RENCANA KERJA TAHUN 2016
PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI JL. Pangeran Suriansyah No. 7 Banjarbaru Telp. (0511) 4772479 Fax. (0511) 4774155
Pertambangan Umum
Kelistrikan
Energi
Geologi
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 dapat diselesaikan dengan baik. Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi rencana program kegiatan yang akan digunakan sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu. Rencana Kerja disusun dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2016 – 2020. Selanjutnya Renja menjadi landasan atau pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun anggaran 2016. Akhir kata, semoga penyusunan Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan juga pihakpihak yang berkepentingan dapat mengevaluasi, untuk itu masukan serta saran sangat kami harapkan dan terima kasih.
Banjarbaru,
Maret 2015
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan
Ir. H. Kustono Widodo Pembina Utama Muda NIP. 19581211 198903 1 003
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ......................................................................................................... i DAFTAR ISI ................................................................................................................... ii DAFTAR TABEL ............................................................................................................. iii BAB I PENDAHULUAN.................................................................................................... 1 1.1.
Latar Belakang ................................................................................................... 1
1.2.
Landasan Hukum................................................................................................ 1
1.3.
Maksud dan Tujuan ............................................................................................ 2
1.4.
Sistematika Penulisan ......................................................................................... 3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA ......................................................................... 4 2.1.
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD ........................ 4
2.2.
Analisis Kinerja Pelayanan Distamben Prov. Kalsel ................................................ 18
2.3.
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Distamben Prov. Kalsel............ 20
2.4.
Review Terhadap Rancangan Awal SKPD .............................................................21
2.5.
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..........................................28
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN................................................... 29 3.1.
Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ...............................................................29
3.2.
Tujuan dan Sasaran ...........................................................................................30
3.3.
Program dan Kegiatan .......................................................................................31
BAB IV PENUTUP ......................................................................................................... 45
ii
DAFTAR TABEL
2.1.
Capaian Kinerja Program/Kegiatan dan Realisasi Anggaran Tahun 2014 .................. 5
2.2.
Evaluasi Program Prioritas Pencapaian Kinerja Distamben Prov. Kalsel Pelaksanaan Renja Menurut Target RPJMD 2011 - 2015 ..........................................................17
2.3.
Pencapaian Kinerja Distamben Prov. Kalsel dalam rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat .......................................................................................................19
2.4.
Realisasi Target Indikator Misi III Ekonomi ..........................................................23
2.5.
Realisasi Target Indikator Misi III Lingkungan ......................................................23
2.6.
Realisasi Target Indikator Misi IV ........................................................................ 24
2.7.
Sasaran Pembangunan RKPD Tahun 2016 ...........................................................27
2.8.
Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Distamben Prov. Kalsel Tahun 2016 .......28
3.1.
Rumusan Usulan Rencana Program dan Kegiatan Distamben Prov. Kalsel Tahun 2016dan Prakiraan Maju Tahun 2017 ..................................................................35
iii
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja SKPD) merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang diarahkan untuk pelayanan SKPD dalam waktu 1 (satu) tahun ke depan. Renja SKPD menjadi dokumen perencana pelayanan yang menekankan kompetensi dalam penyusunan program sesuai dengan tupoksi SKPD. Tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja juga telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah.
Rencana Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan menjabarkan visi dan misi serta arah pembangunan yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra). Adapun Visi dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan yaitu “Terwujudnya Pengelolaan Energi Dan Usaha Pertambangan Yang Baik Dan Benar Berbasis Informasi Geologi Dalam Upaya Mendukung Peningkatan Kontribusi Pendapatan Daerah Serta Kesejahteraan Masyarakat”.
Dalam melaksanakan visi dan misi tersebut Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Kalsel memiliki Tugas dan Pokok antara lain melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pertambangan dan energi sesuai dengan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dengan adanya Renja ini diharapkan dapat menyusun kegiatan yang mengarah pada pembangunan di sektor pertambangan dan energi sehingga dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi peningkatan pendapatan asli daerah yang pada gilirannya akan memberikan kesejahteraan masyarakat.
1.2. Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan adalah : 1.
Undang-Undang
Nomor
Pembangunan Nasional.
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan
2 2.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4.
Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
5.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah perubahan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyususnan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
7.
Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata cara Penyusunan Dokumen Perencanaan.
9.
Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral nomor 1453.K/29/MEM/2000 tentang pedoman teknis penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang pertambangan umum.
10. Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral nomor 1454.K/27/MEM/2000 tentang pedoman teknis penyelenggaraan pemerintahan di bidang migas dan kelistrikan. 11. Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral nomor 1451.K/10/MEM/2000 tentang pedoman teknis penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengelolaan air tanah. 12. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 039 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan dan Unit Pelayanan Jasa Sumberdaya Mineral dan Energi.
1.3. Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran untuk periode satu tahun anggaran. Kebijakan dan program kegiatan telah disesuaikan antara program daerah dengan program nasional sektor pertambangan dan energi sehingga pelaksanaan program pembangunan akan semakin efektif dan efisien.
3 Adapun tujuan dari Rencana Kerja sebagai berikut : 1.
Sebagai panduan penyusunan rencana program kegiatan tahunan yang sasaran dan targetnya mengacu pada renstra dan RPJMD tahun 2016-2020, agar program kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan.
2.
Meningkatkan akuntabilitas kerja melalui perencanaan dan pelaksanaan yang bertanggung jawab.
3.
Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja.
4.
Meningkatkan kemampuan daerah melalui proses perencanaan pembangunan untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
1.4. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016 adalah sebagai berikut : BAB I.
PENDAHULUAN Berisi uraian tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan , dan sistematika penulisan.
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA Berisi uraian evaluasi Renja tahun lalu dan capaian renstra, analisa kinerja, isu-isu penting tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat. BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Memuat tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja, serta program dan kegiatan. BAB IV. PENUTUP Berisi tentang harapan dan catatan Kepala SKPD.
4 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Kegiatan review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalan yang dihadapi. Pada tahun 2014 Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan 11 program dan 59 kegiatan melalui dana APBD sebesar Rp 17.155.270.000,-.
Adapun
serapannya
sebesar
Rp.
14.110.621.603,-
dengan
persentase realisasi keuangan sebesar 82,25 % dan persentase realisasi fisik sebesar 96,77 %. Beberapa faktor penyebab tidak terpenuhinya pencapaian realisasi keuangan antara lain :
Sisa anggaran dari perjalanan dinas, selisih dana Esselon digunakan untuk staf dan biaya tarif hotel.
Adanya harga penawaran yang lebih rendah dari HPS pada pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan
program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Berikut tabel 2.1 mengenai capaian kinerja program/kegiatan dan realisasi anggaran tahun 2014, dan tabel 2.2 mengenai evaluasi program prioritas pencapaian kinerja Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan pelaksanaan Renja menurut RPJMD.
5 Tabel 2.1 Capaian Kinerja Program/Kegiatan dan Realisasi Anggaran Tahun 2014
Nama SKPD : Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan SASARAN
INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN
KINERJA KEUANGAN DAN FISIK REALIS
RPJMD
RENSTRA
No.
PROGRAM/KEGIATAN
SKPD
INDIKATOR
TARGET
KINERJA
CAPAIAN
ANGG. APBD (Rp.)
REALISASI
ASI
KEUANGAN
KEUAN
(Rp.)
