LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA DAERAH TAHUN 2015
PEMBANGUNAN
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2015 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar belakang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pembangunan (RKP). Amanat Undang-Undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tersebut Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD. Dokumen RKPD sekurang–kurangnya memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan. RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015 merupakan penjabaran tahun kelima periode perencanaan pembangunan Tahun 2010-2015 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010-2015, dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD,
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB I - 1
mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah serta penjaringan aspirasi secara bertahap melalui Musrenbang yang secara partisipatif dilakukan mulai dari Tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten yang selanjutnya diformulasikan melalui Musrenbang RKPD Provinsi. Penyusunan dokumen RKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, hal ini sejalan dengan pasal 2 Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa daerah kabupaten/kota merupakan bagian daerah provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut: a) RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah; b) RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD); c) RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan menentukan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); d) RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan. RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015 disusun menggunakan pendekatan perencanaan sebagai berikut:
dengan
Pendekatan Teknokratis yaitu pendekatan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang dilandasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terstruktur dan berkelanjutan. Pendekatan ini dilaksanakan pemerintah daerah melalui kewenangan tugas pokok dan fungsi SKPD, yang implementasinya tercermin dari: a) Evaluasi menyeluruh tentang kinerja pembangunan tahun lalu;
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB I - 2
b) Rumusan status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah masa kini; c) Rumusan peluang dan tantangan ke depan yang mempengaruhi penyusunan RKPD; d) Rumusan tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan; e) Pertimbangan atas kendala ketersediaan sumberdaya dan dana (kendala fiskal daerah); f) Rumusan dan prioritas program dan kegiatan SKPD berbasis kinerja; g) Tolok ukur dan target kinerja capaian program dan kegiatan; h) Prakiraan maju pendanaan program dan kegiatan untuk satu tahun berikutnya; i) Kejelasan siapa bertanggungjawab untuk mencapai tujuan, sasaran dan hasil, serta waktu penyelesaian, termasuk review kemajuan pencapaian sasaran. Melalui pendekatan ini rencana yang disusun mencerminkan adanya kerangka pikir komprehensif dan terpadu, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Pendekatan Demokratis dan Partisipatif; Pendekatan ini mengakomodasi secara langsung berbagai kepentingan stakeholders dalam pembangunan. Pendekatan demokratis dan partisipatif diwujudkan dalam RKPD berupa: a) Identifikasi pemangku kepentingan yang relevan untuk dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di setiap tahapan penyusunan RKPD; b) Kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintah dan non pemerintah dalam pengambilan keputusan; c) Transparasi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan; d) Keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen masyarakat, terutama kaum perempuan dan kelompok marjinal; e) Rasa memiliki masyarakat terhadap RKPD; f) Pelibatan media; g) Pelaksanaan Musrenbang RKPD yang berkualitas dari segi penerapan perencanaan partisipatif; h) Konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti: perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, dan kebijakan serta prioritas program. Pendekatan Politis; Pendekatan ini mengakomodasi kepentingan politik dari para pejabat dan pelaku politik baik melalui DPRD maupun partai politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Dalam pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari aspek perencanaan hal-hal yang bersifat politik strategis dirumuskan dalam bentuk dokumen perencanaan baku sebagai pedoman bersama dalam perencanaan pembangunan dari waktu ke waktu, mulai dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan. Dalam konteks penyusunan RKPD Tahun 2015 disusun RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB I - 3
berdasarkan amanat RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 (Tahun 2010-2015 merupakan tahapan pembangunan kedua RPJPD) dan juga arahan umum RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 yang merupakan bentuk konsekuensi politik yang harus dilakukan oleh Kepala Daerah terpilih. Pendekatan politis tercermin pada RKPD berupa: a) Rapat Koordinasi Kepala Daerah dengan kepala SKPD membahas hal-hal strategis yang berkembang baik dari aspek politik, ekonomi dan sosial budaya masyarakat yang dapat berpengaruh pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tahun 2015; b) Keterlibatan aktif DPRD dalam Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten/RKPD termasuk sinergitas hasil jaring aspirasi masyarakat oleh DPRD dan pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan langsung pada Musrenbang Kabupaten dalam rangka menyepakati rumusan rancangan RKPD Tahun 2015; c) Kedudukan RKPD sebagai Peraturan Bupati mengikat semua pihak untuk menjadikan RKPD sebagai acuan dalam penyusunan seluruh dokumen perencanaan termasuk RAPBD. Pendekatan Top Down; Pendekatan ini memadukan antara arahan yang bersifat mandatory dari pemerintahan yang lebih tinggi (Pemerintah dan Pemerintah Provinsi) dengan kepentingan Pemerintah Daerah bersama masyarakat. Dalam prakteknya perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yang kemudian diselaraskan melalui penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan dan rapat koordinasi/rapat kerja, mulai dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten. Pendekatan perencanaan ini tercermin pada RKPD berupa adanya: a) Sinergi dengan RKPD dan RENJA SKPD Provinsi Jawa Timur, RKP dan RENJA Kementerian/Lembaga; b) Konsisten dengan RPJMD maupun RPJPD Kabupaten Malang; c) Konsisten dengan RTRW Daerah; d) Penanganan masalah dengan pendekatan holistik dan pendekatan sistem; e) Sinergi dengan komitmen pemerintah terhadap tujuan-tujuan pembangunan global seperti Millenium Development Goals (MDGs), sustainable development, pemenuhan Hak Asasi Manusia, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan sebagainya. Pendekatan Bottom Up; Pendekatan ini mengakomodasi secara optimal masukan dari masyarakat luas melalui jenjang pemerintahan dan struktur kemasyarakatan dari bawah. Perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yang diselaraskan melalui penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan, mulai dari tingkat desa/kelurahan, tingkat RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB I - 4
kecamatan dan tingkat kabupaten. Pendekatan perencanaan ini tercermin dari adanya: a) Penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui komunikasi masyarakat sekaligus untuk melihat konsistensi dengan visi, misi, dan program Kabupaten Malang; b) Memperhatikan hasil proses musrenbang dan kesepakatan dengan masyarakat tentang prioritas pembangunan daerah; c) Mempertimbangkan hasil Forum SKPD. Selain itu dalam rangka penyusunan RKPD dilandasi 4 prinsip dasar perencanaan pembangunan yaitu: 1) pembangunan berkelanjutan; 2) partisipasi masyarakat; 3) pengarusutamaan gender; 4) good governance. Dokumen RKPD ini merupakan dokumen publik, sehingga pelibatan semua stakeholders menjadi pengarusutamaan (mainstreaming) dalam proses penyusunan. Dengan prinsip tersebut, diharapkan dokumen RKPD ini harus dapat diakses oleh semua stakeholders baik dalam tahap pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Gambar : 1.1 Bagan Alir Perumusan Awal prioritas dan Program Pembangunan Daerah pada Tahap Penyusunan Rancangan Awal RKPD
RKP
RPJPD
Prioritas (Program) Pembangunan Nasional th..(n)
Arah Kebijakan Pembangunan Lima Tahunan Periode ..(N)
RPJMD
Penyusunan Ranc. Awal RKPD Telaahan kebijakan nasional
Indikasi Program Prioritas th..(n) Review prioritas dan target program RPJMD
Review hasil evaluasi RKPD tahun lalu
Prioritas Pemb., Program, & Kegiatan th …(n)
Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan
Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik
Rancangan Prioritas Program & Kegiatan
PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPD
Renstra SKPD
Program & Kegiatan th..(n)
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
Rancangan Prioritas Program & Kegiatan
Penyusunan Renja-SKPD
Prioritas Program & Kegiatan th …(n)
BAB I - 5
1.2. Dasar Hukum Penyusunan Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015 meliputi : a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; d. Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional; e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437),
sebagaimana
telah
diubah
beberapa
kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun
2008
Nomor
59,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); f.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; h. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; i.
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
j.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; l.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan;
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB I - 6
m. Peraturan Pembagian
Pemerintah Urusan
Nomor
38
Tahun
Pemerintahan
2007
antara
tentang
Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; n. Peraturan
Pemerintah
Nomor
41
Tahun
2007
tentang
Organisasi Perangkat Daerah; o. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara
Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; r.
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan;
s. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 1/D); t.
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
u. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010–2015; v. Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah; w. Peraturan Bupati Malang Nomor 37 Tahun 2012 tentang Organisasi
Perangkat
Daerah
Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah; RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB I - 7
1.3. Hubungan Antar Dokumen Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan payung hukum bagi pelaksanaan
perencanaan pembangunan dalam
rangka
menjamin tercapainya tujuan negara, yang digunakan sebagai arahan di dalam Sistem Perencanaan Pembangunan secara nasional.
Menurut
undang-undang
tersebut,
rencana
pembangunan terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Dalam konteks hubungan antar dokumen dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Malang Tahun
2015
ini
beberapa
dokumen
perencanaan
yang
berhubungan satu sama lain yaitu: RPJPD Kabupaten Malang, RTRW Kabupaten Malang, RPJMD Kabupaten Malang, RPJMD Provinsi Jawa Timur, RKPD Kabupaten Malang, RKPD Provinsi Jawa Timur, RKP Nasional; Renstra SKPD Kabupaten Malang dan Renja SKPD Kabupaten Malang. RKPD
Kabupaten
Malang
Tahun
2015
merupakan
penjabaran dari RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 yang merupakan dokumen pembangunan tahunan yang disusun, dalam rangka menjamin konsistensi, dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta merupakan
bagian
yang
tidak
terpisahkan
dalam
tahapan
penyusunan RAPBD, yang terdiri dari RKPD, kebijakan umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Rencana Kerja Anggaran (RKA SKPD). Oleh karena itu penyusunan RKPD merupakan prasyarat APBD berbasis kinerja. Dokumen RPJMD dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD.
Tahapan
dan
skala
prioritas
yang
ditetapkan
ini
mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang. RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 merupakan implementasi dari visi, misi RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 serta mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2015 dan RPJM Nasional Tahun 2010-2015 dengan
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB I - 8
memperhatikan segala potensi dan sumberdaya yang dimiliki oleh Kabupaten Malang. RPJMD Kabupaten Malang ini merupakan pedoman, landasan dan referensi dalam menyusun Rencana Strategis
Satuan
Kerja
Perangkat
Daerah
(Renstra
SKPD)
Kabupaten Malang, dan RKPD Kabupaten Malang tahunan. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dengan turunannya berupa rencana tata ruang merupakan upaya penting dalam menertibkan penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia yang diwujudkan melalui beberapa aspek penting,
diantaranya
pengendalian
pemanfaatan
ruang.
Pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan secara sistematik melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta sanksi. Kegiatan penataan ruang terdiri dari 3 kegiatan yang saling terkait, yaitu: perencanaan tata ruang, pemanfaatan
ruang,
dan
pengendalian
pemanfaatan
ruang,
dengan produk rencana tata ruang berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang secara hirarki terdiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
(RTRWP),
dan
Rencana
Tata
Ruang
Wilayah
Kabupaten/Kota (RTRW Kab/kota). Ketiga rencana tata ruang tersebut
harus
dapat
terangkum
di
dalam
suatu
rencana
pembangunan sebagai acuan di dalam implementasi perencanaan pembangunan berkelanjutan di wilayah Indonesia. Sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan penataan ruang, maka UndangUndang Penataan Ruang ini diharapkan dapat mewujudkan rencana
tata
ruang
yang
dapat
mengoptimalisasikan
dan
memadukan berbagai kegiatan sektor pembangunan, baik dalam pemanfaatan sumberdaya alam maupun sumberdaya buatan. Secara kewilayahan tata ruang Kabupaten Malang dibagi menjadi 6 Wilayah Pengembangan (WP) yaitu: 1) WP Ngantang, 2) WP Lingkar Kota Malang, 3) WP Tumpang, 4) WP Kepanjen, 5) WP Dampit, 6) WP Sumbermanjing Wetan. Seluruh dokumen perencanaan pembangunan yang disusun oleh pemerintah daerah, harus mengacu, memperhatikan dan menserasikan
dengan
dokumen-dokumen
perencanaan
pembangunan pemerintah provinsi dan pusat. RKPD Kabupaten Malang yang disusun diserasikan dengan dokumen RKPD Provinsi dan RKP dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Keserasian yang dimaksud terutama dalam hal penetapan prioritas pembangunan daerah yang relevan dengan
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB I - 9
provinsi
maupun
pusat.
Hal
ini,
merupakan
perwujudan
keterpaduan dan kesatuan perencanaan pembangunan secara nasional, dengan tetap memperhatikan kondisi, potensi serta dinamika perkembangan daerah, nasional dan global. Hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan bersifat saling mengisi dan melengkapi, dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional yang mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua
fungsi
pemerintahan
yang
meliputi
semua
bidang
kehidupan secara, terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
Dalam
kewilayahan
konteks
perencanaan
pembangunan
yang
pembangunan
berdimensi
daerah
haruslah
disinergikan dengan dokumen perencanaan tata ruang wilayah, baik dalam skala lokal RTRW Kabupaten, skala wilayah RTRW Provinsi
dan
skala
pembangunan
yang
berorientasi
kejelasan
terhadap
memberikan
nasional
RTRW
Nasional.
pada sasaran
Perencanaan
kewilayahan
akan
serta
objek
target
pembangunan berbagai macam aspek yang ada di berbagai wilayah. Pada gilirannya dapat menghasilkan pembangunan yang lebih
efektif,
efisien,
bermanfaat
secara
maksimal
dan
berkesinambungan di setiap wilayah pembangunan.
Gambar 1.2 Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah dan SKPD
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB I - 10
1.4. Sistematika Dokumen RKPD Adapun sistematika dokumen RKPD adalah sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum Penyusunan 1.3. Hubungan Antar Dokumen 1.4. Sistematika Dokumen RKPD 1.5. Maksud dan Tujuan BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2013 dan Realisasinya 2.3. Capaian Indikator Utama Pembangunan BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN 3.1. Arah Kebijakan Perekonomian Daerah 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 4.1. Tema Pembangunan 4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2015 4.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2015 4.4. Prioritas dan Program Pembangunan Daerah BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2015 BAB VI PENUTUP 1.5. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan RKPD Tahun 2015: a. Menjabarkan arahan umum RPJMD Tahun 2010-2015 dikaitkan dengan hasil kajian mengenai isu stategis yang diperkirakan akan berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tahun 2015; b. Mengakomodasi pokok-pokok pikiran DPRD dan masukanmasukan dari masyarakat baik melalui Musrenbang maupun komunikasi publik lainnya.
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB I - 11
c. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskannya menjadi prioritas pembangunan; d. Mengidentifikasi perkiraan ketersediaan sumberdaya dan dana pembangunan yang akan dijadikan salah satu kekuatan pembangunan; e. Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan pembangunan. Adapun tujuannya: a. Menjadi acuan bagi seluruh SKPD Kabupaten Malang dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja–SKPD) Tahun 2015; b. Menjadi pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS dan APBD Tahun Anggaran 2015; c. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat Pemerintah; d. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah; e. Menjadi acuan bagi seluruh komponen masyarakat, karena memuat arah dan kebijakan pembangunan.
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB I - 12
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
2.1.
Gambaran Umum Kondisi Daerah
2.1.1. Kondisi Geografi dan Demografi 1. Kondisi Geografis Daerah Wilayah
Kabupaten
Malang
terletak
antara
112O17’10,90” – 112O57’00,00” Bujur Timur, 7O44’55,11” – 8O26’35,45”
Lintang
administrasi
terdiri
Selatan. dari:
Dengan
Sebelah
batas
Utara:
wilayah
Kabupaten
Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang; Sebelah Timur: Kabupaten Lumajang; Sebelah
Selatan:
Samudera
Indonesia;
Sebelah
Barat:
Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri. Sedangkan di bagian
tengah
wilayah
Kabupaten
Malang
berbatasan
dengan Kota Malang dan Kota Batu. Luas wilayah 353.486 ha. Secara administratif, wilayah Kabupaten Malang terdiri dari 33 kecamatan, 12 kelurahan, 378 desa, 3.147 Rukun Warga (RW) dan 14.700 Rukun Tetangga (RT). Gambar 2.1 Peta Kabupaten Malang
Topografi Kabupaten Malang meliputi dataran rendah, dataran tinggi, gunung-gunung yang aktif maupun tidak aktif serta sungai-sungai yang melintasi wilayah Kabupaten RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB II - 1
Malang, dimana faktor sumberdaya alam tersebut mencakup aspek kondisi topografi yang besar pengaruhnya terhadap proses pembangunan. Wilayah Kabupaten Malang bagian barat, bagian timur dan utara dikelilingi oleh pegunungan, sehingga daerahnya cenderung terjal atau bergelombang dengan kelerengan diatas 40%, meliputi wilayah Kecamatan Pujon,
Kecamatan
Ngantang,
Kecamatan
Kasembon,
Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Jabung, Kecamatan Wajak, Kecamatan Ampelgading dan Kecamatan Tirtoyudo. Dengan kondisi topografi tersebut, maka wilayah Kabupaten Malang
mempunyai
potensi
sebagai
kawasan
lindung
khususnya bagi kawasan yang ada dibawahnya. Hal ini berdampak positif karena kelestarian tanah dan air dapat terjaga dengan baik. Selain itu wilayah Kabupaten Malang mempunyai potensi pengembangan dibidang pertanian dan pariwisata. Untuk pengembangan dibidang pertanian lebih diutamakan pertanian hortikultura dan perkebunan, karena umumnya
daerah-daerah
dengan
kelerengan
tersebut
mempunyai iklim (suhu) yang lebih sejuk dan sangat cocok untuk jenis tanaman sayuran dan tanaman perkebunan. Struktur penggunaan lahan meliputi: permukiman/ kawasan terbangun 22,76%; industri 0.17%; sawah 13,04%; pertanian lahan kering 23,65%; perkebunan 6,10%; hutan 28,59%; rawa/waduk 0,20%; tambak/kolam 0,03%; padang rumput/tanah kosong 0,29%; tanah tandus/tanah rusak 1,54%; tambang galian C 0,26%; lain-lain 3,26%. 2. Kondisi Demografis Perkembangan
penduduk
Kabupaten
Malang
(berdasarkan BPS); pada tahun 2013 sebesar 2.506.102 jiwa atau rata-rata pertumbuhan 0,85% per tahun terdiri dari laki-laki 1.257.121 (50,16%) dan perempuan 1.248.981 (49,83%) Sedangkan
dengan
rata-rata
jumlah
kepadatan
penduduk
709
jiwa/km2.
berdasarkan
Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil hasil penghitungan akhir tahun 2013 adalah sebesar 3.077.960 jiwa terdiri dari laki-laki 1.541.907 jiwa (50,10%) dan perempuan 1.536.053 jiwa (49.90%). Terjadinya perbedaan angka antara versi BPS dengan versi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disebabkan adanya pendekatan/metoda perhitungan yang RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB II - 2
berbeda. Versi BPS menganggap penduduk Kabupaten Malang adalah orang-orang yang secara riil pada saat sensus dan/atau sudah 6 bulan berdomisili di Kabupaten Malang sedangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan jumlah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan. Tabel 2.1 Jumlah Penduduk per Kecamatan Tahun 2013 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
KECAMATAN DONOMULYO PAGAK BANTUR SUMBERMANJING WETAN DAMPIT AMPELGADING PONCOKUSUMO WAJAK TUREN GONDANGLEGI KALIPARE SUMBERPUCUNG KEPANJEN BULULAWANG TAJINAN TUMPANG JABUNG PAKIS PAKISAJI NGAJUM WAGIR DAU KARANGPLOSO SINGOSARI LAWANG PUJON NGANTANG KASEMBON GEDANGAN TIRTOYUDO KROMENGAN WONOSARI PAGELARAN KABUPATEN MALANG
JUMLAH PENDUDUK LAKI-LAKI
PEREMPUAN
41.541 29.924 44.380 59.962 76.892 33.811 57.759 52.351 68.833 57.127 42.337 35.938 63.520 39.951 32.359 43.074 39.466 79.521 50.548 29.972 50.850 38.501 45.615 97.716 63.517 37.246 36.209 18.638 34.260 39.656 25.384 28.008 47.041 1.541.907
41.549 30.367 46.509 60.192 77.959 33.853 57.139 52.414 68.626 59.346 43.118 36.248 63.528 40.140 31.981 42.603 37.860 77.480 49.585 29.583 49.159 37.622 44.467 95.557 64.008 35.623 35.528 17.976 34.608 39.636 25.457 27.790 48.542 1.536.053
TOTAL 83.090 60.291 90.889 120.154 154.851 67.664 114.898 104.765 137.459 116.473 85.455 72.186 127.048 80.091 64.340 85.677 77.326 157.001 100.133 59.555 100.009 76.123 90.082 193.273 127.525 72.869 71.737 36.614 68.868 79.292 50.841 55.798 95.583 3.077.960
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB II - 3
3. Potensi Unggulan Daerah a. Potensi Pertanian Potensi pertanian di wilayah Kabupaten Malang sangat beraneka-ragam dan tersebar di seluruh kecamatan. Bidang pertanian unggulan meliputi tanaman pangan, sayuran, hortikultura dan perkebunan. Unggulan tanaman pangan di wilayah Kabupaten Malang lebih didominasi oleh komoditi jagung, padi, ketela pohon, ubi jalar, dan kacangkacangan. Untuk komoditi sayuran, daerah yang potensial adalah Wilayah Pengembangan Ngantang dimana komoditi sayuran di wilayah ini pemasarannya telah menembus supermarket-supermarket di Kota Malang. Hortikultura unggulan yang memiliki ciri khas Kabupaten Malang adalah apel dan klengkeng di Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Tumpang dan Kecamatan Jabung. Sedangkan yang masih dalam taraf pengembangan adalah perkebunan apel di Kecamatan Pujon, salak Suwaru dan pengolahannya di Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran, alpukat di Kecamatan Wajak dan pisang di seluruh kecamatan. Sedangkan perkebunan unggulan yang cukup tinggi produksinya terdapat di Wilayah Pengembangan Dampit (seluruh kecamatan) berupa cengkeh dan tebu. Dari komoditi-komoditi unggulan tersebut memungkinkan adanya peluang pengembangan industri pengolahan, pengembangan pasar Mantung di Kecamatan Pujon sebagai sub terminal agribisnis serta penyulingan minyak atsiri di Kecamatan Dampit. b. Potensi Peternakan Potensi peternakan di wilayah Kabupaten Malang meliputi ternak besar dan ternak kecil. Ternak besar yang dominan keberadaannya dan pengembangannya di seluruh wilayah Kabupaten Malang adalah sapi potong dan kambing. Sedangkan sapi perah pengembangannya sangat sesuai pada daerah berbukit atau pegunungan dengan suhu yang relatif rendah seperti di Kecamatan Kasembon, Ngantang, Pujon, Tumpang, Poncokusumo, Jabung dan Wajak. Potensi pengembangan ternak kecil di Kabupaten Malang saat ini memungkinkan adanya pengembangan kawasankawasan peternakan pada areal-areal pertanian yang RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB II - 4
kurang produktif dengan skala besar melalui kerjasama antara pemilik modal (swasta) dan masyarakat (pemilik tanah pertanian) dengan sistem bagi hasil. Dilihat dari klimatologi, pengembangan ternak kecil dapat dialokasikan di seluruh kecamatan. Sedangkan kawasan peternakannya sendiri dapat dialokasikan pada areal pertanian yang kurang produktif seperti tegalan. c. Potensi Perikanan Pengembangan bidang perikanan darat dan laut sangat potensial dan prospektif karena dari segi hidrologi Kabupaten Malang banyak dilalui oleh sungai besar dan sungai kecil serta memiliki bendungan seperti Selorejo, Karangkates, Sengguruh, Lahor dan Kaligenteng (masih dalam tahap sosialisasi). Badan-badan air tersebut sangat potensial dan dapat dimanfaatkan untuk budidaya dan pengembangan perikanan darat dengan menggunakan keramba, jala apung dan sejenisnya. Sedangkan perikanan laut sangat potensial dikembangkan pada daerah pantai Sendangbiru karena saat ini di wilayah tersebut aktivitas nelayannya paling tinggi untuk kawasan pantai selatan. Pantai Sendangbiru merupakan pensuplai perikanan laut terbesar untuk daerah Malang dan juga mensuplai wilayah Pasuruan. Dengan kondisi tersebut maka di Sendangbiru sudah mulai dikembangkan sebagai pusat perikanan laut dan pusat aktivitas nelayan. Meskipun sudah mulai dikembangkan sebagai pusat perikanan laut dan pusat aktivitas nelayan, wilayah perairan ini juga harus tetap dijaga kelestariannya. d. Potensi Industri Bidang industri di Kabupaten Malang berkembang pesat seiring dengan kemudahan aksesibilitas. Bidang industri ini tumbuh pesat khususnya pada wilayah pengembangan lingkar Kota Malang seperti Kecamatan Pakisaji, Singosari, Karangploso, Pakis, Bululawang, Dau dan Wagir. Industri besar umumnya berlokasi pada jalan utama atau kolektor primer sedangkan industri kecil tersebar di kawasan permukiman penduduk. Pengembangan industri pada tahun-tahun mendatang harus diprioritaskan pada kawasan Malang Selatan untuk RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB II - 5
memeratakan pertumbuhan dan perkembangan wilayah. Kegiatan industri nantinya dapat berupa pengolahan hasil tambang sebagai bahan dasar bangunan seperti semen, kapur dan marmer dimana bahan bakunya banyak tersedia di kawasan Malang Selatan. e. Potensi Pertambangan Kabupaten Malang memiliki potensi pertambangan yang cukup besar dan terdapat di Kawasan Malang Selatan. Dari segi geologis dan beberapa studi menyimpulkan bahwa potensi pertambangan yang ada di Malang Selatan memang cukup besar yaitu emas, batu kapur, pasir kuarsa, pasir batu, kalsit, trass, kaolin, bentoit, marmer, zeolit, toseki, feldspar, piropilit dan fosfat. Namun demikian potensi tambang yang cukup besar ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Malang serta tidak mengabaikan fungsi kelestarian lingkungan hidup. Adapun kecamatan yang menyimpan potensi tambang dan perlu penelitian lebih lanjut adalah: Kecamatan Donomulyo, Pagak, Gedangan, Dampit, Ampelgading, Kalipare, Bantur, Sumbermanjing Wetan dan Tirtoyudo. f. Potensi Pariwisata Kabupaten Malang memiliki geomorfologis yang terdiri dari wilayah pegunungan dan dataran serta perairan pantai, sehingga membentuk bentangan-bentangan alam yang indah dengan patahan-patahan yang menyebabkan terjadinya air terjun, hamparan pantai yang luas dan berpasir putih. Selain itu Kabupaten Malang juga kaya akan peninggalan sejarah yang memungkinkan pertumbuhan dan pengembangan wilayah berbasis pariwisata, dengan ditunjang oleh sumberdaya alam dan bidang-bidang unggulan seperti pertanian, peternakan, perikanan, industri, pertambangan dan bidang pariwisata itu sendiri . Pengembangan pariwisata dilaksanakan melalui pengembangan paket wisata, jalur wisata,
pengadaan
sarana
dan
prasarana
penunjang
seperti hotel dan penginapan serta meningkatkan aksesibilitas dengan meningkatkan kondisi jalan dan menyediakan sarana transportasi menuju obyek wisata. RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB II - 6
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi. Aspek Kesejahteraan Masyarakat menjadi salah satu prioritas untuk menangani berbagai isu yang berkembang tentang
tingkat
kesejahteraan
masyarakat
terutama
kemajuan dibidang ekonomi. Pembangunan di Kabupaten Malang pada tahap kedua RPJP Daerah atau RPJM Daerah Tahun 2010-2015 menuntut perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang. Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Hal ini sejalan dengan visi Kabupaten Malang yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2010 – 2015 dengan visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Malang yang Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya
Saing
atau
MADEP
1) Mewujudkan pemahaman dan agama,
adat-istiadat
dan
MANTEB
dengan
misi:
pengamalan nilai-nilai
budaya.
2)
Mewujudkan
pemerintahan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, dan demokratis. 3) Mewujudkan supremasi hukum dan HAM. 4) Mewujudkan kondisi lingkungan yang aman, tertib, dan damai. 5) Mewujudkan peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur. 6) Mewujudkan sumber
daya manusia yang produktif dan berdaya saing.
7) Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berbasis
pertanian
dan
pemberdayaan
masyarakat
perdesaan. 8) Mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Kedelapan butir Misi Kabupaten Malang, semata-mata untuk mewujudkan kondisi kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat. a. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB Secara umum kondisi makro ekonomi Kabupaten Malang,
meningkat
dibandingkan
dengan
tahun
sebelumnya, hal itu tidak lepas dari kondisi fundamental RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB II - 7
makro yang mempengaruhi seperti stabilitas politik dan demokrasi, dukungan kepercayaan dunia usaha dan keyakinan pada kinerja perekonomian nasional yang terus
membaik
membuat
pertumbuhan
ekonomi
nasional tumbuh di tahun ini. Perkembangan sektor ekonomi berdampak langsung terhadap peningkatan PDRB dan nilai PDRB perkapita pada hakekatnya menunjukkan kemampuan daya beli masyarakat. Salah satu indikator perekonomian maju adalah perekonomian yang outputnya sebagian besar komoditas olahan; yang berarti nilai tambah produk sudah semakin besar didapatkan oleh masyarakat lokal. Indikator ini telah terjadi pada trend perekonomian Kabupaten Malang dimana kontribusi sektor primer semakin mengecil sementara kontribusi sektor olahan sekunder maupun tersier semakin dominan. Perkembangan
PDRB
baik
Atas
Dasar
Harga
Konstan (ADHK) maupun Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) selama kurun waktu tahun 2010 sampai dengan 2012
menunjukkan
trend
kenaikan,
hal
ini
menunjukkan fundamental perekonomian Kabupaten Malang cukup baik, berikut tabel makro perekonomian Kabupaten Malang mulai tahun 2010 sampai dengan 2012. Tabel 2.2 Makro Perekonomian Kabupaten Malang Tahun 2011-2013 NO
URAIAN
1.
PDRB ADHB
2.
PDRB ADHK
3.
Pertumbuhan Ekonomi
3.
Pendapatan Perkapita (PDRB ADHB)
4.
Inflasi
SAT.
2011
2012*
2013**
35.762.498
40.763.813
46.846.977
15.662.097
16.786.415
17.891.912
%
7,17
7,44
6,59
rupiah
14.537.725
14.907.944
18.630.285
%
6,05
6,35
7,86
Juta rupiah Juta rupiah
Sumber : BPS Kabupaten Malang Ket : *) Angka Diperbaiki **) Angka Sementara
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB II - 8
Tabel 2.3 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011-2013 Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Malang
SEKTOR
2011
2012
2013
Primer (Agriculture) 1. Pertanian
29,38
28,48
27,87
2,67
2,57
2,50
18,58
18,84
19,04
4. Listrik, Gas dan Air Bersih
0,72
0,72
0,73
5. Bangunan
1,88
1,97
2,07
26,28
26,98
27,31
7. Pengangkutan & Komunikasi
3,26
3,32
3,38
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan
4,27
4,31
4,38
12,95
12,79
12,72
2. Pertambangan & Penggalian Sekunder (Manufaktur) 3. Industri Pengolahan
Tersier (Service) 6. Perdagangan, Hotel & Restoran
9. Jasa-jasa Sumber : BPS Kabupaten Malang Ket : *) Angka Diperbaiki **) Angka Sementara
Tabel 2.4 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011-2013 Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Malang SEKTOR
2011
2012*)
2013**)
Primer (Agriculture) 1.
Pertanian
2.
Pertambangan & Penggalian
26,30
25,35
24,75
2,14
2,07
1,98
21,48
21,90
22,13
Sekunder (Manufaktur) 3.
Industri Pengolahan
4.
Listrik, Gas dan Air Bersih
0,83
0,81
0,79
5.
Bangunan
2,22
2,40
2,48
27,85
28,51
28,98
Tersier (Service) 6.
Perdagangan, Hotel & Restoran
7.
Pengangkutan & Komunikasi
3,55
3,56
3,62
8.
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan
4,20
4,23
4,26
9.
Jasa-jasa
11,42
11,17
10,96
Sumber : BPS Kabupaten Malang Ket : *) Angka Diperbaiki **) Angka Sementara
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB II - 9
b. PDRB Perkapita Pendapatan perkapita merupakan angka rata rata pendapatan penduduk Kabupaten Malang, dengan mata pencahariannya terdiri dari pertanian, pertambangan, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, bangunan, perdagangan, hotel dan restauran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta jasa-jasa lainnya; yang penghasilan riilnya tidak sama bahkan sebagian besar atau lebih kurang 40% masyarakat Kabupaten Malang bekerja di sektor pertanian primer. Gambar 2.2 Grafik Pendapatan Perkapita PDRB ADHB Tahun 2011-2013 Kabupaten Malang
Sumber: BPS Kabupaten Malang
c. Tingkat Inflasi Inflasi adalah suatu proses meningkatnya hargaharga secara umum dan terus menerus berkaitan dengan mekanisme pasar. Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat pula dari kemampuan penduduk dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Perkembangan barang dan jasa ini berdampak langsung terhadap tingkat daya beli dan biaya hidup penduduk. Jika harga-harga secara umum meningkat maka bisa terjadi daya beli penduduk menurun. Berikut gambaran keadaan tingkat inflasi dari tahun 2011-2013 adalah: RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB II - 10
Gambar 2.3 Grafik Perkembangan Inflasi Tahun 2010-2013 Kabupaten Malang
25 Persentase
20 15 10
6,43
6,05
6,35
2010
2011
2012
7,86
5 0 2013
Sumber: BPS Kabupaten Malang
2. Kesejahteraan Sosial a. Kemiskinan Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Dengan demikian kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan
perbedaan
perlakuan
bagi
seseorang
atau
sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Kompleksitas masalah kemiskinan tentu tidak bisa dijawab melalui program pembangunan yang bersifat parsial apalagi kontradiktif, tetapi diperlukan sebuah rumusan
kebijakan
keterkaitan
satu
yang
sama
lain
bersifat
holistik,
meskipun
tidak
ada bisa
menghindari pendekatan sektoral. Rumusan kebijakan pembangunan hendaknya disatukan oleh dua isu sentral dan mendasar yaitu penanggulangan kemiskinan dan penciptaan ditujukan
lapangan untuk
kerja.
mengatasi
Program
yang
masalah
khusus
kemiskinan
diorientasikan pada upaya peningkatan pendapatan dan pengurangan pendekatan
beban
masyarakat
pemberdayaan
usaha,
miskin
melalui
pemberdayaan
manusia dan pemberdayaan lingkungan. Implementasi RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB II - 11
pendekatan program disesuaikan dengan kondisi potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat miskin setempat, dengan menghindari penyeragaman program. Sebagai amanat Milenium Development Goals (MDGs) yaitu komitmen dunia untuk mempercepat pembangunan manusia dan pemberantasan kemiskinan, dimana Pemerintah Indonesia termasuk salah satu negara yang menandatangani deklarasi millenium untuk mencapai 8 buah sasaran pembangunan millenium yaitu 1) pengentasan kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim, 2) pemerataan pendidikan dasar, 3) mendukung adanya persamaan gender dan pemberdayaan perempuan, 4) mengurangi tingkat kematian anak, 5) meningkatkan kesehatan ibu, 6) perlawanan terhadap HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya, 7) menjamin daya dukung lingkungan hidup, 8) mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Begitu juga dengan arahan RPJM Provinsi Jawa Timur maupun Nasional masalah kemiskinan, pengangguran menjadi urusan bersama yang sangat prioritas. Sama halnya dengan Kabupaten Malang yang sudah dimulai dari RPJMD Kabupaten Malang periode 2006-2010 sudah memprioritaskan pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja yang dikaitkan dengan seluruh program prioritas pembangunan yang pada dampaknya dapat mengurangi angka kemiskinan dan menurunkan angka pengangguran. Berdasarkan data Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Timur tingkat kemiskinan Kabupaten Malang tahun 2012 sebesar 11%, pada saat yang sama tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Timur 13,08% dan Nasional sebesar 11,66%. Sejalan dengan target penurunan kemiskinan Kabupaten Malang tahun 2013 sebesar 1,5% maka dengan melihat programprogram pengentasan kemiskinan baik yang dilaksanakan oleh Kabupaten Malang maupun Provinsi Jawa Timur dan Nasional di Kabupaten Malang maka tingkat kemiskinan Kabupaten Malang tahun 2013 berdasarkan angka perhitungan sementara sebesar 9,5%; dimana pada saat yang sama berdasarkan angka sementara TKPK Provinsi Jawa Timur tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Timur sebesar 12,73% dan Nasional RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB II - 12
11,47%. Dengan demikian dalam 2 tahun terakhir Kabupaten Malang mampu mencapai penurunan tingkat kemiskinan hingga berada dibawah rata-rata Provinsi Jawa Timur maupun Nasional. Sedangkan untuk desa tertinggal yang semula pada tahun 2010 sebanyak 110 desa tertinggal, pada tahun 2012 melalui Keputusan Bupati Malang Nomor 183 Tahun 2012 tentang Desa Tertinggal, jumlah desa tertinggal sebanyak 51 desa; tahun 2013 kegiatan pembangunan difokuskan dalam rangka pemberdayaan dan penguatan sarana dan prasarana perdesaan di lokasi desa tertinggal dan diharapkan pada tahun 2014 seluruh desa di Kabupaten Malang akan menjadi desa maju atau sangat maju. b. Perlindungan Sosial Pembangunan sosial diarahkan untuk memperluas pelayanan
kesejahteraan
sosial
kepada
Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terutama bagi penduduk yang mengalami kemiskinan, serta korban bencana alam dan bencana sosial, dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam penanganan masalah sosial.
Peningkatan
kesejahteraan
sosial
dilakukan
antara lain melalui: pemberdayaan, pemberian santunan, rehabilitasi,
pelayanan
dan
perlindungan
sosial,
pemberian bantuan dan sumbangan sosial masyarakat, serta penguatan kelembagaan kesejahteraan sosial. Dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial terdapat pilar partisipan dari warga masyarakat sebagai Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial adalah perorangan maupun kelompok masyarakat yang tergabung dalam suatu lembaga sosial kemasyarakatan dan berpartisipasi aktif
dalam
membantu
pelaksanaan
kegiatan
pembangunan di bidang kesejahteraan sosial. Beberapa
kecenderungan
permasalahan
sosial,
dibarengi dengan terjadinya perubahan sosial yang sangat cepat, maka persoalan yang dihadapi sampai saat ini
di
Kabupaten
Malang
adalah
sebagai
berikut:
1) masih terbatasnya sarana dan prasarana panti sosial RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB II - 13
baik milik pemerintah maupun masyarakat; 2) masih minimnya peran serta potensi sumber kesejahteraan sosial dan sektor swasta dalam penanganan PMKS; 3)
masih
banyaknya
Kesejahteraan
jumlah
Sosial
(PMKS)
Penyandang baik
Masalah
secara
kualitas
maupun secara kuantitas, antara lain, kemiskinan, kecacatan,
ketunasusilaan,
bencana/bencana penanganan
alam;
bencana
4)
baik
keterlantaran, serta yang
korban
belum
efektifnya
bersifat
preventif,
tanggap darurat maupun rehabilitatif. Kondisi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada tahun 2012 sebanyak 153.005 jiwa dan pada tahun 2013 sebanyak 147.994 jiwa atau menurun sebesar 3,27%. Kondisi pemberian
bantuan
tersebut sebagai dampak dari
hewan
ternak,
usaha
sektor
informal, dan bantuan bagi fakir miskin, dimana pada tahun 2012 telah diberikan bantuan kepada 6.378 orang dan tahun 2013 sebanyak 147.212 orang; dan adanya partisipasi sosial masyarakat pada tahun 2012 sebesar 2,08% dan tahun 2013 sebesar 3% dari total PMKS setiap tahunnya. Salah satu jenis PMKS adalah korban bencana alam,
dalam upaya membantu para korban
bencana
pada
alam
tahun
2012
telah
disalurkan
bantuan kepada korban sebanyak 1.910 keluarga dan pada tahun 2013 disalurkan kepada 1.676 keluarga. Jenis PMKS lainnya adalah anak terlantar, upaya pembinaan yang dilakukan dengan memberikan motivasi dan pembinaan ketrampilan sesuai bakat, dimana pada tahun 2012 dilakukan pembinaan kepada 175 anak dan tahun 2013 kepada 180 anak. Selain itu diberikan pula pelatihan ketrampilan dan bantuan stimulan kepada penghuni panti asuhan yaitu pada tahun 2012 sebanyak 5 panti asuhan untuk 25 anak dan tahun 2013 sebanyak 8 panti asuhan untuk 80 anak. c. Indek Pembangunan Manusia (IPM) IPM merupakan salah satu indikator penting yang digunakan dalam perencanaan kebijakan dan evaluasi pembangunan, karena nilai IPM mencakup 3 bidang pembangunan manusia yang dianggap paling mendasar, RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB II - 14
yaitu angka harapan hidup, pengetahuan, dan hidup layak. Nilai ini menggambarkan potret pembangunan manusia Kabupaten Malang dari kondisi fisik manusia (kesehatan
dan
kesejahteraan),
maupun
non-fisik
(intelektualitas). Pencapaian hasil IPM merupakan hasil pencapaian jangka waktu yang panjang. Peningkatan IPM pada prinsipnya merupakan perubahan pola pikir manusia, yaitu perubahan untuk semakin berperilaku hidup bersih dan sehat (bidang kesehatan); peningkatan intelektual (pendidikan) dan peningkatan kemampuan bersaing secara ekonomi (bidang ekonomi). Berikut gambaran IPM Kabupaten Malang selama 3 tahun terakhir. Tabel 2.5 Gambaran IPM Kabupaten Malang URAIAN
2011
2012*)
2013
Indeks Kesehatan
73,72
74,16
74,59
Indeks Pendidikan
75,31
75,60
76,03
Indeks Daya Beli
64,49
65,06
66,02
IPM Kab. Malang
71,17
71,61
72,21
Sumber : BPS Kabupaten Malang Ket : *) Angka Diperbaiki **) Angka Sementara
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum 1. Pendidikan Dalam Pembukaan UUD 1945, salah satu tujuan berbangsa dan bernegara adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa” yang itu hanya bisa dicapai melalui Pendidikan. Pembangunan
pendidikan
merupakan
prioritas
pembangunan nasional dengan demikian secara otomatis juga merupakan prioritas pembangunan di daerah. Sehingga Pendidikan merupakan hak dasar setiap penduduk dan pemenuhan atas hak ini menjadi kewajiban pemerintah Pendidikan merupakan salah satu gerbang penting untuk meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat.
Peningkatan
kualitas Sumber Daya Manusia mengandung makna, bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penentu bagi pemantapan kesiapan menyongsong tantangan kedepan yang semakin berat dan komplek. Dalam RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB II - 15
rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, setiap warga negara berhak mendapatkan layanan pendidikan. Sebagai konsekuensi dari komitmen tersebut, setiap warga negara tanpa mengenal latar belakang, baik yang normal maupun yang berkelainan, yang berkemampuan cerdas maupun yang rendah, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu setidak-tidaknya selama 9 Tahun. Untuk itu pembangunan pendidikan diarahkan untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Untuk mendukung Program Pendidikan Dasar 9 Tahun, salah satu strategi yang dilaksanakan adalah pengembangan sekolah di wilayah terpencil dan sulit transportasi yaitu SD-SMP Satu Atap, sehingga memberikan kemudahan bagi anak-anak yang berdomisili di wilayah tersebut. Sampai dengan tahun 2013 telah tersedia 28 SDSMP Satu Atap, selain itu telah dilaksanakan pula kegiatan pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas untuk SD, SMP/MTs Negeri maupun Swasta yang tersebar di 33 kecamatan. Pada tahun 2013 diberikan bantuan stimulan kepada 113 lembaga pendidikan swasta, pembangunan dan rehabilitasi kepada 264 lembaga SDN, 73 lembaga SMP Negeri/Swasta dan 92 lembaga SMK Negeri/Swasta. Keberadaan guru dan tenaga kependidikan lainnya yang bersertifikasi pendidik hingga tahun 2012 sebanyak 12.170 orang dan pada tahun 2013 sebanyak 13.294 orang atau
naik
9,24%.
Dilihat
dari
hasil
UNAS
SD/SMP/SMA/SMK Negeri/Swasta, tingkat kelulusan dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan, pada tahun pelajaran 2012/2013, tingkat kelulusan SD/SMP/SMA/SMK sangat menggembirakan. Angka kelulusan jenjang SD/MI tahun
2012
sebesar
100%
dan
pada
dipertahankan sebesar 100%, SMP/MTs
tahun
2013
tahun 2012
sebesar 99,86% dan pada tahun 2013 menjadi 99,99% dan tingkat SMA tahun 2012 sebesar 99,90% dan tahun 2013 tetap sebesar 99,90%, sedangkan untuk SMK pada tahun 2012 kelulusan sebesar 100% dan pada tahun 2013 dipertahankan sebesar 100%.
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB II - 16
Angka Partisipasi Kasar (APK) yaitu persentase jumlah siswa dibanding dengan jumlah penduduk usia sekolah pada satu jenjang pendidikan. APK SD/MI pada tahun 2012 sebesar 113,14%, tahun 2013 sebesar 113,19%; APK SMP/MTs pada tahun 2012 sebesar 96,36%, tahun 2013 sebesar 96,41%; APK SMA/MA pada tahun 2012 sebesar 55,56% tahun 2013 menjadi 55,62%. Sedangkan untuk Angka Partisipasi Murni (APM) yaitu persentase jumlah siswa usia sekolah dibanding jumlah penduduk usia sekolah pada satu jenjang pendidikan. APM SD/MI pada tahun 2012 sebesar 99,26%, tahun 2013 sebesar 99,29%, APM SMP/MTs pada tahun 2012 sebesar 79,78%, tahun 2013 sebesar 79,80%, APM SMA/SMK/MA pada
tahun
2012
sebesar
44,46%
dan
tahun
2013
meningkat menjadi 44,51%. Tentu saja untuk capaian ini, masih harus bekerja keras lagi terutama untuk jenjang SMP/MTs, SMA/SMK/MA yang perlu terus ditingkatkan. 2. Kesehatan Keberhasilan adalah
pembangunan
terciptanya
masyarakat
manusia
yang
seutuhnya
sehat
baik
fisik
maupun mental. Selama ini apresiasi masyarakat terhadap kesehatan masih relatif rendah, utamanya bagi keluargakeluarga miskin. Tingginya angka kematian yang disebabkan oleh
penyakit
menular
ataupun
faktor
ketidaktahuan
masyarakat dalam mensikapi kesehatan, harusnya menjadi perhatian
utama
semua
pihak
khususnya
Pemerintah
Kabupaten Malang. Dalam kesehatan
upaya kepada
optimalisasi 93
fungsi
Puskesmas
meningkatkan masyarakat 39
akses
dilaksanakan
Puskesmas,
Pembantu,
55
pelayanan melalui
menyiagakan
Puskesmas
Keliling,
14 ambulance serta melakukan penguatan terhadap 2.799 Posyandu
dan
peningkatan
status
Polindes
menjadi
Ponkesdes sebanyak 390 lembaga serta mengukuhkan 390 desa/kelurahan siaga. Pada tahun 2013 telah dilakukan pula
pengembangan
dan
rehabilitasi
RSUD
Lawang,
13 Puskesmas, 3 rumah dinas dokter, 31 Puskesmas Pembantu dan 2 Ponkesdes.
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB II - 17
Upaya optimalisasi Puskesmas menjadi Puskesmas Ideal sebagai ikon pembangunan kesehatan akan terus dilanjutkan dan dikembangkan melalui program terobosan dibidang
kesehatan
berupa
pengembangan
Puskesmas
Wisata, Puskesmas Jalan Raya, Puskesmas Siaga Bencana, Puskesmas Rawat Inap Plus, Puskesmas Gawat Darurat, Puskesmas Peduli Remaja, Puskesmas Pelayanan Narkoba, Puskesmas Pelayanan HIV/AIDS yang memiliki spesifikasi pelayanan
dan
Program
Sutera
Emas
(Surveilancs
Epidemiologi Terpadu Berbasis Masyarakat). Puskesmas yang menerapkan standar manajemen pelayanan mutu ISO 9001
versi
2008
adalah
Puskesmas
Dau,
Kepanjen,
Tumpang, Dampit, Donomulyo dan Sumberpucung. Dari sisi pembiayaan pembangunan kesehatan, Kabupaten Malang juga diperkuat oleh program pemerintah yaitu pemberian Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Pada tahun 2013 kepesertaan Jamkesmas sesuai pagu dari pemerintah sebanyak 708.058 orang, sedangkan yang tidak masuk Jamkesmas, dijamin oleh Jamkesda sebanyak 6.213 orang. Dan selanjutnya kepesertaan Jamkesmas akan ditangani melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pada tahun 2014. Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2012 sebesar 4,87 per seribu kelahiran hidup dan tahun 2013 turun menjadi sebesar 4,68 per seribu kelahiran hidup. Sedangkan angka kematian ibu melahirkan pada tahun 2012 sebesar 61,19 per seratus ribu kelahiran hidup pada tahun 2013 menjadi 94,52 per seratus ribu kelahiran hidup. Angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan yang masih relatif tinggi disebabkan antara lain: pemahaman masyarakat tentang pemenuhan gizi pada ibu hamil masih rendah
terutama
di
dusun-dusun
terpencil,
penyakit
degeneratif dan penyakit menular serta adanya daerahdaerah yang masih sulit dijangkau pelayanan. Namun berbagai
upaya
terus
dilakukan
antara
lain
dengan
pengembangan Ponkesdes sebagai pusat penyuluhan dan konsultasi
kesehatan
termasuk
penyuluhan
gizi,
yang
merupakan program terpadu Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten Malang. Kasus bayi dengan gizi buruk pada tahun 2012 sebanyak 0,9% dan pada tahun 2013 turun menjadi 0,74%; dilihat dari indikator RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB II - 18
kecamatan bebas rawan gizi pada tahun 2012 sudah mencapai 100% dan pada tahun 2013 dipertahankan sebesar 100% Upaya
peningkatan
pelayanan
kesehatan
dilaksanakan pula dengan pengembangan sarana prasarana pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kanjuruhan Kepanjen berupa pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif melalui pelayanan rawat jalan, rawat inap, gawat darurat dan tindakan medik yang pada tahun 2013 terus ditingkatkan kapasitas sarana dan prasarana termasuk tenaga medisnya. RSUD Kanjuruhan Kepanjen terus meningkatkan kinerja pelayanannya menuju lingkungan rumah sakit sehat, aman dan terpelihara, antara lain dengan melakukan pemeriksaan limbah yang dilakukan dua kali dalam setahun. Selain itu berbagai upaya telah dilaksanakan untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat antara
lain
dengan
menerapkan
mekanisme
rujukan
berjenjang yaitu mulai pelayanan dasar dari Puskesmas dan dirujuk ke rumah sakit apabila memerlukan pelayanan kesehatan lanjutan. Dari hasil pengukuran indek kepuasan pasien melalui pelayanan informasi pengaduan cepat dan tepat, di tahun 2012 kepuasan pasien mencapai 78,64% dan tahun 2013 meningkat menjadi 80,04% Status kesehatan masyarakat sebagai akumulasi dari keberhasilan program-program yang dilakukan antara lain dapat dinilai melalui indikator Indeks Kesehatan. Indeks Kesehatan Kabupaten Malang pada tahun 2012 sebesar 74,16 dan pada tahun 2013 naik menjadi sebesar 74,59. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan bidang kesehatan disamping
program-program
pemerintah
juga
sudah
semakin meningkatnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup sehat dan kesehatan mandiri. 3. Kependudukan dan Pencatatan Sipil Peningkatan pelayanan publik yang lebih cepat dan murah untuk rakyat diwujudkan dalam bentuk pengurusan kartu tanda penduduk, pengurusan pajak daerah serta pengurusan
izin-izin
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
usaha.
Pelayanan
KTP
terus
BAB II - 19
ditingkatkan dengan menyiapkan unit mobil pelayanan keliling lengkap dengan perlengkapan cetak KTP dan Akta Catatan
Sipil.
Perbaikan
pelayanan
dilakukan
dengan
penyederhanaan prosedur, kepastian tarif, kecepatan pelayanan dengan melakukan modernisasi dan penerapan sistem teknologi berbasis elektronik serta perizinan satu atap. Pelayanan dengan unit mobil pelayanan keliling telah dilaksanakan pada 33 kecamatan se Kabupaten Malang secara bergiliran. Dalam
upaya
peningkatan
pelayanan
publik
khususnya berupa pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP),
pemerintah daerah telah menyiapkan unit mobil
pelayanan keliling lengkap dengan perlengkapan cetak KTP dan Akta Catatan Sipil. Perbaikan pelayanan dilakukan pula dengan
penyederhanaan
prosedur,
kepastian
tarif,
kecepatan pelayanan melalui teknologi informatika dengan penerapan
sistem
kependudukan
berbasis
perekaman
biometrik Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) pada tahun 2012 sebanyak 1.614.185 orang dari quota 2.024.789 orang
atau
79,80%
dan
pada
tahun
2013
sebanyak
1.700.817 orang atau 100,41% dari quota 1.693.955 orang; pelayanan KTP pada tahun 2012 sebanyak 113.115 orang dan pada tahun 2013 sebanyak 73.667 orang, untuk pelayanan Kartu Keluarga (KK) pada tahun 2012 sebanyak 108.373 KK dan tahun 2013 sebanyak 119.299 KK. Peningkatan tersebut disebabkan antara lain karena adanya kesadaran masyarakat dan adanya kemudahan berupa unit mobil pelayanan keliling yang telah dilaksanakan pada 33 kecamatan secara bergiliran dan sepenuhnya pelayanan KTP juga telah diserahkan kepada masing-masing kecamatan. 4. Keluarga Berencana Pembangunan
di
bidang
kependudukan,
pemberdayaan keluarga, kesehatan reproduksi remaja dan Keluarga
Berencana
kualitas
penduduk
diarahkan melalui
untuk
meningkatkan
pengendalian
kelahiran,
memperkecil angka kematian, dan peningkatan kualitas program Keluarga Berencana (KB). Kebijakan ini meliputi: pemberdayaan mengembangkan RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
keluarga
termasuk
pengetahuan
dan
langkah
untuk
keterampilan BAB II - 20
kewirausahaan, terutama bagi keluarga yang belum mampu memenuhi
kebutuhan
kesejahteraan
dan
dasarnya
ketahanan
serta
peningkatan
keluarga;
promosi
dan
peningkatan kesehatan reproduksi remaja; promosi dan pemenuhan Pasangan
hak-hak
Usia
peningkatan berencana
Subur
akses dan
dan
kesehatan
(PUS)
dan
yang
kualitas
kesehatan
reproduksi
difokuskan pelayanan
reproduksi,
bagi
kepada keluarga
terutama
bagi
keluarga-keluarga miskin dan rentan termasuk Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera I (KS I); serta penguatan kelembagaan agar secara bertahap program KB dapat
dilaksanakan
Keseluruhan
oleh
kebijakan
masyarakat
ini
akan
secara
mandiri.
dilaksanakan
dengan
mengutamakan kemitraan serta memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. upaya peningkatan kualitas keluarga yang dilaksanakan melalui Program Keluarga Berencana, Pasangan Usia Subur (PUS) terus mengalami peningkatan seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, PUS pada tahun 2012 sebesar 520.578 pasangan, sedangkan pada tahun 2013 sebesar 522.800 pasangan atau naik 0,43%, sedangkan PUS yang menjadi peserta KB Aktif pada tahun 2013 sebesar 401.087 Akseptor atau 76,7%. 5. Investasi Iklim
berinvestasi
sangat
ditentukan
oleh
faktor
keamanan dan ketertiban. Pembangunan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat difokuskan pada terwujudnya kesadaran
masyarakat
untuk
menjaga
keamanan
masyarakat lingkungan masing-masing serta peran aktif masyarakat dalam memberantas kejahatan yang terjadi. Sementara itu, berdasarkan data yang ada masih terdapat kasus demonstrasi pemogokan tenaga kerja, kasus politik dan kasus ekonomi, namun demikian secara umum angka kriminalitas di Kabupaten Malang baik. Hal lain yang mendukung
terjaminnya
keamanan
wilayah
Kabupaten
Malang karena terdapat banyak institusi militer baik dari TNI AD, TNI AU dan TNI AL yang juga berperan aktif dalam mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat termasuk juga keamanan berinvestasi.
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB II - 21
Total investasi dalam kerangka Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tahun 2012 sebesar Rp. 7.293.387.000.000,-. Namun setelah dilakukan verifikasi lapangan di awal tahun 2013, ternyata terdapat 3 perusahaan yang sudah tidak beroperasi, sehingga nilai riil investasi pada tahun 2012 menjadi Rp.6.126.142.000.000,-. Selanjutnya selama tahun 2013 total nilai investasi sebesar Rp. 6.326.277.000.000,sehingga mengalami peningkatan sebesar Rp.200.135.000.000 atau naik 3,2%. Peningkatan nilai investasi tersebut disebabkan adanya perluasan investasi dari PMA dan PMDN. Meningkatnya nilai investasi penanaman modal memberikan dampak pada penyerapan tenaga kerja yaitu pada tahun 2012 tenaga kerja yang terserap oleh PMA/PMDN sebanyak 24.760 orang sedangkan pada tahun 2013 menyerap tenaga kerja sebanyak 24.802 orang atau naik 0,17%. 6. Pariwisata Kabupaten Malang yang geomorfologisnya terdiri dari wilayah pegunungan dan dataran serta perairan pantai membentuk bentangan-bentangan alam yang indah dengan patahan-patahan yang menimbulkan air terjun, hamparan pantai yang luas dan berpasir putih, memungkinkan pertumbuhan dan pengembangan wilayah Kabupaten Malang yang berbasis pada pariwisata dengan ditunjang oleh sumberdaya alam dan bidang-bidang unggulan seperti pertanian, peternakan, perikanan, industri, pertambangan dan bidang pariwisata sendiri. Pengembangan pariwisata dapat ditempuh melalui pengadaan paket wisata, pengembangan jalur wisata, pengadaan sarana dan prasarana penunjang seperti hotel/penginapan serta meningkatkan aksesbilitas dengan meningkatkan kondisi jalan dan menyediakan sarana transportasi menuju obyek wisata. Peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata telah menunjukkan peningkatan dengan digelarnya acara Pemilihan Duta Wisata Tingkat Kabupaten dan Provinsi. Selain itu upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pengembangan wisata di Kabupaten Malang adalah pengembangan nilai budaya melalui pameran dan promosi pariwisata.
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB II - 22
Upaya untuk memperkenalkan pariwisata dilakukan pula dengan meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara pelaku, asosiasi, pemerhati dan masyarakat umum yang didukung oleh promosi pariwisata dan budaya, seperti Promosi Travel Exchange and Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE). Selain itu memanfaatkan teknologi informasi baik melalui media cetak maupun elektronik serta membentuk Tourism Information Centre, pada tahun 2012 sebanyak 3 unit dan pada tahun 2013 menjadi 4 unit. Jumlah
kunjungan
wisatawan
tahun
2012
sebanyak
2.177.560 orang terdiri dari 2.144.334 orang wisatawan nusantara dan 33.226 orang wisatawan mancanegara dan tahun 2013 menjadi 2.384.479 orang atau naik 9,5% yang terdiri dari 2.362.584 orang wisatawan nusantara dan 21.895 orang wisatawan mancanegara. 7. Ketenagakerjaan Salah satu upaya untuk mengatasi pengangguran adalah melalui
program transmigrasi dengan kegiatan
peningkatan ketrampilan bagi calon transmigran dimana pada tahun 2012 sebanyak 85 orang dan pada tahun 2013 sebanyak 60 orang, sedangkan jumlah transmigran yang ditempatkan pada tahun 2012 sebanyak 40 KK dan tahun 2013 sebanyak 23 KK. Selain itu untuk meningkatkan kualitas angkatan kerja melalui pelatihan kerja, pada tahun 2012 telah dilakukan pelatihan sebanyak 23 kali dengan peserta 910 orang; pada tahun 2013 sebanyak 26 kali dengan peserta 970 orang. Dalam terhadap
upaya
menurunkan
undang-undang
angka
pelanggaran
ketenagakerjaan
telah
dilaksanakan pembinaan kepada perusahaan dengan hasil menurunnya kasus pelanggaran, dimana pada tahun 2012 terjadi 190 kasus dan pada tahun 2013 turun menjadi 75 kasus. Tingkat
Pengangguran
Terbuka
(TPT)
Kabupaten
Malang tahun 2012 sebesar 4,09% dan pada tahun 2013 berdasarkan
angka
sementara
Badan
Pusat
Statistik
Kabupaten Malang sebesar 3%.
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB II - 23
8. Pertanian Potensi pertanian di Wilayah Kabupaten Malang beraneka-ragam dan tersebar di seluruh kecamatan. Bidang pertanian unggulan meliputi tanaman pangan, perkebunan, sayuran, peternakan dan perikanan. Unggulan tanaman pangan padi, jagung, ketela pohon, ubi jalar, dan kacangkacangan. Sedangkan unggulan perkebunan tebu, kopi, kakao, kelapa. Untuk komoditi sayuran, terdiri dari kentang, kubis, cabe, tomat. Terdapat
komoditas khas Kabupaten
Malang yaitu: apel, klengkeng, salak Swaru, ketela gunung kawi. Hasil
pembangunan
pertanian
tanaman
pangan
antara lain peningkatan produksi padi; pada tahun 2012 sebesar 461.267 ton dan pada tahun 2013 sebesar 461.291 ton atau naik 0,01%. Kondisi ini terjadi karena beralihnya lahan pertanian produktif ke lahan non pertanian dan adanya
iklim
yang
kurang
menguntungkan.
Produksi
perkebunan yang terdiri dari tembakau, tebu rakyat, kelapa, kopi, kakao, cengkeh, teh, kapuk randu, jambu mente, kenanga dan panili, total produksi tahun 2012
sebanyak
3.815.774 ton, dan pada tahun 2013 sebanyak 3.930.291 ton atau naik 3%. Pada produk olahan hasil perkebunan, berupa gula pasir pada tahun 2012 sebanyak 224.149 ton dan tahun 2013 sebanyak 327.771 ton atau naik 46,23%. Pendapatan perkapita petani bidang pertanian pangan pada tahun 2012 sebesar Rp.11.914.500,- pada tahun 2013 meningkat menjadi sebesar Rp.11.915.691,- atau naik 0,01%, sedangkan pendapatan petani bidang perkebunan tahun 2012 sebesar Rp.13.869.600,- dan pada tahun 2013 meningkat menjadi sebesar Rp.13.883.469,- atau naik 0,1%. Bidang peternakan setiap tahunnya ada peningkatan, hal ini dapat dilihat dengan adanya peningkatan produksi daging, susu dan telur serta pendapatan peternak. Produksi daging yang berasal dari sapi, kambing dan unggas pada tahun
2012
sebesar
20.787,74
ton
dan
tahun
2013
mencapai 21.866,55 ton, mengalami kenaikan sebesar 5,19%. Produksi telur tahun 2012 sebesar 24.332,55 ton dan pada tahun 2013 mencapai 25.080,21 ton mengalami kenaikan
sebesar
3,07%.
Adapun
yang
dilakukan
Pemerintah Kabupaten Malang untuk mempertahankan RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB II - 24
produksi susu adalah melalui program bantuan bibit sapi perah kualitas baik kepada peternak serta melaksanakan pendampingan dan bimbingan agar dapat meningkatkan produktivitasnya sehingga produksi susu pada tahun 2012 sebesar 115.619,73 ton dan pada tahun 2013 menjadi sebesar
116.033,57.ton
atau
terjadi
kenaikan
sebesar
0,36%. Secara keseluruhan pendapatan per kapita peternak mengalami kenaikan cukup signifikan yaitu pendapatan peternak sapi potong tahun 2012 sebesar Rp.11.850.650,pada tahun 2013 menjadi Rp.13.380.660,- atau meningkat 12,91%. Pendapatan peternak sapi perah tahun 2012 sebesar
Rp.
13.972.150,-
dan
tahun
2013
menjadi
Rp.14.575.600,- atau meningkat 4,3% Kinerja pembangunan pada sektor kelautan dan perikanan, dengan panjang pantai 102,62 km dan potensi sumberdaya laut lestari sebesar 403.444 ton per tahun, hasil tangkapannya mencapai rata-rata 2,5%, di masa mendatang usaha kelautan dan perikanan masih perlu ditingkatkan pengelolaannya. Total produksi perikanan pada tahun 2012 sebesar 25.658,10 ton yang terdiri dari produksi ikan tangkap sebesar 10.277,35 ton dan budidaya sebesar 15.380,75 ton. Pada tahun 2013 total produksi perikanan sebesar 28.019,45 ton yang terdiri dari produksi ikan tangkap sebesar 10.949,29 ton dan budidaya sebesar 17.070,16
ton
atau
secara
keseluruhan
naik
9,2%.
Pendapatan perkapita nelayan pada tahun 2012 sebesar Rp.13.637.600,-
pada
tahun
2013
Rp..16.687.155,-
atau
meningkat
menjadi
22,36%;
sebesar
pendapatan
perkapita pembudidaya perikanan pada tahun 2012 sebesar Rp.12.080.900,- pada tahun 2013 menjadi Rp.14.717.700,atau meningkat 21,82%; sedangkan pendapatan perkapita pengolah ikan pada tahun 2012 sebesar Rp.11.470.800,pada tahun 2013 menjadi Rp.18.144.532,- atau meningkat 58,18%. Tingkat konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Malang pada tahun 2012 sebesar 20,92 kg perkapita per tahun, dan pada tahun 2013 menjadi 21,47 kg perkapita per tahun atau meningkat sebesar 2,62%. Dengan meningkatnya Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan
dan
Perikanan/Kelautan
berdampak
pada
peningkatan ketahanan pangan pada tahun 2013. Beberapa RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB II - 25
komoditas pangan utama menunjukkan kondisi surplus diantaranya: surplus beras sebesar 71.863 ton,
surplus
jagung sebesar 290.901 ton, surplus ubi kayu sebesar 436.203 ton, surplus gula sebesar
305.781 ton, surplus
daging sebesar 14.611 ton, dan surplus susu sebesar 99.233 ton. Disisi lain dari aspek keragaman pangan masyarakat yang
skalanya
dinyatakan
dengan
skor
Pola
Pangan
Harapan (PPH), dari skor ideal PPH sebesar 100, maka tingkat keragaman pangan masyarakat relatif meningkat dimana pada tahun 2012 sebesar 86,1 dan pada tahun 2013 sebesar 87 dan diharapkan pada tahun 2015 skor PPH dapat mencapai 95 atau bahkan bisa mencapai 100. Untuk Angka Kecukupan Protein (AKP), pada tahun 2012 mencapai 51,8 gram/kapita/hari atau 99,6% dan pada tahun 2013 sebesar 51,9 gram/kapita/hari atau 99,8% dibandingkan standar nasional sebesar 52 gram/kapita/hari. Sedangkan Angka Kecukupan Energi (AKE) pada tahun 2012 mencapai 1.840 kilokalori/kapita/hari atau 92% dan pada tahun 2013 mencapai 1.853 kilokalori/kapita/hari atau naik menjadi 92,7% dibandingkan dengan standar nasional yaitu sebesar 2.000 kilokalori/kapita/hari. 9. Industri dan Perdagangan Pembangunan
industri
dapat
dilihat
dari
perkembangan indikator antara lain unit usaha industri tahun 2012 sebanyak 21.348 unit usaha dan tahun 2013 sebanyak 21.895 unit usaha atau meningkat 2,56%; nilai investasi sektor industri pada tahun 2012 sebesar Rp. 2.667.572.230.000,-
pada
tahun
2013
mencapai
Rp.
2.701.677.410.000,- atau meningkat 1,28%, dengan tenaga kerja yang terserap dari
tahun 2012 sebanyak 158.771
orang dan pada tahun 2013 menjadi 160.222 orang atau naik sebesar 0,91%. Perkembangan industri tersebut terbagi menjadi industri formal dan informal, sektor formal tahun 2012 sebanyak 1.717 unit usaha pada tahun 2013 menjadi 1.767 unit usaha, atau meningkat 2,91%. Untuk nilai investasi
sektor
industri
formal
pada
tahun
2012
sebesar Rp..2.651.337.960.000,- dan tahun 2013 mencapai Rp..2.684.923.643.000,-
meningkat
Rp.33.585.683.000,-
atau naik 1,26%. Tenaga kerja yang terserap di sektor RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB II - 26
industri formal juga mengalami peningkatan dari tahun 2012 sebanyak 104.580 orang dan pada tahun 2013 menjadi 105.651 orang atau meningkat 1,02%. Sedangkan pada industri informal dan industri rumah tangga juga menunjukkan
adanya
peningkatan
dari
tahun
2012
sebanyak 19.631 unit pada tahun 2013 menjadi 20.128 unit atau meningkat 2,53%. Penyerapan tenaga kerja dari sektor ini pada tahun 2012 sebanyak 54.191 orang dan pada tahun 2013 menjadi sebanyak 54.571 orang atau bertambah sebesar 0,70%. Perkembangan
kinerja
sektor
perdagangan
juga
menunjukkan trend yang terus meningkat, hal ini bisa dilihat
dari
beberapa
indikator
yaitu:
Tanda
Daftar
Perusahaan (TDP) pada tahun 2012 sebanyak 18.210 perusahaan dan tahun 2013 secara kumulatif menjadi sebanyak 19.495 perusahaan atau meningkat 7,05%. Nilai ekspor pada tahun 2012 sebesar US$ 314.058.000 pada tahun 2013 menjadi US$ 320.339.000, meningkat sebesar US$ 6.281.000 atau naik 2%. Selanjutnya nilai impor pada tahun 2012 sebesar US$ 64.786.000 dan pada tahun 2013 sebesar US$ 67.378.000 ada peningkatan sebesar US$ 2.592.000 atau naik 4%. 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah 1. Kondisi Daya Saing Daerah a. Ketersediaan Infrastruktur Jalan Sarana yang penting dalam mendukung laju pembangunan adalah prasarana jalan. Tersedianya jalan untuk menjangkau semua daerah di suatu wilayah pemerintahan
sangat
besar
pengaruhnya
terhadap
kecepatan pendistribusian hasil pembangunan. Jalan merupakan salah satu prasarana transportasi yang penting guna memperlancar kegiatan
pembangunan.
Seiring dengan semakin meningkatnya pembangunan jalan yang terbagi atas jalan nasional, jalan provinsi dan kabupaten harus selalu ditingkatkan, baik panjang maupun
kualitasnya,
agar
pembangunan
regional/nasional dapat berjalan lancar.
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB II - 27
Kondisi jalan di Kabupaten Malang yang terdiri dari Jalan Nasional sepanjang 115,63 km dimana pada tahun 2013 kondisinya cukup baik, Jalan Provinsi sepanjang
110,12
km
juga
dalam
kondisi
baik,
sedangkan Jalan Kabupaten sepanjang 1.668,76.km secara bertahap kondisinya terus ditingkatkan, dimana pada tahun 2012 dilakukan peningkatan jalan sepanjang 124 km dan pada tahun 2013 dilakukan peningkatan jalan
sepanjang
34,68%.
167
Sedangkan
km
terjadi
upaya
kenaikan
untuk
sebesar
mempertahankan
kondisi jalan yang ada, dilaksanakan pemeliharaan rutin jalan
pada
tahun
2013
sepanjang
250
km
dan
pemeliharaan jalan berkala sepanjang 200.km, sehingga kondisi Jalan Kabupaten yang pada tahun 2012 kondisi baik sepanjang 1.385,70 km atau 83,04% dan pada tahun 2013 naik menjadi 1.465,67 km atau 87,83%. Peningkatan jembatan sesuai standar (lebar 6 m) pada tahun 2012 sepanjang 380 m dan pada tahun 2013 menjadi sepanjang 468.m atau naik sebesar 23,16%. Sehingga dari total jembatan kabupaten sebanyak 395 buah,
yang
memenuhi
standar
pada
tahun
2012
sebanyak 118.jembatan atau 29,87% dan pada tahun 2013 naik menjadi 138.jembatan atau 34,94%.Sehingga dari total jembatan di Kabupaten Malang sebanyak 395 buah, pada tahun 2011 jumlah jembatan kabupaten yang memenuhi standar hanya sebanyak 97 jembatan atau 24,56% dan tahun 2012 menjadi sebanyak 118 jembatan atau 29,87%. Selain
jalan
kabupaten
sebagaimana
yang
disebutkan di atas juga terdapat jalan desa sepanjang kurang lebih 6.907,90 km dimana kondisi jalan desa yang berkategori baik pada tahun 2012 sepanjang 4.270,46 km atau 61,82% dan pada tahun 2013 naik menjadi 4.475,10 km atau 64,78%. Kenaikan tersebut didukung
oleh
tingginya
minat
masyarakat
dalam
melaksanakan program kemitraan pembangunan jalan dan jembatan desa. Hal ini terlihat dari hasil kinerja kegiatan tersebut yang menunjukkan bahwa pada tahun 2012 telah dibangun jalan desa sepanjang 580,60 km RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB II - 28
dan jembatan desa sebanyak 4 jembatan, sedangkan pada tahun 2013 dibangun jalan desa sepanjang 487,92 km dan jembatan desa sebanyak 8 jembatan. Dalam upaya memenuhi kelengkapan keselamatan bagi pengguna jalan tahun 2012 terdapat fasilitas kelengkapan jalan berjumlah 5.243 dan untuk tahun 2013 berjumlah 7.912 atau mengalami kenaikan 50,91% yang terdiri atas rambu-rambu lalu lintas, Warning Light, Traffic Light dan papan nama jalan.
Sedangkan
untuk meningkatkan keamanan khususnya pada ruas jalan yang berpotensi terjadinya kecelakaan terutama pada
tikungan
tajam
dan
tepi
jurang,
dilakukan
pemasangan pagar pengaman jalan pada tahun 2013 terpasang sepanjang 4.200 m dan patok pengaman jalan sejumlah 1.452 buah. Selain itu untuk membagi dan mengarahkan arus lalu lintas untuk lebih meningkatkan keamanan, keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas maka dibuat marka jalan, dimana pada tahun 2012 dibuat seluas 27.481 m2 dan untuk tahun 2013 seluas 34.026 m2 atau naik sebesar 23,82%; selain itu guna meningkatkan keamanan dan keselamatan bagi penyeberang jalan khususnya anak-anak sekolah serta untuk mensukseskan program Kabupaten Layak Anak pada tahun 2013 telah dibuatkan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) di beberapa ruas jalan. pembangunan lalu lintas. Pengembangan bandar udara Abdul Rachman Saleh yang dalam kurun waktu 4 tahun terakhir berkembang sangat
pesat
dan
kedepan
perlu
di
tingkatkan
kapasitasnya sehingga dapat menambah maskapai dan jumlah penerbangan sesuai dengan kebutuhan untuk melayani beberapa Kabupaten/Kota di bagian selatan tengah Jawa Timur. Tahun 2012 jumlah penumpang angkutan udara yang melalui Bandara Abdulrachman Saleh sebanyak 515.393 orang, dan cargo seberat 1.445.680 kg dan untuk tahun 2013 jumlah penumpang sebanyak
526.036 orang atau mengalami kenaikan
2,07% dan cargo seberat 5.536.711 kg atau mengalami kenaikan 282,98%. Selain itu pada tahun 2013 Bandara Abdulrachman Saleh memberikan pelayanan sebanyak 4.812
kali
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
penerbangan;
yang
dilaksanakan
oleh
BAB II - 29
maskapai penerbangan Garuda Indonesia 1.430 kali penerbangan, Sriwijaya Air 2.110 kali penerbangan, Batavia Air 60 kali penerbangan, Wings Air 710 kali penerbangan,
Citylink
470
kali
penerbangan,
dan
Express Air 32 kali penerbangan.
b. Ketersediaan Sarana Komunikasi Teknologi
komunikasi
kini
semakin
dirasakan
penting peranannya dalam penyampaian informasi jarak jauh.
