BAB I PENDAHULUAN. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya. disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan

Pembangunan

Nasional

pasal

1

angka

9,selanjutnya Pasal 25 ayat 2 mengamanatkan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD. Proses

penyusunan

RKPD

Kota

Tangerang

tahun

2015

dilakukan melalui beberapa pendekatan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004.Pendekatan partisipatif dilakukan

melalui

pelaksanaan

penjaringan

Rembug

Warga,

aspirasi

masyarakat

musrenbang

Kelurahan

pada dan

Musrenbang Kecamatan. Proses teknokratis merupakan pendekatan kajian dan analisis yang dilaksanakan Bappeda terhadap berbagai aspek pembangunan di Kota Tangerang. Pendekatan top downbottom up adalah upaya sinkronisasi dan penyelarasan antara program nasional, program Provinsi Banten dengan Program yang akan dilaksanakan Kota Tangerang tahun 2015. Proses politik secara tidak langsung termaktub di dalam RKPD tahun 2015 karena RKPD merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD yang telah disepakati bersama antara eksekutiv dan legislativ di Kota Tangerang. RKPD Kota Tangerang tahun 2015 disusun melalui tahapan sebagaimana yang diamanatkan oleh Permendagri Nomor 54 tahun 2010 yang diawali dari Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan dan penyusunan Rancangan akhir. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD, maka RKPD Tahun 2015 disusun mengacu pada RPJMD Kota Tangerang Tahun 20142018. “Pada saat RKPD ini disusun tahapan penyusunan RPJMD Kota Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2015

I-1

Tangerang

Tahun

2014-2018

masih

dalam

tahap

Rancangan

Akhir”.Kemudian RKPD Tahun 2015 dipedomani oleh seluruh SKPD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan SKPD untuk mengoperasionalkan

RKPD

Kota

Tangerang

tahun

2015.

Dari

penjelasan di atas terlihat keterkaitan RKPD terhadap RPJMD 20142018, dan keterkaitan RKPD dengan Renja SKPD Tahun 2015. Berdasarkan uraian di atas maka terlihat dengan jelasa bahwa kedudukan RKPD tahun 2015 sangat strategis

yakni

sebagai

pedoman penyusunan KUA dan PPAS serta pedoman dalam penyusunan RAPBD Tahun 2015. 1.2

Landasan Hukum Landasan

hukum

yang

digunakan

dalam

penyusunan

Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Tangerang Tahun 2015 ini sebagai berikut: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1993 tentang

Pembentukan

Kotamadya

Daerah

Tingkat

II

Tangerang; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2015

I-2

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010–2015; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8

tahun

2008

Pengendalian,

tentang dan

Tahapan, Evaluasi

Tatacara Pelaksanaan

Penyusunan, Rencana

Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005–2025; 15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017; 16. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 17. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang; 18. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;


I-3

19. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana

Pembangunan

Jangka

Panjang

Daerah

Kota

Tangerang Tahun 2005-2025; 20. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Petunjuk

Teknis

dan

Pelaksanaan

Penyusunan

Dokumen

Perencanaan Pembangunan Daerah. 21. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis dan Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 1.3

Hubungan Antar Dokumen RKPD

Kota

Tangerang

tahun

2015

dalam

proses

penyusunannya mengacu serta mempedomani berbagai dokumen perencanaan dari pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Banten dan dokumen perencanaan yang ada di Kota Tangerang. Hubungan dokumen RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dijabarkan dalam gambar di bawah ini.

Gambar 1.2 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2015

I-4

Hubungan antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Hubungan

antar

dokumen

perencanaan

pembangunan,dapat dijelaskan sebagai berikut: a. RKPD Kota Tangerang disusun berpedoman pada RPJMD Kota Tangerang, proses penyusunan RKPD Tahun 2015 sudah melalui penyelarasan terhadap program,prioritas dan sasaran pembangunan

yang

terdapat

di

dalam

RPJMD

Kota

Tangerang tahun 2014-2018. b. RKPD Kota Tangerang disusun mengacu pada RPJMD Provinsi Banten,yang dilakukan melalui sinkronisasi dan penyelarasan terhadap

hasil

Penyelarasan

Musrenbang

dilakukan

RKPD

terhadap

Provinsi

program

Banten.

dan

target

pembangunan Provinsi Banten tahun 2015. c. RKPD Kota Tangerang disusun mengacu pada RPJMN, yang berarti

bahwa

penyusunan

RKPD

Tahun

2015

turut

mempertimbang kebijakan strategis nasional. Upaya yang dilakukan adalah penyelarasan terhadap hasil musyawarah pembangunan nasional (Musrenbangnas) tahun 2015. d. Renja-SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tangerang disusun dengan mengacu pada RKPD, dan Renstra-SKPD bersangkutan, termasuk hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. e. RKPD Kota Tangerang tahun 2015 turut mempedomani tata ruang dan pola ruang sebagaimana yang diatur di dalam Rencana Tata Ruang Nasional,Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kota Tangerang. 1.4

Sistematika Rancangan RKPD BAB I PENDAHULUAN Dalam Bab I , dijabarkan tentang Latar Belakang dan Dasar Hukum Penyusunan RKPD. Kemudian mengenai Hubungan antar Dokumen yang meliputi RPJMN, RPJMD Provinsi Banten dan RPJMD Kota Tangerang juga diuraikan. Selanjutnya,


I-5

disampaikan Sistematika Dokumen RKPD.Terakhir dalam Bab I ini, dijelaskan tentang Maksud dan Tujuan penyusunan RKPD. BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD KOTA TANGERANG TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Dalam Bab II , dimulai dari deskripsi Gambaran Umum Kondisi Daerah dengan penyajian informasi yang relevan dan penting, selaras, dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan

daerah,

visi/misi

Kepala

Daerah,

dan

perumusan kebutuhan strategi. Gambaran Umum tersebut meliputi aspek-aspek Geografi dan Demografi, Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Umum, dan Daya Saing Daerah. Selanjutnya, dilakukan telaah terhadap hasil evaluasi pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD

tahun

disampaikan

sebelumnya berbagai

dan

realisasi

permasalahan

RPJMD. daerah

Turut yang

berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi SKPD. BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH KOTA TANGERANG Bab III menguraikan kondisi ekonomi tahun sebelumnya dan perkiraan tahun berjalan, antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah (pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah). Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2013 dan Perkiraan

Tahun

2014

dan

Tantangan

dan

Prospek

Perekonomian Daerah Tahun 2015 dan Tahun 2016 juga dipaparkan untuk melihat target perekonomian yang akan dicapai tahun 2015. Hal lainnya yang dimuat dalam Bab III meliputi Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah, yang terdiri dari Arah Kebijakan


I-6

Pendapatan Daerah, Arah Kebijakan Belanja Daerah, dan Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah. BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TANGERANG Dalam Bab IV dijabarkan tentang perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang didasarkan pada hasil analisis terhadap evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional.Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatann yang direncanakan disampikan dengan memperhatikan usulan SKPD dengan memperhitungkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya. Sub Bab Tujuan dan Sasaran Pembangunan, yang menjelaskan

hubungan

visi/misi

dan

tujuan/sasaran

pembangunan 5 (lima) tahunan berdasarkan pada dokumen RPJMD, dan Sub Bab Prioritas dan Pembangunan, yang menjelaskan prioritas pembangunan daerah yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana yakni tahun 2015. BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KOTA TANGERANG Rencana program dan kegiatan prioritas daerah, yang disampaikan dalam Bab V ini disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. BAB VI PENUTUP Berisi penegasan bahwa dalam melaksanakan RKPD Kota Tangerang Tahun 2015 diperlukan sinergisitas yang mantap di jajaran Pemerintah Kota Tangerang, DPRD, pihak swasta, dan seluruh lapisan masyarakat.


I-7

1.5

Maksud dan Tujuan RKPD Kota Tangerang tahun 2015 disusun dengan maksud menyediakan

dokumen

perencanaan

tahunan

sebagaimana

amanat peraturan dan perundangan yang berlaku khususnya Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistim perencanaan pembangunan nasional. RKPD tahun 2015 juga dimaksudkan untuk memberikan arah kepentingan

dan

pedoman kepada

(stakeholder)

pembangunan

di

seluruh pemangku Kota

Tangerang.

Disamping itu RKPD Tahun 2015 sebagai penjabaran RPJMD tahun 2014-2018 diharapkan dapat mendukung terwujudnya visi Kota Tangerang

yakni

“Terwujudnya

Kota

Tangerang

yang

Maju,Mandiri,Dinamis dan Sejahtera dengan masyarakat yang Berakhlakul Karimah”. Sedangkan tujuan penyusunan RKPD Kota Tangerang tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1.

Tersedianya dokumen perencanaan tahunan Kota Tangerang yang

sesuai

dengan

kebutuhan

daerah

dan

dengan

dan

sasaran

mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia. 2.

Tersedianya

rumusan

program

prioritas

pembangunan daerah Kota Tangerang tahun 2015. 3.

Tersedianya acuan dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kota Tangerang dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)sebagai dasar penetapan RAPBD Kota Tangerang tahun 2015.


I-8

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD KOTA TANGERANG TAHUN 2012 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah. 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi a. Letak, Luas, dan Batas Wilayah Kota Tangerang terletak antara 6°6’ - 6°13’ Lintang Selatan dan 106°36’-106°42’ Bujur Timur, yakni terletak tepat di sebelah Barat wilayah Provinsi DKI Jakarta, dan dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Tangerang di sebelah Barat dan Utara. Dengan luas wilayah mencapai 184,24 Km2 (termasuk kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta seluas 19,69 Km2), Kota Tangerang merupakan Kota terbesar dan terpenting di Provinsi Banten serta sebagai Kota kedua terbesar di kawasan perkotaan Jabotabek setelah Jakarta. Gambar 2.1 Peta Administrasi Wilayah Kota Tangerang

Batas wilayah administrastif Kota Tangerang adalah sebagai berikut: 

Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Teluknaga dan Kecamatan Sepatan (Kabupaten Tangerang).


II-1

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Curug



(Kabupaten

Tangerang),

Kecamatan

Serpong

dan

Kecamatan Pondok Aren (Kota Tangerang Selatan). 

Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta.



Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Cikupa (Kabupaten Tangerang).

Kota Tangerang, beribukota di Kecamatan Tangerang, berjarak 65 km dari Kota Serang, yaitu Ibukota Provinsi Banten, dan berjarak 27 km dari Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Secara administratif, Kota Tangerang terdiri dari 13 wilayah Kecamatan, yang terbagi dalam 104 wilayah Kelurahan. Tabel 2.1 Luas Wilayah Kota Tangerang menurut Kecamatan No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kecamatan

Jumlah Kelurahan

Batuceper Benda *) Cibodas Ciledug Cipondoh Jatiuwung Karang Tengah Karawaci Larangan Neglasari Periuk Pinang Tangerang Jumlah

7 5 6 8 10 6 7 16 8 7 5 11 8 104

Jumlah RW RW 44 42 86 98 95 41 74 127 89 50 60 76 78 960

Jumlah RT 241 195 446 339 571 216 358 528 401 213 373 443 397 4.721

Persen tase (%) 4,99 14,84 5,08 4,87 9,72 7,93 5,64 7,28 4,47 8,12 6,34 12,13 8,60 100

Luas (km²) 11,58 5,92 5,91 8,77 17,91 14,41 10,47 13,48 9,40 16,08 9,54 21,59 15,79 164,55

Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka 2013. *)Tidak termasuk luas Bandara Internasional Soekarno-Hatta: 19,69 km².

b. Topografi Dari segi topografi, Kota Tangerang termasuk ke dalam kategori wilayah dataran rendah, sebagian besar berada pada ketinggian 10-30 m di atas permukaan laut (dpl), sedangkan di bagian

Utara

(meliputi

sebagian

besar

Kecamatan

Benda)

ketinggiannya rata-rata 10 m dpl, sedang di bagian selatan memiliki Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2015

II-2

ketinggian 30 m dpl. Selain itu, Kota Tangerang mempunyai tingkat kemiringan tanah 0% - 3% dan sebagian kecil (yaitu di bagian Selatan wilayah Kota) kemiringan tanahnya 3% - 8% yang meliputi wilayah Kelurahan Parung Serab, Kelurahan Paninggilan Selatan, dan Kelurahan Cipadu Jaya. Kota Tangerang tidak memiliki wilayah pesisir karena tidak ada daerah yang langsung berbatasan dengan pantai. Tabel 2.2 Kondisi Topografi wilayah Kota Tangerang No.

Kecamatan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Batuceper Benda Cibodas Ciledug Cipondoh Jatiuwung Karang Tengah Karawaci Larangan Neglasari Periuk Pinang Tangerang

Kondisi Topografi Kemiringan Ketinggian Lahan dpl (m) 0-3% 14,0 0-3% 10,0 0-3% 14,0 3-8% 18,0 0-3% 14,0 0-3% 14,0 0-3% 18,0 0-3% 14,0 3-8% 18,0 0-3% 14,0 0-3% 14,0 0-3% 14,0 0-3% 14,0

Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka Tahun 2013.

c.

Kondisi Geologi Dari

segi

geologi,

Kota

Tangerang

termasuk

dalam

Cekungan Jakarta bagian Barat, yang tersusun oleh:  Endapan alluvium pantai  Endapan delta  Sebagian tersusun dari material gunung api yang berada pada suatu tinggian struktur (Tangerang High)  Dilihat dari sebaran jenis tanah, pada umumnya di Kota Tangerang berupa asosiasi latosol merah dan latosol coklat kemerahan, yang cocok untuk pertanian atau perkebunan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2015

II-3

Gambar 2.2 Peta Geologi daerah Kota Tangerang dan sekitarnya

Sumber: Kantor Penelitian, Pengembangan, dan Statistik (Litbangstat) Kota Tangerang, 2012.

d. Kondisi Hidrologi Wilayah Kota Tangerang dilintasi oleh 3 (tiga) Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu Sungai Cisadane, Kali Angke dan Kali Cirarab, dengan total panjang DAS mencapai 32 kilometer. Sungai Cisadane yang membagi Kota Tangerang menjadi dua wilayah (bagian Timur sungai dan bagian Barat sungai) memiliki debit air 88 m3per detik dan mengalir sejauh 13,8 Km. Sungai-sungai lain seperti Sungai Cirarab yang merupakan batas sebelah Barat, Kecamatan Jatiuwung dengan Kecamatan Pasar Kemis di Kabupaten Tangerang, Kali Ledug yang merupakan anak Sungai Cirarab, Kali Sabi dan Kali Cimode, berada di sebelah Barat Sungai Cisadane, sedangkan pada bagian Timur Sungai Cisadane Kali

Pembuangan

Cipondoh,

Kali

Angke,

Kali

Wetan,

Kali

Pasanggrahan, Kali Cantiga, dan Kali Pondok Bahar. Di Kota Tangerang juga terdapat saluran air, yang meliputi Saluran Mokevart,


II-4

Saluran Irigasi Induk Tanah Tinggi, Saluran Induk Cisadane Barat, Saluran Induk Cisadane Timur, dan Saluran Induk Cisadane Utara. Aliran sungai besar dan kecil ini sangat bermanfaat bagi penyediaan bahan baku air bersih untuk pengembangan instalasi air bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tangerang. Persediaan air permukaan tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan air kegiatan industri. Selain sungai, di wilayah Kota Tangerang terdapat 6 (enam) situ dengan Situ Cipondoh yang terluas (kurang lebih 126,17 ha),yang

terletak

di

Kecamatan

Cipondoh.Selama

ini,

Situ

Cipondoh difungsikan sebagai pengendali banjir, irigasi, cadangan air baku, dan rekreasi. Kondisi Situ Cipondoh saat ini cenderung mengalami pendangkalan terutama di tepi situ karena banyak ditumbuhi tanaman eceng gondok yang memenuhi permukaan air Situ Cipondoh. Tabel 2.3 Nama Situ/Rawa dan luas di Kota Tangerang No

Nama Danau

Luas (Ha) 126,17

1.

SITU/RAWA CIPONDOH

2.

SITU/RAWA BESAR

5,07

3.

SITU/RAWA CANGKRING

5,17

4. 5. 6.

SITU/RAWA BOJONG SITU/RAWA KUNCIRAN SITU/RAWA BULAKAN

0,20 0,40 15,00

Kota Tangerang

152,01

Tinggi Digunakan oleh masyarakat (m) 3,00 sebagai pengendalian banjir dan sarana pariwisata 3,00 sebagai pengendalian banjir dan sarana pariwisata 3,00 sebagai pengendalian banjir dan sarana pariwisata 2,00 sebagai danau Reservoar 2,50 sebagai danau Reservoar 3,00 sebagai pengendalian banjir dan sarana pariwisata X

Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka 2013.

e.

Klimatologi Kota Tangerang merupakan daerah beriklim tropis, dengan

rata-rata kondisi iklim sebagai berikut :  Suhu udara tertinggi yang terjadi di Kota Tangerang pada tahun 2012 sebesar 33,3oC, sedangkan suhu udara terendah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2015

II-5

sebesar 23,4oC. Rata-rata suhu udara di Kota Tangerang sebesar 27,8oC.  Kecepatan angin rata-rata mencapai 3,9 knot.  Tekanan udara rata-rata sebesar 1.009,8 milibar (mb).  Intensitas penyinaran matahari rata-rata 57,4 %.  Jumlah hari hujan rata-rata per bulan sebanyak 11 hari dengan Rata-rata curah hujan per bulan sebesar 99,0 mm.  Kelembaban udara per bulan rata-rata sebesar 78,7 %. Tabel 2.4 Rata-Rata Curah Hujan, Hari Hujan, dan Kelembaban per bulan Tahun 2010-2012, Kota Tangerang Tahun : Curah Hujan (mm): Hari Hujan(hari): Kelembaban (%):

2011 154,9 14,0 81,2

2012 99,6 14,0 78,7

2013 99,0 11,0 78,7


f.

Penggunaan Lahan Diantara jenis peruntukan lahan, sampai tahun 2013, Lahan Terbuka masih mencapai persentase terbesar, yakni 28.242% (atau 5.137,530 ha), bahkan luasnya mengalami kenaikan 18,750 ha dari tahun 2012. Peruntukan lahan luas kedua adalah pemukiman, yang totalnya mencapai Pemukiman

Tidak

27,383% (atau 4.799,249 ha) yang terdiri dari Teratur

15,129%

(atau

2.752,111

ha)

dan

Pemukiman Teratur 11,254% (atau 2.047,148 ha). Gambar 2.3 Peta Penggunaan Lahan Tahun 2012 Kota Tangerang


II-6

Secara lengkap Penggunaan lahan di Kota Tangerang akan lebih jelas sebagaimana ditampilkan di dalam tabel berikut. Tabel 2.5 Luas Lahan (Ha) Tahun 2011-2013 menurut Penggunaannya

No

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Tematik

Lahan Terbuka Hijau Pemukiman Tidak Teratur Kawasan Pertanian Lahan Terbuka Pemukiman Teratur Infrastruktur Wilayah Pabrik Industri Kawasan Perairan Fasilitas Umum Sarana Olahraga Gedung Pemerintahan Sarana Pendidikan Sarana Peribadatan

Tahun 2011 Luas (Ha)

Persentase Luas per Tema Tahun 2011





Selisih (Ha) Tahun 20132012

5.117,780

28,134%

5.118,780

28,139%

5.137,530

28,242%

18,750

2.871,510

15,785%

2.822,111

15,514%

2.752,111

15,129%

-70,000

3.962,394

21,782%

3.130,306

17,208%

2.474,856

13,605%

-655,450

1.756,144

9,654%

1.999,823

10,993%

2.099,823

11,543%

100,000

1.215,420

6,681%

1.647,148

9,055%

2.047,148

11,254%

400,000

1.331,288

7,318%

1.442,613

7,930%

1.542,613

8,480%

100,000

734,836

4,040%

735,064

4,041%

762,064

4,189%

27,000

593,066

3,260%

593,266

3,261%

593,766

3,264%

0.500

289,033

1,589%

371,535

2,042%

424,535

2,334%

53.000

202,874

1,115%

205,874

1,132%

208,874

1,148%

3.000

40,517

0,223%

41,693

0,229%

51,693

0,284%

10,000

33,076

0,182%

34,076

0,187%

36,076

0,198%

2,000

25,946

0,143%

25,994

0,143%

27,994

0,154%

2,000


II-7

Sarana

14. Transportasi Sarana

15. Kesehatan Bangunan

16. Bersejarah Luas Total

18.190,965

12,070

0,066%

16,070

0,088%

22,070

0,121%

6,000

4,306

0,024%

5,906

0,032%

9,106

0,050%

3,200

0,706

0,004%

0,706

0,004%

0,706

0,004%

0,000

100,000%

18.190,965

100,000%

18.190,965

100,000%

0,000

Sumber: Dinas Tata Kota, Kota Tangerang, 2013.

g. Potensi Pengembangan Wilayah Potensi pengembangan Kota Tangerang terletak pada lokasinya yang strategis dengan nilai potensi sebagai berikut : 1. Menjadi didukung

pintu

gerbang

oleh

hubungan

keberadaan

internasional

Bandara

Sukarno

yang Hatta.

Kapasitas penerbangan yang padat mendorong pergerakan orang,barang dan jasa antar kawasan, baik lokal (nasional), kawasan regional (asean), dan kawasan internasional, sehingga

peluang

investasi

sangat

terbuka

di

Kota

Tangerang, khususnya sektor perdagangan,hotel & restoran serta sektor industri pengolahan. 2. Kota Tangerang sebagai wilayah yang memiliki system perkotaan yang terintegrasi dengan daerah lain khususnya kawasan Jabodetabek,memberikan kesempatan bagi Kota Tangerang untuk menangkap peluang terjadinya stagnasi pembangunan di kota-kota sekitarnya khususnya Kota Jakarta. Pengembangan pusat bisnis, pusat pelayanan publik, pengembangan transportasi modern sangat potensial untuk dikembangkan. 3. Kota Tangerang sebagai kota yang paling maju di Provinsi Banten menjadi daerah transit arus orang dan barang menuju

Jakarta.

Kondisi

ini

sangat

mendukung

bagi

pengembangan pusat perbelanjaan,wisata belanja, pusat kuliner dan perhotelan


II-8

h.

Wilayah Rawan Bencana Bencana

yang

mengancam

Kota

Tangerang

dapat

digolongkan pada tiga kategori, yaitu bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial. Jenis bencana tersebut meliputi, antara lain: banjir, kekeringan, gempa bumi, wabah penyakit, kebakaran, dan pencemaran lingkungan. Jika

dilihat

berdasarkan

wilayah

kecamatan,

terdapat

delapan kecamatan yang memiliki titik banjir tahun 2013 dengan ketinggian genangan yang berbeda-beda.

Tabel 2.6 Genangan Bencana Banjir Tahun 2013 menurut wilayah Kecamatan No. 1.

Kecamatan Batuceper

Lokasi

Kebon Besar Poris Jaya 2. Cibodas Jl. Darmawangsa, Kel. Uwungjaya 3. Ciledug Perumahan Puri Kartika Parung Serab dan Tajur 4. Jatiuwung Perumahan Purati 5. Karang Tengah Ciledug Indah Komplek DDN & Jl. Rd Patah Kel. Kr Timur & Parung Jaya 6. Karawaci Prondok Arum, Kel. Nambo Jaya 7. Larangan Joglo Jembatan Gebyuran 8. Periuk Total Persada, Kel. Gembor Mutiara Pluit& Periuk Damai Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka 2013.

Tinggi (cm) 50 70 50 50 40-50

40-50 50 50-70

Potensi lain adalah Bencana kebakaran yang terjadi di Kota Tangerang,ternyata memiliki frekuensi cukup tinggi. Penyebab terbesar adalah terjadinya arus pendek listrik, sisanya adalah karena kompor dan lainnya. Terdapat beberapa permasalahan terkait dengan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada bangunan gedung. Diantaranya sebagai berikut :


II-9

a) Menyempitnya ruang terbuka kota kurang mendukung tindakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, sirkulasi dan aksesibilitas petugas pemadam kebakaran b) Berkembangnya pembangunan gedung dengan fungsi campuran seluruhnya

serta

gedung

diimbangi

bertingkat

dengan

tinggi

manajemen

belum dan

pemenuhan persyaratan teknis. Gambar 2.4 Zonasi Resiko Bencana Kebakaran Kota Tangerang

Sumber: Kantor Litbangstat Kota Tangerang, 2013.

i.

Demografi Jumlah

penduduk

Kota

Tangerang

periode

2009-2012

mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun pada tahun 2013 terjadi

penurunan

yang

cukup

siginifikan.

Penurunan

dan

peningkatan jumlah penduduk Kota Tangerang dipengaruhi oleh jumlah migrasi dan penduduk yang lahir/mati. Dinamika jumlah penduduk Kota Tangerang sangat dipengaruhi oleh proses alami, yaitu kelahiran dikurangi kematian penduduk, selain itu juga sangat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2015

II-10

dipengaruhi oleh arus migrasi masuk dan keluar dari daerah luar Kota Tangerang. Adapun penyebab turunnya jumlah penduduk di Kota Tangerang pada tahun 2013 lebih disebabkan adanya masyarakat yang memiliki data kependudukan ganda sehingga setelah adanya penataan administrasi kependudukan bahwa penduduk yang seharusnya tercatat tidak sebanyak tahun sebelumnya, hal ini seperti terlihat pada tabel berikut: Tabel 2.7 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Tangerang Tahun 2013 Jumlah (jiwa) Rata-Rata Tumbuh 2009 2010 2011 2012 2013 114.161 124.373 136.594 145.437 134.841 5,38 1 Ciledug 133.431 143.805 160.802 170.407 152.423 4,32 2 Larangan 101.688 103.251 114.676 124.467 115.875 4,34 3 Karang Tengah 170.498 181.644 205.336 225.542 207.106 6,46 4 Cipondoh 139.257 149.857 172.078 187.262 168.855 6,17 5 Pinang 132.148 144.632 162.759 181.529 168.104 8,34 6 Tangerang 171.343 177.486 196.470 213.805 186.088 4,27 7 Karawaci 132.413 147.543 168.596 187.720 166.667 8,71 8 Cibodas 102.308 105.057 116.293 117.394 106.814 3,98 9 Jatiuwung 116.038 124.684 139.232 152.963 139.925 6,62 10 Periuk 103.216 109.301 127.287 133.981 123.734 7,18 11 Neglasari 85.321 94.884 103.528 103.944 96.078 5,18 12 Batu Ceper 70.000 74.114 80.106 86.843 80.245 5,86 13 Benda 5,96 Kota Tangerang 1.571.822 1.680.631 1.883.757 2.031.294 1.846.755 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, 2014 No.

Kecamatan

Jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia, digunakan untuk

mengetahui

tingkat

ketergantungan

penduduk

atau

dependency ratio yaitu seberapa besar seorang penduduk usia produktif harus menanggung beban atas usia non produktif. Dilihat berdasarkan wilayah, maka Kecamatan Batuceper memiliki angka dependency ratio yang paling tinggi yakni mencapai 39,72 persen, sedangkan yang terkecil terdapat di wilayah Kecamatan Larangan sebesar 34,04 persen. Tabel . 2.8 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2015

II-11

Rasio Ketergantungan Penduduk Tiap Kecamatan Kota Tangerang Tahun 2013 Jumlah (jiwa) Depeden Jumlah cy Ratio 0 – 14 15 – 64 65+ 134.841 1 Ciledug 32.239 98.156 4.446 37,37 Larangan 152.423 2 33.226 113.715 5.482 34,04 115.875 3 Karang Tengah 25.404 86.051 4.420 34,66 Cipondoh 207.106 4 52.224 148.758 6.124 39,22 168.855 5 Pinang 39.530 124.474 4.851 35,65 168.104 6 Tangerang 37.706 123.569 6.829 36,04 186.088 7 Karawaci 43.285 136.323 6.480 36,51 166.667 8 Cibodas 37.320 124.298 5.049 34,09 106.814 9 Jatiuwung 26.849 78.708 1.257 35,71 139.925 10 Periuk 33.214 103.660 3.051 34,98 Neglasari 123.734 11 29.290 90.008 4.436 37,47 96.078 12 Batuceper 24.835 68.764 2.479 39,72 Benda 80.245 13 20.179 57.844 2.222 38,73 Tahun 2013 435.301 1.354.328 57.126 1.846.75 36.36 5 Tahun 2012 459.412 1.516.040 55.842 2.031.29 33,99 4 Tahun 2011 377.959 1.449.349 56.449 1.883.75 29,97 7 1.680.63 Tahun 2010 33,99 380.104 1.254.325 46.202 1 Tahun 2009 43.211 1.571.82 33,99 355.495 1.173.116 2 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, 2014 No.

Kecamatan

Sedangkan untuk skala Kota Tangerang, Tahun 2013 nilai rasio ketergantungan sebesar 36.36%. Hal ini berarti bahwa diantara 100 penduduk usia produktif (15–64 tahun) terdapat sekitar 34 penduduk usia non produktif (0–14 tahun dan 65 tahun), atau dengan kata lain bahwa setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung sekitar sebanyak 34 penduduk usia non produktif. 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat. Keberhasilan kesejahteraan

pembangunan

masyarakat

dapat

Kota di

ukur

Tangerang dari

dari

capaian

aspek indikator

kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, indikator kesejahteraan sosial dan indikator seni budaya dan olahraga. 2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi. a.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)


II-12

Di bidang pembangunan ekonomi, salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah nilai PDRB. Terdapat 2 (dua) jenis penilaian PDRB yaitu Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Angka

PDRB

bermanfaat

Untuk

mengetahui

tingkat

pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor ekonomi, yang mencakup sektor (1) pertanian; (2) pertambangan dan penggalian; (3) industri pengolahan; (4) listrik, gas, dan air minum; (5) bangunan &konstruksi; (6) perdagangan, restoran dan hotel; (7) angkutan dan komunikasi; (8) keuangan, persewaan, & jasa perusahaan;

dan

(9)

jasa-jasa.

Perkembangan

PDRB

Kota

Tangerang ADHB tahun 2009-2013 dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.9 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahun 2009–2013 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Tangerang No

Sektor PRIMER

1.

Tahun 2009

2010

2011

2012

2013

77,10

92,34

98,85

107,16

114,60

77,10

92,34

98,85

107,16

114,60

Pertanian Pertambangan & Penggalian SEKUNDER

0

0

0

0

0

24.842,19

28.995,92

31.877,34

33.836,94

39.880,34

3.

Industri Pengolahan

23.451,55

27.286,91

29.923,96

31.620,99

37.776,21

4.

Listrik,Gas & Air Minum

348,92

400,15

432,54

474,72

610,65

5.

Bangunan &Konstruksi

6.

TERSIER Perdagangan, Hotel & Restoran Angkutan & Komunikasi

2.

7. 8. 9.

Keuangan, Persewaan, & Jasa Perusahaan Jasa-jasa

1.041,72

1.308,86

1.520,84

1.741,23

1.493,48

24.412,97

27.832,99

31.698,9

36.256,82

35.317,24

15.322,44

17,574.85

19,755.10

22,438.65

22.171,33

6.003,51

6,861.69

8,036.67

9,313.87

8.888,65

1.775,27

2,015.33

2,282.76

2,580.29

2.509,37

1.311,75

1,381.12

1,624.37

1,924.01

1.747,89

63.675,09

70.200,92

75.312,21

TOTAL PDRB-ADHB 49.332,26 56.921,25 Sumber:Kota Tangerang Dalam Angka Tahun 2014.

Dalam lima tahun terakhir PDRB atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan secara konsisten pertumbuhan tertinggi terjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2015

II-13

tahun 2012 mencapai 7,01 persen dan tahun 2013 diperkirakan 7,5 persen.Sumbangan terbesar terhadap pertumbuhan PDRB Kota Tangerng adalah sektor sekunder yang didominasi oleh sektor industri pengolahan. Sedangkan

sektor

tersier

menunjukkan

pertumbuhan

yang

pesat

khususnya sektor perdagangan , hotel dan restoran. Diperkirakan ke depan akan terjadi pergeseran sektor unggulan dari sektor industri pengolahan ke sektor jasa. Perkembangan PDRB atas harga konstan memberikan gambaran tentang perkembangan harga-harga terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan. Dengan menggunakan harga dasar (konstan), dapat diketahui nilai riil sebuah produk barang dan jasa. Perkembangan PDRB ADHK di Kota Tangerang sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini.


