RENCANA KERJA TAHUN 2016

RENCANA KERJA TAHUN 2016

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

KATA PENGANTAR Rencana Kerja ( Renja ) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalsel Tahun 2016 mempunyai arti strategis karena di dalamnya memuat uraian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016. Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada tahun 2016, disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya. Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2016 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan dan

Sasaran yang

menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis dan Program serta Kegiatan yang akan dijalankan pada tahun 2016. Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan kegiatan dan bahkan dalam penyusunan laporan ini masih banyak terdapat kekurangan dan kekhilafan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan. Atas bantuan dan partisipasi semua pihak dalam pembuatan Rencana Kinerja Tahun 2016 ini kami ucapkan banyak terima kasih.

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Drs. H. GUSTI SYAHYAR Pembina Utama Muda NIP. 19610512 198503 1 014

2

Rencana Kerja BPMPD Prov Kalsel Tahun 2016

DAFTAR ISI Hal KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

ii

BAB I Pendahuluan

1

A. Latar Belakang

1

B. Landasan Hukum

2

C. Maksud Tujuan

3

D. Sistematika

3

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja

4

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2014

4

BAB III Tujuan dan Sasaran

39

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

39

B. Tujuan dan Sasaran Renja

40

BAB IV Program dan Kegiatan

41

A. Program dan Kegiatan Tahun 2016

41

BAB V Penutup

50

3


BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Rencana Kinerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang sifatnya lebih teknis dan operasional dibandingkan dengan Rencana Strategis (Renstra). Komponen-komponen yang terkandung di dalam renstra seperti visi, misi, tujuan dan sasaran serta program masih bersifat umum dan belum ditetapkan target-target yang hendak dicapai. Oleh karena itu target yang hendak dicapai harus dijabarkan dalam bentuk rencana kerja. Selanjutnya rencana kerja ini dikaitkan dengan kebijakan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan yang dijabarkan dalam usulan kegiatan dan administrasi umum. Usulan tersebut kemudian dievaluasi dari aspek anggaran yang ada, selanjutnya usulan kegiatan teknis dan administrasi umum yangmendapat alokasi anggaran kemudian digabungkan menjadi satu rencana kegiatan tahunan. Dengan demikian rencana kegiatan tahunan adalah suatu rencana kinerja yang telah tersedia anggarannya yaitu anggaran untuk membiayai kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka mencapai sasaran dengan dukungan dana baik dari APBD maupun APBN melalui dana dekonsentrasi. Komponen-komponen yang terkandung di dalam rencana kinerja tahun 2016 meliputi sasaran stratejik dan sasaran program yang akan dilaksanakan dalam tahun yang bersangkutan. Setiap sasaran stratejik kemudian diuraikan lebih rinci ke dalam target indikator-indikator kinerja sasaran yang hendak dicapai. Demikian pula terhadap kegiatan, target-target untuk kegiatan dirinci ke dalam indikator input, output dan outcome. Sebagai suatu dokumen resmi rencana daerah, rencana kerja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan strategis menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Pada dasarnya rencana kinerja (performance plan) tahun 2016 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan selama tahun 2016 tersebut. Target kinerja mempresentasikan nilai kualitatif yang harus dicapai selama tahun 2016 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran. Pada akhirnya target kinerja untuk tingkat kegiatan yang didefinisikan dalam rencana kinerja dimaksudkan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas kegiatan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan. Rencana Kerja BPMPD Prov Kalsel Tahun 2016

4

B. Landasan Hukum

Landasan normatif sebagai kerangka dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kinerja (Renja-SKPD) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016 adalah sebagai berikut : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Keputusan Menteri PAN Nomor : KEP/46/M.PAN/4/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan; 9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 05 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5); 10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6); Rencana Kerja BPMPD Prov Kalsel Tahun 2016

5

C. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan yang akan dilaksanakan berdasarkan ketepatan strategi dengan memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki organisasi. Pembuatan rencana kerja ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut : 1. Maksud Penyusunan Rencana Kerja (Renja–SKPD) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai dasar yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus sebagai tolok ukur kinerja setiap bidang pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan. 2. Tujuan Sedangkan tujuan dari penyusunan rencana kerja ini adalah : a. Mewujudkan visi misi Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah terutama di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. b. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional. c. Sebagai instrumen untuk mengukur capaian target kinerja penyelenggaraan kegiatan pada BPMPD Provinsi Kalimantan Selatan. D. Sistematika

Sistematika penulisan rencana kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 adalah sebagai berikut: BAB

I

PENDAHULUAN Berisi uraian tentang latar belakang, landasan hukum, maksud tujuan dan sistematika penulisan

BAB

II

EVALUASI PELAKSANAAN KINERJA TAHUN 2014 Memuat tentang pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja pada Tahun 2014

BAB

III

TUJUAN, SASARAN Memuat tujuan dan sasaran yang ingin dicapai tahun 2016

BAB

IV

PROGRAM DAN KEGIATAN Memuat

indikator

kinerja,

kelompok

sasaran,

lokasi

kegiatan, kebutuhan dana indikatif dan sumber dana tahun 2016 BAB

V

PENUTUP Rencana Kerja BPMPD Prov Kalsel Tahun 2016

6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2014 Pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan tahun 2014 dapat disampaikan sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, meliputi : a) Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan; Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui BPMPD telah berperan aktif dalam pelaksanaan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM) ke VIII Tingkat Nasional sejak Tahun 2011 di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat dan hanya menghadiri Acara Puncak BBGRM. Sejak Tahun 2012 BPMPD Provinsi Kalimantan Selatan mendapat tambahan dana dan dapat mengikuti Kegiatan BBGRM ke IX Tingkat Nasional seutuhnya di Kota Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur antara lain didahului BBGRM ke IX Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan berupa Kegiatan (i)Pencanangan BBGRM ke X Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan serta BBGRM ke IX Tingkat Nasional yaitu (ii)Pra Puncak BBGRM, (iii)Rakor BPMPD Tingkat Nasional, (iv)Pameran BBGRM dan (v)Acara Puncak BBGRM. Pada Tahun 2013 Gubernur Kalimantan Selatan menyetujui menjadikan Provinsi Kalimantan Selatan menjadi Tuan Rumah pelaksanaan Kegiatan BBGRM ke X Tingkat Nasional yang diselenggarakan di Kota Banjarbaru. Dan pada Tahun 2014 pelaksanaan Kegiatan Acara Puncak Bulan Bhakti Gotong Royong ke XI dilaksanakan di Ditjen PMD, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta. BPMPD Provinsi Kalimantan Selatan pada kegiatan Pameran BBGRM selalu melibatkan BPMPD Kabupaten/Kota dengan melaksanakan koordinasi dan pembagian tugas antara lain BPMPD Provinsi Kalimantan Selatan menyiapkan stand dengan dekorasi beserta display dan bahan untuk menempatkan produkproduk unggulan dari kabupaten/kota. Dan kabupaten/kota bertugas menyeleksi produk-produk unggulan yang dipamerkan dan sekaligus menjaga stand/produk. Selain itu BPMPD Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan pembinaan ke lembaga desa antara lain Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD). Pada tahun 2014 jumlah LPM yang dibina sebanyak 1.537 LPM, BPD sejumlah 1.876 BPD dan BKAD sejumlah 142 BKAD.

7


b) Pendataan potensi desa; Salah satu bentuk upaya peningkatan kapasitas dan kelembagaan masyarakat yang dilakukan oleh BPMPD Provinsi Kalsel yakni lewat pengisian Profil Desa dan Kelurahan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan. Keberadaan Profil Desa dan Kelurahan bertujuan untuk mengetahui gambaran potensi dan tingkat perkembangan desa dan kelurahan yang akurat, komprehensif dan integral. Pengisian Profil Desa dan Kelurahan meliputi pengisian Data Dasar Keluarga, Potensi Desa dan Kelurahan yakni keseluruhan sumber daya yang dimiliki atau digunakan oleh desa dan kelurahan serta kelembagaan, sarana dan prasarana yang ada di desa, dan tingkat perkembangan desa berupa capaian hasil kegiatan pembangunan yang dapat mencerminkan tingkat kemajuan dan keberhasilan masyarakat dan pemerintahan desa / kelurahan. Pada tahun 2014 BPMPD Provinsi Kalsel khususnya Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan telah menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan dengan jumlah peserta sebanyak 26 orang operator berasal dari BPMPD Kabupaten / Kota di Kalsel. Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk melatih operator – operator yang ada di Kabupaten / Kota agar dapat melakukan pengisian Profil Desa dan Kelurahan secara maksimal.Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan juga melakukan monitoring evaluasi ke 13 Kabupaten / Kota se Kalsel terkait pengisian Profil Desa dan Kelurahan. Pada tahun 2014 sebanyak 645 desa dan kelurahan, 37 kelurahan dan 608 desa, telah melaksanakan sistem pengisian Profil Desa dan Kelurahan secara online sebagai berikut : 8


REKAPITULASI DESA / KELURAHAN ONLINE SE KALSEL TAHUN 2014 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

KABUPATEN / KOTA Kota Banjarmasin Kota Banjarbaru Kab. Banjar Kab. Tapin Kab. Hulu Sungai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Balangan Kab. Tabalong Kab. Barito Kuala Kab. Tanah Laut Kab. Tanah Bumbu Kab. Kotabaru TOTAL

online kel 0 20 1 4

online desa 0 0 62 89

TOTAL DESA/KEL 52 20 63 93

3

125

128

2 1 0 0 1 4 1 0 37

29 4 0 112 53 75 58 1 608

31 5 0 112 54 79 59 1

645

2019

c) Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Salah

satu

Kegiatan

yang

dilaksanakan

yakni

Lomba

SIKOMPAK

(TransparanSI, Keberpihakan terhadap Orang Miskin, Partisipasi, Akuntabilitas dan Keberlanjutan)AWARD yang telah dilaksanakan sejak Tahun 2013 dengan melombakan 4 (empat) Kategori pelaku pemberdayaan masyarakat yaitu Unit Pengelola Keuangan (UPK), Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD), Pendamping Lokal (PL) dan Perencanaan Pembangunan Desa (PPD). Pada tahun 2014 Lomba SIKOMPAK diikuti oleh Kabupaten/Kota dengan rincian pada kategori Unit Pengeloa Keuangan (UPK) diikuti 10 UPK yang berasal dari Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Balangan. Pada Kategori Perencanaan Pembangunan Desa (PPD) diikuti oleh 9 desa pada 9 kabupaten yakni Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Hulu Sungai Utara Pada kategori Pendamping Lokal (PL) diikuti oleh 9 kabupaten yakni Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Balangan. Rencana Kerja BPMPD Prov Kalsel Tahun 2016

9

Pada kategori Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD)diikuti oleh 10 BKAD pada 10 Kabupaten yakni Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Balangan. Pada tahun 2014 BPMPD Provinsi Kalsel juga mengikuti Event Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Nasional yang pelaksanaannya diadakan di Balai Sidang Convention Center Jakarta.Pada kegiatan Event Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat BPMPD Provinsi Kalimantan Selatan juga melibatkan BPMPD

Kabupaten

penerima

dana

PNPM

Mandiri

Perdesaan

dengan

melaksanakan koordinasi dan pembagian tugas antara lain BPMPD Provinsi Kalimantan Selatan menyiapkan stand dengan dekorasi beserta display dan bahan untuk menempatkan produk-produk unggulan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dari kabupaten yang menjadi binaan PNPM MPd. dan BPMPD kabupaten bertugas menyeleksi produk-produk unggulan UPK yang dipamerkan dan sekaligus menjaga stand/produk. d)Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Masyarakat; - Pelatihan Kader Peduli HIV/AIDS

HIV adalah suatu virus yang biasanya ditularkan dari satu orang kepada orang lain melalui kontak seksual. Orang yang telah terinfeksi virus HIV akan terkena penyakit yang disebabkan oleh virus HIV tersebut, yaitu AIDS. Virus HIV yang telah masuk ke dalam tubuh seseorang tidak akan menimbulkan gejalagejala yang terlihat secara fisik sehingga penderitanya terlihat normal seperti tidak sedang terkena penyakit. Namun, perlu diwaspadai, walaupun dari luar penderita HIV tampak normal-normal saja, tetapi dia dapat menularkan virus tersebut kepada orang lain dalam berbagai cara yang mungkin juga tidak disadari oleh penderita itu. Cara penularan virus ini bisa bermacam-macam misalnya melalui hubungan seksual, penggunaan jarum suntik berganti-ganti orang, transfusi darah, bahkan pada ibu hamil yang menularkan kepada bayi yang sedang dikandungnya. Jika virus HIV telah masuk ke tubuh seseorang baru beberapa tahun kemudian virus ini akan mulai menyerang sistem kekebalan tubuh pada sel darah putih. Kekebalan tubuh seseorang yang terinfeksi HIV biasanya akan terus menurun dan kemudian hilang dalam kurun waktu sekitar 5 sampai 10 tahun. Pada saat itulah ciri-ciri seseorang yang terkena HIV baru muncul, seperti badan yang terus-menerus turun, mengalami diare berkepanjangan, munculnya panas tinggi yang tidak dapat sembuh, lalu diikuti dengan bercak-bercak kemerahan, dan Rencana Kerja BPMPD Prov Kalsel Tahun 2016

10

batuk berkepanjangan. Setelah mengalami gejala-gejala tersebut, seseorang telah dinyatakan terkena penyakit AIDS. Setelah kekebalan tubuh seseorang hilang maka penyakit akan mudah menghinggapi orang tersebut. Penyakit akan terus menerus hingga sampai suatu saat muncul penyakit yang benar-benar berbahaya yang kemudian akan mengakibatkan kematian. Dengan gambaran di atas maka dipandang perlu untuk memberikan pelatihan untuk kader-kader masyarakat peduli HIV/AIDS, guna meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang HIV/AIDS dan Program-program Pencegahan HIV/AIDS, sehingga bisa berperan aktif dalam mensukseskan program pencegahan HIV/AIDS di masyarakat. Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah : 1. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang HIV/AIDS 2. Mengetahui situasi dan kondisi penyebaran HIV/AIDS 3. Mengetahui program-program HIV/AIDS 4. Menumbuhkan kepedulian sosial 5. Memberikan keterampilan dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat luas 6. Mengetahui tugas dan fungsi kader masyarakat peduli HIV/AIDS di lingkungan masing-masing 7. Membantu dalam penyebarluasan informasi mengenai HIV/AIDS kepada masyarakat luas Pelatihan untuk kader – kader masyarakat peduli HIV/AIDS pada tahun 2014 ini diikuti oleh 39 orang kader dari Kabupaten/Kota di Kalsel.

