RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2014
WALIKOTA PROBOLINGGO DRAFT PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR
TAHUN 2014 TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015 WALIKOTA PROBOLINGGO, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 150 ayat (3) huruf e UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pemerintah Kota Probolinggo perlu menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Probolinggo; b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 2015-2015 sebagaimana telah diamanatkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor Tahun 2014 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang harus dijabarkan ke dalam perencanan tahunan dalam rangka merealisasikan target kinerja sebagaimana subtansi dalam RPJMD tersebut; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b pada konsideran diatas dan dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 yang dituangkan dengan Peraturan Walikota;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
1
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara tahun 2004 Nomer 164, Tambahan Lembaran Negara 4421); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomer 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008, tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20); 2
16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 17. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keungan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005 -2025; 23. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014; 24. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 tahun 2013, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo tahun 2005 – 2025; 25. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor Tahun 2014, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo tahun 2015 – 2016; 26. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
3
Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: a. Daerah adalah Seluruh Wilayah Kota Probolinggo. b. Pemerintah Kota Probolinggo adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. c. Walikota adalah Walikota Probolinggo. d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang Selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo. e. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang Selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran. Pasal 2 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015, yang Selanjutnya disingkat dengan RKPD Kota Probolinggo Tahun 2015, adalah Dokumen perencanaan Pemerintah Kota Probolinggo untuk periode satu (1) tahun yaitu Tahun 2015 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Pasal 3 (1) RKPD Kota Probolinggo Tahun 2015 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015-2019 dan Mengacu pada RKP Nasional Tahun 2015 serta RKPD Propinsi Jawa Timur Tahun 2015, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaanya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat; (2) Prioritas Pembangunan Daerah Kota Probolinggo sebagaimana termuat dalam RKPD Kota Probolinggo Tahun 2015 diarahkan sebagai berikut : a) Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran; b) Peningkatan pelayanan pendidikan; c) Peningkatan pelayanan kesehatan; d) Pengarusutamaan gender; e) Reformasi birokrasi, tata kelola dan peningkatan pelayanan publik; f) Keamanan, ketertiban, supremasi hukum dan ham; g) Prasarana kota, permukiman dan penataan ruang; h) Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana.
4
(3) RKPD Kota Probolinggo Tahun 2015 sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 menjadi : a) Acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum (KU) maupun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015; b) Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2015, sekaligus sebagai dasar lebih lanjut untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Tahun 2015; c) Salah satu sarana fasilitasi berbagai potensi sumberdaya masyarakat/ swasta/institusi non Pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2015. Pasal 4 Dalam rangka penyusunan RAPBD Kota Probolinggo Tahun 2015: 1. Pemerintah Daerah Menggunakan RKPD Tahun 2015 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); dan 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berpedoman pada RKPD Tahun 2015 dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD dengan DPRD. Pasal 5 Substansi materi beserta urutan secara rinci RKPD Kota Probolinggo Tahun 2015 sebagaimana dimaksud Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini. Pasal 6 Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo melaksanakan program–program dalam RKPD Kota Probolinggo Tahun 2015 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2015. Pasal 7 Walikota berkewajiban melaksakan dan bertanggung jawab atas RKPD Kota Probolinggo Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.
5
Pasal 8 Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.
Ditetapkan di Probolinggo Pada tanggal 2014 WALIKOTA ROBOLINGGO,
Hj. RUKMINI
6
Lampiran:Peraturan Walikota Probolinggo Nomor : Tahun2014 Tanggal : 2014
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(SPPN)
mengamanatkan
(RPJP);
Rencana
Pembangunan
penyusunan
Rencana Pembangunan
Jangka
Panjang
Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan
Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tersebut Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD. RKPD sebagaimana dimaksud di atas, disusun dengan beberapa tahapan sebagai berikut: a.
Persiapan penyusunan RKPD;
b.
Penyusunan rancangan awal RKPD;
c.
Penyusunan rancangan RKPD;
d.
Pelaksanaan musrenbang RKPD;
e.
Perumusan rancangan akhir RKPD; dan
f.
Penetapan RKPD. Tahapan persiapan penyusunan RKPD meliputi: pembentukan Tim Penyusun RKPD,
orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Perumusan rancangan awal RKPD merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD untuk menyusun rancangan Renja SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif. Setelah rancangan awal RKPD dibuat, tahap selanjutnya adalah merumuskan dokumen tersebut menjadi rancangan RKPD. Perumusan Rancangan RKPD pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang telah disusun dalam rancangan awal RKPD provinsi dengan rancangan Renja SKPD dan mensinkronkannya dengan kebijakan nasional/provinsi pada tahun rencana. Dengan demikian, penyusunan rancangan RKPD bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang
tercantum
dalam
rancangan
Renja
SKPD
serta
untuk
mengharmoniskan
dan
menyinergikannya terhadap prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi. Evaluasi Rancangan Awal RKP
dan RKPD Provinsi ini merupakan bagian dari proses
identifikasi kebijakan nasional dan Provinsi yang digunakan untuk melengkapi analisis dan evaluasi yang telah dilakukan pada tahap penyusunan rancangan awal, khususnya identifikasi kebijakan
RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
I -1
nasional untuk tahun rencana. Terkait dengan hal tersebut, maka suatu kebijakan menjadi relevan bagi suatu daerah (yang dengan demikian harus dipedomani) karena beberapa karakteristik: 1. Amanat perundang-undangan yang bersifat mengikat secara umum (seluruh daerah) atau khusus pada daerah tertentu. 2. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah merupakan tujuan dari kebijakan tersebut. 3. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah dipengaruhi secara tidak langsung oleh kebijakan dimaksud. Selain itu, kebijakan nasional lainnya memiliki dampak strategik bagi daerah tahun rencana karena beberapa karakteristik: 1. Kebijakan pemerintah pusat yang mengandung peluang bagi pengembangan daerah. 2. Kebijakan pemerintah pusat yang berdampak negatif bagi suatu daerah jika tidak diantisipasi dengan program tertentu. Pada tataran praktis, sebagian kebijakan diwujudkan atau nyata terlihat dari program dan kegiatan yang diagendakan pada tahun 2015, yang secara implisit disebutkan dalam pernyataan tentang kebijakan dan prioritas pembangunan nasional tahun rencana maupun jabaran program dan kegiatan prioritas yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung rencana pembangunan suatu daerah. Tahap selanjutnya adalah Verifikasi dan Integrasi Program & KegiatanPrioritas, dengan tujuan pokok adalah menyangkut kesamaan materi antara program dan kegiatan prioritas pada rancangan RKPD telah sama dengan muatan nama program dan kegiatan prioritas tiap-tiap SKPD, termasuk informasi tentang indikator kinerja, selain itu juga memastikan agar program dan kegiatan prioritas telah sepenuhnya tercantum dalam rancangan Renja SKPD pada SKPD terkait. Walaupun Undang-undang secara jelas menyatakan bahwa pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, namun dalam penyusunan perencanaan daerah tetap harus memperhatikan keterkaitan antara perencanaan pemerintah pusat, provinsi dan antar pemerintah daerah, sehingga pencapaian tujuan daerah dapat mendukung pencapaian tujuan nasional. Begitu pun penyusunan RKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan pada RKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2015 maupun Rencana Kerja Pemerintah(RKP)tahun 2015, sejalan dengan amanat pasal 2 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 yang menyatakan bahwa daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian daerah Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang,keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber dayalainnya. RKPD Tahun 2015 Kota Probolinggo merupakan pelaksanaan tahun pertama RPJMD Kota ProbolinggoTahun 2015-2019. Olehkarenaitu, RKPD Kota Probolinggotahun 2015 mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan jangka menengah dengan perencanaan
dan
penganggaran
tahunansesuaidenganamanat
RPJMD.
Dalam
kerangka
perencanaan, RKPD menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam kerangka penganggaran, RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD (KU-APBD) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS-APBD) Kota Probolinggotahun 2015.
RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
I -2
1.2. Landasan Hukum 1.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
5.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ;
6.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah,
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
dan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota; 9.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebgaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 -2025; 16. Peraturan Gubernur Provinsi JawaTimurNomor 3 Tahun 2014 tentangRencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) ProvinsiJawaTimurTahun 2014 - 2019. 17. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo tahun 2005 – 2025; 18. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 tahun 2014, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo tahun 2014 – 2019; 19. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014. 1.3. Hubungan Antar Dokumen Berpegangpadaprinsipbahwarencanapembangunandaerahmerupakansatu kesatuandenganrencanapembangunannasional,
makadalam
proses
penyusunan
RKPD
Kota
ProbolinggoTahun 2015 jugamemperhatikanrencanapembangunanditingkatnasionalmaupunprovinsi. Olehkarenanya, keberadaan RKPD Kota ProbolinggoTahun 2015 jugamemilikihubungandengan RKP
RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
I -3
Nasionaldan
RKPD
ProvinsiJawaTimur.Selainitu,
RKPD
Kota
ProbolinggoTahun
2015
jugaberkaitandenganbeberapaperencanaan di tingkat Kota Probolinggosendiriantaralain RPJMD Kota ProbolinggoTahun 2015-2019, Renja SKPD Tahun 2015, dan RTRW Kota ProbolinggoTahun 2009-2028.
1.3.1 Hubungandengan RKP Nasional RKPD
Kota
ProbolinggoTahun
2015
mengacuberbagaisubstansidalam
nasional.Dalammenjagasinkronisasigerakpembangunansecaranasional, nasionalharusmenjadiacuandalampenyusunan harusberpedomankepada
RKPD
Kota
RPJMD
RKP RKP
Probolinggo.Meskipun Kota
RKPD
Probolinggo,
tetapidinamikanasionaldalamrentangwaktutahuantidakdapatdiabaikan.Halutama
yang
harusdiperhatikanadalahkebijakanpemerintahpusat
yang
secaralangsungmaupuntidaklangsungberpengaruhataumemilikitujuanterhadappembangunan
Kota
Probolinggo. 1.3.2 Hubungandengan RKPD ProvinsiJawaTimur RKPD Kota ProbolinggoTahun 2015 jugaharusmengacuberbagaisubstansidalam RKPD ProvinsiJawaTimur.DalammenjagasinkronisasigerakpembangunandalamcakupanwilayahProvinsiJaw aTimur,
RKPD
provinsiJawaTimurharusmenjadiacuandalampenyusunan
Probolinggo.Dinamika
regional
RKPD
tahunanmemerlukanantisipasiataupundukungan
Kota agar
dapatmemaksimalkancapaiankinerjaPemerintah Kota Probolinggo. Wilayah Kota Probolinggo yang secaraadministrativeberadadalamwilayahProvinsiJawaTimur, sangatperluuntukmemperhatikanarahpembangunanProvinsiterkaitdengankeberadaankotaataukabup aten lain di sekitarwilayah Kota Probolinggo. 1.3.3 Hubungandengan RPJMD Kota ProbolinggoTahun 2015-2019 RKPD Kota Probolinggoahun 2015 berpedomandanmerupakanpenjabarandari RPJMD Kota Probolinggotahun 2015-2019terkaitperencanaan di tahun 2015.Program pembangunan yang telahditetapkandalam
RPJMD
diuraikandalamberbagaikegiatanpembangunan.Selainuntukmenjabarkan,
melalui
dapatdiketahuihasil-hasilcapaiankinerjatahunandalammendukung
capaianlimatahunan.
Melalui
RKPD,
target
dapatdilakukanupayapenyesuaiandalammencapai
RKPD target
pembangunanakhirperiodeperencanaandalam RPJMD. 1.3.4 HubungandenganRenja SKPD RKPD Kota Probolinggotahun 2015 menjadipedomanbagiRenja SKPD tahun 2015.Meskipun RKPD menjadipenyusunanRenja
SKPD,
namunperludilakukankoordinasidalampenyusunannya.Sehingga,
waktupenyusunandilakukansecarabersamaan.RKPD
Kota
ProbolinggodanRenja
SKPD
iniharusbersesuaian. 1.3.5 Hubungandengan RTRW Kota ProbolinggoTahun 2009-2028 RKPD Kota Probolinggotahun 2015 mengacukepada RTRW Kota Probolinggotahun 2009-2028dalam proses penyusunannya. Perencanaanterkaittataruangdanpolaruangdalamrentangwaktuhinggatahun
RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
I -4
2015 perludiakomodirdalam RKPD tahun 2015.Hal iniditujukanuntukmewujudkantataruangwilayah yang telahditetapkandalamrangkamewujudkankemakmuranmasyarakat Kota Probolinggo.
Gambar 1.1
1.4. SistematikaDokumen RKPD Sistematikadokumen
RKPD
Kota
ProbolinggoTahun
2015
didasarkanpadaaturan
yang
ditetapkandalamPermendagri No. 54 Tahun 2010 sebagaiberikut : BAB I
PENDAHULUAN Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RKPD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, sistematika dokumen, maksud dan tujuan penyusunan RKPD.
BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Memaparkantentanggambaranumumkondisidaerah, dankegiatan
hasilevaluasipelaksanaan
RKPD
tahun
program 2013,
danpermasalahanpembangunandaerah.Gambaranumumkondisidaerahmeliputiaspekgeogr afidandemografi,
kesejahteraanmasyarakat,
pelayananumum,
dandayasaingdaerah.Hasilevaluasipelaksanaan program dankegiatan RKPD tahun 2013 danrealisasi
RPJMD
mencakupcapaiankinerjapembangunanmenuruturusan/bidangurusan.Hasilevaluasidarireali sasipencapaian
target,
penyerapandana,
danpermasalahanyang
dihadapiataspelaksanaanRenja SKPD tahun 2013, dan target program/kegiatan RKPD tahun
2014
yang
disampaikanolehKepala
SKPD
kepadaKepalaBappeda.
Permasalahanpembangunandaerahberdasarkananalisisgambaranumumkondisidaerahdane valuasipelaksanaan
program/kegiatan
RKPD
tahun
2013
yang
menjadiisupermasalahandaerah yang berhubungandenganprioritaspembangunandaerah, danpermasalahan
lain
yang
berhubungandenganlayanandasardanpengelolaanpotensiunggulandaerah. RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
I -5
BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Memaparkantentangkondisiekonomidaerah
tahun
2013
danperkiraantahun
2014.Didalamnyatercakupindicatorpertumbuhanekonomidaerah,
sumber-
sumberpendapatan,
dan
kebijakanpemerintahdaerahdalammendanaipembangunandaerahtahun 2015.Kebijakaninimeliputipendapatandaerah,
belanjadaerah,
danpembiayaandaerah.Jugadipaparkanmengenaikemampuankeuangandaerahdalammend anaiprogramdankegiatantahun 2015. BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Dalam
bab
ini
menguraikan
penjelasan
tentangprioritasdansasaranpembangunandaerahtahun
2015
berdasarkanhasilanalisisterhadaphasilevaluasipelaksanaan RKPD tahun 2013 dan target yang
direncanakandalam
RPJMD
untuktahun
2015.
Prioritasdansasarandikaitkandengankemampuanpendanaandalamtahun
2015,
sehinggadapatmemunculkangambaranpermasalahanpembangunandanisustrategis
yang
mendesak. BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Menjelaskanrencana program dankegiatanprioritasPemerintah Kota Probolinggotahun 2015 yang disusunberdasarkanevaluasipembangunantahunan, kedudukantahunrencana RKPD dancapaiankinerja yang direncanakandalam RPJMD.
BAB VI
PENUTUP Berisi penegasan bahwa dalam melaksanakan RKPD Kota Probolinggo Tahun 2015 diperlukan sinergisitas yang mantap di jajaran pemerintah Kota Probolinggo, DPRD, pihak swasta dan seluruh lapisan masyarakat.
1.5. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan RKPD adalah untuk mewujudkansinergitasdanmenjamin keterkaitan dan
konsistensi
antara
perencanaan,
penganggaran,
pelaksanaan
dan
pengawasan,
sertamewujudkanefisiensialokasiberbagaisumberdayadalampembangunandaerah.Menimbang maksud tersebut, maka penyusunan RKPD memiliki tujuan sebagai: 1 Acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) maupun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2014; 2 Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), sekaligus sebagai dasar lebih lanjut untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD. 3 Memfasilitasi berbagai potensi sumber daya masyarakat/swasta/institusi non pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2015.
RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
I -6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.1.1 Aspek Geografis Letak Kota Probolinggo berada pada 7º 43’ 41” sampai dengan 7º 49’ 04” Lintang Selatan dan 113º 10’ sampai dengan 113º 15’ Bujur Timur dengan luas wilayah 56.667 Km². Disamping itu Kota Probolinggo merupakan daerah transit yang menghubungkan kota-kota (sebelah timur Kota): Banyuwangi, Jember, Bondowoso, Situbondo, Lumajang, dengan kota-kota (sebelah barat Kota) : Pasuruan, Malang, Surabaya. Adapun batas wilayah administrasi Kota Probolinggo meliputi :
Sebelah Utara
:
Selat Madura
Sebelah Timur
:
Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo
Sebelah Selatan
:
Kecamatan Leces, Wonomerto, dan Sumberasih Kabupaten Probolinggo
Sebelah Barat
: Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo Gambar 2.1 Peta Kota Probolinggo
Sumber: RTRW Kota Probolinggo Tahun Secara administrasi Pemerintahan Kota Probolinggo terdiri dari 5 kecamatan yaitu Kecamatan Mayangan dengan 5 Kelurahan, Kecamatan Kanigaran dengan 6 Kelurahan, Kecamatan Kedopok dengan 6 Kelurahan, Kecamatan Wonoasih dengan 6 Kelurahan dan Kecamatan Kademangan dengan 6 Kelurahan (Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2006 tentang Penataan dan Pengembangan Kelembagaan Kecamatan). Pembagian Wilayah Administrasi Kota Probolinggo terlihat pada tabel dibawah ini
RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 1
Tabel 2.1. Pembagian Wilayah Administrasi Kota Probolinggo Nama Kecamatan
Jml Kelurahan
Jumlah RW
Jumlah RT
Kademangan
6
31
171
Kedopok
6
35
143
Wonoasih
6
39
182
Mayangan
5
42
257
Kanigaran
6
51
251
Jumlah Total
29
198
1004
Sumber : BPS Kota Probolinggo
Grafik 2.1 Jumlah Kelurahan Tiap Kecamatan di Kota Probolinggo 6
6
6
6
6 5,5
5
5 4,5 Kademangan
Kedopok
Wonoasih
Mayangan
Kanigaran
Sumber: BPS Kota Probolinggo Grafik 2.2 Jumlah RW Tiap Kecamatan di Kota Probolinggo
51
60 50 40
35
31
39
42
30 20 10 0 Kademangan
Kedopok
Wonoasih
Mayangan
Kanigaran
Sumber : BPS Kota Probolinggo
RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 2
Grafik 2.3 Jumlah RW tiap Kecamatan di Kota Probolinggo
300 250 200 150 100 50 0
257 182
171
Kademangan
251
143
Kedopok
Wonoasih
Mayangan
Kanigaran
Sumber : BPS Kota Probolinggo Kota Probolinggo mempunyai perubahan iklim sebanyak 2 musim setiap tahunnya, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Pada tahun-tahun lalu musim penghujan terjadi pada bulan Januari sampai dengan Juli dan Nopember sampai dengan Desember, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Agustus sampai bulan Oktober. Jumlah curah hujan pada tahun 2012 dari hasil pemantauan pada 4 stasiun pengamatan hujan yang ada di Kota Probolinggo, rata–rata tercatat sebesar 955 mm dan hari hujan sebanyak 64 hari. Apabila dibandingkan dengan rata-rata curah hujan tahun 2012 sebesar 932 mm dengan 75 hari hujan, maka kondisi tahun 2013 lebih basah dibandingkan tahun 2012. Ada banyak terjadi fenomena perubahan iklim di tahun 2013, datangnya musim hujan tidak lagi memungkinkan diperkirakan dengan pengetahuan lokal. Curah hujan naik pada periode Nopember sampai bulan Maret. Kenaikan sampai dengan 50mm. Musim kemarau yang biasanya terjadi pada bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober, pada tahun 2013 musim kemarau lebih panjang yang dimulai pada bulan April dengan intensitas curah hujan menurun sampai dengan September. Curah hujan terlebat terjadi pada bulan Januari sebesar 336 mm, sedangkan hari hujan terlama terjadi pada bulan Januari dengan 21 hari hujan. Musim kering yang terjadi pada bulan Agustus sampai dengan Oktober di Kota Probolinggo berpengaruh terjadinya angin kering yang bertiup cukup kencang dari arah tenggara ke barat laut, yang populer dengan sebutan ”Angin Gending” Secara umum, kondisi dan struktur tanah Kota Probolinggo cukup produktif untuk berbagai jenis tanaman. Hal ini banyak dipengaruhi oleh pengairan yang cukup, sehingga memungkinkan pengembangan lahan sawah untuk tanaman pangan maupun hortikultura, khususnya bawang merah yang merupakan komoditi unggulan. Akan tetapi ada beberapa dampak perubahan iklim yang terjadi di Kota Probolinggo dan perubahan pola hujan menyebabkan pergeseran dalam periode tanam, musim dan pola tanam, degredasi tanah dan penurunan ketersediaan air pada bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober. Sumber data yang disampaikan diatas hasil dari pemantauan dan kerjasama antara Pemerintah Federal Jerman (GIZ) Perubahan Iklim (PAKLIM) dan Pemerintah Kota Probolinggo.
RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 3
2.1.2 Aspek Demografi Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan "per waktu unit" untuk pengukuran. Pertumbuhan penduduk yang makin cepat, mendorong pertumbuhan aspekaspek kehidupan yang meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, dan sebagainya. Perkembangan pendudukan di Kota Probolinggo selama ini menunjukkan peningkatan sebagaimana table berikut: Tabel2.2 Komposisi Penduduk Kota Probolinggo Tahun 2009-2013 No
Uraian
2009
2010
2011
2012
2013
1
Jumlah Penduduk (Jiwa)
217.501
217.349
218.061
219.139
205.313
2
Rata-rata (km2)
3,838
3,836
3,848
3,867
3,883
3
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
0,31
-0,07
0,33
0,49
0,40
4
Penduduk Menurut:
- Laki-laki
107.865
108.028
108.321
108.810
109.334
- Wanita
109.636
109.321
109.740
110.329
110.694
b. Sex ratio
98,38
98,82
98,71
98,62
98,77
65,26
63
68,08
67,65
63,98
8,53
6,85
4,66
5,12
4,52**
91,47
93,15
95,34
94,88
95,48
kepadatan
Penduduk
a. Jenis Kelamin
c. Angkatan Kerja: -
Tingkat Partipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)
Sumber: BPS RI, Dinas Kependudukan & Capil Pada tahun 2009 tercatat sebesar 217.501 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,31 persen, tahun 2010 laju pertumbuhan penduduk negatif sebesar -0,07 persen dengan jumlah penduduk berkurang sebesar 152 jiwa (atau berkurang sebesar 0,06 persen). Peningkatan jumlah penduduk terjadi kembali pada tahun 2011 sebesar 218.061 jiwa (LPP 0,33 persen), tahun 2012 sebesar 219.139 (LPP 0,49 persen) dan pada tahun 2013 (LPP 0,40 persen)dengan jumlah penduduk pada akhir tahun 2013 sebesar 220.028jiwa. Sex ratio mencapai angka rata-rata dibawah 100%, pada akhir tahun 2013 sebesar 98,77 persen artinya pada setiap 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 98 penduduk laki-laki. Ratio jenis kelamin kurang dari seratus ini menandakan bahwa angka harapan hidup perempuan lebih tinggi dibanding angka harapan hidup laki-laki.
RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 4
Pertumbuhan penduduk ini selain dikarenakan adanya fertilitas yang cukup tinggi (pertumbuhan penduduk alami), juga disebabkan adanya pertumbuhan penduduk migrasi, dimana terdapat migrasi masuk yang lebih besar daripada migrasi keluar (migrasi neto positif) atau dengan kata lain penduduk yang datang lebih banyak dibandingkan dengan penduduk yang keluar Kota Probolinggo. Tabel 2.3 Penduduk Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin 2009 No.
2010
2011
2012
2013
Usia (th) L
P
L
P
L
P
L
P
L
P
1
0-4
9.652
8.727
8.932
8.599
6.748
6.549
8.617
8.286
6.734
6.420
2
5-9
9.622
9.214
9.309
8.925
9.459
8.912
9.635
8.995
9.224
8.705
3
10 - 14
9.054
8.514
9.250
8.687
9.599
9.064
9.714
9.104
9.804
9.207
4
15 - 19
8.681
8.244
8.614
8.201
8.927
8.534
9.002
8.576
9.281
9.207
5
20 - 24
9.004
8.845
8.768
8.746
8.853
8.509
8.768
8.335
8.609
8.380
6
25 - 29
9.814
10.330
10.351
10.416
9.621
9.498
9.326
9.293
8.799
8.527
7
30 - 34
8.143
8.893
9.801
9.398
9.593
9.560
9.319
9.356
9.650
9.704
8
35 - 39
8.963
9.268
9.050
8.881
8.913
8.934
8.724
8.961
8.853
8.925
9
40 - 44
8.188
8.766
8.194
8.518
8.925
9.118
8.901
9.053
8.680
8.808
10
45 - 49
7.426
7.965
6.889
7.576
7.259
8.010
7.167
7.971
7.933
8.488
11
50 - 54
6.191
6.136
5.930
6.066
6.303
6.642
6.235
6.656
6.346
7.032
12
55 - 60
4.794
4.466
4.595
4.351
5.034
4.978
4.953
4.955
5.421
5.522
13
60 +
8.333
10.268
8.345
10.957
9.087
11.432
8.449
10.788
10.000
12.408
107.865
109.636
108.028
109.321
108.321
109.740
108810
110.329
101.522
103.791
TOTAL 217.501
217.349
218.061
219.139
205.313
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Apabila diperhatikan dalam tabel 2.3 selama kurun waktu 2009-2013, penduduk berdasarkan usia, 74,81 persen sampai dengan 76,91 persen penduduk Kota Probolinggo termasuk usia produktif (usia 15-60+ tahun), dan 23,05 persen sampai dengan 25,18 persen masuk dalam kelompok usia non produktif (usia 0-14 tahun). Berdasarkan perhitungan angka tersebut memberikan gambaran bahwa selama kurun waktu 20092013 angka ketergantungan (age dependency ratio) penduduk Kota Probolinggo rata-rata sebesar 31,40, ini berarti bahwa secara hipotesis setiap 100 penduduk usia produktif, menanggung sekitar 31-32 orang penduduk usia tidak produktif. Penduduk berdasarkan pendidikan terakhir yang ditamatkan, dapat dilihat pada tabel 1.04 dibawah ini.
RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 5
Tabel 2.4 Penduduk Berdasarkan Pendidikan yang ditamatkan NO.
PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN
2009
2010
2011
2012
2013
1
Tidak/Belum Sekolah
31.534
31.500
31.754
43.297
46.512
2
Belum Tamat SD
17.573
17.609
17.693
17.514
18.637
3
Tamat SD
62.986
62.948
63.178
55.516
57.307
4
Tamat SLTP
29.574
29.579
29.584
27.876
29.250
5
Tamat SLTA
50.964
50.829
50.893
49.460
52.425
6
Diploma I / II
1.876
1.871
1.877
1.482
1.463
7
Diploma III
1.873
1.867
1.870
2.057
2.209
8
Sarjana (S1)
9.488
9.463
9.478
10.623
11.409
9
Sarjana (S2)
531
530
531
713
800
10
Sarjana (S3)
11
11
11
13
16
11
Tidak Tercatat
11.091
11.142
11.192
10.588
-
217501
217.349
218061
219139
220.028
TOTAL
Sumber: Dispenduk dan Capil
2.1.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat Kondisi kesejahteraan masyarakat di Kota Probolinggo dapat dielaborasi kedalam tiga fokus utama, yakni fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan masyarakat serta fokus seni budaya dan olah raga. Identifikasi terhadap ke tiga fokus utama tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 2.1.4 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Metode yang biasa dipergunakan untuk mengetahui kondisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di daerah adalah melalui pengukuran pencapaian indikator makro ekonomi. Komponenkomponen dari indikator makro ekonomi tersebut diantaranya adalah Produk Domistik Regional Bruto (PDRB), PDRB Per Kapita, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), dan Laju Inflasi. Indikator ekonomi makro untuk Kota Probolinggo dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Produk Domistik Regional Bruto (PDRB) Salah satu indikator untuk melihat gambaran pembangunan ekonomi daerah adalah dengan menggunakan perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Ditinjau dari segi pendapatan Kota Probolinggo, PDRB merupakan jumlah dari semua pendapatan yang RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 6
timbul oleh karena ikut sertanya faktor produksi dalam proses produksi diwilayah Kota Probolinggo. Berdasarkan data series pada tabel 2.5 peranan ekonomi sektoral PDRB Kota Probolinggo tersaji bahwasanya 3 sektor lapangan usaha berturut- turut selama 4 tahun terakhir menduduki posisi tertinggi dibandingkan 6 sektor lainnya, yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, dan sektor industri pengolahan. Dua sektor berikutnya yaitu sektor jasa-jasa dan sektor keuangan, sewa, jasa perusahaan dapat berpotensi lebih berkembang lagi melalui peran pemerintah maupun masyarakat untuk lebih mengembangkan potensi lokal yang ada.
No Lap. Usaha 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
9.
Pertanian Pertambangan & penggalian Industri pengolahan Listrik, gas dan air bersih Konstruksi Perdagangan, hotel & restoran Pengangkutan & komunikasi Keuangan, persewa-an & jasa perusahaan Jasa-jasa
Tabel 2.5 Peranan Ekonomi Sektoral PDRB Kota Probolinggo ADHK (Persen) ADHB (Persen) 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 9,17 8,02 7,14 6,52 6,07 8,88 7,77 6,75 6,36 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 5,8 0
14,11
13,64
13,51
13,26
13,19
14,34
13,75
13,31
12,76
12,7
1,33
1,34
1,33
1,30
1,29
1,08
1,08
1,09
1,05
1,01
0,88 43,18
0,91 44,58
0,90 45,73
0,91 46,86
0,92 47,68
0,97 40,94
1,07 42,60
1,10 44,03
1,11 45,39
1,15 46,58
13,68
13,53
13,55
13,51
13,5
15,16
14,36
14,21
13,80
13,75
7,18
7,40
7,47
7,48
7,51
6,58
6,75
6,97
7,05
7,15
10,46
10,58
10,37
10,17
12,05
12,62
12,54
12,48
11,86
9,84
Sumber: BPS RI Sementara itu dilihat dari indicator Makro Kota Probolinggo Tahun 2009-2013menunjukkan peningkatan dan pertumbuhan yang cukup signifikan. Hal ini dapat menjadi salah satu indikasi bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Probolinggo relatif menjadi lebih baik.
Tabel 2.6 Indikator Makro Kota Probolinggo 2009-2013 No 1.
2.
INDIKATOR MAKRO
2009
Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi a. Jumlah Penduduk 217.501 b. Laju Pertumbuhan Penduduk (%) 0,31 c. Laju Pertumbuhan Ekonomi ( %) 5,35 d. Laju Inflasi (%) 3,55 e. Pendapatan Perkapita(Rp./Th) (juta) 8,759 Kesejahteraan Sosial dan Pendidikan a. Angka Melek Huruf(%) 92,06 b. Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS/Th) 8,47 c. Angka Partisipasi Murni(APM/Th) RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
TAHUN 2011
2012
2013
217,349 -0,07 6,12 6,68 9,302
218.061 0,33 6,58 3,78 9,882
219.139 0,49 6,85 5,88 10,500
220.028 0,40 6,46 7,98 11,145
92,49 8,52
92,51 8,53
93,35 8,61
95,73 8,67
2010
II - 7
3.
4.
5.
6.
- SD - SMP - SMU d. Angka Partisipasi Kasar (APK/Th) - SD - SMP - SMU Kesehatan a. AngkaHarapan Hidup (AHH/Th) b. Angka Kematian Bayi(AKB/1.000KH)
103,47 82,54 71,80
105,26 93,13 85,91
102,61 106,60 86,73
101,08 91,37 101,87
101,20 95,56 95,96
114,35 106,49 95,88
114,7 120,17 124,23
111,31 138 122,13
110,13 116,63 126,19
109,93 118,32 126,90
43 bayi
70,17 78 bayi 166/kh 6 org
70,52 56 bayi 191/kh 7 org
70,52 41 bayi 106/kh 4 org
70,75 72 bayi
63,00 5,54 41.364
68,08 4,66 38.800
67,65 5,12 40.500
76,71 4,25 40.500
45.715 333.173 101.676 517.244 74,33
57.455 377.700 86.559 565.211 74,85
69.261 458.387 131.055 614.208 75,23
78.355 495.412 108.558 655.932 75,81
c. Jumlah Kematian Ibu (orang) 4 org Ketenagakerjaan & Tingkat Kemiskinan a. Angka Partisipasi Angkatan Kerja (%) 65,26 b. Tingkat Pengangguran Terbuka 8,53 c. Jumlah Penduduk Miskin 47.079 Keuangan Daerah (juta) a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 40.085 b. Dana Perimbangan 330.156 c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah 101.677 d. APBD 471.917 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,73
8
2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sementara itu terkait laju pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo dalam empat tahun terakhir berada pada trend yang positif, artinya kondisi perekonomian di Kota Probolinggo dapat memberikan pertumbuhan yang positif walaupun masih di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi regional Jawa Timur. Kecuali pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo lebih tinggi 0,34, hal ini bersamaan dengan munculnya bencana lumpur Lapindo, sehingga sedikit banyak mempengaruhi kondisi agregat perekonomian Jawa Timur, namun LPE Kota Probolinggo tahun 2012 lebih tinggi dari LPE Nasional sebesar 6,3 persen. Secara lebih detail berikut kami sajikan pada table berikut.
Tabel 2.7 Laju Pertumbuhan EkonomiKota Probolinggo dan Prov. Jawa Timur Tahun 2009-2013 Tahun
Kota Probolinggo
Jawa Timur
2009
5,35
5,01
2010
6,12
6,68
2011
6,58
7,22
2012
6,85
7,27
2013
6,81
6,55
RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 8
3. Laju Inflasi Perkembangan inflasi di Kota Probolinggo dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, diujung tahun 2012 inflasi mencapai 5,88 % yang berarti terjadi kenaikan dari tahun 2011 sebesar 3,78%. Kenaikan inflasi disebabkan kenaikan harga barang dan jasa di Kota Probolinggo yang dipengaruhi perkembangan situasi ekonomi nasional yang didorong kenaikan harga komoditas tertentu di pasar internasional.Perkembangan inflasi dapat dilihat pada tabel 2.8 berikut ini. Grafik 2.4 Perkembangan Inflasi Kota Probolinggo Tahun 2010-2013
Laju Inflasi 10 5 0 2010
Laju Inflasi
2.1.5
2011
2010 6,68
Laju Inflasi 2012 2011 3,78
2013 2012 5,88
2013 7,98
Fokus Kesejahteraan Masyarakat Pembangunan manusia sebagai insan dan sumberdaya pembangunan merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan, dilakukan terhadap seluruh siklus hidup manusia. Upaya tersebut dilandasi oleh pertimbangan bahwa pembangunan manusia yang baik
merupakan kunci bagi
tercapainya kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran bangsa. Untuk memberikan gambaran tentang keberhasilan pembangunan kesejahteraan masyarakat antara lain dapat diketahui dari indikator sebagai berikut : 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Peningkatan kualitas sumber daya manusia ditandai oleh semakin meningkatnya capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dapat dilihat dari tiga bidang utama, yakni pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia Kota Probolinggo menunjukkan trend peningkatan setiap tahunnya (2009-2012). Disamping itu IPM Kota Probolinggo berada di atas rata-rata IPM Propinsi Jawa Timur. Peningkatan ini tidak terlepas dari hasil kerja keras unsur pemerintah, swasta, akademisi, serta masyarakat. Dengan IPM Kota Probolinggo mengalami trend positif hal ini dapat menjadi indikasi bahwa kesejahteraan masyarakat Kota Probolinggo dari waktu ke waktu mengalami peningkatan.
RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 9
Gambar 2.6 Perkembangan Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Kota Probolinggo Tahun 2009-2013 78 76 74
73,73
74,33
72 70
71,06
71,62
74,85
75,23
75,81
72,18
72,83
72,84
68 2009
2010 2011 Kota Probolinggo
2012 2013 Jawa Timur
Dari analisa yang ada, dukungan terhadap capaian Indeks Pembangunan Manusia Kota Probolinggo tersebut antara lain berasal dari :
Angka Melek Huruf Pengukuran dimensi kemampuan menyerap ilmu pengetahuan suatu daerah dilakukan melalui dua hal yaitu Angka Melek Huruf (AMH) umur 15 tahun ke atas dan angka ratarata lama sekolah (RLS). Pada tahun tahun 2011 angka melek huruf di Kota Probolinggo mencapai sebesar 92,51 persen lebih baik dari tahun 2010 sebesar 92,49 persen. Pada tahun 2012 angka melek huruf meningkat menjadi 93,35 persen artinya prosentase penduduk yang buta huruf mengalami penurunan. Penurunan angka buta huruf dimungkinkan karena adanya pembelajaran bagi masyarakat yang tidak dapat baca tulis oleh para kader kelurahan. Pemerintah berupaya terus untuk memberantas buta huruf karena masih ada sebagian penduduk usia 64+ yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan.
Rata-Rata Lama Sekolah Pada tahun 2011, rata-rata lama sekolah penduduk Kota Probolinggo mencapai 8,53 tahun yang berarti penduduk usia 15 tahun ke atas di Kota Probolinggo bersekolah hingga tingkat SLTP kelas 2 semester II (8 tahun 6,36 bulan atau hampir naik ke kelas 3 SLTP). Dibanding lima tahun yang lalu rata-rata lama sekolah penduduk di Kota Probolinggo, naik 2,88 bulan. Untuk Jawa Timur rata-rata lama sekolahnya adalah 7,34 tahun, artinya apabila dibandingkan dengan beberapa Kabupaten lain di sekitar Kota Probolinggo, rata-rata lama sekolah di Kota Probolinggo masih terhitung cukup baik (di Kondisidi Kota Probolinggo bisa dijelaskan dengan dua kemungkinan. Pertama, kesadaran masyarakat Kota Probolinggo dalam hal pendidikan memang masih kurang. masyarakat masih merasa cukup dengan pendidikan tingkat SD. Kedua, masyarakat Kota Probolinggo yang berpendidikantinggi, memilih untuk tidak tinggal di Kota Probolinggo dan memutuskan tinggal di daerah yang lebih mendukung dalam mendapatkan lapangan pekerjaan yang lebih sesuai dengan tingkat pendidikannya. Singkatnya, banyak Sumber Daya Manusia (SDM) Kota Probolinggo yang lari keluar kota untuk pengembangan diri sesuai dengan pendidikan yang diterimanya. Hal ini tentu merupakan kerugian yang besar untuk Kota Probolinggo karena SDM adalah modal dasar bagi pembangunan. Oleh karena itu
RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 10
upaya untuk memaksimalkan ketersediaan fasilitas pendidikan baik sarana maupun prasarana akan sangat menunjang dalam meningkatkan mutu pendidikan. Tabel 2.9 Rata-rata Lama Sekolah Penduduk 15 Tahun ke atas Kota Probolinggo dan Sekitarnya Rata-rata Lama Sekolah (tahun)
Kabupaten/Kota (1)
2007 (2)
2008 (3)
2009 (4)
2010 (5)
2011 (6)
Kab. Lumajang
5,90
5,90
6,03
6,10
6,41
Kab. Jember
6,29
6,29
6,45
6,53
6,73
Kab. Banyuwangi
6,68
6,68
6,81
6,85
6,89
Kab. Bondowoso
5,20
5,20
5,49
5,54
5,66
Kab. Situbondo
5,68
5,68
5,99
6,18
6,19
Kab. Probolinggo
5,00
5,00
5,08
5,57
5,80
Kab. Pasuruan
6,16
6,16
6,33
6,34
6,54
Kota Probolinggo
8,29
8,29
8,35
8,52
8,53
Kota Pasuruan Jawa Timur
8,74 6,90
8,74 6,95
8,81 7,20
8,85 7,24
8,96 7,34
Angka Harapan Hidup Untuk menggambarkan situasi derajat kesehatan, digunakan indikator angka harapan hidup (AHH ), angka kematian ibu (AKI), dan angka kematian bayi (AKB).Angka harapan hidup waktu lahir adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani bayi yang baru lahir pada tahun tertentu. Angka harapan hidup dapat dijadikan salah satu alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah pada keberhasilan pembangunan kesehatan serta sosial ekonomi di suatu wilayah termasuk di dalamnya derajat kesehatan masyarakat. Target Indonesia Sehat tahun 2010 yang mengupayakan AHH Indonesia harus mencapai 67,9 dan Kota Probolinggo AHH tahun 2010 mencapai 70,17 tahun. Angka harapan hidup masyarakat Kota Probolinggo tahun 2012 sebesar 70,52 tahun, yang menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan angka harapan hidup ini diimbangi melalui program-program pembangunan kesehatan lingkungan dan kecukupan gizi dan kalori.
2. Kondisi Ketenagakerjaan Indikator lain yang juga dapat dipergunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah laju pertumbuhan angkatan kerja yang terserap pada lapangan pekerjaan yang tersedia. Kondisi tenaga kerja di Kota Probolinggo tahun 2010 meliputi angkatan kerja sebanyak 108.239 orang. Jumlah lowongan kerja sejumlah 3.561 buah dengan pencari kerja tahun 2010 yang terdaftar sebanyak 3.493 orang, berhasil ditempatkan 2.228 orang, sehingga jumlah pencari kerja yang masih terdaftar hingga akhir tahun 2010 sebanyak 14.836 orang.Kondisi ketenagakerjaan tahun 2010-2013 dapat digambarkan sebagai berikut :
RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 11
Gambar 2.7 Kondisi Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2010-2013 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Pengangguran terbuka
2010
2011
2012
2013
20.058
19.614
19.341
21.479
Pencari Kerja Per tahun
3.493
1.991
3.700
2.813
Pencari Kerja Menurut IPK
14.836
15.573
19.273
22.015
Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Probolinggo Gambar 2.8 Peluang Kerja Penduduk Kota Probolinggo Tahun 2010-2013
150.000 100.000 50.000 0
2010
2011
2012
2013
Penduduk usia kerja
143.983
146.060
145.551
153.498
Angkatan kerja
108.239
110.316
113.966
117.754
Kesempatan Kerja
88.181
90.702
94.625
97.288
Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Probolinggo 2.1.6
Fokus Seni Budaya dan Olah Raga
Pembangunan seni dan budaya pada dasarnya ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah ditengahtengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Pembangunan seni dan budaya di Kota Probolinggo diarahkan untuk memperkuat jati diri masyarakat seperti solidaritas sosial, rasa kekeluargaan, budaya berperilaku positif seperti kerja keras, gotong royong, penghargaan terhadap nilai budaya dan bahasa daerah. Dengan pengembangan seni dan budaya daerah diharapkan
dapat dipertahankan dan terus digali kearifan lokal dalam kehidupan
masyarakat. Aktivitas yang terus dijaga adalah keberadaan grup kesenian daerah, baik dari segi jumlah grup kesenian yang sekarang ada sejumlah 50 grup maupun intensitas kegiatannya yang terus diberikan ruang dan kesempatan untuk berkembang. Strategi pembangunan pemuda selama ini dilakukan dengan cara: (1) membangun moral dan budi pekerti luhur, (2) membangun sarana dan prasarana fisik dan non fisik dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 12
golongan, (3) membangun sumber daya manusia dengan keteladanan, solidaritas, gotong royong, sopan santun, ramah tamah, saling menghormati, saling menghargai dan memelihara kepekaan sosial, (4) dan membangun semangat juang dan cinta tanah air. Wujud pembangunan generasi muda secara nyata adalah: (1) pemberdayaan pemuda untuk membangkitkan potensi pemuda untuk berperan serta dalam pembangunan, (2) pengembangan pemuda untuk menumbuhkembangkan potensi manajerial, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, dan (3) perlindungan pemuda dalam pengertian untuk menolong pemuda dalam menghadapi demoralisasi, degradasi, tindakan destruktif, regenerasi dan perlindungan hak dan kewajiban pemuda. Diharapkan di masa depan nanti akan lahir pemimpin-pemimpin bangsa dari generasi muda yang berwawasan kebangsaan dan cinta tanah air, memiliki sikap, intelektualitas dan perilaku luhur. Pembinaan olah raga selama ini diarahkan pada upaya pembinaan dan pengembangan keolahragaan. pengelolaan keolahragaan, penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga, pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga, pendidikan dan pelatihan keolahragaan, pendanaan keolahragaan, pengembangan kemitraan pemerintah daerah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga, peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat, peningkatan kemampuan atlit, pelatih, dan pembina olahraga, peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olah raga, dan pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat. Meskipun hasilnya belum cukup menggembirakan, tetapi progres kearah peningkatan prestasi olah raga dapat diwujudkan. Kondisi ini didukung dengan terus berkembangnya klub olah raga di Kota Probolinggodan jumlah gedung olah raga yang bertambah dari 4 gedung menjadi 7 gedung olah raga sekarang ini. 2.1.7
Aspek Pelayanan Umum Pelayanan umum pada hakekatnya merupakan implementasi pelayanan publik, yakni
segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk pelayanan barang, pelayanan jasa maupun pelayanan administratif yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Secara garis besar gambaran umum mengenai aspek pelayanan umum ini dapat dielaborasi dari 2 (dua) fokus layanan, yaitu fokus layanan urusan wajib dan fokus layanan urusan pilihan pemerintah daerah. 2.1.7.1
Fokus Layanan Urusan Wajib Layanan urusan wajib Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah terdiri atas 26 bidang, yaitu : 1. Pendidikan Pembangunan bidang pendidikan mempunyai peran yang sangat strategis dalam ikut menentukan kualitas sumber daya manusiayang diharapkan yakni yang mampu melakukan inovasi, kreasi serta memiliki karakter dan budi pekerti yang luhur. Capaian kinerja pembangunan pendidikan antara lain dapat digambarkan sebagai berikut : RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 13
Tabel 2.10 Data Kinerja Layanan Pendidikan di Kota Probolinggo Tahun 2009-2013 No
Indikator
2009
2010
2011
2012
2013
114,35
114,70
111,31
110,13
109,93
106,49
120,17
138,00
116,63
118,32
1 : 150
1 : 160
1 : 151
1:163
1 : 164,39
1 : 30
1 : 30
1 : 16
1:15
1 : 16,60
118,84
119,84
122,19
126,19
126,90
1 : 212
1 : 196
1 : 193
1:269
1:256,66
1 : 14
1 : 14
1 : 13
1:12
1 : 10,84
166
166
169
-
138
102
100
105
-
-
Pendidikan Dasar : 1
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%)
2
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%)
3
Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah
4
Rasio Guru/Murid Pendidikan Menengah:
1
Angka Partisipasi Kasar (APK) SM (%)
2
Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah
3
Rasio Guru/Murid Fasilitas Pendidikan :
1
Gedung SD/MI dalam kondisi baik
2
Gedung SMP/MTs dan SMA/SMK/MA dalam kondisi baik Angka Putus Sekolah :
1
APS SD/MI (%)
0,16
0,05
0,10
0,07
0,05
2
APS SMP/MTs (%)
0,75
0,77
0,25
0,18
0,23
3
APS SMA/SMK/MA (%)
1,75
1,78
1,45
2,13
1,40
Angka Kelulusan : 1
AL SD/MI (%)
97,98
98,68
98,48
99,94%
100
2
AL SMP/MTs (%)
95,04
96,04
98,79
99,77%
100
3
AL SMA/SMK/MA (%)
97,01
98,01
98,97
96,80%
100
Angka Melanjutkan : 1
AM SD/MI ke SMP/MTs (%)
115,65
119,17
104,67
106,09
121,02
2
AM SMP/MTs ke SMA/ SMK/MA (%)
127,76
132,68
142,68
121,29
139,74
Sumber : Data Pokok Pendidikan dan BPS 2. Kesehatan Pelayanan kesehatan merupakan salah satu layanan utama yang harus diselenggarakan oleh pemerintah. Layanan kesehatan di Kota Probolinggo dikelola oleh Dinas Kesehatan dan RSUD Dr. Moh. Saleh. Secara umum pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh Puskesmas dan Rumah Sakit. Di Kota Probolinggo terdapat 6 Puskesmas pada 5 kecamatan yang memiliki spesialisasi pelayanan secara khusus. Pelayanan Puskesmas ini masih didukung oleh beberapa Puskesmas Pembantu untuk mengoptimalkan pelayanan bidang kesehatan. RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 14
Selain itu juga terdapat Rumah Sakit Umum Daerah serta beberapa Rumah Sakit Swasta. Rumah sakit umum yang berada di tengah kota juga perlu mendapat perhatian mengingat bahwa secara pengembangan sudah sangat kecil kemungkinan untuk diperluas. Pada sisi lain rumah sakit tersebut harus menjadi jujugan pelayanan masyarakat dari Kabupaten Probolinggo.