Aktifitas
pemerintahan,
swasta
maupun
masyarakat sangat erat kaitannya dengan pos dan telekomunikasi informasi.
sarana
Bahkan
ketersediaan
pada
intelektualitas
berdampak dengan
sebagai
tersedianya
sumberdaya
manusia
teknologi maka
untuk
pengiriman
teknologi
informasi
penduduk, dan
akan
karena
kemampuan
sangat
mudah
membaca kemajuan yang mutakhir sehingga dapat memacu perkembangan teknologi di daerah. Untuk memenuhi kebutuhan telekomunikasi masyarakat, dari tahun ke tahun semakin banyak bermunculan warung telekomunikasi (wartel) swasta.
Jumlah telepon umum
koin dari tahun ke tahun semakin berkurang, sedangkan jasa telekomunikasi dari pemerintah dan rumah tangga berkembang pesat. Data PT. Telkom Kabupaten Malang menunjukkan
jumlah
pelanggan
telepon
semakin
meningkat dari tahun ke tahun. c. Ketersediaan Lembaga Keuangan Ketersediaan
bank
sangat
mendorong
laju
pertumbuhan ekonomi di segala bidang, khususnya dalam penyediaan modal dan lalu lintas uang antar daerah, kepentingan lalu lintas uang di Kabupaten Malang sangat mudah karena telah tersedia bank-bank pemerintah maupun bank swasta. Bank pemerintah yang terdapat di Kabupaten Malang antara lain, BRI, BNI’46 dan bank Mandiri, sedangkan swasta BCA, CIMB Bank dan Bank Jatim, serta BPR-BPR yang berkembang pesat beberapa tahun terakhir ini.
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB II - 30
d. Ketersediaan Tenaga Listrik Selanjutnya
perkembangan
ketersediaan
energi
listrik sebagai pendukung penting pembangunan dan perekonomian sebagai berikut: Tabel 2.6 Perkembangan Kelistrikan 2010-2013 Uraian
Satuan
2010
2011
2012
2013
Desa Berlistrik
Desa
388
422
486
471
Distribusi JTM
kms
2.632.500
2.633
2.645
2,680
Distibusi JTR
kms
5.394.340
5.401.352
5.083
5,729
Distribusi GRD
unit
3.548
3.558
3.962
4,071
Gardu induk
unit
9
9
10
10
SR
buah
726.485
730.514,000
842.236,000
876,497
kwh/th
1.503.041.492
1.675.484.263
1.817.801.313
1,111,458,311
Konsumsi listrik
Sumber : PT. PLN (PESERO) Malang, 2012
e. Sarana Transportasi Berikutnya
sarana
transportasi
yang
menjamin
kelancaran arus orang dan barang dari sentra produksi ke pasar maupun ke obyek-obyek wisata adalah sebagai berikut: Tabel 2.7 Perkembangan Sarana Transportasi 2010-2013 No.
Uraian
2010
2011
2012
2013
763
765
804
804
2.723
2.920
3.015
3,053
261
370
388
409
6.235
7.167
8.072
8,501
14.659
15.729
17.070
17,769
106
107
104
103
1.
Mobil Penumpang Umum
2.
Bus Umum
3.
Bus Bukan Umum
4.
Mobil Barang Umum
5.
Mobil Barang Bukan Umum
6.
Kereta Gandengan Umum
7.
Kereta Gandengan Bukan Umum
92
92
90
90
8.
Kereta Tempel Umum
25
31
41
47
9.
Kereta Tempel Bukan Umum
16
16
16
16
0
0
0
0
41
42
0
0
24.921
27.239
29.600
30.792
10.
Kendaraan Khusus Umum
11.
Kendaraan Khusus Bukan Umum JUMLAH
Sumber : Hasil-hasil Pembangunan Kabupaten Malang, 2012
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB II - 31
Dari
data
diatas
diketahui
bahwa
trend
perkembangan sarana transportasi Kabupaten Malang dalam 3 tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup siginifikan dimana pada tahun 2010 hanya sebanyak 24.921 tahun 2012 meningkat menjadi 29.600 atau terjadi kenaikan rata-rata 9,4 % per tahun. Kedepan peningkatan diprediksi akan lebih tajam lagi dengan selesainya Tol Pandaan-Malang, selesainya Jalan Lintas Selatan Provinsi Jawa Timur semakin besarnya kapasitas penerbangan
Bandara
Abdul
Rachman
Saleh
dan
pindahnya pusat pemerintahan Kabupaten Malang ke Kota Kepanjen dan pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik
memberi
dampak
kepada
perkembangan
investasi, industri dan perdagangan. 2.2.
Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Tahun 2013 dan Realisasi
2.2.1. Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Wajib 1. Urusan Pendidikan Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan pendidikan adalah 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini;
2)
Program
Pendidikan
Wajar
Pendidikan
Dasar
9 Tahun; 3) Program Pendidikan Menengah; 4) Program Pendidikan Non Formal; 5) Program Pendidikan Luar Biasa; 6)
Program
Peningkatan
Mutu
Pendidik
dan
Tenaga
Kependidikan; 7) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan. Urusan Pendidikan pada tahun 2013 telah dialokasikan anggaran
sebesar
Rp..68.425.653.007,-
dan
terealisasi
sebesar Rp. 64.483.984.300,- sisa sebesar Rp.3.941.668.707,Adapun hasil serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program pada urusan pendidikan sebagai berikut: 1)
Meningkatnya
tingkat
serapan
lulusan
pendidikan
kejuruan pada dunia kerja, yaitu pada tahun 2012 sebanyak 6.668 siswa, meningkat menjadi 9.066 siswa di tahun 2013; 2)
Dipertahankannya
angka
kelulusan
tingkat
SD/MI
sebesar 100% dan angka kelulusan tingkat SMA/ MA sebesar 99,90%,
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
serta tingkat SMK sebesar 100% di
BAB II - 32
tahun
2013,
dan
untuk
angka
kelulusan
tingkat
SMP/MTs sebesar 99,86% pada tahun 2012, meningkat menjadi sebesar 99,99% di tahun 2013; 3)
Meningkatnya SD/MI dari
Angka
Partisipasi
Kasar
(APK)
untuk
113,14% di tahun 2012 menjadi sebesar
113,19% di tahun 2013, dan untuk SMP/MTs dari 96,36% di tahun 2012, meningkat menjadi 96,41% di tahun 2013, sedangkan untuk SMA/MA dari 55,56% di tahun 2012, meningkat 55,62% di tahun 2013; 4)
Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI sebesar 99,26% di tahun 2012 menjadi sebesar 99,29% di tahun 2013, sedangkan untuk SMP/MTs meningkat dari 79,78% di tahun 2012 menjadi 79,80% di tahun 2013, sedangkan untuk SMA/SMK/MA meningkat dari 44,46% di tahun 2012 menjadi 44,51% di tahun 2013;
5)
Meningkatnya daya kreativitas dan kompetensi siswa melalui lomba kreativitas bagi siswa, melalui 22 kegiatan lomba di tahun 2013;
6)
Meningkatnya
kualitas
bangunan
sekolah
serta
tersedianya sarana prasarana belajar yang memadai, sehingga dapat terwujud suasana yang nyaman bagi siswa
dan
mengajar,
guru dimana
dalam di
melakukan
tahun
2013
proses telah
belajar
dilakukan
rehabilitasi bangunan pada 429 lembaga dengan rincian 264 SD, 73 SMP, dan 92 SMK; 7)
Meningkatnya bantuan pemenuhan kebutuhan siswa berupa pengadaan alat praktek dan peraga siswa Tuna serta pengadaan alat tulis siswa penyandang tuna;
8)
Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap pendidikan non
formal
dengan
terlaksananya
bimbingan
kewirausahaan bagi 1.000 orang eks penyandang buta aksara di tahun 2013; 2. Urusan Kesehatan Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Kesehatan adalah 1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;
2)
Program
Upaya
Kesehatan
Masyarakat;
3) Program Pengawasan Obat dan Makanan; 4) Program Pengembangan Obat Asli Indonesia; 5) Program Promosi Kesehatan
dan
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
Pemberdayaan
Masyarakat;
6)
Program BAB II - 33
Perbaikan
Gizi
Lingkungan
Masyarakat;
Sehat;
8)
7)
Program
Program
Pengembangan
Pencegahan
dan
Penanggulangan Penyakit Menular; 9) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan; 10) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana/Puskesmas/Pustu dan Jaringannya. Urusan Kesehatan pada tahun 2013 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp..102.410.319.433,- dan terealisasi
sebesar
Rp..116.848.506.290,-
sisa
sebesar
Rp. 14.438.186.857,-. Adapun hasil/outcome serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan
program
pada
urusan
kesehatan
sebagai
berikut: 1)
Menurunnya Angka Kematian Bayi per seribu kelahiran hidup,
tahun 2012 sebesar 4,87 per seribu kelahiran
hidup turun menjadi 4,68 per seribu kelahiran hidup di tahun 2013; 2)
Menurunnya prosentase balita kurang gizi, di tahun 2012 sebesar 6,3%, turun menjadi 4,6% di tahun 2013;
3)
Dipertahankannya prosentase kecamatan bebas rawan gizi sebesar 100%;
4)
Angka Harapan Hidup sebesar 74,16 yang artinya anak yang lahir di Kabupaten Malang mempunyai harapan untuk hidup hingga mencapai usia 74,16 tahun;
5)
Untuk
Rumah
Sakit
Umum
Daerah
Kanjuruhan
meliputi: a). Terealisasinya
layanan
Saraf (100%), Tumbuh
baru
meliputi:
Kembang
Bedah
Anak (100%),
Peristi (B0o/o), dan Ct' Scan (100%); b). Tingkat hunian rumah sakit sebesar 73,89% masuk dalam
rentang
tingkat
hunian efekif
rumah sakit sebesar 75% sampai dengan 85%; c). Terealisasinya aman
dan
lingkungan terpelihara,
rumah
sakit
dimana
sehat,
dari
hasil
pemeriksaan kualitas lingkungan secara umum memenuhi standar: d). Terealisasinya pengunjung
kepuasan
rumah
pasien/keluarga
sakit
terhadap
dan
pelayanan
informasi dan pengaduan secara cepat dan tepat, dimana
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
kepuasan
pasien/keluarga
dan
BAB II - 34
pengunjung rumah sakit sebesar 78,64% di tahun 2012, meningkat menjadi 80,04% di tahun 2013; e). Pelaksanaan pelayanan sesuai dengan standar ISO 9001:2008
dan
terlaksananya
bimbingan
akreditasi oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) dalam rangka menyiapkan resertifikasi akreditasi Rumah Sakit sesuai standar Joint Commision International (JCI). 6)
Untuk Rumah Sakit Umum Daerah Lawang meliputi : a). IGD dengan jumlah pengunjung 5.600 orang dengan rincian 20% pengunjung umum, 30% pengunjung peserta
peserta
Askes,
Jamsostek
dan
10% 49%
pengunjung pengunjung
Jamkesmas; b). Rawat dengan
jalan
hasil
rincian
jumlah
30%
kunjungan
kunjungan
35.211
umum,
20%
kunjungan Askes, 10% kunjungan Jamsostek dan 40% kunjungan Jamkesmas, semua ini tersebar di 8 poli yaitu: poliumum, poli gigi, poli anak, poli kandungan, poli mata, poli bedah, poli dalam dan poli konsultasi gizi; c). Rawat inap jumlah pengunjung 3.898 dengan rincian
pengunjung
umum
61%,
pengunjung
Askes 8,3%, pengunjung Jamsostek 4,3% dan pengunjung Jamkesmas 26,4%; d). Terealisasinya
lingkungan
rumah
sakit
sehat,
aman dan terpelihara, dimana dari hasil kualitas lingkungan
secara
umum
meliputi
standar
pelayanan pemeriksaan limbah dilakukan 2 kali dalam setahun dengan hasil cukup baik; e). Terealisasinya
kepuasan
pasien/keluarga
dan
pengunjung rumah sakit terhadap pelayanan pada tahun 2012 sebesar 75% dan tahun 2013 naik menjadi 78%. 3. Urusan Pekerjaan Umum Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Pekerjaan Umum adalah 1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan; 2) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong; 3) Program Pembangunan Turap/ Talud/Bronjong; 4) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB II - 35
dan Jembatan; 5) Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan; 6) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan; 7) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan; 8) Program Pengelolaan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan; 9) Program Pengelolaan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum; 10) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya; 11) Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku; 12) Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya; 13) Program Pengendalian Banjir; 14) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh; 15) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah. Urusan Pekerjaan Umum pada tahun 2013 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp..396.163.872.616,- dan terealisasi sebesar Rp..393.027.869.225,- sisa sebesar Rp. 3.136.003.391,-. Adapun hasil/outcome serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program pada urusan pekerjaan umum sebagai berikut: 1)
Meningkatnya jalan kabupaten dalam kondisi baik dari sepanjang 1.385,70 km/ 83,04% di tahun 2012, menjadi 1.465,63 km/ 87,83% di tahun 2013 dari total panjang jalan kabupaten sepanjang 1.668,76 km;
2)
Meningkatnya jumlah jembatan kabupaten yang sesuai standar dengan lebar 6 m dari 118 buah atau 29,87% di tahun 2012, di tahun 2013 menjadi 138 buah atau 34,94% terjadi peningkatan sebanyak 20 buah atau 5,2% dari total jumlah jembatan kabupaten yang ada sebanyak 395 buah;
3)
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur penerangan jalan umum dari sebanyak 12.558 titik lampu di tahun 2012, menjadi sebanyak 13.081 titik lampu di tahun 2013;
4)
Meningkatnya bangunan pelengkap jalan, dengan terbangunnya dinding penahan jalan sepanjang 7.323 m pada tahun 2012 dan di tahun 2013 telah dibangun dinding penahan sepanjang 540 m yang tersebar di 37 lokasi, sehingga total panjang dinding penahan yang telah terbangun sepanjang 7.863 m;
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB II - 36
5)
Penyediaan air bersih bagi masyarakat melalui sistem perpipaan pada tahun 2012 terjadi kenaikan pelayanan untuk
masyarakat
sehingga
untuk
perkotaan
masyarakat
sebanyak perkotaan
7.265 telah
jiwa dapat
dilayani sebanyak 361.620 jiwa sedangkan pada tahun 2013 terjadi kenaikan pelayanan untuk masyarakat perkotaan sebanyak 36.695 jiwa sehingga masyarakat perkotaan yang telah dapat dilayani sebayak 398.315 jiwa. Untuk masyarakat perdesaan pada tahun 2012 terjadi kenaikan sebanyak 17.750 jiwa sehingga masyarakat perdesaan yang terlayani air bersih menjadi 633.642 jiwa dan pada tahun 2013 terjadi kenaikan pelayanan untuk masyarakat perdesaan sebanyak 13.500 jiwa sehingga masyarakat perdesaan yang telah dapat dilayani sebanyak 647.142 jiwa. Sehingga secara umum akses masyarakat Kabupaten Malang terhadap air bersih baik melalui sistem perpipaan, mata air dan sumur gali pada tahun 2013 telah mencapai 93,8%; 6)
Terwujudnya upaya dalam memperbaiki kualitas air melalui
peningkatan
pelayanan
dibidang
air
limbah
domestik lewat program-program penyediaan sarana dan prasarana air limbah seperti pembangunan MCK, Jamban Keluarga, Pembangunan IPAL Komunal dan MCK Plus adapun cakupan pelayanan air limbah domestik pada tahun 2012 telah mencapai 71,59% sedangkan pada tahun 2013 cakupan pelayanan air limbah mengalami peningkatan menjadi 71,9% dari total jumlah rumah tangga di Kabupaten Malang sejumlah 669.980; 7)
Meningkatnya
upaya
perbaikan
kualitas
lingkungan
permukiman melalui pembangunan jalan lingkungan agar masyarakat mudah untuk beraktifitas, pada tahun 2012 telah
dibangun
lingkungan
dan
dilakukan
permukiman
peningkatan
sepanjang
27,57
jalan
km
dan
dilanjutkan pada tahun 2013 sepanjang 449 km. Total panjang jalan lingkungan di Kabupaten Malang sepanjang 5.474,86 km yang harus terus dijaga kondisinya oleh masyarakat dan didukung dari pemerintah; 8)
Meningkatnya permukiman
penanganan dimana
pada
drainase tahun
2012
lingkungan dibangun
sepanjang 6,43 km dan pada tahun 2013 dibangun RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB II - 37
sepanjang
105,45 km dari total drainase lingkungan
permukiman
diwilayah
Kabupaten
Malang
sepanjang
4.820,96 km; 9)
Dipertahankannya luas lahan yang terairi seluas 45.885,50 ha melalui peningkatan fungsi jaringan irigasi;
10) Meningkatnya kondisi baik saluran irigasi, dimana di tahun 2012 kondisi baik sepanjang 505.954,56 m atau 56,99%, dimana total panjang saluran irigasi kewenangan Dinas Pengairan Kabupaten Malang (saluran primer dan sekunder) sepanjang 887.751,30 m. Untuk tahun 2013 kondisi baik saluran irigasi meningkat menjadi 517.956,91 m (58,34%); 11) Meningkatnya kondisi baik dam, dimana di tahun 2012 kondisi baik sebanyak 162 buah atau 41,12%, dimana total dam sebanyak 394 buah. Untuk tahun 2013 kondisi baik dam meningkat menjadi 174 buah (44,16%); 12) Meningkatnya kondisi baik bangunan air, dimana di tahun 2012 kondisi baik sebanyak 3.144 buah atau 71,64%, dimana total bangunan air sebanyak 4.485 buah. Untuk tahun 2013 kondisi baik bangunan air meningkat menjadi 3.172 buah (70,73%); 13) Meningkatnya kondisi baik pintu air, dimana di tahun 2012 kondisi baik sebanyak 872 buah atau 69,10%, dimana total pintu air sebanyak 1.262 buah. Untuk tahun 2013 kondisi baik pintu air meningkat menjadi 888 buah (70,36%); 4. Urusan Perumahan Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan
Perumahan
Perumahan;
2)
adalah
Program
1).
Program
Lingkungan
Pengembangan
Sehat
Perumahan;
3) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan; 4) Program Pengelolaan Areal Pemakaman; 5) Program Peningkatan Kesiagaan
dan
perumahan
Pencegahan dialokasikan
Rp.7.813.524.291,-
dan
Bahaya
Kebakaran.
Urusan
anggaran
sebesar
terealisasi
sebesar
Rp.7.601.799.000,- sisa sebesar Rp.211.725.291,Adapun hasil/outcome serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan
program
pada
urusan
perumahan
sebagai
berikut: RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB II - 38
1)
Bertambahnya ketersediaan rumah layak huni sebanyak 719 unit rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Program Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di tahun 2012 dari yang ditargetkan sebanyak 1.035 unit dan sebanyak 1.197 unit di tahun 2013 dari yang ditargetkan sebanyak 1.230 unit;
2)
Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni untuk keluarga miskin dan MBR sebanyak 33.763 unit di tahun 2012 dan sebanyak 35.528 unit di tahun 2013;
3)
Semakin meningkatnya kualitas lingkungan di kawasan perumahan
yang
ditandai
dengan
perubahan
fisik
bangunan kumuh menjadi tidak kumuh melalui program Bantuan
Stimulan
Peningkatan
Kualitas
Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh (BSPK) di 11 Pondok Pesantren berupa pembangunan MCK Komunal; 4)
Meningkatnya pentingnya
pemahaman
rumah
sehat
masyarakat yang
dilakukan
tentang melalui
sosialisasi rumah sehat bagi keluarga dan klinik rumah sehat, dimana di tahun 2013 telah dilakukan di 79 desa; 5)
Semakin bahaya
mantapnya kebakaran
sarana melaui
prasarana perawatan
pencegahan rutin
guna
mengoptimalkan fungsinya, serta penambahan 1 unit mobil pemadam kebakaran di tahun 2013 sehingga total jumlah mobil pemadam kebakaran sebanyak 5 unit; 6)
Semakin tertatanya sarana dan prasarana pemakaman sebagai bentuk pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, pada tahun 2013 sebanyak 11 TMP/TMB yang menjadi sasaran kegiatan;
5. Urusan Penataan Ruang Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Penataan Ruang adalah 1) Program perencanaan tata ruang; 2) Program pemanfaatan ruang; 3) Program pengendalian pemanfaatan ruang. Urusan penataan ruang dialokasikan anggaran sebesar Rp.2.992.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.2.985.030.500,sisa sebesar Rp.6.969.500,Adapun hasil/outcome serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program pada urusan penataan ruang sebagai berikut :
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB II - 39
1) Secara
bertahap
telah
dilakukan
penataan
dan
peningkatan infrastruktur kota Kepanjen sebagai Ibu kota Kabupaten Malang dimana yang menjadi dasar penataan ruang kota Kepanjen yaitu Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Kepanjen yang sedang dalam proses legalisasi dengan status perkembangan sampai akhir tahun 2012 adalah: (a) Telah dilakukan pembahasan awal materi teknis dan Raperda dan Uji Publik bersama DPRD Kabupaten Malang serta (b) Persetujuan Substansi sedang diajukan ke Gubernur Jawa Timur sampai akhir tahun 2013, seluruh persyaratan dan tahapan proses untuk
mendapatkan
Persetujuan
Substansi
RDTR
Kawasan Perkotaan Kepanjen dari Gubernur Jawa Timur, telah dipenuhi dan dilalui. 2) Saat ini per tanggal akhir Januari 2014, Persetujuan Substansi Gubernur Jawa Timur untuk RDTR Kawasan Perkotaan
Kepanjen
diterbitkan.
Pada
penyusunan
sedang
tahun
Peraturan
dalam
2013
juga
Zonasi
proses telah
untuk
dilakukan
khususnya
pada
9
(sembilan) kawasan perkotaan di 9 (sembilan) kecamatan yang masuk Wilayah Pengembangan (WP) Lingkar Kota Malang
sebagai
kelengkapan
rencana
raperda
RDTR
kawasan perkotaan. Di samping itu, sebagai bentuk komitmen
Pemerintah
Kabupaten
Malang
untuk
mewujudkan ruang kawasan Pedesaan yang dapat menjaga ketahanan
Pangan,
memelihara
dan
melestarikan
lingkungan hidup serta sosio culture di wilayah Kabupaten Malang, telah disusun pula RDTR Kawasan Perdesaan Lawang – Singosari yang akan menjadi dasar pemanfaatan ruang kawasan pedesaan berbasis budaya dan purbakala di Kecamatan Lawang – Singosari; 3) Terwujudnya pelayanan publik yang efektif dan efisien serta
termanfaatkannya
ruang–ruang
sesuai
peruntukannya dari 401 Rekomendasi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) yang diterbitkan pada tahun 2012 (dengan pemohon sebanyak 424 buah); pada tahun 2013 (dengan pemohon sebanyak 456 pemohon); 4) Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturanperaturan
dalam
pemanfaatan
ruang
dan
efektifnya
perencanaan tata ruang yang telah disusun, hal ini dapat dicermati pada perbandingan jumlah rekomendasi teknis RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB II - 40
IPPT kategori “wajib menyesuaikan” (3,74%) dibandingkan dengan Jumlah rekomendasi Teknis IPPT kategori “sesuai dan izin tanpa syarat” (36,78%) di samping itu, jumlah rekomendasi teknis IPPT kategori “sesuai dan izin tanpa syarat” mengalami peningkatan dari 27,93% di tahun 2012 menjadi 36,78% pada tahun 2013; 5) Meningkatkan penegakan hukum terhadap pemanfaatan ruang sehingga pengendalian pemanfaatan ruang dapat dilaksanakan, dimana penegakan hukum terhadap 11 permohonan IPPT pada tahun 2012 dan 17 pemohon IPPT pada
tahun
2013yang
direkomendasikan
“Wajib
Menyesuaikan” (Ditolak) perizinannya tidak dapat diproses lebih lanjut. 6.
Urusan Perencanaan Pembangunan Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan
Perencanaan
Pembangunan
Pengembangan
Data/Informasi;
Pembangunan;
3)
Wilayah
Program
Strategis
dan
2)
adalah Program
Perencanaan
Cepat
1)
Program
Kerjasama
Pengembangan
Tumbuh;
4)
Program
Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar; 5) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Pembangunan
Daerah; Daerah;
6) 7)
Program
Program
Perencanaan
Perencanaan
Sosial
Budaya; 8) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi; 9) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam; 10) Program
Pengembangan
Wilayah
Perbatasan.
Urusan perencanaan pembangunan dialokasikan anggaran sebesar
Rp.4.584.055.900,-
dan
terealisasi
sebesar
Rp.4.504.001.400,- sisa sebesar Rp. 80.054.500,-. Adapun hasil/outcome serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan
program
pada
urusan
perencanaan
pembangunan sebagai berikut : 1) Terselenggaranya fasilitasi pelaksanaan kerjasama dengan daerah lain sebanyak 4 daerah (Kab. Pasuruan, Kab. Kediri, Kab. Blitar, dan Provinsi Jatim) yang menghasilkan sebanyak
11
Kesepakatan
Bersama/Perjanjian
Kerjasama; 2) Terselenggaranya fasilitasi pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga meliputi kerjasama dengan Perguruan Tinggi, RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB II - 41
Lembaga
Dalam
menghasilkan
Negeri
dan
sebanyak
Luar
Negeri
23
yang
Kesepakatan
Bersama/Perjanjian Kerjasama; 3) Terselenggaranya fasilitasi pelaksanaan kerjasama dengan lembaga vertikal meliputi kerjasama dengan Pangkalan Udara Lanud Abd. Saleh, Kepolisian Resort Malang, BPKP Jawa Timur dan Pemerintah Pusat yang menghasilkan sebanyak 7 Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerjasama; 4) Meningkatnya budaya inovasi di Kabupaten Malang, meningkatkan pengelolaan potensi unggulan daerah di Kabupaten Malang, meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malang serta berkembangnya daya saing di Kabupaten Malang. Dengan adanya dokumen Road map Sistem
Inovasi
Daerah
dan
pemilihan
Kecamatan
Poncokusumo sebagai pilot project pelaksanaan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Malang. 7.
Urusan Perhubungan Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Perhubungan adalah 1) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan; 2) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ; 3) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan; 4) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan; 5) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas; 6) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor. Urusan perhubungan dialokasikan anggaran sebesar Rp.6.133.024.000,dan terealisasi sebesar Rp.6.046.447.950,- sisa sebesar Rp.86.576.050,-. Adapun hasil/outcome serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program pada urusan perhubungan sebagai berikut : 1) Terwujudnya kelancaran dan ketertiban lalu lintas di Kota Kepanjen dengan melakukan kegiatan pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan, pengecatan marka jalan dan melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas; 2) Semakin meningkatnya juru parkir yang memiliki pemaham terbadap kebijakan di bidang perhubungan, dimana di tahun 2013 telah dilakukan pembekalan terhadap 1.000 juru parkir ;
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB II - 42
3) Dipertahankannya kendaraan
kualitas
bermotor
teknis
dengan
hasil
pengujian
tersedianya
peralatan
pengujian lulus kalibrasi sesuai ambang batas, di tahun 2013 telah dilakukan pengujian kendaraan bermotor sebanyak 44.931; 4) Terpeliharanya Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) dimana APILL berfungsi untuk meningkatkan keamanan, keselamatan, kelancaran dan ketertiban dalam berlalu lintas sehingga lalu lintas menjadi tertib, lancar dan aman. Di wilayah Kabupaten Malang APILL berjumlah 9 buah pada tahun 2012 dengan perincian 8 buah berfungsi baik dan 1 buah tidak berfungsi, sedangkan untuk tahun 2013 jumlah APILL 9 buah dan semua APILL telah berfungsi dengan baik dimana 1 buah APILL yang rusak yaitu di simpang empat Talangagung telah diganti oleh Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur melalui APBD Provinsi Jawa Timur; 5) Terpasang dan terpeliharanya fasilitas perlengkapan jalan di wilayah Kabupaten Malang dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan lalu lintas dimana pada tahun 2012 jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang terpasang berjumlah 5.243 yang terdiri atas rambu-rambu lalu lintas, Warning Light, Traffic Light dan papan nama jalan sedangkan untuk pagar pengaman jalan berjumlah 4.200 m yang terpasang pada ruas-ruas jalan yang berpotensi terjadinya kecelakaan terutama pada tikungan tajam dan tepi jalan merupakan jurang dan untuk tahun 2013 berjumlah 7.912 yang terdiri dari atas rambu-rambu lalu lintas, Warning Light, Traffic Light, patok pengaman jalan, Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ), Mini RPPJ, dan paku jalan, sedangkan untuk patok pengaman jalan berjumlah 1.452 buah yang terpasang pada ruasruas jalan yang berpotensi terjadinya kecelakaan terutama pada tikungan tajam dan
tepi jurang yang mempunyai
geometrik jalan yang cukup terjal; 6) Tersedianya marka jalan yang berfungsi untuk membagi dan
mengarahkan
arus
lalu
lintas
sehingga
lebih
meningkatkan keamanan, keselamatan, kelancaran dan
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB II - 43
ketertiban lalu lintas. Marka yang telah terpasang pada tahun 2012 berjumlah 27.481 m2 dan untuk tahun 2013 berjumlah 34.026 m2; 7) Disamping itu guna meningkatkan keamanan dan keselamatan bagi penyeberang jalan khususnya anakanak sekolah dan untuk mensukseskan Kabupaten layak anak pada tahun 2013 Dishubkominfo mengadakan dan memasang Zona Selamat Sekolah (ZoSS) di 3 ruas jalan kabupaten yaitu Ruas jalan Gondanglegi, Ruas Jalan Raya Pakis-Tumpang dan Ruas Jalan Sukoraharjo Kepanjen. 8. Urusan Lingkungan Hidup Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Lingkungan Hidup adalah 1) Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; 2) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam; 3) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; 4) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH); 5) Program Pengembangan Kinerja Persampahan. Urusan lingkungan hidup dialokasikan anggaran sebesar Rp.7.587.340.000,dan terealisasi sebesar Rp.12.592.217.800,dan terealisasi sebesar Rp.12.379.768.379,- sisa sebesar Rp.212.449.421,Adapun hasil/outcome serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program pada urusan lingkungan hidup sebagai berikut : 1)
Meningkatnya jumlah pelaku usaha/kegiatan yang melengkapi usaha/kegiatannya dengan dokumen pengelolaan lingkungan (dokumen UKL UPL dan SPPL) sebagaimana yang dipersyaratkan, sebanyak 134 dokumen yang telah direkomendasi (69 dokumen UKL UPL dan 65 dokumen SPPL) sehingga akumulasi jumlah kegiatan usaha yang telah dilengkapi dokumen sampai dengan tahun 2012 adalah sejumlah 521 kegiatan/usaha dan untuk tahun 2013 telah direkomendasi sebanyak 116 dokumen (64 dokumen UKL UPL dan 52 dokumen SPPL) sehingga akumulasi kegiatan/usaha yang telah dilengkapi dokumen lingkungan sampai dengan akhir tahun 2013 bertambah menjadi 637 kegiatan/usaha;
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB II - 44
2)
Meningkatnya kinerja pengawasan terhadap perusahaan yang
ditunjukkan
dengan
semakin
meningkatnya
pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Industri. Dari 26 perusahaan
yang
rutin
diawasi
pada
tahun
2012,
sebanyak 69,23% perusahaan yang memenuhi baku mutu. Dan untuk tahun 2013 jumlah perusahaan yang memenuhi
baku mutu
sebanyak
75,86
%
dari
29
perusahaan yang rutin diawasi selama tahun 2013; 3)
Pada tahun 2013 telah dilakukan pula pengujian kualitas air limbah di 22 lokasi pada 30 perusahaan/industri rokok
melalui
pendanaan
DBHCHT.
Sesuai
dengan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI No. 6 Tahun 2010, hanya terdapat 12 (40%) perusahaan rokok yang limbah cairnya memenuhi baku mutu; 4)
Meningkatnya kinerja pengawasan terhadap perusahaan juga ditandai dengan meningkatnya jumlah perusahaan yang mendapat kategori “biru” melalui Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) oleh Kementerian Lingkungan Hidup 8 perusahaan pada tahun 2012 dan di tahun
2013
perusahaan
yang
mengikuti
PROPER
meningkat dari sebelumnya hanya 10 perusahaan pada tahun 2012, bertambah menjadi 12 perusahaan pada tahun
2013
dan
yang
mendapat
kategori
biru
8
perusahaan; 5)
Meningkatnya kinerja dalam pemantauan kualitas udara ambient. Pada tahun 2012 telah dilakukan pemantauan pada 15 titik pantau (lokasi). Dari hasil pemantauan, jika mengacu pada Baku Mutu Udara Ambient berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor: 10 Tahun 2009, terdapat 3 titik pantau yang tidak memenuhi baku mutu (pada parameter debu dan NO2). Dan jika mengacu pada ketentuan Baku Mutu Kebisingan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 48 Tahun 1996, hanya 3 titik pantau yang memenuhi baku mutu sesuai dengan batas kebisingan yang dipersyaratkan pada masing-masing
lingkungan.
Untuk
tahun
2013
pemantauan kualitas udara ambient dilakukan pada 15 lokasi
di
wilayah
Kabupaten
Malang.
Berdasarkan
Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 10 Tahun 2009, terdapat 5 lokasi yang tidak memenuhi RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
baku mutu. BAB II - 45
Untuk
kebisingan
sesuai
No..718/Men.Kes/Per/XI/1987
Permenkes
hanya
2
RI
lokasi
yang
memenuhi baku mutu dan 13 lokasi tidak memenuhi baku mutu untuk parameter kebisingan; 6)
Pada tahun 2013 juga dilakukan pengujian kualitas udara ambient di 22 lokasi pada 11 perusahaan/industri rokok melalui
pendanaan
dari
DBHCT.
Sesuai
Peraturan
Gubernur Jawa Timur No. 10 Tahun 2009, terdapat 3 lokasi yang tidak memenuhi baku mutu (parameter HC) dan
untuk
kebisingan
sesuai
Permenkes
RI
No..718/Men.Kes/Per/XI/1987 ada 5 lokasi yang tidak memenuhi baku mutu; 7)
Meningkatnya kinerja dalam pemantauan kualitas air badan air. Pada tahun 2012 telah dilakukan pemantauan pada 19 titik pantau (lokasi). Dan untuk tahun 2013 pemantauan kualitas air badan air dilakukan pada 23 lokasi di dalam wilayah Kabupaten Malang. Hasil yang diperoleh, ternyata tidak ada yang memenuhi baku mutu;
8)
Meningkatnya jumlah sumber air yang dikonservasi melalui penghijauan. Pada tahun 2012 telah dilakukan penghijauan di sekitar 5 sumber air pada lahan seluas sekitar 5 ha. Dan untuk tahun 2013 telah dilakukan penghijauan di sekitar 12 sumber air pada lahan seluas sekitar 7,2 ha;
9)
Bertambahnya luas area terbuka hijau yang terpelihara serta terlaksananya pengembangan taman kota di tahun 2012 seluas 12.992 m2 dan pada tahun 2013 telah melakukan penanaman di kanan kiri jalan pada 2 desa/kelurahan seluas 7.000 m2;
10) Semakin berkembangnya metode pengelolaan sampah mandiri berbasis masyarakat dengan model TPS 3R dan Bank Sampah. Pada Tahun 2012 terdapat 10 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Pengelola TPS 3R dengan jumlah sampah terkelola sebesar 118 m³/hari sedangkan pada Tahun 2013 berkembang menjadi 14 Lokasi TPS 3R dengan jumlah sampah terkelola sebesar 129,2 m³/hari. Disamping itu juga telah meningkatnya jumlah Bank Sampah yang ada di beberapa cluster di Kota Kepanjen pada Tahun 2012 sebanyak 5 Lokasi dan Tahun 2013 meningkat menjadi 13 Lokasi; RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB II - 46
11) Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dengan pemanfaatan energi baru terbarukan dari bahan baku sampah
(gas
methane)
serta
dapat
mendukung
peningkatan perekonomian masyarakat. Pada tahun 2012, jumlah masyarakat pengguna gas methane dari TPA Talangagung
sebanyak
75
SR
(Sambungan
Rumah)
meningkat menjadi 102 SR pada tahun 2013. Sedangkan di TPA Paras Poncokusumo, dari 52 SR pada tahun 2012 meningkat menjadi 165 SR pada tahun 2013; 12) Semakin berkembangnya teknologi alternatif pengolahan sampah seperti Model TPA Wisata Edukasi Talangagung Kepanjen, Inovasi “Bambu Petung” sebagai Penangkap Gas Methane di TPA Paras Poncokusumo, Model Multy drum komposter dan Model Bank Sampah; 13) Bertambahnya luas Taman sebagai bagian dari RTH area terbuka hijau yang terpelihara di tahun 2012 seluas 12.992 m2 bertambah menjadi 29.767,83 m2 di tahun 2013; 9. Urusan Pertanahan Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Pertanahan adalah 1) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah; 2) Program Penyelesaian
Konflik-konflik
Pengembangan pertanahan
Sistem
Pertanahan.
Informasi
dialokasikan
Rp.10.357.641.500,Rp.8.279.879.400,-
dan dan
3)
Program
Pertanahan.
Urusan
anggaran
sebesar
terealisasi
sebesar
terealisasi
sebesar
Rp.7.931.681.010,- sisa sebesar Rp. 348.198.390,-. Adapun hasil/outcome serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan
program
pada
urusan
pertanahan
sebagai
berikut: 1) Terselenggaranya penilaian harga tanah pada lokasi rencana pengadaan tanah tahun 2012 pada 14 lokasi dan pada tahun 2013 pada 16 lokasi; 2) Terlaksananya
pensertipikatan
tanah
asset
Pemerintah
Kabupaten Malang pada tahun 2012 sebanyak 97 bidang (terbit 6 sertipikat) dan tahun 2013 sebanyak 86 bidang (terbit 44 sertipikat);
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB II - 47
3) Terlaksananya penanganan/fasilitasi penyelesaian konflikkonflik pertanahan yang terjadi di Kabupaten Malang pada tahun 2012 sebanyak 12 penanganan dan pada tahun 2013 sebanyak 12 penanganan; 4) Terselenggaranya validasi tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang
yang
berasal
dari
perubahan
Desa
menjadi
Kelurahan sebanyak 12 lokasi (Kelurahan) dan untuk tahun 2013 dilaksanakan inventarisasi kebutuhan tanah untuk kepentingan pembangunan sebanyak 15 lokasi. 10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Program dilaksanakan adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil. Urusan kependudukan anggaran
dan Catatan Sipil dialokasikan
Rp.2.086.181.500,-
dan
terealisasi
sebesar
Rp.1.975.990.375,- sisa sebesar Rp. 110.191.125,-. Adapun hasil/outcome serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan
program
pada
urusan
kependudukan
dan
catatan sipil sebagai berikut : 1)
Terlaksananya perekaman data biometric kartu tanda penduduk
elektronik
(e-KTP)
tahun
2012
sebanyak
1.614.185 dari quota 2.024.789 atau 79,80% dan untuk tahun 2013 sebanyak 1.700.817 atau 100,41% dari quota 1.693.955; 2)
Terlaksananya penerbitan Akta Keluarga sebanyak 80.000 lembar, Akta Perkawinan sebanyak 1.000 lembar dan Kartu Keluarga sebanyak 162.000 lembar.
11. Urusan Pemberdayaan Perempuan Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan
Pemberdayaan
Perempuan
adalah
1)
Program
Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan; 2) Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak; 3) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan;
4) Program Peningkatan
Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan. Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.397.766.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.249.436.500,- dan terealisasi sebesar Rp.
1.248.375.200,-
sisa
sebesar
Rp.
1.061.300,-.
Rp.1.388.539.400,- sisa sebesar Rp. 9.226.600,-. RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB II - 48
Adapun hasil/outcome serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai berikut: 1)
Meningkatnya
berbagai
peraturan
dalam
rangka
penyerasian kebijakan pusat dan daerah yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam bentuk peraturan daerah dan peraturan Bupati serta Surat Keputusan Bupati sebagai pedoman dalam penyelenggaraan
pembangunan
pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak; 2)
Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan stake holder dan
masyarakat
baik
perempuan
maupun
laki-laki
tentang gender, kesetaraan, pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak; 3)
Meningkatnya
kapasitas
kelembagaan
dan
jaringan
berbasis perempuan dan perlindungan anak. 4)
Meningkatnya
komitmen
pemerintah
daerah
dalam
pengembangan dan penggunaan data gender dan anak dalam
perencanaan
pelaksanaan
pemantauan
dan
evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan (data statistik malang dalam angka, data gender dan anak, data hasil-hasil pembangunan dan data potensi SKPD yang menggambarkan berbagai bidang); 5)
Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
6)
Meningkatnya peran serta perempuan dan kesetaraan gender dalam pembangunan.
12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah 1) Program Kesehatan Reproduksi Remaja; 2) Program Pelayanan Kontrasepsi; 3) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri; 4) Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak; 5) Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga. Urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.152.240.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.113.826.250,- sisa sebesar Rp.38.414.250,-. RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB II - 49
Adapun hasil/outcome serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program pada urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagai berikut: 1)
Meningkatnya sarana APE (Alat Permainan Edukatif) berupa BKB Kit bagi kelompok Bina Keluarga Balita. Pada tahun 2012 sejumlah 700 unit, dan pada tahun 2013 sejumlah 825 unit;
2)
Meningkatnya keterampilan dan kompetensi kader pendamping kelompok Bina Keluarga di kecamatan. Hal ini bisa diukur berdasarkan perkembangan jumlah kelompok Bina Keluarga di kecamatan. Pada tahun 2012, jumlah kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) sebesar 816 kelompok, Bina Keluarga Remaja (BKR) sejumlah 147 kelompok, Bina Keluarga Lansia (BKL) sejumlah 310 kelompok, dan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) sejumlah 385 kelompok. Sedangkan pada tahun 2013, jumlah kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) sebesar 893 kelompok, Bina Keluarga Remaja (BKR) sejumlah 151 kelompok, Bina Keluarga Lansia (BKL) sejumlah 330 kelompok, dan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) sejumlah 305 kelompok;
13. Urusan Sosial Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Sosia adalah 1) Program pemberdayaan fakir miskin komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya; 2) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial; 3) Program pembinaan anak terlantar; 4) Program pembinaan penyandang cacat dan trauma; 5) Program pembinaan panti asuhan/panti jompo; 6) Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial; 7) Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial. Urusan
sosial
dialokasikan
anggaran
sebesar
Rp.1.706.741.800,- sisa sebesar Rp.8.981.000,-. Adapun hasil/outcome serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program pada Urusan Sosial sebagai berikut: 1)
Semakin meningkatnya rasio penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebesar 3,11% di tahun 2012, menjadi 3,27% di tahun 2013;
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB II - 50
2)
Partisipasi
sosial
Penyandang
masyarakat
Masalah
dalam
Kesejahteraan
meningkat dari 2,08% di tahun 2012
Penanganan
Sosial
(PMKS)
menjadi 3% di
tahun 2013 dari total PMKS yang ada setiap tahunnya; 3)
Bertambahnya motivasi untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi
melalui
pemberian
bantuan
berupa
hewan
ternak, usaha sektor informal, dan bantuan bagi fakir miskin dimana tahun 2012 sebanyak 6.378 orang dan untuk tahun 2013 terdapat peningkatan yang sangat besar jumlahnya karena banyaknya dukungan program provinsi dan pusat mencapai 147.212 orang; 4)
Berkurangnya beban bagi korban bencana alam melalui pelaksanaan penyaluran bantuan sejumlah 1.676 KK di tahun 2013;
5)
Meningkatnya perkembangan dan motivasi bagi anak terlantar dalam hal bakat dan ketrampilannya dimana di tahun 2012 dilakukan pembinaan sebanyak 175 anak, untuk tahun 2013 sejumlah 180 anak;
6)
Meningkatnya keahlian dan ketrampilan yang dimiliki oleh penyandang cacat sehingga dapat digunakan sebagai bekal untuk meningkatkan taraf hidupnya sejumlah 30 orang telah mendapat pembinaan di tahun 2013;
7)
Meningkatnya
produktivitas
penghuni
panti
asuhan
melalui pemberian bantuan stimulan dan ketrampilan yang telah dilakukan di 5 panti suhan (25 anak) di tahun 2012 dan 8 panti asuhan (80 anak) di tahun 2013; 8)
Bertambahnya pemahaman dan ketrampilan bagi tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang mendapat pelatihan dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat sebanyak 143 orang di tahun 2012 menjadi 397 orang di tahun 2013;
9)
Upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan penyalah gunaan narkoba dan obat-obatan terlarang secara terus menerus dilakukan melalui publikasi pemberantasan penyalagunaan
dan
peredaran
narkoba
di
beberapa
tempat strategis dan di sekolahan, yang telah dilakukan di tahun
2012
sebanyak
1
kali
penyuluhan
dan
merehabilitasi sejumlah 24 anak nakal dan korban napza dengan sistem panti dan untuk tahun 2013 sejumlah 28 anak. RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB II - 51
14. Urusan Tenaga Kerja Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Tenaga Kerja adalah 1) Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja; 2) Program perlindungan pengembangan
lembaga
ketenagakerjaan
ketenagakerjaan.
dialokasikan
Rp..1.411.256.000,-
dan
anggaran terealisasi
Urusan sebesar sebesar
Rp..1.354.723.000,- sisa sebesar Rp. 56.533.000,-. Adapun hasil/outcome serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program pada urusan ketenagakerjaan sebagai berikut : 1). Bertambahnya
kualitas
angkatan
kerja
melalui
pelaksanaan pelatihan, di tahun 2012 sebanyak 23 kegiatan pelatihan dengan peserta sejumlah 910 orang dan untuk tahun 2013 sebanyak 26 kegiatan 970 orang; 2). Meningkatnya pemahaman hukum ketenagakerjaan yang berdampak kepada peningkatan situasi ketenagakerjaan yang semakin kondusif. 3). Menurunnya
angka
pelanggaran
terhadap
undang-
undang ketenagakerjaan dari 190 pelanggaran di tahun 2012 menjadi 75 pelanggaran di tahun 2013 15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan
Koperasi
dan
Usaha
Kecil
Menengah
adalah
1) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah (KUKM); 2) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;
3) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil
Menengah yang Kondusif; 4) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi; 5) Program Peningkatan Pelayanan. Urusan koperasi dan usaha kecil menengah dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.296.079.900,- dan terealisasi sebesar Rp.1.288.734.905,- sisa sebesar Rp.7.344.995,-. Adapun hasil/outcome serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program pada urusan koperasi dan usaha kecil menengah sebagai berikut:
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB II - 52
1)
Meningkatnya jumlah Koperasi dari 1072 koperasi di tahun 2012 menjadi 1095 koperasi di tahun 2013 yang diikuti
dengan berkembangnya jumlah anggota koperasi
sebanyak
263.180
orang
Rp.1.346.430.000.000,-
dengan
sedangkan
asset
mencapai
volume
usahanya
mencapai Rp..1.659.161.000.000,- dan Sisa Hasil Usaha (SHU)
sebesar
Rp.
28.335.000.000,-
yang
menyerap
tenaga kerja sebanyak 4.678 orang serta meningkatnya jumlah UMKM dari 273.101 Unit di tahun 2012 menjadi 274.606
Unit
di
tahun
2013
dengan
omzet
Rp.29.068.087.000.000,- yang menyerap tenaga kerja sebanyak 602.484 orang yang mana Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang telah berupaya memberikan bimbingan/pendampingan
dan
menyediakan
fasilitas
permodalan melalui UPTD PPK BLUD Dana Bergulir, Konsultasi Bisnis melalui Klinik KUMKM serta sarana promosi pemasaran melalui Griya KUMKM; 2)
Semakin mudah pelayanan Klinik UMKM dimana pada tahun 2013 telah dilakukan pelayanan pendampingan Advokasi, Pembiayaan, Pemasaran, pelatihan, Konsultasi KUMKM kepada sejumlah 300 UMKM;
3)
Bertambahnya keterampilan kewirausahaan bagi KUMKM, dimana telah dilakukan pembinaan kepada 1.000 WUB (Wirausaha Baru) serta 1.050 anggota koperasi dalam pengembangan usaha koperasi di tahun 2013
16. Urusan Penanaman Modal Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Penanaman Modal adalah
1) Program peningkatan
iklim investasi dan realisasi investasi; 2) Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi. Urusan penanaman modal dialokasikan terealisasi
anggaran sebesar
sebesar
Rp.767.210.000,-
Rp.743.543.000,-
sisa
dan
sebesar
Rp.23.667.000,-. Adapun hasil/outcome serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program pada urusan penanaman modal sebagai berikut: 1) Adanya perluasan investasi dari PMA dan PMDN, sehingga total investasi dalam kerangka Penanaman Modal Asing (PMA)
dan
Penanaman
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
Modal
Dalam
Negeri
(PMDN) BAB II - 53
meningkat
dimana
pada
tahun
Rp.6.126.142.489.745,- dan pada
2012
sebesar
tahun 2013 sebesar
Rp.6.326.277.158.745,- atau mengalami kenaikan sebesar 3,2%; 2) Meningkatnya tenaga kerja yang terserap oleh PMA dan PMDN dimana di tahun 2012 terserap sebanyak 24.760 orang dan di tahun 2013 terserap sebanyak 24.802 orang 17. Urusan Kebudayaan Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan
Kebudayaan
Kekayaan
Budaya;
adalah 2)
1)
Program
Program
Pengelolaan
Pengelolaan Keragaman
Budaya. Urusan kebudayaan dialokasikan anggaran sebesar Rp.2.855.074.380,-
dan
terealisasi
sebesar
Rp.2.852.199.380,- sisa sebesar Rp. 2.875.000,-. Adapun hasil/outcome serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program pada urusan kebudayaan sebagai berikut : 1) Meningkatnya seni budaya khususnya budaya Malangan dengan dilakukannya Pelestarian 72 Karakter Topeng dan untuk tahun 2013 dilakukan pemberdayaan seni dan seniman
Topeng
Malangan
dengan
mengirim
Duta
Kesenian Kabupaten Malang pada Event Kebudayaan Di Luar Negeri (Bangkok – Thailand); 2) Meningkatnya kualitas pelayanan pelaku seni budaya yang berpartisipasi dalam pentas seni, dengan upaya telah dilakukan pertunjukan rakyat sebanyak 13 kali akan tetapi pada Tahun 2013 untuk kegiatan pertunjukan rakyat dialihkan pada kegiatan kebudayaan lainnya; 3) Bantuan
hibah
pengembangan
kesenian
pada
152
kelompok seni budaya di Kabupaten Malang dan untuk Tahun 2013 sebanyak 142 kelompok seni budaya. 18. Urusan Pemuda dan Olah Raga Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan
Pemuda
dan
Olah
Raga
adalah
1)
Program
Peningkatan Peran Serta Kepemudaan; 2) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga; 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga; 4) Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB II - 54
Pemuda. Urusan kepemudaan dan olahraga dialokasikan anggaran
sebesar
Rp.11.758.340.000,-
dan
terealisasi
sebesar Rp.11.758.080,- sisa sebesar Rp. 260.000,-. Adapun hasil/outcome serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program pada urusan kepemudaan dan olahraga sebagai berikut: 1) Meningkatnya keterampilan dan wawasan kebangsaan bagi pemuda 2) Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap olahraga tradisional dalam upaya pelestarian nilai budaya dibidang olahraga. Hal ini diwujudkan dengan meningkatnya peserta lomba olahraga tradisional yang telah dilaksanakan dalam rangka HUT Kabupaten Malang; 3) Meningkatnya kelayakan sarana dan prasarana olahraga melalui kegiatan pembangunan sarana olahraga antara lain: pembangunan arena sepatu roda dan pemeliharaan Stadion Kanjuruhan 19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah 1) Program Peningkatan
Keamanan
dan
Kenyamanan
Lingkungan;
2) Program Pemeliharaan Kantrantibmas Pencegahan Tindak Kriminal; 3) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Toleransi Beragama; 4) Program Pendidikan Politik Masyarakat;
5)
Penanggulangan
Program Korban
Pencegahan
Bencana
Dini
Alam;
6)
dan
Program
Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan; 7) Program Penanggulangan Bencana; 8) Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat Urusan
kesatuan
bangsa
dan
politik
dalam
negeri
dialokasikan anggaran Rp.4.675.967.850,- dan terealisasi sebesar Rp.3.656.875.600,- sisa sebesar Rp.1.019.092.250,Adapun hasil/outcome serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program pada urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri sebagai berikut: 1) Terwujudnya supremasi hukum dalam menekan jumlah pelanggaran
terhadap
peraturan
daerah,
Pemerintah
Kabupaten Malang telah melakukan upaya pendekatan RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB II - 55
secara persuasif lewat pembinaan. Untuk implementasinya tahun 2013 dilakukan upaya penegakan Perda dengan melakukan pembongkaran reklame sebanyak 246 reklame dan urus izin sebanyak 1.089, sedangkan untuk kegiatan gelar sidang tipiring tahun 2013 telah disidangkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen sebanyak 12 kasus; 2) Meningkatnya SDM Anggota Satlinmas dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat; 3) Dengan diselenggarakannya sosialisasi tentang keamanan diharapkan ada pemahaman dankemampuanmasyarakat dalam menyelesaikan permasalahan keamanan dengan bekerja sama dengan aparat keamanan setempat. 20. Urusan
Otonomi
Administrasi
Daerah,
Keuangan
Pemerintahan
Daerah,
Perangkat
Umum, Daerah,
Kepegawaian dan Persandian. Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Pemerintahan Umum adalah 1) Program Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan
Daerah;
2) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan KDH; 3) Program Pendidikan Kedinasan; Aparatur;
4)
Program
5)
Program
Pembinaan Penataan
dan dan
Pengembangan Penyempurnaan
Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan; 6) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; 7) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah; 8)
Program
Penataan
Peraturan
Perundang-Undangan;
9) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan
Aparatur
Pengawasan;
10)
Program
Peningkatan
Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; 11) Program Peningkatan Pelayanan Publik; 12) Program Peningkatan
Kerjasama
Antar
Pemerintah
Daerah;
13) Program Optimalisasai Pemanfaatan Teknologi Informasi; 14) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 15) Program Penelitian dan Pengembangan; 16) Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan. Urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian dialokasikan anggaran sebesar Rp.85.993.455.819,- dan terealisasi sebesar Rp.75.132.612.057,- sisa sebesar Rp.10.860.843.762,-. RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB II - 56
Adapun hasil/outcome serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program pada Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian sebagai berikut: 1) Meningkatnya entitas yang diperiksa secara reguler serta menurunnya permasalahan non reguler; 2) Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah, sehingga diharapkan dapat meningkatkan peringkat yang sebelumnya Wajar dengan Perkecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Perkecualian (WTP) dengan upaya lebih meningkatkan validasi asset dalam bentuk sertifiksi/ pengakuan hak yang dimiliki daerah; 3) Meningkatnya kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah; 4) Terlaksananya Penyusunan dan Pertanggungjawaban APBD secara tepat waktu; 5) Meningkatnya kualitas data inventarisasi barang milik daerah serta jumlah bidang tanah yang telah bersertifikat; 6) Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM/Aparatur dan meningkatnya kualitas pelaporan kinerja/keuangan BUMD kepada Bupati Malang; 7) Terwujudnya sumber daya aparatur berpengetahuan, terampil dan bertanggungjawab serta berwawasan kompetensi; 8) Meningkatnya kualitas naskah sambutan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah berdasarkan data yang aktual, faktual dan akurat; 9) Meningkatnya pelayanan publik melalui kelancaran RASKIN kepada penerima manfaat dengan tercapainya 6T (Tepat sasaran, Tepat harga, Tepat waktu, Tepat kualitas, Tepat kuantitas dan Tepat administrasi). 21. Urusan Ketahanan Pangan Program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Ketahanan Pangan adalah Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan). Urusan ketahanan pangan dialokasikan anggaran sebesar Rp.2.275.238.900,- dan terealisasi sebesar Rp.2.177.154.850,sisa sebesar Rp.98.084.050,-.
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB II - 57
Adapun hasil/outcome serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program pada urusan ketahanan pangan sebagai berikut : 1) berapa komoditas pangan utama menunjukkan kondisi surplus diantaranya: hasil produksi padi sebesar 461.291 ton, tingkat ketersediaan beras lokal 296.846 ton, kebutuhan konsumsi masyarakat sebesar 224.983 ton dengan demikian terdapat surplus beras sebesar 71.863 ton. Jagung hasil produksi dan ketersediaan sebesar 313.632 ton, kebutuhan konsumsi masyarakat sebesar 22.731 ton sehingga terdapat surplus jagung sebesar 290.901 ton. Ubi kayu hasil produksi dan ketersedian lokal sebesar 503.160 ton, kebutuhan konsumsi masyarakat sebesar 66.957 ton sehingga surplus ubi kayu sebesar 436.202 ton. Gula hasil produksi dan ketersediaan lokal sebesar 327.771 ton, kebutuhan konsumsi masyarakat sebesar 21.990 ton sehingga terdapat surplus gula sebesar 305.781 ton. Daging hasil produksi dan ketersediaan lokal sebesar 20.788 ton, kebutuhan konsumsi masyarakat sebesar 6.177 ton sehingga terdapat surplus daging sebesar 14,611 ton. Susu hasil produksi dan ketersediaan lokal sebesar 116.033,57 ton, kebutuhan konsumsi masyarakat sebesar 16.801 ton sehingga terdapat surplus susu sebesar 99.232,57 ton. 2) Disisi lain dari aspek keragaman pangan masyarakat yang skalanya dinyatakan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH), dari skor ideal PPH sebesar 100, maka tingkat keragaman pangan masyarakat relatif meningkat yaitu dari skor PPH pada tahun 2012 sebesar 86,1 dan pada tahun 2013 menjadi sebesar 87 Diharapkan skor PPH dapat mencapai 95 atau bahkan 100 di tahun 2015. Untuk Angka Kecukupan Protein (AKP) kondisinya masih sedikit dibawah standar nasional sebesar 52 gram/kapita/hari. Pada tahun 2012 baru mencapai 51,8 gram/kapita/hari atau 99,6% dan pada tahun 2013 sebesar 51,9 gram/kapita/hari atau 99,75%. Sedangkan Angka Kecukupan Energi (AKE) yaitu pada tahun 2012 mencapai 1.840 kilokalori/kapita/hari atau 92% dan pada tahun 2013 mencapai 1.853 kilokalori/kapita/hari atau naik menjadi 92,7% dibandingkan dengan standar nasional yaitu sebesar 2.000 kilokalori/kapita/hari;
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB II - 58
22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah 1) Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan; 2) Program pengembangan
lembaga
ekonomi
pedesaan;
3)
Program
peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa; 4) Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa; 5) Program peningkatan peran perempuan di pedesaan. Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.627.218.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.569.372.250,- sisa sebesar Rp. 57.846.550,-.. Adapun hasil/outcome serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan
program
pada
urusan
pemberdayaan
masyarakat dan desa sebagai berikut: 1)
Untuk peningkatan pelayanan juga diupayakan berbagai pelatihan,
fasilitasi
kemampuan
kinerja
perangkat
Kecamatan, Desa dan Kelurahan. Pelatihan tersebut dilakukan
mengingat
kesejahteraan
berbagai
masyarakat,
agenda
peningkatan
sesungguhnya
secara
operasional berada di Kecamatan, Desa dan Kelurahan. 2)
Semakin perdulinya masyarakat desa untuk menjaga fungsi sumber mata air dan kelestariannya;
23. Urusan Statistik Program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Statistik
adalah:
Program
pengembangan
data/
informasi/statistik daerah. Urusan statistik dialokasikan anggaran sebesar Rp.527.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 513.834.000,- sisa sebesar Rp. 13.166.000,-. Adapun hasil/outcome serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program pada urusan statistik sebagai berikut : 1) Tersedianya
bahan
pembangunan
Kabupaten
penyebarluasan Malang
kepada
informasi masyarakat
dengan tersusunnya Kabupaten Malang Dalam Angka (KMDA) dan Kecamatan Dalam Angka (KDA); 2) Tersajinya
data
statistik
berupa
laju
pertumbuhan
perekonomian baik secara menyeluruh maupun sektoral, serta tingkat kemakmuran melalui besarnya pendapatan per kapita;
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB II - 59
3) Tersedianya
data
pelaksanaan
statistik
sebagai
pembangunan
bahan
ekonomi
evaluasi
dan
bahan
perencanaan aspek ekonomi baik jangka pendek maupun rencana
pembangunan
jangka
menengah
baik
bagi
pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat. 24. Urusan Kearsipan Program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Kearsipan adalah 1) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan;
2)
Program
Peningkatan
Kualitas
Pelayanan
Informasi; 3) Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan; 4) Program Penyelamatan dan Pelestarian
Dokumen/Arsip
dialokasikan terealisasi
anggaran sebesar
Daerah.
sebesar
Urusan
kearsipan
Rp.1.052.134.050,-
Rp.1.039.108.900,-
sisa
dan
sebesar
Rp.13.025.150,-. Adapun hasil/outcome serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program pada urusan kearsipan sebagai berikut: 1) Meningkatnya jumlah anggota perpustakaan umum dari 3.249 KTA pada tahun 2012 menjadi 3.882 KTA di tahun 2013; 2) Bertambahnya jumlah pengunjung perpustakaan umum dari 21.249 orang pada tahun 2012 menjadi 2.290 orang di tahun 2013; 3) Meningkatnya budaya baca bagi masyarakat juga dapat dilihat
dari
peningkatan
jumlah
pengunjung
pada
perpusyakaan keliling ( MPK ) dimana pada tahun 2012 jumlah pegunjung MPK adalah 8.170 orang dan pada tahun 2013 jumlah pengunjung MPK sebanyak 8.295 orang; 4) Semakin
bertambahnya
perpustakaan
desa/kelurahan
yang ada di Kabupaten Malang. Pada tahun 2012 telah terbentuk
perpustakaan
desa/kelurahan
sebanyak
24
lembaga dan pada tahun 2013 jumlah perpustakaan desa/kelurahan bertambah 30 lembaga. 25. Urusan Komunikasi dan Informatika Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Komunikasi dan Informatika adalah
1) Program
pengembangan komunikasi informasi dan media massa; 2) Program kerjasama informasi dengan massa media; RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB II - 60
3) Program fasilitas peningkatan SDM bidang komonikasi dan informasi. Urusan komunikasi dan informatika dialokasikan anggaran sebesar Rp. 7.802.669.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.679.291.781,- sisa sebesar Rp. 123.377.619,-. Adapun hasil/outcome serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan
program
pada
urusan
komunikasi
dan
informatika sebagai berikut: 1) Terlaksananya penyebaran informasi pembangunan kepada masyarakat melalui Siaran Radio Kanjuruhan FM pada tahun 2012 sebanyak 130 kali dialog interaktif dengan jumlah jam siaran 3.814 jamdan untuk tahun 2013 sebanyak 192 kali dialog interaktif dengan jumlah jam siaran 5.840 jam; 2) Tersebarnya informasi pembangunan kepada masyarakat melalui
Siaran Radio Kanjuruhan FM di tahun 2012
sebanyak 130 kali Dialog Interaktif dengan jumlah jam siaran 3.814 jam; 3) Meningkatnya
kunjungan
ke
website
sebanyak 1.120.226 pengunjung
malangkab.go.id
di tahun 2012, dan
untuk tahun 2013 sebanyak 1.680.339 pengunjung. 26. Urusan Perpustakaan Program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan perpustakaan adalah Program Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan
dialokasikan terealisasi
Perpustakaan.
anggaran sebesar
sebesar
Urusan
perpustakaan
Rp.355.000.000,-
Rp.352.748.900,-
sisa
dan
sebesar
Rp.251.100,-. Adapun hasil/outcome serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program pada urusan perpustakaan sebagai berikut : 1) Meningkatnya jumlah anggota perpustakaan umum dari 3.249 KTA di tahun 2012 menjadi 3.882 KTA di tahun 2013; 2) Meningkatnya budaya baca bagi masyarakat juga dapat dilihat
dari
peningkatan
jumlah
pengunjung
pada
perpusyakaan keliling ( MPK ) dimana pada tahun 2012 jumlah pegunjung MPK adalah 8.170 orang dan pada tahun 2013 jumlah pengunjung MPK sebanyak 8.295 orang; RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB II - 61
3) Semakin
bertambahnya
perpustakaan
desa/kelurahan
yang ada di Kabupaten Malang. Pada tahun 2012 telah terbentuk
perpustakaan
desa/kelurahan
sebanyak
24
lembaga dan pada tahun 2013 jumlah perpustakaan desa/kelurahan bertambah 30 lembaga 2.2.2. Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Pilihan 1. Urusan Pertanian Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Pertanian adalah 1) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan; 2) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani; 3) Program Peningkatan Pemasaran Hasil
Produksi
Peningkatan
Pertanian/Perkebunan;
4)
Program
Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan;
5) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan; 6)
Program
Pencegahan
dan
Penanggulangan
Penyakit
Ternak; 7) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan; 8) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan; 9)
Program
Peningkatan
Pemasaran
Hasil
Produksi
Peternakan. 10) Program Peningkatan Pelayanan. Urusan pertanian
dialokasikan
Rp.25.232.052.436,-
anggaran
dan
terealisasi
sebesar sebesar
Rp.24.674.986.609,- dengan sisa sebesar Rp. 557.065.827,-. Adapun hasil/outcome serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program pada urusan pertanian sebagai berikut: 1)
Meningkatnya produksi padi tahun 2012 sebesar 461.267 ton dan pada tahun 2013 sebesar 461.291 ton atau naik 0,01%, peningkatan ini terjadi antara lain karena sebagai upaya
menekan
kecenderungan
beralihnya
lahan
pertanian produktif ke lahan non pertanian, serta adanya semangat kerja para petani untuk survive karena mereka termotivasi oleh berbagai program pemerintah di bidang pertanian seperti: Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU), subsidi harga pupuk, bantuan pupuk organik dan anorganik, serta bantuan alat mesin pertanian dan program
intensifikasi
melalui
S
R
I
(Sistem
Rice
Intensifikasi); 2)
Meningkatnya produksi perkebunan yang terdiri dari tembakau, tebu rakyat, kelapa, kopi, kakao, cengkeh, teh, kapuk randu, jambu mente, kenanga dan panili, total
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB II - 62
produksi tahun 2012 sebesar 3.815.774 ton, dan pada tahun 2013 sebesar 441.601 ton. Pada produk olahan hasil perkebunan, berupa gula pasir pada
tahun 2012
sebesar 224.149 ton dan tahun 2013 sebesar 327.771 ton. Disamping peningkatan produksi beberapa produk seperti yang disebutkan diatas, sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 harga pasar produk pertanian lebihlebih olahannya seperti beras, gula, panili dan kakao cenderung meningkat. Sehingga
walaupun kenaikan
produksi tidak signifikan namun kenaikan harga jual petani
terus
pertanian
meningkat;
dapat
ditekan
disisi
lain
dengan
biaya
adanya
produksi pemberian
subsidi dan bantuan pemerintah dalam bentuk peralatan pertanian dan pengolahan pasca panen. Dengan demikian pendapatan perkapita petani bidang pertanian pangan pada tahun 2012 sebesar Rp..11.914.500,- pada tahun 2013 meningkat menjadi sebesar Rp..11.915.691,- atau naik
0,01%,
sedangkan
pendapatan
petani
bidang
perkebunan tahun 2012 sebesar Rp.13.869.600,- dan pada
tahun
2013
meningkat
menjadi
sebesar
Rp13.883.469,- atau naik 0,1%; 3)
Semakin berkembangnya populasi sapi potong pada tahun
2012
mencapai
240.746
ekor.
Peningkatan
populasi sapi potong yang besar itu dipengaruhi oleh peningkatan kelahiran sapi potong hasil inseminasi buatan (IB), pada tahun 2012 sebesar 51.909. Hasil kelahiran sapi potong itu, bila dirupiahkan dengan dengan asumsi Rp 4.000.000,- per ekor diperkirakan pendapatan
masyarakat
dari
hasil
IB
sebesar
Rp..207.636.000.000,-. Dan untuk Tahun 2013 populasi sapi
potong
menjadi
mengalami
189.145
ekor.
penurunan
sebesar
Walaupun
demikian
21,43% angka
kelahiran IB dari sapi potong meningkat 10,54% menjadi 57.382 ekor. Sehingga ketersediaan sapi potong di Wilayah Kabupaten Malang masih surplus. Pendapatan masyarakat ekor
dari kelahiran IB saja dengan asumsi per
pedet
senilai
Rp..6.000.000,-
adalah
Rp..344.292.000.000,-. Penurunan populasi sapi potong di tahun 2013 disebabkan oleh tingginya permintaan dari luar daerah/provinsi akan sapi kereman (siap potong) dan sapi
potong
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
bibit
(betina
produktif).
Pengendalian BAB II - 63
pengiriman betina produktif ke luar daerah/provinsi dilakukan
dengan
penetapan
persyaratan
adanya
rekomendasi dari Instansi terkait lokasi yang dituju sehingga ada jaminan bahwa ternak bibit yang dikirim yang akan dikembangbiakkan sesuai dengan tujuan awal; 4)
Populasi sapi perah pada Tahun 2012 sebesar 93.992 ekor dan mengalami penurunan pada Tahun 2013 sebesar 23,17% menjadi 72.217 ekor. Penurunan populasi sapi perah ini disebabkankan oleh tingginya permintaan bibit sapi perah dari luar daerah/provinsi. Selain itu, harga daging sapi yang cukup tinggi hingga mencapai Rp 100.000/kg menyebabkan sebagian peternak menjual sapi perah yang produktivitasnya rendah sebagai sapi potong; 5) Peningkatan populasi kambing pada tahun 2012 mencapai 4,97% atau sebesar 203.932 ekor dan untuk tahun 2013 dicapai peningkatan senilai 10,51% atau sebesar 225.374 ekor; 6) Meningkatnya populasi ayam pedaging mencapai 13.683.241 ekor atau naik 2,52% dan untuk tahun 2013 populasinya menjadi 16.044.990 ekor dengan prosentase peningkatan sebesar 17,26%; 7) Meningkatnya populasi ayam petelur sebesar tahun 2012 sebesar 2.666.662 ekor dan untuk tahun 2013 peningkatan sebesar 6,86% atau 2.920.857 ekor dapat dicapai; 8) Semakin berkembangnya produksi daging yang pada tahun 2012 sebanyak 20.787,74 ton dan untuk tahun 2013 produksi daging terus meningkat menjadi 21.866,55 ton atau sebesar 5,19%; 9) Sedangkan produksi susu di tahun 2012 mencapai 115.619,73 ton dan untuk tahun 2013 kenaikan yang dicapai sebesar 0,34 % atau senilai 116.033,57 ton; 10) Sedangkan peningkatan produksi telur pada tahun 2012 mencapai 24.332,55 ton dan pada tahun 2013 produksi telur mencapai 25.080,21 ton dengan prosentase kenaikan sebesar 3,07%; 11) Selain itu kebijakan dan program pembangunan peternakan berhasil meningkatkan pendapatan peternak sapi potong dimana tahun 2012 Rp. 11.850.650,- dan untuk tahun 2013 meningkat sebesar 12,91% atau senilai Rp.13.380.660; RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB II - 64
12) Meningkatnya pendapatan perkapita peternak sapi perah tahun 2012 adalah Rp.13.972.150,- dan untuk tahun 2013
pendapatan
peternak
sapi
perah
menjadi
Rp.14.575.600,- atau meningkat sebesar 4,32%; 13) Meningkatnya pendapatan per kapita peternak unggas pada tahun 2012 adalah Rp.12.998.500,- dan tahun 2013 meningkat 8,54% menjadi Rp. 14.108.400,-; 14) Kenaikan tenaga kerja di sub sektor peternakan pada tahun 2012 sebesar 4,89% atau 223.227 dan untuk tahun 2013 sub sektor peternakan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 228.541 orang atau meningkat 2,38%; 2. Urusan Kehutanan Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Kehutanan adalah 1) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan; 2) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan; 3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan; 4) Program Pengembangan Usaha Perhutanan dan Peran Serta Masyarakat. Urusan kehutanan dialokasikan anggaran sebesar Rp..751.689.420,- dan terealisasi sebesar Rp. 747.353.700,- sisa sebesar Rp. 4.335.720,Adapun hasil/outcome serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan
program
pada
urusan
kehutanan
sebagai
berikut: 1)
Dipertahankannya proporsi luasan penutupan lahan berhutan dengan menurunkan luas lahan kritis melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, dimana di tahun 2012 seluas 3.800,50 ha dan untuk tahun 2013 seluas 3.942,34 ha. Apabila disesuaikan dengan indikator hasil/outcome yang telah direvisi yakni menggunakan indikator rasio rehabilitasi hutan dan lahan, maka rasio rehabilitasi hutan dan lahan yang tercapai pada tahun 2013 mencapai angka 0,0340 atau terlampaui 0,0105 (44%) dari target 0,0235;
2)
Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan berupa kegiatan penanaman dalam kawasan hutan (reboisasi) pada tahun 2012 seluas 497,50 ha, juga dilakukan patroli pengamanan hutan sebanyak 9 kali pada tahun 2012. Untuk kegiatan perlindungan dan konservasi
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
diluar
kawasan
hutan,
telah
dilakukan BAB II - 65
penanaman di kegiatan pelestarian sumber mata air, sekolah konservasi dan arboretum, dimana pada tahun 2012
penanaman
10.150
batang,
sekitar
sekolah
sumber
konservasi
sebanyak
1
unit,
dan
penanaman arboretum sebanyak 5.500 batang. Untuk tahun 2013 telah dilakukan penanaman dalam kawasan hutan (reboisasi) seluas 1.082,8 ha, kegiatan pelestarian sumber mata air sebanyak 1.200 batang pada luasan 3 ha
(1
sumber
pemeliharaan pembuatan
air),
sekolah
tanaman persemaian
konservasi
arboretum permanen
7
1.500
unit,
batang,
sebanyak
5.000
batang serta pemberian bibit kompensasi pembangunan JLS sebanyak 10.350 batang.