- Pelatihan Sistem Informasi Posyandu ( SIP ) Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan Rencana Kerja BPMPD Prov Kalsel Tahun 2016

11

kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Untuk itu, semua pihak kita harapkan mendukung kelembagaan posyandu, melalui penguatan kapasitas kelembagaan, regulasi, memperkuat koordinasi lintas sektoral terkait, serta dukungan anggaran. Dalam hal penguatan kelembagaan tersebut, juga diperlukan kader-kader yang memiliki keahlian dibidang teknologi informasi, sehingga bisa mengembangkan program posyandu dalam sebuah sistem informasi. Dengan keterampilan dan keahlian dalam memanfaatkan teknologi informasi, kita sangat meyakini bahwa program-program yang dikembangkan dalam keorganisasian posyandu, bisa lebih berkualitas dan terkoordinasi lebih cepat. Banyak manfaat yang kita peroleh dari penggunaan sistem informasi posyandu antara lain adalah sebagai alat manajemen yang digunakan untuk mengetahui kekurangan dan keberhasilan program revitalisasi posyandu, serta menetapkan langkah untuk terus menerus mampu memenuhi kebutuhan dasar tumbuh kembang anak, sesuai dengan perkembangannya. Sistem Informasi Posyandu ( SIP ) adalah seperangkat alat penyusunan data/informasi yang berkaitan dengan kegiatan, kondisi dan perkembangan yang terjadi di setiap Posyandu. Sistem Informasi Posyandu ( SIP ) merupakan kegiatan yang menghasilkan suatu informasi yang terjadi di posyandu meliputi data umum posyandu, pelayanan posyandu, data pengguna posyandu sampai dengan data petugas posyandu. SIP yang banyak diterapkan oleh posyandu di Indonesia adalah sistem informasi yang masih berupa paper based ( manual ), dimana pendokumentasiannya dan pelaporannya banyak terjadi hambatan. Oleh karena itu, diperlukan Sistem Informasi Posyandu berbasis komputer dimana memerlukan kader posyandu sebagai SDM yang mampu mengoperasikannya serta jaringan yang baik. Mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas maka Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Prov.Kalsel melakukan Pelatihan Sistem Informasi Posyandu.Tujuan dilaksanakannya Pelatihan Sistem Informasi Posyandu adalah: 1. Peningkatan kemampuan SDM pengelola Sistem Informasi Posyandu ( SIP ) 2. Menyediakan informasi dan data yang tepat guna mengenai pengelolaan posyandu, agar berbagai pihak yang berperan dalam pengelolaan Posyandu bisa menggunakannya untuk membina Posyandu demi kepentingan masyarakat


12

3. Menjadi bahan acuan untuk memahami permasalahan sehingga dapat mengembangkan kegiatan yang tepat dan disesuaikan dengan kebutuhan sasaran 4. Meningkatkan fungsi dan kinerja posyandu sebagai lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang partisipatif dan representatif sebagai wadah peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Pelatihan Sistem Informasi Posyandu Provinsi Kalimantan Selatan baru dilaksanakan pada tahun 2014 dengan komposisi peserta adalah sebagai berikut :  BPMPD Kab/Kota sebanyak 13 orang  Kader Kecamatan di Kab/Kota sebanyak 13 orang  Kader Desa Percontohan di Kab/Kota sebanyak 13 orang  Peserta Provinsi dari Dinas/Instansi terkait dan PKK sebanyak 4 orang Pelaksanaan Pelatihan Sistem Informasi Posyandu ( SIP ) telah sesuai dengan perencanaansebelumnya. 2. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa: a) Peningkatan Pembinaan Koordinasi Program Pemberdayaan; Dalam upaya memperkuat komitmen dan sinergitas bersama antara lembaga pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kabupaten/Kota dengan Provinsi dalam melaksanakan kebijakan dan program – program pemberdayaan masyarakat tahun 2014, maka dilaksanakan Rapat Koordinasi Penguatan Program dan Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Se-Kalimantan Selatan Tahun 2014. Rapat koordinasiPenguatan Program dan Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2014 ini bertujuan untuk : a.

Menjelaskan tentang gambaran kondisi kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan

b.

Menjelaskan strategi penanggulangan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan

c.

Penyelarasan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang dikembangkan di provinsi dan kabupaten;

Rapat Koordinasi ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari, yaitu dari tanggal 4 s/d 5 Maret 2014 dengan peserta yang terdiri dari : 1. Kepala dan Sekretaris atau Kasubbag Program BPMPD Kab. Barito Kuala, Banjar, Tanah Laut, Tapin, HST, Balangan, HSU, Kotabaru dan Tanah Bumbu. 2. Kepala, Sekretaris dan Kepala Bidang Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kab. HSS, dan Tabalong. 3. BPMPD Provinsi Kalimantan Selatan Rencana Kerja BPMPD Prov Kalsel Tahun 2016

13

Sedangkan materi yang disampaikan antara lain : 1. Profil Kemiskinan di Kalimantan Selatan 2. Peningkatan Peran TKPKD dalam Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 3. Rencana Kerja tahun 2014 pada Bidang Pemerintahan Desa BPMPD Provinsi Kalimantan Selatan 4. Rencana Kerja tahun 2014 pada Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat BPMPD Provinsi Kalimantan Selatan 5. Rencana Kerja tahun 2014 pada Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat BPMPD Provinsi Kalimantan Selatan 6. Rencana Kerja tahun 2014 pada Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna BPMPD Provinsi Kalimantan Selatan

Hasil dari rapat tersebut yakni untuk Provinsi Kalimantan Selatan penyumbang terbesar garis kemiskinan adalah kenaikan harga beras dan rokok, selain itu dalam 2 (dua) tahun terakhir kesenjangan atau gap kemiskinan berupa pendapatan penduduk miskin dan sejahtera semakin bertambah. Hal ini antara lain dikarenakan pada struktur perekonomian Kalimantan Selatan terdapat ketimpangan antara tenaga kerja di sektor pertanian dan sektor pertambangan. Sektor pertanian dengan jumlah tenaga kerja terbesar hanya menduduki urutan ke

3

penyumbang

pertambangan

yang

perekonomian merupakan

jika

dibandingkan

penyumbang

utama

dengan

sektor

perokonomian

di

Kalimantan Selatan namun dengan serapan jumlah tenaga kerja paling sedikit. Selain itu terjadi pertambahan penduduk miskin di perdesaan semaikn meningkat jika dibandingkan dengan pertambahan penduduk miskin di perkotaan.Salah satu strategi menanggulangi kemiskinan tersebut adalah dengan pembentukan TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.Hal ini telah dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Selatan namun berdasarkan kondisi di lapangan masih terdapat TKPKD di beberapa kabupaten/kota yang perlu terus dioptimalkan. Rencana Kerja BPMPD Prov Kalsel Tahun 2016

14

Ke depan dalam rangka lebih memantapkan program penanggulangan kemiskinan maka program Gerbangmas-Taskin akan direvitalisasi ke tahap II dengan melibatkan lintas SKPD di dalamnya agar lebih fokus dan terarah. b) Peningkatan Kapasitas Pengembangan Pemdes/Kelurahan; Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan Pemerintah Provinsi Kalsel telah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBD untuk menunjang program/kegiatan pada bidang Pemerintahan desa dan kelurahan, khususnya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengembangan Pemerintahan Desa/Kelurahan. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Kalsel dimana kegiatan ini telah berjalan sejak tahun 2009 hingga sekarang.Peserta perlombaan yakni desa dan kelurahan yang meraih predikat juara I pada tingkat kecamatan dan kabupaten/kota, sehingga desa dan kelurahan tersebut diperbolehkan mewakili kabupaten/kota dalam Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Kalsel. Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.44 / 0129 / KUM / 2014 tanggal 24 Maret 2014 yang melaksanakan penelitian dan penilaian langsung kepada Juara I Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten dan Juara I Perlombaan Kelurahan Tingkat Kabupaten / Kota Tahun 2014, yang dilaksanakan dari tanggal 21 April s.d. 21 Mei 2014. Tim Penilai Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 kemudian menetapkan urutan Desa dan Kelurahan yang berhasil meraih predikat Juara Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 sebagai berikut :

15


A. PERLOMBAAN DESA : NO

DESA

KECAMATAN

KABUPATEN /

KETERANGAN

KOTA 1 1

2

2 Desa Ilung

Desa Padang

3

4

6

Batang Alai

Hulu Sungai

Juara I

Utara

Tengah

Tanta

Tabalong

Juara II

Juara III

Panjang 3

Desa Tri Martini

Sungai Loban

Tanah Bumbu

4

Desa Gelagah

Sungai

Hulu Sungai

Tabukan

Utara

Juara Harapan I

5

Desa Batu Hapu

Hatungun

Tapin

Juara Harapan II

6

Desa Wilas

Kelumpang

Kotabaru

Juara Harapan III

Barat

B. PERLOMBAAN KELURAHAN : NO

KELURAHAN

KECAMATAN

KABUPATEN /

KETERANGAN

KOTA 1 1

2 Kelurahan

3

4

6

Landasan Ulin

Banjarbaru

Juara I

Kelurahan

Banjarmasin

Banjarmasin

Juara II

Pekapuran Raya

Timur

Kelurahan

Amuntai Tengah

Hulu Sungai

Juara III

Guntung Manggis 2

3

Antasari 4

Kelurahan Barabai

Utara Barabai

Utara 5

Kelurahan Batu

Hulu Sungai

Juara Harapan I

Tengah Paringin

Balangan

Juara Harapan II

Kandangan

Hulu Sungai

Juara Harapan III

Piring 6

Kelurahan Kandangan Utara

Selatan

16


c) Pembinaan Pelaksanaan Kesejahteraan Keluarga di Kalsel; Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga sejahtera yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudi luhur, sehat mandiri berkeadilan, maju, kesetaraan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Prinsif gerakan PKK adalah pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Sasaran Gerakan PKK adalah keluarga, baik di pedesaan maupun perkotaan yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan kemampuan dan kepribadiannya. Kondisi keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat mempunyai arti yang besar dalam proses pembangunan, karena kondisi keluarga dapat merupakan barometer bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Untuk dapat membina keluarga secara langsung dan menjangkau sasaran sebanyak mungkin, dibentuk Gerakan PKK, yang mekanisme gerakannya dikelola dan dilaksanakan oleh Tim Penggerak PKK dissetiap jenjang. Misi Gerakan PKK adalah : 1.

Meningkatkan mental spiritual, prilaku hidup dengan menghayati dan mengamalkan Pancasila serta meningkatkan pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai dengan HAM, demokrasi, meningkatkan kesetiakawanan sosial dan kegotong royongan serta pembentukan watak bangsa yang selaras, serasi dan seimbang.

2.

Meningkatkan pendidikan dan ketrampilan yang diperlukan, dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta pendapatan keluarga.

3.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas pangan keluarga, serta upaya peningkatan pemanfaatan pekarangan melalui Halaman Asri, Teratur, Indah dan Nyaman( HATINYA ) PKK, sandang dan perumahan serta tata laksana rumah tangga yang sehat.

4.

Meningkatkan

derajat

kesehatan,

kelestarian

lingkungan

hidup

serta

membiasakan hidup berencana dalam semua aspek kehidupan dan perencanaan ekonomi keluarga dengan membiasakan menabung. Rencana kerja lima tahun TP PKK disusun dengan mengacu pada Millenium Develompment Goals ( MDGs ) sebagai pedoman pelaksanaan 10 Program Pokok PKK dengan program-program prioritasnya harus mendapat perhatian TP PKK di semua jenjang yang pelaksanaannya dissesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah.


17

Pelaksanaan program dan kegiatan PKK secara terpadu dilaksanakan oleh Pokja-pokja dengan berpedoman pada 10 Program Pokok PKK. 1.

Program Pokja I mengelola program penghayatan dan pengamalan Pancasila dan program gotong royong.

2.

Program Pokja II mengelola program pendidikan dan keterampilan dan pengembangan kehidupan berkoperasi.

3.

Program Pokja III mengelola program pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga.

4.

Program Pokja IV mengelola program kesehatan, kelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat. Pada tahun 2014 dana yang tersedia pada BPMPD Provinsi Kalsel sebanyak

Rp. 945.500,- untuk kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Kesejahteraan Keluarga di Kalimantan Selatan antara lain : a.

Publikasi lewat media cetak dan elektronik

b.

Rakon Provinsi

c.

Sosialisasi UP2K

d.

Sosialisasi TTG

e.

Sosialisasi Pola Asuh Anak

f.

Pembinaan Desa Percontohan

g.

Penilaian Desa Percontohan

h.

Pasar murah dan pembagian sembako pada bln Ramadhan

i.

Pelatihan keterampilan

Terkait Desa Percontohan BPMPD Provinsi Kalsel telah melakukan pembinaan administrasi kepada 26 desa dan kelurahan di tahun 2014 3. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa a) Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Desa dan Kelurahan; Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa dimana Pemerintah Provinsi Kalsel telah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBD Provinsi untuk menunjang program / kegiatan pada Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, khususnya Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Desa dan Kelurahan, yakni Penyelenggaraan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa bagi Kepala Desa se Kalsel. Tujuan dari diselenggarakannya Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa yakni mengingat pentingnya peningkatan wawasan dan pengetahuan bagi kepala desa agar dalam menjalankan roda pemerintahan di desa dapat memacu Rencana Kerja BPMPD Prov Kalsel Tahun 2016

18

pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta dapat mengelola administrasi pemerintahan dan keuangan secara tertib dan benar. Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa bagi Kepala Desa se Kalsel tahun 2014 dilaksanakan dalam dua angkatan dimana satu angkatan diikuti oleh 44 Kepala Desa dari Kabupaten – Kabupaten di Kalsel.

b) Pengembangan Wilayah Desa dan Kelurahan; Salah satu aspek terpenting dalam pengembangan wilayah adalah penegasan tata batas desa / kelurahan.Selama ini masih banyak ditemui perselisihan yang terjadi diakibatkan oleh tata batas wilayah yang masih belum jelas. Kesadaran akan pentingnya penetapan batas wilayah inilah yang menjadi fokus perhatian dari BPMPD Provinsi Kalsel khususnya Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan. Oleh karena itu pada tahun 2014 Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengembangan Wilayah Desa dan Kelurahan dengan peserta sebanyak 26 orang dari BPMPD Kabupaten / Kota se Kalsel. Dengan adanya Bimtek ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan aparat pemerintah di kabupaten / kota terkait pentingnya pengembangan wilayah desa dan kelurahan khususnya mengenai tata batas desa / kelurahan.

4. Program pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan pengembangan usaha mikro a) Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Usaha Ekonomi Masyarakat; Sasaran Strategis

Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan

Pengembangan Usaha Mikro Lembaga

Ekonomi

Pedesaan

Tahun 2014 melalui Program Pengembangan dengan

indikator

meningkatnya

kapasitas

manajemen BUMDES, jumlah desa yang dibantu dalam membangun prasarana dasar serta jumlah BUMDES yang meningkat pendapatannya


19

Pada kegiatan Pengembangan BUMDES dan Usaha Ekonomi Masyarakat di Pedesaan (BUMDES Percontohan Prov.