Cakupan
pelayanan
kesehatan
rujukan
pasien
masyarakat
miskin
menunjukkan angka yang relatif rendah, bahkan mencapai 0% pada tahun 2012. Untuk itu mau tidak mau pelayanan RSUD Dr. Moh. Saleh harus semakin ditingkatkan dengan tidak melupakan peningkatan pelayanan pada seluruh Puskesmas yang ada di wilayah Kota Probolinggo. Belajar dari pencapaian kinerja bidang kesehatan pada tahun-tahun sebelumnya bahwa meski sudah maksimal tetapi complain dari masyarakat masih sering terdengar. Indikator kinerja yang dapat menunjukkan hasil capaian pembangunan kesehatan di Kota Probolinggo dapat digambarkan pada tabel berikut :
No 1
2 3 4 5 6 7 8 9
10 11
Tabel 2.11 Data kinerja layanan kesehatan di Kota Probolinggo Tahun 2019-2013 Indikator 2009 2010 2011 2012 Rasio ketersediaan puskesmas, puskesmas pembantu dan poliklinik per satuan penduduk Rasio rumah sakit per satuan penduduk Rasio dokter per satuan penduduk Cakupan pertolongan persalinan oleh Nakes Cakupan kelurahan UCI Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan Puskesmas Cakupan Puskesmas Pembantu
2013
1:30.000
1:30.000
1:30.000
1:30.000
1:30.000
1TT:10.000
1TT:10.000
1TT:10.000
1TT:10.000
1TT:10.000
1:3.333
1:3.333
1:3.333
1:3.333
1:3.333
87,61%
91,89%
96,32%
88.88%
92,69%
93,10% 52,82%
72,41% 100%
86,21% 100%
80,66% 100%
82,76% 100%
66,23%
90,04%
104,76%
88,24%
70%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
3,03%
4,19%
0%
0,16%
6 20
6 20
6 21
6 21
6 21
3. Pekerjaan Umum Indikator kinerja yang dapat menunjukkan hasil capaian pelaksanaan urusan pekerjaan umum di Kota Probolinggo dapat digambarkan pada tabel berikut :
RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 15
Tabel 2.12 Data Kinerja Layanan Pekerjaan Umum di Kota Probolinggo Tahun 2010-2013 No
Indikator
1
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%) Prosentase Jumlah prasarana irigasi yang terpelihara dan berfungsi (%) Panjang jalan dilalui roda 4 (km) Panjang jalan dalam kondisi baik (> 40 km/jam) Panjang jalan yang memiliki trotoir dan drainase (min 1,5 m) Drainase dalam kondisi baik / aliran air tidak tersumbat (km) Pembangunan turap di jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor (%) Luas irigasi dalam kondisi baik (Ha)
2 3 4 5 6 7 8
2010
2011
2012
2013
73,6
69,77
71,14
74,28
65
70
80
85
195,245 145,95
195,245 144,36
200,171 134,08
200,171 148,68
14,36
14,36
14,36
120
105
107
107,5
107,7
60
62
62
62
1.973
1.866
1.833
1.833
4. Perumahan Capaian indikator kinerja pelaksanaan urusan perumahan rakyat di Kota Probolinggo dapat digambarkan sebagai berikut : Tabel 2.13 Data Kinerja Layanan Perumahan Rakyat di Kota Probolinggo Tahun 2009-2013 No 1 2 3 4
Indikator Jumlah pelangggan rumah tangga berakses air bersih. Jumlah rumah tangga bersanitasi lingkungan (%) Jumlah pelanggan rumah tangga pengguna listrik Perkembangan Jumlah Warga Miskin Yang Memperoleh Fasilitas Perumahan
2009
2010
2011
2012
2013
14.663
15.781
16.366
17.086
17.630
56,54
57,97
58,49
59
70
41.461
42.749
44.953
45.414
46.776
42
59
73
350
379
5. Penataan Ruang Kondisi capaian kinerja pelaksanaan urusan penataan ruang di Kota Probolinggo dapat dilihat berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut : Tabel 2.14 Data Kinerja Penataan Ruang di Kota Probolinggo Tahun 2009-2013 No 1 2 3 4
Indikator Jumlah pelangggan rumah tangga berakses air bersih. Jumlah rumah tangga bersanitasi lingkungan (%) Jumlah pelanggan rumah tangga pengguna listrik Perkembangan Jumlah Warga Miskin Yang Memperoleh Fasilitas
RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
2009
2010
2011
2012
2013
14.663
15.781
16.366
17.086
17.630
56,54
57,97
58,49
59
70
41.461
42.749
44.953
45.414
46.776
42
59
73
350
379
II - 16
Perumahan 6. Penataan Ruang Tantangan utama penataan ruang di Kota Probolinggo adalah penyediaan ruang terbuka hijau. Hingga tahun 2013 capaian rasio ruang terbuka hijau baru mencapai 14%. Dan luasan itu stagnan sejak tahun 2011. Selain itu adalah konsistensi terhadap pemberlakuan peraturan tentang tata ruang. Namun demikian berbagai upaya telah dilakukan meski masih perlu kerja keras untuk mencapai target. Kondisi capaian kinerja pelaksanaan urusan penataan ruang di Kota Probolinggo dapat dilihat berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut : 7. Tabel 2.14 Data Kinerja Penataan Ruang di Kota Probolinggo Tahun 2009-2013 No 1 2
Indikator
2009
Rasio ruang terbuka hijau kota per satuan luas wilayah (%) Jumlah bangunan yang memiliki IMB
2010
2011
2012
2013
13,8
13,76
14,41
15,02
14
13,18%
13,76%
14,41%
15,01%
15,69%
8. Perencanaan Pembangunan Kinerja perencanaan pembangunan daerah tingkat capaiannya dapat diukur dari indikator kinerja sebagai berikut : Tabel 2.15 Data Kinerja Perencanaan Pembangunan di Kota Probolinggo Tahun 2009-2013
No 1 2 3
4 5
Indikator Dokumen RPJPD yang ditetapkan dengan Perda Dokumen RPJMD yang ditetapkan dengan Perda Dokumen Renstra SKPD yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Perwali Dokumen Renja SKPD yang ditetapkan dengan Perwali
2009 Ad Td a k √
2010 Ad Td a k √
2011 Ad Td a k √
2012 Ad Td a k √
2013 Ad Td a k √
√
√
√
√
√
√
√
√
√ √
√
√ √
√
√ √
√
√ √
√
9. Perhubungan Kondisi capaian kinerja dalam pelaksanaan urusan perhubungan dapat digambarkan berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut :
RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 17
Tabel 2.16 Data Kinerja Layanan Perhubungan di Kota Probolinggo Tahun 2010-2013 N
Indikator
2010
2011
2012
2013
o 1 2 3
Jumlah ijin trayek perkotaan Jumlah uji kir angkutan umum Penumpang angkutan umum yang dapat dilayani (%) Jumlah kepemilikan kir angkutan umum Pemasangan rambu-rambu Biaya pengujian kelayakan angkutan perkotaan
4 5 6
204 5.795 100
204 7.805 100
204 5.389 100
204 2.016 100
4.339 659 35.000
4.551 659 37.500
4.839 767 37.500
4.839 895 37.500
Data Dinas Perhubungan 10. Lingkungan Hidup
Gambaran umum mengenai capaian kinerja terkait pelaksanaan urusan lingkungan hidup dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut: Tabel 2.17 Data kinerja layanan lingkungan hidup di Kota Probolinggo Tahun 2009-2013 Indikator
No 1 2 3
Jumlah Volume Sampah Yang Masuk TPA (Kg/Th) Jumlah TPS per Satuan Penduduk Penegakkan Hukum Lingkungan (kali)
2009
2010
2011
2012
2013
18.469.896
15.640.742
13.742.723
12.515.063
14.149.665
1:300
1:2900
1:2900
1:2100
1:2500
7
11
10
10
12
Data : Badan Lingkungan Hidup 11. Pertanahan Kinerja pelaksanaan urusan pertanahan tingkat capaiannya dapat digambarkan melalui indikator kinerja sebagai berikut Tabel 2.18 Data kinerja layanan pertanahan di Kota Probolinggo Tahun 2010-2013 No 1 2 3
Indikator Jumlah Tanah yang Bersertifikat Penyelesaian ijin lokasi Penyelesaian kasus pertanahan
2010 935 0 4
2011 1.821 0 3
2012 2.985 1 1
2013 5.067 1 4
12. Kependudukan dan Catatan Sipil Kinerja pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil dapat digambarkan melalui capaian indikator kinerja sebagai berikut :
RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 18
Tabel 2.19 Data Kinerja Layanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Probolinggo Tahun 2010-2013 No 1 2 3 4
Indikator
2010
2011
2012
2013
Rasio Penduduk ber KTP per Satuan Penduduk (%) Jumlah Layanan Akta Kelahiran Jumlah Kepemilikan KTP Jumlah Kepemilikan KK
95,69
96,07
92,82
97,15
3.570 153.246 61.009
2.983 156.762 60.429
3.663 156.556 61.371
4.348 127. 586 63.811
13. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tingkat capaian kinerjanya dapat diukur dari indikator kinerja sebagai berikut : Tabel 2.20 Data kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Probolinggo Tahun 2010-2013 No
Indikator
1
Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintahan Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan Jumlah pekerja perermpuan di lembaga swasta Persentase jumlah pekerja dibawah umur
2 3 4
2010
2011
2012
2.415
2.464
2.410
48,7
49,3
49,84
26
2.228
2.521
Tidak terdata -
26
-
-
2013
14. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan pelaksanaan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera tingkat capaian kinerjanya dapat diukur dari indikator kinerja sebagai berikut : Tabel 2.21 Data kinerja urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera di Kota Probolinggo Tahun 2009-2013 No
Indikator
1
Rata-rata jumlah anak per keluarga 2 Jumlah akseptor KB 3 Jumlah Pasangan Usia Subur PUS 4 Presentase akseptor KB Terhadap PUS 15. Sosial
2009
2010
2011
2012
2013
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
6.531
9.866
11.533
10.160
49,293
-
48.458
47.864
49.379
-
20,36%
24,10%
20,58%
Gambaran umum kondisi daerah terkait pelaksanaan pembangunan sosial tingkat capaian kinerjanya dapat diukur dari indikator kinerja sebagai berikut:
RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 19
Tabel 2.22 Data kinerja urusan sosial di Kota Probolinggo Tahun 2010-2013 No 1
Indikator Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial PMKS yang memperoleh bantuan sosial Persentase jumlah para eks penyandang penyakit sosial yang berhasil dibina dan berhasil hidup mandiri Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Jumlah Panti Asuhan, Rumah Jompo dan Rumah Singgah
2 3 4 5
2010
2011
2012
2013
9.027
7.710
8.445
7.575
5.660
5.470
7.443
6.321
14,63%
16,34%
15,15%
16,94%
144
144
150
302
15
15
15
15
16. Ketenagakerjaan Tingkat capaian kinerja pelaksanaan urusan ketenagakerjaan di Kota Probolinggo dapat digambarkan berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut Tabel 2.23 Data kinerja urusan ketenagakerjaan di Kota Probolinggo Tahun 2010-2013 No Indikator 2010 2011 2012 1 Penduduk usia kerja 143.983 146.060 149.710 2 Angkatan kerja 108.239 110.316 113.966 3 Kesempatan Kerja 88.181 90.702 94.625 4 Penganggur terbuka 20.058 19.614 19.341 5 Angka sengketa pengusaha-pekeja 19 21 14 per tahun
2013 153.498 117.754 97.288 21.479 18
17. Koperasi dan UKM Gambaran mengenai tingkat capaian kinerja urusan koperasi dan usaha kecil menengah salah satunya dapat dilihat dari indikator kinrtja sebagai berikut : Tabel 2.24 Data kinerja urusan koperasi dan usaha kecil menengah di Kota Probolinggo Tahun 2010-2013 No 1 2 3 4
Indikator Jumlah koperasi aktif Jumlah UKM non BPR/LKM UKM Jumlah BPR/LKM Usaha Mikro dan Kecil
2010 150 6 1.532 150
2011 155 7 2.611 155
2012 201 7 3.867 201
2013 199 8 5.312 199
18. Penanaman Modal Gambaran mengenai tingkat capaian kinerja urusan penenaman modal daerah di Kota Probolinggo antara lain dapat dilihat berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut : Tabel 2.25 Data kinerja urusan penanaman modal di Kota Probolinggo Tahun 2010-2013 No 1
Indikator
2010
2011
2012
2013
Jumlah investor berskala
20
20
20
17
RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 20
2
3
nasional (Jumlah PMA/PMDN) Jumlah nilai investasi PMA/PMDN Tingkat daya tarik investasi dalam bentuk jumlah pelaku investasi pembangunan di daerah
492.130.661.07 2
532.498.036.41 0
806.304.399.17 8
516.923.720.96 0
3.434 jenis usaha
3.573 jenis usaha
3.551 jenis usaha
3.555jenis usaha
19. Kebudayaan Gambaran mengenai kinerja penyelenggaraan urusan kebudayaan dapat dijelaskan dengan melihat capaian indikator kinerja sebagai berikut : Tabel 2.26 Data kinerja urusan kebudayaan di Kota Probolinggo Tahun 2010-2013 No 1 2 3
Indikator Jumlah sarana seni dan budaya Jumlah penyelenggaraan seni dan budaya Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (unit)
2010
2011
2012
2013
1 2
1 2
1 3
2 4
1
1
1
10
20. Kepemudaan dan olah raga Gambaran mengenai kinerja penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olah raga salah satunya dapat dilihat dari indikator jumlah organisasi pemuda dan olah raga, dengan rincian sebagai berikut : Tabel 2.27 Data kinerja urusan kepemudaan dan olah raga di Kota Probolinggo Tahun 2010-2013 No 1 2 3 4 5 6
Indikator Jumlah organisasi pemuda Jumlah organisasi olah raga Jumlah kegiatan kepemudaan Jumlah kegiatan olah raga Gelanggang/balai remaja Lapangan olah raga
2010 12 23 3 28 4 248
2011 10 23 3 19 4 250
2012
2013
10 24 3 5 5 250
8 26 2 5 5 250
21. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Gambaran kondisi daerah berkaitan dengan kinerja pelaksanaan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dapat dijelaskan berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut:
RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 21
Tabel 2.28 Data Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri di Kota Probolinggo Tahun 2010-2013 No
Indikator
1
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (kali) Kegiatan pembinaan politik daerah
2
2010
2011
2012
2013
2
2
2
2
3
3
3
2
22. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Keuangan
Daerah,
Gambaran keadaan tingkat capaian kinerja pelaksanaan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian dapat dijelaskan melalui indikator kinerja sebagai berikut : Tabel 2.29 Data Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi KeuanganDaerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian di Kota Probolinggo Tahun 2010-2013 No 1 2 3 4 5 6
Indikator
2010
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk Jumlah Pelanggaran K3 Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (ada/tidak ada) Sistem informasi pelayanan perijinan (ada/tidak ada) Cakupan pelayanan bencana kebakaran
2011
2012
2013
5
5
5
5
1:437 37 ada
1:437 60 Ada
1:437 141 Ada
1:464
ada
Ada
Ada
Ada
5,64 Km2
5,64 Km2
5,64 Km2
5,64 Km2
Ada
23. Ketahanan Pangan Gambaran umum kinerja pelaksanaan urusan ketahanan pangan salah satunya dapat dilihat tingkat capaiannya berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut : Tabel 2.30 Data kinerja urusan ketahanan pangan di Kota ProbolinggoTahun 2010-2013 No
Indikator
1
Produksi (beras/ton) Produksi (jagung/ton)
2
2010
2011
2012
2013
pangan
utama
7.903
7.932
10.434
13.997
pangan
utama
23.633
27.136
53.904
29.042
24. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Gambaran umum kinerja pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa salah satunya dapat dilihat tingkat capaiannya berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut : Tabel 2.31 Data Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Di Kota Probolinggo Tahun 2010-2013 No 1 2 3 4 5
Indikator Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah
kelompok binaan LPM kelompok binaan PKK PKK aktif Posyandu aktif LSM aktif
RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
2010 29 34 34 216 29
2011 29 34 34 217 33
2012 29 34 34 216 45
II - 22
2013 29 34 35 216 45
25. Statistik Gambaran umum kinerja pelaksanaan urusan statistik salah satunya dapat dilihat tingkat capaiannya berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut :
Tabel 2.32 Data Kinerja Urusan Statistik Daerah di Kota ProbolinggoTahun 2010-2013 No 1 2 3
Indikator Ketersediaan Ketersediaan Ketersediaan dalam angka Ketersediaan Ketersediaan Ketersediaan Ketersediaan
4 5 6 7
dokumen PDRB dokumen IPM dokumen Kota dokumen dokumen dokumen dokumen
2010
Probolinggo
monografi daerah Indeks Gini Ratio IKM IHK
2011
2012
2013
ada ada ada
Ada Ada Ada
ada ada ada
ada ada ada
ada tdk ada ada ada
Ada tdk ada ada ada
ada tdk ada ada ada
ada tdk ada ada ada
26. Kearsipan Gambaran kondisi daerah terkait dengan kinerja pelaksanaan urusan kearsipan daerah dapat dijelaskan berdasar indikator kinerja sebagai berikut : Tabel 2.33 Data Kinerja Urusan Kearsipan Daerah di Kota Probolinggo Tahun 2010-2013 No 1 2
Indikator
2010
2011
2012
2013
35
35
35
40
4
6
6
10
Jumlah SKPD yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku Jumlah pengelola arsip yang telah melakukan pelatihan
27. Komunikasi dan Informatika Gambaran kondisi daerah berkaitan dengan kinerja pelaksanaan urusan kearsipan daerah dapat dijelaskan berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut : Tabel 2.34 Data Kinerja Urusan Komunikasi Dan Informatika di Kota Probolinggo Tahun 2010-2013 No 1 2 3 4
Indikator Jumlah SKPD yang memiliki akses internet Jumlah radio komunikasi yang aktif Jumlah media yang digunakan untuk penyebaran informasi Jumlah titik hotspot yang difasilitasi Pemda
2010
2011
2012
2013
39
39
39
39
1 10
1 11
1 11
1 14
-
-
-
2
28. Perpustakaan Gambaran kondisi daerah berkaitan dengan kinerja pelaksanaan urusan perpustakaan daerah dapat dijelaskan berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut :
RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 23
Tabel 2.35 Data Kinerja Urusan Perpustakaan Di Kota ProbolinggoTahun 2010-2013 No 1 2 3 4
Indikator
2010
2011
2012
Jumlah perpustakaan milik Pemda Taman baca Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
1 1 28.933
1 1 27.694
1 1 36.500
36.500
38.730
42.460
45.447
45.447
2.1.7.2
2013 21
Fokus Layanan Urusan Pilihan Layanan urusan pilihan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah terdiri atas 8 (delapan) urusan. Dari jumlah urusan tersebut, yang secara intensif dapat dilaksanakan di Kota Probolinggo adalah: 1. Pertanian Gambaran umum mengenai kinerja pelaksanaan urusan pertanian dapat dijelaskan berdasarkan capaian indikator kinerja sebagai berikut : Tabel 2.36 Data kinerja urusan pertanian di Kota Probolinggo Tahun 2010-2013 No 1 2 3 4
Indikator Produktivitas padi (ton/ha) Produktivitas palawija (ton/ha) Persentase kontribusi sektor terhadap PDRB (ADH Berlaku) Persentase kontribusi sektor terhadap PDRB (ADH Konstan)
2010
2011
2012
2013
pertanian
6,50 6,37 7,77
5,58 7,10 6,79
5,79 7,66 6,36
7,40 7,42 5,8
pertanian
8,02
7,08
-2,40
6,07
2. Pariwisata Gambaran umum mengenai kinerja pelaksanaan urusan pariwisata di Kota Probolinggo dapat dijelaskan berdasarkan capaian indikator kinerja sebagai berikut : Tabel 2.37 Data kinerja urusan pariwisata di Kota Probolinggo Tahun 2010-2013 No 1
Indikator Jumlah kunjungan wisata
2010
2011
2012
2013
206.444
293.290
767.717
345.582
3. Kelautan dan Perikanan Gambaran umum mengenai kinerja pelaksanaan urusan Kelautan dan Perikanan di Kota Probolinggo dapat dijelaskan berdasarkan capaian indikator kinerja sebagai berikut : Tabel 2.38 Data Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan di Kota ProbolinggoTahun 2010-2013 No
Indikator
2010
2011
2012
2013
10.222, 90 760,78 27,9 54
13.719,02 6 668,550 28,4 38
1
Produksi perikanan tangkap (ton)
36.087,8
18.352, 2
2 3 4
Produksi perikanan budidaya (ton) Tingkat konsumsi ikan (kg/kapita/tahun) Cakupan bina kelompok nelayan
934,58 31,509 17
1.219,4 36,236 21
RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 24
4. Perdagangan Gambaran keadaan mengenai kinerja pelaksanaan urusan perdagangan di Kota Probolinggo dapat dijelaskan berdasarkan capaian indikator kinerja sebagai berikut: Tabel 2.39 Data Kinerja Urusan Perdagangan di Kota ProbolinggoTahun 2010-2013 No 1 2 3
Indikator
2010
Nilai ekspor bersih perdagangan (dalam juta dolar AS) Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%) Jumlah Pedagang yang Memiliki SIUP (dari seluruh klasifikasi)
2011
2012
2013
70,34
90,297
65.381
107,43
44,62
45,65
42,24
42,6
4.586
5.653
6.363
757
5. Perindustrian Gambaran keadaan mengenai kinerja pelaksanaan urusan perindustrian di Kota Probolinggo dapat dijelaskan berdasarkan capaian indikator kinerja sebagai berikut : Tabel 2.40 Data Kinerja Urusan Perindustrian di Kota ProbolinggoTahun 2010 - 2013 No
Indikator
2010
Pertumbuhan jumlah industri 446 Kontribusi sektor perindustrian 13,75 terhadap PDRB 3 Jmlh nilai produksi (dlm ribu 1.205.632.237 Rp.) 4 Jumlah Perusahaan sektor 384 industri kecil 6. Energi dan Sumberdaya Mineral
2011
1 2
2012
2013
598 13,31
542 12,76
636 12,7
1.712.252.310
615.512.445
841.551,75
496
302
484
Urusan energi dan sumberdaya mineral, secara khusus di Kota Probolinggo sebagaimana karakteristik kota pada umumnya, urusan ini kurang mendapatkan porsi sebagaimana wilayah perdesaan. Perhatian yang berkaitan dengan urusan sumberdaya mineral adalah ditekankan pada keberadaan sumberdaya air tanah di wilayah perkotaan. Dengan kebutuhan air yang terus meningkat maka akan mempengaruhi potensi jumlah air tanah yang terkandung di wilayah kota Probolinggo. Dengan kebutuhan air yang terus meningkat tersebut maka diperlukan suatu penanganan dan manajemen pengelolaan air tanah yang tepat agar tidak cepat habis dan mempercepat intrusi air laut ke daratan. Langkah yang diambil selama ini dalam rangka pengendalian jumlah air tanah adalah dengan pengendalian ijin pengambilan dan pemanfaatan air tanah. 2.1.8
Aspek Daya Saing Daerah Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah
sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Suatu daya saing merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. 2.1.8.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Kemampuan ekonomi daerah dalam konteks daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik bagi pelaku ekonomi yang telah ada dan yang akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan multifliereffect bagi peningkatan daya saing daerah. RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 25
Kondisi daerah Kota Probolinggo terkait dengan kemampuan ekonomi daerah salah satunya dapat dilihat dari indikator : pengeluaran rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita / angka konsumsi rata-rata rumah tangga per kapita sebulan (pangan dan non pangan) dan produktivitas total daerah. 1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Indikator pengeluaran rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar angka konsumsi rumah tangga semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah Untuk kota Probolinggo, indikator pengeluaran rata-rata konsumsi rumah tangga tersebut pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 adalah sebagaimana tergambar pada tabel berikut : Tabel 2.41 Angka Konsumsi Rata-Rata RT Per Kapita Per Bulan di Kota Probolinggo Tahun 2010 – 2013 No 1 2 3
Uraian Pengeluaran konsumsi rata-rata rumah tangga per kapita sebulan Pengeluaran konsumsi rata-rata rumah tangga per kapita sebulan (pangan) Pengeluaran konsumsi rata-rata rumah tangga per kapita sebulan (non pangan)
2010
2011
2012
586.502
578.749
519.361
324.088
307.279
258.790
262.414
271.470
262.414
2013
2. Produktivitas Total Daerah Produktivitas total daerah dapat menggambarkan seberapa besar tingkat produktivitas tiap sektor dalam rangka mendorong perekonomian suatu daerah. Sektor/lapangan usaha di Kota Probolinggo yang menunjang PDRB terdiri atas 9 (sembilan) sektor/lapangan usaha, yaitu: pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, konstruksi, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, sewa dan jasa perusahaan, serta jasa-jasa. Gambaran dari produktivitas total daerah di Kota Probolinggo tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagaimana tergambar pada tabel 2.36 berikut ini :
No
Tabel 2.42 Produktivitas Total Daerah Per Sektor (ADH Berlaku) di Kota Probolinggo Pada Tahun 2010 – 2013 (Dalam Jutaan Rupiah) 2010 2011 2012 2013 Sektor/ Lapangan (Juta (Juta Rp) (Juta Rp) % (Juta Rp) % % Usaha Rp)
PDRB 1 Pertanian 2
Pertambangan dan Penggalian
370.378,5 4
7,77
47,83
0,00
RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
355.214,0 9 53,32
6,75
374.029,90
6,36
0,00
55,37
0,00
384.241,5 5 56,07
II - 26
5,8 0,00
3
Industri Pengolahan
655.549,2 3
13,7 5
4
Listrik, Gas dan Air Bersih Konstruksi Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Konstruksi
51.436,37
Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan Jasa-Jasa
5 6 7 8. 9
2.1.9
13,6 1 1,09
750.674,37
1,08
700.548,1 8 57.290,47
841.551,7 5 67.336,30
12,7
61.739,51
12,7 6 1,05
51.062,30 2.031.352, 91
1,07 42,6 0
57.896,15 2.317.139, 37
1,10 44,0 3
65.114,36 2.669.151, 60
1,11 45,3 9
76.264,71 3.087.101 ,68
1,15 46,5 8
684.642,1 1
14,3 6
747.905,9 1 366.616,1 5
14,2 1 6,97
811.694,91
13,8 0 7,05
911.333,8 1 474.003,8 1
13,7 5 7,15
321.827,2 9
6,75
601.703,4 5
12,6 2
659.709,0 5
12,5 4
733.883,47
12,4 8
786.110,3 0
11,8 6
414.648,13
Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Ketersediaan infrastruktur kota dalam konteks daya saing daerah adalah bahwa dengan
semakin lengkapnya ketersediaan infrastruktur akan memiliki daya tarik bagi pelaku ekonomi yang telah ada dan yang akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan multifliereffect bagi peningkatan daya saing daerah. Kondisi daerah Kota Probolinggo terkait dengan kemampuan menyediakan infrastruktur kota salah satunya dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut: 1. Ketersediaan Fasilitas Perhubungan Ketersediaan infrastruktur perhubungan sangat penting dalam rangka menunjang aspek daya saing daerah. Dengan adanya fasilitas tersebut maka arus distribusi barang dan orang serta jasa transportasi lainnya akan berjalan lancar. Fasilitas perhubungan yang tersedia di Kota Probolinggo dalam rangka menunjang daya saing daerah tersebut adalah: Tabel 2.43 Fasilitas Perhubungan di Kota Probolinggo Tahun 2013 No 1
Uraian Fasilitas Perhubungan Darat
2 3
Fasilitas Perhubungan Laut Jumlah orang melalui terminal/stasiun/dermaga per tahun
Keterangan 1. Terminal Bus Antar Kota Antar Provinsi Tipe B 2. Terminal Kargo 3. Stasiun Kereta Api Dermaga Pelabuhan Tanjung Tembaga ± 480.00 90.753Orang
2. Penataan Ruang Kota Penataan ruang kota yang memungkinkan tersedianya wilayah industri dan niaga akan berdampak pada upaya peningkatan daya saing daerah. Sesuai dengan struktur tata ruang kota Probolinggo, dari luas wilayah kota 56,667 Km². peruntukan kawasan kota dapat dijelaskan sebagai berikut:
RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 27
1,01
Tabel 2.44 Data Peruntukan Lahan Kota Probolinggo Tahun 2012 PENGGUNAAN TANAH LUAS (Ha) Persen (%) TAHUN 2009
No. 1
Garasi Bus
2
Hotel
3
Industri
4
Jasa Dan Perdagangan
94,185
1,66
5
Kebun
2,065
0,04
6
Kesehatan
2,236
0,04
7
Makam
19,991
0,35
8
Militer
18,915
0,33
9
Pelabuhan
89,722
1,59
10
Pemukiman
2.033,385
35,92
11
Pemukiman Teratur
185,168
3,27
12
Pendididkan
20,637
0,36
13
Perairan darat
129,655
2,29
14
Pergudangan
14,743
0,26
15
Perkebunan
1,516
0,03
16
Persawahan
2.765,320
48,85
17
Pertanian Tanah Kering
176,080
3,11
18
Tanah Terbuka
24,237
0,43
19 20
Tempat Pembuangan Akhir Terminal
5,606 3,410
0,10 0,06
5.660,535
100,00
JUMLAH
15,432
0,27
0,915
0,02
57,317
1,01
Sumber data: Hasil perhitungan peta digital, Kanwil BPN Prop. Jatim Tahun 2009 3. Fasilitas Bank dan Non Bank Ketersediaan fasilitas bank dan non bank sangat penting dalam rangkamenunjang aspek daya saing darah. Dengan adanya fasilitas tersebut maka segala urusan
yang
berkaitan dengan jasa dan lalu lintas keuangan dapat berjalan dengan lancar. Indikator ketersediaan fasilitas ini dapat dilihat dari jenis dan jumlah bank yang ada di Kota Probolinggo hingga saat ini. Menurut fungsinya, bank dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Sedangkan menurut kegiatan usahanya, bank dibagi menjadi bank konvensional dan bank syariah. Tabel 2.45 Jenis dan Jumlah Bank serta Cabangnya di Kota Probolinggo Tahun 2010- 2013 No 1 1.1 1.2 2 2.1 2.2
Uraian Bank Umum Konvensional Syariah BPR Konvesional Syariah
RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
Jumlah 2010
2011
2012
2013
21 5 -
23 6 -
23 6 -
23 6 -
II - 28
4. Fasilitas Hotel dan Penginapan Ketersediaan fasilitas hotel dan penginapan sangat menunjang dalam pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah. Apalagi posisi stratregis Kota Probolinggo yang menghubungkan Kota-Kota Lumajang, Jember, Bondowoso, Probolinggo dan Banyuwangi di sebelah Timur, dan Kota-Kota Pasuruan, Malang, Sidoarjo, Mojokerto dan Surabaya di sebelah Barat. Banyaknya fsilitas hotel dan penginapan menunjukkan perkembangan kegiatan perekonomian pada suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya.
Tabel 2.46 Jumlah Fasilitas Hotel dan Penginapan di Kota Probolinggo Tahun 2010– 2013 No 1 2
Uraian Hotel Penginapan
Jumlah 2010 7 2
2011 7 3
2012 7 3
2013 7 4
5. Fasilitas Restoran dan Rumah Makan Ketersediaan restoran dan rumah makan di suatu daerah dapat mendorong dan memberi insentif bagi tumbuhnya daya tarik investasi di daerah tersebut. Banyaknya restoran dan rumah makan juga menunjukkan perkembangan perekonomian suatu daerah dan peluangpeluang yang ditimbulkannya. Bagi kehidupan kota, tumbuhnya usaha restoran dan rumah makan juga menunjukkan bahwa dinamika perekonimian kota sangat kondusif bagi upaya menunjang tumbuhnya daya saing daerah.Gambaran mengenai keadaan restoran dan rumah makan di Kota probolinggo dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.47 Jumlah Fasilitas Restoran dan Rumah Makan di Kota ProbolinggoTahun 2010– 2013 No 1 2
Uraian Jenis Usaha Restoran Jenis Usaha Rumah Makan
2010 5 13
2011 5 16
Jumlah 2012 5 16
2013 7 17
6. Fasilitas Air Bersih dan Listrik Ketersediaan air bersih dan listrik bagi kehidupan warga masyarakat dan kegiatan usaha juga merupakan bentuk insentif bagi upaya pengembangan daya saing daerah. Gambaran mengenai ketersediaan air bersih di Kota Probolinggo dapat dijelaskan dengan indikator sebagai berikut :
RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 29
Tabel 2.48 Cakupan Pelayanan Air Bersih dan Listrik di Kota ProbolinggoTahun 2010- 2013 No 1
Kapasitas air bersih yang dapat disediakan secara keseluruhan Jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih Persentase air bersih yang tersalurkan kepada pelanggan Persentase RT yang telah mendapat aliran listrik
2
3 4
2.1.10
Jumlah
Uraian
2010
2011
2012
2013
4.042.612
4.146.318
4.256.983
4.476.211
15.781
16.366
17.086
17.630
69,36%
67,71%
69,45%
76,40%
99,23%
99,25%
Tidak terdata
46.776
Fokus Iklim Berinvestasi Investasi merupakan salah satu indikator penting dalam peningkatan kegiatan
pembangunan perekonomian daerah. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga dapat diharapkan mampu mengurangi beban pengangguran dan menanggulangi masalah kemiskinan. Ada beberapa faktor yang diindikasikan mempunyai pengaruh yang sangat berarti bagi tumbuhnya iklim investasi daerah, seperti kondisi keamanan dan politik daerah, kemudahan pelayanan perijinan investasi, adanya peraturan daerah yang menunjang investasi daerah, adanya beban pajak dan retribusi daerah. Gambaran kondisi iklim berinvestasi di Kota Probolinggo dapat dijelaskan dengan menggunakan berbagai indikator sebagai berikut: 1. Kondisi Keamanan dan Politik Dalam Negeri Masuknya investasi, baik itu Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri ke suatu daerah, sangat tergantung dari kondisi keamanan dan politik dalam negeri. Stabilitas kondisi keamanan dan politik dalam negeri suatu daerah, adalah merupakan modal penting dalam menarik minat investasi. Data yang berkaitan dengan kondisi keamanan dan politik dalam negeri tersebut dapat ditunjukkan melalui tabel berikut ini :
No 1 2 3 4
Tabel 2.49 Data Kondisi Keamanan dan Politik Dalam Negeri di Kota Probolinggo Tahun 2010 - 2013 Jumlah Uraian 2010 2011 2012 2013 Jumlah kasus-kasus kriminalitas 312 265 336 yang terjadi Angka kriminalitas 570 408 459 199 Jumlah kegiatan demonstrasi dan 19 0 0 unjuk rasa Jumlah kasus mogok kerja 0 0
RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 30
2. Kondisi Pelayanan Perijinan Investasi Investasi yang akan masuk ke suatu daerah juga sangat bergantung pada berbagai insentif yang diberikan, antara lain dalam bentuk kemudahan pelayanan perijinan investasi. Semakin banyak insentif yang diberikan akan mendorong minat investor dalam menanamkan modalnya, dan sebaliknya sulitnya pengurusan ijin investasi akan mengurangi minat investasi ke suatu daerah. Gambaran mengenai pelayanan perijinan investasi di Kota Probolinggo dapat terlihat pada tabel berikut ini:
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Tabel 2.50 Data Pelayanan Perijinan Investasi di Kota ProbolinggoTahun 2010– 2013 Jumlah Uraian 2010 2011 2012 2013 Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) 352 404 388 426 Surat Keterangan Rencana Kota 323 338 72 317 Persetujuan Prinsip / Ijin Lokasi 34 49 47 40 Surat Ijin Usaha Perdagangan 661 729 706 757 (SIUP) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 640 794 745 649 Ijin Usaha Industri (IUI) / Tanda 0 1 5 3 Daftar Industri (TDI) Tanda Daftar Gudang (TDG) 9 11 8 1 Ijin Gangguan (HO) 167 155 234 285 Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) 357 392 278 188 Ijin Usaha Pariwisata (IUP) 42 80 77 17 Ijin Pemakaian Kekeayaan Daerah 29 42 92 88 Ijin Penutupan Sebagian Badan 29 2 0 Jalan Ijin Penempatan Bedak 12 14 108 61 Ijin Reklame 1.013 412 419 475 Ijin Hiburan 108 96 76 66 Ijin Usaha Perikanan 22 1 3 2 Surat Penangkapan Ikan 24 19 8 18 Surat Pengolahan Ikan 1 Ijin Pemakaman 352 196 318 431 Ijin Undian Gratis Berhadiah 1 2 2 Surat Ijin Pengambilan Air Bawah 26 27 18 Tanah (SIPA)
3. Peraturan Daerah Penunjang Investasi Peraturan Daerah adalah merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang bersifat formal. Melalui peraturan daerah dapat diketahui adanya insentif ataupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Peraturan daerah yang mendukung iklim investasi di daerah adalah peraturan daerah yang berkaitan dengan perijinan, lalu lintas barang dan jasa dan peraturan daerah tentang ketenagakerjaan. Gambaran mengenai adanya peraturan daerah yang mendukung iklim usaha di Kota Probolinggo dapat terlihat pada tabel berikut : RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 31
Tabel 2.51 Data Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha di Kota ProbolinggoTahun 2010 – 2013 No
Tahun Terkait Perijinan
1
2010
2
2011
3
2012
Jumlah
Klasifikasi Perda Terkait Lalu Lintas Barang dan Jasa 2010 -
1. Perda No.9 Thn. tentang Izin Hiburan 2. Perda No.10 Thn. 2010 tentang Izin Reklame 1. Perda No.3 Thn. 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 2. Perda No.4 Thn. 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha 3. Perda No.5 Thn. 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
4. Perda No.9 Thn. 2011 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional, dan Penataan Pasar Modern 5. Perda No.10 Thn. 2011 tentang Penyelenggaraan & Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. 1. Perda No. 3 Thn 2012 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi 2. Perda No. 5 Thn 2012 tentang Penyelenggaraan Rumah Pemondokan 3. Perda No. 6 Thn 2012 tentang Perubahan Perda No. 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
10
1. Perda No. 8 Thn 2011 tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima;
Terkait Ketenagakerjaan -
-
1. Perda No. 10 Thn 2012 tentang Perubahan Perda No. 5 Tahun 2009 tentang penyertaan Modal Saham Pemerintah pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur 2
2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2013 URUSAN WAJIB 1. Urusan Pendidikan Sesuai dengan Misi dalam RPJMD Tahun 2010 – 2014 yaitu “Mewujudkan masyarakat Kota Probolinggo yang berdaya, mandiri, berbudaya, demokratis dan agamis yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas & berakhlak mulia,” Tujuan
dan
“Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai sumber daya utama
pembangunan”, serta Sasaran“Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat”, maka penyelenggaraan Urusan Pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang mampu membangun dirinya dan masyarakat untuk menjadi sumber daya utama RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 32
pembangunan. Kinerja penyelenggaraan Urusan Pendidikan diukur dengan menggunakan dua indikator Sasaran, yaitu angka melek huruf dan rata – rata lama sekolah. Urusan Pendidikan di Kota Probolinggo dalam tahun 2013 diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Probolinggo dengan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp32.849.243.760,00. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan program – program pembangunan selama tahun 2013, terdiri dari : a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur e.
Program Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan f.
Program Pendidikan Anak Usia Dini
g. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun h. Program Pendidikan Menengah i.
Program Pendidikan Non Formal
j.
Program Pendidikan Luar Biasa
k. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan l.