GAN (%)
1
2
3
4
5
Lancarnya
Program Pelayanan
Meningkatnya
administra
Administrasi
Pelayanan
si kantor
Perkantoran
Administrasi
6
7
REALIS ASI FISIK (%)
8
9
10
11
8,910,000
8,905,500
99.95
100
186,420,000
149,437,963
80.16
100
181,200,000
180,800,000
99.78
100
17,250,000
17,250,000
100
100
Perkantoran 1
Penyediaan jasa surat
Jumlah surat yang
Terlaksananya
menyurat
terkirim
kegiatan administrasi kantor dengan baik
2
Penyediaan jasa
Jumlah suplay jasa
Tersedianya jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
komunikasi telepon,
air dan listrik 3
air dan listrik
Penyediaan jasa
Jumlah pengelolaan
Adanya peningkatan
administrasi keuangan
administrasi
kesejahteraan
keuangan SKPD, laporan bulanan 4
Penyediaan jasa kebersihan
Jumlah alat
Lingkungan kantor
kantor
kebersihan yang
yang bersih
dibeli
PERMASAL AHAN DAN PEMECAHA N
12
6 5
Penyediaan alat tulis kantor
Banyaknya
Terlaksananya
pemakaian alat tulis
kegiatan
66,000,000
66,000,000
100
100
kantor
administrasi kantor
41,470,000
41,469,750
200
100
35,000,000
35,000,000
100
100
50,000,000
33,460,000
66.92
100
199,226,800
195,806,460
98.28
100
163,880,000
126,765,000
77.35
100
Menghadiri
690,000,000
607,404,470
88.03
91,67
225,000,000
224,245,000
99.66
91,67
50,750,000
38,910,000
76.67
100
dengan baik 6
Penyediaan barang cetakan
Jumlah cetakan
dan penggandaan
Terlaksananya kegiatan administrasi dengan baik
7
Penyediaan komponen
Jumlah suplay jasa
instalasi listrik/penerangan
Tersedianya alat-alat listrik
bangunan kantor 8
Penyediaan bahan bacaan
Jumlah media yang
Bertambahnya
dan peraturan perundang-
tersedia
pengetahuan umum
undangan 9
10
PNS
Penyediaan bahan logistik
Jumlah alat
Alat pemadam yang
kantor
pemadam yang ada
siap dipakai
Penyediaan makanan dan
Jumlah makanan
Terpenuhinya
minuman
dan minuman
makanan dan
Rapat-rapat koordinasi dan
Jumlah perjalanan
konsultasi keluar daerah
dinas yang dapat
minuman PNS 11
terlaksana 12
13
Rapat-rapat koordinasi dan
Jumlah
Dapat menghadiri
konsultasi dalam daerah
keberangkatan
undangan
Penataan pembenahan
Daftar arsip dinamis
Tertatanya arsip
arsip-arsip
dinamis
Meningkat
Program Peningkatan
Terpenuhinya
nya sarana
Sarana dan Prasarana
sarana
dan
Aparatur
penunjang
prasarana
dalam
7 kantor
melaksanakan tugas 14
15
Pengadaan perlengkapan
Jumlah
Tersedianya alat
gedung kantor
perlengkapan kantor
pendingin, alat
yang dibeli
studio dan alat ukur
Jumlah sarana dan
Adanya peningkatan
prasarana yang
kualitas kerja
Pengadaan komputer
252,935,000
221,899,500
87.73
100
315,650,000
276,892,000
87.72
100
Gedung kantor baru
184,550,000
175,150,000
94.91
100
193,973,200
104,422,950
53.83
100
40,000,000
40,000,000
100
100
66,350,000
65,272,000
98.38
100
terpenuhi 16
17
Pemeliharaan rutin berkala
Luas gedung kantor
gedung kantor
yang diperbaiki
Pemeliharaan rutin/berkala
Jumlah kendaraan
Terjaminya
kendaraan
yang terpelihara
transportasi yang
dinas/operasional 18
baik
Pemeliharaan rutin/berkala
Jumlah yang
Inventarisasi kantor
perlengkapan gedung
diperbaiki
yang baik
Jumlah pakaian
Kerapian pakaian
yang terpenuhi
kerja non PNS
kantor Meningkat
Program Peningkatan
Terwujudnya
nya
Disiplin Aparatur
Peningkatan
disiplin
Kualitas
aparatur
Disiplin Aparatur 19
Pengadaan pakaian kerja lapangan
Meningkat
Program Peningkatan
Terwujudnya
nya
Kapasitas Sumber Daya
sumber daya
sumber
Aparatur
aparatur yang
daya aparatur
berkualitas
8 20
Kursus, pendidikan,
Jumlah pegawai
Peningkatan
pelatihan, sosialisasi dan
yang mengikuti
keterampilan PNS
bimbingan teknis PNS
601,225,300
99.71
100
7,000,000
6,915,000
98.79
100
236,370,000
226,867,050
95.98
100
6,300,000
6,300,000
100
100
kursus
Lancarnya
Program Peningkatan
Terwujudnya
pelaporan
Pengembangan Sistem
Perencanaan
kinerja
Pelaporan Capian
dan Pelaporan
dan
Kinerja dan Keuangan
yang
keuangan
603,000,000
akuntabilitas 21
Penyusunan pelaporan
Realisasi anggaran
Tersedianya data
prognosis realisasi
dan kegiatan tahun
kegiatan dan
anggaran
2013 Distamben
anggaran yang telah
Prov Kalsel, laporan
dihasilkan
pelaksanaan kegiatan tahun berjalan 22
23
Penyusunan rencana kerja
Program kerja satu
Terpenuhinya
SKPD
tahun kedepan
rencana kerja
Penilaian angka kredit
Terlayaninya secara
Angka kredit jafung
jafung PIT
optimal kedudukan organisasi
Meningkat
Meningkat
Program Pembinaan dan
Terwujudnya
nya usaha
nya usaha
Pengawasan Bidang
persentase
pertamban
pertamban
Pertambangan dan
usaha
gan sesuai
gan sesuai
Energi
pertambangan
kaidah
kaidah
per Kabupaten
pertamban
pertamban
memenuhi
gan
gan
kaidah pertambangan
9 24
Promosi dagang/pameran
Terlaksananya
Masyarakat dan
kegiatan promosi
investor
dagang/pameran
mendapatkan
263,540,000
101,611,500
38.56
80
24,235,000
4,070,000
16.79
20.92
153,605,000
132,719,000
86.40
88.16
135,000,000
118,039,800
87.44
95.28
39,000,000
31,690,700
81.26
82
informasi pertambangan dan energi kalsel 25
26
Koordinasi pengusahaan
Terlaksananya
Persamaan persepsi
pertambangan batubara se-
kegiatan koordinasi
dalam pelaksanaan
Kalsel
pengusaha
pengusahaan
pertambangan
pertambangan
batubara
batubara
Pengawasan pengangkutan
Tersedianya data
Meningkatnya
dan distribusi BBM
dan informasi
persentase usaha
bersubsidi
tentang
pertambangan per
pengangkutan dan
Kabupaten
distribusi BBM
memenuhi kaidah
bersubsidi per
pertambangan
Kabupaten 27
Pengawasan kesehatan dan
Tersedianya data
Meningkatnya
keselamatan kerja dan
dan informasi
persentase usaha
lindung lingkungan
tentang upaya
pertambangan
lembaga penyalur BBM
pengelolaan dan
migas per kabupaten
pemantauan K3L
memenuhi kaidah
pada lembaga
lingkungan
penyalur BBM per Kabupaten 28
Pengawasan kesehatan dan
Tersedianya data
Meningkatnya
keselamatan kerja dan
dan informasi
persentase usaha
lindung lingkungan PT.
tentang upaya
pertambangan
Pertamina (Persero) UB
pengelolaan dan
migas per kabupaten
10 Pertamina EP Tanjung
pemantauan K3L
memenuhi kaidah lingkungan
29
Peningkatan kerjasama
Menigkatnya
Meningkatnya
program dengan instansi
wawasan tentang
persentase usaha
dalam rangka pertukaran
bidang
pertambangan per
program kerja dan data
pertambangan
Kabupaten
166,240,000
154,524,400
92.95
100
218,000,000
175,000,000
80.28
100
245,235,000
203,942,900
83.16
100
129,000,000
105,222,000
81.57
100
202,160,000
170,207,600
84.19
100
349,980,000
248,085,800
70.89
80
memenuhi kaidah pertambangan 30
Pengawasan keselamatan
Laporan kepatuhan
Usaha
dan kesehatan kerja
PKP2B untuk
pertambangan per
pertambangan terhadap
mengelola K3
Kabupaten
PKP2B
memenuhi kaidah pertambangan
31
Pengawasan produksi dan
Laporan produksi
Usaha
penjualan terhadap PKP2B
batubara
pertambangan per Kabupaten memenuhi kaidah pertambangan
32
33
Pengawasan lindung
Laporan kepatuhan
Usaha
lingkungan pertambangan
pemegang ijin
pertambangan per
PKP2B
PKP2B untuk
Kabupaten
mengelola
memenuhi kaidah
lingkungan
pertambangan
Verifikasi produksi terhadap
Laporan hasil
Usaha
pemegang IUP di
verifikasi produksi
pertambangan Per
Kabupaten/Kota
batubra pemegang
Kabupaten
IUP
memenuhi kaidah pertambangan
34
Pengembangan
Terdatanya
Meningkatnya
informasi/updating
informasi tentang
persentase usaha
11 pertambangan dan energi
dinas pertambangan
melalui teknologi informasi
pertambangan per Kabupaten memenuhi kaidah pertambangan
35
Pengawasan pengakutan
Tersedianya data
Meningkatnya
dan distribusi BBM non
dan informasi
persentase usaha
bersubsidi pada sektor
tentang
pertambangan per
industri
pengangkutan dan
Kabupaten
distribusi BBM non
memenuhi kaidah
subsidi per
pertambangan
113,655,000
84,558,400
74,40
76.19
205,680,000
186,233,400
90.55
100
123,840,000
119,390,000
96.41
95.19
87,610,000
71,355,000
81.45
74.59
Kabupaten 36
Sosialisasi tentang
Didapat kemampuan
Meningkatnya
konservasi energi
pemahaman tentang
persentase usaha
konsrvasi energi
pertambangan per Kabupaten memenuhi kaidah pertambangan
37
Pengawasan penimbunan
Tersedianya data
Meningkatnya
dan niaga pada terminal
dan informasi
persentase usaha
BBM
tentang penimbunan
pertambangan per
dan niaga BBM per
Kabupaten
Kabupaten
memenuhi kaidah pertambangan
38
Pemantauan program CSR
Laporan kepatuhan
Usaha
terhadap PKP2B
pemegang ijin
pertambangan per
PKP2B untuk
Kabupaten
melaksanakan
memenuhi
program CSR
kewajiban program CSR
12 39
40
Pengawasan kegiatan
Termonitornya
Buku laporan hasil
pengembangan eksplorasi
kegiatan
monitoring
pada KP/PKP2B
pengembangan
pengembangan
eksplorasi pada
eksplorasi pada
KP/PKP2B di wilayah
KP/PKP2B di wilayah
Kalsel
Kalsel
Sosialisasi jabatan
Tersosialisasinya 15