Kalsel) adalah

meningkatnya kapasitas manajemen BUMDES dan Usaha Ekonomi Masyarakat di Pedesaan yang dapat dicapai diantaranya melalui Bintek-Bintek

Pengelolaan

Keuangan BUMDES bagi Aparatur Kabupaten yang menangani kegiatan BUMDES serta bagi Pengelola BUMDES Percontohan Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam Bintek ini peserta yang dilatih sebanyak mungkin tetapi dari segi pendanaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan hanya dapat melatih sebanyak 33 orang. Pelatihan ini mengenai bagaimana cara mengelola manajemen keuangan BUMDES dan pengembangan usaha BUMDES Percontohan. Realisasi yang dicapai dari segi fisik 100 % sesuai perencanaan, namun dari segi anggaran masih ada sisa dikarenakan adanya ketidaksesuaian biaya perjalanan dinas yang harusnya dilaksanakan oleh eselon tertentu dilaksanakan oleh eselon dibawahnya, demikian juga untuk biaya hotel ada yang tidak dapat diambil karena ada yang menginap 1 kamar untuk 2 orang. Padahal program ini perlu didukung oleh semua pihak baik dari segi pembinaan manajemen dimana diperlukan dana yang cukup untuk opersionalnya, karena Program ini sangat strategis, dicanangkan secara nasional apalagi ada wacana dari pemerintahan Joko Widodo untuk membangun dan mengembangkan 5000 BUMDES se Indonesia, hal ini bertujuan salah satunya agar desa punya sumber pendanaan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pemerintahan secara mandiri. Seharusnya BUMDES ada disetiap desa, dimana jumlah desa di Kalsel sebanyak 1.876 Desa. Setiap tahunnya ditargetkan 11 buah BUMDES percontohan dapat dibina oleh BPMPD Provinsi Kalsel sedangkan pada tahun 2014 BPMPD Provinsi Kalsel khususnya Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat telah membina 18 BUMDES percontohan melebihi target yang ditetapkan. Target lainnya mengenai pembentukan dan pengembangan Bumdes adalah banyaknya program-program pemerintah dibidang pemberdayaan masyarakat yaitu sejak tahun 1996 s/d sekarang yang bergerak dibidang pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang tentunya harus disesuaikan mekanismenya agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang LKM dan Undang-Undang perbankan seperti LKM yang dijalankan oleh Unit Pengelola Keuangan (UPK) Gerbangmas-Taskin. UPK ini sangat berpeluang menjadi Bumdes sehingga dapat menjalankan berbagai kegiatan usaha selain simpan pinjam. Dalam rangka sinergi program dilingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan dan Sinergi program lintas SKPD, Kabupaten/Kota dan dilingkungan Pemerintah Provinsi Rencana Kerja BPMPD Prov Kalsel Tahun 2016

20

Kalimantan Selatan dan Pemangku Kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan , Dana ini sejak tahun 2014 juga diperuntukkkan untuk lokus

program Penanggulangan Kemiskinan Tim

Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Kalimantan Selatan dan sejak tahun 2015 juga diperuntukkkan untuk Desa/Kelurahan juara lomba desa tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi.

b) Pemberian Stimulan Pembangunan Desa Kegiatan pemberian stimulan Pembangunan Desa Tahun 2014 merupakan kegiatan pemberian bantuan kepada Desa melalui LPM , diutamakan untuk Desa tertinggal dan kekurangan sarana prasarana ekonomi pedesaan. Namun dalam rangka sinergi program dilingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan dan Sinergi program lintas SKPD, Kabupaten/Kota dan dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemangku Kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan, Dana ini mulai tahun 2015 juga diperuntukkkan untuk Desa/Kelurahan juara lomba desa tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi dan lokus program Penanggulangan Kemiskinan Tim Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan pemberian stimulan pembangunan desa ini juga menjadi penting karena sebagai salah satu bentuk perhatian pemerintah provinsi kepada desa yang berada diwilayahnya. Di Kalimantan Selatan desa/kelurahan berjumlah 2.019 buah, yang seharusnya merasakan kucuran dana stimulan, akan tetapi karena keterbatasan dana pemprov. Kalsel untuk kegiatan ini, sehingga ditargetkan desa memperolehnya secara bertahap. Untuk Tahun 2014 penerima dana stimulan berlokasi pada 45 Desa, 27 Kecamatan, 10 Kabupaten/Kota yang menurun dari jumlah penerima dana tahun sebelumnya.


21

Penurunan desa/kelurahan penerima stimulan di tahun 2014 disebabkan oleh berkurangnya dana yang diberikan sehingga Bidang UEM BPMPD Provinsi Kalsel hanya mampu melaksanakan pemberian stimulan kepada 45 desa pada 10 kabupaten di Provinsi Kalsel. Setiap Desa memperoleh dana hibah bervariasi setiap tahunnya antara 9.000.000 s/d Rp. 20.000.000,- yang dipergunakan untuk kegiatan ekonomi berkembang, prasarana produksi,prasarana perhubungan dan prasarana pemasaran. c) Fasilitasi Permodalan bagi Usaha Mikro Kecil & Menengah di Perdesaan; Program Gerakan Terpadu Pembangunan Masyarakat Kalimantan Selatan untuk pengentasan kemiskinan di Kalimantan Selatan yang selanjutnya disingkat Program Gerbangmas-Taskin didasarkan pada pendekatan TRIDAYA, yakni Pemberdayaan Manusia, Pemberdayaan Usaha dan Pemberdayaan Lingkungan yang diimplementasikan secara menyeluruh sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagai pelaku kegiatan. Dalam pendekatan ini kelompok masyarakat miskin diberikan peluang secara luas sehingga mampu memberdayakan dirinya sendiri melalui peran serta dalam pengambilan keputusan, pengelolaan program maupun sebagai pemanfaat dan pelestari program secara langsung. Sedangkan tujuan dari program Gerbangmas-Taskin yakni : a. Meningkatkan peran aktif rumah tangga miskin dalam pengambilan keputusan pembangunan secara terbuka, demokratis dan bertanggung jawab b. Mengembangkan kemampuan usaha dan peluang berusaha dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan bagi rumah tangga miskin c. Menyediakan sarana dan prasarana kebutuhan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan kualitas rumah tinggal dalam rangka mengurangi beban pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas hidup d. Mengoptimalkan fungsi fasilitas umum desa/kelurahan sebagai investasi yang mendukung pengembangan ekonomi lokal dan penanggulangan kemiskinan e. Menguatkan kapasitas kelembagaan agar berfungsi optimal sebagai pengelola program penanggulangan kemiskinan maupun pengelola pembangunan di desa/kelurahan pada umumnya f. Mengoptimalkan kemitraan antar stokeholders dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan keberlanjutan program penanggulangan kemiskinan secara partisipatif. Pada tahun 2014 desa penerima dana Gerbangmas-Taskin yakni sebanyak 50 desa yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan oleh keterbatasan dana. Rencana Kerja BPMPD Prov Kalsel Tahun 2016

22

BPMPD Provinsi Kalsel khususnya Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat melaksanakan pula Pelatihan Bagi Ketua Unit Pengelola Keuangan (UPK) di Desa sebagai bentuk penguatan kapasitas pengelola yang telah dilaksanakan pada tahun 2014 dengan jumlah peserta setiap tahunnya sebanyak 52 orang. Kegiatan lainnya berupa Rapat Orientasi Program Gerbangmas-Taskin ini dilaksanakan pada tanggal 8 s/d 9 Mei 2014 bertempat di Hotel Pesona Banjarmasin. Pesertanya adalah Kepala BPMPD Kabupaten /Kota se Kalimantan Selatan, beserta Kepala Bidang atau Kasubbid yang menangani Program Gerbangmas-Taskin , Camat atau kasi pmd atau bidang yang menangani dari kecamatan lokasi Gerbangmas-taskin Tahun 2014 , yang total keseluruhan peserta berjumlah 52 orang dengan narasumber selain dari BPMPD, Bappeda dan Inspektorat Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan juga dari LBP Banjarmasin, dengan hasil sebagai berikut : 1. Penetapan lokasi program Gerbangmas-Taskin yang didanai dari APBD Provinsi harus

didukung

oleh

kesediaan

Pemerintah

Kabupaten/Kota

untuk

mengalokasikan dana penyertaan (sharing) dan adanya komitmen melaksanakan program sesuai dengan Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional Provinsi 2. Pencairan dana Gerbangmas-Taskin dari APBD Provinsi dapat dicairkan, apabila masing-masing Kabupaten/Kota telah mengajukan LK yang disusun berdasarkan rekap usulan desa dengan lampiran serta proposal yang didalamnya sudah mencantumkan BOP atau Biaya Operasional. 3. Hasil verifikasi usulan masing-masing rekap usulan desa dengan lampiran. 4. Pembiayaan program untuk masing-masing Desa/Kelurahan lokasi maupun biaya operasional pengelolaan diatur secara sharing antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, dimana untuk masing-masing lokasi dibiayai dari dua sumber pendanaan tersebut.

23


d) Monitoring, evaluasi dan pelaporan; Dilaksanakannya Rapat Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) pada tanggal 8 September 2014 dengan peserta rapat yakni SKPD terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan lain – lain. Maksud dan tujuan diadakannya Rapat UPM yakni: 1. Mengkoordinasikan kegiatan pengaduan masyarakat yang ada di SKPD dan stakeholder terkait 2. Ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan pengaduan yang ada di masing – masing SKPD dan Kelompok Program pada TKPK 3. Menindaklanjuti atas hasil temuan dari Itjen Kemendagri Hasil dari Rapat tersebut bahwa peran Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) tidak hanya untuk kegiatan/program pemberdayaan saja tetapi juga terhadap semua program yang ada di masing-masing SKPD misalnya masalah HIV/AIDS, lonjakan penduduk/pendatang ke suatu wilayah yang menyebabka bertambahnya orang miskin, dan lain – lain. Pengaduan yang ada pada Program PNPM-MP secara online masuk ke sentral laporan di Jakarta kemudian didistribusikan ke masing – masing wilayah dan diteruskan ke provinsi dan kabupaten. Unit aduan biasanya ada di masing – masing rumah sakit dan langsung akan ditangani oleh humas masing – masing. Untuk aduan terhadap bantuan beasiswa miskin atau Dana BOS biasanya langsung ke kabupaten/kota. Kebanyakan masalah pengaduan yang masuk ke Provinsi biasanya sudah masuk pada tahap penanganan oleh kejaksaan. Rencana Tindak Lanjut yang dihasilkan dari Rapat UPM yaitu masing – masing SKPD harus menyampaikan rekap aduan masyarakat kepada UPM TKPKD baik yang sudah ditangani dan selesai maupun yang masih dalam proses penanganan. Mensosialisasikan kepada masyarakat melalui papan – papan pengumuman maupun media massa, elektronik, stiker, dan lain – lain. Perlu pula dibentuknya Tim Penyelesaian Konflik. Serta mengkoordinasikan dengan Bappeda dan Biro Keuangan untuk menganggarkan kegiatan Pokja Pengaduan. Kegiatan lain yang dilaksanakan berupa Monitoring dan Evaluasi UPMT ke 5 (lima) kabupaten yakni Kabupaten Banjar, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kegiatan TKPKD khususnya Pokja Pengaduan yang ada di kabupaten. Hasil dari Monitoring dan Evaluasi UPMT meliputi perlunya sosialisasi UPM kepada masyarakat, koordinasi dengan Bappeda dan SKPD terkait lainnya, Rencana Kerja BPMPD Prov Kalsel Tahun 2016

24

pentingnya penambahan dana untuk UPM-TKPK dan pelaporan rapat tentang adanya aduan dari masing – masing SKPD dilaksanakan 3 (tiga) bulan sekali. e) Optimalisasi Program Lembaga Ekonomi Perdesaan se Kalsel; Kegiatan yang dilaksanakan adalah pendampingan Bumdes dan Cetak Pedum Bumdes. Dalam melaksanakan kegiatan Bumdes Percontohan Prov. Kalsel, diperlukan pendampingan terus menerus ditingkat desa, apalagi dengan terbatasnya dana operasional provinsi, pembinaan langsung oleh provinsi kepada pengelola Bumdes sangat sedikit sehingga diperlukan pendampingan yang bertugas mendampingi masyarakat dalam hal melaksanakan Bumdes Percontohan Prov. Kalsel dari manajemen sampai dengan pengembangan usahanya. Sejak Tahun 2013 s/d 2014, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Kegiatan Optimalisasi program Lembaga Ekonomi Pedesaan se Kalsel menyediakan pendamping/fasilitator Bumdes Percontohan Prov. Kalsel berjumlah 13 orang, terdiri dari 2 orang fasilitator Provinsi dan 11 orang fasiltator Kabupaten. Dari segi jumlah Bumdes dan luasnya wilayah kerja Fasilitator, jumlah 13 orang sangat tidak memadai sehingga diharapkan kedepan anggaran untuk fasiltator dapat ditambah. Pada tahun 2014 rakor dan Bintek tidak dapat lagi dilaksanakan karena keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan optimalisasi Program Lembaga Ekonomi Pedesaan dimana anggaran untuk tahun 2013 sebesar 700 juta, sedangkan untuk tahun 2014 dikurangi menjadi hanya 300 juta. Dengan terpaksa pembinaan dan pelatihan fasilitator dilakukan face to face diruangan kantor BPMPD Prov. Kalsel pada saat jam kerja. Hal ini sangat tidak efektif, karena materi yang disampaikan tidak dapat seragam dan terencana dengan matang, juga tidak ada proses diskusi dengan sesama fasilitator seperti pada saat mereka dikumpulkan disatu tempat pelatihan dan dalam suasana pelatihan secara bersamaan. Demikian juga jika terjadi kendala-kendala dalam pelaksanaan Bumdes Percontohan Prov. Kalsel tidak dapat dibahas dalam foarum Rapat Koordinasi. Realisasi yang dicapai dari segi fisik 100 % sesuai perencanaan, namun dari segi anggaran masih ada sisa dikarenakan ada gaji fasilitator provinsi yang dikembalikan karena pengunduran diri 1 orang fasiltator provinsi sejak bulan Agustus 2014, karena diterima bekerja ditempat lain. Serta ada biaya transport fasiltator

yang

tidak

diambil

karena

tidak

ada

berkas

pendukung

pertanggungjawaban.