II-14

Tabel 2.10 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahun 2009–2013 Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2000 Kota Tangerang No

1. 2.

3. 4. 5.

6. 7. 8. 9.

Tahun

Sektor PRIMER Pertanian Pertambangan & Penggalian SEKUNDER Industri Pengolahan Listrik,Gas & Air Minum Bangunan &Konstruksi TERSIER Perdagangan, Hotel & Restoran Angkutan & Komunikasi Keuangan, Persewaan, & Jasa Perusahaan Jasa-jasa

2009 45,43 49,98

2010 49,98 49,98

2011 51,41 51,41

2012 53,61 53,61

2013 55.90 55.90

0

0

0

0

0

14.303,68

15,044.00

15,748.91

16,240.70

16.894,54

14.171,02

14,177.00

14,822.77

15,242.67

15.818,84

285,08

285.08

293.78

309.95

327,00

581,92

581.92

632.36

688.08

748,70

13,213,42

14,308.84

15,613.79

17,134.60

18.804,34

8.705,98

8,705.98

9,465.06

10,386.75

11.398,42

3.894,54

3,894.54

4,302.90

4,748.74

5.240,71

1.074,85

1,074.85

1,154.05

1,246.35

1.346,06

633,47

633.47

691.78

752.76

819,15

31,414.10

33,428.91

35.754,78

TOTAL PDRB-ADHK 27.562,54 29,402.85 Sumber:Kota Tangerang Dalam Angka Tahun 2014.

Jika dilihat lebih lanjut, PDRB berdasarkan Harga Konstan selama kurun

waktu

limatahun

(2009-2013)

cenderung

meningkat

dari

Rp27,562.54 Miliar (Tahun 2009), menjadi Rp29.402,85 Miliar (Tahun 2010), menjadi Rp31.414,10 Miliar (Tahun 2011), kemudian menjadi Rp33.428,91 Miliar (Tahun 2012)dan diperkirakan menjadi Rp35.754,78 Miliar (Tahun 2013). Secara absolut dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2013 terdapat kenaikan nilai PDRB-ADHK Kota Tangerang sebesar Rp2.325,87 Miliar. Untuk melihat sektor-sektor potensial dan unggulan dapat dinilai berdasarkan kontribusi secara sektoral terhadap PDRB AHDB dan kontribusi sektoral terhadap PDRB ADHK. Kontribusi sektoral terhadap PDRB


II-15

ADHB dalam kurun selama kurun waktu 2009-2013 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.11 Kontribusi Sektor Terhadap PDRB ADHB Tahun 2009–2013 Kota Tangerang No

LAPANGAN USAHA

Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan Pertambangan dan 2. Penggalian 3. Industri Pengolahan 4. Listrik, Gas & Air 5. Bangunan Perdagangan, Hotel, & 6. Restoran 7. Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, Persewaan & Jasa 8. Perusahaan 9. Jasa-jasa PDRB 1.

2009

2010

2011

2012

2013

0,16

0,16

0,16

0,15

0,15

0

-

-

-

-

47,54 0,71 2,11

47,94 0,70 2,30

46,99 0,68 2,39

45,04 0,68 2,48

50,16 0,81 1,98

31,06

30,88

31,02

31,96

29,44

12,17

12,05

12,62

13,27

11,80

3,60

3,54

3,59

3,68

3,33

2,66 100,00

2,43 100,00

2,55 2,74 2,32 100,00 100,00 100,00

Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka 2013 (data diolah)

Tahun 2009-2013,sektor/lapangan usaha Industri Pengolahan serta lapangan usaha Perdagangan, Hotel, dan Restoran merupakan dua penyumbang terbesar terhadap PDRB, khususnya pada Tahun 2013 masing-masing sebesar 50,16% dan 29,44%.Sedangkan sektor pertanian merupakan sektor yang berkontribusi paling kecil. Berdasarkan kontribusi secara sektoral PDRB ADHK, selama kurun waktu Tahun 2012-2013,sektor/lapangan usaha Industri Pengolahan serta

lapangan

usaha

Perdagangan,

Hotel,

dan

Restoran

juga

merupakan dua penyumbang terbesar terhadap PDRB, khususnya pada Tahun 2013 masing-masing sebesar 43,96% dan 32,51%.. Tabel 2.12 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2015

II-16

Kontribusi Sektor Terhadap PDRB ADHK (=2000) Tahun 2009-2013 Kota Tangerang No 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

LAPANGAN USAHA Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas & Air Bangunan Perdagangan, Hotel, & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan Jasa-jasa PDRB

2009

2010

2011

2012

2013

0,16

0,17

0,16

0.16

0

-

-

-

48,99 0,97 1,93

48,20 0,97 1,98

47,19 0,94 2,01

45.60 0.93 2.06

43.96 0.90 1.99

29,11

29,61

30,13

31.07

32.51

12,98

13,25

13,70

14.21

14.78

3,60

3,66

3,67

3.73

3.50

2,250 100,00

2,15 100,00

2,20 100,00

2.25 100,00

2.21

0.15 -

100,00

Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka 2013

Berdasarkan sektor/lapangan

Laju

usaha

sektoral Industri

terlihat

kecenderungan

Pengolahan,

walaupun

tetap

tumbuh tetapi mengalami perlambatan. Sedangkan lapangan usaha Perdagangan, Hotel, dan Restoran, serta sektor lapangan usaha

Keuangan,

Persewaan,

&

Jasa

Perusahaan,

juga

sektor/lapangan usaha Pengangkutan dan Komunikasi terlihat semakin meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa mulai terjadi pergeseran

sektor/lapangan

usaha

unggulandimana

sektor/lapangan usaha Industri Pengolahan mulaitergeser perannya oleh

ketiga

sektor/lapangan

usaha

potensial

lainnya,

yaitu:

Perdagangan, Hotel, dan Restoran, serta Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan, juga Pengangkutan dan Komunikasi. Dengan demikian, ketiga sektor/lapangan usaha tersebut akan berpotensi sebagai

sektor/lapangan

usaha

yang

mampu


menyediakan

II-17

lapangan pekerjaan yang besar di samping lapangan usaha di bidang Industri Pengolahan.

b.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi merupakan angka yang menunjukan kinerja ekonomi suatu daerah atau negara dalam periode tertentu. Laju pertumbuhan

ekonomi

sangat

tergantung

konsumsi masyarakat dan pemerintah

terhadap

tingkat

,tingkat investasi serta

ekspor,sehingga pertumbuhan ekonomi dalam formulasi adalah Y= C + I + G + (X-M). Laju pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang 20102013 dapat ditampilkan dalam tabel di bawah ini. Tabel 2.13 Laju Pertumbuhan Ekonomi 2010-2013 LPE (%)

Tahun Kota Tangerang

Prov.Banten

Nasional

2013

6,3

5,86

5,80

2012

6,41

6,15

6,55

2011

6,84

6,39

6,50

2010

6,68

6,11

6,10

Sumber : Ranc awal RKPD Prov Banten 2014 (Bappeda diolah) Dalam empat tahun terakhir laju pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang cenderung fluktuatif tetapi masih konsisten pada angka

enam

persen.

Hal

ini

menunjukan

bahwa

kondisi

perekonomian relative stabil dan tidak ditemukan kondisi ektrem yang

mengganggu

kinerja

ekonomi.Tahun

2013

capaian

pertumbuhan sedikit mengalami penurunan dibanding dengan tahun sebelumnya hal ini erat kaitannya dengan belum pulihnya kondisi perekonomian global khususnya di negara-negara yang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2015

II-18

menjadi tujuan ekspor barang-barang yang diproduksi di Kota Tangerang.Laju pertumbuhan tahun 2013 lebih banyak didorong oleh

meningkatnya

konsumsi

masyarakat,

kemudian

disusul

faktorsedangkan faktor kinerja investasi dan ekspor daerah. Di sisi lain terlihat bahwa tahun 2013 ekonomi

Kota

Tangerang

lebih

unggul

laju pertumbuhan dibanding

dengan

perekonomian Provinsi Banten dan perekonomian nasional. c.

PDRB Per Kapita. PDRB per kapita ADHB berguna untuk menunjukkan nilai PDRB per-jiwa atau satu orang penduduk. Sedangkan PDRB per kapita ADHK berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk di Kota Tangerang. Tabel 2.14 PDRB per Kapita Tahun 2009–2013 Kota Tangerang No. Tahun

Atas Dasar Harga Atas Dasar Harga Konstan Berlaku Perkapita Tumbuh Perkapita Tumbuh (%) (juta) (%) (juta) 28,18 5,90 15,75 2,60 31.67 11.02 16.35 3.67 33.85 14.52 16.71 7.15 33.51 4.72 16.56 1.01 35.64 1.37 16.89 1.99

1. 2009 2. 2010 3. 2011 4. 2012 5. 2013 Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka 2013

Nilai PDRB per Kapita Kota Tangerang pada tahun 2011, baik yang dihitung ADHB maupun ADHK tahun 2000, terlihat mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian, pada tahun 2012 sedikit mengalami penurunan atau hanya tumbuh sebesar 1,01 persen dari tahun sebelumnya, Tahun 2013 bergerak sangat lambat hanya sebesar 1,99 persen, namun secara absolute pendapatan per kapita di Kota Tangerang tahun 2013 termasuk tinggi yaitu Rp 16,89 juta . d. Laju Inflasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2015

II-19

Tingkat inflasi Kota Tangerang dalam empat tahun terakhir yakni tahun 2010-2013 cenderung fluktuatif. Inflasi terendah terjadi pada tahun 2011, sementara angka inflasi pada tahun 2013 terjadi lonjakan angka inflasi yang cukup tinggi yaitu 10,02% dibandingkan tahun 2012 sebesar 4,44%. Tabel 2.15 Tingkat Inflasi Tahun 2009 – 2013 Kota Tangerang Tahun 2010 2011 2012 Inflasi (%) 6,08 3,78 4,44 Sumber : Kota Tangerang Dalam Angka 2013

2013 10,02

Beberapa hal menjadi penyebab kenaikan tersebut antara lain yaitu secara nasional adanya kenaikan tarif dasar listrik (TDL) dan kenaikan harga BBM telah memicu terjadinya kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok menjadi penyebab utama terjadi kenaikan inflasi yang cukup signifikan. Sementara itu adanya kerusakan infrastruktur dan tidak profesionalnya pengelolaan sistem transportasi yang mengakibatkan suplai dan distribusi bahan kebutuhan pokok menjadi faktor penyebab tingginya inflasi di seluruh wilayah Propinsi Banten. Adapun terjadinya kenaikan upah buruh di wilayah Kota Tangerang hingga mencapai 40% yang diikuti dengan

sikap

konsumtif

yang

berlebihan

merupakan

faktor

penyebab terjadinya kenaikan inflasi di Kota Tangerang. Pada tahun 2013 harga barang-barang/jasa kebutuhan pokok masyarakat di Kota Tangerang secara umum mengalami kenaikan, hal ini terlihat dari indeks harga konsumen pada bulan desember mencapai 149,92%, sementara itu tingkat inflasi tertinggi terjadi pada bulan Oktober yaitu sebesar 4,45%. Adapun sumbangan terhadap inflasi berdasarkan kelompok pengeluaran sebagai berikut: (a) bahan makanan sebesar 0,25%, (b) makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,16%, (c) perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,33%, (d) sandang sebesar 0,02%, (e) pendidikan, rekreasi dan olahraga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2015

II-20

sebesar 0,13% dan (f) transpor, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,07%. e.

Tingkat Ketimpangan dan Pemerataan Ekonomi. Pemerintah Kota Tangerang menggunakan angka Gini Coeffisient atau lebih dikenal dengan nama Gini Ratio (GR) untuk mengukur tingkat ketimpangan dan pemerataan ekonomi.Dalam periode tahun 2010 – 2013 terjadi peningkatan angka Gini Ratio secara perlahan di Kota Tangerang. Jika tahun 2010 sebesar 0,29 Tabel 2.16 Perkembangan Nilai Koefisien Gini Tahun 2010-2013 Kota Tangerang No.

Tahun

Nilai Koefisien Gini

1. 2010 0,29 2. 2011 0,32 3. 2012 0,34 4. 2013 0,31 Sumber: BPS, 2013 (data diolah).

Keterangan Ketimpangan Rendah Ketimpangan Sedang Ketimpangan Sedang Ketimpangan Sedang

Koefisien gini adalah ukuran ketidak-seimbangan atau ketimpangan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Semakin besar angka gini ratio menandakan semakin besar kesenjangan dari distribusi pendapatan masyarakat di wilayah tersebut. GR Kota Tangerang pada tahun 2012 sebesar 0,31turun dari tahun 2011 (sebesar 0,01). Secara keseluruhan selama tahun 2010-2013, ketimpangan di Kota Tangerang masih berada dalam batas toleransi (rendah atau sedang). Ketimpangan tidak dapat dihindari, karena sesungguhnya pembangunan

memang

menciptakan

adanya

ketimpangan.

Pembangunan membutuhkan ketimpangan untuk dapat bergerak maju, namun tentunya ketimpangan yang dapat diterima oleh seluruh pelaku ekonomi.


II-21

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator-indikator: angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja. a. Pendidikan  Angka Melek Huruf (AMH) Angka Melek Huruf (dewasa) adalah proporsi penduduk berusia 10 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya.AMH dapat digunakan untuk menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Sehingga AMH dapat mencerminkan potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah. Tabel 2.17 Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH)Tahun 2010-2013 Kota Tangerang Jumlah Penduduk Jumlah Penduduk No Tahun (Usia 10tahun ke atas) Usia 10tahunke atas yang Bisa Menulis 1. 2010 1.442.413 1.466.016 2. 2011 1.481.730 1.505.671 3. 2012 1.497.086 1.520.965 4. 2013 1.553.252 1.578.131 Sumber: Data olahan LKPJ Kota Tangerang 2013.

AMH 98,39 98,41 98,43 98,93

Angka Melek Huruf (AMH) atau kemampuan baca tulis penduduk Kota Tangerang usia 10 tahun ke atas pada tahun 2013 naik menjadi 98,93%, dibandingkan dari tahun 2012 yang mencapai 98,43%, atau mencapai peningkatan sebesar 0,50%. Angka melek huruf penduduk Kota Tangerang tahun 2013 bila dijadikan indeks melek huruf nilainya sama yaitu 98,93 yang berarti pencapaiannya belum mencapai nilai maksimum 100 atau masih tersisa 1,07% yang buta huruf. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2015

II-22

 Angka Rata-rata Lama Sekolah. Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh

semua

dijalani.Lamanya

jenis

pendidikan

bersekolah

formal

merupakan

yang

ukuran

pernah

akumulasi

investasi pendidikan individu. Setiap tahun tambahan sekolah diharapkan akan membantu meningkatkan pendapatan individu tersebut. Rata-rata lama bersekolah dapat dijadikan ukuran akumulasi modal manusia suatu daerah. Berdasarkan data kependudukan jenjang pendidikan yang ditamatkan penduduk Kota Tangerang didominasi lulusan SMA sederajat, sebanyak 33,76%, namun apabila kita lihat secara keseluruhan rata-rata lama sekolah penduduk Kota Tangerang adalah 10,1 Tahun, naik dari Tahun sebelumnya yang lamanya sekolah 10,04 Tahun. Dapat diartikan bahwa secara rata-rata penduduk

berumur

15

Tahun

keatas

di

Kota

Tangerang

menyelesaikan jenjang pendidikan setingkat kelas I SLTA, memang masih sama dengan Tahun sebelumnya tetapi lamanya duduk di bangku kelas satu SLTA relatif lebih lama atau hampir sampai jenjang kelas dua SLTA. Hal ini akibat dari masyarakat di Kota Tangerang yang semakin menyadari bahwa pendidikan merupakan suatu investasi yang berharga untuk masa depan anak mereka didukung pula oleh ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang baik dan memadai, kemudahan transportasi untuk mencapainya, serta faktor lain seperti ekonomi keluarga dan dukungan Pemerintah Daerah yang menyediakan sekolah yang murah bahkan gratis sampai pada jenjang tertentu merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya derajat pendidikan. Dukungan faktor-faktor tersebut diharapkan memperbesar kesempatan untuk duduk dibangku sekolah, yang pada akhirnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2015

II-23

rata-rata lama sekolah meningkat, sehingga berkontribusi terhadap tingginya derajat pendidikan masyarakat.  Angka Partisipasi Murni (APM) Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. (1) Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A. APM SD/MI/Paket A adalah jumlah penduduk usia 7 sampai

12

tahun

yang

sedang

bersekolah

di

tingkat

SD/MI/Paket A dibagi dengan jumlah penduduk usia 7 sampai 12 tahun. Berdasarkan

data

dari

Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban Walikota Tangerang tahun 2013, bahwa Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Kota Tangerang Tahun 2013 adalah sebesar 87,26% atau menurun dibandingkan tahun 2012 sebesar 93,60%, turun dan naiknya angka APM tersebut sangat berkaitan dengan angka mengulang dan anak yang belum berusia 7 tahun yang sudah bersekolah, sementara adanya koreksi atas jumlah penduduk Kota Tangerang pada tahun 2013 cukup mempengaruhi dalam perhitungan APM. (2) Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B. APM SMP/MTs/Paket B adalah jumlah penduduk usia 13 sampai

15

tahun

yang

sedang

bersekolah

di

tingkat

SMP/MTs/Paket B dibagi dengan jumlah penduduk usia 13 sampai 15 tahun. Berdasarkan

data

dari

Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban Walikota Tangerang tahun 2013, bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2015

II-24

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Kota Tangerang Tahun 2103 adalah sebesar 63,91%, turun dan naiknya angka APM tersebut sangat berkaitan dengan angka mengulang dan anak yang belum berusia 13 tahun yang sudah masuk jenjang pendidikan

SLTP,

sementara

adanya

penduduk

Kota

Tangerang

pada

koreksi

atas

jumlah

tahun

2013

cukup

mempengaruhi dalam perhitungan APM. (3) Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK/Paket C. APM SMA/MA/SMK/Paket C adalah jumlah penduduk usia 16 sampai 18 tahun yang sedang bersekolah di tingkat SMA/MA/SMK/Paket C dibagi dengan jumlah penduduk usia 16 sampai 18 tahun. Berdasarkan

data

dari

Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban Walikota Tangerang tahun 2013, bahwa Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK/Paket C Kota Tangerang Tahun 2013 adalah sebesar 77,01% turun dan naiknya angka

APM

tersebut

sangat

berkaitan

dengan

angka

mengulang dan anak yang belum berusia 16 tahun yang sudah masuk jenjang pendidik SLTA, sementara adanya koreksi atas jumlah penduduk Kota Tangerang pada tahun 2013 cukup mempengaruhi dalam perhitungan APM.  Angka Partisipasi Kasar (APK) APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. APK didapat dengan membagi jumlah penduduk yang sedang bersekolah (atau jumlah siswa), tanpa memperhitungkan umur, pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut.


II-25

(1) Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A. APK SD/MI/Paket A adalah jumlah penduduk yang sedang bersekolah di tingkat SD/MI/Paket A dibagi dengan jumlah penduduk usia 7 sampai 12 tahun. Bardasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Tangerang tahun 2013, bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A Kota Tangerang Tahun 2013 adalah sebesar 101,05. APK SD/MI/Paket A Kota Tangerang sejak tahun 2010 mengalami penurunan, artinya bahwa masih cukup banyak penduduk Kota Tangerang usia 7 sampai 12 tahun yang belum berkesempatan mengikuti program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. (2) Angka Partisipasi KasarSMP/MTs/Paket B. APK SMP/MTs/Paket B adalah jumlah penduduk yang sedang bersekolah di tingkat SMP/MTs/Paket B dibagi dengan jumlah penduduk usia 13 sampai 15 tahun. Berdasarkan

data

dari

Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban Walikota Tangerang Tahun 2013, bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B Kota Tangerang Tahun 2013 adalah sebesar 102,34%. APKSMP/MTs/Paket B Kota Tangerang sejak tahun 2010 mengalami penurunan, artinya masih ada penduduk Kota Tangerang usia 13 sampai 15 tahunyang belum berkesempatan mengikuti jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B, potensial APK ini masih bisa meningkat lagi. (3) Angka Partisipasi KasarSMA/MA/SMK/Paket C. APK SMA/MA/SMK/Paket C adalah jumlah penduduk yang sedang bersekolah di tingkat SMA/MA/SMK/Paket C dibagi dengan jumlah penduduk usia 16 sampai 18 tahun. Berdasarkan

data

dari

Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban Walikota Tangerang Tahun 2013, bahwa


II-26

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK/Paket C Kota Tangerang

Tahun

2013

adalah

sebesar

99,30%.

APKSMA/MA/SMK/Paket C Kota Tangerang sejak tahun 2010 mengalami penurunan, artinya masih banyak penduduk usia 1618

tahun

yang

belummenempuh

jenjang

pendidikan

SMA/SMK/MA/Paket C, potensial APK ini masih bisa naik lagi.  Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT) Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) adalah persentase yang menunjukkan keberhasilan dalam menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan surat tanda tamat belajar/ijazah. APT

bermanfaat

untuk

menunjukkan

pencapaian

pembangunan pendidikan di suatu daerah, juga berguna untuk melakukan perencanaan penawaran tenaga kerja, terutama untuk melihat kualifikasi pendidikan angkatan kerja di suatu wilayah. Tabel 2.18 Perkembangan Angka Pendidikan yang di-Tamat-kan (APT) Tahun 2010-2013, Kota Tangerang APT (%) Jenjang Pendidikan NO yang di-Tamat-kan 2010 2011 2012 2013 1. SD/MI 13,63 14,20 13,91 16,35 2. SMP/MTs 14,26 15,43 15,52 21,12 3. SMA/MA/SMK 32,22 37,91 40,20 39,41 4. Perguruan Tinggi 7,92 7,98 9,75 10,30 Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka 2013 (data diolah).

Tabel 2.17 di atas ini menunjukkan bahwa sejak tahun 2010 sampai 2013, persentase penduduk Kota Tangerang menamatkan pendidikan pada setiap jenjang pendidikan selalu meningkat dari tahun ke tahun, kecuali pada jenjang pendidikan SD/MI yang pada tahun 2012 mengalami penurunan (13,91%) dari tahun 2011 (14,20%) tetapi masih lebih tinggi dari tahun 2010 (13,63%) kemudian tahun 2013 mengalami kenaikan yang cukup signifikan mencapai 16.35.


II-27

b. Kesehatan  Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 (satu) tahun. AKHB = (1-AKB). AKB dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 (satu) tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Tabel 2.19 Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kelangsungan Hidup Bayi(AKHB) Tahun 2010-2012 Kota Tangerang No

Tahun

Jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun 39 17 31

Jumlah Kelahiran Hidup 30,305 30,800 35.875

AKB

1. 2010 1,29 2. 2011 0,55 3. 2012 0,86 4. 2013 2,86 Sumber:Kota Tangerang Dalam Angka 2011, 2012, 2013.

AKHB 0,29 0,45 0,14

Pada tahun 2010, AKB di Kota Tangerang masih cukup tinggi, yakni 1,29 atau 129% artinya bahwa ada 129 bayi dari 1000 bayi yang lahir hidup, meninggal dunia sebelum umur satu tahun.AKB ini mengakibatkan AKHB menjadi negatif (-0,29). Pada tahun 2011,AKB dapat ditekan

sampai

pada

angka

0,55

yang

menjadikan

probabilitas bayi hidup sampai usia satu tahun menjadikan AKHB positif bahkan pada angka 0,45, walaupun pada tahun 2012 AKB naik lagi sampai pada angka 0,86, yang mengakibatkan AKHB menurun menjadi 0,14. Data tabel 2.18 tersebut di atas memberikan makna bahwa program penurunan AKB dan peningkatan AKHB Kota Tangerang melalui program layanan kesehatan ibu hamil dan melahirkan cukup berhasil dan masih perlu ditingkatkan, mengingat indikator ini termasuk ukuran keberhasilan Indonesia dalam pencapaian tujuan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2015

II-28

pembangunan milenium.  Angka Usia Harapan Hidup Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka harapan hidup pada suatu umur x adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka harapan hidup saat lahir adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Idealnya angka harapan hidup dihitung berdasarkan angka kematian menurut umur (Age Specific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahuntahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Tetapi karena sistem registrasi penduduk di Indonesia belum berjalan dengan baik maka untuk menghitung angka harapan hidup digunakan dengan mengutip angka yang diterbitkan BPS. Berdasarkan data dari LKPJ Kota Tangerang Tahun 2013, bahwa Angka Harapan Hidup (AHH) di Kota Tangerang pada tahun 2013 mencapai 69,50 tahun, artinya rata-rata umur yang dijalani oleh penduduk Kota Tangerang mencapai umur 69,50 tahun pada pada tahun 2012, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan Kota Tangerang. AHH ini terus meningkat sejak tahun 2011 (yakni 68,41 tahun) dan tahun 2012 (yakni 68,44 tahun). Lebih dari dari, data


II-29

tersebut

menyiratkan

optimisme

bahwa

pada

tahun-tahun

mendatang AHH masih bisa meningkat.  Persentase Balita Gizi Buruk Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Klasifikasi status gizi dibuat berdasarkan standar Organisasi Kesehatan Dunia(World Health Organisation atauWHO). WHO (1999) mengelompokkan wilayah yaitu kecamatan untuk

kabupaten/kota

dan

kabupaten/kota

untuk

provinsi

berdasarkan prevalensi gizi kurang ke dalam 4 kelompok dari seluruh jumlah balita, yaitu: a) rendah

= di bawah 10 %

b) sedang

= 10-19 %

c) tinggi

= 20-29 %

d) sangat tinggi = 30 % Gambaran umum gizi buruk di Kota Tangerang tahun 20092013 dapat disajikan pada tabel berikut ini. Tabel 2.20 Persentase Balita Gizi Buruk Tahun 2010-2012 Kota Tangerang Jumlah Balita Jumlah Balita % Gizi Buruk 1. 2010 1.657 86.987 1,90 2. 2011 1.503 86.084 1,75 3. 2012 2.130 184.287 1,16 4. 2013 3,158 232,005 1.36 Sumber: Data olahan LKPJ Kota Tangerang 2013. No

Tahun

Data di atas menunjukkan bahwa sejak tahun 2010 persentase Balita Gizi Buruk senantiasa menurun, artinya prevalensi gizi kurang ini termasuk kategori rendah, yang menunjukkan angka di bawah 10% sebagaimana

merujuk pada klasifikasi status gizi yang dibuat


II-30

berdasarkan standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Tahun 2013 jumlah bayi gizi buruk mengalami sedikit peningkatan dibanding tahun 2012. Jika tahun 2012 berjumlah 184.287 meningkata menjadi 232.005 tahun 2013 atau sebesar 1,36 persen dari total jumlah bayi c. Kemiskinan Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan dihitung dengan menggunakan formula (100 - angka kemiskinan). Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Sedangkan garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non-pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Merujuk pada ”Statistik Daerah Kota Tangerang 2013”, data terkait dengan Kemiskinan ini tersedia pada Tabel di bawah ini. Tabel 2.21 Indikator Kemiskinan Tahun 2009-2011 Kota Tangerang No.

Uraian

1.

Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)

2.

Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) Persentase Penduduk Miskin (%)

3.

2009 284.093

Tahun 2010 303.551

2011 337.543

106.100

124.300

114.300

6,42

6,88

6,14

Sumber: Statistik Daerah Kota Tangerang 2013.

Tingkat kemiskinan di Kota Tangerang dalam kurun waktu 20092011 mengalami fluktuasi, baik dari segi persentase maupun jumlah penduduk. Pada tahun 2011 jumlah penduduk miskin menurun pada angka 114.300 jiwa (total jumlah penduduk: 1.847.341 jiwa) dari tahun 2010 sebelumnya yang mencapai sebesar 124.300 jiwa (total jumlah penduduk: 1.798.601 jiwa). Secara persentase, penduduk miskin di Kota Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2015

II-31

Tangerang sebesar 6,14%, yang ternyata lebih rendah daripada tahuntahun sebelumnya yakni masing-masing 6,88% pada tahun 2010 dan 6,42% pada tahun 2009 (dengan total jumlah penduduk: 1.652.590 jiwa). Secara keseluruhan selama kurun waktu 2009-2011, walaupun mengalami angka fluktuasi, program pengentasan kemiskinan Kota Tangerang tersebut berhasil dengan optimisme dapat semakin memperkecil persentase dan jumlah penduduk miskin sampai tahun 2015, ketika tiba pada batas akhir pencapaian tujuan pembangunan milenium. Angka persentase tersebut juga telah mencapai angka yang lebih

kecil

dibandingkan

pada

target

nasional

sebagaimana

ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014, bahwa target angka persentase penduduk miskin nasional sampai akhir tahun 2012 berada pada kisaran 10,5%-11,5%. d. Ketenagakerjaan. Kesempatan Kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan

kemampuan

penyerapan

tenaga

kerja.

Pertambahan

angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Dengan demikian, dapat menyerap pertambahan angkatan kerja.Kesempatan Kerja (Rasio Penduduk yang Bekerja) adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Tabel 2.22 Rasio Penduduk yang Bekerja Tahun 2010 – 2013 Kota Tangerang

No

Tahun

1. 2. 3. 4.

2010 2011 2012 2013

Sumber :

Angkatan Kerja Penduduk Yang Penduduk Mencari Yang Bekerja Pekerjaan 849.324 988.630 823.516 950.228 840.092 916.226 841.994 925.000

Rasio (%) 85,91 86,67 91,69 91,03

Kota Tangerang Dalam Angka 2011, 2012, 2013.


II-32

Data pada Tabel 2.21 menunjukkan rasio penduduk yang bekerja sejak 2010 sampai 2012 terus meningkat, bahkan mendekati angka 100% dari total jumlah penduduk angkatan kerja. Sampai pada tahun 2012, rasio menunjukkan pada angka 91,70%, artinya dari total jumlah penduduk usia angkatan kerja yang mencari pekerjaan telah terserap di berbagai sektor ekonomi sekurangnya sebanyak 91 orang tenaga kerja dari setiap 100 orang angkatan kerja. e. Angka kriminalitas yang tertangani. Keamanan, merupakan

salah

ketertiban satu

dan

prioritas

penanggulangan untuk

kriminalitas

mewujudkan

stabilitas

penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam

pergaulan

masyarakat,

serta

menanggulangi

kriminalitas

sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalkan. Angka kriminalitas yang tertangani adalah penanganan kriminal oleh aparat penegak hukum (polisi/kejaksaan). Angka kriminalitas yang ditangani merupakan jumlah tindak kriminal yang ditangani selama 1 tahun terhadap 10.000 penduduk. Tabel 2.23 Angka Kriminalitas Tahun 2013 Kota Tangerang No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Kasus Pembunuhan PenganiayaandenganPemberatan PencuriandenganPemberatan PencuriandenganKekerasan PencurianRanmor Kebakaran Perjudian PemerasandenganAncaman Narkotika KekerasanDalamRumahTangga (KDRT) Lainnya Jumlah

Kejadian 10 41 141 21 133 10 46 16 119 43 227 807


Tertangani 5 16 98 14 42 9 42 11 109 21 140 507 II-33

Sumber:Polres Metro Kota Tangerang 2014

Jumlah kriminal sepanjang tahun 2013 adalah 807 kasus, dimana 507 kasus dapat tertangani. Kasus lainnya sebayak 227 merupakan kasus terbanyak sedangkan urutan kasus kedua adalah tindak pencurian dengan pemberatan sebesar 141 kasus, dimana 98 kasus dapat tertagani. Perkembangan kasus tindak pidana dalam kurun 2009-2013 cenderung menurun sampai dengan tahun 2012, namun tahun 2013 mengalami peningkatan yakni sebanyak 807 kasus. Perkembangan angka criminal dalam empat tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.24 Perkembangan Angka Kriminalitas Tahun 2009-2013 Kota Tangerang

No

Tahun

1. 2. 3. 4.

