RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN NGAWI TAHUN 2012 BAB I PENDAHULUAN

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR : 31 TAHUN 2011 TANGGAL : 24 MEI 2011

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN NGAWI TAHUN 2012 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan

pembangunan

daerah

sebagai

satu

kesatuan

sistem

perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Terkait dengan amanat tersebut, Pemerintah Kabupaten Ngawi telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 20102015 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010. Selanjutnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaanya dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 merupakan penjabaran tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2015, dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012

Bab I-1

Fenomena yang ada dan isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD, mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah serta penjaringan aspirasi secara bertahap melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang secara partisipatif dilakukan mulai dari Tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten yang selanjutnya

diformulasikan

melalui

forum

SKPD

dan

Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi. Pagu indikatif yang menjadi substansi penting pada RKPD ini merupakan gambaran investasi Pemerintah yang dalam penjabarannya diinteraksikan dengan komponen sumberdaya yang lain, seperti dekonsentrasi maupun tugas pembantuan. Terhadap kegiatan yang dibiayai dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dokumen RKPD ini merupakan sub sistem penting sebagai input dalam penyusunan program dan penganggaran SKPD. Dokumen RKPD ini merupakan dokumen publik, sehingga pelibatan semua stakeholders dalam proses penyusunan rencana program dan kegiatan menjadi

pengarusutamaan

(mainstreaming) dalam

proses penyusunan

dokumen ini . Dengan prinsip tersebut, diharapkan dokumen RKPD ini harus dapat diakses oleh semua stakeholders baik dalam tahap pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. 1.2. Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan RKPD ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012

Bab I-2

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Keuangan

Nomor

antara

33

Tahun

Pemerintah

2004

Pusat

tentang

dan

Perimbangan

Pemerintah

Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang

Nomor

17

Tahun

2007

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012

Bab I-3

11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi

dan

Pemerintahan

Daerah

Kabupaten/Kota

(Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 18. Peraturan

Presiden

Pembangunan

Nomor

Jangka

7

Tahun

Menengah

2005

Nasional

tentang Tahun

Rencana 2004-2009

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11); 19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010; Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012

Bab I-4

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Perubahan Kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD)

Kabupaten Ngawi Tahun 2010 - 2015. 1.3. Hubungan Antar Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi 2012 memiliki hubungan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, yakni disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional 2009 - 2014 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009, dan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2009 - 2014 (Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005). Selain itu juga mempertimbangkan asas kesinambungan dari penjabaran program-program pembangunan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Ngawi 2010 - 2015 (Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010) juga mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah dimuat dalam

Rencana

Tata

Ruang

Wilayah

Kabupaten

Ngawi,

serta

mempertimbangkan pula hasil kajian dan konsepsi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngawi 2005 - 2025. Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi 2012 yang berisi sasaran, arah kebijakan, program, dan prioritas kegiatan, menjadi rujukan sekaligus landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepala daerah, sekaligus menjadi tolok ukur kinerja kepala daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012

Bab I-5

1.4. Sistematika Dokumen RKPD RKPD ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN Pada bagian ini memuat tentang latar belakang penyusunan dokumen RKPD, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen RKPD, serta maksud dan tujuan penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Ngawi Tahun 2012. 1.1.

Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun 2012 dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2.

Dasar Hukum Penyusunan Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3.

Hubungan Antar Dokumen Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya.

1.4.

Sistematika Dokumen RKPD Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

1.5.

Maksud dan Tujuan Memberikan

uraian

ringkas

tentang

tujuan

penyusunan

dokumen RKPD dan sasaran penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Ngawi Tahun 2012.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012

Bab I-6

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Ngawi. 2.1.

Gambaran Umum Kondisi Daerah Bagian ini menjelaskan dan menyajikan gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.2.

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2011 dan Realisasi RPJMD Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu.

2.3.

Permasalahan Pembangunan Daerah Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan daerah. 2.3.1. Permasalahan Daerah Yang berhubungan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 2.3.2. Identifikasi

Permasalahan

Penyelenggaraan

Urusan

Pemerintah Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012

Bab I-7

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi

daerah,

pemerintah

sumber-sumber

daerah

yang

pendapatan

diperlukan

dalam

dan

kebijakan

pembangunan

perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. 3.1.

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.2.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2009 dan 2010 dan Perkiraan Tahun 2011 3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2012 dan Tahun 2013 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan 3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah 3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah 3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH.TAHUN 2012 Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. 4.1.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.2.

Prioritas Pembangunan Daerah

BAB V RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. BAB VI PENUTUP Menguraikan

tentang

pedoman

pelaksanaan

dan

kaidah

pelaksanaannya. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012

Bab I-8

1.5. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan RKPD ini untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta

mewujudkan

efisiensi

alokasi

berbagai

sumber

daya

dalam

pedoman

dalam

pembangunan daerah. Tujuan

dari

penyusunan

RKPD

ini

sebagai

penyusunan perencanaan pembangunan tahunan daerah Kabupaten Ngawi yang bersumber dari dana APBD maupun dana non APBD, dan merupakan dasar

hukum

perencanaan,

pelaksanaan,

pengendalian

dan

evaluasi

pembangunan bagi : 1. Penyusunan Renja SKPD, KUA dan PPAS, serta APBD; 2. Memfasilitasi berbagai potensi sumber daya masyarakat/ swasta/ institusi non pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Kabupaten Ngawi Tahun 2012.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012

Bab I-9