Meningkatnya
fungsional inspektur
calon inspektur
persentase usaha
tambang
tambang
pertambangan per
338,990,000
274,269,600
80.91
100
92,165,000
75,401,300
81.81
100
67,600,000
47,370,000
70.07
100
211,200,000
115,180,000
54.54
80
85,100,000
50,487,000
59.33
100
kabupaten memenuhi kaidah pertambangan 41
Rapat koordinasi teknis
Terlaksananya
Meningkatnya
pertambangan dan energi
kegiatan rakontek
persentase usaha
Prov. Kalsel
pertambangan per kabupaten memenuhi kaidah pertambangan
42
Monitoring dan evaluasi
Terlaksananya
Terserapnya aspirasi
kegiatan/program bantuan
program kegiatan
masyarakat
hibah Dinas Pertambangan
monev Distamben
penerima bantuan,
dan Energi Prov. Kalsel
terkumpulnya data hasil monev, mengetahui manfaat program bantuan Distamben
43
Penyusunan regulasi
Jumlah buku
Tersedinya produk
mengenai bidang
peraturan sektor
hukum bidang
pertambangan dan energi
ESDM sebanyak 100
pertamben
buah
13 44
Bimbingan teknis
Terlaksananya
Para Inspektur
pengusahaan
bimbingan
Tambang dapat
pertambangan di
penyusunan DUPAK
mengetahui cara
Kabupaten
IT
penyusunan DUPAK
Pembinaan dan
Terlaksananya
Pelaksanaan
pengawasan usaha
pengawasan
pengelolaan K2 dan
ketenagalistrikan
pengelolaan K2 dan
lingkungan
lingkungan
ketenagalistrikan
Meningkat
Program Pembinaan dan
Terwujudnya
nya
Pengembangan Bidang
pembinaan
pengelolaa
Kelistrikan
dan
n
pengembanga
ketenagali
n tentang
strikan
96,850,000
34,600,000
35.73
36.79
466,000,000
410,040,070
87.99
86
500,855,000
448,324,800
89.51
100
kelistrikan 45
ketenagalistrikan 46
Inventarisasi dan
Laporan, data
Diketahuinya total
monitoring captive power,
captive power/usaha
pembangkit listrik
usaha jasa penunjang
jasa penunjang
dan daya listrik non
tenaga listrik dan Komite
tenaga listrik/hasil
PLN, total konsultan
Nasional Keselamatan
pemeriksaan dan
dan kontraktor di
Instalasi Listrik (KONSUIL)
menertibkan
bidang
sertifikasi laik
ketenagalistrikan,
operasi instalasi
total pemeriksaan
pemanfaatan tenaga
dan menertibkan
listrik konsumen
sertifikasi laik
tegangan rendah
operasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan rendah
14 Meningkat
Meningkat
Program Pengembangan
Jumlah
nya
nya
Energi Lokal
Pemanfaatan
pemanfaat
pemanfaat
an energi
an energi
alternatif
alternatif
Biogas
47
Pengembangan
Tersedianya instalasi
Masyarakat dapat
pemanfaatan energi
energi alternatif
memanfaatkan
alternatif biogas
biogas
energi alternatif
949,325,000
913,612,400
96.24
100
115.810,000
104,829,140
90.52
100
187,090,000
162,026,200
86.60
100
352,570,000
285,357,420
80.94
100
173,025,000
143,439,860
82.90
100
(biogas) untuk mengurangi ketergantungan dengan BBM 48
49
Pemantauan pemanfaatan
Terpantaunya
Untuk mengetahui
energi alternatif biogas
penggunaan energi
kondisi instalasi
biogas
energi biogas
Inventarisasi potensi energi
Terinventarisasinya
Tersedianya potensi
biomassa dari sekam padi
potensi energi
energi biomassa
biomassa 50
Pengembangan
Tersedianya instalasi
Masyarakat dapat
pemanfaatan energi
energi alternatif
memanfaatkan
alternatif biogas dari eceng
biogas
energi alternatif
gondok
(biogas) untuk mengurangi ketergantungan dengan BBM
51
Inventarisasi potensi energi
Terinventarisasinya
Tersedianya data
biogas dari ternak sapi
potensi energi
potensi energi
biogas ternak sapi
biogas di daerah Kalsel
15 52
Inventarisasi potensi energi
Terinventarisasinya
Tersedianya data
biogas dari eceng gondok
potensi energi
potensi energi
biogas eceng
biogas di daerah
gondok
Kalsel
Monitoring pemanfaatan
Data kondisi PLTS
Masyarakat dapat
listrik perdesaan
dan jaringan
memanfaatkan PLTS
distribusi listrik,
dan listrik PLN
Meningkat
Meningkat
Program Pengembangan
Meningkatnya
nya
nya
Listrik Perdesaan
rasio desa
jumlah
jumlah
berlistrik dan
desa yang
desa yang
ratio
berlistrik
berlistrik
elektrifikasi
dan ratio
dan ratio
elektrifikas
elektrifikas
i
i 53
67,665,000
46,191,800
68.60
100
216,115,000
197,324,200
91,31
100
1,605,295,000
1,342,043,500
83.60
100
meningkatnya rasio desa berlistrik dan rasio elektrifikasi 54
Pengadaan dan
Terlaksananya
Meningkatnya rasio
pemasangan PLTS
pemasangan PLTS
desa berlistrik dan rasio elektrifikasi
Meningkat
Meningkat
Program
Jumlah sumur
nya
nya
pengembangan,
untuk daerah
pemenuha
pemenuha
pembinaan,
krisis air bersih
n
n
pengawasan
kebutuhan
kebutuhan
sumberdaya mineral
air bersih
air bersih
dan air tanah serta
di daerah
di daerah
lingkungan geologi
yang sulit
yang sulit
air
air
16 55
Pengawasan pemanfaatan
1 dokumen
Dietahuinya data
air tanah
pemanfaatan air
administrasi dan
tanah
teknis pemanfaatan
337,200,000
195,852,670
58.08
64
4,642,600,000
3,634,597,400
78.29
100
139,450,000
73,548,000
52.74
75
161,000,000
135,337,300
84.06
100
71,350,000
63,740,000
89.33
100
17,155,270,000
14,110,621,603
82.25
96.77
air tanah di Prov Kalsel 56
Pemboran eksplorasi air
16 unit sumur bor
Tersedianya sumur
tanah
eksplorasi air tanah
bor air tanah untuk kepentingan masyarakat
57
Pengawasan pemanfaatan
Terlaksananya
Tersedianya data
air tanah di kawasan
pengawasan
pemanfaatan air
pertambangan mineral,
pemanfatan air pada
tanah kawasan
batubara, minyak dan gas
perusahaan
pertambangan,
bumi
batubara, minyak dan gas bumi
58
Monitoring dan pendataan
Terlaksananya
Diketahuinya tingkat
kawasan bencana geologi
monitoring dan
kerawanan bencan
pendataan kawasan
geologi
rawan bencana geologi 59
Pertemuan teknis kegiatan
Jumlah peserta
Terlaksananya
geologi sumberdaya
pertemuan teknis
mineral dan air tanah
kegiatan geologi sumberdaya mineral dan air tanah Total
17 Tabel 2.2 Evaluasi Program Prioritas Pencapaian Kinerja Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan Pelaksanaan Renja Menurut Target RPJMD Tahun 2011-2015
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (RPJMD) Tahun 2015
1
2
3
4
2. Urusan Pilihan 2.03. Energi dan Sumber Daya Mineral 2.03.01.00. Dinas Pertambangan dan Energi Program pembinaan Terwujudnya dan pengawasan persentase usaha bidang pertambangan pertambangan per dan energi kabupaten memenuhi kaidah pertambangan Program Jumlah pemanfaatan pengembangan potensi biogas energi lokal Program Meningkatnya Rasio pengembangan listrik desa berlistrik dan pedesaan Rasio elektrifikasi Program Jumlah sumur untuk pengembangan, daerah krisis air pembinaan, bersih pengawasan sumberdaya mineral dan air tanah serta lingkungan geologi
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2011
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2012
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2013
Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2014
5
6
7
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 Target Renja SKPD tahun 2015
Realisasi Renja SKPD s.d tahun 2015
Tingkat Realisasi (%)
8
9
10
11=(10/4)
75%
15%
30%
45%
60%
15%
75%
100%
300 unit
0 unit
30 unit
150 unit
62
60 unit
302 unit
100%
93,8% dan 79%
91,82% dan 73,09%
92,8% 75%
95,5% dan 80,5%
5 unit
5 unit
93,3% dan 77% 12 unit
95,5% dan 85,18% 52 unit
100%
45 unit
95,5% dan 83,48% 14 unit
dan
16 unit
115%
18
2.2. Analisis kinerja pelayanan Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Kalsel Acuan Dinas Pertambangan dan Energi telah disesuaikan dengan peraturan yang mengatur dalam SPM dan IKK. Dalam hal ini SPM yang digunakan lebih bersifat bantuan kepada masyarakat dan pengawasan pertambangan. Sesuai dengan visi dan misi Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Kalsel, memberikan kesejahteraan dan peningkatan pendapatan bagi masyarakat. Untuk menentukan indikator SPM, Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Kalsel menggunakan
Masyarakat
cara
dan
perhitungan
sebagai
Pertimbangan
berikut
Kemampuan
:
Jumlah
Penyediaan
Permohonan Dana
Oleh
Pemerintah Daerah. Angka yang dianalisis adalah untuk kondisi tahun lalu dan prakiraan capaian tahun berjalan, serta proyeksi untuk tahun rencana dan prakiraan maju tahun berikutnya. Berikut tabel 2.3 mengenai pencapaian kinerja Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Kalsel adalah sebagai berikut :
19
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
Realisasi Tahun 2012 Tahun 2013
Tahun 2014
Target Tahun 2015
Catatan Analisa
5
6
7
8
30 unit
150 unit
62 unit
60 unit
153 unit
150 unit
150 unit
150 unit
No
Kegiatan
1
2
3
4
1
Biogas
0 unit
2
PLTS
138 unit
3
Sumur bor
Tahun 2011
5 unit
5 unit
16 unit
14 unit
12 unit
Sumur produksi dan eksplorasi
20 2.3. Isu-isu
penting
dalam
penyelenggaraan
tugas
dan
fungsi
Dinas
Pertambangan dan Energi Prov. Kalsel 1.