Program Induksi Guru Pemula
m. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan. Ditinjau dari aspek keuangan, penyerapan Belanja Langsung sampai dengan 31 Desember 2013 relatif kurang menggembirakan yaitu hanya mencapai sebesar Rp20.813.348.742,00 atau 63,36% dengan rincian sebagai berikut : Jenis Belanja 1 Belanja Pegawai
Anggaran 2 8.783.997.777,00
Realisasi 3 8.193.054.528,00
% 4 (3:2) 93,27
Belanja Barang dan Jasa 10.076.077.865,00 9.134.832.014,00 90,66 Belanja Modal 13.989.168.118,00 3.485.462.200,00 24,92 Jumlah 32.849.243.760,00 20.813.348.742,00 63,36 Kondisi kurang menggembirakan terutama karena kegiatan – kegiatan DAK tahun 2013 tidak dapat direalisasikan akibat petunjuk teknis dari Kementerian Pendidikan terlambat diterima. Jumlah anggaran yang tidak direalisasikan untuk kegiatan – kegiatan DAK tahun 2013 sebesar Rp10.510.190.483,00 atau 32% dari total anggaran Belanja Langsung yang dikelola Dinas Pendidikan pada tahun 2013, untuk kegiatan – kegiatan sebagai berikut : a. Pelaksanaan Program DAK SD dengan anggaran Rp3.379.329.952,00 b. Pelaksanaan Program DAK SMP dengan anggaran Rp2.633.586.931,00 c. Pelaksanaan Program DAK SMA dan SMK dengan anggaran Rp4.497.273.600,00. Realisasi capaian dua indikator kinerja Sasaran RPJMD atas penyelenggaraan Urusan Pendidikan selama tahun 2013 sebagaimana tampak pada Tabel 4.1. Tabel 4.1. Capaian Indikator Sasaran RPJMD untuk Urusan PendidikanTahun 2013 2013 Indikator Capaian No % Thd Kinerja 2012 Target Realisasi Capaian 2012 1 2 4 5 6 7 (6:5) 8 (7:4) Angka 1 98,26% 95% 95,73% 100,77% 102,55% melek huruf 2 Rata-rata 71,75% 12% 8,67% 72,25% 100,71% RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 33
lama sekolah
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Probolinggo (diolah) Dari Tabel 4.1. tersebut menunjukkan capaian kinerja kedua indikator mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun 2012 yang mengindikasikan terjadinya peningkatan efektivitas pelaksanaan program. Namun demikian, capaian kinerja tersebut perlu terus ditingkatkan karena indikator Rata – rata Lama Sekolah masih di bawah target yang ditetapkan dalam RPJMD dan target indikator Angka Melek Huruf baru 95% dari populasi sasaran. Dalam rangka mencapai kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD tersebut, terhadap Dinas Pendidikan selaku leading sektor penyelenggaraan Urusan Pendidikan ditetapkan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang realisasi pencapaiannya dalam tahun 2013 seperti tampak pada Tabel 4.2. Tabel 4.2. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Urusan PendidikanTahun 2013 2013 N o 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Indikator Kinerja 2 Tingkat kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan anak usia dini Angka partisipasi sekolah tingkat pendidikan dasar (APK) Angka putus sekolah tingkat pendidikan dasar Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar (ruang kelas dalam kondisi baik) Angka partisipasi sekolah tingkat pendidikan menengah (APK) Tingkat mutu kelulusan siswa Tingkat mutu kelulusan Kejar Paket A Tingkat mutu kelulusan Kejar Paket B Tingkat mutu kelulusan Kejar Paket C Jumlah anak sekolah yg berkebutuhan khusus Strata pendidikan formal tenaga pendidik (berijasah S-1/DIV) Jumlah guru yang memiliki sertifikasi pendidik yang dibuktikan dengan diterimanya tunjangan profesi Tingkat capaian kinerja pelayanan pendidikan (SPM Pendidikan Dasar)
Satua n
Capaian 2012
3 murid
4 8.928
5 8.975
%
110,13
111,5 3
101,27
%
0,07
0,05
140,00
%
83,32
85,32
102,40
%
126,19
100,87
% % % % siswa
100 100 100 100 201
127,2 9 100 100 100 100 200
%
86,31
86,45
100,16
Tenag a Pndidik %
344
274
79,65
69,39
81,33
117,21
Capa ian
% Thd 2012 6 100,53
100,00 100,00 100,00 100,00 99,50
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Probolinggo (diolah) Dari Tabel 4.2 di atas, secara umum capaian IKU Dinas Pendidikan tahun 2013meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2012. Kondisi capaian IKU tahun 2013 tersebut bersifat linear dengan capaian Sasaran tahun 2013 yang juga mengalami peningkatan
dibandingkan
dengan
capaian
tahun
2012.
Disamping
itu
diinformasikan hal – hal sebagai berikut : RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 34
perlu
a. Angka putus sekolah tingkat pendidikan dasar tahun 2013 sebesar 0,05% dari jumlah siswa sekolah tingkat pendidikan dasar yang tercatat termasuk dalam kategori kinerja cukup memuaskan. Angka putus sekolah tersebut menurun dibandingkan dengan capaian tahun 2012 sebesar 0,07% atau berarti berarti kinerja tahun 2013 mengalami peningkatan. b. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dalam kondisi baik meningkat dibandingkan dengan tahun 2012 sehingga mendukung proses belajar – mengajar berlangsung lebih efektif. Namun demikian perlu dilaksanakan kegiatan - kegiatan untuk meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana ini sehingga seluruhnya berada dalam kondisi baik. c. Jumlah guru yang memiliki sertifikat profesi dan telah menerima tunjangan profesi mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2012 yang lebih banyak disebabkan relatif lamanya proses penetapan pemberian tunjangan profesi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. d. Capaian SPM Pendidikan tahun 2013 sebesar 81,33% meningkat dibandingkan dengan tahun 2012, namun capaian tersebut perlu ditingkatkan sehingga target SPM Pendidikan dapat mencapai 100%. Permasalahan 1. Masih kurangnya ketersediaan rasio ruang kelas dan siswa 2. Masih adanya siswa putus sekolah dikarenakan masalah keluarga (bukan persoalan biaya pendidikan) 3. Masih adanya lembaga pendidikan yang kurang memenuhi SPM terutama lembaga madrasah Solusi 1. Melakukan evaluasi ketersediaan pagu siswa per sekolah 2. Mengoptimalisasikan komunikasi (Kepala Sekolah dan Guru BK) dengan siswa dan keluarganya 3. Koordinasi dengan Kemenag guna pemenuhan SPM pendidikan pada lembaga madrasah 2.
Urusan Kesehatan Penyelenggaraan Urusan Kesehatan adalah dalam rangka mewujudkan Misi “Mewujudkan
masyarakat
Kota
Probolinggo
yang
berdaya,
mandiri,
berbudaya,
demokratis dan agamis yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas & berakhlak mulia,” dan mencapai Tujuan “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai sumber daya utama pembangunan,” dengan Sasaran “Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat” yang diukur menggunakan empat indikator,
sebagaimana
ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2010 – 2014. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesehatan Kota Probolinggo dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) selaku leading
sector. Dalam artian, disamping program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 35
Kesehatan dan RSUD, beberapa SKPD lain juga melaksanakan kegiatan – kegiatan yang bersifat cross cutting activity, yaitu kegiatan tersebut berada dalam lingkup tugasmasing – masing SKPD bersangkutan tetapi mengandung muatan – muatan program/kegiatan dalam lingkup Urusan Kesehatan. Kebijakan/muatan atas kegiatan – kegiatan tersebut ditetapkan oleh Dinas Kesehatan dan SKPD sebagai pelaksana kegiatan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, operasionalisasi penyelenggaraan Urusan
Kesehatan
oleh
Dinas
Kesehatan
melalui
berbagai
program/kegiatan
pembangunan kesehatan diarahkan pada upaya – upaya promotif dan preventif. Sedangkan penyelenggaraan Urusan Kesehatan oleh RSUD lebih diarahkan rehabilitatif dan kuratif. Untuk tahun 2013, Urusan Kesehatan memperoleh alokasi Belanja Langsung sebesar Rp64.074.529.488,98 dengan distribusi menurut SKPD sebagai berikut : Unit Kerja -
Anggaran (Rp)
Dinas Kesehatan (13 Program) Rumah Sakit Umum Daerah (15 Program) DPPKA (1 Program) Kecamatan Wonoasih (1 Program) Kecamatan Kademangan (1 Program) Kecamatan Mayangan (1 Program) Kecamatan Kedopok (2 Program) Kecamatan Kanigaran (2 Program)
13.124.771.103,00 50.762.670.885,98 52.000.000,00 14.287.500,00 11.700.000,00 61.600.000,00 20.000.000,00 27.500.000,00
Jumlah alokasi Belanja Langsung tahun 2013 tersebut digunakan untuk melaksanakan program – program pembangunan, meliputi : a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur e. Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik f. Program Upaya Kesehatan Masyarakat g. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat h. Program Perbaikan Gizi Masyarakat i.
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
j. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular k. Program
Pengadaan,
Peningkatan
dan
Perbaikan
Sarana
dan
Prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya l.
Program Upaya Kesehatan Keluarga
m. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan n. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata o. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata p. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan q. ProgramPemenuhan Pelayanan Dasar dan Jaminan Sosial. Realisasi penyerapan anggaran Belanja Langsung sampai dengan 31 Desember 2013 sebesar Rp60.602.551.951,64 atau 94,58%. Sedangkan capaian pada tahun 2013 RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 36
atas empat indikator Sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD secara umum belum memuaskan, dalam artian realisasi atas dua indikator kinerja melampaui target yang ditetapkan dan capaian dua indikator kinerja lainnya di bawah target. Jika dibandingkan dengan tahun 2012, capaian kinerja tahun 2013 mengalami penurunan, seperti terlihat pada Tabel 4.3.
No
1 1
2 3 4
Tabel 4.3. Capaian Indikator Sasaran RPJMD untuk Urusan Kesehatan Tahun 2013 2013 Capaian % Indikator Kinerja 2012 Target Realisasi Capaian Thd 2012 8 2 4 5 6 7 (7:4) Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup 319,63%*) 35 jiwa 19,1 jiwa 183,25% 57,33 (AKB) Angka Kematian Ibu 102 212,7 50,24 melahirkan per 100.000 95,44%*) 48,11% jiwa jiwa kelahiran hidup (AKI) 100,00 Balita dengan gizi buruk 100% <20% 10,80% 100% 99,27 Usia harapan hidup 100,74% 70 th 70 th 100%
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Probolinggo (diolah)
*) Angka diperbaiki
Capaian kinerja pada Tabel 4.3 dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Angka Kematian Bayi (AKB) Untuk tahun 2013 ditargetkan jumlah kematian bayi sebanyak 35 jiwa per 1.000 kelahiran hidup dan realisasinya sebanyak 19,1 jiwa sehingga capaiannya adalah 184,21%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 sebesar 85,37% (maka capaian tahun 2013 mengalami penurunan kinerja. Secara angka absolut, jumlah kematian bayi tahun 2013 sebanyak 72 jiwa (atau setara dengan 19,1/1000 kelahiran hidup) lebih buruk dibandingkan dengan tahun 2012 sebanyak 41 jiwa (atau setara dengan 10,95/1000 kelahiran hidup). b. Angka Kematian Ibu (AKI) Jumlah kematian ibu melahirkan tahun 2013 ditargetkan sebanyak 102 jiwa per 100.000 kelahiran hidup dan realisasinya sebanyak 212,7 jiwa per 100.000 kelahiran hidup sehingga capaiannya adalah 48,11%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 sebesar 95,44% (setara dengan 106,87/100.000 kelahiran hidup) maka capaian tahun 2013 mengalami penurunan kinerja. Secara angka absolut, jumlah kematian ibu tahun 2013 sebanyak 8 jiwa lebih buruk dibandingkan dengan tahun 2012 sebanyak 4 jiwa. Penyebab tingginya AKI adalah banyaknya jumlah kasus ibu hamil risiko tinggi dengan komplikasi. c. Balita dengan Gizi Buruk Jumlah balita dengan gizi buruk yang terjadi tahun 2013 sebanyak 1.114 jiwa dari 10.299 bayi yang ada atau 10,80%. Jika dibandingkan dengan target sebanyak < 20 % dari total jumlah bayi maka capaian tahun 2013 sebesar 100%. Prosentase capaian kinerja tahun 2013 sama dengan tahun 2012, tetapi jika ditinjau menurut angka absolut RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 37
ternyata capaian tahun 2013 menurun. Pada tahun 2012 jumlah balita dengan gizi buruk sebanyak 867 jiwa dari total bayi yang ada sebanyak 8.824 jiwa atau 10,50% sedangkan tahun 2013 sebanyak 1.114 jiwa dari 10.299 bayi yang ada atau 10,80%. d. Usia Harapan Hidup Realisasi Usia Harapan Hidup tahun 2013 adalah 70 tahun atau sama dengan target sebesar 70 tahun, dan mengalami penurunan sedikit sebesar 0,74% dibandingkan capaian tahun 2012 sebesar 70,52 tahun. Sebagai penyelenggara Urusan Kesehatan, bagi Dinas Kesehatan ditetapkan 17 (tujuh belas) kelompok Indikator Kinerja Utama (IKU) dari 22 indikator dengan realisasi capaian pada tahun 2013 sebagai berikut : Tabel 4.4. Realisasi Capaian IKU Urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Tahun 2013 2013 Capai N % Indikator Kinerja Sat. an Targ Realis Capai o Thd 2012 et asi an 2012 7 8 1 2 3 4 5 6 (6:5) (7:4) Cakupan kunjungan ibu hamil 1 % 89,12 94 93,30 99,26 111,38 K-4 2 Cakupan komplikasi kebidanan % 68,86 80 78,53 98,16 142,55 yang ditangani 3 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga 102,9 115,88 % 88,88 90 92,69 kesehatan yang memiliki 9 kompetensi kebidanan 104,4 122,08 4 Cakupan pelayanan nifas % 85,57 90 94,01 6 Cakupan neonatus dengan 5 % 63,11 80 70,88 88,60 140,39 komplikasi yang ditangani 107,4 123,16 6 Cakupan kunjungan bayi % 87,22 88 94,53 2 Cakupan desa/kelurahan 92,30 7 % 89,66 100 82,76 82,76 Universal Child Immunization Cakupan pelayanan anak 8 % 74,45 88 84,09 95,56 128,35 balita 9 Cakupan pemberian makanan 105,2 294,27 pendamping ASI pada anak % 35,77 95 100 6 usia 6-24 bln 10 Cakupan balita gizi buruk 100,00 % 100,00 100 100 100 mendapat perawatan 11 Cakupan penjaringan 100,75 kesehatan siswa SD dan % 99,26 100 100 100 setingkat 118,3 146,16 12 Cakupan peserta KB aktif % 80,96 70 82,83 3 13 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit : 100,57 a. Penemuan penderita AFP % 175 2 3,52 176 b. Penemuan dan penanganan % 15,41 75 14,35 19,13 124,14 penderita Pneumonia balita c. Penemuan dan penanganan 113,33 % 88,24 70 70 100 pasien baru TB BTA positif
RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 38
N o
14
15
16
17
2013
Indikator Kinerja
Sat.
Capai an 2012
d. Penemuan dan penanganan DBD
%
100,00
100
100
100
100,00
e. Penanganan penderita diare
%
87,30
95
176.36
185,6 4
212,65
%
79,96
100
47,38
47,38
59,25
%
0,00
100
10,16
10,16
-
%
100,00
100
100
100
100,00
%
100,00
100
100
100
100,00
%
100,00
60
100
166,6 7
166,67
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin : a. Cakupan kunjungan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin b. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Cakupan desa siaga aktif
Targ et
Realis asi
Capai an
% Thd 2012
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Probolinggo (diolah) Dari 22 (dua puluh dua) indikator/sub indikator yang ditetapkan, capaian sebanyak 14 (empat belas) indikator sebesar <100% dan delapan indikator
di bawah
100% dari target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2012, secara umum capaian kinerja tahun 2013 lebih baik. Dalam artian, capaian tahun 2013 sebanyak 19 (sembilan belas) indikator lebih tinggi/melampaui capaian kinerja tahun 2012. Meskipun secara umum capaian kinerja tahun 2013 cukup memuaskan, baik dibandingkan dengan target tahun 2013 maupun realisasi tahun 2012, pada masa mendatang perlu dilakukan perbaikan/penyempurnaan penyelenggaraan program/kegiatan, terutama menyangkut: a.
Peningkatan target Cakupan kunjungan ibu hamil K-4, Cakupan penanganan komplikasi kebidanan,Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani, Cakupan kunjungan bayi, Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan. Pada tahun 2013 target yang ditetapkan belum 100% yang berarti target belum mencakup seluruh obyek sasaran yang ada/diestimasikan terjadi.
b. Untuk menekan Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI) perlu dilakukan penyempurnaan – penyempurnaan dalam menangani komplikasi kebidanan, persalinan oleh tenaga yang memiliki kompetensi kebidanan, dan pelayanan nifas, sekaligus mengefektifkan kegiatan - kegiatan edukasi dan promotif bagi ibu/calon ibu hamil. Sedangkan IKU yang ditetapkan bagi RSUD dr. M. Saleh sebanyak tujuh indikator dan realisasinya pada tahun 2013 seperti tampak pada Tabel 4.5.
RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 39
Tabel 4.5. Realisasi Capaian IKU Urusan Kesehatan pada RSUD dr M. Saleh Tahun 2013 2013 Capaia N Indikator Kinerja Satuan n Capaia % Thd o 2012 n 2012 1 2 3 4 5 6 1 Bed Occupancy Rate (BOR) % 61,98 66,39 107,12 2 Average Long of Stay (ALOS) hari 4,07 5,95 146,19 3 Turn Over of Interval (TOI) hari 2,81 3,59 127,76 4 Bed Turn Over (BTO) kali 61,09 43,54 71,27 5 Gross Death Rate (GDR) % 38,46 40,8 106,08 6 Net Death Rate (NDR) % 21,38 21,7 101,50 Pengadua 7 Komplain dari Masyarakat 14 5 280,00 n
Sumber : RSUD dr. M. Saleh Kota Probolinggo (diolah)
Atas capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2013 tersebut perlu diinformasikan
hal – hal sebagai berikut : a. BOR (Bed Occupancy Rate) pada tahun 2013 mencapai angka66,39% berarti lebih tinggidibandingkan dengan standar ratio pemakaian tempat tidur pasien pada kisaran 60 – 85%/tahun. b. ALOS (Average Length of Stay) tahun 2013 sebesar 5,95 hari meningkat dibandingkan capaian tahun 2012 namummasih di bawahstandar 6 – 9 hari.disebabkan pasien yang meminta pulang paksa karena pasien sudah merasa sembuh, tidak ada yang menunggu, kehabisan biaya (pasien umum), dan pasien sudah keadaan komplikasi. Tetapi pada sisi lain, hal ini mesti menjadi perhatian dalam rangka upaya – upaya memperbaiki kualitas pelayanan sehingga dapat meminimalkan pasien pulang paksa. c. NDR (Net Death Rate) yaitu angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar sebesar 21,7/1000 cukup baik karena di bawahstandar yang ditetapkan sebesar < 25/1000. d. GDR (Gross Death Rate) tahun 2013 sebesar 40,8/1.000 meningkat dibandingkan angka tahun 2012 sebesar 38,46/1.000 dan melampaui standar sebesar <25/1000. Hal tersebut terutama disebabkan kondisi pasien pada saat masuk rumah sakit umumnya sudah dalam kondisi jelek (kritis/akut) sehingga memperkecil peluang kesembuhan. e. Yang perlu digarisbawahi adalah jumlah komplain yang tercatat pada tahun 2013 menurun tajam dibandingkan tahun 2012 yang menunjukkan RSUD sudah mampu lebih meningkatkan kualitas pelayanan yang dapat memuaskan pasien ( patiens
satisfaction). Perlu diinformasikan pula, selama tahun 2013 RSUD upaya – upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat/pasien baik dalam rangka kepuasan pasien ( patients
satisfaction)
maupun
keselamatan
pasien
(patients
safety),
antara
lain
dapat
diinformasikan sebagaimana terlihat pada Tabel 4.6.
N o 1
Tabel 4.6. Perkembangan Beberapa Layanan pada RSUD dr M. SalehTahun 2013 2013 Satua Capaia Indikator Kinerja Capai % Thd n n 2012 an 2012 2 3 4 5 6(5:4)
RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 40
N o 1 2 3 4 5 6 7 8
Indikator Kinerja Tidak adanya kejadian operasi salah sisi pada Layanan bedah Sentral Kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat ≤ 15 Menit Ketepatan waktu pemeliharaan alat Ketepatan waktu pemberian makanan pada pasien Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien Waktu tanggap (response time) pelayanan pemulasaran jenazah ≤ 2 jam
2013 Capai % Thd an 2012
Satua n
Capaia n 2012
%
100
100
100
%
65,32
75,25
115,20
jam %
2,56 100
1,39 100
183,77 100
% %
97,98 97,73
99,54 98,52
101,59 100,81
% %
15,27 73,25
8,68 92,45
175,92 126,21
Sumber : RSUD dr. M. Saleh Kota Probolinggo (diolah) Permasalahan dan Solusi Beberapa
permasalahan
yang
mempengaruhi
keberhasilan
pembangunan
kesehatan Kota Probolinggo pada tahun2013 terutama adalah:
Dinas Kesehatan a.
Upaya penanganan kasus gizi buruk sudah dapat tertangani 100%, tetapi kasus gizi buruk tahun 2013 jumlahnya cukup banyak yaitu
1.114 balita atau meningkat
dibandingkan kondisi tahun 2012 sebanyak 303 balita. Penyebab terjadinya kasus gizi buruk di Kota Probolinggo antara lain kemiskinan, pola asuh yang salah, tingkat pengetahuan orang tua yang kurang dan penyakit bawaan. Sehubungandenganituperlu dilanjutkan secara berkesinambungan upaya – upaya intervensi yang telah dilakukanmeliputi pemberian PMT( Pemberian Makanan Tambahan) pada semua balita, pemantauan status gizi balita, pelacakan kasus gizi buruk dan memberikan penyuluhan tentang gizi yang baik dan seimbang serta Kadarzi kepada ibu balita. Kasus gizi buruk yang ada kebanyakan adalah kasus lama yang berulang menjadi status gizi buruk kembali setelah tidak mendapatkan bantuan intervensi dari pemerintah. b.
Jumlah kematian ibu melahirkan pada tahun 2013 ini meningkat dibandingkan tahun 2012
disebabkan meningkatnya jumlah kasus ibu hamil resiko tinggi dengan
komplikasi masih cukup banyak dan belum tertangani 100%. Untuk mengurangi jumlah kasus tersebut telah dilakukan peningkatan kemitraan bidan dan dukun, pembentukan kelas ibu hamil di semua kelurahan, meningkatkan program P4K dengan stiker, mengaktifkan peran kader dalam penemuan bumil secara dini, memperbanyak sumber data untuk pengumpulan data tentang komplikasi kebidanan dan melakukan penyuluhan secara terus menerus dan berkesinambungan. c.
Koordinasi dan sinkronisasi lintas program masih belum optimal dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi suatu kegiatan maupun dalam proses penganggaran. Upaya penanganan dengan diadakannya pertemuan secara berkala setiap tiga bulan sekali
RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 41
yang diikuti oleh kepala bidang, kepala seksi dan pengelola program dengan tujuan untuk
mengadakan
evaluasi
semua
kegiatan
yang
sudah
dilaksanakan
dan
mengidentifikasi semua masalah yang ada, serta mencari pemecahan masalah dan tindak lanjut untuk pelaksanaan kegiatan yang akan datang. d.
Belum tercapainya komitmen dana kesehatan sebesar 15% APBD sehingga berpengaruh terhadap jenis, volume dan sebaran kegiatan kesehatan yang bisa dilaksanakan.
RSUD Permasalahan yang dihadapi RSUD terutama keterbatasan sarana pelayanan berupa alat – alat kedokteran belum memenuhi persyaratan RS tipe B non pendidikan sehingga mempengaruhi cakupan pelayanan yang dapat diberikan. Langkah yang dilakukan adalah mengupayakan penyediaan peralatan kedokteran melalui bantuan Provinsi dan/atau Pusat. Selain itu, kesadaran masyarakat untuk melakukan pengobatan secara dini masih belum merata sehingga cenderung menimbulkan risiko tinggi, yang pada gilirannya akan memengaruhi kinerja rumah sakit (tingkat NDR dan GDR). Untuk itu dilakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan SKPD terkait lainnya dalam mempromosikan perlunya penanganan dini atas kesakitan/penyakit. 3. Urusan Pekerjaan Umum Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dengan
leading sector Dinas
Pekerjaan Umum Kota Probolinggo adalah dalam rangka mewujudkan amanat dalam RPJMD tahun 2010 – 2014, yaitu Misi “Mewujudkan iklim investasi yang prospektif dan kondusif yang didukung oleh sarana dan prasarana kota yang berkualitas serta pelayanan publik yang prima”, Tujuan “Meningkatkan
kualitas sarana dan prasarana kota guna
menunjang kelancaran arus distribusi barang dan jasa, mobilitas penduduk dan kesejahteraan warga kota”, dan mencapai dua Sasaran sebagai berikut : a. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perhubungan darat dan laut, dengan indikator Prasarana jalan kota dengan kondisi mantap. b. Meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas umum kota dengan indikator Tingkat ketersediaan fasilitas umum perkotaan. Jumlah anggaran Belanja Langsung
untuk
penyelenggaraan
Urusan
Pekerjaan
Umum pada tahun 2013 sebesar Rp28.140.455.110,00 dengan distribusi untuk unit kerja sebagai berikut : a. Dinas Pekerjaan Umum ( 18 Program)
Rp 28.010.412.110,00
b. Kecamatan Wonoasih ( 1 Program)
Rp
53.375.000,00
c. Kecamatan Kedopok ( 1 Program)
Rp
76.668.000,00
Jumlah anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan program – program dalam tahun 2013 sebagai berikut :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 42
b. c. d. e.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
f. g. h. i. j. k.
Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah Program Pembangunan Jalan dan Jembatan; Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong; Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan jembatan; Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan; Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan jaringan Pengairan lainnya;
l. m. n. o. p. q. r. s.
Program Pengaturan Pembangunan Gedung dan Lingkungan; Program Pembinaan Pembangunan Gedung dan Lingkungan; Program Pembangunan Gedung dan lingkungan; Program Pengawasan Bangunan Gedung dan Lingkungan. Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi Program Pengawasan Jasa konstruksi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum serta Pelayanan Publik Program Peningkatan Sarana Penerangan Jalan Kota, Kecamatan dan Kelurahan. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 realisasi pengeluaran definitif Belanja
langsung sebesar Rp27.427.483.821,01 atau 97,47% dari anggaran dengan capaian atas indikator kinerja Sasaran RPJMD adalah sebagai berikut : Tabel 4.7. Capaian Indikator Sasaran RPJMD untuk Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2013 2013 Capaian % No Indikator Kinerja 2012 Target Realisasi Capaian Thd 2012 8 1 2 4 5 6 7 (6:5) (7:4) 1 Prasarana jalan kota dengan kondisi mantap (Sasaran:Meningkatnya 86,67% 90% 85% 94,44% 108,97 kualitas sarana dan prasarana perhubungan darat dan laut) 2 Tingkat ketersediaan fasilitas umum perkotaan (Sasaran: Meningkatnya 93,75% 80% 78% 97,50% 104,00 kuantitas dan kualitas fasilitas umum kota)
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo (diolah) Target tahun 2012 dan 2013 yang ditetapkan untukindikator “Prasarana jalan kota dengan kondisi mantap” masing – masing sebesar 90% dari jumlah panjang jalan kota. Sedangkan target tahun 2012 dan 2013 untuk indikator “Tingkat ketersediaan fasilitas umum perkotaan” masing – masing sebesar 80% dari jumlah fasilitas umum perkotaan yang dibutuhkan/direncanakan. RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 43
Capaian kedua indikator tahun 2013 mengalami kenaikan dibandingkan capaian tahun 2012 yang menggambarkan semakin baiknya kuantitas dan atau kualitas jalan kota dan fasilitas umum, sehingga mendukung kelancaran aktivitas masyarakat. Namun demikian, target yang ditetapkan masih di bawah jumlah jalan kota yang ada dan fasilitas umum perkotaan yang dibutuhkan/direncanakan. Hal ini berkaitan denganproblem pokok yang dihadapi penyediaan jalan kota dalam kondisi mantap adalah kombinasi dari struktur tanah tidak stabil pada beberapa lokasi lajur jalan, relatif terbatasnya anggaran yang dapat dialokasikan untuk membangun/memelihara jalan mengingat prioritas pembangunan yang harus dilaksanakan, dan kepatuhan terhadap tonase yang diijinkan oleh pengusaha/pengendara kendaraan angkutan barang. Sedangkan, permasalahan yang dihadapi dalam penyediaan fasilitas umum perkotaan adalah terbatasnya anggaran tersedia dikaitkan dengan prioritas – prioritas pembangunan yang harus dilaksanakan. Sebagai pelaksana Urusan Pekerjaan Umum, kinerja Dinas Pekerjaan Umum diukur dengan menggunakan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Utama dan realisasi untuk tahun 2013 adalah sebagai berikut : Tabel 4.8. Realisasi Capaian IKU Urusan Pekerjaan Umum pada Dinas PU Tahun 2013 N o 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Indikator Kinerja 2 Persentase jumlah turap/talud/ bronjong yang terbangun Jumlah prasarana jalan dan jembatan yang terpelihara secara mantap dan berfungsi Jumlah prasarana talud yang terpelihara dan berfungsi dengan baik Tingkat ketepatan informasi kondisi jalan dan jembatan Tingkat tanggap darurat terhadap kondisi jalan yang memerlukan rehabilitasi Tingkat tanggap darurat terhadap kondisi jembatan yang memerlukan rehabilitasi Tingkat ketersediaan data dan informasi kebinamargaan Jumlah prasarana sumber daya air yang terpelihara dan berfungsi Jumlah prasarana irigasi yang terpelihara dan berfungsi Tingkat pemanfaatan ketersediaan air baku Tingkat kinerja pelayanan air minum penduduk perkotaan Tingkat berfungsinya sarana dan prasarana pengendali banjir dan pengaman pantai Tingkat pengendalian ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh dalam kota
2013
Satua n
Capaia n 2012
Capaia n
3 %
4 -
5 -
%
82
90
-
-
-
109,7 8 -
-
-
-
-
%
88
90
%
88
90
ada
ada
ada
%
70
75
%
80
75
102,2 7 102,2 7 100,0 0 107,1 4 93,75
%
0,86
0,88
lokasi
18
17
102,3 3 94,44
%
-
-
-
-
-
-
-
% Thd 2012 6 -
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo (diolah)
RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 44
Secara umum capaian kinerja tahun 2013 meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2012. Namun demikian perlu diinformasikan hal – hal sebagai berikut : a.
Pada
tahun
2013
dan
2012
tidak
terdapat
kegiatan
pembangunan
turap/talud/bronjong baru, sehingga capaian indikator yang berkaitan pada tahun 2013 dan 2012 adalah nol. b.
Capaian indikator “Tingkat ketepatan informasi kondisi jalan dan jembatan” dan “Tingkat pengendalian ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh dalam kota” tidak dapat disajikan akibat belum tersedia/dimiliki sistem informasi yang menjamin keakuratan
data/info
mengenai
kondisi
jalan/jembatan
dan
pemanfaatan/penggunaan tata ruang. Permasalahan Permasalahan-permasalahan yang dihadapi selama tahun 2013 terutama adalah : a.
Masih banyak terjadi pelanggaran atas ketentuan batas tonase angkutan barang sehingga memperpendek usia teknis jalan.
b.
Kemampuan keuangan daerah relatif terbatas untuk mencukupi kebutuhan dana pembangunan/pemeliharaan jalan.
Solusi Solusi dalam mengantisipasi permasalahan tersebut, sebagai berikut : a. Berkoordinasi dengan SKPD/instansi terkait dalam rangka menegakkan ketentuan tentang batas tonase angkutan barang. b. Memprioritaskan penanganan jalan/jembatan yang memberikan pengaruh luas terhadap
kelancaran
aktivitas
masyarakat.
Dan
khusus
ruas
jalan
Anggrek
direncanakan akan diserahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Propinsi dalam rangka mendukung kualitas jalan dari/menuju Pelabuhan Tanjung Tembaga sebagai pelabuhan kelas 1. 4. Urusan Perumahan Pembangunan Urusan Perumahan di Kota Probolinggo diarahkan untuk peningkatan
kualitas
masyarakat
yang
permukiman
masyarakat,
berpenghasilan
rendah
dengan melalui
prioritas
pada
perbaikan
kelompok
permukiman
(pemugaran/rehab perumahan, plesterisasi,penyediaan air bersih, penyediaan sanitasi skala permukiman).Padatahun 2013, penyelenggaraan Urusan Perumahan yang menjadi lingkup tugas Dinas Pekerjaan Umum memperoleh anggaran Belanja Langsung sebesar Rp7.508.603.879,00 dan realisasinya sampai dengan 31 Desember 2013 sebesar Rp7.436.482.911,55 atau 99,04% untuk melaksanakan program – program pembangunan sebagai berikut : a. Program Pengembangan Perumahan; b. Program Lingkungan Sehat Perumahan; c. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan; d. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran. RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 45
Kinerja
atas
penyelenggaraan
Urusan
Perumahan
diukur
menggunakan
Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan capaian tahun 2013 dapat diuraikan sebagai berikut : a. Jumlah Perkembangan Masyarakat miskin yang mendapatkan fasilitas perumahan sederhana Fasilitas perumahan dalam arti rehab rumah tidak layak huni yang dapat disediakan kepada masyarakat miskin pada tahun 2013 sumber dana APBD Kota (leading sektor Dinas PU Kota) sebanyak masing-masing 1 unit disetiap kelurahan dilaksanakan secara swakelola. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Probolinggo dalam mengupayakan sebanyak – banyaknya lapisan masyarakat memperoleh manfaat dari pelaksanaan pembangunan. Adapun rehab RTLH melalui Dinas Sosial Kota bersumber dana dari Kemensos terdapat di 6 kelurahan yaitu Kareng Lor, Kebonsarikulon, Mangunharjo, Jati, Pakistaji, Pohsangit Kidul masing-masing kelurahan mendapat 10 unit rehab RTLH. b. Penyediaan Sanitasi Dasar bagi Masyarakat Miskin Salah satu faktor penyebab terjadinya degdradasi tingkat kesehatan masyarakat miskin adalah tidak tersedia sanitasi dasar yang memadai. Oleh karena itu pada tahun 2013 juga dilaksanakan kegiatan tersebut yang tersebar di lima kecamatan se Kota Probolinggo terutama pada permukiman masyarakat miskin. c.
Perbaikan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman Sarana dan prasarana dasar permukiman menjadi prasyarat sekaligus berkaitan erat dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik secara sosial maupun ekonomi. Permukiman yang memiliki sarana dan prasarana dasar dalam jumlah, jenis, dan kualitas yang baik/memadai mendukung bagi masyarakat untuk mengeksplorasi potensi dan kapasitasnya secara bemanfaat. Sehubungan
dengan
itu,
pada
tahun
2013
Pemerintah
Kota
Probolinggo
melaksanakan kegiatan perbaikan sarana dan prasarana dasar permukiman pada lokasi-lokasi terpilih di lima Kecamatan. Di samping itu, dalam rangka penyediaan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat
berpenghasilan
menengah
ke
bawah
Pemerintah
Kota
Probolinggo
membangun Rusunawa. Sampai dengan tahun 2013 Pemerintah Kota Probolinggo telah membangun 3 unit Rusunawa meliputi Kecamatan Mayangan, Kademangan dan Wonoasih. Permasalahan dan Solusi Keterbatasan ketersediaan lahan, harga lahan yang cenderung naik linier dengan pertumbuhan ekonomi, meningkatnya kebutuhan rumah seiring pertumbuhan rumah tangga baru, dan daya beli rata – rata penduduk tidak seimbang dengan pertumbuhan harga rumah merupakan permasalahan mendasar yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan perumahan. Permasalahan tersebut berimbas pada tingkat keberhasilan upaya – upaya penataan permukiman kumuh/kurang layak huni.
RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 46
Mengingat keterbatasan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kota Probolinggo, penanganan
permasalahan
perumahan/permukiman
adalah
melaksanakan
program/kegiatan secara lintas sektor, yaitu: a. Mengefektifkan program/kegiatan keluarga berencana dalam mengendalikan tekanan jumlah penduduk sehingga tumbuhnya permintaan rumah/ perumahan baru pada tingkat terkendali. b. Melanjutkan program/kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah/miskin
berbasis
komunitas
sehingga
mempunyai
kemampuan
untuk
melakukan perbaikan/penataan permukiman secara mandiri. c.
Merancang dan melaksanakan pilot project penanganan permukiman kumuh/tidak layak huni sebagai model yang dapat diterapkan di semua wilayah Kota Probolinggo oleh masyarakat secara swadaya sesuai dengan Rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (RP3KP).
d. Melakukan penataan satu wilayah permukiman kumuh/tidak layak huni tertentu sebagai tolok ukur (benchmarking) bagi penataan wilayah permukiman lainnya. 5. Urusan Penataan Ruang Penyelenggaraan/pembangunan Urusan Penataan Ruang dalam rangka mendukung pencapaian Misi “Mewujudkan kesejahteraan masyarakat seutuhnya melalui pertumbuhan ekonomi yang merata, berkeadilan dan berwawasan lingkungan”, Tujuan “Meningkatkan pemanfaatan sumber daya daerah secara lestari dan berwawasan lingkungan”, Sasaran “Meningkatnya kualitas lingkungan hidup di perkotaan.” Oleh karena itu penyelenggaraan urusan ini dimaksudkan agar pemanfaatan ruang/wilayah Kota Probolinggo dapat berlangsung secara berkelanjutan, dalam artian terjadi harmonisasi pemanfaatan tata ruang dalam mengakomodasi kebutuhan berbagai aspek pembangunan dan terjaganya keberlanjutan daya dukung tata ruang. Hal ini menghendaki tersedianya pola pemanfaatan ruang wilayah sebagai panduan bagi seluruh pihak (terdapat pola umum sebagai kesatuan wilayah dan pola detil untuk bagian – bagian wilayah) dan pengendalian atas pemanfaatan tata ruang untuk menjamin kesesuaian implementasi di lapangan. Untuk tahun 2013, anggaran Belanja Langsung untuk penyelenggaraan urusan ini seluruhnya
dialokasikan
di
Bappeda
Kota
Probolinggo.
Kondisi
tersebut
tidak
menghilangkan pembagian kewenangan yang bersifat melekat dalam penyelenggaraan urusan ini, yaitu ruang lingkup kewenangan Bappeda Kota Probolinggo lebih bertitik berat pada perencanaan pola umum penataan ruang wilayah (Rencana Tata Ruang Wilayah/RTRW)
dan pola detil bagian – bagian wilayah (Rencana Detil Tata
Ruang/RDTR). Sedangkan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan di lapangan menjadi ruang lingkup kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo. Jumlah anggaran Belanja Langsung tahun 2013 sebesar Rp1.501.458.000,00 dan realisasi
pengeluaran
definitif
sampai
dengan
31
Desember
2013
sebesar
Rp1.469.505.817,00 atau 97,87%. Dana tersebut dipergunakan untuk melaksanakan program – program pembangunan meliputi : a. Program Perencanaan Tata Ruang; RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 47
b. Program Pemanfaatan Ruang; c. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Realisasi kinerja tahun 2013 yang diukur menggunakan tiga Indikator Kinerja Utama seperti tampak pada Tabel 4.9.
N o 1 1
2
3
Tabel 4.9. Realisasi Capaian IKU Urusan Penataan Ruang pada Bappeda Tahun 2013 Capaia Capaia Indikator Kinerja Satuan n 2012 n 2013 2 3 4 5 Perencanaan Tata Ruang : a. Penyusunan naskah rencana tata ruang, tata dokume 8 5 n bangunan dan tata lingkungan b. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang tata ruang, tata bangunan dan tata lingkungan c. Penyusunan rencana investasi di kawasan strategis kota dan kawasan lintas wilayah kabupaten/kota Pemanfaatan Tata Ruang : Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis kota Pengendalian Tata Ruang a. Sosialisasi peraturan perundangan tentang rencana tata ruang b. Sosialisasi kebijakan pemanfaatan ruang c. Operasionalisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
dokume n
-
2
dokume n
4
3
kegiatan
3
3
kegiatan
1
1
kegiatan kegiatan
1 8
1 10
Sumber : Bappeda Kota Probolinggo (diolah) Penyusunan dokumen – dokumen rencana tata ruang pada tahun 2013 dalam rangka melengkapi kebutuhan dokumen acuan penggunaan/pemanfaatan ruang yang belum tersedia, dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. Kegiatan pemanfaatan tata ruang yang dilakukan pada tahun 2013 berupa sinkronisasi perumusan program sektoral terhadap indikasi program yang tertuang dalam RTRW. Aktivitas pengendalian tata ruang yang dilakukan oleh Bappeda tahun 2013 bersifat tidak langsung yaitu berupa sosialisasi peraturan dan kebijakan tata ruang. Sedangkan pengendalian langsung dilakukan oleh SKPD yang berkaitan dengan pemberian ijin pemanfaatan/penggunaan ruang/lahan. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan ini terutama adalah:
a. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang dimana masih banyak masyarakat yang belum memahami urgensi Penataan Ruang.
b. Belum lengkapnya dokumen acuan penataan ruang untuk masing-masing peruntukan guna lahan, khususnya untuk kawasan strategis yang telah ditetapkan dalam RTRW.
RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 48
c. Masih adanya
ketidaksesuaian
antara
pemanfaatan
ruang
dengan
rencana
penggunaan lahan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dan ketidaksesuaian antara pemanfaatan ruang dengan ketentuan ijin
pemanfaatan ruang.
d. Pedoman tata cara perijinan pemanfaatan ruang masih perlu direvisi serta belum tersedianya peraturan tentang ijin prinsip dan ijin lokasi sebagai bagian dari pelaksanaan perijinan pemanfaatan ruang di daerah. Sehubungan dengan itu, solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah : a. Intensifikasi peran Forum Masyarakat Peduli Tata Ruang guna melaksanakan sosialisasi penataan ruang kepada masyarakat. b.
Pembangunan Sistem Infomasi Tata Ruang (SITR) Kota Probolinggo berbasis website, facebook, messanger.
c.
Mengintensifkan dan mengefektifkan kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang di lapangan/insitu (khususnya untuk pengawasan bangunan serta evaluasi pemanfaatan lahan di koridor kawasan strategis kota Probolinggo).
d.
Mengintensifkan dan mengefektifkan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang (khususnya untuk evaluasi pemanfaatan lahan untuk perumahan dan permukiman).
6. Urusan Perencanaan Pembangunan Penyelenggaraan Urusan Perencanaan Pembangunan di Kota Probolinggo adalah dalam rangka mencapai Misi “Mewujudkan masyarakat Kota Probolinggo yang berdaya, mandiri, berbudaya, demokratis dan agamis yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berakhlak mulia” dan Tujuan “Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam seluruh proses dan tahapan pembangunan.” Sedangkan Sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2010 – 2014 adalah “Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan,monitoring dan evaluasi pembangunan” dengan indikator kinerja : a. Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan Musrenbang; b. Tingkatketerlibatanmasyarakatdalamikut mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan. Dalam pelaksanaan urusan ini, Bappeda Kota Probolinggo selaku leading sector, dalam artian kegiatan – kegiatan perencanaan pembangunan juga dilaksanakan oleh unit kerja – unit kerja lain di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo di bawah koordinasi Bappeda Kota Probolinggo. Pada tahun 2013 aktivitas perencanaan pembangunan memperoleh alokasi Belanja Langsung sebesar Rp8.184.637.000,00 dengan rincian sebagai berikut : a. b. c. d. e. f. g. h.
Bappeda (17 Program) Sekretariat Daerah (2 Program) Sekretariat DPRD ( 1 Program) Kecamatan Wonoasih ( 2 Program) Kecamatan Kademangan ( 2 Program) Kecamatan Mayangan ( 1 Program) Kecamatan Kedopok ( 1 Pogram ) Kecamatan Kanigaran ( 2 Program)
RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
7.529.386.000,00 457.036.000,00 33.700.000,00 45.710.000,00 38.980.000,00 19.825.000,00 17.500.000,00 42.500.000,00
II - 49
Realisasi pengeluaran definitif per 31 Desember 2013 sebesar Rp8.031.004.060,00 atau 98,12% dari jumlah anggaran. Dana tersebut dipergunakan untuk melaksanakan program – program pembangunan: a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur; d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; e. Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja
dan
Keuangan; f. Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah; g. Program Pengembangan Data/Informasi; h. Program Kerjasama Pembangunan; i. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh; j. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar; k. Program Perencanaan Pembangunan Daerah; l. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi; m. Program Perencanaan Sosial Budaya; n. Program Perencanaan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Masyarakat; o. Program Perencanaan Peningkatan Kesempatan kerja; p. Program Perencanaan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan; q. Program Perencanaan dan Pengembangan kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan. Realisasi capaian indikator kinerja Sasaran RPJMD pada tahun 2013
seperti
tampak pada Tabel 4.10. Tabel 4.10. Capaian Indikator Sasaran RPJMD untuk Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2013 2013 Capai N Indikator Kinerja an Targe Realisa Capaia % Thd o 2012 t si n 2012 1 2 4 5 6 7 (6:5) 8 (7:4) 1 Tingkat partisipasi 100 masyarakat dalam kegiatan 100% 85% 85% 100% Musrenbang 2 Tingkat keterlibatan masyarakat dalam ikut 76,47 107,69 mengawasi dan 85% 70% 82,35% % mengendalikan pelaksanaan pembangunan
Sumber : Bappeda Kota Probolinggo (diolah) Meskipun belum seluruh masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan mulai tingkat kelurahan sampai dengan tingkat kota dan Forum SKPD selama tahun 2013, realisasi tingkat capaian sebesar 85% relatif menunjukkan tingkat partisipasi yang menggembirakan. Kondisi tersebut perlu diimbangi dengan efektivitas dalam mengakomodasikan hasil – hasil Musrenbang (terutama tingkat kelurahan dan kecamatan) ke dalam rencana pembangunan tahunan definitif, dengan RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 50
memperhatikan isu – isu strategis yang menjadi prioritas daerah. Hal tersebut diharapkan dapat menjaga dan bahkan meningkatkan jumlah anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan Musrenbang. Capaian Tingkat keterlibatan masyarakat ikut mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan secara relatif cukup baik, namun demikian pada masa mendatang perlu dibuka peluang yang seluas – luasnya bagi masyarakat untuk mengakses informasi pelaksanaan pembangunan. Pemberian aksesibilitas yang memadai memungkinkan masyarakat memperoleh informasi yang cukup/memadai sehingga diharapkan dapat dimanfaatkan dalam memberikan umpan balik
bagi kemajuan Kota
Probolinggo. Permasalahan dan Solusi Beberapa permasalahan yang dihadapi adalah: a. Masih belum meratanya pemahaman aparatur terhadap proses dan prosedur perencanaan pembangunan, serta fungsi dokumen perencanaan yang telah ditetapkan terhadap pelaksanaan tugas pokok/fungsi organisasi. Hal ini berimplikasi pada belum dijadikannya dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD) sebagai pedoman dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Pada gilirannya, pengalokasian
penganggaran
kurang
sesuai
dengan
prioritas
dan
sasaran
pembangunan yang ingin dicapai. b. Relatif masih terbatasnya dokumen perencanaan per sektor dan sub sektor (fisik prasarana, sosial budaya, ekonomi) yang tersedia yang merupakan penjabaran lebih operasional dari RPJPD dan RTRW. c. Data perencanaan pembangunan kurang akurat, khususnya menyangkut data realisasi/capaian pelaksanaan pemerintahan/pembangunan sehingga mempengaruhi akurasi penyusunan asumsi – asumsi dalam rangka pengambilan keputusan pembangunan. Solusiuntuk menanggulangi permasalahan – permasalahan tersebut antara lain: a. Memperkuat kapasitas sumber daya manusia perencana di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo melalui penyelenggaraan/keikutsertaan dalam kegiatan bimtek, diklat, seminar perencanaan pembangunan. b. Menyelenggarakan sosialisasi tata cara dan prosedur perencanaan pembangunan serta dokumen perencanaan pembangunan daerah secara luas dan terus menerus, khususnya pejabat pengambil kebijakan pada setiap level di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo. c. Memantapkan proses penggalian, pengolahan, dan pemeliharaan data perencanaan pembangunan. d. Mengalokasikan pendanaan/anggaran daerah sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah seperti ditetapkan dalam RPJMD/RKPD.
RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 51
7. Urusan Perhubungan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan dilaksnakan oleh Dinas Perhubungan Kota Probolinggo adalah dalam rangka mewujudkan Misi
“Mewujudkan iklim investasi yang
prospektif dan kondusif yang didukung oleh sarana dan prasarana kota yang berkualitas serta pelayanan publik yang prima”, dan Tujuan “Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kota guna menunjang kelancaran arus distribusi barang dan jasa, mobilitas penduduk dan kesejahteraan warga kota”
sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD
Tahun 2010 – 2014. Sedangkan Sasaran yang ingin dicapai adalah : a. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perhubungan darat dan laut, dengan indikator kinerja berupa Sarana perhubungan darat dan laut dalam kondisi baik. b. Meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas umum kota, dengan indikator kinerja berupa Tingkat kelancaran dan ketertiban arus transportasi kota. Untuk melaksanakan urusan pada tahun 2013, Dinas Perhubungan memperoleh alokasi anggaranBelanja Langsung berjumlah Rp8.440.964.741,00 dan realisasinya sebesar Rp8.382.181.412,00 atau 99,30% dipergunakan untuk program – program: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; Program Peningkatan Disiplin Aparatur; Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah; Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik; Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan; Program Peningkatan Pelayanan Angkutan; Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan; ProgramPengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas. Atas penggunaan dana tersebut, capaian kinerja Sasaran tahun 2013 dibandingkan
target yang ditetapkan dan capaian tahun 2012 tampak pada Tabel 4.11.
No 1 1
2
Tabel 4.11. Capaian Indikator Sasaran RPJMD untuk Urusan Perhubungan Tahun 2013 2013 Capaian Indikator Kinerja % Thd 2012 Target Realisasi Capaian 2012 8 2 4 5 6 7 (6:5) (7:6) Sarana perhubungan darat dan laut dalam kondisi baik (Sasaran: Meningkatnya kualitas 87,78% 90% 56% 62,33% 70,89% sarana dan prasarana perhubungan darat dan laut) Tingkat kelancaran dan ketertiban arus transportasi kota 89,37% 79% 56,45% 71,46% 79,96% (Sasaran: Meningkatnya kelancaran dan ketertiban arus
RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 52
2013
No
Indikator Kinerja
Capaian 2012
Target
Realisasi
Capaian
1
2
4
5
6
7 (6:5)
% Thd 2012 8 (7:6)
transportasi kota)
Sumber : Dinas Perhubungan Kota Probolinggo (diolah)
*)
Capaian indikator Sarana perhubungan darat dan laut dalam kondisi di bawah target yang ditetapkan dan juga mengalami penurunan dibandingkan capaian tahun 2012 terutama disebabkan kurang taatnya pengguna jalan (kendaraan bertonase berat ke dalam kota) dan relatif tingginya curah hujan selama tahun 2013. Di lain pihak kemampuan Pemerintah Kota Probolinggo relatif masih terbatas dalam menyediakan anggaran yang dibutuhkan untuk pemeliharaan/perbaikan. Tingkat kelancaran dan ketertiban arus transportasi kota tahun 2013 masih belum menggembirakan yaitu masih di bawah target yang direncanakan dan juga menurun dari tahun 2012. Dari enam komponen yang digunakan untuk menghitung kinerja, satu komponen
mengalami
kenaikan
dan
empat
komponen
mengalami
penurunan
dibandingkan dengan tahun 2012. Empat komponen yang mengalami penurunan terdiri dari tiga komponen berkaitan dengan keterbatasan SDM yang tersedia di Dinas Perhubungan dan satu komponen berhubungan dengan kualitas angkutan kota (keterbatasan kualifikasi pengemudi, kelengkapan dokumen kendaraan dan fasilitas keselamatan kendaraan bermotor). Permasalahan dan Solusi Permasalahan berpengaruh luas yang dihadapi dalam menyelenggarakan Urusan Perhubungan pada tahun 2013 adalah : a. Relatif masih rendahnya kesadaran/pemahaman masyarakat tentang tertib berlalu lintas dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas b. Terbatasnya jumlah SDM Dinas Perhubungan Kota Probolinggo (tenaga pengujian kendaraan bermotor, tenaga MRLL, tenaga pengawas kelaikan kendaraan bermotor). Solusi yang telah dan akan ditempuh untuk menanggulangi permasalahan – permasalahan tersebut adalah: a. Melakukan sosialisasi secara periodik kepada masyarakat dan menegakkan peraturan yang berlaku b. Mengoptimalkan SDM yang tersedia melalui peningkatan kapasitas/kompetensi dan juga mengajukan tambahan tenaga. 8. Urusan Lingkungan Hidup Aktivitas pembangunan pada Urusan Lingkungan Hidup yang diamanatkan dalam RPJMD tahun 2010 – 2014 adalah pencapaian Misi “Mewujudkan kesejahteraan masyarakat seutuhnya melalui pertumbuhan ekonomi yang merata, berkeadilan dan berwawasan lingkungan”, Tujuan “Meningkatkan pemanfaatan sumber daya daerah secara lestari dan berwawasan lingkungan”, dengan Sasaran “Meningkatnya Kualitas
RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 53
Lingkungan Hidup di Perkotaan” yang pengukuran kinerjanya menggunakan dua indikator yaitu Indeks standar pencemaran udara dan Menurunnya kasus pencemaran lingkungan. Untuk mewujudkan sasaran tersebut program/kegiatan pembangunan lingkungan hidup
diarahkan
pada
pembinaan
dan
pelestarian
lingkungan
hidup
dengan
menitikberatkan pada pengelolaan lingkungan secara bertanggung jawab berbasis masyarakat,
pencegahan
adanya
pencemaran
terhadap
lingkungan,
pelayanan
persampahan, dan peningkatan pertamanan untuk menunjang kualitas lingkungan hidup dalam meminimalkan ekses pemanasan sejagat. Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo. Untuk tahun anggaran 2013 memperoleh alokasi Belanja Langsung sebesar Rp15.281.893.922,00 dan realisasi pengeluaran definitif sampai dengan 31 Desember 2013 berjumlah Rp14.674.765.316,70 atau 96,03% dari anggaran. Dana APBD tersebut dipergunakan untuk melaksanakandua belas program pembangunan, yaitu: a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur; d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; e. Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja
dan
Keuangan; f. Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah; g. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup; h. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam; i. Program Peningkatan Kualitas dan Akses informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; j. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan; k. Program Peningkatan Pengendalian Polusi; l. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
Realisasi capaian kinerja Sasaran RPJMD pada tahun 2013 seperti terlihat pada Tabel 4.12.
No
1 1 2
Tabel 4.12.Capaian Indikator Kinerja Sasaran RPJMD untuk Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2013 2013 Capaia Indikator Kinerja Targe Realisa Capaia n 2012 t si n 2 Indeks standar pencemaran udara (% kategori baik) Menurunnya kasus pencemaran lingkungan
4
5
6
7 (6:5)
95,75%
80%
90%
112,5%
125%
90%
100%
111,11 %
% Thd 2012 8 (7:6) 117,4 9 88,89
Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo (diolah) Dari Tabel 4.12 di atas tampak bahwa kualitas udara Kota Probolinggo pada tahun 2013 semakin sehat dibandingkan dengan kondisi tahun 2012. Prosentase terjadinya kasus pencemaran lingkungan pada tahun 2013 RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
melampaui target
II - 54
yang
ditetapkan, dalam artian jumlah kasus pencemaran lebih rendah dibandingkan targetnya. Namun jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2012 terjadi penurunan kinerja, dalam artian jumlah kasus pencemaran lingkungan tahun 2013 lebih banyak dibandingkan tahun 2012. Kondisi ini diindikasikan akibat dari kombinasi antara tingkat kepatuhan masyarakat yang belum baik dan
aparatur belum mampu menegakkan peraturan lingkungan secara
efektif. Disamping itu, realisasi pencapaian Indikator Kinerja Utama yang menjadi kewajiban Badan Lingkungan Hidup sebagai penyelenggara Urusan Lingkungan Hidup selama tahun 2013 adalah sebagai berikut: Tabel 4.13. Capaian Indikator Kinerja Utama untuk Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2013 2013 N Satua Capaia % Indikator Kinerja Targe Reali Capaia o n n 2012 Thd t sasi n 2012 7 8 1 2 3 4 5 6 (6:5) (7:4) 1 Tingkat Pelayanan % 58,3 100 65 65 112,09 Pencegahan Pencemaran Air 2 Tingkat Pelayanan % 50,0 100 65 65 130 Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak 3 Tingkat Pelayanan Informasi % 0 100 0 0 0 Status Kerusakan Lahan dan atau Tanah untuk Produksi Biomassa 4 Tingkat Pelayanan Tindak % 82,4 90 100 111,11 135,37 Lanjut Pengaduan Masyarakat
Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo (diolah) Dari Tabel 4.13 tampak bahwa
penanganan pengaduan/laporan masyarakat
mengenai terjadinya pelanggaran lingkungan pada tahun 2013 semakin baik, yaitu melampaui target tahun 2013 dan lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun 2012. Hal tersebut merupakan akibat langsung dari langkah – langkah perbaikan yang telah dilakukan dalam merespon pengaduan masyarakat. Tidak terdapat capaian kinerja pada indikator Tingkat pelayanan informasi Status Kerusakan Lahan dan atau Tanah untuk produksi biomassa (capaian 0%) karena perlu dilakukan pengujian dalam jumlah titik sampel yang memenuhi kriteria. Hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap 10 titik sampel dinilai tidak memenuhi kriteria untuk mewakili
kondisi
seluruh
wilayah,
sehingga
tidak
layak
dilakukan
penginformasian/publikasi. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi selama tahun 2013 yang memengaruhi capaian kinerja urusan ini adalah :
RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 55
a. Relatif masih belum meratanya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempat yang disediakan sehingga menimbulkan permasalahan lingkungan (selokan macet, sungai menjadi kotor oleh sampah). b. Belum adanya langkah-langkah percepatan dalam upaya mengadopsi, menciptakan dan mengembangkan teknologi pengolahan sampah yang efektif, efisien dan ramah lingkungansedangkan kapasitas TPA terbatas. Solusi untuk mengatasi permasalahan – permasalahan tersebut adalah : a. Mengembangkan pola penanganan sampah secara mandiri oleh masyarakat melalui pemanfaatan potensi ekonomi dari pengelolaan/pengolahan sampah. b. Secara bertahap menambah kapasitas pengangkutan sampah dan melakukan manajemen reduksi persampahan pada tingkat hulu sehingga volume sampah yang masuk ke TPA dapat dikendalikan sesuai kapasitas. 9. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Penyelenggaraan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil adalah mendukung pencapaian Misi “Menegakkan supremasi hukum, ketentraman dan ketertiban umum yang disertai dengan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa belandaskan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik”, Tujuan “Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pemerintahan daerah, baik dari aspek kelembagaan, tatalaksana maupun sumber daya manusia aparatur”, dan Sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan publik pemerintah daerah.” Oleh karena itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai pemangku urusan ini menitikberatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada
peningkatan
kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Melalui perbaikan kualitas layanan ini diharapkan data administrasi kependudukan lengkap, akurat, mutakhir yang mendukung ketepatan perencanaan berbagai program/kegiatan pembangunan yang melibatkan anggota masyarakat baik sebagai pelaku maupun kelompok sasaran penerima manfaat. Dalam operasionalisasinya, kegiatan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil melibatkan Kecamatan sebagai kesatuan proses pelayanan dalam rangka memudahkan/mempercepat aksesibilitas masyarakat. Untuk tahun anggaran 2013 Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil memperoleh anggaran Belanja Langsung sebesar Rp3.196.702.500,00 dengan distribusi sebagai berikut : a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Rp 3.109.297.500,00
b. Kecamatan Kademangan
Rp
22.280.000,00
c. Kecamatan Kedopok
Rp
38.125.000,00
d. Kecamatan Kanigaran
Rp
27.000.000,00
Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan 31 Desember 2013 sebesar Rp.3.111.261.075,00 atau 97,33% dari jumlah anggaran. Capaian kinerja atas penggunaan anggaran tersebut diukur menggunakan tiga indikator sebagaimana terlihat pada Tabel 4.14. RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 56
Tabel 4.14.Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2013 2013 N o 1 1 2 3
Indikator Kinerja
Satua n
Capaia n 2012
2
3
4
%
97,27
%
99,26
Pemenuhan tertib ketatausahaan Meningkatnya pemenuhan administrasi kependudukan Meningkatnya pemenuhan pencatatan sipil
%
Targe t
Reali sasi
Capaia n
5
6
7 (6:5)
% Thd 2012 8 (7:4)
100
95
95
97,66
100
90,56
90,56
91,23
92
91
98,91
98,91
99,99
Sumber : Dispendukcapil Kota Probolinggo (diolah) Secara persentase, realisasi kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai pengampu Urusan ini termasuk dalam kategori sangat memuaskan Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil yang dominan adalah relatif masih belum meratanya pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen – dokumen administrasi kependudukan yang wajib dimiliki. Pengurusan dokumen kependudukan (KTP, KK, Akte Kelahiran, Akte Kematian, dll) cenderung masih bersifat sporadis yaitu jika dan hanya jika dalam aktivitas kehidupan sehari – hari dibutuhkan persyaratan kepemilikan dokumen kependudukan. Meskipun Pemerintah dan DPR RI sedang membahas perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang pada intinya memudahkan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan dan direncanakan tidak lagi dikenakan biaya, langkah - langkah yang perlu dilakukan sebagai solusi atas permasalahan tersebut adalah : a. Memperbaiki koordinasi antara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan Dinas Kesehatan & RSUD (menyangkut data kelahiran dan kematian penduduk) dan Kecamatan & Kelurahan (menyangkut mutasi penduduk). b. Melanjutkan sosialisasi secara periodik kepada masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang dikategorikan jauh dari pusat kecamatan. c. Mengembangkan pelayanan bersifat “jemput bola” sehingga penduduk yang memerlukan dokumen kependudukan memperoleh pelayanan pada jarak terdekat dari tempat tinggalnya. 10. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi salah satu isu sentral dalam pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat bahagia dan sejahtera. Dalam budaya primordialistik, perlakuan yang tidak berkesetaraan terhadap kaum perempuan dan anak dinilai sebagai sesuatu yang bersifat wajar karena laki-laki RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015 II - 57
dewasa dinilai menduduki posisi panutan yang tidak mungkin berbuat salah/disalahkan dalam relasi satu keluarga dan/atau komunitas. Relasi yang tidak berkesetaraan tersebut tentu menimbulkan hambatan psikologis bagi kaum perempuan dan anak dalam membangun keluarga bahagia dan sejahtera yang hakiki. Tujuan utama dari pelaksanaan program/kegiatan
pembangunan
dalam
Urusan
ini
adalah
mewujudkan
kesetaraan/keadilan gender serta terhapusnya segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penyelenggaraan urusan ini oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Probolinggo sebagai leading sector adalah untuk mencapai Misi “Mewujudkan masyarakat Kota Probolinggo yang berdaya, mandiri, berbudaya, demokratis dan agamis yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas & berakhlak mulia”, Tujuan “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai sumber daya utama pembangunan”, dengan Sasaran “Meningkatnya kualitas perempuan.” Pengukuran kinerja menggunakan dua indikator kinerja Sasaran, yaitu: a. Jumlah organisasi perempuan yang berperan aktif b. Peningkatan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk tahun anggaran 2013, jumlah Belanja Langsung yang disediakan untuk penyelenggaraan urusan ini sebesar Rp2.518.809.000,00 dengan distribusi alokasi sebagai berikut : -
Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kecamatan Wonoasih Kecamatan Kademangan Kecamatan Mayangan Kecamatan Kedopok Kecamatan Kanigaran
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
2.256.244.000,00 49.760.000,00 67.255.000,00 47.825.000,00 52.750.000,00 44.975.000,00
Realisasi penggunaan definitif sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 berjumlah Rp2.459.927.147,00 atau 97,68% dari anggarannya dipergunakan untuk melaksanakan program – program berikut : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; Program Peningkatan Disiplin Aparatur; Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah; Program Keserasian Kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan; Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak; Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan; Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan; Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR. Realisasi capaian atas indikator kinerja Sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD pada
tahun 2013 dapat diuraikan sebagai berikut: a. Jumlah Organisasi Perempuan yang berperan aktif
RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 58
Jumlah organisasi perempuan yang berperan aktif ditargetkan setiap tahunnya sebesar 90% dari organisasi yang ada.
Realisasi pencapaian selama tahun 2013
sebesar 100% atau sama dengan capaian tahun 2012 sebesar 100%. b. Peningkatan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Target yang ditetapkan setiap tahunnya adalah sebesar 90% dan realisasi peran perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada tahun
2013 sebesar
95 % meningkat dibandingkan dengan kondisi tahun 2012 sebesar 90%. Adapun Indikator Kinerja Utama yang wajib dicapai pada tahun 2013 olehBPPKB Kota Probolinggo sebagai penyelenggara Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebanyak 16 indikator, dengan realisasi seperti disajikan pada Tabel 4.15.
N o 1 1
2
3
4 5 6 7 8
9 10
11 12 13
Tabel 4.15.Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan PemberdayaanPerempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2013 2013 Capaia % Indikator Kinerja Sat. Capaia n 2012 Thd n 2012 2 3 4 5 6 Cakupan Perempuan dan Anak Korban % 100 100 100 Kekeras-an yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayan Terpadu Cakupan ketersediaan petugas di Unit % 100 100 100 Layanan Terpadu yang memiliki kemampuan untuk menindaklanjuti pengaduan/ laporan dari masyarakat Cakupan Perempuan dan Anak Korban % 100 100 100 Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT / PKT di RS Cakupan Puskesmas mampu tatalaksa-na % 100 100 100 KtP/A Cakupan RSU vertikal/RSUD/RS Swasta/ RS % 100 Polri yang melaksanakan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang % 100 75 75 KtP/A di Puskesmas Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang % 100 KtP/A di Rumah Sakit Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang % Diberikan Oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Cakupan petugas bimbingan rohani terlatih % dalam melakukan bimbingan rohani Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat % 100 100 100 Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Cakupan penyelesaian penanganan kasus % kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat kepolisian Cakupan Perempuan dan Anak Korban % 100 100 100 Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Cakupan ketersediaan petugas pendamping % 100 100 100
RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 59
2013 N o
Indikator Kinerja hukum atau advokat yang mempunyai kemampuan pendampingan pada saksi dan atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Cakupan ketersediaan petugas terlatih untuk melakukan reintegrasi sosial
14 15 16
Sat.
Capaia n 2012
%
Capaia n
% Thd 2012
2,78
50
1798
%
100
-
-
%
40
-
-
Sumber : BPPKB Kota Probolinggo (diolah)
Adapun data kuantitatif tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2013 sebagai berikut : No 1
2 3
Uraian a. Jumlah pengaduan/laporan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtP/A)
Satuan laporan
2013 36
2012 36
b. Jumlah KtP/A yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu a. JumlahKtP/A yang disidangkan b. JumlahKtP/A yang diputus pengadilan a. JumlahKtP/A yang dilaporkan ke Kepolisian b. JumlahKtP/A yang telah P21 danTahap II
tindakan
25
36
kasus kasus kasus kasus
12 8 10 10
11 11 12 12
Dari data – data di atas, jumlah laporan/pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2013 sama dengan tahun 2012, tetapi jumlah yang dapat ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu pada tahun 2013 menurun. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan ini selama tahun
2013
terutama adalah : a.
Masih relatif kuatnya hambatan dari aspek sosiologis yaitu kekerasan terhadap perempuan dan anak masih dipandang sebagai persoalan domestik keluarga.
b.
Masih terbatasnya tenaga kesehatan terlatih di rumah sakit dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Solusi yang ditempuh adalah: a. Mengintensifkan program/kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara berkala dengan melibatkan komponen/pranata/lembaga sosial yang ada masyarakat serta instansi pemerintah/swasta. b. Melakukan koordinasi terutama dengan SKPD terkait (Dinas Kesehatan, RSUD) dalam rangka penyediaan tenaga kesehatan terlatih di rumah sakit dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak. RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 60
11. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Berdasarkan lingkup aktivitasnya, penyelenggaraan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah mendukung pencapaian Misi “Mewujudkan masyarakat Kota Probolinggo yang berdaya, mandiri, berbudaya, demokratis dan agamis yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas & berakhlak mulia”, Tujuan “Meningkatkan
kualitas
pembangunan.”
sumber
daya
manusia
sebagai
sumber
daya
utama
Serta mendukung pencapaian Sasaran “Meningkatnya kualitas
perempuan” dan “Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat.” Meskipun dalam RPJMD tahun 2010 – 2014 tidak dinyatakan secara spesifik mengenai amanat yang diemban, penyelenggaraan urusan ini bersifat mendukung penyelenggaraan urusan lain. Yang memiliki signifikansi paling dekat adalah
Urusan
Kesehatan serta Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Badan
Pemberdayaan
Perempuan
dan
Keluarga
Berencana
(BPPKB)
Kota
Probolinggo selaku pengampu urusan ini pada tahun 2013 memperoleh anggaran Belanja Langsung sebesar Rp1.542.707.911,00 dan Jumlah realisasi pengeluaran definitif sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp1.461.092.845,00 atau 94,71% dari alokasi anggarannya. Dana tersebut digunakan untuk melaksanakan tiga program pembangunan, yaitu: a.
Program Keluarga Berencana;
b.
Program pelayanan kontrasepsi;
c.
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri. Capaian kinerja atas pelaksanaan program pembangunan tahun 2013 diukur
menggunakan Indikator Kinerja Utama dengan uraian sebagai berikut: a. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya di bawah usia 20 th Realisasi capaian kinerja pada tahun 2013 dibawah target yang direncanakan. Jumlah PUS pada tahun 2013 sebanyak 49.378 dan jumlah PUS yang isterinya di bawah usia 20 tahun sebanyak 1.162 sehingga prosentasenya sebesar 2,35%. Jika dibandingkan dengan target
PUS yang isterinya di bawah usia 20 tahun sebesar 3,5% maka
capaian kinerjanya 67,14%. Kinerja ini dikategorikan cukup baik karena jumlah pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun lebih rendah dari yang ditargetkan pada tahun 2013. b. Cakupan Sasaran PUS yang menjadi Peserta KB Aktif Data Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB tahun 2013 jumlah seluruh PUS sebanyak 49.378 orang, yang menjadi peserta KB aktif selama tahun 2013 sebanyak 36.167 orang atau sejumlah 73,25%. Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat ikut serta menjaga jumlah anggota keluarganya agar sesuai harapan pemerintah, dengan demikian kualitas sumber daya manusia dapat diperhatikan lebih maksimal. c. Jumlah petugas lapangan KB Petugas
lapangan
merupakan
salah
satu
komponen
vital
dalam
menjamin
keberhasilan program KB mencapai target – target yang direncanakan. Jumlah tenaga lapangan KB di Kota Probolinggo sudah mencukupi, dalam artian jumlah petugas RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 61
lapangan pada suatu satuan wilayah pelayanan telah sesuai dengan standar. Dibandingkan ratio Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB (PLKB/PKB) menurut standar adalah satu petugas di setiap dua desa/kelurahan maka ratio PLKB/PKB yang ada sudah mencukupi. Demikian pula halnya dengan jumlah Pembantu Pembina KB (PPKBD) yang ada, rationya jauh melampaui standar. Hal ini menunjukkan tingginya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program/kegiatan. Perbandingan jumlah tenaga lapangan dan satuan wilayah pelayanan seperti tampak pada Tabel 4.16. Tabel 4.16. Ratio Petugas Lapangan KB Capaian Kinerja No 1
2012
2013
orang kelurahan %
18 29 124,14
18 29 124,14
100 100 100
orang kelurahan %
129 29 444,83
129 29 444,83
100 100 100
Indikator Kinerja Ratio Petugas lapangan KB/Penyuluh KB / Penyuluh KB (PLKB/PKB) 1 Petugas di setiap 2 desa/ kelurahan a. Jumlah PLKB/PKB b. Jumlah Kelurahan c. Capaian [ a : (b :2) ] Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD 1 (satu) petugas di setiap Desa / Kelurahan a. Jumlah PPKBD b. Jumlah Kelurahan c. Capaian ( b : a)
7
Satuan
% 2013 thd 2012
Sumber : BPPKB Kota Probolinggo (diolah) 12. Urusan Sosial Sesuai dengan RPJMD 2010 – 2014 penyelenggaraan Urusan Sosial berkaitan dengan pencapaian Misi “Mewujudkan masyarakat Kota Probolinggo yang berdaya, mandiri, berbudaya, demokratis dan agamis yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas & berakhlak mulia”, Tujuan “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai sumber daya utama pembangunan,” dengan Sasaran “Meningkatnya kualitas dan aksesibiltas penyandang masalah-masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan penduduk miskin.” Untuk mengukur kinerja Sasaran ditetapkan dua indikator yaitu “Proporsi jumlah PMKS terhadap jumlah penduduk”
dan “Proporsi jumlah KK miskin
terhadap banyaknya KK.” Penyelenggaraan urusan ini pada tahun 2013 melibatkan beberapa unit kerja dan Dinas Sosial Kota Probolinggo sebagai leading sector. Jumlah anggaran Belanja Langsung yang disediakan dalam APBD tahun 2013 seluruhnya sebesar Rp16.116.613.149,00 dengan rincian menurut unit kerja sebagai berikut : -
Dinas Sosial Sekretariat Daerah (Bag. Kesra) Kecamatan Wonoasih Kecamatan Kademangan
RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
Rp Rp Rp Rp
5.447.530.149,00 1.306.800.000,00 1.843.990.000,00 1.821.150.000,00
II - 62
-
Kecamatan Mayangan Rp Kecamatan Kedopok Rp Kecamatan Kanigaran Rp Tingkat penyerapan anggaran berupa pengeluaran
1.929.750.000,00 1.879.893.000,00 1.887.500.000,00 definitif sampai dengan
tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp15.933.438.536,00 atau 98,86% dari anggarannya dipergunakan untuk melaksanakan 13 program pembangunan sebagai berikut : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. e. f.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; Program Peningkatan Disiplin Aparatur; Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah; Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya; Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Program Peningkatan Kualitas Kerukunan Hidup Beragama; Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya); Program Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Jaminan Sosial; Program Pembinaan Ketrampilan bagi Masyarakat di Lingkungan Bahan baku Tembakau; Program Pengembangan Kapasitas dalam rangka Pengentasan Kemiskinan. Capaian kinerja atas target yang ditetapkan dalam Sasaran RPJMD pada tahun
2013 seperti terlihat pada Tabel 4.17.
No
1 1 2
Tabel 4.17. Capaian Indikator Kinerja Sasaran RPJMD atas Urusan Sosial Tahun 2013 2013 Capaia % Indikator Kinerja n 2012 Target Realisa Capaia Thd si n 2012 8 2 4 5 6 7 (6:5) (7:4) Proporsi jumlah PMKS diluar 134,1 259,74 348,43 Gakin terhadap jumlah 10% 2,87% % % 5 penduduk Proporsi jumlah KK miskin 54,56% 10% *) *) terhadap banyaknya KK
Sumber : Dinas Sosial Kota Probolinggo (diolah)
*) data belum tersedia
Capaian indikator “Proporsi jumlah PMKS di luar Keluarga Miskin terhadap jumlah penduduk” pada tahun 2013 sangat menggembirakan, yaitu lebih kecil dari target tahun 2013 dan capaian tahun 2012. Jumlah PMKS di luar Keluarga Miskin tahun 2013 sebanyak 6.321 orang atau 2,87% dari jumlah penduduk sebesar 220.028 jiwa dan mengalami penurunan dibandingkan dengan kondisi tahun 2012 sebanyak 7.443 jiwa atau 3,85% dari jumlah penduduk.
Hal tersebut menunjukkan
penyelenggaraan program/kegiatan
penanganan PMKS selama tahun 2013 telah berhasil mengurangi jumlah PMKS. Sedangkan capaian indikator “Proporsi jumlah KK miskin terhadap banyaknya KK” tahun 2013 belum dapat disajikan dalam laporan ini karena datanya belum tersedia (dalam proses pengolahan oleh TNP2K). RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 63
Disamping itu, kinerja Dinas Sosial atas penyelenggaraan program – program pada Urusan Sosial diukur menggunakan tujuh Indikator Kinerja Utama
dan realisasinya
seperti tampak pada Tabel 4.18. Tabel 4.18. Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Sosial Tahun 2013 2013 N o 1 1 2 3 4 5 6 7
Indikator Kinerja 2 Angka penyandang masalah kesejahteraan sosial dan masyarakat miskin yang memperoleh bantuan sosial Mutu pelayanan rehabilitasi sosial bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial Persentase jumlah anak terlantar yang berhasil dibina dan mandiri Persentase jumlah para penyandang cacat dan eks trauma yang berhasil dibina dan hidup secara mandiri Mutu pelayanan pembinaan di panti asuhan dan panti jompo Persentase jumlah para eks penyandang penyakit sosial yang berhasil dibina dan berhasil hidup mandiri Tingkat partisipasi para pemangku kepentingan dalam pembangunan kesejahteraan sosial
Sumber : Dinas Sosial Kota Probolinggo (diolah)
Satua n
Capaia n 2012
3
4
5
% Thd 2012 6
%
88,11*)
83,45
94,71
%
88,13*)
83,45
94,69
%
5,78*)
4,87
84,26
%
2*)
3,17
158,5
Panti
14
13
92,86
%
15,15
-
-
%
-
-
-
Capaia n
*) Angka diperbaiki
Permasalahan utama yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan ini pada tahun 2013 adalah belum adanya basis data PMKS yang dijadikan rujukan bagi semua pihak yang menyelenggarakan program penanggulangan/penanganan PMKS. Akibatnya masih sering terjadi pemberian bantuan sosial yang kurang efektif, yaitu pada satu pihak terjadi tumpang tindih penerima bantuan sedangkan pada pihak lain terdapat PMKS yang tidak tertangani. Sehubungan dengan itu, untuk kegiatan mendatang perlu ditetapkan satu basis data yang dipergunakan bersama oleh para pihak terkait dalam melakukan kegiatan penanganan PMKS. 13. Urusan Ketenagakerjaan RPJMD tahun 2010 – 2014 mengamanatkan pembangunan ketenagakerjaan di Kota Probolinggo adalah dalam rangka mencapai Misi “Mewujudkan iklim investasi yang prospektif dan kondusif yang didukung oleh sarana dan prasarana kota yang berkualitas serta pelayanan publik yang prima”, Tujuan “Meningkatkan investasi yang produktif dan memberikan manfaat optimal bagi pengurangan kemiskinan dan pengangguran.” Sedangkan Sasaran pembangunan bidang ketenagakerjaan yang diamanatkan dalam RPJMD tahun 2010 – 2014 adalah :
RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 64
a. Meningkatnya daya serap investasi terhadap tenaga kerja lokal dan kesempatan kerja, yang pengukuran kinerjanya menggunakan indikator “Perluasan lapangan kerja”; b. Meningkatnya
kontribusi
investasi
terhadap
penurunan kemiskinan, yang
pengukuran kinerjanya menggunakan dua indikator, yaitu “Tingkat kesesuaian upah pekerja dengan kebutuhan hidup layak” dan “Tingkat daya serap tenaga kerja pada sektor industri, perdagangan dan jasa.” Dalam kerangka tersebut, kebijakan Pemerintah Kota Probolinggo dalam membangun dan mengembangkan iklim investasi adalah untuk penyediaan lapangan kerja dan peluang berusaha bagi masyarakat Kota Probolinggo. Pada satu pihak, kebijakan yang ditetapkan harus memiliki keunggulan kompetitif ( competitive advantage) sehingga kalangan penanam modal memilih Kota Probolinggo sebagai tempat berinvestasi sehingga tersedia lapangan kerja. Di lain pihak, kebijakan tersebut tidak memberikan “previlege” yang berlebihan kepada tenaga kerja Kota Probolinggo yang justru dapat bersifat kontra produktif terhadap iklim investasi dan penyediaan lapangan kerja. Dengan tersedianya lapangan kerja dan kesempatan berusaha seiring dengan adanya investasi, pada gilirannya diharapkan menjadi salah satu pengungkit dari berbagai upaya dalam menangulangi kemiskinan,dalam artian tenaga kerja yang terserap jumlahnya signifikan dan tingkat upah yang diperoleh pekerja cukup untuk hidup layak. Hal tersebut meniscayakan adanya respon yang berkesesuaian oleh masyarakat Kota Probolinggo berupa kesiapan kualifikasi/kompetensi teknis yang dibutuhkan. Sedangkan Pemerintah Kota Probolinggo berkewajiban memberikan dukungan kepada para tenaga kerja melalui program/kegiatan penguatan kompetensi dan kapasitas sehingga para tenaga kerja di wilayah Kota Probolinggo memiliki daya kompetitif baik sebagai pegawai/karyawan maupun pekerja mandiri (wiraswasta). Untuk tahun anggaran 2013, Urusan Ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Probolinggo memperoleh anggaran Belanja Langsung sebesar Rp4.033.120.000,00 untuk melaksanakan program – program sebagai berikut : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; Program Peningkatan Disiplin Aparatur; Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; ProgramPeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; ProgramPeningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah; Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja; Program Peningkatan Kesempatan Kerja; Program Jejaring Kerjasama Bidang Ketenagakerjaan; Program Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja; Program Pengembangan Hubungan Industrial. Realisasi penggunaan dana berupa pengeluaran definitif sampai dengan 31
Desember 2013 berjumlah Rp3.938.191.313,00 atau 97,65% dari anggaran yang tersedia. Capaian kinerja Sasaran RJMD pada tahun 2013 seluruhnya mencapai target yang ditetapkan. Namun demikian terjadi penurunan capaian kinerja pada satu indikator, seperti disajikan pada Tabel 4.19. RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 65
Tabel 4.19. Capaian indikator Kinerja Sasaran RPJMD Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2013 2013 Capaian Indikator Kinerja % Thd 2012 Target Realisasi Capaian 2012 2 4 5 6 7 (6:5) 8 (7:4) Perluasan lapangan kerja (Sasaran: Meningkatnya daya 100% 10% 10% 100% 100 serap inves-tasi terhadap tenaga kerja lokal) Tingkat kesesuaian upah pekerja dengan kebutuhan hidup layak (Sasaran: 101,11% 90% 99,09% 111,1% 109,88 Meningkatnya kontribusi investasi terhadap penurunan kemiskinan) Tingkat daya serap tenaga kerja pada sektor industri, perdagangan dan jasa 174,28% 50% 65,15% 130,3% 74,76 (Sasaran: Meningkatnya kontribusi investasi terhadap penurunan kemiskinan)
No 1 1
2
3
Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Probolinggo (diolah) Meskipun kesesuaian UMR dengan KHL setiap tahunnya melampau target yang ditetapkan, seyogyanya capaian tersebut tidak disikapi secara berlebihan karena target kinerja yang ditetapkan masih di bawah 100% yang berarti secara agregat para pekerja di Kota Probolinggo masih menerima upah di bawah KHL. Menjadi kewajiban bagi jajaran Pemerintah bersama – sama Legislatif Kota Probolinggo mengembangkan langkah/upaya dalam menjembatani terwujudnya trade off antara besaran upah sesuai KHL, kemampuan pengusaha, dan iklim investasi yang tetap menarik. Disamping target kinerja berdasarkan Sasaran RPJMD, Dinas Tenaga Kerja Kota Probolinggo mengemban target kinerja menurut Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dari lima indikator kinerja SPM, sebanyak dua indikator capaiannya melampaui target dan tiga indikator belum mencapai target yang ditetapkan.
No 1 1 2 3 4 3
Tabel 4.20. Capaian indikator Kinerja SPM Urusan KetenagakerjaanTahun 2013 2013 Capaian Indikator Kinerja % Thd 2012 Target Realisasi Capaian 2012 2 4 5 6 7 (6:5) 8 (7:4) Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan 110,9% 75% 75,3% 100,4% 90,53 berbasis kompetensi. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan 127,5% 60% 72,9% 121,5% 95,24 berbasis masyarakat. Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta 69,2% 50% 43,2% 86,4% 124,86 program Jamsostek. Besaran Pemeriksaan 24,4% 45% 33,3% 74% 302,73 Perusahaan. Besaran Pengujian 24,4% 50% 27% 54% 101,12% Peralatan di Perusahaan
RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 66
Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Probolinggo (diolah) Permasalahan Beberapa
permasalahan
yang
dapat
berpengaruh
terhadap
kinerja
penyelenggaraan Urusan Ketenagakerjaan adalah: a. Lapangan kerja yang tersedia tidak seluruhnya bisa diisi oleh warga Kota Probolinggo karena kualifikasi/kompetensi tenaga kerja tidak sesuai dengan lowongan kerja yang ada. b. Terbatasnya peralatan dan tenaga instruktur di BLK Kota Probolinggo untuk memberikan pelatihan kompetensi dan atau ketrampilan kerja ( lifeskills) kepada para pencarikerja/calon tenaga kerja. c. Dewan
Pengupahan
masih
sering
mengalami
hambatan
dalam
membangun
kesepahaman dan kesepakatan pengupahan sesuai dengan KHL sehingga nominal upah yang diterapkan masih di bawah KHL. Langkah – langkah solutif yang ditempuh adalah : a. Mengadakan pelatihan kewirausahaan bagi tenaga kerja yang kecil kemungkinan dapat diserap oleh lapangan kerja yang tersedia. b. Melakukan kerjasama dengan BLK Provinsi Jawa Timur dan lembaga latihan kerja milik swasta. c. Memfasilitasi terjalinnya komunikasi dalam rangka membangun kesamaan cara pandang diantara komponen Dewan Pengupahan.
14. Urusan Penanaman Modal Sesuai dengan RPJMD tahun 2010 – 2014, Sasaran penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal Pemerintah Kota Probolinggo adalah : a. Meningkatnya nilai investasi dan penamanan modal, baik modal dalam negeri maupun modal asing, yang pengukuran kinerja menggunakan dua indikator yaitu “Peningkatan jumlah PMA dan PMDN” serta “Peningkatan nilai investasi pembangunan daerah.” b. Meningkatnya
kualitas
pelayanan
perijinan investasi” yang capaiannya diukur
menggunakan dua indikator, yaitu “Tingkat kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan perijinan investasi” dan “Tingkat komplain terhadap pelayanan perijinan investasi.” Oleh karena itu, Pemerintah Kota Probolinggo melakukan berbagai upaya agar para pemilik modal (investor) mau menanamkan modalnya di wilayah Kota Probolinggo, antara lain melalui peningkatan infrastruktur,
kelembagaan, regulasi perijinan,jaminan
keamanan serta kepastian hukum. Kebijakan tersebut didasarkan pada asumsi bahwa kegiatan investasi (penanaman modal) memiliki peran strategis dalam menggerakkan dan mempercepat pertumbuhan perekonomian daerah. Pelaksanaan urusan ini pada tahun 2013 melibatkan dua unit kerja yaitu Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan selaku leading sector dan Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Perekonomian) dengan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp3.176.313.154,00 dengan rincian : RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 67
- Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan - SetDA (Bagian Administrasi Pembangunan) Realisasi
pengeluaran
definitif
per
Rp Rp 31
2.222.035.500,00 954.277.654,00
Desember
2013
sebesar
Rp.3.064.188.468,00 atau 96,47% dari anggaran yang tersedia. Adapun program program pembangunan penanaman modal yang dilaksanakan pada tahun 2013 adalah : a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur; d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; e. ProgramPeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; f.
ProgramPeningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik;
g. Program Peningkatan Promosi dan Kerja sama Investasi; h. Program Peningkatan Investasi dan Pemberdayaan UMKM; i.
