RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
Disampaikan
oleh :
Ir. Yerry Yanuar, MM Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Bandung, 21 Maret 2017
Sukses Perencanaan Sukses Implementasi
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
SISTEMATIKA PAPARAN
1
Pendahuluan
2 3
Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2018
Mekanisme Forum Gabungan Provinsi dan Kabupaten/Kota
2
1
Pendahuluan
3
SOSOK MASA DEPAN JAWA BARAT 2025 WEST JAVA – GREEN PROVINCE ○ 5 NILAI-NILAI LUHUR :
7 KARAKTER :
1. JUJUR DAN KONSISTEN 2. TANGGUH DAN DISIPLIN 3. KEPELOPORAN DAN KETELADANAN 4. RAMAH DAN BIJAKSANA 5. KEBERSAMAAN DAN KESETARAAN
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
○ SOSOK PEMBANGUNAN FISIK JAWA
SEHAT, CERDAS DAN CERMAT PRODUKTIF DAN BERDAYA SAING TINGGI MANDIRI DAN PANDAI MENGATUR DIRI BERDAYA TAHAN TINGGI DALAM PERSAINGAN PANDAI MEMBANGUN JEJARING DAN PERSAHABATAN GLOBAL BERINTEGRITAS TINGGI BERMARTABAT
BARAT TAHUN 2025
ILUSTRASI JAWA BARAT TAHUN 2025
4
4
VISI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2005 – 2025 DAN
VISI PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 - 2018 VISI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2005 – 2025 DENGAN IMAN DAN TAKWA, PROVINSI JAWA BARAT TERMAJU DI INDONESIA
TUJUH BIDANG UNGGULAN SEBAGAI PENCIRI Jawa Barat TERMAJU DI INDONESIA TAHUN 2025 1.
PENYELENGGARAAN Pemerintahan YANG Bermutu (Beyond the expectation), Akuntabel dan BERBASIS Ilmu Pengetahuan.
2.
Masyarakat Yang Cerdas, Produktif dan Berdaya Saing TINGGI.
3.
PENGELOLAAN Pertanian dan Kelautan.
4.
Energi Baru dan TERBAHARUKAN SERTA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR.
5.
Industri Manufaktur, INDUSTRI JASA dan INDUSTRI KREATIF.
6.
Infrastruktur Yang Handal dan Pengelolaan Lingkungan Hidup YANG BERIMBANG Untuk Pembangunan Yang Berkelanjutan.
7.
Pengembangan Budaya Lokal dan Menjadi Destinasi Wisata DUNIA.
VISI PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013-2018
JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA MISI MISI PERTAMA : Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya saing MISI KEDUA : Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan MISI KETIGA : Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik MISI KEEMPAT : Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan
MISI KE LIMA : Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal 5
SANDINGAN RPJMD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 - 2018 DENGAN RPJMN TAHUN 2015 -2019 RPJMD JAWA BARAT 2013-2018
9 AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN (NAWA CITA) C1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara C2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya C3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan C4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya C5. Meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia C6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
C7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik C8. Melakukan revolusi karakter bangsa
C9. Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial indonesia
CG 1 : Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan (C5) 2. CG 2 : Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan(C5) 3. CG 3 Mengembangkan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku( C3), (C7) 4. CG 4 : Meningkatkan Ekonomi Pertanian (C7) 5. CG 5 : Meningkatkan Ekonomi Non Pertanian (C6) 6. CG 6 : Meningkatkan pengelolaan Sumberdaya Alam, lingkungan hidup dan kebencanaan (C7) 7. CG 7 : Meningkatkan pengelolaan seni, budaya dan wisata serta kepemudaan dan Olahraga (C8), (C9) 8. CG 8 : Meningkatkan ketahanan keluarga dan kependudukan (C5) 9. CG 9 : Menanggulangi kemiskinan, Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial dan Keamanan (C1) 10. CG 10 Moderisasi Pemerintahan dan Pembangunan Perdesaan (C2),(C3), (C4)
3 FOKUS ALOKASI PADA PRIORITAS RPJMN
1.