2010 2011 2012 2013

Kejadian 2.337 963 748 807

Tertangani 1.014 654 600 507

AngkaKriminalitas yang Tertangani 43,38 % 67,91 % 80,21 % 62,82%

Sumber: Polres Metro Kota Tangerang 2014

Pada tabel 2.23 di atas tersaji angka kriminalitas yang telah tertangani dengan baik, ketika dicermati pada jumlah kejadian tindak pidana dan persentase kasus yang telah bisa tertangani oleh pihak yang berwenang. Pada tahun 2011, jumlah kasus kriminal menurun drastis menjadi 963 kasus dari tahun 2010 tindak pidananya mencapai 2.337 kasus, yang angka tersebut semakin menyusut menjadi 748 kasus pada tahun 2012. Persentase penanganan kasus tindak pidana pun dari tahun 2010 sampai 2012 menunjukkan kenaikan yang tinggi sekali, dari 43,38 % menjadi 80,21 % kasus tindak pidana dapat ditangani. Ini berarti bahwa Kota Tangerang dalam kondisi yang semakin aman, tertib, dan kondusif. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2015

II-34

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga Analisis kinerja atas seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator-indikator: jumlah grup kesenian, jumlah klub olahraga, dan jumlah gedung olahraga. Tabel 2.25 Perkembangan Jumlah Group Kesenian,Gedung Kesenian, Klub Olahraga, dan Gedung OlahragaTahun 2010–2013 Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Grup Gedung Klub GedungOlahraga Kesenian Kesenian Olahraga 1. 2010 528 4 75 17 2. 2011 528 4 75 17 3. 2012 543 4 376 436 Sumber: KotaTangerang Dalam Angka 2011, 2012, 2013. No

Tahun

Jumlah grup kesenian yang ada di Kota Tangerang sejak tahun 2011 mengalami kenaikan pada tahun 2012, dari semula sebanyak 528 group naik menjadi 543 grup, sedangkan jumlah gedung untuk berkesenian masih tetap 4 buah, bisa dipertimbangkan untuk ditambah jumlahnya yang bisa mendorong semakin meningkatnya jumlah grup kesenian. Jumlah klub olahraga yang ada di Kota Tangerang sejak tahun 2011 mengalami kenaikan pada tahun 2012, dari semula sebanyak 75 klub naik menjadi 376 klub, sedangkan jumlah gedung untuk berkegiatan olahraga meningkat 17 buah pada tahun 2011 menjadi 436 buah.Indikator-indikator ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan Seni Budaya dan Olahraga di Kota Tangerang mengalami peningkatan. 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


II-35

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan,

penataan

ruang,

perencanaan

pembangunan,

perhubungan, lingkungan hidup, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan

perempuan

dan

perlindungan

anak,

keluarga

berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi dan

usaha

kecil

menengah,

penanaman

modal,

kebudayaan,

kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika, dan perpustakaan. Untuk Kota Tangerang, urusan-urusan wajib tersebut di atas telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang. a. Pendidikan 1) Pendidikan Dasar (a) Angka Partisipasi Sekolah (APS) APS

merupakan

ukuran

daya

serap

sistem

pendidikan

terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Tabel 2.26 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Dasar Tahun 2010–2012, Kota Tangerang No

Tahun

Jumlah Murid

Jumlah Penduduk


APS

II-36

Usia 7 s.d 15 Tahun Usia 7 s.d 15 Tahun 1. 2010 247.876 264.995 2. 2011 268.967 295.493 3. 2012 274.803 285.563 Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka 2013 (data diolah).

93,54 91,02 96,23

APS Pendidikan Dasar 9 tahun Kota Tangerang pada tahun 2012 mengalami peningkatan yang signifikan, walau pada tahun 2011 menurun dari tahun 2010 tetapi angka partisipasi sekolah pada tahun 2012 lebih tinggi dari tahun 2010. (b) Rasio Ketersediaan Sekolah Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 1000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Tabel 2.27 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Tahun 2010–2013, Kota Tangerang Jumlah Sekolah Jumlah Penduduk (SD/MI + SMP/MTs) Usia 7 s.d 15 Tahun 1. 834 264.995 2010 2. 842 295.493 2011 3. 844 285.563 2012 4. 857 283.946 2013 Sumber: Data Olahan LKPJ Kota Tangerang Tahun 2013 No

Tahun

Rasio 3,15 2,85 3,00 3,02

Rasio ketersediaan sekolah di Kota Tangerang pada tahun 2013 adalah sebesar 3,02 atau meningkat dibandingkan tahun 2012 sebesar 3,00. Hal ini berarti tingkat ketersediaan sarana gedung sekolah bagi anak usia sekolah semakin meningkat tiap tahunnya. Dalam kurun waktu tahun 2010-2012, di Kota Tangerang ada tiga SD/MI danSMP/MTsbagi setiap 1000 penduduk usia pendidikan dasar. Idealnya pada tahun-tahun ke depan, rasio ini dapat ditingkatkan. (c) Rasio Guru/Murid Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2015

II-37

mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Tabel 2.28 Rasio Guru/Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2010–2013 Kota Tangerang No

Jumlah Guru Jumlah Murid (SD/MI + SMP/MTs) (SD/MI + SMP/MTs) 2010 12.947 277.265 2011 14.384 268.967 2012 15.161 274.803 2013 15.330 283.946 : data olahan LKPJ Kota Tangerang Tahun 2013

Tahun

1. 2. 3. 4. Sumber

Rasio 46,70 53,50 55,20 53,98

Rasio guru terhadap murid pada jenjang pendidikan dasar di Kota Tangerang masih relatif tinggi dalam kurun waktu tahun 20102013. Idealnya, ke depan rasio ini dapat dinaikkan, sehingga seorang guru dapat mengajar jumlah murid yang lebih sedikit, dan setiap murid mendapatkan kesempatan yang lebih banyak untuk dapat berinteraksi dengan guru. 2) Pendidikan Menengah (a) Angka Partisipasi Sekolah (APS) APS adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan menengah (16-18 tahun) yang masih menempuh pendidikan menengah per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah. APS Pendidikan Menengah di Kota Tangerang dalam kurun waktu

tahun

2010-2013

terus

mengalami

peningkatan

yang

signifikan, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut. Tabel 2.29 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Tahun 2010–2013 Kota Tangerang No. 1. 2.

Tahun 2010 2011

Jumlah Murid Usia 16-18 Tahun 84.884 74.602

Jumlah Penduduk Usia 16-18 Tahun 92.344 99.853


Rasio 91,92 74,71

II-38

3. Sumber

90.846 2012 79.729 : data olahan LKPJ Kota Tangerang Tahun 2013

87,75

APS Pendidikan Menengah Kota Tangerang pada tahun 2012 mengalami peningkatan yang signifikandari tahun 2011, tetapi pada tahun 2011 menurun dari tahun 2010 dan angka partisipasi sekolah ini pada tahun 2012 tidak lebih tinggi dari tahun 2010. Secara implisit, angka ini menunjukkan semakin berkurangnya lulusan pendidikan dasar dalam meneruskan ke jenjang pendidikan menengah. Idealnya, angka ini perlu ditingkatkan dalam tahun-tahun ke depan. (b) Rasio Ketersediaan Sekolah Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan menengah per 1000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah.

Rasio

ini

mengindikasikan

kemampuan

untuk

menampung semua penduduk usia pendidikan menengah. Tabel 2.30 Rasio Ketersediaan Sekolah Pendidikan Menengah Tahun 2010–2013 Kota Tangerang No.

Jumlah Sekolah Jumlah Penduduk (SMA/MA/SMK) Usia 16-18 Tahun 1. 92.344 2010 205 2. 99.853 2011 217 3. 90.846 2012 217 4. 87.425 2013 221 Sumber : Data Olahan LKPJ Kota Tangerang Tahun 2013 Tahun

Rasio 2,22 2,20 2,39 2,53

Dalam kurun waktu tahun 2010-2013, di Kota Tangerang ada dua SMA/MA/SMK bagi setiap 1000 penduduk usia pendidikan dasar. Idealnya pada tahun-tahun ke depan, rasio ini dapat ditingkatkan guna peningkatan daya tampung penduduk usia sekolah menengah untuk meneruskan sekolahnya setelah lulus dari jenjang pendidikan dasar. (c) Rasio Guru/Murid Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan

menengah

per

1.000

jumlah

murid


pendidikan II-39

menengah.

Rasio

ini

mengindikasikan

ketersediaan

tenaga

pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Tabel 2.31 Rasio Guru/Murid Pendidikan Menengah Tahun 2010–2013 Kota Tangerang No.

Jumlah Guru Jumlah Murid SMA/MA/SMK SMA/MA/SMK 1. 2010 4.693 84.884 2. 2011 4.831 74.602 3. 2012 6.847 79.729 4. 2013 6.880 87.425 Sumber : Data Olahan LKPJ Kota Tangerang Tahun 2013 Tahun

Rasio

guru

terhadap

murid

pada

Rasio 55,29 64,76 85,88 78,69

jenjang

pendidikan

menengahdi Kota Tangerang masih relatif tinggi dalam kurun waktu tahun 2010-2013. Idealnya, ke depan rasio ini dapat dinaikkan, sehingga seorang guru dapat mengajar jumlah murid yang lebih sedikit, dan setiap murid mendapatkan kesempatan yang lebih banyak untuk dapat berinteraksi dengan guru. 3) Angka Melek Huruf (tidak buta aksara). Sebagaimana telah diuraikan di depan bahwa Angka Melek Huruf (AMH) atau kemampuan baca tulis penduduk Kota Tangerang usia 10 tahun ke atas pada tahun 2013 naik menjadi 98,93%, dibandingkan dari tahun 2012 yang mencapai 98,43%, atau mencapai

peningkatan

sebesar

0,50%.

Angka

melek

huruf

penduduk Kota Tangerang tahun 2013 bila dijadikan indeks melek huruf nilainya sama yaitu 98,93 yang berarti pencapaiannya belum mencapai nilai maksimum 100 atau masih tersisa 1,07% yang buta huruf. 4) Fasilitas Pendidikan (a) Persentase Bangunan SD/MI Dalam Kondisi Baik. Tabel 2.32 Persentase Bangunan SD/MI dalam Kondisi Baik Tahun 2010–2013 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2015

II-40

Kota Tangerang Jumlah Bangunan Jumlah Bangunan Persentase SD/MI dalam SD/MI (%) Kondisi Baik 1. 2010 2.810 3.313 84,82 2. 2011 2.723 3.317 82,10 3. 2012 2.831 3.457 81,90 Sumber:Kota Tangerang Dalam Angka 2011, 2012, 2013 (data diolah). No.

Tahun

Persentase jumlah bangunan SD dan MI yang dalam kondisi baik di Kota Tangerang dalam kurun waktu tahun 2010-2012 mengalami penurunan, secara berutur-turut sebagai berikut: 84,82%, 82,10%, 81,90%.Dalam tahun-tahun mendatang, program-program perbaikan gedung/bangunan SD dan MI perlu dipertimbangkan untuk dijadikan prioritas pembangunan Daerah Kota Tangerang. (b) Angka Kelulusan (AL) Tabel 2.33 Angka ke-Lulus-an Sekolah Tahun 2010–2013 Kota Tangerang No.

Angka Kelulusan (%)

Tahun

SMK SD SMP SMA 1. 2010 99,82 98,90 99,63 98,94 2. 2011 99.75 99,46 99.56 94,35 3. 2012 99,89 100,00 96,98 97,64 4. 2013 100 100 99,99 99,99 Sumber : Data Olahan LKPJ Kota Tangerang Tahun 2013

Pada tahun 2013 angka kelulusan peserta didik pada tiap tingkatan mencapai angka 100%, artinya tidak ada peserta didik yang mengulang keberhasilan

pada

tahun

pemerintah

berikutnya. daerah

Hal

dalam

ini

menggambarkan

meningkatkan

kualitas

pendidikan di Kota Tangerang. (c) Persentase Guru Memenuhi Kualifikasi S-1/D-IV Tabel 2.34 Persentase Guru Memenuhi Kualifikasi S-1/D-IV Tahun 2010–2012 Kota Tangerang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2015

II-41

1

2010

Jumlah Guru SD dan MIBerijasah Kualifikasi S1/D4 5.345

2

2011

6.383

9.769

65,34

3

2012

7.116

10.080

70,60

No.

Tahun

Jumlah Guru SD dan MI

Persentase (%)

8.466

63,13

Sumber:Kota Tangerang Dalam Angka 2013. Dari data yang tersedia, guru SD dan MI, dalam kurun waktu tahun 2010-2012, di Kota Tangerang, persentase jumlah guru yang berijasah kualifikasi S1/D4 terus meningkat, dari 63,13%, kemudian 65,34%, dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 70,60%. Namun demikian, angka persentase ini tentunya masih perlu terus ditingkatkan hingga mencapai angka 100% dalam tahun-tahun ke depan. b. Kesehatan. 1) Rasio Posyandu per Satuan Balita. Pengertian Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dari Keluarga Berencana dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini. Tabel 2.35 Rasio Posyandu per Satuan Balita Tahun 2010–2012 Kota Tangerang

2010

Jumlah Posyandu 1.031

Jumlah Balita 156.891

2.

2011

1.041

162.082

6,42

3.

2012

1.045

184.287

5,67

No. 1.

Tahun

Rasio 6,57

Sumber : Laporan Akhir RA-RKPD Kota Tangerang 2014 dan Kota Tangerang Dalam Angka 2013.

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa

Rasio

Posyandu per Satuan Balita di Kota Tangerang dalam kurun waktu Tahun 2010–2012 mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2015

II-42

tahun 2010, dari 1.000 balita yang ada di Kota Tangerang dapat dilayani Posyandu sebanyak 6-7 Posyandu.Pada Tahun 2011, jumlah posyandu tersebut menurun hanya 6 posyandu yang bisa melayani 1.000 balita.Pada tahun 2012, angka rasio ini menurun lagi menjadi 5-6

posyandu

yang

dapat

melayani

1000

balita

di

Kota

Tangerang.Atas dasar pada tabel tersebut di atas, jumlah posyandu kurang bisa mengimbangi jumlah balitanya.Ini berarti bahwa masih perlu peningkatan jumlah posyandu dalam program-program pembangunan Kota Tangerang di tahun-tahun mendatang. 2) Rasio Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), dan Puskesmas Keliling (Puskesling) per satuan penduduk.

Tabel 2.36 Jumlah dan Rasio Puskesmas,Pustu, danPuskesling per Satuan PendudukTahun 2010–2013 KotaTangerang

Puskesmas + Puskesling + Pustu Jumlah Rasio 1. 2010 1.798.601 58 1 : 31.010 2. 2011 1.847.341 65 1 : 28.420 3. 2012 1.918.556 64 1 : 29.977 4. 2013 1.846.755 64 1 : 28.856 Sumber : Data Olahan LKPJ Kota Tangerang Tahun 2013 NO

Tahun

Jumlah Penduduk

Pada tahun 2013, rasio puskemas per penduduk di Kota Tangerang

adalah

1

:

28.856

artinya

setiap

Puskesmas/

Puskesling/Pustu harus melayani penduduk sebanyak 28.856 jiwa. Jika dibandingkan dengan tahun 2012, rasio perbandingan jumlah Puskesmas/Puskesling/Pustu dengan jumlah penduduk maka pada tahun 2103 terjadi peningkatan efektifitas dala pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kota Tangerang.


II-43

Hal ini berarti bahwa dalam waktu tiga tahun terakhir ini, di Kota Tangerang setiap Puskesmas/ Puskesling/Pustu masih harus melayani antara 28.000 sampai 31.000 jiwa penduduk.Secara konseptual puskesmas menganut konsep wilayah dan diharapkan dapat melayani sasaran penduduk rata-rata 30.000 penduduk. Dapat dikatakan bahwa jumlah dan rasio Puskesma beserta Puskesling dan Pustu-nya sudah mendekati kondisi ideal. 3) Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk. Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien.

Tabel 2.37 Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Tahun 2010–2013 KotaTangerang Milik Pemerintah Jml Rasio 1. 2010 1.798.601 23 1 : 78.200 2. 2011 1.847.341 27 1 : 68.420 3. 2012 1.918.556 27 1 : 71.057 4. 2013 1.846.755 27 1 : 68.398 Sumber : Data Olahan LKPJ Kota Tangerang Tahun 2013 NO

Tahun

Jumlah Penduduk

Rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kota Tangerang pada tahun 2013 sebesar 1 : 68.398 atau mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 1 : 71.057. Setiap rumah sakit milik pemerintah /swasta masih harus melayani sekitar 68.000 – 78.000 pasien di Kota Tangerang. 4) Rasio dokter per satuan penduduk. Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat

pelayanan

yang

dapat

diberikan


oleh

dokter II-44

terhadapjumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Tabel 2.38 Jumlah dan Rasio Dokter per satuan penduduk Tahun 2010–2012 Kota Tangerang

2010

Jumlah Dokter 341

Jumlah Penduduk 1.798.601

1 : 5.274

2011

352

1.847.341

1 : 5.248

No.

Tahun

1. 2. 3. Sumber :

Rasio

2012 241 1.918.556 1 : 7.960 Kota Tangerang Dalam Angka 2013 & Statistik Daerah Kota Tangerang 2013.

Berdasarkan data rasio dokter, yaitu dokter umum, per satuan penduduk

di Kota Tangerang tersebut di atas, sejak tahun 2010

sampai 2012, rasio dokter ini masih belum ideal. Kota Tangerang masih membutuhkan dokter umum yang jumlahnya sekitar dua kali lipat jumlah dokter yang ada sejak tahun 2010 sampai tahun 2012. 5) Rasio tenaga medis per satuan penduduk. Rasio Tenaga Medis per jumlah penduduk menunjukkan seberapa

besar

ketersediaan

tenaga

kesehatan

dalam

memberikan pelayanan kepada penduduk. Tabel 2.39 Jumlah dan Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk Tahun 2010–2012, Kota Tangerang No. 1. 2. 3. Sumber :

Jumlah Tenaga Jumlah Rasio Medis Penduduk 2010 2.805 1.798.601 1 : 641 2011 3.085 1.847.341 1 : 599 2012 2.148 1.918.556 1 : 893 Kota Tangerang Dalam Angka 2013 & Statistik Daerah Kota Tangerang 2013.

Tahun


II-45

Pada tahun 2012, setiap orang tenaga medis di Kota Tangerang harus melayani penduduk sebesar 893 jiwa.Itu angka paling besar selama kurun waktu 2010-2012. 6) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Tabel 2.40 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Tahun 2010–2012, Kota Tangerang

No.

Tahun

1.

2010

Jumlah Komplikasi Kebidanan yang Mendapat Penanganan Difinitif 2.419

2.

2011

4.063

Jumlah Ibu dengan Komplikasi Kebidanan 7.214 7.279

Cakupan Komplikasi Kebidanan 33,53 % 55,82 %

3.

2012 3.326 8.435 39,43 % Sumber : Kajian Komparatif Perencanaan Regional dan Nasional Jangka Menengah dan Panjang dalam Merencanakan Kota Tangerang 2013.

Cakupan Tangerang

komplikasi

berfluktuasi

kebidanan

sesuai

jumlah

yang ditangani ibu

dengan

di

Kota

komplikasi

kebidanan, yakni berkisar antara 33,53% - 55,82%. 7)

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Tabel 2.41 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Tahun 2010–2012 Kota Tangerang

No.

Tahun

1.

2010

Jumlah Ibu Bersalin Yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan 29.816

2.

2011

30.575

Jumlah Seluruh Sasaran Ibu Bersalin

Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

34.515

86,39 %

34.739

88,01 %

3.

35.629 40.259 2012 Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka 2013.

88,50 %

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Tangerang meningkat terus Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2015

II-46

dalam kurun waktu 2010-2012. Namun demikian, angka cakupan sebesar 88,50% pada tahun 2012 tentunya perlu lebih dapat ditingkatkan, yang memberikan makna meningkatnya layanan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. 8) Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Tabel 2.42 Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Tahun 2010–2012, Kota Tangerang No.

Tahun

1. 2.

2010 2011

Jumlah Kelurahan UCI 90 91

Jumlah Kelurahan 104 104

Cakupan Kelurahan UCI 86,54 % 87,50 %

3.

94 104 90,38 % 2012 Sumber : Kajian Komparatif Perencanaan Regional dan Nasional Jangka Menengah dan Panjang dalam Merencanakan Kota Tangerang 2013.

Cakupan Kelurahan imunisasi anak universal di Kota Tangerang menunjukkan peningkatan secara konsisten dalam kurun waktu 2010-2012. Data terakhir tahun 2012 menunjukkan cakupan telah sampai 90,38% terhadap seluruh anak di 104 Kelurahan dalam wilayah Kota Tangerang. Angka cakupan ini masih bisa ditingkatkan sampai semua anak di seluruh Kelurahan di Kota Tangerang mendapatkan layanan imunisasi universal. 9) Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan. Tabel 2.43 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Tahun 2010–2012, Kota Tangerang

No

Tahun

1.

2010

Jumlah Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan di Sarana Pelayanan Kesehatan 49

2.

2011

40

Jumlah Seluruh Balita Gizi Buruk 49

Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan 100,00 %

40

100,00 %


II-47

3.

2012 41 41 100,00 % Sumber : Kajian Komparatif Perencanaan Regional dan Nasional Jangka Menengah dan Panjang dalam Merencanakan Kota Tangerang 2013 dan Kota Tangerang Dalam Angka 2013.

Berdasarkan pada data di atas, dalam kurun waktu 20102012, jumlah kasus Balita Gizi Buruk di Kota Tangerang penuruan secara konsisten. Semua kasus Balita Gizi Buruk telah ditangani di sarana pelayanan kesehatan di wilayah Kota Tangerang. 10)

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Tabel 2.44 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Tahun 2010–2012, Kota Tangerang

No.

Tahun

Jumlah Penderita Baru TBC TBA (+) yang Ditemukan dan Diobati

1.

2010

1.071

Jumlah Perkiraan Penderita Baru TBC TBA (+) 1.570

2.

2011

1.084

1.694

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC TBA 68,22 % 63,99 %

3.

2012 1.037 1.964 52,80 % Sumber : Kajian Komparatif Perencanaan Regional dan Nasional Jangka Menengah dan Panjang dalam Merencanakan Kota Tangerang 2013.

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA di wilayah Kota Tangerang dalam kurun waktu 2010-2012 terus mengalami penurunan. Pada tahun 2012, cakupan tersebut sebesar 52,80% 11)

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD.

Tabel 2.45 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Tahun 2010–2013, Kota Tangerang

No.

Tahun

Jumlah Penderita DBD yang Ditangani Sesuai SOP

Jumlah Penderita DBD yang Ditemukan

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita


II-48

Penyakit DBD 1.

2010

1.041

1.041

100,00 %

2.

2011

143

143

100,00 %

3.

2012 313 313 100,00 % Sumber : Kajian Komparatif Perencanaan Regional dan Nasional Jangka Menengah dan Panjang dalam Merencanakan Kota Tangerang 2013.

Berdasarkan pada data tabel tersebut di tas, Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kota Tangerang selama tiga tahun terakhir ini, tahun 2010-2012, seratus persen telah tercakup. 12)

Cakupan Kunjungan Bayi Tabel 2.46 Cakupan Kunjungan BayiTahun 2010–2012 Kota Tangerang

Jumlah Kunjungan Bayi Jumlah Cakupan Memperoleh Pelayanan No. Tahun Seluruh Bayi Kunjungan Kesehatan sesuai Lahir Hidup Bayi Standar 1. 2010 29.581 31.252 94,65 2. 2011 31.461 33.085 95,09 3. 2012 22.589 39.221 57,59 Sumber : Kajian Komparatif Perencanaan Regional dan Nasional Jangka Menengah dan Panjang dalam Merencanakan Kota Tangerang 2013.

Cakupan Kunjungan Bayi di Kota Tangerang pada Tahun 2012 menurun sekali dibandingkan dari dua tahun sebelumnya, sampai pada angka 57,59 ketika jumlah bayi lahir hidup meningkat tajam. Masalah ini perlu menjadi prioritas program pembangunan khususnya bidang kesehatan mendatang. 13)

Cakupan Puskesmas Tabel 2.47 Cakupan Puskesmas Tahun 2010–2012 Kota Tangerang No.

Tahun

1. 2.

2010 2011

Jumlah Puskesmas 30 30

Jumlah Kecamatan 13 13

Cakupan Puskesmas 1 : 2,3 1 : 2,3


II-49

3. 2012 32 13 Sumber:Kota Tangerang Dalam Angka 2013.

1 : 2,5

Penduduk di setiap kecamatan di wilayah Kota Tangerang telah dilayani sekurangnya dua puskesmas, sejak tahun 2010 sampai 2012. 14)

Cakupan Puskesmas Pembantu. Tabel 2.48 Cakupan PuskesmasPembantu Tahun 2010–2013 Kota Tangerang No. Tahun

JumlahPembantu Puskesmas

Jumlah Kelurahan

1. 2010 9 104 2. 2011 10 104 3. 2012 6 104 Sumber:Kota Tangerang Dalam Angka 2013.

Cakupan Pembantu Puskesmas 1 : 11,6 1 : 10,4 1 : 17,3

Dari data tabel 2.47 ditunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir ini, 2010-2012, satu Puskesmas Pembantu melayani penduduk di 10 sampai 17 kelurahan di wilayah Kota Tangerang. c. Pekerjaan Umum 1) Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik.

Tabel 2.49 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Tahun 2010–2012 Kota Tangerang panjang Proporsi panjang jalan jaringan jalan No. Tahun seluruhnya dalam kondisi (km) baik 1. 2010 1.209.780 1.287.000 94 % 2. 2011 1.222.650 1.287.000 95 % 3. 2012 1.278.889 1.324.640 97 % Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka 2013. Catatan: Jaringan jalan yang dalam kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pusat semuanya dalam kondisi baik. panjang jalan kondisi baik (km)


II-50

Dalam tiga tahun terakhir ini, 2010-2012, panjang jaringan jalan yang dalam kondisi baik di wilayah Kota Tangerang

semakin

meningkat, yang mencapai hampir seratus persen pada tahun 2012. 2) Rasio Jaringan Irigasi Tabel 2.50 Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2010–2013 Kota Tangerang panjang Luas lahan saluran irigasi budidaya (km) pertanian (ha) 1. 2010 62.488,30 893,00 2. 2011 62.488,30 823,62 3. 2012 62.488,50 814,55 Sumber:Kota Tangerang Dalam Angka 2013. No.

Rasio Jaringan Irigasi 69,98 75,87 76,72

Tahun

Dalam tiga tahun terakhir ini, 2010-2012, panjang jaringan irigasi di wilayah Kota Tangerang

semakin meningkat, dan

menunjukkan konsistensi peningkatan walau tidak begitu besar. Pembangunan

jaringan

irigasi

ini

terus

dilakukan

dengan

peningkatan rasionya dengan harapan dapat tetap mendukung budidaya pertanian guna pemenuhan pangan penduduk Kota Tangerang.

3) Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Tabel 2.51 Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk Tahun 2010–2012, Kota Tangerang No.

Tahun

Jumlah TPS

Jumlahpenduduk

1. 2010 971 1.798.601 2. 2011 1.141 1.847.341 3. 2012 1.200 1.918.556 Sumber:Kota Tangerang Dalam Angka 2013.

Rasio TPS per satuan penduduk 1 : 1.852 1 : 1.619 1 : 1.598


II-51

Data pada Tabel 2.50 menunjukkan Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Pendudukdi wilayah Kota Tangerang dalam tiga tahun terakhir ini, 2010-2012.Pada tahun 2012, setiap TPS sudah tersedia untuk 1.598 warga masyarakat.Hal ini terjadi ketika jumlah TPS terus dibangun seiring bertambahnya jumlah penduduk. Program pembangunan ke depan masih bisa menambah jumlah TPS agar semakin kecil jumlah penduduk yang bisa terlayani untuk membuang sampahnya. 4) Lingkungan Pemukiman Tabel 2.52 Lingkungan PemukimanTahun 2010–2013 Kota Tangerang Luas Kawasan Lingkungan Luas Pemukiman (km2) Pemukiman(%) wilayah No. Tahun Kota Tidak jumlah Tidak jumlah teratur teratur (km2) teratur teratur 1. 2010 116,03 286,71 402,74 1.819,10 6,38 15,76 22,14 2. 2011 121,54 287,15 408,69 1.819,10 6,68 15,79 22,47 3. 2012 164,72 282,21 446,93 1.819,10 9,06 15,51 24,57 Sumber:Kota Tangerang Dalam Angka 2012 dan 2013.

Dalam tiga tahun terakhir ini, 2010-2012, Luas Kawasan Pemukiman baik yang teratur maupun tidak teratur dengan persentasenya

terhadap

luas

wilayah Kota

Tangerang

tidak

mengalami perubahan bahkan perbaikan yang berarti.Persentase kedua jenis kawasan tersebut masih berkisar 22% – 24%, dan bahkan yang tidak teratur mengalami penurunan pada angka 15,51% di tahun 2012. d. Perumahan Tabel 2.53 Rumah tangga pengguna air bersih Tahun 2010–2013 Kota Tangerang No.

Tahun

Jumlah rumah tangga pengguna air

Jumlah seluruh rumah

Persentase rumah tangga pengguna air


II-52

bersih

tangga

bersih

1. 2010 17.622 474.428 3,71 % 2. 2011 22.342 485.776 4,60 % 3. 2012 24.167 504.354 4,80 % Sumber:Kota Tangerang Dalam Angka 2012 dan 2013.

Dalam tiga tahun terakhir ini, 2010-2012, persentase rumah tangga pengguna air bersih yang dapat akses air bersih di Kota Tangerang tidak mengalami kenaikan yang berarti. Angka 4,80% merupakan yang terbesar, yakni pada tahun 2012 bagi 504.354 rumah tangga di Kota Tangerang. Mengingat air bersih merupakan kebutuhan vital bagi kehidupan penduduk, program peningkatan layanan air bersih pada setiap rumah tangga di Kota Tangerang perlu diprioritaskan pada tahun-tahun mendatang. e. Penataan Ruang Tabel 2.54 Rasio Ruang Terbuka Hijau Tahun 2010–2013 Kota Tangerang Luas Ruang LuasWilayah Terbuka Rasio (ha) Hijau (ha) 1. 2010 5.078,56 18.190.97 28,14% 2. 2011 5.117.78 18.190.97 28,13% 3. 2012 5.118.78 18.190.97 28,14% Sumber:Kota Tangerang Dalam Angka 2011 dan 2013. No.

Tahun

Dalam tiga tahun terakhir ini, 2010-2012, persentase Ruang Terbuka Hijau di Kota Tangerang tidak mengalami perubahan yang berarti, masih 28% dari luas wilayah Kota Tangerang. Program peningkatan luas Ruang Terbuka Hijau masih terus diupayakan, dengan harapan target untuk mencapai 30%, sesuai dg Permen PU No 5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan dapat terwujud dalam tahun-tahun mendatang. f. Perencanaan Pembangunan


II-53

1) Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA. Pemerintah

Kota

Tangerang

telah

menyusun

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tangerang Tahun 2005-2025, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tangerang.Ketersediaan dokumen perencanaan kurun waktuu 2010-2013 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini. Tabel 2.55 Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPDTahun 2010–2013 yang telah ditetapkan PERKADA Kota Tangerang

No.

Tahun

Dokumen PerencanaanRKPD yang telah ditetapkanPERKADA (Ada/Tidak)

1.

2010

Ada

2.

2011

Ada

3.

2012

Ada

4.

2013

Ada

Peraturan Kepala Daerah (PERKADA)

Peraturan Walikota Tangerang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2010. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2011. Dan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2011 Peraturan Walikota Tangerang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012. Dan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 22.1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012 Peraturan Walikota Tangerang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013. Dan Peraturan Walikota Tangerang Nomor


II-54

No.

Tahun

Dokumen PerencanaanRKPD yang telah ditetapkanPERKADA (Ada/Tidak)

Peraturan Kepala Daerah (PERKADA)

20 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013 Sumber: Bappeda Kota Tangerang, Tahun 2013.