Apabila disesuaikan
dengan indikator hasil/outcome yang telah direvisi yakni menggunakan indikator rasio penanganan pada kawasan lindung, maka rasio penanganan pada kawasan lindung yang tercapai pada
tahun 2013 mencapai angka
0,0064 atau terlampaui 0,0012
(23 %) dari target
0,0052; 3)
Meningkatnya masyarakat
usaha dalam
perhutanan bentuk
dan
kegiatan
peran aneka
serta usaha
kehutanan, hasil hutan non kayu dan even gerakan penanaman, dimana pada tahun 2012 telah dilakukan penanaman jahe sebanyak 500 kg, bambu 5.000 batang dan 1 even puncak aksi penanaman 1 milyar pohon. Untuk tahun 2013 pembinaan kelembagaan kelompok sebanyak 4 kelompok untuk mendukung PENAS XIV di Kabupaten Malang, pembinaan aneka usaha kehutanan sebanyak
1
penanaman indikator
kelompok,
dan
1
even
puncak
aksi
1 milyar. Apabila disesuaikan dengan
hasil/outcome
yang
telah
direvisi
yakni
menggunakan indikator rasio kelompok yang terbina dan diberdayakan, maka rasio kelompok yang terbina dan diberdayakan yang tercapai pada tahun 2013 mencapai angka 0,0255 atau terlampaui 0,0073 (40%) dari target 0,0182; 4)
Mempertahankan kontribusi hasil hutan terhadap PDRB dengan
melakukan
kegiatan
optimalisasi
PNBP,
pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan serta pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil
hutan
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
dan
pendampingan
kelompok
usaha BAB II - 66
perhutanan rakyat, pada tahun 2012 telah dipenuhi kewajiban
pembayaran
Rp..1.324.593.719,-,
PSDH
sebesar
perolehan bagi hasil PSDH untuk
Kabupaten Malang sebesar Rp. 712.487.018, pembinaan kepada industri primer dan kelompok tani pemasok bahan baku industri sebanyak 50 orang dan pelayanan tata usaha kayu sebanyak 27.545 set dokumen SKAU dan 4.632 set dokumen SKSKB-KR dengan nilai IKM 81,56 serta 1 FMU yang telah mendapat sertifikat SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu). Terhitung sejak bulan Agustus
tahun 2012 pelayanan penerbitan SKAU
diserahkan kepada Kepala Desa yang sudah mempunyai sertifikat pembekalan, pengukuran dan pengenalan jenis kayu, sesuai dengan Permenhut Nomor P.30/MENHUTII/2012 tentang Penatausahaan Hasil hutan yang Berasal dari Hutan Hak. Untuk tahun 2013 telah dipenuhi kewajiban pembayaran PSDH sebesar Rp.1.380.239.188,dengan
perolehan
dana
bagi
hasil
PSDH
untuk
Kabupaten Malang sebesar Rp..799.406.419,00 (dari target
Rp..586.417.017), pembinaan kepada industri
primer dengan bertambahnya jumlah industri primer yang berijin sebanyak 15 industri, melakukan sosialisasi kepada pejabat penerbit kepala desa sebanyak 25 orang dan
dan
jumlah
dokumen
peredaran
hasil
hutan
sebanyak 1.730 dokumen SKAU yang diterbitkan kepala desa dan 6.329 dokumen yang diterbitkan dinas (volume kayu rakyat yang dilengkapi dokumen dan dilaporkan ke Dinas
Kehutanan
sebanyak
135.979,84
m3)
serta
pembinaan kepada 1 industri yang disiapkan untuk mendapatkan sertifikat SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu).
Apabila
disesuaikan
dengan
indikator
hasil/outcome yang telah direvisi yakni menggunakan indikator tren nilai Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH), maka rasio tren nilai PSDH yang tercapai pada tahun 2013 mencapai angka 1,04 (dari target 1,07); 5)
Meningkatnya penyuluhan,
kuantitas dilakukan
pengadaan
sarana
kehutanan,
pada
dan tahun
dan
kualitas
dalam
bentuk
prasarana 2012
sumberdaya kegiatan
penyuluhan
digunakan
untuk
pengadaan sepeda motor 2 unit, 1 unit komputer dan 1 proyektor guna mendukung kegiatan penyuluhan. RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB II - 67
Untuk tahun 2013 tidak ada kegiatan pengadaan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan karena kegiatan ini melekat pada DAK, sedang pada tahun 2013 Dinas Kehutanan tidak memperoleh pembagian dana DAK bidang kehutanan; 6)
Dalam rangka mempertahankan proporsi luasan penutupan lahan berhutan dengan langkah menurunkan luas lahan kritis melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, pada tahun 2012 sebesar 3.800,50 ha dan pada tahun 2013 seluas 3.917,34 ha; sedang untuk meningkatkan perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan berupa kegiatan penanaman dalam kawasan hutan (reboisasi) pada tahun 2013 telah dilakukan penanaman seluas 1.082,8 ha. Upaya lain untuk pemulihan kualitas lingkungan dilakukan pula melalui konservasi pada lahan kritis di daerah sekitar sumber mata air dan Daerah Aliran Sungai (DAS). Pada tahun 2013 dilakukan penanaman disekitar sumber air sebanyak 1.200 batang pada luasan 3 ha (1 sumber air); Selain itu peran serta swasta dalam rangka penanganan lahan kritis dilaksanakan melalui program Coorporate Social Responsibility (CSR), dimana pada tahun 2013 telah dilakukan penanaman sebanyak 5.789 pohon yang ditanam dilahan seluas kurang lebih 14,5 ha. Program CSR ini merupakan salah satu bentuk kepedulian peran para pihak dalam mendukung upaya perbaikan lingkungan dan mempercepat penanganan lahan kritis. Program CSR sangat bermanfaat dalam mendukung program pemerintah, khususnya kegiatan penghijauan. Pada tahun 2013 program CSR dilakukan oleh PT Pertamina Malang, PT Chield Jedang Indonesia (CJI) dan Bank Jatim Malang, dengan bentuk-bentuk kegiatannya antara lain penanaman aneka ragam hayati di sekolah sebanyak 625 batang, pelestarian sumber air 1.164 batang, penghijauan lingkungan 3.000 batang, dan penanaman untuk pengendalian jurang 1.000 batang;
3. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral adalah 1) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan; 2) Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB II - 68
Berpotensi Merusak Lingkungan; 3) Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan; 4) Program Pembinaan dan Pengawasan Migas; 5) Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi. Urusan energi dan sumber daya mineral dialokasikan anggaran sebesar Rp.3.332.594.400,- dan terealisasi sebesar Rp.3.085.340.900,- sisa sebesar Rp. 247.253.500,-. Adapun hasil/outcome serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program pada urusan energi dan sumber daya mineral sebagai berikut: 1)
2)
3)
4)
Meningkatnya jumlah masyarakat yang terlayani tenaga listrik, yang ditandai dengan meningkatnya rasio elektrifikasi dari tahun 2011 sebesar 81%, meningkat menjadi 82,89% atau 1,89% pada tahun 2012 dan untuk tahun 2013 meningkat menjadi 85,4% atau 2,51%; Meningkatnya pengguna degester biogas pada tahun 2011 sebanyak 2.043 degester biogas dengan jumlah pengguna sebanyak 2.143 KK, meningkat menjadi 4.259 digester biogas dengan jumlah pengguna sebanyak 4.439 KK di tahun 2012 dan untuk tahun 2013 sebanyak 5.393 KK; Meningkatnya luas lahan bekas tambang yang direklamasi, dimana pada tahun 2011 seluas 3 ha, meningkat menjadi 5,2 ha atau 73,3% di tahun 2012 dan untuk tahun 2013 seluas 3,2 ha (disesuaikan dengan batas akhir berlakunya ijin), kewajiban untuk mereklamasi lahan pertambangan sampai masa berlakunya izin; Meningkatnya pengawasan yang dilakukan secara intensif, dimana pada tahun 2011 sebanyak 18 penambang yang ditertibkan, dan di tahun 2012 sebanyak 15 penambang serta 82 pengguna air tanah yang ditertibkan dan untuk tahun 2013 sebanyak 50 penambang yang ditertibkan;
4. Urusan Pariwisata Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan
Pariwisata
adalah
1)
Program
Pengembangan
Pemasaran Pariwisata; 2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata; 3) Program Pengembangan Kemitraan; 4) Program Peningkatan
Pelayanan.
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
Urusan
pariwisata
dialokasikan
BAB II - 69
anggaran sebesar Rp. 3.811.991.220,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.774.151.470,- sisa sebesar Rp. 37.839.750,-. Adapun hasil/outcome serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan
program
pada
urusan
pariwisata
sebagai
berikut: 1)
Dalam rangka pengembangan sektor pariwisata telah dikembangkan destinasi bernuansa ekowisata, wisata budaya
dan
tersebut
wisata
antara
buatan,
lain
telah
untuk
mendukung
dilaksanakan:
hal
perbaikan
infrastruktur jalan menuju obyek wisata, pengembangan even wisata seperti: Kirab Budaya Agung, Wisata Rafting, Pemilihan Duta Wisata Kabupaten Malang Joko – Roro; 2)
Upaya-upaya yang dilakukan untuk memperkenalkan pariwisata selain melalui program-program dilakukan pula dengan meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara pelaku, asosiasi, pemerhati dan masyarakat umum yang didukung oleh promosi pariwisata dan budaya, seperti Promosi
Travel
Conference
Exchange
and
and
Exhibition
Meeting
(MICE).
Incentive
Selain
itu
memanfaatkan teknologi informasi baik melalui media cetak maupun elektronik serta membentuk Tourism Information Centre, pada tahun 2012 sebanyak 3 unit dan pada tahun 2103 menjadi 4 unit. Jumlah kunjungan wisatawan tahun 2012 sebanyak 2.177.560 orang terdiri dari 2.144.334 orang wisatawan nusantara dan 33.226 orang wisatawan mancanegara dan tahun 2013 menjadi 2.384.478
orang
yang
wisatawan
nusantara
terdiri dan
dari
21.895
2.362.584 orang
orang
wisatawan
mancanegara;. 5. Urusan Kelautan dan Perikanan Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan
Kelautan
Pengembangan
dan
Perinanan
Budidaya
adalah
Perikanan;
1) 2)
Program Program
Pengembangan Perikanan Tangkap; 3) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan; 4) Program Peningkatan Sumber
Pengawasan,
Daya
Kelautan
Pengendalian dan
dan
Perikanan;
Konservasi 5)
Program
Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 6) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Urusan kelautan dan perikanan RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB II - 70
dialokasikan anggaran sebesar Rp.4.403.829.996,- terealisasi sebesar Rp.4.330.477.811,- sisa sebesar Rp. 73.352.185,-. Adapun hasil/outcome serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program pada urusan kelautan dan perikanan sebagai berikut: 1)
Meningkatnya produksi perikanan tangkap, pada tahun 2011 sebesar 9.946,30 ton, meningkat menjadi 10.277,35 ton di tahun 2012 dan untuk tahun 2013 meningkat sebesar 10.949,29 ton;
2)
Meningkatnya produksi perikanan budidaya ikan air tawar, pada tahun 2012 sebesar 15.380,75 ton dan untuk tahun 2013 meningkat sebesar 17.070,16 ton;
3)
Meningkatnya konsumsi ikan, pada tahun 2012 sebanyak 20,92 kg perkapita dan untuk tahun 2013 meningkat sebesar 21,47 kg perkapita;
4)
Meningkatnya pendapatan perkapita bidang kelautan dan perikanan
dengan
rincian
sebagai
berikut:
nelayan
penangkapan sebesar Rp..13.637.600,- di tahun 2012; pembudidaya
perikanan
sebesar
Rp
12.080.900,-
di
tahun 2012; dan pengolah ikan sebesar Rp 11.470.800,di tahun 2012; dan untuk tahun 2013 pendapatan perkapita
nelayan
16.687.155,-
atau
pada
tahun
meningkat
2013
sebesar
22,36%;
Rp
pendapatan
perkapita pembudidaya perikanan tahun 2013 sebesar Rp 14.717.700,- atau meningkat 21,82%; dan pendapatan perkapita
pengolah
ikan
pada
tahun
2013
sebesar
Rp.18.144.532 atau meningkat 58,18% 6. Urusan Perdagangan Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan
Perdagangan
Konsumen Peningkatan
dan
adalah
1)
Pengamanan
dan
Program
Perdagangan;
Pengembangan
Ekspor;
Perlindungan 2)
Program
3)
Program
Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang; 4) Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Pasar;
5)
Program
Peningkatan
Efisiensi
Perdagangan Dalam Negeri; 6) Program Resi Gudang. Urusan perdagangan
dialokasikan
anggaran
sebesar
Rp.19.408.010.896,- terealisasi sebesar Rp. 17.829.864.315,sisa sebesar Rp. 1.578.146.581,-.
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB II - 71
Adapun hasil/outcome serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program pada urusan perdagangan sebagai berikut: 1) Meningkatnya jumlah perusahaan yang mempunyai Tanda Daftar Perusahaan (TDP) di tahun 2012 adalah 18.210 perusahaan dan untuk tahun 2013 menjadi sebesar 19.495 perusahaan; 2) Meningkatnya kinerja ekspor dimana realisasi ekspor di tahun 2012 sebesar US$ 314.058.162,57 dan tahun 2013 sebesar US$ 320.339.325,97; 3) Meningkatnya realisasi impor tahun 2012 sebesar US$ 64.785.814,77 atau meningkat sebesar 0,04% dan untuk tahun 2013 menjadi US$ 67.377.247,36; 4) Kinerja retribusi pasar juga mengalami peningkatan target pada di tahun 2012 sebesar Rp. 4.865.000.000,- atau meningkat 17,23%. Adapun realisasi retribusi pasar tahun 2012 sebesar Rp..4.919.838.650,- atau meningkat 14,19% dan untuk tahun 2013 menjadi Rp.5.132.491.650,-; 5) Terkendalinya dan terawasinya makanan impor 140 perusahaan ekspor/impor dan untuk tahun 2013 menjadi 140 perusahaan; 6) Terealisasinya monitoring harga sembako dan barang penting lainnya pada tahun 2012 di 20 pasar yang tersebar di wilayah kabupaten malang dan untuk tahun 2013 pada 33 pasar. 7. Urusan Perindustrian Program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Perindustrian adalah Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau. Urusan perindustrian dialokasikan anggaran sebesar Rp.24.375.178.900,terealisasi sebesar Rp. 22.673.944.850,- sisa sebesar Rp. 1.701.234.050,Adapun hasil/outcome serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program pada Urusan Perindustrian sebagai berikut : 1) Meningkatnya perkembangan industri formal dimana pada sebesar 1.717 unit di tahun 2012 dan untuk tahun 2013 meningkat menjadi 1.767 unit; 2) Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang diserap di sektor industri formal, meningkat menjadi sebanyak 104.580 orang atau 2,74% di tahun 2012 dan untuk tahun 2013 menjadi 105.651 unit; RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB II - 72
3) Meningkatnya nilai investasi di sektor industri formal dimana
mengalami
perkembangan
sebesar
Rp.2.651.337.960.000 di tahun 2012 dan untuk tahun 2013 menjadi Rp. 2.684.923.643; 4) Meningkatnya jumlah industri informal/rumah tangga dimana pada usaha di tahun 2012 sebesar 19.631 unit dan untuk tahun 2013 meningkat menjadi 20.128 unit usaha; 5) Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor industri informal/rumah
tangga
dimana
pada
tahun
2012
sebanyak 54.191 orang dan untuk tahun 2013 menjadi 54.571; 6) Meningkatnya
nilai
investasi
di
sektor
industri
informal/rumah tangga pada di tahun 2012 sebesar Rp. 16.234.270.000 dan untuk tahun 2013 meningkat menjadi 16.753.767.000; 7) Telah dilaksanakannya kegiatan pemberantasan barang kena
cukai
ilegal
dimana
opersional
pengumpulan
informasi barang kena cukai ilegal ditingkat pengecer pada tahun 2012 sejumlah 86 kegiatan dengan hasil 632 jumlah rokok ilegal yang dikumpulkan, ditahun 2013 sejumlah 97 kegiatan dengan hasil 696 jumlah rokok ilegal yang dikumpulkan, jadi dapat diambil kesimpulan bahwa jika dibandingkan pada tahun 2012 dengan tahun 2013 masih terdapat pelanggaran 9,5%. 8. Urusan Transmigrasi Program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Transmigrasi
adalah
Program
Pengembangan
Wilayah
Transmigrasi. Urusan transmigrasi dialokasikan anggaran sebesar
Rp.482.662.000,-
terealisasi
sebesar
Rp.343.274.500,- sisa sebesar Rp. 139.387.500,-. Adapun hasil/outcome serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program pada urusan transmigrasi sebagai berikut: 1) Terlaksananya penempatan calon transmigran sebagai perwujudan kerja sama antar wilayah, antar pelaku dan antar
sektor
dalam
rangka
pengembangan
kawasan
transmigrasi, dimana di tahun 2013 ada 23 KK yang telah ditempatkan; RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB II - 73
2) Meningkatnya keterampilan calon transmigran yang siap untuk bertransmigrasi, dimana telah dilakukan pelatihan kepada calon transmigrasi sebanyak
85 orang di tahun
2012 dan sebanyak 60 orang di tahun 2013. 2.3.
Capaian Indikator Utama Pembangunan Indikator Kinerja Utama daerah bertujuan untuk memberikan gambaran
tentang
melaksanakan
ukuran
pembangunan
keberhasilan pada
setiap
daerah
dalam
tahunnya
yang
meliputi 8 aspek utama yang dapat dijadikan tolok ukur kinerja daerah. Gambaran kondisi kinerja utama Kabupaten Malang 2011-2012 atau 2 tahun implementasi visi MADEP MANTEB adalah sebagai berikut: Tabel 2.8 Kinerja Makro Ekonomi Kabupaten Malang 2012-2013 Realisasi Kinerja No
Indikator Kinerja
2012
2013
1.
PDRB ADHB (Rp juta)
40.763.813,14
46.846.977,20
2.
PDRB ADHK (Rp juta)
16.786.415,78
17.891.912,28
3.
Pertumbuhan Ekonomi (%)
7,44
6,59
4.
Inflasi (%)
6,35
7,86
5.
Pendapatan Perkapita (Rupiah)
16.437.807
18.630.285
6.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
71,53
72,21
7.
Tingkat Kemiskinan (%)
11,67
9,5
8.
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
4,09
3
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB II - 74
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN
3.1. Arah Kebijakan Perekonomian Daerah Kebijakan perekonomian daerah diarahkan pada: 1) mendorong peningkatan dan perluasan sektor andalan pertanian dalam arti luas yaitu: pertanian pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan, industri, perdagangan dan pariwisata; 2) peningkatan infrastruktur terutama jalan, jembatan, irigasi, gedung-gedung dan sarana prasarana perdagangan dan pariwisata; 3) memberdayakan UMKM dan koperasi sebagai pilar perekonomian daerah; 4) meningkatkan upaya promosi investasi; dan 5) mendorong percepatan pembangunan infrastruktur strategis seperti jalan tol Pandaan-Malang, Jalan Lintas Selatan, dan Bandara Abdul Rachman Saleh. 3.1.1 Kondisi Perekonomian Tahun 2014
Tahun
2013
dan
Perkiraan
Indikator makro lainnya yaitu Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB-ADHB) tahun 2013 sebesar Rp. 46.846.977 juta tahun 2014 ditargetkan menjadi sebesar Rp. 52.695.739 juta. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB-ADHK) tahun 2013 sebesar Rp.17.891.912 juta dan tahun 2014 ditargetkan menjadi sebesar Rp.19.107.101 juta Pertumbuhan Ekonomi tahun 2013 sebesar 6,59%, tahun 2014 ditargetkan sebesar 6,79%. Laju Inflasi tahun 2013 sebesar 7,86% dan pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 6,2%. Pendapatan Perkapita ADHB tahun 2013 sebesar Rp.18.630.285,- dan tahun 2014 ditargetkan sebesar Rp.20.870.732,3.1.2. Isu Strategis 2015 – 2016 Beberapa Isu strategis utama untuk tahun 2015 yang sudah mengemuka baik yang berskala global, nasional, maupun regional Jawa Timur dan Kabupaten Malang antara lain: 1. Isu berskala global: a) Kondisi perekonomian global masih belum sepenuhnya stabil sebagai dampak krisis ekonomi negara-negara Eropa, Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya yang dapat berdampak pada perkembangan perekonomian nasional. b) Rencana penerapan pasar tunggal RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB III - 1
Asean tahun 2015 (Asean Economic Community) dimana persaingan produk antar negara Asean akan semakin ketat termasuk produk-produk Kabupaten Malang. 2. Isu berskala nasional: a) bidang politik hukum dan keamanan terdiri dari: 1) Konsolidasi demokrasi. 2) Reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan publik. 3) pencegahan dan pemberantasan korupsi. 4) percepatan pembangunan MEF. 5) peningkatan ketertiban dan keamanan dalam negeri. b) bidang perekonomian terdiri dari: 1)Perkuatan ketahanan pangan. 2) Peningkatan ketahanan energi. 3) Peningkatan ketahanan air. 4) Percepatan pembangunan kelautan. 5) Peningkatan keekonomian keaneka ragaman hayati dan kualitas lingkungan hidup. 6) Transformasi sektor industri dalam arti luas. 7) Peningkatan daya saing tenaga kerja. 8) Peningkatan daya saing UMKM dan Koperasi. 9) Peningkatan kapasitas IPTEK. 10) Peningkatan efisiensi sistem logistik dan distribusi. 11) Penguatan konektivitas nasional. 12) Peningkatan ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar. 13) Reformasi keuangan. c) Bidang kesejahteraan rakyat terdiri dari: 1) Reformasi pembangunan kesehatan. 2) Pengendalian jumlah penduduk. 3) Reformasi pembangunan pendidikan. 4) Sinergi percepatan penanggulangan kemiskinan. 5) Pembangunan daerah tertinggal di perbatasan. 6) Pengelolaan resiko bencana. 3. Isu berskala regional Jawa Timur: a) Masih perlunya peningkatan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan. b) Peningkatan produktivitas sektor pertanian dan ketahanan pangan. c) Industrialisasi dan pengembangan lapangan kerja. d) Percepatan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan serta jaringan listrik. e) Pengurangan kemiskinan dan pengangguran. f) Peningkatan investasi daerah. g) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia. 4. Isu berskala lokal Kabupaten Malang: a) Sebagai daerah agraris perekonomian Kabupaten Malang sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim yang ekstrem dan lingkungan yang tidak stabil dan masih didominasi oleh produk pertanian primer. b) Infrastruktur terutama jalan dan irigasi masih belum mencukupi baik kuantitas maupun kualitas. c) Partisipasi pendidikan masih perlu dipacu peningkatannya. d) Jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan juga masih perlu ditingkatkan. e) Angka kemiskinan yang masih cukup tinggi.
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB III - 2
3.1.3 Analisis Lingkungan 1. Kekuatan a. Letak geografis dan tata ruang wilayah yang strategis; b. Tersedia sarana perhubungan darat, laut, udara dan kereta api; c. Tersedia sumber daya alam pertanian pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan yang cukup besar; d. Tersedia perusahaan industri dan perdagangan besar serta obyek wisata; e. Tersedia lembaga/tokoh/pakar keagamaan dan pendidikan keagamaan yang cukup banyak; f. Tersedia sumber daya manusia usia angkatan kerja yang cukup besar; g. Tersimpan peninggalan sejarah dan budaya luhur bukti kejayaan masa lalu. 2. Kelemahan a. Produktifitas hasil pertanian pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan sebagai andalan masih belum optimal dan potensi wisata belum terkelola secara optimal; b. Kondisi jalan/jembatan untuk menjamin kelancaran arus barang dan jasa sebagian belum mantap dan masih kurang serta keterbatasan akses jalan di beberapa kawasan tertentu dan didaerah kondisi medan yang sulit; c. Penduduk miskin dan pengangguran masih cukup banyak; d. Kebanyakan usaha ekonomi rakyat merupakan usaha non formal, sehingga seringkali mengalami kesulitan untuk mengakses permodalan dari lembaga perbankan maupun program-program penguatan ekonomi rakyat lainnya yang membutuhkan aspek legal formal, padahal sektor usaha ekonomi rakyat tersebut merupakan salah satu pilar ekonomi Kabupaten Malang; e. Terdapat kawasan rawan bencana gunung berapi, tanah longsor, banjir dan tsunami; f. Tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan masih relatif rendah, sehingga daya dukung lingkungannya menjadi rendah, disamping itu kondisi kesehatan lingkungan perlu banyak pembenahan, terutama dalam hal penanganan sampah, air bersih, sanitasi dan polusi;
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB III - 3
g. Terbatasnya peluang investasi karena keterbatasan sarana dan prasarana antara lain belum tersedia kawasan industri. 3. Peluang a. Adanya political will secara nasional untuk memajukan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui prioritas pembangunan pendidikan dan kesehatan; b. Adanya
program
nasional
percepatan
pembangunan
infrastruktur wilayah dibidang kebinamargaan, pengairan, keciptakaryaan/perumahan rakyat dan energi; c. Adanya program nasional pengentasan kemiskinan dan percepatan
pembangunan
daerah
tertinggal/desa
tertinggal; d. Ditetapkannya Malang Raya sebagai salah satu pusat wilayah
pengembangan
Provinsi
Jawa
Timur
dimana
Kabupaten Malang sebagai andalan pertanian pangan, perkebunan,
peternakan,
perikanan,
industri
dan
pariwisata; e. Kapasitas APBD yang rendah masih berpeluang menggali PAD
dan
mendapatkan
dekonsentrasi/tugas
bantuan
pembantuan
program,
dan
dana
bantuan
dari
lembaga lainnya; f. Terbukanya peluang kerjasama kemitraan dengan berbagai lembaga pemerintah dan non pemerintah baik antar daerah didalam maupun di luar negeri; g. Adanya kebijakan otonomi daerah yang memberi peluang untuk
mengapresiasi
kebutuhan
masyarakat
dan
merencanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah. 4. Ancaman a. Globalisasi dan perdagangan bebas disatu sisi merupakan ancaman namun disisi lain merupakan tantangan untuk terus kreatif, inovatif dalam memproduksi barang dan jasa yang memiliki daya saing; b. Fluktuasi harga minyak dan perekonomian dunia yang masih terjadi hingga awal tahun 2013 berdampak luas pada perekonomian nasional dan daerah yang perlu disikapi
dengan
penguatan
struktur
perekonomian
domestik dan penguatan ketahanan pangan masyarakat;
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB III - 4
c. Angka pertumbuhan penduduk masih tinggi sehingga perlu peningkatan
kualitas
keluarga
dan
pemasyarakatan
kembali norma keluarga sejahtera; d. Angka kriminalitas dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat berfluktuatif serta potensi ancaman SARA terkadang masih ada; e. Lingkungan hidup yang rusak dan perubahan iklim yang tidak harmonis perlu terus ditangani dan dikelola secara berkelanjutan. 3.1.4. Tantangan dan Prospek Perekonomian Tahun 2015 - 2016 Tantangan dalam pembangunan perekonomian Tahun 2014-2015 diperkirakan sebagai berikut: 1. Dampak pengurangan subsidi dan rencana kenaikan BBM akan berpengaruh terhadap sendi-sendi perekonomian baik nasional, regional maupun daerah; 2. Makin ketatnya persaingan global dan membanjirnya produk impor sebagai pesaing produk lokal yang dapat menghambat pertumbuhan produksi dalam negeri dan melemahkan pasar lokal dan daya saing produk daerah; 3. Infrastruktur terutama jalan, jembatan belum memadai bagi pengembangan investasi baik dibidang industri dan perdagangan maupun pariwisata; 4. Pertumbuhan ekonomi masih lamban sesuai karakter perekonomian berbasis pertanian primer;
dengan
5. SDM yang dihasilkan dunia pendidikan belum sepenuhnya mampu mengimbangi kebutuhan dunia kerja yang sangat dinamis dalam persaingan; 6. Masih diperlukan upaya yang komprehensif dan terpadu lintas sektor dan lintas pemerintahan dalam rangka pemberdayaan keluarga miskin dan pengurangan pengangguran; 7. Kondisi alam dan lingkungan yang rusak dan iklim yang ekstrem berpengaruh kepada usaha pertanian sebagai basis perekonomian Kabupaten Malang; 8. Pelayanan publik dirasakan belum memuaskan dan sumber pembiayaan masih sangat terbatas serta tuntutan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik; 9. Sarana dan prasarana perekonomian dan pariwisata masih perlu ditingkatkan kuantitas maupun kualitasnya. RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB III - 5
Berdasarkan kondisi riil perekonomian Kabupaten Malang Tahun 2013 dan perkiraan 2014, maka prospek perekonomian Tahun 2015-2016 dapat diuraikan sebagai berikut: 1. PDRB ADHB pada tahun 2015 diprediksi akan menjadi Rp.58.086.549 juta dan tahun 2016 meningkat Rp.64.052.512 juta. 2. PDRB ADHK pada tahun 2015 diprediksi menjadi Rp. 20.555.992 juta dan pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp. 22.138.859 juta. 3. Pertumbuhan ekonomi tahun 2015 diperkirakan akan tetap mengalami perbaikan yaitu diperkirakan tumbuh hingga 6,87% dan tahun 2016 tumbuh hingga 7,02%. 4. Inflasi tahun 2015 diperkirakan sekitar 6,87% dan pada Tahun 2016 inflasi diprediksi sebesar 6,80%. 5. Pendapatan Perkapita pada tahun 2015 diprediksi sebesar Rp.22.510.415,dan tahun 2016 menjadi sebesar Rp.25.491.809,6. Tingkat kemiskinan pada akhir tahun 2014 ditargetkan menjadi 9,08% dan akhir tahun 2015 diprediksi menjadi 8%. Dalam mencapai target pertumbuhan tahun 2015 diperlukan kontribusi sektor-sektor andalan untuk menjadi lokomotif penggerak perekonomian Kabupaten Malang, hal tersebut bisa dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.1 Prediksi Kontribusi Sektoral Perekonomian Kabupaten Malang Berdasarkan PDRB ADHK SEKTOR
2012
2013
2014
2015
2016
28,48
27,87
27,04
26,26
25,48
2,57
2,50
2,45
2,39
2,32
Primer 1. Pertanian 2.
Pertambangan & Penggalian
Sekunder 3.
Industri Pengolahan
18,84
19,04
19,37
19,65
19,93
4.
Listrik, Gas dan Air Bersih
0,72
0,73
0,73
0,73
0,74
5.
Bangunan
1,97
2,07
2,16
2,24
2,33
26,98
27,31
27,83
28,33
Tersier 6.
Perdagangan, Hotel & Restoran
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
28,83 BAB III - 6
SEKTOR 7. 8. 9.
Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan Jasa-jasa
2012
2013
2014
2015
2016
3,32
3,38
3,40
3,43
3,47
4,33
4,38
4,42
4,47
4,52
12,79
12,72
12,60
12,48
12,37
Tabel 3.2 Realisasi dan Prediksi Kontribusi Sektoral Perekonomian Kabupaten Malang Berdasarkan PDRB ADHB Tahun 2012-2016 SEKTOR
2012
2013
2014
2015
2016
1. Pertanian
25,35
24,75
23,76
22,88
22,00
2. Pertambangan & Penggalian
2,07
1,98
1,92
1,85
1,79
Primer
Sekunder 3. Industri Pengolahan
21,90
4. Listrik, Gas dan Air Bersih
0,81
5. Bangunan
2,40
22,13 0,79 2,48
22,48
22,81
23,13
0,78
0,76
0,75
2,66
2,82
2,96
29,56
30,13
30,70
Tersier 6. Perdagangan, Hotel & Restoran 7. Pengangkutan & Komunikasi 8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 9. Jasa-jasa
28,51
28,98
3,56
3,67
3,68
3,72
3,77
4,23
4,26
4,33
4,38
4,43
11,17
10,96
10,82
10,65
10,47
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak
perlu
dibayar
kembali
oleh
daerah.
Kenaikan
dan
penurunan pendapatan daerah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro nasional secara signifikan yaitu terhadap Pendapatan Asli Daerah,
terutama
sektor
pajak
daerah.
Dalam
rangka
peningkatan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Malang secara kontinyu berupaya melakukan terobosan intensifikasi dan ekstensifikasi, sehingga apabila terjadi penurunan pada salah satu sektor pendapatan, dapat diupayakan untuk meningkatkan sektor lainnya yang memiliki potensi tinggi.
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB III - 7
Kebijakan
pendapatan
diarahkan
untuk
penggalian
Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan penuh kehati-hatian (karena sebagian besar sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan pengusaha/wajib pajak golongan kecil menengah) dan optimalisasi dana perimbangan (DAU, DAK, dan bagi hasil pajak dan bukan pajak) sehingga lebih proporsional serta menggali potensi pendapatan lain yang sah. Pendapatan
Daerah
terdiri
atas
3
kelompok
yaitu
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan
Daerah
Yang
Sah.
Pendapatan
Asli
Daerah
merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah.
Semakin
tinggi
kualitas
otonomi
daerah,
maka
ketergantungan dengan Pemerintah Pusat semakin berkurang. Sedangkan Dana perimbangan merupakan sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pemberian
otonomi
kepada
daerah
utamanya
peningkatan
pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Kebijakan Pendapatan Daerah diarahkan pada: 1. Mengoptimalkan jenis-jenis pendapatan yang dikendalikan oleh Pemerintah Daerah melalui perbaikan administrasi dan pelayanan pajak dan retribusi daerah; 2. Pembaruan data base dan pemetaan potensi pajak dan retribusi daerah; 3. Mengefektifkan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah; 4. Perluasan sumber-sumber penerimaan daerah dengan tetap menjaga
agar
tidak
terjadi
ekonomi
biaya
tinggi
yang
memberatkan masyarakat. Berikut adalah hasil analisis realisasi, target dan proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Malang:
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB III - 8
Tabel 3.4 Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 s/d Tahun 2015 NO
URAIAN PENDANAAN
1 1
PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah
1.1.1
Pajak Daerah
1.1.3
1.1.4 1.2. 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3.
Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah Dana Perimbangan Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak Dana Alokasi umum Dana Alokasi khusus Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1.3.1
Hibah
1.3.2
Dana Darurat
1.3.3
1.3.4
1.3.5
TARGET TAHUN 2014
PROYEKSI*) TAHUN 2015
5
6
7
2.218.926.449.767
2.528.001.233.013
2.715.828.120.760
2.863.205.310.589
172.333.335.999
197.878.494.236
260.582.631.316
255.197.615.474
272.990.636.327
64.689.653.942
71.301.888.447
95.918.841.193
112.024.602.374
118.746.078.516
37.145.935.538
42.776.587.435
45.314.153.759
51.122.141.100
55.206.250.211
9.084.767.456
10.508.131.833
12.017.868.773
12.554.472.000
13.182.195.600
61.412.979.063
73.291.886.522
107.331.767.590
79.496.400.000
85.856.112.000
1.285.310.285.256
1.547.448.684.110
1.700.485.365.220
1.802.485.752.228
1.893.537.634.760
127.898.523.256
147.598.457.110
148.938.981.220
100.243.601.228
110.763.830.210
1.048.943.562.000
1.281.612.867.000
1.439.234.034.000
1.572.191.571.000
1.650.801.149.550
108.468.200.000
118.237.360.000
112.312.350.000
130.050.580.000
131.972.655.000
492.938.663.589
473.599.271.421
566.933.236.477
658.144.753.058
696.677.039.502
3.070.000.000
-
-
-
0
-
-
-
-
0
120.634.274.089
109.207.096.421
127.284.469.477
183.197.403.246
186.522.500.940
315.572.115.000
295.633.435.000
370.878.002.000
388.452.049.812
416.104.993.312
53.662.274.500
68.758.740.000
68.770.765.000
86.495.300.000
94.049.545.250
TAHUN 2011
TAHUN 2012
TAHUN 2013
3
4
1.950.582.284.844
2
1.1
1.1.2
REALISASI
Dana Bagi Hasil Dari Propinsi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Propinsi
Sumber
: LKPJ 2013, DPPKA, RPJMD 2010-2015
Catatan
: * Merupakan asumsi berdasarkan trend beberapa tahun terakhir Pemerintah Kabupaten Malang mendapatkan alokasi anggaran tersebut, namun perkembangannya akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada saat penyusunan KUA PPAS maupun RAPBD.
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah Kebijakan Umum Anggaran Belanja Pembangunan Daerah diarahkan pada prinsip-prinsip keadilan yang dapat dinikmati seluruh masyarakat khususnya dalam hal pelayanan publik yang disusun
berdasarkan
aspirasi
masyarakat
dengan
mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah. Kemampuan
anggaran
belanja
daerah
dalam
rangka
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB III - 9
2006
tentang
sebagaimana
Pedoman
telah
Pengelolaan
diubah
beberapa
Keuangan kali,
Daerah,
terakhir
dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan Belanja Daerah pada tahun 2014 diarahkan pada hal-hal sebagai berikut : 1. Membiayai urusan yang bersifat
mandatory dan sudah
ditentukan peruntukan belanjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Membiayai urusan wajib dan pilihan dengan mengutamakan bidang pendidikan dan kesehatan; 3. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung perekonomian, pariwisata dan lingkungan hidup dengan mengutamakan jalan dan jembatan serta sarana perhubungan lainnya; 4. Stimulasi pertumbuhan ekonomi di sektor riil terutama pada sektor
andalan
pertanian,
peternakan,
perikanan,
perindustrian, perdagangan dan pariwisata; 5. Memenuhi
komitmen
kerjasama/kemitraan
pembangunan
dan pembiayaan; 6. Peningkatan
kapasitas
dan
kapabilitas
Satuan
Kerja
Perangkat Daerah (SKPD). Mengacu pada kebijakan belanja daerah di atas maka belanja daerah yang merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Dari besaran dan kebijakan yang berkesinambungan dari program-program yang dilaksanakan dapat dibaca ke arah mana pembangunan di Kabupaten Malang. Hakekat anggaran daerah pada dasarnya merupakan salah satu instrumen utama kebijakan publik dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, maka setiap pelaksanaan anggaran sesuai dengan kebijakan pemerintahan, diharapkan dapat mencerminkan kebutuhan riil penyelenggaraan pemerintahan sesuai potensi daerah. Berikut adalah hasil analisis realisasi, plafon dan proyeksi belanja daerah Kabupaten Malang:
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB III - 10
Tabel 3.5 Realisasi, Plafon dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 s/d Tahun 2015 REALISASI NO
1
2014
PROYEKSI TAHUN 2015
5
6
7
2.157.429.275.048
2.440.509.395.392
2.834.457.250.160
3.129.440.905.574
1.260.959.736.564
1.345.199.415.094
1.491.521.605.433
1.646.112.593.588
1.761.072.088.824
1.036.394.204.945
1.120.010.056.394
1.239.250.421.797
1.458.004.451.088
1.559.432.559.514
15.407.435
-
-
-
-
-
-
-
48.581.509.000
65.988.439.260
62.160.440.000
66.234.873.200
12.529.644.155
15.239.841.700
14.631.182.317
95.172.384.648
96.707.568.000
103.721.015.227
387.387.800
2.500.000.000
688.896.561.854
812.229.859.954
74.411.038.966
URAIAN PENDANAAN TAHUN 2011
TAHUN 2012
TAHUN 2013
3
4
BELANJA DAERAH
1.949.856.298.418
Belanja Tidak Langsung
2 2
2.1 2.1.1
Belanja Pegawai
2.1.2
Belanja Bunga
2.1.3
Belanja Subsidi
2.1.4
Belanja Hibah
58.868.090.650
2.1.5
Belanja Bantuan Sosial
57.592.616.931
2.1.6
2.1.7 2.1.8 2.2
Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab/Kota dan Pemdes Belanja Bantuan Keu. Kpd Prov./Kab/Kota dan Pemdes Belanja Tidak Terduga Belanja Langsung
58.863.790.305
55.303.616.000
16.899.978.135
12.578.850.000
16.435.597.581
15.384.828.500
102.340.848.000
106.615.163.290
2.500.000.000
2.825.000.000,00
948.987.789.959
1.188.344.656.572
1.368.368.816.750
63.320.691.050
87.198.262.349
78.486.934.624
95.785.817.172
1.695.673.632
2.2.1
Belanja Pegawai
2.2.2
Belanja Barang dan Jasa
322.719.082.741
315.155.099.530
425.284.400.082
620.947.480.354
711.551.784.710
2.2.3
Belanja Modal
291.766.440.147
433.754.069.374
436.505.127.528
488.910.241.594
561.031.214.868
Sumber : LKPJ 2013, DPPKA, RPJMD 2010-2015
Catatan : *
Dalam perkembangannya terus akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dalam penyusunan KUA dan PPAS maupun APBD; ** Angka belanja langsung sangat bersidat indikatif dalam perkembangan akan disesuaikan dengan kondisi obyektif pada saat penyusunan KUA dan PPAS maupun APBD.
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Kebijakan
Penerimaan
Pembiayaan
Daerah
berisikan
uraian mengenai kebijakan penerimaan pembiayaan daerah yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana
cadangan,
hasil
penjualan
kekayaan
daerah
yang
dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah, dan kondisi keuangan
daerah.
Adapun
arah
kebijakan
penerimaan
pembiayaan sebagai berikut: 1. Dalam
menetapkan
Anggaran
Tahun
anggaran
Sebelumnya
Sisa (SiLPA),
Lebih agar
Perhitungan disesuaikan
dengan kapasitas potensi riil sesuai ketentuan yang ada untuk menghindari kendala pendanaan pada belanja yang telah direncanakan; RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB III - 11
2. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, agar waktu penggunaan dan besarnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan. Sedangkan akumulasi penerimaan hasil bunga/deviden dari dana cadangan dianggarkan pada lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sedangkan Kebijakan Pengeluaran Pembiayan Daerah sebagai upaya peningkatan sumber pembiayaan dengan meningkatkan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas. Sedangkan strategi yang diambil adalah sebagai berikut : 1. Apabila APBD surplus maka perlu dilakukan transfer ke persediaan Kas dalam bentuk giro, deposito, penyertaan modal atau sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan; 2. Apabila APBD defisit, maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, dan melakukan efisiensi dan penghematan belanja; 3. Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD, maka ditutup dengan dana pinjaman. Berikut adalah hasil analisis realisasi, rencana dan proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Malang: Tabel 3.6 Realisasi, Rencana dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 s/d Tahun 2015 NO
URAIAN PENDANAAN
1 3
2 PEMBIAYAAN DAERAH Penerimaan Pembiayaan SiLPA Pencairan Dana cadangan Hasil Penjualan Kekayaan daerah Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali pemberian pinjaman Penerimaan piutang daerah Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan dana cadangan Penyertaan Modal (investasi) Daerah Pembayaran pokok utang Pemberian Pinjaman Daerah Pembiayaan Netto
3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4
REALISASI TAHUN 2012 TAHUN 2013 3 4
RENCANA TAHUN 2014 5
PROYEKSI TAHUN 2015 6
136.703.511.919
137.420.626.449
100.000.000.000
90.751.133.000
136.703.511.919
137.420.626.449
100.000.000.000
90.751.133.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37.500.000.000
32.000.000.000
27.000.000.000
35.387.673.192
10.000.000.000
15.000.000.000
16.000.000.000
18.500.000.000
27.500.000.000
16.000.000.000
10.000.000.000
15.500.000.000
0
1.000.000.000
1.000.000.000
1.387.673.192
0
0
0
0
99.203.511.919
105.420.626.449
73.000.000.000
55.363.459.809
Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB III - 12
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang tahun 2010-2015 telah menggariskan bahwa Visi Pembangunan adalah Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Malang yang Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya Saing atau MADEP MANTEB. Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan 8misi yaitu:1) Mewujudkan pemahaman dan pengamalan
nilai-nilai
agama,
adat-istiadat
dan
budaya.
2)
Mewujudkan pemerintahan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, dan demokratis. 3) Mewujudkan
supremasi
hukum
dan
HAM. 4)
Mewujudkan kondisi lingkungan yang aman, tertib, dan damai. 5) Mewujudkan peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur. 6) Mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing. 7) Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pertanian dan pemberdayaan masyarakat perdesaan.8) Mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Untuk melaksanakan misi tersebut di atas maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Malang selama 5 tahun (2011-2015) dimana tahun 2015 merupakan tahun ke-4 implementasi MADEP MANTEB dengan uraian sebagai berikut: Tabel 4.1 Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan NO
1
MISI
TUJUAN
SASARAN
Mewujudkan pemahaman & pengamalan nilai-nilai agama, adat-istiadat dan budaya
Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia dan berkesholehan sosial.
Meningkatnya peran lembaga/tokoh agama, pendidikan keagamaan dan sosial budaya dalam pembinaan umat dan kemasyarakatan.
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB IV - 1
NO
MISI
TUJUAN
SASARAN
2
Mewujudkan Meningkatnya pemerintahan good kualitas pelayanan governance (tata kelola pemerintah. pemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, dan demokratis
Semakin kuatnya kelembagaan SKPD dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pelayanan kepada masyarakat
3
Mewujudkan Terwujudnya supremasi hukum dan kesadaran dan HAM tertib hukum masyarakat.
Terbangunnya sistem informasi dan komunikasi publik serta terlaksananya sosialisasi dan deseminasi produk hukum.
4
Mewujudkan kondisi Terwujudnya lingkungan yang aman, kondisi masyarakat tertib, dan damai yang aman, tertib dan damai.
Terciptanya sistem pengamanan swakarsa dan kerjasama pengamanan dengan aparat keamanan
5
Mewujudkan peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur
Meningkatnya ketersediaan, kuantitas maupun kualitas infrastruktur kebinamargaan, pengairan dan keciptakaryaan/per mukiman serta energi untuk mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya
Terbangun dan terpeliharanya infrastruktur kebinamargaan, pengairan, keciptakaryaan/ permukiman, energi untuk mendorong perekonomian pariwisata dan pengentasan kemiskinan
6
Mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing
Meningkatnya kualitas produktivitas sumberdaya manusia.
7
Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pertanian dan pemberdayaan masyarakat perdesaan
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang lebih merata hingga perdesaan.
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
Semakin mudahnya dan masyarakat mengakses layanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas sebagai basis peningkatan industri, perdagangan dan jasajasa; serta meningkatnya pertumbuhan sektor potensi pariwisata, pertambangan dan jasa BAB IV - 2
NO
MISI
TUJUAN
SASARAN konstruksi/bangunan yang mengarusutamakan peran UMKM dan koperasi serta pengentasan kemiskinan.
8
Mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan
Meningkatnya kualitas fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam.
Semakin terkendalinya perencanaan dan pemanfaatan tata ruang dan pemberian ijin industri yang rentan pencemaran serta semakin meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam
4.1. Tema Pembangunan Kebijakan umum pembangunan tahun 2015 adalah: 1) melanjutkan pembangunan tahun-tahun sebelumnya terutama yang sudah menjadi prioritas 5 tahunan; 2) menyelenggarakan urusan-urusan wajib dan pilihan yang merupakan amanat otonomi daerah terutama urusan pendidikan, kesehatan dan meningkatkan daya beli masyarakat; 3) mengembangkan potensi ekonomi
yang
ada
untuk
sebesar-besarnya
mendukung
kesejahteraan masyarakat seperti pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan, pariwisata terutama ekowisata dan jasajasa;4) memberdayakan masyarakat perdesaan dalam rangka pengurangan kemiskinan dan pengangguran serta mengurangi desa tertinggal;5) Mendorong berkembangnya lembaga sosial kemasyarakatan
dalam
rangka
penguatan
peran
serta
masyarakat dalam pembangunan;6) menyelenggarakan reformasi birokrasi dalam rangka perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Fokus
pembangunan
tahun
2015ditujukan
pada:1)
Pemantapan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan pelayanan kegiatan ekonomi untuk mendukung bidang unggulan, pelaksanaan urusan wajib sebagai wujud peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
2)
Memacu ekonomi andalan (pertanian pangan, perkebunan, perikanan, pariwisata) terutama dikaitkan dengan pertumbuhan RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB IV - 3
dan percepatan pemerataan ekonomi, pengembangan agro wisata dan produk unggulan; 3) Penanggulangan Kemiskinan, dalam rangka mendorong pertumbuhan yang mengarah pada rakyat miskin dan peningkatan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar serta perluasan cakupan program pembangunan berbasis masyarakat dan pengurangan jumlah desa tertinggal;4) Peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat; 5) Daya saing daerah terutama layanan perizinan usaha, jaminan keamanan yang dikaitkan dengan kenyamanan wisatawan dan kemudahan investasi. 6) Peningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Sebagai Pembangunan
tema
pembangunan
Daerah
adalah“Pemantapan
Kabupaten
dalam Malang
Pembangunan
Rencana
Kerja
Tahun
2015
Infrastruktur
Dalam
Upaya Peningkatan Pusat-Pusat Ekonomi dan Pariwisata, Daya
Saing
Daerah
Bagi
Peningkatan
Kesejahteraan
Rakyat” Penentuan prioritas pembangunan Kabupaten
Malang
tahun 2015 mengacu pada: 1) Arahan RPJPD Kabupaten Malang tahun 2005-2025 periode ke 2yaitu RPJMD 2010-2015.2) Arahan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 dimana tahun 2015 merupakan tahun ke-5.3) Hasil musrenbang RKPD Tahun 2014dan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Malang
pembangunan tujuan
meliputi:
memiliki
pembangunan
melaksanakan
peran itu
(a)Manusia utama sendiri.
pembangunan
yang
sebagai
terhadap
subyek
tercapainya
Upaya-upaya berbasis
untuk
partisipatif
masyarakat harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas dan kinerja sumberdaya aparatur, untuk itu UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang telah ditetapkan pada awal tahun 2014 dan akan diikuti dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden serta Peraturan Menteri sebagai petunjuk pelaksanaannya
hendaknya
menjadi
sumber
motivasi
bagi
Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Malang untuk memperbaiki kinerja guna mewujudkan good governance dan pelayanan prima serta terciptanya birokrasi yang kaya fungsi; (b) Penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi masyarakat melalui program nasional
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB IV - 4
BPJS
Kesehatan
hendaknya
tidak
menyurutkan
program-
program kesehatan di daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau utamanya bagi masyarakat miskin dan dusun terpencil dengan tetap memperhatikan kualitas layanan
melalui
penyediaan
sumberdaya
manusia
dan
infrastruktur yang memadai; (c) Penyelenggaraan urusan wajib di bidang pendidikan tidak terbatas dalam mewujudkan pendidikan murah dan berkualitas atau keterjangkauan pendidikan yang bermutu namun harus didukung pula dengan analisa dan mapping tenaga pendidik, sehingga permasalahan kekurangan tenaga pendidik tidak lagi menjadi alasan tidak terwujudnya pemerataan pendidikan yang berkualitas; (d) Kondisi geografis dan
luas
wilayah
Kabupaten
Malang
bukanlah
menjadi
hambatan dalam pelaksanaan urusan pilihan di bidang pertanian namun
menjadi
peluang
bagi
pembangunan
pertanian,
perkebunan dan peternakan secara terpadu sehingga dapat mendorong peningkatan produksi yang memacu pertumbuhan ekonomi dan menjamin ketahanan pangan masyarakat; (e) DPRD Kabupaten
Malang
memberikan
apresiasi
positif
terhadap
pembangunan kepariwisataan melalui upaya-upaya menggali potensi pariwisata yang ada, misi kebudayaan maupun buku yang menguak potensi pariwisata. Upaya-upaya ini harus diimbangi
dengan
aksesibilitas
infrastruktur
merupakan
unsur
yang
memadai
utama
untuk
karena menggaet
wisatawan berkunjung kembali ke Kabupaten Malang sehingga “Kabupaten
Malang
sebagai
Pesona
Jawa
Timur
yang
Sesungguhnya” tidak terbatas slogan semata; (f) Perkembangan ritel modern yang begitu pesat tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam mendorong daya tahan, daya saing dan perkembangan pasar tradisional, untuk itu payung hukum yang mengatur keberadaan pasar modern dan tradisional
dapatnya
diimplementasikan
sesuai
dengan
aturannya. Pemerintah daerah hendaknya tidak memihak salah satu untuk mengejar pendapatan daerah namun mendorong keterpaduan pertumbuhan ritel modern dan pasar tradisional melalui pola kemitraan sehingga pertumbuhan ekonomi dapat melaju dengan stabil; (g) BUMD sebagai salah satu unsur penyumbang
pendapatan
daerah
agar
dapat
mengejar
ketertinggalannya terhadap sektor swasta yang bergerak di bidang sejenis, baik moneter maupun pariwisata khususnya dengan penyerahan obyek wisata yang berada di kawasan hutan RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB IV - 5
lindung oleh Perum Perhutani yaitu Pemandian Dewi Sri dan Pantai Ngliyep; (h) Dalam masa transisi RPJMD 2010-2015 dan 2015-2020, beberapa program pembangunan yang dibiayai APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten Malang perlu mendapat
perhatian
dan
komitmen
bersama
dari
unsur
penyelenggara pemerintahan yaitu DPRD dan Pemerintah Daerah beserta
perangkatnya
sehingga
maupun
program-program
stakeholders
tersebut
terus
pembangunan berkelanjutan
diantaranya : Pengembangan Bandara Abdulrahman Saleh, Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pondok Dadap Sendang Biru, Pembangunan JLS beserta sirip-siripnya, Pengembangan Kawasan Agropolitan Poncokusumo, Pengembangan Minapolitan Wajak; (i) Dan yang tak kalah penting adalah menciptakan toleransi dalam kehidupan beragama dan mendorong peran umat beragama dalam pembangunan mewujudkan Kabupaten Malang yang
Madep
Manteb
Satata
Gama
Karta
Raharja.4)Tema
Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015, yaitu Penguatan Kemandirian
Ekonomi
Jawa
Timur
Melalui
Pembangunan
Industri Hulu-Hilir, Agrobisnis dan Agroindustri, UMKM serta Infrastruktur;Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2015, yaitu: “Melanjutkan Reformasi bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan” dengan3 agenda utama yaitu 1) Reformasi yang sedang berjalan perlu terus dilanjutkan di segala bidang yaitu Polhukhankam, Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat; 2) Percepatan pembangunan ekonomi secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaia daya saing kompetitif perekonomian; 3) pembangunan yang inklusif dan peningkatan rasa keadilan. 4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2015 1. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dalam upaya
peningkatan
pelayanan
kegiatan
ekonomi
untuk
mendukung bidang unggulan sebagai wujud peningkatan pelayanan kepada masyarakat; 2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat dengan pangan,
mendorong
sektor
perkebunan,
ekonomi
peternakan,
andalan perikanan,
(pertanian industri,
perdagangan dan pariwisata) dan pengembangan produk unggulan dengan mengarusutamakan Koperasi dan UMKM;
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB IV - 6
3. Peningkatan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dan tata
kelola
pemerintahan
yang
baik
serta
peningkatan
pelayanan perizinan usaha dan administrasi kependudukan; 4. Peningkatan pelayanan kesehatan dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. 5. Peningkatan
layanan
pendidikan
yang
murah,
mudah
terjangkau, merata, dan berkualitas; 6. Percepatan pengentasan kemiskinan dan desa tertinggal yaitu semakin menurunnya angka kemiskinan; 7. Peningkatan
Kualitas
Kehidupan
Politik,
keamanan
dan
ketertiban masyarakat serta Penegakan Hukum; 8. Peningkatan fungsi lingkungan hidup terutama pelestarian ruang terbuka hijau
dan optimalisasi pengelolaan sumber
daya alam. 4.3.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2015
4.3.1. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dalam upaya peningkatan pelayanan kegiatan ekonomi untuk mendukung bidang unggulan sebagai wujud peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 1. Tujuan: meningkatnya ketersediaan, kuantitas maupun kualitas
infrastruktur
keciptakaryaan,
kebinamargaan,
perumahan
dan
pengairan
dan
permukiman,energi
terbarukan, listrik perdesaan, sarana prasarana pariwisata dan pasar-pasar daerah. 2. Sasaran: a. Terbangun dan meningkatnya kapasitas jalan serta kondisi jalan yang baik; b. Meningkatnya jumlah jembatan kabupaten yang sesuai standar; c. Meningkatnya kualitas dan kuantitas penerangan jalan umum; d. Meningkatnya akses penduduk terhadap air minum sesuai target MDG’s; e. Meningkatnya pembangunan sarana prasarana pengairan sebagai upaya untuk menunjang ketahanan pangan, pengendalian banjir serta penyediaan air baku; f.
Pengelolaan sumber berkelanjutan;
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
daya
air
yang
terpadu
dan
BAB IV - 7
g. Meningkatnya
partisipasi
aktif
masyarakat
dalam
pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengairan melalui pola kemitraan; h. Meningkatnya
prasarana
dan
sarana/fasilitas
perhubungan dalam upaya meningkatkan keamanan, keselamatan, kelancaran dan ketertiban dalam berlalu lintas; i.
Meningkatnya pelayanan teknis pengujian kendaraan bermotor;
j.
Penurunan tingkat pelanggaran pertambangan type C dan ABT;
k. Meningkatnya jumlah masyarakat yang terlayani tenaga listrik
dalam
upaya
pemerataan
dan
pemenuhan
distribusi energi yang tepat dan efisien; l.
Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan keluarga miskin;
m. Meningkatnya
kualitas
lingkungan
di
kawasan
perumahan dan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya rumah sehat; n. Terbangunnya sarana dan prasarana pariwisata dan pasar daerah. 3. Indikator Makro: meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur
kebinamargaan,
pengairan
keciptakaryaan,
perumahan
permukiman,energi
dan
dan
terbarukan, listrik perdesaan, sarana prasarana pariwisata dan pasar-pasar daerah. 4. Target tahun 2015 : a. Kondisi jalan baik 90 % b. Jumlah Pengguna Air Bersih 71 % c. Luasan Irigasi Kondisi Baik 60 % d. Jumlah Bangunan Irigasi kondisi baik 78,86 % e. Rasio antara jumlah rumah layak huni dan stok rumah sebesar 88,55%; f. Rasio Rumah Bersanitasi 76 %; g. Jumlah sarana air bersih dan air limbah permukiman yang dibangun 46,95 %; RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB IV - 8
h. Kondisi jembatan sesuai standar 39,75% i. Pelayanan Air minum pedesaan 47,20% j. Rasio kendaraan yang diuji 65 %; k. Prosentase penurunan jumlah dusun yang belum teraliri listrik dari tahun 2014 sebesar 34,9%; 4.3.2. Peningkatan rakyat
pertumbuhan
dengan
(pertanian
ekonomi
mendorong
pangan,
dan
sektor
perkebunan,
kesejahteraan
ekonomi
peternakan,
andalan
perikanan,
industri, perdagangan dan pariwisata) dan pengembangan produk unggulan dengan mengarusutamakan Koperasi dan UMKM. 1. Tujuan: meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang lebih merata hingga perdesaan; 2. Sasaran: a. Meningkatnyaproduktivitas prasarana
jalan
usaha
lahan tani
pertanian
untuk
dan
mendukung
peningkatan produksi, daya saing dan nilai tambah produk pertanian melalui pengembangan Agropolitan di Kecamatan Poncokusumo; b. Meningkatnya produksi perkebunan dan capaian kinerja pendapatan perkapita petani perkebunan; c. Terpeliharanya
dan
meningkatnya
tingkat
capaian
swasembada bahan pangan pokok; d. Meningkatnya perkembangan populasi ternak; e. Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya ikan air tawar; f.
Mengupayakan pengembangan minapolitan tangkap di pelabuhan
perikanan
Sumbermanjing
Wetan
Sendangbiru dan
Kecamatan
mengembangkan
minapolitan budidaya di Kecamatan Wajak; g. Terpenuhinya
budidaya
yang
sehat
serta
produksi
perikanan budidaya yang aman dikonsumsi; h. Meningkatnya pendapatan perkapita bidang kelautan dan perikanan; i.
Meningkatnya pertumbuhan industri dan perdagangan;
j.
Meningkatnya keterampilan, keahlian dan kompetensi tenaga kerja industri sehingga mampu meningkatkan
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB IV - 9
produktifitas industri dan mampu bersaing di pasar global; k. Mendukung perkuatan daya saing produk industri kecil dan menengah; l.
Mengembangkan ekowisata daerah;
m. Meningkatnya
jumlah
wisatawan
nusantara
dan
wisatawan mancanegara yang berkunjung di Kabupaten Malang; n. Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk pariwisata yang memiliki daya saing; o. Meningkatnya kualitas SDM pariwisata, peran serta masyarakat
dalam
pembangunan
pariwisata,
fungsi
kelembagaan pariwisata dan kerjasama promosi; p. Meningkatnya koperasi aktif; q. Meningkatnya pelayanan Klinik UMKM dan koperasi dalam rangka percepatan peningkatan kapasitas UMKM dan koperasi; r.
Berkembangnya
jiwa
kewirausahaan
bagi
UMKM,
koperasi dan generasi muda/masyarakat usia kerja. 3. Indikatormakro:
meningkatnya
pertumbuhan
ekonomi
(PDRB, pendapatan perkapita, pertumbuhan ekonomi) dan pemerataan pendapatan; 4. Target tahun 2015 : a. PDRB-ADHB Rp. 58.086.549 juta; b. PDRB-ADHK Rp. 20.555.992 juta; c. Pendapatan Perkapita ADHB Rp. 22.510.415,-; d. Pertumbuhan Ekonomi 6,87 %; e. Inflasi 6,87%; f. Prosentase
peningkatan
kunjungan
wisatawan
di
Kabupaten Malang sebesar 30 %; g. Prosentase
peningkatan
nilai
dan
volume
eksport
seluruh komoditas sebesar 5 %; h. Prosentase peningkatan jumlah UMKM di Kabupaten Malang dari tahun 2014 sebesar 0,50%.
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB IV - 10
4.3.3. Peningkatan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan pelayanan perizinan usaha dan administrasi kependudukan; 1. Tujuan: meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
penyelenggaraan
2. Sasaran: a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan antara lain manajemen pelayanan yang profesional, SDM berintegritas, penerapan standar pelayanan minimal dan semakin meningkatnya status pengelolaan keuangan daerah; b. Meningkatnya kependudukan;
kualitas
pelayanan
administrasi
c. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan usaha; d. Meningkatnya pembangunan.
kualitas
pelayanan
informasi
3. Indikator makro: meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang antara lain ditandai dengan meningkatnya status pengelolaan keuangan daerah dan kepuasan masyarakat. 4. Target tahun 2015 : a. Rasio penduduk memiliki Wajib KTP sebesar 100 % b. Jumlah Sistem Manajemen Informasi yang dioperasikan oleh Pemda 29; c. Meningkatnya jumlah SKPD yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM); d. Meningkatnya jumlah manajemen ISO;
SKPD
yang
menerapkan
e. Meningkatnya status pengelolaan keuangan menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
daerah
f. Menurunnya pengaduan komplain masyarakat; g. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat. 4.3.4. Peningkatan pelayanan kesehatan dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. 1. Tujuan: Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau;
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB IV - 11
2. Sasaran: a. Menurunnya Angka Kematian Bayi per seribu kelahiran hidup 34 menjadi sebesar 25 per seribu kelahiran hidup; b. Menurunnya Angka Kematian Ibu per seratus ribu kelahiran hidup, dari 228 menjadi sebesar 118 per seratus ribu kelahiran hidup; c. Menurunnya angka balita gizi buruk menjadi kurang 15 %; d. Mempertahankan kecamatan bebas rawan gizi menjadi sebesar 100%; e. Meningkatnya cakupan pelayanan anak balita menjadi sebesar 90 %; f.
Meningkatnya cakupan peserta KB aktif menjadi sebesar 78 %;
g. Meningkatnya cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin menjadi sebesar 100 % sesuai penetapan pemerintah; h. Meningkatnya cakupan prevalensi menjadi sebesar kurang 0,5 %;
kasus
HIV/AIDS
i.
Meningkatnya ketersediaan obat esensial generik di sarana pelayanan kesehatan dasar menjadi sebesar 100 %;
j.
Cakupan penemuan kasus malaria sebesar 1 %
k. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rujukan serta pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan di Rumah Sakit; l.
Optimalisasi pelayanan kesehatan rawat inap kelas I, II, dan III, rawat jalan, gawat darurat dan pelayanan penunjang;
m. Meningkatnya sarana pendukung bagi kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) aktif. 3. Indikator Makro: semakin meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG); 4. Target tahun 2015 : a. Angka Harapan Hidup sebesar 75,74 tahun b. Angka kematian bayi 23 per 1000 kelahiran hidup RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB IV - 12
c. Angka kematian ibu melahirkan 108 per 100 ribu kelahiran hidup; d. Prosentase pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif 83,70 % e. Kecamatan bebas rawan gizi 100% 4.3.5. Peningkatan
layanan
pendidikan
yang
murah,
mudah
terjangkau, merata, dan berkualitas; 1.
Tujuan: semakin mudahnya masyarakat mengakses layanan pendidikan dalam rangka wajib belajar, pemberantasan buta huruf, olah raga dan gender.
2.
Sasaran: a. Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD; b. Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs; c. Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA; d. Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI; e. Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs; f.
Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA;
g. Dipertahankannya
angka
kelulusan
tingkat
SD/MI
sebesar 100%; h. Dipertahankannya angka kelulusan tingkat SMA/MA, tingkat SMK, tingkat SMP/MTs sebesar 100%; i.
Meningkatnya layanan pendidikan luar sekolah setara SD, SMP, dan SMA dengan terlaksananya pembelajaran paket A, paket B, dan paket C;
j.
Meningkatnya kunjungan perpustakaan sebesar 31.450 per tahun;
k. Meningkatnya
kapasitas
kelembagaan
berbasis
perempuan; l.
Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan;
m. Meningkatnya
partisipasi
peran
kelompok
ekonomi
perempuan produktif; n. Meningkatnya
peran
serta
masyarakat
dalam
mewujudkan pembangunan berkeadilan gender; RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB IV - 13
o. Meningkatnya
partisipasi
pemuda
dan
masyarakat
dibidang kepemimpinan; p. Terciptanya pemuda yang bermoral, produktif, prestatif, inovatif dan mandiri; q. Terciptanya olahraga yang berkualitas, berprestasi dan memasyarakat. 3.
Indikator
makro:
semakin
meningkatnya
Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG); 4.
Target tahun 2015 : a. Angka Partisipasi Kasar (APK) APK SD/MI
:114,12 %
APK SMP/MTs : 103,22 % APK SMA/MA
: 70,00 %
b. Angka Partisipasi Murni (APM) APM SD/MI
: 100,00 %
APM SMP/MTs : 100,00 % APM SMA/MA :62,00 % c. Angka Melek Huruf 100% d. Angka Rata-rata lama sekolah 7,22 % e. Indeks Pembangunan Gender 69,61 f. Indeks Pemberdayaan Gender 69,82 4.3.6. Percepatan pengentasan kemiskinan dan desa tertinggal yaitu semakin menurunnya angka kemiskinan; 1. Tujuan: Penyebaran pemerataan pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan. 2. Sasaran: a. Menurunnya tingkat kemiskinan menjadi 8% dari jumlah penduduk; b. Meningkatnya
pelayanan
kesehatan
dan
jaminan
pelayanan kesehatan keluarga miskin; c. Tersedianya pelayanan pendidikan dasar, bermutu dan merata bagi keluarga miskin; RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB IV - 14
d. Meningkatnya perlindungan sosial berbasis keluarga; e. Terfasilitasinya pendidikan, keterampilan dan penciptaan lapangan kerja bagi warga miskin di perdesaan; f. Terfasilitasinya
program
transmigrasi
bagi
keluarga
miskin; g. Terbangunnya
infrastruktur
pemberdayaan
masyarakat
perdesaan desa
dan
dalam
rangka
pengentasan desa tertinggal; h. Terselenggaranya PNPM Mandiri Perdesaan dan Perkotaan sesuai standar. 3. Indikator makro: menurunnya angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka dan desa tertinggal. 4. Target Tahun 2015 : a. Prosentase penurunan angka kemiskinan 8%; b. Penurunan tingkat angka pengangguran terbuka 2,5%; c. Prosentase
peningkatan
partisipasi
angkatan
kerja 73,37 %; d. Prosentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera menjadi 25 %; e. Prosentase peningkatan status desa tertinggal menjadi desa maju menjadi 100 %. 4.3.7. Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik, keamanan dan ketertiban masyarakat serta Penegakan Hukum. 1. Tujuan: a. Terwujudnya kondisi masyarakat yang aman tertib dan damai; b. Terwujudnya kesadaran dan tertib hukum masyarakat; c. Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia dan berkesholehan sosial. 2. Sasaran: a. Meningkatnya peran serta masyarakat secara mandiri dalam
mewujudkan
keamanan
dan
kenyamanan
lingkungan; b. Meningkatnya kemampuan mencegah, menangkal dan menindak
kejahatan
melalui
deteksi
dini
dan
keterlibatan para tokoh masyarakat; RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB IV - 15
c. Meningkatnya
kesadaran,
kepatuhan
dan
disiplin
masyarakat terhadap hukum; d. Meningkatnya
kemampuan
dan
ketrampilan
aparat
dalam penanganan pelanggaran perda; e. Meningkatnya
partisipasi
politik
masyarakat
dalam
proses pengambilan keputusan kebijakan publik; f.
Meningkatnya hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi dan saling menghormati, sehingga meminimalisir terjadinya konflik agama/SARA;
g. Meningkatnya pembinaan keluarga harmonis untuk menempatkan
keluarga
sebagai
pilar
utama
pembentukan moral dan etika; h. Meningkatnya kualitas penataan dan pengelolaan serta pengembangan fasilitas ibadah, dengan memperhatikan kepentingan seluruh lapisan umat beragama dengan akses yang sama bagi seluruh pemeluk agama; i.
Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya; dan kecintaan masyarakat terhadap budaya daerah.
3. Indikator Makro: a. Menurunnya kasus kriminal dan semakin terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat; b. Menurunnya
kuantitas
dan
kualitas
bahkan
tidak
terjadinya kasus sara; c. Meningkatnya nilai-nilai budaya daerah sebagai salah satu dasar pengembangan etika sosial; d. Meningkatnya
pemahaman
nilai-nilai
Pancasila
dan
wawasan kebangsaan dalam kerangka NKRI. 4. Target tahun 2015 : a. Penurunan angka kriminalitas di Kabupaten Malang dari tahun sebelumnya sebesar 50%; b. Persentase pamswakarsa (kelompok Linmas aktif) 90%. c. Menurunnya kasus pelanggaran hukum; d. Terjaganya kondisi kondusif kerukunan masyarakat; e. Meningkatnya peran tokoh agama dan masyarakat dalam pembangunan; f.
Tidak terjadinya konflik dan kasus SARA;
g. Terjaganya kondisi kondusif kerukunan masyarakat.
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB IV - 16
4.3.8. Peningkatan fungsi lingkungan hidup terutama pelestarian ruang terbuka hijau
dan optimalisasi pengelolaan sumber
daya alam. 1. Tujuan: meningkatnya kualitas fungsi lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam. 2. Sasaran: a. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dengan pemanfaatan energi terbarukan yang dapat mendukung peningkatan perekonomian masyarakat; b. Meningkatnya
jumlah
sumber
air
yang
dikonservasi
melalui penghijauan; c. Bertambahnya luas area terbuka hijau yang terpelihara serta terlaksananya pengembangan taman kota; d. Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam; e. Meningkatnya masyarakat
usaha dalam
perhutanan bentuk
dan
kegiatan
peran aneka
serta usaha
kehutanan; f. Meningkatnya
kuantitas
dan
kualitas
sumber
daya
penyuluh kehutanan; g. Meningkatnya ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang hingga ke RDTRK dan rencana tata ruang khusus lainnya; h. Meningkatnya kepatuhan penggunaan tata ruang. 3. Indikator makro:menurunnya kasus pelanggaran lingkungan, meningkatnya
luas
lahan
yang
dihutankan
kembali,
meningkatnya sumberdaya alam yang terkelola; 4. Target tahun 2015: a. Meningkatnya usaha pertambangan yang berizin; b. Penurunan
tingkat
pencemaran
lingkungan
oleh
perusahaan 18 %; c. Rasio rehabilitasi hutan dan lahan 0,0232; d. Rasio penanganan pada kawasan hutan lindung 0,0179 e. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL 75%; f. Prosentase
perusahaan
yang
memenuhi
baku
mutu
lingkungan 75%; g. Prosentase jumlah kegiatan dan usaha yang memenuhi baku mutu emisi sumber tidak bergerak 85 %;
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB IV - 17
h. Prosentase jumlah kegiatan dan usaha yang memenuhi baku mutu limbah cair 75 %; i. Prosentase jumlah sumber mata air yang telah dikonversi melalui penghijauan dan penanaman pohon 60%; j. Rasio angka volume sampah di wilayah Kabupaten Malang yang tertangani skala perkotaan 54 %; k. Ruang Terbuka Hijau 85% 4.4. Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Program
pembangunan
menjalankan
daerah
merupakan
alat
untuk
prioritas pembangunan yang secara khusus
dimaksudkan untuk mengoperasionalkanprioritas pembangunan sehingga dapat mencapai sasaran pembangunan daerah. Suatu program
baik
strategi
maupun
operasional,
kinerjanya
merupakan tanggung jawab Kepala SKPD. Berikut matrik prioritas pembangunan, program, sasaran program (dengan
dan asumsi pagu indikatif pembangunan daerah catatan
besaran
anggaran
untuk
masing-masing
program akan disesuaikan pada saat penyusunan Kebijakan Umum
APBD
(KUA)
dan
Prioritas
dan
Plafond
Anggaran
Sementara (PPAS) tahun anggaran 2015 sesuai dengan kondisi obyektif ketersediaan dan kebijakan anggaran berdasarkan regulasi yang ada.
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB IV - 18
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2015
Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang
menjelaskan
nama
program/kegiatan,
indikator
kinerja
program/kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten Malang. Program prioritas yang direncanakan dibiayai Tahun 2015 disusun berdasarkan Peraturan Menteri
Dalam
Negeri
Nomor
13
Tahun
2006
tentang
Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi pembangunan daerah Kabupaten Malang. Prioritas
pembangunan
Kabupaten
Malang
Tahun
2015
diselaraskan dengan pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi,
dan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota
serta
berpedoman pula kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006
tentang
Pedoman
Pengelolaan
Keuangan
Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan sebagai berikut : Tabel 5.1 Urusan dan Program Tahun 2015 NO. A.
URUSAN
PROGRAM
URUSAN WAJIB 1. Pendidikan
1). Program Pendidikan Anak Usia Dini 2). Program Wajar Dikdas 9 tahun 3). Program Pendidikan Menengah
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB V - 1
NO.
URUSAN
PROGRAM 4). Program Pendidikan Luar Biasa 5). Program Pendidikan Non Formal 6). Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 7). Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
2. Kesehatan
1). Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2). Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3). Program Pengawasan Obat dan Makanan 4). Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 5). Program Perbaikan Gizi Masyarakat 6). Program Pengembangan Lingkungan Sehat 7). Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 8). Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 9). Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana/Puskesmas/Pustu dan Jaringannya 10). Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 11). Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 12). Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 13). Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
3. Pekerjaan Umum
1). Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 2). Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 3). Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 4). Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 5). Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan 6). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 7). Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 8). Program pengelolaan sistem informasi/data base jalan dan jembatan 9). Program pengelolaan pelengkap jalan dan penerangan jalan umum 10). Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 11). Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku 12). Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB V - 2
NO.
