PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN PINRANG TAHUN 2017
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah. Dokumen RKPD berperan sangat strategis bagi Pemerintah Kabupaten Pinrang. Dokumen ini merupakan penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional. RKPD menjamin konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah. Dokumen perencanaan tahunan ini mengarahkan proses penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). RKPD menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS), RAPBD dan APBD. RKPD menjadi instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan instrumen untuk mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah, target standar pelayanan minimal dan kinerja pelayanan SKPD. Dokumen ini juga menjadi acuan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ). RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah,program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan
mempertimbangkan kerangka pendanaan dan paguindikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yangditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.Berdasarkan uraian di atas dan dalam kerangka melaksanakan mandatory peraturan perundangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pinrang menyusun dokumen RKPD ini sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan tahun 2017. RKPD menjamin konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah. Dokumen perencanaan tahunan ini mengarahkan proses penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). RKPD menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS), RAPBD dan APBD. RKPD menjadi instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah dan instrumen untuk mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah, target standar pelayanan minimal dan kinerja
pelayanan
SKPD.
Dokumen
ini
juga
menjadi
acuan
Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan menyediakan informasi bagi pemenuhan Laoran Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD). Berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2017 Semester I, maka pemerintah daerah mengambil beberapa kebijakan terkait hasil evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2017 . Kebijakan- kebijakan tersebut diarahkan kepada perbaikan pelayanan Publik, perbaikan Kualitas Infrastruktur, pengentasan rumah tangga miskin, Implementasi E-Goverment. Atas dasar beberapa hal tersebut diatas maka perlunya dilakukan penataan ulang prioritas dan plafon anggaran sebagai akibat dari berbagai bentuk pergeseran program kegiatan dan atau program kegiatan baru yang diusulkan SKPD untuk ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2017 sebagai pedoman penyempurnaan pelaksanaan pembangunan tahun 2017
1.2
Landasan Hukum
Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2017 ini adalah: 1.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-DaerahDaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara
Pemerintah,
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan; 18. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 19. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian,
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan,
Pengendalian,
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah Tahun 2017; 23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251); 24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015tentang Perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013–2018; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2029. 27. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPMPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019. 28. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 29. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pinrang tahun 2017.
1.3
Maksud dan Tujuan
1. Maksud Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD)
Kabupaten Pinrang Tahun 2017 disusun dengan maksud :
Untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan,penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah,antar sektor pembangunan
dan
antar
tingkat
pemerintahan
serta
mewujudkan
efesiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Untuk menciptakan sinergitas antara prioritas dan sasaran pembangunan dalam RKPD dan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 – 2019. Untuk menciptakan efisiensi pengalokasian anggaran belanja dan efektivitas anggaran pendapatan daerah.
2. Tujuan Adapun tujuan disusunnya Perubahan RKPD tahun 2017 adalah
untuk: a. Menyediakan
acuan
resmi
bagi
Pemerintah
Daerah
dalam
rangka
menyusun Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA)
serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahantahun 2017 (PPAS) yang akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
untuk
dibahas,
disepakati
dan
dituangkan
dalam
Nota
Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggran Sementara Perubahan antara DPRD Kabupaten Pinrang dengan Bupati Pinrang yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2017. b. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional. c.
Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penggaran tahunan pembangunan daerah.
d. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan. e.
Menjadi acuan dalam penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepala Daerah kepada DPRD.
f.
Menyediakan
informasi
bagi
pemenuhan
laporan
evaluasi
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.
1.4
Dasar Pertimbangan Perubahan
Terjadinya
perubahan
asumsi
terkait
dengan
perkembangan
perubahan kondisi dan realisasi capaian kegiatan tahun berjalan, serta adanya perubahan dan perkembangan ekonomi makro di tingkat nasional, regional dan lokal yang cukup berimbas pada perkembangan kondisi anggaran di daerah. Perubahan
RKPD
Tahun
2017
diperlukan
dengan
pertimbangan
sebagai berikut : 1.
Hasil Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Akhir Tahun 2016, terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
(SILPA) Tahun 2016 yang perlu dimanfaatkan seluruhnya untuk mendanai kegiatan Tahun Anggaran 2017. 2.
Adanya kebijakan Pemerintah Pusat khususnya terhadap dana Alokasi Khusus dan Dana Penyesuaian
Otonomi Khusus serta beberapa
perubahan pada Pendapatan Asli Daerah. 3.
Pergeseran
Program/kegiatan
antar
SKPD,
penghapusan
Program/kegiatan, penambahan Program/kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. 4.
Program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam Perubahan APBD Tahun 2017 dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD Perubahan, yang sangat dibutuhkan dan disesuaikan dengan skala prioritas.
5.
Kebijakan- kebijakan tersebut diarahkan kepada peningkatan pelayanan Publik, perbaikan Kualitas Infrastruktur, pengentasan rumah tangga miskin, Implementasi E-Government
1.5
Sistematika Perubahan RKPD
Sistematika
Perubahan
Rencana
Kerja
Pembangunan
Daerah
Kabupaten Pinrang Tahun 2017 adalah sebagai berikut: BAB I : Pendahuluan, Menjelaskan latar belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan serta Dasar Pertimbangan Perubahan. BAB II
:
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2017 Hingga
Akhir Juni Tahun 2017, Menjelaskan tentang hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2017 berdasarkan target indikator sasaran program dalam RPJMD dan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD Tahun 2016 yang dilaksanakan dalam APBD Tahun 2017. BAB III
:
RANCANGAN
KERANGKA
EKONOMI
DAERAH
DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH, Memuat penjelasan tentang kondisi
ekonomi tahun 2015 dan perkiraan tahun 2016, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan
pemerintah
daerah
yang
diperlukan
dalam
pembangunan
perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
BAB IV
:
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD TAHUN 2017, memuat kegiatan lanjutan RKPD Tahun 2017, pergeseran kegiatan antarSKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencangkup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung (tidak termasuk belanja tidak
langsung
pada
belanja
pegawai/gaji),
belanja
langsung
dan
pengeluaran pembiayaan. BAB V : PENUTUP, Berisi penegasan bahwa dalam melaksanakan RKPD Kabupaten Pinrang Tahun 2017 diperlukan sinergitas yang mantap di jajaran pemerintah Kabupaten Pinrang, DPRD, pihak swasta dan seluruh lapisan masyarakat.
BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2017 Hingga Akhir Juni Tahun 2017
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, merupakan Tahun keempat RKPD yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014 – 2019.Prioritas Pembangunan Kabupaten Pinrang Tahun 2017 disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, keadaan tahun rencana dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, serta isu strategis dan prioritas pembangunan RPJMD yang telah ditetapkan. Perubahan RKPD 2017 Kabupaten Pinrang merupakan gambaran rencana prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Pinrang yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017 berdasarkan evaluasi capaian hasil pembangunan hingga akhir Juni Tahun 2017. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang telah dilaksanakan, untuk kemudian dibuat analisanya sebagai bahan perencanaan pembangunan selanjutnya. Dalam hal penentuan Rencana Kegiatan haruslah
mengacu
pada
3
(tiga)
hal,
Prioritas
Permasalahan
yang
belum
terselesaikan dari Tahun RKPD 2016, sejalan dengan Isu Strategis RPJMD 20142019, tidak bertentangan dengan Isu Strategis RKP Provinsi dan RKP Tahun 2017. Kemudian dari ketiga acuan diatas disusun menjadi Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2017. Program berdasarkan
prioritas nomenklatur
yang
direncanakan
PERMENDAGRI
dibiayai
Nomor
13
Tahun Tahun
2017
disusun
2006
juncto
PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun 2007 juncto PERMENDAGRI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kegiatan – kegiatan strategis yang diusung oleh SKPD dan wilayah Perencanaan pembangunan yang telah disusun bersama ini tidak mungkin seluruhnya menyelesaikan permasalahan-
permasalahan
yang
program/kegiatan permasalahan
ada
yang
di
Kabupaten
telah
pembangunan,
Pinrang.
direncanakan terutama
Namun
diharapkan
permasalahan
demikian, dapat
melalui
mengurangi
pembangunan
yang
menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2017 disusun berdasarkan hasil analisa untuk kemudian disusun isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi pembangunan Daerah Kabupaten Pinrang.
2.2
Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah Berdasarkan pada Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2014-2019, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD hingga akhir Juni Tahun 2017. Isu Strategis Pembangunan Nasional 2017, Isu Strategis Provinsi Tahun 2017 serta pertimbangan lainnya terkait permasalahan strategis yang aktual dan faktual, maka dirumuskan Isu Strategisyang akan menjadi bahan kebijakan dalam perencanaan kegiatan Kabupaten Pinrang Tahun 2017. Isu Strategis yang akan ditetapkan dalam perubahan RKPD 2017 tidak terlepas dari tema pembangunan nasional Tahun 2017 yaitu ”Memacu Pembangunan
Infrastruktur
dan
Ekonomi
untuk
Meningkatkan
Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar Wilayah”. Isu Pembangunan Nasional 2017yang merupakan prioritas dan sasaran pembangunan meliputi : 1. Dimensi Pembangunan Manusia -
Revolusi Mental
-
Pembangunan Pendidikan
-
Pembangunan Kesehatan
-
Pembangunan Perumahan dan Permukiman
2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan -
Kedaulatan Pangan
-
Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan
-
Kemaritiman dan Kelautan
-
Pariwisata
-
Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
3. Dimensi Pemerataan Dan Kewilayahan -
Pemerataan Antarkelompok Pendapatan
-
Perbatasan Negara dan Daerah Tertinggal
-
Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan
-
Pengembangan Konektivitas Nasional
-
Reforma Agraria
4. Kondisi Perlu -
Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan
Tema tersebut merupakan penjabaran dari RPJMN 2015-2019 dengan sembilan agenda prioritas (Nawacita) yaitu : 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara. 2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan demokratis 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan 4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia Pintar, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera. 6. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 7. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional 8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinekaan. Sejalan dengan Sembilan agenda prioritas nasional, yang dijabarkan ke dalam rencana tahunan. Untuk tahun 2016 arah kebijakan Pembangunan Nasional meliputi: a. Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi Dalam Negeri b. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan c. Meningkatkan perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat d. Mitigasi gangguan terhadap kedaulatan pangan Sedangkan tema RKPD Sulawesi Selatan Tahun 2017yaitu :“ PENINGKATAN KUALITAS PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN MELALUI OPTIMALISASI
PENGELOLAAN
SUMBER
DAYA
ALAM
BERKELANJUTAN”dengan arah kebijakanyaitu : 1. Pengembangan ekonomi kerakyatan 2. Akselerasi pembangunan pendidikan dan kesehatan serta, kepemudaan, keolahragaan, dan kebudyaan 3. Pengembangan kawasan strategis 4. Pengembangan kapasitas birokrasi dan kelembagaan 5. Penguatan kethanan pangan, termasuk pangan hutan dan laut 6. Dukungan pengembangan poros maritim
dan issu strategis tahun 2016 adalah : 1. Pengembangan ekonomi kerakyatan; 2. Pengembangan Pendidikan, Kepemudaan, Keolahragaan, dan Kebudayaan, Pembangunan Kesehatan ; 3. Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Wilayah; 4. Pengembangan Kawasan Strategis; 5. Peningkatan Kapasitas birokrasi dan kelembagaan
YANG
Tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pinrang tahun 2017 (Perubahan
RKPD)
adalah
“PEMANTAPAN
PEREKONOMIAN
DAERAH
DAN
INFRASTRUKTUR KAWASAN STRATEGIS”dengan issu strategi yaitu : 1.
Pengembangan komoditas unggulan daerah
2.
Peningkatan Kualitas sumber daya manusia
3.
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas infrastruktur, Penataan ruang, lingkungan hidup dan Penanggulangan bencana
4.
Kinerja birokrasi dan pelayanan publik
5.
Percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan penanggulangan Kemiskinan
6.
Pengembangan kapasitas ekonomi desa dan penurunan angka pengangguran.
7. Stabilitas Keamanan Dengan memperhatikan issu-issu strategis tersebut dan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan provinsi tahun 2017, maka prioritas pembangunan Kabupaten Pinrang tahun 2017 yaitu :
1. Pengembangan kawasan agropolitan, minapolitan, agrowisata serta industri secara terpadu; 2. Pembangunan ekonomi rakyat; 3. Peningkatan infrastruktur dan penanggulangan bencana; 4. Peningkatan kapasitas birokrasi dan kelembagaan; 5. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, pendidikan serta daya saing sumber daya manusia; 6. Perluasan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan; 7. Peningkatan nilai-nilai keagamaan, pelestarian budaya dan kearifan lokal.
Tabel 2.32 Hubungan antara Isu Strategis dengan Prioritas RKPD 2017
No
1
Isu Strategis
Pengembangan komoditas unggulan daerah
2
Ekonomi Kerakyatan
3
Kualitas dan Kuantitas infrastruktur, Penataan fungsi ruang, kerusakan lingkungan hidup dan mitigasi bencana alam
4
Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT
5 Pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan 6
7
Kemiskinan, pengangguran dan ketenaga kerjaan
Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2017
Pengembangan kawasan agropolitan, minapolitan, agrowisata serta industri secara terpadu Pembangunan ekonomi rakyat Peningkatan infrastruktur dan penanggulangan bencana Peningkatan kapasitas birokrasi dan kelembagaan Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, pendidikan serta daya saing sumber daya manusia Perluasan lapangan pengentasan kemiskinan
kerja
dan
Agama, nilai dan budaya
Peningkatan nilai-nilai keagamaan,
masyarakat
pelestarian budaya dan kearifan lokal
2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Secara umum Permasalahan-permasalahan yang terjadi pada tiap-tiap SKPD dan urusan yang menjadi tupoksi masing-masing saling terkait antara satu dengan yang lain. Namun dalam setiap permasalahan harus selalu diusahakan solusi yang terbaik bagi perkembangan dan kelanjutan pembangunan Kabupaten
Pinrang, berikut identifikasi permasalahan pembangunan daerah tiap bidang urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan PERDA No. 1 Tahun 2008.
Tabel 2.34 Permasalahan Bidang/Urusan Kabupaten Pinrang Tahun 2017
No
A 1
2
Urusan
Permasalahan
Faktor penentu keberhasilan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR
Pendidikan
Kesehatan
Tingginya tingkat kerusakan dan terbatasnya fasilitas Sarana Pendidikan pada Jenjang SD dan SMP.
adanya Perbaikan kerusakan dan tersedianya fasilitas Sarana Pendidikan pada Jenjang SD dan SMP.
Belum meratanya distribusi pendidik dan tenaga kependidikan
Analisis pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan
Belum optimalnya partisipasi masyarakat yang mampu secara ekonomi terhadap pendidikan. Belum memadainya kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Terlambatnya juknis anggaran yang bersumber dari APBD Propinsi dan APBN. perbandingan mutu SDM yang berada di daerah perkotaan cenderung relatif lebih baik dibanding di daerah perdesaan.
Tingginya partisipasi masyarakat yang mampu secara ekonomi terhadap pendidikan Pelatihan pendidik dan Tenaga kependidikan Transfer anggaran yang bersumber dari APBD Propinsi dan APBN bersamaan dengan juknis Pemerataan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan antara perkotaan dan perdesaan
Masih kurang lengkapnya peralatan kesehatan terutama untuk penyakit bedah dan IGD Masih kurang lengkapnya peralatan kesehatan terutama untuk penyakit rujukan Masih tingginya prevalensi penyakit – penyakit menular dan munculnya penyakit tidak menular, gizi buruk
Tersedianya kelengkapan peralatan kesehatan terutama untuk penyakit bedah dan IGD Tersedianya kelengkapan peralatan kesehatan terutama untuk penyakit rujukan Peran aktif masyarakat dalam menjaga dan melakukan deteksi dini penyakit secara partisipatif
Masih rendahnya perhatian masyarakat dalam mendukung perilaku hidup bersih dan sehat Belum meratanya akses dan kualitas cakupan pelayanan Puskesmas dan Pustu/Poskesdes.