RKPD

Kota

Tangerang

sebagai

Rencana

Pembangunan

Tahunan Daerah Kota Tangerang senantiasa ada setiap tahunnya, yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tangerang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tangerang. g. Perhubungan 1) Jumlah arus penumpang angkutan umum. Jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar daerah selama 1 (satu) tahun. Tabel 2.56 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Tahun 2010–2012 Kota Tangerang No

Tahun

1.

2010

Jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar daerah 41.544.433

2.

2011

49.454.858

3.

54.733.508 2012 Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka 2013.

Dalam kurun waktu Tahun 2010-2012, jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/ keluar wilayah Kota Tangerang semakin meningkat. Penumpang angkutan umum yang sementara tercatat adalah penumpang kereta api dan pesawat baik domestik maupun internasional. Ini menunjukkan bahwa sebagai destinasi publik, Kota Tangerang menjadi daerah yang semakin penting. 2) Rasio ijin trayek terhadap penduduk. Tabel 2.57 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2015

II-55

Rasio Ijin Trayek terhadap Penduduk Tahun 2010–2013 Kota Tangerang Jumlah Ijin Jumlah Trayek yang Rasio Penduduk Dikeluarkan 1. 2010 3.196 1.798.601 1 : 562 2. 2011 3.196 1.847.341 1 : 578 3. 2012 3.196 1.918.556 1 : 600 Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka 2011, 2012, 2013. No.

Tahun

Data pada Tabel 2.57 menunjukkan bahwa sejak tahun 2010 sampai tahun 2012, Rasio Ijin Trayek, yang meliputi Kendaraan Angkutan

Kota

dan

Angkutan

Kota

(perbatasan),

terhadap

Penduduk secara terus menerus semakin mengecil. Pada tahun 2012, rasio

tersebut menunjukkan

bahwa

setiap

600 warga

masyarakat dilayani oleh satu trayek Kendaraan Angkutan Kota dan/atau Angkutan Kota (perbatasan). h. Lingkungan Hidup 1) Persentase penanganan sampah. Tabel 2.58 Persentase Penanganan Sampah Tahun 2010–2012 Kota Tangerang Volume Sampah Volume No Tahun yang ProduksiSampah Ditangani (m3) 3 (m ) 1. 2010 2.931.000,00 4.026.881,60 2. 2011 3.069.000,00 4.198.378,50 3. 2012 3.397.500,00 4.590.724,24 Sumber: Kota Tangerang DalamAngka 2013.

Persentase Penanganan Sampah (%) 72,79 73,10 74,01

Persentase Penanganan Sampah Kota Tangerang, Tahun 2010– 2012, terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2012, penanganan sampah sudah mencapai 74,01% dari volume sampah yang dihasilkan masyarakat. Angka ini masih perlu ditingkatkan dalam


II-56

rangka menjamin kebersihan dan kesehatan Kota Tangerang kedepan. 2) Persentase Luas pemukiman yang tertata. Tabel 2.59 Persentase Luas Pemukiman Yang Tertata Tahun 2010–2012 Kota Tangerang Luas area Luas area pemukiman No Tahun pemukiman yang keseluruhan(km2) tertata(km2) 1. 2010 116,03 402,74 2. 2011 121,54 408,69 3. 2012 164,72 446,93 Sumber: Kota Tangerang DalamAngka 2012 dan 2013.

PersentaseLuas pemukiman yang tertata(%) 28,82 27,74 36,86

Persentase Luas pemukiman yang terta tadi Kota Tangerang pada tahun 2012 mengalami

peningkatan dari tahun-tahun

sebelumnya. Namun demikian, pencapaian persentase yang hanya 36,86% tentunya masih perlu ditingkatkan lagi pada tahun-tahun mendatang. 3) Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya (Tabel 2.51), bahwa dalam tiga tahun terakhir ini, 2010-2012, Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk di wilayah Kota Tangerang mengalami peningkatan. Pada tahun 2012, setiap TPS sudah tersedia untuk1.598 warga masyarakat. Hal ini terjadi ketika jumlah TPS terus dibangun seiring bertambahnya jumlah penduduk. Program pembangunan kedepan masih bisa menambah jumlah TPS agar semakin kecil jumlah penduduk yang bisa terlayani untuk membuang sampahnya. i. Kependudukan dan Catatan Sipil. 1) Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk Tabel 2.60 Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2015

II-57

Tahun 2010–2012 Kota Tangerang

No

Tahun

Jumlah Penduduk Usia >17 yang berKTP

Jumlah Penduduk Usia >17 atau yang telah menikah

1. 2009 804.478 2. 2010 704.152 3. 2011 1.493.329 4. 2012 976.875 5. 2013 1.035.526 Sumber: LPPD AMJ dan LPPD Tahun 2013.

979.873 1.302.547 1.505.865 1.081.296 1.325.484

Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk 82,10 54,06 99,17 90,34 78,12

Menurut data Tabel 2.61 di atas, dalam tiga tahun terakhir ini, 2010-2012, di Kota Tangerang hampir semua Penduduk yang berusia 17 tahun keatas atau yang telah menikah telah memiliki KTP. 2) Kepemilikan Akte Kelahiran per 1000 penduduk. Tabel 2.61 Persentase Penduduk Yang Memiliki Akte Kelahiran Tahun 2010–2012 Kota Tangerang Persentase penduduk yang No Tahun memiliki Akte Kelahiran (%) 1. 2010 495.426 815.620 60,74 2. 2011 495.426 815.620 63,53 3. 2012 658.106 1.010.340 65,14 Sumber : Kajian Komparatif Perencanaan Regional dan Nasional Jangka Menengah dan Panjang dalam Merencanakan Kota Tangerang 2013. Jumlah Penduduk Usia ber-KK

Jumlah Penduduk Yang sudah Menikah

Pada Tabel 2.61 ditunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir ini, 2010-2012, masih banyak penduduk Kota Tangerang yang belum memiliki Akte Kelahiran. Sampai tahun 2012, baru 65% penduduk Kota Tangerang yang memiliki Akte Kelahiran.

j. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tabel 2.61 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2015

II-58

Perbandingan Jumlah Laki-Laki dan Perempuan di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2010–2012 No Tahun Laki-laki Perempuan 1. 2009 4.731 5.035 2. 2010 4.068 5.905 3. 2011 4.450 5.594 4. 2012 4.183 5.393 5. 2013 4.213 5.394 Sumber: KTDA 2010, 2011, 2012, 2013 dan BKPP, 2014

Jumlah 9.766 9.973 10.044 9.576 9.607

Menurut data “Statistik Daerah Kota Tangerang 2013”, pada tahun 2010-2012, persentase partisipasi perempuan, yang bekerja sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang, sebagai contoh, mencapai angka yang lebih besar dari PNS laki-laki. Pada tahun 2012, angka tersebut mencapai 56,32%, sebelumnya 55,69% (tahun 2011) dan 59,21% (2010). Selain itu, di lembaga Legislatif, perempuan sebagai anggota DPRD Kota Tangerang mencapai angka

14%.Kedua

contoh

tersebut

menunjukkan

bahwa

pembangunan berwawasan jender di Kota Tangerang telah cukup berhasil. k. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. 1) Rata-rata jumlah anak per keluarga. Tabel 2.62 Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga Tahun 2010–2012 Kota Tangerang

No

Tahun

Jumlah Anak (jiwa)

Jumlah Keluarga (KK)

1. 2010 709.454 474.287 2. 2011 799.822 584.168 3. 2012 872.256 637.836 Sumber:Kota Tangerang Dalam Angka 2012 dan 2013.

Rata-rata jumlah anak per keluarga 1,50 1,37 1,37

Dalam tiga tahun terakhir ini, 2010-2012, program Keluarga Berencana di Kota Tangerang dalam arti mengatur jumlah anak Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2015

II-59

melalui kampanye dua anak cukup telah berhasil.Rata-rata jumlah anak per keluarga di Kota Tangerang hanya satu sampai dua anak. 2) RasioAkseptor KB Tabel 2.63 Rasio Akseptor KB Tahun 2010–2012 Kota Tangerang Jumlah Jumlah Persentase No Tahun Pasangan Usia Akseptor KB (%) Subur 1. 2010 177.620 252.087 70,46 2. 2011 182,196 258.329 70,53 3. 2012 182.996 252.894 72,36 Sumber:Kota Tangerang Dalam Angka 2013. Data Tabel 2.63 menunjukkan bahwa pada tahun 2012, persentase akseptor KB (sebagai Peserta KB Aktif) di Kota Tangerang mencapai 72,36%, yang meningkat dari dua tahun sebelumnya berkisar 70% terhadap jumlah pasangan usia subur (PUS). Angka ini potensial masih bisa dinaikkan pada tahun-tahun mendatang. 3) Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Tabel 2.64 Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Tahun 2010–2012, Kota Tangerang Jumlah Keluarga Jumlah No Tahun Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I 1 2010 93.232 474.287 2 2011 95.986 584.168 3 2012 84.058 637.836 Sumber : Kota Tangerang Dalam Angka 2013.

Persentase (%) 19,66 16,43 13,18

Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I di Kota Tangerang, pada tahun 2010–2012 senantiasa menurun. Pada tahun 2012, Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I di Kota Tangerang tinggal 13,18%. Namun demikian, program peningkatan


II-60

kesejahteraan Keluarga ini masih perlu ditingkatkan pada tahuntahun mendatang. l. Sosial Tabel 2.65 Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Menurut Jenis Tahun 2010–2012 Kota Tangerang No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Jenis 2010 AnakTerlantar 4.109 AnakJalanan 155 Wanita Tuna Susila 20 Pengemis 158 Gelandangan 2 BalitaTerlantar 618 Korban NAPZA 407 BekasNarapidana 296 KeluargaBermasalah 189 Sosial Psikologi 10. LansiaTerlantar 4.480 JUMLAH 10.434 Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka 2013.

Selama Penyandang

kurun

waktu

Masalah

tahun

Kesejahteraan

2011 590 110 0 78 45 233 0 0 77

2012 756 109 0 85 27 285 44 70 95

1.390 4.480

1.816 3.287

2010-2012, Sosial

ada

(PMKS)

4

jenis

di

Kota

Tangerang yang paling menonjol, yakni: Lansia Terlantar, Anak Terlantar, BalitaTerlantar, dan Anak Jalanan. Jumlah keempat jenis PMKS

tersebut

memang

terus

menurun,

setelah

mendapat

penanganan dari Pemerintah Kota Tangerang. m. Ketenagakerjaan. 1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. Tabel 2.66 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2010–2012 Kota Tangerang

852.535

Jumlah Pendudukusia 15 tahunkeatas 1.324.840

64,35

950.228

1.344.549

70,67

No

Tahun

AngkatanKerjausia 15 tahunkeatas

1

2010

2

2011

(%)

3

2012 916.226 1.372.807 66,74 Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka 2011 dan 2013 (data diolah). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2015

II-61

Sejak tahun 2010 sampai 2012 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Tangerang tidak lebih dari 70%, bahkan pada tahun 2012 hanya 66,74% dari jumlah penduduk usia 15 tahun keatas sebesar 1.372.807 jiwa. Ini artinya masih ada sekitar 30% penduduk yang masih belum memasuki dunia kerja, yang pada umumnya masih melanjutkan pendidikannya. 2) Pencari kerja yang ditempatkan. Tabel 2.67 Pencari Kerja Yang Ditempatkan Tahun 2010–2012 Kota Tangerang

2010

Jumlah Pencari Kerja YangDitempatkan 14.288

Jumlah Pencari Kerja Yang Terdaftar 32.679

43,72

2011

12.602

27.026

46,63

No.

Tahun

1. 2.

(%)

3.

2012 11.333 14.265 79,45 Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka 2011, 2012, 2013 (data diolah).

Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan di berbagai perusahaan di Kota Tangerang pada tahun 2012 mengalami peningkatan yang besar, mencapai 79,45% dari pada tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian, idealnya angka persentase ini dapat mencapai 100% di masa mendatang. 3) Tingkat Pengangguran Terbuka Tabel 2.68 Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2010–2012 Kota Tangerang

1

2010

Jumlah Penganggur Terbuka Usia Angkatan Kerja 92.926

2

2011

126.712

No.

Tahun

Jumlah Penduduk Angkatan Kerja

Presentase (%)

852.535

10,90

950.228

13,33

3

2012 76.134 916.226 8,31 Sumber:Kota Tangerang Dalam Angka2011, 2012, 2013 (data diolah).


II-62

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Tangerang pada tahun 2012 mengalami penurunan yang signifikan sampai pada angka 8,31%, dibandingkan dari dua tahun sebelumnya yang masih pada angka dua digit. Idealnya, angka Tingkat Pengangguran Terbuka ini bisa 0%. n. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. 1) Persentase koperasi aktif. Tabel 2.69 Persentase Koperasi Aktif Tahun 2010–2012 Kota Tangerang Jumlah Jumlah Presentase Koperasi Aktif Seluruh Koperasi (%) 1. 2010 553 1.060 52,17 2. 2011 599 1.101 54,41 3. 2012 621 1.123 55,30 Sumber:Kota Tangerang Dalam Angka 2012 dan2013 (data diolah). No.

Tahun

Dalam waktu tiga tahun terakhir ini, 2010-2012, Koperasi aktif di Kota Tangerang masih berkutat sekitar 50% dari jumlah total koperasi yang ada sebanyak 1000 koperasi. Ini berarti bahwa program pemberdayaan koperasi perlu menjadi prioritas. 2) JumlahUKM non-BPR/LKM UKM. Menurut data “Kota Tangerang Dalam Angka 2013”, jumlah UKM non BPR/LKM UKM di Kota Tangerang dalam kurunwaktu tahun 2010–2012 mengalami peningkatan yang cukup fantastis. Pada tahun 2010, jumlah UKM masih pada angka 1.048, tetapi pada tahun 2011, angka tersebut melonjak menjadi 9.430 UKM. Pada tahun 2012, jumlah UKM di Kota Tangerang sedikit meningkat menjadi 10.290 UKM. Fakta ini menunjukkan program pembinaan UKM di Kota Tangerang berhasil.


II-63

o. Penanaman Modal Tabel 2.70 Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Tahun 2010–2012 Kota Tangerang No.

Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional PMDN PMA JutaRp JutaRp Ribu US$ 1. 2010 391.909,08 75.719.349.323 16,753,814 2. 2011 358.870,00 546.153.531.901 1,633,000 3. 2012 2.748.729,00 1.315.829.493.869 8,045,901 4. 2013*) 318.814,37 2.211.242.181.636 91.133.000 Sumber: KTDA 2013. Bagian Perekonomian Setda, 2014 *) s/d Bulan Oktober 2013 Tahun

Pada tahun 2011, nilai investasi dalam rupiah PMA melonjak dari tahun sebelumnya (tahun 2010), tetapi pada tahun 2012 tidak ada nilai investasi yang tercatat. Namun demikian, nilai investasi dalam dolar Amerika PMA pada tahun 2012 tersebut melonjak daritahun sebelumnya (tahun 2011). Sebenarnya, Kota Tangerang sebagai daerah industri pengolahan tentunya sangat menarik bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Kota Tangerang p. Kebudayaan. Pemerintah Kota Tangerang memberi perhatian pada upaya Pelestarian Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya. Pada tahun 2012 seluruh Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya berhasil dilestarikan. Ini merupakan peningkatan yang signifikan dari dua tahun sebelumnya, yakni12,5% (tahun 2010) dan10% (tahun 2011). Di Kota Tangerang, rata-rata setiap bulan diadakan festival seni dan budaya, yang dijadikan agenda tahunan. Kegiatan pelestarian dan pengembangan seni dan budaya itu tercatat telah berlangsung dalam tiga tahun terakhir ini. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2015

II-64

q. Kepemudaan dan Olahraga Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa jumlah klub olahraga yang ada di Kota Tangerang sejak tahun 2011 mengalami kenaikan pada tahun 2012, dari semula sebanyak 75 klub naik menjadi 376 klub, sedangkan jumlah gedung untuk berkegiatan olahraga meningkat 17 buah pada tahun 2011 menjadi 436 buah. Organisasi olahraga di Kota Tangerang pada tahun 2010 dan 2011 masih tetap sama, yaitu 32, tetapi pada tahun 2012 bertambah satu menjadi 33. r. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Tabel 2.71 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP sertaPembinaan Politik DaerahTahun 2010–2012 Kota Tangerang

No.

Tahun

Jumlah Kegiatan Pembinaan

LSM Ormas OKP JLH 1. 2010 1 1 2 2. 2011 2 2 4 3. 2012 2 2 4 Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka 2013.

Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Jumlah 4 5 5

Dalam rangka Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, dalam tiga tahun terakhir ini, Pemerintah Kota Tangerang telah melakukan Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP serta Pembinaan Politik Daerah dengan frekuensi yang semakin meningkat sejak tahun 2011. Namun

demikian,

frekuensi

pembinaan

perlu

lebih

ditingkatkan di masa-masa mendatang ketika jumlah LSM semakin meningkat. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2011 dan 2012,


II-65

jumlah LSM telah meningkat 22 dan 38 LSM. Begitu pula dengan Jumlah Ormas dari 9 (tahun2011) menjadi 27 (tahun2012).

s. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian. 1) Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per satuan penduduk. Tabel 2.72 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per satuan penduduk Tahun 2010–2012, Kota Tangerang Jumlah Polisi Jumlah Pamong Praja penduduk 1. 2010 278 1.798.601 2. 2011 276 1.847.341 3. 2012 265 1.918.556 Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka 2013. No.

Tahun

Rasio 1 : 6.470 1 : 6.694 1 : 7.240

Rasio jumlah Polisi Pamong Praja terhadap jumlah penduduk dalam pelaksanaan tugas pokok penegakan Peraturan Daerah di Kota

Tangerang,

pada

tahun

2010-2012,

selalu

mengalami

penurunan. Rata-rata satu sampai dua orang Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan tugas berhadapan dengan 10.000 penduduk. 2) Rasio Pos Siskamling per jumlah kelurahan. Tabel 2.73 Rasio Pos Siskamling per jumlah kelurahan Tahun 2010–2012 Kota Tangerang JumlahPos Jumlah Siskamling kelurahan 1. 2010 353 104 2. 2011 970 104 3. 2012 970 104 Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka 2013. No.

Data

Tahun

pada

tabel

2.73

menunjukkan

Rasio 1 : 3,39 1 : 9,33 1 : 9,33

bahwa

Rasio Pos

Siskamling per jumlah kelurahan di Kota Tangerang meningkat tajam sejak tahun 2011 dari tahun sebelumnya, tahun 2010, yakni semula hanya ada 3 pos siskamling di setiap kelurahan (tahun 2010) menjadi


II-66

9 pos siskamling di setiap kelurahan (tahun 2011). Pada tahun 2012, rasio ini masih sama dengan tahun 2011. 3) Kemiskinan. Menurut data terakhir dalam “Statistik Daerah Kota Tangerang 2013”, Angka Kemiskinan di Kota Tangerang pada tahun 2013 sebesar 5,5 % mengalami penurunan cukup besar dari tahun 2012 , yakni 6,14% . Tahun 2011 angka kemiskinan adalah 6,88% dan tahun 2010 sebesar 6,42% . 4) Cakupan pelayanan bencana kebakaran Dalam berupa

melaksanakan

operasi

pelayanan

pemadaman

kepada

kebakaran,

Dinas

masyarakat Pemadam

Kebakaran Kota Tangerang telah dilengkapi dengan peralatan penunjang

operasi

pemadaman

kebakaran

yang

memadai

sehingga pelaksanaan pelayanan operasi pemadaman kebakaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Data pada tahun 2011, kelengkapan tugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang antara lain: APAR 6 Buah; Mobil Tanki 1 Unit; Mobil Pemadam 16 Unit; Mobil Komando 1 Unit; dan Motor Patroli Pengawal 2 Unit. Dinas ini didukung oleh 63 PNS dan 200 nonPNS yang mayoritas bertugas sebagai anggota regu pemadaman kebakarandan penyelamatan korban. Selama tahun 2011 tercatat 146 kejadian kebakaran di Kota Tangerang yang dapat diatasi dan 84 bantuan pemadaman keluar Kota Tangerang 5) Tingkat Ketersediaan Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Data tahun 2010-2012 menunjukkan bahwa di lingkungan Pemerintah Kota

Tangerang

telah

tersedia Indeks

Kepuasan

Layanan Masyarakat. Indeks ini disiapkan oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana pada Sekretariat Daerah Kota Tangerang. t. Kearsipan


II-67

Dalam kurun waktu tahun 2010-2012, seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang ada di jajaran Pemerintah Kota Tangerang telah melaksanakan pengelolaan arsip secara baku. Program peningkatan kualitas SDM Pengelola Kearsipan telah dilaksanakan. u. Komunikasi dan Informatika. 1) Jumlah Surat Kabar Nasional dan Lokal. Berdasarkan data “Kota Tangerang Dalam Angka 2013”, sampai pada tahun 2011 di Kota Tangerang tersedia 23 surat kabar nasional, yang semula 18 pada tahun 2010 dan 6 surat kabar lokal. 2) Rasio wartel/warnet terhadap penduduk. Tabel 2.74 Rasio Wartel/Warnet Terhadap Penduduk Tahun 2010–2012 Kota Tangerang Jumlah JumlahPenduduk wartel + warnet 1. 2010 466 1.798.601 2. 2011 466 1.847.341 3. 2012 585 1.918.556 Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka 2013. No.

Tahun

Rasio 1 : 3.860 1 : 3.964 1 : 3.280

Rasio wartel/ warnet terhadap penduduk di Kota Tangerang pada tahun 2010–2012 menunjukkan peningkatan pelayanan dari segi cakupan konsumen. Pada tahun 2012, setiap satu wartel/ warnet melayani 3.280 penduduk, angka ini lebih kecil dari tahuntahun sebelumnya. Peningkatan ini menjadi semakin penting ketika Kota Tangerang telah mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di era informasi sekarang dan mendatang. 3) Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal. Tabel 2.75 Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal Tahun 2010–2012 Kota Tangerang No.

Tahun

Jumlah Penyiaran Radio/TV

Keterangan


II-68

Yang Masuk ke Daerah 1. 2010 7 5 Radio 2. 2011 7 5 Radio 3. 2012 8 6 Radio 4. 2013 8 6 Radio Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka 2013.

dan 2 TV lokal dan 2 TV lokal dan 2 TV lokal dan 2 TV lokal

Pada tahun 2012, di Kota Tangerang telah beroperasi siaran dari 6 stasiun Radio

dan 2 stasiun televisi dalam rangka diseminasi

informasi, peningkatan komunikasi, dan edukasi masyarakat. Dalam dua tahun sebelumnya, untuk siaran radio diselenggarakan oleh 5 stasiun radio, dan untuk siaran televisi diselenggarakano leh 2 stasiun televisi. 4) Website milik pemerintah daerah Sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 sekarang ini di Kota Tangerang telah tersedia situs web (website) milik Pemerintah Kota Tangerang, yang dapat diakses oleh masyarakat, domain: www.tangerangkota.go. v. Perpustakaan 1) Jumlah Perpustakaan Menurut data “Kota Tangerang Dalam Angka 2013”, dalam tiga tahun terakhir ini, 2010-2012, jumlah perpustakaan di Kota Tangerang cukup banyak, yaitu 303 perpustakaan, yang tersebar di seluruh wilayah Kota Tangerang termasuk di lembaga-lembaga pendidikan negeri dan swasta. 2) JumlahPengunjung Perpustakaan. Pengunjung perpustakaan adalah pemakai perpustakaan yang berkunjung ke perpustakaan untuk mencari bahan pustaka dalam satu tahun. Pengunjung perpustakaan dihitung berdasar pengunjung yang mengisi daftar kehadiran atau berdasar data yang diperoleh melalui sistem pendataan pengunjung.


II-69

Menurut

Kajian

Komparatif

Perencanaan

Regional

dan

Nasional Jangka Menengah dan Panjang dalam Merencanakan Kota Tangerang 2013, Pengunjung perpustakaan di Kota Tangerang pada tahun 2012 mengalami peningkatan yang tajam dari dua tahun sebelumnya, yaitu 243.093. Pada tahun 2010, jumlah kunjungan keperpustakaan sebanyak 38.374, dan pada tahun 2011 sebanyak 33.442.

Pada

tahun

2013

jumlah

kunjungan

masyarakat

ke

perpustakaan daerah Kota Tangerang berjumlah 308.207 orang, dengan jumlah penduduk yang harus dilayanai sebanyak 1.840.838 orang, maka rasio kunjungan ke perpustakaan adalah sebesar 16,74%. 2.1.4

Aspek Daya Saing Daerah. Aspek daya saing daerahterdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi, dan sumber daya manusia. 2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah. Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (attractiveness) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan multiflier effect bagi peningkatan daya saing daerah. Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi non-pangan per kapita. Dilihat dari golongan pengeluaran per kapita, persentase penduduk terbesar pada angka pengeluaran 300.000-499.999 rupiah, yang bahkan secara terus menerus mengalami kenaikan dalam kurun waktu 2010-2012.Pada peringkat kedua yang dengan konsisten terus mengalami kenaikan adalah pada persentase penduduk dengan golongan pengeluaran sebesar 750.000-999.999


II-70

rupiah. Pada golongan pengeluaran tertinggi (>999.999 rupiah), walau

mengalami

penurunan

sampai

pada

angka

21,86%

penduduk dengan pengeluaran per kapita dari tahun 2011 (25,38%), tetapi masih lebih tinggi dari tahun 2010 (13,80%). Ini berarti bahwa sebagian besar penduduk Kota Tangerang dengan pengeluaran konsumsi non-pangan per kapita tergolong tinggi. Tabel 2.76 Pengeluaran konsumsi non-pangan per kapita Tahun 2010 – 2012 Kota Tangerang No.

1. 2. 3. 4. 5. Sumber :

Persentase Penduduk 2010 2011 2012 (%) (%) (%) <300.000 15,40 4,20 6,10 300.000 – 499.999 23,50 25,66 30,35 500.000 – 749.999 32,90 29,86 25,78 750.000 – 999.999 12,80 14,90 15,91 >999.999 13,80 25,38 21,86 Kota Tangerang Dalam Angka 2012 dan Statistik Daerah Kota Tangerang 2013. Golongan Pengeluaran (Rp)

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur. Suatu fasilitas wilayah atau infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Indikator yang digunakan adalah rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, yang akan menunjukkan tingkat kepadatan lalu lintas di jaringan jalan Kota Tangerang. a. Rasio Panjang Jalan perJumlah Kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan menggambarkan kepadatan lalu lintas moda angkutan darat di daerah. Makin kecil angka rasio menunjukkan makin padat arus lalu lintas di daerah tersebut. Sampai pada tahun 2012, ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan di Kota Tangerang memadai, yaitu bahwa setiap panjang jalan sepanjang 1 km dapat diakses kendaraan baik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2015

II-71

kendaraan roda 4 maupun roda 2 sebanyak 2-3 kendaraan. Kondisi pada tahun 2012 ini tidak begitu jauh berbedadari tahun 2011.Ini berarti kondisi lalu lintas di Kota Tangerang tidak padat. Tabel 2.77 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Tahun 2010–2012 Kota Tangerang Panjang Jumlah Jalan (km) Kendaraan (unit) 1. 2010 1.330.586 2. 2011 1.330.406 554.949 3. 2012 1.368.226 601.443 Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka 2012, 2013. No.

Tahun

Rasio 2,40 2,27

b. Fasilitas Perbankan. Jenis dan jumlah bank dan cabang-cabangnya sebagai salah satu ukuran Fasilitas bank dan non-bank yang tersedia di Daerah dalam mendukung program-program pembangunan, khususnya di bidang ekonomi. Pada Tahun 2012, total jumlah Bank di Kota Tangerang meningkat tajam, dari 185 bank (tahun 2011) menjadi 305 bank (tahun 2012). Angka tersebut mencakup Kantor Cabang, Kantor Pembantu, dan Kantor Kas masing-masing Bank.Kenaikan tajam terjadi pada peningkatan jumlah Kantor Cabang, Kantor Pembantu, dan Kantor Kas pada Bank Pemerintah dan Bank Swasta, yang berada di Kecamatan-kecamatan di wilayah Kota Tangerang.Ini berarti bahwa transaksi bisnis dalam kegiatan perekonomian sangat ditunjang dengan keberadaan lembaga keuangan Bank dalam jumlah yang memadai. Tabel 2.78 Jenis dan jumlah bank dan cabangnya Tahun 2011–2012 Kota Tangerang

No. 1

Tahun 2011

Pemerintah 61

Bank Pembangunan Daerah 10

JLH Swasta 102

Asing dan Campuran 12


185

II-72

2 160 2012 128 10 Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka 2012, 2013.

7

305

c. Fasilitas Hotel Ketersediaan penginapan/hotel merupakan salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam menerima dan melayani jumlah kunjungan dari luar daerah. Semakin

berkembangnya

investasi

ekonomi

daerah

akan

meningkatkan daya tarik kunjungan ke daerah tersebut. Dengan semakin banyaknya jumlah kunjungan orang dan wisatawan ke suatu daerah perlu didukung oleh ketersediaan penginapan/hotel, yang didukung dengan ketersediaan hotel. Ketersediaan restoran pada suatu daerah menunjukan tingkat daya tarik investasi suatu daerah. Banyaknya restoran dan rumah makan daerah

menunjukan dan

perkembangan

peluang-peluang

kegiatan

yang

ekonomi

ditimbulkannya.

suatu Selain

meningkatnya jumlah dan kapaitas serta tamu Penginapan/Hotel (Tabel 2.90 & Tabel 2.91), jumlah Restoran di Kota Tangerang juga meningkat, yaitu dari 351 (tahun 2011) menjadi 359 (tahun 2012). Tabel 2.79 Jenis, kelas, dan jumlah Penginapan/Hotel Tahun 2011 &2012 Kota Tangerang No 1.

2. 3.

Jenis Penginapan Hotel a. Bintang 5 b. Bintang 4 c. Bintang 3 d. Bintang 2 e. Bintang Penginapan Melati Jumlah a. Hotel b. Penginapan

2010

2011

2012

1 4 1 -

1 1 4 1 1

1 1 4 1 1

18

18

21

6 18

8 18

8 21



II-73

Tabel 2.80 Jumlah Akomodasi,Kamar, dan Tamu Penginapan/Hotel Tahun 2010-2012 Kota Tangerang No 1

2

3

4

Uraian

2010

Hotel Bintang Akomodasi Kamar Hotel non-Bintang Akomodasi Kamar Jumlah Akomodasi Kamar Tamu Mancanegara Domestik Jumlah Tamu:

2011

2012

6 677

8 682

8 920

16 393

18 561

22 761

22 1.070

26 1.423

30 1.681

34.949 181.622 216.571

55.695 306.756 362.451

71.151 282.716 353.867


d. Komunikasi dan Informatika. Peningkatan

daya

saing

daerah

dapat

dilihat

dari

perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang terjadi pada

suatu

daerah.

Salah

satu

indikator

dalam

melihat

perkembangan teknologi komunikasi adalah dengan melihat seberapa

banyak

penduduk

suatu

daerah

telah

memiliki

perangkat komunikasi berupa telepon genggam atauhandphone (HP) dan telepon kabel biasa. Tabel 2.81 Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan HP/Telepon Tahun 2010-2012, Kota Tangerang


II-74

No 1. 2. 3. 4. 5.

Uraian

2010

Rumah Tangga pengguna HP Rumah Tangga pengguna telepon kabel Jumlah Rumah Tangga PersentaseRumah Tangga pengguna HP Persentase Rumah Tangga pengguna telepon kabel

2011

2012

433.603

457.525

460.508

135.553

76.599

59.068

474.428

485.776

504.354

91,40 %

94,18 %

91,31 %

28,57 %

15,77 %

11,71 %


Persentase

Rumah

Tangga

yang

menggunakantelepon

genggam atau selular (ponsel) di Kota Tangerang dalam tiga tahun terakhir ini, 2010-2012, sebesar 90% ke atas. Angka persentase yang besar sekali, hampir setiap rumah tangga di Kota Tangerang dapat dipastikan

memiliki

ponsel.