URUSAN
PROGRAM 13). Program Pengendalian Banjir 14). Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 15). Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
4. Perumahan
1). Program Pengembangan Perumahan 2). Program Lingkungan Sehat Perumahan 3). Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 4). Program Pengelolaan Areal Pemakaman 5). Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
5. Penataan Ruang
1). Program Pemanfaatan Ruang 2). Program Perencanaan Tata Ruang 3). Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
6. Perencanaan Pembangunan
1). Program Pengembangan Data/Informasi 2). Program Kerjasama Pembangunan 3). Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 4). Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 5). Program Perencanaan Pembangunan Daerah 6). Program Perencanaan Sosial Budaya 7). Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 8). Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
7. Perhubungan
1) Program Pembangunan Fasilitas Perhubungan
Prasarana
2) Program Rehabilitasi dan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
dan
Pemeliharaan
3) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 4) Program Pembangunan sarana dan Prasarana Perhubungan 5) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 8. Lingkungan Hidup
1) Program Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup
dan
2) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 3) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau ( RTH ) 4) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 5) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB V - 3
NO.
URUSAN 9. Pertanahan
PROGRAM 1) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 2) Program Pertanahan
Penyelesaian
Konflik-konflik
3) Program Pengembangan Pertanahan
Sistem
10. Kependudukan dan Catatan Sipil
1) Program Penataan Kependudukan
11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1) Program Peningkatan Kualitas Perlindungan Perempuan
Informasi
Administrasi Hidup
dan
2) Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak 3) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 4) Program Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
dan
1) Program Kesehatan Reproduksi Remaja 2) Program Pelayanan Kontrasepsi 3) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri 4) Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak 5) Program Penyiapan Tenaga Kelompok Bina Keluarga
13. Sosial
Pendamping
1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya 2) Program Pelayanan Kesejahteraan Sosial
dan
Rehabilitasi
3) Program Pembinaan Anak Terlantar 4) Program Pembinaan Penyandang Cacat dan Trauma 5) Program Jompo
Pembinaan
Panti
Asuhan/Panti
6) Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya) 7) Program Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial 14. Ketenagakerjaan
Kelembagaan
1) Program Peningkatan Kesempatan Kerja 2) Program Perlindungan Lembaga Ketenagakerjaan 3) Program Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja
Pengembangan Kualitas
dan
4) Program Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB V - 4
NO.
URUSAN 15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
PROGRAM 1) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) 2) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 3) Program Penciptaan Iklim Menengah yang Kondusif
Usaha
Kecil
4) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Kopersai 16. Penanaman Modal
1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 2) Program Peningkatan Realisasi Investasi
17. Kebudayaan
Iklim
Investasi
dan
1) Program Pengelolaan Keragaman Budaya 2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
18. Kepemudaan dan Olahraga
1) Program Peningkatan Kepemudaan
Peran
Serta
2) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 4) Program Peningkatan Kewirausahaan dan Pemuda. 19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Upaya Pemulihan Kecakapan Hidup
1) Program Peningkatan Kenyamanan Lingkungan
Keamanan
2) Program Pemeliharaan Pencegahan Tindak Kriminal
dan
Kantrantibmas
3) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Toleransi Beragama 4) Program Pendidikan Politik Masyarakat 5) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 6) Program Pemberdayaan Masyarakat Menjaga Ketertiban dan Keamanan
untuk
7) Program Penanggulangan Bencana 8) Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat 20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian
1) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 2) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan KDH 3) Program Pendidikan Kedinasan 4) Program Aparatur
Pembinaan
dan
Pengembangan
5) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 6) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB V - 5
NO.
URUSAN
PROGRAM 7) Program Peningkatan Kapasitas Perwakilan Rakyat Daerah 8) Program Penataan Undangan
Peraturan
Lembaga
Perundang-
9) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 10) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 11) Program Peningkatan Pelayanan Publik 12) Program Optimalisasai Pemanfaatan Teknologi Informasi 13) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14) Program Penelitian dan Pengembangan 15) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 21. Ketahanan Pangan
1) Program Peningkatan (Pertanian/Perkebunan)
Ketahanan
22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1) Program Peningkatan Masyarakat Pedesaan 2) Program Pengembangan Pedesaan
Pangan
Keberdayaan
Lembaga Ekonomi
3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 4) Program Peningkatan Pemerintah Desa
Kapasitas
Aparatur
5) Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan 23. Statistik
1) Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah
24. Kearsipan
1) Program Perbaikan Kearsipan
Sistem
2) Program Peningkatan Informasi
Kualitas
Administrasi Pelayanan
3) Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan 4) Program Penyelamatan Dokumen / Arsip Daerah 25. Komunikasi dan Informatika
1) Program Pengembangan Informasi dan Media Massa
dan
Pelestarian Komunikasi,
2) Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media 3) Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 26. Perpustakaan
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
1) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
BAB V - 6
NO. B.
URUSAN
PROGRAM
URUSAN PILIHAN 1. Pertanian
1) Program Pemberdayaan Pertanian/Perkebunan
Penyuluh
2) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 3) Program Peningkatan Pemasaran Produksi Pertanian /Perkebunan 4) Program Peningkatan Pertanian/Perkebunan
Hasil
Penerapan Teknologi
5) Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan 6) Program Pencegahan Penyakit Ternak
Penanggulangan
7) Program Peningkatan Peternakan
Produksi
Hasil
8) Program Peningkatan Produksi Peternakan
Pemasaran
Hasil
9) Program Peningkatan Peternakan 2. Kehutanan
dan
Penerapan
Teknologi
1) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 2) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 3) Program Perlindungan Sumberdaya Hutan
dan
Konservasi
4) Program Pengembangan Usaha Perhutanan dan Peran Serta Masyarakat 5) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluh Kehutanan 3. Energi dan Sumber Daya Mineral
1) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan 2) Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi merusak lingkungan 3) Program Pembinaan dan Bidang Ketenagalistrikan
Pengembangan
4) Program Pembinaan dan Pengawasan Migas 5) Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Konservasi Migas 4. Pariwisata
1) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 2) Program Pengembangan Kemitraan 3) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
5. Kelautan dan Perikanan
1) Program Pengembangan Budidaya Perikanan 2) Program Pengembangan Perikanan Tangkap 3) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Sistem Kelautan dan Perikanan 4) Program Optimalisasi Pengelolaan Pemasaran Produksi Perikanan
dan
5) Program Peningkatan, Pengawasan, Pengendalian, dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB V - 7
NO.
URUSAN
PROGRAM 6) Program Pengelolaan Sumber Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
6. Perdagangan
Daya
Laut,
1) Program Perlindungan Konsumen Pengembangan Perdagangan
dan
2) Program Ekspor
Peningkatan
dan
Pengembangan
3) Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang 4) Program Pengembangan dan Sarana dan Prasarana Pasar
Pemeliharaan
5) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 6) Program Resi Gudang 7. Perindustrian
1) Program Pembinaan Tembakau
Industri
Rokok
dan
2) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 3) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 4) Program Pengembangan Industri Potensial 8. Transmigrasi
Sentra-Sentra
1) Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 2) Program Transmigrasi Lokal
Pada tahun anggaran 2015 diproyeksikan total anggaran sebesar Rp. 3.129.440.905.574,- yang terdiri dari anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. dan Rp.
Rp.
1.761.072.088.824,-
dan
belanja
langsung
sebesar
1.368.368.816.750,- sedangkan belanja langsung meliputi program kegiatan
yang
158.019.366.250,-
ada serta
pada urusan
setiap wajib
dan
SKPD urusan
sebesar pilihan
Rp. 1.210.349.450.500,-. berikut tabel Rencana Pagu Belanja Langsung Per SKPD Tahun 2015 .
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB V - 8
Tabel 5.2 Rencana Pagu Indikatif Belanja Langsung Per SKPD Tahun 2015 No
Nama SKPD
Total Belanja Langsung SKPD
1
2
3
1
Dinas Pendidikan
2
Dinas Kesehatan
77.577.512.350
3
R S U D Kanjuruhan
87.464.279.550
4
R S U D Lawang
35.082.662.000
5
Dinas Bina Marga
6
Dinas Pengairan
7
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
8
Badan Perumahan
9 10 11 12 13
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Badan Lingkungan Hidup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
162.405.889.600
386.567.000.000 89.368.429.000 125.756.638.800 12.506.722.400 5.570.000.000 12.450.000.000 8.062.000.000 4.592.248.000 1.688.611.000
14
Badan Keluarga Berencana
2.611.516.900
15
Dinas Sosial
2.981.670.000
16
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
6.305.844.500
17
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
4.016.972.500
18
Kantor Penanaman Modal
1.302.000.000
19
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
20
Dinas Pemuda dan Olahraga
2.450.000.000
21
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2.414.952.000
22
Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
6.616.940.250
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
14.630.000.000
BAB V - 9
No
Nama SKPD
Total Belanja Langsung SKPD
1
2
3
23
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5.130.854.300
24
Bagian Tata Pemerintahan Umum
1.552.628.000
25
Bagian Tata Pemerintahan Desa
1.013.235.300
26
Bagian Hukum
2.177.963.500
27
Bagian Organisasi
1.569.907.250
28
Bagian Perekonomian
1.351.582.000
29
Bagian Kerjasama
30
Bagian Administrasi Pembangunan
1.650.000.000
31
Bagian Pengelola Data Elektronik
6.282.500.000
32
Bagian Umum dan Protokol
9.405.000.000
33
Bagian Hubungan Masyarakat
4.486.309.000
34
Bagian Tata Usaha
3.080.000.000
35
Bagian Bina Mental dan Kerohanian
2.331.000.000
36
Bagian Pertanahan
37
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
38
Sekretariat DPRD
33.817.188.000
39
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
98.000.000.000
40
Badan Penelitian dan Pengembangan
3.275.209.700
41
Inspektorat
6.766.746.100
42
33 Kecamatan
8.250.000.000
43
12 Kelurahan
1.440.000.000
44
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
2.174.022.800
45
Badan Pendidikan dan Pelatihan
3.465.000.000
46
Badan Kepegawaian Daerah
4.642.299.000
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
977.875.000
11.792.819.000 1.746.000.000
BAB V - 10
No
Nama SKPD
Total Belanja Langsung SKPD
1
2
3
47
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
3.339.015.000
48
Badan Pemberdayaan Masyarakat
4.225.038.400
49
Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
1.451.000.000
50
Dinas Pertanian dan Perkebunan
23.391.563.750
51
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
26.433.302.000
52
Dinas Kehutanan
3.625.600.000
53
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
7.507.300.000
54
Dinas Kelautan dan Perikanan
7.363.251.500
55
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar TOTAL
22.232.718.300 1.368.368.816.750
Sedangkan rencana program dan kegiatan sebagaimana penjabaran dari prioritas daerah dijabarkan pada tabel 5.3 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Kabupaten Malang.
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB V - 11
BAB VI PENUTUP
Dengan RKPD ini diharapkan semua pihak selaku stakeholder pembangunan dapat memperoleh gambaran tentang arah kebijakan pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2015 dan sekaligus dapat menjadikannya sebagai acuan perencanaan. Khusus kepada Kepala SKPD agar segera menindaklanjuti dengan menyusun Rencana Kerja SKPD Tahun 2015 yang menjabarkan lebih rinci tentang program, sasaran program termasuk indikator capaian, keluaran dan hasil kegiatan serta lokasi kegiatan. Selain itu Kepala SKPD segera menyusun kerangka regulasi yang diperlukan dan rencana anggaran untuk mendukung pencapaian program dimaksud. Regulasi dapat berbentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan/atau Keputusan Kepala SKPD yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. RKPD ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2015 dalam bentuk Nota Kesepakatan Bupati Malang dengan DPRD Kabupaten Malang. Untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan RKPD ini, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang mengevaluasi program dan indikator capaian makro melalui laporan Kepala SKPD, sedangkan untuk mengetahui keberhasilan program dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang bertanggungjawab terhadap program dimaksud. Bupati menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Gubernur Jawa Timur dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada masyarakat. BUPATI MALANG,
H. RENDRA KRESNA
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB VI - 1
Tabel 4.1
PRIORITAS PEMBANGUNAN. PROGRAM. SASARAN PROGRAM DAN PAGU INDIKATIF PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2015
No
PRIORITAS DAN SUB PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
NAMA PROGRAM
SASARAN PROGRAM
PAGU INDIKATIF (Rp. 0,00)
SKPD PENANGGUNG JAWAB
1
2
3
4
5
7
1 1.1
PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DALAM UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN KEGIATAN EKONOMI UNTUK MENDUKUNG BIDANG UNGGULAN SEBAGAI WUJUD PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT Kebinamargaan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong
Terlaksananya pembangunan turap/talud dan bronjong
5.330.000.000 Dinas Bina Marga
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Terlaksananya rehabilitasi jalan dan jembatan Kabupaten
5.946.639.600 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
140.923.000.000 Dinas Bina Marga
157.587.400.000 Dinas Bina Marga Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
Terlaksananya monitoring kondisi jalan dan jembatan Kabupaten
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan kebinamargaan
Program Pengelolaan Sistem Informasi/ Database Jalan dan jembatan
Terlaksananya pengelolaan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
Program Pengelolaan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum
Terlaksananya pengelolaan PJU, bangunan pelengkap dan pohon tepi jalan Total Pagu Sub Prioritas
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
97.000.000 Dinas Bina Marga
2.231.000.000 Dinas Bina Marga
405.900.000 Dinas Bina Marga
54.486.400.000 Dinas Bina Marga 367.007.339.600 BAB IV - 19
1
1.2
2
3
4
5
7
Sumber Daya Air dan Pengairan Program Pembangunan Saluran Drainase/ 1) Tersedianya dokumen perencanaan Gorong - Gorong pembangunan saluran drainase; 2) Terlaksananya pembangunan saluran drainase Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku
1) Tersedianya perencanaan pembangunan jaringan irigasi; 2) Meningkatnya rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi; 3) Meningkatnya fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun; 4) Terlaksananya pemberdayaan petani pemakai air; 5) Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan
1) Meningkatnya kualitas prasarana pengambilan dan saluran pembawa air; 2) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air; 3) Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan
Program Pengembangan, Pengelolaan dan 1) Meningkatnya partisipasi masyarakat Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya dalam pengelolaan sungai, danau & Air Lainnya sumberdaya air lainnya; 2) Teridentifikasinya master plan air tanah; 3) Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Pengendalian Banjir
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
1) Meningkatnya pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai; 2) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir; 3) Terkendalinya banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai; 4) Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan
2.652.685.200 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
50.276.037.000 Dinas Pengairan
9.200.000.000 Dinas Pengairan
275.000.000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
619.377.000 Dinas Pengairan
2.250.000.000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
1.787.500.000 Dinas Pengairan
BAB IV - 20
1
2
3
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
4
1) Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan infrastuktur; 2) Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan
1) Peningkatan kegiatan fasilitasi pembinaan teknik pengelolaan air minum; 2) Tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan air limbah; 3) Peningkatan kegiatan fasilitasi dan pembinaan teknik pengelolaan air limbah
Total Pagu Sub Prioritas 1.3
5
7
25.910.560.000 Dinas Pengairan
4.523.097.500 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
97.494.256.700
Transportasi Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
1) Meningkatnya pelayanan dibidang perhubungan; 2) Tersedianya terminal yang memadai
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
1) Terpeliharanya sarana alat pengujian kendaraan bermotor yang ada; 2) Terpeliharanya prasarana balai pengujian kendaraan bermotor
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 1) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna angkutan umum; 2) Meningkatkan kesadaran pengemudi angkutan umum dalam berlalu lintas
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
841.500.000
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
785.000.000
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
1.275.000.000
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
2.630.000.000
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
BAB IV - 21
1
2
3
Program Peningkatan Keamanan dan Pengamanan Lalu Lintas
4
1) Tersedianya rambu jalan yang sesuai dengan kebutuhan; 2) Meningkatnya kegiatan pembinaan tertib lalu lintas
Total Pagu Sub Prioritas 1.4
5
7
1.800.000.000
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
7.331.500.000
Perumahan dan Permukiman Program Pengembangan Perumahan
Program Lingkungan Sehat Perumahan
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
Program Pengelolaan Areal Pemakaman
1) Tersedianya rumah murah dan layak huni bagi masyarakat miskin; 2) Terkendalinya tata ruang untuk perumahan Terlaksananya penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan 1) Terlaksananya fasilitasi pemberian kredit untuk pembangunan dan perbaikan perumahan; 2) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan perumahan 1) Terpeliharanya sarana dan prasarana pemakaman; 2) Meningkatnya Tertib pengelolaan areal pemakaman
11.105.322.400 Badan Perumahan
511.500.000 Badan Perumahan
450.000.000 Badan Perumahan
43.679.700 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
88.625.000 Dinas Sosial Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
1) Meningkatnya profesionalisme petugas pemadam kebakaran; 2) Meningkatnya sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
2.303.571.600 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
BAB IV - 22
1
2
3
4
Total Pagu Sub Prioritas 1.5
2.1
7
Kelistrikan dan Energi Terbarukan Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
2
5
14.502.698.700
1) Terwujudnya kesadaran penambang terhadap lingkungan hidup; 2) Teridentifikasinya penambang yang tidak berijin; 3) Terlaksananya sosialisasi regulasi tentang kegiatan penambangan
585.000.000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikkan
Terwujudnya pengusahaan listrik dan energi
Program Pembinaan dan Pengawasan Migas
Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Migas
100.000.000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Konservasi Migas
Tercapainya Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Konservasi Migas
435.000.000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2.050.000.000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Total Pagu Sub Prioritas
3.170.000.000
Total Pagu Prioritas Ke 1
489.505.795.000
PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DENGAN MENDORONG SEKTOR EKONOMI ANDALAN (PERTANIAN PANGAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN, PERIKANAN, INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN PARIWISATA) DAN PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DENGAN MENGARUSUTAMAKAN KOPERASI DAN UMKM Percepatan Pertumbuhan Sektor Pertanian Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Program Peningkatan Ketahanan Pangan
1) Tercapainya kemantapan produksi pangan; 2) Tersalurnya bantuan pangan kepada keluarga miskin; 3) Meningkatnya jumlah produksi hasil pengolahan hasil pasca panen dan hasil pertanian; 4) Meningkatnya kapasitas lumbung pangan desa; 5) Meningkatnya mutu pangan
3.044.276.200 Dinas Pertanian dan Perkebunan
212.705.000 Bagian Perekonomian
770.000.000
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
BAB IV - 23
1
2
3
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan
4
5
7
Peningkatan kemampuan teknis penyuluh 527.000.000
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1) Terwujudnya kegiatan agribisnis yang profesional; 2) Terwujudnya peningkatan wawasan tentang teknis dan manajemen kelompok UPJA dan RMU; 3) Meningkatkan sumberdaya manusia petani / peternak
13.942.238.700 Dinas Pertanian dan Perkebunan
100.000.000 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
1) Meningkatnya pendapatan petani; 2) Meningkatnya pasar hasil produksi pertanian
Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
1) Terlaksananya penyululuhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan; 2) Meningkatnya pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan; 3) Terlaksananya monitoring peredaran pupuk
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
600.000.000 Dinas Pertanian dan Perkebunan
100.000.000 Program Peningkatan Penerapan Teknologi 1) Meningkatnya jumlah sarana prasarana Pertanian / Perkebunan teknologi pertanian / perkebunan; 2) Terlaksananya pembinaan manajemen pembangunan pertanian; 3) Terpeliharanya sarana prasarana teknologi pertanian /perkebunan; 4) Terlaksananya rehabilitasi infrastruktur pertanian /perkebunan; 5) Meningkatnya teknis pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
335.000.000 Dinas Pertanian dan Perkebunan
1.400.000.000 Dinas Pertanian dan Perkebunan
BAB IV - 24
1
2
3
4
Program Pencegahan dan Penanggulangan 1) Peningkatan penanggulangan penyakit Penyakit Ternak ternak; 2) Tersedianya data penyakit ternak Menurunnya angka kesakitan hewan hewan besar, hewan kecil, dan unggas; 3) Tersedianya daging yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
1) Peningkatan produksi hasil peternakan; 2) Bertambahnya jumlah bibit ternak yang akan didistribusikan dan jumlah ternak yang dirawat; 3) Meningkatnya pengetahuan, ketrampilan dan wawasan serta kemandirian kelompok dalam meningkatkan produksi ayam buras; 4) Meningkatnya produksi hijauan pakan ternak; 5) Meningkatnya pengetahuan peternak akan budidaya dan olahan hasil ternak
Program Peningkatan Penerapan Teknologi 1) Meningkatnya pengembangan teknologi Peternakan peternakan tepat guna; 2) Meningkatnya sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna; 3) Terlaksananya penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna; 4) Terlaksananya pelatihan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
1) Meningkatnya pengembangan pemasaran hasil produksi peternakan; 2) Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan; 3) Terlaksananya penyuluhan pemasaran hasil produksi
5
7
2.683.800.000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
15.544.716.000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
1.900.000.000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
4.861.000.000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
BAB IV - 25
1
2
3
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Sistem Kelautan dan Perikanan
4
1) Berkembangnya usaha budidaya ikan dan nelayan perairan umum; 2) Bertambahnya bibit ikan unggul yang dapat dikembangkan; 3) Meningkatnya pendapatan pembudidaya ikan 1) Meningkatnya jumlah produksi perikanan tangkap; 2) Bertambahnya nelayan terampil yang berwawasan lingkungan; 3) Tersedianya tempat pelelangan ikan; 4) Meningkatnya transaksi lelang
1) Meningkatnya hasil pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan; 2) Bertambahnya jumlah pengelola dan pedagang produk perikanan yang berwawasan mutu dan keamanan produk Tercapainya Pengembangan Sumber Daya Manusia Sistem Kelautan dan Perikanan
Program Peningkatan, Pengawasan, Tercapainya Peningkatan, Pengawasan, Pengendalian, dan Konservasi Sumberdaya Pengendalian, dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; Kelautan dan Perikanan
Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Laut Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
Total Pagu Sub Prioritas
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
5
7
2.343.818.000 Dinas Kelautan dan Perikanan
1.338.816.000 Dinas Kelautan dan Perikanan
1.261.997.500 Dinas Kelautan dan Perikanan
688.000.000 Dinas Kelautan dan Perikanan
397.750.000 Dinas Kelautan dan Perikanan
510.940.000 Dinas Kelautan dan Perikanan
52.562.057.400
BAB IV - 26
1
2.2
2
3
4
5
7
Percepatan Pertumbuhan Sektor Perdagangan, Industri dan Investasi Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Meningkatnya Iklim Investasi
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
1) Meningkatnya pengawasan peredaran barang dan jasa; 2) Terlaksananya monitoring perdagangan barang dan jasa
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
1) Meningkatnya koordinasi antar Lembaga dan Pengendalian Pelaksanaan Investasi; 2) Tersedianya dokumen perencanaan dan pengembangan penanaman modal; 3) Meningkatnya koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha; 4) Terselenggaranya pameran investasi; 5) Terselenggaranya monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1) Terlaksananya sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor; 2) Terkoordinasinya program pengembangan ekspor dengan instansi terkait / asosiasi / pengusaha; 3) Terlaksananya promosi perdagangan 1) Terlaksananya pendataan Pedagang; 2) Meningkatnya sarana prasarana ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar; 3) Terlaksananya pembinaan disiplin pedagang; 4) Meningkatnya intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan retribusi pasar; 5) Terlaksananya pemeliharaan dan pembuatan sarana pasar; 6) Meningkatnya sarana dan prasarana pengelolaan Persampahan
820.000.000 Kantor Penanaman Modal
172.100.000 Bagian Perekonomian
225.000.000 Kantor Penanaman Modal
1.133.524.600
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
378.387.850
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
815.200.450
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
BAB IV - 27
1
2
3
4
Program Pengembangan dan Pemeliharaan Meningkatnya pemeliharaan dan Sarana dan Prasarana Pasar pembuatan sarana pasar
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Program Resi Gudang
Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau
1) Terlaksananya pembangunan pasar untuk distribusi barang/produk; 2) Terlaksananya pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan; 3) Meningkatnya sistem dan jaringan informasi perdagangan; 4) Terselenggaranya sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri Meningkatnya Fasilitas Gudang Sistem Resi Gudang (SRG) 1) Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau; 2) Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai; 3) pembinaan terhadap pekerja industri rokok dan tembakau; 4) penanganan kesehatan masyarakat terhadap penyakit akibat rokok dan tembakau; 5) Pengembangan lingkungan hidup dalam menanggulangi polusi akibat industri rokok dan tembakau
5
7
35.000.000.000 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 8.537.138.050
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
335.700.200
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
2.796.021.500
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
3.396.715.350
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
1.000.000.000 Badan Lingkungan Hidup 14.963.840.000 Dinas Kesehatan 3.009.710.400 Dinas Pertanian dan Perkebunan 201.582.000 Bagian Perekonomian 2.100.000.000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 500.000.000
Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
4.000.000.000 R S U D Lawang 485.972.300 Bagian Hubungan Masyarakat 650.000.000
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
BAB IV - 28
1
2
3
4
5
7
965.200.000
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
9.000.000.000 R S U D Kanjuruhan Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Terbinanya kemampuan teknologi industri 750.000.000
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
689.045.700
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
Meningkatnya Pembangunan sentra-sentra industri potensial
1.157.597.450
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
Total Pagu Sub Prioritas
93.082.735.850
Program Pengembangan Industri Kecil dan Meningkatkan pembinaan industri kecil Menengah dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
2.3
Percepatan Sektor Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Program Pengembangan Kemitraan
1) Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana pariwisata; 2) Meningkatkan wisatawan yang berkunjung di Kab. Malang; 3) Meningkatnya ragam obyek wisata 1) Meningkatkan wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Malang; 2) Meningkatnya kerjasama dengan lembaga kepariwisataan lain
Program Pengembangan Pemasaran Wisata Meningkatkan wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Malang Total Pagu Sub Prioritas 2.4
3.440.000.000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.050.000.000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
5.465.038.600 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 9.955.038.600
Percepatan Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUKM
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
1) Meningkatnya jumlah wirausahawan yang terlatih di Kabupaten Malang; 2) Meningkatnya produk unggulan hasil usaha kecil menengah
78.000.000
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
BAB IV - 29
1
2
3
4
Program Pengembangan Sistem Pendukung 1) Berkembangnya sistem pelaporan bagi Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 2) Menengah Berkembangnya sistem pengelolaan keuangan bagi UMKM Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
1) Meningkatnya profesionalisme kelembagaan koperasi; 2) Menciptakan lembaga koperasi yang sehat
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
Terciptanya perencanaan, koordinasi dan pengembangan usaha kecil menengah
5
7
1.138.700.000
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
715.000.000
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
55.000.000
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
56.080.000 Bagian Kerjasama 56.080.000 Bagian Perekonomian
3 3.1
Total Pagu Sub Prioritas
2.098.860.000
Total Pagu Prioritas Ke 2
157.698.691.850
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK SERTA PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN USAHA DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Peningkatan Pelayanan Publik Program Pengembangan Data/Informasi
1) Tercapainya Prosentase Akurasi Data/Informasi/Statistik Daerah Kabupaten Malang; 2) Tersedianya Data Informasi sebagai Bahan Tindakan Koreksi dan Umpan Balik untuk mengambil Keputusan; 3) Terlaksananya Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB
275.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 250.000.000 Bagian Pengelola Data Elektronik 120.000.000 Badan Penelitian dan Pengembangan 660.000.000 Bagian Administrasi Pembangunan 157.797.200 Badan Keluarga Berencana
Program Kerjasama Pembangunan
Terwujudnya koordinasi pembangunan wilayah antar daerah
195.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 587.500.000 Bagian Kerjasama
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB IV - 30
1
2
3
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
4
1) Tercapainya Rencana Penataan Ruang Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Kabupaten Malang; 2) Terkoordinasinya dan Terinventarisasinya Penataan Ruang Kabupaten Malang 1) Tercapainya Peningkatan Pemahaman dan Kemampuan Teknis Aparat Perencana; 2) Tersosialisasinya Rencana Pembangunan pada Masyarakat Kabupaten Malang; 3) Tersedianya Laporan Pendampingan Rencana Pembangunan Daerah; 4) Tersosialisasinya kebijaksanaan tentang pelaksanaan kerjasama di Kabupaten Malang 1) Tersedianya dokumen perencanaan yang aplikatif sebagai pedoman perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; 2) Tersedianya instrumen perencanaan pembangunan yang lebih akurat dan efektif
5
7
525.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
65.000.000 Bagian Kerjasama
7.460.000 Kecamatan Ampelgading 1.425.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 130.000.000 Badan Penelitian dan Pengembangan 785.376.800 Bagian Organisasi 123.596.000 Bagian Tata Pemerintahan Umum 11.615.000 Kecamatan Dau 1.550.000 Kecamatan Donomulyo 4.815.000 Kecamatan Kepanjen
Program Perencanaan Sosial Budaya
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
1) Tersedianya instrumen perencanaan pembangunan yang lebih akurat dan efektif Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya; 2) Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Pemsosbud
250.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BAB IV - 31
1
2
3
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
4
1) Tersedianya instrumen perencanaan pembangunan yang lebih akurat dan efektif bidang ekonomi; 2) Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Ekonomi 1) Tersedianya instrumen perencanaan pembangunan yang lebih akurat dan efektif bidang Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; 2) Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Terwujudnya peningkatan pemanfaatan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah tanah kas desa serta meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap tata cara penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
5
7
715.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
440.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
44.664.900 Bagian Tata Pemerintahan Desa
10.750.000.000 Bagian Pertanahan
Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
Meningkatkan penanganan terhadap konflik pertanahan
500.000.000 Bagian Pertanahan
Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
terwujudnya pelayanan publik tentang sistem informasi pertanahan
250.000.000 Bagian Pertanahan
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Terwujudnya pembangunan sistem informasi kependudukan/SIAK
3.014.675.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 50.000.000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
1) Terwujudnya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2) Terwujudnya peningkatan pendapatan daerah dalam rangka memperkuat kondisi keuangan daerah; 3) Tersedianya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
34.083.145.150
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
52.790.000 Bagian Perekonomian 5.520.000 Kecamatan Ampelgading 3.365.000 Kecamatan Dau
BAB IV - 32
1
2
3
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
4
Terwujudnya peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah
5
7
6.093.822.100 Inspektorat 370.050.750 Bagian Administrasi Pembangunan 464.695.000 Bagian Hukum
Program Pendidikan Kedinasan
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1) Meningkatnya pendidikan dan pelatihan teknis; 2) Meningkatnya pendidikan penjenjangan struktural; 3) Terlaksananya pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan Terwujudnya aparatur yang profesional dan ketersediaan PNS sesuai formasi yang tersedia
553.000.000 Badan Kepegawaian Daerah
2.999.639.000 Badan Kepegawaian Daerah 231.000.000 Bagian Organisasi
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas
Meningkatnya pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
1) Terwujudnya profesionalisme dalam rangka peningkatan sumberdaya aparatur; 2) Terlaksananya pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah; 3) Terlaksananya pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Terwujudnya peningkatan pelayanan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah kepada masyarakat
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Terlaksananya pemeliharan mutu pelayanan publik di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Malang
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan 1) Terlaksananya pelayanan kedinasan; 2) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Terlaksananya layanan keprotokoleran dengan lancar
24.357.000 Inspektorat
150.000.000 Badan Kepegawaian Daerah 2.730.000.000 Badan Pendidikan dan Pelatihan 188.729.200 Bagian Hukum
21.971.091.400 Sekretariat DPRD
133.750.000 Bagian Organisasi
20.526.000 Bagian Hubungan Masyarakat 281.489.000 Bagian Tata Pemerintahan Umum
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB IV - 33
1
2
3
4
5
7
641.550.000 Bagian Umum dan Protokol Program Peningkatan Pelayanan Publik
Terwujudnya pelayanan publik yang memenuhi harapan masyarakat
1.135.000.000 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 221.173.000 Bagian Perekonomian 297.000.000
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
Terlaksananya penyelesaian permasalahan perbatasan daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatkan sarana dan prasarana pemerintah
Program Penelitian dan Pengembangan
Terlaksananya Kajian Penelitian sebagai Bahan Masukan Perencanaan Pembangunan
Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
1) Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi; 2) Terwujudnya mekanisme perijinan dan terukurnya Indeks Kepuasan Masyarakat
Tersedianya data dan Informasi statistik daerah yang lengkap dalam rangka untuk penyusunan kebijakan dan dokumen perencanaan daerah
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
250.000.000 Bagian Pengelola Data Elektronik 82.051.200 Bagian Organisasi 300.000.000 Bagian Tata Pemerintahan Umum
16.000.000.000 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
2.600.000.000 Badan Penelitian dan Pengembangan
395.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
1) Terwujudnya sistem admnistrasi kearsipan yang baik; 2) Tersedianya data kliping koran/majalah
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
Meningkatnya kualitas pelayanan informasi
100.000.000
Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
Meningkatnya pemeliharaan sarana dan prasarana kearsipan
550.000.000
Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
24.200.000 Bagian Hubungan Masyarakat
BAB IV - 34
1
2
3
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah
4
Terwujudnya sistem kearsipan yang dapat menyelamatkan dan melestarikan dokumen arsip daerah
5
7
100.000.000
Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
903.756.500 Bagian Hubungan Masyarakat Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.
Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa
1) Terwujudnya sistem komunikasi publik yang berbasis Teknologi Informasi Komputer (TIK) dan teknologi komunikasi; 2) Terselenggaranya kegiatan penyiaran Radio Kanjuruan FM Kabupaten Malang; 3) Tersedianya layanan sistem informasi berbasis TIK
Terlaksananya penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah
3.000.000.000 Bagian Pengelola Data Elektronik
180.000.000
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
756.487.600 Sekretariat DPRD 2.610.780.100 Bagian Hubungan Masyarakat 250.000.000
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
Meningkatnya SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
100.000.000 Bagian Pengelola Data Elektronik 100.000.000
4 4.1
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Total Pagu Sub Prioritas
122.203.767.900
Total Pagu Prioritas Ke 3
122.203.767.900
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DALAM RANGKA MELINDUNGI DAN MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT Kesehatan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
Tercukupinya kebutuhan obat dan alat kesehatan
13.373.840.150 Dinas Kesehatan
BAB IV - 35
1
2
3
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Pengawasan Obat dan Makanan
4
1) Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat; 2) Meningkatnya kualitas sanitasi tempattempat umum dan institusi pelayanan kesehatan; 3) Meningkatnya derajat kesehatan ibu dan anak Terkendalinya peredaran obat, makanan dan kosmetik di masyarakat
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1) Meningkatnya status gizi masyarakat terutama ibu hamil dan balita; 2) Terlaksananya monitoring dan evaluasi gizi masyarakat
Program Pengembangan Lingkungan Sehat Mewujudkan tatanan sehat di wilayah yang menjadi lokasi pengembangan kawasan sehat Program Pencegahan dan Penanggulangan 1) Terkendalinya penyebaran penyakit Penyakit Menular menular; 2) Terkendalinya vektor penyebaran penyakit menular Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Terukurnya besaran hasil kinerja pelayanan yang diselenggarakan puskesmas Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu & jaringannya yang memadai
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Meningkatkan sarana prasarana pelayanan dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit rumah sakit Jiwa/Rumah Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
Terkendalinya peredaran makanan tidak sehat di masyarakat
5
7
19.483.574.750 Dinas Kesehatan
375.000.000 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
87.694.500 Dinas Kesehatan
480.629.100 Dinas Kesehatan 463.582.500 Dinas Kesehatan 52.395.000 Bagian Perekonomian
172.756.000 Dinas Kesehatan
649.159.500 Dinas Kesehatan
547.890.000 Dinas Kesehatan
24.800.000.000 Dinas Kesehatan
200.000.000 Dinas Kesehatan 13.500.000.000 R S U D Lawang 154.066.000 Dinas Kesehatan
BAB IV - 36
1
2
3
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
4
Peningkatan pemanfaatan obat bahan alam indonesia
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1) Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Jenis Layanan di Rumah Sakit; 2) Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana Prasana dan Peralatan di Rumah Sakit Total Pagu Sub Prioritas 4.2
5
7
14.921.100 Dinas Kesehatan
78.464.279.550 R S U D Kanjuruhan
17.582.662.000 R S U D Lawang 193.263.730.200
Keluarga Kecil Berkualitas Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Meningkatnya pengetahuan remaja terhadap kesehatan reproduksi
65.477.500 Badan Keluarga Berencana
Program Pelayanan Kontrasepsi
Meningkatnya pengguna alat kontrasepsi secara mandiri
83.431.700 Badan Keluarga Berencana
Program Pembinaan Peran Serta Terwujudnya pembinaan peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB / KR yang masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang Mandiri mandiri
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
1) Meningkatnya Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak; 2) Tercapainya Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
Meningkatnya pemahaman tenaga pendamping Kelompok Bina Keluarga Berencana
193.649.500 Badan Keluarga Berencana
64.878.000 Badan Keluarga Berencana
77.247.500 Badan Keluarga Berencana
Total Pagu Sub Prioritas
484.684.200
Total Pagu Prioritas Ke 4
170.887.134.350
BAB IV - 37
1
5 5.1
2
3
4
5
7
PENINGKATAN LAYANAN PENDIDIKAN YANG MURAH, MUDAH TERJANGKAU, MERATA DAN BERKUALITAS Pendidikan Progam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1) Terlaksananya Pembangunan Gedung Sekolah; 2) Terselenggaranya pendidikan anak usia dini di wilayah Kabupaten Malang; 3) Terlayaninya pendidikan anak usia dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 1) Terlaksananya Pembangunan sarana Tahun dan prasarana Sekolah; 2) Terpeliharanya sarana dan prasarana sekolah; 3) Terselenggaranya paket A setara SD; 4) Terselenggaranya pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa; 5) Meningkatnya mutu pendidikan Program Pendidikan Menengah 1) Terselenggaranya pendidikan jenjang SMA/SMK di wilayah Kabupaten Malang; 2) Tercapainya perbandingan jumlah sekolah dengan kebutuhan Program Pendidikan Non Formal
1) Terselenggaranya pendidikan kecakapan hidup; 2) Terlaksananya publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal
2.178.966.900 Dinas Pendidikan
141.375.872.000 Dinas Pendidikan
9.026.905.800 Dinas Pendidikan
400.000.000
Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental
3.011.779.100 Dinas Pendidikan Program Pendidikan Luar Biasa
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Terpenuhinya akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus Meningkatnya jumlah pendidik yang memenuhi standar kualifikasi
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tersedianya data sebagai informasi dan bahan perencanaan untuk bahan pengambilan keputusan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
18.911.200 Dinas Pendidikan
2.298.285.000 Dinas Pendidikan
560.901.600 Dinas Pendidikan
Meningkatnya minat baca masyarakat 255.000.000
Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
BAB IV - 38
1
2
3
4
Total Pagu Sub Prioritas 5.2
5
7
159.126.621.600
Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Meningkatnya kesadaran hukum perempuan terhadap hak azasinya sebagai warga negara
359.000.000
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1) Terciptanya lembaga perlindungan perempuan dan anak dengan KPPA; 2) Terjalinnya kerjasama dengan lembagalembaga masyarakat yang peduli pada perempuan
427.000.000
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
260.000.000
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
384.000.000
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Tersusunnya kebijakan peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan kualitas hidup perempuan dan meningkatkan peran dan posisi perempuan dibidang politik dan jabatan politik Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
Meningkatnya kesadaran perempuan terhadap hak nya dalam mengelola pembangunan
65.000.000 Bagian Hubungan Masyarakat Total Pagu Sub Prioritas 5.3
1.495.000.000
Peningkatan Peran Pemuda dan Prestasi Olah Raga Program Pengembangan dan Keserasian dan Kebijakan Pemuda
Meningkatnya Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
Terwujudnya peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan dan meningkatnya rasa nasionalisme
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
1) Tercapainya siswa yang berprestasi melalui kompetisi olah raga; 2) Meningkatnya jumlah siswa/atlit yang berprestasi
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
1) Meningkatnya sarana dan prasarana olah raga; 2) Meningkatkan prestasi olah raga
400.000.000
Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental
350.300.000 Dinas Pemuda dan Olahraga
462.980.000 Dinas Pemuda dan Olahraga
20.000.000.000 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
BAB IV - 39
1
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 3
1) Meningkatnya sarana dan prasarana 4 olah raga; 2) Meningkatkan prestasi olah raga
5
7
730.000.000 Dinas Pemuda dan Olahraga Program Peningkatan Upaya Pemulihan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
6 6.1
Terwujudnya Peningkatan Upaya Pemulihan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
14.000.000 Dinas Pemuda dan Olahraga
Total Pagu Sub Prioritas
21.957.280.000
Total Pagu Prioritas Ke 5
182.578.901.600
PERCEPATAN PENGENTASAN KEMISKINAN DAN DESA TERTINGGAL YAITU SEMAKIN MENURUNNYA ANGKA KEMISKINAN Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Masalah Kesejahteran Sosial Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan
8.247.497.500 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 22.591.000.000 Dinas Bina Marga 130.352.850 Bagian Administrasi Pembangunan
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Terwujudnya peningkatan kesejahteraan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang memiliki usaha ekonomi produktif
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Terwujudnya kualitas penanganan terhadap korban bencana alam dan orang terlantar
Program Pembinaan Anak Terlantar
Meningkatnya kesejahteraan anak terlantar serta terpenuhinya sebagian kebutuhan dasar anak terlantar
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
Terwujudnya peningkatan kesejahteraan penyandang cacat serta terpenuhinya sebagian kebutuhan dasar penyandang cacat
965.000.000 Dinas Sosial
142.750.000 Dinas Sosial
110.000.000 Dinas Sosial
85.000.000 Dinas Sosial
BAB IV - 40
1
2
3
4
Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo
Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan terhadap penghuni panti asuhan / jompo
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
Terwujudnya peningkatan kesejahteraan penyandang eks penyakit sosial dengan terpenuhinya sebagian kebutuhan dasar penyandang eks penyakit sosial
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Terwujudnya peningkatan kualitas SDM tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang terlatih
5
7
90.000.000 Dinas Sosial
90.000.000 Dinas Sosial
198.710.000 Dinas Sosial 450.000.000 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat 4.840.000 Kecamatan Ampelgading 3.565.000 Kecamatan Dau
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
1) Meningkatnya peluang kerja yang tersedia di Kabupaten Malang; 2) Menurunnya angka pengangguran di Kabupaten Malang; 3) Meningkatnya jumlah tenaga kerja purna Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mandiri 1) Terwujudnya lembaga ketenagakerjaan yang profesional; 2) Terlaksananya monitoring kegiatan lembaga ketenagakerjaan; 3) Terciptanya situasi yang kondusif bagi lembaga ketenagakerjaan Meningkatnya keterampilan bagi pencari kerja
295.620.700 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
960.538.450 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
450.000.000 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
BAB IV - 41
1
2
3
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
4
1) Meningkatnya kontribusi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan; 2) Meningkatnya pelaksanaan pemerintahan desa dan kemasyarakatan; 3) Meningkatnya partisipasi lembaga daerah dalam pembangunan; 4) Tersedianya data base profil desa; 5) Menciptakan kesempatan kerja melalui pengembangan usaha bagi Rumah Tangga Miskin (RTM)
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi 1) Meningkatnya kontribusi dan partisipasi Pedesaan masyarakat dalam pembangunan; 2) Terwujudnya kemampuan dan ketrampilan bagi pengurus BUMDES/ Lembaga Ekonomi Perdesaan; 3) Meningkatnya ketrampilan usaha industri kerajinan bagi kelompok masyarakat; 4) Terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat; 5) Peningkatan kemampuan dalam pengelolaan pasar desa; 6) Peningkatan pemahaman dalam pemanfaatan TTG; 7) Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
1) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan; 2) Terwujudnya keberhasilan program ADD; 3) Meningkatnya kemampuan teknis kelompok masyarakat; 4) Meningkatnya swadaya masyarakat dan lestarinya gotong royong masyarakat; 5) Terpilihnya desadesa berprestasi; 6) Meningkatnya sarana dan prasarana yang dibangun melalui kemitraan; 7) Tersedianya laporan hasil hasil monitoring dan evaluasi
5
7
852.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat
95.261.700 Bagian Tata Pemerintahan Desa
881.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat
32.625.600 Bagian Tata Pemerintahan Desa
625.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat
158.465.400 Bagian Tata Pemerintahan Desa
479.000.000 Bagian Tata Pemerintahan Umum
BAB IV - 42
1
2
3
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
4
1) Terwujudnya pemahaman aparatur pemerintah desa tentang perencanaan pembangunan partisipatif; 2) Tercapainya pemahaman anggota tentang kelembagaan desa (perangkat desa, BPD, LPMDK/K) dalam pembangunan; 3) Tercapainya optimalisasi kegiatan UPK dan peningkatan SDM; 4) Peningkatan kemampuan teknis aparatur pemerintah desa
5
7
800.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat 459.682.100 Bagian Tata Pemerintahan Desa 6.310.000 Kecamatan Ampelgading 7.130.000 Kecamatan Dau
2.000.000 Kecamatan Donomulyo Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
1) Terlaksananya kegiatan kelompok binaan di desa miskin (Bina Keluarga Balita/BKB, Bina Keluarga Lansia/BKL); 2) Tercapainya fungsi kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) dan Bina Keluarga Lansia (BKL); 3) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan perlindungan pekerja; 4) Meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesejahteraan anak; 5) Meningkatnya pengetahuan, kemampuan dan keterampilan perempuan dalam berusaha
Total Pagu Sub Prioritas 6.2
500.000.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat
39.713.349.300
Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
109.629.500 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
Terwujudnya pengembangan penduduk dan perbaikan taraf hidup masyarakat
295.121.600 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Transmigrasi Lokal
Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Transmigrasi Lokal
116.256.600 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Total Pagu Sub Prioritas
521.007.700
Total Pagu Prioritas Ke 6
40.234.357.000
BAB IV - 43
1
7 7.1
2
3
4
Pengembangan Budaya lokal
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
1) Terpeliharanya cagar budaya; 2) Meningkatnya prosentase pemeliharaan / penyelamatan benda cagar budaya Terwujudnya pengelolaan keragaman budaya yang ada
Total Pagu Sub Prioritas
1.113.000.000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.053.645.000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 4.166.645.000
Peningkatan Kesalehan Sosial dalam Beragama Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Toleransi Beragama
1) Meningkatnya frekuensi pemantapan wawasan kebangsaan; 2) Terlaksananya sosialisasi tentang solidaritas dan ikatan di kalangan masyarakat dalam bentuk fasilitasi Organisasi Politik, Organisasi Masyarakat dan Kepemudaan; 3) Terlaksananya sosialisasi kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Total Pagu Sub Prioritas
7.3
7
PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN POLITIK, KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT SERTA PENEGAKAN HUKUM
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
7.2
5
1.101.000.000
Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental
935.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2.036.000.000
Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik serta Penegakan Hukum dan Hak Azasi Manusia Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1) Meningkatnya kemampuan teknis personil trantib; 2) Meningkatnya frekuensi pengendalian keamanan lingkungan dan kebisingan gangguan dari kegiatan masyarakat
775.467.300
Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
150.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2.500.000 Kecamatan Donomulyo 18.000.000 Kecamatan Kalipare 7.420.000 Kecamatan Kepanjen 14.200.000 Kecamatan Pakisaji
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB IV - 44
1
2
3
4
Program Pemeliharaan Kamtrantibnas dan 1) Menurunnya kasus pelanggaran Pencegahan Tindak Kriminal ketertiban dan keamanan; 2) Peningkatan kemampuan dan pembinaan teknis personil aparat keamanan Program Pendidikan Politik Masyarakat
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Program Penataan Peraturan Perundangundangan
8 8.1
1) Terlaksananya fasilitasi kegiatan dan permasalahan Partai Politik; 2) Terlaksanaya kegiatan forum diskusi politik Terbentuknya satuan keamanan lingkungan di masyarakat 1) Tersusunnya dokumen penataan peraturan per-UU; 2) Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan per-UU; 3) Terlaksananya legislasi rancangan peraturan per-UU; 4) Terlaksananya fasilitasi sosialisasi peraturan per-UU; 5) Terlaksananya publikasi peraturan per-UU; 6) Tersosialisasikanya pedoman Tata Naskah Dinas; 7) Terlaksananya kajian peraturan per-UU
5
7
3.024.631.800
Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
418.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
632.252.000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
578.014.600
Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
300.000.000 Inspektorat 246.750.000 Bagian Organisasi 476.852.600 Sekretariat DPRD
1.058.070.300 Bagian Hukum
Total Pagu Sub Prioritas
7.702.158.600
Total Pagu Prioritas Ke 7
13.904.803.600
PENINGKATAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP TERUTAMA PELESTARIAN RUANG TERBUKA HIJAU DAN OPTIMALISASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
1) Terwujudnya kualitas air yang baik dan berkurang perusahaan yang membuang limbah ke sungai; 2) Meningkatnya pemahaman/pemberdayaan masyarakat tentang lingkungan hidup
1.325.000.000 Badan Lingkungan Hidup
BAB IV - 45
1
2
3
4
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Terwujudnya konservasi sumber daya alam dan terkendalinya kerusakan sumbersumber air
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Meningkatnya kualitas informasi / data lingkungan hidup
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Terwujudnya RTH yang terpelihara dan (RTH) terawasi pemanfaatannya
5
7
3.295.000.000 Badan Lingkungan Hidup
930.000.000 Badan Lingkungan Hidup
200.000.000 Badan Lingkungan Hidup 3.252.212.300 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1) Terwujudnya peningkatan pelayanan persampahan dan kebersihan; 2) Terciptanya pemberdayaan pengolahan sampah alternatif untuk mengelolah sampah mandiri
855.000.000 Badan Lingkungan Hidup 10.323.697.000 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 1.209.839.900
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
1) Terwujudnya penyebarluasan informasi potensi bencana alam; 2) Terpenuhinya sarana dan prasarana penanggulangan bencana alam
Program Penanggulangan Bencana
Terpenuhinya Sarana dan Prasana Penanggulangan Bencana Alam
Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat
Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Penanggulangan Bencana
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Terwujudnya tertib peredaran hasil hutan di Kabupaten Malang, terlindunginya hakhak negara dan masyarakat atas pemanfaatan hasil hutan serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap ijin industri primer kehutanan
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
330.400.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3.810.400.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
315.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
135.000.000 Dinas Kehutanan
BAB IV - 46
1
2
3
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
4
1) Terwujudnya kelestarian sumber daya hutan, tanah dan air; 2) Meningkatnya kapasitas dan kualitas desa binaan serta peran serta masyarakat dalam pelestarian sumber daya alam Terwujudnya peningkatan luas areal lahan/ hutan perlindungan dan konservasi
Program Pengembangan Usaha Perhutanan Meningkatnya jumlah masyarakat yang dan Peran serta Masyarakat terlibat dalam pengelolaan hutan dan terwujudnya peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan
Meningkatnya kinerja penyuluh kehutanan
Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan
1) Terwujudnya kesadaran dan pengetahuan penambang galian A, B, C terhadap kelestarian lingkungan; 2) Tersusunnya peta penyebaran daerah rawan bencana alam geologi Total Pagu Sub Prioritas
8.2
5
7
2.090.000.000 Dinas Kehutanan
283.850.000 Dinas Kehutanan
600.000.000 Dinas Kehutanan
170.500.000 Dinas Kehutanan
505.000.000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
29.630.899.200
Penataan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang
Program Pemanfaatan Ruang
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
1) Tersusunnya dokumen Rencana Tata Ruang Kabupaten Malang; 2) Tersusunnya detail Rencana Tata Ruang Kabupaten Malang; 3) Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan tata ruang Terlaksananya pengendalian tata ruang pada kawasan-kawasan strategis
500.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.876.600.000 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
250.000.000 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
BAB IV - 47
1
2
3
4
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1) Tersusunnya prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang; 2) Terkendalinya pemanfaatan ruang; 3) Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
5
7
1.078.500.000 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Total Pagu Sub Prioritas
3.705.100.000
Total Pagu Prioritas Ke 8
33.335.999.200
Total Pagu Keseluruhan
1.210.349.450.500
BAB IV - 48
Tabel 5.3 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN MALANG No
Indikator
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
1
Capaian Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
3
4
5
6
7
8
2
Pagu Indikatif
Lokasi
SKPD Penanggung Jawab
9
10
11
1. URUSAN WAJIB 1.01 PENDIDIKAN 1.01.01 Progam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2.178.966.900
1
Pemeliharaan bangunan Gedung Sekolah
Prosentase penduduk usia PAUD yang tertampung di lembaga PAUD
60%
Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik
Prosentase penduduk usia PAUD yang tertampung di lembaga PAUD
60%
2
Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
Prosentase penduduk usia PAUD yang tertampung di lembaga PAUD
60%
3
Prosentase penduduk usia PAUD Penyelenggaraan Pendidikan Anak yang tertampung di lembaga Usia Dini PAUD
60%
4
Jumlah Gedung PAUD yang terbangun
1 gedung
Prosentase Gedung PAUD yang terbangun
100%
255.556.400 Kab. Malang
Dinas Pendidikan
Jumlah Tenaga Pendidik tingkat PAUD yang ikut pelatihan
400 Org
Cakupan Tenaga Pendidik tingkat PAUD yang ikut pelatihan
100%
89.832.600 Kab. Malang
Dinas Pendidikan
Jumlah kegiatan lomba yang dilaksanakan
3 kegiatan
Cakupan lomba yang dilaksanakan
100%
916.177.900 Kab. Malang
Dinas Pendidikan
Jumlah kegiatan Sosialisasi yang dilakukan
1 kegiatan
Cakupan Sosialisasi yang dilakukan
100%
917.400.000 Kab. Malang
Dinas Pendidikan
1.01.02 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
141.375.872.000
5
Pembangunan gedung sekolah SMP
Prosentase penduduk usia pendidikan dasar yang tertampung di lembaga pendidikan dasar
6
Pembangunan ruang kelas sekolah SMP
Prosentase penduduk usia pendidikan dasar yang tertampung di lembaga pendidikan dasar
1) SD 100% ; Jumlah ruang kelas yang 2) SMP 100% terbangun
7
Pembangunan perpustakaan sekolah
Prosentase penduduk usia pendidikan dasar yang tertampung di lembaga pendidikan dasar
1) SD 100% ; Jumlah Perpustakaan yang 2) SMP 100% dibangun
8
Pengadaan meubelair sekolah
Prosentase penduduk usia pendidikan dasar yang tertampung di lembaga pendidikan dasar
1) SD 100% ; Jumlah Meubeleir yang di adakan 2) SMP 100%
9
Pengadaan alat praktek dan peraga siswa
Prosentase penduduk usia pendidikan dasar yang tertampung di lembaga pendidikan dasar
1) SD 100% ; Jumlah alat praktek dan peraga 2) SMP 100% siswa yang diadakan
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
1) SD 100% ; Jumlah SMP Negeri dan SMP Satu 2) SMP 100% Atap yang terbangun
Prosentase SMP Negeri dan SMP Satu Atap yang terbangun
100%
1.760.000.000 Kec. Ngajum
Dinas Pendidikan
40 lokal
Prosentase ruang kelas yang terbangun
100%
1.719.203.200 Kab. Malang
Dinas Pendidikan
400 unit
Prosentase Perpustakaan yang dibangun
100%
1.967.790.000 Kab. Malang
Dinas Pendidikan
Cakupan Meubeleir yang di adakan
100%
Cakupan alat praktek dan peraga siswa yang diadakan
100%
2 unit
120 paket
70 paket
170.371.300 33 Kecamatan
18.198.771.800 Kab. Malang
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
BAB V - 12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
600 lokal
Prosentase Bangunan Sekolah Kondisi Rusak Berar/Sedang yang sudah direhab
100%
31.751.047.900 Kab. Malang
Dinas Pendidikan
95.640.600 Kab. Malang
Dinas Pendidikan
10
Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah
Prosentase penduduk usia pendidikan dasar yang tertampung di lembaga pendidikan dasar
Jumlah Bangunan Sekolah 1) SD 100% ; Kondisi Rusak Berar/Sedang yang 2) SMP 100% sudah direhab
11
Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik SMP
Prosentase penduduk usia pendidikan dasar yang tertampung di lembaga pendidikan dasar
Jumlah Guru SMP yang 1) SD 100% ; mengikuti Pelatihan Kompetensi 2) SMP 100% Tenaga Pendidik
250 org
Cakupan Guru SMP yang mengikuti Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik
100%
12
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs
Prosentase penduduk usia pendidikan dasar yang tertampung di lembaga pendidikan dasar
1) SD 100% ; Jumlah Sekolah penerima dana 2) SMP 100% BOS
1.436 sek
Cakupan Sekolah penerima dana BOS
100%
13
Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTs
Prosentase penduduk usia pendidikan dasar yang tertampung di lembaga pendidikan dasar
1) SD 100% ; Jumlah Ruang Kelas Baru SD dan 2) SMP 100% SMP yang terbangun.
Cakupan Ruang Kelas Baru SD dan SMP yang terbangun.
100%
894.450.700 Kab. Malang
Dinas Pendidikan
14
Penyelenggaraan Paket A setara SD
Prosentase penduduk usia pendidikan dasar yang tertampung di lembaga pendidikan dasar
Jumlah Warga Belajar yang 1) SD 100% ; tertampung pada Lembaga Paket 2) SMP 100% A Setara SD
Cakupan Warga Belajar yang tertampung pada Lembaga Paket A Setara SD
100%
332.921.600 Kab. Malang
Dinas Pendidikan
15
Penyelenggaraan Paket B Setara SMP
Prosentase penduduk usia pendidikan dasar yang tertampung di lembaga pendidikan dasar
Jumlah Penduduk usia SMP (yang 1) SD 100% ; tidak terlayani di sekolah formal 2) SMP 100% )yang tertampung di lembaga Paket B setara SMP
2.897 WB
Cakupan Penduduk usia SMP (yang tidak terlayani di sekolah formal )yang tertampung di lembaga Paket B setara SMP
100%
51.111.500 33 kecamatan
Dinas Pendidikan
16
Pengembangan contextual teaching and learning
Prosentase penduduk usia pendidikan dasar yang tertampung di lembaga pendidikan dasar
1) SD 100% ; Jumlah CTL yang dilaksanakan 2) SMP 100%
220 orang
Cakupan CTL yang dilaksanakan
100%
33.111.100 Kab. Malang
Dinas Pendidikan
17
Pembinaan Minat dan Bakat Siswa
Prosentase penduduk usia pendidikan dasar yang tertampung di lembaga pendidikan dasar
1) SD 100% ; Jumlah Lomba Minat dan Bakat 2) SMP 100% Siswa yang dilaksanakan
21 keg
Cakupan Lomba Minat dan Bakat Siswa yang dilaksanakan
100%
282.227.000 Kab. Malang
Dinas Pendidikan
18
Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah
Prosentase penduduk usia pendidikan dasar yang tertampung di lembaga pendidikan dasar
1) SD 100% ; Jumlah Sekolah SD dan SMP 2) SMP 100% yang terakreditasi
400 lbg
Cakupan Sekolah SD dan SMP yang terakreditasi
100%
36.204.300 Kab. Malang
Dinas Pendidikan
19
Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah (UAS)
Prosentase penduduk usia pendidikan dasar yang tertampung di lembaga pendidikan dasar
Jumlah Lembaga SD dan SMP 1) SD 100% ; yang menyelelenggarakan Ujian 2) SMP 100% Akhir Sekolah (UAS)
1.436 lbg
Cakupan Lembaga SD dan SMP yang menyelelenggarakan Ujian Akhir Sekolah (UAS)
100%
988.155.300 Kab. Malang
Dinas Pendidikan
20
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madin
Prosentase penduduk usia pendidikan dasar yang tertampung di lembaga pendidikan dasar
1) SD 100% ; Jumlah Guru dan Siswa Penerima 2) SMP 100% BOS Madin
Cakupan Guru dan Siswa Penerima BOS Madin
100%
14.358.683.900 Kab. Malang
Dinas Pendidikan
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
30 sek
520 WB
330 lbg
66.779.620.600 33 Kecamatan
Dinas Pendidikan
BAB V - 13
1
21
2
Pengadaan peralatan TIK SMP
3
Prosentase penduduk usia pendidikan dasar yang tertampung di lembaga pendidikan dasar
4
5
1) SD 100% ; Jumlah Sekolah SMP Penerima 2) SMP 100% Peralatan TIK
6
166 lbg
7
Cakupan Sekolah SMP Penerima Peralatan TIK
8
100%
1.01.03 Program Pendidikan Menengah
9
10
1.956.561.200 Kab. Malang
11
Dinas Pendidikan
9.026.905.800
22
Pembangunan Gedung Sekolah
Prosentase penduduk usia sekolah menengah yang tertampung di lembaga pendidikan menengah
100%
Jumlah Gedung SMK baru yang terbangun
1 unit
Prosentase Gedung SMK baru yang terbangun
100%
1.006.740.900 Kab. Malang
Dinas Pendidikan
23
Pembangunan ruang kelas sekolah
Prosentase penduduk usia sekolah menengah yang tertampung di lembaga pendidikan menengah
100%
Jumlah ruang kelas SMA/K baru yang terbangun
20 lokal
Prosentase ruang kelas SMA/K baru yang terbangun
100%
1.227.449.300 Kab. Malang
Dinas Pendidikan
24
Pembangunan fasilitas sekolah
Prosentase penduduk usia sekolah menengah yang tertampung di lembaga pendidikan menengah
100%
Jumlah fasilitas sekolah yang terbangun
20 lbg
Cakupan fasilitas sekolah yang terbangun
100%
449.161.900 Kab. Malang
Dinas Pendidikan
25
Pengadaan perlengkapan sekolah
Prosentase penduduk usia sekolah menengah yang tertampung di lembaga pendidikan menengah
100%
Jumlah sekolah SMA/K penerima bantuan sarana IT penunjang pembelajran
26 paket
Cakupan sekolah SMA/K penerima bantuan sarana IT penunjang pembelajran
100%
323.211.900 Kab. Malang
Dinas Pendidikan
26
Rehabilitasi ruang kelas sekolah
Prosentase penduduk usia sekolah menengah yang tertampung di lembaga pendidikan menengah
100%
Jumlah Peningkatan kelayakan dan kualitas bangunan sekolah
12 lokal
Cakupan Peningkatan kelayakan dan kualitas bangunan sekolah
100%
132.000.000 Kab. Malang
Dinas Pendidikan
27
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
Prosentase penduduk usia sekolah menengah yang tertampung di lembaga pendidikan menengah
100%
Jumlah guru SMK yang mengikuti Pelatihan kompetensi teknis sesuai bidang studi
160 org
Cakupan guru SMK yang mengikuti Pelatihan kompetensi teknis sesuai bidang studi
100%
80.286.800 Kab. Malang
Dinas Pendidikan
28
Pelatihan penyusunan kurikulum
Prosentase penduduk usia sekolah menengah yang tertampung di lembaga pendidikan menengah
100%
Jumlah Sekolah SMA/K yang mengikuti Pelatihan Penyusunan Kurikulum 2013
200 org
calupan Sekolah SMA/K yang mengikuti Pelatihan Penyusunan Kurikulum 2013
100%
45.579.600 Kab. Malang
Dinas Pendidikan
29
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SLTA
Prosentase penduduk usia sekolah menengah yang tertampung di lembaga pendidikan menengah
100%
Jumlah Siswa Penerima BOS SLTA
Cakupan Siswa Penerima BOS SLTA
100%
5.315.590.500 Kab. Malang
Dinas Pendidikan
30
Pembinaan kelembagaan dan MBS
Prosentase penduduk usia sekolah menengah yang tertampung di lembaga pendidikan menengah
100%
Jumlah Sekolah yang mengikuti Pembinaan Kelembagaan dan MBS
Cakupan Sekolah yang mengikuti Pembinaan Kelembagaan dan MBS
100%
58.778.500 Kab. Malang
Dinas Pendidikan
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
4200 siswa
60 sek
BAB V - 14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
31
Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah SMA dan SMK
Prosentase penduduk usia sekolah menengah yang tertampung di lembaga pendidikan menengah
100%
Jumlah Sekolah yang mengikuti Ujian Akhir Sekolah
141 sek
Cakupan Sekolah yang mengikuti Ujian Akhir Sekolah
100%
310.928.200 Kab. Malang
Dinas Pendidikan
32
Penyelenggaraan Paket C Setara SMU
Prosentase penduduk usia sekolah menengah yang tertampung di lembaga pendidikan menengah
100%
Jumlah warga belajar yang tertampung di Program Paket C
800 org
Cakupan warga belajar yang tertampung di Program Paket C
100%
77.178.200 Kab. Malang
Dinas Pendidikan
1.01.04 Program Pendidikan Non Formal
3.411.779.100
33
Pembinaan Pendidikan Kursus dan kelembagaan
Prosentase siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan non formal
80%
Jumlah kegiatan pembinaan lembaga pendidikan non formal keagamaan.
34
Pengemb Pendidikan Keaksaraan
Prosentase siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan non formal
80%
Jumlah masyarakat penyandang buta aksara yang mendapatkan pelatihan
35
Sosialisasi dan publikasi PNF
Prosentase siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan non formal
80%
Jumlah Sosialisasi dan Publikasi PNF
36
Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup
Prosentase siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan non formal
80%
Jumlah Pelatihan Kewirausahaan yang dilaksnakan
7 kegiatan
Cakupan peserta yang telah mengikuti kegiatan pembinaan lembaga pendidikan non formal keagamaan.
2100 orang
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental
Cakupan masyarakat penyandang 15.700 Warga buta aksara yang mendapatkan Belajar pelatihan
100%
2.748.962.700 Kab. Malang
Dinas Pendidikan
1 kali
Cakupan Sosialisasi dan Publikasi PNF
100%
36.300.000 Kab. Malang
Dinas Pendidikan
200 WB
Cakupan Pelatihan Kewirausahaan yang dilaksnakan
100%
226.516.400 Kab. Malang
Dinas Pendidikan
1.01.05 Program Pendidikan Luar Biasa
37
400.000.000 Kab. Malang
18.911.200 Prosentase siswa berkebutuhan khusus yang mendapatkan pelayanan PLB
90%
Jumlah kegiatan pelatihan Kompetensi Guru PLB
1 kegiatan
Cakupan kegiatan pelatihan Kompetensi Guru PLB
100%
1.01.06 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
18.911.200 Kab. Malang
Dinas Pendidikan
2.298.285.000
38
Pelaks Uji Kompetensi Pendidik dan tenaga kependidikan
Prosentase guru Berkualifikasi S1/A4 yang memilki sertifikat pendidik
90%
Jumlah Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
100 guru
Cakupan Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
100%
32.967.000 Kab. Malang
Dinas Pendidikan
39
Pelatihan Pendidik untuk memenuhi standart kompetensi
Prosentase guru Berkualifikasi S1/A4 yang memilki sertifikat pendidik
90%
Jumlah Pendidik yang megikuti Pelatihan Pendidikuntuk memenuhi standar kompetensi
100 guru
Cakupan Pendidik yang megikuti Pelatihan Pendidikuntuk memenuhi standar kompetensi
100%
153.334.500 Kab. Malang
Dinas Pendidikan
40
Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)
Prosentase guru Berkualifikasi S1/A4 yang memilki sertifikat pendidik
90%
Jumlah Guru yang mengikuti KKG/ MGMP
Cakupan Guru yang mengikuti KKG/ MGMP
100%
102.905.000 Kab. Malang
Dinas Pendidikan
41
Peningkatan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standart Kualifikasi
Prosentase guru Berkualifikasi S1/A4 yang memilki sertifikat pendidik
90%
Jumlah Pendidik yang menerima Bantuan Program S1
Cakupan Pendidik yang menerima Bantuan Program S1
100%
66.764.500 Kab. Malang
Dinas Pendidikan
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
1.016 guru
500 guru
BAB V - 15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
42
Prosentase guru Berkualifikasi Pengambangan mutu dan kualitas S1/A4 yang memilki sertifikat program Diklat bagi PTK pendidik
90%
Jumlah Kegiatan untuk pemetaan Guru Kelebihan dan kekurangan
4 kegiatan
Cakupan Kegiatan untuk pemetaan Guru Kelebihan dan kekurangan
100%
34.927.200 Kab. Malang
Dinas Pendidikan
43
Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik
Prosentase guru Berkualifikasi S1/A4 yang memilki sertifikat pendidik
90%
Jumlah Kegiatan penjaringan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi.
4 kegiatan
Cakupan Kegiatan penjaringan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi.
100%
89.058.200 Kab. Malang
Dinas Pendidikan
44
Peningkatan kinerja Kepala Sekolah TK
Prosentase guru Berkualifikasi S1/A4 yang memilki sertifikat pendidik
90%
Jumlah Kepala Sekolahu yang menerima Intensif Guru TK
670 Kepala Sekolah TK
Cakupan Kepala Sekolahu yang menerima Intensif Guru TK
100%
315.961.800 Kab. Malang
Dinas Pendidikan
45
Peningkatan kinerja guru TK
Prosentase guru Berkualifikasi S1/A4 yang memilki sertifikat pendidik
90%
Jumlah Guru yang menerima Intensif Guru TK
1.078 guru
Cakupan Guru yang menerima Intensif Guru TK
100%
1.502.366.800 Kab. Malang
Dinas Pendidikan
1.01.07 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
560.901.600
46
Pelaks evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan
Prosentase Jumlah Data Sekolah yang terkumpul
100%
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi Kinerja Bidang Pendidikan
2 Kegiatan
Cakupan Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Bidang Pendidikan
100%
28.878.300 Kab. Malang
Dinas Pendidikan
47
Pembinaan Dewan Pendidikan
Prosentase Jumlah Data Sekolah yang terkumpul
100%
Jumlah Peserta yang ikut kegiatan Pembinaan Komite Sekolah Tentang Pendidikan Keluarga
500 Orang
Cakupan Peserta yang ikut kegiatan Pembinaan Komite Sekolah Tentang Pendidikan Keluarga
100%
50.000.000 Kab. Malang
Dinas Pendidikan
Jumlah Peserta yang ikut kegiatan Pembinaan Dewan Pendidikan
100 Orang
Cakupan Peserta yang ikut kegiatan Pembinaan Dewan Pendidikan
100%
19.360.000 Kab. Malang
Dinas Pendidikan
Jumlah Data Lembaga Pendidikan Cakupan Data Lembaga 3300 Lembaga yang terkumpul Pendidikan yang terkumpul
100%
389.596.900 Kab. Malang
Dinas Pendidikan
Jumlah Peralatan IT yang mendapat pemeliharaan
Cakupan Peralatan IT yang mendapat pemeliharaan
100%
53.900.000 Kab. Malang
Dinas Pendidikan
Cakupan Kegiatan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya serta Diskusi Ilmiah yang dilaksanakan
100%
19.166.400 Kab. Malang
Dinas Pendidikan
48
49
Penerapan SIM pendidikan
Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan
Prosentase Jumlah Data Sekolah yang terkumpul
Prosentase Jumlah Data Sekolah yang terkumpul
100%
100%
Jumlah kegiatan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya serta Diskusi Ilmiah yang dilaksanakan
30 Buah
1 Kegiatan
total urusan Pendidikan
Jumlah kegiatan : 49
158.871.621.600
1.02 KESEHATAN 1.02.01 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 50
Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
Cakupan ketersediaan obat yang berkualitas
13.373.840.150 90%
Jumlah item obat pelayanan kesehatan dasar sesuai indikator 144 item
144 item
Cakupan Ketersediaan obat yang berkualitas
100%
13.358.469.150 Kab. Malang
Dinas Kesehatan
BAB V - 16
1
51
2
Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan
3
Cakupan ketersediaan obat yang berkualitas
4
90%
5
Jumlah peresepan rasional di puskesmas
6
53.136 resep
7
Posentase Peresepan rasional di puskesmas
8
50%
1.02.02 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya
Cakupan kunjungan Bumil K4
95%
Jumlah Puskesmas yang melayani pelayanan kesehatan bagi Maskin
39 Pusk.
Cakupan Puskesmas yang melayani pelayanan kesehatan bagi Maskin
53
Pelayanan Kefarmasian & Alat Kesehatan
Cakupan komplikasi kebidanan yg ditangani
80%
Jumlah Alkes (tensimeter, ESG, Suction Pump ) yang terkalibrasi internal
39 Pusk.
Prosentase Alkes yang terkalibrasi
54
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Cakupan pertolongan persalinan oleh nakes yg memiliki kompetensi kebidanan
90%
Jumlah pengelola program KB yang melaksanakan pencatatan dengan benar
39 orang
Persentase petugas pengelola KB yang melaksanakan pencatatan dengan benar
Cakupan pelayanan nifas
90%
Jumlah pengelola program KIA yang mendapatkan informasi data
39 orang
Persentase petugas pengelola KIA Puskesmas yang melaksanakan pencatatan dengan benar
Cakupan neonatal dengan komplikasi yg ditangani
80%
Jumlah petugas yang telah mendapatkan pelatihan
20 orang
Persentase petugas yang dilatih
90%
Jumlah remaja yang mengikuti lomba
78 orang
Persentase remaja yang mampu memberikan penyuluhan tentang kesehatan
100%
Cakupan kunjungan bayi
90%
Jumlah remaja yang mengikuti lomba Final Duta Remaja
78 orang
Persentase remaja yang telah mendapatkan pengalaman tentang kesehatan remaja
100%
Cakupan pelayanan anak balita Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
Jumlah pengelola program lansia yang mendapatkan informasi data
39 orang
Persentase petugas pengelola lansia yang melaksanakan pencatatan dengan benar
100%
100%
Jumlah pengelola program UKS dan Remaja yang mendapatkan informasi data
39 orang
Persentase petugas UKS yang melaksanakan pencatatan dengan benar
100%
80%
Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan di RS Kabupaten
100%
Jumlah pengelola program KB yang mengikuti pertemuan
39 orang
Persentase petugas yang hadir
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin
100%
Jumlah balita yang mengikuti lomba
78 orang
Persentase balita yang hadir
Cakupan Lokasi ODF
100%
Jumlah puskesmas yang di bimtek
39 Puskesmas
Persentase puskesmas yang dibimtek
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
10
15.371.000 Kab. Malang
11
Dinas Kesehatan
19.483.574.750
52
Cakupan peserta KB aktif
9
100%
60%
9.122.740.000 Kab. Malang
Dinas Kesehatan
55.000.000 Kab. Malang
Dinas Kesehatan
114.494.850 Kab. Malang
Dinas Kesehatan
100%
100%
41%
100%
100% 100%
BAB V - 17
1
55
2
Peningkatan Pelayanan Penanggulanan masalah Kesehatan
3
4
5
6
7
8
9
10
11
100% Jumlah bimtek puskesmas
78 orang
Cakupan bimtek puskesmas
Jumlah tenaga kesehatan (bidan) yang mendapatkan pelatihan DDTK
20 orang
Prosentase tenaga kesehatan (bidan) yang mendapatkan pelatihan DDTK
Jumlah dokter dan bidan yang telah mengikuti pelatihan MTBS
19 orang
Prosentase dokter dan bidan yang telah mengikuti pelatihan MTBS
Jumlah guru TK dan bidan yang mendapatkan informasi program AKU dan Kamu
20 orang
Prosentase guru TK dan bidan yang mendapatkan informasi program AKU dan Kamu
580.707.750 Kab. Malang
Dinas Kesehatan
100%
100%
Pertemuan manajemen puskesmas dalam rangka Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
1 kali
Prosentase Pertemuan manajemen puskesmas dalam rangka Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
1 kali
Cakupan Pertemuan sosialisasi standar Instalasi Gawat Darurat RS di Kabupaten Malang
1 kali
upan koordinasi perijinan sarana kesehatan primer di Kab Malang
Pertemuan Optimalisasi Asuhan Keperawatan di Masyarakat
1 kali
Cakupan Pertemuan Optimalisasi Asuhan Keperawatan di Masyarakat
Pertemuan sosialisasi pelayanan primer di puskesmas dlm rangka JKN
1 kali
Cakupan Pertemuan sosialisasi pelayanan primer di puskesmas dlm rangka JKN
Pertemuan koordinasi kesiapan Siaga Idul Fitri
1 kali
Cakupan Pertemuan koordinasi kesiapan Siaga Idul Fitri
Pertemuan penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi Bencana
1 kali
Cakupan Pertemuan penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi Bencana
208 kali
Prosentase Kunjungan pelayanan dokter spesialis mata di puskesmas
Pertemuan sosialisasi standar Instalasi Gawat Darurat RS di Kabupaten Malang Pertemuan koordinasi perijinan sarana kesehatan primer di Kab Malang
Kunjungan pelayanan dokter spesialis mata di puskesmas
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
BAB V - 18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
100% Pertemuan peningkatan kapasitas tenaga medis Puskesmas dlm deteksi Dini Gangguan Kesehatan Indera Penglihatan dan Pendengaran
1 kali
Cakupan Pertemuan peningkatan kapasitas tenaga medis Puskesmas dlm deteksi Dini Gangguan Kesehatan Indera Penglihatan dan Pendengaran
1 kali
Cakupan Pertemuan peningkatan kapasitas tenaga paramedis puskesmas dlm pelayanan Asuhan Keperawatan Pasien Gangguan Kesehatan Indera Penglihatan dan Pendengaran
1 kali
Cakupan Pertemuan peningkatan kapasitas kader kesehatan dlm penemuan kasus kegawatan psikiatri
100% Pertemuan peningkatan kapasitas tenaga paramedis puskesmas dlm pelayanan Asuhan Keperawatan Pasien Gangguan Kesehatan Indera Penglihatan dan Pendengaran
Pertemuan peningkatan kapasitas kader kesehatan dlm penemuan kasus kegawatan psikiatri
100%
100%
Pelatihan bagi tenaga kesehatan (tenaga medis & paramedis)
2 angkatan
Cakupan Pelatihan bagi tenaga kesehatan (tenaga medis & paramedis) Cakupan Puskesmas mendapat biaya operasional dan pemeliharaan
100%
7.138.719.950 Kab. Malang
Dinas Kesehatan
53.868.500 Kab. Malang
Dinas Kesehatan
56
Penyediaan Biaya Operasional & pemeliharaan Pusk (Retribusi umum al: klim BPJS & Non BPJS)
Jumlah Puskesmas yang mendapat biaya operasional dan pemeliharaan
39 Pusk.
57
Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
pertemuan pengawasan kualitas sanitasi TTU & TPM
1 kali
Prosentase pertemuan pengawasan kualitas sanitasi TTU & TPM yang dilaksanakan
100%
39 lokasi
Prosentase pembinaan & pengawasan kualitas sanitasi TTU dan TPM yang dilaksankan
100%
1 kit
Prosentasi pengadaan reagen Cholinesterase
100%
2 desa
Prosentase lokasi yg diperiksa Cholinesterase
100%
Pembinaan & Pengawasan kualitas sanitasi TTU dan TPM
Pembelian reagen Cholinesterase
Pemeriksaan Cholinesterase darah pada petani penyemprot
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
Pembelian reagen bakteriologi dan kimia makanan
2 kit
Prosentase pengadaan reagen bakteriologi dan kimia makanan
100%
Pengambilan sampel makanan di TPM
39 lokasi
Prosentase pengambilan sampel makanan yang di TPM yang dilaksanakan
100%
Survey perijinan laik sehat di TTU dan TPM
30 lokasi
Prosentase survey perijinan laik sehat di TTU & TPM yg di laksanakan.