FOKUS 1 : PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN • • • •
Kedaulatan Pangan Energi Ketenagalistrikan Kemaritiman Pariwisata
17 SDGs 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
Tanpa Kemiskinan Tanpa Kelaparan Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan Pendidikan Berkualitas Kesetaraan Gender Air Bersih dan Sanitasi Energi Bersih dan Terjangkau
FOKUS 2 : PEMBANGUNAN KEBUTUHAN DASAR • Pendidikan • Kesehatan • Perumahan
FOKUS 3 : PENGURANGAN KESENJANGAN
• Antar kelompok Pendapatan • Antar Wilayah
Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak Industri, Inovasi dan Infrastruktur Mengurangi Kesenjangan Keberlanjutan Kota dan Komunitas Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab Aksi Terhadap Iklim Kehidupan Bawah Laut Kehidupan di Darat Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian Kemitraan untuk Mencapai Tujuan
JANJI GUBERNUR JAWA BARAT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PENDIDIKAN GRATIS SD, SLTP DAN SLTA DI SELURUH JAWA BARAT. BEASISWA PENDIDIKAN UNTUK PEMUDA, TENAGA MEDIS, SERTA KELUARGA ATLIT BERPRESTASI DAN GURU REVITALISASI POSYANDU DAN DANA OPERASIONAL KADER POSYANDU MEMBUKA 2 JUTA LAPANGAN KERJA BARU DAN MENCETAK 100.000 WIRAUSAHAWAN BARU JAWA BARAT ALOKASI 4 TRILIYUN UNTUK INFRASTRUKTUR DESA DAN PERDESAAN REHABILITASI 100.000 RUMAH RAKYAT MISKIN PEMBANGUNAN PUSAT SENI DAN BUDAYA JAWA BARAT DI KABUPATEN/ KOTA PEMBANGUNAN GELANGGANG OLAHRAGA DI KABUPATEN/ KOTA
7 Sukses Perencanaan Sukses Implementasi
7
7
ARAHAN GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT REFORMASI PERENCANAAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
EVALUASI 6. Teri ntegrasi a ntara perencanaan, Penga nggaran, dan evaluasi
A
D
2.
1. 2. 3. 4. PERTANGGUNG JAWABAN 5. Ta nggug ja wab pada level program dan Kegi atan, pemberlakuan Perjanjian Ki nerja (PK) di seluruh l evel birokasi Dengan reward punishment ya ng jelas.
PERENCANAAN 1.
UNTUK MENGHASILKAN PEMBANGUNAN YANG: Dirancang dengan baik Digambarkan obyektif, fokus, efektif dan efisien Dapat dievaluasi Jelas terstruktur Dilakukan Pendekatan Logical Framework
C
3.
Perencanaan pembangunan dalam kerangka regulasi dan i nvestasi, fokus kepada hasil, yaitu; kesejahteraan masyarakat, pel ayanan publik, dan daya saing daerah. Progra m disusun berdasarkan kontribusinya terhadap daya ungki t untuk mencapai hasil (Program follow Result) Percepatan ca paian ta rget pembangunan melalui rencana aksi Mul ti Pi hak Implementasi Pekerjaan (RAM-IP) ya ng dituangkan pa da SK Gubernur Nomor 500 Ta hun 2014
PENGANGGARAN
B
4. Penerapan a nggaran berbasis kinerja. Hasil yang di capai dari penggunaan sumberdaya (money follow program)
Sumber : Ahmad Heryawan; 2016
Sukses Perencanaan Sukses Implementasi
8
8
2
Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2018
9
TAHAPAN PEMBANGUNAN Tahapan Pembangunan Jangka Panjang 2005-2008
2008-2013
Penataan dan persiapan pranata pendukung melalui kualitas sumber daya manusia
2013-2018
Penyiapan Kemandirian Masyarakat Jawa Barat
Tahap Awal
Mencapai Kemandirian Masyarakat Jawa Barat
Memantapkan Pembangunan Secara Menyeluruh
Tahapan Pembangunan Jangka Menengah 2014
2018-2023
2023-2025
Mencapai Keunggulan Masyarakat Jawa Barat Disegala Bidang
2018 2017
2016
2015 Tahap Pengembangan
Tahap Diversifikasi
Tahap Pemantapan
Tahap Awal Mencapai Kemandirian
Sukses Perencanaan Sukses Implementasi
10
SANDINGAN RANCANGAN PRIORITAS NASIONAL DAN PROGRAM PRIORITAS 2018 DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018
Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
Rancangan Prioritas Nasional dan Program Prioritas Tahun 2018 P1. P2. P3. P4. P5. P6. P7. P8. P9. P10.