25


f)

Penguatan Kelembagaan Program Penanggulangan Kemiskinan Salah satu kegiatan pada penguatan kelembagaan program penanggulangan kemiskinan yakni adanya Tim Sinkronisasi Program Penanggulangan Kemiskinan yang bertugas untuk mempersiapkan lokasi Gerbangmas-Taskin Tahap II.Berikut daftar untuk lokasi Program Gerbangmas Taskin Tahap II untuk Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tanah Laut, dan Kabupaten Barito Kuala sebagai berikut : 1. Kabupaten Hulu Sungai Tengah - Kecamatan Pandawan ( Desa Kayu Rabah, Desa Setiap dan Desa Walatung ) - Kecamatan Labuan Amas Selatan ( Desa Panggang Marak, Desa Pantai Hambawang Barat dan Desa Jamil) - Kecamatan Barabai ( Desa Mandingin, Desa Ayuang dan Desa Barabai Darat) 2. Kabupaten Balangan - Kecamatan Lampihong (Desa Matang Hanau, Desa Batu Merah dan Desa Lajar) - Kecamatan Halong ( Desa Ha’uwai, Desa Uren dan Desa Halong) 3. Kabupaten Hulu Sungai Utara - Kecamatan Babirik ( Desa Sungai Durait tengah, Desa Pejukungan Hulu dan Desa Babirik Hilir) - Kecamatan Amuntai Selatan (Desa Bajawit, Desa Kayakah, Desa Kota Raja) - Kecamatan Sungai Pandan ( Desa Rantau Kurau Hulu, Desa Hambuku Hulu dan Desa Banyu Tajun Hilir) - Kecamatan Danau Panggang ( Desa Danau Panggang, Desa Bitin dan Desa Teluk Mesjid) 4. Kabupaten Tanah Laut - Kecamatan Penyipatan (Desa Batakar, Desa Penyipatan dan Desa Suku ramah) - Kecamatan Bati- bati (Desa Bati-bati, Desa Banua Raya dan Desa Padang) 5. Kabupaten Barito Kuala - Kecamatan Mekar Sari ( Desa Tinggiran Baru, Desa Tinggiran Darat, Desa Taban Raya) - Kecamatan Alalak ( Desa Beringin, Desa Berangas, Desa Sugara) Hal – hal yang perlu diperhatikan yakni : a. Sebelum anggaran turun perlu verifikasi secara bersama-sama baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan pihak terkait lainnya ( Kecamatan, Desa/kelurahan dan masyarakat penerima manfaat ) b. Perlunya kesiapan desa sebagai lokasi penerima program Rencana Kerja BPMPD Prov Kalsel Tahun 2016

26

c. Perlunya koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan instansi terkait lainnya dalam rangka menyadarkan masyarakat

tentang pentingnya program

pengentasan kemiskinan. d. Perlu adanya sosialisasi dengan melibatkan instansi terkait /tokoh agama/ tokoh masyarakat setempat memberikan penyadaran pada masyarakat agar membuka pikiran untuk bisa keluar dari kemiskinan tersebut . e. Perlu sosialisasi yang lebih luas tentang Program Gerbangmas-taskin tahap II f. Perlunya pelatihan dalam meningkatkan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa. g. Perlunya dilakukan pembinaan berkelanjutan kepada desa yang mendapatkan bantuan program dalam rangka pengentasan kemiskinan.

5. Program Peningkatan Pemanfaatan SDA dan Pendayagunaan TTG; a)

Koordinasi dan fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan SDA; Koordinasi dan fasilitasi yang dilaksanakan baik kepada pusat (Direktorat SDA-TTG Ditjen PMD Kemendagri RI) maupun dengan kab./kota yakni: - Melaksanakan rapat, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis, - Mengikuti Rapat Koordinasi, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Orientasi, Konsultasi dan Pengembangan Wawasan. - Melaksanakan koordinasi dan pembinaan kepada kab./kota Program/Kegiatan yang dilakukan pembinaan dan fasilitasi kepada aparatur BPMPD Kab./kota adalah : 1.

Pengelolaan DAS Kolaboratif Berbasis Masyarakat

2.

Pembangunan Dan Pengembangan Program PLTS Berbasis Masyarakat

3.

Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Dan Laut Berbasis Masyarakat

4.

Pengelolaan Hutan Desa Berbasis Masyarakat

5.

Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Lestari

6.

Pengembangan Desa Mandiri Energi Semua

program/kegiatan

di

atas

merupakan

kelanjutan

dari

program/kegiatan tahun sebelumnya sehingga tidak ada lokasi baru pada tahun ini disebabkan dibatasinya anggaran dari APBN pada tahun ini yang dialihkan untuk Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden. Dana sharing yang telah disiapkan kabupaten tidak dapat dicairkan karena tidak diperuntukkan untuk duplikasi kegiatan pada lokasi/desa yang lain. Keberhasilan sasaran Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan SDA di pedesaan yang berwawasan lingkungan Rencana Kerja BPMPD Prov Kalsel Tahun 2016

27

dengan keluaran yang diharapkan adalah meningkatnya potensi, pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan SDA di pedesaan Upaya pelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang terkait dengan lingkungan hidup, yaitu Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Inti dari peraturan tersebut adalah agar manusia dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya lingkungan secara aktif dan bijaksana tanpa harus merusaknya.Pemanfaatan sumber daya alam hendaknya dilandasi oleh tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu menguntungkan secara ekonomi (economically viable), diterima

secara

sosial

(socially

acceptable),

dan

ramah

lingkungan

(environmentally sound). Proses pembangunan yang dilaksanakan dengan tiga pendekatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan generasi masa kini dan yang akan datang. Upaya-upaya yang dilakukan terkait dengan rehabilitasi lingkungan juga diperlukan untuk mewujudkan Desa Hijau. Yang dimaksud dengan Desa Hijau dalam kegiatan ini adalah Desa yang telah menerapkan sistem pengelolaan lingkungan hidup dan masyarakatnya memiliki kesadaran akan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestariannya, serta telah menerapkan praktik rehabilitasi lingkungan terhadap lahan kritis di lingkungannya. Sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama yang berada di perdesaan.Fokus kegiatan ini lebih pada pengoptimalan peranserta pemerintah desa dan peranserta masyarakat sehingga tercipta kesadaran untuk menjaga kelestarian lingkungannya masing-masing. Keluaran dari Kegiatan Rehabilitasi Lingkungan Menuju Desa Hijau adalah: 1. Terciptanya suatu sistem pengelolaan lingkungan yang didukung oleh masyarakat

desa

yang bersangkutan

untuk menggerakan

kesadaran

masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan sekitarnya; 2. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan Aparat Pemerintah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa dalam proses Rehabilitasi Lingkungan Menuju Desa Hijau; 3. Meningkatnya pemahaman dan kemampuan Aparat Pemerintah Desa agar dapat memasukan kegiatan terkait proses Rehabilitasi Lingkungan Menuju Desa Hijau dalam perencanaan pembangunan desa;


28

4. Terciptanya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan praktik Rehabilitasi Lingkungan Menuju Desa Hijau sesuai dengan kondisi dan potensi desa serta kebutuhan masyarakat; Kegiatan lainnya yang dilaksanakan berupa Kegiatan Sosialisasi Program – Program SDA yang dihadiri oleh Kabupaten/Kota dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang.Kegiatan lainnya yakni Bimbingan Teknis Pemanfaatan Lahan Potensial Berbasis Masyarakat dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang yang berasal dari Kabupaten/Kota. b) Pengembangan, Penerapan dan Pemasyarakatan TTG; - Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional XVI Tahun 2014 Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemasyarakatan teknologi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan merupakan upaya yang strategik guna peningkatan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan secara sinergis oleh pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha maupun pihak yang

peduli

kepada

masyarakat.

Untuk

lebih

mengoptimalkan

pemasyarakatan TTG, keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 151 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Gelar Teknologi Tepat Guna menyebutkan bahwa Gelar TTG Nasional diselenggarakan setiap tahun di Provinsi secara bergilir. Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional XVI tahun 2014 diselenggarakan di Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Teknis Nasional tahun 2012 dan tema yang diangkat yakni Dengan teknologi tepat guna kita tingkatkan produktivitas dan daya saing bengsa menuju kemandirian masyarakat”Dengan Memanfaatkan Potensi Sumber Daya Lokal Melalui Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna Kita Wujudkan Kemandirian Masyarakat”.Rangkaian kegiatan Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional XVI Tahun 2014 diselenggarakan pada tanggal 18 s.d. 23 Juni 2014 di Provinsi Kalimantan Timur dan dikunjungi 40.000 orang, yang meliputi Pejabat Pemerintah Pusat, Pejabat Provinsi dan Kabupaten/Kota se Indonesia, dunia usaha, perguruan tinggi serta masyarakat umum. Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) ini diharapkan dapat ditindaklanjuti dan berdampak positip bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) merupakan kegiatan dilaksanakan oleh struktur dari pusat sampai daerah. Dengan struktur seperti ini maka hasil dari kegiatan ini dapat diukur secara dan jelas. Oleh karena itu perlu adanya komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional ini secara berkesinambungan. Tindak lanjuti yang dilakukan Rencana Kerja BPMPD Prov Kalsel Tahun 2016

29

oleh Pemerintah Daerah sangat berkaitan erat dengan konteks pemerintah saat ini dimana pemerintah tidak lagi pada posisi yang paling sentral dalam menentukan berbagai kebijakan begitu juga dengan masyarakat bukan lagi sebagai objek tetapi menjadi subjek atau pelaku pembangunan. Pemerintah sebatas sebagai fasilatator melalui regulasi, pemberian bantuan, pembinaan, bimbingan, evaluasi dan monitoring. Peranan strategik TTG terutama dalam mendukung pemanfaatan sumberdaya lokal menuju peningkatan produktivitas, efesiensi dan daya saing usaha

masyarakat

menuntut

penyelenggaraan

Gelar

TTG

dengan

menyelaraskan penyelenggarakan Gelar TTG dengan potensi wilayah, meningkatkan jalinan kemitraan dan mengefektifkan sosialisasinya kepada pihak terkait.

Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional XVI juga diikuti oleh kabupaten/kota dari Provinsi Kalsel yang terdiri dari : 1. Kabupaten Batola yang dipamerkan berupa Alat Press Serbaguna, Alat Press Jamur, Alat Pemotong Kerupuk, Alat Pembuat Tahu, Produk Unggulan Kerupuk Ikan Pipih dan Produk Unggulan dari Tas Purun 2. Kabupaten Banjar yang dipamerkan berupa Produk Unggulan Permata dan Produk Unggulan Batu Permata 3. Kabupaten Tapin yang dipamerkan berupa Alat Press Serbaguna (Kerajinan atau Makanan), Produk Unggulan Tikar Purun, Produk Unggulan Tas Purun utk Sekolah/Belanja dan Produk Unggulan Rempa/Selai Pisang 4. Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang dipamerkan berupa Produk Unggulan Sasirangan 5. Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dipamerkan berupa Mesin Pemecah Keong, Alat Penetas Telor, Produk Unggulan Tas Enceng Gondok, Produk Unggulan Dompet Dari Rotan, Produk Unggulan Sarung Air Mineral Dari


30

Rotan, Produk Unggulan Kerupuk Itik Alabio dan Produk Unggulan Tikar Rotan 6. Kabupaten Tabalong yang dipamerkan berupa Produk Unggulan Madu dan Produk Unggulan Kerupuk dari Ikan 7. Kabupaten Tanah Laut yang dipamerkan berupa Alat/Mesin Penggoreng Hampa (Vacum Frying), Alat Tugal Padi (Penugal Biji), Produk Unggulan Dodol Terong dan Produk Unggulan Kerupuk Tenggiri 8. Kabupaten Kotabaru yang dipamerkan berupa Alat TTG Penggoren Amplang, Produk Unggulan Amplang, Produk Unggulan Kerupuk Ikan dan Udang, Produk Unggulan Rumput Laut Kering dan Produk Unggulan Anyaman Daun Pandan 9. Kabupaten Tanah Bumbu yang dipamerkan berupa Alat Pakan Ternak Itik, Alat Pengupil Jagung, Mesin Pakan Ternak Itik dan Alat Pembuat Tahu 10. Kotamadya Banjarbaru yang dipamerkan berupa Alat Prolisis, Alat Tenun dan Produk Unggulan Permata - Kalsel EXPO Kalsel Expo Tahun 2014 diselenggarakan di Banjarbaru dengan tujuan sebagai berikut : 1.

Memeriahkan HUT Provinsi Kalimantan Selatan ke 64.

2.

Memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke 69

3.

Membangun komunikasi strategis tentang investasi dan potensi daerah

4.

Membangun pemasaran tentang produk-produk starategis dan potensial serta produk-produk inovasi dan kreatifitas masyarakat.

5.

Sebagai media promosi dan publikasi seni dan budaya, produk unggulan dan karya-karya inovasi kegiatan pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia.

Khususnya Pemerintah Provinsi

Kalimantan Selatan, Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten yang ada di Kalimantan Selatan. 6.

Meningkatkan kreativitas masyarakat luas dan Pemerintah Daerah di bidang pengembangan iptek, seni dan budaya.

7.

Membangun daya saing bisnis dan investasi.

8.

Menjadikan Kalsel Expo sebagai core event sekaligus annual event pameran dengan skala nasional

9.

Menginformasikan dan mengekspos seluruh potensi yang dimiliki Provinsi Kalimantan Selatan terutama pada sektor layanan publik dan produk unggulan yang dihasilkan. Rencana Kerja BPMPD Prov Kalsel Tahun 2016

31

10. Mempromosikan produk kerajinan yang dihasilkan oleh Dekranasda, Koperasi dan UKM serta mitra binaan perusahaan, BUMN dan BUMD. 11. Memberikan kesempatan kepada peserta pameran untuk melakukan transaksi dagang secara langsung. 12. Memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mencintai produk dalam negeri. BPMPD Prov. Kalsel berpartisipasi dalam event ini selain dengan tujuan di atas juga dalam rangka untuk memberikan informasi mengenai kegiatan yang ada dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kalimantan Selatan, menampilkan pengembangan alat-alat Teknologi Tepat Guna dan produk unggulan di Provinsi

Kalimantan

Selatan,

memberikan

pemahaman

mengenai

Pemberdayaan Masyarakat. Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masyarakat, perlu digerakan partisipasi masyarakat dalam mengelola sumberdaya alam lokalnya melalui Teknologi Tepat Guna. Teknologi Tepat Guna (TTG) merupakan salah satu penyokong dalam mengelola Sumber Daya Alam (SDA).TTG dapat diyakini sebagai pendekatan yang mampu dalam mempercepat pemberdayaan masyarakat.