Tingkat kinerja Pelayanan Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Kalsel Dalam
rangka
pelayanan
Dinas
Pertambangan
dan
Energi
Prov.
Kalsel
memberdayakan sumber daya manusia meliputi :
Kepala Dinas
Sekretaris
Sekretariat
-
Sub Bag Umum dan Kepegawaian
-
Sub Bag Program
-
Sub Bag Keuangan
Bidang Geologi dan SDM -
Seksi Air Tanah dan Lingkungan Geologi
-
Seksi SDM dan Batubara
-
Seksi Geologi dan Mitigasi
Bidang Pertambangan Umum -
Seksi Pembinaan Usaha Pertambangan
-
Seksi K3 dan Lingkungan Pertambangan
-
Seksi Produksi Pertambangan
Bidang Energi -
Seksi Energi Migas
-
Seksi Energi non Migas
-
Seksi Konservasi Energi
Bidang Listrik -
Seksi Usaha Listrik
-
Seksi Pengawasan dan Pengendalian
-
Seksi Pengembangan Listrik
Sumber daya manusia tersebut telah mencakupi untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat disamping itu pelayanan kinerja SKPD semakin meningkat
dengan
tersedianya
tenaga
teknis
yang
melayani
keperluan
masyarakat secara riil dilapangan sebagai ujung tombak sehingga pelayanan tersebut terlaksanan dengan baik, sebagaimana keinginan masyarakat.
21 2.
Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Kalsel
Permasalahan -
Kurangnya fasilitas kerja baik di kantor maupun di lapangan.
-
Kurangnya koordinasi dinas terkait dalam hal pelaksanaan kegiatan lintas sektoral.
-
Masih kurangnya sosialisasi terhadap bantuan yang diberikan oleh dinas kepada masyarakat mengenai pemeliharaan serta perbaikan.
Hambatan -
Tingkat pemahan aparatur pelaksanaan terhadap tugas dan fungsi belum maksimal.
3.
-
Koordinasi yang masih fersial antar lingkup dinas.
-
Penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensinya.
-
Kurangnya pendanaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
Isu-isu strategis Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Kalsel
Perusahaan pertambangan belum optimal dalam menerapkan paradigma Good Mining Pratice.
Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat.
Belum terpenuhinya kebutuhan energi listrik sesuai tingkat perkembangan yang ada.
Belum terinventarisasinya secara maksimal potensi energi baru terbarukan sebagai sumber energi pengganti minyak bumi dalam rangka mendukung diversifikasi energi.
Belum termanfaatkannya CBM sebagai sumber energi alternatif serta energi terbarukan sebagai sumber energi yang murah dan ramah lingkungan.
2.4.
Review terhadap rancangan awal RKPD Telaahan
terhadap
rancangan
awal
RKPD
dimaksudkan
untuk
membandingkan antara rumusan hasil indentifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD.
22 Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan indentifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan. Penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tata cara penyusunan, tahapan dan tata cara perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tema pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016 adalah “Melanjutkan
Peningkatan
Pencapaian
Ekonomi
dan
Kesejahteraan
Rakyat”. Untuk menujang tema pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016, tema tersebut diturunkan menjadi sub tema sesuai dengan pembagian bidangbidang sebagai berikut : A. Bidang Sosial Budaya 1. Pembangunan Bidang SDM, Sosbud dan Agama 2. Pembangunan Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan B. Bidang Ekonomi Peningkatan pendapatan masyarakat dengan indicator peningkatan pendapatan perkapita. C. Bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang 1. Penyelesaian pembangunan instrastruktur strategis agroindustry 2. Peningkatan kualitas lingkungan hidup Dinas Pertambangan dan Energi termasuk dalam Misi ketiga dan Misi Keempat. Indikator kinerja makro pada misi ketiga yaitu mengembangkan daya saing ekonomi daerah berbasis lingkungan dan masyarakat, dengan memanfaatkan sumberdaya lokal dan posisi geografis. Indikator kinerja makro digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan yang telah dicapai melalui berbagai program dan kegitan dalam mewujudkan Misi Ketiga seperti table dibawah ini :
23 2.4 Realisasi Target Indikator Misi III Ekonomi INDIKATOR
SAT
KONDISI
TARGET
KONDISI
AWAL
2015
SAAT INI
EKONOMI Pertumbuhan PDRB Sektor
%
2009
2013
a. Pertanian
7,12
6,02
6,8
b. Pertambangan
1,73
5,10
3,5
c. Industri Pengolaan
2,31
9,50
8,4
d. Perdagangan
5,80
7,48
13,9
Kontribusi
PDRB
Sektor
%
2009
2013
a. Pertanian
22,34
24,4
18,79%
b. Pertambangan
21,06
13,6
22,25%
c. Industri Pengolaan
9,87
12,4
8,93%
d. Perdagangan
15,00
15,1
16,93%
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pertumbuhan PDRB pada dua
sektor
utama
yakni
pertambangan
dan
industri
pengolahan
angka
pertumbuhannya masih dibawah target. Untuk kegiatan pertambangan pertumbuhan memiliki angka yang kecil karena inisiatif pemerintah untuk mengendalikan kegiatan tambang yang apabila dihitung lebih banyak merugikan pembangunan. Untuk kegiatan industri pengolahan perlu ditingkatkan dalam pembangunan kedepan karena kegiatan industri ini dapat menyerap tenaga kerja maupun meningkatkan nilai produk hasil alam.