Pendidilkan Kesehatan Perumahan dan Pemukiman Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata Ketahanan Energi Ketahanan Pangan Penanggulangan Kemiskinan Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman Pembangunan Wilayah Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan
1.
Akses dan Kualitas Pendidikan serta keagamaan (P1) 2. Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan (P2) 3. Penyediaan Infrastruktur layanan dasar Permukiman dan Infrastruktur Strategis di Perkotaan dan Perdesaan (P3) (P8) 4. Peningkatan Iklim Investasi, Daya Saing Usaha dan Pariwisata (P4) 5. Peningkatan Ketahanan Pangan, Energi dan sumberdaya Air (P6) 6. Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) dan Daya Saing Industri (P7) 7. Politik Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan (P10) 8. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan serta Penanggulangan Bencana (P9) (P5) 9. Penanggulangan Kemiskinan (P7) 10. Peningkatan Penataan Ruang Daerah (F) (P9) 11. Peningkatan Kualitas Kependudukan (P1) (P2) (P9) (P10)
Sukses Perencanaan Sukses Implementasi
11
PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018 1. Akses kualitas pendidikan I. dan Akses dan kualitas pendidikan serta
keagamaan a. b. c. d. e. f.
g.
Wajib belajar 12 tahun Pendidikan vokasional Penyelenggaraan pendidikan khusus (SLB) dan pendidikan inklusif Meningkatnya kompetensi dan kesejahteraan guru Penyelenggaraan Program Studi Di luar Kampus Utama (PSDKU)/Multikampus Peningkatan kualitas dan daya saing pendidikan menengah Meningkatnya akses dan kualitas Keagamaan
2. Akses dan kualitas pelayanan kesehatan a. Peningkatan Pelayanan Kesehatan ibu dan anak. b. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular. c. Peningkatan kesehatan lingkungan dan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS); d. Peningkatan kualitas, kuantitas dan kesejahteraan tenaga kesehatan. e. Dukungan pembiayaan kesehatan secara tepat sasaran dan tepat guna
3. Penyediaan infrastruktur layanan dasar permukiman dan infrastruktur strategis di perkotaan dan perdesaan a. M eningkatnya jumlah cakupan layanan air bersih dan sanitasi, b. M eningkatnya jumlah cakupan layanan pengelolaan sampah perkotaan regional. c. M eningkatnya jumlah rumah layak huni serta meningkatnya kualitas lingkungan perumahan. d. M eningkatnya kondisi dan capaian infrastruktur jalan dan perhubungan.
4. Peningkatan iklim investasi, daya saing usaha dan pariwisata a. Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi. b. Meningkatnya jumlah serapan angkatan kerja. c. Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat keahlian. d. Meningkatnya mutu, desain produk dan pemasaran usaha. e. Mengembangkan Pariwisata dan Perlindungan Budaya Lokal.
5. Peningkatan ketahanan pangan, energi dan sumber daya air a. Tersedianya cadangan pangan yang memadai dan pemenuhan protein hewani. b. M eningkatkan distribusi, informasi harga dan akses pangan. c. M eningkatnya pengawasan dan pembinaan keamanan pangan. d. M eningkatnya kelembagaan dan kompetensi sumber daya tenaga penyuluh yang berorientasi agribisnis. e. M eningkatnya produksi, inovasi dan nilai tambah hasil pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan nonkayu, kelautan dan perikanan. f. M eningkatnya jumlah cakupan listrik rumah tangga. g. M eningkatnya kondisi dan cakupan pelayanan infrastruktur irigasi. h. M eningkatnya ketersediaan dan pelayanan air baku. i. M eningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan.
6. Peningkatan kapasitas Koperasi, Usaha Kecil (KUK) dan Daya Saing Industri a. M eningkatnya akses terhadap modal, pemasaran dan fungsi intermediasi perbankan. b. Pemanfaatan teknologi tepat guna semakin berkembang. c. M eningkatnya jumlah dan kualitas wirausahawan. d. Industri manufaktur dan industri kreatif semakin berkembang
7. Politik Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan a. Peningkatan Penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good govermence dan clean governance) b. Peningkatan pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintah berbasis TIK c. Peningkatan kesadaran hukum antar umat beragama d. Dukungan dan fasilitasi Pilkada yang langsung, Umum, Bebas dan rahasia (LUBER) dan Jujur Adil
8. Pengelolaan sumber daya alam , lingkungan hidup dan penanggulangan bencana a. M eningkatnya penanganan rehabilitasi lahan kritis serta konservasi air, hutan dan lahan. b. M enurunnya tingkat pencemaran air, udara, dan tanah. c. M eningkatnya upaya penanggulangan bencana.