Program Peningkatan Pengembangan Sarana Perekonomian. Selama periode tahun 2013 Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal
Kota Probolinggo melaksanakan empat program pokok, yaitu : a. Program Peningkatan Promosi dan Kerja sama Investasi b. Program Peningkatan Investasi dan Pemberdayaan UMKM c. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi d. Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik. Capaian indikator kinerja Sasaran RPJMD seluruhnya di bawah target yang ditetapkan kecuali tingkat klaim atas pelayanan perijinan, sebagai berikut : Tabel 4.21. Capaian indikator Kinerja Sasaran RPJMD Urusan Penanaman Modal Tahun 2013 2013 Capaian No Indikator Kinerja % Thd 2012 Target Realisasi Capaian 2012 1 2 4 5 6 7 (6:5) 8 (7:4) 1 Peningkatan nilai investasi pembangunan daerah (Sasaran: Meningkatnya nilai investasi dan 64,27% 80% 0,82% 1,03% 1,60 penanaman modal, baik modal dalam negeri maupun modal asing) 2 Peningkatan jumlah PMA dan PMDN (Sasaran: Meningkatnya nilai investasi dan penanaman 29,03% 80% 0,95% 1,19% 4,09 modal, baik modal dalam negeri maupun modal asing) 3 Tingkat kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan perijinan investasi (Sasaran: 90% 100% 100% 100% 111,11 Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan investasi) 4 Tingkat komplain terhadap 151,52% 5% 0% ˜ ˜ pelayanan perijinan investasi RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 68
No 1
Indikator Kinerja 2 (Sasaran: Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan investasi)
2013
Capaian 2012
Target
Realisasi
Capaian
4
5
6
7 (6:5)
% Thd 2012 8 (7:4)
Sumber : BPM PP Kota Probolinggo (diolah) Peningkatan investasi tidak mencapai target yang ditetapkan
disebabkan
terbatasnya lahan yang tersedia di wilayah Kota Probolinggo yang dapat digunakan untuk area pabrik dan pergudangan. Dalam tahun 2013 tidak terjadi komplain atas pelayanan perijinan belum sepenuhnya mencerminkan kualitas pelayanan telah memuaskan investor/masyarakat,
karena
investor/
masyarakat
tidak
memanfaatkan
layanan
pengaduan yang disediakan BPMPP Kota Probolinggo. Sedangkan kinerja yang menjadi acuan Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kota Probolinggo sebagai pelaksana Urusan Penanaman Modal ditetapkan dalam dua Indikator Kinerja Utama, dengan realisasi kinerja pada tahun 2013 sebagai berikut :
N o 1 1 2
Tabel 4.22. Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Penanaman ModalTahun 2013 2013 Capaia % Indikator Kinerja Satuan Capaia n 2012 Thd n 2012 2 3 4 5 6 Jumlah dan nilai penanaman modal Milyar Rp 806,30 675,68 83,80 daerah Tingkat daya tarik investasi dalam bentuk Unit/ 102,5 jumlah pelaku investasi pembangunan di Jenis 1.436 1.472 1 daerah usaha
Sumber : BPP dan PM Kota Probolinggo (diolah) Permasalahan yang dihadapi terutama masih belum meratanya kesadaran masyarakat dalam mengurus pembaharuan dokumen perijinan yang sudah jatuh waktu/tidak berlaku. Selain itu, masih terjadi keengganan sebagian masyarakat untuk mengurus sendiri dokumen perijinan yang diperlukan dan menggunakan jasa pihak ketiga. Kondisi ini pada gilirannya membuka peluang bagi praktik – praktik percaloan yang dapat mengganggu integritas aparat BPMPP. Langkah yang diambil adalah menegakkan peraturan perijinan secarategas dan konsisten, serta mengintensifkan komunikasi/informasi/edukasi kepada masyarakat agar mengurus sendiri dokumen perijinan yang diperlukan 15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Salah satu agenda pembangunan nasional adalah mengembangkan dan memperkuat ekonomi kerakyatan karena mempunyai potensi besar menjadi salah satu pilar penggerak perekonomian nasional dan daerah, sekaligus dapat menjadi katup pengaman menanggulangi masalah lapangan kerja ataupun gejolak ekonomi makro nasional. Oleh karena itu penyelenggaraan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 69
Kota Probolinggo yang diamanatkan dalam RPJMD tahun 2010 – 2014 adalah mencapai Misi “Mewujudkan kesejahteraan masyarakat seutuhnya melalui pertumbuhan ekonomi yang merata, berkeadilandan berwawasan lingkungan” dan Tujuan “Meningkatkan taraf hidup dan derajat kehidupan masyarakat” dengan Sasaran “Meningkatnya jumlah dan volume usaha kegiatan usaha ekonomi produktif masyarakat.” Untuk mengukur capaian kinerja penyelenggaraan urusan ini menggunakan dua indikator yaitu “Peningkatan jumlah Usaha Ekonomi Produktif” dan “Pengembangan volume usaha.” Pada tahun 2013 urusan ini dilaksanakan oleh beberapa unit kerja dan Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri dan Perdagangan sebagai leading sector. Jumlah alokasi anggaran yang disediakan dalam APBD sebesar Rp2.759.452.000,00 dengan rincian sebagai berikut : -
Diskopierindag Rp 2.480.907.000,00 Setda(Bag. Administrasi Perekonomian) Rp 88.075.000,00 Kecamatan Wonoasih Rp 83.280.000,00 Kecamatan Kademangan Rp 34.090.000,00 Kecamatan Mayangan Rp 16.060.000,00 Kecamatan Kedopok Rp 30.000.000,00 Kecamatan Kanigaran Rp 25.000.000,00 Realisasi penggunaan dana berupa pengeluaran definitif per 31 Desember 2013
sebesar Rp2.619.855.417,00 atau 94,94% dari anggarannya. Dana APBD tersebut digunakan untuk melaksanakan program – program sebagai berikut : a. b. c. d. e. f. g. h.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; Program Peningkatan Disiplin Aparatur; Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; ProgramPeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi; Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah; Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keuanggulan Kompetitif UKM. Capaian indikator kinerja Sasaran RPJMD pada tahun 2013 dapat diuraikan
sebagai berikut : a. Peningkatan Jumlah Usaha Produktif Target peningkatan jumlah usaha produktif yang harus dicapai setiap tahunnya dalam periode RPJMD tahun 2010 - 2014 adalah sebesar 70%. Realisasi
jumlah usaha
produktif tahun 2013 sebesar 71% atau 1,43% di atas target yang ditetapkan sebesar 70%. Dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 69% maka kinerja tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 2,90%. Secara angka absolut, jumlah usaha produktif tahun 2013 sebanyak 527 unit usaha mengalami kenaikan dibandingkan dengan kondisi tahun 2012 sebanyak 496 unit usaha. b. Pengembangan Volume Usaha Volume usaha Koperasi dan UMKM pada tahun 2013 mengalami peningkatan sedikit dibandingkan tahun 2012 yaitu sebesar 0,38%. Total volume usaha tahun 2012 sebesar Rp9.441.609.418 juta meningkat menjadi sebesar Rp9.477.844.671 juta. Yang menggembirakan adalah perkembangan usaha koperasi pada tahun 2013 mengalami peningkatan yang cukup tajam dibandingkan tahun 2012. Jika volume usaha pada RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 70
tahun 2012 sebesar Rp18.414.418 juta maka pada tahun 2013 naik menjadi Rp27.419.671 juta atau meningkat sebesar 48,34%. Sedangkan Indikator Kinerja Utama bagi Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri dan Perdagangan Kota Probolinggo tahun 2013 untuk mengukur kinerjanya ditetapkan sebanyak empat indikator, dengan realisasi sebagai berikut:
N o 1 1 2 3 4
Tabel 4.23. Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Koperasi dan UMKMTahun 2013 2013 Capaia Indikator Kinerja Satuan Capaia % Thd n 2012 n 2012 2 3 4 5 6 Jumlah UKM mengikuti kegiatan promosi UMKM 107 100 93,46 produk Jumlah UMKM mendapat Dana Bergulir UMKM 105 143 136,18 Revitalisasi Koperasi yang tidak aktif Koperasi 4 Jumlah kelembagaan koperasi yang Koperasi 100 diberikan Bimtek pelaksanaan RAT
Sumber : Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri dan Perdagangan (diolah)
Atas penyelenggaraan Urusan ini, pada tahun 2013 telah berhasil diraih prestasi/
penghargaan berupa Satyalencana Wirakarya
sebagai Tokoh Penggerak Koperasi atas
nama HM BUCHORI, SH, M.Si. Permasalahan dan Solusi Permasalahan utama yang dihadapi adalah : c. Keterbatasan akses UMKM terhadap dana bergulir karena kelemahan aspek agunan. d. Masih banyak jumlah koperasi yang belum menerapkan tata kelola organisasi yang akuntabel. Langkah – langkah untuk menanggulangi permasalahan tersebut adalah : a. Memfasilitasi percepatan sertifikasi hak tanah yang dimiliki UMKM. b. Menyelenggarakan diklat dan bimtek tentang pengelolaan organisasi koperasi yang akuntabel. 16. Urusan Kebudayaan Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kota Probolinggo sebagai leading sector mengemban amanat untuk mencapai Sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2010 – 2014 yaitu “Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan lokal.”
Kinerja pencapaian Sasaran diukur menggunakan
budaya
dua indikator yaitu “Jumlah
kelompok pelestari budaya yang aktif” dan “Tingkat pengembangan budaya lokal.” Program/kegiatan pembangunan pada urusan ini diarahkan untuk melakukan pembinaan kelompok-kelompok seni dan budaya serta mengadakan pameran budaya. Di samping itu, pelestarian seni dan budaya juga dimaksudkan agar sedapat mungkin ragam budaya yang ada memberikan manfaat ekonomis bagi masyarakat pelakunya sehingga pelestarian/pengembangannya mampu dilakukan oleh masyarakat sendiri secara mandiri dan berkelanjutan. RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 71
Pada tahun 2013 dilaksanakan dua program pembangunan yaitu
Program
Pengelolaan Kekayaan Budaya dan Program Pengelolaan Keragaman Budaya dengan anggaran
Belanja
Langsung
sebesarRp1.857.730.000,00
dan
realisasinya
sebesar
Rp1.788.607.350,00 atau 96,28%. Capaian Indikator Sasaran Atas pelaksanaan program – program tersebut, seperti disajikan pada Tabel 4.24.
No 1 1 2
Tabel 4.24. Capaian Indikator Sasaran RPJMD untuk Urusan KebudayaanTahun 2013 2013 Capaian Indikator Kinerja % Thd 2012 Target Realisasi Capaian 2012 2 4 5 6 7 (6:5) 8 (7:4) Jumlah kelompok pelestari 98,75% 80 klp 66 klp 82,5% 83,54% budaya lokal yang aktif Tingkat pengembangan 30,58% 85% 66% 77,65% 253,85% budaya lokal
Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata (diolah) Mengingat derasnya penetrasi budaya non lokal, baik menyangkut jumlah, varian maupun kemudahan mengakses, capaian kinerja tahun 2013
menggembirakan.
Meskipun mengalami penurunan dibanding tahun 2012, prosentase jumlah kelompok pelestari budaya lokal yang aktif tetap sangat menggembirakan. Demikian pula halnya capaian indikator tingkat pengembangan budaya lokal yang prosentasenya meningkat dibandingkan capaian tahun 2012. Sehubungan dengan itu, Pemerintah Kota Probolinggo mesti menjaga spirit kelompok – kelompok pelestari budaya lokal yang ada melalui penyediaan ajang yang terjadwal secara rutin untuk melakukan eksplorasi dan pengembangan. Langkah tersebut perlu dilakukan jika dikaitkan dengan capaian pengembangan budaya lokal masih di bawah target RPJMD, yang mengindikasikan masih sedikitnya jumlah/jenis budaya lokal yang dikembangkan dibandingkan jumlah/jenis yang ada/pernah ada. Adapun Indikator Kinerja Utama yang menjadi acuan kinerja Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata sebagai leading sector Kebudayaan ditetapkan sebanyak tiga indikator.
penyelenggara Urusan
Capaian IKU
tahun 2013 seperti
disajikan pada Tabel 4.25.
N o 1 1
2
Tabel 4.25. Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan KebudayaanTahun 2013 2013 Capaia Indikator Kinerja Satuan n 2012 Capaian % Thd 2012 6 2 3 4 5 (5:4) Tingkat perkembangan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal : Jumlah perkembangan kelompokKelompok 77 89 115,58 kelompok kesenian Tingkat perkembangan upaya pelestarian budaya dan kesenian daerah
RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 72
2013 N o
3
Indikator Kinerja a. Jumlah Kesenian dan budaya yang dapat dilestarikan b. Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi terkait dengan Seni dan Budaya c. Jumlah Peserta yang Hadir dalam Pelaksanaan Sosialisasi terkait dengan Seni dan Budaya Tingkat intensitas aktivitas pengelolaan keragaman budaya lokal: Jumlah Kesenian dan Budaya yang mendapatkan pembinaan secara rutin
Satuan
Capaia n 2012
Capaian
% Thd 2012
Jenis
11
5
45,45
Kegiatan/kal i
1
1
100
orang
70
50
71,43
Jenis
1
1
100
Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Dibandingkan tahun 2012, capaian IKU tahun 2013 secara umum mengalami sedikit penurunan terutama disebabkan terjadinya penurunan secara agregat atas capaian IKU “Tingkat perkembangan upaya pelestarian budaya dan kesenian daerah.” Penurunan kinerja yang bersifat signifikan terjadi pada jumlah kesenian dan budaya yang dapat dilestarikan, dari 11 jenis pada tahun 2012 menjadi 5 jenis pada tahun 2013. Kondisi ini akibat dari semakin berkurangnya pelaku seni/budaya yang menekuni seni dan budaya tertentu khas Kota Probolinggo, yang diindikasikan berkorelasi erat terutama dengan potensi jenis seni/budaya tersebut dalam memberikan manfaat ekonomi dan atau kebanggaan (pride) bagi pelakunya. Hal menggembirakan adalah pelaku/penggiat kesenian dan budaya Kota Probolinggo mampu meraih prestasi sebagai Penyaji 10 terbaik pada Festival Karya Tari dan festival Lagu Daerah yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sehubungan dengan itu Pemerintah Kota Probolinggo berkomitmen tetap mengupayakan pelestarian kesenian dan budaya khas Kota Probolinggo melalui kegiatan – kegiatan festival/pesta seni budaya, misalnya pada event SEMIPRO. Permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Pariwisata ini adalah basis data pelaku/penggiat budaya lokal belum mutakhir akibat kelemahan pendataan. Untuk itu, perlu dilakukan pemutakhiran basis data secara periodik. 17. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Dalam rangka mencapai Sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2010 – 2014 yaitu “Meningkatnya kualitas pemuda” dan “Meningkatnya kualitas olahraga”, pembangunan Kepemudaan diarahkan pada memfasilitasi kalangan pemuda dalam membangun karakter yang andal sehingga mampu berperan aktif dan memberikan kontribusi positif dalam aktivitas sosial/budaya/politik/ekonomi masyarakat bangsa. Sedangkan pembangunan Olahraga diarahkan pada pembinaan dan pembudayaan kegiatan olahraga di masyarakat dengan kaum pemuda diharapkan sebagai tulang punggung, baik dalam rangka pemassalan maupun prestasi.
RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 73
Pada tahun 2013, Urusan Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh beberapa unit kerja dan Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata sebagai leading
sector memperoleh alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp4.754.075.521,00 dengan distribusi sebagai berikut : -
Dispobpar Kecamatan Wonoasih Kecamatan Kademangan Kecamatan Kanigaran
Rp Rp Rp Rp
4.729.925.521,00 13.200.000,00 5.950.000,00 5.000.000,00
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 realisasi seluruh pengeluaran definitif sebesar Rp4.632.748.798,00 atau 97,45% dari anggarannya. Jumlah
dana
tersebutdigunakan untuk melaksanakan program – program : a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur; d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; e. ProgramPeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; f. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan; g. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga; h. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga. Adapun capaian dua Sasaran RPJMD masing – masing diukur dengan menggunakan dua indikator kinerja seperti tampak pada Tabel 4.26. Tabel 4.26. Capaian Kinerja Sasaran RPJMD Urusan Kepemudaan dan OlahragaTahun 2013 2013 Capaian No Indikator Kinerja % Thd 2012 Target Realisasi Capaian 2012 1 2 4 5 6 7 (6:5) 8 (7:4) 1 Jumlah ormas kepemudaan yang 90 berperan aktif (Sasaran: 94,44% 87 orang 96,67% 102,35 orang Meningkatnya kualitas pemuda) 2 Peningkatan peran dan prestasi generasi muda 86,67% 90% 89% 98,89% 102,30 (Sasaran: Meningkat-nya kualitas pemuda) 3 Peningkatan prestasi yang dicapai dlm bidang olah raga (Sasaran: 97,78% 90% 89% 98,89% 101,14 Meningkatnya kualitas olahraga) 4 Meningkatnya pembudayaan olah raga 80% 90% 70% 84,44% 105,56 (Sasaran : Meningkatnya kualitas olahraga)
Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Meskipun masih di bawah target yang ditetapkan dalam tahun 2013, capaian keempat
indikator
peningkatan/kenaikan
Sasaran
tersebut
dibandingkan
cukup
dengan
menggembirakan capaian
tahun
karena 2012.
mengalami
Hal
tersebut
menggambarkan hasil positif dari upaya – upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 74
Kota Probolinggo pada tahun 2013. Tentu saja perlu dilakukan perbaikan/penyempurnaan pada aspek perancangan, pelaksanaan, evaluasi program/kegiatan guna meraih capaian yang lebih baik. Sedangkan capaian lima Indikator Kinerja Utama yang digunakan untuk mengukur kinerja Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata dalam mengelola Urusan Kepemudaan dan Olahraga, menunjukkan hasil yang memuaskan, dalam artian capaian kinerja tahun 2013 meningkat/lebih baik jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012. Rincian capaian IKU tahun 2013 seperti terlihat pada Tabel 4.27. Tabel 4.27.
N o 1 1
2
3
4
5
Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Kepemudaan dan OlahragaTahun 2013 2013 Capaian Indikator Kinerja Satuan % Thd 2012 Capaian 2012 2 3 4 5 6 (5:4) Tingkat partisipasi pemuda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara: a. Perkembangan Jumlah 144,44 ormas 9 13 Organisasi Kepemudaan b. Jumlah Organisasi Kepemudaan 112.,5 ormas 8 9 yg Mendapatkan Pembinaan c. Jumlah Organisasi Kepemudaan 100 ormas 12 12 yg aktif dalam aksi bakti sosial Volume aktivitas kewirausahaan gene-rasi muda : a. Jumlah Peserta Pelatihan 112,5 orang 25 30 Kewirausa-haan Pemuda b. Jumlah Peserta Pelatihan 120 orang 40 45 Ketrampil-an bagi pemuda Intensitas kegiatan keolahragaan yang melibatkan masyarakat: Jumlah/Jenis Cabang Olah Raga 111,11 cabor 20 24 Tingkat capaian olah raga prestasi: a. Jenis Olah Raga yang Jenis/cab 140 mendapatkan prestasi pada even 18 20 or antar daerah (dalam Propinsi) b. Jenis Olah Raga yang Jenis/cab 140 mendapatkan prestasi pada even 5 7 or Nasional c. Jenis Olah Raga yang Jenis/cab 100 mendapatkan prestasi pada even 2 2 or Internasional Jumlah fasilitas keolahragaan masyarakat: a. Jenis dan Frekuensi 120 Penyelenggaraan Kompetisi Olah kali 25 30 Raga di Kota Probolin ggo b. Jumlah Pembangunan Sarana 150 bh 2 3 Olah Raga untuk Umum
Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata (diolah)
RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 75
18. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri diarahkan untuk menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban agar kehidupan bermasyarakat di wilayah Kota Probolinggo berlangsung kondusif bagi upaya – upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kecil kemungkinan suatu wilayah dapat melaksanakan aktivitas produktif bilamana aspek keamanan dan ketertiban tidak dijaga dan dipelihara dengan baik. Dalam RPJMD tahun 2010 – 2014 diamanatkan delapan Sasaran yang harus dicapai atas pelaksanaan urusan ini, yaitu: a. Meningkatnya Pemahaman dan Pengamalan Nilai-nilai Agama dalam Kehidupan Masyarakat; b. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Menyampaikan Pendapat dan Berpolitik; c. Meningkatnya Harmoni Antar Organisasi Politik; d. Menurunnya Kasus Pelanggaran Hukum; e. Menurunnya Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia; f. Meningkatnya Upaya-upaya Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia; g. MenurunnyaGangguanterhadap Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat; h. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Penciptaan Suasana yang Tentram dan Tertib. Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada tahun 2013 melibatkan beberapa unit kerja dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbangpol & Linmas) serta Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Probolinggo sebagai leading sector. Anggaran Belanja Langsung yang disediakan untuk tahun anggaran 2013 sebesar Rp10.974.912.000,00 dengan alokasi menurut unit kerja sebagai berikut : -
-
Bakesbangpol & Linmas Rp BPBD Rp Satuan Polisi Pamong Praja Rp Sekretariat Daerah : - Bagian Organisasi Rp - Bagian Hukum Rp Bagian Humas dan Protokol Rp Bagian Kesejahteraan Rakyat Rp Bagian Administrasi Perekonomian Rp Bagian Administrasi Pembangunan Rp Sekretariat DPRD Rp DPPKA Rp Badan Kepegawaian Daerah Rp Inspektorat Rp Sekretariat Korpri Rp Kecamatan Mayangan Rp Kecamatan Kedopok Rp Kecamatan Wonoasih Rp Kecamatan Kademangan Rp Kecamatan Kanigaran Rp Penyediaan anggaran tersebut untuk mendanai program
4.663.718.000,00 1.285.000.000,00 2.787.118.000,00 53.650.000,00 31.600.000,00 388.000.000,00 75.000.000,00 96.470.000,00 76.798.000,00 67.500.000,00 472.907.000,00 101.250.000,00 115.000.000,00 40.000.000,00 267.201.000,00 103.591.000,00 153.825.000,00 115.397.000,00 110.890.000,00 - program pembangunan
meliputi : a. Program Pengembangan wawasan Kebangsaan. b. Program Pendidikan Politik Masyarakat. RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 76
c. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam. d. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. e. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan TindakKriminal. f. Program Kemitraan Pengembangan Wasan Kebangsaan. g. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan h. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) i. Program Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia j. Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum k. Program Penegakan Supremasi Hukum. Secara umum kondisi sosial, politik, serta ketertiban dan keamanan di wilayah Kota Probolinggo selama kurun waktu tahun 2013 cukup baik dalam arti tidak terjadi gejolak– gejolak ekstrem yang dapat mengganggu ketentraman, keamanan, dan kenyamanan masyarakat. Hal ini berkesesuaian dengan capaian Sasaran RPJMD seperti diinformasikan pada Tabel 4.28.
N o 1 1
2
3
4
5
6
7 8
Tabel 4.28.Capaian Kinerja Sasaran RPJMD Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2013 2013 Capaia % Indikator Kinerja Targe Realisa Capaia n 2012 Thd t si n 2012 8 2 4 5 6 7 (6:5) (7:4) Tingkat kerukunan hidup internal umat beragama (Sasaran: Meningkatnya pemahaman dan pengamalan 90% 100% 100% 100% 111,11 nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat) Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada Gubernur (Sasaran: Meningkatnya partisipasi masyarakat 85% 84,11% 98,95% dalam menyampaikan pendapat dan berpolitik) Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada Walikota (Sasaran: Meningkatnya partisipasi masyarakat 90% 84,01% 93,34% dalam menyampaikan pendapat dan berpolitik) Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu Legislatif (Sasaran: Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan berpolitik) Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu Presiden (Sasaran: Meningkatnya partisipasi masyarakat -dalam menyampaikan pendapat dan berpolitik) Penurunan angka konflik berlatar belakang kepentingan politik 105,56 105,56 90% 95% 100 kelompok (Sasaran: Meningkatnya % % harmoni antar organisasi politik) Penurunan angka pelanggaran hukum (Sasaran: Menurunnya kasus pelanggaran hukum) Penurunan angka pelanggaran HAM 100% 100% 100% 100% 100
RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 77
2013 N o
Indikator Kinerja
Capaia n 2012
1
2
9
10
11
12
(Sasaran: Menurunnya kasus pelanggaran hak asasi manusia) Penurunan angka pelanggaran hukum dan HAM (Sasaran: Menurunnya kasus pelanggaran hak asasi manusia) Peningkatan pelayanan penanggulangan bencana (Sasaran: Menurunnya gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat) Tingkat implementasi kebijakan Pam Swakarsa (Sasaran: Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penciptaan suasana yang tentram dan tertib) Tingkat efektifitas peran RT dan RW dalam penciptaan ketertiban dan ketentraman masyarakat (Sasaran: Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penciptaan suasana yang tentram dan tertib)
% Thd 2012 8 (7:4)
Targe t
Realisa si
Capaia n
4
5
6
7 (6:5)
100%
90%
90&
100%
100
104,53 %
90%
100%
111,11 %
106,22
111,11 %
90%
85%
94,44%
85
111,11 %
90%
75%
83,33%
75
Sumber : Bakesbangpol & Linmas, Satpol PP, Kecamatan, BPBD (diolah) Capaian kinerja Sasaran tersebut dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut : a. Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana Secara normatif, seluruh kejadian bencana telah ditangani sesuai dengan standar pelayanan/penanggulangan. Namun demikian, mengingat keterbatasan dan kendala yang masih dihadapi BPBD, seperti keterbatasan sumber daya manusia (baik kuantitas dan kualitas), kurangnya peralatan deteksi dini, kurangnya peningkatan kapasitas SDM maka dalam tahun 2013 ditargetkan pelayanan penanggulangan bencana sebesar 90% dari jumlah kejadian dan telah tertangani/tercapai melebihi target. b. Tingkat Partisipasi politik Masyarakat dalam Pemilu Pada tahun 2013 berlangsung Pemilukada Gubernur Jawa Timur dan Walikota Probolinggo dengan tingkat partisipasi politik masyarakat yang cukup bagus yaitu di atas 80% dari jumlah pemilih yang terdaftar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Probolinggo berhasil menciptakan kondisi yang mendukung bagi masyarakat dalam melaksanakan partisipasi politiknya. c. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Menciptakan Suasana Tenteram dan Tertib Secara relatif tingkat partisipasi masyarakat cukup menggembirakan di tengah kondisi umum di masyarakat yaitu terjadi kecenderungan menurunnya kepedulian dan kesetiakawanan sosial. Jika dibandingkan dengan tahun 2012 memang terjadi penurunan capaian kinerja tetapi relatif masih dalam kategori baik. d. Tingkat Kerukunan Hidup Internal Umat Beragama RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 78
Tingkat kerukunan hidup internal umat beragama yang semakin baik pada tahun 2013 sebagai cerminan bahwa forum komunikasi umat beragama berjalan lebih baik. Kondisi tersebut berbanding lurus dengan menurunnya angka konflik yang berlatar belakang kepentingan kelompok. Permasalahan dan Solusi Beberapa permasalahan yang dihadapi adalah : a. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) belum efektif dalam mengantisipasi dan atau meredam dampak negatif dari adanya isu – isu berbau SARA. b. Masih minimnya peralatan pengamanan di Posko pengamanan terpadu tingkat Kelurahan dan Kecamatan. c.
Penanganan 10 hak dasar manusia belum terkoordinasi dengan baik sehingga informasi yang ada kurang akurat dan memengaruhi efektifitas penanganannya.
Untuk itu, solusi yang ditempuh adalah antara lain: a. Mengintensifkan pertemuan – pertemuan anggota FKUB melalui penjadwalan secara reguler dan mengefektifkan jalinan komunikasi antar anggota FKUB. b. Secara bertahap melengkapi peralatan pengamanan di Posko pengamanan terpadu tingkat Kelurahan dan Kecamatan. c. SKPD yang menjadi leading sector mengefektifkan koordinasi antar lembaga/ instansi terkait dalam penanganan masalah – masalah hak asasi. 19. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Penyelenggaraan Urusan ini diarahkan pada peningkatan kualitas, efisiensi dan efektifitas
seluruh
tatanan
administrasi
Pemerintah
Kota
Probolinggo,
termasuk
peningkatan kemampuan dan disiplin pengabdian, keteladanan serta kesejahteraan aparatur pemerintah daerah sehingga secara keseluruhan mampu melaksanakan tugas pemerintahan daerah dan pembangunan dengan sebaik-baiknya. Pada hakekatnya seluruh SKPD terkait dengan penyelenggaraan Urusan ini karena semua tugas pokok dan fungsi SKPD merupakan pelaksanaan otonomi daerah. Sesuai dengan Sasaran – Sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2010 – 2014, pengelompokan pelaksana urusan menurut Kepmendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan alokasi anggaran tahun 2013, SKPD yang terkait langsung adalah: a. Sekretariat Daerah, terdiri dari:
(a) Bagian Kesejahteraan Rakyat (b) Bagian Hukum (c) Bagian Organisasi (d) Bagian Administrasi Perekonomian (e) Bagian Umum (f) Bagian Pemerintahan (g) Bagian Humas dan Protokol (h) Bagian Administrasi Pembangunan b. Sekretariat DPRD c. Kecamatan: (a) Wonoasih RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 79
(b) Kademangan (c) Mayangan (d) Kedopok (e) Kanigaran d. Inspektorat Kota Probolinggo e. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) f. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) g. Sekretariat Korpri h. Dinas Pekerjaan Umum. Alokasi anggaran Belanja Langsung tahun 2013 sebesar Rp.91.184.700.750,00 dan realisasi pengeluaran definitif sampai dengan 31 Desember 2013 berjumlah Rp85.999.316.404,00 atau 94,31% terinci seperti tampak pada Tabel 4.29.
No
Tabel 4.29. Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2013 Tahun 2013 N Uraian Anggaran % Realisasi Realisasi Sekretariat 1 Daerah a. Bagian Umum 12.494.012.000,0 12.280.710.380,3 98,29 0 3 b. Bagian Organisasi 1.693.374.000,00 1.639.004.926,00 96,79 c. Bagian Pemerintahan 1.793.776.000,00 1.771.936.766,00 98,78 d. Bagian Hukum 2.239.400.000,00 2.098.476.494,00 93,71 e. Bagian Humas & 1.462.404.500,00 1.451.005.368,00 99,22 Protokol f. Bagian Kesra 1.237.400.000,00 1.207.349.192,00 97,57 g. Bagian Adm. 675.591.750,00 630.759.236,18 96,36 Perekonomian h. Bagian Adm. 1.613.769.000,00 1.552.453.136,00 96,20 Pembangunan Sekretariat 2 DPRD 9.104.050.000,00 8.618.118.566,00 94,66 DPPKA 3 37.712.302.000,0 34.129.471.298,0 90,50 0 0 BKD 4 5.918.750.000,00 5.721.473.610,00 96,67 Inspektorat 5 2.045.000.000,00 1.940.885.474,00 94,91 Sekretariat 6 Korpri 397.728.000,00 316.667.338,00 79,62 Kecamatan 7 : a. Wonoasih 2.427.637.500,00 2.395.338.127,00 98,67 b. Kademangan 2.423.373.000,00 2.369.685.568,00 97,78 c. Mayangan 2.595.114.000,00 2.575.047.081,00 99,23 d. Kedopok 2.388.078.000,00 2.368.171.896,00 99,17 e. Kanigaran 2.619.860.000,00 2.598.493.148,00 99,18 Dinas 8 PU 343.081.000,00 334.268.800,00 97,43 91.184.700.750 85.999.316.40 JUMLAH 94,31 ,00 4,51
Sumber : DPPKA Kota Probolinggo Realisasi pencapaian Sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :
a. Sekretariat Daerah Tahun
2013
Sekretariat
Daerah
menyelenggarakan
berbagai
program
pembangunan meliputi antara lain : a. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah b. Program Pengembangan Budaya Hukum dan Kesadaran Hukum Masyarakat RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 80
c. Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan d. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan e. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah f. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan g. Program Pemantapan Otonomi Kota h. Program Pemberdayaan Lembaga-Lembaga Sosial Keagamaan i. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. j. Program Pengembangan Budaya Hukum dan Kesadaran Hukum Masyarakat k. Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa. Adapun uraian Sasaran menurut RPJMD yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Daerah beserta realisasi capaiannya terinci seperti pada Tabel 4.30.
No
1 1
2
3
4
5
6
Tabel 4.30. Capaian Kinerja Sasaran RPJMD untuk Sekretariat DaerahTahun 2013 2013 Capaia % Indikator Kinerja Targe Realisa Capaia n 2012 Thd t si n 2012 8 2 4 5 6 7 (6:5) (7:4) Frekuensi pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan (Sasaran: Meningkatnya 100 100% 100% 100% 100% kualitas pelayanan keagamaan bagi seluruh golongan masyarakat Kesra) Realisasi penambahan jumlah sarana dan prasarana ibadah keagamaan (Sasaran: 73,6 100% 100% 73,6% 73,6% Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana ibadah Kesra) Peningkatan jumlah produk hukum perbaikan iklim investasi (Sasaran: Meningkatnya 100 produk-produk kebijakan publik 20% 10% 2% 20% yang berpenga ruh baik terhadap iklim investasi Bag. Hukum) Jumlah SKPD yang telah dilakukan analisis jabatan (Sasaran: Meningkatnya 100 100% 100% 100% 100% kualitas dan akuntabilitas manajemen pemerintahan daerah Bag. Organisasi) Jumlah SKPD yang mendapatkan dan menerapkan standarisasi ISO dalam 100 pelayanan (Sasaran: 100% 100% 100% 100% Meningkatnya kualitas pelayanan publik pemerintah daerah Bag. Organisasi) Jumlah SKPD yang telah menyusun dan menerapkan 93% 93% 100 Standar Pelayanan 93% 100% Publik(Sasaran: Meningkatnya kualitas pelayanan publik
RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 81
2013 No
Indikator Kinerja
Capaia n 2012
1
2 pemerintah daerah Bag. Organisasi) Jumlah aparatur pada SKPD yang memahami makna pelayanan publik (Sasaran: Meningkatnya kualitas pelayanan publik pemerintah daerah Bag. Organisasi) Persentase capaian target penyelesaian produk hukum oleh DPRD (Meningkatnya kualitas lembaga perwakilan rakyat daerah Bag. Hukum) Jumlah Perda inisiatif DPRD (Sasaran: Meningkatnya kualitas lembaga perwakilan rakyat daerah Bag. Hukum)
7
8
9
% Thd 2012 8 (7:4)
Targe t
Realisa si
Capaia n
4
5
6
7 (6:5)
100%
100%
100%
100%
100
77%
100%
100%
100%
129,87
143%
100%
0%
0%
0
Sumber : Bagian Hukum, Bagian Kesra, dan Bagian Organisasi (diolah) Disamping itu, dapat diinformasikan mengenai realisasi indikator output
dari
kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan pada periode tahun 2013 untuk masing – masing unit di lingkungan Sekretariat Daerah. Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan tersebut
tidak
Pemerintahan
seluruhnya Umum,
berada
dalam
Administrasi
lingkup
Keuangan
Urusan
Daerah,
Otonomi
Daerah,
Perangkat
Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian, melainkan juga terdapat pada Urusan pemerintahan yang
lain.
Kondisi
ini
sebagai
konsekuensi
dari
terdapatnya
pelaksanaan
tupoksi/program yang bersifat lintas SKPD ( cross cutting function/program), dimana unit di lingkungan Sekretariat Daerah berfungsi sebagai pendukung pencapaian target pada Urusan lain tersebut (pengukuran capaian kinerja tidak dilakukan tersendiri melainkan bersifat agregat/proxy terhadap capaian kinerja dari SKPD pengampu Urusan pemerintahan bersangkutan). Adapun capaian kinerja output atas kegiatan merupakan tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan oleh masing – masing unit di lingkungan Sekretariat Daerah, terinci sebagai berikut:
No 1 I 1 2 3
Tabel 4.31. Realisasi Keluaran Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2013 2013 Capaian Indikator Kinerja Satuan % Thd 2012 Capaian 2012 2 3 4 5 6 (5:4) Bagian Kesra : Jumlah lembaga keagamaan yang Lembaga 18 26 144,44 diberikan bantuan sembako Jumlah lembaga keagamaan/ Lembaga 301 215 71,43 rumah ibadah yang diberikan bantuan Jumlah guru agama non formal Orang 600 640 106,67 (guru ngaji/ guru minggu) yang diberikan pembinaan & insentif
RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 82
No 4 II 1 2 3
4 5 III IV 1 2 3 4 5 6 V 1 2 3 VI 1 2
Indikator Kinerja Jumlah satker yang melakukan pembinaan terhadap pegawai – pegawainya Bagian Hukum : Tingkat keterselesaian kasus sengketa hukum di lingkungan pemerintah daerah Ketersediaan informasi hukum bagi masyarakat Tingkat keterpaduan, kemanfaatan dan ketepatan penyusunan produk hukum: a. Jumlah produk hukum yang diterbitkan b. Jumlah peserta/masyarakat yang mengikuti penyuluhan hukum c. Jumlah buku produk hukum yang didistribusikan d. Jumlah produk hukum daerah yang dikaji / dievaluasi Tingkat keterlibatan masyarakat dalam menggalakkan kesadaran hukum Tingkat partisipasi dalam pengembangan budaya kebangsaan Bagian Humas dan Protokol
Satuan
Capaian 2012
Satker
34
kasus
12
dokumen
16.311
dokumen
2013 % Thd Capaian 2012 40 117,65
13
108
37.243
228
406
423
104
orang
1.528
1.550
101
buku
800
1000
125
produk hukum orang
9
9
100
116
145
125
kegiatan
4
4
100
Disajikan pada Urusan Komunikasi dan Informatika
Bagian Organisasi Jumlah Unit layanan yang memiliki Standar Pelayanan Publik Jumlah unit layanan yang melaksanakan survei IKM Jumlah UPT yang telah dilaksanakan penataan kelembagaannya Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan Standar Manajemen Mutu Jumlah SKPD yang dilakukan analisis jabatan Jumlah peraturan/kebijakan di bidang ketatalaksanaan dam kepegawaian Bagian Adm. Perekonomian Sosialisasi ketentuan di bidang cukai Partisipasi pelaku UMKM dalam kegiatan sosialisasi dukungan informasi permodalan Jumlah rata – rata pemantauan perkembangan inflasi daerah Bagian Adm. Pembangunan Jumlah SKPD yang diberikan layanan pengadaan barang/jasa Jumlah SKPD yang diberikan pembinaan/sosialisasi pengadaan
RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
Unit
40
40
80
SKPD
15
30
200
UPT
-
37
-
SKPD
-
7
-
SKPD
40
40
100
Peraturan
8
19
237,5
Kegiatan/ peserta Orang
2/500
2/500
100
75
75
100
kali
4
9
225
Unit
10
8
80
SKPD
40
40
100
II - 83
No
3
VII 1 2 3
VII I 1
2 3 4 5 6 7 8 9 IX 1 2
Indikator Kinerja barang/jasa Tingkat SKPD mengirimkan Laporan Bulanan Monitoring/Evaluasi/ Pembangunan Bagian Pemerintahan Jumlah fasilitasi kerja sama antar pemerintah daerah, luar negeri dan lembaga berbadan hukum Jumlah fasilitasi sertifikasi tanah bagi masyarakat kurang mampu Jumlah kecamatan dan kelurahan yang melaksanakan tertib administrasi : a. Kecamatan b. Kelurahan
2013 % Thd Capaian 2012
Satuan
Capaian 2012
SKPD
40
40
100
Dokumen
14
27
192,86
Sertifikat
20
30
150
Kec. Kel.
5 29
5 29
100 100
buah buah buah
10,972 3,386 5,209
kali
337
11.790 3,054 4,557 369
107,46 90,19 87,48 109,50
kali
187
114
60,96
persen
91
91
100,00
persen
78
80
102,56
persen
100
100
100,00
persen
95
97
102,11
kali
36
27
75,00
kali
12
12
100,00
Unit
40
40
100
0
200
Bagian Umum Jumlah pengendalian naskah dinas - Surat masuk - Surat keluar - Nota dinas Jumlah peminjaman/pemakaian gedung Jumlah peminjaman/pemakaian bus/kendaraan dinas Prosentase kendaraan dinas layak pakai Prosentase kelayakan pemakaian peralatan perlengkapan Prosentase rehab rumah dinas/jabatan Prosentase pemeliharaan peralatan rumah dinas/jabatan Jumlah fasilitasi kegiatan pimpinan daerah Jumlah kegiatan penyelenggaraan upacara dan seremonial Sekretariat Korpri Pelaksanaan penguatan dan konsultasi organsasi KORPRI Pembinaan profesionalisme moral jasmani
Anggota
˜
Sumber : Bagian – Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah (diolah) b. Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris
DPRD
bertanggungjawab
yang
secara
kepada
teknis
Pimpinan
operasional DPRD
berada
dan
di
secara
bawah
dan
administratif
bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Dalam rangka mendukung tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 84
DPRD, Sekretariat DPRD melaksanakan program pokok yaitu Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. Atas pelaksanaan program pokok tersebut, tingkat kinerja Sekretariat DPRD tergambar pada realisasi pencapaian Indikator Kinerja Utama seperti terlihat pada Tabel 4.32.
N o 1 1 2
3 4
Tabel 4.32. Realisasi Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD 2013 Satua Capaia % Indikator Kinerja Targe Reali Capaia n n 2012 Thd t sasi n 2012 8 2 3 4 5 6 7 (7:4) Tingkat Produktivitas DPRD dalam legislasi Perda 12 21 11 52,38 41,67 (Raperda) Tingkat ketersediaan prosedur baku pelaksanaan tugas dan % 95 100 95 95 100 fungsi DPRD dalam legislasi/budgeting/contr olling Tingkat ketersediaan media 6 8 6 6 1 informasi publik Tingkat keterlibatan publik dalam mengakses % 100 100 100 100 100 website DPRD
Sumber : Sekretariat DPRD (diolah) Capaian kinerja pada Tabel 4.32 dapat diuraikan bahwasanya Sekretariat DPRD sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki fungsi administrasi dan koordinasi lingkup kesekretariatan DPRD telah dapat melaksanakan tata kelola kesekretariatan penyelenggaraan kegiatan DPRD. Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas publik terhadap
layanan data
dan
informasi, Sekretariat
DPRD
menyiapkan media informasi baik bergerak maupun tidak bergerak serta bekerjasama dengan media massa, hal ini memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi atau mengutarakan aspirasi melalui media yang tersedia.
c. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah
baik berupa
Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, maupun Lain-lain Pendapatan yang Sah. Penetapan arah tersebut mengingat bahwa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam lingkup kewenangan Pemerintah Kota Probolinggo perlu didukung dengan sumber pendanaan yang memadai.Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, DPPKA dituntut senantiasa mampu menggali sumber–sumber pendanaan dalam rangka mewujudkan kemandirian keuangan daerah, diimbangi dengan kemampuan untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang efektif guna mengamankan baik sisi penerimaan daerah maupun pengeluaran anggaran daerah. RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 85
RPJMD tahun 2010 – 2014 mengamanatkan Sasaran yang harus dicapai DPPKA adalah “Meningkatnya kemanfaatan sumber daya lokal bagi pertumbuhan ekonomi daerah” dengan indikator “Kontribusi pemanfaatan sumber daya alam pada PAD.” Realisasi kontribusi pemanfaatan sumber daya alam pada PAD (khusus Pajak Air Tanah) pada tahun 2013 sebesar 0,36% lebih rendahdari realisasi tahun 2012 sebesar 0,40%. Bila dilihat dari prosentase kontribusi tanah aset (sawah) terhadap PAD pada tahun 2012 sebesar 103% dan 102% pada tahun 2013. Fluktuasi besaran kontribusi pemanfaatan sumber daya pada PAD terutama disebabkan wilayah Kota Probolinggo relatif memiliki potensi sumber daya yang terbatas untuk dapat dieksploitasi. Disamping Sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD, kinerja DPPKA diukur menggunakan empat Indikator Kinerja Utama dan realisasinya sebagai berikut :
N o
Tabel 4.33. Realisasi Indikator Kinerja Utama DPPKA 2013 Satua Capaia Indikator Kinerja Targe Reali Capaia n n 2012 t sasi n 7 (6:5) 117,5
% Thd 2012 8 (7:4) 115,55
86
95,77
101,38
WTP
WTP
WTP
WTP
15
23,75
158,33
210,55
1
2
3
4
5
6
1
Kualitas proses formulasi dan implementasi Anggaran Pendapatan Daerah Kualitas proses formulasi dan implementasi Anggaran Belanja Daerah Tertib administrasi keuangan daerah dan Akuntabilitas administrasi keuangan daerah Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap volume pendapatan daerah
%
101,69
90
105,7 5
%
94,47
90
Opini atas LKPD
WTP
%
75,2
2
3
4
Sumber : DPPKA Kota Probolinggo (diolah) Realisasi pendapatan daerah tahun 2013 melampaui target yang ditetapkan sebagai hasil positif dari pelaksanaan intensifikasi dan perbaikan tata kelola PAD pada khususnya dan Pendapatan Daerah pada umumnya. Realisasi belanja daerah di bawah anggarannya merupakan hasil positif dari perbaikan atas tata kelola program/kegiatan pada semua SKPD secara berkelanjutan, pengendalian belanja oleh PPKD, dan efisiensi kegiatan pengadaan barang/jasa (sisa tender/lelang).
d. Inspektorat Inspektorat Kota Probolinggo melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan garis kebijakan yang ditetapkan Walikota. Untuk mewujudkan pengawasan secara efisien RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 86
dan efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Probolinggo, Inspektorat senantiasa mengupayakan langkah – langkah koordinasi dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Keuangan.
dan Badan Pemeriksa
Disamping itu, dilakukan langkah – langkah untuk meningkatkan
kompetensi teknis personel melalui pengiriman tenaga untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan serta melakukan penugasan bersama ( joint audit) dengan APIP. Dalam RPJMD tahun 2010 – 2014, Sasaran yang ditetapkan menjadi tanggung jawab Inspektorat adalah “Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas manajemen pemerintahan daerah” dengan indikator “Jumlah SKPD yang menerapkan Sistem AKIP dengan predikat baik.” Selain menggunakan indikator Sasaran RPJMD, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat diukur menggunakan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan sebanyak lima indikator. Tingkat realisasinya pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :
Tabel 4.34. Realisasi Indikator Kinerja Utama Inspesktorat 2013 No
Indikator Kinerja
Satua n
1
2
3
1 2 3 4
5
Tingkat efektivitas pelaksanaan program kerja pengawasan tahunan Tingkat penyimpangan pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah Persentase tindak lanjut temuan hasil pengawasan Tingkat kompetensi dan kapasitas kerja tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Tingkat efektivitas pengawasan fungsional atas penyelenggaraan pemerintah daerah
Capaia n 2012
Targe t
Reali sasi
Capaia n
4
5
6
7 (6:5)
% Thd 2012 8 (7:6)
%
100
100
100
100
100
kasus
156
-
119
-
%
100
100
100
100
100
%
-
24
16
66,66
-
%
-
-
-
-
-
Sumber : Inspektorat Kota Probolinggo (diolah) Secara umum capaian kinerja Inspektorat Kota probolinggo pada tahun 2013 menunjukkan peningkatan, namun demikian hasil pengawasan dari Inspektorat Kota Probolinggo diharapkan ada komitmen Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) secara berkelanjutan untuk melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah. Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tenaga APIP maka Inspektorat Kota Probolinggo telah mengambil langkah-langkah yang pada tahun 2013 telah mengirim untuk mengikuti ujian sertifikasi jabatan fungsional auditor RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 87
sebanyak 16 personil baik yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi maupun BPKP dan telah dinyatakan lulus ujian sebagai tenaga Jabatan Fungsional Auditor.
e. Badan Kepegawaian Daerah Program–program yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) pada tahun 2013 dalam rangka mencapai Sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2010 – 2014 yaitu “Meningkatnya kualitas SDM aparatur Pemerintah Daerah” yang pengukuran tingkat capaiannya menggunakan empat indikator, yaitu : a. Jumlah
pejabat
struktural
definitif
yang
telah
mengikuti
Diklat
Kepemimpinan b. Persentase jumlah aparatur yang telah mengikuti Diklat c. Tingkat pelanggaran disiplin pegawai d. Persentase jumlah aparatur yang mendapatkan penghargaan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, BKD menyelenggarakan manajemen personil agar
sesuai dengan tuntutan
otonomi
daerah melalui pelaksanaan
program/kegiatan meliputi evaluasi terhadap formasi dan pengadaan pegawai, pengelolaan mutasi dan promosi pegawai, pembinaan disiplin pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai serta merancang pola/sistem kesejahteraan pegawai. Realisasi capaian kinerja tahun 2013 secara umum cukup baik yaitu seperti tampak pada Tabel 4.35. Tabel 4.35. No
Indikator Kinerja
1 1
2 Jumlah pejabat struktural definitif yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan Persentase jumlah aparatur yang telah mengikuti Diklat Tingkat pelanggaran disiplin pegawai Persentase jumlah aparatur yang mendapatkan penghargaan
2 3 4
Capaian Kinerja Sasaran RPJMD untuk BKD 2013 Capaian % Thd 2012 Target Realisasi Capaian 2012 4 5 6 7 (6:5) 8 (7:4) 75,6%
100
13,74
13,74
18,17
88%
100
100
100
113,64
111%
2
0,83
240,96
21,69
4,4%
50
2,25
4,5
102,27
Sumber : BKD Kota Probolinggo (diolah) Capaian kinerja yang sangat menggembirakan dan perlu dipertahankan adalah tingkat pelanggaran disiplin pegawai yang relatif sangat rendah. Hal tersebut menjadi salah satu modal kuat dalam rangka mewujudkan pemerintahan dan pembangunan yang memenuhi kaidah – kaidah tata kelola yang baik, dan terutama berorientasi pada kemaslahatan bagi sebanyak – banyak lapisan masyarakat Kota Probolinggo (sejak perumusan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga evaluasi program/kegiatan). Namun demikian, Pemerintah Kota Probolinggo menyadari bahwa belum seluruh pejabat struktural definitif yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan dapat menjadi faktor penghambat terwujudnya tata kelola yang baik akibat kelemahan aspek direction. Data absolut kepegawaian di BKD Tahun 2013 bahwasanya terdapat RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 88
sejumlah 730 pejabat eselon 2,3 dan 4, adapun yang belum mengikuti diklat sejumlah 364 pejabat dan tahun 2013 mengirim 50 pejabat eselon untuk mengikuti diklat. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Probolinggo berkomitmen agar banyaknya jumlahpejabat struktural yang belum mengikuti diklat secara definitif, segera dapat dikirim untuk mengikuti diklat kepemimpinan sesuai jenjang jabatannya dan menyesuaikan kondisi kemampuan daerah. 20. Urusan Ketahanan Pangan Sebagai wilayah urban, masalah ketahanan pangan di Kota Probolinggo tidak berkaitan dengan aspek produksi melainkan lebih pada aspek distribusi yang menjamin ketersediaan bahan pangan pada seluruh bagian wilayah Kota Probolinggo. Seiring dengan kondisi umum pola konsumsi bahan pangan masyarakat yang bergantung pada beras sebagai sumber karbohidrat yang cenderung berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara kebutuhan dan pasokan, perlu dilakukan upaya – upaya promotif agar masyarakat mengkonsumsi bahan – bahan non beras dalam memenuhi kebutuhan karbohidrat. Oleh karena itu, Sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2010-2014 atas penyelenggaraan Urusan Ketahanan Pangan adalah “Meningkatnya ketahanan pangan daerah” yang pengukuran tingkat capaiannya menggunakan dua indikator, yaitu “Tingkat ketersediaan beras/pangan” dan “Tingkat konsumsi pangan sumber karbohidrat non beras.” Untuk mencapai Sasaran tersebut Dinas Pertanian selaku pengampu Urusan Ketahanan Pangan pada tahun 2013 melaksanakan satu program yaitu Program Peningkatan Ketahanan Pangan serta memperoleh alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp1.414.212.000,00. Realisasi pengeluaran definitif sebesar Rp.1.383.978.300,00 atau 97,86% dibandingkan jumlah anggarannya dengan capaian kinerja Sasaran sebagai berikut: a. Tingkat ketersediaan beras/pangan Menurut data dari Dinas Pertanian Kota Probolinggo data ketersediaan beras/pangan utama bagi penduduk perkapita/pertahun 2012 sebanyak 34,87 kg sedangkan ketersediaan beras/pangan utama bagi penduduk per kapita/per tahun selama tahun 2013 sebanyak 38,47 kg (target tahunan sebanyak 36,76 kg sehingga capaian kinerja tahun 2013 sebesar 104,7 %). Bila dibandingkan antara data tahun 2013 dengan tahun 2012 maka terjadi kenaikan 3,6 kg/kap/th atau naik sebesar 10,3 % dari tahun 2012. b. Tingkat konsumsi pangan sumber karbohidrat non beras Pemerintah Kota Probolinggo menyadari bahwa pemasyarakatan dan penggalakan bahan pangan non beras sebagai sumber karbohidrat secara relatif belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Kondisi tersebut berkaitan erat dengan tidak mudahnya masyarakat dalam melakukan perubahan pola makan karena menyangkut aspek sistem sosial yang masih menempatkan beras sebagai bahan pangan prestise. Meskipun
demikian
Pemerintah
Kota
Probolinggo
terus
melakukan
upaya
memasyarakatkan konsumsi bahan pangan non beras, diantaranya setiap hari Jumat RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 89
menyelenggarakan kegiatan “Satu Hari Tanpa Nasi” (One Day No Rice) yang melibatkan instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat umum. Target konsumsi pangan sumber karbohidrat non beras tahun 2013 sebanyak 20,4 kg per kapita per tahun dan realisasinya sebanyak 11,9 kg per kapita per tahun atau 58,3%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 sebanyak 3,4 kg per kapita per tahun maka capaian tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 350 % Permasalahan dan Solusi
Permasalahan a. Keterbatasan lahan pertanian yang memproduksi tanaman pangan; b. Kurangnya pemanfaatan lahan pekarangan untuk mengoptimalkan ketersediaan pangan lokal/umbi-umbian; c. Masih kurangnya kesadaran masyarakat atau adanya asumsi bahwa mengkonsumsi umbi-umbian merupakan konsumsi makanan orang yang tidak mampu.