Akibat

dari

kehebatan

teknologi

komunikasi nirkabel ini telah menurunnya persentaserumah tangga yang menggunakantelepon kabel, yaitu sampai 11,71% (tahun 2012) dari

angka

28,57%

(tahun

2010).Berkomunikasi

dengan

menggunakan ponsel lebih praktis, cepat, dan efisien daripada menggunakan telepon kabel di rumah.Kecepatan dan keluasan komunikasi Masyarakat Kota Tangerang sudah tinggi. 2.1.4.3

Fokus Iklim Berinvestasi.

1) Angka Kriminalitas. Angka Kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu.Artinya dalam satu bulan rata-rata terjadi berapa tindak kriminalitas untuk berbagai kategori seperti curanmor, pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. Telah dikemukakan sebelumnya, bahwa kasus tindak pidana paling sering terjadi di Kota Tangerang sepanjang tahun 2012 adalah tindak pidana narkotika (233 kasus dan sudah 197 kasus ditangani), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2015

II-75

kemudian tindak pidana lainnya yang tidak termasuk dalam 12 daftar tindak pidana di atas (135 kasus dan sudah 107 kasus ditangani), dan peringkat

ketiga

adalah

tindak

pidana

pencurian

dengan

pemberatan sebanyak 110 kasus dan sudah 78 kasus ditangani. Secara keseluruhan, pada tahun 2012 lalu telah terjadi 748 kasus tindak pidana dan 600 kasus telah tertangani (atau sebesar 80,21% kasus tertangani). Angka ini menunjukkan kinerja yang bagus dalam penanganan kriminalitas di Kota Tangerang, sehingga dapat dinilai Daerah Kota Tangerang relatif aman dan tertib, serta penegakan hukumnya baik. Pada tahun 2011, jumlah kasus kriminal menurun drastis menjadi 963 kasus dari tahun 2010 tindak pidananya mencapai 2.337 kasus, yang angka tersebut semakin menyusut menjadi 748 kasus pada tahun 2012. Persentase penanganan kasus tindak pidana pun dari tahun 2010 sampai 2012 menunjukkan kenaikan yang tinggi sekali, dari 43,38 % menjadi 80,21 % kasus tindak pidana dapat ditangani. Ini berarti bahwa Kota Tangerang dalam kondisi yang semakin aman, tertib, dan kondusif. 2) Lama Proses Perijinan Tabel 2.82 Rata-rata Lama Proses Perijinan Tahun 2010-2012 Kota Tangerang No. Tahun 1.

2.

2010

2011

Jenis Surat Izin Usaha Perdagangan Tanda Daftar Perusahaan Izin Usaha Industri Tanda Daftar Industri Izin Mendirikan Bangunan Izin Gangguan Surat Izin Usaha Perdagangan

Lama Mengurus (Hari)

Jumlah Persyaratan (Dokumen)

Biaya Resmi

7

6

Sesuai Ketentuan Perda

5

6


7 7

5 5

Sesuai Ketentuan Perda Sesuai Ketentuan Perda

14

9


14

8


7

6



II-76

3.

Tanda Daftar 5 6 Sesuai Ketentuan Perda Perusahaan Izin Usaha Industri 7 5 Sesuai Ketentuan Perda Tanda Daftar Industri 7 5 Sesuai Ketentuan Perda Izin Mendirikan 14 9 Sesuai Ketentuan Perda Bangunan Izin Gangguan 14 8 Sesuai Ketentuan Perda Surat Izin Usaha 2012 7 6 Sesuai Ketentuan Perda Perdagangan Tanda Daftar 7 6 Sesuai Ketentuan Perda Perusahaan Izin Usaha Industri 14 5 Sesuai Ketentuan Perda Tanda Daftar Industri 14 5 Sesuai Ketentuan Perda Izin Mendirikan 14 9 Sesuai Ketentuan Perda Bangunan Izin Gangguan 10 8 Sesuai Ketentuan Perda Sumber: Kajian Komparatif Perencanaan Regional dan Nasional Jangka Menengah dan Panjang dalam Merencanakan Kota Tangerang 2003.

Rata-rata Lama Proses Perijinan di Kota Tangerang dalam tiga tahun terakhir ini, 2010-2012, tidak mengalami perubahan, hanya pada tahun 2012 waktu pengurusn Izin Gangguan sudah lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya. Pada dua tahun sebelumnya, untuk bisa mendapatkan Izin Gangguan harus menunggu 14 hari, pada tahun 2012 Izin Gangguan sudah bisa diperoleh dalam waktu 10 hari saja. 3) Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung iklim usaha. Perda merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui perda inilah dapat diindikasikan adanya insentif maupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Perda yang

mendukung iklim usaha

dibatasi yaitu perda terkait dengan perizinan, perda terkait dengan lalu

lintas

barang

dan

jasa,

serta

perda

terkait

dengan

ketenagakerjaan. Tabel 2.83 Jumlah PERDA yang mendukung Iklim Usaha Tahun 2010-2012 Kota Tangerang


II-77

No 1. 2. 3.

Uraian Jumlah Perda terkait perijinan Jumlah Perda terkait lalu lintas barang dan jasa Jumlah Perda terkait ketenagakerjaan Jumlah Perda

2010

2011

2012

19

18

16

2

1

0

1

1

0

22

20

16

Sumber: Kajian Komparatif Perencanaan Regional dan Nasional Jangka Menengah dan Panjang dalam Merencanakan Kota Tangerang 2003.

Dari segi kuantitas, jumlah Perda yang mendukung iklim usaha di Kota Tangerang dalam tiga tahun terakhir ini, 2010-2012, terus menurun. Bahkan, yang dalam dua tahun sebelumnya ada, pada tahun 2012 sudah tidak ada Perda yang mendukung lalu lintas barang dan jas, Perda terkait ketenagakerjaan juga tidak ada. 2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia. Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Tabel 2.84 Rasio Ketergantungan Tahun 2010-2014 Kota Tangerang No 1. 2. 3. 4. 5.

Uraian Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun Jumlah Penduduk usia > 64 tahun Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) &(2) Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun Rasio ketergantungan (3) / (4)

2010

2011

2012

473.761

486.603

490.740

37.426

43.670

41.555

511.187

530.273

532.295

1.287.414

1.317.068

1.386.261

39,71

40,26

38,40


Menurut data tabel 2.96, pada tahun 2010-2012, Kota Tangerang mempunyai rasio ketergantungantidak begitu tinggi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2015

II-78

karena masih di bawah angka 50%. Pada tahun 2012, rasio ketergantungan sebesar 38,40%, yang artinya bahwa dari 100 orang penduduk usia produktif di Kota Tangerangharus menanggung 38 orang penduduk non-produktif. Kalau dilihat dari tabel penduduk non-produktif Kota Tangerang didominasi oleh penduduk usia <15 tahun. 2.1.4.5 Fokus Layanan Urusan Pilihan Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator

kinerja

penyelenggaraan

urusan

pilihan

pemerintahan daerah, yaitu bidang urusanpertanian, kehutanan, energi

dan

sumberdaya

mineral,

pariwisata,

kelautan

dan

perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian. Kota Tangerang melalui Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Perda.1/2008), menegaskan bahwa Urusan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan Daerah. Berdasarkan pada Perda Kota Tangerang ini, urusan pilihan Kota Tangerang ditetapkan meliputi urusan

:

pertanian;

perikanan;

energidansumberdaya

mineral;

pariwisata; industri; perdagangan; dan transmigrasi”. a. Pertanian. 1) Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar. Tabel 2.85 Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar Tahun 2010–2012, Kota Tangerang Produksi Tanaman Luas Areal Tanaman Persentase No. Tahun Padi/Bahan Pangan Padi/Bahan Pangan Utama (%) Utama Lokal Lainnya (Ton) Lokal Lainnya (Ha) 1. 2010 176.120 1004.290 17,54 2. 2011 57.370 394.850 14,53 3. 2012 73.730 517.710 14,24 Sumber: Kajian Komparatif Perencanaan Regional dan Nasional Jangka Menengah dan Panjang dalam Merencanakan Kota Tangerang 2013. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2015

II-79

Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Kota Tangerang dalam tiga tahun terakhir ini, 2010-2012, terus menurun. Pada tahun 2012, Produktivitas Padi atau Bahan Pangan hanya mencapai14,24%. 2) Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB. Tabel 2.86 Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB ADHB Tahun 2010–2012, Kota Tangerang

No.

Tahun

1. 2010 2. 2011 3. 2012 Sumber: KTDA 2013.

Jumlah Kontribusi PDRB dari Sektor Pertanian/Perkebunan (Rp. milyar) 92,34 98,84 107,16

Jumlah Total PDRB (Rp. milyar)

Persentase (%)

56.922 63.675 70.201

0,16 0,16 0,15

Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB Kota Tangerang dalam tiga tahun terakhir ini, 2010-2012, terus mengalami penurunan.

Pada

tahun

2012,

Kontribusi

Sektor

Pertanian/

Perkebunan tersebut hanya mencapai1,30%. 3) Cakupan Bina Kelompok Petani. Tabel 2.87 Cakupan Bina Kelompok Petani Tahun 2010–2012 Kota Tangerang No.

Jumlah Kelompok Petani yang Dibina Jumlah Persentase mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kelompok (%) Daerah Kota Tangerang Tani 1. 2010 13 55 23,64 2. 2011 45 82 54,88 3. 2012 11 83 13,25 Sumber: Kajian Komparatif Perencanaan Regional dan Nasional Jangka Menengah dan Panjang dalam Merencanakan Kota Tangerang 2013. Tahun

Persentase cakupan Bina Kelompok Petani diKota Tangerang dalam tiga tahun terakhir ini, 2010-2012, mengalami fluktuasi (Tabel 2.80). Pada tahun 2012, Persentase mencapai angka terendah, yakni hanya 31,25% atas 38 kelompok tani di Kota Tangerang. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2015

II-80

b. Perikanan 1) Produksi Perikanan Tabel 2.88 Produksi Perikanan Tahun 2010–2012 Kota Tangerang No.

Jumlah JumlahTarget Persentase ProduksiIkan ProduksiIkan (%) (ton) (ton) 1. 2010 413,34 413,00 100,08 2. 2011 432,16 430,00 100,50 3. 2012 464,31 462,00 100,50 Sumber: Kajian Komparatif Perencanaan Regional dan Nasional Jangka Menengah dan Panjang dalam Merencanakan Kota Tangerang 2013. Tahun

Persentase Produksi Perikanan di Kota Tangerang dalam tiga tahun terakhir ini, 2010-2012, melebihi target yang telah ditetapkan. Produksi Perikanan di Kota Tangerang dimaksud adalah perikanan darat hasil budidaya, karena Kota Tangerang tidak memiliki wilayah pesisir. 2) Konsumsi Ikan. Konsumsi Ikan di Kota Tangerang dalam tiga tahun terakhir ini, 2010-2012, mengalami fluktuasi. Pada tahun 2012, Tingkat Konsumsi Ikan mencapai angka terendah, yakni hanya 10,41 ton/tahun, dibandingkan dua tahun sebelumnya, yakni: 23,08 (tahun 2011) dan22,13 (tahun 2010). c. Pariwisata Telah

diuraikan

di

muka

bahwa

sektor

perdagangan,

perhotelan dan restoran terkait erat dengan pengembangan potensi pariwisata. Pada tahun 2010-2012, aktifitas perhotelan menunjukkan peningkatan

terus

kapasitasnya

yang

terkait

dengan

terus

meningkatnya kunjungan tamu di semua kelas hotel. Data tahun 2010-2012 menunjukkan bahwa pada semua kelas hotel, jumlah akomodasi dan kamar menunjukkan peningkatan, Akomodasi: 22 (2010), 26 (2011), dan 30 (2012); dan Kamar: 1.070 (2010), 1.423 (2011), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2015

II-81

dan 1681 (2012). Sedangkan jumlah tamu baik domestik maupun asing di semua kelas hotel sebagai berikut: 216.571 (2010); 362.451 (2011); dan 353.867 (2012). Jumlah restoran meningkatdari 351 (2011) menjadi 359 (2012). Kunjungan

wisatawan

nusantara

dan

mancanegara

menunjukkan angka peningkatan pada tahun 2012, yaitu sebesar 433.962, walaupun sedikit mengalami penurunan pada angka 265.897 pada tahun 2011 dari tahun 2010 sebesar 294.963. Para wisatawan mengunjungi berbagai objek wisata dan tujuan wisata di Kota Tangerang, yang antara lain: delapan wisata tirta; dua suaka alam (di Kecamatan Cipondoh dan Periuk) dan dua lainnya. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kota Tangerang tercatat semakin meningkat baik dari segi nominal maupun persentasenya.Kontribusi Sektor ini dalam kurun waktu 2009-2011 sebagai berikut: tahun 2009 sebesar 8.035,33 juta rupiah (29,15 %); tahun 2010 sebesar 8.705,98 juta rupiah (29,61 %); dan 9.423,03 juta rupiah (29,94 %). d. Perindustrian 1) Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB. Tabel 2.89 Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Tahun 2010–2012 Kota Tangerang Jumlah Kontribusi PDRB Jumlah Total dari Sektor Industri PDRB (Rp. milyar) (Rp. milyar) 1. 2010 27.286,91 56.921,25 2. 2011 29.923,96 63.675,06 3. 2012 31.620,99 70.200,92 Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka 2013 (ADHB). No.

Tahun

Persentase (%) 47,94 46,99 45,04

Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kota Tangerang dalam tiga tahun terakhir ini, 2010-2012, masih menempati urutan terbesar dari Sembilan sektor ekonomip enyumbang PDRB, yakni sebesar lebih dari 45%. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2015

II-82

2) Pertumbuhan Industri. Tabel 2.90 Pertumbuhan Industri Tahun 2010–2012 Kota Tangerang Jumlah Industri No. Tahun tahunlaludikurangiJumlah Industri tahunkini 1. 9 2010 2. 0 2011 3. 8 2012 Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka 2013. *)Industri Besar dan Sedang.

Jumlah Total Industrisampai Tahunkini

Persentase (%)

611 611 563

1,47 0 1,42

Pertumbuhan Industri di Kota Tangerang dalam tiga tahun terakhir

ini,

2010-2012,

terus

berlangsung.

Pada

tahun

2012

Pertumbuhan Industri mencapai 1,42% atas 563 industri yang ada di wilayah Kota Tangerang. 3) Cakupan Bina Kelompok Pengrajin. Tabel 2.91 Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Tahun 2010–2012 Kota Tangerang Jumlah Kelompok Pengrajin Jumlah Persentase Yang Mendapatkan Bantuan Kelompok (%) Binaan Pemda Pengrajin 1. 2010 2 8 25.00 2. 2011 2 8 25.00 3. 2012 2 8 25.00 Sumber: Kajian Komparatif Perencanaan Regional dan Nasional Jangka Menengah dan Panjang dalam Merencanakan Kota Tangerang 2013. No.

Tahun

Persentase

Cakupan

Bina

Kelompok

Pengrajin

di

Kota

Tangerang dalam tiga tahun terakhir ini, 2010-2012, masih tetap pada angka 25% atas 8 kelompok pengrajin. e. Perdagangan 1) Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB. Tabel 2.92 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2015

II-83

Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Tahun 2010–2012 Kota Tangerang Jumlah Kontribusi PDRB Jumlah dari Sektor Perdagangan PDRB 1. 2010 17.574,85 56.921,25 2. 2011 19.755,10 63.675,06 3. 2012 22.438,65 70.200,92 Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka 2013 (ADHB). No.

Tahun

Persentase (%) 30,88 31,02 31,96

Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kota Tangerang dalam tiga tahun terakhir ini, 2010-2012, terus mengalami kenaikan walau tidak begitu besar. Angka kontribusi tersebut berkisar 29% Perdagangan terhadap PDRB Kota Tangerang.

2) Ekspor Bersih Perdagangan Tabel 2.93 Ekspor Bersih Perdagangan Tahun 2010–2012 Kota Tangerang (US$) No.

Tahun Nilai Ekspor Nilai Impor Netto 1. 2010 141.198.130 59.352 141.138.778 2. 2011 159.742.771 6.076.600 153.666.171 3. 2012 228.933.199 33.614.000 195.319.199 Sumber: LPPD AMJ Kota Tangerang Tahun 2008 - 2013.

Nilai Ekspor Bersih Perdagangan Kota Tangerang tahun 2011 dan 2012, mengalami kenaikan dari 153.666.171 juta rupiah (tahun 2011) naik menjadi 195.319.199 juta rupiah (tahun 2012).

2.2

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2012 dan Realisasi RPJMD 2009-2013. Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun 2013 dan capaian kinerja

penyelenggaraan pemerintahan mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2015

II-84

kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan realisasi Renstra

SKPD

oleh

masing-masing

SKPD

dan/atau

dari

laporan

pertanggung-jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan. Evaluasi

evaluasi

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

pembangunan daerah meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD. 2.2.1 URUSAN WAJIB Dalam dokumen RKPD tahun 2013 kegiatan pembangunan di Kota Tangerang direncanakan meliputi 26 urusan wajib dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.777.218.782.995,07. Alokasi belanja untuk urusan wajib

meningkat

12,68%

dibandingkan

tahun

2012

sebesar

Rp.

1.551.918.333.156,27 Persentase

serapan

anggaran

untuk

urusan

wajib

sebesar

Rp.1.566.970.423.793,00 (88,17%).Rincian penyelengaraan dan capaian indikator kinerja program tiap urusan dapat dirinci sebagai berikut 1.

Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pendidikan Penyelenggaraan

urusan

pendidikan

di

Kota

Tangerang

menunjukkan kinerja yang baik. Dari 46 indikator yang ditetapkan dalam urusan tersebut, sebanyak

15

indikator

program

tidak

memenuhi target (32,61%), 27 indikator program memenuhi target (58,70%) dan 14 indikator program yang melebihi target (30,43%) Total

alokasi

anggaran

Rp.635.226.053.938,74

dengan

urusan

pendidikan

sebesar

realisasi

penyerapan

sebesar

Rp.518.194.183.483,00 (81,58%).Capaian indikator kinerja program urusan pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2015

II-85

Tabel 2.94 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pendidikan

Program

Pendidikan Anak Usia Dini

Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Indikator kinerja program Tingkat Tenaga Pendidik PAUD bersertifikat Angka Partisipasi Kasar TK/RA/PAUD Tingkat Kesejahteraan Tenaga Pendidik PAUD Tingkat Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD Tingkat Ketersediaan Sarana dan prasarana PAUD Tingkat Angka Partisipasi Murni SD Tingkat Angka Partisipasi Murni SMP Tingkat Angka Partisipasi Kasar SD Tingkat Angka Partisipasi Kasar SMP Tingkat ketersediaan satuan pendidikan dasar SD/MI dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3-Km dari kelompok pemukiman permanendi daerah terpencil Tingkat ketersediaan satuan pendidikan dasar SMP dan MTs dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 6-Km dari kelompok pemukiman permanen di daerah terpencil Rasio peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk satuan pendidikan SD/MI (Rasio 32 : 1)

Satuan

Target RKPD Tahun 2013

Orang

800

Realis asi RKPD Tahun 2013 800

%

52

77,34

148,74

Orang

750

812

108,27

Orang

100

172

172

Melebihi Target

%

20

10

50

Tidak Tercapai

%

98.37

87,26

88,7

%

94,09

63,91

67,92

%

121,08

101,15

83,54

%

101,34

102,34

100,99

%

100

100

100

Tidak Tercapai Tidak Tercapai Tidak Tercapai Melebihi Target Tercapai

%

100

100

100

Tercapai

%

76,03

34,83

45,81

Tidak Tercapai

Capai an (%)

Kategori

100

Tercapai

Melebihi Target Melebihi Target


SKPD Penang gung Jawab Dinas Pendidi kan

Dinas Pendidi kan / Dinas Tata Kota

II-86

Program

Indikator kinerja program Rasio peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk satuan pendidikan SMP/MTs (Rasio 36 : 1) Jumlah sekolah yang dibangun Jumlah sekolah yang direhab Jumlah alat rumah tangga sekolah yang diadakan Tingkat ketersediaan satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru,Kepala Sekolah dan Staf kependidikan disetiap SD/MI Tingkat ketersediaan satu ruang guru dan satu ruang kepala sekolah yang terpisah dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru,Kepala Sekolah dan Staf kependidikan disetiap SMP/MTs ) Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Angka Kelulusan (AL) SD/MI Angka kelulusan (AL) SMP/MTs Tingkat ketersediaan rencana dan pelaksanaan kegiatanuntuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan dan proses belajar yang efektif oleh Pemerintah Kota Tingkat penyediaan buku teks yang layak bagi peserta didik dalam satuan pendidikan dasar SD/MI

Satuan


%

88,11

Realis asi RKPD Tahun 2013 45,82

Sekolah

50

Sekolah

Capai an (%)

Kategori

52,01

Tidak Tercapai

31

62

101

65

64,36

%

1

1

100

Tidak Tercapai Tidak Tercapai Tercapai

%

100

100

100

Tercapai

%

100

100

100

Tercapai

%

0,02

0,02

100

Tercapai

%

0,1

0,12

77,73

%

99,74

100

100,26

%

98,64

100

101,38

%

100

100

100

Tidak Tercapai Melebihi Target Melebihi Target Tercapai

%

100

100

100

Tercapai


SKPD Penang gung Jawab

II-87

Program

Pendidikan Menengah

Indikator kinerja program Tingkat penyediaan buku teks yang layak bagi peserta didik dalam satuan pendidikan dasar SMP/MTs Tingkat ketersediaan 100 judul buku pengayaan dan 10-buku referensi untuk satuan pendidikan dasar SD/MI Tingkat ketersediaan 200 judul buku pengayaan dan 20-buku referensi untuk satuan pendidikan dasar SMP/MTs Tingkat penyampaian laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala Sekolah pada Akhir Semester dalam bentuk Laporan hasil prestasi belajar peserta didik disetiap SD/MI Tingkat penyampaian laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala Sekolah pada Akhir Semester dalam bentuk Laporan hasil prestasi belajar peserta didik di setiap SMP/MTs Tingkat Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK TingkatAngka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK ) Angka Putus Sekolah SMA/SMK Angka Lulusan (AL) SMA/SMK/MA

Satuan


%

100


%

100

100

100

Tercapai

%

100

100

100

Tercapai

%

100

100

100

Tercapai

%

100

100

100

Tercapai

%

80,42

77,01

95,76

Tidak Tercapai

%

98,95

99,3

100,36

Melebihi Target

%

0,11

0,14

76,95

%

99,24

99,99

99,25

Tidak Tercapai Tidak Tercapai

Capai an (%)

Kategori

100

Tercapai



Dinas Pendidi kan

II-88

Program Pendidikan Non Formal

Indikator kinerja program Tingkat penurunan angka buta aksara penduduk usia > 15 tahun Jumlah Peserta Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal Tingkat ketersediaan bantuan operasional penyelenggaraan paket A,B,C (WB paket A) (WB paket B) (WB paket C)

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Tingkat pelaksanaan Ujian Nasional Paket A,B dan C Tingkat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan TingkatTenaga pendidik dan tenaga kependidikan bersertifikat pada jalur pendidikan formal dan non formal: Guru TK Guru SD Guru SMP Guru SMA Guru SMK Tingkat pelayanan sertifikasi guru dan pengawas bersertifikat nasional Tingkat ketersediaan masing-masing satu orang guru mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris dengan kualifikasi akademik S1 atau D4 dan bersertifikat pendidik di satuan pendidikan dasar SMP/MTs Tingkat ketersediaan Kepala Sekolah yang memenuhi kualifikasi akade-

Satuan


%

1,03


Orang

150

150

100

Tercapai

Orang

105

123

117,14

Melebihi Target

Buah Buah

15 40

15 48

100 120

Buah

50

60

120

Orang

3.354

4.000

119,26

Tercapai Melebihi Target Melebihi Target Melebihi Target

Buah

75

67

89,33

Capai an (%)

Kategori

100

Tercapai

SKPD Penang gung Jawab Dinas Pendidi kan

Tidak Tercapai Dinas Pendidi kan

Orang Orang Orang Orang Orang %

1.300 7.600 3.000 1.900 1.700 100

1.300 7.600 3.000 1.900 1.700 100

100 100 100 100 100 100

Tercapai Tercapai Tercapai Tercapai Tercapai Tercapai

%

100

100

100

Tercapai

%

100

100

100

Tercapai


II-89

Program

Indikator kinerja program mik S-1 atau D-4 dan bersertifikasi pendidik dalam satuan pendidikan dasar SD/MI Tingkat ketersediaan Kepala Sekolah yang memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-4 dan bersertifikasi pendidik dalam satuan pendidikan dasar SMP/MTs Tingkat ketersediaan Pengawas Sekolah yang memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-4 dan yang telah memiliki sertifikat pendidik dalam satuan pendidikan dasar SD/MI Tingkat ketersediaan Pengawas Sekolah yang memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-4 dan yang telah memiliki sertifikat pendidik dalam satuan pendidikan dasar SMP/MTs Tingkat pelayanan penetapan angka kredit (PAK) guru & pengawas sekolah Tingkat kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan Tingkat penerapan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) oleh tiap guru untuk satuan pendidikan dasar SD/MI Tingkat penerapan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk satuan pendidikan dasar SMP/MTs

Satuan


Realis asi RKPD Tahun 2013

Capai an (%)

Kategori

%

100

100

100

Tercapai

%

100

100

100

Tercapai

%

100

100

100

Tercapai

%

100

100

100

Tercapai

%

300

225

75

Tidak Tercapai

%

100

100

100

Tercapai

% Orang

100 200

100 36

100 109,09

Tercapai Melebihi Target



II-90

Program

Manajemen Pelayanan Pendidikan

Indikator kinerja program Tingkat prestasi guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah Tingkat kompetensi tim pengembang kurikulum Tingkat penerapan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) SD/MI sesuai ketentuan yang berlaku Tingkat penerapan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) SMP/MTs sesuai ketentuan yang berlaku Tingkat penerapan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) untuk satuan pendidikan dasar SD/MI Tingkat penerapan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) untuk satuan pendidikan dasar SMP/MTs Tingkat kunjungan pengawas sekolahke satuan pendidikanTK/SD/SMP/ SMA dan Penilik PLS dilakukan 1-kali tiap bulan dan setiap kunjungan melakukan supervisi dan pembinaan selama 3-jam

Satuan


%

33


%

100

%

Capai an (%)

Kategori

240

Melebihi Target

100

100

Tercapai

100

100

100

Tercapai

%

100

100

100

Tercapai

%

100

100

100

Tercapai

%

100

100

100

Tercapai

%

100

100

100

Tercapai


Dinas Pendidi kan

Sumber : LKPJ Kota Tangerang Tahun 2013

2.

Capaian Indikator Kinerja Program Urusan kesehatan Penyelenggaraan urusan kesehatan di Kota Tangerang menunjukkan kinerja yang baik. Dari 22 indikator yang ditetapkan dalam urusan tersebut, sebanyak 2 indikator program tidak memenuhi target


II-91

(9,09%), 10 indikator program memenuhi target (45,45%) dan 10 indikator program yang melebihi target (45,45%) Total

alokasi

anggaran

Rp.365.708.967.746,00

dengan

urusan

kesehatan

sebesar

realisasi

penyerapan

sebesar

Rp.335.958.924.038,00 (91,87%) Capaian indikator kinerja program urusan kesehatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.95 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Kesehatan

Program

Obat dan Perbekalan Kesehatan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Pengawasan Obat dan Makanan

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Perbaikan Gizi Masyarakat

Pengembangan Lingkungan Sehat Pencegahan dan Penang-gulangan Penyakit Menular

Satu an


Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan Cakupan pelayanan sistem informasi kesehatan di Puskesmas Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Tingkat pembinaan sarana obat dan bahan berbahaya di masyarakat Cakupan desa siaga aktif

%

100


%

96,67

%

Indikator kinerja program (outcome)


Capai an (%)

Kategori

128

Tercapai

Dinas Kesehat an

93,75

96,98

Tidak tercapai

Dinas Kesehat an

75

94,23

125,64

Melebihi

%

50

33,52

67,04

Tidak tercapai

Dinas Kesehat an

%

100

100

100

Tercapai

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan Cakupan pemberian makanan tambahan pendamping ASI pada anak usia 624 bulan keluarga Tingkat cakupan rumah sehat

%

100

100

100

Tercapai

Dinas Kesehat an Dinas Kesehat an

%

100

100

100

Tercapai

%

81

82,59

101,96

Melebihi

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit Cakupan kelurahan Universal Child

%

100

100

100

Tercapai

%

89,42

100

111,83

Melebihi



II-92

Program

Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Pengawasan Dan Pengendalian Kesehatan Makanan

Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Indikator kinerja program (outcome) Immunization (UCI) Proporsi terbinanya sarana kesehatan yang berijin Tingkat ketersediaan data dasar kesehatan Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan RS di Kabupaten / Kota Proporsi cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Persentase Puskesmas, Puskesmas pembantu dan Pusling dengan kondisi sarana dan prasarana memadai Cakupan pelayanan Askes dan Jamsostek Tingkat cakupan deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang anak pra sekolah Proporsi cakupan pemeriksaaan pra usila dan usila Proporsi terpantaunya penggunaan BTM yang dilarang Jumlah item penggunaan Bahan Tambahan Makanan (BTM) yang dilarang berdasarkan hasil pemantauan di tempat pengelolaan makanan Cakupan kunjungan ibu hamil K4 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Satu an



Capai an (%)

Kategori

%

100

100

100

Tercapai

%

25

25

100

Tercapai

%

100

100

100

Tercapai

%

64,21

100

155,74

Melebihi

Dinas Kesehat an

%

85

97,14

114,28

Melebihi

Dinas Kesehat an & Dinas Tata Kota

%

100

100

100

Tercapai

%

90

90,48

100,53

Melebihi


%

70

82,07

117,24

Melebihi

%

100

100

100

Tercapai

Item

3

3

100

Tercapai

%

91

96,99

106,58

Melebihi

%

87

89,2

102,53

Melebihi

SKPD Penang gung Jawab Dinas Kesehat an


Dinas Kesehat an

Sumber : LKPJ Kota Tangerang Tahun 2013 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2015

II-93

3.

Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pekerjaan Umum Penyelenggaraan urusan pekerjaan umum di Kota Tangerang menunjukkan kinerja yang baik. Dari 12 indikator yang ditetapkan dalam urusan tersebut, sebanyak 1 indikator program tidak memenuhi target (8,33%), 6 indikator program memenuhi target (50%) dan 5 indikator program yang melebihi target (41,67%) Total

alokasi

anggaran

Rp.286.225.397.957,99

urusan

dengan

pekerjaan

realisasi

umum

sebesar

penyerapan

sebesar

Rp.256.098.319.750,00 (89,93%) Capaian indikator kinerja program urusan pekerjaan umum dapat dilihat pada tabel di bawah ini Tabel 2.96 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pekerjaan Umum

Program Rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong

Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan

Indikator kinerja program (outcome) Tingkat kualitas infrastruktur pada kawasan industri dalam kondisi baik Panjang jalan yang diperbaiki Tingkat penurunan lokasi banjir Jumlah panjang saluran drainase yang ditingkatkan kapasitasnya per tahun Jumlah panjang saluran drainase yang dipelihara per tahun Jumlah Panjang Turap yang dibangun setiap tahun Tingkat kualitas infrastruktur pada kawasan industri dapat dipertahankan dalam kondisi baik

%

Target RKPD Tahun 2013 98

Realisa si RKPD Tahun 2013 98

Km

25

Titik

Capai an (%)

Kategori

100

Tercapai

21

84

31

22

129,03

M

11.000

12.625

114,77

Tidak Tercapai Melebihi Target Melebihi Target

Km

720

882

122,5

Melebihi Target

M

3.000

3.124

104,15

Melebihi Target

%

98

98

100

Tercapai

Satuan


SKPD Penang gung Jawab Dinas Pekerja an Umum

Dinas Pekerja an Umum

Dinas Pekerja an Umum

II-94


Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya Pengembangan Kinerja Pengelo Laan Air Minum Dan Air Limbah Pengendalian Banjir

Pengaturan Jasa Konstruksi

%



UPL

1

Lokasi

Capai an (%)

Kategori

100

Tercapai

1

100

Tercapai

31

22

129,03

Unit

3

3

100

Melebihi Target Tercapai

%

98

98

100

Tercapai

Satuan

Tingkat Cakupan pelayanan air bersih perpipaan terhadap penduduk Kota Tangerang Pelayanan IPLT, IPAL, Kolam oksidasi Jumlah penurunan durasi banjir Jumlah sarana dan prasarana pengendali banjir yang dibangun per tahun Tingkat kualitas jalan lingkungan meningkat, jalan tanah menjadi perkerasan paving blok

SKPD Penang gung Jawab Dinas Pekerja an Umum

Dinas Pekerja an Umum Dinas Pekerja an Umum

Sekretari at Daerah


4.

Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Perumahan Penyelenggaraan

urusan

perumahan

di

Kota

Tangerang

menunjukkan kinerja yang baik. Dari 8 indikator yang ditetapkan dalam urusan tersebut, sebanyak 1 indikator program tidak memenuhi target (12,50%), 3 indikator program memenuhi target (37,50%) dan 4 program yang melebihi target (50,00%) Total

alokasi

Rp.14.083.926.107,00

anggaran dengan

urusan

perumahan

sebesar

realisasi

penyerapan

sebesar

Rp.12.542.287.691,00 (89,05%) Capaian indikator kinerja program urusan perumahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini Tabel 2.97 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Perumahan Program


Satuan


Realisa si RKPD Tahun 2013

Capai an (%)


Kategori

SKPD Penangg ung Jawab

II-95


Program Pengembangan Perumahan

Lingkungan Sehat Perumahan

Pengelolaan Areal Pemakaman

Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Jumlah rumah susun yang terbangun (blok) Jumlah blok rusunawa yang dibangun per tahun Jumlah penurunan kawasan kumuh (lokasi) Jumlah kampung kumuh yang ditingkatkan kualitas sarana dan prasarana lingkungannya Tingkat Ketersediaan sarana permakaman (ha) Penambahan luas pematangan lahan TPU per tahun (ha) Tingkat respon time bencana alam, non alam, dan sosial (menit) Jumlah penurunan frekuensi terjadinya kebakaran Tingkat penurunan frekuensi terjadinya kebakaran

Satuan



Capai an (%)

Kategori

Blok

19

19

100

Tercapai

SKPD Penangg ung Jawab

Dinas PU Blok

0

Lokasi

27

23

114,81

Melebihi Target Dinas PU

Lokasi

2

0

0

Tidak Tercapai

Ha

10,4

10,4

100

Tercapai Dinas PU

Ha

10,4

10,4

100

Tercapai

Menit

10

8,63

113,7

Melebihi Target

Kali

140

77

145

Melebihi Target

Dinas Damkar

Dinas Damkar Kali

8,62

33,05

383,38

Melebihi Target


5.

Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Penataan Ruang Penyelenggaraan urusan penataan ruang di Kota Tangerang menunjukkan kinerja yang baik. Dari 6 indikator yang ditetapkan dalam urusan tersebut, sebanyak 2 indikator program tidak memenuhi target (33,33%), 4 indikator program memenuhi target (66,67%) dan tidak ada indikator program yang melebihi target (0%) Total

alokasi

Rp.824.721.340,00

anggaran dengan

urusan

penataan

realisasi

ruang

penyerapan

sebesar sebesar

Rp.638.803.481,00 (77,46%) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2015

II-96

Capaian indikator kinerja program urusan penataan ruang dapat dilihat pada tabel di bawah ini Tabel 2.98 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Penataan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang

Pemanfaatan Ruang

Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Indikator kinerja program (outcome) Tingkat ketersediaan 14 dokumen rencana tata ruang (1 buah RTRW, 13 buah RDTR) terbaru yang sudah menjadi PERDA dan sudah disosialisasikan Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kota beserta Rencana Rincinya melalui Peta Analog dan Peta Digital Tingkat pemutakhiran peta penggunaan lahan (peta land use) Tersedianya data/peta pemanfaatan ruang kota Tingkat ketersediaan peraturan Walikota tentang Kebijakan insentif dan disinsentif pemanfaatan ruang Kota Tangerang Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di Bidang Penataan Ruang dalam waktu 5 hari kerja

Buah



%

100

Paket

Satuan

Cap aian (%)

Kategori

7,14

Tidak Tercapai

24,73

24,7 3

Tidak Tercapai

1

1

100

Tercapai

%

100

100

100

Tercapai

Dok

1

1

100

Tercapai

%

100

100

100

Tercapai

SKPD Penangg ung Jawab Dinas Tata Kota

Dinas Tata Kota

Dinas Tata Kota



II-97

6.

Capaian

Indikator

Kinerja

Program

Urusan

Perencanaan

Pembangunan Penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan di Kota Tangerang menunjukkan kinerja yang baik. Dari 23 indikator yang ditetapkan dalam urusan tersebut, tidak ada indikator program yang tidak memenuhi target (0%), 23 indikator program memenuhi target (100%) dan tidak ada indikator program yang melebihi target (0%) Total alokasi anggaran urusan perencanaan pembangunan sebesar Rp.11.578.095.357,00

dengan

realisasi

penyerapan

sebesar

Rp.11.578.095.357,00 (100,00%) Capaian

indikator

kinerja

program

urusan

perencanaan

pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini Tabel 2.99 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Perencanaan Pembangunan

Program

Pengemban gan Data/Informa si

Perencanaan Pembangun an Daerah

Indikator kinerja program (outcome) Persentase ketersediaan data perencanaan Jumlah Dokumen Data Yang Tersedia Jumlah Sistem Informasi Yang Tersedia Tingkat kelengkapan dokumen utama perencanaan) Tingkat kelengkapan dokumen utama pengendalian dan evaluasi Jumlah dokumen utama perencanaan pembangunan daerah yang disusun Jumlah dokumen utama pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang disusun Tingkat keterwakilan masyarakat dalam Musrenbang kecamatan dan kelurahan) Tingkat keterwakilan masyarakat dalam Musrenbang kecamatan dan kelurahan

Satuan


%

66,67


Dok

1

Unit


Cap aian (%)

Kategori

100

Tercapai

1

100

Tercapai

2

2

100

Tercapai

%

19,44

19,44

100

Tercapai

%

30,3

30,3

100

Tercapai

Dok

7

7

100

Tercapai

Dok

10

10

100

Tercapai

Klpk

7

7

100

Tercapai

Kec. Tangerang

Klpk

7

7

100

Tercapai

Kec. Jatiuwu ng


Bapped a

Bapped a

II-98

Program

Indikator kinerja program (outcome) Tingkat keterwakilan masyarakat dalam Musrenbang kecamatan dan kelurahan Tingkat keterwakilan masyarakat dalam Musrenbang kecamatan dan kelurahan Tingkat keterwakilan masyarakat dalam Musrenbang kecamatan dan kelurahan Tingkat keterwakilan masyarakat dalam Musrenbang kecamatan dan kelurahan Tingkat keterwakilan masyarakat dalam Musrenbang kecamatan dan kelurahan Tingkat keterwakilan masyarakat dalam Musrenbang kecamatan dan kelurahan Tingkat keterwakilan masyarakat dalam Musrenbang kecamatan dan kelurahan Tingkat keterwakilan masyarakat dalam Musrenbang kecamatan dan kelurahan Tingkat keterwakilan masyarakat dalam Musrenbang kecamatan dan kelurahan Tingkat keterwakilan masyarakat dalam Musrenbang kecamatan dan kelurahan Jumlah kelompok peserta perwakilan masyarakat yang hadir dalam musrenbang kecamatan dan kelurahan per tahun Jumlah laporan data perencana-an pembangunan daerah bidang ekonomi Jumlah laporan data perencana-an pembangunan daerah bidang sosial budaya Jumlah laporan data perencana-an pembangunan daerah bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam

Satuan


Klpk

7


Klpk

7

7

100

Tercapai

Kec. Benda

Klpk

7

7

100

Tercapai

Kec. Cipond oh

Klpk

7

7

100

Tercapai

Kec. Ciledug

Klpk

7

7

100

Tercapai

Kec. Karawa ci

Klpk

7

7

100

Tercapai

Kec. Cibodas

Klpk

7

7

100

Tercapai

Kec. Neglasa ri

Klpk

7

7

100

Tercapai

Kec. Pinang

Klpk

7

7

100

Tercapai

Kec. Karang Tengah

Klpk

7

7

100

Tercapai

Kec. Laranga n

Klpk

100

100

100

Tercapai

13 Kec.

Dok

1

1

100

Tercapai

Bapped a

Dok

2

2

100

Tercapai

Dok

1

1

100

Tercapai



Cap aian (%)

Kategori

100

Tercapai

Kec. Batuceper

II-99


7.

Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Perhubungan Penyelenggaraan

urusan

perhubungan

di

Kota

Tangerang

menunjukkan kinerja yang baik. Dari 18 indikator yang ditetapkan dalam urusan tersebut, tidak ada indikator program yang tidak memenuhi target (0%), 15 indikator program memenuhi target (83,33%) dan 3 indikator program yang melebihi target (16,67%) Total

alokasi

anggaran

Rp.25.692.686.645,00

urusan

dengan

realisasi

perhubungan

sebesar

penyerapan

sebesar

Rp.25.031.918.400,00 (97,43%) Capaian indikator kinerja program urusan perhubungan dapat dilihat pada tabel di bawah ini Tabel 2.100 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Perhubungan

Program

Peningkatan Pelayanan Angkutan

Indikator kinerja program (outcome) Jumlah penurunan titik rawan kemacetan (tingkat pelayanan dibawah C) (titik) Tingkat ketersediaan 1 trayek/ lintasan pelayanan transportasi umum massal (trayek) Tingkat kecepatan layanan uji kelaikan sarana transportasi (menit/kendaraan) Terselenggaranya pelayanan angkutan umum massal (paket) Terciptanya kebersihan di linkungan terminal Terkendalinya pengoperasian angkutan umum di jalan raya Tingkat kecepatan layanan uji kelaikan sarana transportasi (menit/kendaraan) Jumlah PJU yang terpasang dan berfungsi dengan baik (titik)

Satuan


Titik

17


Trayek

1

Menit/ Kend

Cap aian (%)

Kategori

100

Tercapai

1

100

Tercapai

10

10

100

Tercapai

Paket

2

2

100

Tercapai

Buah

5

5

100

Tercapai

Buah

17

17

100

Tercapai

Menit/ Kend

10

10

100

Tercapai

Titik

15.020 ,00

16.823

112

Melebihi Target


SKPD Penang gung Jawab Dinas Perhubu ngan

II-100

Program

Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas

Indikator kinerja program (outcome) Jumah terminal yang beroperasi (terminal) Tersedianya dokumen rencana teknis pengembangan pelayanan transportasi umum massal Tersedianya 1 dokumen pendukung pembangunan terminal Jumlah PJU yang diadakan per tahun Tersedianya halte busway Tersedianya fasilitas penunjang terminal Terbangunnya sarana dan prasarana perhubungan (buah) Tersedianya Rambu Lalin, Marka, Terpasangnya APILL (rambu) Tingkat jumlah PJU meningkat Terpasangnya rambu busway, marka jalur busway dan APILL

Satuan


Buah

4


Dok

36

36

100

Tercapai

Dok

1

1

100

Tercapai

Unit

16.823

112

Buah

15.020 ,00 3

3

100


Unit

5

5

100

Tercapai

Buah

19

19

100

Tercapai

Rambu

35

35

100

Tercapai

Unit

15.020 ,00 199

16.823

112

199

100


Buah

Cap aian (%)

Kategori

100

Tercapai


DKP


8.

Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Lingkungan Hidup Penyelenggaraan urusan lingkungan hidup di Kota Tangerang menunjukkan kinerja yang baik. Dari 17 indikator yang ditetapkan dalam urusan tersebut, sebanyak 3 indikator program tidak memenuhi target (17,65%), 11 indikator program memenuhi target (64,71%) dan 3 indikator program yang melebihi target (17,65%) Total

alokasi

anggaran

Rp.3.842.5721.975,00

urusan

dengan

lingkungan

realisasi

hidup

sebesar

penyerapan

sebesar

Rp.3.5067.327.247,00 (91,26%) Capaian indikator kinerja program urusan lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel di bawah ini Tabel 2.101 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Lingkungan Hidup


II-101

Program

Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam

Indikator kinerja program (outcome) Tingkat penurunan pencemaran air sungai dan situ dari 12 parameter melebihi BML Tingkat pencemaran air tanah menurun dari 9 parameter melebihi BML Tingkat penurunan pencemaran udara dan kebisingan dari 3 parameter melebihi BML Tingkat penurunan 36 parameter pencemaran air sungai dan situ dari 12 parameter melebihi BML (thn 2008) menjadi 5 parameter (thn 2013) Tingkat penurunan 26 Parameter pencemaran air tanah dari 9 parameter melebihi BML pada tahun 2008 menjadi 4 parameter pada tahun 2013 Tingkat penurunan 9 Parameter pencemaran Udara dan Kebisingan dari 3 parameter melebihi BML pada tahun 2008 semula menjadi 0 parameter, dirubah menjadi 1 parameter pada tahun 2013 Tingkat penurunan lokasi banjir (titik) Tingkat ketersediaan perencanaan pengelolaan situsitu yang sudah diperdakan dan disosialisasikan.

Parame ter

5


Parame ter

4

3

75,00

Tidak Tercapai

Parame ter

1

1

100,00

Tercapai

Parame ter

0

0

100,00

Tercapai

Parame ter

0

0

100,00

Tercapai

Parame ter

0

0

100,00

Tercapai

Titik

31

22

70,97

Tidak Tercapai

BPLH

Dok

4

4

100,00

Tercapai

BPLH

Satuan


Capai an (%)

Kategori

200,00

Melebihi Target


SKPD Penanggu ng Jawab BPLH

II-102


Program

Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Ling- kungan Hidup

Pening katan Pengen dalian Polusi

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan situ Tingkat ketersediaan perencanaan pengelolaan situsitu yang sudah diperdakan dan disosialisasikan. tersedianya Dokumen dan data status lingkungan hidup Tingkat penurunan pencemaran udara dan kebisingan dari 3 parameter melebihi BML menjadi 0 parameter Pelayanan persampahan meningkat Volume Sampah yang tertangani Terpeliharanya kualitas RTH Jumlah RTH yang dibangun per tahun Jumlah RTH yang terpelihara

Satuan


Dok

1


Dok

1

1

100,00

Tercapai

Dok

1

1

100,00

Tercapai

Parame ter

0

0

100,00

Tercapai

BPLH

%

75

75

100,00

Tercapai

DKP

M2

3.354, 00 116

100,00

Tercapai

Lokai

3.354, 00 94

123,40

%

20

12

60,00

Melebihi Target Tidak Tercapai

%

94

116

123,40

Capai an (%)

Kategori

100,00

Tercapai

SKPD Penanggu ng Jawab

BPLH

DKP

Melebihi Target


9.

Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pertanahan Penyelenggaraan

urusan

pertanahan

di

Kota

Tangerang

menunjukkan kinerja yang baik. Dari .. indikator yang ditetapkan dalam urusan tersebut, indikator program telah memenuhi target (100%) Total

alokasi

Rp.1.792.502.9716,34

anggaran dengan

urusan

pertanahan

sebesar

realisasi

penyerapan

sebesar

Rp.4.203.812.492,00 (23,45%) Capaian indikator kinerja program urusan pertanahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2015

II-103

Tabel 2.102 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pertanahan

Program

Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Indikator kinerja program (outcome) Luas lahan yang dibebaskan untuk kepentingan umum pembangunan kota (ha)

Satuan


Ha

30


Capai an (%)

Kategori


100

Tercapai

DTK


10. Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Penyelenggaraan urusan kependudukan dan catatan sipil di Kota Tangerang menunjukkan kinerja yang baik. Dari 4 indikator yang ditetapkan dalam urusan tersebut, tidak ada program yang tidak memenuhi target (0%), 4 indikator program memenuhi target (100%) dan tidak indikator program yang melebihi target (0%) Total alokasi anggaran urusan kependudukan dan catatan Sipil sebesar Rp.12.330652.217,00 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.10.786.127.078,00 (87,75%) Capaian indikator kinerja program urusan kependudukan dan catatan sipil dapat dilihat pada tabel di bawah ini Tabel 2.103 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Program

Penataan Administrasi Kependudukan

Indikator kinerja program Jumlah penduduk yang tidak memiliki KTP Waktu pelayanan KTP dan KK Waktu Pelayanan publik dalam bidang Kependudukan

Satuan


orang

8,536


hari

1

hari

1

Cap aian (%)

Kategori

100

Tercapai

Dinas Dukcapil

1

100

Tercapai

1

100

Tercapai

Kecamat an Kecamat an



II-104

Program

Indikator kinerja program

Satuan


%

100

Rasio jumlah KTP dan KK yang diurus tepat waktu terhadap jumlah KTP dan KK yang diajukan


Cap aian (%)

Kategori

100

Tercapai

SKPD Penanggu ng Jawab Dinas Dukcapil


11. Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Penyelenggaraan

urusan

pemberdayaan

perempuan

dan

perlindungan anak di Kota Tangerang menunjukkan kinerja yang baik. Dari 4 indikator yang ditetapkan dalam urusan tersebut, tidak ada indikator program yang tidak memenuhi target (0%), 3 indikator program memenuhi target (75%) dan 1 indikator program yang melebihi target (25%) Total alokasi anggaran urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebesar Rp.2.115.000.000,00 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.1.916.860.160,00 (90,63%) Capaian

indikator

kinerja

program

urusan

pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat pada tabel di bawah ini Tabel 2.104 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program

Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Indikator kinerja program (outcome) Tingkat kinerja pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Satuan

%

Target R KPD Tahun 2013 100


Capai an (%)

Kategori


100

Tercapai

BPMKB


II-105

Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Jumlah pengaduan perempuan dan anak yang mengalami kekerasan yang dilaporkan Jumlah KK Binaan yang meningkat pendapatannya Jumlah KK binaan yang meningkat kualitas hidupnya per tahun

Lap

90

239

265,56

Melebihi Target

KK

1.200

1.200

100

Tercapai

KK

200

200

100

Tercapai


12. Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Penyelenggaraan

urusan

keluarga

berencana

dan

keluarga

sejahtera di Kota Tangerang menunjukkan kinerja yang baik. Dari 3 indikator yang ditetapkan dalam urusan tersebut, tidak ada indikator program yang tidak memenuhi target (0%), 1 indikator program memenuhi target (33,33%) dan 2 indikator program yang melebihi target (66,67%) Total alokasi anggaran urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebesar Rp.8.928.553.100,00 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.8.850.961.300,00 (99,13%) Capaian indikator kinerja program urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera dapat dilihat pada tabel di bawah ini Tabel 2.105 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Program Keluarga Berencana

Indikator kinerja program (outcome) Rasio akseptor KB (peserta KB dibandingkan dengan PUS) (%) Jumlah peserta KB aktif yang terbina

%


Realisas i RKPD Tahun 2013 72,52

100,72

Melebihi Target

Peserta

210.620

210.620

100

Tercapai

Satuan

Capai an (%)


Kategori

SKPD Penang gung Jawab BPMKB

II-106

Pengembangan Model Operasional BKB-PosyanduPADU

Jumlah posyandu yang difasilitasi (Posyandu)

Unit

1.022

1.058

103,52

Melebihi Target


13. Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Sosial Penyelenggaraan urusan sosial di Kota Tangerang menunjukkan kinerja yang baik. Dari 5 indikator yang ditetapkan dalam urusan tersebut, tidak ada indikator program yang tidak memenuhi target (0%), 5 indikator program memenuhi target (100%) dan tidak ada indikator program yang melebihi target (0%) Total alokasi anggaran urusan sosial sebesar Rp. 9.617.300.191,00 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 7.681.104.457,00 (79,87%) Capaian indikator kinerja program urusan sosial dapat dilihat pada tabel di bawah ini Tabel 2.106 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Sosial

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Pembi naan para Pe nyandang Cacat dan Trauma Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo

Jumlah keluarga miskin yang mendapat pembinaan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Klpk


Jumlah PMKS yang mendapat pelayanan dan rehabilitas kesejahteraan sosial Jumlah penyandang cacat, trauma yang mendapat pembinaan dan perlindungan Jumlah panti asuhan/ panti jompo yang mendapat

Orang

250

250

100

Tercapai

Orang

50

50

100

Tercapai

Unit

27

27

100

Tercapai


Satuan

Realisasi RKPD Tahun 2013 250

Capa ian (%)

Kategori

100

Tercapai


SKPD Penang gung Jawab Dinas Sosial

II-107


Program

Satuan


Realisasi RKPD Tahun 2013

Capa ian (%)

Kategori

Orang

484

484

100

Tercapai


pembinaan

Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Jumlah PSKS yang mendapat bimbingan


14. Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Ketenagakerjaan Penyelenggaraan

urusan

ketenagakerjaan

di

Kota

Tangerang

menunjukkan kinerja yang baik. Dari 4 indikator yang ditetapkan dalam urusan tersebut, tidak ada program yang tidak memenuhi target (0%), 4 indikator program memenuhi target (100%) dan tidak indikator program yang melebihi target (0%) Total

alokasi

anggaran

Rp.11.375.480.900,00

urusan

dengan

ketenagakerjaan

realisasi

penyerapan

sebesar sebesar

Rp.9.223.191.656,00 (81,08%) Capaian indikator kinerja program urusan ketenagakerjaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini Tabel 2.107 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Ketenagakerjaan

Program

Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Indikator kinerja program Tingkat Penurunan Pengangguran Terbuka (TPT) (%) Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan Besaran angka sengketa pengusaha pekerja

Satuan


%

9,5


%

73

%

%

Capai an (%)

Kategori

100

Tercapai

73

100

Tercapai

69,57

69,57

100

Tercapai

4,67

4,67

100

Tercapai


SKPD Penanggu ng Jawab Dinas Ketenaga kerjaan

II-108


15. Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Penyelenggaraan urusan koperasi dan usaha kecil menengah di Kota Tangerang menunjukkan kinerja yang baik. Dari 4 indikator yang ditetapkan dalam urusan tersebut, tidak ada indikator program yang tidak memenuhi target (0%), 2 indikator program memenuhi target (50%) dan 2 indikator program yang melebihi target (50%) Total alokasi anggaran urusan koperasi dan usaha kecil menengah sebesar Rp.3.477.276.515,00 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.3.001.263.543,00 (86,31%) Capaian indikator kinerja program urusan koperasi dan usaha kecil menengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini Tabel 2.108 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Program

Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Indikator kinerja program (outcome) Jumlah UMKM yang diberikan pelatihan Persentase terdatanya hubungan keterkaitan industri hulu hingga hilir Jumlah UMKM yang meningkat volume penjualan produknya Jumlah koperasi aktif

Satuan


Buah

1.060

Realis asi RKPD Tahun 2013 1.180

%

30

30

100

Tercapai

Buah

21

39

185,71

Melebihi Target

Buah

127

127

100

Tercapai

Capai an (%)

Kategori

111,32

Melebihi Target

SKPD Penanggu ng Jawab Dinas Perindagk op


16. Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Penanaman Modal Penyelenggaraan urusan penanaman modal di Kota Tangerang menunjukkan kinerja yang baik. Dari 1 indikator yang ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2015

II-109

dalam urusan tersebut,

indikator program telah memenuhi target

(100%) Total

alokasi

anggaran

Rp.1.146.265.000,00

urusan

dengan

penanaman

realisasi

modal

penyerapan

sebesar sebesar

Rp.1.022.315.700,00 (89,19%) Capaian indikator kinerja program urusan penanaman modal dapat dilihat pada tabel di bawah ini Tabel 2.109 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Penanaman Modal

Program

Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi


Satuan


Hari

14

Tingkat efisiensi pelayanan perijinan


Capai an (%)

Kategori

100

Tercapai

SKPD Penanggu ng Jawab Set Daerah


17. Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Kebudayaan Penyelenggaraan

urusan

kebudayaan

di

Kota

Tangerang

menunjukkan kinerja yang baik. Dari 6 indikator yang ditetapkan dalam urusan tersebut, tidak ada indikator program yang tidak memenuhi target (0%), 6 indikator program memenuhi target (100%) dan tidak ada indikator program yang melebihi target (0%) Total alokasi anggaran urusan kebudayaan sebesar Rp.7.364.436.151 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.6.437.029.585 (87,41%) Capaian indikator kinerja program urusan kebudayaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini Tabel 2.110 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Kebudayaan

Program


Satuan



Capai an (%)


Kategori


II-110

Pengembangan Nilai Budaya

Penge lolaan Kekayaan Budaya Pengelolaan Keragaman Budaya

Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

Jumlah bangunan, struktur dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan Jumlah kegiatan pengelolaan budaya Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya Jumlah frekuensi pengiriman misi kesenian Jumlah kerjasama pengelolaan kekayaan budaya Jumlah pelaku budaya daerah yang dibina

Buah

9

9

100

Tercapai

Kali

7

7

100

Tercapai

Kali

4

4

100

Tercapai

Kali

17

17

100

Tercapai

Kali

10

10

100

Tercapai

Buah

10

10

100

Tercapai

Disporbud par


18. Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pemuda dan Olahraga Penyelenggaraan urusan pemuda dan olahraga di Kota Tangerang menunjukkan kinerja yang baik. Dari 14 indikator yang ditetapkan dalam urusan tersebut, sebanyak 6 indikator program tidak memenuhi target (42,86%), 3 indikator program memenuhi target (21,43%) dan 5 indikator program yang melebihi target (35,71%) Total alokasi anggaran urusan pemuda dan olahraga sebesar Rp.19.182.456.554,00

dengan

realisasi

penyerapan

sebesar

Rp.16.206.797.750,00 (84,49%) Capaian indikator kinerja program urusan pemuda dan olahraga dapat dilihat pada tabel di bawah ini Tabel 2.111 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pemuda dan Olahraga

Program


Satuan



Capai an (%)


Kategori


II-111

Program

Pengembangan Dan Keserasian Kebijakan Pemuda

Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS

Indikator kinerja program (outcome) Jumlah organisasi pemuda yang memiliki sertifikat standar mutu organisasi pemuda dari pemerintah kota Jumlah organisasi pemuda yang mendapat pelatihan dan pembinaan manajemen organisasi pemuda Jumlah organisasi pemuda yang memiliki sertifikat standar mutu organisasi pemuda dari pemerintah kota meningkatdari 0 menjadi 20 Jumlah penyelenggaraan kegiatan kepemudaan Jumlah generasi muda terlatih (orang) Jumlah generasi muda yang dilatih kewirausahaan (calon wirausaha muda) Jumlah kasus penyalahgunaan narkoba oleh generasi muda yang berdomisili di Kota Tangerang (kasus) Jumlah kader anti narkoba yang diberi penyuluhan penanggulangan narkoba,HIV/AIDS Jumlah cabang olahraga yang berprestasi Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang terbangun dan terpelihara

Satuan


Buah

16


Buah

36

Buah

Capai an (%)

Kategori


87,5

Tidak Tercapai

Disporbud par

29

80,56

Tidak Tercapai

16

14

87,5

Tidak Tercapai

Kali

57

49

85,96

Tidak Tercapai

Orang

400

400

100

Tercapai

Orang

340

400

117,65

Melebihi Target

Kasus

25

25

100

Tercapai

Orang

750

750

100

Tercapai

Cabor

33

45

136,36

Melebihi Target

Buah

23

25

108,7

Melebihi Target


II-112

Program

Indikator kinerja program (outcome) Jumlah GOR kecamatan yang dibangun Jumlah stadion mini yang dibangun Jumlah GOR yang ditingkatkan kualitasnya Jumlah GOR yang dipelihara

Satuan


Buah

17


Buah

6

Buah

Buah

Capai an (%)

Kategori

94,12

Tidak Tercapai

6

100

Tercapai

10

7

70

Tidak Tercapai

20

24

120

Melebihi Target



19. Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri di Kota Tangerang menunjukkan kinerja yang baik. Dari 14 indikator yang ditetapkan dalam urusan tersebut, tidak ada program yang tidak memenuhi target (0%), 14 indikator program memenuhi target (100%) dan tidak indikator program yang melebihi target (0%) Total alokasi anggaran urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri sebesar Rp.35.646.959.862,00 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.33.514.799.448,00 (94,02%) Capaian indikator kinerja program urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dapat dilihat pada tabel di bawah ini Tabel 2.112 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan

Pemeliharaan Kantrantibmas

Indikator kinerja program Jumlah konflik sosial di masyarakat Rasio penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan Jumlah pelanggar peraturan daerah

Kali



%

100

Orang

1.267

Satuan

Capai an (%)

Kategori

100

Tercapai

100

100

Tercapai

1.267

100

Tercapai


SKPD Penang gung Jawab Satpol PP Kantor Kesban glinmas

Satpol PP

II-113

Program Dan Pencegahan Tindak Kriminal

Pendidikan Politik Masyarakat

Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam


Satuan



Capai an (%)


Kategori

%

100

100

100

Tercapai

Kantor Kesban glinmas

%

100

100

100

Tercapai

Satpol PP

Orang

1.267

1.267

100

Tercapai

Kecam atan

%

100

100

100

Tercapai

%

100

100

100

Tercapai

%

100

100

100

Tercapai

%

957

957

100

Tercapai

%

100

100

100

Tercapai

Kantor Kesban glinmas

Menit

5

5

100

Tercapai

Menit

10

10

100

Tercapai

Menit

63,33

63,33

100

Tercapai

Kantor Kesban glinmas Dinas Pemad am Kebakar an

yang ditertibkan Rasio Penanganan Konflik Kantramtibmas dan Tindak Kejahatan Kriminal Tingkat pelanggaran Perda yang ditertibkan Jumlah pelanggar peraturan daerah yang ditertibkan Rasio penanganan konflik SARA Rasio Penanganan Konflik Antar Golongan Ormas dan OKP Rasio penanganan konflik antar RT/RW/Kelurahan. Rasio pembentukan satgas pengendali penyalahgunaan narkotika dan psikotropika Rasio penanganan konflik sosial antar parpol Tingkat Kecepatan terdeteksinya kejadian bencana Tingkat respon time bencana alam, non-alam, dan sosial Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)


20. Capaian

Indikator

Kinerja

Program

Urusan

Otonomi

Daerah,

Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian


II-114

Penyelenggaraan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian di Kota Tangerang menunjukkan kinerja yang baik. Dari 33 indikator yang ditetapkan dalam urusan tersebut, tidak ada program yang tidak memenuhi target (0%), 33 indikator program memenuhi target (100%) dan tidak indikator program yang melebihi target (0%) Total alokasi anggaran urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian

sebesar

Rp.241.443.397.211,00

dengan

realisasi

penyerapan sebesar Rp.242.366.481.477,00 (100,38%) Capaian

indikator

kinerja

program

urusan

otonomi

daerah,

pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian dapat dilihat pada tabel di bawah ini Tabel 2.113 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Program

Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Pening katan Pelayan an Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

Indikator kinerja program Jumlah raperda yang diajukan dapat terselesaikan pada akhir tahun Jumlah perda, keputusan DPRD dan keputusan pimpinan DPRD Jumlah koordinasi dengan unsur MUSPIDA Jumlah inpeksi KDH dan Wakil KDH Jumlah koordinasi dengan unsur MUSPIDA

Satuan


Buah

7


%

60

60

100

Tercapai

Kali

12

12

100

Tercapai

Kali

38

38

100

Tercapai

Kali

12

12

100

Tercapai

Capai an (%)

Kategori

100

Tercapai


SKPD Penang gung Jawab Set DPRD

Set Daerah

II-115

Program

Pening katan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengen-dalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

Opti malisasi

Indikator kinerja program Tingkat ketersediaan sistem pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah Tingkat kenaikan penerimaan pendapatan daerah per tahun Proporsi aset yang tersedia dan terkelola Jumlah dokumen pengelolaan keuangan daerah Jumlah laporan intensifikasi dan pemutakhiran sumber-sumber pendapatan daerah Jumlah dokumen pengendalian barang daerah Jumlah dokumenevaluasi pengelolaan aset daerah Tingkat pengendalian, monitoring evaluasi dan pelaporan Tingkat pelayanan dan kinerja aparatur Prosentase tindaklanjut hasil pemeriksaan Tingkat pengendalian, monitoring evaluasi dan pelaporan Tingkat pemenuhan pemeriksaan SKPD Terpenuhinya dokumen pelaporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah Tingkat