Penyuluhan tentang prilaku hidup bersih dan sehat serta Pencegahan penyakit
Belum optimalnya peran masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan
Promosi kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
Penigkatan dan Pemerataan jumlah PUSTU yang didukung oleh inftrastruktur dan SDM yang memadai
3
4
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Updating data base jalan dan jembatan belum optimal
Peningkatan updating data base jalan dan jembatan
Belum optimalnya pengelolaan irigasi
Penguatan kelembagaan pengelolaan irigasi Perbaikan kerusakan dan pengurangan kebocoran saluran irigasi Tersedinya database jaringan irigasi
Belum optimalnya kinerja jaringan irigasi Belum tersedianya database jaringan irigasi Tidak optimalnya prasarana PDAM Tirta Sawitto Kurangnya kesadaran masyarakat desa/kelurahan penerima program air minum untuk mengoptimalkan pemanfaatannya Belum efektifnya Dokumen Rencana Tata Ruang yang ada sebagai acuan untuk pemanfaatan ruang Masih rendahnya disiplin dan kesadaran masyarakat tentang pemanfaatan ruang Belum terealisasinya keberadaan RTH khususnya kawasan perkotaan sebagaimana arahan UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang. Cakupan pelayanan air bersih pedesaan belum mencukupi dari total jumlah penduduk daerah pelayanan
Belum tersedianya dokumen perencanaan perumahan secara komprehensif, Kualitas aparat belum memadai
5 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
Banyaknya LSM, ORMAS dan Yayasan yang belum mendaftarkan keberadaannya kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang, tetapi mereka sering melakukan aktivitas/kegiatannya Masih kurangnya pemahaman peserta pemantapan petugas sosial bencana mengenai penanganan bencana alam.
6
Tidak akuratnya data tentang penyandang masalah sosial Masih kurangnya peran masyarakat dalam penanganan PMKS Tidak adanya tindaklanjut bimbingan/ pelatihan kepada kelompok masyarakat
Sosial
Perbaikan/peningkatan prasarana berdasarkan DED Motivasi untuk memanfaatkan prasarana dan sarana yang telah dibangun
Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan dan Strategis Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya aspek tata ruang dalam pembangunan Mewujudkan sinkronisasi program pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang dan meningkatkan upaya pencapaian luasan RTH pada kawasan perkotaan. Pinrang dan kota kecamatan lainnya. Peningkatan cakupan pelayanan air bersih dan pemanfaatan jaringan air bersih terbangun
Perencanaan dokumen tentang perumahan Mengikuti pelatihan, workshop dan seminar Meningkatnya rasa kesadaran masyarakat tentang pentingnya perijinan
Pelatihan mitigasi bencana bagi petugas bencana Pemutakhiran data PMKS Penyadaran dan sosialisasi kepada masyarakat Tentang penanganan PMKS Pemberian bantuan bagi Kelompok masyarakat yang telah diberikan bimbingan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
B 7
Tenaga Kerja;
8 Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak 9
Pangan
Masih banyaknya tenaga kerja yang belum memenuhi standar keahlian / keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha / industri Masih tingginya tingkat pengangguran Banyaknya jumlah perusahaan yang kurang modal dan kemampuan menejmen serta pemasaran Fluktuasi harga selalu berubah dari waktu-kewaktu sesui dgn pertumbuhan ekonomi Banyaknya perusahaan dan pekerja yang belum memahami peraturan ketenagakerjaan Kurangnya pemahaman ter-hadap peraturan ketenagakerjaan Belum optimalnya pendataan tentang ketenagakerjaan Belum tersedianya database yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan
Penciptaan tenaga kerja yang memenuhi standar keahlian / keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha / industri. Pengembangan dan Penciptaan lapangan kerja Bertambahnya jumlah perusahaan yang berkemampuan menejamen serta pemasaran baik Terjaga Stabilitas ekonomi
terciptanya saling kesepahaman antara perusahaan dan pekerja mengenai peraturan ketenagakerjaan adanya pemahaman terhadap peraturan ketenagakerjaan Pendataan tentang tenaga kerja secara terpadu Penyusunan database Kegiatan pemberdayaan perempuan
Belum memadainya kualitas perencanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pola konsumsi pangan yang beragam, berimbang dan bergizi
Meningkatkan kualitas aparatur perencanaan
Belum optimalnya Pembinaan kelembagaan petani Masih rendahnya kemampuan SDM pengelola kelompok tani
Optimalisasi peran PPL dalam Pembinaan kelembagaan petani Pelatihan dan magang bagi kelompok tani
Koordinasi antar stakeholder kurang optimal
Meningkatkan koordinasi antar stakeholder
Terbatasnya ketersediaan data primer dan skunder untuk kajian rantai, pasokan dan pemasaran pangan Pemahaman program Desa Mandiri Pangan masih kurang Kurangnya Pengetahuan kelompok wanita tani untuk optimalisasi pekarangan dan pengembangan unit bisnis pangan Pada aspek ketersediaan bahan Pangan (Produksi), masih belum optimalnya pencapaian produksi dan produktivitas komoditas pertanian apabila dibandingkan dengan potensi yang ada.
Tersedianya data primer dan skunder untuk kajian rantai, pasokan dan pemasaran pangan Meningkatnya Pemahaman program Desa Mandiri Pangan Bertambahnya Pengetahuan kelompok wanita tani untuk optimalisasi pekarangan dan pengembangan unit bisnis pangan optimalisasi pencapaian produksi dan produktivitas komoditas pertanian apabila dibandingkan dengan potensi yang ada.
Sosialisasi tentang pola konsumsi pangan yang beragam, berimbang dan bergizi
10
11
12
Pertanahan
Lingkungan Hidup
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
Rendahnya kesadaran dan pemahaman pemilik tanah akan pentingnya dokumen kepemilikan tanah
Menghimbau kepada pemilik tanah untuk melengkapi dokumen
Masih mahalnya biaya pengurusan dokumen pertanahan
Murah biaya pengurusan dokumen pertanahan;
Masih adanya potensi permasalahan pertanahan terutama mengenai kondisi aset pemerintah daerah terkait dengan kepastian hukum dan administrasi pertanahan;
terselesaikannya permasalahan pertanahan terutama mengenai kondisi aset pemerintah daerah terkait dengan kepastian hukum dan administrasi pertanahan;
Belum optimalnya cakupan penanganan timbunan sampah
Penambahan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan khususnya pengelolaan sampah
Sosialisasi tentang pentingnya Menjaga lingkungan
Belum optimalnya kuantitas dan kualitas aparat
Pelatihan aparatur
Masih banyaknya masyarakat yang melakukan pembuangan sampah disembarang tempat Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang dokumen kependudukan Belum optimalnya Pendataan kependudukan Kurangnya data penduduk yang akurat (valid) sehingga sering terjadi data ganda. Terbatasnya anggaran untuk melaksanakan kegiatan pelatihan
Adanya kesadaran masyarakat untuk tidak membuangsampah disembarang tempat Sosialisasi tentang pentingnya Dokumen kependudukan
Masih rendahnya kapasitas perekonomian masyarakat desa. Belum tersedianya data kemiskinan secara akurat Masih terbatasnya jenis TTG yang dikembangkan Kurangnya pembinaan terhadap kelompok organisasi wanita/PKK dan Dasawisma Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas fasilitator dan aparat desa yang mampu melakukan fasilitasi perencanaan Petugas Lapangan KB yaitu PLKB dan PKB belum optimal dalam melakukan mekanisme operasional program sehingga berdampak terhadap keberhasilan program. Makin berkurangnya jumlah PLKB dan PKB sebagai petugas fungsional lapangan
Meningkatnya kapasitas ekonomi masyarakat pedesaan Pendataan ulang terhadap penduduk miskin Pembinaan dan pengembangan Posyantekdes, pelatihan serta gelar TTG Pembinaan dan pelatihan kader Posyandu, dasawisma dan PKK
Sosialisasi masalah Kependudukan kepada masyarakat Tersedianya data penduduk yang akurat (valid) Tersedianya anggaran untuk melaksanakan kegiatan pelatihan
Terpenuhinya fasilitator aparat desa yang mampu melakukan fasilitasi perencanaan Tersedianya Petugas Lapangan KB yang berpengalaman melaksanakan mekanisme operasional program
perlu penambahan tenaga fungsional program KB.
15 Perhubungan
16
Komunikasi dan Informatika;
Peran Pria dalam KB masih rendah hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya Pencapaian peserta KB baru MOP dan akseptor KB Kondom. Anggaran operasional untuk penggerak program KB di tingkat lini lapangan seperti Pos KB dan Sub Pos KB masih terbatas sehingga berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat. Masih rendahnya penerimaan masyarakat terhadap metode kontrasepsi jangka panjang Terbatasnya ketersediaan fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas Terbatasnya aparat teknis terdidik/ trampil dibandingkan dengan beban tugas Belum sinerginya koordinasi antar daerah dan instansi terkait dalam pelaksanaan kewenangan Masih banyak terminal-terminal bayangan yang berpotensi mengganggu. Meluasnya titik-titik rawan kemacetan dan meningkatnya kecelakaan lalu lintas. Keterbatasan SDM bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi; Tingkat pemanfaatan dan efektivitas kegiatan bidang teknologi informasi, tidak merata di semua kecamatan Belum optimalnya upaya penyebaran informasi melalui media pameran, radio, dan majalah Pemda yang disebabkan terbatasnya SDM, sarana dan prasarana; Belum memadainya kualitas aparatur Koordinasi antar instansi belum optimal
17
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Masih rendahnya daya saing produk lokal Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang peran dan fungsi koperasi Masih rendahnya kualitas SDM pengelola koperasi Lemahnya struktur permodalan
Peran Pria dalam KB masih rendah hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya Pencapaian peserta KB baru MOP dan akseptor KB Kondom. Anggaran operasional untuk penggerak program KB di tingkat lini lapangan seperti Pos KB dan Sub Pos KB masih terbatas sehingga berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat Penyuluhan terhadap manfaat Kontrasepsi jangka panjang Penyediaan Fasilitas perlengkapan jalan sesuai dengan kebutuhan kondisi jalan Pelatihan teknis Bidang perhubungan
Peningkatan koordinasi dan sinergitas antar daerah/instansi tidak adanya terminal-terminal bayangan yang berpotensi mengganggu. berkurangnya titik-titik rawan kemacetan sehingga menurunnya kecelakaan lalu lintas. Bertambahnya pegawai dengan SDM bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi; Pengaturan Sarana Prasarana TIK di lingkungan kecamatan; Terselenggaranya penyebaran informasi melalui media pameran, radio, dan majalah Pemda
Pelatihan kepada Aparatur Optimalisasi koordinasi dengan instansi terkait Peningkatan kualitas produk lokal Sosialisasi peran dan fungsi koperasi
Pelatihan pengelola koperasi
Lemahnya akses informasi tentang pengembangan UMKM Masih rendahnya pemanfaatan teknologi
Memfasilitasi UMKM dalam Mengakses lembaga keuangan/ perbankan Pengembangan jaringan klaster dan penguatan melalui sentra UMKM Pemanfaatan teknologi tepat guna bagi pelaku UMKM yang memiliki potensi
Kurangnya kemitraan dan jaringan usaha
Pengembangan kemitraan dan jaringan usaha bagi UMKM
18
19
Penanaman Modal
Kepemudaan dan Olahraga
Masih banyaknya pelaku UKM yang belum memiliki legalitas usaha kurangnya jiwa kewirausahaan, lemahnya motivasi, inovasi kreativitas dan disiplin kerja serta profesionalisme di bidang penguasaan teknologi, manajemen dan wawasan bisnis, di mana hal ini sangat mempengaruhi daya saing produksi UKM/IKM untuk menciptakan peluang usaha.
Sosialisasi kepada pelaku UKM tentang pentingnya legalitas usaha meningkatnya wirausaha-wirausaha baru yang bisa mempunyai capabilitas memadai untuk berkembang
Terbatasnya permodalan yang dimiliki Koperasi Usaha Kecil Menengah.
meningkatnya perbankan atau bidang keuangan lainnya yang memberikan permodalan bagi yang Koperasi Usaha Kecil banyaknya koperasi yang memenuhi persyaratan operasional ( sehat)
Masih banyaknya koperasi yang tidak memenuhi persyaratan operasional (kurang sehat) Rendahnya akses pasar industri kecil menengah karena pengusaha UKM memprioritaskan pada aspek produksi sedangkan fungsi pemasaran kurang diperhatikan Belum lengkapnya sarana dan prasarana Penanaman Modal Kabupaten Pinrang, dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugasyang dilaksanakan baik untukkepentingan informasi dan promosi investasi bagi para calon investor; Kurangnya Peluang investasi yang dipromosikan melalui media; Proyek-proyek yang akan dikerjasamakan masih tidak ditunjang dengan regulasi dalam bentuk insentif sehingga menjadi daya tarik mitra dari kalangan swasta untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah; Terbatasnya anggaran dalam pembinaan dan pembiayaan atlet dalam mengikuti iven-iven tingkat propinsi maupun nasional Masih terbatasnya sarana dan prasarana olah raga, terutama di pedesaan. Masih kurangnya pemanfaatan iptek dalam pengembangan olah raga baik dari sarana maupun prasarananya.