Pemilihan

teknogi yang tepat akan meningkatkan nilai tambah. TTG hanya mungkin dikembangkan di masyarakat bila bertumpu kepada sumber daya yang ada di masyarakat itu sendiri, lebih efisien, produk yang berkualitas dan bernilai tambah. Pemberdayaan Masyarakat miskin merupakan salah satu display yang dipamerkan dalam Ekspo Kalsel 2014, salah satunya adalah pemberian stimulan Program Gerakan Terpadu Pembangunan Masyarakat Kalimantan Selatan

untuk

Pengetasan

Kemiskinan

(Gerbangmas-Taskin)

dengan

memberikan bantuan kepada 52 desa/kelurahan pada 26 Kecamatan di 13 Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan untuk pengembangan perekomian masyarakat. Pada kesempatan ini selain ditampilkan pada display stand juga dibagikan brosur dan leaflet mengenai produk unggulan dan bagaimana mengolahnya menjadi bernilai ekonomi dan berdaya saing tinggi dan Pameran TTG berupa alat Pemecah Keong dan Penetas Telor. c) Penguatan Kelembagaan Posyantekdes; Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut Posyantek merupakan lembaga kemasyarakatan di kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis Teknologi Tepat Guna (TTG).Maksud Rencana Kerja BPMPD Prov Kalsel Tahun 2016

32

pembentukan Posyantek adalah untuk mempercepat pemanfaaatan TTG oleh masyarakat. Sedangkan tujuan dari pembentukan Posyantek yakni : 1. Menjembatani masyarakat pemanfaat / pengguna TTG dengan sumber TTG 2. Memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan teknis, pelayanan informasi dan promosi berbagai jenis TTG 3. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan TTG Dalam upaya peningkatan Posyantek BPMPD Provinsi Kalsel pada tahun 2014

menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengurus Posyantek dan Pembina

Kabupaten/Kota dengan peserta berasal dari pengurus Posyantek dan Pembina Kabupaten/Kota sebanyak 39 orang. Pelatihan ini tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2014 dikarenakan keterbatasan dana sehingga diputuskan hanya akan menyelenggarakan Rapat Koordinasi. Dilakukan pula pendirian Posyantek pada 7 ( tujuh ) kabupaten/kota yakni Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Balangan, Kota Banjarbaru dan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

d) Koordinasi dan Pembinaan Sarana dan Prasarana Perdesaan; Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Sarana dan Prasarana Perdesaan dimaksudkan untuk mendukung MDGs dan RPJMN serta RPJMD Provinsi Kalsel (sebagai fungsi Anggota Pokja Sanitasi dan Pokja AMPL Provinsi).Permasalahan yang selama ini dihadapi berkaitan Peran serta Masyarakat dalam sanitasi :  Belum memahaminya program dan pengelolaan sanitasi  Belum adanya organisasi yang bergerak dalam kegiatan sanitasi dan 33

pengelolaan lingkungan  Minimnya kesempatan kaum perempuan untuk menyampaikan usulan dan mengambil keputusan dalam pengadaan sarana sanitasi Rencana Kerja BPMPD Prov Kalsel Tahun 2016

 Belum adanya pengorganisasian kelompok dalam bidang sanitasi  Masih belum adanya kegiatan 3R (Reduce, Reuse And Recylce) baik yang berskala kota maupun berbasis rumah tangga dan kegiatan usaha/jasa sehingga belum dapat mengurangi secara berarti volume sampah yang perlu dibuang ke TPA.  Berdasarkan paradigma pengelolaan persampahan baru maka diharapkan sampah yang perlu diangkut ke TPA adalah seminimal mungkin. Untuk mencapai hal tersebut, kegiatan 3R (Reduce, Reuse And Recylce) digalakkan  Masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat untuk berperilaku hidup

bersih dan sehat yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan tempat tinggal,  Kurangnya kepedulian masyarakat dan pengambil kebijakan terhadap program-

program yang bersifat pencegahan dan promosi. Berkaitan dengan hal tersebut di atas kegiatan Koordinasi Sarana dan Prasarana Perdesaan yang dilakukan adalah :  Memberikan saran dan masukan kepada SKPD terkait dalam rangka persiapan pelaksanaan pembangunan sanitasi baik mencakup pelaksanaan kegiatan sosialisasi rencana pembangunan fisik dan non fisik, kesiapan lahan analisis dampak lingkungan.  Memfasilitasi penyusunan program dan kegiatan sanitasi serta membantu pelaksanaan sistem monitoring dan evaluasi sanitasi;  Membantu menyeleraskan perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan kegiatan pembangunan sanitasi didaerah melalui pendekatan top down dan bottom up dalam proses perencanaan dan penganggaran di kabupaten;  Mendorong terlaksananya Peningkatan Kualitas Layanan Persampahan di Perdesaan meliputi : (1) Pengelolaan Persampahan melalui sistem 3R (Reduce, reuse, recycle), (2) pemanfaatan lahan non produktif untuk pengolahan sampah, Pembinaan Home Industri untuk pengolahan barang dari sampah produktif menjadi barang produktif,  Mendorong upaya terlaksananya peningkatan layanan pengurangan genangan untuk menghindari tumbuhnya berbagai macam penyakit yang diakibatkan kurang baiknya sistem drainase dan saluran irigasi di perdesaan meliputi : (1) pemberdayaan bagi masyarakat desa untuk pemeliharaan drainase lingkungan, (2) pembinaan masyarakat desa untuk pengaksesan program kegiatan pembangunan irigasi dan drainase lingkungan;  Mendorong upaya peningkatan kualitas pelayanan air bersih dan peningkatan akses air bersih bagi masyarakat desa meliputi : (1) peningkatan SDM untuk Rencana Kerja BPMPD Prov Kalsel Tahun 2016

34

pengelolaan air bersih non perpipaan, (2) peningkatan informasi akses sumber daya air bagi masyarakat desa yang kesulitan air bersih, (3) pemeliharaan sumber air bersih di perdesaan  Mendorong Upaya Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk meningkatkan kualitas SDM dan lingkungan hidup perdesaan meliputi : (1) pembinaan masyarakat desa untuk peduli dengan keamanan dan kenyamana lingkungan hidup (2) pengelolaan hutan secara bijaksana untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa Selain pendampingan untuk 3 (tiga) kabupaten yang aktif menyusun dokumen MPS (Memorandum Program Sanitasi), yaitu Kab. Balangan, HSU dan Tanah Laut, pendampingan juga dilakukan terhadap 10 kabupaten/kota yang lain sesuai dengan tahapan perkembangan PPSP masing-masing kabupaten 1. Kota Banjarmasin : Pendampingan Pokja Sanitasi Provinsi Tahun 2014 : Pendampingan, Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi serta Monitoring untuk Pelaksanaan impementasi Pemutakhiran SSK yang telah tersusun. 2. Kab. Banjar : Pendampingan Pokja Sanitasi Provinsi Tahun 2014 : Sosialisasi kesiapan kepesertaan pemutakhiran SSK untuk tahun 2015, Pendampingan & Koordinasi pelaksanaan studi EHRA, Pendampingan dan Koordinasi Kesiapan Anggaran pelaksanaan Pemutakhiran SSK Tahun 2015. 3. Kab. Kotabaru : Pendampingan Pokja Sanitasi Provinsi Tahun 2014 : Sosialisasi kesiapan kepesertaan pemutakhiran SSK untuk tahun 2015, Pendampingan & Koordinasi pelaksanaan studi EHRA, Pendampingan dan Koordinasi Kesiapan Anggaran pelaksanaan Pemutakhiran SSK Tahun 2015. 4. Kab. Tanah Bumbu : Pendampingan Pokja Sanitasi Provinsi Tahun 2014 : Sosialisasi & Koordinasi kesiapan kepesertaan pemutakhiran SSK untuk tahun 2015, Monitoring dan Evaluasi dari impelmentasi kegiatan SSK yang disusun. 5. Kab. Barito Kuala : Pendampingan Pokja Sanitasi Provinsi Tahun 2014 : Sosialisasi & Koordinasi kesiapan kepesertaan pemutakhiran SSK untuk tahun 2015, Monitoring dan Evaluasi dari impelmentasi kegiatan SSK yang disusun. 35


6. Kab. HSS : Pendampingan Pokja Sanitasi Provinsi Tahun 2014 : Sosialisasi & Koordinasi kesiapan kepesertaan pemutakhiran SSK untuk tahun 2015, Monitoring dan Evaluasi dari impelmentasi kegiatan SSK yang disusun. 7. Kota Banjarbaru : Pendampingan

Pokja

Sanitasi

Provinsi

Tahun

2014

:

melakukan

pendampingan dan pemantauan terhadap proses implementasi yang dilaksanakan, mendampingi pokja sanitasi kabupaten dalam melakukan lobi dan koordinasi di satker untuk pendanaan APBN, melakukan lobi dan koordinasi dengan SKPD di provinsi untuk pemenuhan bantuan hibah pendanaan sanitasi dari APBD provinsi jika dimungkinkan. 8. Kab. Tapin : Pendampingan

Pokja

Sanitasi

Provinsi

Tahun

2014

:

melakukan

pendampingan dan pemantauan terhadap proses implementasi yang dilaksanakan, mendampingi pokja sanitasi kabupaten dalam melakukan lobi dan koordinasi di satker untuk pendanaan APBN, melakukan lobi dan koordinasi dengan SKPD di provinsi untuk pemenuhan bantuan hibah pendanaan sanitasi dari APBD provinsi jika dimungkinkan. 9. Kab. HST : Pendampingan

Pokja

Sanitasi

Provinsi

Tahun

2014

:

melakukan

pendampingan dan pemantauan terhadap proses implementasi yang dilaksanakan, mendampingi pokja sanitasi kabupaten dalam melakukan lobi dan koordinasi di satker untuk pendanaan APBN, melakukan lobi dan koordinasi dengan SKPD di provinsi untuk pemenuhan bantuan hibah pendanaan sanitasi dari APBD provinsi jika dimungkinkan. 10. Kab. Tabalong : Pendampingan

Pokja

Sanitasi

Provinsi

Tahun

2014

:

melakukan

pendampingan dan pemantauan terhadap proses implementasi yang dilaksanakan, mendampingi pokja sanitasi kabupaten dalam melakukan lobi dan koordinasi di satker untuk pendanaan APBN, melakukan lobi dan koordinasi dengan SKPD di provinsi untuk pemenuhan bantuan hibah pendanaan sanitasi dari APBD provinsi jika dimungkinkan. 11. Kab. Tanah Laut : Pendampingan

Pokja

Sanitasi

Provinsi

Tahun

2014

:

melakukan

pendampingan dan pemantauan proses internalisasi dan eksternalisasi pada penyusunan memorandum program sanitasi (MPS), mendampingi pokja sanitasi kabupaten dalam melakukan lobi dan koordinasi di satker untuk Rencana Kerja BPMPD Prov Kalsel Tahun 2016

36

pendanaan APBN, melakukan lobi dan koordinasi dengan SKPD di provinsi untuk pemenuhan bantuan hibah pendanaan sanitasi dari APBD provinsi jika dimungkinkan. 12. Kab. Balangan : Pendampingan

Pokja

Sanitasi

Provinsi

Tahun

2014

:

melakukan

pendampingan dan pemantauan proses internalisasi dan eksternalisasi pada penyusunan memorandum program sanitasi (MPS), mendampingi pokja sanitasi kabupaten dalam melakukan lobi dan koordinasi di satker untuk pendanaan APBN, melakukan lobi dan koordinasi dengan SKPD 13. Kab. HSU : Pendampingan

Pokja

Sanitasi

Provinsi

Tahun

2014

:

melakukan

pendampingan dan pemantauan proses internalisasi dan eksternalisasi pada penyusunan memorandum program sanitasi (MPS), mendampingi pokja sanitasi kabupaten dalam melakukan lobi dan koordinasi di satker untuk pendanaan APBN, melakukan lobi dan koordinasi dengan SKPD di provinsi e) Pemetaan dan Pengkajian Pemanfaatan TTG; Dalam merumuskan bentuk teknologi tepat guna yang sesuai untuk perdesaan diperlukan informasi dan seperangkat data salah satunya melalui survey pemetaan teknologi tepat guna. Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna melaksanakan pemetaan dan pengkajian pemanfaatan TTG yang hasilnya berbentuk laporan. Tujuan dari pemetaan ini adalah sebagai berikut : 1. Mengetahui gambaran umum potensi daerah di kabupaten 2. Mengetahui gambaran pelaksanaan TTG yang sudah ada di daerah dan permasalahannya 3. Mengetahui pemanfaatan TTG dalam rangka pengelolaan komoditas unggulan Tahun 2014 fokus pemetaan pada satu kabupaten yakni Kabupaten Tapin. Pemetaan difokuskan pada teknologi apa saja yang dibutuhkan dalam mendukung produk unggulan yang dimiliki oleh desa agar dapat berkembang lebih baik. 

Realisasi Keuangan Tahun 2014 Dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mencapai sasaran

yang diinginkan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan menyusun anggaran yang diperlukan sesuai dengan target yang telah disepakati bersama. Secara keseluruhan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan telah menganggarkan pembiayaan kegiatan sebesar Rp. 7.248.673.000,- yang terdiri dari APBD murni tahun 2014 sebesar Rp. 6.808.673.000,- dan yang berasal dari APBD Perubahan (ABT) BPMPD Prov. Kalsel Rencana Kerja BPMPD Prov Kalsel Tahun 2016

37

sebesar Rp. 440.000.000,-kemudian sumber pendanaan rutin APBD di Setda Prov. Kalsel sebesar Rp. 3.964.000.000,- yang terdiri dari : 1) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Gerbangmas-Taskin sebesar Rp. 2.600.000.000,- 2) Dana BLM Stimulan sebesar Rp. 160.000.000,- 3) Dana BUMDES sebesar Rp. 840.000.000,- dan 4) Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) sebesar : Rp. 364.000.000,-. Adapun untuk dana dekonsentrasi dari Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 27.888.054.000,-. Rincian anggaran beserta realisasi tahun 2014 sampai dengan bulan Desember yang menggambarkan akuntabilitas kinerja keuangan adalah sebagai berikut :  Kegiatan Belanja Langsung (dana APBD) Tahun 2014 (s/d Desember) Rencana Realisasi Keuangan Rp. Rp. %

Uraian Kegiatan

1. Pelayanan administrasi perkantoran 2. Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran 3. Peningkatan disiplin aparatur 4. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan 6. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Masyarakat 7. Pendataan Potensi Desa 8. Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 9. Peningkatan Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan 10. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 11. Pengembangan BUMDES dan Usaha Ekonomi Masyarakat di Perdesaan 12. Pemberian Stimulan Pembangunan Desa

1.047.773.000,230.300.000,20.000.000,22.000.000,-

931.333.840,181.728.100,19.200.000,15.943.000,-

88,89 78,91 96,00 72,47

250.000.000

227.360.800

90,94

250.000.000

216.251.600

86,50

150.000.000 500.000.000 888.100.000

126.471.000 448.965.900 866.415.900

84,31 89,79 97,56

60.000.000 300.000.000

47.175.090 260.258.050

78,63 86,75

100.000.000

68.932.000

68,93

13. Optimalisasi Program Lembaga Ekonomi Perdesaan Se Kalimantan Selatan 14. Penguatan Kelembagaan Program Penanggulangan Kemiskinan 15. Peningkatan Pembinaan Koordinasi Program Pemberdayaan 16. Peningkatan Kapasitas Pengembangan Pemerintah Desa/Kelurahan 17. Pembinaan Pelaksanaan Kesejahteraan Keluarga di Kalsel 18. Pembinaan Pengelolaan Administrasi Desa dan Kelurahan 19. Pengembangan Wilayah Desa dan Kelurahan 20. Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan dan Pemanfaatan SDA 21. Pengembangan, Penerapan dan Pemasyarakatan TTG 22. Penguatan Kelembagaan Posyantekdes 23. Pemetaan dan Pengkajian Pemanfaatan TTG

300.000.000

291.707.000

97,24

100.000.000

78.654.170

78,65

150.000.000

131.357.100

97,57

585.300.000

511.766.925

87,44

945.500.000

717.231.120

75,86

450.900.000

394.811.650

87,56

75.000.000 243.800.000

69.896.800 214.940.700

93,20 88,16

275.000.000

247.889.628

90,14

130.000.000 75.000.000 100.000.000

127.681.800 66.592.000 87.172.200

98,22 88,79 87,17


38

24. Koordinasi dan Pembinaan Sarana dan Prasarana Perdesaan

 Dana Dekonsentrasi (Depdagri) Tahun 2014 (s/d Desember) Rencana Realisasi Keuangan Rp. Rp. %

Program/ Kegiatan

- Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM) - Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD TOTAL

27.607.784.000,-

20.324.825.359,-

73,62

200.000.000,80.270.000,-

179.761.500,21.937.200,-

89,88 27,33

27.888.054.000

20.526.524.059

73,60

Secara umum penyerapan dana pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalsel khususnya dana APBD tahun 2014 realisasinya ratarata lebih dari 80 %. Ini berbanding lurus dengan capaian kegiatan yang hampir seluruhnya terlaksana dengan baik. 

