PENDAHULUAN
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) 2012
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) 2012 BAB I
PENDAHULUAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Page 1
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
2012
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Pembangunan Daerah berisi kebijakan, sasaran dan prioritas pembangunan yang terkait dengan kebijakan APBD adalah sebagian kecil dari peran pemerintah daerah sebagai penggerak pembangunan, yang diarahkan untuk mendorong dan stimulasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Isi dokumen di awali dengan evaluasi terhadap hasil yang telah dicapai serta masalah dan tantangan yang harus dihadapi. Selanjutnya dari perkembangan tersebut, kemudian dirumuskan sasaran pembangunan yang hendak dicapai serta prioritas pembangunan yang hendak ditempuh dengan mengacu pada agenda pembangunan yang perlu diselesaikan pada tahun 2012. RKPD Tahun 2012 disusun dengan landasan hukum Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
1.2. Dasar Hukum Penyusunan RKPD Tahun 2012 disusun dengan landasan hukum Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah, dan merupakan input untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Dalam penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah : (1)
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
(2)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Page 2
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
2012
(3)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
(4)
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
(5)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
(6)
Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137), sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
(7)
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
(8)
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
(9)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Otonomi Daerah
(10) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); (11) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (12) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara 96, TLN 4663); (13) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 82, TLN 4737): (14) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (15) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (16) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 21, TLN 4817);
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Page 3
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
2012
(17) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (18) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara 48, TLN 4833); (19) Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (20) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. (21) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025; (22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
1.3. Hubungan Antar Dokumen Dalam sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD merupakan satu kesatuan yang utuh dari manajemen pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Hubungan antara RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut: (1)
RKPD dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 merupakan RKPD kedua dari tahapan pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015. Oleh sebab itu, penyusunan RKPD adalah untuk menjabarkan memuat visi, misi dan program prioritas Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Selatan masa bakti tahun 2011-2015.
(2)
RKPD dan RTRW Provinsi Kalimantan Selatan Penyusunan RKPD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Provinsi Kalimantan Selatan sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Provinsi Kalimantan Selatan.
(3)
RKPD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang berwawasan 1 (satu) tahunan. Renja SKPD merupakan penjabaran teknis RKPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 1 (satu)
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Page 4
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
2012
tahunan, yang disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Kalimantan Selatan. 1.4. Sistematika Dokumen RKPD Dokumen RKPD tahun 2012 terdiri dari 6 bab, yang dapat dijelaskan sebagai berikut : (1) (2)
(3) (4) (5) (6)
Bab I Pendahuluan berisi penjelasan tentang latar belakang, maksud dan tujuan , landasan hukum dan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan Lainnya. Bab II Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan berisi Kondisi Umum Kondisi Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD, dan Permasalahan Pembangunan Daerah Bab III Rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah, berisi arah kebijakan ekonomi daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah Bab IV Prioritas dan sasaran pembangunan daerah, berisi tujuan dan sasaran pembangunan dan prioritas dan sasaran pembangunan tahun (n) Bab V Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Bab VI Penutup
1.5. Maksud dan Tujuan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2012 disusun berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015, dan mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010 – 2014, Kebijaksanaan Pembangunan Nasional Tahun 2012, serta kondisi riil permasalahan dan isu strategis yang ada di daerah Kalimantan Selatan. RKPD Tahun 2012 merupakan rencana tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan. Maksud penyusunan dokumen RKPD tahun 2012 ini adalah agar dapat menjadi dokumen pengarah dan pegangan bersama bagi semua pemangku kepentingan (stakeholders) yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Selanjutnya dokumen perencanaan ini akan menjadi menjadi acuan dalam penyusunan RAPBD Tahun 2012.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Page 5