terbukanya akses pemasaran terhadap pasar industri kecil menengah
Tersedianya sarana dan prasarana Kabupaten Pinrang, dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugas yang dilaksanakan baik untuk kepentingan informasi dan promosi investasi bagi para calon investor; Meningkatnya peluang investasi yang dipromosikan Tersusunnya regurasi mengenai insentif terhadap investor-investor baru;
Tersedianya anggaran yang memadai untuk pembinaan dan pembiayaan atletatlet dalam mengikuti setiap kejuaran terbangunnya sarana dan prasarana olah raga, terutama di pedesaan. bertambahnya pemanfaatan iptek dalam pengembangan olah raga baik dari sarana
20
Statistik
Penerbitan data statistic daerah sering mengalami keterlambatan Ketidaksepahaman tentang data yang dikeluarkan oleh BPS dan SKPD terkait
Penerbitan data statistic daerah palin lambat bulan maret Adanya Kesamaan data yang dikeluarkan oleh BPS dan SKPD terkait
21
Persandian
Sarana dan Prasarana Persandian belum memadai
Pengadaan sarana dan prasarana persandian
22
Kebudayaan
Pemahaman masyarakat tentang budaya lokal yang penuh kearifan semakin luntur
Sosialisasi kepada Masyarakat tentang arti pentingnya budaya lokal
23
Perpustakaan
24
Kearsipan
C 25
26
Semakin kuatnya pengaruh media informasi yang membawa budaya yang tidak sesuai dengan budaya lokal Rendahnya perhatian dan kesadaran akan pentingnya pelestarian budaya Masih rendahnya budaya baca baik di tingkat masyarakat maupun aparat Masih kurangnya jumlah koleksi buku
Meningkatnya kesadaramn masyarakat akan pentingnya aspek kebudayaan dalam pembangunan Pelestarian budaya
Masih rendahnya pemahaman SKPD tentang pentingnya masalah kearsipan Kurangnya jumlah aparatur yang memiliki kompetensi dalam penataan arsip Belum optimalnya arsip sejarah dan budaya Kabupaten Pinrang yang disimpan di kantor arsip daerah Prasarana gedung arsip yang telah memenuhi standar nasional belum dilengkapi dengan sarana perangkat keras dan perangkat lunak kearsipan yang memadai Belum optimalnya penataan arsip di SKPD,Kecamatan dan Kelurahan Belum optimalnya pelayanan informasi kearsipan kepada masyarakat
Sosialisasi kepada seluruh SKPD tentang fungsi dan peran arsip Pelatihan kepada aparat tentang penataan arsip
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN Kelautan dan Masih kurangnya volume fisik yang ditargetkan dan memenuhi kualitas Perikanan yang dikehendaki Masih tingginya ancaman penyakit yang dapat mengganggu produktivitas dan merugikan usaha. Masih terbatasnya pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat perikanan dalam melaksanakan usaha budidaya perikanan sesuai dengan standar teknis budidaya. Masih lemahnya struktur kelembagaan nelayan dan pembudidaya ikan serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
Pariwisata
Sarana dan prasarana nelayan dan pembudidaya ikan masih sederhana Jumlah keluarga miskin di wilayah pesisir masih cukup besar Belum terintegrasinya dokumen Pengembangan kepariwisataan daerah dengan grand strategi Percepatan pembangunan daerah Belum optimalnya kualitas perencanaan kepariwisataan
Sosialisasi tentang budaya membaca pada aparat dan masyarakat Penambahan jumlah koleksi buku
Optimalisasi kearsipan sejarah dan budaya Kabupaten Pinrang yang disimpan di kantor arsip daerah Tersedianya Sarana dan Prasarana gedung arsip yang telah memenuhi standar nasional
Optimalisasi penataan arsip di SKPD,Kecamatan dan Kelurahan Terselenggaranya pelayanan informasikearsipan kepada masyarakat secara optimal
Tercukupinya volume fisik yang ditargetkan dan memenuhi kualitas yang dikehendaki Berkurangnya ancaman penyakit yang dapat mengganggu produktivitas dan merugikan usaha. Meningkatnya pengetahuan, Sikap dan Keterampilan peternak dan Petani ikan melalui diseminasi dan penerapan teknologi Perikanan Meningkatkan intensitas pembinaan pada kelompok nelayan dan pembudidaya ikan termasuk yang berkaitan dengan pengolahan dan pemasaran Pengadaan sarana dan prasarana modern Peningkatan ketrampilan nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan Pengintegrasian Dokumen pengembangan kepariwisataan
Peningkatan kualitas dokumen Perencanaan kepariwisataan
Terbatasnya aparat yang memiliki kompetensi di bidang kepariwisataan
27
Pertanian
Masih kurangnya materi pameran produk unggulan yang berpotensi dari para pelaku jasa usaha pariwisata Belum optimalnya produktifitas beberapa komoditas unggulan Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana produksi di tingkat petani Rendahnya kemampuan, pengetahuan dan keterampilan petani Lemahnya jaringan kemitraan dan kelembagaan yang di miliki petani Belum memadainya ketersediaan database tentang produksi, produktivitas, komoditas unggulan Tingginya laju konversi lahan Masih rendahnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan pertanian Terbatasnya petugas Inseminasi Buatan Manajemen pemeliharaan ternak masih belum optimal Penjualan/pemotongan betina produktif masih cukup tinggi yang mengancam populasi dan ketersediaan bibit Masih terjadinya fluktasi harga akibat dari ketidakseragaman pola tanam petani Belum optimalnya diversifikasi konsumsi pangan penduduk yang masih didomonasi oleh kelompok bahan pangan padi padian. Masih terjadinya peralihan fungsi lahan dari lahan pertanian ke non pertanian Administrasi kelompok belum lengkap, pemahaman tentang UEP masih kurang Kurang berkembangnya usaha pertanian, perikanan dan kehutanan berbasis pedesaan yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan sistem alih teknologi lemah Masih tingginya ancaman penyakit pada ternak yang dapat mengganggu produktivitas dan merugikan usaha. Kurangnya penerapan standar teknis budidaya. Penanggulangan PHMS masih terkendala oleh faktor sosial, ekonomi, budaya masyarakat dan kelembagaan
Mengikutsertakan aparat pariwisata dalam berbagai pelatihan, pertemuan, seminar kepariwisataan Meningkatnya peminat yang mengikuti materi pameran produk unggulan Meningkatnya produktifitas komuditas unggulan Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana serta pendampingan termasuk benih, pupuk dan pestisida Penyuluhan, bimbingan dan sekolah lapang Peningkatan kerjasama baik Antar petani/ kelompok tani maupun lembaga lainnya Penyusunan database untuk komoditas unggulan Optimalisasi pemanfaatan dan regulasi tentang tata ruang Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan pertanian Pelatihan terhadap inseminator yang berasal dari masyarakat dan aparat Penyuluhan, pelatihan dan pembinaan Terhadap kelompok peternak Penyelamatan dan sosialisasi Tentang pentingnya mempertahankan sapi betina produktif dalam penyediaan bibit yang berkualitas
Kondisi RPH masih belum sesuai dengan standar teknis Terbatasnya adopsi teknologi yang menunjang peningkatan kualitas produksi usaha yang berdaya saing dan mempunyai nilai tambah Penerapan pengelolaan limbah peternakan menjadi biogas ataupun kompos masih terbatas sehingga pemanfaatan limbahnya pun masih sangat terbatas
28 Kehutanan
-
-
29
Masih adanya dusun yang belum terjangkau jaringan listrik Banyaknya dusun yang belum memiliki sumber air bersih Belum optimalnya penataan dan pengelolaan pasar sebagai sarana perdagangan. Masih belum efektifnya pengawasan barang yang beredar dan jasa tertib ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya. Belum tersedianya sentra-sentra produksi dan perdagangan yang memenuhi kualitas teknis Belum adanya jaminan pemasaran terhadap produk Terbatasnya jumlah pengusaha yang melakukan perdagangan antar pulau maupun ekspor
Elektrifikasi daerah terpencil
Produktivitas IKM relatif terbatas Rendahnya SDM IKM terutama yang berkaitan dengan standar mutu produk Masih rendahnya pengaplikasin teknologi tepat guna Terbatasnya modal kerja IKM
Fasilitasi penyediaan bahan baku Pelatihan SDM IKM
Belum tersedianya database dan profil industri secara komprehensif Belum tersedianya Roadmap pengembangan industri
Penyusunan database dan profil industri secara lengkap Penyusunan dokumen Pengembangan industri khususnya untuk industry rumah tangga dan kecil Pelatihan dan bintek aparatur
30
Energi dan Sumber Daya Mineral Perdagangan
31 Perindustrian
32
Transmigrasi
Keterbatasan jumlah aparat yang memiliki kompetensi dalam Pengembangan industri Masih rendahnya kemampuan manajemen dan permodalan industri kecil menengah. Masih rendahnya akses pemasaran produk IKM. Masih kurangnya sarana dan prasarana produksi dan permodalan. Banyaknya transmigran tidak betah menetap
Pemasangan instalasi air dan Pengeboran air bawah tanah Terselenggaranya rutinitas penataan dan pengelolaan pasar sebagai sarana perdagangan. Kerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pengawasan barang dan jasa serta pengawasan alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya. Pemetaan sentra-sentra Produksi dan pembinaan terhadap sentra produksi yang ada Pembinaan terhadap produsen dan pengembangan jaringan pemasaran Pembinaan terhadap Pengusaha melalui pelatihan tentang tata cara perdagangan antar pulau maupun ekspor
Pelatihan dan penyediaan data teknologi tepat guna Fasilitasi penyediaan modal
Meningkatnya kemampuan manajemen dan permodalan industri kecil menengah. Meningkatnya akses pemasaran produk IKM. Tersedia/terpenuhinya sarana dan prasarana produksi dan permodalan. Kawasan transmigrasi yang kondusif untuk kehidupan sosial ekonomi transmigran
D 33 34
35
FUNGSI PENUNJANG URUSAN Sekretariat Daerah
Perencanaan
Keuangan
Kurang sinkronnya perencanaan Kabupaten dengan Propinsi serta Nasional Belum sinkronnya perencanaan tingkat kabupaten dengan usulan kegiatan SKPD, Masih rendahnya SDM aparat perencana Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM), baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan di BAPPEDA.
Sinkronisasi program antar dokumen perencanaan
Belum optimalnya ketersediaan data yang ada di setiap SKPD untuk menunjang proses perencanaan baik untuk tingkat kabupaten maupun di masing-masing SKPD.
Optimalisasi bank data
Belum optimalnya implementasi prosedur perencanaan pembangunan
Sosialisasi dan pelatihan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan bagi aparat Bappeda dan SKPD lainnya Disiplinnya pelaporan dari tingkat kecamatan dan kelurahan dan SKPD (tepat waktu).
Ketidakdisiplinan Sistem pelaporan dari tingkat kecamatan dan kelurahan dan SKPD (masih sering mengalami keterlambatan). Minimnya anggaran setiap SKPD dalam pelaksanaan pelayanan kepemerintahan Belum optimalnya pendataan aset Belum optimalnya pendapatan daerah dari obyek pajak. Salah satu penyebabnya adalah : - Masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. - Belum optimal/akurat basis data potensi pendapatan daerah dari obyek pajak. - Belum optimalnya penerapan sanksi bagi para wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya. - Pemungutan pajak daerah dengan sistem Self Assesment kurang menunjang - peningkatan pendapatan pajak daerah.
36
Inspektorat
Pengintegrasian berbagai program dan kegiatan yang mengacu pada dokumen perencanaan yang telah ada Pelatihan perencanaan Penempatan aparat di Bappeda yang sesuai dengan beban kerja
Terpenuhinya anggaran SKPD dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Pendataan lanjutan asset Optimalisasi pendapatan daerah
37 Kepegawaian serta diklat 38 Litbang
Belum optimalnya database kepegawaian
Optimalisasi data kepegawaian
Belum optimalnya penerapan hasil inventarisasi penelitian sebagai bahan perencanaan
Bermanfaatnya penerapan hasil inventarisasi penelitian sebagai bahan perencanaan
39 Fungsi Lain
BAB III RANCANGAN PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
TAHUN 2017
Kerangka Ekonomi Makro Daerah dan Kerangka Pendanaan dalam RKPD Tahun 2017 ini memberi gambaran tentang kondisi ekonomi makro Kabupaten Pinrang serta pengaruh perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja. 3.1 Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Arah kebijakan ekonomi daerah Tahun 2017, disusun berpedoman pada RKPd Tahun 2017 dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 yang berpedoman kepada RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018 serta dokumen RPJPD Tahun 2009-2029. Tujuannya agar terjalin keterkaitan hubungan antar dokumen perencanaan, dalam mewujudkan arah kebijakan dan kebijakankebijakan ekonomi yang dibangun pada tahun tersebut. Selanjutnya arah kebijakan ekonomi daerah ini, akan dipedomani untuk kebijakan pengembangan sektoral dan regional yang diSulawesi Selatan ke dalam program dan kegiatan. a.
Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Tema RKPD Sulawesi Selatan tahun 2017 yaitu Peningkatan Kualitas Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Melalui Optimalisasi Pengelel0laan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan.Berjalannya proses transformasi struktural perekonomian yang berimplikasi pada membaiknya beberapa variable kunci indikator makro ekonomi di Sulawesi Selatan seperti pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita dan paritas daya beli. Hal ini dapat dilihat pada gambaran kinerja ekonomi Sulawesi Selatan Tahun 2014 dan2015 serta perkiraan kondisi Tahun 2016, dimana pada Tahun 2016 kebijakan ekonomi daerah Sulawesi Selatan ditujukan pada peningkatan ekonomi kerakyatan dengan mengarahkan pada pertumbuhan ekonomi berkualitas yang penekanannya pada aspek pemerataan pendapatan khususnya
masyarakat
golongan
diharapkan
akan
ekonomi
menengah
dapat/mampu
kebawah.
memecahkan
Dengan
demikian
masalah-masalah
sosial
mendasar terutama kemiskinan dan pengangguran. Dari
segi
mendominasi
permintaan
terhadap
(final
pembentukan
demand) PDRB
peranan dan
konsumsi
pertumbuhan
masih
ekonomi
sementara peranan investasi masih sepertiga dari peran konsumsi. Hal lain yang penting dan membutuhkan perhatian adalah terjadinya mines Net Ekspor Sulawesi Selatan dan hal ini terkait dengan pertumbuhan konsumsi masyarakat dan pemerintah terbesar adalah konsumsi masyarakat. Untuk itu maka kebijakan
kedepan
diarahkan
pada
perbaikan
iklim
investasi
dengan
membangun sinergitas dan kerjasama yang nyata dengan dunia usaha baik dalam maupun luar negeri. Investasi tersebut diharapkan untuk mendukung sektor industri pengolahan untuk memperbaikin ilkim usaha pada industri kecil dan menengah secara berkesinambungan dan industri besar untuk jangka panjang. Melihat masih rendahnya peran dan konstribusi investasi pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka kebijakan ekonomi daerah diarahkan untuk mendorong secepatnya peranan swasta dan masyarakat dalam kegiatan investasi. Investasi swasta erat kaitannya dengan tingkat suku bunga yang jangka pendek sifatnya tetap dan dapat mempengaruhi laju inflasi. Untuk jangka panjang diharapkan peningkatan investasi yang dibutuhkan untuk industri besar. Untuk kebijakan setiap Tahun yang harus dilakukan yaitu meningkatkan investasi pada sektor industri pengolahan (agro-industri) yang akan berdampak pada perbaikan (value added) nilai tambah dari hasil produk khususnya produk unggulan pada sektor pertanian. Demikian juga untuk mendukung agrobisnis, maka kemampuan wirausaha masyarakat Sulawesi Selatan perlu dipacu antara lain melalui pendidikan dan latihan IPTEK terapan yang berkaitan dengan bisnis dan kewirausahaan sangat diperlukan. Kebijakan fiskal sebagai suatu instrument menajemen permintaan dapat mempengaruhi tingkat aktifitas perekonomian. Fenomena ketidak seimbangan antara kemampuan anggaran untuk memenuhi kebutuhan yang semakin besar
memaksa kita untuk lebih ketat menerapkan pola anggaran berbasis kinerja menjadi salah satu strategi untuk efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran pembangunan daerah di Sulawesi Selatan. Kebijakan
pemerintah
terkait
dengan
pajak
dan
retribusi
yang
memegang peranan penting dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), perlu diupayakan menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal berdasarkan kewenangan dan potensi yang dimiliki. Dengan tetap mengutamakan
peningkatan
pelayanan
dan
mempertimbangan
kondisi
perekonomian masyarakat. Pajak pendapatan (income tax) yang diperoleh diharapkan tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi agar barang dan jasa yang dihasilkan dapat lebih kompetitif. Sesuai
dengan
arah
kebijakan
ekonomi
tersebut
diatas
dengan
memperhatikan lingkungan eksternal dan internal, sasaran ekonomi makro Tahun 2017 adalah pertumbuhan ekonomi diharapkan tetap berada diatas angka 8 persen, dengan asumsi kita dapat menekan laju inflasi. Alokasi anggaran pemerintah daerah (APBD dan APBN) dialokasikan pada program kegiatan yang produktif khususnya sektor Non Migas khususnya pertanian dan industri pengolahan. Dengan stabilitas ekonomi tersebut ditas dapat terjaga dengan baik, maka aktifitas perekonomian akan berjalan baik serta diharapan kualitas hidup masyarakat khususnya yeng bergerak disektor pertanian akan lebih baik yang antara lain akan tercermin dari kualitas peningkatan beberapa indikator
ekonomi
makro
serta
indikator
sosial
lainnya
seperti
jumlah
pengangguran semakin menurun, daya beli masyarakat semakin membaik penduduk miskin semakin berkurang serta angka pengangguran menurun dari tahun ketahun, adapun indikator makro ekonomi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut : Tabel 3.1 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan
No
Indikator
Realisasi Tahun 2013
Realisasi Tahun 2014
Realisasi Tahun 2015
1
Pertumbuhan Ekonomi (ADHK)
2
Pendapatan Perkapita (juta)
3
Investasi (trilyun)
4
Ekspor (juta US$)
5
Impor (juta US$)
7,62
7,54
7,15
31.03
35,53
40,1
Sumber : RKPD Sulawesi Selatan Tahun 2016
b.
Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Pinrang Dalam rangka mewujudkan perekonomian daerah yang diinginkan dan untuk mencapai target yang sudah ditetapkan dan melihat tantangan yang dihadapi, maka ke depan diarahkan pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta memperkuat landasan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan upaya penanganan kemiskinan, melalui: 1)
Meningkatkan produktivitas, produksi, daya saing, dan nilai tambah produk pertanian dan perikanan;
2)
Meningkatkan ketahanan
pangan
melalui peningkatan
produksi dan
produktivitas pertanian dengan meningkatkan penyediaan benih unggul dan faktor penunjangnya. 3)
Meningkatkan
pemanfaatan
hutan
untuk
diversifikasi
usaha,
dan
mendukung produksi pangan, melalui optimalisasi pemanfaatan hutan alam dan pengembangan hutan tanaman, dan hasil hutan non-kayu secara berkelanjutan; 4)
Mengembangkan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) dengan
memperluas
basis
dan
kesempatan
berusaha
serta
menumbuhkembangkan wirausaha baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja; 5)
Menciptakan Regulasi yang menjamin kepastian usaha dan penegakkan hukum serta memperbaiki kebijakan investasi.
6)
Meningkatkan dan perbaikan ketersediaan infrastruktur untuk mendukung kegiatan investasi dan ekspor, termasuk infrastruktur pertanian dan pedesaan.
7)
Meningkatkan
investasi
di
bidang
agroindustri/agrobisnis,
pertanian
dan
untuk
pengembangan
pembangunan
kawasan
agropolitan/minapolitan, terutama bagi usaha kecil dan menengah yang berorientasi ekspor. 8)
Meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana kepariwisataan serta pengembangan
jenis
dan
kualitas
produk-produk
wisata,
sekaligus
meningkatkan investasi di bidang pariwisata daerah. 9)
Memperkuat struktur industri, meningkatkan, dan memperluas pemanfaatan teknologi, serta meningkatkan nilai pengganda (multiplier).
10) Mengembangkan industri rumah tangga dalam rangka penyerapan tenaga kerja.
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015 dan Perkiraan Tahun 2016 Rancangan Kerangka ekonomi daerah menggambarkan kondisi dari analisis statistik
perekononomian
daerah,
sebagai
gambaran
urutan
untuk
situasi
Perekonomian daerah, sebagai gambaran umum untuk situasi Perekonomian Kabupaten Pinrang Tahun 2012-2015 disampaikan dalam karakteristik serta prospek pada Tahun 2016. Tabel 3.2 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Pinrang Tahun 2014 – 2015
No. 1.
2.
INDIKATOR
Keadaan Tahun 2012
Keadaan Tahun 2013
Keadan Tahun 2014
Perkiraan Tahun 2015*
8.738.253,09
9.847.320,92
11.358.262,76
12.869.204,60
2.919.17
3.127,80
8.941.222,2
9.612.134,40
PDRB - ADH berlaku (dlm Jutaan Rp) - ADH Konstan (dlm Jutaan Rp) PDRB perkapita(dlm Jutaan Rp)
20,19
22,86
31,20
33,54
6.81
8,11
8,2-8,5
3.
LPE (%)
8,27
4.
Angka Inflasi
5,25
5.
Laju Investasi (%)
2,37
6.
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
5,35
1.96
2,78
7.
Peduduk Miskin (%)
7,82
8,86
8,20
7,54
Pembangunan ekonomi pada hakekatnya merupakan serangkaian usaha dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, meratakan pembagian pendapatan masyarakat dan meningkatkan hubungan ekonomi regional. Indikator-indikator makro yang bersifat ekonomi
terdiri
dari:
pertumbuhan
ekonomi
dan
tingkat
kemakmuran
masyarakat/pendapatan per kapita. Perkembangan kegiatan ekonomi di suatu daerah dapat dilihat dari besarnya laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kabupaten Pinrang Tahun 2014 adalah sebesar 8,11% dan diperkirakan mengalami peningkatan sebesar8.5% pada Tahun 2015. Jika melihat LPE Kabupaten Pinrang menunjukkan hasil yang cukup memuaskan dibanding rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan yang tumbuh sebesar 7,15 %.Pertumbuhan yang masih positif ini merupakan momentum yang sangat berarti karena hal ini menunjukkan adanya proses recovery dalam perekonomian Kabupaten Pinrang. Pendapatan perkapita merupakan pendapatan yang diterima oleh masingmasing penduduk dan besarnya pendapatan per kapita tersebut diperoleh dari hasil bagi antara pendapatan regional netto dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Namun perlu diingat bahwa tidak seluruh PDRB Kabupaten Pinrang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakatnya, hal ini dikarenakan adanya sebagian nilai PDRB yangdibawa ke luar daerah. Oleh karena itu kesejahteraan ini diharapkan makin
merata,
baik
antar
golongan
pendapatan
masyarakat,
antar
sektor
kegiatan/mata pencaharian maupun antar wilayah. Tingkat inflasi di Kabupaten Pinrang Tahun 201 mencapai 9,69 %, turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 10,86 %.Peningkatan inflasi tertinggi terjadi pada sektor pertanian yang mencapai 11,38 persen, kemudian disusul oleh sektor jasa-jasa sebesar 11,28 %, serta sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 9,64%. Adapun sektor lainnya berkisar antara 1,59–6,81 %.
Persentase Penduduk miskin di Kabupaten Pinrang tahun 2014 sebanyak 29.855 jiwa (8,20%) mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar32.011 jiwa (8,86%).Masih tingginya jumlah penduduk miskin ini sejalan dengan pertumbuhan penduduk, Sumber daya yang tidak merata, kemampuan penerimaan dan pengeluaran yang tidak seimbang dan ketidaksamaan kesepakatan kerja dan berusaha yang dimiliki penduduk serta mentalitas kerja yang masih perlu ditingkatkan terutama bagi generasi muda.Dengan semakin tingginya komitmen pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan diharapkan jumlah penduduk miskin pada tahun-tahun berikutnya dapat terus menurun sejalan dengan kebijakan pemerintah dan komitmen MDG’s untuk menurunkan penduduk miskin. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kabupaten Pinrang pada Tahun 2014 mencapai 60,08 % yang berarti pada setiap 100 penduduk usia kerja sekitar 60 diantaranya termasuk angkatan kerja, terdiri dari : TPAK laki-laki sebesar 79,44 % dan TPAK perempuan sebesar 42,64 %.Terdapat ketimpangan yang cukup tajam antara TPAK laki-laki dengan perempuan, perempuan cenderung kurang memiliki akses untuk memasuki dunia kerja, hal ini kemungkinan disebabkan karena sebagian besar perempuan usia produktif berada pada posisi sebagai ibu rumah tangga. Tingginya TPAK seyogyanya diimbangi dengan besarnya kesempatan kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja, sehingga dapat menyerap pertambahan angkatan kerja. Tabel 3.3 Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten PinrangTahun 2014
No
Uraian
TPAK 2014
1.
Angkatan Kerja
152.353
2.
Bukan Angkatan Kerja TPAK Sumber : BPS Kabupaten Pinrang 2015
101.241 60.08
Kontribusi perekonomian tiga terbesar atas dasar harga berlaku tahun 2013 dan 2014(tahun dasar 2010) dipengaruhi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu dengan kontribusi tahun 2013 sebesar 47,50% dan tahun 2014 sebesar 48,51%.Kemudian disusul oleh sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor pada Tahun 2013 sebesar 12,73% dan Tahun 2014 sebesar 12,42%.
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 dan Tahun 2016 Kondisi perekonomian di Kabupaten Pinrang sudah mengindikasikan ke arah keadaan yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonominya yang menunjukkan peningkatan secara signifikan. Pada Tahun 2011 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pinrang telah mencapai 7,12 %, sedangkan untuk Tahun 2014 mencapai8,11 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pinrang Tahun 2015, diperkirakan tidak banyak mengalami perubahan yang mendasar bila dibandingkan dengan tahuntahun sebelumnya, di mana pertumbuhannya masih ditopang oleh tiga sektor pendukung utama yaitu sektor pertanian,kehutanan dan perikanan. Dari sisi moneter, Kondisi stabilitas ekonomi makro, seperti kestabilan nilai tukar rupiah, terkendalinya laju inflasi dan kestabilan tingkat suku bunga perbankan akan mempengaruhi prospek perekonomian Kabupaten Pinrang tahun 2015 dan 2016. Dengan perkiraan relatif stabilnya nilai tukar rupiah dan suku bunga perbankan serta dukungan kebijakan moneter, maka prospek ekonomi Kabupaten Pinrang 2015 dan 2016 akan lebih baik dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya.Dengan
arah
kebijakan
ekonomi
makro
dan
memperhatikan
lingkungan eksternal daninternal, sasaran ekonomi makro ditandai dengan Laju pertumbuhan ekonomi, dimana proyeksi pada Tahun 2014 dan 2015 yaitu: Tabel 3.4 Proyeksi Indikator Makro Tahun 2014 dan 2015
No
Indikator
1
Jumlah Penduduk (jiwa)
2
Tahun 2014
Tahun 2015*
364.087
366.789
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
0,87
0,87
3
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
8,11
8.50
4
Inflasi PDRB (%)
2,37
2,37
5
PDRB atas Dasar Harga Berlaku (Juta rupiah)
11.358.262,7
12.869.204,60
6
PDRB atas Dasar Harga Konstan (Juta rupiah)
8.941.222,2
9.612.134,40
7
Jumlah Penduduk Miskin (%)
8
Laju Pertumbuhan Investasi*) (%)
15,00
34,74
9
PDRB Perkapita pertahun (juta)
31,20
35,14
10
IPM
68,92
69.70
11
Indeks Pendidikan
78,86
12
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)
7,45
13
Angka Melek Huruf (%)
91.99
14
Angka Harapan Hidup (tahun)
68,03
15
Indeks Kesehatan
79,69
16
Daya Beli (ribuan rupiah)
8,2
815.000
99,96
±1 juta
Sumber : Bappeda Kabupaten Pinrang Tahun 2015
Dengan melihat kemajuan kinerja ekonomi yang telah dicapai dan masalah yang dihadapi hingga Tahun 2014, maka tantangan yang dihadapi pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut : a. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Tantangan ini cukup berat mengingat kondisi sektor riil yang belum sepenuhnya pulih ditambah tingkat inflasi yang masih tinggi yang berimplikasi pada daya beli masyarakat yang masih rendah sehingga lebih jauh berdampak pada melemahnya investasi swasta dan masyarakat. b. Peningkatan
Kualitas
Pertumbuhan
Ekonomi.
Dengan
jumlah
pengangguran pada Tahun 2012 dan 2013 yang diperkirakan masing-masing 7,19 persen dan 6,66 persen, maka kualitas pertumbuhan perlu ditingkatkan
agar kegiatan ekonomi dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih besar yang diharapkan dapat mengurangi jumlah penduduk miskin. c. Penguatan
Struktur
Ekonomi.
Berkaitan
dengan
peningkatan
tingkat
kesejahteraan masyarakat yang tergambar pada tingkat pendapatan perkapita, maka pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas harus dicapai dengan penguatan
struktur
ekonomi,
dimana
peranan
sektor
pertanian
lebih
dioptimalkan dengan tetap memacu pertumbuhan sektor-sektor lainnya yang mempunyai daya ungkit. 3.2 ArahKebijakanKeuanganDaerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 , maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan prosedur, dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif,
transparan
dan
bertanggungjawab
dengan
memeprhatikan
azas
keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dalam suatu system yang terintegrasi yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyusunan APBD sesuai dengan
proses
Musyawarah
dengan
peraturan perundangan
Perencanaan
Pembangunan
diawali
Daerah
(Musrenbangda) yang hasilnya dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah
Daerah
(RKPD),
selanjutnya
dipergunakan
sebagai
dasar
penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah adalah salah satu wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyusunan APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah yang dinamis diseimbangkan dengan prioritas
pembangunan
yang
relevan
berdasarkan
kemampuan
keuangan
daerah,
sinkronisasi dan integrasi kebijakan pemerintah pusat, provinsi sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Kebijakan dalam pengelolaan APBD memegang peranan yang sangat strategis
dalam
mencapai
sasaran
pembangunan
daerah
karena
APBD
merupakan salah satu instrument penting kebijakan fiskal daerah. Kebijakan Desentralisasi Fiskal Daerah mengandung tiga misi utama yaitu menciptakan efisiensi
dan
efektivitas
pengelolaan
sumberdaya,
meningkatkan
kualitas
pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat dan memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan. Desentralisasi
fiscal
mempunyai
dampak
langsung
terhadap
pertumbuhan ekonomi yang tinggi apabila desentralisasi fiscal dipusatkan pada pengeluaran
/
belanja
public.
Desentralisasi
fiscal
yang
diukur
dengan
pengeluaran pemerintah daerah menyebabkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan di daerah-daerah. Dengan adanya transfer dana dari pemerintah pusat dan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi-potensi yang ada memberi efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Daerah mempunyai kelebihan (kesempatan lebih luas) dalam membuat anggaran perbelanjaan agar lebih efisien dengan memenuhi kebutuhan masyarakat karena lebih mengetahui keadaan riil yang terjadi dan dibutuhkan oleh masyarakat. Penganggaran pada belanja bidang infrastruktur pertumbuhan
dan
sektor
ekonomi
social lokal.
pada
pemerintah
Pertumbuhan
daerah
ekonomi
akan
yang
memacu
dipacu
oleh
pengeluaran pemerintah dan swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja. Untuk menyerap besarnya laju pertumbuhan tenaga kerja yang cenderung meningkat terus menerus, diperlukan upaya-upaya yang mampu
mendorong
pemerintah
maupun
pertumbuhan swasta,
ekonomi
karena
melalui
investasi
tidak
investasi hanya
baik
oleh
menciptakan
permintaan tapi juga memperbesar kapasitas produksi. Dengan meluasnya kesempatan kerja, akses masyarakat untuk mendapatkan penghasilan makin
besar. Dengan meningkatnya penghasilan masyarakat maka dampak yang lebih luas adalah adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat karena dapat memenuhi kebutuhan primernya / basic needs (sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan) bahkan kebutuhan sekunder dan tersiernya. Seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat maka tingkat kemiskinan di masyarakat-pun akan berkurang, karena kemiskinan dan kesejahteraan ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Selain terus memprioritaskan pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiscal, Pemerintah hendaknya juga mendukung dan melaksanakan kebijakan reformasi dalam administrasi keuangan daerah, dimana antara lain tercermin dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja, sebagai salah satu langkah perubahan dalam upaya membangun sebuah pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu pengelolaan APBD harus melalui tiga tahapan penting
yaitu
mulai
pengawasan/pengendalian.