Satuan


Buah

4


%

71,04

71,04

%

Capai an (%)

Kategori


100

Tercapai

DPKD

100

Tercapai

100

Tercapai

Buah

13

13

100

Tercapai

Buah

37

37

100

Tercapai

Buah

2

2

100

Tercapai

Buah

2

2

100

Tercapai

100

Tercapai

%

%

96,8

96,8

100

Tercapai

%

100

100

100

Tercapai

100

Tercapai

%

%

100

100

100

Tercapai

%

24

24

100

Tercapai

%

60

60

100

Tercapai


Set Daerah

Inspekto rat

Infokom

II-116

Program

Peman faatan Tekno logi Informasi

Penataan Peraturan PerundangUndangan Penataan Daerah Otonomi Baru

Pendidikan Kedinasan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur

Indikator kinerja program pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi pegawai Kota Tangerang Tingkat legislasi rancangan peraturan perundangundangan daerah Tingkat kelengkapan kelembagaan daerah Jumlah kelembagaan daerah yang mengalami penataan Jumlah peserta yang mengikuti diklat PIM Tingkat kompetensi aparatur Jumlah peserta yang mengikuti diklat prajabatan Jumlah peserta yang mengikuti diklat teknis tugas dan fungsi Jumlah peserta yang mengikuti diklat fungsional Tingkat efisiensi pelayanan kepegawaian Jumlah data pegawai (PNS dan CPNS) yang termutakhirkan Jumlah pemberkasan pelayanan kenaikan pangkat pegawai Jumlah SK mutasi jabatan Jumlah SK kelulusan ujian kedinasan dan ujian penyesuaian ijazah

Satuan



Capai an (%)

Kategori

%

100

100

100

Tercapai

Sekretari at Daerah

%

100

100

100

Tercapai

Sekretari at Daerah

SKPD

12

12

100

Tercapai

Orang

130

130

100

Tercapai

BKPP

%

82,3

82,3

100

Tercapai

BKPP

Orang

157

157

100

Tercapai

Orang

600

600

100

Tercapai

Orang

600

600

100

Tercapai

%

100

100

100

Tercapai

%

10.457

10.457

100

Tercapai

Buah

2.000

2.000

100

Tercapai

Buah

400

400

100

Tercapai

Buah

300

300

100

Tercapai


BKPP


21. Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Ketahanan Pangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2015

II-117

Penyelenggaraan urusan ketahanan pangan di Kota Tangerang menunjukkan kinerja yang baik. Dari 2 indikator yang ditetapkan dalam urusan tersebut, sebanyak 1 indikator program tidak memenuhi target (50%), 1 indikator program memenuhi target (50%) dan tidak indikator program yang melebihi target (0%) Total

alokasi

anggaran

Rp.426.000.000,00

urusan

dengan

ketahanan

realisasi

pangan

penyerapan

sebesar sebesar

Rp.407.361.750,00 (95,62%) Capaian indikator kinerja program urusan ketahanan pangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini Tabel 2.114 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Ketahanan Pangan

Program

Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian (Pertanian/ Perkebunan)


Satuan


%

2


%

104,21

102,43

Tingkat kenaikan kualitas dan kuantitas produksi pertanian Rata-rata produktivitas tanaman pangan (padi)


Capai an (%)

Kategori

100

Tercapai

Dinas Pertanian

98,3

Tidak Tercapai

Dinas Pertanian


22. Capaian

Indikator

Kinerja

Program

Urusan

Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kota Tangerang menunjukkan kinerja yang baik. Dari 2 indikator yang ditetapkan dalam urusan tersebut, tidak indikator program tidak memenuhi target (0%), 2 indikator program memenuhi target (100%) dan tidak ada indikator program yang melebihi target (0%) Total alokasi anggaran urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sebesar Rp.4.453.699.442,00 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.4.043.250.759,00 (90,78%) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2015

II-118

Capaian

indikator

kinerja

program

urusan

pemberdayaan

masyarakat dan desa dapat dilihat pada tabel di bawah ini Tabel 2.115 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan

Jumlah pembentukan posyantek

Unit


Jumlah BKM peserta gelar karya setiap tahun

Klpk

63


Satuan


63

Cap aian (%)

Kategori

100

Tercapai

SKPD Penang gung Jawab BPMKB

100

Tercapai

BPMKB


23. Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Statistik Penyelenggaraan urusan statistik di Kota Tangerang menunjukkan kinerja yang baik. Dari 9 indikator yang ditetapkan dalam urusan tersebut, tidak ada program yang tidak memenuhi target (0%), 9 indikator program memenuhi target (100%) dan tidak indikator program yang melebihi target (0%) Total alokasi anggaran urusan statistik sebesar Rp.3.375.994.161,00 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.3.145.610.525,00 (93,18%) Capaian indikator kinerja program urusan statistik dapat dilihat pada tabel di bawah ini Tabel 2.116 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Statistik

Program

Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah

Indikator kinerja program Tingkat ketersediaan data base yang mutakhir dan mudah diakses Tingkat ketersediaan dokumen hasil penyusunan dan pengumpulan data

Satuan


%

80


%

100

100

Cap aian (%)

Kategori

100

Tercapai

100

Tercapai


SKPD Penanggun g Jawab Kantor Penelitian, Pengemba ngan dan Statistik

II-119

Program


Satuan



Cap aian (%)

Kategori

%

100

100

100

Tercapai

%

100

100

100

Tercapai

%

50

50

100

Tercapai

%

100

100

100

Tercapai

%

100

100

100

Tercapai

%

100

100

100

Tercapai

%

100

100

100

Tercapai

SKPD Penanggun g Jawab

statistik daerah

Penelitian Dan Pengemban gan Strategis

Tingkat ketersediaan dokumen hasil pengolahan, updating dan analisa data/ informasi/ statistik daerah Tingkat ketersediaan sistem informasi statistik Proporsi hasil penelitian yang menjadi input kebijakan dan perencanaan pembangunan Tingkat keterlaksanaaan penelitian dan pengembangan bidang infrastruktur dan pelayanan publik Tingkat keterlaksanaan penelitian dan pengembangan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial Tingkat keterlaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan berkelanjutan Tingkat keterlaksanaan penelitian dan pengembangan ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal

Kantor Penelitian, Pengemba ngan dan Statistik


24. Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Kearsipan Penyelenggaraan urusan kearsipan di Kota Tangerang menunjukkan kinerja yang baik. Dari 5 indikator yang ditetapkan dalam urusan tersebut, tidak ada program yang tidak memenuhi target (0%), 5


II-120

indikator program memenuhi target (100%) dan tidak indikator program yang melebihi target (0%) Total alokasi anggaran urusan kearsipan sebesar Rp.4.483.280.903,00 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.3.832.753.022,00 (85,49%) Capaian indikator kinerja program urusan kearsipan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.117 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Kearsipan

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Indikator kinerja program Berfungsinya sistem informasi arsip daerah Jumlah sistem informasi arsip daerah yang dibangun dan dipelihara Arsip terstruktur dengan baik Tingkat kecepatan pelayanan informasi kearsipan daerah Waktu pelayanan kearsipan

Sistem



Sistem

1

Boks

Capai an (%)

Kategori

100

Tercapai

1

100

Tercapai

9.600

9.600

100

Tercapai

Jam

1

1

100

Tercapai

Jam

1

1

100

Tercapai

Satuan

SKPD Penang gung Jawab Kantor Arsip Daerah

Kantor Arsip Daerah Sekretari at Daerah

Kantor Arsip Daerah


25. Capaian

Indikator

Kinerja

Program

Urusan

Komunikasi

dan

Informatika Penyelenggaraan

urusan

komunikasi

dan

informatika

di

Kota

Tangerang menunjukkan kinerja yang baik. Dari 8 indikator yang ditetapkan dalam urusan tersebut, tidak ada program yang tidak memenuhi target (0%), 8 indikator program memenuhi target (100%) dan tidak indikator program yang melebihi target (0%)


II-121

Total alokasi anggaran urusan komunikasi dan informatika sebesar Rp.13.634.519.440,00

dengan

realisasi

penyerapan

sebesar

Rp.12.804.943.767,00 (93,90%) Capaian indikator kinerja program urusan komunikasi dan informatika dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.118 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Komunikasi dan Informatika

Program Pengemba ngan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Indikator kinerja program Tingkatpengetahu an aparatur Pemda bidang TIK dan sarana dan prasarana komunikasi online Tingkat pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi pegawai Kota Tangerang Tingkat pelayanan multimedia center kota Tingkat pelayanan e-government Tingkat pelayanan data dan informasi Tingkat pengembangan komunikasi, informasi dan media massa Tercapainya penyampaian hasil pembangunan melalui media massa kepada masyarakat Proporsi hasil kajian bidang informasi komunikasi dijadikan bahan pengambilan kebijakan(Rasio jumlah liputan yang direlease ke media massa dalam 1 tahun dengan jumlah pemberitaan dari

Satuan

Target Tahun 2013

%

50

Realis asi Tahun 2013 50

%

65

%

Capai an (%)

Kategori

100

Tercapai

65

100

Tercapai

60

60

100

Tercapai

%

60

60

100

Tercapai

%

60

60

100

Tercapai

%

320 kali

320 kali

100

Tercapai

%

12

12

100

Tercapai

%

45,7

45,7

100

Tercapai


SKPD Penanggung Jawab Dinas Informasi dan Komunikasi

Sekretariat Daerah

II-122

Program


Satuan

Target Tahun 2013

Realis asi Tahun 2013

Capai an (%)

Kategori

%

70

70

100

Tercapai

%

70

70

100

Tercapai

%

100

100

100

Tercapai

%

10

10

100

Tercapai

SKPD Penanggung Jawab

hasil release)

Kerjasama Informasi Dan Media Massa

Tingkat penyebarluasan jumlah informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tingkat pengaduan masyarakat secara online Tingkat pengembangan komunikasi, informasi dan media massa Jumlah kerjasama bidang informasi komunikasi yang dilaksanakan oleh Pemda dengan media cetak (media massa)

Dinas Informasi dan Komunikasi

Set Daerah


26. Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Perpustakaan Penyelenggaraan

urusan

perpustakaan

di

Kota

Tangerang

menunjukkan kinerja yang baik. Dari 3 indikator yang ditetapkan dalam urusan tersebut, tidak ada program yang tidak memenuhi target (0%), 3 indikator program memenuhi target (100%) dan tidak indikator program yang melebihi target (0%) Total

alokasi

Rp.2.526.910.565,00

anggaran dengan

urusan realisasi

perpustakaan

sebesar

penyerapan

sebesar

Rp.2.415.899.877,00 (94,81%)


II-123

Capaian indikator kinerja program urusan perpustakaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini Tabel 2.119 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Perpustakaan

Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan

Indikator kinerja program Peningkatan Jumlah pengunjung Tingkat pemenuhan pembinaan budaya baca masyarakat Rasio jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah terhadap jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah

Satuan

Target Tahun 2013

Orang

94,832

Realisa si Tahun 2013 94,832

%

100

100

100

Tercapai

%

65,79

65,79

100

Tercapai

Capai an (%)

Kategori

100

Tercapai

SKPD Penang gung Jawab Kantor Perpusta kaan


2.2.2 URUSAN PILIHAN Dalam dokumen RKPD tahun 2013 kegiatan pembangunan di Kota Tangerang direncanakan meliputi 5 urusan pilihan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9.814.254.384,00 Alokasi belanja untuk urusan pilihan meningkat 27,64% dibandingkan tahun 2012 sebesar Rp.7.101.833.850,00 Persentase

serapan

anggaran

untuk

urusan

pilihan

sebesar

Rp.8.824.172.655,00 (89,91%) Rincian penyelengaraan dan capaian indikator kinerja program tiap urusan dapat dirinci sebagai berikut 1.

Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pertanian Penyelenggaraan urusan pertanian di Kota Tangerang menunjukkan kinerja yang baik. Dari 8 indikator yang ditetapkan dalam urusan


II-124

tersebut, tidak ada indikator program tidak memenuhi target (0%), 8 indikator program memenuhi target (100%) dan tidak ada indikator program yang melebihi target (0%) Total alokasi anggaran urusan pertanian sebesar Rp. 4.775.262.434 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.4.210.316.032 (88,17%) Capaian indikator kinerja program urusan pertanian dapat dilihat pada tabel di bawah ini Tabel 2.120 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pertanian

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan

Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Rasio jumlah kelompok tani yang dibina manajemennya terhadap total jumlah kelompok tani yang ada Rata-rata peningkatanpe masaran hasil produk pertanian Cakupan penerapan teknologi pertanian

%


%

60,25

60,25

100

Tercapai

Dinas Pertanian

%

22,12

22,12

100

Tercapai

Dinas Pertanian

Rata-rata produktivitas tanaman hias Rata-rata produktivitas tanaman buahbuahan Prosentase pendistribusian bibit tanaman buah Angka prevalensi penyakit zoonosis Tingkat kenaikan produksi hasil peternakan

%

631,72

631,72

100

Tercapai

Dinas Pertanian

%

527,38

527,38

100

Tercapai

%

7,05

7,05

100

Tercapai

%

8,3

8,3

100

Tercapai

Dinas Pertanian

%

26,25

26,25

100

Tercapai

Dinas Pertanian


Satuan

Realisas i RKPD Tahun 2013 128

Capai an (%)

Kategori

100

Tercapai

SKPD Penang gung Jawab Dinas Pertanian

Sumber : LKPJ Kota Tangerang Tahun 2013 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2015

II-125

2.

Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Kelautan dan Perikanan Penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan di Kota Tangerang menunjukkan kinerja yang baik. Dari 2 indikator yang ditetapkan dalam urusan tersebut, tidak ada indikator program yang tidak memenuhi target (0%), 2 indikator program memenuhi target (100%) dan tidak ada indikator program yang melebihi target (0%) Total alokasi anggaran urusan kelautan dan perikanan sebesar Rp.358.242.000,00

dengan

realisasi

penyerapan

sebesar

Rp.354.733.000,00 (99,02%) Capaian indikator kinerja program urusan kelautan dan perikanan dapat dilihat pada tabel di bawah ini Tabel 2.121 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Kelautan dan Perikanan

Program


Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan Pengembangan Budidaya Perikanan

Jumlah kelembagaan usaha perikanan yang dibina Rata-rata produksi hasil perikanan


Realisas i RKPD Tahun 2013 95

2.182,87

2.182,87

Satuan Lemba ga

Ton

Capai an (%)

Kategori

100

Tercapai

100

Tercapai

SKPD Penang gung Jawab Dinas Pertanian Dinas Pertanian


3.

Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pariwisata Penyelenggaraan urusan pariwisata di Kota Tangerang menunjukkan kinerja yang baik. Dari 3 indikator yang ditetapkan dalam urusan tersebut, tidak ada indikator program yang tidak memenuhi target (0%), 3 indikator program memenuhi target (100%) dan tidak ada indikator program yang melebihi target (0%) Total alokasi anggaran urusan pariwisata sebesar Rp.1.123.640.000,00 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.1.027.977.000,00 (91,49%) Capaian indikator kinerja program urusan pariwisata dapat dilihat pada tabel di bawah ini


II-126

Tabel 2.122 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pariwisata

Program Pengemban gan Pemasaran Pariwisata Pengemban gan Destinasi Pariwisata Pengemban gan Kemitraan

Indikator kinerja program (outcome) Jumlah kunjungan wisatawan Kota Tangerang Jumlah objek wisata yang dibangun Jumlah kerjasama kemitraan pengembang an pariwisata

Orang

Target RKPD Tahun 2013 1.541.733

Realisasi RKPD Tahun 2013 1.541.733

Buah

1

Kerjasa ma

4

Satuan

SKPD Penang gung Jawab Disporb udpar

Capai an (%)

Kategori

100

Tercapai

1

100

Tercapai

Disporb udpar

4

100

Tercapai

Disporb udpar


4.

Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Perdagangan Penyelenggaraan

urusan

perdagangan

di

Kota

Tangerang

menunjukkan kinerja yang baik. Dari 4 indikator yang ditetapkan dalam urusan tersebut, tidak ada indikator program yang tidak memenuhi target (0%), 4 indikator program memenuhi target (100%) dan tidak ada indikator program yang melebihi target (0%) Total

alokasi

Rp.2.327.109.950,00

anggaran

urusan

dengan

realisasi

perdagangan

sebesar

penyerapan

sebesar

Rp.2.123.491.700,00 (91,25%) Capaian indikator kinerja program urusan perdagangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini Tabel 2.123 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Perdagangan

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Indikator kinerja program (outcome) Jumlah PKL yang dibina Jumlah pasar tradisional dan pasar/toko modern yang diawasi

PKL



Ca pai an (%) 100

Tercapai

Pasar

213

213

100

Tercapai

Satuan


Kategori

SKPD Penang gung Jawab Dinas Perinda gkop Dinas Perinda gkop

II-127

Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Jumlah produk yang bisa diterima pasar internasional melalui SKA Kota Tangerang Jumlah pasar tradisional yang dibina

Produk

30

30

100

Tercapai

Dinas Perinda gkop

Pasar

5

5

100

Tercapai

Dinas Perinda gkop


5.

Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Perindustrian Penyelenggaraan

urusan

perindustrian

di

Kota

Tangerang

menunjukkan kinerja yang baik. Dari 4 indikator yang ditetapkan dalam urusan tersebut, tidak ada indikator program yang tidak memenuhi target (0%), 4 indikator program memenuhi target (100%) dan tidak ada indikator program yang melebihi target (0%) Total

alokasi

anggaran

Rp.1.230.000.000,00

dengan

urusan

perindustrian

sebesar

penyerapan

sebesar

realisasi

Rp.1.107.654.923,00 (90,05%) Capaian indikator kinerja program urusan perindustrian dapat dilihat pada tabel di bawah ini Tabel 2.124 Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Perindustrian

Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Pengembangan sentra-sentra industri potensial Penataan struktur Industri

Jumlah perusahaan yang memiliki GKM Jumlah industri kecil dan menengah (IKM) yang dibina dan difasilitas Jumlah IKM yang dibina per tahun

Perush


IKM

23

23

100

Tercapai

Dinas Perinda gkop

IKM

15

15

100

Tercapai

Jumlah kajian hubungan industri hulu hingga hilir

Kajian

22

22

100

Tercapai

Dinas Perinda gkop Dinas Perinda gkop


Satuan


Capa ian (%)

Kategori

100

Tercapai

SKPD Penang gung Jawab Dinas Perinda gkop



II-128

2.3 Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Penyelenggaraan Urusan Berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2013 serta capaian RPJMD transisi tahun 2013, rata-rata capaian kinerja program dan keuangan terlihat cukup baik dengan rata-rata capaian di atas 90 persen. Namun capaian kinerja program ini kurang menggambarkan jika kondisi

factual daerah khususnya

terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Hal ini dapat disebabkan oleh rendahnya target yang ditetapkan atau penentuan indikator yang kurang tepat. Uraian

diatas

dijadikan

dasar

untuk

mengidentifikasi

permasalahan yang muncul menurut penyelenggaraan urusan seperti disampaikan berikut ini: a. Urusan Pendidikan 1)

Rasio guru/murid Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah masih perlu ditingkatkan.

2)

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah Pendidikan Menengah masih perlu ditingkatkan.

3)

Jumlah SD/MI kondisi bangunannya baik masih perlu terus ditingkatkan.

b. Urusan Kesehatan. 1)

Kasus balita gizi buruk perlu dicapai pada angka nol persen.

2)

Rasio posyandu per satuan balita masih perlu ditingkatkan.

3)

Rasio dokter per satuan penduduk masih perlu ditingkatkan.

4)

Rasio

tenaga

medis

per

satuan

pendudukmasih perlu

ditingkatkan. 5)

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditanganimasih perlu ditingkatkan.

6)

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidananmasih perlu ditingkatkan.

7)

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTAmasih perlu ditingkatkan.


II-129

8)

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskinmasih perlu ditingkatkan.

9)

Cakupan kunjungan bayi masih perlu ditingkatkan.

10) Cakupanpembantu puskesmas masih perlu ditingkatkan. 11) Cakupan desa/kelurahan siaga aktif masih perlu ditingkatkan. 12) Proporsi cakupan pemeriksaaan pra usila dan usila masih perlu ditingkatkan. 13) Cakupan kunjungan ibu hamil K4 masih perlu ditingkatkan. c. Urusan Pekerjaan Umum. 1) Tingkat Cakupan pelayanan air bersih perpipaan terhadap penduduk masih perlu ditingkatkan. 2) Jumlah lokasi penurunan durasi banjir masih perlu ditingkatkan. 3) Jumlah

sarana

dan

prasarana

pengendali

banjir

yang

dibangun per tahun masih perlu ditingkatkan. d. Urusan Perumahan. 1) Jumlah rumah tangga pengguna air bersih masih perlu terus ditingkatkan. 2) Jumlah penurunan frekuensi terjadinya kebakaran masih perlu terus ditingkatkan. 3) Tingkat penurunan frekuensi terjadinya kebakaran masih perlu terus ditingkatkan. e. Urusan Penataan Ruang. 1) Informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kota beserta Rencana Rincinya melalui Peta Analog dan Peta Digitalmasih perlu terus ditingkatkan. 2) Tingkat pemutakhiran peta penggunaan lahan (peta land use)masih perlu terus ditingkatkan. f. Urusan Perencanaan Pembangunan. 1) Ketersediaan data perencanaan masih perlu terus ditingkatkan. 2) Jumlah

Sistem

Informasi

Yang

Tersediamasih

perlu

terus

ditingkatkan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2015

II-130

g. Lingkungan Hidup 1) Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersihmasih perlu ditingkatkan. 2) Persentase

Penduduk

berakses

air

minummasih

perlu

ditingkatkan. 3) PersentaseLuas

pemukiman

yang

tertatamasih

perlu

ditingkatkan. 4) Pelayanan persampahanmasih perlu ditingkatkan. 5) Volume Sampah yang tertanganimasih perlu ditingkatkan. h. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil.  Masih rendahnya rasio bayi berakte kelahiran. i. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.  Masih

kecilnya

jumlah

KK

Binaan

yang

meningkat

pendapatannya. j. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.  Masih banyak Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera. k. Urusan Sosial. 1) Cakupan

pembinaan

masyarakat

berkebutuhan

khusus

masih perlu ditingkatkan. 2) Jumlah

PSKS

yang

mendapat

bimbingan

masih

perlu

ditingkatkan. l. Urusan Ketenagakerjaan. 1) Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi masih perlu ditingkatkan. 2) Belum semua pencari kerja yang terdaftar ditempatkan. m. Urusan Kebudayaan. 1)

Jumlah gedung kesenian masih perlu ditingkatkan.

2)

Jumlah

pelestarian

cagar/nilai

budaya

masih

perlu

ditingkatkan. 3)

Jumlah bangunan, struktur, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan masih perlu ditingkatkan.


II-131

4)

Jumlah

kegiatan

pengelolaan

budaya

masih

perlu

ditingkatkan. 5)

Jumlah kerjasama pengelolaan kekayaan budaya masih perlu ditingkatkan.

6)

Jumlah pelaku budaya daerah yang dibina masih perlu ditingkatkan.

n. Urusan Kepemudaan dan Olahraga. 1)

Jumlah organisasi pemuda yang memiliki sertifikat standar mutu organisasi pemuda dari pemerintah Kota Tangerang masih perlu ditingkatkan.

2)

Jumlah organisasi pemuda yang mendapat pelatihan dan pembinaan manajemen organisasi pemuda masih perlu ditingkatkan.

3)

Jumlah organisasi pemuda yang memiliki sertifikat standar mutu organisasi pemuda masih perlu ditingkatkan.

4)

Kasus penyalahgunaan narkoba oleh generasi muda perlu ditekan sampai angka nol.

o. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1)

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKPmasih perlu ditingkatkan.

2)

Masih cukup besar jumlah konflik sosial di masyarakat.

3)

Rasio

penyiapan

tenaga

pengendali

keamanan

dan

kenyamanan lingkunganmasih perlu ditingkatkan. 4)

Cakupan wilayah pantau bencanamasih perlu ditingkatkan

p. Urusan Kearsipan. 1)

Pelaksanaan arsip terstruktur dengan baik masih perlu ditingkatkan.

2)

Jumlah arsip terstuktur dengan baik masih perlu ditingkatkan.

3)

Kecepatan pelayanan informasi kerarsipan daerah masih perlu ditingkatkan.

q. Urusan Komunikasi dan Informatika. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2015

II-132

1)

Pengetahuan aparatur Pemda bidang TIK dan sarana dan prasarana komunikasi online masih perlu ditingkatkan.

2)

Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi pegawai Kota Tangerang masih perlu ditingkatkan.

3)

Pelayanan multimedia center kota masih perlu ditingkatkan.

4)

Pelayanan e-Government masih perlu ditingkatkan.

5)

Pelayanan data dan informasi masih perlu ditingkatkan.

6)

Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa masih perlu ditingkatkan.

7)

Penyebar-luasan

jumlah

informasi

penyelenggaraan

Pemerintah Daerah masih perlu ditingkatkan. 8)

Layanan pengaduan masyarakat secara online masih perlu ditingkatkan.

9)

Upaya Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa masih perlu ditingkatkan.

r. Urusan Perpustakaan. 

Masih rendahnya tingkat kunjungan perpustakaan per tahun.


II-133

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah. Kebijakan ekonomi Kota Tangerang tahun 2013 diarahkan untuk mengatasi berbagai permasalahan bidang ekonomi seperti pengangguran, investasi dan kemiskinan. Pengangguran dan kemiskinan merupakan salah satu isu nasional dan daerah sehingga Pemerintah Kota Tangerang perlu bersinergi dengan arah kebijakan perekonomian nasional. Misi RPJMD Kota Tangerang 2014-2018 yang terkait dengan pembangunan bidang ekonomi adalah” Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi”. Pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi menekankan pada pertumbuhan yang didorong oleh peningkatan produktivitas sehingga terbuka peluang untuk penyerapan tenaga kerja baru. Pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang dalam lima tahun terakhir lebih banyak didorong oleh tingginya konsumsi, sedangkan peranan investasi relative masih kecil.Pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh peningkatan konsumsi kurang baik dalam hal penyerapan tenaga

kerja,

bahkan

dilain

pihak

dapat

mendorong

tingginya

inflasi

daerah.Peningkatan investasi merupakan upaya yang sangat strategis untuk mendorong pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja. Peningkatan investasi pada sektor-sektor unggulan seperti sektor industri pengolahan ,perdagangan, hotel dan restoran perlu didorong karena sektor ini memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Kota Tangerang termasuk sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Kinerja ekonomi tahun 2013 dan perkiraan capaian tahun 2014 menjadi landasan utama untuk menetapkan target kinerja ekonomi tahun 2015.Kinerja ekonomi yang dimaksud terdiri dari indikator ekonomi makro daerah seperti PDRB,Pendapatan Perkapita,Inflasi,Investasi dan Tingkat Pengangguran.


III-1

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2013 dan Perkiraan Tahun 2014 3.1.1.1 PDRB (adhb) Tahun 2013 kinerja ekonomi Kota Tangerang berdasarkan PDRB (adhb) mencapai Rp 75,312,214 miliar, meningkat dibandingkan tahun 2012 yang hanya Rp 70.200,920 milliar. Kondisi perekonomian dunia yang kurang baik tahun 2013 seperti krisis ekonomi di benua Amerika dan Eropah tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap perekonomian Kota Tangerang. Grafik 3.1. PDRB Kota Tangerang (adhb) Tahun 2013- 2014

Sumber : BPS Kota Tangerang (Bappeda dioalah) 2014 Sampai dengan April 2014 diperkirakan perekonomian Kota Tangerang tumbuh positip. Hal ini didukung kondusivitas perekonomian di Kota Tangerang. Koreksi pertumbuhan ekonomi nasional sampai dengan 5,5 persen diharapkan tidak terlalu berpengaruh terhadap perekonomian Kota Tangerang. Total PDRB yang direncanakan sebesar 83,088,191.20 milliar tahun 2014 optimis

dicapai

dengan asumsi tidak ada perubahan yang ekstrem pada perekonomian nasional dan dunia seperti kenaikan harga minyak dunia yang melonjak tinggi dan nilai kurs rupiah yang jatuh terhadap mata uang asing. Tahun 2014 Sektor industri pengolahan diharapkan masih memberikan kontribusi terbesar, disusul sektor perdagangan,hotel dan restoran serta sektor pengangkutan dan komunikasi. Seiring dengan perkembangan Kota Tangerang menuju kota jasa terlihat Sektor perdagangan, hotel dan restoran menunjukan perkembangan yang konsisten dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari bertumbuhnya pembangunan beberapa hotel baru dan permintaan terhadap restoran yang mengalami peningkatan.


III-2

3.1.1.2 Laju Pertumbuhan ekonomi Laju pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang tahun 2013 mencapai 6,3 persen (angka sementara,rilis BPS,Agustus 2014). Angka ini mengalami penurunan 0,11 poin dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2012. Berkurangnya permintaan komoditi ekspor dari negara Eropah dan Amerika yang belum pulih dari krisis merupakan salah satu penyebab melemahnya pertumbuhan tahun 2013. Grafik 3.2. Laju Pertumbuhan ekonomi tahun 2013 - 2014

Sumber : Ranc.awal RKPD Prov Banten (Bappeda diolah). Tahun 2013, pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten menunjukan karakteristik sama-sama menurun. Jika LPE Kota Tangerang menurun 0,11 poin, maka LPE Provinsi Banten menurun lebih tinggi sebesar 0,29 point. Tahun 2014 Laju pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang ditarget sebesar 6,72 persen tidak jauh berbeda dengan target pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten yakni sebesar 6,7 persen. Memasuki triwulan ke-2 tahun 2014 secara umum kondisi perekonomian Kota Tangerang retalif stabil, tidak ada kondisi ekstrim yang dapat mengganggu kinerja ekonomi. Demonstrasi buruh pada Bulan Mei berlangsung

kondusif

dan

relative

tertangani

dengan

baik.

Namun

jika

dibandingkan dengan kondisi ekonomi nasional pada triwulan pertama tahun 2014, dimana dilakukan koreksi terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional sampai 5,5 persen, dimungkinkan target pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang juga akan mengalami koreksi.Disisi lain optimistis untuk mencapai target pertumbuhan terlihat dari berkembangnya investasi di Kota Tangerang pada sektor Perdagangan, hotel dan restoran. Kenaikan upah buruh yang mendorong


III-3

kenaikan konsumsi juga berpeluang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6,7 persen pada tahun 2014. 3.1.1.3

Inflasi Kondisi ekstrim terjadi pada laju inflasi Kota Tangerang tahun 2013, yang

mengalami kenaikan lebih dari 200 persen dari tahun sebelumnya.Jika inflasi tahun 2012 hanya 4,44 persen maka tahun 2013 triwulan IV melonjak menjadi 10,02 persen.Hal yang sama juga terjadi pada laju inflasi Provinsi Banten, walaupun lebih rendah dibanding dengan inflasi Kota Tangerang,namun mengalami kenaikan yang cukup tinggi mencapai 9,65 persen tahun 2013 dari 3,81 persen pada tahun 2012. Grafik 3.3 Tingkat Inflasi Kota Tangerang 2013-2014

Sumber : BPS Provinsi Banten (Bappeda diolah) Dari delapan kelompok komoditi penyumbang inflasi terdapat tiga kelompok yang mendorong tingginya inflasi tahun 2013 yaitu kelompok makanan dari 3,88 persen menjadi 11,41 persen, kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan dari 1,79 persen menjadi 17,12 persen, kelompok umum dari 4,37 persen menjadi 9,63 persen. Tahun 2014 inflasi Kota Tangerang ditarget sebesar 7,08 persen. Sampai dengan awal triwulan dua bulan April laju inflasi Kota Tangerang berkisar 2,3 persen. Dimungkinkan pada Bulan Juli inflasi akan terdorong karena memasuki tahun ajaran baru. Kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga diperkirakan akan bergerak naik maksimal sama dengan tahun lalu. Kelangkaan pada kelompok


III-4

bahan makanan seperti cabe dan bawang yang terjadi pada tahun 2013 kecil kemungkinan terjadai karena membaiknya hasil panen pertanian di jawa dan luar jawa serta antisipasi impor yang dilakukan oleh kementerian. Berdasarkan kondisi ini maka tingkat inflasi Kota Tangerang Tahun 2013 dimungkinkan dibawah 7,08 persen, setidaknya sama dengan target inflasi Provinsi Banten sebesar 6,2 persen. 3.1.1.4 .Perkembangan Investasi Jenis investasi di Kota Tangerang terdiri dari investasi dalam negeri yang disebut dengan PMDN dan investasi

luar negeri yang disebut dengan PMA.