100%
BAB V - 19
1
2
3
4
5
Penanggulangan masalah sanitasi pasca KLB
58
Monitoring , Evaluasi & Pelaporan
6
7
8
5 lokasi
Prosentase lokasi yg dilakukan penanggulangan masalah sanitasi pasca terjadi KLB
100%
Pembinaan kantin sekolah sehat
10 lokasi
Prosentase pembinaan kantin sekolah yg dilaksanakan
100%
Pertemuan AMP di Kabupaten
156 orang
Persentase pengetahuan petugas dlm menangani kasus kematian
100%
Pelatihan kelas ibu hamil bagi bidan puskesmas
20 orang
Persentase pengetahuan petugas dalam melaksanakan kelas ibu hamil
100%
Jumlah puskesmas yang dibintek 39 Puskesmas
Cakupan puskesmas yang dibintek
100%
Pertemuan Monev hasil kegiatan program Yankes di Puskesmas
1 kali
Prosentase Dinkeskab Malang memperoleh bahan evaluasi kegiatan program Yankes
100%
Pembinaan tehnis pelayanan dan standarisasi sarana kesehatan swasta
49 kali
Persentase peningkatan mutu pelayanan yg diberikan sesuai kompetensi & kewenangan sarana kesehatan swasta
100%
Pembinaan tehnis pelayanan dan standarisasi sarana kesehatan Puskesmas
78 kali kegiatan
Persentase mutu pelayanan yg diberikan sesuai kompetensi & kewenangan puskesmas
100%
12 bulan
Persentase honor yang dibayarkan
Cakupan masyarakat yang mendapat penyuluhan tentang kesehatan
59
Peningkatan Kesehatan Masyarakat ( Dana Bantuan Keuangan )
Jumlah Honor Bantuan propinsi yang dbayarkan
60
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Jumlah masyarakat yang mendapat penyuluhan tentang kesehatan
500 Orang
10
11
214.248.700 Kab. Malang
Dinas Kesehatan
100%
2.203.795.000 Kab. Malang
Dinas Kesehatan
100%
375.000.000 Kab. Malang
1.02.03 Program Pengawasan Obat dan Makanan
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
87.694.500
61
Peningkatan Pembd konsumen obat & Makanan
rasio tingkat pengawasan Obat , makanan, kosmetik dan alat kesehatan (OMKA) diwilayah Kecamatan
50%
Jumlah kegiatan Apoteker yang mendapat penyuluhan, Jumlah apotek, RS, KRI dan KRJ
62
rasio tingkat pengawasan Obat , Peningkatan Pengawasan Pangan makanan, kosmetik dan alat & Bahan Berbahaya kesehatan (OMKA) diwilayah Kecamatan
50%
1) Jumlah sarana dan kecamatan yang diawsai keamanan pangan; 2) Jumlah sampel yang diperiksa keamanannya
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
9
1 kegiatan
Persentase peserta yang mendapat penyuluhan dibanding total Apoteker yang terdaftar, persentase Apotek, RS, KRI dan KRJ yang mendapat supervisi
1) 20 sarana Cakupan kegiatan Peningkatan dan 20 Kec; 2) Pengawasan Pangan & Bahan 100 Sampel Berbahaya
100%
9.171.000 Kab. Malang
Dinas Kesehatan
100%
74.323.500 Kab. Malang
Dinas Kesehatan
BAB V - 20
1
63
2
Pengaws. terhadap sarana distribusi kosmetika dan PKRT
3
rasio tingkat pengawasan Obat , makanan, kosmetik dan alat kesehatan (OMKA) diwilayah Kecamatan
4
50%
5
Jumlah pengawasan terhadap sarana distribusi kosmetika dan PKRT
6
5 Kec.
7
Prosentase pengawasan terhadap sarana distribusi kosmetika dan PKRT yang aman
8
25%
1.02.04 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
Cakupan desa siaga aktif
80%
Jumlah kegiatan Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
7 kegiatan
65
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
Cakupan desa siaga aktif
80%
Jumlah Promosi Kesehatan melalui media elektronik berupa dialog interaktif radio Jumlah Promosi Kesehatan melalui media elektronik berupa radio spot
Cakupan desa siaga aktif
Dinas Kesehatan
80%
100%
83.733.000 Kab. Malang
Dinas Kesehatan
40 kali
Persentase promosi kesehatan melalui media elektronik yang disiarkan
100%
195.650.000 Kab. Malang
Dinas Kesehatan
10 bulan
Persentase promosi kesehatan melalui lomba lukis poster dan kampanye ABAT yang diselenggarakan
100%
177.855.600 Kab. Malang
Dinas Kesehatan
1 paket
Cakupan Promosi Kesehatan melalui media elektronik TV
100%
Jumlah Promosi Kesehatan melalui lomba lukis poster
1 kali
Cakupan Promosi Kesehatan melalui lomba lukis poster
100%
Prosentase Promosi Kesehatan melalui kampanye Aku Bangga Aku Tau (ABAT) HIV-AIDS
100%
20 seklh
Jumlah Seminar Kesehatan
2 kali
Persentase seminar Kes. yang diselenggarakan
100%
Jumlah supervisi dan pembinaan Desa Berprestasi
3 desa
Persentase supervisi dan pembinaan desa berprestasi, program promkes dan kampanye ABAT HIV-AIDS
100%
Jumlah supervisi dan pembinaan program promkes
39 Pusk.
Prosentase supervisi dan pembinaan program promkes
100%
Jumlah pembinaan kampanye ABAT HIV-AIDS
20 seklh
Cakupan pembinaan kampanye ABAT HIV-AIDS
100%
Jumlah penerima insentif kader
21.100 kader Cakupan penerima insentif kader
Jumlah Ponkestren yang terbentuk
59 Poskestren
Jumlah pembinaan pengembangan taman Posyandu
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
4.200.000 Kab. Malang
11
Cakupan kegiatan Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
Jumlah Promosi Kesehatan melalui media elektronik TV
Jumlah Promosi Kesehatan melalui kampanye Aku Bangga Aku Tau (ABAT) HIV-AIDS
Meningkatkan pendidikan tenaga penyuluh
10
480.629.100
64
66
9
39 Pusk.
100%
Cakupan Ponkestren yang terbentuk
100%
Cakupan pembinaan pengembangan taman Posyandu
100%
BAB V - 21
1
2
3
4
5
6
7
8
Jumlah lokakarya evaluasi implementasi Saka Bhakti Husada
39 Pusk.
Cakupan lokakarya evaluasi implementasi Saka Bhakti Husada
100%
Cakupan jambore Saka Bhakti Husada
100%
Jumlah jambore Saka Bhakti Husada
67
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Cakupan desa siaga aktif
80%
48 kontingen
Jumlah Pembinaan Desa Siaga
39 Pusk.
Cakupan Pembinaan Desa Siaga
100%
Jumlah pembinaan Posyandu dan taman Posyandu
39 Pusk.
Cakupan pembinaan Posyandu dan taman Posyandu
100%
Jumlah pembinaan Poskestren
39 Pusk.
Cakupan pembinaan Poskestren
100%
Jumlah lomba desa siaga
39 Pusk.
Cakupan lomba desa siaga
100%
Jumlah desa aktif mandiri
39 Pusk.
Cakupan desa aktif mandiri
100%
3 kali
Persentase pertemuan petugas promkes yang diselenggarakan
100%
Jumlah Balita gizi buruk yang mendapat PMT Pemulihan
105 balita
Cakupan balita gizi buruk yang mendapat PMT Pemulihan
Jumlah Bumil KEK yang mendapat PMT
70 Bumil
Cakupan bumil KEK yang mendapat PMT Pemulihan
Jumlah pertemuan petugas promosi kesehatan
1.02.05 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 68
Pemberian makanan tambahan dan vitamin
<15%
Jumlah puskesmas yang mendapat bimbingan teknis tatalaksana gizi buruk ditingkat puskesmas Penanggulangan kurang energi protein (KEP), Anemia Gizi Menurunnya angka balita gizi Besi,Gaky, Kurang Vitamin A dan buruk menjadi < 15% kekurangan zat mikro lainnya
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
10
23.390.500 Kab. Malang
11
Dinas Kesehatan
515.977.500 Menurunnya agka balita gizi buruk menjadi < 15%
Jumlah balita gizi buruk yang telah dilacak
69
9
<15%
105 kasus
Cakupan pelacakan kasus gizi buruk
100%
337.125.000 Kab. Malang
Dinas Kesehatan
126.457.500 Kab. Malang
Dinas Kesehatan
5% 100%
Cakupan puskesmas yang 39 puskesmas menjalankan program tatalaksana gizi buruk
100%
Jumlah petugas yang telah mengikuti pertemuan evaluasi program gizi
39 orang
Capaian kinerja puskesmas dalam program gizi
100%
Jumlah petugas yang telah mengikuti pertemuan tatalaksana gizi buruk
39 orang
Cakupan petugas yang mampu melaksanakan tatalaksana gizi buruk
100%
Jumlah petugas yang telah mengikuti pertemuan peningkatan kapasitas konseling menyusui
20 orang
Cakupan petugas yang mampu melakukan konseling menyusui
100%
BAB V - 22
1
70
2
3
Pemberdayaan Masyarakat untuk Menurunnya angka balita gizi Pencapaian Keluarga Sadar Gizi buruk menjadi < 15%
4
5
6
7
8
<15%
Jumlah kegiatan “Sosialisasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi” yang melibatkan unsur perempuan yaitu TP PKK Kecamatan, bidan koordinator, petugas pelaksana gizi, serta petugas pengendali KB dan Peningkatan pengetahuan petugas pelaksana gizi, petugas penyuluh
1 kegiatan
Cakupan kegiatan Sosialisasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi”
100%
1.02.06 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 71
Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
Meningkatnya cakupan lokasi ODF
Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
Meningkatnya cakupan lokasi ODF
35%
4 kali
Keterpaduan program kerja tim pembina dg forum kab. Sehat
100%
5 lokasi
Prosentase lokasi percontohan Kab. Sehat yang dimonev
100%
Jumlah pertemuan untuk menyusun dokumen Kab. Sehat
4 kali
Prosentasi dokumen verifikasi Kab. Sehat yg terbentuk
1 dokumen
Jumlah kegiatan verifikasi sun dokumen Kab. Sehat
1 kali
Prosentase verifikasi Kab. Sehat yg terlaksana
100%
35%
Pertemuan koordinasi program Kesehatan lingkungan
1 kali
Keterpaduan program dengan puskesmas
100%
Pertemuan evaluasi program Kesling
1 kali
Evaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan lingkungan
100%
20 lokasi
Prosentase pemicuan CLTS dan monev pasca pemicuan yg terlaksana
100%
Prosentase MCK sehat yg dibangun dan bimtek pembangunnya
100%
Pemicuan CLTS dan monev pasca pemicuan Pembangunan MCK sehat dan bimtek pembangunannya
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
10
52.395.000 Kab. Malang
11
Bagian Perekonomian
172.756.000 Jumlah pertemuan koordinasi Kab. Sehat Monev lokasi percontohan kabupaten sehat
72
9
1 lokasi
Pembangunan stimulan jamban sehat sederhana dan bimtek pembagunannya
40 lokasi
Prosentase stimulan jamban sehat sederhana yang dibangun dan bimtek pembangunannya
100%
Pengawasan kualitas air minum HIPPAM
39 lokasi
Prosentase pengawasan kualitas air di HIPPAM yg dilaksanakan
100%
Pengadaan reagen pemeriksaan air utk kimia & bakteriologi
@1 kit
Prosentase pengadaan reagen bakteriologi dan kimia air
100%
Pengambilan sampel air minum HIPPAM
39 Lokasi
Prosentase pengambilan sampel air minum HIPPAM yg dilaksanakan
100%
Pembangunan stimulan perbaikan sarana air minum BJP dan bimtek pembangunannya
10 Lokasi
Prosentase stimulan perbaikan sarana air minum BJP yg dibangun dan dimanfaatkan
100%
42.900.000 Kab. Malang
Dinas Kesehatan
129.856.000 Kab. Malang
Dinas Kesehatan
BAB V - 23
1
2
3
4
5
6
7
8
Pengadaan cetak kartu rumah
2000 lbr
Prosentase kartu rumah yg dicetak
100%
Pengadaan cetakan buis beton
6 unit
Prosentase pengadaan alat cetakan buis beton
100%
1.02.07 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 73
Cakupan Penemuan penderita TB paru
100%
Jumlah fogging fokus
74
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan pencegahan penyakit menular
Cakupan penemuan kasus malaria.
1,75%
Jumlah pertemuan program pemberantasan penyakit menular langsung
Cakupan prevalensi kasus HIV / AIDS
<0,5‰
Jumlah puskesmas dan RS yang diberi bimbingan teknis P2 IMS/HIV
Pencegahan penularan penyakit endemis/epidemik
11
200 fokus.
Prosentase kegiatan fogging fokus
100%
140.000.000 Kab. Malang
Dinas Kesehatan
10 kali
Presentasi pertemuan program pemberantasan penyakit menular langsung yang dilaksanakan dibanding yg direncanakan
100%
103.752.000 Kab. Malang
Dinas Kesehatan
Presentasi puskesmas yang diberi 39 pkm, 2 RS bntek P2 IMS/HIV dibandingkan jumlah puskesmas yang ada
100%
80.000.000 Kab. Malang
Dinas Kesehatan
Cakupan penemuan penderita pnemunia balita
100%
Jumlah puskesmas dan RS/klinik yang disupervisi program TB
39 pkm, 9 RS/klinik
Presentasi puskesmas dan RS yg disupervisi program TB dibanding jml pusk dan RS DOTS
100%
Cakupan penemuan penderita diare
100%
Jumlah penderita kusta reaksi yang ditangani
10 kasus
Presentasi kasus kusta reaksi yang ditangani dibanding jumlah perkiraan kasus
100%
Cakupan penderita DBD yang ditangani
100%
Jumlah pengadaan sarana pemeriksaan laboratorium
1 paket
Presentasi puskesmas yang terpenuhi sarana lab dibanding dengan puskesmas dengan layanan terkait HIV/AIDS
100%
Cakupan penemuan kasus AFP Cakupan desa / kelurahan UCI
≥2 100% Jumlah penemuan penyakit yang disebabkan oleh binatang /zoonosis
5 jenis
Cakupan penemuan penyakit yang disebabkan oleh binatang /zoonosis
100%
Pembentukan Tim POKJANAL DBD Tingkat Kabupaten
1 Tim
Cakupan pembentukan Tim POKJANAL DBD Tingkat Kabupaten
100%
Pembentukan Tim Malaria Kabupaten
1 Tim
Cakupan Pembentukan Tim Malaria Kabupaten
100%
Cakupan Pengadaan RDT semua penyakit zoonosis
100%
Cakupan Pengadaan Alat Pelindung Diri ( APD ) untuk penyemprot
100%
Pengadaan RDT semua penyakit zoonosis
Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) untuk penyemprot
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
10
649.159.500
Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk
75
9
600 bh
78 bh
BAB V - 24
1
76
2
3
4
Peningkatan imunisasi
5
6
Jumlah pembinaan ke puskesmas
93 kali
Prosentase bayi yang mendapat imunisasi dasar lengkap di Desa
Jumlah pemantauan pelaksanaan imunisasi di Sekolah Dasar
39 kali
Prosentase anak SD yang mendapat imunisasi Campak, DT, TT
100%
Prosentase pertemuan yang dilaksanakan
100%
Jumlah pertemuan yang dilaksanakan
77
Peningkatan surveilans Epidemiologi dan penanggulangan wabah
5 kali
7
8
95%
Jumlah pengambilan vaksin dan alat suntik ke surabaya
29 kali
Cakupan ketersediaan vaksin dan alat suntik di 39 puskesmas
100%
Jumlah konsultasi ke Surabaya
14 kali
Prosentase konsultasi ke Surabaya
100%
Jumlah Penyelidikan Epidemiologi
40 kali
Prosentase penyelidikan Epidemiologi dan laporan
100%
Prosentase pertemuan yang dilaksanakan
100%
Jumlah pertemuan yang dilaksanakan
3 kali
Jumlah bimbingan teknis ke puskesmas
78 kali
Prosentase bimbingan tehnis ke puskemas
100%
Jumlah pengiriman sampel dan konsultasi ke Surabaya
37 kali
Prosentase pengiriman sampel dan konsultasi ke surabaya
100%
1.02.08 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
78
Penyusunan standar pelayanan kesehatan
Cakupan dokumen standarisasi pelayanan kesehatan yang dihasilkan
100%
79
Pembangunan dan pemutakhiran Cakupan dokumen standarisasi data dasar standar pelayanan pelayanan kesehatan yang kesehatan dihasilkan
100%
Jumlah penyusunan dokumen Informasi Kesehatan (Profil & Lap. Tahunan)
80
Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan
Cakupan dokumen standarisasi pelayanan kesehatan yang dihasilkan
100%
Jumlah pelaksanaan Audit ISO
11
205.407.500 Kab. Malang
Dinas Kesehatan
120.000.000 Kab. Malang
Dinas Kesehatan
1 dokumen
Cakupan dokumen yang dihasilkan
100%
277.301.000 Kab. Malang
Dinas Kesehatan
2 dokumen
Cakupan dokumen informasi kesehatan yang dihasilkan
100%
193.335.000 Kab. Malang
Dinas Kesehatan
Cakupan dokumen evaluasi dan Pengembangan standar pelayanan kesehatan yang dihasilkan
100%
77.254.000 Kab. Malang
Dinas Kesehatan
1 kali
1.02.09 Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 81
Pengadaan Sarana dan Prasarana Cakupan Puskesmas ideal Puskesmas ( Pajak Tembakau )
50%
1) Jumlah pengadaan kendaraan roda empat, Alkes ; 2) Jumlah stimulan jamban keluarga
82
Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas
31%
Jumlah rehabilitasi / pengembangan Puskesmas
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
10
547.890.000 Jumlah dokumen standar pelayanan kesehatan / Dokumen Perencanaan Program Kesehatan , [Renstra,Renja, RKA/DPA , GBS dan TOR ]
Puskesmas Pembantu gawat Darurat (gadar)
9
4 unit; 1 paket; 9000 unit 6 lokasi
24.800.000.000 cakupan pengadaan kendaraan roda empat, Alkes dan stimulan jamban keluarga
100%
20.000.000.000 Kab. Malang
Dinas Kesehatan
Cakupan rehabilitasi / pengembangan Puskesmas
100%
3.000.000.000 Kab. Malang
Dinas Kesehatan
BAB V - 25
1
2
3
4
5
83
Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu
peningkatan Polindes menjadi Ponkesdes
100%
Jumlah rehabilitasi / pengembangan Puskesmas Pembantu
84
Pembangunan Polindes
peningkatan Polindes menjadi Ponkesdes
100%
Jumlah Polindes yang dibangun
6
5 lokasi
10 lokasi
7
8
1.000.000.000 Kab. Malang
Dinas Kesehatan
Cakupan pembangunan Polindes
100%
800.000.000 Kab. Malang
Dinas Kesehatan
13.700.000.000
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
Peningkatan jumlah dan status Sarana Rumah Sakit
2 RS kls B dan C
Jumlah Alkes yang dibeli
1 paket
Cakupan pembelian alkes
86
Pengadaan Alat kesehatan
Peningkatan jumlah dan status Sarana Rumah Sakit
2 RS kls B dan C
Jumlah alat kesehatan yang dibeli
15 unit
Prosentase peningkatan Sarana alat kesehatan
100%
75%
1.02.11 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 87
88
10%
Jumlah kegiatan penyuluhan keamananpangan(PKP)
4 kl
Capaian kegiatan penyuluhan keamananpangan(PKP)
100%
Jumlah peserta PKP
240 org
Capaian peserta PKP
100%
Jumlah IRTP yang mendapat sertifikat P-IRT
240 org
Capaian IRTP yang mendapat sertifikat P-IRT
100%
13.500.000.000 Kab. Malang
Dinas Kesehatan
R S U D Lawang
154.066.000 Kab. Malang
Dinas Kesehatan
14.921.100
5%
Jumlah peserta penyuluhan dan dokter puskesmas dalam rangka saintifikasi jamu
50 orang, 39 puskesmas dan 1 UPT Yaankes
Persentase peserta yang mendapat penyuluhan dibanding total toko jamu yang terdaftar, persentase dokter yang mendapat pelatihan dibanding dokter puskesmas
30%
1.02.15 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
14.921.100 Kab. Malang
Dinas Kesehatan
96.046.941.550
89
Pelayanan Kesehatan dan Pendukungnya
Tingkat layanan kesehatan mayarakat
100%
Jumlah pelaksanaan pelayanan kesehatan perorangan kepada masyarakat
12 bulan
90
Pelayanan kesehatan
Prosentase kualitas pelayanan kesehatan
100%
Jumlah pengunjung dan kunjungan pasien rawat jalan, rawat inap, instalasi penunjang meningkat
15,900 orang
91
Pendukung Pelayanan Kesehatan
Prosentase kualitas pelayanan kesehatan
100%
Jumlah kegiatan pembangunan sarana prasarana dan SDM RS
3 kegiatan
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
200.000.000 Kab. Malang
154.066.000
1.02.14 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
Prosentase Puskesmas yang Peningkatan Promosi Obat Bahan menggunakan obat tradisional Alam Indonesia sebagai obat komplementer
11
100%
85
Prosentase IRT yang mendapat SPP
10
Cakupan rehabilitasi / pengembangan Puskesmas Pembantu
1.02.10 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata
Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga
9
Cakupan pelaksanaan pelayanan kesehatan perorangan kepada masyarakat dan pendukungnya
100%
51.300.000.000 Kab. Malang
R S U D Kanjuruhan
Cakupan pengunjung dan kunjungan pasien rawat jalan, rawat inap, instalasi penunjang meningkat
100%
15.824.395.800 Kab. Malang
R S U D Lawang
1.758.266.200 Kab. Malang
R S U D Lawang
Cakupan kegiatan pembangunan sarana prasarana dan SDM RS
75%
BAB V - 26
1
92
93
2
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Pelayanan Kesehatan Perorangan
3
Prosentase kualitas pelayanan kesehatan
Prosentase kualitas pelayanan kesehatan
4
100%
100%
5
Jumlah Gedung Kegawatdaruratan dibangun
6
1 unit
7
8
9
10
11
Prosentase Gedung Kegawatdaruratan dibangun
100%
5.977.725.000 Kab. Malang
R S U D Kanjuruhan
Jumlah pengadaan Sarana, prasarana, peralatan rumah sakit
1 paket
Cakupan pengadaan Sarana, prasarana, peralatan rumah sakit
100%
20.000.000.000 Kab. Malang
R S U D Kanjuruhan
Jumlah pengadaan Peralatan Medis
1 paket
Cakupan pengadaan Peralatan Medis
100%
597.773.000 Kab. Malang
R S U D Kanjuruhan
Jumlah kegiatan untuk pendamping Pengadaan Sarana, Prasarana dan Peralatan Rumah Sakit
1 kegiatan
Cakupan kegiatan untuk pendamping Pengadaan Sarana, Prasarana dan Peralatan Rumah Sakit
100%
285.765.000 Kab. Malang
R S U D Kanjuruhan
Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Perorangan di Rumah Sakit
1 kegiatan
Cakupan kegiatan Pelayanan Kesehatan Perorangan di Rumah Sakit
100%
303.016.550 Kab. Malang
R S U D Kanjuruhan
total urusan: Kesehatan
Jumlah kegiatan : 43
193.263.730.200
1.03 PEKERJAAN UMUM 1.03.01 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
140.923.000.000
94
1) Prosentase jalan kabupaten kondisi baik. Perencanaan Pembangunan Jalan 2) Prosentase kondisi jembatan sesuai standart.
1) 90% ; 2) 39,75%
Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Kegiatan Pembangunan Jalan disusun tepat waktu
1 dokumen
Cakupan Perencanaan Teknis Pembangunan dan Peningkatan Jalan
100%
3.600.000.000 Kab. Malang
Dinas Bina Marga
95
Pembangunan Jalan
1) Prosentase jalan kabupaten kondisi baik. 2) Prosentase kondisi jembatan sesuai standart.
1) 90% ; 2) 39,75%
panjang Pembangunan dan Peningkatan Jalan yg dibangun
121 Km
Meningkatnya Kapasitas Jalan
7,30%
85.703.000.000 Kab. Malang
Dinas Bina Marga
96
Perencanaan Pembangunan Jembatan
1) Prosentase jalan kabupaten kondisi baik. 2) Prosentase kondisi jembatan sesuai standart.
1) 90% ; 2) 39,75%
Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan yang disusun tepat waktu
1 dokumen
Cakupan Perencanaan Teknis Pembangunan dan Penggantian Jembatan
100%
1.240.000.000 Kab. Malang
Dinas Bina Marga
97
Pembangunan Jembatan
1) Prosentase jalan kabupaten kondisi baik. 2) Prosentase kondisi jembatan sesuai standart.
1) 90% ; 2) 39,75%
panjang Pembangunan dan Penggantian Jembatan yang dibangun
Meningkatnya Kapasitas Jembatan
100%
40.740.000.000 Kab. Malang
Dinas Bina Marga
98
1) Prosentase jalan kabupaten Pengawasan Teknis Pembangunan kondisi baik. Jalan 2) Prosentase kondisi jembatan sesuai standart.
1) 90% ; 2) 39,75%
panjang Pengawasan Teknis Pembangunan dan Peningkatan Jalan yang diawasi
126 Km
Cakupan monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jalan
100%
3.200.000.000 Kab. Malang
Dinas Bina Marga
99
1) Prosentase jalan kabupaten Pengawasan Teknis Pembangunan kondisi baik. Jembatan 2) Prosentase kondisi jembatan sesuai standart.
1) 90% ; 2) 39,75%
panjang Teknis Pembangunan/Penggantian Jembatan yang diawasi
470 M
Cakupan monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/ Penggantian Jembatan
100%
940.000.000 Kab. Malang
Dinas Bina Marga
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
470 M
BAB V - 27
1
2
3
100
Peningkatan Jalan (DAK)
1) Prosentase jalan kabupaten kondisi baik. 2) Prosentase kondisi jembatan sesuai standart.
101
Peningkatan Jalan (Pendamping DAK)
1) Prosentase jalan kabupaten kondisi baik. 2) Prosentase kondisi jembatan sesuai standart.
4
5
6
7
8
Pembangunan Sal. Drainase/Gorong– Gorong
Prosentase Lingkungan Permukiman berkualitas skala RT(Rukun Tetangga) katagori baik
11
panjang peningkatan jalan yang dibangun
5 Km
Meningkatnya Kapasitas Jalan
0,30%
5.000.000.000 Kab. Malang
Dinas Bina Marga
1) 90% ; 2) 39,75%
panjang Peningkatan Jalan yang dibangun
5 km
Meningkatnya Kapasitas Jalan
0,30%
500.000.000 Kab. Malang
Dinas Bina Marga
2.652.685.200
40%
Jumlah saluran drainase/goronggorong lingk. permukiman yang dibangun/ditingkatkan/direhabili tasi
13 lokasi
Cakupan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong lingk. permukiman yang dibangun/ditingkatkan/direhabili tasi
100%
1.03.03 Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong
2.652.685.200 Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
5.330.000.000
103
Perencanaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
Tingkat Perencanaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
104
Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
Tingkat Perencanaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
350 M
panjang Pembangunan Dinding Penahan Jalan yang dibangun
350 M
Meningkatnya Kapasitas Dinding Penahan Jalan
23%
105
Tingkat Perencanaan Pengawasan Teknis Pembangunan Pembangunan Turap/Talud Turap/Talud/Bronjong
350 M
panjang pengawasan Teknis Pembangunan Dinding Penahan Jalan yang diawasi
350 M
Cakupan monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Dinding Penahan Jalan
100%
350 M
Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Kegiatan yang disusun tepat waktu
1 dokumen
Cakupan Perencanaan Teknis Kegiatan
350 M
1.03.04 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
180.000.000 Kab. Malang
Dinas Bina Marga
5.000.000.000 Kab. Malang
Dinas Bina Marga
150.000.000 Kab. Malang
Dinas Bina Marga
163.534.039.600
106
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Prosentase jalan kabupaten dan jembatan dalam kondisi baik
90%
Jumlah jalan lingk. permukiman yang dibangun/ ditingkatkan/direhabilitasi
28 lokasi
107
Perencanaan Rehabilitasi /pemeliharaan jalan
Prosentase jalan kabupaten dan jembatan dalam kondisi baik
90%
Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Kegiatan yang disusun tepat waktu
1 dokumen
108
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan
Prosentase jalan kabupaten dan jembatan dalam kondisi baik
90%
Panjang Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan yang dibangun
109
Pengawasan Teknis Rehabilitasi /pemeliharaan jalan
Prosentase jalan kabupaten dan jembatan dalam kondisi baik
90%
110
Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan
Prosentase jalan kabupaten dan jembatan dalam kondisi baik
90%
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
10
1) 90% ; 2) 39,75%
1.03.02 Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong
102
9
Tingkat rehabilitasi/pemeliharaan jalan dalam mendukung perbaikan sanitasi lingkungan
100%
5.946.639.600 Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Cakupan Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
174 Km
2.950.000.000 Kab. Malang
Dinas Bina Marga
168 Km
Mempertahankan Daya Dukung dan Kapasitas Jalan
10%
90.957.040.000 Kab. Malang
Dinas Bina Marga
Panjang Pengawasan Teknis Pemeliharaan Jalan yang diawasi
174 Km
Cakupan rmonitoring Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Jalan
2.007.360.000 Kab. Malang
Dinas Bina Marga
Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan yang dibangun
260 Km
Mempertahankan Daya Dukung dan dan Kondisi Jalan dan Jembatan
55.000.000.000 Kab. Malang
Dinas Bina Marga
100%
16%
BAB V - 28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
111
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK)
Prosentase jalan kabupaten dan jembatan dalam kondisi baik
90%
Panjang Pemeliharaan Jalan yang dibangun
6 Km
Meningkatnya Jalan Kondisi Baik
0,40%
6.066.000.000 Kab. Malang
Dinas Bina Marga
112
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Pendamping DAK)
Prosentase jalan kabupaten dan jembatan dalam kondisi baik
90%
Panjang Pemeliharaan Jalan yang dibangun
6 Km
Meningkatnya Jalan Kondisi Baik
0,40%
607.000.000 Kab. Malang
Dinas Bina Marga
1.03.05 Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan 113
Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
Prosentase jalan kabupaten dan jembatan dalam kondisi baik
97.000.000 90%
Jumlah kegiatan Inspeksi Kondisi Jalan
1 kegiatan/ 1 Terbaharuinya Data Kondisi Jalan tahun Kabupaten
20%
1.03.07 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Dinas Bina Marga
2.231.000.000
114
Pembangunan Gedung Workshop
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
100%
Terlaksananya Pembangunan Gudang Workshop
115
Pengadaan Alat-Alat Berat
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
100%
Jumlah Pengadaan Alat Berat Penunjang Kegiatan yang dibeli
116
Rehabilitasi/Pemeliharaan Alatalat Berat
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
100%
Jumlah kegiatan Pemeliharaan Alat-alat Berat
117
Rehabilitasi/Pemeliharaan AlatAlat Ukur dan Bahan Labolatorium Kebinamargaan
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
100%
Jumlah kegiatan Pemeliharaan 1 kegiatan / 1 Terpeliharanya Alat Laboratorium Alat Laboratorium Kebinamargaan Tahun Kebinamargaan
1 paket
1 unit
Tersedianya Tempat untuk Peralatan PJU
100%
220.000.000 Kab. Malang
Dinas Bina Marga
Meningkatnya Kapasitas Alat Berat Penunjang Operasional Kegiatan
100%
1.500.000.000 Kab. Malang
Dinas Bina Marga
80%
400.000.000 Kab. Malang
Dinas Bina Marga
100%
111.000.000 Kab. Malang
Dinas Bina Marga
1 kegiatan / 1 Terpeliharanya Alat-alat Berat Tahun Penunjang Kegiatan
1.03.08 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
30.968.850.350
118
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan
Panjang Jalan Desa yang ditingkatkan
52 Km
Jumlah sarana air bersih dan air minum permukiman perdesaan yang dibangun/ditingkatkan
119
Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan
Panjang Jalan Desa yang ditingkatkan
52 Km
Terlaksananya Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa
120
Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Panjang Jalan Desa yang ditingkatkan
52 Km
Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa yang disusun
121
Pengawasan Teknis Pembangunan Panjang Jalan Desa yang Infrastruktur Perdesaan ditingkatkan
52 Km
panjang Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
97.000.000 Kab. Malang
39 lokasi
Tersedianya prasarana dan sarana dasar air bersih perdesaan yang layak
39 lokasi
8.247.497.500 Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
52 Km
Bertambahnya Kapasitas Jalan dan Jembatan Desa
0,75%
20.806.000.000 Kab. Malang
Dinas Bina Marga
1 dokumen
Terlaksananya Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa
52 Km
935.000.000 Kab. Malang
Dinas Bina Marga
Cakupan monitoringnya Pelaksanaan Kegiatan
100%
850.000.000 Kab. Malang
Dinas Bina Marga
52 Km
BAB V - 29
1
122
2
Prosentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
3
Panjang Jalan Desa yang ditingkatkan
4
52 Km
5
Jumlah Kecamatan yang termonitor Harga Barang/ Jasanya sebagai Acuan Perencanaan Pembangunan
6
33 kec.
7
Prosentase Kecamatan yang termonitor Harga Barang/ Jasanya
8
100%
1.03.09 Program Pengelolaan Sistem Informasi/ Database Jalan dan jembatan
123
Penyusunan Sistem Informasi/ data base jalan dan jembatan
Informasi dan Data Jalan/Jembatan yang akurat
10
130.352.850 Kab. Malang
11
Bagian Administrasi Pembangunan
405.900.000 Jumlah kegiatan Updating Jalan, 1668,76 Km Jembatan dan Bangunan dan 395 Buah Pelengkap Jalan
Terkelolanya Data Base Jalan, 1 kegiatan / 1 Jembatan dan Bangunan tahun Pelengkap Jalan
100%
1.03.10 Program Pengelolaan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum
405.900.000 Kab. Malang
Dinas Bina Marga
54.486.400.000
124
Perencanaan Pembangunan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum
Jumlah Drainase/ trotoar yang terbangun:Jumlah titik PJU yang terpasang
Jumlah Dokumen Perencanaan 12.250 Meter ; Teknis Bangunan Pelengkap dan 350 Titik PJU yang disusun
125
Pengadaan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum
Jumlah Drainase/ trotoar yang terbangun:Jumlah titik PJU yang terpasang
12.250 Meter ; Terlaksananya Pengadaan dan 350 Titik Pemeliharaan PJU
126
Pembangunan Drainase/ Trotoar
Jumlah Drainase/ trotoar yang terbangun:Jumlah titik PJU yang terpasang
12.250 Meter ; Panjang Pembangunan 350 Titik Drainase/Trotoar yang dibangun
127
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Drainase/ Trotoar
Jumlah Drainase/ trotoar yang terbangun:Jumlah titik PJU yang terpasang
12.250 Meter ; Terlaksananya Pemeliharaan 350 Titik Bangunan Pelengkap Jalan
128
Pengelolaan Pohon Tepi Jalan
Jumlah Drainase/ trotoar yang terbangun:Jumlah titik PJU yang terpasang
12.250 Meter ; Tertanamnya Pohon Tepi Jalan 350 Titik
129
Pengawasan Teknis Pembangunan Jumlah Drainase/ trotoar yang Pelengkap Jalan dan Penerangan terbangun:Jumlah titik PJU yang Jalan Umum terpasang
1 dokumen
350 Titik
12.250 Meter
10.000 M
2000 Pohon
"- Terlaksananya Perencanaan Teknis Pembangunan Pelengkap Jalan - Terlaksananya Perencanaan Teknis Pemasangan PJU"
12250 M dan 350 Titik
1.514.000.000 Kab. Malang
Dinas Bina Marga
2,79%
15.543.000.000 Kab. Malang
Dinas Bina Marga
2%
20.388.000.000 Kab. Malang
Dinas Bina Marga
Terpeliharanya Bangunan Pelengkap Jalan
20%
15.329.000.000 Kab. Malang
Dinas Bina Marga
Terkelolanya Pohon Tepi Jalan
20%
451.850.000 Kab. Malang
Dinas Bina Marga
1.260.550.000 Kab. Malang
Dinas Bina Marga
Meningkatnya Kapasitas PJU
Meningkatnya Kapasitas Drainase/Trotoar
Jumlah Pengawasan Teknis 12.250 Meter ; Kegiatan Pemasangan P JU dan 12250 M dan Terlaksananya Pengawasan 350 Titik Pengawasan Teknis Pembangunan 350 Titik Teknis Kegiatan Drainase/Trotoar
100%
1.03.11 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
130
Perencanaan Pembangunan jaringan irigasi
Prosentase peningkatan partisipasi petani mandiri
49,62%
Jumlah Dokumen/lokasi Pembuatan Dokumen Perencanaan
131
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
Prosentase peningkatan partisipasi petani mandiri
49,62%
Jumlah lokasi pekerjaan fisik Rehab / Pemeliharaan Jaringan Irigasi
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
9
50.276.037.000 Prosentase penyusunan 24 Dokumen Dokumen/lokasi Pembuatan (192 lokasi) Dokumen Perencanaan
70 lokasi
Prosentase lokasi pekerjaan fisik Rehab / Pemeliharaan Jaringan Irigasi
80%
1.761.250.000 Kab. Malang
Dinas Pengairan
65%
28.960.000.000 Kab. Malang
Dinas Pengairan
BAB V - 30
1
2
3
4
5
6
7
8
9 paket / lokasi
Prosentase paket / lokasi wilayah UPTD normalisasi saluran irigasi dan perbaikan pintu air/bangunan ukur
45%
12 paket
Prosentase paket pemberdayaan Petani Pemakai Air (pembentukan GHIPPA, legalisasi GHIPPA dan pembinaan/perkuatan kelembagaan)
49,62%
Jumlah paket / lokasi wilayah UPTD normalisasi saluran irigasi dan perbaikan pintu air/bangunan ukur
49,62%
Jumlah paket pemberdayaan Petani Pemakai Air (pembentukan GHIPPA, legalisasi GHIPPA dan pembinaan/perkuatan kelembagaan)
Prosentase peningkatan partisipasi petani mandiri
49,62%
Jumlah dok pengembangan database; Jumlah dok identifikasi swakelola
135
Verifikasi teknis dan pengendalian Prosentase peningkatan mutu bidang pengairan partisipasi petani mandiri
49,62%
Jumlah Dokumen performance penyusunan Penilaian kinerja / performance rekanan jasa konstruksi
136
Perencanaan angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan
49,62%
3 pkt AKNOP; Prosentase pkt AKNOP; 1 paket Jumlah pkt AKNOP; Jumlah paket pembuatan & Prosentase paket pembuatan & pembuatan & pemasangan patok pemasangan pemasangan patok patok
132
Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun
Prosentase peningkatan partisipasi petani mandiri
133
Pemberdayaan potensi pemakai air
Prosentase peningkatan partisipasi petani mandiri
134
Pendataan dan identifikasi jaringan irigasi dan bangunan pengairan lainnya
Prosentase peningkatan partisipasi petani mandiri
1 set dok pengembanga Prosentase dok pengembangan n database; 1 database; Prosentase dok set dok identifikasi swakelola identifikasi swakelola 1 Set Dokumen
Prosentase Dokumen performance penyusunan Penilaian kinerja / performance rekanan jasa konstruksi
9
10
11
5.600.000.000 Kab. Malang
Dinas Pengairan
100%
700.000.000 Kab. Malang
Dinas Pengairan
100%
154.787.000 Kab. Malang
Dinas Pengairan
100%
60.000.000 Kab. Malang
Dinas Pengairan
60%
240.000.000 Kab. Malang
Dinas Pengairan
1 pkt pembuatan/p emasangan patok; 1 pkt survey&pengu kuran; 1 pkt pembuatan/p emasangan papan larangan
Prosentase pkt pembuatan/pemasangan patok; Prosentase pkt survey&pengukuran; Prosentase pkt pembuatan/pemasangan papan larangan
60%
500.000.000 Kab. Malang
Dinas Pengairan
Prosentase alat berat; pintu air di 9 wil.UPTD
30%
500.000.000 Kab. Malang
Dinas Pengairan
300.000.000 Kab. Malang
Dinas Pengairan
137
Pengendalian Aset Tanah Negara yang dikelola dinas pengairan
Prosentase peningkatan partisipasi petani mandiri
49,62%
Jumlah pkt pembuatan/pemasangan patok; Jumlah pkt survey&pengukuran; Jumlah pkt pembuatan/pemasangan papan larangan
138
Pemeliharaan peralatan dan perbekalan penunjang optimalisasi SDA
Prosentase peningkatan partisipasi petani mandiri
49,62%
Jumlah alat berat; pintu air di 9 wil.UPTD
3 unit alat berat; pintu air di 9 wil.UPTD
137
Pelayanan pemanfatan dan pengelolaan aset tanah negara
Prosentase peningkatan partisipasi petani mandiri
49,62%
Jumlah pkt peningkatan prasarana kawasan sumber air
1 paket
138
Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan Irigasi (DAU)
Prosentase peningkatan partisipasi petani mandiri
49,62%
Jumlah lokasi pekerjaan fisik rehab/Pemeliharaan jaringan irigasi
20 lokasi
Prosentase lokasi fisik rehab/Pemeliharaan jaringan irigasi
100%
10.000.000.000 Kab. Malang
Dinas Pengairan
139
Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi (Pendamping DAK+BOP)
Prosentase peningkatan partisipasi petani mandiri
49,62%
Jumlah dokumen monitoring pelaksanaan DAK
1 dokumen
cakupan dokumen monitoring pelaksanaan DAK
100%
1.500.000.000 Kab. Malang
Dinas Pengairan
1.03.12 Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
Prosentase peningkatan prasarana kawasan sumber air
9.475.000.000
BAB V - 31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Prosentase peningkatan saluran irigasi kondisi baik
78,86%
Jumlah lokasi pekerjaan fisik pembangunan/peningkatan Jaringan Irigasi
Prosentase peningkatan saluran irigasi kondisi baik
78,86%
Jumlah lokasi pekerjaan fisik pemeliharaan Jaringan Irigasi
62 lokasi
Prosentase lokasi pekerjaan fisik pemeliharaan Jaringan Irigasi
75%
142
Peningkatan partisipasi Prosentase peningkatan saluran masyarakat dalam pengelolaan air irigasi kondisi baik
78,86%
Jumlah paket pekerjaan fisik swakelola yang melibatkan partisipasi masyarakat
12 paket
Prosentase paket pekerjaan fisik swakelola yang melibatkan partisipasi masyarakat
100%
700.000.000 Kab. Malang
Dinas Pengairan
143
Pembinaan di Bidang Air Tanah Bagi Masyarakat dan Pengusaha
Prosentase peningkatan saluran irigasi kondisi baik
78,86%
Jumlah Kecamatan yang dilakukan pembinaan di bidang air tanah
5 Kec
Prosentase Kecamatan yang telah mengikuti pembinaan di bidang air tanah.
100%
125.000.000 Kab. Malang
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
144
Kajian Zona konservasi air tanah di kawasan industri
Prosentase peningkatan saluran irigasi kondisi baik
78,86%
Jumlah Kec. yang akan dilakukan penyusunan peta zona pengambilan air tanah
3 Kec
Cakupan buku kajian zona konservasi air tanah di kawasan industri
100%
150.000.000 Kab. Malang
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
140
141
Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa Pemeliharaan prasarana pengambilan dan saluran pembawa
75 lokasi
Prosentase lokasi pekerjaan fisik pembangunan/peningkatan Jaringan Irigasi
90%
1.500.000.000 Kab. Malang
Dinas Pengairan
7.000.000.000 Kab. Malang
Dinas Pengairan
1.03.13 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
145
Pemeliharaan dan rehablitasi embung dan bangunan dan penampung air laiinya
Prosentase peningkatan ketersediaan air irigasi
70%
Jumlah Paket Pemeliharaan dan rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung
146
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Prosentase peningkatan ketersediaan air irigasi
70%
Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Lapangan
147
Penyusunan data teknis pemanfaatan air tanah Penyusunan data teknis pemanfaatan air tanah
Prosentase peningkatan ketersediaan air irigasi
70%
148
Pendugaan Geolistrik potensi air tanah
Prosentase peningkatan ketersediaan air irigasi
149
Pembangunan Sumur Bor
2.869.377.000 Prosentase Paket Pemeliharaan dan rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung
100%
350.000.000 Kab. Malang
Dinas Pengairan
1 Set Dokumen
Prosentase Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Lapangan
100%
66.785.000 Kab. Malang
Dinas Pengairan
Jumlah Lokasi pengambilan air tanah, pengambilan air tanah serta data teknis sumur
3 lokasi
Cakupan buku identifikasi lokasi pengambilan air tanah, jumlah pengambilan air tanah serta data teknis sumur
100%
100.000.000 Kab. Malang
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
70%
Jumlah Desa/Kec yang akan di Inventarisasi data hidrologi pada suatu wilayah dengan Geolistrik
5 Desa/Kec
Cakupan data hidrologi potensi air tanah sebagai bahan perencanaan penyediaan air bersih didaerah sulit air
100%
100.000.000 Kab. Malang
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Prosentase peningkatan ketersediaan air irigasi
70%
Jumlah sumur sumur bor yang terbangun pada daerah sulit air
3 Desa/Kec
Cakupan air bersih bagi masyarakat
100%
1.800.000.000 Kab. Malang
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
150
Pengawasan izin pemanfaatan air Prosentase peningkatan tanah ketersediaan air irigasi
70%
Jumlah pengawasan izin pemanfaatan air tanah
75 obyek
Cakupan ketaatan terhadap Peraturan Pengguna Air Tanah
100%
125.000.000 Kab. Malang
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
151
Sosialisasi Perda tentang Air Tanah
Prosentase peningkatan ketersediaan air irigasi
70%
Jumlah peserta kegiatan sosialisasi Perda
33 kali
Cakupan Persepsi, pengetahuan masyarakat dan pengusaha air tanah terhadap peraturan tentang pengelolaan air
100%
125.000.000 Kab. Malang
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
152
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Air Prosentase peningkatan dalam Pengelolan Sungai, Danau ketersediaan air irigasi dan Sumber daya air lainnya.
70%
Jumlah Paket pekerjaan fisik swakelola yang melibatkan partisipasi masyarakat
2 Paket
Prosentase Paket pekerjaan fisik swakelola yang melibatkan partisipasi masyarakat
100%
202.592.000 Kab. Malang
Dinas Pengairan
1.03.14 Program Pengendalian Banjir
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
3 paket
1.787.500.000
BAB V - 32
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
153
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir
Prosentase penurunan kerusakan jaringan irigasi pada daerah rawan banjir
78,86%
Jumlah lokasi fisik Pengendalian Banjir yang melibatkan Partisipasi Masyrakat
2 lokasi
Prosentase lokasi fisik Pengendalian Banjir yang melibatkan Partisipasi Masyrakat
100%
500.000.000 Kab. Malang
Dinas Pengairan
154
Mengendalikan banjir pada Prosentase penurunan kerusakan daerah Tangkapan Air dan badan- jaringan irigasi pada daerah badan Sungai rawan banjir
78,86%
Jumlah bronjong, Jumlah karung plastik
3.000 bronjong, 25.000 karung
Prosentase daerah bencana yang tertangani
100%
1.287.500.000 Kab. Malang
Dinas Pengairan
2 lokasi pemetaan; 5 dokumen hasil studi kelayakan
Prosentase lokasi pemetaan; Prosentase dokumen hasil studi kelayakan
100%
910.560.000 Kab. Malang
Dinas Pengairan
1.03.15 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
25.910.560.000
155
Perencanaan pembangunan infrastruktur
prosentase peningkatan sistem irigasi teknis
30%
Jumlah lokasi pemetaan; Jumlah dokumen hasil studi kelayakan
156
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)
prosentase peningkatan sistem irigasi teknis
30%
Jumlah lokasi pekerjaan fisik Rehab / Pemeliharaan Jaringan Irigasi
20 lokasi
Prosentase lokasi pekerjaan fisik Rehab / Pemeliharaan Jaringan Irigasi
100%
10.000.000.000 Kab. Malang
Dinas Pengairan
157
Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa (BK-Prov)
prosentase peningkatan sistem irigasi teknis
30%
Jumlah lokasi pekerjaan fisik pembangunan/peningkatan Jaringan Irigasi
75 lokasi
Prosentase lokasi pekerjaan fisik pembangunan/peningkatan Jaringan Irigasi
100%
15.000.000.000 Kab. Malang
Dinas Pengairan
1.03.16 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
4.523.097.500
158
Prosentase Lingkungan Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman berkualitas skala Air Limbah RT(Rukun Tetangga) kategori baik
40%
Jumlah sarana pengelolaan air limbah rumah tangga yang dibangun
159
Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengolahan Air Minum
Prosentase Lingkungan Permukiman berkualitas skala RT(Rukun Tetangga) kategori baik
40%
Jumlah hippam yang terfasilitasi
160
Perencanaan dan Pengawasan Prosentase Lingkungan Teknis Penyediaan Prasarana dan Permukiman berkualitas skala Sarana Air Bersih dan PLP RT(Rukun Tetangga) kategori baik
40%
Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan teknis pembangunan prasarana dasar lingk. permukiman
18 dokumen
tersedianya dokumen perencanaan dan pengawasan teknis pembangunan prasarana dasar lingk. permukiman
18 dokumen
161
Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengolahan Air Limbah
Prosentase Lingkungan Permukiman berkualitas skala RT(Rukun Tetangga) kategori baik
40%
Jumlah himpunan pengelola air limbah perdesaan yang mandiri
1 dokumen
Prosentase Dokumen Sarana Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga
100%
10 lokasi
125 lokasi
Cakupan kegiatan pembangunan sarana pengelolaan air limbah rumah tangga Terfasilitasinya himpunan pengelola air bersih perdesaan yang mandiri
100%
125 lokasi
total urusan: Pekerjaan Umum
Jumlah kegiatan : 70
2.119.064.800 Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
108.680.000 Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
2.165.137.700 Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
130.215.000 Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
485.470.446.650
1.04 PERUMAHAN 1.04.01 Program Pengembangan Perumahan
162
Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
11.105.322.400 "1. Prosentase backlog perumahan 1). "Jumlah dokumen RP3KP ; 2. ""Cakupan lingkungan yang (Rencana Pembangunan dan 1) 6.40% ; 2) sehat dan aman yang didukung Pengembangan Perumahan dan 25.60% prasarana, sarana dan utilitas (IK. Kawasan Permukiman) yang SPM 3)"" (IKU 1)" direvisi "; 2) Database perumahan
2 dokumen
Cakupan dokumen direvisi dan data perumahan yang tersedia
100%
450.000.000 Kab. Malang
Badan Perumahan
BAB V - 33
1
2
3
4
5
6
1) 1.433 rumah; 2) 8.921 m2
1) Cakupan pembangunan PSU rumah sederhana sehat; 2) Cakupan pembangunan PSU di Perumahan PNS
1) 45%; 2) 60%
9.317.202.400 Kab. Malang
Badan Perumahan
8.921 m2
Cakupan pembangunan PSU di Perumahan PNS
80%
1.338.120.000 Kab. Malang
Badan Perumahan
163
Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat (DAK) + Pendamping
"1. Prosentase backlog perumahan ; 2. ""Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (IK. SPM 3)"" (IKU 1)"
1) 6.4% ; 2) 25.60%
1) Jumlah pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di Perumahan Rumah Sejahtera Tapak (RST) ; 2) Jumlah pembangunan PSU di perumahan PNS
164
Peningkatan Penyediaan PSU Kawasan Perumahan dan Permukiman
1. Prosentase backlog perumahan ; 2. ""Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (IK. SPM 3)"" (IKU 1)"
1) 6.4% ; 2) 25.60%
Jumlah pembangunan PSU di perumahan PNS
7
8
1.04.02 Program Lingkungan Sehat Perumahan
165
166
9
10
11
511.500.000
Koordinasi pengawasan dan pengembangan pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan
"1) Prosentase jumlah rumah tidak layak huni (IKU 2) ; 2) ""Cakupan ketersediaan rumah layak huni ; 3) Cakupan layanan Rumah Layak Huni yang terjangkau (IK.SPM 2) (IK.SPM 1)""; 3)"
1) 8.2%; 2) 91,80%; 3) 84.21%
Jumlah kecamatan dan Jumlah rumah yang mendapat fasilitasi bantuan stimulasi bagi perumahan MBR / Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
Cakupan fasilitasi Bantuan "8 Kecamatan Stimulan Perumahan Swadaya 980 rumah " (BSPS)
45%
350.000.000 Kab. Malang
Badan Perumahan
Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan
"1) Prosentase jumlah rumah tidak layak huni (IKU 2) ; 2) ""Cakupan ketersediaan rumah layak huni ; 3) Cakupan layanan Rumah Layak Huni yang terjangkau (IK.SPM 2) (IK.SPM 1)""; 3)"
1) 8.2%; 2) 91,80%; 3) 84.21%
Jumlah kecamatan yang mendapat sosialisasi masyarakat tentang pembangunan perumahan yang berkualitas dan sehat lingkungan
Cakupan sosialisasi tentang 7 Kecamatan pembangunan perumahan yang berkualitas dan sehat lingkungan
75%
161.500.000 Kab. Malang
Badan Perumahan
1.04.03 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
450.000.000
167
Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat
Prosentase backlog perumahan (IKU 1)
6,40%
Jumlah dokumen kajian tentang bantuan Rusunawa dan pembangunan rumah umum/ tapak/ khusus di Kabupaten Malang
168
Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan
Prosentase backlog perumahan (IKU 1)
6,40%
Jumlah sosialisasi peraturan perundangan di bidang perumahan
1 dokumen
1 kali
Cakupan penyusunan dokumen kajian
100%
350.000.000 Kab. Malang
Badan Perumahan
Cakupan sosialisasi peraturan perundangan di bidang perumahan
100%
100.000.000 Kab. Malang
Badan Perumahan
1.04.04 Program Pengelolaan Areal Pemakaman
132.304.700
169
Pemberian Perijinan Pemakaman
Tingkat angka pelayanan pemakaman
100%
Jumlah Angka perijinan pemakaman
233 ijin
170
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman
Presentase Pengelolaan TMP/TMB sebagai bentuk pelestarian nilai nilai kepahlawanan
100%
Jumlah TMP / TMB yang mendapatkan perawatan
11 lokasi
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
Cakupan pelaksanaan pengeluaran Angka perijinan pemakaman
100%
43.679.700 Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Cakupan kegiatan perawatan TMP / TMB
100%
88.625.000 Kab. Malang
Dinas Sosial
BAB V - 34
1
2
3
4
5
6
7
8
1.04.05 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
171
Pemeliharaan Sarana & Prasarana Prosentase penanganan kejadian Pencegahan Bahaya Kebakaran kebakaran di Kab. Malang.
9
10
11
2.303.571.600
100%
1) Jumlah kendaraan pemadam kebakaran (dan sarana penunjang) yang siap dioperasikan; 2) Jumlah pelaksanaan piket siaga tanggap penanggulangan kebakaran; 3) Jumlah personil PPBK yang mengikuti Diklat; 4) Jumlah pelaksanaan pembinaan masyarakat dalam penanggulangan
3 gugus; 365 Prosentase penanganan kejadian hari; 7 0rang; kebakaran di Kab. Malang. 3 kali
100%
total urusan: Perumahan
Jumlah kegiatan : 10
2.303.571.600 Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
14.502.698.700
1.05 PENATAAN RUANG 1.05.01 Program Perencanaan Tata Ruang
2.376.600.000
172
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
Prosentase Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang telah disusun untuk diperdakan
173
Review/Peninjauan Kembali Dokumen RTRW
Tingkat kesesuaian Dokumen RTRW dengan kebutuhan pembangunan
100%
1) Jumlah RDTR yang disusun (baru/ revisi); 2) Jumlah partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang;3) Jumlah RDTR yang diproses dasar hukumnya
100%
Jumlah Kasus yang Review pada Dokumen RTRW yang telah disesuaikan
Cakupan kegiatan penyusunan 4 dokumen; 4 Dokumen Rencana Detail Tata Kec ; 2 RDTR Ruang (RDTR)
100%
1.876.600.000 Kab. Malang
Cakupan Dokumen RTRW yang sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang terbaru dan adaptif hingga 15-20 tahun mendatang
100%
500.000.000 Kab. Malang
1 Set Dokumen
1.05.02 Program Pemanfaatan Ruang
174
Fasilitasi Peningkatan Peranserta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
250.000.000 Prosentase penerbitan ijin pemanfaatan ruang yang sesuai dgn RTR yang ditetapkan Kategori sesuai
50%
Jumlah kegiatan fasilitasi Angka perijinan pemanfaatan ruang yang diterbitkan
1 kegiatan
Prosentase penerbitan ijin pemanfaatan ruang yang sesuai dgn RTR yang ditetapkan Kategori:
100%
1.05.03 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Fasilitasi Peningkatan Peranserta Masyarakat Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Prosentase pelaksanaan pemanfaatan ruang yang sesuai dgn RTR yang ditetapkan ; Kategori : sesuai
50%
Jumlah kegiatan fasilitasi pendirian bangunan yang sesuai dengan ketentuan teknis dan perijinan pendirian bangunan
176
Pengawasan Pemanfaatan Ruang
Prosentase pelaksanaan pemanfaatan ruang yang sesuai dgn RTR yang ditetapkan ; Kategori : sesuai
50%
jumalah kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan atau perijinan pemanfataan ruang
Jumlah kegiatan : 5
250.000.000 Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
1.078.500.000
175
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
1 kegiatan
Cakupan kegiatan fasilitasi pendirian bangunan yang sesuai dengan ketentuan teknis dan perijinan pendirian bangunan
100%
50.000.000 Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
4 paket
Cakupan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan atau perijinan pemanfataan ruang
100%
1.028.500.000 Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
total urusan: Penataan Ruang
3.705.100.000
BAB V - 35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.06.01 Program Pengembangan Data/Informasi
1.462.797.200
177
Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaa
Tingkat ketersedian dokumen data sebagai masukan penyusunan pertencanaan pembangunan
100%
Jumlah dokumen Kebijakan Umum APBD dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2015 dan Kebijakan Umum APBD dan PPASTahun Anggaran 2016 yang disusun
178
Tingkat ketersedian dokumen Penyusunan dan pengumpulan data sebagai masukan data informasi untuk penyusunan penyusunan pertencanaan dokumen perencanaan pembangunan
100%
Jumlah personil yang difasilitasi dlm pelaksanaan LPSE
12 orang
179
Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
Tingkat ketersedian dokumen data sebagai masukan penyusunan pertencanaan pembangunan
100%
Jumlah dokumen Perencanaan Penelitian disusun tepat waktu
1 dokumen
180
Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
Tingkat ketersedian dokumen data sebagai masukan penyusunan pertencanaan pembangunan
100%
Jumlah SKPD yang terpenuhi kebutuhannya pada Unit Layanan Pengadaan (ULP)
181
Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan
Tingkat ketersedian dokumen data sebagai masukan penyusunan pertencanaan pembangunan
100%
Jumlah data keluarga & anggota keluarga berbasis TI serta tersediannya data yg. Up to Date.
4 dokumen
88 SKPD
Cakupan program dan kegiatan pada PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2015 dan KUA PPAS Tahun Anggaran 2016 dijadikan acuan penyusunan APBD Peruhanan TA. 2015 dan APBD TA 2016
100%
275.000.000 Kab. Malang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Prosentase jumlah personil yg difasilitasi dalam pelaksanaan LPSE
100%
250.000.000 Kab. Malang
Bagian Pengelola Data Elektronik
Cakupan kegiatan penyusunan dokumen Perencanaan Penelitian
100%
120.000.000 Kab. Malang
Badan Penelitian dan Pengembangan
Prosentase terpenuhinya kebutuhan SKPD pada Unit Layanan Pengadaan (ULP)
100%
660.000.000 Kab. Malang
Bagian Administrasi Pembangunan
100%
157.797.200 Kab. Malang
Badan Keluarga Berencana
Cakupan data keluarga & anggota 1,750,000 jiwa keluarga berbasis TI serta tersediannya data yg. Up to Date.
1.06.02 Program Kerjasama Pembangunan
782.500.000
182
Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Antar Lembaga
Prosentase peningkatan kerjasama pembangunan
80%
Jumlah kegiatan fasilitasi dunia usaha dan Lembaga
3 kali
Cakupan kerjasama dunia usaha dan Lembaga yang difasilitasi
100%
100.000.000 Kab. Malang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
183
Koordinasi Kerjasama Wilayah Perbatasan
Prosentase peningkatan kerjasama pembangunan
80%
Jumlah pelaksanaan kerjasama dengan daerah yang berbatasan dengan wilayah Kab. Malang
3 MOU
Cakupan tercapainya kerjasama dengan daerah yang berbatasan dengan wilayah Kab. Malang
100%
187.500.000 Kab. Malang
Bagian Kerjasama
184
Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah
Prosentase peningkatan kerjasama pembangunan
80%
Jumlah pelaksanaan Kerjasama antar daerah sebagai upaya peningkatan pembangunan di segala bidang
4 MOU
Cakupan pelaksanaan Kerjasama antar daerah sebagai upaya peningkatan pembangunan di segala bidang
100%
150.000.000 Kab. Malang
Bagian Kerjasama
185
Fasilitas Kerjasama dg Dunia Usaha /Lembaga
Prosentase peningkatan kerjasama pembangunan
80%
Jumlah fasilitasi kerjasama dengan Dunia Usaha/ lembaga
12 MOU
Cakupan pelaksanaan fasilitasi kerjasama dengan Dunia Usaha/ lembaga
100%
150.000.000 Kab. Malang
Bagian Kerjasama
186
Monitoring, Evaluasi & Pelaporan
Prosentase peningkatan kerjasama pembangunan
80%
Jumlah Kegiatan Monev dan Pelaporan pelaksanaan kerjasama
12 bulan
Cakupan pelaksanaan Kegiatan Monev dan Pelaporan pelaksanaan kerjasama
100%
100.000.000 Kab. Malang
Bagian Kerjasama
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB V - 36
1
187
2
Fasilitas Kerjasama Dunia Usaha dan Lembaga
3
Prosentase peningkatan kerjasama pembangunan
4
80%
5
Jumlah kegiatan fasilitasi Dunia Usaha/Lembaga Dalam Pembangunan Daerah
6
1 kegiatan
7
Cakupan fasilitasi kerjasama Dunia Usaha/Lembaga Dalam Pembangunan Daerah
8
100%
1.06.03 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
9
10
95.000.000 Kab. Malang
11
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
525.000.000
188
Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Prosentase keterpaduan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
100%
Jumlah kegiatan koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
5 Kegiatan
Cakupan kegiatan koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
100%
275.000.000 Kab. Malang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
189
Perencanaan Masterplan Sarana dan Prasarana di Kecamatan Pakis
Prosentase keterpaduan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
100%
Jumlah dokumen masterplan perencanaan sarana dan prasarana Kecamatan Pakis yang disusun
3 Set Dokumen
Cakupan dokumen masterplan perencanaan sarana dan prasarana Kecamatan Pakis disusun tepat waktu
100%
250.000.000 Kab. Malang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.05 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
190
Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah
Prosentase peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
80%
65.000.000 Jumlah kegiatan Sosialisasi peraturan/kebijakan kerjasama daerah
1 kegiatan
Cakupan kegiatan Sosialisasi peraturan/kebijakan kerjasama daerah
100%
1.06.06 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
191
Penyusunan Rancangan RPJMD
Tingkat kualitas dan kuantitas perencanaan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai aturan
192
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Tingkat kualitas dan kuantitas perencanaan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai aturan
Bagian Kerjasama
2.489.412.800
1 dokumen
Cakupan dokumen RPJMD Kab. Malang 2015-20120 sebagai Acuan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan disusun tepat waktu
100%
350.000.000 Kab. Malang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3 kegiatan
Prosentase usulan hasil musrenbang kecamatan yang dapat diakomodir dalam forum SKPD sebagai bahan penajaman program di rancangan akhir RKPD
80%
350.000.000 Kab. Malang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
100%
250.000.000 Kab. Malang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
100%
475.000.000 Kab. Malang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
100%
Jumlah dokumen RPJMD Kab. Malang 2015-20120 yang disusun
100%
Jumlah kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan Musrenbang RKPD
193
Penyusunan Rancangan RKPD
Tingkat kualitas dan kuantitas perencanaan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai aturan
100%
Jumlah dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 disusun tepat waktu
1 dokumen
Prosentase program dan kegiatan dalam RKPD Tahun 2016 yang dijadikan acuan penyusunan KUA dan PPAS serta Renja-SKPD tahun 2016
194
Tingkat kualitas dan kuantitas Koordinasi Penyusunan Laporan perencanaan daerah yang Keterangan Pertanggung Jawaban disusun tepat waktu dan sesuai (LKPJ) aturan
100%
Jumlah dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) tahun 2015 dan LKPJ-AMJ tahun 2010-2015 yang disusun
2 dokumen
Cakupan Dokumen LKPJ Tahun 2015 dan dokumen LKPJ-AMJ tahun 2010-2015 yang disusun tepat waktu dan sesuai aturan
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
65.000.000 Kab. Malang
BAB V - 37
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
195
Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik
Tingkat kualitas dan kuantitas perencanaan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai aturan
100%
Jumlah Dokumen rencana pengembangan SIDa Kabupaten Malang disusun tepat waktu
1 dokumen
Cakupan Dokumen rencana pengembangan SIDa Kabupaten Malang disusun
100%
130.000.000 Kab. Malang
Badan Penelitian dan Pengembangan
196
Tingkat kualitas dan kuantitas Koordinasi penyusunan Laporan perencanaan daerah yang Kinerja Daerah (LPPD) dan (ILPPD) disusun tepat waktu dan sesuai aturan
100%
Jumlah dokumen LPPD dan ILPPD yang disusun tepat waktu
2 dokumen
Cakupan dokumen yang disusun LPPD dan ILPPD yang disusun tepat waktu
100%
123.596.000 Kab. Malang
Bagian Tata Pemerintahan Umum
197
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Tingkat kualitas dan kuantitas perencanaan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai aturan
100%
Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di kecamatan
1 kali
Cakupan kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di kecamatan
100%
7.460.000 Kab. Malang
198
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Tingkat kualitas dan kuantitas perencanaan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai aturan
100%
Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
1 kegiatan
Cakupan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
100%
11.615.000 Kab. Malang
199
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Tingkat kualitas dan kuantitas perencanaan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai aturan
100%
Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
1 kegiatan
Cakupan kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
100%
1.550.000 Kab. Malang
Kecamatan Donomulyo
200
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Tingkat kualitas dan kuantitas perencanaan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai aturan
100%
Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
1 kegiatan
Cakupan kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
100%
4.815.000 Kab. Malang
Kecamatan Kepanjen
Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah
Tingkat kualitas dan kuantitas perencanaan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai aturan
100%
1) Jumlah laporan akuntabilitas kinerja pemerintah Kab. Malang; 2) Pedoman reformasi birokrasi di 1) 1 dokumen; Cakupan kegiatan koordinasi lingkungan Pemerintah Kab. 2) 1 dokumen; penyusunan laporan kinerja Malang; 3) Kegiatan Bimtek Mind 3) 2 kegiatan. pemerintah daerah Setting dan Evaluasi peningkatan kinerja.
100%
785.376.800 Kab. Malang
100%
Jumlah dokumen hasil koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemerintahan dan sosbud disusun tepat waktu
201
1.06.07 Program Perencanaan Sosial Budaya
202
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pemerintahan dan Sosbud
Tingkat keterpaduan perencanaan program pembangunan sosial budaya
203
Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah
204
Koordinasi kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah
Prosentase Keterpaduan Perencanaan Program Pembangunan Ekonomi
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
Kecamatan Dau
Bagian Organisasi
250.000.000
1 dokumen
Cakupan kegiatan hasil koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemerintahan dan sosbud
100%
1.06.08 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Prosentase Keterpaduan Perencanaan Program Pembangunan Ekonomi
Kecamatan Ampelgading
250.000.000 Kab. Malang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
715.000.000 100%
Jumlah Dokumen Disparitas Wilayah yang disusun
100%
Jumlah kegiatan koordinasi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah
1 dokumen
Cakupan data Disparitas Wilayah yang disusun tepat waktu
100%
115.000.000 Kab. Malang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4 kegiatan
Cakupan data program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah yang diselaraskan dengan perencanaan tahunan daerah
100%
250.000.000 Kab. Malang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BAB V - 38
1
2
3
4
5
6
1 dokumen
Cakupan kegiatan penyusunan hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
100%
120.000.000 Kab. Malang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1 laporan
Cakupan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Ekonomi
100%
230.000.000 Kab. Malang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
10 buku
Prosentase sinkronisasi Program SKPD Bidang Perencanaan Ekonomi (Produk Unggulan, Agropolitan dan Minapolitan) yang dipedomani
100%
165.000.000 Kab. Malang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 kegiatan
Cakupan kegiatan koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
100%
275.000.000 Kab. Malang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
205
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
Prosentase Keterpaduan Perencanaan Program Pembangunan Ekonomi
100%
Jumlah dokumen hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi yang disusun tepat waktu
206
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Ekonomi
Prosentase Keterpaduan Perencanaan Program Pembangunan Ekonomi
100%
Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Ekonomi
7
8
1.06.09 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
10
11
440.000.000
207
Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
Tingkat kualitas dan kuantitas perencanaan yang disusun tepat waktu dan sesuai aturan
208
Monitoring dan Evaluasi Tingkat Keterpaduan Pelaporan Perencanaan Prasarana Parencanaan Prasarana Wilayah Wilayah dan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Alam Jumlah kegiatan :
9
100%
Jumlah buku Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat yang disusun
100%
Jumlah kegiatan koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam disusun tepat waktu
total urusan: Perencanaan Pembangunan
32
5.944.333.200
1.07 PERHUBUNGAN 1.07.01 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
841.500.000
209
Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubunga
Tingkat pelayananan perhubungan
100%
Jumlah kegiatan perencanaan pengembangan gedung pengujian menjadi 2 lajur alat uji
2 kegiatan
Cakupan kegiatan perencanaan pengembangan gedung pengujian menjadi 2 lajur alat uji
100%
40.000.000 Kab. Malang
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
210
Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan
Tingkat pelayananan perhubungan
100%
Jumlah kajian studi keselamatan di bidang perhubungan
2 Dokumen
Cakupan pelaksanaan kegiatan studi keselamatan di bidang perhubungan
100%
200.000.000 Kab. Malang
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
211
Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
Tingkat pelayananan perhubungan
100%
Jumlah kegiatan audit Keselamatan Jalan di Seluruh 3 kegiatan ( 3 ruas Jalan Yang berpotensi terjadi kecamatan) kecelakaan lalu lintas
Cakupan kegiatan audit Keselamatan Jalan di Seluruh ruas Jalan Yang berpotensi terjadi kecelakaan lalu lintas
100%
150.000.000 Kab. Malang
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
212
Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan
Tingkat pelayananan perhubungan
100%
Jumlah orang mengikuti sosialisasi dan publikasi di bidang perhubungan
Cakupan kegiatan sosialisasi dan publikasi di bidang perhubungan
100%
451.500.000 Kab. Malang
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
1300 orang
1.07.02 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
785.000.000
213
Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Cakupan rehabilitasi prasarana Alat Pengujian Kendaraan dan fasilitas LLAJ Bermotor
100%
Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor yang di servis / kalibrasi
20 alat
214
Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor
100%
Jumlah prasarana balai pengujian kendaraan bermotor yang di rehabilitasi
2 prasarana
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
Cakupan rehabilitasi prasarana dan fasilitas LLAJ
Cakupan Alat uji kendaraan yang di servis dan dikalibrasi
100%
150.000.000 Kab. Malang
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Prosentase prasarana balai pengujian kendaraan yang di rehabilitasi
100%
150.000.000 Kab. Malang
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
BAB V - 39
1
215
2
3
Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal /PelabuhanRehabilitasi/Pemeliha Cakupan rehabilitasi prasarana raan Terminal dan fasilitas LLAJ /PelabuhanRehabilitasi/Pemeliha raan Terminal /Pelabuhan
4
100%
5
Jumlah bangunan di Rehabilitasi dan pemeliharaan Halte dan terminal
6
7
8 Buah Halte; Cakupan pelaksanaan bangunan 7 terminal dan di Rehabilitasi dan pemeliharaan 2 Rest Area Halte dan terminal
8
100%
1.07.03 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
216
Kegiatan Penyuluhan Bagi Para Sopir/Juru Mudi untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang
217
Kegiatan temu wicara pengusaha angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang.