Solusi a. Menekan laju mutasi lahan dari pertanian ke non pertanian serta meningkatkan sarana prasarana infrastruktur yang menunjang produksi pangan; b. Mengintensifkan sosialisasi pemanfaatan pekarangan dengan tanaman lokal serta teknologi pengolahan pangan lokal; c. Meningkatkan kesadaran masyarakat dengan sosialisasi mengenai kualitas gizi pangan lokal yang tidak kalah dengan pangan impor dan ditunjang dengan teknologi pangan lokal yang sudah berkembang sehingga menghasilkan pangan lokal yang semakin berkualitas. Sebagai contoh adanya mocaf (modified cassava) yang sifatnya bisa menggantikan terigu 100% serta telah berkembangnya beras cerdas yang kualitas gizinya jauh lebih tinggi dibandingkan beras (yang berasal dari padi). 21. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Arah penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat sehingga mampu menjadi subyek pembangunan serta
mengurangi
berpenghasilan
kemiskinan/pemiskinan
rendah.
Dalam
konteks
struktural tersebut
pada
lapisan
pelaksanaan
masyarakat
program/kegiatan
pembangunan difokuskan untuk memberdayakan pranata sosial yang sudah ada di masyarakat, komunitas – komunitas masyarakat, dan anggota masyarakat sebagai individu. Dalam RPJMD tahun 2010 – 2014 ditetapkan Sasaran yang harus dicapai adalah “Meningkatnya peran serta kelompok-kelompok masyarakat dalam pembangunan” dengan indikator “ratio swadaya masyarakat dalam pembangunan dengan jumlah stimulan dari pemerintah.”Pada tahun 2013 penyelenggaraan urusan ini melibatkan beberapa unit kerja dan Kantor Pemberdayaan Masyarakat sebagai leading sector dengan anggaran Belanja Langsung berjumlah sebesar Rp4.477.935.000,00 terinci sebagai berikut : -
Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Wonoasih Kecamatan Kademangan Kecamatan Mayangan Kecamatan Kedopok
RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
Rp Rp Rp Rp Rp
3.660.435.000,00 150.000.000,00 172.500.000,00 165.000.000,00 165.000.000,00
II - 90
-
Kecamatan Kanigaran
Rp
165.000.000,00
Program – program pokok yang dilaksanakan adalah : a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan; b. Program Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa; c. Program Pengembangan Usaha Ekonomi mendukung Usaha Sektor Informal d. Program Pendampingan Pengentasan Kemiskinan e. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana dalam rangka Pengentasan Kemiskinan f. Program Pemantapan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna. Terkait pelaksanaan kegiatan Rehab rumah tidak layak huni (RTLH), Kantor Pemberdayaan Masyarakat sebagai leading sektor atas kegiatan tersebut. Tahun 2013 rehab RTLH pelaksanaannya melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sebanyak 126 unit se Kota Probolinggo dengan sumber dana hibah dari pusat (Kementerian PU). Calon penerima bantuan RTLH tersebut merupakan keputusan bersama pada saat pelaksanaan RWT (Rembug Warga Tahunan) pada akhir Tahun 2012, dan telah diumumkan oleh pihak BKM pada saat pelaksanaan RWT berakhir. Dukungan sumber dana APBD pada masyarakat miskin khususnya rehab RTLH juga diwujudkan sebanyak 63 unit yang tersebar se Kota Probolinggo yang diswakelolakan melalui LPM. Terkait rekomendasi DPRD pada LKPJ AMJ 2009-2013, pada tahun 2014 dapat dilakukan sosialisasi informasi penerima rehab RTLH disamping kepada pihak kelurahan juga kepada pihak legislatif. Selain itu, terhadap Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Probolinggo ditetapkan tolok ukur kinerja berupa Indikator Kinerja Utama atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sesuai dengan sifat pemberdayaan, satu jenis kegiatan tidak dilaksanakan setiap tahun sehingga pengukuran indikator outputnya hanya pada tahun dilaksanakannya kegiatan bersangkutan, sebagai berikut :
N o 1 1 2 3 4 5 6 7
Tabel 4.36. Realisasi Indikator Kinerja Utama Kantor Pemberdayaan Masyarakat 2013 Capaia % Indikator Kinerja Satuan Capai n 2012 Thd an 2012 2 3 4 5 6 Terlaksananya Pemberian Bantuan Usaha Orang 30 32 106,6 Sektor Informal bagi pedagang Cilot 7 Terlaksananya Pelatihan Usaha Sektor Orang 30 32 106,6 Informal 7 Terlaksananya Pemberian Bantuan Usaha Orang 36 34 Sektor Informal bagi pedagang Keliling / 94,44 Mlijo Terlaksananya Kegiatan Pemasyarakatan Orang 34 Teknologi Tepat Guna (TTG) Terlaksananya Pemberian Bantuan Orang 30 44 146,6 Teknologi Tepat Guna (TTG) 7 Tingkat status gizi anak sekolah pada orang 7789 6032 77,44 sekolah yang kurang mampu Evaluasi Kelurahan Berhasil kelurahan 3 3 100
RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 91
2013 N o 8 9
Indikator Kinerja Model pemberdayaan penyandang cacat Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat
Satuan
Capaia n 2012
orang orang
25 58
Capai an 25 58
% Thd 2012 100 100
Sumber : Kantor Pemberdayaan Masyarakat (diolah) Permasalahan dan Solusi
Permasalahan yang dihadapi dalam menyelenggarakan program/kegiatan dalam Urusan ini adalah : a. Produk – produk yang dihasilkan UPKu kurang menunjukkan pengembangan kreatifitas sehingga mengurangi daya kompetitif di pasar. b. Masih terjadi pemberian bantuan/stimulus bagi pelaku usaha informal kurang efektif dan atau kurang tepat sasaran. c. Terbatasnya SDM di Kelurahan sehingga kurang mampu mengelola potensi yang di kelurahan bersangkutan. Solusi yang ditempuh untuk menanggulangi permasalahan tersebut terutama adalah : a. Mengadakan pelatihan teknik pengembangan produk bagi UPKu. b. Memutakhirkan basis data pelaku usaha informal secara periodik mengenai data/profil setiap pelaku usaha informal, pelatihan/stimulus yang dibutuhkan, jumlah/jenis pelatihan/stimulus yang pernah diterima. c. Melakukan peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM Kelurahan. 22. Urusan Perpustakaan PenyelenggaraanUrusanPerpustakaan
pada
pokoknya
adalah
untuk
membangun minat baca masyarakat, khususnya pada kalangan kaum muda dan anak – anak dalam rangka mewujudkan budaya baca di masyarakat. Penyelenggaraan Urusan ini memiliki keterkaitan erat dalam mendukung capaian kinerja pada Urusan Pendidikan (pemberantasan kebutaaksaraan fungsional/KAF). Meskipun merupakan salah satu urusan bersifat vital mendukung keberhasilan pembangunan secara keseluruhan, Pemerintah Kota Probolinggo relatif belum mampu mengalokasikan anggaran yang memadai karena ada sektor – sektor lain yang memiliki skala prioritas
yang sangat tinggi. Pada pihak lain, diperlukan penyediaan dana yang
besar untuk menyediakan bahan – bahan bacaan/kepustakaan yang sesuai perubahan perilaku masyarakat seiring dengan pengaplikasian teknologi informasi dalam kehidupan sehari – hari (perpustakaan digital). Tahun 2013 alokasi anggaran yang disediakan untuk Belanja langsung sebesar Rp1.436.470.000,00 dengan realisasinya sebesar Rp1.393.874.674,00 atau 97,03%. Sedangkan program pokok yang dilaksanakan adalah Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan. Realisasi kinerja penyelenggaraan Urusan Perpustakaan seperti tampak pada Tabel 4.37:
RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 92
N o 1 1 2
3
Tabel 4.37. Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Perpustakaan 2013 Capaia Indikator Kinerja Satuan Capaia % Thd n 2012 n 2012 2 3 4 5 6 (5:4) Tingkat ketersediaan layanan informasi Unit 1 1 100% perpustakaan Tersedia dan terpeliharanya sarana dan prasarana perpustakaan : a. Prasarana (rak buku) unit 30 30 100% b. Sarana (buku bacaan) 151,49 exp 30.000 45.447 % Meningkatnya mutu layanan informasi perpustakaan : a. Jumlah pengunjung perpustakaan dan Orang 30.420 20.546 67,54% taman baca b. Jumlah pengguna hotspot 340,43 Orang 235 800 perpustakaan umum % c. Jumlah peminjam perpustakaan dan Orang 14.123 10.593 70,01% taman baca d. Jumlah anggota baru perpustakaan Orang 1.230 dan taman baca e. Jumlah lokasi layanan paket 154,55 titik 55 85 perpustakaan %
Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip (diolah) Meskipun
relatif
masih
mengalami
keterbatasan
anggaran,
Kantor
Perpustakaan dan Arsip Kota Probolinggo terus berbenah dalam bentuk menambah koleksi buku. Pada tahun 2013 jumlah koleksi buku yang dimiliki sebanyak 45.447 eksemplar atau meningkat 51,49% dari tahun 2012. Ditinjau dari
judul buku, jumlah
koleksi tahun 2013 mengalami kenaikan pesat yaitu 13.680 judul buku dibandingkan dengan 765 judul pada tahun 2012. Selain itu, jumlah lokasi layanan pada tahun 2013 meningkat 54,55% yaitu menjadi 85 titik layanan dibandingkan dengan 55 titik layanan pada tahun 2012. Penambahan
titik
layanan
mempermudah
aksesibilitas
anggota/pengguna
jasa
perpustakaan sehingga memberi manfaat positif terhadap upaya – upaya membangun dan memelihara minat baca masyarakat. 23. Urusan Kearsipan Urusan Kearsipan pada tahun 2013 memperoleh anggaran Belanja Langsung Rp204.505.000,00 untuk penyelenggaraan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip (sebagai
leading sector) dan Kecamatan Kedopok dengan rincian : -
Kantor Perpustakaan dan Arsip
Rp
179.930.000,00
-
Kecamatan Kedopok
Rp
24.575.000,00
Realisasi
pengeluaran
definitif
per
31
Desember
2013
berjumlah
Rp200.996.800,00 atau 98,28%. Dana tersebut digunakan untuk melaksanakan empat program, yaitu Program Perbaikan Sistem AdministrasiKearsipan, Program Penyelamatan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah, dan Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kearsipan, serta Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi. Realisasi kinerja tahun 2013 seperti terlihat pada Tabel 4.38 berikut. RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 93
Tabel 4.38. Realisasi Indikator Kinerja Utama Kearsipan 2013 N o 1 1 2 3
4
Satuan
Capaia n 2012
3
4
5
% Thd 2012 6
berkas
480
525
109,3
Daftar
43
65
151,1 6
a. Rak Arsip
unit
22
30
b. Box Arsip
unit
900
1.320
c. Luas Depo Arsip Tingkat keluhan terhadap pelayanan informasi arsip daerah
m2
56
112
136,3 6 146,6 7 200
bh
Nihil
Nihil
100
Indikator Kinerja 2 Tingkat ketersediaan data base informasi kearsipan secara lengkap dan mudah diakses Tingkat akuntabilitas penyimpanan dokumen arsip daerah Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana penyimpanan dan pemeliharaan arsip daerah
Capai an
Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip (diolah) 24. Urusan Komunikasi dan Informatika Dalam RPJMD tahun 2010 – 2014 Sasaran yang ditetapkan atas penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika adalah “Meningkatnya kualitas pelayanan air bersih, energi dan telekomunikasi” dengan indikator “Tingkat kualitas penyediaan fasilitas telekomunikasi.” Pada tahun 2013 pelaksanaan urusan ini melibatkan beberapa unit kerja dan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai leading sector. Anggaran Belanja Langsung yang disediakan berjumlah Rp6.874.986.000,00 dengan rincian untuk masing – masing unit kerja sebagai berikut : -
Dinas Komunikasi dan Informatika
-
Sekretariat Daerah :
Rp
4.268.850.000,00 3.500.000,00
-
Bagian Organisasi
Rp
-
Bagian Pemerintahan
Rp
254.821.000,00
-
Bagian Humas dan Protokol
Rp
2.077.516.000,00
-
Bagian Administrasi Perekonomian
Rp
114.149.000,00
-
Sekretariat DPRD
Rp
144.750.000,00
-
Kecamatan Kedopok
Rp
11.400.000,00
Realisasi
penggunaan
dana
sampai
dengan
31
Desember
2013
sebesar
Rp6.662.345.816,00 atau 96,91% dari anggaran, yang tersedia yang digunakan untuk melaksanakan program – program pokok sebagai berikuit: a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa b. Program Peningkatan Pelayanan Persandian c. Program Pengolahan Data dan Penyajian Data Informasi d. Program Sosialisasi Kebijakan dan Pembangunan Pemerintah Daerah Dengan Media Massa e. ProgramPeningkatan Pelayanan Informasi Publik f. Program Peningkatan Pengelolaan Pos dan Telekomunikasi. RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 94
Realisasi penyediaan fasilitas telekomunikasi pada tahun 2013 adalah penyedian mesin faksimili pada 43 SKPD/lokasi atau 100% dari target serta penyediaan jaringan informasi berbasis komputer (LAN) pada 39 SKPD dari 40 SKPD yang ada atau 97,50%. Sedangkan realisasi atas Indikator Kinerja Utama atas penyelenggaraan urusan ini pada tahun 2013 secara umum relatif sama dengan tahun 2012 dengan rincian sebagai berikut:
N o 1 A 1 2 3 4 5 6 7 8 B 1
2 3
4 5 6 7
Tabel 4.39. Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Komunikasi dan Informatika 2013 Capa % Indikator Kinerja Satuan ian Capai Thd 2012 an 2012 2 3 4 5 6 Dinas Komunikasi dan informatika : Jumlah papan informasi yang terpasang di unit 16 18 112,5 setiap kecamatan Jumlah rata-rata kegiatan kliping harian lbr/hari 30 30 100 pertahun Rata-rata inventarisasi sebagai bahan keg/tahun 12 12 100 publikasi pertahun Jumlah rata-rata pelaksanaan keg/tahun 240 240 100 pendokumentasian dari kegiatan Pemerintah Kota Prosentase pemberitaan penyelenggaraan edisi/bulan 1 1 100 pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah Jumlah rata-rata pengunjung yang orang/ hari 10 100 1000 mengakses data dan informasi pertahun Jumlah rata-rata forum kemitraan dengan Keg / bulan 4 4 100 wartawan Jumlah rata-rata kerjasama dengan Keg / bulan 5 7 140 wartawan Bagian Humas dan Protokol Prosentase pemberitaan penyelenggaraan edisi 12 12 100 pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah Jumlah rata-rata kegiatan kliping harian lbr/hari 30 30 100 pertahun Jumlah rata-rata pelaksanaan 100 pendokumentasian dari kegiatan Pemerintah keg/thn 240 240 Kota Jumlah rata-rata kerjasama dengan 100 keg/thn 60 60 wartawan Jumlah rata-rata forum kemitraan dengan 100 keg/thn 48 48 wartawan Jumlah papan informasi yang terpasang di unit 16 18 112,5 Kota Probolinggo Rata-rata inventarisasi sebagai bahan keg/thn 12 12 100 publikasi pertahun
Sumber : Bagian Humas & Protokol dan Dinas Kominfo (diolah)
RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 95
B. URUSAN PILIHAN 1. Urusan Pertanian Urusan Pertanian meliputi sub urusan pertanian, sub urusan peternakan dan sub urusan perkebunan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kota Probolinggo. Pada tahun 2013 disediakan anggaran Belanja Langsung berjumlah Rp8.439.017.920,00 dan realisasinya sebesar Rp8.170.760.950,00 atau 96,82%. Program – program pokok yang dilaksanakan pada tahuyn 2013 adalah :
a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani b. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan c. Program Peningkatan Penerapan teknologi pertanian/perkebunan d. Program Peningkatan produksi pertanian/perkebunan e. Program Penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu produk Pangan asal Hewan yang ASUH dan Produk nonpangan yang berkualitas
f. Program Peningkatan Pemasaran Hasil produksi peternakan g. Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak h. Program Peningkatan produksi hasil peternakan i. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan j. Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Tembakau k. Program Pembinaan Lingkungan Sosial. Pengukuran kinerja menggunakan enam Indikator Kinerja Utama menunjukkan capaian yang cukup baik, yaitu empat indikator meningkat dibandingkan dengan tahun 2012 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.
N o 1 1 2 3 4 5 6
Tabel 4.40. Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Pertanian 2013 Satua Capaia Indikator Kinerja Capaia % Thd n n 2012 n 2012 2 3 4 5 6 Tingkat kemampuan Lembaga Tani Kelp. 68 70 103 tani Terwujudnya Peningkatan SDM Kelompok kali 35 32 91 Tani Tingkat pemahaman terhadap hama Kelp. 6 6 100 penyakit tanaman tani Tingkat pengembangan teknologi pertanian lokasi 2 2 100 tepat guna Terwujudnya peningkatan nilai tambah kali 1 1 100 produk hasil pertanian Tercapainya peningkatan produksi % 5 3 60
Sumber : Dinas Pertanian Kota Probolinggo (diolah) Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi dalam menyelenggarakan program/kegiatan dalam Urusan ini adalah : a.
Keterbatasan lahan percontohan pertanian;
b.
Masih kurangnya frekuensi kegiatan pembinaan dan pendampingan kepada petani/kelompok
tani
baik
menyangkut
penguatan
kelembagaan
maupun
implementasi teknologi tepat guna. RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 96
Langkah- langkah untuk menanggulangi permasalahan tersebut adalah: a. Mengintensifkan Lahan Percontohan yang ada guna mendukung produksi tanaman pangan; b. Meningkatkan jumlah/frekuensi pembinaan dan pendampingan dengan memperbaiki efektifitas kegiatan dan mengupayakan penambahan alokasi anggaran.
2. Urusan Kehutanan Urusan Kehutanan diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Kota Probolinggo diarahkan untuk mendukung tercapainya Tujuan dalam RPJMD 2009 – 2014 yaitu “Meningkatkan pemanfaatan sumber daya daerah secara lestari dan berwawasan lingkungan.” Dalam RPJMD 2009 – 2014 tidak ditetapkan secara spesifik Sasaran yang harus dicapai atas penyelenggaraan Urusan ini mengingat Kota Probolinggo adalah daerah urban dan tidak memiliki kawasan hutan. Oleh karena itu, penyelenggaraan Urusan ini bersifat mendukung Urusan lain, diantaranya Lingkungan Hidup, Urusan Pekerjaan Umum (keciptakaryaan), serta Urusan Koperasi dan UKM. Pada tahun anggaran 2013 Urusan Kehutanan memperoleh anggaran Belanja Langsung sebesar Rp150.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp147.364.875,00 atau 98,24% untuk melaksanakan dua program pokok, yaitu: a. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan b. Program Pengembangan Lingkungan Sehat. Kinerja penyelenggaraan Urusan ini secara umum kategori baik seperti tampak pada realisasi capaian IKU tahun 2013 seperti terlihat pada Tabel 4.41.
N o 1 1 2 3
Tabel 4.41. Realisasi IKU Urusan Kehutanan 2013 Satua Capaia Indikator Kinerja Capaia % Thd n n 2012 n 2012 2 3 4 5 6 Tingkat pemahaman/ peningkatan SDM Orang 29 29 100 petugas tentang PERDA pengelolaan industry hasil hutan Tingkat peran serta masyarakat dalam Kelompo 7 6 85,71 rehabilitasi hutan dan lahan k Tingkat keikutsertaan masyarakat dalam Kelompo 10 34 340 Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam k
Sumber : Dinas Pertanian Kota Probolinggo (diolah) Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan ini adalah keterbatasan lahan untuk mengembangkan kawasan hutan/hijau serta relatif masih belum meratanya kesadaran masyarakat untuk melakukan kegiatan penghijauan dan konservasi alam. Langkah
yang
ditempuh
adalah
mempertahankan
lahan
hijau
yang
ada
dan
mengupayakan penambahan luas lahan hijau melalui pengadaan aset. Selain itu, mengefektifkan kegiatan penumbuhan pemahaman masyarakat sehingga timbul kesadaran untuk melakukan aktivitas penghijauan dan konservasi alam secara mandiri, baik secara individu maupun komunitas.
RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 97
1. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral WilayahKota Probolinggo pada dasarnya tidak memiliki potensi/kandungan energi dan sumber daya mineral yang dapat diekploitasi. Oleh karena itu ruang lingkup penyelenggaraan Urusan ini oleh Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri dan Perdagangan selaku pengampu pada tahun 2013 berupa aktivitas pembinaan dan pengawasan, yaitu: a. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan b. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan. Alokasi anggaran Belanja Langsung tahun 2013 sebesar Rp.780.835.000,00 dan realisasinya sebesar Rp751.060.800,00 atau 96,19%. Kegiatan yang bersifat dominan menyerap anggaran adalah Pengadaan Air Bersih (anggaran sebesar Rp275.206.000,00 dan realisasi Rp266.132.800,00) serta Pengadaan Ketenagalistrikan (anggaran sebesar Rp411.874.000,00 dan realisasi sebesar Rp398.415.000,00). Secara kuantitatif, hasil – hasil
penyelenggaraan urusan ini pada tahun 2013
dibandingkan dengan tahun 2012 adalah sebagai berikut : N o 1 1 2 3
2 Bantuan penerangan listrik kepada masyarakat Bantuan pompa air elektrik untuk meningkatkan kualitas air bersih Fasilitasi pengurusan Surat Ijin Pemakaian Air (SIPA)
2013 Capaia % Thd n 2012 5 6 135 173,08
Satua n
Capaia n 2012
3 unit
4 78
unit
80
98
122,50
perusaha an
50
50
100
Indikator Kinerja
Sumber : Dinas Koperindag Kota Probolinggo (diolah) 4. Urusan Kelautan dan Perikanan
Sebagai daerah yang memiliki wilayah laut dan sebagian masyarakat Kota Probolinggo berprofesi sebagai nelayan dan pembudidaya ikan, pembangunan kelautan dan perikanan di Kota Probolinggo diarahkan untuk meningkatkan produksi. Agar produksi nelayan dan pembudidaya ikan memiliki pasar yang tumbuh secara pasti, pembangunan kelautan dan perikanan juga diarahkan untuk mengembangkan budaya mengkonsumsi ikan di masyarakat. Program – program pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan selaku pengampu Urusan ini pada tahun 2013 yaitu: a. Program
peningkatan
Kesadaran
dan
penegakan
hukum
dalam
pendayagunaansumberdaya kelautan b. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir c. Program pengembangan sistem penyuluh perikanan d. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan e. Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut f. Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat g. Program Pengembangan Budidaya Perikanan h. Program Pengembangan Perikanan Tangkap i. Program Revitalisasi Pembangunan Kelautan dan Perikanan RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 98
j. Program Perencanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan k. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasandan Pengendalian Sumberdaya Kelautan. Untuk melaksanakan program – program pembangunan tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Probolinggo memperoleh anggaran Belanja Langsung sebesar Rp9.384.036.312,00
dan
realisasi
sampai
dengan
31
Desember
2013
sebesar
Rp9.343.665.223,00 atau 99,57%. Capaian kinerja tahun 2013 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut : Tabel 4.42. Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Kelautan dan Perikanan 2013 N Capaia Indikator Kinerja Satuan Capaia % Thd o n 2012 n 2012 1 2 3 4 5 6 1 Tingkat Keberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir: Jumlah UKM Pengolah dan Pemasar Pelaku 944 976 103,39 Hasil Perikanan pertahun Usaha 2 Tingkat Perkembangan Kinerja Kelompok Tani Pembudidaya Ikan : Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kelompo 33 37 112,12 pertahun k 3 Tingkat Kualitas Hidup dan Kehidupan Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap : Jumlah Kelompok Usaha Bersama KUB 21 38 180,95 Nelayan Perikanan Tangkap Pertahun Tingkat Produksi dan Produktivitas Hasil Komoditas Perikanan : a. Jumlah produksi perikanan tangkap Ton 10.223 13.050, 127,66 per tahun 58 b. Jumlah produksi perikanan budidaya Ton 761 668,85 87,89 pertahun c. Jumlah Jenis Produk olahan Hasil Produk 16 16 100,00 Perikanan pertahun
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Probolinggo (diolah) Dari data di atas, terjadi asimetri antara perkembangan jumlah produksi perikanan budidaya terhadap perkembangan jumlah kelompok pembudidaya perikanan. Jumlah produksi perikanan budidaya selama 2013 menurun dibandingkan tahun 2012, tetapi jumlah kelompok pembudidaya pada tahun 2013 lebih banyak dibandingkan tahun 2012. Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan ini terutama adalah : a.
Masih terbatasnya akses permodalan bagi kelompok masyarakat ekonomi pesisir, sedangkan minat masyarakat untuk berwira usaha relatif tinggi. Langkah yang ditempuh untuk menanggulangi hal ini adalah mengusulkan alokasi anggaran untuk dana bergulir bagi masyarakat dan memfasilitasi aksesibilitas masyarakat untuk memperoleh KUR (Kredit Usaha Rakyat).
b.
Harga pakan ikan cenderung naik setiap tahun
sehingga mempengaruhi produksi
perikanan budidaya. Atas hal ini, perlu dikembangkan ketrampilan petani ikan budidaya untuk mampu memproduksi sendiri pakan ikan melalui pelatihan dan studi
RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 99
banding ke sentra – sentra ikan budidaya yang sudah berhasil memperoduksi pakan ikan secara mandiri. c.
Harga BBM relatif mahal sehingga mengurangi penghasilan nelayan perikanan tangkap. Langkah yang ditempuh adalah mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi (GPS) agar nelayan memperoleh informasi yang akurat tentang lokasi ikan di laut, sehingga kegiatan penangkapan ikan lebih efisien.
5. Urusan Pariwisata Dalam RPJMD tahun 2010 – 2014 secara spesifik tidak dicantumkan amanat yang diemban atas penyelenggaraan Urusan Pariwisata. Sesuai dengan genealoginya, aktivitas pariwisata memiliki dimensi dan atau berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan sosial budaya. Pada aspek ekonomi, jasa pariwisata terutama dapat menumbuhkan sektor jasa (hotel, restoran, transportasi) yang menyerap tenaga kerja. Pada aspek sosial - budaya, pariwisata dapat mendorong masyarakat setempat memperoleh cara pandang baru dalam menjalani kehidupan sehari – hari secara lebih responsif, produktif, kompetitif. Tentu saja diperlukan kehati-hatian dalam mengelola/mengembangkan pariwisata untuk mengabsorbsi dampak merugikan seperti yang dialami beberapa destinasi pariwisata di tanah air. Oleh karena itu, pengelolaan pariwisata berdasarkan hasil menemukenali aktivitas pariwisata yang sesuai atau berterima dengan masyarakat setempat merupakan sesuatu yang mutlak. Yang perlu digarisbawahi, pengembangan aktivitas pariwisata dapat melibatkan masyarakat sebagai pelaku (berbasis masyarakat). Meskipun
secara
relatif
tidak
mempunyai
banyak
obyek
yang
dapat
dikembangkan menjadi destinasi wisata, posisi Kota Probolinggo cukup strategis karena dekat dengan destinasi pariwisata daerah tetangga (Kabupaten Probolinggo, Pasuruan dan Lumajang) yang sudah dikenal di tingkat nasional dan manca negara. Oleh karena itu, penyelenggaraan Urusan Pariwisata diarahkan untuk mengoptimalkan potensi wilayah Kota Probolinggo pada aspek MICE (Meetings, Incentives, Conferencing, Exhibitions). Pada tahun 2013 anggaran Belanja Langsung yang dialokasikan untuk Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata sebagai pengampu Urusan ini sebesar Rp1.870.085.000,00 dan realisasinya sebesar Rp1.812.419.385,00 atau 96,92%. Adapun program – program pokok yang dilaksanakan adalah : a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata c. Program Pengembangan Kemitraan. Adapaun kinerja penyelenggaraan Urusan ini diukur menggunakan tiga Indikator Kinerja Utama. Secara umum, capaian kinerja tahun 2013 meningkat dibandingkan dengan tahun 2012, dalam artian capaian tahun 2013 secara prorata lebih baik. Disamping itu, Pemerintah Kota Probolinggo meraih prestasi sebagai 10 penyaji terbaik dalam Tourism Award 2013 yang diselenggarakan El Jhon Travel Club dan Juara 2 Festival Karya Tari Tradisional Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun demikian, penurunan rata – rata tingkat hunian hotel (occupancy rate) perlu mendapat perhatian yaitu meningkatkan kualitas layanan hotel – hotel yang beroperasi di RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 100
Kota Probolinggo sehingga dapat menjadi alternatif pertama bagi wisatawan yang berkunjung ke Kota Probolinggo dan sekitarnya. Rincian capaian IKU sebagaimana disajikan pada Tabel 4.43.
N o 1 1
2
3
Tabel 4.43. Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Pariwisata 2013 Satua Capaia Indikator Kinerja % Thd n n 2012 Capaian 2012 2 3 4 5 6(5:4) Perluasan jejaring pengembangan pariwisata a. Jumlah peserta kegiatan pelatihan Orang 50 50 100 pemandu wisata setiap tahunnya b. Jumlah Peserta Event Tahunan pesert Tahunan Mobil Hias a c. Jumlah Peserta Event Tahunan pesert 45 42 77,78 Pawai Budaya a d. Jumlah Peserta Event Tahunan kali Pameran Pembangunan Angka kunjungan wisata daerah a. Perkembangan jumlah angka kunjungan wisata daerah dari Orang 2.096 1.003 32,40 negara lain (asing) per tahun b. Perkembangan jumlah angka 700.39 1.831.51 kunjungan wisata daerah dari orang 228,81 1 9 domestik (dari daerah lain) Tingkat partisipasi para pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata a. Jumlah tenaga/Pegawai yang telah/pernah mengikuti pelatihan Orang 1 1 100 kepariwisataan b. Jumlah perusahaan/badan swasta yang bergerak di bidang Unit 13 13 100 jasa kepariwisataan c. Jumlah perusahaan/badan swasta yang bergerak di bidang jasa kepariwisataan yang tergabung Unit 42 57 135,71 dalam Forum Komunikasi antar Pelaku industri Pariwisata dan Budaya d. Perkembangan/Pertumbuhan Unit 11 13 130 Usaha Perhotelan e. Perkembangan Jumlah Ketersediaan Kamar setiap Hotel Kamar 854 927 108,55 per tahun f. Jumlah rata-rata tingkat hunian % 85 60 70,59 Hotel setiap tahun
Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kota Probolinggo (diolah) 6. Urusan Perdagangan Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri dan Perdagangan. Pada tahun 2013 dialokasikan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp458.243.877,00 dan realisasinya Rp402.789.950,00 atau 87,90% yang digunakan untuk melaksanakan program – program pembangunan, yaitu: a. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 101
b. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri c. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan d. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Capaian kinerja tahun 2013 diukur menggunakan lima indikator dan realisasinya seperti terlihat pada Tabel 4.44. Tabel 4.44. Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Perdagangan 2013 Satua Capaian Indikator Kinerja % Thd n 2012 Capaian 2012 2 3 4 5 6(5:4) Pelaksanaan tera dalam rangka unit 900 1106 122,89 pengendalian dan perlindungan timban perdagangan daerah gan
N o 1 1
2
Nilai ekspor produk-produk unggulan daerah
3
Tingkat penguatan institusi pasar dalam negeri Tingkat pengembangan usaha pedagang kaki lima Usaha pedagang kaki lima menempati lokasi melanggar Perda Nomor 8/2011
4 5
Ribuan Dollar 107.867,8 107.432,6 AS kali 12 12
99,60
orang
871
908
104,25
orang
449
396
88,20
100
Sumber : Dinas Koperindag Kota Probolinggo (diolah) Atas capaian kinerja tersebut di atas dapat diinformasikan hal – hal sebagai berikut : a.
Nilai ekspor produk unggulan tahun 2013 mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan
tahun
2012sebagai
akibat
pemberlakuan
Permendag
Nomor
64/M-
DAG/PER/10/2012 mengenai pembatasan ekspor produk kehutanan. b.
Pada satu pihak jumlah usaha/pedagang
kaki lima tahun 2013 meningkat
dibandingkan dengan tahun 2012 yang menunjukkan bahwa wilayah Kota Probolinggo dinilai prospektif untuk berusaha. Tetapi di lain pihak, tingkat ketertiban usaha pedagang kaki lima relatif belum menggembirakan karena usaha pedagang kaki lima yang menempati lokasi tidak sesuai ketentuan Perda Nomor 8 Tahun 2011 jumlahnya masih banyak. Untuk itu, perlu dilakukan upaya penegakan aturan secara tegas dan konsisten agar kegiatan berusaha para pedagang kaki lima tidak justru merugikan Kota Probolinggo secara keseluruhan. Penegakan aturan ini seyogyanya beriringan dengan upaya penyediaan tempat/lokasi baru.
7. Urusan Industri Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri dan Perdagangan Kota Probolinggo sebagai pengampu Urusan Industri memperoleh alokasi anggaran Belanja Langsung pada tahun 2013 berjumlah Rp1.628.144.000,00 dan pengeluaran definitif sampai dengan 31 RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 102
Desember 2013 sebesar Rp1.429.709.380,00 atau 87,81%. Jumlah dana tersebut digunakan untuk melaksanakan program – program sebagai berikut : a. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah b. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri c. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial d. Program Pemberantasan Rokok Ilegal. Kelompok sasaran dari tiga program pertama bersifat berhimpitan dan saling melengkapi dengan kelompok sasaran dari Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, sehingga kinerja Urusan ini tidak dilakukan pengukuran secara tersendiri karena sudah teragregasi pada kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Sedangkan kegiatan dalam Program Pemberantasan Rokok Ilegal berupa operasi peredaran rokok ilegal (tidak menggunakan pita cukai/menggunakan pita cukai tidak sah). 2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH Permasalahanpembangunanmerupakanpermasalahanpada pemerintahan
daerah
yang
relevan
dan
merujuk
pada
penyelenggaraan identifikasi
urusan
permasalahan
pembangunan daerah yang secara riil dan aktual sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan daerah. Permasalahan-permasalahan pembangunan yang strategis di Kota Probolinggo dan perlu dianalisis untuk memberi landasan dalam merumuskan isu-isu strategis pembangunan daerah tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut : 1)
Permasalahan Pendidikan.
Beberapa permasalahan yang cukup mendasar di bidang pendidikan dan memerlukan perhatian dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah : (1) Belum tuntasnya penanganan masalah anak putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah karena bekerja membantu orang tua, (2) Belum terpenuhinya standar mutu, kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan, hal ini ditunjukkan dengan masih belum terpenuhinya semua indikator standar pelayanan minimal pendidikan dasar, (3) Kualitas dan relevansi serta tatakelola pendidikan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing di masa depan, (4) Masih belum meratanya kualitas pendidikan, sehingga menyebabkan permintaan untuk masuk kesekolah yang memiliki kualitas bagus semakin tinggi, disisi lain masih terdapat sekolah yang mengalami kekurangan peserta didik, (5) Pendidikan moralitas, budi pekerti dan pendidikan karakter semakin dirasakan diperlukan pada dunia pendidikan sekarang ini. Hal ini terkait dengan mulai lunturnya pengetahuan peserta didik mengenai kearifan lokal, serta moral dan perilakunya yang cenderung menurun. (6) Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya arti pendidikan bagi keberlanjutan pembangunan, dan (5) Masih rendahnya akses mesyarakat terutama masyarakat miskin kepada layanan pendidikan yang berkualitas. 2)
Permasalahan Kesehatan.
Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kota Probolinggo. Meskipun demikian beberapa masalah di bidang kesehatan yang masih RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 103
dihadapi dan perlu penanganan dalam jangka menengah dapat diidentifikasi sebagai berikut : (1) Pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan terutama untuk masyarakat miskin, penyeledikian epidemiologi dan penanggulangan kejadian luar biasa, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, kesemuanya perlu disesuaikan dengan tuntutan standar pelayanan minimum bidang kesehatan, (2) Terpenuhinya rasio jumlah penduduk dengan ketersediaan unit pelayanan kesehatan yang berkualitas, (3) Belum terpenuhinya tenaga medis, para medis dan peralatan medis yang sesuai dengan Standart Rumah Sakit Tipe B sehingga sulit dalam pengembangan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berkualitas, (4) Belum terpenuhinya ketersediaan tenaga kesehatan dalam jumlah dan kualitas yang dipersyaratkan bagi terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas. 3)
Permasalahan Infrastruktur dan Tata Ruang Kota.
Permasalahan infrastruktur dan tata ruang kota terkait dengan laju perubahan penggunaan lahan, sistem drainase perkotaan, sistem transportasi, bangunan rumah layak huni dan sistem pengelolaan prasarana lingkungan, yang secara terinci permasalahannya dapat dielaborasi sebagai berikut : (1) Daerah perkotaan diidentikkan dengan jumlah penduduk yang tinggi dan penggunaan lahan didominasi oleh lahan terbangun. Tingginya jumlah penduduk mengakibatkan kebutuhan penduduk akan ruang yang semakin tinggi, terutama untuk lahan terbangun. Hal ini pada akhirnya akan menjadi pemicu terjadinya konversi lahan dari lahan non terbangun (kebanyakan lahan pertanian) menjadi lahan terbangun. Permasalahan laju perubahan penggunaan lahan yang tinggi terutama disebabkan tingkat pemanfaatan lahan kota relatif tinggi, sedangkan luas lahan kota relatif terbatas. (2) Secara umum pembangunan sistem drainase terutama saluran air hujan di Kota Probolinggo sampai saat ini terus mendapatkan perhatian. Meskipun demikian tetap saja masih terdapat lokasi-lokasi rawan genangan terutama pada saat curah hujan tinggi. Terdapatnya area genangan ini terutama disebabkan faktor alam (morfologi lahan), adanya wilayah cekungan yang menyebabkan limpasan air drainase, serta tersumbatnya saluran drainase. (3) Salah satu aspek penting dalam pembangunan daerah perkotaan adalah aksesibilitas atau keterjangkauan. Aksesibilitas menjadi sangat penting dalam pembangunan daerah perkotaan karena dengan aksesibilitas yang baik maka mobilitas penduduk, barang dan jasa di daerah perkotaan akan menjadi semakin lancar sehingga dapat mendorong peningkatan aspek perekonomian kota. Permasalahan yang dihadapi terkait dengan aspek aksesibilitas adalah laju pertambahan jumlah kendaraan bermotor yang tidak sebanding dengan ruas jalan yang ada, sehingga diprediksi akan menimbulkan adanya kepadatan dan kemacetan lalu lintas. Kondisi tersebut diperberat dengan masih rendahnya perilaku tertib pengguna jalan sehingga berpengaruh terhadap angka kejadian kecelakaan lalu lintas. Karenanya masalah ketersediaan infrastruktur jalan yang berkualitas menjadi penting untuk mendapatkan perhatian sehingga mampu menunjang RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 104
peningkatan aksesibilitas, pertumbuhan wilayah kota dan peningkatan kesejahteraan warga kota Proboilinggo khususnya. (4) Permasalahan lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah permasalahan terkait dengan penyediaan fasilitas pelayanan umum di Kota Probolinggo. Permasalahan tersebut antara lain adalah penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan dan fasilitas air bersihbaik dengan sistem perpipaan maupun non perpipaan sesuai kebutuhan masyarakat. 4)
Permasalahan Perumahan Rakyat
Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung kawasan perkotaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian beserta fasilitas penunjangnya. Permasalahan pokok yang dihadapi pembangunan kawasan permukiman perkotaan di Kota Probolinggo adalah : (1) Adanya kawasan permukiman yang belum tertata dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana standar yang dibutuhkan oleh masyarakat yang tinggal di permukiman tersebut, (2) Diperlukannya perbaikan sarana dan prasarana dasar permukiman secara berkelanjutan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat, (3) Masih adanya kawasan permukiman yang kurang layak huni khususnya dari aspek akses air bersih dan sistem sanitasi, (4) Penyediaan dan peningkatan kualitas rumah layak huni dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah 5)
Permasalahan Lingkungan Hidup.