2.5 Realisasi Target Indikator Misi III Lingkungan KONDISI
TARGET
KONDISI
AWAL
2015
SAAT INI
Peringkat
26
20
21
%
39,24
40
43,80
INDIKATOR
SATUAN
Indeks kualitas lingkungan Nilai Tutupan revegetasi
24
lahan Indeks kualitas air
Kualitas udara
Indeks
Indeks
Tercemar
Tercemar
berat (36,67)
sedang (60)
Baik (97,11)
Baik (98,5)
53,26
77,46
Berdasarkan tabel diatas dapat diperkirakan bahwa indeks kualitas lingkungan perlu menjadi perhatian bagi pemerintah untuk menjaga kualias lingkungan yang ada. Dalam pembangunan selanjutnya penanganan pencemaran air dan udara dapat menjadi fokus dalam menjaga lingkungan dan kesimbangan ekosistem. Indikator kinerja makro misi keempat yaitu meningkatkan ketersediaan kuantitas dan kualitas serta aksesibilitas infrastruktur wilayah. Indikator kinerja makro yang digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan yang akan dicapai melalui berbagai program dan kegiatan dalam mewujudkan misi keempat seperti tabel dibawah ini :
2.6 Realisasi Target Indikator Misi IV INDIKATOR
SAT
KONDISI
TARGET
KONDISI SAAT
AWAL
2015
INI
Jalan Kondisi Baik(%) Nasional
93,0
99,70
(866,086 km) Provinsi
99,47 (2013)
78,27
(851,80 km)
> 75
82,39 (2013)
Kelistrikan
Surplus/Defisit Rasio elekrifikasi (%)
Defisit
Surplus
60 MW
65 MW
70,15
80,5
(2010) Rasio Desa Berlistrik (%)
90
95,50
(2010) Air Bersih Diperkotaan(PDAM)
75,98(2012)
Diperdesaan(Pansimas)
35,94(2010)
25 Berdasarkan tabel diatas, yang perlu menjadi perhatian dalam rencana pembangunan berikutnyaadalah infrastruktur di bidang penyediaan air bersih. Selain itu dalam pengembangan infrastruktur di RPJMD selanjutnya juga memfokuskan penanganan drainase, sanitasi, dan persampahan karena infrastruktur tersebut secara tidak langsung berfungsi untuk menangani masalah banjir dan menjaga kondisi lingkungan tetap baik. Adapun isu-isu strategis pada rancangan awal pembangunan daerah tahun 2016 antara lain A.
Bidang ekonomi : 1. Melambatnya perumbuhan ekonomi (berdasarkan data yang ada tergambar bahwa terjadi penurunan nilai tambah dari sektor yang selama ini dominan memberikan kontribusi pada pembentukan perekonomian daerah dalam hal ini pertambangan); 2. Masyarakat ekonomi ASEAN; 3. Implementasi Rencana Pemerintah Pusat; 4. Penurunan nilai eksport hasil tambang;
B.
Bidang infrastruktur dan penataan ruang 1. Ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan air bersih/air minum. 2. Kesenjangan penyediaan infrastruktur bagian wilayah barat dengan wilayah timur/tenggara Prov. Kalsel. Selain isu strategis, terdapat juga beberapa permasalahan yang di hadapi
antara lain A.
Bidang ekonomi Permasalahan daerah yang perlu mendapatkan perhatian adalah mulai melambatnya
angka
pertumbuhan
ekonomi.
Melambatnya
pertumbuhan
ekonomi berdasarkan data yang ada tergambar bahwa terjadi penurunan nilai tambah dari sektor yang selama ini dominan memberi kontribusi pada pembentukan perekonomian daerah dalam hal ini pertambangan. Perlambatan
ini
pada gilirannya akan
berpengaruh
pada pembentukan
pendapatan masyarakat dengan indikator berupa pendapatan perkapita. Untuk mengimbangi penurunan kontribusi dari sektor pertambangan, seyogyanya ada peningkatan sumbangan dari sektor lain seperti pertanian dalam arti luas, industri pengolahan, perdagangan maupun dengan upaya pengendalian inflasi.
26 B.
Bidang infrastruktur Belum optimalnya keterpaduan pemberantasan illegal logging, illegal mining dan illegal fishing; banyaknya daerah rawan bencana; dan belum opimalnya pembangunan pembangkit dan jaringan untuk memenuhi kebutuhan listrik daerah. Untuk dapat menyelesaikan permasalahan itu, maka disusun lah arah
kebijakan sebagai berikut: A. Bidang ekonomi Guna
mewujudkan
peningkatan
pendapatan
perkapita
maka
sasaran
pembangunan yang harus dicapai adalah 1. Meningkatnya nilai tambah perdagangan 2. Meningkatnya nilai tambah sektor industri 3. Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian dalam arti luas 4. Memantapkan ketahanan pangan 5. Mengendalikan inflasi B.
Bidang infrastruktur 1. Membangun infrastruktur konektivitas, aksesibilitas dan mobilitas untuk ketahanan pangan, ketahanan energi dan ketahanan air minum/air bersih/air baku, ketahanan industri, perdagangan dan jasa 2. Penurunan tingkat degradasi kuantitas dan kualitas bahan pencemar SDA, LH 3. Kepastian penyelenggaraan penataan ruang
Penyusunan target hasil pembangunan disusun berdasarkan target yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2015-2019 dan RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 pada tahap III. Penyusunan Target ini disesuaikan dengan kebijakan yang masih berlaku dan dapat diuukur hasil kinerja pembangunannya. Target pembangunan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut. 2.7 Sasaran Pembangunan RKPD Tahun 2016 INDIKATOR
KONDISI
TARGET
SAAT INI
2016
BIDANG EKONOMI Pendapatan perkapita
9,5 jt
Nilai tambah perdagangan
6,6 T
Nilai tambah sektor industri
3,8 T
27 Nilai tambah sektor pertanian
8,3 T
Cadangan pangan provinsi
40 ton
Rentang inflasi
5,0 – 5,5%
Pertumbuhan ekonomi
5,18
5,9
Tingkat kemiskinan
4,68
4,5
Tingkat pengangguran
3,8
3,7
Indeks gini ratio
0,326
0,5
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENATAAN RUANG Jalan kondisi baik -
Nasional
99,47
99,50
-
Provinsi
82,39
83,5
Kelistrikan -
Surplus/defisit
Surplus 65
-
Rasio elektrifikasi
80,5
81,2
-
Rasio desa berlistrik
95,50
96
Air bersih -
Di perkotaan (PDAM)
75,98
76,5
-
Di perdesaan (Pansimas)
35,94
40
Telematika
-
15
Nilai tutupan revegetasi lahan
43,80
44
Program prioritas pembangunan dalam RKPD Prov. Kalsel Tahun 2016 ini disusun berdasarkan arah kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah. Penyusunan program prioritas pembangunan juga tidak lepas dari aspek potensi dan masalah yang ada di Kalimantan Selatan. Dengan menggunakan potensi pembangunan yang ada dan mengatasi permasalahan pembangunan, diharapkan program pembangunan Prov. Kalsel dapat mensejahterakan masyarakat. Adapun program prioritas Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Kalsel sebagai berikut : 1.
Program Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan dan Energi
2.
Program Pengembangan Potensi Energi Lokal
3.
Program Pengembangan Listrik Perdesaan
4.
Program Pengembangan, Pembinaan, Pengawasan, Sumber Daya Mineral dan Air Tanah serta Lingkungan Geologi
28 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang. Usulan program/kegiatan masyarakat pada tahun 2016 dapat diakumulasikan pada tabel dibawah ini : Tabel 2.8 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 No. 1.
2.
3.
Program/kegiatan Program pengembangan potensi energi lokal Pengembangan pemanfaatan energi alternatif biogas Pengembangan pemanfaatan energi alternatif biogas dari eceng gondok Program pengembangan listrik pedesaan Pengadaan dan pemasangan PLTS Program pengembangan, pembinaan, pengawasan sumberdaya mineral dan air tanah serta lingkungan geologi Pemboran ekplorasi air tanah
Indikator Kinerja
Volume
Jumlah biogas
30 unit
Jumlah biogas
2 unit
Jumlah pemasangan PLTS
150 unit
Jumlah sumur bor
2 unit
Catatan
29 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Sektor ESDM memiliki peranan penting dalam pembangunan dan perekonomian nasional yaitu sebagai penjamin sumber pasokan (energi dan minerba) yang didukung oleh harga energi yang terjangkau dan kemampuan meningkatkan nilai tambah. Dalam perekonomian nasional, sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) memegang peran yang sangat stategis. Di satu sisi, sektor ESDM merupakan salah satu kontributor terbesar terhadap penerimaan negara, namun di sisi lain sektor ESDM dalam tugasnya menjamin ketersediaan energi juga mengakibatkan konsekuensi subsidi dalam alokasi anggaran negara yaitu dalam bentuk subsidi BBM dan listrik sehingga terjangkau bagi masyarakat. Konsumsi energi Indonesia menunjukkan peningkatan rata-rata 7-8% per tahun seiring dengan pertambangan populasi dan pertumbuhan ekonomi yang terus membaik. Kondisi ini menuntut ketersediaan energi baik untuk mendukung aktifitas perekonomian dan dinamika sosial masyarakat. Namun demikian, terdapat berbagai kendala untuk memenuhi kebutuhan energi tersebut diantaranya produksi minyak bumi yang cenderung menurun sementara akselarasi pengembangan energi baru terbarukan (EBT) yang diharapkan dapat menjadi tulang punggung baru energi nasional masih belum maksimal. Upaya untuk mewujudkan ketanahan energi harus menjadi agenda prioritas bagi Indonesia, dimana bukan hanya pasokan energi fosil yang harus ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya namun juga energi baru terbarukan yang sumber dayanya cukup melimpah dan beragam di seluruh Indonesia. Dengan semakin baiknya infrastruktur energi, kekurangan gas untuk kebutuhan sektor industri, kelangkaan pasokan BBM, dan keterbatasan pasokan listrik akan teratasi. Kondisi ini dapat mendorong tumbuhnya minat investasi sehingga dapat memperluas lapangan kerja, memperbesar pendapatan negara, mengurangi penduduk miskin yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Sehingga ke depan sektor ESDM tida lagi berkontribusi sebagai sumber penerimaan negara semata namun dapat memberikan nilai tambah terhadap perekonomian nasional.