Prosentase peningkatan pelayanan angkutan
218
Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya
219
9
10
485.000.000 Kab. Malang
11
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
1.275.000.000 Tingkat pemahaman para pengemudi angkutan tentang Peningkatan Keselamatan Penumpang
100%
175.000.000 Kab. Malang
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Prosentase peserta temu wicara pengusaha angkutan dan bengkel industri karoseri kendaraan di kabupaten malang
100%
100.000.000 Kab. Malang
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
160 Kali
Rasio Cakupan Pengendalian disiplin pengoperasian dan pengamanan di wilayah kabupaten malang selama 1 tahun
100%
400.000.000 Kab. Malang
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Jumlah angkutan umum yang diberi identitas kelengkapan penunjang moda transportasi
100 kendaraan
Cakupan pengadaan perlengkapan penunjang bagi pengemudi dan kendaraan angkutan umum
100%
50.000.000 Kab. Malang
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
100%
junlah dokumen jaringan trayek yang bisa dipertanggungjawabkan disusun tepat waktu
5 dokumen
Cakupan dokumen jaringan trayek yang bisa dipertanggungjawabkan
100%
50.000.000 Kab. Malang
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Prosentase peningkatan pelayanan angkutan
100%
Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan pelayanan penerbangan sipil
Cakupan kegiatan koordinasi pelaksanaan pelayanan penerbangan sipil
100%
100.000.000 Kab. Malang
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan
Prosentase peningkatan pelayanan angkutan
100%
Jumlah kegiatan sosialisasi / penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
20 kegiatan
Cakupan pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan
100%
100.000.000 Kab. Malang
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
223
Kegiatan penciptaan layanan cepat, tepat, murah dan mudah
Prosentase peningkatan pelayanan angkutan
100%
Jumlah sarana pendukung operasional pengujian kendaraan
3 macam
Rasio sarana pendukung operasional pengujian kendaraan
100%
150.000.000 Kab. Malang
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
224
Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan umum
Prosentase peningkatan pelayanan angkutan
100%
Jumlah kegiatan sosialisasi / penyuluhan keselamatan lalu lintas kepada anak usia sekolah dan Ibu-ibu (PPRG)
10 kali
Cakupan pelaksanaan sosialisasi/ penyuluhan keselamatan lalu lintas kepada anak usia sekolah dan Ibu-ibu (PPRG)
100%
100.000.000 Kab. Malang
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
100%
Jumlah orang ikut penyuluhan kepada para pengemudi angkutan
100%
Jumlah peserta yang mengikuti temu wicara para pengusaha angkutan dan bengkel industri karoseri kendaraan.
Prosentase peningkatan pelayanan angkutan
100%
Jumlah pelaksanaan Operasi pengendalian dan Pengamanan di jalan raya
Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan
Prosentase peningkatan pelayanan angkutan
100%
220
Study Evaluasi Trayek Angkutan Umum
Prosentase peningkatan pelayanan angkutan
221
Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal
222
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
Prosentase peningkatan pelayanan angkutan
100 orang
100 pengusaha angkutan dan bengkel industri karoseri kendaraan
12 Kali
BAB V - 40
1
225
2
Pembinaan dan Penertiban Administrasi Kapal
3
Prosentase peningkatan pelayanan angkutan
4
5
100%
1) Jumlah kegiatan sosialisasi keselamatan kapal ; 2) Jumlah penerbitan dokumen kepemilikan kapal
6
7
8
1) 20 kali; 2) Cakupan kegiatan Pembinaan dan 400 kapal Penertiban Administrasi Kapal
100%
1.07.04 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Pembangunan Gedung Terminal
Prosentase peningkatan pelayanan angkutan
100%
Jumlah prasarana yang dibangun di rest area rest area ngantang dan rest area gubukklakah
227
Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal
Prosentase peningkatan pelayanan angkutan
100%
Jumlah halte yang dibangun untuk meningkatkan pelayanan jasa transportasi
2 lokasi
Cakupan prasarana yang dibangun di rest area rest area ngantang dan rest area gubukklakah
100%
2 unit halte
Prosentase tersedianya halte di wilayah kabupaten malang
78,26%
1.07.05 Program Peningkatan Keamanan dan Pengamanan Lalu Lintas
228
229
Pengadaan Marka Jalan
Prosentase peningkatan pelayanan angkutan
Prosentase peningkatan pelayanan angkutan
10
50.000.000 Kab. Malang
11
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
2.630.000.000
226
Pengadaan Rambu - Rambu Lalu Lintas
9
2.500.000.000 Kab. Malang
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
130.000.000 Kab, Malang
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
1.800.000.000
100%
100%
Jumlah Pengandaan Fasilitas Perlengkapan jalan berupa rambu, Warrning Ligth, Patok Jalan, Paku Jalan, RPPJ, dan Mini RPPJ
Rambu rambu lalin 500 buah, WL = 10 buah, Patok jalan 350 buah, paku jalan 200 buah, RPPJ 20 buah, Mini RPPJ 50 buah
Jumlah Pengandaan fasilitas Perlengkapan jalan berupa Marka dan Median Jalan
Marka Jalan 5000 m2, Median Jalan Cakupan Pengandaan fasilitas dari Batako Perlengkapan jalan berupa Marka sampai dan Median Jalan dengan Lawang
ProCakupan Perlengkapan jalan rambu, Warrning Ligth, Patok Jalan, Paku Jalan, RPPJ, dan Mini RPPJ di wilayah Kabupaten malang
100%
800.000.000 Kab. Malang
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
100%
1.000.000.000 Kab. Malang
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
total urusan: Perhubungan
Jumlah kegiatan : 21
7.331.500.000
1.08 LINGKUNGAN HIDUP 1.08.01 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1.325.000.000
230
Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
Prosentase perusahaan yang memenuhi baku mutu lingkungan
75%
Jumlah pekerjaan koordinasi dan penataan kota untuk meningkatkan kualitas lingkungan menjadi kota yang bersih, hijau, dan teduh
231
Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
Prosentase perusahaan yang memenuhi baku mutu lingkungan
75%
Jumlah pengawasan ketaatan kegiatan usaha terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan hidup
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
1 paket
Cakupan koordinasi dan penataan kota Kepanjen sebagai Kota Sehat/Adipura
100%
400.000.000 Kab. Malang
Badan Lingkungan Hidup
50 perusahaan
Cakupan perusahaan/kegiatan usaha yang taat terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan hidup
60%
150.000.000 Kab. Malang
Badan Lingkungan Hidup
BAB V - 41
1
2
3
Prosentase perusahaan yang memenuhi baku mutu lingkungan
232
Koordinasi Penyusunan AMDAL
233
Prosentase perusahaan yang Pemantauan Kualitas Lingkungan memenuhi baku mutu lingkungan
4
5
6
7
75%
3 kali Jumlah sosialisasi dan koordinasi sosialisasi dan Prosentase dokumen lingkungan hasil penyusunan dokumen direkomendasi yang direkomendasi lingkungan 50 dokumen lingkungan
75%
Jumlah titik uji pemantauan kualitas lingkungan
1) Jumlah Instalasi pengolah limbah organik Biogas yang terbangun; 2) Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air; 3) Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak
110 titik/lokasi pengujian kualitas lingkungan 1) 20 unit; 2) Pengujian 10 titik limbah cair pada 5 jenis kegiatan/usah a; 3) Pengujian 4 titik emisi sumber tidak bergerak dari 4 pelaku kegiatan/usah a
Prosentase perusahaan/kegiatan usaha yang lolos baku mutu
1) Cakupan Instalasi pengolah limbah organik Biogas yang terbangun; 2) Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air; 3) Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber yang tidak bergerak
8
9
10
11
100%
135.000.000 Kab. Malang
Badan Lingkungan Hidup
75%
200.000.000 Kab. Malang
Badan Lingkungan Hidup
100%
440.000.000 Kab. Malang
Badan Lingkungan Hidup
1.08.02 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
3.295.000.000
234
Konservasi Sumber Daya Air dan Prosentase sumber mata air yang Pengendalian Kerusakan Sumberterkonservasi melalui penghijauan sumber Air
60%
Jumlah sumber mata air yang dikonservasi
8 lokasi sumber air
Cakupan sumber mata air yg dikonservasi
90%
400.000.000
Kec. Donomulyo, Sumbermanjing Wetan, Kalipare, Tumpang
Badan Lingkungan Hidup
235
Konservasi Sumber Daya Air dan Prosentase sumber mata air yang Pengendalian Kerusakan Sumberterkonservasi melalui penghijauan sumber Air
60%
Jumlah sumber mata air yang dikonservasi
8 lokasi sumber air
Cakupan sumber mata air yg dikonservasi
80%
400.000.000
Kec. Donomulyo, Sumbermanjing Wetan, Kalipare, Tumpang
Badan Lingkungan Hidup
Jumlah sumber mata air yang dikonservasi
10 lokasi sumber air
Cakupan sumber mata air yg dikonservasi
80%
550.000.000 Kab. Malang
Badan Lingkungan Hidup
100%
440.000.000 Kab. Malang
Badan Lingkungan Hidup
Cakupan penahan longsor ramah lingkungan yang terbangun
100%
660.000.000 Kab. Malang
Badan Lingkungan Hidup
Cakupan embung (kolam penampung air) yang terbangun
100%
495.000.000 Kab. Malang
Badan Lingkungan Hidup
Jumlah sumur resapan yang terbangun
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
20 unit sumur Cakupan sumur resapan yang resapan terbangun
Jumlah penahan longsor ramah lingkungan yang terbangun
3 lokasi
Jumlah embung (kolam penampung air) yang terbangun
3 unit/lokasi
BAB V - 42
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1) 8 lokasi kec., 1 dok. MIH, 1 dok. studi kerusakan
236
Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Alam
Prosentase sumber mata air yang terkonservasi melalui penghijauan
60%
1) Jumlah lokasi pemanfaatan sumber daya alam yang diawasi. Dokumen data/profil pengelolaan tutupan vegetasi terkait Program Menuju Indonesia Hijau (MIH). Hasil studi kerusakan lahan/tanah akibat produksi biomassa, fasilitasi PERMATA dan Pelayanan Informasi. 2) Pelayanan Informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi Biomassa.
tanah, penyusunan profil Kalpataru, fasilitasi PERMATA 2) Penanganan status
Cakupan lokasi pemanfaatan sumber daya alam yang diawasi dan Prosentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya
1) 24% ; 2) 4 %
350.000.000 Kab. Malang
Badan Lingkungan Hidup
kerusakan lahan untuk produksi biomassa pada lahan seluas 9582,7 Ha.
1.08.03 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
930.000.000
237
Peningkatan Edukasi dan Prosentase kualitas dan akses Komunikasi Masyarakat di Bidang informasi SDA dan LH Lingkungan Hidup
80%
Jumlah sekolah yang mengikuti sosialisasi Adiwiyata
50 sekolah
Prosentase sekolah yang menerapkan konsep Adiwiyata (Sekolah yang di SK-kan/jumlah sekolah seluruhnya)
238
Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan
80%
Jumlah dokumen yang disusun
1 dokumen
Prosentase dokumen yang disusun dalam 1 tahun
Prosentase kualitas dan akses informasi SDA dan LH
2%
630.000.000 Kab. Malang
Badan Lingkungan Hidup
100%
300.000.000 Kab. Malang
Badan Lingkungan Hidup
1.08.04 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 239
240
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan RTH
Cakupan RTH di wilayah perkotaan Kepanjen yang dikelola bersama masyarakat
Pemeliharaan RTH
Cakupan RTH di wilayah perkotaan Kepanjen yang dikelola bersama masyarakat
3.452.212.300 20%
Jumlah lokasi RTH yang dikelola bersama masyarakat
20%
Jumlah pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan fisik taman serta sarana penunjang ketertiban, kerapian dan keindahan kawasan perkotaan
45%
Jumlah Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan
45%
1) Jumlah kelompok masyarakat sebagai pengelola sampah mandiri; 2) Jumlah unit alat daur ulang sampah plastik
4 lokasi
21 lokasi
Cakupan RTH di wilayah perkotaan Kepanjen yang dikelola bersama masyarakat
Cakupan pelaksanaan pemeliharaan RTH
20%
100%
1.08.05 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
241
Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan
Rasio angka volume sampah di wilayah Kab. Malang yang tertangani skala Perkotaan
242
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan
Rasio angka volume sampah di wilayah Kabupaten Malang yang tertangani skala perkotaan
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
200.000.000 Kab. Malang
3.252.212.300 Kab. Malang
Badan Lingkungan Hidup
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
12.388.536.900 20 kali
Prosentase sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan yang dilakukan pada 5 lokasi
Prosentase kelompok masyarakat 1) 5 kelompok yang mengelola sampah secara ; 2) 2 Unit mandiri dan aktivitasnya berjalan
100%
100.000.000 Kab, Malang
Badan Lingkungan Hidup
100%
275.000.000 Kab. Malang
Badan Lingkungan Hidup
BAB V - 43
1
2
3
4
5
45%
1) Jumlah Prasarana & Sarana Pengelolaan Persampahan; 2) Jumlah cluster bangk sampah yang dibentuk
45%
Jumlah pengadaan sarana & pembangunan prasarana pengelolaan persampahan serta perencanaan dan pengawasan teknis pembangunannya
Rasio angka volume sampah di wilayah Kab. Malang yang tertangani Skala Perkotaan
Pengembangan Teknologi pengolahan persampahan
Rasio angka volume sampah di wilayah Kab. Malang yang tertangani Skala Perkotaan
243
Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
Rasio angka volume sampah di wilayah Kab. Malang yang tertangani Skala Perkotaan
244
Penyediaan Prasarana & Sarana Pengelolaan Persampahan
Rasio angka volume sampah di wilayah Kab. Malang yang tertangani Skala Perkotaan
245
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan
246
6
7
Prosentase Prasarana & Sarana Pengelolaan Persampahan yang 5 paket dan 2 diperbantukan & dimanfaatkan unit sesuai dengan fungsinya dan pembentukan kluster bank sampah pada 4 wilayah
8
9
10
100%
480.000.000 Kab. Malang
11
Badan Lingkungan Hidup
1400 unit
Tingkat Angka pengadaan sarana & prasarana pengelolaan persampahan tertangani
100%
3.040.950.000 Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
45%
Jumlah kegiatan penanganan volume sampah pada kaw. IKK di wilayah Kab.n Malang yg ditangani dengan pola pelayanan pengangkutan
1 Paket
Cakupan Angka volume sampah pada kaw. IKK di wilayah Kab.n Malang yg ditangani dengan pola pelayanan pengangkutan
45%
3.705.061.700 Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
45%
Jumlah teknologi pengelolaan sampah alternatif pada kaw. IKK di seluruh wilayah Kab. Malang
2 unit
Cakupan teknologi pengelolaan sampah alternatif
100%
1.435.145.300 Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
247
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Rasio angka volume sampah di wilayah Kab. Malang yang tertangani Skala Perkotaan
45%
Jumlah sosialisasi/pembinaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan Jumlah personil pengelolaan kebersihan yang mengikuti diklat
Cakupan pelaksanaan kegiatan 300 KK dan 2 Peningkatan Peran Serta orang Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
100%
2.142.540.000 Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
248
Rasio angka volume sampah di Penyediaan prasarana dan sarana wilayah Kab. Malang yang pengelolaan persampahan tertangani Skala Perkotaan
45%
Jumlah pasar yang dikelola persampahan dan pengadaan pakaian kerja lapangan
Prosesntase Jumlah pasar yang 33 pasar , 68 dikelola persampahan dan setel pengadaan pakaian kerja lapangan
100%
1.209.839.900 Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
total urusan: Lingkungan Hidup
Jumlah kegiatan : 19
21.390.749.200
1.09 PERTANAHAN 1.09.01 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
10.794.664.900
249
Penataan penguasaan, pemilikan, Prosentase Penataan Penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan Pemilikan, Penggunaan dan tanah. Pemanfaatan Tanah
80%
Jumlah Inventarisasi Data TKD.
250
Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Prosentase Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
80%
Jumlah tanah asset Pemerintah Kabupaten Malang yang tersedia untuk kepentingan pembangunan
251
Kegiatan Pensertipikatan Tanah Aset Pemkab Malang
Prosentase Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
80%
252
Prosentase Penataan Penguasaan, Kegiatan Tukar Menukar Kawasan Pemilikan, Penggunaan dan Hutan Pemanfaatan Tanah
80%
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
Cakupan TKD yang terinventarisasi.
100%
44.664.900 Kab. Malang
Bagian Tata Pemerintahan Desa
8 lokasi
Cakupan tanah asset Pemerintah Kabupaten Malang yang tersedia untuk kepentingan pembangunan
100%
9.700.000.000 Kab. Malang
Bagian Pertanahan
Jumlah tanah asset Pemerintah Kabupaten Malang yang diproses ke BPN
60 bidang
Cakupan tanah asset Pemerintah Kabupaten Malang yang diproses ke BPN
100%
300.000.000 Kab. Malang
Bagian Pertanahan
Jumlah kawasan hutan yang diproses tukar menukar dengan asset Pemkab Malang
5 Lokasi
Cakupan kawasan hutan yang diproses tukar menukar dengan asset Pemkab Malang
100%
500.000.000 Kab. Malang
Bagian Pertanahan
190 Desa
BAB V - 44
1
253
2
Kegiatan Penyuluhan Hukum Pertanahan
3
4
Prosentase Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
80%
5
Jumlah aparatur yang mengikuti penyuluhan hukuk pertanahan
6
7
8
400 orang
Prosentase aparatur yang mengikuti penyuluhan hukuk pertanahan
12 lokasi
Cakupan masalah pertanahan di Kabupaten Malang yang tertangani
100%
1.09.02 Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan 254
Fasilitasi Masalah Pertanahan di Kabupaten Malang
Prosentase Terselesaikannya Konflik-konflik Pertanahan
Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan yang Handal
Prosentase Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
10
250.000.000 Kab. Malang
11
Bagian Pertanahan
500.000.000 100%
Jumlah masalah pertanahan di Kabupaten Malang yang tertangani
100%
1.09.03 Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
255
9
500.000.000 Kab. Malang
Bagian Pertanahan
250.000.000
80%
Jumlah kebutuhan tanah asset Pemerintah Kabupaten Malang untuk kepentingan pembangunan
12 Lokasi
Cakupan tanah asset Pemerintah Kabupaten Malang untuk kepentingan pembangunan
100%
total urusan: Pertanahan
Jumlah kegiatan : 7
250.000.000 Kab. Malang
Bagian Pertanahan
11.544.664.900
1.10 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1.10.01 Program Penataan Administrasi Kependudukan 256
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
Prosentase Penerbitan Dokumen Adminsitrasi Kependudukan
3.064.675.000 100%
Jumlah Blangko KK dan KTP
Cakupan Penerbitan KK dan KTP
300.000.000 Kab. Malang
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.170.000.000 Kab. Malang
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
100%
144.675.000 Kab. Malang
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
100%
800.000.000 Kab. Malang
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
100%
75.000.000 Kab. Malang
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
100%
Jumlah Blangko Kutipan Akta Pencatatan Sipil
1) Kutipan Akta Kelahiran 240.000 Lbr ; 2) Kutipan Akta 1) 90% pada Perkawinan Cakupan Penerbitan Akta Kutipan tahan 2020; 2) 3000 lbr ; 3) bagi penduduk kabupaten malang 100 % pengadaan 1750 box arsip ; 4) Kutipan Akta Perceraian 400 lbr
Jumlah kegiatan jemput bola pelayanan administrasi kependudukan
Cakupan kegiatan perjalanan 336 kegiatan/ dinas dalam rangkea kegiatan 33 kec jemput bola pelayanan administrasi kependudukan
257
Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan ( membangun,updating & pemeliharaan )
Prosentase Penerbitan Dokumen Adminsitrasi Kependudukan
100%
Dokumen pelaporan dan sistem Informasi administrasi kependudukan pada masing masing kecamatan serta peningkatan perekaman KTP-el
258
Pengembangan Data Base Kependudukan
Prosentase Penerbitan Dokumen Adminsitrasi Kependudukan
100%
Jumlah Dokumen data Base Kependudukan di Kabupaten Malang
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
100.000 lbr KK &KTP
Cakupan Dokumen pelaporan dan sistem Informasi administrasi kependudukan pada masing 33 dokumen masing kecamatan serta peningkatan Cakupan perekaman KTP-el 1 dokumen
Prosentase pengembangan data base kependudukan dan Pencatatan Sipil
BAB V - 45
1
2
3
4
5
259
Kegiatan Penyediaan Informasi yang dapat diakses masyarakat
Prosentase Penerbitan Dokumen Adminsitrasi Kependudukan
100%
Jumlah sarana dan informasi dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang dapat di akses masyarakat
260
Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan
Prosentase Penerbitan Dokumen Adminsitrasi Kependudukan
100%
Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi kebijakan kependudukan
261
Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
Prosentase Penerbitan Dokumen Adminsitrasi Kependudukan
100%
Jumlah sosialisasi bagi aparat kecamatan dan pelaksanaan administrasi kependudukan di desa
262
Kegiatan Penyusunan kebijakan Kependudukan (Pembuatan Raperda)
Prosentase Penerbitan Dokumen Adminsitrasi Kependudukan
100%
Jumlah Penyusunan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
6
33 paket
33 kegiatan
7
9
10
11
Prosentase penyediaan sarana dan informasi dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang dapat di akses masyarakat
100%
100.000.000 Kab. Malang
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Cakupan Pelaksanaan Rapat Koordinasi kebijakan kependudukan
100%
75.000.000 Kab. Malang
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
100%
175.000.000 Kab. Malang
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Prosentase penyusunan Dokumen Peraturan daerah tentang penyelenggaraan Administrasi kependudukan
100%
75.000.000 Kab. Malang
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Prosentase pelaksanaan bimbingan teknis bagi peningkatan kapasitas kelembagaan/ kualitas aparatur pelaksana administrasi kependudukan
100%
50.000.000 Kab. Malang
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Prosentase pelaksanaan 390 desa/kec. sosialisasi kebijakan kependudukan
1 Dokumen
8
263
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Prosentase Penerbitan Dokumen Adminsitrasi Kependudukan
100%
Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis bagi peningkatan kapasitas kelembagaan/ kualitas aparatur pelaksana administrasi kependudukan
264
Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Prosentase Penerbitan Dokumen evaluasi Adminsitrasi Kependudukan
100%
Jumlah dokumen dan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan
4 dokumen
Prosentase dokumen dan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan
100%
50.000.000 Kab. Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
265
Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Prosentase Penerbitan Dokumen evaluasi Adminsitrasi Kependudukan
100%
Jumlah dokumen dan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan
4 dokumen
Prosentase dokumen dan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan
100%
50.000.000 Kab. Malang
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
40 orang
total urusan: Kependudukan dan Catatan Sipil
Jumlah kegiatan : 10
3.064.675.000
1.11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.11.01 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
266
Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan
"Tingkat Kualitas hidup dan perlindungan perempuan (Prosentase penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan)"
267
Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan
"Tingkat Kualitas hidup dan perlindungan perempuan (Prosentase penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan)"
359.000.000
100%
Jumlah peserta sosialisasi (Penguatan dan penjangkauan) PPR, Bina Kel TKI,GSI,Lansia anak usia sekolah)
100%
Jumlah yang mengikuti workshop peningkatan pelayanan SPM
4000 anak;200 PPR; Cakupan peserta peningkatan 250 Lansia; kualitas Penguatan PPR, Bina Kel 250 TKI; 500 TKI,GSI,Lansia anak usia sekolah GSI
100%
310.000.000 Kab. Malang
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Cakupan peserta yang mengikuti workshop/pelatihan
100%
49.000.000 Kab. Malang
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
50 orang
1.11.02 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
268
Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE tentang KKG
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
"Prosentase kapasitas kelembagaan PUG, PP dan PA (jumlah lembaga yang telah melembagakan PUG dan anak dibagi dengan dgn. jumlah keseluruhan lembaga)"
427.000.000
100%
Jumlah produk dan jenis KIE
3 jenis KIE Cakupan Produk dan jenis KIE 10.000 exp. yang dapat dimanfaatkan untuk (Multimedia, sosialisasi Cetak, Massa)
100%
72.000.000 Kab. Malang
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
BAB V - 46
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
269
Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender
"Prosentase kapasitas kelembagaan PUG, PP dan PA (jumlah lembaga yang telah melembagakan PUG dan anak dibagi dengan dgn. jumlah keseluruhan lembaga)"
270
Peningkatan Kapasitas dan Jaringan KelembagaanPemberdayaan Perempuan dan Anak
"Prosentase kapasitas kelembagaan PUG, PP dan PA (jumlah lembaga yang telah melembagakan PUG dan anak dibagi dengan dgn. jumlah keseluruhan lembaga)"
100%
Jumlah kegiatan forum anak, fasilitas sekolah ramah anak dan puskesmas ramah anak
10 forum
Cakupan kegiatan forum anak, fasilitas sekolah ramah anak dan puskesmas ramah anak
100%
110.000.000 Kab. Malang
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak
"Prosentase kapasitas kelembagaan PUG, PP dan PA (jumlah lembaga yang telah melembagakan PUG dan anak dibagi dengan dgn. jumlah keseluruhan lembaga)"
100%
Jenis Data Terpilah penyusun Bank Data, Profil Data Terpilah dan sistem informasi dan Komunikasi
1 Data Terpilah
Cakupan kegiatan penyusunan Bank Data, Profil Data Terpilah dan sistem informasi dan Komunikasi
100%
165.000.000 Kab. Malang
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
271
100%
Jumlah jenis kegiatan koordinasi/Forum/FGD penguatan Forum Anak, Group Focal Point SKPD (yang menerapkan PPRG) , Forum Data dan Gugus Tugas KLA, PUG .
5 forum
Cakupan koordinasi Penguatan Forum Anak, Group Focal Point, Forum Data dan Gugus Tugas KLA
100%
80.000.000 Kab. Malang
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.11.03 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
272
Perumusan Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
273
Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
"Tingkat Keserasian (kelengkapan produk kebijakan) /yang mendorong Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan. (Kebijakan yang telah diserasikan melalui perda/perbup total dibagi dengan kebijakan yang ada) "Tingkat Keserasian (kelengkapan produk kebijakan) /yang mendorong Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan. (Kebijakan yang telah diserasikan melalui perda/perbup total dibagi dengan kebijakan yang ada)
260.000.000
100%
Jumlah dokumen Produk Kebijakan yang mendukung peningkatan Kualitas hidup perempuan
100%
Jumlah yang mengikuti sosialisasi, desiminasi hukum dan HAM serta media kreatifitas perempuan dan anak
2 dokumen
500 org
Cakupan kegiatan penyusunan Produk Kebijakan yang mendukung peningkatan Kualitas hidup perempuan
100%
60.000.000 Kab. Malang
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Cakupan pelaksanaaan kegiatan sosialisasi
100%
200.000.000 Kab. Malang
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.11.04 Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
273
Diklat kesetaraan Gender
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
"tingkat peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan (8 fungsi klg menuju klg sehat, mandiri dan berkualitas) (prosentase jumlah perempuan yang berperan di sektor ekonomi, pertanian dan disektor publik dibandingkan jumlah perempuan "
100%
449.000.000
Jumlah mengikuti diklat Gender
300 orang
Prosentase kepahaman peserta terkait kesetaraan Gender (post dan pre test)
100%
135.000.000 Kab. Malang
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
BAB V - 47
1
4
5
6
274
"tingkat peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan (8 fungsi klg menuju klg sehat, Kegiatan penyuluhan bagi ibu mandiri dan berkualitas) rumah tangga dalam membangun (prosentase jumlah perempuan keluarga sejahtera yang berperan di sektor ekonomi, pertanian dan disektor publik dibandingkan jumlah perempuan "
100%
Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
500 orang
275
Kegiatan Bimbingan Managemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha
"tingkat peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan (8 fungsi klg menuju klg sehat, mandiri dan berkualitas) (prosentase jumlah perempuan yang berperan di sektor ekonomi, pertanian dan disektor publik dibandingkan jumlah perempuan "
100%
Jumlah peserta yang mengukuti bimbingan manajemen usaha
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
"tingkat peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan (8 fungsi klg menuju klg sehat, mandiri dan berkualitas) (prosentase jumlah perempuan yang berperan di sektor ekonomi, pertanian dan disektor publik dibandingkan jumlah perempuan "
100%
Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender
"tingkat peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan (8 fungsi klg menuju klg sehat, mandiri dan berkualitas) (prosentase jumlah perempuan yang berperan di sektor ekonomi, pertanian dan disektor publik dibandingkan jumlah perempuan "
100%
276
277
2
3
7
8
9
10
11
Cakupan kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
100%
86.000.000 Kab. Malang
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
80 orang
Cakupan kegiatan Bimbingan Managemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha
100%
140.000.000 Kab. Malang
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Jumlah laporan capaian PUG dan KLA
2 laporan
Cakupan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan sebagai bahan evaluasi capaian PUG dan KLA
100%
23.000.000 Kab. Malang
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Jumlah peserta diklat jurnalistik
40 org
Cakupan pelatihan urnalistik
100%
65.000.000 Kab. Malang
Bagian Hubungan Masyarakat
total urusan: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Jumlah kegiatan : 13
1.495.000.000
1.12 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 1.12.02 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 278
Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja
Prosentase Perkawinan Usia Muda (Usia < 20 tahun)
65.477.500 27%
Jumlah kelompok PIK Remaja yang sudah dilatih.
90 kel
Cakupan kelompok PIK Remaja yang sudah dilatih.
100%
1.12.03 Program Pelayanan Kontrasepsi
Badan Keluarga Berencana
83.431.700
279
Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB
Prosentase Pelayanan KB Baru
100%
Jumlah pelayanan KB Baru.
280
Pelayanan KB Medis Operasi
Prosentase Pelayanan KB Baru
100%
Jumlah pelayanan KB Medis Operasi.
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
65.477.500 Kab. Malang
70,000 Orang Cakupan pelayanan KB Baru
700 Orang
Cakupan pelayanan KB Medis Operasi.
100%
57.517.900 Kab. Malang
Badan Keluarga Berencana
100%
25.913.800 Kab. Malang
Badan Keluarga Berencana
BAB V - 48
1
2
3
4
5
6
7
8
1.12.04 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB / KR yang Mandiri
281
1) Prosentase PPKBD aktif/mandi; Fasilitasi Pembentukan Kelompok 2) Prosentase Sub PPKBD 1) 40 % ; 2) 30 Jumlah peserta pembinaan kader Masyarakat Peduli KB aktif/mandiri; 3) Prosentase % ; 3) 30 % IMP, Toga, Toma. Toga/Toma aktif KIE KB
282
1) Prosentase PPKBD aktif/mandi; 2) Prosentase Sub PPKBD 1) 40 % ; 2) 30 aktif/mandiri; 3) Prosentase % ; 3) 30 % Toga/Toma aktif KIE KB
KIE Massa
Jumlah KIE Massa guna peningkatan kepedulian & kesadaran masyarakat terhadap Program KB.
283
Pengumpulan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
100%
Jumlah peserta pembinaan administrasi, akurasi dan validnya data kelompok BKB.
284
Prosentase Tenaga Pendamping kelompok Bina Keluarga yang telah dilatih.
100%
Jumlah Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga yang telah dilatih.
11
Cakupan peserta pembinaan kader IMP, Toga, Toma.
100%
94.123.150 Kab. Malang
Badan Keluarga Berencana
12 keg
Cakupan KIE Massa guna peningkatan kepedulian & kesadaran masyarakat terhadap Program KB.
100%
99.526.350 Kab. Malang
Badan Keluarga Berencana
64.878.000
160 org
Cakupan kader BKB mengikuti pembinaan administrasi, akurasi dan validasi data kelompok BKB.
160 org
Cakupan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga yang telah dilatih.
100%
1.12.06 Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan
10
612 org
1.12.05 Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Prosentase pembinaan Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
9
193.649.500
64.878.000 Kab. Malang
Badan Keluarga Berencana
77.247.500 100%
total urusan: Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Jumlah kegiatan : 7
77.247.500 Kab. Malang
Badan Keluarga Berencana
484.684.200
1.13 SOSIAL 1.13.01 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
285
Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS LainnyaPeningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya
Tingkat pembinaan terhadap PMKS dengan bimbingan Motivasi sosial dan meningkatkan Pengetahuan dan ketrampilan bidang UEP
90%
Jumlah Petugas dan Pendamping Sosial yang telah diberikan bimbingan pelatihan
32 orang
286
Fasilitas manajemen usaha bagi keluarga miskinFasilitas manajemen usaha bagi keluarga miskin
Tingkat pembinaan terhadap PMKS dengan bimbingan Motivasi sosial dan meningkatkan Pengetahuan dan ketrampilan bidang UEP
90%
Jumlah PMKS yang mendapatkan bimbingan motivasi sosial, bantuan stimulan dan melaksanakan UEP
240 orang
965.000.000
Cakupan pelaksanaan pelatihan Petugas dan Pendamping Sosial
100%
15.000.000 Kab. Malang
Dinas Sosial
Cakupan pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan petugas dan pendamping sosial
100%
950.000.000 Kab. Malang
Dinas Sosial
1.13.02 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
142.750.000
287
Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan Anak
Tingkat pelayanan dan terwujudnya perlindungan jaminan sosial serta kesetiakawanan sosial masyarakat
90%
Jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum dan Pekerja Migran bermasalah yang mendapatkan pelayanan sosial
288
Tingkat pelayanan dan Peningkatan kualitas pelayanan, terwujudnya perlindungan sarana dan prasarana rehabilitasi jaminan sosial serta kesejahteraan sosial bagi PMKS kesetiakawanan sosial masyarakat
90%
Jumlah sarana dan prasarana pelayanan PMKS yang tersedia
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
20 0rang
Presentase Pelayanan dan Perlindungan Sosial kepada Anak Berhadapan dengan Hukum dan Pekerja Migran Bermasalah
100%
25.000.000 Kab. Malang
Dinas Sosial
1 UPTD
Presentase sarana dan prasarana yang tersedia
50%
50.000.000 Kab. Malang
Dinas Sosial
BAB V - 49
1
289
2
Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa
3
Tingkat pelayanan dan terwujudnya perlindungan jaminan sosial serta kesetiakawanan sosial masyarakat
4
5
90%
Jumlah korban bencana dan orang terlantar yang mendapatkan penanganan
60%
Jumlah Anak Terlantar yang mendapat bimbingan motivasi sosial dan dapat melaksanakan UEP
6
250 paket
7
Presentase korban penanganan bencana
8
100%
1.13.03 Program Pembinaan Anak Terlantar
290
Pengembangan Bakat dan Pelatihan Keterampilan Anak Telantar
Presentase Anak Terlantar yang dibina
100 anak
Presentase anak terlantar yang memiliki keahlian/ketrampilan dan dapat hidup mandiri
100 anak
Presentase (%) penyandang cacat Pendayagunaan para penyandang fisik dan mental, serta lanjut usia cacat dan eks trauma tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial
Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti Asuhan/Jompo
60%
Jumlah penyandang cacat yang dapat hidup mandiri dan dapat melaksanakan usaha ekonomi produktif
80 orang
Presentase Penyandang Cacat yang dapat Hidup Mandiri dan dapat Melaksanakan Usaha Ekonomis Produktif
60%
Pemberdayaan EKS Penyadang penyakit sosial
67.750.000 Kab. Malang
Dinas Sosial
Presentase (%) Tingkat kapasitas penghuni panti asuhan/panti jompo
Presentase (%) Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya ) yang dibina
80%
Jumlah penghuni panti asuhan yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan
20 Panti
Presentase penghuni Panti Asuhan yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan
80%
90%
Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang mendapatkan bimbingan motivasi sosial, dan yang mendapatkan bantuan stimulan
294
Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usah
295
Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat
296
Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial masyarakat
Dinas Sosial
85.000.000 Kab. Malang
Dinas Sosial
90.000.000 Kab. Malang
Dinas Sosial
90.000.000
60 orang
Presentase Eks penyandang penyakit sosial yang dapat melaksanakan usaha ekonomi produktif
60%
42.130.000 Kab. Malang
Dinas Sosial
100%
1.13.07 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Presentase Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
110.000.000 Kab. Malang
90.000.000
1.13.06 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
293
11
85.000.000
1.13.05 Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo
292
10
110.000.000
1.13.04 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
291
9
90.000.000 Kab. Malang
Dinas Sosial
657.115.000 90%
Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi penanganan PMKS
150 orang
Presentase kehadiran peserta yang mengikuti sosialisasi penanganan PMKS
Presentase Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
90%
Jumlah wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.
50 Orang
Presentase WKSBM yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS
60%
65.000.000 Kab. Malang
Dinas Sosial
Presentase Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
90%
Jumlah SDM Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan bimbingan motivasi sosial penanganan PMKS
80 KT/PSM
Presentase SDM Kesejahteraan sosial masyarakat yang profesional dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial
60%
91.580.000 Kab. Malang
Dinas Sosial
297
Presentase Pemberdayaan Peningkatan Kualitas SDM Untuk Kelembagaan Kesejahteraan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Sosial
90%
Jumlah SDM yang mendapat Bimbingan dan Motivasi
600 Orang
Cakupan SDM yang mendapat Bimbingan dan Motivasi
100%
450.000.000 Kab. Malang
298
Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Presentase Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
90%
Jumlah kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat
1 kegiatan
Cakupan Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat
100%
4.840.000 Kab. Malang
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Ampelgading
BAB V - 50
1
299
2
Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat
3
Presentase Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
4
90%
5
Jumlah kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat
6
1 kegiatan
7
8
Cakupan kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat
100%
total urusan: Sosial
Jumlah kegiatan : 15
9
10
3.565.000 Kab. Malang
11
Kecamatan Dau
2.139.865.000
1.14 KETENAGAKERJAAN 1.14.01 Program Peningkatan Kesempatan Kerja
300
Kegiatan Penyebaran Informasi Bursa Tenaga Kerja
Prosentase peningkatan kapasitas angkatan kerja
295.620.700 12.180 Pencaker lulusan SMA/SMK
Prosentase tenaga kerja yang ditempatkan
100%
93.440.950 Kab. Malang
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
73,37%
Jumlah Tenaga Kerja yang terdaftar yang ditempatkan
1 kegiatan
Prosentase kegiatan Bimtek negosiasi yang efektif dalam penyelesaian PHI
1 draf
Cakupan penyusunan Draf Besaran UMK Tahun 2015
100%
433.576.300 Kab. Malang
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
81%
1.14.02 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
295.620.700 Kab. Malang
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
960.538.450
301
Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Prosentase peningkatan kapasitas angkatan kerja
73,37%
Jumlah kegiatan Bimtek negosiasi yang efektif dalam penyelesaian PHI
302
Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Prosentase peningkatan kapasitas angkatan kerja
73,37%
Jumlah Draf Besaran UMK Tahun 2015 yang disusun
303
Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan
Prosentase peningkatan kapasitas angkatan kerja
73,37%
Jumlah kegiatan Sosialisasi UU/Peraturan dan kebijakan ketenagakerjaan
1 kegiatan
Prosentase kegiatan Sosialisasi UU/Peraturan dan kebijakan ketenagakerjaan
100%
216.760.600 Kab. Malang
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
304
Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Prosentase peningkatan kapasitas angkatan kerja
73,37%
Jumlah peserta Apel Bulan K3, Peningkatan kemampuan petugas P2HIV/AIDS di tempat kerja
2700 orang
Prosentase peserta Apel Bulan K3, Peningkatan kemampuan petugas P2HIV/AIDS di tempat kerja
100%
216.760.600 Kab. Malang
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.14.03 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
305
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja
Prosentase peningkatan kapasitas angkatan kerja
450.000.000
73,37%
Jumlah Masyarakat Pencari Kerja yang dididik dan dilatih keterampilan
600 Orang
Cakupan Masyarakat Pencari Kerja yang dididik dan dilatih keterampilan
100%
1.14.05 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
306
Pelatihan Persiapan kerja bagi angkatan kerja
Prosentase peningkatan kapasitas angkatan kerja
450.000.000 Kab. Malang
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
109.629.500
73,37%
Jumlah Peserta pada Pelatihan Lembaga Pencari Kerja
900 Pencari kerja
Prosentase peserta mengikuti pelatihan pada Lembaga Pelatihan Kerja
75%
total urusan: Ketenagakerjaan
Jumlah kegiatan : 7
109.629.500 Kab. Malang
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.815.788.650
1.15 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 1.15.01 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUKM
307
Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
Prosentase peningkatan fasilitasi KUKM
80%
78.000.000 Jumlah bintek yang dilakukan bagi pengurus dan anggota koperasi / KUD yang bergerak di bidang peternakan dan pertanian
3 kali
Prosentase jumlah peserta yang hadir dengan peserta yang diundang
100%
78.000.000 Kab. Malang
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
BAB V - 51
1
2
3
4
5
6
7
8
1.15.02 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
9
10
11
1.138.700.000 Cakupan hasil monitoring/pemantauan bagi KSP/USP dan UJKS yang menerima dana pemerintah serta melaksanakan pembinaan pengendalian dan pengawasan bagi KSP/USP dan UJKS
100%
Cakupan promosi dan pameran produk KUMKM
100%
525.000.000
100%
175.000.000 Kab. Malang
100%
250.000.000
308
Koordinasi Pemanfaatan Fasilitasi Prosentase peningkatan promosi Pemerintah untuk Usaha Kecil produk usaha bagi KUMKM Menengah dan Koperasi
20%
Jumlah monitoring / pemantauan bagi KSP/USP dan UJKS yang menerima dana pemerintah serta pembinaan pengendalian dan pengawasan bagi KSP/USP dan UJKS yang dilakukan
309
Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Prosentase peningkatan promosi produk usaha bagi KUMKM
20%
Jumlah KUMKM yang mengikuti promosi dan pameran
310
Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah
Prosentase peningkatan promosi produk usaha bagi KUMKM
20%
Jumlah peserta pelatihan ketrampilan dan konsultasi klinik KUMKM
311
Penyelengaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah
Prosentase peningkatan promosi produk usaha bagi KUMKM
20%
Jumlah produk KUMKM yang di promosikan dan dipamerkan untuk meningkatkan transaksi langsung dan tidak langsung
10 KUMKM
Cakupan Prosentase yang Diikutkan Promosi Produk KUMKM dalam meningkatkan transaksi langsung dan tidak langsung
312
Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal
Prosentase peningkatan promosi produk usaha bagi KUMKM
20%
Jumlah peserta bimtek dan studi lapangan pada Koperasi/KUD yang mempunyai usaha retail
75 Kop
Cakupan Meningkatkan usaha retail koperasi/KUD
100%
58.700.000 Kab. Malang
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
313
Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Koperasi
Prosentase peningkatan promosi produk usaha bagi KUMKM
20%
Jumlah koperasi yang di sosialisasi dan koordinasi terhadap pemanfaatan dan pengembalian dana pemerintah oleh koperasi/KUD
30 Kop
Cakupan koperasi yang di sosialisasi dan koordinasi terhadap pemanfaatan dan pengembalian dana pemerintah oleh koperasi/KUD
100%
55.000.000 Kab. Malang
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
187 Kop
95 KUMKM
Cakupan pelatihan ketrampilan 300 KUMKM dan konsultasi klinik KUMKM dalam mengembangkan usahanya
1.15.03 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
HARKOP,KAB,Prov, atau Nasional
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Dinas Koperasi, Smesco, Apkasi, Expo Usaha Mikro, Kecil KUMKM dan Menengah
715.000.000
314
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian
Prosentase peningkatan kualitas pengelolaan Koperasi dan pengawasan KSP/USP
80%
Jumlah kopwan mengikuti bimbingan teknis Pengurus dalam Pembuatan Pelaporan
315
Bimtek Tupoksi Pengurus / Pengawas
Prosentase peningkatan kualitas pengelolaan Koperasi dan pengawasan KSP/USP
80%
Jumlah koperasi mengikuti Bimtek Tupoksi Pengurus / Pengawas
316
Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian
Prosentase peningkatan kualitas pengelolaan Koperasi dan pengawasan KSP/USP
80%
Jumlah sosialisasi tata cara dan syarat-syarat pendirian koperasi dan Peraturan Perkoperasian yang dilaksanakan
317
Prosentase peningkatan kualitas Pembinaan, Pengawasan dan pengelolaan Koperasi dan Penghargaan Koperasi Berprestasi pengawasan KSP/USP
80%
Jumlah penilaian koperasi berprestasi dan bimbingan serta konsultasi koperasi rehabilitasi dan konsulidasi.
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
75.000.000 Kab. Malang
Cakupan kopwan mengikuti 215 Kopwan bimbingan teknis Pengurus dalam Pembuatan Pelaporan
100%
129.000.000 Kab. Malang
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Cakupan koperasi mengikuti Bimtek Tupoksi Pengurus / Pengawas
100%
270.000.000 Kab. Malang
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
3 Kali
Cakupan sosialisasi tata cara dan syarat-syarat pendirian koperasi dan Peraturan Perkoperasian yang dilaksanakan
100%
60.000.000 Kab. Malang
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
25 kop
Cakupan koperasi berprestasi
100%
15.000.000 Kab. Malang
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
900 Kop
BAB V - 52
1
2
3
4
5
Jumlah Lomba Koperasi berprestasi untuk penilaian Kopwan
6
1 kali
318
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Prosentase peningkatan kualitas pengelolaan Koperasi dan pengawasan KSP/USP
80%
Jumlah Monitoring dan evaluasi pelaporan bagi KSP/USP dan UJKS serta melaksanakan penilaian kesehatan administrasi bagi KSP/USP dan UJKS
319
Bimtek kemampuan pengawasan dalam penyusunan laporan hasil
Prosentase peningkatan kualitas pengelolaan Koperasi dan pengawasan KSP/USP
80%
Jumlah peserta bimtek kemampuan pengawasan dalam penyusunan laporan hasil
30%
Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi dan keikutsertaan pameran industri kerajinan dan atau terlaksanannya workshop industri kerajinan
1 kegiatan
30%
Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi dan keikutsertaan pameran industri kerajinan dan atau terlaksanannya workshop industri kerajinan
1 kali
30%
Jumlah kegiatan pendataan yang dilakukan dalam mendukung optimalisasi & pemanfaatan GLK, RMU dan lantai jemur serta program peningkatan produktifitas usaha dan kemudahan pelayanan bagi UMKM
7
Cakupan koperasi wanita berprestasi
Cakupan data hasil monitoring 180 Kop/ dan evaluasi pelaporan bagi KSP/USP dan KSP/USP dan UJKS serta UJKS penilaian kesehatan administrasi bagi KSP/USP dan UJKS
40 Kopwan
Cakupan peserta bimtek kemampuan pengawasan dalam penyusunan laporan hasil
8
390 Kop
Prosentase peningkatan Kegiatan Fasilitasi Pengembangan produktifitas usaha dan Usaha Kecil Menengah kemudahan pelayanan bagi UMKM
321
Prosentase peningkatan Kegiatan Fasilitasi Pengembangan produktifitas usaha dan Usaha Kecil Menengah kemudahan pelayanan bagi UMKM
322
Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah
Prosentase peningkatan produktifitas usaha dan kemudahan pelayanan bagi UMKM
10
11
120.000.000 Kab. Malang
100%
97.000.000 Kab. Malang
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
100%
24.000.000 Kab. Malang
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
1.15.04 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
320
9
167.160.000
1 kegiatan
Cakupan kegiatan keikutsertaan pameran industri kerajinan dan atau terlaksanannya workshop industri kerajinan
100%
56.080.000 Kab. Malang
Bagian Kerjasama
Cakupan keikutsertaan pameran industri kerajinan dan atau terlaksanannya workshop industri kerajinan
100%
56.080.000 Kab. Malang
Bagian Perekonomian
Cakupan Data yang akan mendukung dan Prosentase data yang valid
100%
55.000.000 Kab. Malang
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
total urusan: Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Jumlah kegiatan : 16
1.849.860.000
1.16 PENANAMAN MODAL 1.16.01 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
992.100.000
323
Pengembangan potensi unggulan
Tingkat promosi dan kerjasama investasi
30%
Jumlah Identifikasi dan pengembangan potensi unggulan
324
Koordinasi perencanaan dan Tingkat promosi dan kerjasama pengembangan penanaman modal investasi
30%
Jumlah penyelenggaraan koordinasi pengembangan investasi
325
Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan pemerintah dan dunia usaha
30%
Jumlah forum investasi dan temu usaha
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
Tingkat promosi dan kerjasama investasi
3 Paket terdiri Buku Profil, CD Film & Cakupan data potensi unggulan daerah untuk pengembangan Company profil multi promosi media interaktif 2 kegiatan
1 kali
100%
171.000.000 Kab. Malang
Kantor Penanaman Modal
Cakupan pelaksanaan penyelenggaraan koordinasi pengembangan investasi
100%
55.000.000 Kab. Malang
Kantor Penanaman Modal
Cakupan pelaksanaa koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan pemerintah dan dunia usaha
100%
100.000.000 Kab. Malang
Kantor Penanaman Modal
BAB V - 53
1
2
3
326
Peningkatan kegiatan pemantauan,pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
Tingkat promosi dan kerjasama investasi
327
Penyelenggaraan pameran investasi
4
5
6
7
30%
Jumlah kegiatan pemantauan,pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
terlaksananya kegiatan pemantauan,pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
110 perusahaan
Tingkat promosi dan kerjasama investasi
30%
Jumlah keikutsertaan dalam pameran investasi
3 kegiatan
Cakupan keikutsertaan dalam pameran investasi
328
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Tingkat promosi dan kerjasama dan Pengembangan Penanaman investasi Modal
30%
Jumlah kegiatan Pemutakhiran data peta/layer di Kabupaten Malang
1 kegiatan
Cakupan Pemutakhiran data peta/layer di Kabupaten Malang
329
Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Tingkat promosi dan kerjasama Pelaporan investasi
30%
Jumlah kegiatan promosi produk unggulan daerah
1 kegiatan
Keiukut sertaan pameran berskala nasional
8
11o perusahaan
9
10
11
94.000.000 Kab. Malang
Kantor Penanaman Modal
100%
400.000.000 Kab. Malang
Kantor Penanaman Modal
100%
54.180.000 Kab. Malang
Bagian Perekonomian
117.920.000 Kab. Malang
Bagian Perekonomian
1 kegiatan
1.16.02 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
225.000.000
330
Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi
Tingkat realisasi nilai investasi
315 M
Jumlah fasilitasi calon investor yang merminat berinvestasi
4 calon investor
Cakupan kegiatan fasilitasi calon investor yang merminat berinvestasi
100%
45.000.000 Kab. Malang
Kantor Penanaman Modal
331
Pengembangan sistem informasi penanaman modal
Tingkat realisasi nilai investasi
315 M
Jumlah pengembangan sistem informasi penanaman modal
1 paket
Cakupan pelaksanaan pengembangan sistem informasi penanaman modal
100%
70.000.000 Kab. Malang
Kantor Penanaman Modal
332
Penyusunan sistem informasi penanaman modal
Tingkat realisasi nilai investasi
315 M
Jumlah sistem informasi penanaman modal yang disusun tepat waktu
1 paket
Cakupan penyusunan sistem informasi penanaman modal yang disusun tepat waktu
100%
45.000.000 Kab. Malang
Kantor Penanaman Modal
333
Kajian kebijakan penanaman modal
Tingkat realisasi nilai investasi
315 M
Jumlah kajian kebijakan penanaman modal
1 kajian
Cakupan penyusunan kajian kebijakan penanaman modal
100%
65.000.000 Kab. Malang
Kantor Penanaman Modal
total urusan: Penanaman Modal
Jumlah kegiatan : 11
1.217.100.000
1.17 KEBUDAYAAN 1.17.01 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
1.113.000.000
334
Pagelaran Wayang Kulit
Prosentase Pengelolaan Kekayaan Budaya
30%
Jumlah pagelaran Wayang Kulit dalam rangka Hari Jadi Kab. Malang yang terlaksana
1 kegiatan
Prosentase Pagelaran Wayang Kulit dalam rangka hari jadi Kab. Malang
100%
170.000.000 Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
335
Sarasehan
Prosentase Pengelolaan Kekayaan Budaya
30%
Jumlah diskusi panel sarasehan budaya Kab. Malang yang Terlaksana
1 kegiatan
Prosentase program diskusi panel sarasehan budaya Kab. Malang
100%
50.000.000 Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
336
SEMIPRO
Prosentase Pengelolaan Kekayaan Budaya
30%
Jumlah pengiriman duta seni budaya andalan Kab. Malang
1 kegiatan
Prosentase pengiriman duta seni budaya andalan Kab. Malang
100%
110.000.000 Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
337
Festival KUWUNG
Prosentase Pengelolaan Kekayaan Budaya
30%
Jumlah Terselenggaranya Festival Kuwung
1 kegiatan
Prosentase Terselenggaranya Festival Kuwung
100%
110.000.000 Banyuwangi
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
338
Pemberian Insentif Juru Pelihara Candi
Prosentase Pengelolaan Kekayaan Budaya
30%
Jumlah bantuan kesejahteraan bagi Jupel Candi
30 Orang
Capaian bantuan bagi Jupel Candi
100%
90.000.000 Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB V - 54
1
3
4
339
Lomba Tentang Sejarah Dan Budaya (Hunting Foto Cagar Budaya, Lomba Lukis Cagar Budaya, Lomba Penulisan Essai Sejarah Kab. Malang)
2
Prosentase Pengelolaan Kekayaan Budaya
30%
340
Pemberian Bantuan Dana Bagi Penemu Cagar Budaya
Prosentase Pengelolaan Kekayaan Budaya
341
PAMERAN KERIS (Dalam Dan Luar Daerah)
5
6
7
8
Jumlah Lomba tentang sejarah dan budaya asli Kab. Malang
3 keg
Prosentase Lomba tentang sejarah dan Budaya asli Malang
100%
135.000.000 Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
30%
Jumlah Pemberian bantuan dana Bagi Penemu cagar Budaya
1Keg
Prosentase Bantuan dana yang tersalurkan bagi Penemu Cagar Budaya
100%
90.000.000 Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Prosentase Pengelolaan Kekayaan Budaya
30%
Jumlah pameran keris yang terselenggara di kab Malang
2 keg
Prosentase pameran keris kab Malang
50%
150.000.000 Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
342
Penyeragaman Buku Tamu Cagar Prosentase Pengelolaan Kekayaan Budaya Budaya
30%
Jumlah Buku Tamu Cagar Budaya
17 Buku
Prosentase Pembuatan Buku tamu Cagar Budaya
100%
75.000.000 Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
343
Pembuatan Buku Panduan Wisata Prosentase Pengelolaan Kekayaan Sejarah Kab. Malang Budaya
30%
Jumlah Buku Panduan Wisata sejarah Kab.Malang
250 Buku
Prosentase Pembuatan Buku Panduan Wisata Sejarah Kab.Malang
100%
75.000.000 Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
344
Pendataan Cagar Budaya
Prosentase Pengelolaan Kekayaan Budaya
30%
Jumlah Pendataan cagar Budaya yang Terlaksana
33 Kecamatan
Prosentase Pendataan cagar Budaya
100%
8.000.000 Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
345
Bantuan Lampu Sorot Cagar Budaya
Prosentase Pengelolaan Kekayaan Budaya
30%
Jumlah lampu sorot yang terpasang
Prosentase pemasangan lampu sorot
100%
50.000.000 Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
5 Buah
1.17.03 Program Pengelolaan Keragaman Budaya
9
10
11
3.053.645.000
346
Gumebyar Bumi Kanjuruhan
Prosentase Pengelolaan Kekayaan Budaya
30%
Jumlah Acara Gumebyar Bumi kanjuruhan
1 keg
Prosentase Terselenggaranya Gumebyar Bumi Kanjuruhan
100%
837.700.000 Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
347
Grebek Tirto Aji
Prosentase Pengelolaan Kekayaan Budaya
30%
Jumlah acara Grebek Tirto Aji
1 keg
Prosentase Terselenggaranya Gumebyar Bumi Kanjuruhan
100%
127.848.000 Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
348
Pawai Negara Kertagama
Prosentase Pengelolaan Kekayaan Budaya
30%
Jumlah Pawai Negara Kertagama
1 keg
Prosentase Pawai Negara Kertagama
100%
111.750.000 Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
349
FKKS
Prosentase Pengelolaan Kekayaan Budaya
30%
Jumlah Terselenggaranya FKKS
1 keg
Prosentase Terselenggaranya FKKS
100%
130.704.000 Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
350
Festival Singosari
Prosentase Pengelolaan Kekayaan Budaya
30%
Jumlah Festival Singosari
1 keg
Prosentase terselenggaranya Festival singosari
100%
206.550.000 Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
351
Pengiriman Duta Wisata Ke TMII
Prosentase Pengelolaan Kekayaan Budaya
30%
Jumlah kegiatan TMII yang di ikuti Duta wisata
1 keg
Prosentase keikutsetaan Duta Wisata Dilam kegiatanTMII
100%
165.000.000 DKI Jakarta
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
352
Pengiriman Duta Wisata Ke Jembrana
Prosentase Pengelolaan Kekayaan Budaya
30%
Jumlah kegiatan di Jembrana Bali yang diikuti oleh Duta Wisata
1 keg
Prosentase Keikutsertaan Duta Wisata dalam kegiatan di Jembrana Bali
100%
145.000.000 Jembrana Bali
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
353
Pengiriman Duta Ke Festival Dalang
Prosentase Pengelolaan Kekayaan Budaya
30%
Jumlah festival Dalang yang diikuti oleh Duta Dalang
1 keg
Prosentase keikutsertaan Duta Dalang dalam festival dalang
100%
41.425.000 Surabaya
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
354
Audisi Tari
Prosentase Pengelolaan Kekayaan Budaya
30%
Jumlah Terselenggaranya audisi tari
1 keg
Prosentase audisi tari
100%
48.800.000 Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
355
Pengiriman Duta Ke Festival Ludruk
Prosentase Pengelolaan Kekayaan Budaya
30%
Jumlah duta Ludruk yang dalam festival ludruk
1 Kelompok
Prosentase keikutsertaan Duta Ludruk dalam Festival ludruk
100%
37.900.000 Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB V - 55
1
2
3
4
5
356
Audisi Lagu Daerah
Prosentase Pengelolaan Kekayaan Budaya
30%
Jumlah Terselenggaranya audisi lagu daerah
357
Pengiriman Duta Ke Festival Karya Tari
Prosentase Pengelolaan Kekayaan Budaya
30%
358
Pengiriman Duta Ke Festival Tayub
Prosentase Pengelolaan Kekayaan Budaya
359
Pagelaran Festival Al Banjari
360
6
7
8
9
10
11
1 keg
Prosentase audisi lagu daerah
100%
52.000.000 Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Jumlah Duta Tari yang dikirim Dalam Festival Tari
1 Kelompok
Prosentase keikutsertaan Duta Tari dalam Fetival Tari
100%
49.900.000 Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
30%
Jumlah Duta Tayub dalam Festival Tayub
1 Kelompok
Prosentase Keikutsertaan Duta tayub dalam festival tayub
100%
47.600.000 Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Prosentase Pengelolaan Kekayaan Budaya
30%
Jumlah Terselenggaranya festival Al banjari
1 keg
Prosentase Pelaksanaan Pengiriman bantuan kegiatan seni
100%
97.150.000 Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Bantuan Pengiriman Kegiatan Seni
Prosentase Pengelolaan Kekayaan Budaya
30%
Jumlah Pelaksanaan pengiriman bantuan kegiatan seni
1 keg
Prosentase Pelaksanaan Pengiriman bantuan kegiatan seni
100%
131.584.000 Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
361
Festival Topeng Malangan
Prosentase Pengelolaan Kekayaan Budaya
30%
Jumlah festival Tari topeng Malangan
1 keg
Prosentase Festival Tari topeng Malangan
100%
131.584.000 Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
362
Festival Seni Tradisional (Jaran Kepang Pencak Silat Dan Bantengan)
Prosentase Pengelolaan Kekayaan Budaya
30%
Jumlah Festival Seni tradisional
1 keg
Prosentase Festival Seni Tradisional
100%
115.000.000 Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
363
Pertura
Prosentase Pengelolaan Kekayaan Budaya
30%
Jumlah Pertunjukan Rakyat
1 keg
Prosentase Pertunjukan rakyat
100%
384.000.000 Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
364
Fastival Seni Mocopat Remaja
Prosentase Pengelolaan Kekayaan Budaya
30%
Jumlah Festival Seni Mocopat
1 keg
Festival Seni Mocopat
100%
95.000.000 Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
365
Festival Pondok Pesantren (Banjari, Drumband Dan Nasyid)
Prosentase Pengelolaan Kekayaan Budaya
30%
Jumlah Festival Pondok Pesantren
Festival Pondok Pesantren
100%
97.150.000 Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1 kegiatan
total urusan: Kebudayaan
Jumlah kegiatan : 32
4.166.645.000
1.18 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.18.01 Program Pengembangan dan Keserasian dan Kebijakan Pemuda
366
Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan
Prosentase peran pemuda dalam pembinaan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan
400.000.000
75%
Jumlah kegiatan pembinaan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan dalam rangka mencegah perkawinan di bawah umur.
6 kali
Cakupan peserta yang telah mengikuti pembinaan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan dalam rangka mencegah perkawinan di bawah umur.
600 orang
1.18.02 Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
400.000.000 Kab. Malang
Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental
350.300.000
367
Pendidikan dan pelatihan Dasar Kepemimpinan
Prosentasi jumlah pemuda yg kreatif dan berprestasi
100%
Jumlah Calon Paskibraka melalui Pelatihan Dasar Kepemimpinan yg diseleksi
368
Pameran Prestasi Hasil Karya Pemuda
Prosentasi jumlah pemuda yg kreatif dan berprestasi
100%
Jumlah siswa Peran Aktif Pemuda dalam Berkarya
150 Siswa
Cakupan Seleksi Calon Paskibraka melalui Pelatihan Dasar Kepemimpinan
100%
329.840.000 Kab. Malang
Dinas Pemuda dan Olahraga
120 Orang
Cakupan jumlah pemuda kreatif melalui Pameran Hasil Karya Pemuda
100%
20.460.000 Kab. Malang
Dinas Pemuda dan Olahraga
1.18.03 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
462.980.000
369
Pembibitan dan Pembinaan olahragawan berbakat
Prosentase tingkat pembinaan dan pemasyarakatan olah raga
100%
Jumlah pembinaan terhadap atlit
200 orang
Cakupan Munculnya bibit-bibit olahraga berbakat
75%
50.000.000 Kab. Malang
Dinas Pemuda dan Olahraga
370
Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
Prosentase tingkat pembinaan dan pemasyarakatan olah raga
100%
Jumlah Partisipasi penyelenggaraan lomba di bidang olahraga
250 atlit
Cakupan jumlah Atlit-atlit yg Berprestasi melalui POPDA dan PORSD.
80%
365.340.000 Kab. Malang
Dinas Pemuda dan Olahraga
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB V - 56
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
371
Pemasalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat
Prosentase tingkat pembinaan dan pemasyarakatan olah raga
100%
Jumlah Partisipasi pelajar, mahasiswa dan masyarakat dalam penyelenggaraan olahraga masal
372
Pengembangan olahraga Lanjut Prosentase tingkat pembinaan Usia termasuk penyandang Cacat dan pemasyarakatan olah raga
100%
Partisipasi para atlit lanjut usia dan penyandang cacat dalam berolahraga
100 orang
Meningkatnya kualitas hidup dalam peran serta atlit lanjut usia serta penyandang cacat
373
Pengembangan Olahraga Rekreasi
Prosentase tingkat pembinaan dan pemasyarakatan olah raga
100%
Jumlah orang mengikuti lomba Tradisional
500 orang
Cakupan kegiatan lomba-lomba Tradisional ( 12 jenis lomba )
100%
20.000.000.000 Kab. Malang
100%
730.000.000 Kab. Malang
500 orang
Cakupan Banyaknya pelajar, mahasiswa dan masyarakatyg ikutdalam olahraga masal
75%
12.500.000 Kab. Malang
Dinas Pemuda dan Olahraga
50%
20.140.000 Kab. Malang
Dinas Pemuda dan Olahraga
100%
15.000.000 Kab. Malang
Dinas Pemuda dan Olahraga
1.18.04 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
374
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
Tingkat Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
375
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga
Tingkat kualitas sarana dan prasarana olahraga
20.730.000.000
100%
Jumlah terbangunya dan terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga untuk meningkatkan prestasi olahraga
8 unit dan 2 unit
Cakupan pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga untuk meningkatkan prestasi olahraga
100%
Gedung Sarana dan Prasarana olahraga yang dipelihara secara rutin/ berkala
2 lokasi, Stadion Kanjuruhan dan Stadion Turen
Cakupan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga
1.18.05 Program Peningkatan Upaya Pemulihan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda 376
Pelatihan Kewirausahaan bagi pemuda
Tingkat pemuda yg kreatif dalam berwirausaha
11
50%
Melatih Pemuda agar Kreatif dalam Berwirausaha
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Dinas Pemuda dan Olahraga
14.000.000 100 orang
Cakupan kegiatan pelatihanpemuda yg kreatif dalam berwirausaha
100%
total urusan: Kepemudaan dan Olah Raga
Jumlah kegiatan : 11
14.000.000 Kab. Malang
Dinas Pemuda dan Olahraga
21.957.280.000
1.19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 1.19.01 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
967.587.300
377
Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (Pembinaan Kasi Trantib)
Prosentase Penurunan Kasus Pelanggaran Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
100%
Jumlah koordinasi dalam ops. ketertiban dan ketentraman
378
Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat
Prosentase Penurunan Kasus Pelanggaran Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
100%
Jumlah Patroli dalam rangka ketertiban dan ketentraman
379
Pengendalian Keamanan Prosentase Penurunan Kasus Lingkungan (Penyidikan, Pelanggaran Keamanan dan Pembongkaran dan Ops. Reklame) Kenyamanan Lingkungan
100%
Jumlah Kegiatan dalam Rangka penanganan Pelanggaran Perda
380
Prosentase Penurunan Kasus Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelanggaran Keamanan dan Pelaporan Kenyamanan Lingkungan
100%
Jumlah rakor dan sosialisasi harga-harga bahan pokok
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
Cakupan Kegiatan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (Pembinaan Kasi Trantib)
100%
22.188.000 Kab. Malang
Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
84 Kali
Cakupan Kegiatan Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat
100%
54.800.000 Kab. Malang
Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
210 Kali
Cakupan Kegiatan Pengendalian Kemanan Lingkungan (Penyidikan, Pembongkaran dan Ops. Reklame)
100%
698.479.300 Kab. Malang
Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
100%
50.000.000 Kab. Malang
5 Kali
1 Rakor dan 1 Cakupan kegiatan rakor dan Sosialisasi Sosialisasi
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
BAB V - 57
1
2
3
4
5
6
381
Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Prosentase Penurunan Kasus Pelanggaran Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
100%
Jumlah kegiatan Bimtek dan Sosialisasi Pengendalian Kenyamanan Lingkungan
382
Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Prosentase Penurunan Kasus Pelanggaran Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
100%
Jumlah kegiatan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1 kegiatan
383
Pengendalian Keamanan Lingkungan
Prosentase Penurunan Kasus Pelanggaran Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
100%
Jumlah kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
384
Pengendalian Keamanan Lingkungan
Prosentase Penurunan Kasus Pelanggaran Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
100%
385
Pengendalian Keamanan Lingkungan
Prosentase Penurunan Kasus Pelanggaran Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
100%
7
Cakupan kegiatan Bimtek dan 1 Bimtek dan Sosialisasi Pengendalian 1 Sosialisasi Kenyamanan Lingkungan
8
9
10
100%
100.000.000 Kab. Malang
Cakupan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
100%
2.500.000 Kab. Malang
1 kegiatan
Cakupan kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
100%
18.000.000 Kab. Malang
Jumlah kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
1 kegiatan
Cakupan kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
100%
7.420.000 Kab. Malang
Jumlah kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
1 kegiatan
Cakupan kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
100%
14.200.000 Kab. Malang
1.19.02 Program Pemeliharaan Kamtrantibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal
11
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kecamatan Donomulyo
Kecamatan Kalipare
Kecamatan Kepanjen
Kecamatan Pakisaji
3.442.631.800
386
Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan
Prosentase Petugas Pol PP Yang Terlatih Dalam Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
100%
Jumlah Kegiatan Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan
120 Kali
Cakupan Kegiatan Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja
100%
332.531.800 Kab. Malang
Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
387
Peningkatan kerjasama dengan Aparat Kemanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
Prosentase Petugas Pol PP Yang Terlatih Dalam Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
100%
Jumlah Kegiatan PAMLOK dan PAMWAL serta PAMDAL Unjuk Rasa
390 Kali
Cakupan Kegiatan Peningkatan kerjasama dengan Aparat Kemanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
100%
728.730.000 Kab. Malang
Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
388
Prosentase Petugas Pol PP Yang Peningkatan Kapsitas Aparat Terlatih Dalam Pemeliharaan dalam rangka Pelaksanaan Kantrantibmas dan Pencegahan Siskamswakarsa di Daerah (Piket) Tindak Kriminal
100%
Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapsitas Aparat dalam rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah (Piket)
365 Kali
Cakupan Kegiatan Peningkatan Kapsitas Aparat dalam rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah (Piket)
100%
1.963.370.000 Kab. Malang
Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
389
Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Tindak Kriminal
Prosentase Petugas Pol PP Yang Terlatih Dalam Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
100%
Jumlah kegiatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Tindak Kriminal
100%
78.000.000 Kab. Malang
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
390
Peningkatan Kapasitas Aparat dalam rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa
Prosentase Petugas Pol PP Yang Terlatih Dalam Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
100%
Jumlah Kegiatan Sosialisasi tentang Pengamanan Pamswakarsa kepada Masyarakat
5 kali sosialisasi
Cakupan Masarakat yang mendapatkan Sosialisasi Pengamanan Pamswakarsa
100%
100.000.000 Kab. Malang
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
391
Rapat Koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
Prosentase Petugas Pol PP Yang Terlatih Dalam Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
100%
Jumlah Sosialisasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
7 kali sosialisasi
Cakupan peserta Rapat Koordinasi FKDM
100%
140.000.000 Kab. Malang
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
1 Sosialisasi Prosentase Kehadiran Peserta dan 10 Rakor Sosialisasi dan Rakor Teknik kominda Pencegahan Tindak Kriminal
BAB V - 58
1
2
392
Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan dalam rangka Rencana Aksi Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri
3
Prosentase Petugas Pol PP Yang Terlatih Dalam Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
4
100%
5
6
7
Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Tim Terpadu Tingkat Kehadiran Rapat Penanganan Gangguan 12 kali Rakor Koordinasi Tim Terpadu Keamanan dalam rangka Rencana Penanganan Ganggua Keamanan Aksi Penanganan Gangguan Keamanan
8
100%
1.19.03 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Toleransi Beragama
393
Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama
Prosentase pengembangan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat di Wilayah Kabupaten Malang
100%
394
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
100.000.000 Kab. Malang
11
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Jumlah kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
10 kegiatan
Kasus berlatar belakang masalah agama dapat diselesaikan.