dari Dalam
penganggaran, paradigma
baru
pelaksanaan dalam
dan
manajemen
pengelolaan keuangan daerah, perencanaan harus memenuhi karakteristik sebagai berikut: a. Berorientasi pada kepentingan publik / masyarakat luas b. Disusun berdasarkan pendekatan kinerja c. Mempunyai keterkaitan yang erat antara pengambil kebijakan (decision maker) di DPRD dengan perencanaan operasional oleh Pemerintah Daerah dan penganggaran pada unit kerja (SKPD) d. Terdapat upaya-upaya untuk mensinergikan hubungan antara APBD, system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, lembaga pengelola keuangan daerah
dan
unit-unit
pengelola
layanan
publik
dalam
pengambilan
keputusan. Terkait dengan manajemen keuangan daerah, dalam perencanaan pembangunan keuangan daerah ke depan setidaknya ada dua hal penting yang mendesak untuk dikelola dan dikembangan secara profesional. Pertama, sistem informasi manajemen keuangan. Sistem ini diharapkan mampu memberikan informasi secara cepat mengenai kinerja keuangan daerah seperti kegiatan apa
saja yang sudah terlaksana, apa hasil dan manfaatnya bagi masyarakat dalam jangka menengah dan jangka panjang. Selain itu, sistem ini juga diperkirakan dapat mempercepat proses perhitungan dan laporan pertanggungjawaban anggaran oleh Pemerintah Daerah. Kedua, pengelolaan aset-aset daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas guna mendukung upaya percepatan pertumbuhan
ekonomi
dan
pemantapan
stabilitas
ekonomi
daerah,
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan umum kepada masyarakat, maka kebijakan anggaran dalam tahun 2013 di Kabupaten Pinrang diarahkan untuk: a. Memberikan dorongan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah dengan melanjutkan dan memantapkan langkah-langkah konsolidasi fiskal daerah, guna mewujudkan APBD yang sehat dan berkelanjutan (fiscal sustainability) dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan karakteristik, kondisi obyektif
dan
isu-isu
strategis
di
daerah,
disamping
memperhatikan
kemampuan keuangan daerah ; b. Langkah konsolidasi fiskal daerah tersebut, antara lain ditempuh melalui optimalisasi pengumpulan sumber-sumber pendapatan daerah, peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja daerah serta peningkatan dan perbaikan manajemen keuangan daerah; c. Memantapkan kondisi ketahanan fiskal daerah yang berkelanjutan dengan cara: (1) melanjutkan langkah-langkah konsolidasi fiskal dengan menjaga tingkat
defisit
yang
terkendali
dari
aspek
pembiayaan
daerah,
(2)
peningkatan manajemen keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien. d. Mengatasi masalah-masalah mendasar yang menjadi prioritas pembangunan tahun 2015, yaitu: (1) Meningkatnya pelayanan publik, penyelenggaraan good governance, kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintahan serta penegakan hukum dan HAM; (2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan kreativitas dan inovasi teknologi, serta pelestarian nilai-nilai
budaya. (3) Peningkatan derajad kesehatan dan pelayanan sosial dasar masyarakat, kapasitas serta produktifitas kerja, perumahan, dan prasarana dasar pemukiman, dalam rangka percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin; (4) Peningkatan potensi ekonomi kerakyatan dengan pendekatan komoditas dan kawasan yang didukung oleh pembangunan pertanian dalam arti luas, infrastruktur, energi, koperasi dan UMKM serta pariwisata; (5) Peningkatan pengelolaan sumberdaya alam, pemanfaatan ruang, peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan. 1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Berdasarkan Hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan
dan
prospek
perekonomian
daerah,
selanjutnya
dilakukan
analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah yang kemudian dituangkan kedalam tabel 3.5. Realisasi Pendapatan Daerah, sebagai berikut:
Tabel 3.5 Realisasi Pendapatan Daerah Dalam APBD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 – 2016 (dalam Satuan Rupiah)
NO 1 1.1
URAIAN 2 Pendapatan Asli Daerah
1.1.1
Hasil Pajak daerah
1.1.2
Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan
1.1.3 1.1.4
Lain-lain PAD yang Sah
1.2
Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
1.2.1 1.2.2
DAU
REALISASI T.A 2014
REALISASI T.A 2015
REALISASI T.A 2016
3
4
5
93.521.199.626,40
98,943,384,837.00
113,038,054,428.00
16.790.725.877,00
19,274,384,616.00
22,088,176,846.00
4.933.487.221,00
5,297,293,535.00
3,554,564,154.00
6.558.633.234,00
7,924,516,251.00
10,224,012,492.00
65.236.353.294,40
66,447,190,435.00
77,171,300,936.00
704.993.385.024,00
851,198,075,215.00
1,025,000,033,024.00
19.661.295.024.00
16,714,623,215.00
23,731,891,944.00
629.285.550.000,00
654,520,422,000.00
702,399,157,000.00
56.046.540.00,00
179,963,030,000.00
298,868,984,080.00
197.855.200.204,26
141,420,802,067.00
1.314.607.500,00
238,676,417,411.00 6,943,619,930.00
37.963.476.064,26
39,779,036,681.00
60,318,098,079.00
139.776.821.000,00
0.00
0.00
18.800.295.640,00
13,992,178,800.00
14,673,109,819.00
Dana Tranfer Lainnya PENDAPATAN 996.369.784.854,66 DAERAH Sumber : Dinas PPKAD Tahun 2017
177,961,582,000.00
49,300,780,000.00
1,188,817,877,463.00
1,279,458,889,519.00
1.2.3
DAK
1.3
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
1.3.1
Hibah
1.3.2
Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya
1.3.3
1.3.4
1.3.5 1.3.6
17,128,814,169.00
3.3 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Dalam era otonomi daerah seperti yang sudah berjalan lebih dari 10 tahun seperti sekarang ini, daerah diberi kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumbersumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntutan peningkatan Pendapatan Daerah semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar. Sementara, sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun jumlahnya relatif memadai yakni sekurang-kurangnya sebesar 25 persen dari Penerimaan Dalam Negeri dalam APBN, namun, daerah harus lebih kreatif
dalam
meningkatkan
Pendapatan
Asli
Daerah-nya
untuk
meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBDnya. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali
secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundangundangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur Pendapatan Asli Daerah yang utama. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah merupakan komponen yang sangat penting dan strategis dalam struktur APBD, mengingat
peranannya
dalam
membiayai
anggaran
belanja
daerah,
pemberian pelayanan kepada publik, mengendalikan defisit anggaran dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (KUD), yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah. Ada 2 (dua) sumber pendapatan daerah di Kabupaten Pinrang yang memegang peranan penting dalam proses pengelolaan keuangan daerah; Pertama, sumber pendapatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara
(APBN)
dari
Pemerintah
Pusat
yang
di
dalamnya
terakomodasi Dana Dekonsentrasi dan Dana Pinjaman Luar Negeri.Kedua, sumber pendapatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pinrang , yang pelaksanaannya ditetapkan melalui pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) dalam setiap tahunnya. Pendapatan Daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Pinrang diperoleh dari berbagai sumber, di antaranya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA), dari Dana Alokasi Umum (DAU), dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Bagi Hasil Cukau Hasil Tembakau (DBHCHT) dan dari Lain-lain Pendapatan yang Sah. Dari semua pendapatan tersebut, yang memberikan kontribusi cukup besar berasal dari instansi yang lebih tinggi atau bantuan dari pemerintah pusat, sedangkan sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD masih
terlalu kecil dibandingkan dengan bantuan dari Pemerintah Pusat. Hal ini menunjukkan bahwa, Kabupaten Pinrang selama ini dalam pembiayaan administrasi pemerintahan dan pembangunannya masih sangat tergantung dari pemerintah pusat, terutama untuk membiayai belanja pegawai berupa gaji. Dari kondisi tersebut maka pengelolaan pendapatan daerah harus dioptimalkan kinerjanya dalam meningkatkan penerimaan, khususnya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kelangsungan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Kabupaten Pinrang . Gambaran
pengelolaan
Pendapatan
Daerah,
yang
terdiri
atas:
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. a.
Pendapatan Asli Daerah Dalam UU No.33/2004, Pasal 1, angka 18 telah dinyatakan bahwa
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut
berdasarkan
Peraturan
Daerah
(Perda) sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Khusus terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, beserta peraturan pendukung lainnya dalam menentukan Perda yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang Undang Nomor 33 tahun 2004, Pasal 6, ayat (1) dan juga Peraturan Pemerintah Nomor nomor 58 tahun 2005, Pasal 22, ayat (1) berasal dari: (i) Pajak Daerah; (ii) Retribusi Daerah; (iii) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan (iv) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Yang termasuk komponen Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang berasal dari hasil pengelolaan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Terkait dengan Pendapatan Asli Daerah, telah diterbitkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009, khususnya Pasal 2, ayat (2) dijelaskan bahwa jenis Pajak Daerah kabupaten/kota terdiri atas: (i) Pajak Hotel; (ii) Pajak Restoran; (iii) Pajak Hiburan; (iv) Pajak Reklame; (v) Pajak Penerangan Jalan; (vi) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; (vii) Pajak Parkir; (viii) Pajak Air Tanah; (ix) Pajak Sarang Burung Walet; (x) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan (xi) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Hal ini memberikan pemahaman kepada daerah, bahwa
Daerah
diberi
kewenangan
dan
hak
untuk
merancang
dan
mempersiapkan peraturan daerah yang terkait dengan peraturan perundangan
tersebut, termasuk
juga di
Kabupaten
Pinrang .
Guna
menyikapi hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang telah menerbitkan beberapa Peraturan Daerah Terkait Pajak dan Retribusi Daerah antara lain :
(i) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah, (ii) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, (iii) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, (iv) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Jasa Usaha, (v) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Optimalisasi meningkatkan
sumber-sumber
kemampuan
keuangan
PAD
perlu
daerah.
dilakukan
Untuk
itu
untuk
diperlukan
intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan
daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang. Dukungan teknologi informasi secara terpadu guna mengintensifkan pajak mutlak diperlukan karena sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan selama ini cenderung tidak optimal. Masalah ini tercermin pada sistem dan prosedur pemungutan yang masih konvensional dan masih banyaknya sistem berjalan secara parsial, sehingga besar kemungkinan informasi yang disampaikan tidak konsisten, versi data yang berbeda dan data tidak up-to-date. Permasalahan pada sistem pemungutan pajak cukup banyak, misalnya : baik dalam hal data wajib pajak/retribusi, penetapan jumlah pajak, jumlah tagihan pajak dan target pemenuhan pajak yang tidak optimal.Selanjutnya pemerintah daerah harus terus
melakukan
upaya-upaya
untuk
mengoptimalkan
intensifikasi
pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : a. Memperluas basis penerimaan Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru / potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan. b. Memperkuat proses pemungutan Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara
lain
mempercepat
penyusunan
Peraturan-peraturan
Daerah,
mengubah tarif, khususnya tariff retribusi dan peningkatan SDM yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi tersebut. c. Meningkatkan pengawasan Pengawasan dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara insidentil / tiba-tiba tanpa pemberitahuan terlebih
dahulu
(dadakan)
dan
berkala,
memperbaiki
proses
pengawasan,
menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembayar pajak. d. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan Tindakan yang dapat dilakukan antara lain memperbaiki prosedur administrasi
pajak
melalui
penyederhanaan
administrasi
pajak,
meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan. e. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait khususnya instansi yang menangani pemungutan dan pengelolaan pajak-pajak dan retribusi di Kabupaten Pinrang . Langkah-langkah optimalisasi pendapatan daerah dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan trend yang cukup positif. Walaupun sumbangan
PAD
setiap
tahunnya
mengalami
peningkatan,
namun
kenaikannya masih relatif kecil dibandingkan dengan kebutuhan pendanaan yang dibutuhkan dalam APBD secara keseluruhan. Untuk mengetahui perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2009-2016 di Kabupaten Pinrang , dapat dilihat pada tabel 3.6 sebagai berikut: Tabel 3.6 Perkembangan PAD dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBD Pemerintah Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2016 (dalam satuan Rupiah dan Persen)
No.
Tahun
PAD (Rp)
Pendapatan APBD (Rp)
Proporsi PAD thd Pendapatan APBD (%)
1
2
3
4
5=3/4
1
2009
22.863.706.750,00
475.811.311.870,00
4.80
2
2010
39.334.879.482,00
543.657.184.602,00
7.23
No.
Tahun
PAD (Rp)
Pendapatan APBD (Rp)
Proporsi PAD thd Pendapatan APBD (%)
1
2
3
4
5=3/4
3
2011
37.112.405.275,00
637.026.955.989,00
5,82
4
2012
37.092.612.650,00
702.764.534.250,00
4,35
5
2013
35.036.612.650,00
805.269.989.410,00
4,35
6
2014
53.138.074.019,00
921.845.667.083,00
5,76
7
2015
89.800.740.443,00
1.043.892.403.833,00
8.60
6
2016
93.793.056.694,00
1.278.032.150.474,00
7,34
Sumber: Perda APBD Tahun 2009 - 2016 Ditinjau dari komponen Pendapatan Daerah, trend kenaikan peran atau konstribusi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai dengan tahun 2015 diperkirakan akan terus meningkat, akan tetapi posisi terbesar dalam struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh sumber pendapatan dari Dana Perimbangan, sehingga dalam rangka membentuk landasan yang kuat bagi
proses
konsolidasi
fiskal
daerah,
khususnya
dalam
mendorong
peningkatan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah, maka Pemerintah Kabupaten Pinrang selalu berupaya untuk mengembangkan dan menggali potensi pendapatan yang ada. Proporsi pendapatan terbesar memang masih berasal dari pos Dana Perimbangan. Selama kurun waktu 2009-2016
kemampuan
pendapatan
daerah
sesuai
dengan
struktur
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Pinrang adalah sebagaimana tabel berikut.
Tabel 3.7 Struktur Pendapatan APBD Pemerintah Kabupaten Pinrang Selama Tahun 2009-2016 (dalam rupiah)
No
Tahun
PAD (Rp)
Dana Perimbangan (Rp)
Lain-lain Pendapatan yang Sah (Rp)
Pendapatan APBD (Rp)
(6) = ((3)+(4)+(5))
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1
2009
22.863.706.750
432.447.605.120
20.500.000.000
475.811.311.870
2
2010
39.334.879.482
452.176.044.120
52.146.261.000
543.657.184.602
3
2011
37.112.405.275
508.346.505.114
91.968.045.600
637.026.955.989
4
2012
37.092.612.650
572.076.539.000
93.595.382.600
702.764.534.250
5
2013
35.036.612.650
662.398.551.000
107.834.825.760
805.269.989.410
6
2014
53.138.074.019
703.936.500.555
164.771.092.509
921.845.667.083
7
2015
89.800.740.443
740.537.032.555
213.554.630.835
1.043.892.403.833
8
2016
93.793.056.694
947.590.425.935
236.648.667.845
1.278.032.150.474
Sumber:
Perda APBD Tahun Anggaran 2009 – 2016
Peran Pajak Daerah di Kabupaten Pinrang terhadap PAD idealnya semakin tahun semakin membaik, karena Kabupaten Pinrang sebagai daerah perkotaan mengandalkan jasa sebagai salah satu sumber penghasil PAD. Jika dilihat dari kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD di Kabupaten Pinrang selama lima tahun terakhir cenderung mengalami perkembangan yang cukup baik. Selama tahun 2009-2016 tingkat kontribusinya mengalami fluktuasi (naik dan turun), pada tahun 2016 kontribusinya mengalami peningkatan, akan tetapi pada tahun 2017 diharapkan akan naik kembali baik besarannya maupun
kontribusinya
terhadap
Pendapatan
Asli
Daerah.
Gambaran
selengkapnya kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut 3.8 berikut :
Tabel 3.8 Kontribusi Pajak Terhadap PAD Pemerintah Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2016 Kontribusi Pajak thd PAD (%) (6) = ((3)/(4))
No.