30 3.2. Tujuan dan Sasaran Sesuai dengan penjabaran visi Gubernur Kalimantan Selatan periode 2011-2015 yaitu : “ Terwujudnya Kalimantan Selatan yang Berkembang, Maju, Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Damai (BERMUNAJAD) tahun 2015 “ Untuk dapat mewujudkan harapan tersebut, maka Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan memiliki visi dan misi sebagai berikut:
Visi “ Terwujudnya Pengelolaan Energi Dan Usaha Pertambangan Yang Baik Dan Benar Berbasis Informasi Geologi Dalam Upaya Mendukung Peningkatan Kontribusi Pendapatan Daerah Serta Kesejahteraan Masyarakat ”.
Misi Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, maka dijabarkan ke dalam misi Dinas Pertambangan dan Energi sebagai berikut : 1) Mewujudkan manajemen pengelolaan data sumberdaya mineral, energi dan air tanah, geologi lingkungan, mitigasi bencana geologi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat; 2) Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program penyediaan air bersih dari air tanah, sumber energi baru terbarukan dan listrik pedesaan serta peningkatan Pendapatan Asli Darah (PAD) dari usaha pertambangan; 3) Mewujudkan
pengusahaan
pertambangan
dan
energi
serta
pemanfaatan
berdasarkan konservasi dan berwawasan lingkungan; 4) Meningkatkan upaya tertib administrasi dan hukum pertambangan dan energi. Secara umum bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan PAD yang memberikan andil besar dalam pendapatan daerah terutama dalam bidang pertambangan serta untuk mencapai misi dari pemerintah provinsi Kalimantan Selatan yaitu dengan arah kebijakan sebagai berikut :
Mengupayakan peningkatan survey
serta pemutahiran data potensi SDM, air
tanah, mitigasi bencana geologi dan geologi lingkungan.
Mewujudkan sistem manajemen pengelolaan data SDM, air tanah mitigasi bencana geologi dan geologi lingkungan dalam rangka meningkatkan aksesbilitas.
Mengembangkan upaya sosialisasi aspek
manfaat dan aspek
bahaya dari
sumberdaya alam.
Mengembangkan usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program penyediaan air bersih dari air tanah.
Meningkatkan kontribusi produksi pertambangan bagi penerimaan daerah.
31
Mewujudkan pemerataan kesejahtraan masyarakat melalui pembangunan jaringan listrik desa terpencil dan pemberian bantuan PLTS.
Menyediakan bantuan untuk meningkatkan ketersedian energi kepada masyarakat terutama didaerah yang belum berkembang,daerah terpencil dan daerah pedesaan dengan menggunakan sumber energi setempat khususnya sumber energi terbarukan.
Adapun sasaran strategis yang ingin dicapai dari rencana kerja yaitu :
Terwujudnya data SDM dan energi, potensi air tanah serta geologi lingkungan dan kebencanaan geologi yang akurat dan mudah diakses.
Terwujudnya penyediaan air bersih dari sumber air tanah pada daerah yang kesulitan air bersih.
Terwujudnya pemanfaatan sumberdaya energi terbarukan secara optimal, sehingga peranannya terhadap penyediaan energi daerah meningkat.
Tersedianya bantuan untuk meningkatkan ketersediaan energi kepada masyarakat terutama didaerah yang belum berkembang, daerah terpencil dan daerah pedesaan dengan mengunakan sumber energi setempat
khususnya sumber
energi terbarukan.
3.3. Program dan Kegiatan Untuk dapat mewujudkan visi dan misi tersebut, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan Provinsi mencanangkan 10 program dan 62 kegiatan. Adapun program dan kegiatan tahun 2016 antara lain : 1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyedian jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
32 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Penataan/pembenahan arsip-arsip kantor
2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan komputer Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operational Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian kerja lapangan
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kursus, pendidikan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporn Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan pelaporan keuangan (Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran) Penyusunan rencana kerja SKPD Penilian angka kredit jafung PIT
6. Program Pengembangan Sumberdaya Mineral, Geologi dan Air Tanah Monitoring pemanfaatan air tanah Pemboran eksplorasi air tanah Peninjauan lapangan dalam rangka pemberian rekomendasi teknis perijinan air tanah Survey potensi air tanah Monitoring daerah rawan bencana geologi Updating data potensi penyebarluasan informasi geologi
7. Program Pengelolaan Pengusahaan Bidang Pertambangan Umum Verifikasi produksi terhadap pemegang IUP di Kabupaten/Kota Monitoring dan evaluasi produksi penjualan terhadap PKP2B, KK, IUP
33 Monitoring dan evaluasi system manajemen keselamatan pertambangan (SMKP) terhadap PKP2B, KK, IUP Monitoring dan evaluasi lindungan lingkungan pertambangan terhadap PKP2B, KK, IUP Pemantauan program CSR terhadap PKP2B Bimbingan pemeriksaan kecelakaan tambang
8. Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Inventarisasi potensi energi alternative Pemantauan pemanfaatan energi alternative Pengembangan pemanfaatan energi alternative Monitoring dan evaluasi pengelolaan K3 dan lindung lingkungan pada lembaga penyalur BBM Monitoring dan evaluasi pengangkutan dan distribusi BBM non subsidi pada sektor industry Monitoring dan evaluasi K3 dan lindung lingkungan pada PT. Pertamina (persero) UB Pertamina EP Tanjung Monitoring dan evaluasi pengangkutan distribusi BBM bersubsidi Monitoring dan evaluasi penimbunan dan niaga pada terminal BBM Sosialisasi konservasi energy Monitoring konsumsi energy Bimbingan teknis konservasi energy Inventarisasi penerangan jalan umum (PJU) yang menggunakan meteran di wil. Kalsel
9. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan Inventarisasi dan monitoring captive power, usaha jasa penunjang listrik KONSUIL Pembinaan dan pengawasan usaha ketenagalistrikan Monitoring pemanfaatan listrik perdesaan Pengadaan dan pemasangan PLTS Rencana umum kelistrikan daerah
10. Program Kerjsama, Promosi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Rapat koordinasi teknis pertambangan dan energi provinsi Kalimantan Selatan
34 Penyusunan regulasi mengenai bidang pertambangan dan energy Pembuatan profil pertambangan dan energy Promosi dagang/pameran Pengembangan informasi/updating data pertambangan dan energi
Tahun 2016 ini Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan mengakomodir 10 program dan 62 kegiatan dengan total pagu anggaran APBD sebesar Rp.18.036.611.190,-. Berikut tabel 3.1 mengenai rumusan program dan kegiatan pagu indikatif tahun 2016 serta perkiraan untuk tahun 2017.