Alokasi Dana Tahun 2015 Selanjutnya program utama yang dijalankan pada tahun 2015 akan dijabarkan dalam nama program, tujuan dan sasaran program sebagaimana termuat dalam tabel berikut : No 1 1

Program 2 Prog. Pelayanan Adm Perkantoran

Kegiatan

1.

Indikator Kinerja

3 Penyediaan jasa surat menyurat

2. Penyediaan jasa komunikasi, air & listrik

3. Penyediaan jasa adm keuangan

4. Penyediaan jasa kebersihan kantor

5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

4 Input : Dana Output : terkirimnya surat-surat dinas Outcome : berjalannya kegiatan surat menyurat Input : Dana Output : tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Outcome : jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Input : Dana Output : tersedianya honor pengelola administrasi keu Outcome : meningkatnya kinerja pelayanan adm. keuangan Input : Dana Output : Tersedianya alat dan bahan pembersih kantor Outcome : Bersihnya ruangan kantor dan lingkungan

Input : Dana Output : tersedianya barang cetakan dan penggandaan Outcome : terlaksananya adm perkantoran Input : Dana Output : tersedianya komponen instalasi listrik penerangan kantor Outcome : tersedianya komponen instalasi penerangan

PAGU Anggaran(Rp) 5 4.400.000,-

99.230.000,-

139.100.000,-

98.200.000,-

15.000.000,-

39 6.000.000,-


7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

8. Penyediaan bahan logistik kantor

9.

Penyediaan makanan dan minuman

10. Rakor dan konsultasi keluar daerah

11. Rakor dan konsultasi ke dalam daerah

2

Prog. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1.

Pengadaan Peralatan Kerja/Kantor

2.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

4. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

6. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kerja

7. Pemeliharaan rutin/berkala komputer

3

Prog. Peningkatan disiplin aparatur

Pengadaan pakaian kerja lapangan

Input : Dana Output : tersedianya surat kabar dan majalah Outcome : meningkatnya pengetahuan dan informasi karyawan yg bersifat umum Input : Dana Output : tersedianya bahan bakar minyak/gas Outcome : terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran Input : Dana Output : tersedianya makanan dan minuman Outcome : tersedianya makan minum harian, tamu dan rapat Input : Dana Output : terlaksananya rapat, konsultasi dan koordinasi keluar daerah Outcome : tersedianya acara rapat , konsultasi dan koordinasi keluar daerah Input : Dana Output : tersedianya dana untuk rapat, pembinaan dan monitoring Outcome : terhadirnya rapat pembinaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi Input : Dana Output : tersedianya peralatan kantor Outcome : meningkatnya kinerja aparatur

Input : Dana Output : tersedianya dana pemeliharaan rutin/berkala pemeliharaan gedung kantor Outcome : terpeliharanya gedung kantor Input : Dana Output : tersedianya dana pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional Outcome : terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Input : Dana Output : tersedianya dana pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Outcome : terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Input : Dana Output : Tersedianya dana pemeliharaan rtn/berkala peralatan gedung kantor Outcome :Terpenuhinya peralatan gedung kantor Input : Dana Output : tersedianya dana pemeliharaan rutin/berkala peralatan kerja Outcome : terpeliharanya prltn kerja Input : Dana Output : pemeliharaan rutin/berkala komputer Outcome : terpeliharanya peralatan komputer Input : Dana Output : Tersedianya pakaian kerja lapangan Outcome : Terpenuhinya pakaian kerja lapangan

10.600.000,-

115.000.000,-

98.720.000,-

433.900.000,-

53.000.000,-

65.000.000,-

109.000.000,-

140.450.000,-

10.000.000,-

5.000.000,-

1.000.000,-

18.000.000,-

40 11.700.000,-


4

Prog. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemberdayaan Masyarakat

5

Prog. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

6

Prog. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

1. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

2. Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan Tenaga Teknis Masyarakat

3. Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

7

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

1. Peningkatan permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan

2. Monitoring evaluasi dan pelaporan

3. Pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat di Perdesaan

4. Pemberian/ Stimulan Pembangunan Desa

5. Penguatan Kelembagaan Program Penanggulangan Kemiskinan

Input : Dana Output : Meningkatnya kapasitas dan wawasan aparatur pemberdayaan Output : Terlaksananya keikutsertaan diklat/bintek aparatur pemberdayaan masy. Input : Dana Output : tersedianya laporan capaian kinerja Outcome : tersedianya informasi mengenai capaian kinerja dan ikhtisar SKPD Input : Dana Output : Berperannya Lembaga Masyarakat sebagai Mitra Pemerintah Desa/Kelurahan Outcome : Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan Input : Dana Output : Terlaksananya pendidikan dan pelatihan tenaga teknis masyarakat Outcome : Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan tenaga teknis masyarakat Input : Dana Output : Terlaksananya pembinaan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Outcome : Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

150.000.000,-

Input : Dana Output : Terlaksananya program Gerbangmas-Taskin di desa/kel Outcome : Meningkatnya partisipasi masyarakat desa serta meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan bagi RTM di desa/kel. Input : Dana Output : Terlaksananya Unit Pengaduan Masyarakat, terlaksananya monitoring pasar desa Outcome : Termonitornya pelaksanaan program pengembangan ekonomi masyarakat Input : Dana Output :Jumlah desa yang mendapatkan hibah, Peningkatan SDM dan Manajemen Bumdes, Terlaksananya pembinaan dan Monev Bumdes Peningkatan wawasan SDM pembina dan pengelola Bumdes Outcome :Meningkatnya pendapatan masyarakat dan desa Input : Dana Output : Jumlah LPM yg telah mendapatkan stimulan pembangunan desa, terlaksananya pemantapan perencanaan pemberian stimulan Outcome : Lancar dan meningkatnya arus perekonomian antar desa/kel, meningkatnya swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Input : Dana, SDM Output : Sinergitas program penanggulangan kemiskinan, terbentuknya pilot project penanggulangan kemiskinan Outcome : Sinkronisasi Program Penanggulangan Kemiskinan

1.100.000.000,-

17.700.000,-

270.000.000,-

350.000.000,-

600.000.000,-

100.000.000,-

580.000.000

120.000.000,-

286.000.000,-


41

8

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dlm Membangun Desa

1. Peningkatan pembinaan koordinasi program pemberdayaan

2. Peningkatan Kapasitas Pengembangan Pemerintahan Desa dan Kelurahan 3. Pembinaan Pelaksanaan Kesejahteraan Keluarga

4. Pengembangan, Penerapan dan Pemasyarakatan TTG

5. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan SDA

6. Penguatan Kelembagaan Posyantek

7. Koordinasi dan Pembinaan Sarana dan Prasarana Perdesaan

9

Prog. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

1. Pembinaan Pengelolaan Administrasi Desa dan Kelurahan

2. Pengembangan Wilayah Desa dan Kelurahan

Input : Dana Output : Tercapainya koordinasi dan sinkronisasi program pemberdayaan masyarakat Kab/Kota dengan Provinsi Outcome : Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi program pemberdayaan masyarakat Input : Dana Output : Tersedianya data tingkat perkembangan desa dan kelurahan Outcome :Terpilihnya desa dan kelurahan terbaik tingkat provinsi

200.000.000,-

Input : Dana Output :Terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan Outcome :Meningkatnya mental spiritual, pendidikan dan keterampilan, kualitas dan kuantitas pangan serta derajat kesehatan keluarga Input : Dana Output : Tereksposnya TTG/produk unggulan Kab/Kota melalui gelar TTG nasional/pameran Ekspo Kalsel/juara lomba TTG Outcome : Pengembangan dan Penerapan TTG/Produk unggulan melalui gelar TTG Nasional/Pameran Ekspo Kalsel Input : Dana Output : Terlaksananya kegiatan koordinasi, sosialisasi dan bimtek Outcome : terkoordinirnya program dan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan SDA perdesaan Input : Dana Output : Tercapainya bimtek penguatan kelembagaan posyantek Outcome : Kelembagaan penguatan posyantek di Provinsi Kalsel Input : Dana Output : Terlaksananya kegiatan koordinasi guna peningkatan sarana prasarana masyarakat perdesaan Outcome : Terbangunnya sarana dan prasarana perdesaan Input : Dana Output : Terbinanya pengelolaan dan penataan administrasi desa dan kelurahan, Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan Outcome : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dengan baik sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan Input : Dana Output :Pengembangan wilayah desa dan kelurahan Outcome : Terlaksananya pengembangan desa dan kelurahan

900.000.000,-

JUMLAH

8.169.000.000,-

505.925.000,-

300.000.000,-

250.000.000,-

150.000.000,-

160.000.000,-

496.075.000,-

200.000.000,-

42


REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD S/D TAHUN 2015 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Nama Badan : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

1

2 WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)

3

Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013

Lembar 1 dari 4 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2014

Target

Realisasi

Tingkat Realisasi (%)

Target Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2015

Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Catatan Realisasi Capaian

Tingkat Capaian (%)

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

12

1 1

22

1

22

15

1

22

15

01

Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

Berperannya lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa/kelurahan

65

39

13

13

100%

13

65

100%

BPMPD Prov. Kalsel

1

22

15

02

Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Masyarakat

Terselenggaranya pelatihan bagi aparatur dan pengurus lembaga kemasyarakatan

550

143

91

91

100%

104

338

61%

BPMPD Prov. Kalsel

1

22

15

06

Kegiatan Pendataan Potensi Desa

Pengumpulan data profil desa/kelurahan

65

39

13

13

100%

0

52

80%

BPMPD Prov. Kalsel

Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan dalam pengembangan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan


43

Lembar 2 dari 4 1

2 07

3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

12

Kegiatan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Terselenggaranya Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Kab/Kota dan Tingkat Provinsi

50

30

10

10

100%

10

50

100%

BPMPD Prov. Kalsel

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

Meningkatnya Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pengembangan Usaha Mikro

1

22

15

1

22

16

1

22

16

05

Kegiatan Peningkatan Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan

Terinventarisirnya usaha ekonomi mikro perdesaan

65

39

4

4

100%

11

54

83%

BPMPD Prov. Kalsel

1

22

16

07

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Meningkatnya koordinasi penanggulangan kemiskinan

5

3

1

1

100%

1

5

100%

BPMPD Prov. Kalsel

1

22

16

09

Kegiatan Pengembangan BUMDES dan Usaha Ekonomi Masyarakat di Perdesaan

Terlaksananya pembinaan, monev BUMDES

55

33

11

11

100%

12

56

100%

BPMPD Prov. Kalsel

1

22

16

10

Kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Desa

Jumlah desa/kelurahan yang dibantu

440

264

65

45

69%

8

317

72%

BPMPD Prov. Kalsel

1

22

16

15

Optimalisasi Program Lembaga ekonomi Perdesaan Se Kalimantan Selatan

Terdampinginya kegiatan pengembangan usaha ekonomi lokal masyarakat

22

11

11

11

100%

0

22

100%

BPMPD Prov. Kalsel

44


Lembar 3 dari 4 1

2

1

22

16

1

22

17

1

22

17

1

22

1

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

12

3

1

1

1

100%

1

3

100%

BPMPD Prov. Kalsel

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Program Penanggulangan Kemiskinan

Sinergitas program penanggulangan kemiskinan

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa

05

Kegiatan Peningkatan Pembinaan Koordinasi Program Pemberdayaan

Monitoring evaluasi pemberdayaan program

65

39

13

13

100%

13

65

100%

BPMPD Prov. Kalsel

17

08

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengembangan Pemdes/Kelurahan

Pelaksanaan lomba desa/kelurahan tingkat provinsi

65

39

13

12

92%

13

64

98%

BPMPD Prov. Kalsel

22

17

09

Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Kesejahteraan Keluarga di Kalsel

Pembinaan kader TP PKK di daerah

39

13

13

13

100%

13

39

100%

BPMPD Prov. Kalsel

1

22

18

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Meningkatnya pengetahuan aparatur dalam pengembangan pembangunan di perdesaan

1

22

18

Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Administrasi Desa dan Kelurahan

- Bimtek pengelolaan administrasi desa

550

396

118

118

100%

0

514

93%

BPMPD Prov. Kalsel

- Pelatihan pengelolaan keuangan desa

550

0

0

0

0%

165

165

30%

BPMPD Prov. Kalsel

Pengembangan wilayah desa dan kelurahan

26

0

13

13

100%

13

26

100%

BPMPD Prov. Kalsel

1

22

18

16

3

05

06

Kegiatan Pengembangan Wilayah Desa dan Kelurahan


45

Lembar 4 dari 4 1

2

1

22

20

1

22

20

1

22

1

3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

12

Program Peningkatan Pemanfaatan SDA dan Pendayagunaan TTG

Pelaksanaan pemanfaatan SDA dan pendayagunaan, penerapan teknologi tepat guna oleh masyarakat