100%
211.000.000 Kab. Malang
Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental
Jumlah umat beragama yang telah mengikuti fasilitasi pembinaan keagamaan
2800 orang
Cakupan kegiatan umat beragama yang telah mengikuti fasilitasi pembinaan keagamaan
100%
190.000.000 Kab. Malang
Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental
Cakupan kegiatan rukyatul hilal
100%
65.000.000 Kab. Malang
Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental
100%
255.000.000 Kab. Malang
Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental
100%
120.000.000 Kab. Malang
Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental
100%
65.000.000 Kab. Malang
Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental
Jumlah Kegiatan Sholat Idul Fitri ; Cakupan Kegiatan Sholat Idul Idul Adha Tingkat Kabupaten 2 kali dan 12 Fitri ; Idul Adha Tingkat Malang dan Sholat Rowatib di bulan Kabupaten Malang dan Sholat Masjid Pemkab Malang Rowatib di Masjid Pemkab Malang
100%
135.000.000 Kab. Malang
Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental
Jumlah kegiatan Peringatan Hari Besar Islam dan sholat rowatib Tingkat Kabupaten Malang
Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental
Jumlah kegiatan Safari Romadhon Tingkat Kabupaten Malang
Prosentase pengembangan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat di Wilayah Kabupaten Malang
10
2.036.000.000
Jumlah kegiatan rukyatul hilal
PeningkatanToleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama
9
100%
3 kali
Cakupan kegiatan Safari 7 kali/ 3500 Romadhon Tingkat Kabupaten orang Malang
Jumlah kegiatan Buka Puasa Bersama di Pendopo Kabupaten Malang
1 kali
Cakupan peserta yang telah mengikuti kegiatan buka puasa bersama antara umara, ulama dan umat beragama serta kaum dhuafa dan anak yatim piatu di Kab. Malang
Jumlah Pegawai yang diundang pada kegiatan sholat tarawih di masjid Pemkab
3000 orang
Cakupan kegiatan sholat tarawih dan tahlil rutin jumat legi
Jumlah kegiatan Sosialisasi Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama
3 kali
Cakupan peserta yang menghadiri Peringatan Hari Besar Islam dan sholat rowatib
100%
60.000.000 Kab. Malang
2 kali
Cakupan Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama
100%
100.000.000 Kab. Malang
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
BAB V - 59
1
2
3
4
5
395
Prosentase pengembangan Peningkatan Rasa Solidaritas dan Wawasan Kebangsaan bagi Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat di Wilayah Kabupaten Masyarakat Malang
100%
Jumlah kegiatan Sosialisasi Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat
396
Prosentase pengembangan Sosialisasi Undang-Undang nomor Wawasan Kebangsaan bagi 17 Tahun 2013 tentang Masyarakat di Wilayah Kabupaten Organisasi Kemasyarakatan Malang
100%
397
Identifikasi, Inventarisasi dan verifikasi keberadaan serta bantuan fasilitasi Ormas
Prosentase pengembangan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat di Wilayah Kabupaten Malang
398
Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa
399
400
6
7
8
9
10
11
2 kali
Cakupan Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Peningkatan Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat
100%
100.000.000 Kab. Malang
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Jumlah kegiatan Sosialisasi Undang-Undang nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
1 kali
Cakupan peserta Sosialisasi Undang-Undang nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
100%
100.000.000 Kab. Malang
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
100%
Jumlah Kegiatan Identifikasi, Inventarisasi dan Verifikasi keberadaan serta Bantuan Fasilitasi Ormas
1 kali
Cakupan Identifikasi, Inventarisasi dan Verifikasi Keberadaan serta Bantuan Fasilitasi Ormas
100%
75.000.000 Kab. Malang
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Prosentase pengembangan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat di Wilayah Kabupaten Malang
100%
Jumlah Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan NilaiNilai Luhur Budaya Bangsa
Cakupan peserta Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa
100%
300.000.000 Kab. Malang
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
Prosentase pengembangan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat di Wilayah Kabupaten Malang
100%
Terbentuknya Forum Pembauran Kebangsaan
Cakupan peserta Forum Pembauaran Kebangsaan
100%
80.000.000 Kab. Malang
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Bimtek RANHAM
Prosentase pengembangan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat di Wilayah Kabupaten Malang
100%
Jumlah Bimtek RANHAM
Cakupan peserta bintek RANHAM
100%
180.000.000 Kab. Malang
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
10 kali
1 Forum
1 kali
1.19.04 Program Pendidikan Politik Masyarakat
632.252.000
401
Penyuluhan Kepada Masyarakat
Prosentas Pelaksanaan Pendidikan Politik di Wilayah Kecamatan se Kabupaten Malang
100%
Jumlah kegiatan Sosialisasi Pemilu Kepada Masyarakat
8 kali
Cakupan Masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik
100%
500.000.000 Kab. Malang
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
402
Pembinaan Administrasi Parpol dan Pelaporan
Prosentas Pelaksanaan Pendidikan Politik di Wilayah Kecamatan se Kabupaten Malang
100%
Jumlah rakor Pembinaan Administrasi Parpol
3 kali
Cakupan Parpol yang mendapatkan pembinaan Administrasi
100%
132.252.000 Kab. Malang
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.19.05 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
403
Pemantauan dan penyebarluasan Prosentase penanganan informasi potensi bencana Alam penanggulangan bencana
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
330.400.000
100%
Jumlah pemantauan dan penyebarluasan informasi bencana
48 kali
Cakupan pemantauan dan penyebarluasan informasi bencana
100%
80.400.000 Kab. Malang
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BAB V - 60
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
404
Pengadaan Sarana dan Prasarana Prosentase penanganan evakuasi penduduk dari penanggulangan bencana ancaman/korban bencana Alam
100%
Jumlah pengadaan sarana ramburambu evakuasi
300 rambu
Cakupan pengadaan sarana rambu-rambu evakuasi
100%
150.000.000
405
Pengadaan logistik dan obatobatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara
100%
Jumlah logistik untuk korban bencana
100 paket
Cakupan logistik untuk korban bencana
100%
100.000.000 Kab. Malang
Prosentase penanganan penanggulangan bencana
1.19.06 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
406
Pembentukan Satuan Kemanan Lingkungan di Masyarakat (Linmas)
Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
100%
11
Badan Kec Ampelgading dan Penanggulangan Pujon Bencana Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
578.014.600 Jumlah Kegiatan Bintek Satlinmas
40 Kali
Cakupan Pembentukan Satuan Kemanan Lingkungan di Masyarakat (Linmas)
100%
1.19.07 Program Penanggulangan Bencana
578.014.600 Kab. Malang
Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
3.810.400.000 1 dokumen
Tingkat kualitas perencanaan PRB sesuai tujuan dan sasaran
100%
250.000.000 Kab. Malang
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Jumlah Koordinasi kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
43 kali
Tingkat pelaksanaan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
100%
80.400.000 Kab. Malang
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
100%
Jumlah penangganan ketanggap daruratan
12 bulan
Cakupan penanganan tanggap darurat bencana
100%
1.000.000.000 Kab. Malang
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Perbaikan darurat bencana dalam rangka pemulihan dini sarana Tingkat penanganan dan prasarana vital di daerah Penanggulangan Bencana Alam terkena bencana
100%
Pelaksanaan Perbaikan darurat bencana dalam rangka pemulihan dini sarana dan prasarana vital di daerah terkena bencana
12 bulan
Perbaikan darurat bencana dalam rangka pemulihan dini sarana dan prasarana vital di daerah terkena bencana
12 bulan
300.000.000 Kab. Malang
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
411
Penilaian kerusakan dan kerugian Tingkat penanganan akibat bencana Penanggulangan Bencana Alam
100%
Jumlah assesment dan dukumen perhitungan kerusakan akibat bencana
12 bulan
Tingkat pelaksanaan assesment dan dukumen perhitungan kerusakan akibat bencana
100%
180.000.000 Kab. Malang
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
412
Rehabilitasi dan rekontruksi prasarana fisik di wil pasca bencana
Tingkat penanganan Penanggulangan Bencana Alam
100%
Jumlah rehabilitasi dan rekontruksi prasarana fisik di wil pasca bencana
8 paket
Tingkat pelaksanaan rehabilitasi dan rekontruksi prasarana fisik di wil pasca bencana
100%
1.500.000.000 Kab. Malang
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
413
Rehabilitasi dan rekonstruksi Tingkat penanganan bidang sosial ekonomi di wil pasca Penanggulangan Bencana Alam bencana
100%
Jumlah Rehabilitasi dan rekonstruksi bidang sosial ekonomi di wil pasca bencana
2 paket
Cakupan Rehabilitasi dan rekonstruksi bidang sosial ekonomi di wil pasca bencana
100%
500.000.000 Kab. Malang
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
407
Pencegahan dan penanggulangan Tingkat penanganan resiko bencana Penanggulangan Bencana Alam
100%
Jumlah dokumen PRB
408
Koordinasi kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
Tingkat penanganan Penanggulangan Bencana Alam
100%
409
Tanggap darurat di daerah terkena bencana
Tingkat penanganan Penanggulangan Bencana Alam
410
1.19.08 Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat
315.000.000
414
Pemberdayaan masyarakat dalam Tingkat penanganan penghadapi bencana Penanggulangan Bencana Alam
100%
Jumlah kegiatan tim TRC dan desa tangguh
415
Sosialissi penanggulangan bencana di sekolah
100%
Jumlah sosialisasi penanggulangan bencana
Tingkat penanganan Penanggulangan Bencana Alam
Jumlah kegiatan : 39
3 kegiatan
15 sekolah ( 1500 siswa)
Badan Kec. Ampelgading dan Penanggulangan Kec. Pujon Bencana Daerah
Cakupan tim TRC dan desa tangguh terbentuk
100%
150.000.000
Cakupan sekolah yang mengikuti sosialisasi
100%
165.000.000 Kab. Malang
total urusan: Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
12.112.285.700
1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20.01 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
34.144.820.150
BAB V - 61
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
416
Penyusunan Standart Satuan Harga
Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel
100%
Jumlah Buku Standar Satuan harga yang disusun
100 buku
Cakupan Buku Pedoman Standar Satuan Harga yang tersusun
100%
1.465.985.650 Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
417
Tingkat Kualitas Pengelolaan Penyusunan Kebijakan akuntansi Keuangan Daerah yang Efektif, Pemerintah Daerah Efisien, Transparan dan Akuntabel
100%
Jumlah Buku Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang disusun
200 buku
Cakupan Pedoman Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang tersusun
100%
458.185.000 Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
418
Tingkat Kualitas Pengelolaan Penyusunan Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah yang Efektif, Pengelolaan Keuangan Daerah Efisien, Transparan dan Akuntabel
100%
Jumlah Buku Sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun
40 buku
Cakupan Penyusunan buku Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang terselesaikan
100%
567.565.950 Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
419
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD
Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel
100%
Jumlah buku Perda APBD sesuai kriteria dan Tepat waktu
390 buku
Cakupan Penyusunan Raperda APBD yang terselesaikan sesuai kriteria dan tepat waktu
100%
1.242.845.600 Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
420
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel
100%
Jumlah buku Perda Perubahan APBD sesuai kriteria dan Tepat waktu
260 buku
Cakupan Penyusunan Raperda Perubahan APBD yang terselesaikan sesuai kriteria dan tepat waktu
100%
1.099.622.000 Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
421
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel
100%
Jumlah buku Perbup Penjabaran APBD sesuai kriteria dan Tepat waktu
410 buku
Cakupan Penyusunan Raperbup Penjabaran APBD yang terselesaikan sesuai kriteria dan tepat waktu
100%
1.191.512.500 Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
422
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD
Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel
100%
Jumlah buku Perbup Penjabaran Perubahan APBD sesuai kriteria dan Tepat waktu
560 buku
Cakupan Penyusunan RaperbupPenjabaran APBD yang terselesaikan sesuai kriteria dan tepat waktu
100%
896.960.500 Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
423
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel
100%
Jumlah buku Perda Pertanggungjawaban APBD sesuai kriteria dan Tepat waktu
560 buku
Cakupan Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban APBD yang terselesaikan sesuai kriteria dan tepat waktu
100%
896.960.500 Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
424
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel
100%
Cakupan Penyusunan Raperda Jumlah Perda 1 perda ( 410 Pertanggungjawaban APBD yang Pertanggungjawaban APBD sesuai buku ) terselesaikan sesuai kriteria dan kriteria dan Tepat waktu tepat waktu
100%
971.562.700 Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
425
Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel
100%
Jumlah Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang diaplikasikan
Cakupan Pendampingan Aplikasi SIPKD ke seluruh SKPD
100%
868.367.800 Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
426
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel
100%
Jumlah Data Asset/Barang Daerah seluruh SKPD yang diinventarisir
98 SKPD
Cakupan kualitas data Asset Daerah yang diinventarisir
100%
2.256.110.000 Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
427
Tingkat Kualitas Pengelolaan Revaluasi/ Appraisal Aset/Barang Keuangan Daerah yang Efektif, Daerah Efisien, Transparan dan Akuntabel
100%
Jumlah Bidang Tanah yang disertifikat
100 bidang
Cakupan Bidang Tanah yang disertifikat
100%
2.477.795.000 Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
2 paket
BAB V - 62
1
2
3
4
5
428
Intensifikasi dan ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel
100%
Jumlah Penerimaan PAD yang ditargetkan
429
Tingkat Kualitas Pengelolaan Pengendalian dan Pelaporan Keuangan Daerah yang Efektif, Berkala Dana Transfer Pemerintah Efisien, Transparan dan Pusat dan Pemerintah Daerah Akuntabel
100%
Jumlah pelaporan dana transfer yang dilaksanakan
430
Peningkatan dan Pengendalian manajemen Kas Daerah
Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel
100%
Likuiditas kas yang seimbang sehingga tidak defisit
431
Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel
100%
432
Pengendalian dan Pembinaan Keuangan BLUD
Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel
100%
Pendataan dan Pemutakhiran Data Obyek Pajak
Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel
434
Pengelolaan Belanja Pegawai
Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel
435
Peningkatan Koordinasi dan Konsultasi Pendapatan Daerah
436
Evaluasi dan Asistensi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD
433
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel
100%
100%
100%
100%
6
7
8
9
10
11
10 sektor Pajak, Cakupan Target Pajak Daerah Retribusi dan yang terealisasi Lain-Lain PAD
100%
3.508.169.500 Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
Cakupan pembuatan laporan dana transfer yang dikirim ke pusat
100%
259.252.000 Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
12 bulan
Cakupan pengelolaan kas yang likuid
100%
908.062.000 Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
Jumlah orang yang mengikuti Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah untuk SKPD
98 orang
Cakupan Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah untuk SKPD yang dilaksanakan
100%
717.191.550 Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
Banyaknya BLUD yang dilakukan pembinaan terhadap Pola Pengelolaan Keuangan
4 BLUD
Cakupan pembinaan pola pengelolaan Keuangan BLUD yang dilaksanakan
100%
784.515.000 Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
100%
1.586.416.500 Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
Cakupan Pencatatan dan Daftar Gaji Pegawai yang terselesaikan
100%
782.012.500 Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
Cakupan koordinasi dan koordinasi yang dilaksanakan
100%
51.300.000 Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
Cakupan SKPD yang didampingi untuk penyusunan RKA
100%
693.820.500 Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
Jumlah Aplikasi Perpajakan yang diperlukan untuk pendataan pajak daerah
Jumlah Pegawai yang digaji secara tepat waktu setiap bulannya dan Jumlah penerbitan Daftar Gaji serta Surat Keterangan terkait Gaji pegawai yang dikeluarkan Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi untuk meningkatkan Pendapatan Daerah Jumlah SKPD yang dievaluasi dan dilakukan pendampingan dalam pembuatan RKA
9 bulan
40 OP pajak hotel, 1200 OP pajak hiburan,9.800 OP pajak reklame,160 OP PPJ 85 OP Cakupan pendataan dan pajak galian pemutakhiran objek Pajak yang C, 30 OP dimasukkan ke Data Base pajak parkir,45 OP pajak sarang burung,350 OP pajak air tanah
12 bulan
50 kali
98 SKPD
BAB V - 63
1
437
2
Evaluasi dan Asistensi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan SKPD
3
Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel
4
5
6
100%
Jumlah SKPD yang dievaluasi dan dilakukan pendampingan dalam penyusunan Perubahan RKA
98 SKPD
7
Cakupan SKPD yang didampingi untuk penyusunan Perubahan RKA
2 Perda tentang Dana Cadangan Pengadaan Cakupan PERDA Dana Cadangan Tanah Jalur yang harus terselesaikan Lintas selatan dan PENAS KTNA 2014
8
9
10
11
100%
443.032.000 Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
100%
776.249.500 Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
438
Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah
Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel
100%
Jumlah Perda tentang Dana Cadangan
439
Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah
Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel
100%
Jumlah SKPD yang dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Pengelolaan Keuangan
98 SKPD
Cakupan SKPD yang dievaluasi dalam penatausahaan keuangan sesuai kriteria
100%
877.542.100 Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
37 Buku
Cakupan TPTGR yang terselesaikan
100%
386.382.500 Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
440
Penanganan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel
100%
Jumlah Permasalahan yang menyangkut Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) yang terselesaikan Khususnya dalam Pernerbitan Surat Ketetapan Tangggungjawab Mutlak (SKTJM), SK Pembebanan, SK Pelunasan maupun SK Penghapusan
441
Peningkatan dan Pengembangan Penerimaan PBB
Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel
100%
Jumlah Realisasi Penerimaan PBB yang ditargetkan
12 bulan
Cakupan Realisasi PBB yang ditargetkan
100%
3.232.635.000 Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
442
Pemutakhiran Data Obyek PBB
Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel
100%
Jumlah hasil pendataan dan penilaian PBB yang diupdate ke dalam Data Base
12 bulan
Cakupan Data NJOP data Administrasi PBB yang harus diupdate
100%
1.700.750.000 Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
443
Penagihan dan Monitoring PBB
Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel
100%
Jumlah Realisasi tunggakan PBB yang harus ditagih
12 bulan
Cakupan realisasi Tunggakan PBB yang harus ditagih
100%
1.268.072.800 Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
444
Penyediaan Jasa Administrasi Perpajakan
Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel
100%
Jumlah Aplikasi Perpajakan yang diperlukan untuk pendataan pajak daerah
3010 buku SPT Pajak daerah,740 Cakupan Aplikasi perpajakan buku yang terselesaikan Administrasi pajak daerah
100%
1.714.268.500 Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
445
Tingkat Kualitas Pengelolaan kegiatan Peningkatan Manajemen Keuangan Daerah yang Efektif, Investasi Daerah Efisien, Transparan dan Akuntabel
100%
peningkatan kapasitas SDM / Aparatur dan meningkatnya kualitas pelaporan kinerja/keuangan BUMD
100%
52.790.000 Kab. Malang
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
3 orang
Cakupan kegiatan Peningkatan Manajemen Investasi Daerah
Bagian Perekonomian
BAB V - 64
1
2
3
446
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel
447
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel
4
5
6
7
100%
Jumlah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
1 kegiatan
Cakupan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
100%
Jumlah kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
1 kegiatan
Cakupan kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi SumberSumber Pendapatan Daerah
8
10
11
100%
5.520.000 Kab. Malang
Kecamatan Ampelgading
100%
3.365.000 Kab. Malang
Kecamatan Dau
1.20.02 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 448
Pemeriksaan pengawasan internal Prosentase pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pengawasan internal secara kebijakan KDH berkala
100%
Jumlah sub kegiatan pengawasan internal secara berkala
449
Inventaris temuan pengawasan ( gelar pengawasan )
Prosentase pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
100%
Jumlah gelar pengawasan
450
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
Prosentase pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
451
452
9
6.928.567.850 9 sub kegiatan
Cakupan pengawasan internal secara berkala
100%
5.508.414.500 Kab. Malang
Inspektorat
Prosentase gelar pengawasan
100%
354.207.600 Kab. Malang
Inspektorat
100%
Jumlah lembaga yang melakukan 3 lembaga Prosentase tindak lanjut hasil tindak lanjut hasil temuan (Inspektorat, temuan pengawasan pengawasan BPK-RI, BPKP)
100%
231.200.000 Kab. Malang
Inspektorat
Prosentase pelaksanaan Pelaksanaan Pengawasan Internal pengawasan internal secara secara Berkala berkala
100%
Jumlah SKPD yang termonitoring kegiatan/ pekerjaan fisiknya
88 SKPD
Prosentase termonitoringnya kegiatan/pekerjaan fisik SKPD
100%
110.313.050 Kab. Malang
Bagian Administrasi Pembangunan
Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
Prosentase pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
100%
Jumlah SKPD yang melaporkan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)
88 SKPD
Prosentase laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) SKPD
100%
94.549.400 Kab. Malang
Bagian Administrasi Pembangunan
453
Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif
Prosentase pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
100%
Jumlah kecamatan yang termonitoring kegiatan/ pekerjaan fisik untuk Lembaga Pendidikan Swasta
Prosentase kegiatan/ pekerjaan fisik untuk Lembaga Pendidikan Swasta yang termonitor di Kecamatan
100%
165.188.300 Kab. Malang
Bagian Administrasi Pembangunan
454
Penanganan Kasus Pengaduan pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya
Prosentase pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
100%
Jumlah kasus yang memerlukan bantuan hukum Kab. Malang
15 kasus
Cakupan penanganan kasus yang di proses dibagi jumlah kasus yang selesai tertangani di kali 100%
100%
464.695.000 Kab. Malang
Bagian Hukum
100%
Jumlah PNS yang mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah (UDIN/UPI)
387 orang
Prosentase Jumlah PNS yang berhasil lulus Ujian dinas dan ujian Penyesuaian ijazah
200 orang PNS
Prosentase jumlah PNS yang berhasil mengikuti dan menyelesaikan kegiatan sosialisasi peraturan bidang kepegawaian
416 orang PNS
Prosentase Jumlah Sekretaris Kelurahan dan Sekretaris Desa yang berhasil mengikuti Bintek pembinaan karier
1 kali
33 kec.
1.20.03 Program Pendidikan Kedinasan
553.000.000
455
Pendidikan penjenjangan struktural
Prosentase Peningkatan SPI dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
456
Sosialisasi Peraturan Bidang Kepegawaian
Prosentase Peningkatan SPI dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
100%
Jumlah PNS peserta kegiatan sosialisasi peraturan bidang kepegawaian
457
Bintek Pembinaan Karier Sekretaris Desa/ Kelurahan
Prosentase Peningkatan SPI dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
100%
Jumlah Sekretaris Kelurahan dan Sekretaris Desa yang mengikuti Bintek pembinaan karier
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
45.000.000 Kab. Malang
Badan Kepegawaian Daerah
100%
100.000.000 Kab. Malang
Badan Kepegawaian Daerah
100%
168.000.000 Kab. Malang
Badan Kepegawaian Daerah
95%
BAB V - 65
1
458
2
Asistensi Penyusunan SKP
3
Prosentase Peningkatan SPI dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
4
100%
5
Jumlah PNS yang melaksanakan penyusunan SKP
6
7
250 orang PNS
Prosentase Jumlah PNS yang berhasil menyusun SKP
800 orang
Jumlah PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya melalui tes phisikologi dan assesment
8
100%
1.20.04 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
459
Penyusunan rencana pembinaan karier PNS
Tingkat pembinaan dan pengembangan Aparatur Pemerintah Daerah
9
10
240.000.000 Kab. Malang
11
Badan Kepegawaian Daerah
3.141.389.000
100%
Jumlah PNS yang dilikutkan pembinaan Karier melalui tes psikologi dan assessment
100%
1) Jumlah calon PNS dari pelamar formasi umum yang mengikuti seleksi penerimaan; 2) Pemberkasan Jumlah GTT dan Tenaga Kontrak yang lulus seleksi ;
80%
450.000.000 Kab. Malang
Badan Kepegawaian Daerah
1.682.000.000 Kab. Malang
Badan Kepegawaian Daerah
1) 10.000 berkas pelamar umum yang memenuhi syarat untuk mengikuti ujian ; 2) 1000 berkas THK2
1) Prosentase Jumlah peserta tes seleksi penerimaan CPNS yang mengikuti ujian; 2) Prosentase Jumlah THK2 baru yang diterima menjadi CPNS
1) 70% ; 2) 80%
898 orang
Prosentase Jumlah PNS yang dipromosikan dalam Penataan dan Penempatan jumlah PNS dilantik dan menduduki jabatan struktural maupun fungsional
80%
180.000.000 Kab. Malang
Badan Kepegawaian Daerah
Seleksi penerimaan CPNS
Tingkat pembinaan dan pengembangan Aparatur Pemerintah Daerah
461
Penempatan PNS
Tingkat pembinaan dan pengembangan Aparatur Pemerintah Daerah
100%
Jumlah pejabat yang dilantik dan disumpah
462
Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
Tingkat pembinaan dan pengembangan Aparatur Pemerintah Daerah
100%
Jumlah berkas usulan SK. Kenaikan Pangkat PNS dan SK. Kenaikan Gaji berkala yang diproses
3.332 orang
Prosentase Jumlah PNS yang menerima SK Kenaikan pangkat dan SK. Kenaikan gaji berkala
100%
170.200.000 Kab. Malang
Badan Kepegawaian Daerah
463
Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
Tingkat pembinaan dan pengembangan Aparatur Pemerintah Daerah
100%
Jumlah data PNS yang dientry dalam jaringan database
5.000 PNS
Prosentase Perkembangan data PNS yang update sebagai bahan pengambilan keputusan pejabat pembina kepegawaian
80%
160.364.000 Kab. Malang
Badan Kepegawaian Daerah
464
Tingkat pembinaan dan Pemberian penghargaan bagi PNS pengembangan Aparatur berprestasi Pemerintah Daerah
100%
Jumlah berkas PNS yang di proses untuk usulan SK Pensiun, Kenaikan Pangkat Pengabdian, Karis / Karsu, Karpeg, Taspen, Bapertarum
90%
50.000.000 Kab. Malang
Badan Kepegawaian Daerah
465
Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
Tingkat pembinaan dan pengembangan Aparatur Pemerintah Daerah
100%
Jumlah PNS yang melanggar disiplin dan diusulkan untuk diberikan sanksi pelanggaran disiplin
50 orang
Prosentase Jumlah Pemberian sanksi pelanggaran bagi PNS yang melakukan pelanggaran hukuman ringan, sedang dan berat
80%
8.500.000 Kab. Malang
Badan Kepegawaian Daerah
466
Pemberian bantuan tugas belajar ikatan dinas
Tingkat pembinaan dan pengembangan Aparatur Pemerintah Daerah
100%
Jumlah PNS yang memiliki kualifikasi jenjang pendidikan lebih tinggi
25 orang
Prosentase Jumlah PNS yang menerima Bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas
80%
200.575.000 Kab. Malang
Badan Kepegawaian Daerah
460
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
Prosentase Jumlah PNS yang menerima SK Pensiun, Kenaikan 1.274 berkas Pangkat Pengabdian, Karis/Karsu, Karpeg Taspen, Bapertarum
BAB V - 66
1
2
3
4
5
467
Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN
Tingkat pembinaan dan pengembangan Aparatur Pemerintah Daerah
100%
Jumlah pelamar yang mengikuti seleksi calon praja IPDN
468
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Tingkat pembinaan dan pengembangan Aparatur Pemerintah Daerah
100%
Jumlah kunjungan kegiatan monitoring/ pembinaan ke SKPD dan pengadaan buku informasi kepegawaian
469
Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS
Tingkat pembinaan dan pengembangan Aparatur Pemerintah Daerah
100%
Jumlah SKPD Instrumen Analisis Jabatan PNS
6
7
8
Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Prosentase tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang bersertifikat
100%
10
11
Prosentase Jumlah pelamar yang lolos seleksi administrasi dan lulus ujian
60%
48.000.000 Kab. Malang
Badan Kepegawaian Daerah
Prosentase jumlah SKPD yang 10 SKPD dan telah dilaksanakan Monitoring/ 300 buku Pembinaan dan pengadaan buku informasi kepegawaian
90%
50.000.000 Kab. Malang
Badan Kepegawaian Daerah
75 orang
86 SKPD
Cakupan Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS
100%
1.20.05 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas
470
9
141.750.000 Kab. Malang
Bagian Organisasi
24.357.000 Jumlah pengawas yang mengukuti pelatihan/bintek/ diklat
25 orang
Cakupan pengawas yang telah mengikuti pelatihan
100%
1.20.06 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
24.357.000 Kab. Malang
Inspektorat
3.068.729.200
471
Pendidikan dan pelatihan tugas dan fungsi bagi PNS
Prosentase pengetahuan dan kemampuan serta profesionalisme PNS
100%
Jumlah PNS mengikuti kegiatan penyusunan SMM ISO 9001 : 2008
32 orang
Cakupan kegiatan penyusunan SMM ISO 9001:2008
100%
150.000.000 Kab. Malang
472
Diklat Kepemimpinan
Prosentase pengetahuan dan kemampuan serta profesionalisme PNS
100%
Jumlah yang mengikuti Diklat Kepemimpinan
93 orang
Cakupan pelaksanaan Diklat Kepemimpinan
100%
1.650.000.000 Kab. Malang
Badan Pendidikan dan Pelatihan
473
Diklat teknis
Prosentase pengetahuan dan kemampuan serta profesionalisme PNS
100%
Jumlah yang mengikuti Diklat teknis
120 orang
Cakupan pelaksanaan diklat teknis
100%
540.000.000 Kab. Malang
Badan Pendidikan dan Pelatihan
474
Diklat fungsional
Prosentase pengetahuan dan kemampuan serta profesionalisme PNS
100%
Jumlah yang mengikuti Diklat fungsional
120 orang
Cakupan yang mengikuti Diklat fungsional
100%
540.000.000 Kab. Malang
Badan Pendidikan dan Pelatihan
475
Sosialisasi Peraturan Perundangundangan
Prosentase pengetahuan dan kemampuan serta profesionalisme PNS
100%
Jumlah Sosialisasi hukum yang dilakukan
4 kali
Cakupan Sosialisasi Hukum yang dilakukan dibagi sosialisasi hukum yang tersedia dikali 100%
100%
154.354.200 Kab. Malang
Bagian Hukum
476
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Prosentase pengetahuan dan kemampuan serta profesionalisme PNS
100%
Jumlah Bimbingan Teknis yang diikuti
6 kali
Cakupan Bimbingan Teknis yang diikuti dibagi bimbingan teknis yang diadakan di kali 100%
100%
34.375.000 Kab. Malang
Bagian Hukum
1.20.08 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
21.971.091.400
477
Kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah
Tingkat kualitas lembaga DPRD
100%
Jumlah kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah
478
Kegiatan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD
Tingkat kualitas lembaga DPRD
100%
Jumlah Kegiatan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
Badan Kepegawaian Daerah
15 kali
12 bulan
Tercapainya pembahasan rancangan peraturan daerah
100%
3.864.815.000 Kab. Malang
Sekretariat DPRD
Cakupan Kegiatan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD
100%
628.383.900 Kab. Malang
Sekretariat DPRD
BAB V - 67
1
2
3
4
5
6
7
479
Kegiatan rapat-rapat paripurna
Tingkat kualitas lembaga DPRD
100%
Jumlah rapat-rapat paripurna yang hasilnya dituangkan dalam bentuk peraturan /keputusan DPRD
480
Kegiatan Reses
Tingkat kualitas lembaga DPRD
100%
Jumlah kegiatan reses pada tiap akhir masa sidang
3 kegiatan
481
Kegiatan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah
Tingkat kualitas lembaga DPRD
100%
Jumlah Terlaksananya kegiatan kunjungan kerja 50 orang pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi
96 Kegiatan Pimpinan DPRD ; 384 Kegiatan Anggota DPRD
482
Kegiatan peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
Tingkat kualitas lembaga DPRD
100%
Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan
23 kajian; 34 Cakupan pelaksanaan konsultasi ; 9 peningkatan kapasitas pimpinan pendalaman dan anggota DPRD
483
Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan
Tingkat kualitas lembaga DPRD
100%
Jumlah kegiatan sosialisasi rancangan peraturan daerah inisiatif
60 kali
5 kegiatan
8
11
890.003.600 Kab. Malang
Sekretariat DPRD
Cakupan kegiatan reses pada tiap akhir masa sidang dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat/konstituen
100%
957.330.000 Kab. Malang
Sekretariat DPRD
Terlaksananya kegiatan kunjungan kerja 50 orang pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi
100%
2.523.840.000 Kab. Malang
Sekretariat DPRD
100%
12.861.756.400 Kab. Malang
Sekretariat DPRD
100%
244.962.500 Kab. Malang
Sekretariat DPRD
Cakupan kegiatan sosialisasi rancangan peraturan daerah inisiatif
2.081.672.900
484
Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan
Prosentase peraturan perundangundangan yang sudah di tata
100%
Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan
485
Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Prosentase peraturan perundangundangan yang sudah di tata
100%
Jumlah kegiatan fasilitasi sehingga terbentuknya Lembaga yang efektif dan efisien
486
Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Peraturan PerundangUndangan
Prosentase peraturan perundangundangan yang sudah di tata
100%
Jumlah kegiatan penyusunan rencana kerja perundangundangan
487
Kegiatan kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundangundangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antara peraturan perundang-undangan daerah
100%
Jumlah Kegiatan kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundangundangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antara peraturan perundang-undangan daerah
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
10
100%
1.20.09 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Prosentase peraturan perundangundangan yang sudah di tata
9
Cakupan kegiatan rapat-rapat paripurna yang hasilnya dituangkan dalam bentuk peraturan /keputusan DPRD
3 kali
Cakupan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan
100%
300.000.000 Kab. Malang
Inspektorat
100%
157.500.000 Kab. Malang
Bagian Organisasi
Tercapainya penyusunan rencana kerja perundang-undangan
100%
276.650.600 Kab. Malang
Sekretariat DPRD
Cakupan Kegiatan kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan 22 kajian ; 5 perundang-undangan yang baru, sosialisasi lebih tinggi dan keserasian antara peraturan perundang-undangan daerah
100%
200.202.000 Kab. Malang
Sekretariat DPRD
Cakupan kegiatan Fasilitasi 1 kegiatan / 1 Sosialisasi Peraturan Perundangperda Undangan
6 kegiatan
BAB V - 68
1
2
3
4
5
6
7
488
Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
Prosentase peraturan perundangundangan yang sudah di tata
100%
1) 24 Peraturan 1) Jumlah peraturan daerah yang Daerah; 2) 50 dirancang ; 2) Jumlah peraturan Peraturan Prosentase Penyusunan bupati yang dirancang; 3) Jumlah Bupati; 3) Rancangan Peraturan Kepala keputusan bupati yang dirancang; 1000 Daerah 4) Jumlah instruksi bupati yang keputusan dirancang bupati; 4) 2 Instruksi Bupati
489
Publikasi Peraturan Perundangundangan
Prosentase peraturan perundangundangan yang sudah di tata
100%
Jumlah buku yang di publikasikan
490
Kajian Peraturan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan Prosentase peraturan perundangyang baru, Lebih Tinggi dan undangan yang sudah di tata Keserasian antar Perauran Perundang-undangan Daerah
491
Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undanganLegislasi Rancangan Peraturan PerundangProsentase peraturan perundangundanganLegislasi Rancangan undangan yang sudah di tata Peraturan PerundangundanganLegislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan
492
Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
493
Publikasi Peraturan PerundangUndangan
8
Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Kunjungan Kerja/Inspeksi KDH/Wk.KDH
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
11
48.945.000 Kab. Malang
Bagian Hukum
Cakupan jumlah buku yang dipublikasikan dibagi jumlah buku yang tersedia
100%
251.220.200 Kab. Malang
Bagian Hukum
Jumlah peraturan daerah ; bupati yang dikaji dan peraturan daerah yang legislasi
1) 10 peraturan daerah; 2) 20 Peraturan Bupati; 3) 24 Peraturan Daerah
Cakupan Kajian Peraturan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, Lebih Tinggi dan Keserasian antar Perauran Perundang-undangan Daerah
100%
195.859.400 Kab. Malang
Bagian Hukum
100%
1) Jumlah peraturan bupati yang dihasilkan; 2) Jumlah keputusan bupati yang dihasilkan; 3)Jumlah instruksi bupati yang dihasilkan
1) 50 Peraturan Bupati ; 2) 1000 keputusan bupati ;3) 2 Instruksi Bupati
Cakupan penyusunan Legislasi Rancangan Peraturan Perundangundangan
100%
149.505.000 Kab. Malang
Bagian Hukum
Prosentase peraturan perundangundangan yang sudah di tata
100%
Jumlah Penyuluhan hukum yang dilakukan
30 kali
Cakupan jumlah penyuluhan hukum yang dilakukan dibagi jumlah desa di kab. Malang dikali 100%
100%
412.540.700 Kab. Malang
Bagian Hukum
Tingkat pembinaan dan pengembangan Aparatur Pemerintah Daerah
100%
1. Jumlah Pedoman Tata Naskah Dinas yang disusun tepat waktu ; 1). 1 pedoman 2. Jumlah kegiatan Bintek ; 2). 1 kali Kelompok Budaya Kerja KBK)
Cakupan pelaksanaan kegiatan penyusunan Pedoman Tata Naskah Dinas dan Bintek Kelompok Budaya Kerja KBK)
100%
89.250.000 Kab. Malang
100%
5000 eksemplar buku
Tingkat kualitas penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
100%
Prosentase tingkat pelayanan kedinasan
100%
Bagian Organisasi
133.750.000 1. Jumlah Penerapan Pencapaian SPM sesuai Bidang Kewenangan yang disusun tepat waktu; 2.2.Jumlah pemeliharaan prosedur mutu ISO 9001:2000 di lingk Sekretariat Daerah Kab. Malang
Cakupan pelaksanaan kegiatan 1). 18 SKPD; Penyusunan Kebijakan Sistem 2). 14 Bagian dan Prosedur Pengawasan
100%
1.20.11 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
495
10
100%
1.20.10 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
494
9
133.750.000 Kab. Malang
Bagian Organisasi
943.565.000 Jumlah Naskah sambutan yang Prosentase naskah sambutan disusun dalam rangka Kunjungan yang disusun dalam rangka 800 sambutan Kerja/Inspeksi KDH/Wk.KDH Kunjungan Kerja/Inspeksi dalam satu tahun KDH/Wk.KDH
100%
20.526.000 Kab. Malang
Bagian Hubungan Masyarakat
BAB V - 69
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
496
Dialog/audiensi dengan Tokohtokoh Masyarakat, pimpinan anggota organisasi sosial dan masyarakat
Prosentase tingkat pelayanan kedinasan
100%
Jumlah kegiatan Bina Desa di Kecamatan dalam rangka pelayanan dan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur
497
Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri
Prosentase tingkat pelayanan kedinasan
100%
Jumlah penerimaan kunjungan kerja
498
Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara
Prosentase tingkat pelayanan kedinasan
100%
Jumlah pelayanan ke-protokolan kegiatan kedinasan dalam rangka penerimaan kunjungan kerja pejabat negara
100 Kegiatan
Cakupan pelayanan ke-protokolan kegiatan kedinasan dalam rangka penerimaan kunjungan kerja pejabat negara
100%
44.550.000 Kab. Malang
Bagian Umum dan Protokol
499
Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Prosentase tingkat pelayanan Daerah / Wakil Kepala Daerah kedinasan
100%
Jumlah pelayanan ke-protokolan kegiatan kedinasan dalam rangka kunjungan kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
500 Kegiatan
Cakupan kegiatan kedinasan dalam rangka kunjungan kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
100%
597.000.000 Kab. Malang
Bagian Umum dan Protokol
5 kegiatan
75 kali
Cakupan kegiatan Bina Desa di Kecamatan dalam rangka pelayanan dan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur
100%
219.130.000 Kab. Malang
Bagian Tata Pemerintahan Umum
Cakupan penerimaan kunjungan kerja dengan baik
100%
62.359.000 Kab. Malang
Bagian Tata Pemerintahan Umum
1.20.12 Program Peningkatan Pelayanan Publik
1.653.173.000
500
Pengawasan dan pengendalian tingkat teknis
Tingkat kepuasan terhadap pelayanan publik
100%
Jumlah kegiatan pengawasan terhadap pelayanan perizinan
12 bulan
Cakupan kegiatan pengawasan terhadap pelayanan perizinan
100%
750.000.000 Kab. Malang
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
501
Sosialisasi standard operasional pelayanan perizinan kepada aparatur dan masyarakat
Tingkat kepuasan terhadap pelayanan publik
100%
Jumlah aparatur dan masyarakat yang mengikuti sosialisasi
12 bulan
Cakupan pelaksanaan Sosialisasi standard operasional pelayanan perizinan kepada aparatur dan masyarakat
100%
350.000.000 Kab. Malang
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
502
Pelayanan/pemeliharaan ISO 9001-2008
Tingkat kepuasan terhadap pelayanan publik
100%
Jumlah pelayanan perizinan yang berstandard
1 Paket
Tingkat pelaksanaan pelayanan perizinan yang berstandard
100%
35.000.000 Kab. Malang
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
503
Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Teknis
Tingkat kepuasan terhadap pelayanan publik
100%
"Pendistribusian RASKIN dengan tercapainya 6T (Tepat sasaran, Tepat harga, Tepat waktu, Tepat kualitas, Tepat kuantitas dan Tepat administrasi) "
12 kali
Cakupan Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Teknis
100%
221.173.000 Kab. Malang
Bagian Perekonomian
504
Kegiatan Pendukung Pelayanan
Tingkat kepuasan terhadap pelayanan publik
100%
Jumlah kegiatan Bantuan Dana Bergulir untuk peningkatan permodalan pada KUMKM Kab. Malang yang terealisasi
1 kegiatan
Cakupan pengajuan proposal bantuan modal dana bergulir yang terealisasi
100%
297.000.000 Kab. Malang
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
1.20.13 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
505
Penyusunan sistem informasi terhadap pelayanan publik
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
Tingkat optimalisasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi
332.051.200
100%
Jumlah sistem informasi untuk pelayanan publik
3 telecenter Prosentase pemanfaatan sistem dan 1 M-CAP informasi terhadap layanan publik
100%
250.000.000 Kab. Malang
Bagian Pengelola Data Elektronik
BAB V - 70
1
506
2
Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Pelayanan Publik
3
Tingkat kualitas sistem informasi terhadap pelayanan kepada Masyarakat
4
100%
5
Jumlah SKPD melaksanakan Review IKM
6
7
8
62 SKPD
Cakupan pelaksanaan Review IKM
100%
1.20.14 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
507
Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Daerah
Prosentase penyelesaian masalah Perbatasan Antar Daerah
100%
1) Jumlah pemeliharaan pilar/tugu batas Kabupaten Malang; 2) Jumlah kegiatan pendataan nama-nama Rupa Bumi dan Toponimi; 3) Jumlah penyelesaian batas wilayah Kabupaten Malang
1) 2 batas Cakupan kegiatan Koordinasi wilayah; 2) 8 Penyelesaian Masalah Perbatasan kali; 3) 2 Antar Daerah kabupaten
508
Perencanaan dan Pengawasan Teknis Pembangunan/Rehab. Rumah Dinas, Gedung Kantor dan Gedung Aset Daerah
Tingkat kualitas sarana dan prasarana apartur dalam menunjang peningkatan pelayanan publik
100%
Jumlah kegiatan perencanaan dan pengawasan teknis pembangunan gedung/kantor aset Pemerintah Kab Malang
40 paket
509
Pembangunan Gedung Kantor
Tingkat kualitas sarana dan prasarana apartur dalam menunjang peningkatan pelayanan publik
100%
Jumlah gedung/kantor aset Pemkab yang dibangun dan atau ditingkatkan
34 Paket
Cakupan gedung/kantor aset Pemkab yang dibangun dan atau ditingkatkan
100%
511
Rasio kajian terhadap isu/topik pembangunan daerah
512
Penelitian/Kajian/Studi/analisa bidang Sosial Budaya (Kajian peningkatan peran serta masyarakat urban di wilayah pinggiran kota dalam pembangunan dan sosial kemasyarakatan)
Rasio kajian terhadap isu/topik pembangunan daerah
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
Bagian Organisasi
300.000.000 Kab. Malang
Bagian Tata Pemerintahan Umum
100%
4.000.000.000 Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
100%
12.000.000.000 Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
1.20.17 Program Penelitian dan Pengembangan
Penelitian/Kajian/Studi/analisa bidang Sosial Politik (Kajian Pengembangan Model Pemberdayaan Partai Politik dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan serta organisasi keagamaan dalam kerukunan umat beragama)
82.051.200 Kab. Malang
11
16.000.000.000 Prosentase kegiatan perencanaan dan pengawasan teknis pembangunan / pemeliharaan gedung / kantor aset Pemkab Malang
510
10
300.000.000
1.20.15 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Penelitian/Kajian/Studi/analisa bidang Sosial Politik (Kajian peningkatan peran organisasi Rasio kajian terhadap isu/topik politik dan kmasyarakatan dalam pembangunan daerah rangka penegakan Hukum dan HAM)
9
2.600.000.000
80%
Jumlah buku Kajian tentang peran organisasi politik dan kemasyarakatan penegakan hukum dan HAM
Cakupan kegiatan penyusunan kajian tentang peran organisasi politik dan kemasyarakatan penegakan hukum dan HAM
100%
250.000.000 Kab. Malang
Badan Penelitian dan Pengembangan
80%
Tingkat kualitas kajian untuk Jumlah buku kajian tentang merekomendasi kebijakan untuk model pemberdayaan partai model pemberdayaan partai politik dan organisasi keagamaan 1 buku kajian politik dan organisasi sosial dalam kerukunan umat beragama kemasyarakatan serta organisasi yang disusun keagamaan dalam kerukunan umat beragama.
100%
200.000.000 Kab. Malang
Badan Penelitian dan Pengembangan
80%
TersJumlah buku kajian peran masy urban di wilayah pinggiran kota dalam pembangunan dan sosial kemasyarakatan yang disusun tepat waktu
100%
200.000.000 Kab. Malang
Badan Penelitian dan Pengembangan
1 kajian
Tingkat Rekomendasi kebijakan ttg peran masy urban di wilayah 1 buku kajian pinggiran kota dalam pembangunan dan sosial kemasyarakatan
BAB V - 71
1
513
514
515
516
517
518
519
520
521
2
Penelitian/Kajian/Studi/analisa bidang Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah (Kajian Peran Pemerintah Desa / Kelurahan Terhadap Penanggulangan Kemiskinan) Penelitian/Kajian/Studi/analisa bidang Aparatur Pemerintah Daerah (Pengaruh kapasitas sumberdaya aparatur terhadap peningkatan pelayanan publik sebuah kajian terhadap kebijakan penempatan PNS yang tidak mempunyai latar belakang bidang pela Penelitian/Kajian/Studi/analisa bidang Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah (Kajian Penyusunan Protap pengawasan pada inspektorat) Penelitian/Kajian/Studi/analisa bidang Aparatur Pemerintah Daerah (Kajian Kesiapan Aparatur Terhadap Kebijakan Akuntasi Berbasis Akrual) Penelitian/Kajian/Studi/analisa bidang Aparatur Pemerintah Daerah (Kajian pengaruh pendidikan dan pelatihan struktural dan teknis terhadap jenjang karier aparatur) Penelitian/Kajian/Studi/analisa bidang perekonomian (Kajian tentang perlunya pengakuan pemerintah terhadap sumbangan peternak pada peningkatan produksi pertanian) Penelitian/Kajian/Studi/analisa bidang pembangunan dan lingkungan hidup (Optimalisasi pemanfaatan lahan kosong diselasela/dibawah tegakan hutan Penelitian/Kajian/Studi/analisa bidang Teknologi Tepat Guna (Rekayasa Teknologi Komoditas Jeruk Pasca Panen) Penelitian/Kajian/Studi/analisa bidang Sosial Budaya (Kajian Peningkatan Peran BPJS Terhadap Kesehatan Masyarakat Kabupaten Malang)
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Rasio kajian terhadap isu/topik pembangunan daerah
80%
Jumlah buku kajian SPM lembaga Tingkat kualitas kajian dalam Desa/Kelurahan terhadap rekomenasi SPM lembaga 1 buku kajian penanggulangan kemiskinan Desa/Kelurahan terhadap disusun tepat waktu penanggulangan kemiskinan
100%
200.000.000 Kab. Malang
Badan Penelitian dan Pengembangan
Rasio kajian terhadap isu/topik pembangunan daerah
80%
Jumlah buku kajian yang disusun Cakupan penyusunan kajian 1 buku kajian tepat waktu pelayanan publik di Kab. Malang
100%
200.000.000 Kab. Malang
Badan Penelitian dan Pengembangan
Rasio kajian terhadap isu/topik pembangunan daerah
80%
Cakupan pelaksanaan Jumlah buku kajian yang disusun penyusunankajian tertib 1 buku kajian tepat waktu administrasi pengelolaan APBD dan kualitas audit
100%
200.000.000 Kab. Malang
Badan Penelitian dan Pengembangan
Rasio kajian terhadap isu/topik pembangunan daerah
80%
Jumlah buku kajian akuntabilitas aparatur pengelola keuangan disusun tepat waktu
1 buku
Cakupan penyusunan kajian akuntabilitas aparatur pengelola keuangan
100%
225.000.000 Kab. Malang
Badan Penelitian dan Pengembangan
Rasio kajian terhadap isu/topik pembangunan daerah
80%
Jumlah buku kajian yang disusun tepat waktu
1 buku
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah Kab. Malang
100%
225.000.000 Kab. Malang
Badan Penelitian dan Pengembangan
Rasio kajian terhadap isu/topik pembangunan daerah
80%
Jumlah buku kajian yang disusun tepat waktu
1 buku
Cakupan kegiatan penyusunan buku kajian pertanian
100%
200.000.000 Kab. Malang
Badan Penelitian dan Pengembangan
Rasio kajian terhadap isu/topik pembangunan daerah
80%
Jumlah buku kajian yang disusun tepat waktu
1 buku
Cakupan pelaksanaan kegiatan penyusunan kajian
100%
150.000.000 Kab. Malang
Badan Penelitian dan Pengembangan
Rasio kajian terhadap isu/topik pembangunan daerah
80%
Jumlah buku kajian yang disusun tepat waktu
1 buku
Cakupan pelaksanaan kegiatan penyusunan buku kajian
100%
150.000.000 Kab. Malang
Badan Penelitian dan Pengembangan
Rasio kajian terhadap isu/topik pembangunan daerah
80%
Jumlah buku kajian peran BPJS terhadap kesehatan masyarakat Kab. Mlg disusun tepat waktu
Tingkat Rekomendasi kebijakan 1 buku kajian untuk optimalisasi kesehatan masyarakat melalui peran BPJS
100%
200.000.000 Kab. Malang
Badan Penelitian dan Pengembangan
BAB V - 72
1
522
2
Penelitian/Kajian/Studi/analisa bidang Keuangan Daerah (Implementasi pola kemitraan dunia usaha (UMKM) dengan Lembaga Keuangan (BRI Syariah) terhadap Peningkatan Perekonomian Rakyat)
3
Rasio kajian terhadap isu/topik pembangunan daerah
Jumlah kegiatan : 107
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
4
80%
5
6
7
Cakupan pelaksanaan kegiatan Jumlah buku kajian yang disusun 1 buku kajian penyusunan kajian pola tepat waktu kemitraan
8
100%
total urusan: Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
9
10
200.000.000 Kab. Malang
11
Badan Penelitian dan Pengembangan
93.876.166.700
BAB V - 73
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.21 KETAHANAN PANGAN 1.21.01 Program Peningkatan Ketahanan Pangan
4.026.981.200
1%
Jumlah Pelatihan dan Temu Usaha Tani; bantuan alat panen hasil pertanian ; bantuan alat pengolahan hasil pertanian; Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian
Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi,Palawija
Prosentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dalam jumlah maupun mutu
1%
1) Pelaksanaan petak percontohan pengelolaan Tanaman Terpadu 1) 5 unit; 2) 5 (PTT) padi; 2) Pelaksanaan Dem unit; 3) 200 Plot varietas padi unggul nasional; orang 3) Sosialisasi dan koordinasi program P2BN
Cakupan pelaksanaan Pengembangan Padi Umur Pendek;Pengembangan Padi Lahan Kering;Tanam Jajar Legowo
525
Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering
Prosentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dalam jumlah maupun mutu
1%
Jumlah kegiatan SLPHT kopi, cengkeh dan kelapa; Rehabilitasi cengkeh, kopi robusta dan kelapa; penilaian kebun besar
20 kel tani
Prosentase Pengembangan Kawasan Kopi Robusta, Cengkeh dan Kelapa
30%
526
Pengembangan Sistem Informasi Pasar
Prosentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dalam jumlah maupun mutu
1%
Jumlah pengadaan sarana prasarana untuk pelayanan di STA Mantung dan alat kebersihan kantor STA Mantung
2 paket
Cakupan pengadaan sarana prasarana untuk pelayanan di STA Mantung dan alat kebersihan kantor STA Mantung
100%
105.850.500 STA Mantung, Pujon
527
Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian
Prosentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dalam jumlah maupun mutu
1%
1) Jumlah Pencapaian pelatihan bagi petani di kawasan agropolitan; 2) Jumlah Bantuan Bibit dan Pupuk
4kali ; 1000 pohon
Cakupan kegiatan Pelatihan bagi petani di kawasan agropolitan; Bantuan Bibit dan Pupuk dan peralatan kebersihan
100%
400.000.000
528
Penelitian dan pengembangan Teknologi Budi Daya
Prosentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dalam jumlah maupun mutu
1%
Jumlah kegiatan Percontohan/Dem Serealia lainnya, ubi-umbian dan kacangkacangan
5 Ha
Prosentase Pelaksanaan Percontohan/Dem tanaman serelia lainnya,kacang-kacangan dan umbi-umbian
100%
300.000.000 Kab. Malang
Dinas Pertanian dan Perkebunan
529
Peningkatan Produksi,Produktifitas dan Mutu Produk Perkebunan,Produk Pertanian
Prosentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dalam jumlah maupun mutu
1%
Jumlah kegiatan Intensifikasi Tanaman Hortikultura
5 Ha; 10 kali
Cakupan kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura
100%
350.000.000 Kab. Malang
Dinas Pertanian dan Perkebunan
530
Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan
Prosentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dalam jumlah maupun mutu
1%
Jumlah kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan yang dilaksanakan
8 kali
Cakupan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan yang dilaksanakan
100%
168.615.300 Kab. Malang
Dinas Pertanian dan Perkebunan
531
Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Prosentase Peningkatan Produksi Pelaporan Kebijakan Subsidi Tanaman Pangan dalam jumlah Pertanian maupun mutu
1%
TerlakJumlah kegiatan monitoring Cakupan Terlaksananya kegiatan dan evaluasi penyaluran serta monitoring dan evaluasi 33 kecamatan penggunaan pupuk bersubsidi penyaluran serta penggunaan tahun 2015 pupuk bersubsidi tahun 2015
100%
212.705.000 Kab. Malang
Bagian Perekonomian
Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian
Prosentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dalam jumlah maupun mutu
524
523
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
100 0rang ; 5 Cakupan kegiatan Pelatihan dan unit ; 5 unit ; Temu Usaha Tani dan bantuan 1 paket alatl pertanian
100%
400.000.000 Kab. Malang
Dinas Pertanian dan Perkebunan
100%
228.991.400 5 Kecamatan
Dinas Pertanian dan Perkebunan
1.090.819.000 Kab. Malang
Dinas Pertanian dan Perkebunan
Kecamatan Poncokusumo
Dinas Pertanian dan Perkebunan
Dinas Pertanian dan Perkebunan
BAB V - 74
1
2
3
4
5
6
1%
Jumlah Data dan informasi NBM, PPH, Kebutuhan perkapita/tahun, peta rawan pangan
33 data kecamatan
532
Penanganan Daerah Rawan Pangan
Prosentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dalam jumlah maupun mutu
533
Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan
Prosentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dalam jumlah maupun mutu
1%
Jumlah kegiatan Sosialisasi Kelompok KRPL, Pengolahan pangan lokal pekarangan, Bahan peraga pengolahan pangan lokal
534
Prosentase Peningkatan Produksi Pengembangan Cadangan Pangan Tanaman Pangan dalam jumlah maupun mutu
1%
Jumlah kelompok cadangan pangan di pekarangan yang dibina
535
Pengembangan Desa Mandiri Pangan
Prosentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dalam jumlah maupun mutu
1%
Jumlah Sosialisasi Desa Mandiri Pangan, Bansos Desa Baru
536
Prosentase Peningkatan Produksi Pengembangan Lumbung Pangan Tanaman Pangan dalam jumlah maupun mutu
1%
Jumlah Sosialisasi dan monev KRPL dan Lumbung pangan desa
537
Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif
Prosentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dalam jumlah maupun mutu
1%
Jumlah mengikuti Lomba cipta menu Tk. Provinsi
538
Prosentase Peningkatan Produksi Peningkatan Mutu dan Keamanan Tanaman Pangan dalam jumlah Pangan maupun mutu
1%
Jumlah penyelenggaraan penyuluhan dan sosialisasi tentang mutu dan keamanan pangan
539
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Prosentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dalam jumlah maupun mutu
1%
Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan
7
8
9
10
11
Cakupan Data dan informasi NBM, PPH, Kebutuhan perkapita/tahun, peta rawan pangan
100%
100.000.000 Kab. Malang
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
Cakupan jumlah kegiatan Sosialisasi Kelompok KRPL, Pengolahan pangan lokal pekarangan, Bahan peraga pengolahan pangan lokal
100%
120.000.000 Kab. Malang
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
Cakupan kelompok cadangan pangan di pekarangan yang dibina
100%
125.000.000 Kab. Malang
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
3 kali / 3 desa
Cakupan Sosialisasi Desa Mandiri Pangan, Bansos Desa Baru
100%
200.000.000 Kab. Malang
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
5 kali/ 5 kecamatan
Cakupan Sosialisasi dan monev KRPL dan Lumbung pangan desa
100%
100.000.000 Kab. Malang
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
Cakupan kegiatan Lomba cipta menu Tk. Provinsi
100%
75.000.000 Kab. Malang
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
Cakupan penyelenggaraan penyuluhan dan sosialisasi tentang mutu dan keamanan pangan
100%
20.000.000 Kab. Malang
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
Cakupan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan
100%
30.000.000 Kab. Malang
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
3 kali/ 3 kelompok
3 kelompok
1 kali
33 kali
1 kegiatan
total urusan: Ketahanan Pangan
Jumlah kegiatan : 17
4.026.981.200
1.22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.22.01 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
947.261.700
540
Pembinaan Adm.Proyek (PAP)PNPM-MP
Prosentase peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan
100%
Jumlah Pembinaan Adm Proyek (PAP)PNPM-MP melalui pelatihan bagi pelaksana PNPM-MP
26 kec
Cakupan Pembinaan Adm Proyek (PAP)PNPM-MP melalui pelatihan bagi pelaksana PNPM-MP
100%
432.000.000 Kab. Malang
Badan Pemberdayaan Masyarakat
541
Prosentase peningkatan Fasilitas Sistem Manajemen keberdayaan masyarakat Pembangunan Partisipasif (SMPP) perdesaan
100%
Jumlah orang yang diFasilitasi Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif
140 orang
Cakupan kegiatan Fasilitasi Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif
100%
70.000.000 Kab. Malang
Badan Pemberdayaan Masyarakat
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB V - 75
1
2
3
4
5
542
Prosentase peningkatan Pembentukan pokjanal Posyandu keberdayaan masyarakat perdesaan
100%
Jumlah Revitalisasi Posyandu menjadi Taman Posyandu
543
Pelestarian Adat Istiadat
Prosentase peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan
100%
Jumlah adat istiadat yang di inventaris
544
Prosentase peningkatan Pemberdayaan lembaga dan keberdayaan masyarakat Organisasi Masyarakat Perdesaan perdesaan
100%
Jumlah Desa peserta pelatihan lembaga masyarakat pedesaan.
545
Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa
Prosentase peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan
100%
Jumlah Desa peserta sosialisasi/informasi peraturan perundang – undangan tentang Desa.
6
7
Cakupan kegiatan Revitalisasi 390 desa/kel Posyandu menjadi Taman Posyandu
8
11
150.000.000 Kab. Malang
Badan Pemberdayaan Masyarakat
jumlah kegiatan inventarisadat istiadat di Kabupaten Malang
100%
200.000.000 Kab. Malang
Badan Pemberdayaan Masyarakat
378 Desa
Cakupan Desa yang sudah mengikuti pelatihan lembaga masyarakat pedesaan.
100%
68.574.800 Kab. Malang
Bagian Tata Pemerintahan Desa
378 Desa
Cakupan peningkatan pengetahuan aparatur pemerintahan Desa.
100%
26.686.900 Kab. Malang
Bagian Tata Pemerintahan Desa
4 kec
913.625.600
546
Kegiatan Pendampingan dan Penguatan Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Prosentase Desa yang telah membentuk BUMDes
75%
Jumlah desa yang mengikuti pembinaan untuk penguatan dan pendirian BUMDes
10 desa
Terlaksananya pembinaan untuk penguatan dan pendirian BUMDes
547
Bintek Identifikasi Kebutuhan Desa Tertinggal
Prosentase Desa yang telah membentuk BUMDes
75%
Jumlah desa mengikuti Bintek Identifikasi kebutuhan Desa Tertinggal
15 desa
548
Pelatihan Manajemen Pengelola pasar Desa
Prosentase Desa yang telah membentuk BUMDes
75%
Jumlah yang mengikuti Pelatihan Manajemen pengelola pasar Desa bagi pengurus pasar desa
549
Monitoring dan Evaluasi dalam Prosentase Desa yang telah bidang Usaha Ekoomi Masyarakat membentuk BUMDes
75%
Jumlah desa yang dibina tentang Bantuan Modal Usaha
550
Gelar TTG Nasional
Prosentase Desa yang telah membentuk BUMDes
75%
Jumlah kegiatan Gelar TTG Nasional
551
Bantuan Peralatan TTG
Prosentase Desa yang telah membentuk BUMDes
75%
Jumlah desa yang mendapatkan Bantuan Peralatan TTG
552
Identifikasi Peralatan TTG
Prosentase Desa yang telah membentuk BUMDes
75%
Jumlah lokasi Identifikasi Peralatan TTG
553
Pemberdayaan Lembaga Sanimas Prosentase Desa yang telah dan lembaga Nelayan Peternak membentuk BUMDes
75%
Jumlah kegiatan Pemberdayaan Lembaga Sanimas dan lembaga Nelayan Peternak
554
Pelatihan Keterampilan manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
75%
Jumlah Desa peserta sosialsasi peraturan BUMDes.
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
10
100%
1.22.02 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
Prosentase Desa yang telah membentuk BUMDes
9
10 desa
150.000.000 Kab. Malang
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Cakupan pelaksanaan Bintek Identifikasi kebutuhan Desa Tertinggal
100%
200.000.000 Kab. Malang
Badan Pemberdayaan Masyarakat
80 orang
Cakupan kegiatan Pelatihan Manajemen pengelola pasar Desa bagi pengurus pasar desa
100%
150.000.000 Kab. Malang
Badan Pemberdayaan Masyarakat
20 desa
Cakupan kegiatan Pemberina Bantuan Modal Usaha
100%
75.000.000 Kab. Malang
Badan Pemberdayaan Masyarakat
1 kegiatan
Cakupan kegiatan Gelar TTG Nasional
100%
150.000.000 Kab. Malang
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Cakupan Bantuan Peralatan TTG
100%
75.000.000 Kab. Malang
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Cakupan Identifikasi Peralatan TTG
100%
21.000.000 Kab. Malang
Badan Pemberdayaan Masyarakat
7 kegiatan
Cakupan kegiatan Pemberdayaan Lembaga Sanimas dan lembaga Nelayan Peternak
100%
60.000.000 Kab. Malang
Badan Pemberdayaan Masyarakat
192 Desa
Cakupan Desa yang telah mengikuti pelatihan bagi pengurus BUMDes.
100%
32.625.600 Kab. Malang
Bagian Tata Pemerintahan Desa
12 desa
7 kecamatan
BAB V - 76
1
2
3
4
5
6
7
8
1.22.03 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
555
Prosentase partisipasi masyarakat Pelatihan penguatan kelembagaan proses perencanaan sumber daya desa(SDD) pembangunan desa
100%
Jumlah orang yangmengikuti pelatihan penguatan kelembagaan sumber daya desa (SDD)
556
Pelestarian sumber daya desa (SDD)
Prosentase partisipasi masyarakat proses perencanaan pembangunan desa
100%
Jumlah kegiatan pelestarian sumber daya desa (SDD)
2 kegiatan
557
Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
Prosentase partisipasi masyarakat proses perencanaan pembangunan desa
100%
Jumlah pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
558
Pembentukan Forum dan Sosialisasi Peran KPM
Prosentase partisipasi masyarakat proses perencanaan pembangunan desa
100%
Jumlah kegiatan Peran KPM dalam percepatan proses pembangunan
559
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa (monitoring, evaluasi dan pelaporan).
Prosentase partisipasi masyarakat proses perencanaan pembangunan desa
100%
Jumlah Kecamatan peserta Validasi Data Perangkat Desa.
560
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Prosentase partisipasi masyarakat proses perencanaan pembangunan desa
100%
Jumlah kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
11
100%
200.000.000 Kab. Malang
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Terlaksananya pelestarian sumber daya desa (SDD)
100%
125.000.000 Kab. Malang
Badan Pemberdayaan Masyarakat
33 kec
Cakupan kegoatan pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
100%
200.000.000 Kab. Malang
Badan Pemberdayaan Masyarakat
33 kec
Cakupan kegaiatan Peran KPM dalam percepatan proses pembangunan
100%
100.000.000 Kab. Malang
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Cakupan bagi Desa yang telah melaksanakan Validasi Perangkat Desa.
100%
158.465.400 Kab. Malang
Bagian Tata Pemerintahan Desa
Cakupan pelaksanaan kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
100%
479.000.000 Kab. Malang
Bagian Tata Pemerintahan Umum
33 Kecamatan.
5 kegiatan
1.275.122.100
561
Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Prosentase Peningkatan SDM bagi Pembangunan Kawasan pengelolaan Keuangan Desa. Perdesaan
80%
Jumlah yang mengikuti pelatihan bagi Sekretaris Desa, BPD, LPMD dan Tokoh Masyarakat
562
Kegiatan penyelenggaraan Prosentase Peningkatan SDM bagi Diseminasi Informasi bagi pengelolaan Keuangan Desa. Masyarakat Desa (Profil Desa/Kel)
80%
Jumlah desa mengikuti Bintek 390 Cakupan kegiatan Bintek Pengisian Profil Desa dan desa/keluraha Pengisian Profil Desa dan Pendataan Profil Desa/Kelurahan n Pendataan Profil Desa/Kelurahan
563
Kegiatan Pemberian Stimulan Prosentase Peningkatan SDM bagi Pembangunan Desa (Lomba Desa) pengelolaan Keuangan Desa.
80%
Jumlah Pembinaan dan Evaluasi Desa Berprestasi Tingkat Kecamatan dan Kabupaten
564
Peningkatan kapasitas aparatur Prosentase Peningkatan SDM bagi Pemerintahan Desa dalam bidang pengelolaan Keuangan Desa. pengelolaan keuangan Desa.
80%
Jumlah peserta pelatihan aparatur Pemerintahan Desa.
565
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa
80%
Jumlah Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
10
Cakupan kegiatan Pelatihan penguatan kelembagaan sumber daya desa(SDD)
80 orang
1.22.04 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Prosentase Peningkatan SDM bagi pengelolaan Keuangan Desa.
9
1.262.465.400
100%
200.000.000 Kab. Malang
Badan Pemberdayaan Masyarakat
100%
250.000.000 Kab. Malang
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Cakupan pelaksanaan Pembinaan dan Evaluasi Desa Berprestasi Tingkat Kecamatan dan Kabupaten
100%
350.000.000 Kab. Malang
Badan Pemberdayaan Masyarakat
800 orang.
Cakupan Desa yang telah mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan Desa.
100%
459.682.100 Kab. Malang
Bagian Tata Pemerintahan Desa
1 kegiatan
Cakupan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa
100%
6.310.000 Kab. Malang
60 orang
33 kec
Cakupan SDM dan Pemahaman Tupoksi
Kecamatan Ampelgading
BAB V - 77
1
2
3
4
5
566
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa
Prosentase Peningkatan SDM bagi pengelolaan Keuangan Desa.
80%
Jumlah kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa dan Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
567
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
Prosentase Peningkatan SDM bagi pengelolaan Keuangan Desa.
80%
Jumlah kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
6
7
8
2 kegiatan
Cakupan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa dan Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
100%
7.130.000 Kab. Malang
Kecamatan Dau
1 kegiatan
Cakupan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
100%
2.000.000 Kab. Malang
Kecamatan Donomulyo
1.22.05 Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
568
Kegiatan Pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif
Prosentase peningkatan peran perempuan dalam pembangunan
9
10
11
500.000.000
80%
Jumlah kecamatan menerima Bantuan Peralatan Usaha Ekonomi Produktif
Cakupan kegiatanpemberian Bantuan Peralatan Usaha Ekonomi Produktif
15 kec
100%
total urusan: Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Jumlah kegiatan : 29
500.000.000 Kab. Malang
Badan Pemberdayaan Masyarakat
4.898.474.800
1.23 STATISTIK 1.23.01 Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah
395.000.000
569
Penyusunan dn Pengumpulan Data Statistik Daerah
Cakupan data statistik dan informasi pembangunan daerah yang akurat
90%
Jumlah Dokumen Hasil-Hasil Pelaksanaan Pembangunan dan IPM yang disusun
2 dokumen
Cakupan dokumen Hasil-Hasil Pelaksanaan Pembangunan dan IPM yang disusun tepat waktu
100%
170.000.000 Kab. Malang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
570
Cakupan data statistik dan Pengolahan, Upditing dan Analisis informasi pembangunan daerah Data dan Statistik Daerah yang akurat
90%
Jumlah Dokumen Kabupaten Malang Dalam Angka (KMDA) yang disusun
1 dokumen
Cakupan dokumen Kabupaten Malang Dalam Angka (KMDA) yang disusun tepat waktu
100%
125.000.000 Kab. Malang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
571
Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB
Cakupan data statistik dan informasi pembangunan daerah yang akurat
90%
Jumlah Dokumen Produk Domestik Regiaonal Bruto (PDRB) yang disusun
1 Dokumen
Cakupan Dokumen Produk Domestik Regiaonal Bruto (PDRB) disusun tepat waktu
100%
100.000.000 Kab. Malang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
total urusan: Statistik
Jumlah kegiatan : 3
395.000.000
1.24 KEARSIPAN 1.24.01 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
572
Pengumpulan data
Prosentase meningkatnya tata kearsipan
24.200.000
80%
Jumlah Dokumentasi data informasi dari media dalam bentuk kliping
96 eksp
Cakupan informasi dari media cetak yang terarsipkan
100%
1.24.02 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
573
Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan Prosentase meningkatnya tata di lingkungan Instansi kearsipan Pemerintah/ Swasta
1.24.03 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
24.200.000 Kab. Malang
Bagian Hubungan Masyarakat
100.000.000
80%
Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis kearsipan
150 orang
Cakupan peserta yang telah mengikuti Bimtek Kearsipan
100%
100.000.000 Kab. Malang
Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
550.000.000
BAB V - 78
1
574
2
3
Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Prosentase meningkatnya Daerah pemeliharan arsip
4
100%
5
Jumlah Terpeliharanya arsip di Depo Arsip Kabupaten Malang yang Terpelihara
6
7
8
Cakupan pemeliharaan dan 5.000 berkas penataan arsip yang dikirim ke Depo Arsip Kab. Malang
100%
1.24.04 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah
9
10
550.000.000 Kab. Malang
11
Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
1.003.756.500
575
Pendataan dan Penataan Dokumen/ Arsip Daerah
Prosentase tercapainya dokumantasi kegiatan daerah dan penduplikatan dokumen kegiatan daerah
100%
Jumlah Diperolehnya dokumentasi potensi daerah
500 foto
Cakupan Prosentase dokumentasi potensi dan kegiatan daerah
100%
45.000.000 Kab. Malang
Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
576
Prosentase tercapainya Penduplikatan Dokumen/Arsip dokumantasi kegiatan daerah dan Daerah Dalam Bentuk Informatika penduplikatan dokumen kegiatan daerah
100%
Jumlah penduplikatan dokumen citra/sejarah daerah yang disusun
300 foto
Cakupan Prosentase duplikasi dokumen kegiatan daerah tempo dulu
100%
55.000.000 Kab. Malang
Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
577
Prosentase tercapainya dokumantasi kegiatan daerah dan penduplikatan dokumen kegiatan daerah
100%
Jumlah Dokumentasi kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Promosi Potensi Daerah/Keberhasilan Pembangunan
100%
903.756.500 Kab. Malang
Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah
1) 25.000 lbr ; 2) - Baliho:42 buah, Cakupan Pendataan dan Spanduk 34 Penataan Dokumen/Arsip Daerah buah, - Stiker ;1000 lbr
total urusan: Kearsipan
Jumlah kegiatan : 6
Bagian Hubungan Masyarakat
1.677.956.500
1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.25.01 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.
3.180.000.000
578
Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
Tingkat fasilitas informasi dan komunikasi
100%
Jumlah SKPD dan kecamatan yang terhubung dengan FO
579
Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
Tingkat fasilitas informasi dan komunikasi
100%
Jumlah aplikasi sistem informasi yg dikembangkan
580
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
Tingkat fasilitas informasi dan komunikasi
100%
Jumlah jaringan komunikasi dan informasi di wilayan kabupaten malang
581
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
Tingkat fasilitas informasi dan komunikasi
100%
Jumlah pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat ditingkat Kecamatan
jml SKPD di kepanjen
Cakupan SKPD & kecamatan yg terhubung dgn FO
100%
2.000.000.000 Kab. Malang
Bagian Pengelola Data Elektronik
2 aplikasi
Cakupan aplikasi sistem informasi yg dikembangkan
100%
1.000.000.000 Kab. Malang
Bagian Pengelola Data Elektronik
470 Tower
Cakupan jaringan komunikasi dan informasi yang wajib retribusi
100%
55.000.000 Kab. Malang
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat ditingkat Kecamatan
100%
125.000.000 Kab. Malang
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
8 KIM
1.25.02 Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa
582
Kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
Prosentase kerjasama dengan media massa
3.617.267.700
80%
Jumlah kegiatan penyebaran informasi secara internal dan eksternal
96 kegiatan
Tercapainya penyebaran informasi secara internal dan eksternal
100%
756.487.600 Kab. Malang
Sekretariat DPRD
BAB V - 79
1
2
3
4
5
6
7
583
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
Prosentase kerjasama dengan media massa
80%
Jumlah informasi pembangunan daerah yang dipublikasikan
6000 eksp
Prosentase informasi pembangunan daerah yang dipublikasikan
584
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
Prosentase kerjasama dengan media massa
80%
Jumlah jam Siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan
3.814 Jam
Cakupan jam Siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan
8
90%
100%
1.25.03 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
9
10
2.610.780.100 Kab. Malang
250.000.000 Kab. Malang
11
Bagian Hubungan Masyarakat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
200.000.000
585
Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
Tingkat kualitas SDM bidang komunikasi dan Informasi
100%
Jumlah SDM yg dilatih dlm bidang komunikasi dan informasi
92 orang
586
Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi
Tingkat kualitas SDM bidang komunikasi dan Informasi
100%
Jumlah orang yang ikut Pelatihan SDM Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam Bidang Komunikasi dan Informasi
100 orang
Prosentase jml SDM yg terlatih dalam bidang komunikasi dan informasi
100%
100.000.000 Kab. Malang
Bagian Pengelola Data Elektronik
Tingkat pemahaman SDM tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam Bidang Komunikasi dan Informasi
100%
100.000.000 Kab. Malang
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
total urusan: Komunikasi dan Informatika
Jumlah kegiatan : 9
6.997.267.700
1.26 PERPUSTAKAAN 1.26.01 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
255.000.000
587
Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong Masyarakat PembelajarPemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong Masyarakat Pembelajar
Prosentase peningkatan pengunjung perpustakaan, peningkatan minat baca dan peningkatan perpustakaan desa
100%
Jumlah Pelaksanaan lomba perpustakaan desa
588
Prosentase peningkatan Pengembangan Minat dan Budaya pengunjung perpustakaan, BacaPengembangan Minat dan peningkatan minat baca dan Budaya Baca peningkatan perpustakaan desa
100%
589
Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat
Prosentase peningkatan pengunjung perpustakaan, peningkatan minat baca dan peningkatan perpustakaan desa
590
591
Penyelenggaraan Koordinasi Pengembangan Budaya Baca
100%
35.000.000 Kab. Malang
Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
Prosentase tercapainya layanan Jumlah layanan perpustakaan perpustakaan umum dan layanan umum dan layanan perpustakaan 40 kali/lokasi perpustakaan keliling (MPK) di keliling ( MPK ) Kab. Malang
100%
40.000.000 Kab. Malang
Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
100%
Terlaksananya supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
100%
45.000.000 Kab. Malang
Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
Prosentase peningkatan Penyediaan Bantuan pengunjung perpustakaan, Pengembangan Perpustakaan dan peningkatan minat baca dan Minat Baca di Daerah peningkatan perpustakaan desa
100%
Jumlah penyediaan bantuan buku untuk perpustakaan desa/masyarakat
Cakupan koleksi buku yang diperbantukan pada perpustakaan desa
100%
35.000.000 Kab. Malang
Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
Prosentase peningkatan pengunjung perpustakaan, peningkatan minat baca dan peningkatan perpustakaan desa
100%
Jumlah kegiatan pemustaka antar daerah atau di Kabupaten Malang
Cakupan Tercapainya koordinasi pemustaka di Kabupaten Malang
100%
25.000.000 Kab. Malang
Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
27 perpusdes
Cakupan peserta yang telah mengikuti lomba perpusdes
Prosentase tercapainya supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakan umum, 30 kali/lokasi perpustakaankhusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
300 exp
4 kali
BAB V - 80
1
592
2
Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah
3
Prosentase peningkatan pengunjung perpustakaan, peningkatan minat baca dan peningkatan perpustakaan desa
Jumlah kegiatan : 6 Jumlah total kegiatan Urusan Wajib: 594
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
4
100%
5
Terlaksananya pengadaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah
6
600 exp.