Beberapa masalah yang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup wilayah perkotaan di Kota Probolinggo adalah berkaitan dengan masalah pencemaran udara, pencemaran air tanah dan permasalahan sampah. (1) Pencemaran udara meningkat seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk kota, sebab dengan meningkatnya jumlah penduduk kota akan diikuti dengan peningkatan aktivitas, termasuk aktivitas yang menghasilkan emisi. Aktivitas yang menghasilkan emisi adalah aktivitas yang terkait dengan konsumsi bahan bakar, fosil, listrik dan air. Peningkatan konsumsi bahan bakar fosil untuk transportasi dapat dilihat dari angka jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor berimbas pada peningkatan konsumsi bahan bakar fosil, baik berupa bensin premium maupun solar. Padahal berdasarkan penelitian, setiap liter bensin premium mengemisi 2,33 kgCO2, dan solar 2,67 kgCO2. (2) Pencemaran air permukaan terjadi karena kebiasaan warga dan beberapa pelaku usaha membuang limbah baik padat maupun cair langsung ke sungai (tujuh sungai yang melintasi Kota Probolinggo), sehingga menyebabkan kualitas air sungai menurun dari waktu ke waktu. Berdasarkan penelitian, penurunan kualitas air sungai ini ditunjukkan oleh kadarBiological Oxygen Dimand (BOD) dan Chemical Oxygen Demand (COD) yang ada indikasi akan dapat melampaui ambang batas sebagaimana ketentuan standar baku mutu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001.
RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 105
(3) Pencemaran air tanah yang terjadi mengakibatkan sumur-sumur penduduk menjadi tidak layak untuk dijadikan air minum karena rawan tercemar bakteri E-coli. Padahal hingga saat ini dengan kemudahan mendapatkan air tanah di Kota Probolinggo, warga cenderung untuk menggunakannya. Pencemaran tersebut bisa terjadi karena letak sumur warga berdekatan dengan saluran pembuangan limbah rumah tangga atau septic
tank dan seringkali antara bak penampungan kotoran dan bak peresapan tidak dipisahkan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan atau sempitnya lahan yang tersedia, mengingat jumlah penduduk Kota Probolinggo terus meningkat. Selain itu pencemaran terjadi karena bangunan septic tank tidak kedap air sehingga kotoran bisa merembes masuk ke tanah dan akhirnya ke air sumur. Untuk masa kedepan, penggunaan air tanah ini harus sangat dibatasi, karena dapat menyebabkan intrusi air laut masuk kedaratan. Warga diharapkan beralih menggunakan air untuk keperluan sehari-hari dari air yang berasal dari sumber mata air yang sangat tersedia. (4) Sebagaimana permasalahan kota pada umumnya, sampah juga menjadi permasalahan lingkungan yang sangat penting di Kota Probolinggo yang tidak bisa diabaikan. Sampah yang bila tidak tertangani dengan baik akan mendatangkan banyak permasalahan lingkungan, mulai dari mengganggu pemandangan, menimbulkan bau yang tidak sedap bahkan menjadi sumber penyakit. Meskipun hingga saat ini jumlah sampah yang ada di Kota Probolinggo masih dapat tertangani dengan baik, namun untuk masa mendatang jumlah sampah yang dibuang ke TPA harus dapat terkendali, dan mengedepankan pengelolaan sampah mandiri dengan 4R (Replace, Reuse, Reduce dan Recycle). 6)
Permasalahan Ekonomi.
Permasalahan yang dihadapi di bidang ekonomi terkait dengan masalah ketenagakerjaan, koperasi dan UMKM, penanaman modal, industri, perdagangan dan jasa, perikanan dan kalautan,
pertanian
dan
ketahanan
pangan,
yang
secara
spesifik
masing-masing
permasalahannya dapat dielaborasi sebagai berikut :
(1) Masalah ketenagakerjaan yang ada berawal dari masih tingginya angka pengangguran terbuka yang pada tahun 2012 masih sebesar 19.614 orang yang berarti sekitar 18,12 % dari total angkatan kerja sebanyak 108.239 orang. Angkatan kerja baru yang terus meningkat adalah penduduk yang lulus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan, ini yang potensial memunculkan pengangguran baru. Terbatasnya kesempatan kerja, kurangnya ketrampilan, serta rendahnya jiwa kewirausahaan merupakan beberapa penyebab munculnya pengangguran baru di Kota Probolinggo. Terbatasnya lapangan perkerjaan formal
yang
mampu menyerap
keahlian para
pencari
kerja
juga
menyebabkan banyak tenaga kerja yang tidak terserap oleh lapangan kerja yang tersedia.
(2) Masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi adalah masalah permodalan, pemasaran dan manajemen. Berbagai usaha telah ditempuh untuk menanggulangi masalah tersebut dan hasilnya memang telah mulai nampak baik dari segi meningkatnya jumlah pelaku usaha maupun dari omzet usahanya. Meskipun RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015 II - 106
demikian masih diperlukan usaha yang bersifat komprehensif sehingga dapat memecahkan ketiga masalah tersebut secara permanen. UMKM-K di Kota Probolinggo masih memerlukan solusi yang lebih inovatif untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi agar mampu menigkatkan usaha dan daya saing mereka.
(3) Masalah yang dihadapi dibidang perdagangan adalah masih belum kuatnya daya saing produk lokal dipasar nasional dan internasional, terutama dalam menghadapi produkproduk
berbiaya
rendah.
Penataan
ritel/pasar
modern
perlu
dilakukan
untuk
menciptakan persaingan sehat antar ritel maupun dengan pasar tradisional. Perhatian juga terarah pada belum kuatnya upaya perlindungan terhadap sarana dan prasarana perdagangan pasar tradisional.
(4) Masalah yang dihadapi bidang perindustrian, baik industri kecil, menengah maupun industri kreatif, secara umum adalah kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pelaku usaha industri yang masih kurang memadai, penciptaan iklim yang kondusif bagi berkembangnya sektor industri yang belum optimal, apresiasi terhadap insan industri khususnya industri kreatif yang masih kurang, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang belum optimal dan perlunya dorongan peran lembaga pembiayaan yang mendukung pengembangan industri secara optimal.
(5) Beberapa permasalahan yang selama ini dianggap sebagai faktor penghambat pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan antara lain faktor internal dan faktor eksternal.Faktor Internal antara lain sebagian besar nelayan merupakan nelayan tradisional dengan karaktersitik sosial budaya yang belum kondusif untuk kemajuan usaha, sebagian besar struktur armada yang dimiliki masih didominasi struktur skala kecil dan tradisional (berteknologi rendah), ketimpangan tingkat pemanfaatan stock ikan antara kawasan satu dengan kawasan lainnya, masih banyaknya praktek illegal, penegakan hukum masih belum optimal, masih terus terjadi kerusakan lingkungan ekosistem laut, terbatasnya sarana prasarana sosial dan ekonomi (transportasi, komunikasi, kesehatan, pendidikan dan perumahan) dan lemahnya market intelligence yang meliputi penguasaan informasi tentang segmen pasar, harga dan pesaing. Sedangkan faktor eksternal yang ikut mempengaruhi lambatnya pembangunan kelautan dan perikanan adalah khususnya yang terkait dengan kebijakan moneter, fiskal dan investasi seperti suku bunga pinjaman dan penyediaan kredit perikanan.
(6) Penanaman modal merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan perekonomian daerah dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator penting yang dapat menunjukkan kemajuan perekonomian daerah. Permasalahan yang dihadapi adalah belum optimalnya upaya pemanfaatan sumber daya potensial yang ada melalui kegiatan pengembangan, pengawasan/pengendalian dan promosi investasi.
RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 107
(7) Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki. Menurut UU RI nomor 7 tahun 1996 tentang pangan menyebutkan bahwa pangan merupakan hak asasi bagi setiap individu di Indonesia. Oleh karena itu terpenuhinya kebutuhan pangan merupakan hal yang mutlak harus dipenuhi. Selain itu pangan juga memegang kebijakan penting dan strategis berdasar pada pengaruh yang dimilikinya secara sosial, ekonomi, dan politik. Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan ketahanan pangan di Kota Probolinggo adalah bagaimana menciptakan suatu kondisi dimana setiap individu dan rumahtangga memiliki akses secara fisik, ekonomi, dan ketersediaan pangan yang cukup, aman, serta bergizi untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan seleranya bagi kehidupan yang aktif dan sehat. Selain itu aspek pemenuhan kebutuhan pangan penduduk secara merata dengan harga yang terjangakau oleh masyarakat.
(8) Pembangunan pertanian dalam arti luas dengan prinsip kemandirian dan berkelanjutan senantiasa harus diwujudkan dari waktu ke waktu. Permasalahan yang secara umum dihadapi dalam pembangunan pertanian antara lain adalah penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya lahan pertanian. Dari segi kualitas, faktanya lahan pertanian terus mengalami degradasi yang luar biasa, dari sisi kesuburannya akibat dari pemakaian pupuk an-organik. Sementara itu, dari sisi kuantitasnya konfeksi lahan di daerah kita yang memiliki kultur dimana orang tua akan memberikan pembagian lahan kepada anaknya turun temurun, sehingga terus terjadi penciutan luas lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi lahan bangunan dan industri. Masalah lainnya adalah terbatasnya aspek ketersediaan infrastruktur penunjang pertanian. Hal ini diperparah dengan rendahnya kesadaran dari para pemangku kepentingan untuk mempertahankan lahan pertanian produksi, menjadi salah satu penyebab infrastruktur pertanian menjadi buruk. Permasalahan lainnya adalah adanya kelemahan dalam sistem alih teknologi. Ciri utama pertanian modern adalah produktivitas, efisiensi, mutu dan kontinuitas pasokan yang terus menerus harus selalu meningkat dan terpelihara. Produk-produk pertanian baik komoditi tanaman pangan (hortikultura), perikanan, perkebunan dan peternakan harus menghadapi pasar dunia yang telah dikemas dengan kualitas tinggi dan memiliki standar tertentu. Tentu saja produk dengan mutu tinggi tersebut hanya dapat dihasilkan melalui suatu proses yang menggunakan muatan teknologi standar. Masalah lain adalah muncul dari terbatasnya akses layanan usaha terutama di permodalan dan masih panjangnya mata rantai tata niaga pertanian, sehingga menyebabkan petani tidak dapat menikmati harga yang lebih baik, karena pedagang telah mengambil untung terlalu besar dari hasil penjualannya. 7)
Permasalahan Kemiskinan.
Kemiskinan perkotaan (urban poverty) mempunyai permasalahan yang kompleks baik dilihat dari akar permasalahannya maupun dari perspektif kebijakan untuk mengatasinya. Kemiskinan
perkotaan
mempunyai
dimensi
sosial
ekonomi
yang
cukup
beragam
sehinggaimplikasi kebijakannya akan semakin rumit. Permasalahan kemiskinan di perkotaan tidak terlepas dari tiga ciri kehidupan perkotaan yaitu ketergantungan akan ekonomi uang RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 108
(commodization), lingkungan tempat tinggal yang kurang memadai (enviromental hazards) dan kehidupan sosial yang individualisitis (social fragmentation). Oleh karena itu, kemiskinan perkotaan mempunyai fenomena
multi dimensi meliputi rendahnya tingkat pendapatan,
kesehatan dan pendidikan, kerawanan tempat tinggal dan pribadi, dan ketidakberdayaan. Hal tersebut mengakibatkan penduduk miskin perkotaan cenderung tinggal di pemukiman yang kumuh dan padat sehingga mengalami kesulitan dalam mengakses fasilitas kesehatan, pendidikan dasar dan kesempatan kerja. Selain itu juga kurang mendapatkan perlindungan sosial dan jaminan keamanan pribadi.Rumah tangga miskin yang menempati lokasi kantongkantong kemiskinan di Kota Probolinggosebagian besar berada di sekitar daerah kumuh (slum area), daerah bantaran kali dan daerah pesisir. Daerah lingkungan miskin ini sangat akrab dengan sumber polusi, kurangnya sumber air bersih, kepadatan penduduk yang tidak sebanding dengan areal yang sempit dan penuh dengan sampah rumah tangga, pencemaran limbah beracun dengan kerawanan munculnya wabah penyakit.
Tekanan kemiskinan yang
melanda diperparah dengan rendahnya kesadaran warga untuk hidup sehat dan kondisi ini semakin memperburuk kualitas lingkungan. 8)
Permasalahan Kesejahteraan Sosial.
Dalam rangka pembangunan kesejahteraan sosial, masalah yang masih dihadapi dan perlu mendapatkan perhatian di Kota Probolinggo meliputi beberapa masalah utama yakni kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, korban bencana, dan korban tindak kekerasan.
Disamping
itu
juga
terdapat
beberapa
masalah
penyandang
masalah
kesejahteraan sosial, diantaranya adalah anak balita terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, lanjut usia terlantar,
penyandang
disabilitas,
dan
perempuan
rawan
sosial
ekonomi.Meskipun
permasalahan tersebut di Kota Probolinggo telah mendapatkan penanganan dengan baik selama ini, namun intensitas penanganan terhadap masalah-masalah kesejahteraan sosial tersebut menuntut perhatian dan penanganan berkelanjutan. Berbagai permasalahan sosial tersebut memerlukan penanganan, yakni melalui (1) Rehabilitasi Sosial yaitu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat, (2) Jaminan Sosial yaitu skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak, (3) Pemberdayaan Sosialyaitu semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, dan
(4) Perlindungan Sosialyaitu semua upaya
yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial. 9)
Permasalahan
Pemberdayaan
Masyarakat,
Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Secara spesifik, permasalahan yang dihadapi di Kota Probolinggo sampai dengan lima tahun kedepan dapat diuraikan sebagai berikut : RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 109
(1) Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses ke sumber daya pembangunan, didorong untuk meningkatkan kemandiriannya di dalam mengembangkan perikehidupan mereka. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan proses siklus terus-menerus, proses partisipatif dimana anggota masyarakat bekerja sama dalam kelompok formal maupun informal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta berusaha mencapai tujuan bersama. Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah suatu proses pertumbuhan dan perkembangan kekuatan masyarakat untuk ikut terlibat dalam berbagai aspek pembangunan di suatu wilayah. Untuk memberdayakan masyarakat ada tiga pendekatan yang dapat dilakukan yaitu :mobilisasi (community mobilization), partisipasi masyarakat (community participation), pembangunan berbasis masyarakat (community
development). Ketiga pendekatan ini, tentunya akan diarahkan pada dua tujuan pemberdayaan, yaitu : melepaskan masyarakat dari keterbelakangan dan kemiskinan, yang dikenal sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat dan memperkuat posisi masyarakat dalam struktur kekuasaan, yang dikenal sebagai pemberdayaan politik masyarakat. Permasalahan yang dirasakan masih ada dan perlu mendapatkan perhatian di Kota Probolinggo adalah masyarakat harus diberikan ruang yang lebih luas lagi untuk masyarakat menjadi berdaya, baik berdaya dibidang ekonomi, bidang sosial maupun berdaya dibidang politik masyarakat.
(2) Keluarga berencana bertujuan
untuk meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dalam
rangka mewujudkan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS) yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertambahan penduduk. Sementara itu berdasarkan data yang ada, piramida penduduk di Indonesia mengindikasikan bahwa Indonesia akan menghadapi triple burden, yaitu meningkatnya jumlah penduduk balita, remaja, dan lansia. Dari total penduduk, sebesar 28 persen atau 64 juta jiwa adalah remaja, dengan jumlah penduduk lanjut usia atau lansia sebesar 18 juta jiwa. Hal ini menunjukkan kemungkinan terjadinya peledakan penduduk dimasa mendatang sangat besar. Oleh karena itu Revitalisasi Program KB adalah salah satu fokus dan prioritas yang diarahkan kepada penguatan supply dan demand secara seimbang.Dalam penguatan sisi supply, pemerintah daerah bersama masyarakat dituntut melakukan dengan sungguh-sungguh upaya-upaya yang mencakup memperkuat sistem pelayanan KB, memperkuat kerjasama dengan mitra pelayanan program KB, memastikan ketersediaan sarana-prasarana dan alat-obat kontrasepsi di semua sarana pelayanan kesehatan, meningkatkan kapasitas provider pelayanan KB. Sedangkan dalam penguatan demand
creation perlu dilakukan pula dengan sungguh-sungguh upaya-upaya yang mencakup merubah pola pikiragar Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS) benar-benar melembaga dengan merubah motto dari Dua Anak Lebih Baik ke motto Dua Anak Cukup, menumbuhkan sense of crisis dengan bekerja kreatif, tidak business as
usual, dan berintegritas tinggi.
RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 110
(3) Pemberdayaan Perempuan adalah upaya perempuan untuk memperoleh akses dan control terhadap sumber daya, ekonomi, politik, social, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri. Tujuan dari pemberdayaan
perempuan
adalah
meningkatkan kedudukan dan peran perempuan di berbagai bidang kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta meningkatkan peranan perempaun sebagai pengambil keputusan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Permasalahan yang dihadapi dalam upaya pemberdayaan perempuan adalah (a) belum optimalnya upaya penetapan kerangka pembiayaan, kelembagaan dan regulasi pemberdayaan perempuan, (b) kurang adanya
keserasian kebijakan
peningkatan kualitas anak dan perempuan, (c) masih terbatasnya gerak peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan (d) kurangnya upaya penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak. 10)
Permasalahan Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata.
Berbagai kegiatan pembangunan di Kota Probolinggo di bidang kepemudaan dan olah raga, kebudayaan dan kepariwisataan meskipun selama ini telah terarah pada pencapaian target kinerja, beberapa permasalahan yang masih harus mendapatkan perhatian untuk masa lima tahun kedepan dapat diuraikan sebagai berikut :
(1) Pemuda saat ini mengadapi tantangan berbeda untuk menemukan kembali perannya. Beberapa permasalahan yang dihadapi pemuda antara lain bersumber dari rendahnya nilai penghargaan atas keberagaman, menguatnya kencendrungan primordialisme dan radikalisme dari kasus – kasus kekerasan yang muncul, dan menguatnya konsumerisme dan hedonisme. Selain itu, juga menguatnya apatisme terhadap persoalan masyarakat (bangsa), rendahnya jiwa kepemimpinan dan jiwa patrionisme, rendahnya etos kerja, kemandirian, dan kemampuan bersaing (Pusat Penelitian Politik LIPI, Oktober 2011). Pemuda yang diharapkan membawa perubahan dalam pembangunan, banyak yang terjebak
dalam
berbagai
perilaku
yang
kurang
mempunyai
nilai
positif
bagi
pengembangan peran pemuda, bahkan ada yang bergabung dengan organisasi kepemudaan yang jauh berbeda dengan semangat pemuda yang memperjuangkan keadilan. Dengan kondisi demikian, pemuda seperti kehilangan identitasnya. Diperlukan proses pembentukan identitas pemuda yang berkelanjutan di tengah ketiadaan sosok pemimpin dan role model pemuda yang membanggakan. Oleh karena itu, upaya yang harus di dorong bersama adalah bagaimana agar pemuda memiliki karakter yang kuat, terbangunnya kewargaan lewat pendidikan dan dialog terus-menerus. Bagaimana pemuda dapat memperjuangkan hak-haknya lewat pelibatan aktif sebagai warga. Dibukanya ruang yang lebih luas bagi pemuda lewat forum, kelompok dan komunitas untuk dapat berekspresi, menyuarakan pendapatnya serta ikut dalam kesempatan pengembangan diri. Tanggung jawab ini, tentu bukan hanya ada pada pemuda, tetapi
RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 111
semua pihak dituntut untuk ikut bertanggungjawab membentuk identitas kebangsaan dan menjamin ruang bagi anak muda dan pemuda lewat kebijakan.
(2) Permasalahan keolahragaan pada saat ini menjadi semakin kompleks karena berkaitan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat serta tuntutan perubahan global. Keterbatasan sumber pendanaan masih merupakan permasalahan khusus dalam kegiatan keolahragaan. Hal ini semakin terasa dengan perkembangan olahraga modern yang menuntut pengelolaan, pembinaan dan pengembangan keolahragaan didukung oleh anggaran yang memadai. Oleh karenanya sesuai dengan kemampuan anggaran pada APBD Kota Probolinggo, diperlukan satu kebijakan dan upaya agar pembinaan dan pengembangan keolahragaan di daerah dapat berjalan lancar. Selain itu, sumber daya dari masyarakat perlu dioptimalkan, antara lain, melalui peran serta masyarakat dalam pengadaan dana, pengadaan/pemeliharaan prasarana dan sarana, dan dalam industri olahraga. Sejajar dengan itu, sistem pembinaan dan pengembangan keolahragaan di daerah perlu ditata sebagai suatu bangunan sistem keolahragaan yang pada intinya dilakukan pembinaan dan pengembangan olahraga yang diawali dengan tahapan pengenalan olahraga, pemantauan dan pemanduan, serta pengembangan bakat dan peningkatan
prestasi.
Penahapan
tersebut
diarahkan
untuk
pemassalan
dan
pembudayaan olahraga, pembibitan, dan peningkatan prestasi olahraga. Semua penahapan tersebut diharapkan dapat melibatkan unsur keluarga, perkumpulan, satuan pendidikan, dan organisasi olahraga yang ada dalam masyarakat. Sesuai dengan penahapan tersebut, seluruh ruang lingkup olahraga dapat saling bersinergi sehingga membentuk bangunan sistem keolahragaan
yang luwes dan menyeluruh. Sistem ini
melibatkan tiga jalur, yaitu jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur masyarakat yang diharapkan dapat saling bersinergi.
(3) Pembangunan kebudayaan menuntut untuk terus diupayakan untuk menjawab persoalan budaya bangsa yang sesungguhnya memerlukan penyelesaian dalam periode jangka menengah, bahkan jangka panjang. Pembangunan kebudayaan diharapkan dapat menyumbangkan peran dalam meredakan ketegangan antarkelompok masyarakat untuk memperkukuh NKRI; mengembangkan nilai budaya baru yang positif, produktif, semakin memperkuat jati diri bangsa dan memantapkan budaya nasional serta meningkatkan pelestarian, pemanfaatan, dan pengembangan kekayaan budaya. Beberapa permasalahan yang terkait dengan pembangunan budaya bangsa antara lain adalah : (a)
Masih juga dijumpai terjadinya ketegangan antar kelompok masyarakat
yang menimbulkan konflik. Ini
merupakan indikasi rendahnya saling percaya dalam
masyarakat. Rasa saling percaya yang melemah dapat memunculkan sikap bermusuhan. Salah satu faktor penyebabnya adalah belum terbangunnya cara berpikir positif dalam masyarakat. (b)Adanya indikasi munculnya krisis moral yang diakibatkan oleh kurangnya pemahaman, lemahnya sikap, dan makin melunturnya etika dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Pada saat yang bersamaan, derasnya arus globalisasi juga mulai berpengaruh, dimana masyarakat memiliki kecenderungan lebih cepat mengadopsi budaya global yang negatif jika dibandingkan dengan budaya global yang RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 112
positif dan produktif. Di sisi lain, globalisasi yang ditandai dengan pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi berpengaruh pada dinamika sosial dan budaya masyarakat sehingga nilai-nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, keramahtamahan, dan rasa cinta tanah air yang pernah dianggap sebagai kekuatan pemersatu dan ciri khas bangsa Indonesia cenderung makin pudar bersamaan dengan menguatnya nilai-nilai materialisme.
(4) Masalah pariwisata sekarang ini secara operasional disebabkan oleh tidak terlaksananya sapta pesona dengan baik, yaitu: aman, tertib, bersih, indah, sejuk, ramah tamah, dan kenangan. Permasalahan demikian inilah yang dapat mengakibatkan menurunnya jumlah wisatawan. Disamping itu juga dikarenakan kurangnya mobilitas dan kualitas fasilitas yang lengkap serta terbatasnya atau kurangnya akses komunikasi yang baik. Untuk kota Probolinggo, ada beberapa potenpsi wisata yang prospektif untuk dikembangkan, salah satunya adalah wisata cagar budaya. Wisata cagar budaya sangat penting, karena dengan wisata cagar budaya dapat menjadi sebuah wisata pedidikan bagi
masyarakat.
Permasalahannya,
Peninggalan-peninggalan bangunan
cagar
budaya
ini
memiliki
yang
ada
potensi belum
pariwisata. dioptimalkan
keberadaannya. Hal ini membuat masyarakat kurang mengenali atau mengerti sejarah kotanya sendiri. Jika penanganan cagar budaya tersebut dikelola dengan bijak, maka akan mempunyai peluang untuk dikembangkan sebagai objek wisata, terutama objek wisata sejarah dan budaya, sekaligus sebagai sarana pendidikan, dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat, tanpa merusak cagar budaya tersebut. Artinya, secara ekonomi pemberdayaan potensi wisata sejarah dan budaya merupakan aktifitas yang mendatangkan keuntungan yang tidak pernah habis ( never ending) bagi daerah. Sebagai suatu aset yang mempunyai beragam kandungan nilai dan pemanfaatannya (multivalue and using
culture resourches), cagar budaya menjadi salah satu tumpuan harapan di dalam peningkatan sumber pendapatan bagi masyarakat kedepannya. Namun demikian, pada kenyataannya upaya pelaksanaan menjadikan cagar budaya sebagai objek wisata sejarah dan budaya tidaklah mudah. Hal ini disebabkan karena upaya tersebut kerap menimbulkan perbedaan kepentingan antara pemerintah daerah, masyarakat yang memanfaatkan, akadimisi yang memiliki informasi, serta
mungkin juga swasta yang
bertindak sebagai pengelola. 11)
Masalah Administrasi Kependudukan, Komunikasi dan Informatika.
Beberapa permasalahan pokok yang dihadapi Pemerintah Kota Probolinggo dapat diuraikan sebagai berikut : (1) Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan
Sipil,
pengelolaan
informasi
administrasi
kependudukan
serta
pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Informasi administrasi kependudukan memiliki nilai strategi bagi penyelenggara RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 113
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga perlu pengelolaan
informasi
administrasi
kependudukan
secara
terkordinasi
dan
berkesinambungan. Untuk menjamin stabilitas pelayanan kepada masyarakat dibidang kependudukan tersebutpemerintah menetapkan kebjiakan akan sistem informasi administrasi kependudukan dan akta catatan sipil. Permasalahan yang dihadapi adalah belum dapat diwujudkan suatu sistem administrasi yang menyangkut seluruh masalah kependudukan, yang meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan data-informasi kependudukan. Penyebabnya adalah bahwa sampai saat ini, peraturan perundang-undangan yang mendukungnya masih terpisah-pisah, berjalan sendiri-sendiri tanpa ada kaitan satu dengan lainnya. Perwujudan suatu sistem administrasi kependudukan memang sangat didambakan masyarakat, bahkan kondisi demikian itu adalah sebagai ciri dari penyelenggaraan administrasi modern. (2) Pembangunan infrastruktur jaringan komunikasi data dan informasi sangat diperlukan bagi peningkatan aksesibilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sistem jaringan yang sangat perlu untuk dibangun adalah jaringan intranet dan jaringan internet. Infrastruktur tersebut menjadi tulang punggung (backbone) jaringan komunikasi data dan informasi seluruh SKPD. Selain infrastruktur juga perlu dibangun sebuah sistem komunikasi antar SKPD dengan menerapkan sistem video confrence dan pembangunan program aplikasi SIMDA. Pembangunan infrastruktur jaringan komunikasi, sistem komunikasi video coference dan program aplikasi SIMDA bertujuan untuk meningkatkan kinerja aparatur dan pelayanan prima kepada masyarakat dengan ditunjang akses data dan informasi dan komunikasi yang cepat, tepat dan akurat. Sasaran akhirnya adalah terbangun dan dapat diaplikasikannya e-government di Kota Probolinggo secara menyeluruh.
RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
II - 114
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN
Kerangka ekonomi makro Kota Probolinggo merupakan evaluasi dan proyeksi mengenai: (1) pendapatan per kapita yang mengukur daya beli masyarakat, (2) pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan produktivitas sektor-sektor dalam perekonomian, (3) struktur ekonomi yang menjelaskan kontribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap PDRB, serta (4) perkembangan inflasi untuk menjelaskan bias kenaikan harga bagi pertumbuhan ekonomi. Disamping 4 indikator ekonomi tersebut, juga akan disertakan indikator-indikator lain sebagai penunjang dalam menyusun kerangka ekonomi makro daerah. Indikator-indikator yang membentuk kerangka ekonomi daerah digunakan sebagai dasar bagi penyusunan proyeksi ekonomi. Selanjutnya, hasil proyeksi ekonomi tersebut akan digunakan sebagai dasar asumsi dalam melakukan prediksikondisi keuangan daerah, lebih tepatnya pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun perlu diperhatikan bahwa hasil proyeksi tersebut lebih berperan sebagai asumsi yang mendasari penyusunan rencanarencana pembangunan ekonomi, daripada sebagai suatu target kinerja yang harus dicapai. Sistem perekonomian senantiasa melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat. Sejalan dengan semangat partisipasi dalam pembangunan, maka pemerintah kota berupaya menarik minat investasi pelaku usaha di Kota Probolinggo, antara lain melalui penciptaan peluang-peluang usaha di
berbagai
sektor
ekonomi.
Serangkaian
kebijakan
ekonomi
yang
dijabarkan
melalui
program/kegiatan pembangunan, diharapkan memperoleh apresiasi positif dari pelaku usaha yang ditandai dengan meningkatnya investasi daerah, sebagai salah satu indikator membaiknya kinerja ekonomi daerah.
3.1. Kondisi Ekonomi Daerah Periode 2013 dan Perkiraan Tahun2014 Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dari perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Terdapat berbagai faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti menyangkut kebijakan pemerintah pusat di sektor moneter maupun sektor riil. Disamping itu perekonomian daerah juga dipengaruhi perekonomian global seperti naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing, serta pengaruh krisis keuangan global yang telah berdampak pada meningkatnya pemutusan hubungan kerja dan kelesuan pasar ekspor. Pertumbuhan
ekonomi
Jawa
Timur
pada
tahun
2013
sebesar
6,55%
(yoy),
menurundibandingkan tahun 2011 sebesar 7,22% meskipun masih lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional triwulan 1 -III yang tercatat sebesar 6,30% seperti terlihat pada Gambar 3.1.Dari sisi permintaan, pertumbuhan didorong oleh konsumsi rumah tangga, investasi dan konsumsi pemerintah. Dari sisi penawaran, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (PHR), sektor Industri Pengolahan, sektor pengangkutan dan komunikasi, serta sektor Pertanian merupakan sektor pendorong pertumbuhan ekonomi Jatim. Faktor pendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Timur
berasal dari konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah dan
peningkatan kegiatan ekspor impor seperti terlihat pada Tabel 3.1. RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
III - 1
Tabel 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Jatim 2009-2012 N0 1
Indikator Kinerja Utama Pertumbuhan Ekonomi ADHK
Target Capaian
Tahun 2010
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
4-4,5
5-5,5
5-5,5
5,5-6
6,68
7,22
7,27
6,55
Target 2014
2015
5,5-6
6,88 7,19
Capaian indikator kinerja Persentase Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2000 Kota Probolinggo pada tahun 2013 sebesar enam koma empat enam (6,46) Persen, capaian ini lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar enam koma tujuh sembilan (6,89) Persen. Pertumbuhan tahun 2013 ini lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang diperkirakan sebesar6,55 persen dan lebih dari
pertumbuhan ekonomi Nasional
sebesar 5,78 persen. Capaian indikator kinerja pertumbuhan ekonomi sebesar 6,46 Persen, menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Probolinggo mampu mewujudkan Tema Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahun 2013 yaitu “PEMANTAPAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN
PENGANGGURAN SERTA PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKEADILAN DALAM MENDUKUNG STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN”. Pertumbuhan ekonomi tahun 2013 yang meskipun lebih rendah dari tahun 2012 menunjukkan adanya peningkatan perekonomian yang ditimbulkan berkembangnya ekonomi masyarakat Kota Probolinggo, khususnya semakin menguatnya sektor riil dan usaha mikro, kecil dan menengah. Selain itu, meningkatnya perekonomian Kota Probolinggo merupakan implikasi dari berbagai kebijakan prioritas pembangunan Pemerintah Kota Probolinggo maupun Provinsi Jawa Timur serta kinerja sektor swasta yang menguntungkan, sehingga bisa menciptakan kondisi perekonomian Kota Probolinggo yang semakin membaik (Gambardibawah ini). Pertumbuhan Ekonomi Kota Probolinggo Tahun 2009-2013
PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2009 - 2013 7% 6%
6,12%
6,58%
6,89%
6,46%
5,35%
5% 4% 3% 2% 1% 0% 2009
2010
2011
2012
2013
Pertumbuhan Ekonomi
RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
III - 2
PDRB Kota Probolinggo tumbuh dinamis seiring dengan pergerakan pembangunan. Pada tahun 2009, 2010, 2011, 2012 PDRB (Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000) masing-masing sebesar Rp. 1,905 triliun meningkat menjadi Rp. 2,021, meningkat sebesar Rp. 2,154 triliun dan meningkat menjadi Rp. 2,301 triliun pada tahun 2012. Selanjutnya PDRB tahun 2013 (angka sangat sementara) meningkat sebesar Rp. 2.452 triliun. Peningkatan ini diikuti pula dengan peningkatan linier pada pendapatan perkapita yakni pada tahun 2009, 2010, 2011 sebesar Rp. 8.759.622 meningkat menjadi Rp 9.302.210 selanjutnya meningkat sebesar Rp. 9.882.370. Berikutnya pendapatan perkapita meningkat pada tahun 2012 sebesar Rp. 10.500.780 dan pada tahun 2013 (angka sangat sementara) pendapatan perkapita meningkat sebesar Rp. 11.144.996. PDRB Kota Probolinggo Tahun 2009-2013
PDRB KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2009 - 2013
7.000.000,00
Juta Rp.
6.000.000,00 5.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 0,00
2009
2010
PDRB (ADHB)
2011 TAHUN
2012
2013
PDRB (ADHK)
Tabel 3.3 berikut menunjukkan perkembangan indikator makro ekonomi Kota Probolinggo tahun 2010-2012, perkiraan tahun 2013, serta proyeksi tahun 2014.
No. 1.
2.
Tabel 3.3. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Probolinggo Periode 2011-2013dan Perkiraan Tahun 2014-2015 Indikator Makro Realisasi Target 2011 2012 2013 2014 2015 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi a. Jumlah Penduduk 218.061 219.145 220.048 221.049 221.049 b. Laju Pertumbuhan 0,33 0,50 0,41 0,45 0,45 Penduduk (LPP / %) c. Laju Pertumbuhan 6,58 6,79 6,8 6,9 – 7 6,9 – 7 Ekonomi (LPE / %) 6,9 d. Laju Inflasi (%) 3,78 5,88 5,3 – 5,3 – 6,3 e. Pendapatan 9,882 10,509 5,2 6,3 11,841 Perkapita 6,2 11,841 (Rp./Tahun) 11,175 Kesejahteraan Sosial dan Pendidikan a. Angka Melek Huruf(%) b. Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS / Tahun)
RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
92,51
93,35
94,20
95,05
95,05
8,53
8,61
8,69
8,77
8,77
III - 3
c.
3.
4.
5.
6.
Angka Partisipasi Murni (APM / Tahun) SD SMP SMU d. Angka Partisipasi Kasar (APK / Tahun) SD SMP SMU Kesehatan a. Angka Usia Harapan Hidup (AHH / Tahun) b. Angka Kematian Bayi (AKB / 1.000 Kelahiran Hidup)/ c. Jumlah Kematian Ibu (orang) Ketenagakerjaan Angka Partisipasi Angkatan Kerja (%) Keuangan Daerah (juta) a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) b. Dana Perimbangan c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah d. APBD Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
102,61 106,60 86,73
101,08 91,37 101,87
102,98 97,03 91,50
102,98 97,03 91,50
102,98 97,03 91,50
111,31 138 122,13
110,13 116,63 126,19
112,05 124,93 124,16
112,05 124,93 124,16
112,05 124,93 124,16
70,52
70,52
72
72
72
10,80
10,95
35
35
35
191/kh
106/kh
135/kh
125/kh
125/kh
68,08
67,65
67,72
67,79
67,79
57.455
70.883.
73.520
100.923
100.923
377.700 130.055
535.638 9.310
490.365 86.059
532.402 199.741
532.402 199.741
565.210
615.831
649.945
833.067
833.067
74,85
75,23
75,31
75,38
75,38
b. Potensi Unggulan Kota Probolinggo Dalam struktur perekonomian Kota Probolinggo, sektor perdagangan, hotel dan restoran menempati rangking tertinggi penopang laju pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Berlaku, yakni mencapai sebesar 45,11 %. Kondisi tersebut sesuai dengan ikon Kota Probolinggo yang menempatkan perdagangan sebagai potensi unggulan daerah yang diharapkan sebagai pendorong perkembangan sektor-sektor lain. Sebagai daerah perkotaan dan transito, maka sektor perdagangan, hotel dan restoran mampunyai sumbangan yang cukup besar terhadap pertumbuhan PDRB. TABEL 3.4 PDRB KOTA PROBOLINGGO ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 MENURUT LAPANGAN USAHA Tahun 2010 - 2012 (Juta Rupiah) No
Lapangan Usaha
1
Peratanian
2
Pertambangan dan penggalian Industri Pengolahan
3 4
Listrik, Gas dan Air Bersih
RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
2010
2011*
2012**
162.166,15
156.555,53
149.995,58
23,05
23,88
24,64
275.768,70
290.851,97
305.919,90
27.152,64
28.677,24
30.050,72 III - 4
5
Bangunan
6
Perdag. Hotel & Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keu. Persewaan & Jasa Perusahaan Jasa – jasa
7 8 9
PDRB dengan Migas
18.360,03
19.481,71
20.539,57
901.405,91
983.867,50
1.077.745,29
273.501,74
290.584,65
309.756,78
149.589,39
160.690,71
172.146,66
213.858,94
224.226,88
235.014,29
2.021.826,55
2.154.960,07
2.301.193,44
Keterangan : 2012 ** Angka sangat sementara, 2011* Angka diperbaiki
Sumber : BPS Kota Probolinggo
TABEL 3.5 Perkembangan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran Tahun 2010 dan 2011 (Juta Rupiah) No 1
Sub Sektor
2
Perdagangan besar, hotel, restoran Hotel
3
Restoran
2010
2011
2012
836.846
913.598,28
200.812,29
2.342,43
2.543,61
2.729,30
62.216,88
67.725,61
73.346,84
Sumber : BPS Kota Probolinggo
Sub Sektor perdagangan, hotel dan restoran memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDRB.Sektor perdagangan, hotel dan restoran mempunyai fungsi strategis yang dapat dimanfaatkan untuk menyokong pembangunan Kota Probolinggo. Di samping sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi juga merupakan salah satu sektor yang potensial di Kota Probolinggomenyusul kemudian sektor industri pengolahan serta sektor jasa – jasa. 3.2. Sumber – sumber Pendapatan Derah Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU.No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah), pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah. Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah adalah sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. (UU.No 32 Tahun 2004). Pengeritan pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
III - 5
Menurut Nurcholis (2007:182), pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperopleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah. Dari beberapa pendapat di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah, dimana penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut misalnya pajak daerah, retribusi daerah dan lainlain, serta penerimaan keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah. Adapun sumber-sumber pendapatan asli menurut Undang-Undang RI No.32 Tahun 2004 yaitu : 1. Pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari : 1) Hasil pajak daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untu pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanannya bisa dapat dipaksakan. 2) Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgetetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat. 3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan,sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan dareah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemamfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah. 4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusli daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegitan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu. 2. Dana perimbangan diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan baik dari pedesaan, perkotaan, pertambangan sumber daya alam dan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah dibagi ke dalam tiga jenis, yaitu RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
III - 6
Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-lain Pendapatan yang sah. Pendapatan asli daerah merupakan porsi pendapatan yang secara hukum dan upaya diperoleh melalui usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Melalui kreatifitas dan inovasi yang konstruktif dari pemerintah daerah, pendapatan asli daerah diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada. Ada 2 (dua) sumber pendapatan daerah di Kota Probolinggo yang memegang peranan penting dalam proses pengelolaan keuangan daerah; Pertama, sumber pendapatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Pemerintah Pusat yang di dalamnya terakomodasi Dana Dekonsentrasi dan Dana Pinjaman Luar Negeri. Kedua, sumber pendapatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Probolinggo, yang pelaksanaannya ditetapkan melalui pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) dalam setiap tahunnya. Pendapatan Daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Probolinggo diperoleh dari berbagai sumber, di antaranya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA), dari Dana Alokasi Umum (DAU), dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Bagi Hasil Cukau Hasil Tembakau (DBHCHT) dan dari Lain-lain Pendapatan yang Sah. Dari semua pendapatan tersebut, yang memberikan kontribusi cukup besar berasal dari instansi yang lebih tinggi atau bantuan dari pemerintah pusat, sedangkan sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD masih terlalu kecil dibandingkan dengan bantuan dari Pemerintah Pusat. Hal ini menunjukkan bahwa, Kota Probolinggo selama ini dalam pembiayaan administrasi pemerintahan dan pembangunannya masih sangat tergantung dari pemerintah pusat, terutama untuk membiayai belanja pegawai berupa gaji. Dari kondisi tersebut maka pengelolaan pendapatan daerah harus dioptimalkan kinerjanya dalam meningkatkan penerimaan, khususnya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kelangsungan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Kota Probolinggo. 3.3 Kebijakan Pemerintah Daerah Sebagai subsistem yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan negara, pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagai petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini secara rinci dan teknis telah diterbitkan pula Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sumber-sumber keuangan daerah secara proporsional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, penggalian sumber-sumber potensi baru untuk menambah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sumber pembiayaan pemerintahan daerah dalam rangka perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diperoleh berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dengan ditetapkannya kebijakan otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilaksanakan dengan lebih berorientasi kepada kepentingan daerah yang dimplementasikan dalam bentuk program kegiatan SKPD. Untuk itu, pengalokasian anggaran dan pemanfaatan potensi dan RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
III - 7
sumber daya daerah diharapkan dapat memberi kepuasan kepada masyarakat, membuka kesempatan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi masyarakat, utamanya
UMKM serta
diberbagai bidang. Desentralisasi tidak hanya terkait dengan model pemerintahan, namun juga menyangkut paradigma ekonomi yang disebut desentralisasi ekonomi. Desentralisasi ekonomi mencakup aktivitas dan tanggung jawab ekonomi yang diimplementasikan pada level daerah. Desentralisasi daerah menghasilkan dampak yang beragam bagi perekonomian daerah. Dalam beberapa kasus, desentralisasi daerah juga berpotensi menimbulkan risiko fiskal bagi pemerintah pusat. Oleh karena itu, ada beberapa isu atau Kriteria yang menjadi perhatian pemerintah pusat dan patut mendapatkan perhatian serius pemerintah daerah, di antaranya adalah peningkatan akuntabilitas dan transparansi anggaran serta peningkatan partisipasi masyarakat. Pengelolaan keuangan di daerah meliputi mobilisasi pendapatan, penetapan alokasi belanja daerah, dan mobilisasi pembiayaan. Untuk memenuhi sufficient condition bagi pengelolaan keuangan
daerah
yang
baik,
maka
pemerintah
kota
perlu
memahami
dan
menggali
potensi/keunggulan daerah serta mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan yang ada. Di lain pihak, ruang gerak anggaran daerah perlu lebih dioptimalkan. Hal ini bisa ditempuh tidak hanya melalui mobilisasi sumber pendapatan yang ada, tetapi juga melalui upaya lainnya seperti penggalian sumber pembiayaan dari pinjaman dan obligasi daerah, efisiensi belanja daerah, penganggaran partisipatif yang melibatkan peran masyarakat, serta pengupayaan public-private
partnership di dalam pembangunan infrastruktur di wilayah. Tabel 3.7 Perbandingan Proporsional Struktur Pendapatan dan Belanja Realisasi Tahun 2012, Anggaran Tahun 2013, Dan Proyeksi Tahun 2014
NO
URAIAN
1
2
PROPORSI TAHUN 2014
PROYEKSI 2015
4 100,00
5 100,00
5 100,00
11,31
11,68
11,68
TAHUN 2013
1
PENDAPATAN DAERAH
1.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.1.1
PAJAK DAERAH
2,68
2,77
2,77
1.1.2
RETRIBUSI DAERAH
1,70
1,69
1,69
1.1.3
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH DANA PERIMBANGAN
0,16
0,16
0,16
6,77
7,05
7,05
75,45
74,14
74,14
6,69
6,66
6,66
63,78
63,52
63,52
4,98
4,96
4,96
1.1.4 1.2 1.2.1
DANA BAGI HASIL PAJAK/ BAGI HASIL BUKAN PAJAK
1.2.2
DANA BAGI HASIL BUKAN PAJAK (SUMBER DAYA ALAM)
1.2.3
DANA ALOKASI UMUM
1.2.4
DANA ALOKASI KHUSUS DANA PENYESUAIAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK
RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
III - 8
1.3 1.3.1
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH PENDAPATAN HIBAH
1.3.2
DANA DARURAT
1.3.3
1.3.6
DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA. DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA DANA URUSAN BERSAMA
2
BELANJA DAERAH
2.1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.1.1
BELANJA PEGAWAI
2.1.2
BELANJA BARANG DAN JASA
2.1.3
BELANJA SUBSIDI
2.1.4
BELANJA HIBAH
4,23
2,88
2,88
2.1.5
BELANJA BANTUAN SOSIAL
1,08
1,05
1,05
2.1.6
0,09
0,09
0,09
2.1.8
BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA BELANJA TIDAK TERDUGA
0,15
0,14
0,14
2.2
BELANJA LANGSUNG
45,77
45,61
45,61
2.2.1
BELANJA PEGAWAI
2.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
25,31
2.2.3
BELANJA MODAL
10,92
1.3.4 1.3.5
2.1.7
13,24
13,19
13,19
5,44
5,41
5,41
6,72
6,69
6,69
1,08
1,08
1,08
100,00
100,00
100,00
54,23
54,39
54,39
48,68
50,22
50,22
9,54
Sumber: Hasil analisis, 2013 Arah kebijakan keuangan Kota Probolinggo sangat tergantung kepada proyeksi pertumbuhan ekonomi, penyerapan investasi untuk mendorong pertumbuhan, dan kemampuan pengeluaran investasi oleh pemerintah kota. Idealnya upaya-upaya penyediaan barang publik (public goods) dipenuhi oleh kemampuan keuangan daerah tersebut. Namun mengingat keterbatasan penerimaan daerah, maka pada sebagian penyediaan barang publik dibutuhkan peran swasta. Melihat perkembangan pembangunan di Kota Probolinggo, diperlukan paradigma peningkatan penerimaan asli daerah yang sekaligus juga dapat mendorong investasi. Peranan investasi swasta menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi. Struktur pendapatan dan belanja Kota Probolinggo berdasarkan komposisi diproyeksikan sebagai berikut: Secara umum belum terjadi perubahan yang signifikan struktur dan komposisi pendapatan dan belanja daerah berdasarkan perbandingan tahun 2011, dan proyeksi tahun 2012 dan 2013 seperti terlihat pada Tabel 3.7. di atas. Arah kebijakan keuangan daerah yang meliputi arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan di dalam RKPD ini dimaksudkan untuk memberikan arahan-arahan sekaligus ramburambu, sebagai berikut:
RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
III - 9
1. Keuangan daerah dapat menopang, bukan menghambat, proses pembangunan daerah yang berkelanjutan sesuai dengan visi nasional dan visi Kota Probolinggo. 2. Keuangan daerah dapat menyediakan pelayanan dasar secara memadai bagi kesejahteraan masyarakat. 3. Keuangan daerah dapat meminimalkan risiko fiskal sehingga kesinambungan anggaran daerah dapat terjamin. Untuk memenuhi rambu-rambu arahan di atas, maka ditetapkan kebijakan keuangan daerah yang meliputi: pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. 1.
Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Kinerja pendapatan daerah tahun 2013 dan 2014 yang terekam pada Tabel 3.8. menunjukkan hasil yang cukup baik. Hasil ini diindikasikan dengan kenaikan pendapatan daerah secara
agregat
dari
Rp.682.356.282.136,16pada
tahun
2013
menjadi
Rp.833.067.820.984,56pada tahun 2014. Kenaikan jumlah agregat tersebut juga diikuti dengan kenaikan komponen-komponen pendapatan, yakni: 1) Pendapatan asli daerah mengalami peningkatan
dari
Rp.78.355.777.788.16
pada
tahun
2013,
menjadi
Rp.100.923.841.904,56pada tahun 2014; 2) Dana perimbangan mengalami kenaikan dari Rp.495.494.215.850,00 pada tahun 2013, menjadi Rp.532.402.904.335,00pada tahun 2014; 3) sedangkan kenaikan komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah mencapai angka Rp.108.506.288.498,00 pada tahun 2013 menjadi Rp.199.741.074.745 pada tahun 2014. Melihat kinerja pendapatan pada tahun 2013 dan tahun 2014, maka proyeksi pendapatan daerah tahun 2015sama dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2014. Dalam menentukan perkiraan PAD asumsi yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi sebagaimana terlihat pada Tabel 3.8. Skenario yang dipilih dalam menentukan perkiraan pendapatan daerah adalah dengan asumsi pertumbuhan ekonomidan inflasi. Alasan memilih asumsi tersebut adalah karena besaran-besarannya wajar, dan dekat dengan skenario nasional dan Jawa Timur yang dibuat untuk kepentingan APBN dan APBD. Disamping asumsi kondisi ekonomi makro tahun 2014, proyeksi PAD didasarkan pada asumsi anggaran bahwa sisa perhitungan anggaran tahun lalu, masih negatif namun diupayakan semakin membaik.
Tabel 3.8. Realisasi PenerimaanDaerah Tahun 2013dan Anggaran Tahun 2014 serta Target Pagu Indikatif Penerimaan Daerah Tahun 2015 2013 NO
1 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3
2014
URAIAN
PROYEKSI 2015 ANGGARAN
REALISASI
ANGGARAN
5
6
7
684.003.737.836,92
682.356.282.136,16
833.067.820.984,56
833.067.820.984,56
77.731.333.766,92
78.355.777.788.16
100.923.841.904,56
100.923.841.904,56
18.373.571.400,00
20.951.122.357,00
20.470.000.000,00
20.470.000.000,00
12.015.603.880,00 1.033.356.966,66
11.870.773.952,09 739.526.618,98
12.896.769.350,00 1.033.356.966,66
12.896.769.350,00 1.033.356.966,66
2 PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH
RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
8
III - 10
YANG DIPISAHKAN
1.1.4 1.2 1.2.1
1.2.2 1.2.3 1.2.4
1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3
1.3.4 1.3.5
1.3.6
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH DANA PERIMBANGAN DANA BAGI HASIL PAJAK/ BAGI HASIL BUKAN PAJAK DANA BAGI HASIL BUKAN PAJAK (SUMBER DAYA ALAM) DANA ALOKASI UMUM DANA ALOKASI KHUSUS Dana Proyek Pemerintah dan Desentralisasi PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH PENDAPATAN HIBAH
46.308.801.520,26
44.794.354.860,09
66.523,715.587,90
66.523,715.587,90
494.320.990.147,00
495.494.215.850,00
532.402.904.335,00
532.402.904.335,00
47.363.249.147,00
48.536.474.850,00
45.550.098.335,00
45.550.098.335,00
414.534.284.000,00
414.534.284.000,00
454.208.196.000,00
454.208.196.000,00
32.341.470.000,00
32.341.470.000,00
32.644.610.000,00
32.644.610.000,00
81.987.000,00
81.987.000,00
111.951.413.923,00
108.506.288.498,00
199.741.074.745,00
199.741.074.745,00
46.760.605.923,00
43.315.480.498,00
59.297.088.745,00
59.297.088.745,00
58.099.963.000,00 7.090.845.000,00
58.099.963.000,00 7.090.845.000,00
86.059.278.000,00 32.441.347.000,00
86.059.278.000,00 32.441.347.000,00
DANA DARURAT DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA. DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA DANA URUSAN BERSAMA
Sebagai upaya untuk mencapai target pendapatan daerah tahun 2015 yang diproyeksikan sama dengan anggaran tahun 2014, sekaligus meningkatkan kemandirian keuangan daerah melalui peningkatan proprosi PAD terhadap total penerimaan daerah, maka akan dilakukan langkahlangkah berkaitan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah serta pengelolaan BUMD yang efisien dan efektif sebagai berikut: 1)
Peningkatan target pendapatan daerah baik Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah secara terencana sesuai dengan kondisi perekonomian dengan memperhatikan kendala, potensi dan coverage ratio yang ada.
2)
Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat diterima masyarakat, pertisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan.
3)
Perluasan sumber-sumber pendapatan daerah antara lain dengan mendayagunakan kekayaan atau aset-aset daerah yang ada dengan cara melakukan kerjasama dengan pihak ke tiga. Pendapatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) komponen utama yaitu Pendapatan Asli Daerah
(PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan cermin kemampuan dan potensi daerah, sehingga semakin tinggi kualitas otonomi RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
III - 11
daerah, maka ketergantungan (dependensi) dengan pemerintah pusat akan semakin berkurang. Sedangkan Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah utamanya untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang proporsional dan lebih baik. Memperhatikan hal tersebut, maka dalam pelaksanaan APBD pada tahun anggaran berjalan dapat terjadi adanya perubahan proyeksi pendapatan daerah yang antara lain disebaban karena perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang akan berakibat pada kemampuan masyarakat utnuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak dan retribusi daerah. Sejalan dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan. Apalagi dengan telah diterbitkannya Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Probolinggo. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka kewenangan Pemerintah Kota Probolinggo untuk menggali sumber-sumber pendapatan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah menjadi sangat dimungkinkan. Untuk itu upaya-upaya Pemerintah Kota Probolinggo dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah dilaksanakan melalui rencana kerja sebagai berikut: 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik Upaya peningkatan kualitas pelayanan diarahkan untuk semakin mendekatkan dan memudahkan masyarakat serta menyederhanakan sistem dan prosedur pelayanan yang diwujudkan denganpercepatan waktu pelayanan dan kepuasan kepada masyarakat. 2. Mewujudkan Sumberdaya Manusia (SDM) Aparat yang potensial, profesional serta membangun sistem kelembagaan yang berbasis kompetensi. SDM dalam pengertian ini mencakup kuantitas dan kualitas. Kedua aspek tersebut harus dikembangkan secara berimbang dan paralel. Beberapa kebijakan yang dilakukn adalah melalui diklat, pelatihan etika pelayanan, pemahaman terhadapp\ peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemungutan Pendapatan Asli Daerah. 3. Memanfaatkan sumber daya dan mensinergikan potensi daerah. Dengan Program dan Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, peningkatan hubungan atau kerjasama antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dan dengan Pemerintah Pusat yang dalam hal ini Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan yang ada di Kota Probolinggo dalam rangka peningkatan penerimaan bagi hasil PPh 21, 22, 23, dan PPN melalui sosialisasi secara intensif dan pemotongan secara langsung pajak-pajak dimaksud oleh petugas dari Kantor Pajak yang selalu siap di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset ketika SKPD mengajukan SPP dan SPM. 4. Mengoptimalkan koordinasi dengan pihak swasta. Tidak dapat dipungkiri bahwa sektor swasta di Kota Probolinggo telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam Pendapatan Asli Daerah, mengingat kontribusi terhadap PDRB Kota Probolinggo untuk sektor Perdagangan, Hotel, dan restoran menduduki
ranking
tertinggi
RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
yaitu
sekitar
45,11%.
Karena
itu
dalam
rangka
III - 12
memaksimalkan pendapatan dari sektor ini diperlukan koordinasi dan sinergi yang baik antara pemerintah dan pihak swasta (pelaku usaha). Terkait dengan Pendapatan Asli Daerah, langkah-langkah kebijakan yang diambil difokuskan pada 3 (tiga) bidang untuk meningkatkan penerimaan dari pos PAD baik pajak, retribusi, maupun penerimaan daerah bukan pajak. a.
Bidang Pendapatan 1.
Perluasan dan peningkatan sumber penerimaan dan pembiayaan daerah serta mendorong peningkatan tertib administrasi keuangan daerah.
2.
Peningkatan hubungan kerja / kerja sama antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dengan Pemerintah Pusat / Provinsi Jawa Timur dalam rangka peningkatan penerimaan Bagi Hasil dari pemerintah.
3.
Pengembangan fasilitas kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan Propinsi Jawa Timur melalui pengelolaan parkir berlangganan.
4.
Optimalisasi pemanfaatan aset dan pengelolaan BUMD yang didukung oleh sistem evaluasi kinerja BUMD yang memungkinkan BUMD dioptimalkan maupun dilakukan restrukturisasi.
5.
b.
Kerja sama dengan pihak ke tiga yaitu sektor swasta yang ada di Kota Probolinggo.
Bidang Pelayanan Publik 1.
Pengembangan / peningkatan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat.
2.
Pembangunan sarana dan prasarana pelayanan yang semakin dekat kepada masyarakat.
3.
Meningkatkan kualitas pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi (hardware dan software) sebagai pendukung utama kelembagaan.
4.
Pembangunan sistem dan prosedur daerah pemungutan dan pembayaran pajak, retribusi daerah dan komponen pendapatan daerah lainnya antara lain dengan melaksanakan deskresi pelayanan atau memangkas alur pelayanan menjadi lebih sederhana.
c.
Bidang kelembagaan 1.
Penyederhanaan peraturan perundang-undangan
2.
Pengembangan manajemen pendapatan daerah melalui prinsip profesionalisme, efisiensi, transparan, akuntabel, dan bertanggungjawab.
3.
Peningkatan kapabilitas dan profesionalisme Sumberdaya Manusia (SDM) Aparatur di bidang pengelolaan keuangan daerah.
4.
On Job Training
5.
Program rekrutmen Sumberdaya Manusia Aparatur berbasis kompetensi.
6.
Optimalisasi kinerja SKPD pemungut PAD
Sedangkan Dana Perimbangan, sebagaimana difokuskan pada: a)
Memperjuangkan penerimaan pusat ke daerah seperti DAU, DAK, dan Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak secara proporsional sesuai dengan potensi dan kebutuhan Kota Probolinggo.
b)
Memperjuangkan kepada Pemerintah Pusat agar juklak dan juknis dana pembayaran khususnya DK dan Dana Bagi Hasil lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan daerah sehingga
RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
III - 13
dana yang telah dialokasikan kepada Pemerintah Kota Probolinggo dapat terserap secara maksimal. 2.
Arah Kebijakan Belanja Daerah Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan prestasi kerja
(performance-based budgeting) yang berorientasi pada pencapaian dari output dan outcome yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran, serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan atau urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap SKPD harus terukur, yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Realisasi kinerja belanja, dalam format belanja langsung dan tidak langsung, Kota Probolinggo Tahun 2013 dan 2014 diperinci pada Tabel 3.9. Berpijak pada data tersebut, maka dapat diketahui bahwa total belanja mengalami peningkatan sebesar Rp.251.799.066.127,59 (pada tahun
2013
realisasi
belanja
mencapai
Rp.655.932.038.459,43
meningkat
menjadi
Rp.907.731.104.587,02 pada tahun 2014). Pada tahun 2013, alokasi belanja tidak langsung lebih besar daripada belanja langsung.Pada tahun 2014 komposisi BTL dan BL ini belum banyak mengalami perubahan yang signifikan karena meskipun BL meningkat sejalan dengan target LPE namun komponen BTL juga meningkat seiring kebijakan pemerintah pusat untuk meningkatkan belanja gaji PNS sebesar 10,0% serta pemberian gaji ke 13. Tabel 3.9 Realisasi BelanjaDaerah Tahun 2013dan Anggaran Tahun 2014 serta Target Pagu Indikatif Belanja Daerah Tahun 2015
NO 1 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6
URAIAN 2 BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA SUBSIDI BELANJA HIBAH BELANJA BANTUAN SOSIAL BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/
REALISASI ANGGARAN 2013 6 655.932.038.459,43
ANGGARAN 2014
PROYEKSI 2015
7
8
907.731.104.587,02
907.731.104.587,02
443.220.016.022,95
443.220.016.022,95
401.130.541.547,95
401.130.541.547,95
22.000.794.406,42
29.377.250.000,00
29.377.250.000,00
10.509.120.000,00
7.544.500.000,00
7.544.500.000,00
622.972.777,00
667.724.475,00
667.724.475,00
335.262.153.415,02 301.273.207.631,60
RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
III - 14
2.1.7
2.1.8 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3
KABUPATEN/ KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA BELANJA TIDAK TERDUGA BELANJA LANGSUNG BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL Surplus / (Defisit)
856.058.600,00
4.500.000.000,00
4.500.000.000,00
464.511.088.564,07
464.511.088.564,07
76.036.310.342,64
76.036.310.342,64
249.859.475.831,38
249.859.475.831,38
138.615.302.390,05
138.615.302.390,05
74.663.283.602,46
74.663.283.602,46
320.669.885.044,41 65.612.242.153,00 186.895.963.008,67 68.161.679.882,74 74.913.283.602,46
Berdasarkan hasil analisis terhadap realisasi kinerja belanja pada tahun 2013 dan rencana 2014, serta dengan memperhatikan proyeksi tahun 2015 dan kemampuan pendapatan dan kebutuhan pendanaan untuk usulan program/kegiatan tahun 2015; maka disusun proyeksi kebutuhan belanja tahun 2015sama dengan kebutuhan belanja tahun 2014. Sebagaimana telah diuraikan di muka dalam skenario pembangunan ekonomi Kota Probolinggo, bahwa untuk mencapai target LPE sebesar 7% diperlukan tambahan pembentukan modal dan/atau investasi pada tahun 2015 dengan belanja langsung APBD. Penggunaan proyeksi belanja akan disesuaikan dengan prioritas pembangunan kota probolinggo, yang masih terkait dengan bidang-bidang prioritas sebelumnya, antara lain: penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;peningkatan pelayanan pendidikan;peningkatan pelayanan kesehatan;reformasi birokrasi, tata kelola dan peningkatan pelayanan publik;keamanan, ketertiban, supremasi hukum dan ham;prasarana kota, permukiman dan penataan ruang;lingkungan hidup dan pengelolaan bencana. Secara spesifik, kebijakan belanja Kota Probolinggo dirumuskan sebagai berikut: a)
Pengalokasian Belanja Daerah diarahkan pada program dan kegiatan pelayanan dasar kepada masyarakat yang mengacu pada prioritas pembangunan Kota Probolinggo.
b)
Kegiatan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi
Pemerintah
Kota
Probolinggo
dan
masyarakat
serta
mengacu
pada
prioritas
pembangunan Kota Probolinggo dan penjabaran visi serta misi RPJMD tahun 2010-2014. c)
Pendanaan kegiatan darurat yang penganggarannya belum tersedia atau belum mencukupi pada tahun berjalan.
d)
Mengakomodasi kebutuhan masyarakat berkembang dan tidak terkonsentrasi pada program dan/atau kegiatan serta lokasi tertentu.
e)
Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan dalam tahun anggaran yang berjalan yang diperkirakan tidak dapat terealisasi secara optimal.
RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
III - 15
Oleh karena itu, kebijakan belanja daerah Tahun Anggaran 2015 difokuskan pada: a)
Efektifitas dan efisiensi pemanfaatan belanja daerah melalui pemanfaatan belanja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengoptimalkan target kinerja sektor untuk mendukung target kinerja tahun 2014.
b)
Pendanaan kegiatan-kegiatan yang bersifat multi years sedapat mungkin dihindari.
c)
Mempertajam
alokasi
anggaran
melalui
upaya
pemberdayaan
ekonomi
rakyat
dan
mempercepat pembanguna infrastruktur yang menunjang perekonomian daerah dalam rangka mendukung percepatan target-target kinerja ekonomi tahun 2015. d)
Penanganan isu-isu strategis melalu stimulasi belanja dan bekerjasama dengan lembagalambaga atau instansi yang berkompeten.
e)
Mengoptimalkan pemanfaatan belanja langsung untuk penyelenggaraan urusan Pemerintah Kota Probolinggo dan fasilitas bantuan keuangan, belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial sesuai kemampuan keuangan daerah dan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.
f)
Memenuhi kekurangan dana sharinguntuk percepatan pembangunan infrastruktur dan sektor usaha produktif serta program dan kegiatan lain yang telah menjadi kesepakatan bersama (MoU) antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
g)
Pemenuhan belanja langsung untuk operasional kantor dengan prinsip efisiensi pemanfaatan air, listrik, telepon serta rehabilitasi ringan gedung kantor.
h)
Penggeseran / penyesuaian anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis serta obyek belanja.
i)
Penambahan / pengurangan alokasi anggaranbelanja daerah sebagai akibat adanya prakiraan yang tidak dan/atau dapat tercapai / terlaksana.
j)
Mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran yang berkenaan.
k)
Mengakomodasi perubahananggaran mendahului perubahan APBD tahun anggaran yang berkenaan.
3.
Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih
antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Sumber penerimaan daerah berasal dari: 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu, 2) Transfer dari dana cadangan, 3) Penerimaan pinjaman dan obligasi, serta 4) Hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Adapun ragam pengeluaran dalam komponen pembiayaan anggaran daerah terdiri dari: 1) Transfer ke dana cadangan, 2) Penyertaan modal pemda dalam BUMD, 3) Pembayaran utang pokok yang jatuh tempo dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan; dan 4) Pembayaran utang kepada pihak ketiga. Tabel 3.10. memerinci realisasi dan proyeksi besaran masing-masing sumber penerimaan dan pengeluaran pembiayaan Kota Probolinggo tahun 2013 hingga 2014. Kemampuan
anggaran
Rp.833.067.820.984,56dengan
pendapatan kebutuhan
pada
tahun anggaran
2014
diperkirakan belanja
senilai mencapai
Rp.907.731.104.587,02sehingga menimbulkan defisit anggaran sebesar Rp.39.531.900.151,27 RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
III - 16
Defisit
ini
bisa
ditutupi
dari
sisi
lebih
perhitungan
anggaran
tahun
lalu
sebesar
Rp.74.663.283.602,46. Tabel 3.10. Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2013dan Anggaran Tahun 2014 serta Target Pagu Indikatif Pembiayaan Daerah Tahun 2015
NO
URAIAN
1
2 PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA PENCAIRAN DANA CADANGAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH
3 3.1 3.1.1
3.1.2 3.2 3.2.1 3.2.2
3.3
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SiLPA)
REALISASI ANGGARAN 2013
ANGGARAN 2014
PROYEKSI 2014
3
4
5
48.489.039.925,73
74.663.283.602,46
74.663.283.602,46
48.489.039.925,73 45.989.039.925,73
74.913.283.602,46 74.913.283.602,46
74.913.283.602,46 74.913.283.602,46
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
0,00
0,00
2.500.000.000,00 0,00
74.913.263.602,46
Kebijakan Umum peningkatan sumber pembiayaan adalah dengan meningkatkan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas. Sedangkan strategi yang diambil adalah sebagai berikut: 1) Apabila APBD surplus maka harus digunakan untuk pengeluaran daerah. Sedangkan pinjaman kepada Pemerintah Pusat /Daerah lain dan / atau pendanaan belanja diutamakan untuk membayar pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian peningkatan jaminan sosial; 2) Apabila APBD Defisit, maka dapat dipenuhi melalui Apabila APBD defisit, maka ditutupi dari penerimaan: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (Silpa); Pencairan dana cadangan;
RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
III - 17
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; Penerimaan pinjaman daerah; Penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah; 3) Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD, maka ditutup dengan dana pinjaman. Dengan memperhatikan perkembangan kebijakan pembiayaan daerah yang ada, trend ke depan, serta kebutuhan pembangunan daerah, maka arah kebijakan pembiayaan Kota Probolinggo adalah sebagai berikut: 1. Menciptakan pembiayaan anggaran yang less risky dan relatif tidak mengganggu stabilitas maupun kesinambungan anggaran pusat maupun daerah. 2. Skenario penanggulangan defisit, sebagai konsekuensi dari proyeksi kemampuan pendapatan yang lebih rendah daripada rencana kebutuhan belanja, akan dilakukan dengan opsi-opsi berikut: a. Melakukan penajaman kembali kebutuhan belanja program/kegiatan pembangunan, dengan memperhatikan prioritas penanganan masalah dan pemanfaatan peluang; b. Melakukan upaya-upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi pendapatan; serta c. Menyesuaikan kebutuhan input (sumber daya) program/kegiatan dengan output dan
outcome yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan. Sedangkan kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah di Kota Probolinggo untuk tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah di Kota Probolinggo
yaitu berusaha untuk
meningkatkan realisasi SiLPA dari tahun ke tahun yang diakibatkan karena terjadinya efisiensi, efektivitas dalam pengelolaan belanja daerah. Secara khusus arah kebijakan Pembiayaan Daerah di Kota Probolinggo untuk 2015 yang masuk dalam kategori penerimaan pembiayaan adalah sebagai berikut: a.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) diasumsikan tetap setiap tahun, dan akan digunakan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi.
b.
Pinjaman daerah merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan daerah, namun pelaksanaannya selektif dan merupakan pilihan terakhir bila sumber-sumber pembiayaan daerah lainnya sudah tidak mampu untuk menutup defisit anggaran.
c.
Terkait dengan penerimaan dari Pihak Ketiga, maka: -
Penerimaan Pihak Ketiga ditiadakan menyesuaikan regulasi dalam Perda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (P3KD).
-
Penerimaan dari Pihak Ketiga dilakukan melalui pengelolaan kas non anggaran dan dilaporkan pada Laporan Arus Kas.
d.
Secara
bertahap
dilakukan
terobosan
pembiayaan
keuangan
daerah,
yaitu
dengan
mempertimbangkan adanya obligasi daerah, saham, SBI dengan mempertimbangkan kemampuan SDM pengelola dan regulasi pemerintah. e.
Optimalisasi pemberdayaan aset daerah sebagai sumber pembiayaan daerah.
RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
III - 18
2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah di Kota Probolinggo tahun 2015 diarahkan untuk: a.
Meningkatkan performance dan kinerja Perusahaan Umum MilikDaerah (BUMD) yang bergerak pada sektor pelayanan kebutuhan dasar masyarakat dalam bentuk penyertaan modal daerah. Penyertaan modal kepada BUMD dilakukan secara bertahap. Penyertaan modal diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.
b.
Pemberian pinjaman daerah diberikan dalam bentuk kredit bergulir kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
c.
Pengembalian kepada Pihak Ketiga ditiadakan menyesuaikan regulasi dalam Perda PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah (P3KD).
d.
Memfasilitasi dan mendorong peningkatan kerjasama dengan pihak swasta / masyarakat antara lain melalui kerangka regulasi yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat/swasta dalam mendanai program dan kegiatan pemerintah daerah melalui kerjasama yang saling menguntungkan (publik private partnership).
RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
III - 19
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015
1.
PRIORITAS PEMBANGUNAN Prioritas Pembangunan Daerah yaitu tema atau agenda pembangunan pemerintah
daerah tahunan yang menjadi benang merah/tonggak capaian antara (milestones) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan daerah tahunan. Suatu prioritas pembangunan merupakan jawaban atas sasaran pembangunan daerah dalam suatu pernyataan yang mengandung komponen program prioritas atau gabungan program prioritas. Suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya (berisi) program-program unggulan SKPD (terpilih) yang paling tinggi relasinya (leading indicators) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Dalam menentukan prioritas pembangunan, terlebih dahulu dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal maupun eksternal. Setelah diketahui faktor penyebab atau pemicu secara internal maupun eksternal kemudian dapat disusun prioritas dan sasaran pembangunan beserta program prioritas. Dengan demikian, suatu program pembangunan daerah merupakan program atau sekumpulan program unggulan kepala daerah
yang berhubungan dengan janji politik kepala
daerah pada saat pilkada dan hasil perumusan teknokratis terkait. Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah, menyangkut keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah. Suatu prioritas pembangunan dimasa lalu yang telah berhasil dicapai, tidak lagi diprioritaskan dimasa berikutnya, walau tetap harus dijaga kesinambungannya (performance
maintenance). Suatu prioritas pembangunan daerah juga dapat dikategorikan sebagai operasionalisasi dari tujuan strategik daerah mengingat urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunannya. Sebagai suatu strategic, pengelolaan kinerja menjadi faktor utama bagi kepemimpinan daerah.Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioitas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh SKPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya. Metodologi penyusunan prioritas, dengan memperhatikan beberapa kriteria, antara lain: a) Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti terhadap MDGs, Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja. b) Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD. c) Korelasinya terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah. d) Korelasinya terhadap isu strategis daerah. Dengan
mempertimbangkan
keberhasilan
pelaksanaan
pembangunan
daerah
Kota
Probolinggo pada tahun-tahun sebelumnya serta permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi pada tahun 2013 serta isu-isu strategis pembangunan baik di tingkat nasional maupun provinsi, maka perumusan prioritas pembangunan tahun 2015 dilakukan dengan mangacu pada Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Probolinggo Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 2015-2019 yang pada tahun ini awal dari pelaksanaannya. Disamping itu guna menjamin konsistensi dengan RKPD Kota Probolinggo Tahun 2015
IV
-1
perencanaan pembangunan tingkat provinsi dan nasional, maka penyusunan prioritas ini juga mengacu pada prioitas yang tercantum pada RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 dan Rencana Kerja Pemerintah Pusat Tahun 2015. Memperhatikan hal di atas, maka pengarustamaan substansi lokal dalam penyusunan prioritas pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2015, ditempuh melalui analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja makro pembangunan Kota Probolinggo;penjaringan aspirasi masyarakat dalam skema musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), baik di tingkat kelurahan, kecamatan, forum SKPD maupun Kota yang dilaksanakan pada tahun 2014, serta kajian atas kondisi kekinian (existing condition) dalam format isu strategis dan permasalahan mendesak tahun 2014. Dari perkiraan capaian pembangunan tahun 2014, tantangan yang dihadapi pada tahun 2015 terutama menyangkut peningkatan kesejahteraan yaitu kemiskinan dan pengangguran. Untuk mengatasi hal itu perlu dibuka kesempatan kepada seluruh anggota masyarakat untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam proses pertumbuhan ekonomi disertai dengan kebijakan yang berpihak pada masyarakat yang lemah dan tertinggal ( affirmative policy) guna mengurangi kesenjangan kesejahteraan di masyarakat. Mempedomani pembangunan
tema
Pemerintah
rencana Kota
pembangunan
Probolinggo
tahun
nasional 2015
dan
provinsi,
maka
adalah:”Penguatan
tema
dasar
pembangunan untuk mewujudkan sumber daya manusia masyarakat Kota Probolinggo yang berkualitas dan berdaya saing tinggi”. Agar
upaya
pencapaiannya
(progress)
dapat
terukur,
maka
penetapan
prioritas
pembangunan tahun 2015 juga ditunjang dengan rumusan sasaran beserta indikatornyayang sejalan dengan sasaran pada RPJPD Kota Probolinggo Tahun 2005-2025 serta RPJMD Kota Probolinggo tahun 2015 – 2019. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara terfokus, efektif, dan efisien. Sasaran diusahakan dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif sehingga dapat diukur. Untuk itu, penetapan sasaran juga ditunjang dengan indikator kinerjanya beserta besaran target untuk mengukur pencapaiannya. Terdapat 8 (delapan) prioritas yang ditetapkan dalam rencana pembangunan Kota Probolinggo tahun 2015, yakni: 1. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran; 2. Peningkatan pelayanan pendidikan; 3. Peningkatan pelayanan kesehatan; 4. Pengarusutamaan gender; 5. Reformasi birokrasi, tata kelola dan peningkatan pelayanan publik; 6. Keamanan, ketertiban, supremasi hukum dan ham; 7. Prasarana kota, permukiman dan penataan ruang; 8. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana. Penomoran prioritas tidak dimaksudkan untuk menunjukkan urutan skala kepentingan karena semua prioritas tersebut sama-sama penting dan strategis dan harus dilaksanakan secara simultan. Besaran jumlah pagu indikatif tersebut selanjutnya diproyeksikan sebagai Belanja Langsung di dalam KUA-PPAS APBD Kota Probolinggo Tahun 2015. RKPD Kota Probolinggo Tahun 2015
IV
-2
2.
TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN Tujuan dan sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kota Probolinggo Tahun 2015 mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 2015 – 2019. Tujuan dan sasaran dimaksud adalah sebagai berikut:
Misi
Tujuan
Sasaran
Misi Pertama : Membangun masyarakat Kota Probolinggo yang berkualitas dan berdaya saing
Mewujudkan sumber daya manusia masyarakat Kota Probolinggo : 1. Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi 2. Mampu berkarya produktif dan kompetitif 3. Memiliki ketahanan sosial
Misi Kedua : Membangun Perekonomian Kota Probolinggo Yang Kokoh dan Berkeadilan
1. Meningkatnya kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata. 2. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi semua serta perluasan akses layanan yang terjangkau dan merata. 3. Meningkatnya kemandirian masyarakat melalui pemenuhan dan perlindungan terhadap kebutuhan dasar dan hak dasar manusia 4. Semakin kokohnya ketahanan keluarga sebagai basis terwujudnya ketahanan sosial 1. Meningkatnya pertum- buhan ekonomi guna memerkuat pemba ngunan ekonomi kota. 2. Meningkatnya kualitas dan kondusifitas iklim usaha dan investasi.
1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah kota yang sangat berarti dan diperlukan bagi pembangunan perekonomian berkualitas 2. Mengembangkan sektor 1. riil pada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan 2. Koperasi untuk semua sektor usaha 3. Mengembangkan usaha 1. penanggulangan kemiskinan dan 2. pengangguran secara berkeadilan (pro poor dan pro job) 1. Meningkatkan 1. profesionalitas dan akuntabilitas kinerja 2. birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan fungsi pelayanan, pengaturan, 3. perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. 2. Meningkatkan bobot 1. keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan kota 2.
Misi Ketiga : Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Kota Probolinggo Didukung Akuntabilitas, Profesionalitas danPerluasan Patisipasi Publik
Misi Keempat : Mewujudkan Kota Probolinggo Sebagai Kota Jasa Yang Ramah Lingkungan Dengan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Yang Berkelanjutan RKPD Kota Probolinggo Tahun 2015
1.
Meningkatkan ketersediaan infrastruktur kota guna menunjang upaya peningkatan produktivitas ekonomi dan pelayanan dasar.
Meningkatnya kemandirian Usaha Mikro,Kecil,Menengah dan Koerasi. Meningkatnya daya saing Usaha Mikro,Kecil,Menengah dan Koperasi. Menurunnya jumlah keluarga sangat miskin, miskin dan hampir miskin. Terwujudnya perluasan kesempatan kerja dan berusaha dalam rangka menurunkan angka pengangguran terbuka. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi Terwujudnya modernisasi penyelenggaraan pemerintahan kota didukung aparatur yang profesional dan amanah. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik
Meningkatnya kualitas dan intensitas informasi program-program pembangunan bagi masyarakat. Meningkatnya kualitas dan kuantitas keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan kota (Probolinggo Membara). 1. Meningkatnya kualitas infrastruktur strategis dan ramah lingkungan bagi optimalisasi aktivitas perekonomian dan pelayanan dasar masyarakat kota. 2. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat kota. IV
-3
Misi Kelima : Memperkokoh Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Kota Probolinggo Dalam Bingkai Kearifan Lokal
RKPD Kota Probolinggo Tahun 2015
2.
Meningkatkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan kota.
1.
Mewujudkan harmonisasi kehidupan sosial kemasyarakatan dalam bingkai kearifan lokal.
2.
Mengembangkan tata nilai seni dan budaya yang berlandaskan ajaran agama dan tata kehidupan masyarakat.
3.
Mewujudkan pemuda yang tangguh dan berdaya saing serta mengembangkanprestasi olah raga.
1. Terwujudnya lingkungan permukiman kota yang semakin bersih, sehat, tertata, rapi dan indah. 2. Terwujudnya keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam pemanfaatan lahan perkotaan guna kenyamanan kehidupan kota. 1. Terlaksanakannya pemberian pelayanan perlindungan dan santunan bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial. 2. Terpeliharanya nilai-nilai kepahlawanan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial. 1. Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap perkembangan seni dan budaya daerah. 2. Meningkatnya gelarkarya dan kreativitas seni budaya daerah yang representatif. 1. Meningkatnya aktivitas kepemudaan dalam rangka perwujudan pemuda mandiri. 2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas olah ragawan berprestasi secara berkelanjutan.
IV
-4
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 yang dituangkan dalam Bab V ini, merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi Program dan Kegiatan yang telah dilakukan pada Bab II sampai dengan Bab IV tersebut diatas. Adapun penjabarannya disajikan dalam bentuk uraian Rencana Program dan Kegiatan. Penyajian Matrik Rencana Program dan Kegiatan yang digunakan dalam Bab V ini adalah mengacu kepada: (i) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah
anantara
Pemerintah,
Pemerintah
Daerah
Provinsi
dan
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota; (ii) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, dengan perubahan seperlunya. Untuk mencapai kesatuan pandang dalam rangka pelaksanakan rencana pembangunan yang ditetapkan, maka disusun prioritas, sasaran, program dan kegiatan. Penetapan prioritas bertujuan agar kinerja pemerintah daerah dapat lebih dipertajam, yang pencapaiannya diukur melalui sasaran-sasaran yang diperinci melalui indikator beserta targetnya. Adapun program adalah bingkai dari langkah-langkah riil berupa rangkaian kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, sebagai upaya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah input timbal-balik dari rencana strategis (renstra) SKPD yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari masingmasing
SKPD
dan
ditunjang
dengan
hasil
musyawarah
rencana
pembangunan
daerah
(musrenbangda), dimana secara vertikal menghubungkan proses perencanaan “ bottom-up” dan “top-down”. Sepenuhnya disadari bahwa pencapaian kinerja program/kegiatan bukanlah sematamata dihasilkan dari kinerja SKPD pelaksananya semata, namun lebih sebagai hasil dari sinergitas pencapaian kinerja program/kegiatan lainnya yang saling menunjang. Bahkan lebih dari itu, keberhasilan pencapaian kinerja program/kegiatan merupakan hasil dari pelaksanaan sinergitas lintas SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, antar tingkatan pemerintahan (baik pusat maupun provinsi), serta antar berbagai pemangkukepentingan pembangunan (baik dunia usaha maupun masyarakat). Model sinergitas tersebut memiliki ciri sebagai berikut: 1.
Tingginya komitmen kebersamaan lintas SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
2.
Perencanaan program/kegiatan terpilih dibuat secara bersama-sama seluruh SKPD yang terlibat (dalam forum SKPD).
3.
Program dan kegiatan terpilih dilaksanakan berdasarkan prinsip Plan, Do, Check, and Action.
4.
Pelibatan secara aktifitas SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo,
Pemerintah
Pusatdan Provinsi serta segenap pelaku pembangunan lain sebagai mitra strategis sejak tahap perencanaan. Untuk memberikan gambaran yang jelas dan sederhana, sehingga dapat dilihat benang merah antara urusan pemerintah, prioritas, indikator kinerja program dan kegiatan beserta pagu indikatif, lokasi dan SKPD penanggungjawab. Angka kebutuhan belanja tahun 2014yang tercermin dalam pagu indikatif, diperoleh dari hasil verifikasi yang dilaksanakan dengan memperhatikan
RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
V -1
usulan program/kegiatan dalam Musrenbang Kota Probolinggo tahun 2013, dan prioritas pembangunan tahun 2014 yang telah disepakati. Mengingat uraian rencana program tahun 2015 pada Bab IV disusun berdasarkan prioritas pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2015, sedangkan uraian rencana program/kegiatan tahun 2015 disusun berdasarkan urusan yang ditangani oleh masing-masing SKPD, maka diperlukan sinkronisasi antara pembagian rencana program per prioritas pembangunan dengan pembagian
rencana program/kegiatan per SKPD. Program Prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh SKPD yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal. Suatu program prioritas pada prinsipnya dibagi menjadi: 1.
Program Prioritas I : Merupakan program prioritas pembangunan daerah Tahun 2015sesuai dengan pentahapan tema RPJMD atau program unggulan Kepala Daerah.
2.
Program Prioritas II : Merupakan program prioritas pembangunan daerahdalam rangka pencapaian Prioritas
dan
Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2015 serta indikatornya. 3.
Program Prioritas III : Merupakan prioritas program ditingkat SKPD yang berhubungan dengan permasalahan layanan dasar dan tugas/fungsi tiap SKPD. Program prioritas yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah mengacu
pada program prioritas pembangunan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2015-2019, di mana prioritas program tersebut telah menggambarkan target indikator capaian kinerja selama 5 (lima) tahun. Program prioritas pembangunan daerah RPJMD oleh SKPD dalam Renstra SKPD, masing-masing program dijabarkan kedalam kegiatan disertai pagunya. Selanjutnya di RKPD, dalam hal terjadi perhitungan kapasitas keuangan daerah tahun rencana yang berbeda dengan perhitungan RPJMD maka atas kelebihan/kekurangan dana pagu tersebut dialokasikan untuk program/kegiatan alternatif dan program kegiatan baru. Suatu program kegiatan baru yaitu program dan kegiatan yang tidak tercantum pada renstra SKPD dengan kriteria sebagai berikut: 1. Tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat; 2. Dalam rangka mempercepat capaian sasaran SKPD; 3. Adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; 4. Dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra SKPD. Pagu indikatif setiap program pembangunan dihitung berdasarkan capaian indikator program pembangunan yang dilakukan oleh tim penyusun RKPD,dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Menentukan rencana penggunaan kapasitas riil anggaran berupa alokasi belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagaimana telah dihitung dalam perumusan kerangka pendanaan. RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
V -2
2. Menentukan keluaran/output setiap kegiatan. 3. Menghitung alokasi pagu dari setiap output kegiatan untuk setiap program. 4. Menghitung alokasi pagu setiap program setelah output kegiatan pada setiap program diverifikasi kebenarannya. 5. Menghitung alokasi SKPD berdasarkan program yang menjadi tanggung jawab SKPD. Elemen-elemen utama program prioritas memuat kegiatan yang akan dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan dan SKPD yang
bertanggungjawab. Program yang disusun harus
dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, anggaran, kapasitas dan sumberdaya yang dimiliki daerah. Setiap program prioritas harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja program merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan. Selanjutnya, program prioritas dan pagu indikatif yang telah ditetapkan untuk rancangan awal RKPD, disampaikan ke SKPD sesuai program terkait beserta pagu indikatif untuk diproses lebih lanjut untuk mendapatkan kegiatan prioritas masing-masing program dimaksud. Dalam penyusunan prioritas kegiatan SKPD juga memperhatikan kegiatan yang telah disusun dalam dokumen Renstra SKPD sehingga terjadi keselarasan dalam penyusunan program dan kegiatan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah dan SKPD. Program, capaian kinerja, beserta pagu indikatifnya, yang mengacu pada RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2015-2019 sebagaimana tabel terlampir. Patut disadari bahwa program/kegiatan pembangunan yang tercantum dalam RKPD ini, bukanlah domain tunggal yang menentukan keberhasilan pembangunan di Kota Probolinggo; namun hanya bersifat stimulan yang membutuhkan apresiasi dalam bentuk partisipasi aktif dari berbagai pihak. Oleh karena itu sinergi seluruh pemangkukepentingan pembangunan Kota Probolinggo diperlukan demi tercapainya kesatuan gerak dan langkah dalam mencapai sasaransasaran pembangunan Kota Probolinggo tahun 2015.
RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
V -3
BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2015 merupakan
pelaksanaan tahun
pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 20152019serta berdasarkan arah pembangunan jangka panjang yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Probolinggo Tahun 2006-2025 dengan mengacu kepada RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 dan RKP 2015. Dari pencermatan jangka waktu rencana, RKPD 2015 merupakan awal dari pelaksanaan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 20152019 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Walikota Probolinggo terpilih. Berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RKPD Tahun 2015 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2015, memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek tahunan dengan mempedomani RPJMD Kota ProbolinggoTahun 2015-2019. Penetapan Prioritas Rencana Pembangunan Tahun 2015, mengacu pada isuisustrategis serta pendekatan kewilayahan. Dengan tersusunnya RKPD 2015, diharapkan perencanaan dan penganggaran dapat lebih efisien, efektif dan akuntabel. Oleh karena itu penyelenggaraan Pemerintahan yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan sarana dan prasarana dapat dievaluasi sebagai upaya perbaikan rencana pembangunan jangka menengah pada periode berikutnya serta pencapaian sasaran strategis dalam RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2015-2019. Pelaksanaan RKPD 2015tetap memerlukan langkah-langkah taktis strategis, sehingga perlu ditunjang dengan beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut: 1. SatuanKerjaPerangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kota Probolinggo serta seluruh pelaku pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program/kegiatan dengan sebaik-baiknya. 2. Sebagai pedoman penyusunan RAPBD, RKPD perlu dijabarkan kedalam kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) dan Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Probolinggo. 3. Dalam upaya sinkronisasi/sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi dan APBN dan sumber lainnya, setiap SKPD harus membuat Rencana Kerja (RENJA) yang dapat mengggambarkan sinergitas program/kegiatan sesuai dengan sumber anggaran. 4. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan melalui Forum SKPD serta forum Penyelenggraaan Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat. 5. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta dalam pembangunan, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan. 6. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiapKepala SKPD wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana program/kegiatan pembangunan melalui
RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
VI
-1
upaya koreksi dan melaporakannya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Walikota melalui Kepala Bappeda. 7. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana program/kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh masing-masing Kepala SKPD. 8. Pada akhir tahun anggaran 2015, setiap Kepala SKPD wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana program/kegiatan pembangunan tahun 2015 dengan mengacu pada capaian sasaran strategis RPJMD Kota ProbolinggoTahun 2015-2019. 9. Kepala Bapeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD, dan hasil evaluasi tersebut menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah untuk periode berikutnya. Keberhasilan
pembangunan
di
Kota
Probolinggo
selain
dilaksanakan
jajaran
Pemerintah Kota Probolinggo juga ditentukan oleh dukungan masyarakat, untuk menjawab tantangan dan mengurangi permasalahan yang ada, sehingga cita-cita masyarakat Kota Probolinggo sesuai visi dan misi yang tertuang dalam dokumen RPJMD dapat terwujud sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Demikian RKPD ini untuk dipedomani oleh seluruh aparatur pelaksana pembangunan di Kota Probolinggo.
WALIKOTA PROBOLINGGO TTD Hj. RUKMINI
RKPD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015
VI
-2