Tahun
Pajak ( Rp )
PAD ( Rp )
Kenaikan PAD (% )
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1
2009
3.320.892.000
22.863.706.750,
14,52
2
2010
4.000.000.000
39.334.879.482
10.16
Kontribusi Pajak thd PAD (%)
Kenaikan PAD (% )
No.
Tahun
Pajak ( Rp )
PAD ( Rp )
3
2011
4.530.638.125
37.112.405.275
12.20
4
2012
5.141.056.600
37.092.612.650
13,86
5
2013
5.141.056.600
35.036.612.650
14,67
6
2014
12.178.728.000
53.138.074.019
22,92
7
2015
13.178.728.000
89.800.740.443
14.68
8
2016
16.277.728.000
93.793.056.694
17,35
Sumber: Perda APBD Tahun Anggaran 2009 - 2016 a. Dana Perimbangan Dalam pelaksanaan Desentralisasi Fiskal dari pusat ke daerah, komponen Dana Perimbangan merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting, karena dana perimbangan merupakan inti dari Desentralisasi Fiskal.Dana
Perimbangan
bertujuan
untuk
menciptakan
keseimbangan
keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan antara Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DBH bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Sedangkan DAU dialokasikan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional. DAU suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar. Data yang digunakan dalam penghitungan DAU
diperoleh
Pemerintah
dari
yang
lembaga
statistik
berwenang
dipertanggungjawabkan.
DAU
suatu
Pemerintah
menerbitkan daerah
dan/atau
data
otonom
yang
baru
lembaga dapat
dialokasikan
setelah undang-undang pembentukan disahkan. Dalam kenyataannya, Dana Perimbangan dalam APBD secara umum berasal dari: Dana Bagi Hasil (Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak),
Dana
Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus
(DAK) dan Dana
Perimbangan dari Pemerintah Provinsi. Bagi Hasil Pajak meliputi: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 21, Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25/29. Sedang Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri dari: Provisi Sumber Daya Hutan, Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi, Pungutan Pengusahaan Perikanan dan Minyak Bumi. Khusus Bagi Hasil Pajak yang mencakup PBB dan BPHTB, dengan munculnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan didukung dengan beberapa Perda yang diterbitkan pada tahun 2012. Proporsi Dana Perimbangan terhadap APBD masih relatif besar, hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Pinrang dalam pendanaan daerah masih sangat tergantung kepada dana transfer dari pemerintah pusat. Proporsi dana perimbangan terhadap pendapatan APBD selama kurun waktu lima tahun
terakhir
(2009-2016)
rata-rata
berkisar
90
persen
dari
total
Pendapatan Daerah. Data selengkapnya adalah sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.9 sebagai berikut:
Tabel 3.9 Dana Perimbangan dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBD Pemerintah Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2016 (dalam rupiah dan persen) Pendapatan APBD (Rupiah)
Proporsi Dana Perimbangan thd Pendapatan APBD (%)
No.
Tahun
Dana Perimbangan (Rupiah)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5) = ((3) / (4))
1
2009
432.447.605.120
475.811.311.870
90,89
2
2010
452.176.044.120
543.657.184.602
83,17
3
2011
508.346.505.114
637.026.955.989
79,80
4
2012
572.076.539.000
702.764.534.250
81,40
Pendapatan APBD (Rupiah)
Proporsi Dana Perimbangan thd Pendapatan APBD (%)
No.
Tahun
Dana Perimbangan (Rupiah)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5) = ((3) / (4))
5
2013
662.398.551.000
805.269.989.410
82,26
6
2014
703.936.500.555
921.845.667.083
76,36
7
2015
740.537.032.555
1.043.892.403.833
70.94
8
2016
947.590.425.935
1.278.032.150.474
74,14
Sumber: Perda APBD Tahun Anggaran 2009 – 2016 b. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD di Kabupaten Pinrang bersumber dari: (i)
Pendapatan Hibah (Pendapatan Hibah dari Pemerintah),
(ii)
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi (Bagian dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bagian dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Bagian dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor
(PBBKB), Bagian dari Pajak Air Bawah Tanah (ABT), Bagian dari Pajak Air
Permukaan
(AP),
Terakhir
Bagian
dari
Retribusi
Dispensasi
kelebihan muatan dan Pemerintah Daerah Lainnya; (iii)
Dana Penyesuaian; dan
(iv)
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Proporsi Lain-lain
Pendapatan
Daerah
yang Sah yang diterima
Pemerintah Kabupaten Pinrang masih relatif kecil, akan tetapi keberadaannya sangat menunjang / mendukung kemampuan pendanaan bagi Kabupaten Pinrang . Beberapa kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sebagai bentuk sinkronisasi penyelarasan program dan kegiatan yang harus disesuaikan dan dilaksanakan oleh daerah dalam belanja tidak langsung maupun belanja langsung seperti pemberian bantuan keuangan provinsi dan alokasi dana penyesuaian/kontijensi serta penerimaan lain-lain daerah yang sah dalam bentuk bagi hasil pajak, retribusi dan
sumbangan pihak ketiga dari provinsi yang dapat dipergunakan oleh daerah untuk kebutuhan belanja sesuai dengan prioritas daerah tanpa diarahkan dan ditetapkan pengukurannya oleh provinsi. Proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap pendapatan APBD di Kabupaten Pinrang selama kurun waktu tahun 2009 – 2016 terus mengalami kenaikan, adapun gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.10 sebagai berikut: Tabel 3.10 Jumlah Dana Perimbangan dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBD Pemerintah Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2016 Pendapatan APBD (Rupiah)
Proporsi Lain-lain Pendapatan yg Sah thd Pendapatan APBD (%)
No.
Tahun
Lain-lain Pendapatan yang Sah (Rupiah)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5) = ((3) / (4))
1
2009
20.500.000.000
475.811.311.870
4,31
2
2010
52.146.261.000
543.657.184.602
9,59
3
2011
91.968.045.600
637.026.955.989
14,44
4
2012
93.595.382.600
702.764.534.250
13,32
5
2013
107.834.825.760
805.269.989.410
13,39
6
2014
164.771.092.509
921.845.667.083
17,87
7
2015
213.554.630.835
1.043.892.403.833
20.46
8
2016
236.648.667.845
1.278.032.150.474
18,52
Sumber:
Perda APBD Tahun Anggaran 2009 – 2016
Dari perbagai pertimbangan di atas, prediksi Pendapatan Daerah di Kabupaten Pinrang selama kurun waktu 2012-2015, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 3.11 Pendapatan Daerah Dalam APBD Kabupaten Pinrang Tahun 2014- 2016 (dalam Satuan Rupiah)
Tahun Anggaran
Tahun Anggaran
2015
2016
No
Uraian
Tahun Anggaran 2014
1
2
4
5
53.138.074.019,00
89.800.740.443,00
93.793.056.694,00
13.178.728.000,00
16.277.728.000,00
1,1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.1.1
Hasil Pajak daerah
1.1.2
Hasil Retribusi Daerah
5.785.794.000,00
4.445.536.000,00
3.474.336.000,00
1.1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah Yang Dipisahkan
6.275.000.000,00
6.275.000.000,00
7.924.516.251,00
1.1.4
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
65.891.476.443,00
66.116.476.443,00
740.537.032.555,00
947.590.425.935,00
18.604.410.555,00
18.604.410.555,00
654.528.422.000,00
702.399.157.000,00
67.404.200.000,00
226.586.858.380,00
213.554.630.835,00
236.648.667.845,00
1.982.144.500,00
2.216.778.500,00
25.957.572.705,00
32.732.572.705,00
1,2
DANA PERIMBANGAN
1.2.1
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
1.2.2
Dana Alokasi Umum
1.2.3
Dana Alokasi Khusus
1,3
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
1.3.1
Pendapatan Hibah
1.3.3
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah lainnya
1.3.4
Dana Penyesuaian
12.178.728.000,00
28.898.552.019,00
703.936.500.555,00
19,451,911,110.00 629.285.550.000,00 56.046.540.000,00
164.771.092.509,00 1.996.664.500,00
25.957.572.705,00
118.672.012.704,00
167.814.617.990,00
- Tambahan penghasilan guru - Tunjangan profesi - DID
1.3.4
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah lainnya
18.144.842.600,00
17.800.295.640,00
15.611.543.640,00
JUMLAH PENDAPATAN
Sumber:
921.845.667.083,00
1.043.892.403.833,0 0
1.278.032.150.474,0 0
Perda APBD Tahun Anggaran 2014 – 2016
Untuk menyikapi kondisi pendapatan daerah di Kabupaten Pinrang selama
kurun
diimplementasikan
waktu dalam
2014-2019,
maka
kebijakan
pengelolaan
Pendapatan
Daerah
yang antara
akan lain
sebagai berikut: 1.
Mendukung dan mendorong pencapaian target pendapatan daerah di Kabupaten Pinrang berdasar atas perhitungan dan perencanaan yang rasional.
2.
Mendukung upaya-upaya peningkatkan kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Pinrang antara lain dengan : a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pinrang dengan target kenaikan rata-rata 5 persen (atau lebih) setiap tahunnya. Hal ini mengandung makna bahwa secara bertahap kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) secara proporsional akan terus ditingkatkan. b. Mengoptimalkan PAD sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Upaya ini antara lain akan ditempuh dengan cara:
3.
Mengoptimalkan sumber-sumber/potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang disesuaikan dengan peraturan perundangan terbaru, khususnya dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah,
dengan jalan
melakukan program
intensifikasi dan ekstensifikasi pendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara: a.
Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya untuk meningkatkan sumber pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
b.
Mengadakan pendataan ulang terhadap berbagai obyek dan jenisjenis pendapatan yang baru, khususnya dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan-peraturan daerah pendukungnya.
c.
Penyesuaian
besaran
tarif dengan
melakukan
revisi terhadap
berbagai Peraturan Daerah (Perda) yang sudah tidak sesuai, baik terkait dengan kondisi saat ini maupun kebutuhan penyesuaiannya dengan peraturan perundangan yang berlaku. d.
Membina hubungan yang baik dengan Wajib Pajak.
e.
Meningkatkan peran aktif SKPD yang terkait, dalam rangka penegakan hukum dan peningkatan pendapatan daerah.
f.
Mendukung implementasi teknologi informasi secara terpadu / terintegrasi
guna
mengintensifkan
pajak
dan
retribusi
guna
meningkatkan sistem pemungutan pajak agar lebih optimal. 4.
Pajak
Daerah
memberatkan
dan
Retribusi
masyarakat
Daerah
dan
akan
yang
dipungut
diusahakan
tidak
bisa
akan
mendorong
perkembangan investasi daerah di Kabupaten Pinrang . 5.
Meningkatkan melakukan
pelayanan
kepada
penyederhanaan
masyarakat
sistem
dan
antara
prosedur
lain
dengan
administrasi
pemungutan pajak dan retribusi daerah serta managemen pengelolaan guna memberikan kemudahan akses Wajib Pajak (WP) dan Wajib Retribusi (WR). 6.
Menegakkan hukum / law enforcement dalam upaya membangun ketaatan Wajib Pajak Daerah (WPD) dan Wajib Retribusi Daerah (WRD)
7.
Melakukan
peningkatan
pengendalian
dan
pengawasan
atas
pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang dibarengi dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan dengan biaya yang terjangkau. 8.
Mengoptimalkan
pengelolaan
Dana
Alokasi
Umum
(DAU)
yang
diperkirakan akan meningkat besarannya (sejalan dengan kenaikan gaji
Pegawai Negeri Sipil) agar lebih efektif dan efisien pemanfaatanya bagi pembangunan di Kabupaten Pinrang . 9.
Mengoptimalkan diasumsikan
pemanfaatan
akan
tetap
Dana
Alokasi
besaran-nya
Khusus
karena
(DAK)
bersifat
yang given
(pengeluaran/ kegiatannya sudah ditentukan). Demikian juga dengan Dana
Bantuan
keuangan
dari
Propinsi
Sulawesi
Selatanyang
diasumsikan tetap karena bersifat given juga. 10. Mengoptimalkan Pengelolaan dan pemanfaatan Dana bagi hasil dari propinsi diharapkan akan meningkat rata-rata 5% per tahun atau lebih. 11. Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen
pendapatan daerah,
termasuk di dalamnya memberikan reward secara proporsional terhadap kinerja aparatur daerah dalam mengelola pendapatan daerah. 12. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta pemanfaatan pengelolaan asset daerah sebagai salah satu sumber potensial PAD yang dapat dikembangkan lebih lanjut. 13. Mengupayakan peningkatan pendapatan dari Dana Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, antara lain dengan cara meningkatkan aktivitas perekonomian Kabupaten Pinrang , melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penyehatan iklim ketenagakerjaan, penegakan hukum dan peraturan perundangan, serta meningkatkan keamanan dan ketertiban mulai dari tingkat terkecil di lingkungan kelurahan dan kecamatan.
3.4 Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, dimana terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat
dan
pemerintah
daerah
atau
antar
pemerintah
daerah
yang
ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada
prinsip
disiplin
anggaran,
yaitu
prinsip
kemandirian
yang
selalu
mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi
daerah,
prinsip
prioritas
yang
diartikan
bahwa
pelaksanaan
anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip
efisiensi
dan
efektifitas
anggaran
yang
mengarahkan
bahwa
penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat diberikan sebagai pagu indikatif kepada setiap
SKPD.
Belanja
penyelenggaraan
pembangunan
hendaknya
diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Struktur belanja dalam APBD mengalami perubahan dari kelompok Belanja Aparatur dan Belanja Pelayanan Publik pada struktur anggaran 20052006 (Berdasar Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002) berubah menjadi kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung pada struktur anggaran 2007-2010 (Berdasar Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan juga Permendagri Nomor 59 Tahun 2007) dengan uraian, sebagai berikut: 1. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:
a. Belanja
Pegawai
tambahan
berupa
penghasilan
penyediaan lainnya
yang
gaji
dan
diatur
tunjangan
serta
dalam
peraturan
atas
pinjaman
perundang-undangan. b. Belanja
bunga
digunakan
untuk
pembayaran
Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Dalam Pemenuhan Pendanaan sejalan dengan penyelenggaraan
pemerintah daerah,
khususnya pengalokasian anggaran dalam APBD, Kabupaten Pinrang tidak melakukan pinjaman, sehingga tidak ada Pembayaran Bunga Pinjaman. c. Belanja Subsidi hanya diperuntukkan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat seperti subsidi air bersih, pelayanan listrik desa dan kebutuhan pokok masyarakat lainnya. Dalam menetapkan belanja subsidi, pemerintah daerah hendaknya melakukan pengkajian terlebih dahulu sehingga pemberian
subsidi
dapat
tepat
sasaran.
Dengan
pertimbangan
kemampuan keuangan daerah, maka pemerintah Kabupaten Pinrang tidak menganggarkan belanja subsidi. d. Belanja Hibah digunakan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah dapat melakukan pemberian pemerintah
hibah
kepada
(seperti
PMI,
instansi KONI,
vertikal, Pramuka,
dan
instansi
KORPRI
dan
semi PKK),
pemberian hibah kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara
spesifik
telah
ditetapkan
peruntukannya,
sepanjang
dianggarkan dalam APBD. Pemberian hibah harus dilakukan secara selektif
sesuai
kemampuan
dengan
keuangan
urgensi daerah,
dan
kepentingan
sehingga
tidak
daerah
serta
mengganggu
penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugas pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.
e. Belanja
Bantuan
Sosial
digunakan
dalam
rangka
meningkatkan
kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial diberikan
kepada
kelompok/anggota
masyarakat
yang
dilakukan
secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi. f. Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki. g. Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah kelurahan/pemerintah desa. Bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka untuk membantu capaian program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah seperti pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dari pemerintah daerah pemerintah kelurahan/pemerintah desa diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan di kelurahan/desa. Pemerintah Kabupaten Pinrang tidak menempuh pemberian belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus, mengingat mulai tahun 2008 Kelurahan sudah menjadi SKPD. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait. h. Belanja
Tidak
Terduga
mempertimbangkan
ditetapkan
realisasi
tahun
secara anggaran
rasional
dengan
sebelumnya
dan
perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan.
2. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja: a. Belanja pegawai; merupakan pengeluaran untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. b. Belanja barang dan jasa; merupakan pengeluaran untuk pembelian/ pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. c. Belanja modal; merupakan pengeluaran untuk pengadaan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Belanja Daerah pada dasarnya merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan
pemerintahan
dan
pelaksanaan
pembangunan
yang
berbentuk kuantitatif. Dari besaran dan kebijakan yang berkesinambungan dari program-program yang dilaksanakan dapat dibaca ke arah mana pembangunan di Kabupaten Pinrang akan digerakkan. Dari perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan otonomi daerah, sistem
dan
mekanisme
APBD
menggunakan
sistem
anggaran
kinerja.
Pelaksanaan tersebut membawa implikasi kepada struktur belanja daerah. Berpedoman pada regulasi yang ada, belanja daerah bisa dirinci menurut urusan
pemerintahan
daerah,
organisasi
daerah,
program,
kegiatan,
kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Sedangkan belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan belanja langsung
langsung dengan
merupakan
belanja
pelaksanaan
yang
program
dianggarkan dan
terkait
kegiatan.
secara
Gambaran
perkembangan Belanja Daerah di Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2016, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.12 Sebagai berikut : Tabel 3.12 Struktur Belanja Pemerintah Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2016
No.
Tahun
Belanja Tidak
Belanja Langsung
Belanja APBD
Langsung (Rp)
(Rp)
(Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5) = ((3) + (4))
1
2009
258.783.064.000
248.198.905.694
506.981.969.694
2
2010
324.193.179.379
214.523.980.300
538.717.159.679
3
2011
394.716.906.844
227.176.130.000
621.893.036.844
4
2012
429.169.061.990
273.329.145.000
702.498.206.990
5
2013
506.115.178.410
298.852.482.000
804.967.660.410
6
2014
558.379.733.583
362.144.070.500
920.523.804.083
7
2015
618.051.218.909
424.091.184.924
1.042.142.403.833
8
2016
747.148.931.800
591.831.797.334
1.338.980.729.134
Sumber: Perda APBD Tahun Anggaran 2009 – 2016
Proporsi belanja pegawai cukup besar terhadap total belanja, hal ini disebabkan
karena
kemampuan
pendanaan
yang
terbatas
tidak
dapat
mengimbangi kebijakan kenaikan belanja pegawai baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Proporsi belanja pegawai terhadap total belanja dalam tabel 3.13 sebagai berikut: Tabel 3.13 Proporsi Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2016
No.
Tahun
Belanja Pegawai (Rupiah)
Total Belanja (Rupiah)
Persentase Belanja Pegawai thd Total Belanja (%)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5) = ((3) / (4))
01.
2009
224.327.224.800
506.981.969.694
55,75
02.
2010
324.193.179.379
538.717.159.679
39,82
03.
2011
394.716.906.844
621.893.036.844
36,53
04.
2012
400.347.072.795
702.498.206.990
43,01
05.
2013
463.386.737.715
804.967.660.410
42,43
06
2014
526.136.882.167
920.523.804.083
42,84
07
2015
578.014.473.919
1.042.142.403.833
55,46
08
2016
670.031.182.100
1.338.980.729.134
50,04
Sumber: Perda tentang APBD Kabupaten Pinrang TA. 2009-2016 Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Belanja Daerah dibagi menjadi 2 (dua) kelompok belanja, yaitu: Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja langsung adalah belanja yang secara
langsung
mempengaruhi/dipengaruhi
oleh
ada
tidaknya
suatu
kegiatan. Belanja langsung terbagi dalam 2 (dua) urusan, yaitu: Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Urusan Wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan
hak
dan
pelayanan
dasar
kepada
masyarakat
yang
wajib
diselenggarakan oleh pemerintah daerah, diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Dalam menjalankan Urusan Wajib, daerah diminta untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sedangkan Urusan Pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah (core competence), serta urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu
yang
dapat
dilaksanakan
bersama
antara
pemerintah
dan
pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.
Selanjutnya
urusan-urusan
dimaksud
dijabarkan
dalam
bentuk
Program dan Indikasi Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD selama kurun waktu 2014-2019 sesuai dengan payung visi-misi dari Kabupaten Pinrang. Belanja langsung meliputi 3 (tiga) komponen, yaitu belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal. Sedang Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang tidak terkait langsung dengan ada tidaknya sebuah kegiatan. Belanja tidak langsung terdiri atas: (i) Belanja Pegawai; (ii) Belanja Bunga; (iii) Belanja Subsidi; (iv) Belanja Hibah; (v) Belanja Bantuan Sosial; (vi) Belanja Bagi Hasil; (vii) Belanja Bantuan Keuangan; dan (viii) Belanja Tidak Terduga. Jika berpedoman pada regulasi yang ada, Belanja Daerah juga bisa dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi daerah, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Penjelasan mengenai belanja tidak langsung dan belanja langung akan dipaparkan pada bagian berikut:
a. Belaja Tidak Langsung Belanja tidak langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, terdiri dari: 1) Belanja Pegawai - Gaji dan Tunjangan. Pos belanja ini untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan penambahan PNSD perhitungkan gaji untuk tiap tahunnya ditambah acress yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan); - Besarnya
penganggaran
disesuaikan
dengan
gaji
pokok
rekonsiliasi
dan
tunjangan
jumlah
PNSD
pegawai
dan
memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Untuk tahun 2013 diprediksikan terjadi peningkatan/kenaikan gaji sebesar 10%.
- Dalam
rangka
efektivitas
dan
efisiensi
pemanfaatan
biaya
pemungutan Pajak Daerah, pemerintah daerah dalam menganggarkan biaya pemungutan pajak daerah didasarkan atas rencana kebutuhan riil bagi aparat terkait dalam pemungutan dan pembinaan Pajak Daerah dan jumlahnya dibatasi paling tinggi sebesar 5% dari target penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran berjalan. 2) Belanja Bunga Utang Kewajiban pembayaran bunga pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dianggarkan untuk setiap tahunnya yaitu untuk pembayaran bunga dari hutang. 3) Belanja Subsidi Pemberian Subsidi hanya diperuntukkan kepada perusahaan/ lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyara-kat seperti subsidi air bersih, pelayanan listrik dan kebutuhan pokok
masyarakat
lainnya.Dalam
menetapkan
belanja
subsidi,
dilakukan pengkajian terlebih dahulu sehingga pemberiannya dapat tepat sasaran. 4) Belanja Hibah Untuk Belanja Hibah sesuai dengan Peraturan terbaru yaitu Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, maka terdapat beberapa ketentuan tentang Belanja hibah yaitu - Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah
kepada
pemerintah
atau
pemerintah
daerah
lainnya,
perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
- Dalam menentukan alokasi belanja hibah dilakukan secara selektif dan rasional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan mekanismenya berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD ; - Dalam rangka akuntabilitas penggunaan hibah kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi masyarakat agar pemberian hibah dilengkapi dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara pemerintah daerah dengan
penerima
hibah
serta
kewajiban
penerima
hibah
mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang diterima. 5) Belanja Bantuan Sosial Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupauang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinyakerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Dalam rangka mengatasi kemungkinan terjadinya resiko sosial, Pemerintah
Daerah
kelompok/anggota
dapat
memberikan
masyarakat
akan
bantuan tetapi
sosial
kepada
dilakukan
secara
selektif/tidak mengikat, tidak terus menerus dan jumlahnya dibatasi sesuai kemampuan keuangan daerah. Adapun mekanismenya juga mengacu dan berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD. 6) Belanja Bantuan Keuangan
Untuk penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian bantuan keuangan kepada partai politik. 7) Belanja Tidak Terduga Dalam
penetapan
anggaran
belanja
tidak
terduga
agar
dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran sebelumnya dan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran berjalan. b. Belanja Langsung Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, dilaksanakan secara efektif, efisien, tepat waktu dan tepat mutu, yang jenisnya terdiri: 1) Belanja Pegawai Untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. 2) Belanja Barang dan Jasa Digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. 3) Belanja Modal Digunakan
untuk
pengeluaran
yang
dilakukan
dalam
rangka
pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta asset tetap lainnya. Dalam pelaksanaannya diupayakan sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang ada. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah (yang berupa uang), belanja bantuan sosial (yang berupa uang), belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tak terduga hanya dianggarkan pada PPKD (SKPKD). PPKD selanjutnya akan menyalurkan alokasi anggaran yang ditetapkan sesuai perencanaan teknis yang diusulkan oleh SKPD yang sekaligus akan menangani hal tersebut sesuai rencana kegiatan dan tupoksi SKPD. Gambaran Belanja di Kabupaten Pinrang selama kurun waktu 2014-2016 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3.14 Belanja Daerah Dalam APBD Kabupaten Pinrang Tahun 2014- 2016 (dalam Satuan Rupiah)
NO.
URAIAN
TAHUN ANGGARAN 2014
(1)
(2)
(3)
2.1
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Bunga
545.853.852.181,50
Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tak Terduga 2.2
BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 804.967.660.410
TAHUN ANGGARAN 2016
(4)
(5)
618.051.218.909
747.148.931.800
509.725.411.486,50
578.014.473.919
670.031.182.100
104.671.000,00
-
-
500.000.000
-
18.748.268.975,00
4.645.000.000
4.845.000.000
1.000.000.000,00
1.350.000.000
2.050.000.000
31.041.744.990
67.722.749.700
Belanja Subsidi Belanja Hibah
TAHUN ANGGARAN 2015
23.000.000.000,00 2.500.000.000,00 330.939.564.249,00 21.455.196.440,00 153.627.402.566,00 155.856.965.243,00 920.523.804.083,00
2.500.000.000 424.091.184.924
1.338.980.729.134
31.810.666.700
36.554.064.250
210.019.254.565
220.269.417.410
182.261.263.659
335.008.315.674
1.042.142.403.833
1.338.980.729.134
Sumber: Perda tentang APBD Kabupaten Pinrang TA. 2014-2016
Pengelolaan Belanja Daerah di Kabupaten Pinrang diarahkan pada pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari masukan (input) yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi
Satuan
Kerja
Perangkat
Daerah
(SKPD)
dalam
rangka
melaksanakan bidang kewenangan/urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus terukur
yang
diikuti
dengan
peningkatan
kinerja
pelayanan
dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Arah pengelolaan Belanja Daerah di Kabupaten Pinrang selama kurun waktu 2014-2016 akan diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut: 1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan
pada
peningkatan pelayanan
masyarakat
kesejahteraan masyarakat
yang
harapan
masyarakat.
dapat
diwujudkan
selanjutnya
Peningkatan dengan
adalah kualitas
meningkatkan
kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat. 2. Prioritas. Penggunaan anggaran tahun 2014-2016 diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, ketersediaan
bahan
pangan,
peningkatan
infrastruktur
guna
mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pinrang dan diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja serta penjabaran visi, misi dan program yang telah ditetapkan dalam upaya pancapaian target RPJMD.
3. Tolok Ukur dan Target Kinerja. Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) SKPD. 4. Optimalisasi Belanja Langsung. Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif.
Belanja
masyarakat,
langsung
sesuai
disusun
strategi
atas
dasar
pembangunan
kebutuhan
untuk
nyata
meningkatkan
pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik
yang
memungkinkan dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta. 5. Transparan
dan
Akuntabel.
Setiap
pengeluaran
belanja
dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan
hambatan
dalam
mengakses
informasi
belanja.
Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya sehingga
predikat
WTP
yang
telah
diperoleh
tahun
ini
dapat
dipertahankan. Selain arah kebijakan pengelolaan Belanja Daerah di Kabupaten Pinrang secara umum seperti yang disebutkan di atas, selama kurun waktu 2013-2015 juga akan ditempuh kebijakan belanja daerah sebagai berikut: 1.
Belanja Daerah di Kabupaten Pinrang akan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
2.
Diasumsikan ada kenaikan Belanja Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 10% setiap tahun, dan juga ada tambahan penghasilan pegawai yang diasumsikan meningkat.
3.
Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dianggarkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
4.
Belanja tidak terduga diasumsikan tetap.
5.
Belanja Langsung akan selalu disesuaikan dengan ketersediaan anggaran setiap tahun, dan akan diupayakan secara merata pada semua sektor.
6.
Belanja diutamakan untuk mendukung program pelayanan dasar kepada masyarakat
7.
Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, khususnya bidangpendidikan, kesehatan dan pangan;
8.
Menguatkan program–program penanggulangan kemiskinan sertapemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan;
9.
Memfasilitasi dan memberikan stimulan pada sektor riil melalui bantuan modal dan pembinaan/pendampingan kepada usaha mikro, kecil danmenengah (UMKM);
10. Melanjutkan proyek-proyek infrastruktur yang strategis dan mempunyaimanfaat luas bagi masyarakat 11. Dalam upaya untuk memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik, belanja daerah diharapkan dapat lebih diarahkan dalam mendukung peningkatan nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja sebagai upaya untuk turut meningkatkan perluasan lapangan kerja guna menurunkan angka kemiskinan. Beberapa sektor tersebut adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, sector industri pengolahan (pendukung sektor jasa),sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor jasa-jasa dan sektor konstruksi. 12. Mengupayakan penghematan, efisiensi, efektifitas anggaran belanja daerah secara proporsional akan dilakukan melalui: a. Memprioritaskan
alokasi
belanja
daerah
pada
program
dan
kegiatanyang memiliki dampak kuat terhadap pencapaian visi dan misi
dalam
RPJMD
Kabupaten
terhadapkepentingan masyarakat.
Pinrang
dan
berdampak
luas
b.
Mengefektifkan
mekanisme
Musrenbang
guna
menghasilkan
rencanaprogram dan kegiatan yang mampu memecahkan berbagai permasalahan dan isu terkini pelayanan masyarakat. 3.5 Pengelolaan Pembiayaan Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah
terutama
dimaksudkan
untuk
menutup
defisit
dan/atau
memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
yang
bersangkutan
maupun
pada
tahun-tahun
anggaran
berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari dua unsur yaitu penerimaan dan pengeluaran Penerimaan
pembiayaan
merupakan
transaksi
keuangan
yang
dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran
yang
bersangkutan
maupun
pada tahun-tahun
anggaran berikutnya. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah di Kabupaten Pinrang yaitu berusaha untuk meningkatkan realisasi SiLPA dari tahun ke tahun yang
diakibatkan karena terjadinya efisiensi, efektivitas dalam pengelolaan belanja daerah Kebijakan untuk pembiayaan Kabupaten Pinrang pada pokok
2016
adalah
Anggaran
penerimaanpembiayaandaerah
sebesarRp.60.948.578.660,00, yang berasal dari silpa tahun anggaran berkenan untuk menutupi surplus/defisit antara pendapatan dan belanja, sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan pada anggaran pokok nihil, dan dapat dilakukan penyesuaian pada perubahan anggaran tahun 2016.