35 Tabel 3.1 Rumusan Usulan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 dan Perkiraan Maju Tahun 2017 Urusan Pilihan Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Kalsel 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu 2016
Pagu 2017
Penyediaan jasa surat menyurat
SKPD;
Jumlah surat yang terkirim (1 thn);
10.781.100,00
11.765.000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
SKPD;
Jumlah supay jasa, air dan listrik (1 thn);
241.845.000,00
266.029.500,00
Jumlah jasa administrasi keuangan
SKPD;
Jumlah pengelolaan administrasi keungan (1 thn);
183.600.000,00
201.960.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
SKPD;
Jumlah alat kebersihan yang tersedia (1 thn);
98.000.000,00
107.800.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
SKPD;
Jumlah pembelian alat tulis kantor (1 thn);
104.500.000,00
114.950.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
SKPD;
Jumlah cetakan (1 thn);
45.617.000,00
50.178.700,00
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
SKPD;
Jumlah alat dan komponen listrik yang dibeli (1 thn);
38.500.000,00
42.350.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
SKPD;
Jumlah media yang tersedia (1 thn);
55.000.000,00
55.000.000,00
Penyediaan bahan logistik kantor
SKPD;
Jumlah pengisian alat pemadam dan bbm kendaraan dinas (12 bh);
207.026.800,00
227.729.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
SKPD;
Jumlah makanan dan minuman (109 org);
205.401.000,00
225.941.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Provinsi;
Jumlah perjalanan dinas yang terlaksana (1 thn);
793.500.000,00
868.490.000,00
36 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
SKPD;
Jumlah perjalanan dinas yang dapat terlaksana (1 thn);
225.000.000,00
258.000.000,00
Penataan/pembenahan arsip-arsip kantor
SKPD;
Daftar arsip dinamis (1 thn);
93.890.000,00
110.000.000,00
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu 2016
Pagu 2017
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
SKPD;
Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli (1 thn);
607.800.000,00
635.000.000,00
Pengadaan komputer
SKPD;
Jumlah komputer, laptop, printer, external hardisk, External DVDRW, dan UPS yang dibeli (45 bh);
91.600.000,00
110.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
SKPD;
Luas gedung yang diperbaiki (1 thn);
298.870.000,00
301.858.700,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
SKPD;
Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara (16 bh);
289.600.000,00
275.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
SKPD;
Jumlah yang diperbaiki (1 thn);
79.500.000,00
87.450.000,00
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kode Rek
Kegiatan Pengadaan pakaian kerja lapangan
Lokasi SKPD;
Indikator dan Target Jumah pakaian yang terpenuhi (6 bh);
Pagu 2016 96.759.750,00
Pagu 2017 106.500.000,00
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kode Rek
Kegiatan Kursus pendidikan, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
Lokasi Provinsi;
Indikator dan Target Jumlah pegawai yang terlatih (62 org);
Pagu 2016 581.600.000,00
Pagu 2017 669.000.000,00
37 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu 2016
Pagu 2017
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
SKPD;
Jumlah laporan realisasi anggaran kegiatan thn 2016 (1 thn);
7.000.000,00
8.000.000,00
Penyusunan rencana kerja SKPD
Provinsi; SKPD;
Jumlah lapoan capaian kinerja (5 laporan);
164.080.000,00
180.488.000,00
Penilaian angka kredit jafung inspektur tambang
SKPD;
Jumlah angka kredit jafung IT (1 thn);
6.300.000,00
6.300.000,00
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan dan Energi
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu 2016
Pagu 2017
Promosi dagang/pameran
Provinsi;
Jumlah pameran yang diikuti (1 keg);
283.322.000,00
311.654.200,00
Pengawasan pengangkutan dan distribusi BBM bersubsidi
Kabupaten Tapin (Rantau); Balangan (Paringin); Hulu Sungai Selatan (Kandangan); Tanah Laut (Pelaihari); Tabalong; Hulu Sungai Utara; Kabupaten Banjar (Martapura); Banjarmasin; Hulu Sungai Tengah(Barabai); Kotabaru (Kotabaru); Banjarbaru (Banjarbaru); Barito Kuala (Marabahan); Tanah Bumbu (Batu Licin) ;
Jumlah SPBU yang diawasi di 13 kab/kota (78 SPBU);
209.635.000,00
230.598.500,00
Pengawasan keselamatan, kesehatan kerja dan lindung lingkungan pada lembaga penyalur BBM
Banjarbaru (Banjarbaru); Balangan (Paringin); Tanah Laut (Pelaihari); Kabupaten Banjar (Martapura); Tanah Bumbu (Batu Licin) ; Hulu Sungai Tengah(Barabai); Tabalong; Hulu Sungai Utara;
Jumlah SPBU yang terawasi di 13 kab/kota (78 SPBU);
186.430.000,00
205.073.000,00
38 Hulu Sungai Selatan (Kandangan); Banjarmasin; Kotabaru (Kotabaru); Kabupaten Tapin (Rantau); Barito Kuala (Marabahan); Pengawasan kesehatan dan keselamatan kerja dan lindung lingkungan PT. Pertamina (Persero) UB Pertamina EP. Tanjung
Tabalong;
Jumlah pengawasan terminal pertamina (4 keg);
66.000.000,00
72.600.000,00
Pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan terhadap PKP2B, KK, IUP
Tabalong; Kabupaten Tapin (Rantau); Hulu Sungai Selatan (Kandangan); Kabupaten Banjar (Martapura); Kotabaru (Kotabaru); Tanah Laut (Pelaihari); Tanah Bumbu (Batu Licin) ; Kabupaten Tapin (Rantau); Tanah Bumbu (Batu Licin) ; Kotabaru (Kotabaru); Hulu Sungai Selatan (Kandangan); Tanah Laut (Pelaihari); Tabalong; Kabupaten Banjar (Martapura); Kabupaten Tapin (Rantau); Hulu Sungai Selatan (Kandangan); Kotabaru (Kotabaru); Tanah Bumbu (Batu Licin) ; Tabalong; Kabupaten Banjar (Martapura); Tanah Laut (Pelaihari); Tanah Bumbu (Batu Licin) ; Kabupaten Tapin (Rantau); Kabupaten Banjar (Martapura); Kotabaru (Kotabaru); Tanah Laut (Pelaihari);
Jumlah perusahaan yang diawasi (25 perusahaan);
472.280.000,00
519.000.000,00
Jumlah perusahaan yang di awasi (25 perusahaan);
472.280.000,00
519.000.000,00
Jumlah perusahaan yang di awasi (25 perusahaan);
375.000.000,00
412.500.000,00
Jumlah kegiatan verifikasi (5 keg);
158.275.000,00
174.000.000,00
Pengawasan produksi dan penjualan terhadap PKP2B, KK, IUP
Pengawasan lindungan lingkungan pertambangan terhadap PKP2B, KK, IUP
Verifikasi produksi terhadap pemegang IUP di Kabupaten/Kota
39 Pengembangan informasi/updating data pertambangan dan energi
Kotabaru (Kotabaru); Hulu Sungai Utara; Tanah Bumbu (Batu Licin) ; Tanah Laut (Pelaihari); Barito Kuala (Marabahan); Hulu Sungai Tengah(Barabai); Tabalong; Kabupaten Banjar (Martapura); Hulu Sungai Selatan (Kandangan); Kabupaten Tapin (Rantau); Banjarmasin; Kotabaru (Kotabaru); Tanah Laut (Pelaihari); Tanah Bumbu (Batu Licin) ; Kabupaten Banjar (Martapura); Kabupaten Tapin (Rantau); Tabalong; Hulu Sungai Selatan (Kandangan); Tabalong; Kotabaru (Kotabaru); Kabupaten Banjar (Martapura);
jumlah data yang terupdate/diperbaharui (22 laporan);
402.841.000,00
443.125.000,00
Jumlah perusahaan tambang yang menggunakan solar (8 perusahaan);
154.575.000,00
170.032.500,00
Jumlah peserta sosialisasi (90 orang);
380.257.000,00
105.736.000,00
Pengawasan penimbunan dan niaga pada terminal BBM
Banjarmasin; Kotabaru (Kotabaru);
Jumlah pengawasan terminal niaga BBM (12 keg);
158.040.000,00
173.844.000,00
Pemantauan program CSR terhadap PKP2B
Tabalong; Tanah Laut (Pelaihari); Kabupaten Tapin (Rantau); Hulu Sungai Selatan (Kandangan); Kabupaten Banjar (Martapura); Tanah Bumbu (Batu Licin) ; Kotabaru (Kotabaru); Banjarbaru (Banjarbaru);
Jumlah perusahaan yang dipantau (25 perusahaan);
283.770.000,00
326.335.500,00
Jumlah peserta rakontek (50 org);
58.550.000,00
52.555.000,00
Banjarbaru (Banjarbaru);
Jumlah cetak buku peraturan pertambangan dan energi (75 bh);
169.595.000,00
186.554.000,00
Pengawasan pengangkutan dan distribusi BBM non subsidi pada sektor industri
Sosialisasi tentang konservasi energi
Rapat koordinasi teknis pertambangan dan energi provinsi Kalimantan Selatan Penyusunan regulasi mengenai bidang pertambangan dan energi