7
8
Cakupan koleksi buku pada perpustakaan umum daerah
100%
9
10
75.000.000 Kab. Malang
total urusan: Perpustakaan
255.000.000
Total Pagu Kegiatan Urusan Wajib
1.065.240.251.700
11
Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
BAB V - 81
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2. URUSAN PILIHAN 2.01 PERTANIAN 2.01.01 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan
527.000.000
593
Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan
Prosentase tingkat SDM penyuluh dalam membina kelompok tani
100%
Jumlah Pertemuan Komisi Penyuluhan dalam Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan
594
Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan
Prosentase tingkat SDM penyuluh dalam membina kelompok tani
100%
Jumlah peserta Temu Teknis Tingkat Kabupaten
595
Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Pertanian/Perkebunan
Prosentase tingkat SDM penyuluh dalam membina kelompok tani
100%
Jumlah desa mendaptkan Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Pertanian/Perkebunan
33 kali
Cakupan Pertemuan Komisi Penyuluhan dalam Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan
100%
100.000.000 Kab. Malang
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
390 Penyuluh
Cakupan Temu Teknis Tingkat Kabupaten
100%
320.000.000 Kab. Malang
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
Cakupan desa mendaptkan Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Pertanian/Perkebunan
100%
107.000.000 Kab. Malang
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
390 Desa
2.01.02 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
14.042.238.700
596
Peningkatan Sistim Insentif dan Disnisentif bagi Petani / Kelompok Tani ( DAK)
Tingkat Peningkatan Kesejahteraan Petani
10%
Jumlah pembangunan jaringan irigasi
25 unit
597
Peningkatan Sistim Insentif dan Tingkat Peningkatan Disnisentif bagi Petani / Kesejahteraan Petani Kelompok Tani (Pendamping DAK)
10%
Jumlah Pembangunan Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi
598
Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis
Tingkat Peningkatan Kesejahteraan Petani
10%
Jumlah peserta kegiatan sosialisasi integrasi ternak dengan komoditas perkebunan
599
Peningkatan Sistim Insentif dan Disnisentif bagi Petani / Kelompok Tani (DAU Murni)
Tingkat Peningkatan Kesejahteraan Petani
10%
Jumlah Air Irigasi Pertanian tercukupi
600
Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis
Tingkat Peningkatan Kesejahteraan Petani
10%
Jumlah Sosialisasi dan koordinasi PUAP Tingkat Kecamatan
33 kali
Cakupan Sosialisasi dan koordinasi PUAP Tingkat Kecamatan
100%
100.000.000 Kab. Malang
601
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Kecamatan/Perdesaan Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan
Tingkat Peningkatan Kesejahteraan Petani
10%
Jumlah Penyediaan sarana dan prasarana processing beras
1 paket
Cakupan Penyediaan sarana dan prasarana processing beras
100%
1.000.000.000 Kec kepanjen
1%
Jumlah keikutsertaan kegiatan pemasaran hasil baik lokal maupun luar kota
Cakupan jaringan irigasi yang terbangun
10%
5.800.000.000 Kab. Malang
Dinas Pertanian dan Perkebunan
10 unit, 19 unit
Prosentase Peningkatan Kapasitas akses Jalan Pertanian
30%
1.347.078.700 Kab. Malang
Dinas Pertanian dan Perkebunan
8 kel. tani
Cakupan kegiatan sosialisasi dan integrasi ternak dengan tanaman perkebunan dan kegiatan bantuan alat pengolah kopi basah
100%
695.160.000 Kab. Malang
Dinas Pertanian dan Perkebunan
5.100.000.000 Kab. Malang
Dinas Pertanian dan Perkebunan
2500 ha
Tercapainya Peningkatan Hasil Produksi Pertanian
2 ton/ha
2.01.03 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
602
Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggul Daerah
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
Prosentase Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Dinas Pertanian dan Perkebunan
700.000.000 15 kali
Cakupan keikutsertaan Kegiatan Promosi/Pameran
100%
600.000.000 Kab Malang
Dinas Pertanian dan Perkebunan
BAB V - 82
1
603
2
Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggul
3
Prosentase Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian
4
1%
5
Jumlah Pameran Tingkat Propinsi dan pembinaan yaang diikuti
6
1 kali
7
Cakupan Pameran Tingkat Propinsi dan pembinaan yaang diikuti
8
100%
2.01.04 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan
604
Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
Prosentase Peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura melalui penerapan teknologi pengendalian OPT
Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan
Prosentase Bantuan Yang Diberikan kepada kelompok Tani/Gapoktan
40%
Jumlah pelaksanaan Kegiatan sosialisasi pengendalian OPT
10 kali
Cakupan pelaksanaan Kegiatan sosialisasi pengendalian OPT
100%
606
1) Prosentase pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak; 2) Prosentase pengawasan bahan asal hewan (%)
10%
Jumlah bantuan sarana prasarana pertanian/perkebunan yang telah tersalurkan
335.000.000 Kab. Malang
Dinas Pertanian dan Perkebunan
50 unit
Cakupan penyaluran bantuan sarana produksi pertanian/perkebunan
100%
1.400.000.000 Kab. Malang
Dinas Pertanian dan Perkebunan
2.683.800.000 1) 2.12 %; 2) Vaksinasi AI pada ayam (000 ekor) 0.68 % 1) Jumlah Vaksinasi Brucellosis pada sapi perah ; 2) Jumlah Sertifikasi vaksin ; 3) Jumlah Pengadaan ear tag
Jumlah Desinfeksi
Cakupan pengendalian penyakit AI pada ayam
100%
133.300.000 Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
1) 1.000 ekor ; 2) 1.000 Cakupan pengendalian penyakit lembar; 3) brucellosis pada sapi perah 1.000 buah
100%
135.000.000 Ngantang, Jabung
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
310
100 liter
Cakupan Desinfeksi dalam pengendalian penyakit pada areal peternakan unggas
100%
10.000.000 Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kepanjen, Kalipare,Wonosari, Wagir, Dau, 40.000.000 Kromengan, Sbrmanjing Wetan, Sbrpucung, Pagak, Donomulyo
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Jumlah peserta Sosialisasi Penyakit Hewan Menular
500 orang
Cakupan sosialisasi penyakit hewan menular
100%
Jumlah Pengobatan ternak massal
9,000 ekor
Cakupan ternak yang mendapatkan pengobatan
100%
100.000.000 Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Cakupan pengadaan sarana pengobatan ternak
100%
10.000.000 Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Jumlah Pengadaan peralatan kesehatan hewan
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
100.000.000 Kab. Malang
11
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
1.400.000.000
2.01.06 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Kegiatan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternakKegiatan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternakKegiatan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
10
335.000.000
2.01.05 Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan
605
9
1 unit
1) Jumlah Pengamatan penyakit hewan ; 2) Jumlah Pengambilan sampel penyakit hewan
1) 36 kali ; 2) Cakupan pengamatan penyakit 1,500 sampel hewan (%)
100%
Tumpang, Dinas Peternakan dan 36.000.000 Poncokusumo, Kesehatan Hewan Jabung, Ngajum, Dau
Jumlah Pemeriksaan susu
4,000 sampel
Cakupan pengawasan terhadap susu
100%
35.000.000
KUD/Kop.susu seKab.Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
BAB V - 83
1
2
3
4
5
608
Kegiatan Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat
250 sampel
Prosentase data hasil uji laboratorium produk peternakan
100%
25.000.000 Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Jumlah Pengawasan RPH
11 unit
Cakupan pengawasan RPH
100%
50.000.000 Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Jumlah Pengadaan peralatan kebersihan RPH
7 paket
Cakupan pengawasan peredaran obat hewan pada poultry shop
100%
30.000.000 Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
1 gedung
Cakupan pembangunan sarana pemotongan hewan yang memenuhi standar
100%
2.000.000.000 Kec. Lawang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
1 unit
Cakupan Pengadaan peralatan kebersihan RPH
100%
40.000.000 Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2,000 sampel
Cakupan pengawasan terhadap telur (sampel)
100%
2.000.000 Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
1) 2.12 %; 2) Jumlah Pemeriksaan telur 0.68 % (sampel)
Pasar tradisional seKab. Malang
11
Jumlah Sertifikasi sampel
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
15.544.716.000 1) 2.7 %; 2) Jumlah Bintek budidaya ternak 2.8 %; 3) 4.5 (kali) %
10 kali
Cakupan Bintek budidaya ternak
100%
130.000.000 Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Jumlah Distribusi Sapi Perah kepada masy.
125 ekor
Cakupan Distribusi Sapi Perah kepada masy
100%
2.734.375.000 Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Distribusi Sapi Potong kepada masy.
36 ekor
Cakupan Distribusi Sapi Potong kepada masy
100%
468.000.000 Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Jumlah Distribusi Kambing PE kepada masy.
561 ekor
Cakupan Distribusi Kambing PE kepada masy
100%
1.402.500.000 Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Jumlah Distribusi Itik kepada masyarakat
2,000 ekor
Cakupan Distribusi Itik kepada masyarakat
100%
180.000.000 Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
6 kali
Cakupan koordinasi budidaya ternak
100%
18.975.000 Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
1 paket
Cakupan Pengadaan Peralatan Perah
100%
330.000.000 Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
30 orang
Cakupan Magang peternak sapi perah
100%
90.000.000 Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Jumlah kegiatan Koordinasi budi daya ternak Pengadaan Peralatan Perah (paket) Jumlah orang Magang peternak sapi perah
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
10
37.500.000
2.01.07 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Prosentase peningkatan produksi hasil ternak: 1) Daging ; 2)Telur ; 3) Susu
9
100%
Jumlah Pengadaan peralatan kebersihan RPH 1) Prosentase pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak; 2) Prosentase pengawasan bahan asal hewan (%)
8
Cakupan pengawasan terhadap daging (sampel)
Jumlah Pembangunan RPH yang dibangun
Kegiatan pembinaan dan pengawasan bahan asal ternak dan obat hewan
7
3,000 sampel
Jumlah Pemeriksaan daging
607
6
BAB V - 84
1
609
2
Kegiatan Pendistribusian vaksin dan pakan ternak
3
Prosentase peningkatan produksi hasil ternak: 1) Daging ; 2)Telur ; 3) Susu
4
5
1) 2.7 %; 2) jum;ah Pengadaan bibit HMT 2.8 %; 3) 4.5 (stek) %
6
300,000 stek
7
8
9
10
11
Cakupan Pengadaan bibit HMT (stek)
100%
110.000.000 Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Jumlah kegiatan Koordinasi pakan ternak
6 kali
Cakupan kegiatan Koordinasi pakan ternak
100%
19.800.000 Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
luas Pengolahan lahan HMT
10 Ha
Cakupan Pengolahan lahan HMT
100%
110.000.000 Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Jumlah Pengadaan peralatan pengolah pakan
8 unit
Cakupan Pengadaan peralatan pengolah pakan
100%
220.000.000 Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Jumlah Pengadaan tempat pembuatan silage
5 unit
Cakupan Pengadaan tempat pembuatan silage
100%
137.500.000 Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Jumlah Pengadaan bahan pembuatan silase
1 unit
Cakupan Pengadaan bahan pembuatan silase
100%
97.817.500 Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Jumlah kegiatan pengawasan mutu pakan ke poultry shop
6 kali
Cakupan kegiatan pengawasan mutu pakan ke poultry shop
2.275.000 Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Jumlah Pemeriksaan pakan Jumlah Pengadaan unit pengolahan pakan (mini feedmill)
100 kali
1 unit
Cakupan Pemeriksaan pakan
100%
134.843.000 Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Cakupan Pengadaan unit pengolahan pakan
100%
220.000.000 Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Jumlah Pengadaan pakan konsentrat sapi perah
1 paket
Cakupan Pengadaan pakan konsentrat sapi perah
100%
1.026.562.500 Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Jumlah Pengadaan pakan itik jadi
1 paket
Cakupan Pengadaan pakan itik jadi
100%
52.800.000 Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Jumlah Pengadaan HMT sapi perah
1 paket
Cakupan Pengadaan HMT sapi perah
100%
620.500.000 Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
610
Kegiatan Pendataan Potensi Peternakan Kegiatan Pendataan Potensi Peternakan
Prosentase peningkatan produksi hasil ternak: 1) Daging ; 2)Telur ; 3) Susu
1) 2.7 %; 2) Jumlah dokumen data populasi 2.8 %; 3) 4.5 ternak yang disusun %
1 dokumen
Cakupan dokumen data populasi ternak
100%
220.000.000 Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
611
Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Peternakan
Prosentase peningkatan produksi hasil ternak: 1) Daging ; 2)Telur ; 3) Susu
Jumlah Pembinaan kelompok 1) 2.7 %; 2) dalam rangka Lomba Kelompok 2.8 %; 3) 4.5 Berprestasi tingkat Nasional dan % Provinsi (kelompok)
2 kelompok
Cakupan Pembinaan kelompok dalam rangka Lomba Kelompok Berprestasi tingkat Nasional dan Provinsi (kelompok)
100%
50.000.000 Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
Jumlah Pengadaan demplot bibit unggul kelinci
1 unit
Cakupan Pengadaan demplot bibit unggul kelinci
100%
750.000.000 Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Jumlah kegiatan Kontes Ternak Bupati Cup 2015 dan Pameran Peternakan
1 kegiatan
Cakupan kegiatan Kontes Ternak Bupati Cup 2015 dan Pameran Peternakan
100%
350.000.000 Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
BAB V - 85
1
2
3
4
5
Jumlah Pengadaan KKT Jumlah kegiatan Pembinaan P2WKSS 612
613
Kegiatan Pengembangan Agribisnis
Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perbibitan Ternak
Prosentase peningkatan produksi hasil ternak: 1) Daging ; 2)Telur ; 3) Susu
Prosentase peningkatan produksi hasil ternak: 1) Daging ; 2)Telur ; 3) Susu
1) 2.7 %; 2) Jumlah kegiatan Koordinasi 2.8 %; 3) 4.5 Teknis Peternakan (kali) %
Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak
Prosentase peningkatan produksi hasil ternak: 1) Daging ; 2)Telur ; 3) Susu
8
9
10
11
Cakupan Pengadaan KKT
100%
750.000.000 Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
10 kali
Cakupan kegiatan Pembinaan P2WKSS
100%
10.000.000 Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
5 kali
Cakupan kegiatan Koordinasi Teknis Peternakan (kali)
100%
15.700.000 Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
24 kali
Cakupan Pemantauan Perijinan
100%
3.600.000 Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Jumlah Pemantauan Lingkungan
24 kali
Cakupan Pemantauan Lingkungan
100%
3.600.000 Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Jumlah Pemantauan Perkreditan
24 kali
Cakupan Pemantauan Perkreditan
100%
3.600.000 Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Jumlah kegiatan Temu Usaha
10 kali
Cakupan kegiatan Temu Usaha
100%
26.418.000 Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Jumlah kegiatan Sosialisasi permodalan
5 kali
Cakupan kegiatan Sosialisasi permodalan
100%
25.000.000 Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Jumlah pembinaan pengusaha peternak ayam
3 kali
Cakupan pembinaan pengusaha peternak ayam
100%
75.000.000 Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
1 unit
Cakupan Pembangunan lanjutan UPT Wajak dan pagar keliling UPT
100%
1.650.000.000 Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
1 unit
Cakupan Pengadaan sarana dan prasarana UPT
100%
100.000.000 Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
1 paket
Cakupan pengadaan sarana prasarana IB
100%
150.000.000 Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
832 kali
Cakupan PKB/ATR
100%
120.000.000 Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
12 kali
Cakupan koordinasi perbibitan
100%
25.000.000 Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Jumlah Pengadaan ternak bibit sp. Perah UPT perbibitan
100 ekor
Cakupan pengadaan sapi perah
100%
2.000.000.000 Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Jumlah kegiatan Pemeliharaan ternak bibit
1 kegiatan
Cakupan pemeliharaan ternak bibit
100%
410.850.000 Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
1) 2.7 %; 2) Jumlah Pembangunan lanjutan 2.8 %; 3) 4.5 UPT Wajak dan pagar keliling UPT %
1) 2.7 %; 2) Jumlah Pengadaan sarana 2.8 %; 3) 4.5 prasarana IB % Jumlah PKB/ATR
Jumlah koordinasi Perbibitan
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
100,000 lembar
7
Jumlah Pemantauan Perijinan
Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana UPT
614
6
BAB V - 86
1
615
2
Kegiatan Peningkatan Produksi Hijauan pakan ternak
3
Prosentase peningkatan produksi hasil ternak: 1) Daging ; 2)Telur ; 3) Susu
4
5
1) 2.7 %; 2) panjang Pembangunan jalan 2.8 %; 3) 4.5 produksi (km) %
6
4 km
7
Cakupan pembangunan jalan produksi (%)
8
100%
2.01.08 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 616
Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna
Tingkat Penerapan Teknologi Peternakan
0,0015%
Jumlah Pengadaan biogas yang dibeli
Tingkat usaha pengelolaan dan pemasaran hasil peternakan
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Cakupan Pengadaan biogas
100%
1.400.000.000 Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2 unit
Cakupan Pengadaan rumah kompos
100%
500.000.000 Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
4.861.000.000 2%
Jumlah kegiatan pelatihan pengolahan hasil peternakan
8 kali
Cakupan kegiatan pelatihan pengolahan hasil peternakan
100%
80.000.000 Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Jumlah Publukisi info harga produk peternakan
48 kali
Cakupan Publukisi info harga produk peternakan
100%
12.000.000 Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Jumlah pengadaan bahan pembuatan keju Malang
1 unit
Cakupan pengadaan bahan pembuatan keju Malang
100%
100.000.000 Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Jumlah pengadaan peralatan pengolahan hasil peternakan
1 unit
Cakupan pengadaan peralatan pengolahan hasil peternakan
100%
50.000.000 Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
10.000 orang Cakupan gerakan minum susu
100%
40.000.000 Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Cakupan pengadaan peralatan sterilisasi susu
100%
2.000.000.000 Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
10,000 orang Cakupan gerakan makan telur
100%
20.000.000 Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Cakupan kegiatan promosi produk peternakan
100%
50.000.000 Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Cakupan pengadaan peralatan dan bahan pelatihan PHP
100%
24.000.000 Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Jumlah peserta gerakan minum susu Jumlah pengadaan peralatan sterilisasi susu Jumlah peserta gerakan makan telur
1 paket
Jumlah kegiatan promosi produk peternakan
5 kali
Jumlah pengadaan peralatan dan bahan pelatihan PHP
8 paket
Jumlah pengadaan sarana pemasaran
2 unit
Cakupan pengadaan sarana pemasaran
100%
10.000.000 Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Jumlah pembuatan CD pengolahan hasil
2 CD
Cakupan pembuatan CD pengolahan hasil
100%
25.000.000 Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Jumlah pengadaan sarana pengolahan hasil susu
1 unit
Cakupan pengadaan sarana pengolahan hasil susu
200.000.000 Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Jumlah pembangunan TPS
3 unit
Cakupan pembangunan TPS
100%
2.100.000.000 Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Cakupan PMTAS daging kelinci
100%
150.000.000 Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Jumlah PMTAS daging kelinci (sate dan Baso)
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
700.000.000 Kab. Malang
11
50 unit
2.01.09 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 617
10
1.900.000.000
Jumlah Pengadaan rumah kompos
Kegiatan Pengolahan hasil dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
9
1 paket
BAB V - 87
1
2
Jumlah kegiatan : 25
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
3
4
5
6
7
8
total urusan: Pertanian
9
10
11
41.993.754.700
BAB V - 88
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2.02 KEHUTANAN 2.02.01 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
135.000.000
618
Optimalisasi PNBP
Prosentase pemanfaatan potensi sumber daya hutan
100%
Jumlah Nilai Dana Bagi Hasil (DBH)
619
Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan
Prosentase pemanfaatan potensi sumber daya hutan
100%
Jumlah Industri primer HHK yang berijin
620
Pengembangan pengujian dan peredaran hasil hutan
Prosentase pemanfaatan potensi sumber daya hutan
100%
Jumlah produksi kayu rakyat yang beredar berdsrkan dok. angkutan
621
Pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat
Prosentase pemanfaatan potensi sumber daya hutan
100%
Jumlah industri kayu rakyat yg disiapkan utk mendapatkan sertifikat legalitas kayu
Prosentase perolehan dana Rp. perimbangan DBH-PSDH sbg 500.000.000 pendapatan daerah yang sesuai target
KPH Malang, Blitar dan Pasuruan
19%
35.000.000
Cakupan industri primer HHK yang berijin sesuai target
20%
25.000.000 Kab. Malang
Dinas Kehutanan
300,000 m3
Cakupan peredaran kayu rakyat sesuai dengan peraturan yang berlaku
29%
40.000.000 Kab. Malang
Dinas Kehutanan
1 industri
Prosentase industri kayu rakyat yg telah mendapatkan serti-fikasi legalitas kayu
33%
35.000.000 Kab. Malang
Dinas Kehutanan
3 industri
2.02.02 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Dinas Kehutanan
2.090.000.000
622
Pembuatan bibit/benih tanaman Kehutanan
Rasio rehabilitasi hutan dan lahan (Luas hektar hutan dan lahan yang direhabi-litasi/ Total hektar hutan dan lahan yang perlu direhabilitasi)
0,0232
Jumlah bibit tanaman hutan tersedia
20,000 batang
Cakupan bibit tanaman yang tersedia untuk RHL
7%
623
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Rasio rehabilitasi hutan dan lahan (Luas hektar hutan dan lahan yang direhabi-litasi/ Total hektar hutan dan lahan yang perlu direhabilitasi)
0,0232
Jumlah dokumen data perkembangan kegiatan RHL
1 dokumen
Prosentase data kegiatan RHL telah termonitor sbg bahan evaluasi th yg ada dtg
33%
20.000.000 Kab. Malang
Dinas Kehutanan
624
Pengembangan hutan rakyat dan pengkayaan vegetatif
Rasio rehabilitasi hutan dan lahan (Luas hektar hutan dan lahan yang direhabi-litasi/ Total hektar hutan dan lahan yang perlu direhabilitasi)
0,0232
Luas hutan rakyat yang terbangun
425 Ha
Prosentase luas lahan hutan rakyat yang terbangun sesuai target
50%
1.125.000.000 Kab. Malang
Dinas Kehutanan
625
Penghijauan lingkungan (lahan fasum, fasos serta hamparan lahan kosong)
Rasio rehabilitasi hutan dan lahan (Luas hektar hutan dan lahan yang direhabi-litasi/ Total hektar hutan dan lahan yang perlu direhabilitasi)
0,0232
Jumlah bibit tanaman penghijauan lingkungan yang tersedia
Prosentase tanaman penghijauan lingku-ngan sesuai target
16%
385.000.000 Kab. Malang
Dinas Kehutanan
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
35,000 batang
45.000.000
Lok. P2WKSS tahun 2015
Dinas Kehutanan
BAB V - 89
1
2
3
4
5
626
Pembangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA) berupa bangunan pengendali sedimentasi dan resapan air
Rasio rehabilitasi hutan dan lahan (Luas hektar hutan dan lahan yang direhabi-litasi/ Total hektar hutan dan lahan yang perlu direhabilitasi)
0,0232
Jumlah bangunan konservasi tanah dan air yang terbangun
627
Rasio rehabilitasi hutan dan lahan (Luas hektar hutan dan lahan Penyusunan Rencana Pengelolaan yang direhabi-litasi/ Total hektar Rehabilitasi Hutan dan Lahan hutan dan lahan yang perlu direhabilitasi)
0,0232
Jumlah dokumen perencanaan teknis kehutanan
628
Rasio rehabilitasi hutan dan lahan (Luas hektar hutan dan lahan Pengembangan dan Pemeliharaan yang direhabi-litasi/ Total hektar Hutan Kota hutan dan lahan yang perlu direhabilitasi)
0,0232
Jumlah bibit langka/khas yang tertanam dan atau terpelihara di hutan kota/rintisan hutan kota
6
7
1) Prosentase bangunan konservasi tanah dan air (DPn) yang terbangun sesuai dengan 1) 8 Unit DPn; target; 2)Prosentase bangunan 2) 25 Unit konservasi tanah dan air (SR) SRA ; 3) 20 yang terbangun sesuai dengan Unit GP target ;3) Prosentase bangunan konservasi tanah dan air (GP) yang terbangun sesua
2 dokumen
160 btg
8
629
Rasio penanganan pada kawasan hutan lindung (Luas hektar yg ditangani pada kawasan lindung/ Total hektar kawasan lindung yg perlu ditangani)
630
Bimbingan teknis pengendalian kebakaran hutan dan lahan
Rasio penanganan pada kawasan lindung (Luas hektar yg ditangani pada kawasan lindung/ Total hektar kawasan lindung yg perlu ditangani)
10
350.000.000 Kab. Malang
Dinas Kehutanan
Prosentase dokumen perencanaan teknis kehutanan sbg dasar perencanaan pembangunan khtn
29%
150.000.000 Kab. Malang
Dinas Kehutanan
Prosentase hutan kota yang terpelihara
13%
15.000.000 Kab. Malang
Dinas Kehutanan
283.850.000
0,0179
Jumlah operasional kegiatan perlindungan hutan
12 kali
Prosentase luas kawasan lindung yang terkendali dari bencana alam
50%
40.000.000 Kab. Malang
Dinas Kehutanan
Jumlah sarana dan prasarana pengamanan hutan
10 unit
Prosentase penyediaan sarana dan prasarana pengamanan hutan sesuai target
42%
58.850.000 Kab. Malang
Dinas Kehutanan
100%
20.000.000 Kab. Malang
Dinas Kehutanan
Dinas Kehutanan
Prosentase keterse-diaan tenaga trampil dari masyarakat seki-tar hutan dan lahan dalam pengendalian kebakar-an hutan dan lahan sesuai target
0,0179
Jumlah orang/kel masyarakat yang mendapatkan bintek pengendalian kebakaran hutan dan lahan
40 orang
631
Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kebakaran hutan
Rasio penanganan pada kawasan lindung (Luas hektar yg ditangani pada kawasan lindung/ Total hektar kawasan lindung yg perlu ditangani)
0,0179
Jumlah kelembagaan dan atau calon kader konservasi yang terbina
2 unit
Prosentase keterse-diaan media pembela-jaran mengenai dampak perusakan hutan sesuai target
29%
40.000.000 Kab. Malang
632
Rasio penanganan pada kawasan lindung (Luas hektar yg ditangani Konservasi Daerah Tangkapan Air pada kawasan lindung/ Total (DTA) hektar kawasan lindung yg perlu ditangani)
0,0179
Luas penanaman disekitar sumber dan Daerah Tangkapan Air (DTA)
15 Ha
Prosentase luas penanaman di sekitar sumber air dan daerah tangkapan air yg tertangani sesuai target
23%
75.000.000
633
Konservasi sumberdaya alam hayati
Rasio penanganan pada kawasan lindung (Luas hektar yg ditangani pada kawasan lindung/ Total hektar kawasan lindung yg perlu ditangani)
0,0179
Jumlah tanaman yang tertanam dan atau terpelihara pada taman konservasi
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
11
1) 42% ; 2) 32%; 3) 57%
2.02.03 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Pencegahan dan Pengendalian kebakaran hutan dan lahan
9
Prosentase jumlah tanaman 1,500 batang kehutanan yang tertanami dan terpelihara sesuai target
5%
Ds. Sumbersuko Kec. Wagir ;Ds. Druju Dinas Kehutanan Sbrmanjing Wt; Ds. Dilem Kec. Kepanjen
20.000.000 Taman Jeru Tumpang Dinas Kehutanan
BAB V - 90
1
634
2
Inventarisasi hutan di luar kawasan
3
4
5
6
7
8
Rasio penanganan pada kawasan lindung (Luas hektar yg ditangani pada kawasan lindung/ Total hektar kawasan lindung yg perlu ditangani)
0,0179
Jumlah dokumen data base hutan diluar kawasan
1 dokumen
Prosentase data base hutan diluar kawasan yang tersedia sesuai target
100%
2.02.04 Program Pengembangan Usaha Perhutanan dan Peran serta Masyarakat
635
Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan
Rasio kelompok yang terbina dan diberdaya-kan (Jumlah kelom-pok yg dibina/ Jumlah kelompok masyarakat perhutanan)
636
Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan
637
Peningkatan peran serta masyarakat dalam RHL
0,0473
Jumlah kelompok masyarakat yang terbina kelembagaannya
Rasio kelompok yang terbina dan diberdayakan (Jumlah kelompok yg dibina/ Jumlah kelompok masyarakat perhutanan)
0,0473
Jumlah kelompok aneka usaha kehutanan yang terbina usahanya
Rasio kelompok yang terbina dan diberdaya-kan (Jumlah kelom-pok yg dibina/ Jumlah kelompok masyarakat perhutanan)
0,0473
Jumlah even kampanye/ sosialisasi pembangunan kehutanan
Pengadaan sarana dan prasarana Prosentase Pengembangan Sarana penyuluhan kehutanan dan Prasarana Penyuluhan
10
30.000.000 Kab. Malang
11
Dinas Kehutanan
600.000.000
10 kali
Prosentase kelompok masyarakat yg kelembagaannya semakin berkembang
3 kelompok
1 even
77%
200.000.000 Kab. Malang
Prosentase kelompok aneka usaha kehutanan yang meningkat usahanya
38%
Ds. Gunungsari Kec. Tajinan ; Ds. Babadan 150.000.000 Kec. Ngajum; Ds. Dinas Kehutanan Wonosari Kec. Wonosari
Prosentase even kampanye/sosialisasi pembangunan kehutanan yang berjalan sesuai target
17%
250.000.000 Kab. Malang
2.02.05 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan
638
9
Dinas Kehutanan
Dinas Kehutanan
170.500.000
100%
Jumlah dan ragam sarana prasarana penyuluhan :"Demplot budidaya bambu ; Demplot budidaya gaharu; Alat bantu penyuluhan (dokumentasi perlindungan hutan); "
2 unit : 100 keping ; 100 eks.
Prosentase penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan yang siap digunakan untuk kegiatan penyuluhan sesuai target
100%
total urusan: Kehutanan
Jumlah kegiatan : 21
170.500.000 Kab. Malang
Dinas Kehutanan
3.279.350.000
2.03 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2.03.01 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
585.000.000
639
Sosialisasi regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C
Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB
2,67%
Jumlah peserta Sosialisasi Pertambangan Galian C pada masyarakat penambang
200 orang
Cakupan Prosentase kehadiran peserta sosialisasi tentang aturan dan teknik penambangan yang baik
640
Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C
Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB
2,67%
Jumlah Pengawasan terhadap pemegang IUP/IPR
30 IUP/IPR
Cakupan Informasi pemenuhan kewajiban pemegang IUP/IPR
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
100%
160.000.000 Kab. Malang
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
100%
125.000.000 Kab. Malang
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
BAB V - 91
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
641
Koordinasi dan Pendataan tentang hasil produksi di bidang Kontribusi sektor pertambangan pertambangan Koordinasi dan dan penggalian terhadap PDRB Pendataan tentang hasil produksi di bidang pertambangan
2,67%
Jumlah Kecamatan yang di Data hasil produksi pertambangan
5 Kec
Cakupan Kec. yang di data hasil produksi pertambangan
100%
250.000.000 Kab. Malang
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
642
Studi Potensi Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Pertambangan Batuan
2,67%
Jumlah Kecamatan yang di data potensi pertambangan
3 Kec
Cakupan Kecamatan yang di data potensi pertambangan
100%
50.000.000 Kab. Malang
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB
2.03.02 Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan
643
Pengawasan penertiban Kegiatan Pertambangan Rakyat
Penurunan tingkat pelanggaran pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan
5%
Jumlah pengawasan dan penertiban kegiatan pertambangan yang merusak lingkungan
644
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan Rakyat
Penurunan tingkat pelanggaran pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan
5%
Jumlah monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan Rakyat
645
Penyebaran Peta Daerah Rawan Bencana Alam Geologi Penyebaran Peta Daerah Rawan Bencana Alam Geologi
Penurunan tingkat pelanggaran pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan
5%
646
Percontohan Reklamasi Areal Bekas Tambang
Penurunan tingkat pelanggaran pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan
5%
505.000.000 Cakupan penambangan tanpa ijin dan yang merusak lingkungan
100%
175.000.000 Kab. Malang
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
20 titik
Cakupan data Pertambangan Rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
100%
50.000.000 Kab. Malang
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Jumlah Wilayah yang disosialisasi
2 lokasi
Cakupan Wilayah yang disosialisasi
100%
250.000.000 Kab. Malang
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Jumlah Lokasi Percontohan Reklamasi Areal Bekas Tambang
2 Lokasi
Cakupan percontohan Reklamasi Areal Bekas Tambang
100%
30.000.000 Kab. Malang
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
15 lokasi
2.03.03 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikkan
2.050.000.000
647
Pembangunan Jaringan Ketenagalistrikan Pembangunan Jaringan Ketenagalistrikan
Penurunan jumlah dusun yang belum teraliri listrik
56 dusun
Jumlah pembangunan Jaringan Listrik di Daerah yang belum berlistrik
648
Monev ketenagalistrikan dan pengendalian pengelolaan energi
Penurunan jumlah dusun yang belum teraliri listrik
56 dusun
Jumlah kegiatan Monev Pembangunan Jaringan Listrik Kab. Malang
5 dusun
1 kegiatan
Cakupan Kebutuhan Listrik Masyarakat
100%
2.000.000.000 Kab. Malang
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Cakupan Updating Rasio Elektrifikasi Kabupaten Malang
100%
50.000.000 Kab. Malang
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2.03.04 Program Pembinaan dan Pengawasan Migas
649
Pengawasan, Pengendalian Distribusi dan Pengusahaan Migas
Prosentase jumlah sebaran distribusi Migas
100.000.000
100%
Jumlah Kec. yang dilakukan pengawasan dan pengendalian distribusi dan pengusahaan migas
20 Kec
Cakupan Informasi Sistim Distribusi Migas
100%
2.03.05 Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Konservasi Migas
650
Pembinaan dan Sosialisasi Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
Prosentasi pemanfaatan Sumber Energi Baru Terbarukan
100%
Jumlah peserta sosialisasi energi baru terbarukan pada masyarakat
100.000.000 Kab. Malang
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
435.000.000
12 kali
Cakupan pengetahuan masyarakat tentang energi baru terbarukan
100%
70.000.000 Kab. Malang
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
BAB V - 92
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
651
Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)
Prosentasi pemanfaatan Sumber Energi Baru Terbarukan
100%
Jumlah Pemeliharaan PLTMH
1 lokasi
Cakupan Operasi/pelayanan PLTMH Optimal
100%
15.000.000 Kab. Malang
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
652
Pembangunan Pembuatan Konstruksi Energi Baru Terbarukan
Prosentasi pemanfaatan Sumber Energi Baru Terbarukan
100%
Jumlah Pembangunan Digester Biogas
16 Unit
Cakupan Digester Biogas untuk masyarakat
100%
350.000.000 Kab. Malang
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
total urusan: Energi dan Sumber Daya Mineral
Jumlah kegiatan : 14
3.675.000.000
2.04 PARIWISATA 2.04.01 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
3.440.000.000
653
Pembangunan TUGU
Prosentase peningkatan kunjungan wisatawan di Kabupaten Malang
30%
Jumlah Tugu yang dibangun
1 unit
tersedianya Tugu di pintu gerbang Kec. Poncokusumo
1 unit
125.000.000 Poncokusumo
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
654
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pariwisata
Prosentase peningkatan kunjungan wisatawan di Kabupaten Malang
30%
Jumlah Tugu Gapura yang terbangun
1 tugu
Prosentase pembangunan Tugu di pintu gerbang
100%
125.000.000 Kec. Poncokumsumo
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
655
Pengembangan Jenis Dan Paket Wisata Unggulan
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
Prosentase peningkatan kunjungan wisatawan di Kabupaten Malang
30%
Jumlah Kolam Renang di kecamatan
1 kolam
Prosentase Pembangunan kolam renang
100%
200.000.000 Kec. Poncokusumo
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Jumlah pasar wisata di Kec.Poncokusumo
1 pasar
Prosentase Pembangunan pasar wisata
100%
1.000.000.000 Kec. Poncokusumo
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Jumlah sosialisasi kelompok Sadar Wisata
4 kali
Prosentase sosialisasi Kelompok Sadar Wisata
100%
200.000.000
Jumlah kegiatan Festival musik Jazz
1 kali
Prosentase pelaksanaan Musik Jazz
100%
300.000.000 Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
pantai Balekambang desa Sukorejo
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Jumlah kegiatan penilaian Obyek wisata
1 kegiatan
Prosentase obyek wisata yang terpilih
100%
30.000.000 Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Jumlah kegiatan obyek wisata yang dinilai Travel Club Tourism
1 kegiatan
Prosentase obyek wisata yang terpilih
100%
30.000.000 Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Jumlah obyek wisata yang dinilai
3 keg
Prosentase obyek wisata yang terpilih
100%
90.000.000 Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Jumlah festival Rock band tk. Nasional
1 keg
Prosentase Festival Rock Band Tk.nasional
100%
300.000.000 Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Jumlah upacara tradisi/adat di Kabupaten Malang
20 keg
Prosentase Upacara tradisi / adat di Kab.Malang
5%
200.000.000 Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Jumlah festival Tengger Tengger terlaksana
1 keg
Prosentase Pawai Budaya Tengger
100%
200.000.000 Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Jumlah terlaksananya Gebyar Rafting 2015
1 keg
Prosentase Terlaksananya Gebyar Rafting 2015
100%
200.000.000 Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
BAB V - 93
1
2
3
4
5
6
Jumlah Sosialisasi tata cara tanda dattar usaha pariwisata
5 tempat
Jumlah pemberian tanda daftar usaha pariwisata yang terlaksana
20 lbr
Jumlah sosialisasi Bimbingan teknik Spa Jumlah Masyarakat yang dibina dalam Lingkungan Obyek wisata
7
Prosentase terlaksananya sosialisasi tata cara TDUP kepda pelaku usaha Prosentase Pemberian Tanda Daftar uasaha pariwisata
8
20%
5%
2 kegiatan
Prosentase sosialisasi bimbingan teknik Spa
50%
50 orang
Cakupan Masyarakat yang dibina dalam Lingkungan Obyek Wisata
100%
2.04.02 Program Pengembangan Kemitraan
9
10
11
250.000.000 Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
40.000.000 Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
100.000.000 Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
50.000.000 Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.050.000.000
30%
50 0rg
Cakupan Peningkatan SDM para pengusaha Hotel dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada tamu hotel
100%
75.000.000 Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
50 orang
Cakupan Peningkatan SDM Pengusaha Rumah Makan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen
100%
75.000.000 Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
656
657
Kegiatan Pembinaan pada pengusaha Jasa Makanan dan Minuman
Prosentase Pengembangan Kerjasama Bidang Wisata
30%
Jumlah Sosialaisasi peningkatan SDM pengusaha Rumah Makan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada konsumen
658
Kegiatan Pembinaan pada pengusaha Biro/Agen Perjalanan Wisata
Prosentase Pengembangan Kerjasama Bidang Wisata
30%
Jumlah sosialisasi peningkatan SDM Biro/Agen Wisata dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada Wisatawan
50 orang
Cakupan peningkatan SDM Biro/Agen Wisata dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wisatawan
100%
75.000.000 Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
659
Kegiatan Pembinaan Lingkungan pada pengusaha usaha jasa sarana pariwisata
Prosentase Pengembangan Kerjasama Bidang Wisata
30%
Jumlah Sosialisasi peningkatan SDM pengusaha usaha jasa sarana pariwisata
50 orang
Cakupan Peningkatan SDM pengusaha usaha jasa sarana pariwisata
100%
100.000.000 Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
660
Kegiatan Pembinaan pada pengusaha Home Stay
Prosentase Pengembangan Kerjasama Bidang Wisata
30%
Jumlah Sosialisasi Peningkatan SDM pada pengusaha Home Stay dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada Tamu Home Stay
50 orang
Capaian pendataan usaha jasa pariwisata di wilayah Kabupaten Malang
100%
75.000.000 Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
661
Kegiatan Pendataan usaha jasa pariwisata di wilayah Kabupaten Malang
Prosentase Pengembangan Kerjasama Bidang Wisata
30%
Jumlah pendataan usaha jasa pariwisata di wilayah Kabupaten Malang
200 usaha jasa
capaian pemantauan dan Evaluasi Tanda Daftar Usaha Pariwsata (TDUP) di wilayah Kabupaten Malang
100%
150.000.000 Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
662
Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) di wilayah Kabupaten Malang
Prosentase Pengembangan Kerjasama Bidang Wisata
30%
Jumlah pemantauan dan Evaluasi Tanda Daftar Usaha Pariwsata (TDUP) di wilayah Kabupaten Malang yang terlaksana
200 usaha jasa
capaian pemantauan dan Evaluasi Tanda Daftar Usaha Pariwsata (TDUP) di wilayah Kabupaten Malang
100%
150.000.000 Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
Prosentase Pengembangan Kerjasama Bidang Wisata
Jumlah Sosialisasi peningkatan SDM kepada Pengusaha Hotel dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada tamu hotel
Kegiatan Pembinaan pada pengusaha Hotel
BAB V - 94
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
capaian pengiriman peserta Festival lomba makanan khas tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
100%
75.000.000 Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
663
Kegiatan Festival Lomba Makanan Prosentase Pengembangan Khas Tingkat Provinsi Jawa Timur Kerjasama Bidang Wisata tahun 2015
30%
Jumlah Festival Lomba makanan khas Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
1 kegiatan
664
Kegiatan Sertifikasi Bidang Perhotelan
Prosentase Pengembangan Kerjasama Bidang Wisata
30%
Jumlah Peserta Sertifikasi Bidang Perhotelan
50 orang
capaian Peserta Sertifikasi Bidang Perhotelan
100%
175.000.000 Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
665
Kegiatan Karya Wisata Usaha Jasa dan Sarana Wisata
Prosentase Pengembangan Kerjasama Bidang Wisata
30%
Jumlah Peserta Karya Wisata Uasaha Jasa dan Sarana Wisata Tahun 2015
20 orang
Capaian Peserta Karya Wisata Usaha Jasa dan Sarana Wisata Tahun 2015
100%
100.000.000 Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.04.03 Program Pengembangan Pemasaran Wisata
5.465.038.600
666
Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri
Prosentase Perkembangan Pemasaran Pariwisata
30%
Jumlah promosi wisata ( Pameran MTF, Promosi di Dalam Negeri, Promosi di Luar Negeri, Gebyar Wisata Nusantara dan Budaya, Sosialisasi Branding, Promosi Media Cetak dan Elektronik, Road Show, Pengiriman Duta Wisata untuk mengikuti Pemilihan Duta Wisata
667
Pelatihan Pemandu Wisata Kecil
Prosentase Perkembangan Pemasaran Pariwisata
30%
Jumlah Pelatihan Pemandu Wisata Kecil
668
Sosialisasi Pemandu Wisata Kecil
Prosentase Perkembangan Pemasaran Pariwisata
30%
Jumlah sosialisasi kepariwisataan di kalangan murid Sekolah Dasar
669
Pembangunan Space Baliho
Prosentase Perkembangan Pemasaran Pariwisata
30%
Jumlah Promosi potensi pariwisata di Kabupaten Malang Melalui Baliho
670
Tourist Information Center
Prosentase Perkembangan Pemasaran Pariwisata
30%
Jumlah kerjasama dalam promosi kepariwisataan di Kabupaten Malang
671
Penyusunan Paket-paket wisata
Prosentase Perkembangan Pemasaran Pariwisata
30%
Jumlah Promosi potensi pariwisata di Kabupaten Malang Melalui Baliho
1 kegiatan
Prosentase Promosi Potensi Pariwisata di Kabupaten Malang Melalui Baliho
100%
150.000.000 Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
672
Gathering
Prosentase Perkembangan Pemasaran Pariwisata
30%
Jumlah gathering stake holder pariwisata Kab Malang
1 kegiatan
Prosentase gathering stake holder pariwisata Kab Malang
100%
285.038.600 Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Jumlah kegiatan : 20
8 kegiatan
Prosentase Promosi Wisata
100%
3.740.000.000 Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1 kegiatan
Prosentase Pelatihan Pemandu Wisata kecil
100%
135.000.000 Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Prosentase Sosialisasi Kepariwisataan di kalangan Murid Sekolah Dasar
100%
75.000.000 Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1 kegiatan
Prosentase tersedianya Space Baliho untuk promosi pariwisata
100%
1.000.000.000 Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1 Kerjasama
capaian kerjasama antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan para pelaku industri pariwisata
100%
80.000.000 Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1 keg
total urusan: Pariwisata
9.955.038.600
2.05 KELAUTAN DAN PERIKANAN
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB V - 95
1
2
3
4
5
6
7
8
2.05.04 Program Pengembangan Budidaya Perikanan
673
Pengembangan Bibit Ikan Unggul
Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
10%
Jumlah kebutuhan operasional untuk BBI
12 bulan
674
Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan
Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
10%
Jumlah sarana dan prasarana pendampingan budidaya ikan
1 paket
10%
1. Jumlah pembinaan teknis budidaya ikan; 2. Jumlah kegiatan studi banding pembudidaya ikan ke Jawa Tengah; 3. Jumlah pemantauan budidaya ikan; 4. Jumlah buku juknis budidaya ikan
675
676
677
678
Pembinaan dan Pengembangan Perikanan
Pembinaan Kesehatan Ikan
Kajian Pengembangan Kawasan Produksi Perikanan
Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Prosentase Peningkatan Produksi Produksi Perikanan Budidaya Perikanan Budidaya (DAK)
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
9
10
11
2.343.818.000 Tercukupinya kebutuhan operasional budidaya ikan di BBI Cakupan penyediaan sarana prasarana pendampingan budidaya ikan
12 bulan
267.090.000
BBI Sukorejo dan BBI Dinas Kelautan dan Jatiguwi Perikanan
100%
131.650.000 Kab. Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
1). 4 kali ; 2) 1 Cakupan pelaksanaan kegiatan Kali; 3) 12 Pembinaan dan Pengembangan kali; 4) 100 Perikanan buku
100%
107.840.000 Kab. Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
10%
1. Jumlah pemantauan kesehatan ikan; 2. Jumlah sarana kesehatan 1). 12 kali; 2). ikan yang dibeli ; 3. Jumlah 1 Paket; 3) 1 Cakupan pelaksanaan kegiatan pembinaan teknis kesehatan ikan; Kali; 4) 100 Pembinaan Kesehatan Ikan 4. Jumlah buku juknis kesehatan buku ikan
100%
106.310.000 Kab. Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
10%
1. Jumlah pembinaan teknis pembenihan ikan ; 2. Jumlah 1) 4 kali; 2) 1 sarana pembenihan ikan yang Cakupan kegiatan Kajian paket; 3) 1 dibeli; 3. Jumlah sarana informasi Pengembangan Kawasan Produksi paket; 4) 12 tentang pembenihan ikan; 4. Perikanan kali Jumlah pemantauan pembenihan ikan
100%
102.360.000 Kab. Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
10%
1. Jumlah pembangunan lanjutan di Pusat Pengolahan Minapolitan (PPM) ; 2. Jumlah sarana budidaya ikan di Pusat Pengelolaan Minapolitan(PPM) :3. Jumlah sarana prasarana budidaya ikan:4. Jumlah sarana prasarana pembenihan ikan;5. Jumlah sarana prasarana budidaya
100%
1.357.140.000 Kab. Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
5 paket
Cakupan Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Produksi Perikanan Budidaya (DAK)
BAB V - 96
1
679
2
3
Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Prosentase Peningkatan Produksi Produksi Perikanan Budidaya Perikanan Budidaya (Pendamping DAK)
4
5
6
10%
1. Jumlah pembangunan lanjutan di Pusat Pengolahan Minapolitan (PPM) ;2. Jumlah sarana budidaya ikan di Pusat Pengelolaan Minapolitan(PPM) :3. Jumlah sarana prasarana budidaya ikan:4. Jumlah sarana prasarana pembenihan ikan;5. Jumlah sarana prasarana budidaya
5 paket
7
Cakupan Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Produksi Perikanan Budidaya (Pendamping DAK)
8
100%
2.05.05 Program Pengembangan Perikanan Tangkap
9
10
271.428.000 Kab. Malang
11
Dinas Kelautan dan Perikanan
1.338.816.000
680
Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap
Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap
3,10%
Jumlah pembinaan teknis penangkapan ikan
6 kali
Cakupan kegiatan pembinaan teknis penangkapan ikan
100%
681
Pembinaan Pelelangan Ikan
Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap
3,10%
Jumlah operasional TPI dan sarana prasarana operasional TPI yang dibeli
12 bulan ; 1 paket
Cakupan kegiatan Pembinaan Pelelangan Ikan
100%
189.520.000 TPI Pondokdadap
Dinas Kelautan dan Perikanan
682
Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Prosentase Peningkatan Produksi Produksi Perikanan Tangkap Perikanan Tangkap (DAK)
3,10%
Jumlah sarana prasarana perikanan tangkap
4 paket
Cakupan Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Produksi Perikanan Tangkap
100%
950.760.000 Kab. Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
683
Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Prosentase Peningkatan Produksi Produksi Perikanan Tangkap Perikanan Tangkap (Pendamping DAK)
3,10%
Jumlah sarana prasarana perikanan tangkap yang dibeli
4 paket
Cakupan Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Produksi Perikanan Tangkap (Pendamping DAK)
100%
105.076.000 Kab. Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
2.05.07 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
93.460.000 Kab. Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
1.261.997.500
684
Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
Prosentase peningkatan produksi ikan olahan
10%
Jumlah kegiatan pembinaan pemasaran ikan
2 kali
Terlaksananya penguatan jaringan ikan nonkonsumsi dengan 2 kali pembinaan
2 kali
116.000.000 Kab. Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
685
Kajian Optimalisasi Peningkatan Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan
Prosentase peningkatan produksi ikan olahan
10%
Jumlah kegiatan pembinaan peningkatan mutu dan pengolahan ikan
3 kali
Cakupan pembinaan peningkatan mutu dan pengolahan ikan dengan 3 kali pembinaan
100%
116.900.000 Kab. Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
686
Kajian Optimalisasi Pengembangan Investasi dan Permodalan
Prosentase peningkatan produksi ikan olahan
10%
Jumlah pembinaan/pertemuan pelaku usaha
1 kali
Terlaksananya pembinaan/pertemuan pelaku usaha dengan peserta 30 orang
1 kali
68.560.000 Kab. Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
BAB V - 97
1
2
3
687
Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Prosentase peningkatan produksi Pengolahan,Peningkatan Mutu ikan olahan dan Pemasaran hasil Perikanan (DAK)
688
Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Prosentase peningkatan produksi Pengolahan, Peningkatan Mutu ikan olahan dan Pemasaran hasil Perikanan (Pendamping DAK)
4
5
10%
Jumlah Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pengolahan,Peningkatan Mutu dan Pemasaran hasil Perikanan
10%
Jumlah Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pengolahan, Peningkatan Mutu dan Pemasaran hasil Perikanan
6
7
8
10
11
3 paket
Cakupan Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pengolahan,Peningkatan Mutu dan Pemasaran hasil Perikanan
100%
835.250.000 Kab. Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
3 paket
Cakupan Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pengolahan, Peningkatan Mutu dan Pemasaran hasil Perikanan
100%
125.287.500 Kab. Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
2.05.08 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Sistem Kelautan dan Perikanan
688.000.000
689
Kegiatan Pembinaan Sumberdaya Manusia dan Kelembagaan Prosentase peningkatan konsumsi Kelompok Usaha Kelautan dan ikan per kapita Perikanan
5%
Jumlah pembinaan kelompok perikanan
690
Kegiatan Pembinaan Ketersediaan Prosentase peningkatan konsumsi Pangan Asal Ikan ikan per kapita
5%
Jumlah kegiatan pembinaan dan sosialisasi Gemarikan
1 kegiatan
691
Kegiatan Penyusunan Data dan Prosentase peningkatan konsumsi Informasi Kelautan dan Perikanan ikan per kapita
5%
Jumlah pengolahan data statistik yang disusun
1 paket
692
Kegiatan Penyediaan Sarana Statistik Kelautan dan Perikanan(DAK)
Prosentase peningkatan konsumsi ikan per kapita
5%
Jumlah sarana prasarana pengolahan data statistik
693
Kegiatan Penyediaan Sarana Statistik Kelautan dan Perikanan(Pendamping DAK)
Prosentase peningkatan konsumsi ikan per kapita
5%
Jumlah sarana prasarana pengolahan data statistik
100%
200.000.000 Kab. Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
3%
200.000.000 Kab. Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
Tersedianya data statistik perikanan
1 paket
150.000.000 Kab. Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
1 paket
Tersedianya komputer PC 5unit, printer 5 unit, UPS 5 unit, sepeda motor 3 unit
1 paket
120.000.000 Kab. Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
1 paket
Tersedianya komputer PC 5unit, printer 5 unit, UPS 5 unit, sepeda motor 3 unit
1 paket
18.000.000 Kab. Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
12 kelompok
Cakupan kegiatan pembinaan kelompok perikanan
Peningkatan konsumsi ikan per kapita
2.05.09 Program Peningkatan, Pengawasan, Pengendalian, dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
694
Pembinaan Pengawasan, Pengendalian dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap
3,10%
Jumlah pembinaan kelestarian sumberdaya ikan
695
Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Prosentase Peningkatan Produksi Pengawasan Sumberdaya Perikanan Tangkap Kelautan dan Perikanan (DAK)
3,10%
Jumlah sarana operasional kegiatan pengawasan yang dibeli
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
9
397.750.000
6 kali
1 paket
Terlaksananya pembinaan kelestarian sumberdaya ikan
Tersedianya GPS, rompi, life jacket, teropong, kamera digital, pentungan, borgol, dan senter
6 kali
128.300.000 Kab. Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
1 paket
200.000.000 Kab. Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
BAB V - 98
1
696
2
3
Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Prosentase Peningkatan Produksi Pengawasan Sumberdaya Perikanan Tangkap Kelautan dan Perikanan (Pendamping DAK)
4
3,10%
5
Jumlah sarana operasional kegiatan pengawasan
6
1 paket
7
Tersedianya GPS, rompi, life jacket, teropong, kamera digital, pentungan, borgol, dan senter
8
1 paket
2.05.10 Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
9
10
69.450.000 Kab. Malang
11
Dinas Kelautan dan Perikanan
510.940.000
697
Kegiatan Pemberdayaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap
3,10%
Jumlah pembinaan masyarakat pesisir
698
Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (DAK)
Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap
3,10%
Jumlah rehabilitasi ekosistem
699
Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pendamping DAK)
Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap
3,10%
Jumlah rehabilitasi ekosistem
Cakupan kegiatan pembinaan masyarakat pesisir
100%
181.350.000 Kab. Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
2 paket
Terlaksananya pengadaan terumbu karang buatan
100%
286.600.000 Kab. Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
2 paket
Terlaksananya pengadaan terumbu karang buatan dan rehabilitasi mangrove
42.990.000 Kab. Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
8 kali
2 paket
total urusan: Kelautan dan Perikanan
Jumlah kegiatan : 27
6.541.321.500
2.06 PERDAGANGAN 2.06.01 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
700
Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah
Prosentase pelaksanaan tera ulang terhadap UTTP di kabupaten Malang
1.133.524.600
100%
Jumlah Pengadaan Peralatan Kemetrologian
701
Peningkatan pengawasan barang beredar dan jasa
Prosentase pelaksanaan tera ulang terhadap UTTP di kabupaten Malang
100%
Jumlah pelaksanaan Monitoring harga sembako dan barang penting lainnya, terwujudnya pengawasan barang beredar, UTTP dan WT
702
Prosentase pelaksanaan tera Unit berjalan tera-tera ulang roda ulang terhadap UTTP di 4 (empat) kabupaten Malang
100%
Pengadaan unit berjalan tera-tera ulang roda 4
1 unit
703
Unit fungsional pengawasan kemetrologian roda 4
Prosentase pelaksanaan tera ulang terhadap UTTP di kabupaten Malang
100%
Pengadaan unit fungsional pengawasan kemetrologian roda 4
1 unit
2.06.02 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
1 paket
100%
200.000.000 Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
100%
108.524.600 Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
Prosentase peningkatan tera ulang UTTP di kecamatan
100%
495.000.000 Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
Prosentase peningkatan pengawasan ukur,takar,timbang dan perlengkapannya dan barang dalam keadaan terbungkus
100%
330.000.000 Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
Prosentase Pengadaan Peralatan Kemetrologian
Cakupan pelaksanaan Monitoring harga sembako dan barang 33 pasar, 70 penting lainnya, terwujudnya perusahaan pengawasan barang beredar, UTTP dan WT
378.387.850
BAB V - 99
1
2
3
4
5
100%
Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumentasi Ekspor Impor
Prosentase peningkatan fasilitasi pengembangan ekspor
100%
Jumlah produk yang dipameran Perdagangan Dalam Negeri
Koordinasi Program Pengembangan Ekspor dengan Instansi terkait / asosiasi / pengusaha
Prosentase peningkatan fasilitasi pengembangan ekspor
100%
Koordinasi pengembangan ekspor dengan instansi terkait
Monitoring dan evaluasi Ekspor Impor
Prosentase peningkatan fasilitasi pengembangan ekspor
100%
Jumlah buku laporan ekspor impor
704
Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor impor
Prosentase peningkatan fasilitasi pengembangan ekspor
705
Promosi perdagangan
706
707
6
7
8
9
10
11
25 Orang
Cakupan kegiatan sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumentasi Ekspor Impor
100%
39.068.100 Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
2 Kali 8 Komoditi
Cakupan produk yang dipameran Perdagangan Dalam Negeri
100%
260.457.900 Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
12 kali
Cakupan koordinasi pengembangan ekspor dengan instansi terkait
100%
61.497.450 Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
15 buku
Cakupan Jumlah buku laporan ekspor impor
100%
17.364.400 Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
2.06.04 Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang
815.200.450
708
Intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan retribusi pasar
Tingkat kualitas pengelolaan pasar dan pembinaan pedagang
100%
Jumlah pasar yang dibina dalam Pembinaan Administrasi Pungutan Retribusi Pedagang
33 Pasar
Cakupan pasar yang dibina dalam Pembinaan Administrasi Pungutan Retribusi Pedagang
100%
159.465.000 Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
709
Pembinaan disiplin pedagang
Tingkat kualitas pengelolaan pasar dan pembinaan pedagang
100%
Jumlah Pasar yang dibina dalam kedisiplin/ Ketertiban Pedagang
11 Pasar
Cakupan Pembinaan Disiplin/ Ketertiban Pedagang
100%
76.166.000 Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
710
Pendidikan dan latihan bagi kepala pasar dan staf
Tingkat kualitas pengelolaan pasar dan pembinaan pedagang
100%
Jumlah peserta yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan bagi kepala pasar dan staf
70 Orang
Cakupan peserta yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan bagi kepala pasar dan staf
100%
27.131.400 Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
711
Pengadaan sarana dan prasarana, Tingkat kualitas pengelolaan keamanan dan kebersihan pasar pasar dan pembinaan pedagang
100%
Jumlah pasar yang dibantu pengadaan sarana dan prasarana keamanan dan kebersihan pasar
11 Pasar
Prosentase pasar yang dibantu pengadaan sarana dan prasarana keamanan dan kebersihan pasar
100%
539.548.050 Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
712
Penataan tempat berusaha dipasar
100%
Jumlah aparatur pasar yang mengikuti pelatihan manajemen pasar
11 pasar
Prosentase jumlah aparatur pasar yang mengikuti pelatihan manajemen pasar
100%
12.890.000 Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
2 lokasi
Cakupan pembangunan pasar yang representatif, terfasiltasi kegiatan masyarrakt dalam distribusi barang/produk
100%
35.000.000.000 Kab. Malang
1 Paket
Cakupan kegiatan pembuatan pasar kambing PE
100%
2.031.219.500 Kab. Malang
Tingkat kualitas pengelolaan pasar dan pembinaan pedagang
2.06.05 Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar
43.537.138.050
713
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pasar
Prosentase Peningkatan kualitas fisik pasar
100%
Jumlah pembangunan pasar yang representatif, terfasiltasi kegiatan masyarrakt dalam distribusi barang/produk
714
Pembuatan Pasar Kambing PE (Peternakan Etawa)
Prosentase Peningkatan kualitas fisik pasar
100%
Jumlah kegiatan pembuatan pasar kambing PE
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
BAB V - 100
1
2
3
4
5
715
Pembangunan pasar ngantang
Prosentase Peningkatan kualitas fisik pasar
100%
Jumlah pasar ngantang yang dibangun
716
Pemeliharaan dan perbaikan sarana pasar
Prosentase Peningkatan kualitas fisik pasar
100%
Jumlah pasar yang di rehabilitasi
6
7
8
9
10
11
1 unit
Prosentase pembangunan pasar ngantang
100%
4.950.000.000 Kec. Ngantang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
20 Pasar
Prosentase jumlah pasar yang di rehabilitasi
100%
1.555.918.550 Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
2.06.06 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
335.700.200
717
Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk
Prosentase Peningkatan dan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
100%
Jumlah peningkatan dan efisiensi perdagangan dalam negeri
718
Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan
Prosentase Peningkatan dan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
100%
Jumlah Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan pada perusahaan
719
Pemantauan dan pengedalian perusahaan
Prosentase Peningkatan dan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
100%
Jumlah Buku Direktori perusahaan
720
Pengolahan data dan informasi perusahaan
Prosentase Peningkatan dan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
100%
Jumlah Pelaksanaan peningkatan dan efisiensi perdagangan dalam negeri
721
Prosentase Peningkatan dan Koordinasi Program Pengendalian Efisiensi Perdagangan Dalam Inflasi Negeri
100%
Jumlah Pelaksanaan peningkatan dan efisiensi perdagangan dalam negeri
4 paket,20 pasar,10 komoditi
Prosentase peningkatan dan efisiensi perdagangan dalam negeri
100%
195.344.250 Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
Cakupan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan pada perusahaan
100%
60.773.100 Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
Cakupan Buku Direktori perusahaan
100%
26.044.350 Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
12 kali
jumlah Pelaksanaan peningkatan dan efisiensi perdagangan dalam negeri
100%
17.364.400 Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
12 kali
Cakupan kegiatan pengendalian inflasi dalam peningkatan dan efisiensi perdagangan dalam negeri
100%
36.174.100 Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
70 Perusahaan
10 Buku
2.06.07 Program Resi Gudang
2.796.021.500
722
Biaya Operasional (BOP) Resi Gudang
Prosentase Terlaksananya Program Resi Gudang
100%
Pelaksanaan Program Resi Gudang
12 Kali
Cakupan Pelaksanaan Program Resi Gudang
100%
266.021.500 Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
723
Pengadaan Sarana Transportasi (Truk)
Prosentase Terlaksananya Program Resi Gudang
100%
Jumlah Pengadaan sarana transportasi
1 unit
Prosentase peningkatan aktifitas Resi Gudang
100%
330.000.000 Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
724
Pengadaan Mesin Rice Miling Unit Prosentase Terlaksananya (RMU) Mesin Penggiling Gabah Program Resi Gudang
100%
Jumlah Pengadaan Mesin Rice Miling Unit (RMU) Mesin Penggiling Gabah
1 unit
Prosentase kemudahan dalam proses penggilingan komoditi dalam satu lokasi SRG
100%
2.200.000.000 Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
Jumlah kegiatan : 25
total urusan: Perdagangan
48.995.972.650
2.07 PERINDUSTRIAN 2.07.01 Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
40.273.020.050
BAB V - 101
1
2
3
4
5
725
Pembinaan Lingkungan Sosial Industri dan Tanam Tembakau
Prosentase Peningkatan Kontribusi sektor Industri Rokok dan Tembakau
0,50%
Jumlah smoking area terbangun
726
Pembinaan Lingk. Sosial Industri Tanam Tembakau
Prosentase Peningkatan Kontribusi sektor Industri Rokok dan Tembakau
0,50%
727
Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri
Prosentase Peningkatan Kontribusi sektor Industri Rokok dan Tembakau
728
Pengadaan Mesin dan Peralatan Bagi IKM Wirausaha Baru
6
7
8
9
10
11
5 lokasi
Prosentase smoking area terbangun yang dimanfaatkan sesuai fungsinya
75%
Jumlah kegiatan Pembinaan Lingk. Sosial Industri Tanam Tembakau
2 kegiatan
Cakupan kegiatan Pembinaan Lingk. Sosial Industri Tanam Tembakau
100%
14.963.840.000 Kab. Malang
0,50%
Jumlah kegiatan Fasilitasi Peningkatan Ketrampilan Masyarakat
1 kegiatan
Cakupan kegiatan Fasilitasi Peningkatan Ketrampilan Masyarakat
100%
361.747.900 Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
Prosentase Peningkatan Kontribusi sektor Industri Rokok dan Tembakau
0,50%
Jumlah Pengadaan Mesin dan Peralatan Bagi IKM Wirausaha Baru
20 paket
Cakupan Penyediaan Peralatan Kerja bagi Masyarakat untuk berwirausaha
100%
1.085.245.850 Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
729
Prosentase Peningkatan Peningkatan Kualitas Bahan baku Kontribusi sektor Industri Rokok dan Tembakau
0,50%
1) Pengembangan kawasan tembakau; 2) Jumlah pelaksanaan SL-PHT Tembakau; 3) Jumlah pelaksanaan SL Agribis
100 Ha; 5 kelompok tani; 5 kelompok
Prosentase peningkatan ketrampilan petani tembakau melalui kegiatan SLPHT
100%
3.009.710.400 Kab. Malang
Dinas Pertanian dan Perkebunan
730
Prosentase Peningkatan Kegiatan Sosialisasi Ketentuan Di Kontribusi sektor Industri Rokok Bidang Cukai dan Tembakau
0,50%
jumalah kegiatan Sosialisasi Ketentua di Bidang Cukai di Kabupaten Malang "
Cakupan "Terlaksana Sosialisasi Ketentua di Bidang Cukai di Kabupaten Malang "
100%
201.582.000 Kab. Malang
731
Pembinaan Lingkungan Sosial Industri dan Tanam Tembakau
Prosentase Peningkatan Kontribusi sektor Industri Rokok dan Tembakau
0,50%
Jumlah peserta pelatihan keterampilan bagi masyarakat sekitar industri rokok, karyawan pabrik rokok yang terkena PHK dan keluarga pekerja pabrik rokok yang terPHK
732
Pemberantasan Rokok dan Tembakau Tanpa Cukai
Prosentase Peningkatan Kontribusi sektor Industri Rokok dan Tembakau
0,50%
Jumlah Pengumpulan Informasi dan Barang Kena Cukai Ilegal
87 Kali
Cakupan Kegiatan Penertiban Barang Kena Cukai Ilegal
733
Prosentase Peningkatan Pembinaan lingkungan sosial dan Kontribusi sektor Industri Rokok taman tembakau dan Tembakau
0,50%
Jumlah alat kesehatan penderita paru dan jantung yang dibeli
4 unit
Prosentase Sarana alat kesehatan penderita paru dan jantung
734
Sosialisasi Ketentuan dibidang Cukai
Prosentase Peningkatan Kontribusi sektor Industri Rokok dan Tembakau
0,50%
Jumlah pemberitaan Ketentuan di Cakupan pemberitaan Ketentuan Bidang Cukai - cukai rokok 1) 75 kali; 2) 4 di Bidang Cukai - cukai rokok melalui media massa dan dialog kali melalui media massa dan dialog interaktif interaktif
100%
485.972.300 Kab. Malang
Bagian Hubungan Masyarakat
0,50%
Jumlah Jumlah pelaksanaan SKEDK Tembakau untuk 14 Kelompok, frekuensi pelaksanaan Cakupan lokasi peningkatan SKE Kelembagaan Usaha, demplot 3 kecamatan mutu tembakau sesuai tembakau dengan teknologi permintaan pasar Bahan Organik di lahan historis dan pengembangan
100%
650.000.000 Kab. Malang
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
735
Prosentase Peningkatan Peningkatan Kualitas Bahan Baku Kontribusi sektor Industri Rokok dan Tembakau
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
33 kali
Cakupan kegiatan pelatihan keterampilan bagi masyarakat sekitar industri rokok, karyawan 2.800 Orang pabrik rokok yang terkena PHK dan keluarga pekerja pabrik rokok yang terPHK
93%
100%
50%
1.000.000.000 Kab. Malang
2.100.000.000 Kab. Malang
500.000.000 Kab. Malang
4.000.000.000 Kab. Malang
Badan Lingkungan Hidup
Dinas Kesehatan
Bagian Perekonomian
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
R S U D Lawang
BAB V - 102
1
2
3
4
5
6
7
8
1500 WUB
Prosentase peserta yang hadir mengikuti pembinaan ketrampilan SDM bagi UMKM khusunya keluarga buruh dan masyarakat sekitar pabrik rokok
100%
965.200.000 Kab. Malang
1 paket
Cakupan pengadaan Sarana, prasarana, peralatan pelayanan pasien paru dan jantung
100%
9.000.000.000 Kab. Malang
R S U D Kanjuruhan
Cakupan Pendataan Mesin / Peralatan Produksi Hasil Tembakau
100%
150.000.000 Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
Cakupan Pelaksanaan Bimbingan manajemen Usaha untuk Industri Rokok dan Hasil Tembakau
100%
556.244.950 Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
60 Paket
Cakupan Peralatan Kerja bagi Masyarakat untuk berwirausaha
100%
1.000.000.000 Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
800 Orang
Prosentase peserta fasilitasi dan peningkatan ketrampilan massyarakat di lingkungan industri hasil tembakau
100%
243.476.650 Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
736
Pembinaan Lingkungan Sosial Industri dan Tanam Tembakau
Prosentase Peningkatan Kontribusi sektor Industri Rokok dan Tembakau
0,50%
Jumlah pembinaan kemampuan ketrampilan kerja bagi masyarakat / atau daerah penghasil bahan baku tembakau
737
Kegiatan Pembinaan Lingkungan Sosial
Prosentase Peningkatan Kontribusi sektor Industri Rokok dan Tembakau
0,50%
Jumlah pengadaan Sarana, prasarana, peralatan pelayanan pasien paru dan jantung
738
Pembinaan industri rokok dan tembakau
Prosentase Peningkatan Kontribusi sektor Industri Rokok dan Tembakau
0,50%
Jumlah Buku Pendataan Mesin / Peralatan Produksi Hasil Tembakau di lingkungan industri hasil usaha
100 Buku
Jumlah Pelaksanaan Bimbingan manajemen Usaha untuk Industri Rokok dan Hasil Tembakau
5 Kali
739
Pembinaan Lingkungan Sosial Industri dan Tanam Tembakau Pembinaan Lingkungan Sosial Industri dan Tanam Tembakau
Prosentase Peningkatan Kontribusi sektor Industri Rokok dan Tembakau
0,50%
Jumlah Peralatan Kerja bagi masyarakat untuk berwirausaha
Jumlah peserta fasilitasi dan peningkatan ketrampilan massyarakat di lingkungan industri hasil tembakau 2.07.02 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
740
Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri (1. Pelatihan Tingkat kualitas Daya Saing dan Kewirausahaan IKM; 2. Pemberian Produktifitas Bantuan Peralatan)
Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Tingkat kualitas Daya Saing dan Menengah terhadap pemanfaatan Produktifitas sumber daya
100%
1) Jumlah pelakasanaan pelatihan kewirausahaan IKM; 2) Jumlah bantuan mesin/peralatan industri
1) 3 kali; 2) 2 Cakupan pembinaan Peningkatan paket Teknologi Industri
100%
Pengembangan sentra-sentra industri potensial
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
Tingkat kualitas Daya Saing dan Produktifitas
11
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
750.000.000 Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
689.045.700
100%
Junlah pelaksanaan bimbingan teknis teknologi industri dalam pemanfaatan sember daya
10 kali
Cakupan pelaksanaan bimbingan teknis teknologi industri dalam pemanfaatan sember daya
100%
2.07.04 Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
742
10
750.000.000
2.07.03 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
741
9
689.045.700 Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
1.157.597.450
100%
Jumlah buku direktori sentara industri potensial
300 buku
Cakupan pelaksanaan pembuatan buku direktori sentara industri potensial
100%
712.897.650 Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
BAB V - 103
1
743
2
3
Pelatihan Kemampuan dan Tingkat kualitas Daya Saing dan Ketrampilan SDM (Bantuan Alat / Produktifitas Mesin)
4
100%
5
Jumlah pelatihan Sentra bordir dan kerajinan kulit / jaket
6
7
10 kali
8
Cakupan pelatihan Sentra bordir dan kerajinan kulit / jaket
100%
total urusan: Perindustrian
Jumlah kegiatan : 19
9
10
444.699.800 Kab. Malang
11
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
42.454.463.200
2.08 TRANSMIGRASI 2.08.01 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
295.121.600
744
Peningkatan Kerjasama antar Wilayah, antar Pelaku & antar Sektor dalam rangka Pengembangan Kawasan
Prosentase penempatan transmigran
100%
Jumlah Kerja sama penempatan transmigran
745
Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi untuk Memenuhi Kebutuhan SDM
Prosentase penempatan transmigran
100%
Jumlah KK diberangkatan di daerah transmigran
Prosentase kerjasama antar 16 kabupaten daerah pengirim dan penerima transmigran
487 KK
Prosentase Penempatan transmigran di transmigran
100%
97%
2.08.02 Program Transmigrasi Lokal
214.823.400 16 Kabupaten
80.298.200 Daerah transmigran
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
116.256.600
746
Penyuluhan Transmigrasi Lokal
Prosentase peningkatan SDM bagi transmigran
100%
Jumlah Calon transmigran yang diberikan penyuluhan
7 Kec. / 500 Cakupan Calon transmigran yang KK diberikan penyuluhan
100%
68.384.800 Kab. Malang
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
747
Pelatihan Transmigrasi Lokal
Prosentase peningkatan SDM bagi transmigran
100%
Jumlah Calon transmigran yang diberikan pelatihan
500 KK calon Cakupan Calon transmigran yang transmigran diberikan pelatihan
100%
47.871.800 Kab. Malang
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jumlah kegiatan : 4 Jumlah total kegiatan Urusan Pilihan : 155
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
total urusan: Transmigrasi
411.378.200
Total Pagu Kegiatan Urusan Pilihan
157.721.478.850
Total Pagu Kegiatan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan
1.210.349.450.500
Total Pagu Program Setiap SKPD
158.019.366.250
Total Pagu Belanja Langsung SKPD
1.368.368.816.750
BAB V - 104
BUPATI MALANG PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 BUPATI MALANG, Menimbang
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 dengan Peraturan Bupati;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah UndangUndang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
3 Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 1/D); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010–
4 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 1/E); 22. Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 40/D); 23. Peraturan Bupati Malang Nomor 37 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 4/D); MEMUTUSKAN: Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015.
KERJA
Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Malang. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang. 3. Bupati adalah Bupati Malang. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Malang. 5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. 6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 7. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 8. Rencana kerja-Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
5 11. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. 12. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah Daerah/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah Daerah. 13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah. 14. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang. Pasal 2 RKPD Tahun 2015 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Malang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Pasal 3 (1) RKPD Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. (2) RKPD Tahun 2015 disusun penyusunan sebagai berikut: BAB I
dengan
sistematika
: PENDAHULUAN.
BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN. BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN.
6 BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015. BAB V : RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS TAHUN 2015.
KEGIATAN
BAB VI : PENUTUP. (3) Uraian secara rinci RKPD Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 4 Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban melaksanakan RKPD. Pasal 5 Peraturan Bupati diundangkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.
Ditetapkan di Malang pada tanggal ……. Mei 2014 BUPATI MALANG, Diundangkan di Malang Pada Tanggal …… Mei 2014 SEKRETARIS DAERAH
ABDUL MALIK NIP. 19570830 198209 1 001 Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 3Seri D
H. RENDRA KRESNA