9. Penanggulangan kemiskinan a. Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran. b. M eningkatnya pemberdayaan usaha ekonomi produktif keluarga miskin/kelompok masyarakat miskin
10. Peningkatan penataan ruang daerah (F) a. M eningkatnya kualitas perencanaan ruang. b. M eningkatnya konsistensi pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang. c. M eningkatnya kualitas pengendalian pemanfaatan ruang
11. Peningkatan Kualitas kependudukan a. M eningkatnya ketahanan keluarga. b. Terselenggaranya Pengarusutamaan Gender (PUG). c. Pengendalian Kuantitas dan M obilitas Kependudukan
12
Kebijakan Umum 2018 • Penyelesaian janji Gubernur • Penyelesaian target indikator kinerja daerah akhir RPJMD 2013 – 2018 • Penyelesaian proyek-proyek besar dan monumental • Pendukungan Pelaksanaan Pilkada Serentak • Pendukungan dan Penuntasan kegiatan unggulan Provinsi • Pendukungan Penyelenggaraan Asian Games Ke XVIII • Pemberian penghargaan bagi insan olahraga • Pembangunan dan pengembangan fasilitas umum dan sosial
Sukses Perencanaan Sukses Implementasi
13
SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN INDIKASI KEGIATAN
PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK
2.1.1. Penguatan rumah sakit milik Provinsi
(SASARAN 1)
2.1.2. Penguatan sistem rujukan berbasis sistem regionalisasi
2.1. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak
2.1.3. Perluasan pelayanan kesehatan bagi penduduk di daerah 2.1.4. Regulasi untuk akses pelayanan kesehatan lintas batas bagi masyarakat luar daerah/Provinsi (SASARAN 2)
KEGIATAN PRIORITAS
2.2. Mencegah dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular
PRIORITAS PEMBANGUNAN : 2. Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Catatan : Untuk penentuan Kegiatan Prioritas menggunakan POHON KINERJA
(SASARAN 3) 2.3. Peningkatan kesehatan linkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)
(SASARAN 5) 2.5. Meningkatnya kualitas, kuantitas dan kesejahteraan tenaga kesehatan
(SASARAN 4) 2.4. Meningkatnya kualitas, kuantitas dan kesejahteraan tenaga kesehatan
14
Highlight Sasaran Prioritas Pembangunan :
15
PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK PRIORITAS PEMBANGUNAN : 2. AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN : 2.1 Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak
Dibahas
Pada :
FORUM PERANGKAT DAERAH
Indikasi Kegiatan
Indikasi Kegiatan
Indikasi Kegiatan
Indikasi Kegiatan
2.1.1 Penguatan rumah sakit mi l ik Provinsi
2.1.2 Penguatan sistem rujukan berbasis sistem regionalisasi
2.1.3 Perl uasan pelayanan kesehatan ba gi penduduk di daerah
2.14 Regulasi untuk a kses pelayanan kes ehatan lintas batas bagi ma s yarakat l uar daerah/Provinsi
Indikasi Lokasi
Indikasi Lokasi
Indikasi Lokasi
Indikasi Lokasi
-------------------------------------
-----------------------------------
------------------------------------------------------
--------------------------------------
KEGIATAN PRIORITAS
KEGIATAN PRIORITAS
KEGIATAN PRIORITAS
KEGIATAN PRIORITAS
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
CONTOH
HIGHLIGHT Kegiatan Prioritas Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 PRIORITAS PEMBANGUNAN : 2. AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN
1. Pembangunan Puskesmas PONED 2. Pengadaan Alat Kesehatan
Sukses Perencanaan Sukses Implementasi
16
16
3
Mekanisme Forum Gabungan Provinsi dan Kabupaten/Kota
17
Tahapan Perencanaan Provinsi Jawa Barat
BTL Top Dow n
Belanja Langsung
15 Februari 2017
13 – 17 Maret 2017
Pembukaan Rangkaian Musrenbang RKPD
1
21– 22 Maret 2017
3
Musrenbang Kabupaten/ Kota 17 Feb – 10 Maret 2017
Draft Rancangan RKPD 2018
27 Maret–1 April 2017
Forum Gabungan Perangkat Daerah (Rakortek)