01

Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan dan Pemanfaatan SDA

Laporan hasil koordinasi dan fasilitasi

5

3

1

1

100%

1

5

100%

BPMPD Prov. Kalsel

20

03

Kegiatan Pengembangan, Penerapan dan Pemasyarakatan TTG

Pengembangan dan pemanfaatan SDA dan TTG melalui gelar dan pameran

5

3

1

1

100%

1

5

100%

BPMPD Prov. Kalsel

22

20

04

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Posyantek

Berfungsinya Posyantekdes di perdesaan

20

6

7

7

100%

7

20

100%

BPMPD Prov. Kalsel

1

22

20

06

Kegiatan Pemetaan dan Pengkajian Pemanfaatan TTG

Tersusunnya laporan pemetaan dan pengkajian TTG

2

1

1

1

100%

0

2

100%

BPMPD Prov. Kalsel

1

22

20

07

Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Sarana dan Prasarana Pedesaan

Terlaksananya koordinasi peningkatan aksesibilitas masyarakat perdesaan

26

0

4

4

100%

13

17

65%

BPMPD Prov. Kalsel

46


BAB III TUJUAN DAN SASARAN A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Kalimantan Selatan adalah merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa di Kalimantan Selatan. Tantangan untuk mensejahterakan masyarakat saat ini tidaklah ringan mengingat ada semacam fenomena dimana sementara bangsa-bangsa lain sudah saling berkompetisi untuk terus maju dalam rangka meningkatkan daya saingnya, bangsa kita justru terpuruk dalam pembenahan masalah-masalah ekonomi, sosial maupun politik di dalam negeri. Dibalik itu semua ada permasalahan yang paling mendesak untuk dicari pemecahannya saat ini adalah masalah kemiskinan. Terungkap dari kajian terbaru dari Bank Dunia yang menyimpulkan bahwa kemiskinan di negara kita bukan sekadar 10-20% penduduk yang hidup dalam kemiskinan absolut (extreme poverty). Tapi ada kenyataan lain yang membuktikan bahwa kurang lebih tiga per lima atau 60%3 penduduk Indonesia saat ini hidup di bawah garis kemiskinan. Kondisi di atas jelas memprihatinkan mengingat realita kemiskinan bukanlah permasalahan yang mudah diatasi mengingat kondisinya yang harus ditanggulangi mencakup banyak segi. Pemilikan sumber daya yang tidak merata, kemampuan masyarakat yang terbatas dan ketidaksamaan kesempatan dalam menghasilkan akan menyebabkan keikutsertaan dalam pembangunan tidak merata. Ini semua pada gilirannya menyebabkan perolehan pendapatan tidak seimbang dan selanjutnya menimbulkan struktur masyarakat yang timpang. Dalam pelaksanaannya upaya pengentasan kemiskinan melalaui program pemberdayaan masyarakat di Kalimantan Selatan telah dilaksanakan secara intensif dalam kurun waktu terakhir ini. Implementasi program pembangunan yang menerapkan

strategi

pemberdayaan

masyarakat

tersebut

merupakan

suatu

konsekuensi dari pergeseran paradigma pembangunan nasional yang mengarah kepada tercapainya upaya pembangunan yang berpusat pada manusia (people centered development). Perubahan paradigma pembangunan tersebut mau tak mau menuntut adanya perubahan strategi pembangunan yang top-down ke pembangunan yang bottom-up yaitu dengan memberikan kesempatan dan akses yang sama kepada masyarakat melalui kebijakan pemihakan dan pemberdayaan (demokratisasi pembangunan). Melihat fluktuatifnya jumlah penduduk miskin di Kalimantan Selatan dalam kurun waktu terakhir menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan harus terus ditingkatkan terutama fokus pengentasan kemiskinan di perdesaan. Untuk itu berbagai program dan kegiatan terus dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Rencana Kerja BPMPD Prov Kalsel Tahun 2016

47

Pemerintahan Desa disertai dengan upaya peningkatan koordinasi penanggulangan kemiskinan antara Kabupaten/Kota dengan Provinsi. Pada Rancangan Awal RPJMN 2015 – 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan yang disebut dengan NAWACITA. Penguatan pemerintahan desa tercantum dalam poin ketiga NAWACITA yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan dimana salah satu kebijakan strategisnya adalah dengan pembangunan perdesaan. Sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014, pembangunan perdesaan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, dengan mendorong pembangunan desa-desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Upaya mengurangi kesenjangan antara desa dan kota dilakukan dengan mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan. B. Tujuan dan Sasaran Renja Rencana kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 memuat program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi misi Kepala Daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah terutama di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki. Sasaran strategis bidang pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan; 2. Peningkatan Kapasitas Lembaga Ekonomi Perdesaan; 3. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan; 4. Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Kapasitas Lembaga Teknologi Tepat Guna;

48


BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Program dan Kegiatan Tahun 2016 Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016 dapat disampaikan sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini merupakan program rutin BPMPD Provinsi Kalsel bertujuan untuk menjamin kelancaran pelayanan administrasi perkantoran yang terdiri dari : a.

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang bertujuan menjamin berjalannya surat menyurat

b.

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik bertujuan untuk menjamin tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

c.

Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan bertujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan administrasi keuangan

d.

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor bertujua untuk terpenuhinya kebersihan ruangan kantor dan lingkungan

e.

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan bertujuan untuk tersedianya barang cetakan dan penggandaan

f.

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor bertujuan untuk tersedianya komponen listrik penerangan kantor

g.

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan indikator untuk meningkatkan pengetahuan dan informasi karyawan yang bersifat umum

h.

Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor bertujuan untuk mendukung terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran

i.

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman bertujuan untuk menjamin tersedianya makanan dan minuman harian, tamu dan rapat

j.

Kegiatan Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dengan indikator tersedianya dana terkait acara rapat, konsultasi dan koordinasi ke luar daerah

k.

Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dengan indikator terhadirnya rapat, pembinaan, monitoring dan evaluasi 2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program ini bertujuan untuk mendukung kelancaran tugas aparatur dengan adanya Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas sebanyak 80 stel 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Berupa Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemberdayaan Masyarakat

dengan indikator terlaksananya keikutsertaan diklat/bimtek aparatur

pemberdayaan masyarakat Rencana Kerja BPMPD Prov Kalsel Tahun 2016

49

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Berupa Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan indikator tersedianya informasi mengenai capaian kinerja dan ikhtisar SKPD 5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program ini terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut : a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dengan indikator terpeliharanya gedung kantor b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan indikator terpeliharanya kendaraan dinas/operasional c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor dengan indikator terpeliharanya gedung kantor d. Kegiatan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dengan indikator terpeliharanya gedung kantor e. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kerja dengan indikator terpeliharanya peralatan kerja f. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dengan indikator terpeliharanya peralatan komputer 6. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan dalam pengembangan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Indikator kinerja yang ditetapkan pada kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan yakni berperannya lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa/kelurahan dengan kelompok sasaran yakni pembinaan lembaga kemasyarakatan sebanyak 495 LPM dan 33 BKAD. Lokasi kegiatan pada 11 kabupaten di Provinsi Kalsel dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 270.000.000,- bersumber dari APBD Provinsi Kalsel. b.

Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Masyarakat Indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan yakni terselenggaranya pelatihan bagi Kader Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ( LPM ) dan kader peduli HIV/AIDS dengan peserta masing – masing sebanyak 39 orang. Lokasi kegiatan pada 13 Kabupaten/Kota dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 350.000.000,- yang bersumber dari dana APBD Provinsi Kalsel.


50

c.

Kegiatan Kegiatan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Kegiatan ini merupakan kegiatan baru yang diusulkan oleh Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat untuk tahun 2016. Indikator kinerja kegiatan yang

ditetapkan

yakni

berperannya

partisipasi

masyarakat

dalam

program/kegiatan/pameran nasional pemberdayaan masyarakat dengan kelompok sasaran yakni 13 Kelompok Usaha yang ada di 13 Kabupaten/Kota. Lokasi kegiatan pada 13 Kabupaten/Kota dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 500.000.000,- yang bersumber dari dana APBD Provinsi Kalsel.

d. Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa Kegiatan ini merupakan kegiatan baru yang diusulkan oleh Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat untuk tahun 2016. Indikator kinerja yang ditetapkan yakni berperannya pokjanal posyandu dalam meningkatkan mutu pelayanan posyandu dengan kelompok sasaran yakni pembinaan terhadap 52 Pokjanal Posyandu. Lokasi kegiatan pada 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalsel dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 140.000.000,- bersumber dari APBD Provinsi Kalsel.

e. Kegiatan

Pembentukan

Komite Standar Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat

Desa/Kelurahan Kegiatan ini juga merupakan kegiatan baru yang diusulkan oleh Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat untuk tahun 2016. Indikator kinerja yang ditetapkan yakni tersedianya dana guna Pembentukan Komite Standar Pelatihan di Provinsi Kalsel. Lokasi kegiatan di level Provinsi Kalsel dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 150.000.000,- bersumber dari APBD Provinsi Kalsel. 7. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan Program ini memiliki tujuan untuk meningkatkan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pengembangan Usaha Mikro dengan rincian kegiatan yaitu : a.

Kegiatan Peningkatan Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan Indikator kinerja yang ditetapkan yakni terinventarisirnya usaha ekonomi mikro perdesaan dan terfasilitasinya kemitraan usaha ekonomi masyarakat dengan kelompok sasaran 52 desa. Lokasi kegiatan pada 11 kabupaten dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 1.100.000.000,- bersumber dari APBD Provinsi Kalsel

b.

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Indikator kinerja yang ditetapkan yakni termonitornya pelaksanaan program pengembangan ekonomi masyarakat. Lokasi kegiatan pada 13 kabupaten/kota dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 100.000.000,- bersumber dari APBD Provinsi Kalsel

c.

Kegiatan Pengembangan BUMDES dan Usaha Ekonomi Masyarakat di Perdesaan Indikator kinerja yang ditetapkan yakni peningkatan sumber daya manusia dan manajemen BUMDES yakni sebanyak 48 orang dan meningkatnya pendapatan masyarakat dan desa sebanyak 12 desa. Lokasi kegiatan pada 11 kabupaten dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 580.000.000,- bersumber dari APBD Provinsi Kalsel Rencana Kerja BPMPD Prov Kalsel Tahun 2016

51

d.

Kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Desa Indikator kinerja yang ditetapkan yakni lancar dan meningkatnya arus perekonomian antar desa/kelurahan, meningkatnya swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan kelompok sasaran sebanyak 8 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Lokasi kegiatan pada 13 kabupaten/kota dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 120.000.000,- bersumber dari APBD Provinsi Kalsel

e.

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Program Penanggulangan Kemiskinan Indikator kinerja yang ditetapkan yakni sinergitas program penanggulangan kemiskinan di 13 kabupaten/kota. Lokasi kegiatan pada 13 kabupaten/kota dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 286.000.000,- bersumber dari APBD Provinsi Kalsel 8. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Program

ini

bertujuan

untuk

meningkatkan

partisipasi

masyarakat

dalam

pembangunan desa, dengan rincian kegiatan sebagai berikut : a.

Kegiatan Peningkatan Pembinaan Koordinasi Program Pemberdayaan Indikator kinerja yang ditetapkan yakni meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi program

pemberdayaan

masyarakat

dengan

kelompok

sasaran

pemerintah

kabupaten/kota. Lokasi kegiatan pada 13 kabupaten/kota dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 200.000.000,- bersumber dari APBD Provinsi Kalsel b.

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengembangan Pemdes/Kelurahan Indikator kinerja yang ditetapkan terpilihnya desa dan kelurahan terbaik tingkat provinsi dengan kelompok sasaran 12 desa dan kelurahan juara di Provinsi Kalsel. Lokasi kegiatan pada 13 kabupaten/kota dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 505.925.000,- bersumber dari APBD Provinsi Kalsel

c.

Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Kesejahteraan Keluarga di Kalsel Indikator kinerja yang ditetapkan yakni meningkatnya mental spiritual, pendidikan dan keterampilan, kualitas dan kuantitas pangan serta derajat kesehatan keluarga. Lokasi kegiatan pada 13 kabupaten/kota dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 900.000.000,bersumber dari APBD Provinsi Kalsel

d.

Kegiatan Pengembangan, Penerapan dan Pemasyarakatan TTG Indikator kinerja yang ditetapkan yakni pengembangan dan pemanfaatan SDA dan TTG melalui gelar dan pameran. Lokasi kegiatan pada 13 kabupaten/kota dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 300.000.000,- bersumber dari APBD Provinsi Kalsel

e.

Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan dan Pemanfaatan SDA Indikator kinerja yang ditetapkan yakni terkoordinirnya program dan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan SDA perdesaan dengan target pelaksanaan Bimtek pengembangan dan pemanfaatan SDA sebanyak 39 orang. Kebutuhan dana sebesar Rp. 250.000.000,- bersumber dari APBD Provinsi Kalsel


52

f.

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Posyantek Indikator kinerja yang ditetapkan yakni berkembangnya Posyantek di Provinsi Kalsel dengan target pelaksanaan Bimtek Penguatan Kelembagaan Posyantek sebanyak 40 orang. Lokasi kegiatan pada 11 kabupaten dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 150.000.000,- bersumber dari APBD Provinsi Kalsel

g.

Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Sarana dan Prasarana Pedesaan Indikator kinerja yang ditetapkan yakni keberadaan data perencanaan sarana dan prasarana sanitasi dan air minum. Lokasi kegiatan pada 13 kabupaten/kota dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 160.000.000,- bersumber dari APBD Provinsi Kalsel

h.

Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemetaan dan Pengkajian Pemanfaatan TTG Indikator kinerja yang ditetapkan yakni tersusunnya laporan pemetaan dan pengkajian TTG. Lokasi kegiatan pada 13 kabupaten/kota dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 100.000.000,- bersumber dari APBD Provinsi Kalsel

9. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Program

ini

bertujuan

untuk

meningkatkan

pengetahuan

aparatur

dalam

pengembangan pembangunan di perdesaan dengan rincian kegiatan sebagai berikut: a.

Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Administrasi Desa dan Kelurahan Indikator kinerja yang ditetapkan yakni terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dengan baik sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan dengan kelompok sasaran yakni aparatur pemerintah desa sebanyak 132 orang. Lokasi kegiatan pada 13 kabupaten/kota dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 496.075.000,- bersumber dari APBD Provinsi Kalsel

b.

Kegiatan Pengembangan Wilayah Desa dan Kelurahan Indikator kinerja yang ditetapkan yakni terlaksananya pengembangan desa dan kelurahan. Lokasi kegiatan pada 13 kabupaten/kota dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 200.000.000,- bersumber dari APBD Provinsi Kalsel

53


RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Kode


Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

1 1

1

WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

22

(5)

(6)

Rp.

9,102,500,000

Sumber Dana (7)

Catatan Penting (8)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Kebutuhan Dana/Pagu Capaian Indikatif Kinerja (9)

(10)

Rp.

10,418,600,000

1

22

01

01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1

22

01

02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi keuangan

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Bersihnya ruangan kantor dan lingkungan

SKPD

1 tahun

Rp.