40 Updating data pengembangan eksplorasi batubara
Kabupaten Tapin (Rantau); Tabalong; Balangan (Paringin); Kabupaten Banjar (Martapura); Kotabaru (Kotabaru); Tanah Bumbu (Batu Licin) ; Tanah Laut (Pelaihari); Hulu Sungai Selatan (Kandangan);
Jumlah perusahaan yang di awasi (22 perusahaan);
440.120.000,00
484.132.000,00
Monitoring konsumsi energi di SKPD Kabupaten/Kota
Banjarmasin; Barito Kuala (Marabahan); Tabalong; Tanah Laut (Pelaihari); Kabupaten Banjar (Martapura); Hulu Sungai Selatan (Kandangan); Hulu Sungai Tengah(Barabai); Banjarbaru (Banjarbaru); Balangan (Paringin); Hulu Sungai Utara; Kotabaru (Kotabaru); Kabupaten Tapin (Rantau); Tanah Bumbu (Batu Licin) ;
Jumlah SKPD yang memakai energi (13 kab/kota);
272.745.000,00
300.674.000,00
Pembuatan profil pertambangan dan energi
Banjarbaru (Banjarbaru);
Jumlah buku profil (50 bh);
52.600.000,00
57.860.000,00
Bimbingan pemeriksaan kecelakaan tambang
Kabupaten Tapin (Rantau); Tanah Laut (Pelaihari);
Jumlah pemeriksaan kecelakaan tambang (7 kali);
103.430.000,00
113.773.000,00
41 7. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu 2016
Pagu 2017
Pembinaan dan pengawasan usaha ketenagalistrikan
Kabupaten Banjar (Martapura); Barito Kuala (Marabahan); Banjarmasin; Tanah Bumbu (Batu Licin) ; Hulu Sungai Utara; Kotabaru (Kotabaru); Tanah Laut (Pelaihari); Hulu Sungai Tengah(Barabai); Hulu Sungai Selatan (Kandangan); Kabupaten Tapin (Rantau); Tabalong;
Jumlah pengawasan pengelolaan K2 dan lingkungan ketenagalistrikan (48 keg);
887.380.000,00
887.380.000,00
Inventarisasi dan monitoring captive power, usaha jasa penunjang tenaga listrik dan komite nasional keselamatan instalasi listrik (KONSUIL)/P2ILN
Banjarbaru (Banjarbaru); Tanah Bumbu (Batu Licin) ; Kotabaru (Kotabaru); Hulu Sungai Tengah(Barabai); Kabupaten Banjar (Martapura); Kabupaten Tapin (Rantau); Hulu Sungai Utara; Hulu Sungai Selatan (Kandangan); Barito Kuala (Marabahan); Banjarmasin; Tabalong; Tanah Laut (Pelaihari);
Jumlah laporan data captive power / usaha jasa penunjang tenaga listrik/hasil pemeriksaan dan menerbitkan sertifikasi laik operasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan rendah (38 laporan);
904.285.000,00
994.713.500,00
Rencana umum ketenagalistrikan daerah
Banjarbaru (Banjarbaru);
Jumlah dokumen RUKD (1 buah);
633.640.000,00
0,00
8. Program Pengembangan Listrik Perdesaan
Kode Rek
Kegiatan Monitoring pemanfaatan listrik perdesaan
Lokasi Tanah Bumbu (Batu Licin) ; Hulu Sungai Tengah(Barabai); Balangan (Paringin); Tanah Laut (Pelaihari); Kabupaten Banjar (Martapura); Hulu Sungai Utara; Tabalong; Barito Kuala (Marabahan);
Indikator dan Target Jumlah laporan data kondisi PLTS dan PLTMH (1 dokumen);
Pagu 2016 407.825.000,00
Pagu 2017 468.998.750,00
42 Kotabaru (Kotabaru); Kabupaten Tapin (Rantau); Hulu Sungai Selatan (Kandangan); Pengadaan dan pemasangan PLTS
Balangan (Paringin); Hulu Sungai Utara;
Jumlah pemasangan PLTS (150 unit);
2.071.797.000,00
2.382.566.550,00
9. Program Pengembangan Potensi Energi Lokal
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu 2016
Pagu 2017
Pengembangan pemanfaatan energi alternatif biogas dari limbah ternak sapi
Barito Kuala (Marabahan); Tanah Laut (Pelaihari);
Jumlah biogas terpasang (30 unit);
694.005.000,00
902.206.500,00
Pemantauan pemanfaatan energi alternatif biogas dari ternak sapi
Kabupaten Banjar (Martapura); Kabupaten Tapin (Rantau); Barito Kuala (Marabahan); Balangan (Paringin); Kotabaru (Kotabaru); Tanah Laut (Pelaihari); Tanah Bumbu (Batu Licin) ; Kotabaru (Kotabaru); Kabupaten Banjar (Martapura); Hulu Sungai Selatan (Kandangan); Barito Kuala (Marabahan); Hulu Sungai Tengah(Barabai); Tanah Laut (Pelaihari); Kabupaten Tapin (Rantau); Tanah Bumbu (Batu Licin) ; Tabalong; Balangan (Paringin); Hulu Sungai Utara; Hulu Sungai Utara; Hulu Sungai Selatan (Kandangan);
Jumlah pemantauan biogas ternak sapi (7 keg);
162.450.000,00
211.185.000,00
Jumlah data potensi sekam padi (11 dokumen);
213.370.000,00
277.381.000,00
Jumlah biogas terpasang (2 unit);
339.360.000,00
441.168.000,00
Inventarisasi potensi energi biomassa dari sekam padi
Pengembangan pemanfaatan energi alternatif biogas dari eceng gondok
43 Inventarisasi potensi energi alternatif biogas dari ternak sapi
Hulu Sungai Selatan (Kandangan); Barito Kuala (Marabahan); Hulu Sungai Utara; Tabalong; Tanah Laut (Pelaihari); Kotabaru (Kotabaru); Hulu Sungai Tengah(Barabai); Kabupaten Tapin (Rantau); Kabupaten Banjar (Martapura); Tanah Bumbu (Batu Licin) ; Balangan (Paringin);
Jumlah data potensi ternak sapi (11 dokumen);
219.690.000,00
285.597.000,00
Inventarisasi potensi energi alternatif biogas dari eceng gondok
Hulu Sungai Selatan (Kandangan); Hulu Sungai Utara;
Jumlah data potensi eceng gondok (2 dokumen);
75.935.000,00
98.715.500,00
Pemantauan pemanfaatan energi alternatif biogas dari eceng gondok
Hulu Sungai Selatan (Kandangan); Hulu Sungai Utara;
Jumlah pemantauan biogas eceng gondok (2 keg);
69.180.000,00
89.934.000,00
Evaluasi pemanfaatan energi baru terbarukan
Barito Kuala (Marabahan); Tanah Bumbu (Batu Licin) ; Tanah Laut (Pelaihari); Kotabaru (Kotabaru); Kabupaten Tapin (Rantau);
Jumlah kepala keluarga yang memanfaatkan energi alternatif (5 kab);
115.755.000,00
130.674.000,00
10. Program Pengembangan, Pembinaan, Pengawasan Sumber Daya Mineral dan Air Tanah Serta Lingkungan Geologi
Kode Rek
Kegiatan Pengawasan pemanfaatan air tanah
Lokasi Barito Kuala (Marabahan); Kabupaten Tapin (Rantau); Tanah Laut (Pelaihari); Balangan (Paringin); Kotabaru (Kotabaru); Hulu Sungai Utara; Tanah Bumbu (Batu Licin) ; Hulu Sungai Tengah(Barabai); Tabalong; Hulu Sungai Selatan (Kandangan); Kabupaten Banjar (Martapura);
Indikator dan Target Jumlah sumur bor air tanah yang dimanfaatkan (77 sumur bor);
Pagu 2016 441.197.500,00
Pagu 2017 485.317.250,00
44 Pemboran eksplorasi air tanah
Hulu Sungai Tengah(Barabai); Tanah Laut (Pelaihari);
jumlah sumur bor eksplorasi air tanah (2 unit);
1.068.915.000,00
1.229.252.250,00
Pengawasan pemanfaatan air tanah di kawasan pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi
Tanah Bumbu (Batu Licin) ; Kotabaru (Kotabaru);
Jumlah sumur bor air tanah yang dimanfaatkan (5 sumur bor);
72.487.500,00
79.736.250,00
Monitoring dan pendataan kawasan rawan bencana geolgi
Tanah Bumbu (Batu Licin) ; Kabupaten Tapin (Rantau); Kabupaten Banjar (Martapura); Hulu Sungai Selatan (Kandangan); Tanah Laut (Pelaihari); Kotabaru (Kotabaru);
Jumlah daerah rawan bencana geologi dalam kecamatan (6 kec/kab);
133.964.500,00
147.360.950,00
Pertemuan teknis kegiatan geologi sumberdaya mineral dan air tanah
Banjarbaru (Banjarbaru);
Jumlah peserta (22 org);
90.890.000,00
109.068.000,00
Sosialisasi kebumian
Tanah Bumbu (Batu Licin) ; Tabalong; Kabupaten Banjar (Martapura); Kabupaten Tapin (Rantau); Hulu Sungai Selatan (Kandangan);
Jumlah peserta pertemuan teknis (120 org);
115.929.040,00
140.000.000,00
Bimbingan teknis bidang geologi
Banjarbaru (Banjarbaru);
Jumlah peserta bimbingan teknis (26 orang);
93.040.000,00
100.500.000,00
45 BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan disusun sebagai pedoman untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,serta dalam mewujudkan sektor pertambangan yang “Good Mining Practice” dan kebutuhan energi yang semakin meningkat. Maka perlu dilakukan perencanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan
Rencana kerja ini diharapkan agar mampu peluang yang ada, dan dapat berkesinambungan
memperoleh
manfaat dari berbagai
serta bersinergi. Untuk itu semua,
diperlukan dukungan dari semua stakeholders.
Pada tahun 2016, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan menganggarkan pagu anggaran sebesar Rp. 18.036.611.190,00 yang bersumber dana APBD dengan 10 program dan 62 kegiatan. Diharapkan tahun ini kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar serta berkesinambungan ke depannya.