Forum Perangkat Daerah
2
BTL Bottom Up
Rancangan Aw al RKPD 2018
Rancangan Aw al RKPD 2018
Draft Ranw al RKPD 2018
Pra Musrenbang Prov insi
BTL Top Dow n
Draft Rancangan RKPD 2018
Draft Rancangan RKPD 2018
3 – 5 April 2017
6 April 2017
10 April 2017
11-13 April 2017
Virtual Musrenbang Prov insi
MUSRENBANG Prov insi
Rakor Bidang
5
4
Belanja Langsung
Draft Rancangan RKPD 2018
BTL Bottom Up
Rakor Bappeda Prov insi & Kab/Kota
6
BTL Bottom Up
8
7
BTL Bottom Up
BTL Bottom Up
Rancangan Akhir RKPD 2018
Rancangan RKPD 2018
Pasca MUSRENBANG Prov insi
9
BTL Bottom Up
Belanja Langsung
Belanja Langsung
BTL Top Dow n
BTL Top Dow n
Sukses Perencanaan Sukses Implementasi
BTL Bottom Up
18
Forum Gabungan Provinsi dan Kabupaten/Kota Pengertian: Forum Gabungan Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah suatu forum untuk mensinergikan hasil-hasil forum perangkat daerah dilihat melalui kesesuaian terhadap prioritas pembangunan Maksud: Untuk mempertajam usulan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2018 baik Kategori Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung (Top Down) Tujuan: a. Membahas dan menyepakati usulan dari seluruh pemangku kepentingan untuk menghasilkan kegiatan prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018. b. Menampung masukan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Tahun 2018. 19
FORUM GABUNGAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI
NO
1
OUTPUT
Daftar usulan kegiatan Prioritas Perangkat Daerah hasil forum PD yang telah disinergikan sebagai bahan Rancangan RKPD.
2
Daftar usulan kegiatan Prioritas hasil Musrenbang Kabupaten/Kota bersifat top down yang telah disinergikan sebagai bahan Rancangan RKPD.
3
Dokumen hasil telaahan terhadap pokok-pokok pikiran DPRD.
4
Berita Acara Forum Gabungan PD Provinsi.
Sukses Perencanaan Sukses Implementasi
20
PROSES PERENCANAAN TOP - DOWN
Pendekatan yang mengakomodasi substansi – substansi perencanaan pembangunan untuk diakomodasi secara vertical dalam kelembagaan sehingga perencanaan pembangunan dapat terselenggara secara seksama dan terpadu
BOTTOM UP
Pendekatan yang mengkomodasikan substansi – substansi perencanaan pembangunan yang bersumber dari partisipasi pemerintah kabupaten/kota, desa, masyarakat, umum, dunia usaha dan organisasi kemasyarakatan lainnya
Proses Perencanaan Top Down dan Bottom Up diselaraskan melalui Musyawarah yang dilaksanakan baik ditingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional
Sukses Perencanaan Sukses Implementasi
21
Kegiatan Top Down Kegiatan yang disusun oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka pemenuhan Janji Gubernur, kebijakan Gubernur diluar RPJMD, yang merupakan kewenangan Provinsi, serta untuk mendanai 11 prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2018. Contoh : 1. Pemenuhan janji Gubernur : Pembangunan rumah tinggal layak huni (RUTILAHU) 2. Kebijakan Gubernur : Pembangunan Mesjid 3. 11 Prioritas pembangunan (Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan) : pembangunan dan pengadaan alat kesehatan PUSKESMAS Sukses Perencanaan Sukses Implementasi
22
MARI
KITA
KEMBANGKAN DAN GUNAKAN
SATU DATA PEMBANGUNAN JAWA BARAT
Sukses Perencanaan Sukses Implementasi SMS JABAR MEMBANGUN 0811 200 5500
TERIMA RKPD Jabar KASIH
Informasi lebih lanjut : Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Jalan Diponegoro No.22 Bandung Telp. (022) 4204483 Bappeda Provinsi Jawa Barat Jalan. Ir H.Juanda No. 287 Telp. (022) 251 6061, Fax, (022) 2510731 Website : http//www.jabarprov.go.id, www.bappeda.jabarprov.go.id
-ONLINE
www.rkpdjabaronline.jabarprov.go.id
KM-0 Pro Poor JABAR-ONLINE SMS SATU DATA JABAR 08778 200 5500 Contoh: RLS*JAWA BARAT*2011# 23