98,200,000

APBD Provinsi

1 tahun

Rp.

110,000,000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

SKPD

1 tahun

Rp.

15,000,000

APBD Provinsi

1 tahun

Rp.

17,000,000

1

1

22

22

22

01

Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Indikatif Kinerja

Berjalannya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran secara maksimal Berjalannya kegiatan surat – menyurat

1

22

Lembar 1 dari 9

01

01

01

07

08

11

SKPD

1 tahun

Rp.

1,326,900,000

APBD Provinsi

1 tahun

Rp.

1,415,600,000

SKPD

1 tahun

Rp.

6,000,000

APBD Provinsi

1 tahun

Rp.

8,000,000

SKPD

1 tahun

Rp.

181,000,000

APBD Provinsi

1 tahun

Rp.

190,000,000

SKPD

1 tahun

Rp.

150,000,000

APBD Provinsi

1 tahun

Rp.

160,000,000

54


Lembar 2 dari 9


Kode

1

1

1 1

1

1

1

1

22

(1) 01

22

22 22

22

22

22

22

01

01 01

01

01

12

15

16 17

18

19

02

02

22

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

(6)

(7)

Catatan Penting

(2) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

(3) Tersedianya komponen instalasi listrik penerangan kantor

(4)

(5)

SKPD

1 tahun

Rp.

6,000,000

APBD Provinsi

1 tahun

Rp.

8,000,000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Meningkatnya pengetahuan & informasi karyawan yang bersifat umum

SKPD

1 tahun

Rp.

10,600,000

APBD Provinsi

1 tahun

Rp.

12,600,000

Penyediaan bahan logistik kantor

Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran

SKPD

1 tahun

Rp.

201,200,000

APBD Provinsi

1 tahun

Rp.

220,000,000

Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya makanan dan minuman harian, tamu dan rapat Tersedianya acara rapat, konsultasi dan koordinasi keluar daerah

SKPD

1 tahun

Rp.

133,900,000

APBD Provinsi

1 tahun

Rp.

135,000,000

SKPD

1 tahun

Rp.

450,000,000

APBD Provinsi

1 tahun

Rp.

470,000,000

Terhadirnya rapat, pembinaan, monitoring dan evaluasi

SKPD

1 tahun

Rp.

75,000,000

APBD Provinsi

1 tahun

Rp.

85,000,000

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur pada SKPD

SKPD

1 tahun

Rp.

711,600,000

APBD Provinsi

1 tahun

Rp.

522,000,000

SKPD

1 tahun

Rp.

525,600,000

APBD Provinsi

1 tahun

Rp.

300,000,000

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya gedung kantor

(8)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif (9)

(10)

55


Lembar 3 dari 9


Kode

1

1

1

1

1

1

1

(1) 22 02

22

22

22

22

22

22

02

02

02

02

24

26

28

31

33

03

03

x

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Indikatif Kinerja

Lokasi



Sumber Dana

(4)

(5)

(6)

(7)

SKPD

1 tahun

Rp.

150,000,000

APBD Provinsi

1 tahun

Rp.

170,000,000

SKPD

1 tahun

Rp.

10,000,000

APBD Provinsi

1 tahun

Rp.

20,000,000

SKPD

1 tahun

Rp.

5,000,000

APBD Provinsi

1 tahun

Rp.

7,000,000

(2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan gedung Kantor

(3) Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kerja

Terpeliharanya peralatan gedung kantor

Terpeliharanya peralatan kerja

SKPD

1 tahun

Rp.

1,000,000

APBD Provinsi

1 tahun

Rp.

3,000,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer

Terpeliharanya peralatan komputer

SKPD

1 tahun

Rp.

20,000,000

APBD Provinsi

1 tahun

Rp.

22,000,000

SKPD

80 Stel

Rp.

36,000,000

SKPD

80 Stel

Rp.

36,000,000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas

Terpeliharanya peralatan gedung kantor

Lancarnya tugas kedinasan Lancarnya tugas kedinasan

APBD Provinsi APBD Provinsi

(8)

(9)

(10)

80 Stel

Rp.

36,000,000

80 Stel

Rp.

36,000,000

56


Lembar 4 dari 9


Kode

1

22

(1) 05

(2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1

1

1

1

1

22

22

22

22

22

05

62

06

06

01

15

15

01

Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemberdayaan Masyarakat

Indikator Kinerja Program/Kegiatan (3) Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemberdayaan masyarakat Terlaksananya keikutsertaan diklat/bimtek aparatur pemberdayaan masyarakat (1 tahun);

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Meningkatnya kapasitas lembaga masyarakat dalam partisipasi terhadap pembangunan desa

Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

Berperannya lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa/kelurahan

Tersedianya informasi mengenai capaian kinerja dan ikhtisar SKPD

Lokasi


(4)

(5)

(6)

SKPD

1 tahun

Rp.

SKPD

1 tahun

Rp.

SKPD

1 tahun

Rp.

SKPD

1 tahun

Rp.

13 Kab/Kota dan Provinsi

22 BKAD dan 335 LPM, 104 orang tenaga teknis masyarakat, 52 pokjanal posyandu, 13 kelompok usaha

11 Kab

335 LPM dan 22 BKAD

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Sumber Dana (7)

Catatan Penting



(8)

(9)

(10)

APBD Provinsi

1 tahun

Rp.

APBD Provinsi

1 tahun

Rp.

APBD Provinsi

1 tahun

Rp.

20,000,000

APBD Provinsi

1 tahun

Rp.

25,000,000

Rp.

1,410,000,000

APBD Provinsi Kalsel

Rp.

1,720,000,000

Rp.

270,000,000

Rp.

350,000,000

150,000,000

150,000,000

20,000,000


30 BKAD dan 478 LPM, 104 orang tenaga teknis masyarakat, 52 pokjanal posyandu, 13 kelompok usaha 478 LPM dan 30 BKAD


170,000,000

170,000,000

25,000,000

57

Lembar 5 dari 9 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

1

(1) 22 15

02

1

22

15

X

1

22

15

X

1

22

15

X


Lokasi


(2) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Masyarakat

(3) Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan tenaga teknis masyarakat

(4) Provinsi

(5) Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan tenaga teknis masyarakat sebanyak 104 orang

Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa Kegiatan Pembinaan Pelatih Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Meningkatnya peran Pokjanal Posyandu dalam meningkatkan mutu pelayanan Posyandu

13 Kab/Kota

Terbentuknya Komite Standar Pelatihan di Provinsi Kalsel

Meningkatnya partisipasi kelompok usaha dalam program/kegiatan/pameran nasional pemberdayaan masyarakat

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Sumber Dana

Rp.

(6) 350,000,000

(7) APBD Provinsi Kalsel

52 Pokjanal Posyandu

Rp.

312.000.000


Provinsi Kalsel

1 Kegiatan

Rp.

150,000,000


Provinsi Kalsel

13 Kelompok Usaha

Rp.

328,000,000


Catatan Penting


(8)

(9) Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan tenaga teknis masyarakat sebanyak 104 orang Meningkatnya peran Pokjanal Posyandu dalam meningkatkan mutu pelayanan 52 Pokjanal Posyandu 1 Kegiatan

13 Kelompok Usaha


Rp.

(10) 400,000,000

Rp.

350.000.000

Rp.

250,000,000

Rp.

600,000,000

58



Kode

1

(1) 22 16

1

22

16

05


(2) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

(3) Meningkatnya Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pengembangan Usaha Mikro di Kalsel lewat penguatan lembaga ekonomi di desa

Kegiatan Peningkatan Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan

Terinventarisirnya usaha ekonomi mikro perdesaan

Lokasi

Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Indikatif Kinerja

(4) 13 Kab/Kota

(5) 26 desa utk usaha ekonomi mikro perdesaan, 4 kab/kota terkait pasar desa, 3 kab/kota terkait UPM, 50 org pengelola BUMDES, 11 desa terkait BUMDES, 8 LPM terkait pemberian stimulant dan 4 kab/kota utk sinegisitas program penanggulangan kemiskinan

11 Kab

26 Desa


Rp.

(6) 2,186,000,000


Rp.

1,100,000,000


Catatan Penting


(8)

(9) 26 desa utk usaha ekonomi mikro perdesaan, 4 kab/kota terkait pasar desa, 3 kab/kota terkait UPM, 50 org pengelola BUMDES, 11 desa terkait BUMDES, 8 LPM terkait pemberian stimulant dan 4 kab/kota utk sinegisitas program penanggulangan kemiskinan 26 Desa


Rp.

(10) 2,850,000,000

Rp.

1,300,000,000

59



Kode

1

1

(1) 22 16

22

16

07

09

(2) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan Pengembangan BUMDES dan Usaha Ekonomi Masyarakat di Perdesaan

1

22

16

10

Kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Desa

1

22

16

16

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Program Penanggulangan Kemiskinan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan (3) Termonitornya pelaksanaan program pengembangan ekonomi masyarakat terkait pasar desa Termonitornya pelaksanaan program pengembangan ekonomi masyarakat terkait UPM Meningkatnya pendapatan masyarakat dan desa

Meningkatnya SDM dan Manajemen BUMDES Meningkatnya swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan lewat pemberian stimulan Tersinerginya program penanggulangan kemiskinan

Lokasi (4) 13 Kab/Kota

Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Indikatif Kinerja (5) 4 kab/kota

Rp.

(6) 100,000,000

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Sumber Dana (7) APBD Provinsi Kalsel

3 kab/kota

11 Kab

11 Desa

Catatan Penting


(8)

(9) 4 kab/kota


Rp.

(10) 200,000,000

Rp.

780,000,000

3 kab/kota

Rp.

580,000,000


50 orang

11 Desa

50 orang

13 Kab/Kota

8 LPM

Rp.

120,000,000


8 LPM

Rp.

250,000,000

13 Kab/Kota

4 Kab/Kota

Rp.

286,000,000


4 Kab/Kota

Rp.

320,000,000

60


Lembar 8 dari 9 Rencana Tahun 2016 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

1

22

(1) 17

(2) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

1

22

17

05

Kegiatan Peningkatan Pembinaan Koordinasi Program Pemberdayaan

1

22

17

08

1

22

17

1

22

17


Lokasi

(3) Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa/kelurahan serta meningkatnya pemanfaatan SDA dan Teknologi Tepat Guna Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi program pemberdayaan masyarakat

(4) 13 Kab/Kota

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengembangan Pemdes/Kelurahan

Terpilihnya desa dan kelurahan terbaik tingkat provinsi

13 Kab/Kota

09

Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Kesejahteraan Keluarga di Kalsel

Meningkatnya kapasitas pelaksanaan kesejahteraan keluarga

10

Kegiatan Pengembangan, Penerapan dan Pemasyarakatan TTG

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gelar dan pameran tingkat provinsi dan nasional


Sumber Dana

(6) 2,565,925,000

(7)

Rp.

Rp.

200,000,000


12 desa dan kelurahan

Rp.

505,925,000


13 Kab/Kota

13 kab/kota

Rp.

900,000,000

Provinsi Kalsel

13 kab/kota

Rp.

300,000,000

13 Kab/Kota

(5) 13 Kab/Kota, 12 desa dan kelurahan juara lomba desa dan kelurahan tingkat provinsi, 30 orang pengurus posyantek 13 Kab/Kota


Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Catatan Penting


(8)

(9) 13 Kab/Kota, 12 desa dan kelurahan juara lomba desa dan kelurahan tingkat provinsi, 30 orang pengurus posyantek 13 Kab/Kota


Rp.

(10) 2,880,000,000

Rp.

200,000,000

12 desa dan kelurahan

Rp.

520,000,000


13 kab/kota

Rp.

920,000,000


13 kab/kota

Rp.

320,000,000


61

Lembar 9 dari 9 Rencana Tahun 2016 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

1

22

(1) 17

11

1

22

17

12

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Posyantek

1

22

17

13

Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Sarana dan Prasarana Pedesaan

1

22

17

X

1

22

18

Pemetaan dan Pengkajian Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

1

1

22

22

18

18

05

06

(2) Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan dan Pemanfaatan SDA


(3) Terkoordinirnya program dan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam perdesaan Meningkatnya kapasitas pengurus POsyantek di Provinsi Kalsel Tersedianya data perencanaan sarana dan prasarana sanitasi dan air minum Tersusunnya laporan pemetaan dan pengkajian TTG

Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Administrasi Desa dan Kelurahan

Meningkatnya kapasitas aparatur pemdes/kel dlm penyelenggaraan pemerintahan des/kel Meningkatnya kapasitas kepala desa dlm menjalankan pemerintahan

Kegiatan Pengembangan Wilayah Desa dan Kelurahan

Pembinaan terkait penegasan tapal batas desa dan penataan desa

Lokasi




Catatan Penting



(8)

(9) 13 kab/kota

Rp.

(10) 300,000,000

(4) Provinsi Kalsel

(5) 13 kab/kota

Rp.

(6) 250,000,000


Provinsi Kalsel

30 orang

Rp.

150,000,000


30 orang

Rp.

200,000,000

13 Kab/Kota

13 Kab/Kota

Rp.

160,000,000


13 Kab/Kota

Rp.

220,000,000

13 Kab/Kota

2 dokumen

Rp.

100,000,000


2 dokumen

Rp.

200,000,000

13 Kab/Kota

132 orang, 13 kab/kota

Rp.

696,075,000


132 orang, 13 kab/kota

Rp.

800,000,000


Bimtek Manajemen Pemdes sebanyak 3 angkatan terdiri dari 44 orang setiap angkatannya (132 orang)

Rp.

550,000,000

13 Kab/Kota

Rp.

250,000,000 62

Provinsi

13 Kab/Kota

Bimtek Manajemen Pemdes sebanyak 3 angkatan terdiri dari 44 orang setiap angkatannya (132 orang)

Rp.

496,075,000

13 Kab/Kota

Rp.

200,000,000



BAB V PENUTUP Dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja SKPD) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan/pedoman bagi jajaran aparatur di lingkungan

Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya. Dalam rencana kerja ini dilaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tahun 2014 dan rencana program/kegiatan pada tahun 2016. Untuk tahun 2014 sampai dengan triwulan IV bulan Desember kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan hasil yang baik. Namun demikian tentu saja dalam pelaksanaan kinerja tersebut masih terdapat beberapa kendala atau permasalahan yang dihadapi. Akan tetapi permasalahan tersebut tidak sampai menghambat pencapaian keseluruhan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Renja SKPD Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan ini seyogyanya akan dapat diimplementasikan dengan baik apabila mendapat dukungan sepenuhnya dari pihak terkait serta dukungan dana dan sarana yang cukup serta dukungan sumber daya manusia yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga dapat didayagunakan secara optimal sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Drs. H. GUSTI SYAHYAR Pembina Utama Muda NIP. 19610512 198503 1 014

63


RENCANA KERJA TAHUN 2016

Recommend Documents