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktutertentu.Tujuanakan dankegiatan
dalam
mengarahkan
angkamerealisasikan
perumusan
sasaran,
misi. Tujuan dan
kebijakan,
program
sasaran pembangunan
daerahKabupaten Pinrang mangacu padavisi dan misi RPJMD Kabupaten Pinrang. Visi RPJMD Kabupaten Pinrang Terwujudnya Masyarakat Sejahtera Secara Dinamis
melalui Harmonisasi Kehidupan, Akselerasi Produktivitas Kawasan, dan Revitalisasi Peran Poros Utama Pemenuhan Pangan Nasional Suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya (berisi) programprogram unggulan SKPD (terpilih) yang paling tinggi relasinya (leading indicators) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Dalam menentukan
prioritas
pembangunan,
terlebih
dahulu
dilakukan
identifikasi
permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal maupun eksternal. Setelah diketahui faktor penyebab atau pemicu secara internal maupun eksternal kemudian dapat disusun prioritas dan sasaran pembangunan beserta program prioritas. Dengan
demikian,
suatu
program
pembangunan
daerah
merupakan
program atau sekumpulan program unggulan kepala daerah yang berhubungan
dengan janji politik kepala daerah pada saat pilkada dan hasil perumusan teknokratis terkait. Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah, menyangkut keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah. Suatu prioritas pembangunan dimasa lalu yang telah berhasil dicapai, tidak lagi diprioritaskan dimasa berikutnya, walau tetap harus dijaga kesinambungannya (performance maintenance). Suatu prioritas pembangunan daerah juga dapat dikategorikan sebagai operasionalisasi dari tujuan strategik daerah mengingat urgensi daya ungkit pada kesejahteraan
dan
cakupan
pembangunannya.
Sebagai
suatu
strategic,
pengelolaan kinerja menjadi faktor utama bagi kepemimpinan daerah. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioitas
kegiatannya,
juga
memperhatikan
apa
yang
diusulkan
oleh
SKPD
berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya. Metodologi penyusunan prioritas, dengan memperhatikan beberapa kriteria, antara lain: a) Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti terhadap MDGs, Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja. b) Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD. c) Korelasinya terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah. d) Korelasinya terhadap isu strategis daerah. Visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Pinrang
tahun
2009-2029
diarahkan
pada
upaya
peningkatan
kesejahteraan melalui pembangunan pada sektor unggulan utama yaitu sektor pertanian dimana sektor tersebut memang merupakan sektor-sektor yang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar yang dimiliki oleh Kabupaten Pinrang untuk dikembangkan. Dan hal ini pula sejalan dengan tujuan utama Rencana Tata
Ruang dan Wilayah Kabupaten Pinrang 2012-2032 yaitu mewujudkan ruang wilayah kabupaten sebagai pusat agribisnis, agroindustri dan minapolitan di Sulawesi Selatan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pinrang tahun
2017
merupakan
keberlanjutan
rencana
pembangunan
yang
belum
sepenuhnya tertangani pada tahun berjalan dengan tetap mengedepankan prioritas pembangunan tahun 2017 yang telah ditetap
4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2017 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pinrang tahun 2017 harus sejalan dengan prioritas pembangunan jangka menengah daerah. Prioritas pembangunan dirumuskan melalui penelaahan evaluasi pelaksanaan pembangunan sebelumnya dengan menganalisis kondisi lingkungan internal maupun eksternal, memperhatikan isu strategis dan permasalahan mendesak yang terjadi serta prospek pembangunan yang dihadapi ke depan. Perumusan prioritas pembangunan pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota perlu saling menyesuaikan dan terintegrasi sehingga tercapai sinergitas pembangunan. Prioritas pembangunan daerah tahun 2017 diarahkan pada percepatan pembangunan
dibidang
ekonomi,
baik
infrastruktur
maupun
suprastruktur
utamanya agropolitan dan minapolitan menuju daerah agribisnis dan agro industri sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Selain itu, prioritas pembangunan daerah mengarah ke penanganan masalah kemiskinan termasuk pengurangan rumah tangga miskin, perbaikan layanan publik dan implementasi EGovernment dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Disamping hal tersebut diatas, komitmen pemerintah daerah tidak sebatas pada sektor tersebut namun secara umum menyentuh hampir seluruh sektor pembangunan seperi pendidikan, kesehatan, daerah rawan bencana, lingkungan hidup, pariwisata, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, UMKM dan Koperasi, kesenjangan sosial, pengangguran, , investasi dan berbagai aspek lainnya.
Beberapa program unggulan yang terus dijalankan sampai dengan akhir periode RPJMD, demikian pula dalam pengentasan kemiskinan terus diupayakan seoptimal mungkin serta upaya peningkatan kualitas dan kapasitas UMKM dan Koperasi terus dimaksimalkan terutama yang dapat menunjang agropolitan, minapolitan dalam menuju agribisnis dan agro industri Dengan segala keterbatasan fiskal pemerintah daerah harus memilih prioritas pembangunan yang selayaknya menjadi perhatian utama namun memiliki dampak yang sangat luas bagi perkembangan dan kemajuan daerah. Demikian pula pembangunan pada sektor diluar pertanian seyogyanya dapat menopang eksistensi sector unggulan sehingga terjadi keserasian, keterpaduan dan keseimbangan antar berbagai sektor pembangunan. Tema pembangunan Kabupaten Pinrang untuk tahun 2017 sejalan dengan RKP dan RKPD Provinsi dan didasarkan pada isu strategis daerah yaitu
“Pemantapan Perekonomian Daerah Dan Infrastruktur Kawasan Strategis”.dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pinrang sebagai berikut :
1. Pengembangan kawasan agropolitan, minapolitan, agrowisata serta industri secara terpadu; 2. Pembangunan ekonomi rakyat; 3. Peningkatan infrastruktur dan penanggulangan bencana; 4. Peningkatan kapasitas birokrasi dan kelembagaan; 5. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, pendidikan serta daya saing sumber daya manusia; 6. Perluasan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan; 7. Peningkatan nilai-nilai keagamaan, pelestarian budaya dan kearifan lokal. Dari
keseluruhan
diharapkan
akan
aspek mampu
prioritas
pembangunan
mengurangi
angka
kesejahteraan masyarakat Pinrang secara umum.
daerah
untuk
kemiskinan
dan
tahun
2017
memajukan
NO 1
PRIORITAS PEMBANGUNAN Pengembangan kawasan agropolitan, minapolitan, agrowisata serta industri secara terpadu;
SASARAN YANG HENDAK DICAPAI
AGENDA POKOK
Pengembangan SDM Petani dan meningkatnya produktifitas kapasitas tenaga penyuluh
dan mutu hasil pertanian
Penerapan teknologi pertanian Tumbuhnya kawasan Pembinaan kelompok-kelompok strategis yang berkualitas Meningkatnya kesejahteraan tani Peningkatan sarana dan petani Berfungsinya jaringan irigasi prasarana wisata Pengembangan penelitian dengan baik meningkatnya kunjungan dalam identifikasi lahan wisatawan
Meningkatnya produKtifitas kawasan 2
3
4
Pembangunan rakyat
ekonomi Pengembangan investasi dengan memberikan keringanan administrasi, perijinan,pajak atau regulasi yang jelas dan terarah Penerapan teknologi tepat guna pembinaan terhadap industri kecil menengah menstimulasi tumbuhnya industri kreatif Pemberdayaan perempuan Penguatan sistem Inovasi Daerah Pemberdayaan kelembagaan desa terkait dengan kebutuhan dasar masyarakat Pembinaan kelompok-kelompok UKM Pengembangan ekonomi kreatif Pengembangan jaringan pemasaran produk
Peningkatan infrastruktur, Pembangunan, peningkatan dan Penataan ruang, lingkungan pemeliharaan sarana prasarana hidup dan mitigasi bencana khususnya jalan, jembatan Peningkatan layanan air bersih dan sanitasi Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan irigasi Pengembangan infrastruktur pedesaan Pengelolaan potensi bencana Mengurangi timbulan sampah Pengembangan kawasan RTH Pengendalian banjir Peningkatan sarana dan prasarana pemuda dan olah raga Peningkatan
kapasitas Pembinaan kepegawaian secara
Meningkatnya jumlah investor
Meningkatnya kerjasama antar daerah
Tumbuhnya daya saing
daerah yang sehat dan kompetitif Meningkatnya pendapatan perkapita Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas Berkembangnya jaringan teknologi terbarukan dimasyarakat. Tersedianya jaringan informasi pasar Adanya kestabilan harga pada tingkat produsen
Lancarnya distribusi barang
dan orang antara kota dan desa utamanya daerah pegunungan dan pesisir Tertatanya kawasankawasan strategis cepat tumbuh Peningkatan pengolahan sampah Tersedianya potensi air bakudan irigasi Tersedianya RTH Tersedianya sarana dan prasana olah raga yang memadai
Terciptanya pemerintahan
birokrasi dan kelembagaan
berkala
Tersedianya data dan
Meningkatnya SDM Aparatur Meningkatnya pelayanan Meningkatnya disiplin
5
6
7
efisien, efektif dan kredibel
Pendidikan dan pelatihan bagi
para pegawai baik formal maupun non formal Revitalisasi kelembagaan dan ketatalaksanaan Ketersediaan data dan statistik daerah yang valid dan akurat Optimalisasi pelayanan terpadu satu pintu Revisi dokumen RPJPD, RPJMD dan Restra SKPD Penyelenggaraan E-Government
Peningkatan akses dan mutu Peningkatan sarana dan pelayanan kesehatan, prasarana kesehatan dan pendidikan serta daya saing pendidikan Peningkatan sumber daya manusia; profesonalisme pendidik dan tenaga kependidikan Peningkata mutu layanan kesehatan Perunanan angka kematian bayi dan ibu melahirkan Mengurangi jumlah gizi buruk Pembinaan pemuda dan atlit
statistik daerah yang akurat
pegawai
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan
Terpenuhinya layanan dasar masyarakat Terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan Meningkatnya mutu layanan pendidikan dan kesehatan Menurunnya angka kematian ibu hamil balita Masyarakat miskin hidup sehat Terciptannya pemuda dan atlit yang handal
Perluasan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan
Penanggulangan kemiskinan Peningkatan kualitas tenaga
Berkurangnya penduduk
kerja. Penciptaan lapangan kerja Pendidikan dan pelatihan bagi calon tenaga kerja
Peningkatan nilai-nilai keagamaan, pelestarian budaya dan kearifan lokal.
Pelestarian nilai-nilai budaya nilai-nilai budaya, adat istiadat dan semangant gotong royong Penanganan masalah sosial Pembinaan organisasi sosial, kepemudaan dan kemasyarakatan Meningkatkan budaya IPTEK
Meningkatnya semangat gotong royong Meningkatnya partisipasi organsasi sosial, kepemudaan dan kemasyarakatan dalam berkreasi Meningkatnya budaya baca dan perubahan pola piker menjadi inovatif dan dinamis
miskin kategori kedalaman dan keparahan Menurunnya jumlah pengangguran Meningkatnya SDM tenaga kerja dan calon tenaga kerja Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD TAHUN 2017
Kriteria yang digunakan untuk memilih dan menilai usulan program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2017 adalah sebagai berikut: 1. Memenuhi kriteria pro poor, pro job, pro growth dan pro environment; 2. Program/kegiatan harus merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, serta sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD bersangkutan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; 3. Merupakan respon relevan terhadap isu stategis dan masalah yang mendesak dan faktual yang dihadapi pada tahun 2017; 4. Program
dan
kegiatan
terpilih
merupakan
program/kegiatan
yang
menyentuh secara langsung bagi usaha pemecahan masalah mendasar yang dihadapi oleh masyarakat; 5. Selaras dan konsisten dengan kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi
untuk
mengantisipasi
dan
penyelesaian
target-target
pembangunan nasional dan Provinsi; dan Sesuai dengan pagu anggaran indikatif sementara. Program Prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh SKPD yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal. Program prioritas yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah mengacu pada program prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019 dan RPJPD Tahun 2009-2029 di mana prioritas program tersebut telah menggambarkan target indikator capaian kinerja beserta pagu
indikatif selama 5 (lima) tahun. Program prioritas pembangunan daerah RPJMD oleh SKPD dalam Renstra SKPD, masing-masing program dijabarkan kedalam kegiatan disertai pagunya Rencana program dan kegiatan Prioritas Daerah dalam PerubahanRKPD Kabupaten Pinrang Tahun 2017 memuat kegiatan lanjutan RKPD Tahun 2017. Dalam perubahan RKPD 2017 terdapat beberapa perubahan rencana program dan kegiatan yang disebabkan oleh adanya kelebihan/kekurangan dana pagu tersebut dialokasikan untuk program/kegiatan alternatif dan program kegiatan baru, pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan program kegiatan, penambahan
kegiatan
baru/kegiatan
alternatif,
penambahan
atau
pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan. Adanya program kegiatan baru dan penghapusan beberapa program kegiatan dalam perubahan RKPD 2017 disebabkan karena beberapa hal, diantaranya : 1. Perlunya penatausahaan program kegiatan sehingga tidak terjadi penduplikasian program kegiatan pada OPD 2. Adanya program kegiatan yang tidak lagi menjadi kewenangan daerah. 3. Dalam rangka mempercepat capaian sasaran SKPD Elemen-elemen utama program prioritas memuat kegiatan yang akan dilaksanakan,
kerangka
waktu
pelaksanaan
dan
SKPD
yang
bertanggungjawab. Program yang disusun harus dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan
keterbatasan
waktu,
anggaran,
kapasitas
dan
sumberdaya yang dimiliki daerah. Setiap program prioritas harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja program merupakan akumulasi
dari
pencapaian
kinerja
keluaran
masing-masing
kegiatan
Selanjutnya, program prioritas dan pagu indikatif yang telah ditetapkan untuk rancangan awal RKPD, disampaikan ke SKPD sesuai program terkait beserta pagu indikatif untuk diproses lebih lanjut untuk mendapatkan kegiatan prioritas masing-masing program dimaksud. Dalam penyusunan prioritas
kegiatan SKPD juga memperhatikan kegiatan yang telah disusun dalam dokumen Renstra SKPD sehingga terjadi keselarasan dalam penyusunan program dan kegiatan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah dan SKPD. Program, capaian kinerja, beserta pagu indikatifnya, yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019 dan RPJPD Tahun 2009-2029 sebagaimana tabel terlampir
BAB VI PENUTUP Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Pinrang Tahun 2017 sesuai dengan fungsinya yaitu dokumen perencanaan teknis tahunan, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas
pembangunan daerah, indikatif.
Untuk
rencana
mencapai
kerja
efektifitas
pembangunan daerah,
maka 3
dunia
masyarakat)
usaha
mempedomani Satuan Kerja
dan
dan
pendanaannya
pilar
pelaku di
pembangunan
Perangkat
Kabupaten Pinrang diharapkan dapat
Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Pinrang,
Perangkat Daerah
Satuan Kerja
Perangkat
perubahan
struktur
(pemerintah,
RKPD Kabupaten Pinrang ini. Bagi Dinas/Badan/Lembaga atau
Satuan Kerja
dan
bersifat
dan efisiensi dalam mencapai sasaran
RKPD Tahun 2017 dijadikan sebagai acuan dalam menyusun
terdapat
yang
(Renja SKPD)
Daerah (RKA
maka
daerah, akan
Kerja
dan Rencana Kerja Anggaran
SKPD). Namun demikian,
proyeksi pendapatan
pembiayaan daerah,
Rencana
alokasi belanja
diakomodir
apabila daerah
dalam RKPD
Perubahan Tahun 2017. Dengan tersusunnya Perubahan RKPD Kabupaten Pinrang Tahun 2017, diharapkan sebagai pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta secara koordinatif sesuai dengan tujuan dan sasaran serta berbagai indikator
yang
telah
ditetapkan
dan
dapat
terakomodir
berbagai
perkembangan maupun perubahan yang terjadi di masyarakat. BUPATI PNRANG
ASLAM PATONANGI
aspirasi,