Mengingat pentingnya peran investasi dalam perekonomian maka dalam era otonomi saat ini Pemerintah Kota Tangerang berupaya semaksimal mungkin untuk menarik investor untuk menanamkan modalnya di Kota Tangerang. Perkembangan investasi Kota Tangerang kurun waktu tahun 2009-2013 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3.1 Perkembangan Investasi Tahun 2009–2013 No

Tahun

1.

2009

2.

2010

3.

2011

4.

2012

5. 2013*)

Perusahaan

Uraian Jumlah Perusahaan US$ Investasi Rupiah Jumlah Perusahaan US$ Investasi Rupiah Jumlah Perusahaan US$ Investasi Rupiah Jumlah Perusahaan US$ Investasi Rupiah Jumlah Perusahaan US$ Investasi Rupiah

PMA

Jumlah

PMDN 257

141

398

2.720.702.000 2.427.805.561.250

9.353.993.711.822

2.720.702.000 11.781.799.273.072

266

141

407

2.720.352.000 2.535.006.927.797

9.353.993.711.822

2.720.352.000 11.889.000.639.619

282

141

423

2.763.119.580 3.083.660.459.698

9.353.993.711.822

2.763.119.580 12.437.654.171.520

282

141

423

3.103.973.688 3.335.854.900.000

14.372.979.417.648

3.103.973.688 17.456.639.877.346

292

141

433

3.072.790.288 3.559.425.660.000

13.060.000.000.000

3.072.790.288 16.619.425.660.000

Sumber: Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kota Tangerang, 2013. *) Angka Sementara Sampai Dengan Bulan September 2013 Pada tahun 2013 triwulan III Bulan September diperkirakan terjadi kenaikan investasi PMA (rupiah) sekitar 3,5 persen dan diperkirakan sampai dengan akhir masih

terus

bertambah,sedangkan

angka

PMA

(US$)

sedikit

mengalami

penurunan dari tahun sebelumnya.sementara itu terjadi kenaikan pada jumlah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2015

III-5

perusahaan dari 282 menjadi 292 perusahaan atau meningkat sebesar 3,5 persen. Penanaman Modal dalam Negeri tahun 2013 mengalami penurunan 1,3 persen dibanding tahun sebelumnya, sementara jumlah perusahaan tidak mengalami pertumbuhan

atau

konstan

pada

angka

141

perusahaan.Angka

ini

menggambarkan kondisi PMA sampai dengan triwulan III, sehingga masih ada peluang untuk mengalami peningkatan sampai dengan akhir tahun 2013. Realisasi investasi tahun 2014 sampai dengan awal triwulan II Bulan Mei 2014, belum dapat dihitung. Melihat perkembangan pembangunan yang dilaksanakan pihak swasta, khususnya pada sektor perdagangan, hotel dan restoran diperkirakan capaian investasi PMA dan PMDN tahun 2014 setidaknya sama dengan pertumbuhan investasi tahun 2013. 3.1.1.5 Pendapatan Per Kapita Pendapatan

per

kapita

yang

dihitung

atas

dasar

harga

konstan

menunjukan pendapatan riil penduduk dengan mempertimbangkan angka inflasi, sedangkan pendapatan penduduk yang dihitung berdasarkan harga berlaku, mencerminkan pendapatan secara bruto dengan mengesampingkan faktor inflasi,sehingga tidak menggambarkan kemampuan daya beli penduduk. Tahun 2013 Pendapatan per kapita di Kota yang dihitung berdasarkan harga konstan dan harga berlaku sama-sama mengalami kenaikan dengan tingkat kenaikan yang berbeda-beda. Pendapatan perkaipata atas harga konstan

mengalami

kenaikan

sebesar

6,3

persen

sedangkan

kenaikan

pendapatan perkapita berdasarkan harga konstan hanya 2 persen.


III-6

Grafik 3.4 Pendapatan Per Kapita Kota Tangerang 2013-2014.

Sumber : Ranc Awal RKPD Prov.Banten 2015 (Bappeda diolah) Tahun 2014 pendapatan per kapita atas dasar harga berlaku ditarget sebesar Rp 36,92 juta atau 3,6 persen,lebih rendah dari capaian tahun 2013 yang mencapai kenaikan sebesar 6,3 persen. Sementara pendapatan per kapita atas dasar konstan ditarget sebesar Rp 17,09 juta atau hanya tumbuh sebesar 1,2 persen. Melihat trend pertumbuhan PDRB lima tahun terakhir yang tumbuha ratarata di atas 5 persen maka diperkirakan target pendapatan per kapita tahun 2014 dapat terlampaui. 3.1.1.6 Perkembangan Jumlah Pengangguran Angka pengangguran merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah yang ditunjukan melalui penyerapan tenaga kerja.Kondisi ketenagakerjaan

di

Kota

Tangerang

tidak

terlepas

dari

data

angkatan

kerja,jumlah pengangguran dan tingkat pengangguran itu sendiri. Tahun 2013 tingkat pengangguran terbuka di Kota tangerang mencapai 10,13 persen,(angka sementara) meningkat dari tahun 2012 yang hanya mencapai 8,3 persen. Migrasi penduduk yang mencari pekerjaan di Kota Tangerang dan tingginya jumlah angkatan kerja merupakan

faktor pendorong meningkatnya pengangguran

terbuka di Kota Tangerang. Jika dibandingkan dengan TPT di Provinsi Banten dan Nasional ternyata angka pengangguran lebih tinggi dari keduanya. Perbandingan tingkat pengangguran Kota Tangerang, Provinsi Banten dan nasional dapat dilihat pada grafik di bawah ini.


III-7

Grafik 3.5 Tingkat Pengangguran terbuka di Kota Tangerang 2013-2014

Sumber: Penyusunan Indikator Makro Kota Tangerang 2014 (diolah) Tahun 2014 target pengangguran di Kota Tangerang turun menjadi 6,14 persen, target ini tetap lebih tinggi jika dibandingkan dengan target Provinsi Banten dan Nasional. Target sebesar 6,14 persen tahun 2014 dapat dicapai melalui pembukaan lapangan kerja pada sektor-sektor unggulan di Kota Tangerang yaitu sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sampai dengan awal triwulan II tahun 2014, terlihat perkembangan pembangunan yang pesat pada sektor perdagangan, hotel dan restoran. Pulihnya perekonomian di Benua Amerika dan Eropah sejak akhir tahun 2013, diperkirakan akan membuka kran ekspor, sehingga sektor industri pengolahan akan meningkatkan akvitas produksinya. Perkembangan kedua sektor ini diharapkan mampu menyerap tenaga kerja,sehingga angka pengangguran tahun 2014 dapat direalisasikan sebesar 6,14 persen. 3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 Kinerja ekonomi Kota Tangerang tahun 2015 diperkirakan masih bergerak naik dengan harapan kondisi ekonomi nasional dan global tidak mengalami perubahan yang ekstrim. Tantangan dan prospek yang masih dihadapai dalam pembangunan perekonomian Kota Tangerang tahun 2015 adalah sebagai berikut 1.

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkwalitas sangat diperlukan untuk mendorong roda perkonomian. Pertumbuhan yang


III-8

tinggi akan mendorong peningkatan pendapatan perkapita yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang Tahun 2015 diprediksi tumbuh mencapai 6,3 persen sesuai dengan target RPJMD 2014-218. Dibandingkan dengan target pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,5-6,3 persen, maka laju pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang masih bergerak lebih tinggi. Disisi lain laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten berdasarkan target RPJMD pertumbuhan ekonomi ditarget pada angka 6,7-6,8 persen, angka ini sedikit lebih tinggi dari target pertumbuhan ekonomi nasional. Target pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang ditetapkan dengan optimistis, karena membaiknya perekonomian global yang ditandai dengan membaiknya perekonomian di Benua Eropah dan Ameraka sebagai salah satu negara tujuan ekspor industri Kota Tangerang. Perekonomian nasional selepas

pemilihan

umum

legislative

dan

presiden

dengan

arah

pembangunan pada perbaikan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat miskin, akan berdampak positip pada perekonomian Kota Tangerang. Sektor industri pengolahan diharapkan dapat bertumbuh lebih baik, karena terbukanya kran ekspor ke negara-negara Asia, Amerika dan Eropah. Sementara sektor perdagangan, hotel dan restoran diperkirakan meningkat secara signifikan, dengan bertumbuhnya pusat-pusat perbelanjaan dan pembangunan diperkirakan

hotel-hotel tumbuh

baru

secara

di

Kota

Tangerang.

konsisten,setidaknya

Sektor sama

lainnya dengan

pertumbuhan pada taun 2013. Perkembangan sektor-sektor ini diperkirakan mendorong pertumbuhan PDRB (adhb) sebesar Rp 91,311,709 Milliar, tumbuh 9,9 persen dari target tahun 2014 sebesar Rp 83,088,191.20 Milliar.Sementara pertumbuhan PDRB(adhk) tumbuh sebesar 6 persen dari Rp 38.088.191,20 miliar tahun 2014 menjadi Rp 40,757.04 38,158.16 tahun 2015. Tantangan pada tahun 2015, yang dapat berpengaruh signifikan terhadap perekonomian Kota Tangerang adalah adanya tuntutan kenaikan upah buruh dan rencana pengurangan subsisidi BBM akan berdampak pada meningkatnya ongkos produksi bagi industri. 2.

Stabilitas Tingkat inflasi. Inflasi pada tingkat tertentu (dibawah 2 digit), bukanlah merupakan indikasi buruk terhadap perekonomian sebab kenaikan harga pada level


III-9

tertentu mengindikasikan adanya kenaikan permintaan terhadap barang dan jasa sehingga pada sektor produsen akan meningkatkan produksinya. Tingkat inflasi nasional tahun 2015 ditergetkan sebesar 4,5 persen plus minus, sementara tingkat inflasi Provinsi Banten berada pada level 6,24 persen. Merujuk pada angka ini dan evaluasi kinerja ekonomi tahun sebelumnya, maka tingkat inflasi di Kota Tangerang tahun 2015 ditetapkan sebesar 7,61 persen (target RPJMD). Komoditi pendorong inflasi di Kota Tangerang diperkirakan didorong oleh kelompok bahan makanan, sekolah , rekreasi dan kelompok komoditi umum. 3.

Menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan Kimiskinan dan perekomian sangat terkait sebab miskin berarti tidak adanya daya beli, lemahnya daya beli berdampak terhadap rendahnya output perekoniman suatu daerah. Kemiskinan karena pengangguran tentu saja

dapat

teratasi

melalui

pembukaan

lapangan

kerja

namun

ketidakseimbangan antara jumlah lowongan yang tersedia dengan jumlah pencari kerja yang tidak seimbang maka jumlah pengangguran akan sulit terselesaikan. Tingkat pengangguran nasional tahun 2015 ditetapkan sebesar 5,75,9 atau menurun dari target tahun 2014 sebesar 5,1 persen, sedangkan Provinsi Banten menetapkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 9,24 persen (target RPJMD). Kota Tangerang tahun 2015 menetapkan target TPT sebesar 7PJMD). Target ini terlihat lebih tinggi dari target tahun 2014 yaitu sebesar 6,4 persen, hal ini terjadi karena diperkirakan pada tahun 2015 adanya peningkatan jumlah angkatan kerja di Kota Tangerang. Keberhasilan penanganan pengannguran, akan berdampak pada tingkat kemiskinan. Pembukaan lapangan kerja akan memberikan multiplier effect sekonomi

seperti

peningkatan

daya

beli

dan

peningkatan

output

perekonominan. Pada tingkat nasional, pemerintah menetapkan tahun 2015 angka kemiskinan pada level 5,7-5,9 persen, sedangkan Provinsi Banten menargetkan angka kemiskinan pada angka 9,24 persen (target RPJMD). Merujuk pada keberhasilan penanganan kemiskinan di Kota Tangerang tahun sebelumnya serta melalui upaya penyelarasan dengan target provinsi dan nasional, maka tahun 2015 ,Pemerintah Kota Tangerang menetapkan target angka kemiskinan aalah sebesar 5,18 persen (sesuai target RPJMD). 4.

Meningkatkan investasi


III-10

Peningkatan investasi diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja. Menjaring investor bukanlah pekerjaan mudah, ketersediaan sarana prasarana seperti jalan, jembatan dan lokasi yang strategis harus dipersiapkan sebagai insentif bagi para investor. Di era otonomi saat ini,terjadi persaingan yang ketat antar daerah untuk mendapatkan para investor. Pemerintah kota Tangerang harus mampu menjual berbagai potensi yang dimiliki seperti keberadaan Bandara Sukarno Hatta, ketersediaan sarana dan prasarana ekonomi termasuk Jumlah penduduk yang besar karena merupakan pasar yang potensial berbagai produk barang dan jasa. Investasi erat kaitannya dengan penentuan target pertumbuhan ekonomi di Kota Tangerang. Kebutuhan investasi merupakan fungsi dari ICOR, rencana Pertumbuhan dan capaian PDBR tahun 2014. Semakin besar target pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai, semakin besar pula lebutuhan investasi. 5.

Pemberdayaan perekonomian masyarakat dan

usaha mikro, kecil dan

menengah (UMKM) Pemeberdayaan

UMKM

belum

berjalan

secara

optimal,permasalahan yang dihadapi ribuan UMKM belum tersentuh secara baik padahal keberadaan UMKM sangat strategis mendorong pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja. Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh UMKM adalah terkait dengan permodalan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kota Tangerang karena belum adanya legalitas atau paying hukum tentang pemberian dana APBD bagi UMKM. Dengan mempertimbangkan prospek dan tantangan perekonomian tahun 2014 serta mempedomani target kinerja ekonomi makro nasional dan kinerja makro ekonomi Provinsi Banten, maka Pemerintah Kota Tangerang menetapkan target kinerja ekonomi makro tahun 2015 sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.


III-11

Tabel 3.2 Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Tahun 2015–2016 Proyeksi Indikator Makro Satuan 2015 Proyeksi 2016 PDRB (Harga Berlaku)

Rp. Miliar

91,311,709

91,311,709

PDRB (Harga Konstan)

Rp. Miliar

40,757.04

40,757.04

Ket

LPE

%

6,3

Tingkat Inflasi

%

6.33

6.33

Jumlah Penduduk Miskin

%

5,18

Tingkat Pengangguran

%

7,82

5,04 RPJMD 7,61 RPJMD

Pendapatan Perkapita Juta Besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Poin Sumber : RPJMD 2014-2018 ,Bappeda diolah

6,49 RPJMD

17.29

17.29

76,29

76,82 RPJMD


III-12

Sumber : Bappeda (diolah) 2014


III-91

3.2 3.2.1

Arah Kebijakan Keuangan Daerah Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

3.2.2 Pendapatan Daerah. Kebijakan Pendapatan Daerah merupakan kebijakan yang mengatur tentang pendapatan yang merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih daerah serta merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannnya, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Kebijakan pendapatan daerah meliputi kebijakan dalam penerimaan uang melalui kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah, serta dirinci menurut pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan. Pendapatan daerah dikelompokan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lainlain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel 3.3 Rancangan Pendapatan Daerah TA. 2015 APBD TA 2014

Prediksi APBD TA 2015

1.084.022.001.062 ,00 909.500.000.000,0 0 26.000.000.000,00

1.174.387.601.115 ,10 993.125.000.000,0 0 28.600.000.000,00

8,34

154.000.000.000,0 0 13.750.000.000,00

10

Pajak Hiburan

140.000.000.000,0 0 12.500.000.000,00

Pajak Reklame

24.000.000.000,00

26.400.000.000,00

10

Pajak Penerangan jalan

115.000.000.000,0 0 31.500.000.000,00

120.750.000.000,0 0 33.075.000.000,00

5

5.500.000.000,00

6.050.000.000,00

10

265.000.000.000,0 0 290.000.000.000,0 0 113.282.877.062,0 0 13.225.000.000,00

291.500.000.000,0 0 319.000.000.000,0 0 122.111.851.115,1 0 14.150.750.000,00

48.014.124.000,00

45.000.000.000,00

No.

Uraian

%

PENDAPATAN DAERAH 4.1

PENDAPATAN ASLI DAERAH

4.1.1

Hasil Pajak Daerah Pajak Hotel Pajak Restoran

Pajak Parkir Pajak Air Tanah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Pajak Bumi dan Bangunan 4.1.2

Hasil Retribusi Daerah

4.1.3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

4.1.4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

9,19 10

10

5

10 10 7,79 7 6,28

No. 42 4.2.1 4.2.1.0 1

4.2.1.0 2

Uraian DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Pajak - DBH Pajak Bumi dan Bangunan (Sektor Pertambangan / Migas) - DBH PPh Psl 25 dan Psl 29 WPOPDN & PPh Psl 21 Alokasi Kurang Bayar DBH PPh Psl.21 TA 2011 (Pasal 5 ayat 1, Lampiran 2 Hal. 4) Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA

4.2.2

Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum (Royalty) Dana Bagi hasil Provisi Sumber Daya Hutan DBH SDA Pertambangan Panas Bumi Dana Alokasi Umum

4.2.3

Dana Alokasi Khusus

4.3

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya - Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor - Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

4.3.3

- Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan - Bagi Hasil Pajak Rokok 4.3.4

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus - Tambahan Penghasilan Guru PNSD - Tunjangan Profesi Guru PNSD - Dana Insentif Daerah

4.3.5

Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah

1.141.393.679.973 ,00 213.113.058.973,0 0 211.839.119.024,0 0 10.542.018.800,00

Prediksi APBD TA 2015 1.233.358.845.698 ,50 216.056.911.598,5 0 214.782.971.649,5 0 11.203.509.195,00

185.072.238.595,0 0 16.224.861.629,00

203.579.462.454,5 0 0

-100

1.273.939.949,00

1.273.939.949,00

0

329.030.883,00

329.030.883,00

0

707.979.400,00

707.979.400,00

0

136.897.666,00

136.897.666,00

0

100.032.000,00

100.032.000,00

0

890.213.131.000,0 0 38.067.490.000,00

979.234.444.100,0 0 38.067.490.000,00

10

611.965.956.255,0 0 380.219.135.255,0 0

636.194.074.336,8 0 404.447.253.336,8 0

3,96

104.343.226.381,0 0 140.069.130.038,0 0 98.377.108.178,00

114.777.549.019,1 0 147.072.586.539,9 0 103.295.963.586,9 0

10

2.687.764.501,00

2.822.152.726,05

5

APBD TA 2014

% 8,06 1,38 1,39 6,27

10

0

6,37

5 5

34.741.906.157,00

36.479.001.464,85

5

221.028.093.000,0 0 2.352.000.000,00

221.028.093.000,0 0 2.352.000.000,00

0

215.676.093.000,0 0 3.000.000.000,00

215.676.093.000,0 0 3.000.000.000,00

0

10.718.728.000,00

10.718.728.000,00

0

0

0

No.

Uraian


APBD TA 2014

%

daerah lainnya

5

- Bantuan Provinsi Banten

5.718.728.000,00

5.718.728.000,00

0

- Bantuan Provinsi DKI

5.000.000.000,00

5.000.000.000,00

0

2.837.381.637.290 ,00

3.043.940.521.150 ,40

7,28

1.091.624.563.346 ,06 1.061.551.313.346 ,06 24.469.000.000,00

1.141.578.202.023 ,08 1.111.504.952.023 ,08 24.469.000.000,00

4,58

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH

5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

5.1.1

Belanja Pegawai

5.1.4

Hibah

5.1.5

Bantuan Sosial

616.250.000,00

616.250.000,00

0

5.1.6

Bantuan Keuangan

988.000.000,00

988.000.000,00

0

5.1.7

Belanja Tidak Terduga

5.2

BELANJA LANGSUNG

5.2.1

Belanja Pegawai

5.2.2

Belanja Barang dan Jasa

5.2.3

Belanja Modal JUMLAH BELANJA DAERAH SURPLUS/(DEFISIT)

6

PEMBIAYAAN DAERAH

6.1

Penerimaan Pembiayaan Daerah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN Pengeluaran Pembiayaan Daerah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN NETO

6.1.1

6.2 6.2.1

6.3

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)

Sumber : DPKD Kota Tangerang, 2014.

4,71 0

4.000.000.000,00

4.000.000.000,00

0

2.278.813.451.991 ,94 262.454.113.599,0 0 1.115.911.156.716 ,00 900.448.181.676,9 4 3.370.438.015.338 ,00 533.056.378.048,0 0

2.435.284.307.720 ,32 324.935.426.971,7 2 1.001.521.502.728 ,15 1.108.827.378.020 ,45 3.576.862.509.743 ,40 532.921.988.593,0 0

6,87

533.056.378.048,0 0 533.056.378.048,0 0

533.056.378.048,0 0 533.056.378.048,0 0

0

533.056.378.048,0 0

533.056.378.048,0 0

0

0

23,8 1 10,3 23,1 4 6,12 0,03

0

0

0

0

0

533.056.378.048,0 0 0

533.056.378.048,0 0 134.389.455,00

0 100

Tahun 2015 diperkirakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan sebesar Rp90.365.600.053,10 atau 8,34 % yang semula pada tahun 2014 sebesar Rp1.084.022.001.062,00 menjadi sebesar Rp1.174.387.601.115,10. Dana Alokasi Umum (DAU) diprediksi akan meningkat, karena peningkatan akurasi dan validitas data serta informasi yang menjadi komponen atau variabel dalam perhitungan pembagian Dana Alokasi Umum (DAU) seperti: data jumlah penduduk (terutama jumlah penduduk miskin), jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sementara Lainlain Pendapatan Daerah Yang Sah juga mengalami peningkatan 3,96 % pada Tahun 2015 yang sebesar Rp636.194.074.336,80 bila dibandingkan dengan Tahun 2014 sebesar Rp611.965.956.255,00. Berdasarkan arah kebijakan fiskal daerah, maka kebijakan pendapatan daerah Kota Tangerang tahun 2015 adalah: “peningkatan pendapatan daerah sampai dengan 7,28% melalui upaya-upaya optimalisasi pendapatan asli daerah (pad) hingga meningkat 8,34%, peningkatan dana perimbangan sebesar 8,06% dan pos lain-lain pendapatan daerah yang sah yang diperkirakan 3,96%,

berdasarkan aturan dan perundang-undangan yang

berlaku. Selain itu upaya -upaya pemerintah Kota Tangerang dalam mencapai target antara lain: 1.

Optimalisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, dan lain-lain PAD yang sah berdasarkan aturan perundangundangan yang berlaku;

2.

Peningkatan koordinasi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dengan manajemen/pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan aturan perundangan-undangan yang berlaku serta mengacu pada perencanaan yang telah ditetapkan terutama yang berkaitan dengan target sasaran dan capaiannya berdasarkan indikator dan tolok ukur yang digunakan;

3.

Peningkatan efisiensi, efektivitas, profesionalitas, dan proporsionalitas pelaksanaan pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);

4.

Peningkatan kapasitas, kompetensi, kreativitas, dan inovasi Sumberdaya Manusia (SDM) pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai

bagian dari upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD); 5.

Peningkatan

upaya

intensifikasi

dan

ekstensifikasi

sumber-sumber

Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru melalui berbagai kegiatan yang bersifat intensif dan eksploratif yang dilakukan melalui kerjasama (partnership) dengan berbagai pihak yang terkait serta menggunakan prinsip keterbukaan (openess) dan keadilan (fairness) serta tidak memberatkan masyarakat; 6.

Pengkajian dan penyempurnaan berbagai peraturan perundangan dalam

rangka

percepatan

dan

pelancaran

pencapaian

target

Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kegiatan yang bersifat reviewing terhadap

peraturan

perundangan

yang

dianggap

menghambat

kelancaran pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD); 7.

Meningkatkan pelayanan perpajakan dan restribusi daerah dengan membangun sistem dan prosedur administrasi pelayanan yang cepat dan mudah serta didukung oleh Teknologi Informasi;

8.

Peningkatan Lain-lain Pendapatan Yang Sah dilakukan melalui upayaupaya pendekatan dengan pihak provinsi dan upaya optimalisasi Dana Bagi Hasil Pajak berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku;

9.

Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan

Provinsi

Jawa

Barat,

dalam

upaya

peningkatan

kerjasama

pembangunan regional (Kerjasama wilayah JABODETABEKJUR yaitu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur), serta upaya peningkatan Lain-lain Pendaparan Daerah Yang Sah.

3.2.3 Belanja Daerah Kebijakan belanja daerah merupakan kebijakan yang mengatur kewajiban-kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih.

Kebijakan ini digunakan dalam rangka mengatur

pendanaan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Kebijakan belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan ke dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta pengembangan sistem jaminan sosial. Kebijakan ini terdiri dari kebijakan belanja langsung dan kebijakan belanja tidak langsung. Kebijakan belanja langsung merupakan kebijakan belanja yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan serta dapat diukur berdasarkan indikator dan tolok ukur capaian kinerja yang telah ditetapkan, diantaranya: belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Sedangkan kebijakan belanja tidak langsung merupakan kebijakan belanja yang tidak terkait langsung dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan serta sulit diukur dengan capaian kinerja yang ditetapkan seperti: belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Rincian Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini. Tabel 3.4. Rancangan Belanja Daerah Tahun 2015 No.

Uraian

APBD TA 2014


5 5.1 5.1.1 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3

BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.091.624.563.346,06 Belanja Pegawai 1.061.551.313.346,06 Hibah 24.469.000.000,00 Bantuan Sosial 616.250.000,00 Bantuan Keuangan 988.000.000,00 Belanja Tidak Terduga 4.000.000.000,00 BELANJA LANGSUNG 2.278.813.451.991,94 Belanja Pegawai 262.454.113.599,00 Belanja Barang dan Jasa 1.115.911.156.716,00 Belanja Modal 900.448.181.676,94 JUMLAH BELANJA DAERAH 3.370.438.015.338,00 SURPLUS/(DEFISIT) -533.056.378.048,00 Sumber : DPKD Kota Tangerang, 2014

1.141.578.202.023,08 1.111.504.952.023,08 24.469.000.000,00 616.250.000,00 988.000.000,00 4.000.000.000,00 2.435.284.307.720,32 324.935.426.971,72 1.001.521.502.728,15 1.108.827.378.020,45 3.576.862.509.743,40 -532.921.988.593,00

% 4,58 4,71 0 0 0 0 6,87 23,81 10,25 23,14 6,12 -0,03

Belanja Daerah pada tahun 2015 sebesar Rp3.576.862.509.743.40 mengalami peningkatan sebesar 6,12% atau Rp.

206.424.494.405.40 bila

dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar Rp3.370.438.015.338.00 meliputi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

yang

Belanja

Tidak

Langsung

mengalami

kenaikan

4.58%

atau

Rp49.953.638.677,02 pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp1.141.578.202.023,08 bila dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar Rp1.091.624.563.346,06 dan Belanja Langsung juga mengalami kenaikan sebesar 6,87% atau Rp156.470.855.728,38 bila dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar Rp2.278.813.451.991,94. Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga. TA 2015 yang termasuk dalam belanja tidak langsung adalah Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan PNS), Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga berdasarkan aturan perundangundangan yang berlaku, sedangkan pemberian bantuan/hibah kepada organisasi kemasyarakatan juga didasarkan pada tingkat kebutuhan dan kemendesakan (urgensitas) tanpa melupakan aspek pemerataan dan keadilan dalam rangka mendukung upaya-upaya penanggulangan dan penanganan permasalahan sosial diantaranya: kemiskinan, pengangguran, ketenagakerjaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Tabel 3.5. Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga. TA 2015 No. 5 5.1 5.1.1 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7

Uraian BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Hibah Bantuan Sosial Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga

APBD 2014

Prediksi APBD 2015

1,091,624,563,346.06

1,141,578,202,023.08

1,061,551,313,346.06 24,469,000,000.00 616,250,000.00 988,000,000.00 4,000,000,000.00

1,111,504,952,023.08 24,469,000,000.00 616,250,000.00 988,000,000.00 4,000,000,000.00

% 4.58 4.71 0.00 0.00 0.00 0.00

Sumber : DPKAD, 2014

3.2.4

Pembiayaan Daerah Selanjutnya

memperhatikan

berbagai

asumsi

yang

mendasari

perhitungan perkiraan indikator ekonomi makro dan kapasitas fiskal daerah, maka kebijakan fiskal daerah Kota Tangerang tahun 2015 diarahkan menuju “Kebijakan Anggaran Berimbang (Balanced Budgeting)”.

Kebijakan ini

merupakan kebijakan menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan, dalam arti lain kebijakan ini mengupayakan tidak terjadinya defisit ataupun surplus anggaran jika dilihat dari pemasukan dan pengeluaran. Kebijakan ini bertujuan mendapatkan kepastian dan meningkatkan disiplin anggaran.

Berdasarkan arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang Tahun 2015, prioritas pembangunan Kota Tangerang Tahun 2015, serta berbagai asumsi yang mendasari perhitungan perkiraan indikator ekonomi makro daerah tahun 2015 dan kapasitas fiskal daerah 2015, maka dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran dan belanja daerah yang disusun dengan menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada proses dan pencapaian hasil dari input yang direncanakan, kebijakan belanja Kota Tangerang tahun 2015 diarahkan pada stabilisasi anggaran akibat pengaruh kenaikan harga BBM dengan tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan Pemerintahan.

Dalam

penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah. Instrumen lain yang dapat digunakan dalam kebijakan Fiskal Keuangan Daerah

adalah

dengan

melalui

Pengaturan

Pembiayaan

Daerah.

Pengaturan Pembiayaan Daerah merupakan kebijakan yang mengatur semua penerimaan daerah yang perlu dibayar kembali dan/atau semua pengeluaran daerah yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran yang berikutnya. Selain itu, kebijakan ini juga mengatur transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran daerah yang disebabkan oleh lebih kecilnya pendapatan yang diperoleh dibandingkan dengan belanja daerah yang harus dipenuhi akibat kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan pembiayaan dalam APBD berpedoman pada Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada Bab Keuangan Daerah. Berdasarkan Pasal 174 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, diantaranya apabila APBD diperkirakan surplus maka penggunaannya dapat

diarahkan

untuk

pengeluaran

pembiayaan

yang

mencakup:

pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo; penyertaan modal (investasi daerah); dan transfer ke rekening dana cadangan. Namun apabila APBD diperkirakan defisit, penggunaannya dapat didanai dari penerimaan pembiayaan yang terdiri dari: sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu; transfer dari dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan pinjaman daerah.

Rincian Kebijakan Pembiayaan Daerah APBD Kota Tangerang Tahun 2015 disajikan pada tabel di bawah ini. Tabel 3.6 Rincian Pembiayaan Daerah APBD Tahun 2015 No.

Uraian

APBD TA 2014


%

6

PEMBIAYAAN DAERAH

6.1

Penerimaan Pembiayaan Daerah

533,056,378,048.00

533,056,378,048.00

0.00

6.1.1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya

533,056,378,048.00

533,056,378,048.00

0.00

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

533,056,378,048.00

533,056,378,048.00

0.00

6.2

Pengeluaran Pembiayaan Daerah

6.2.1

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

0.00

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN NETO

0.00

0.00

0.00

533,056,378,048.00

533,056,378,048.00

0.00

0.00

134,389,455.00

100.00

6.3

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)

0.00

Sumber : DPKAD, 2014

Berdasarkan perhitungan hasil realisasi APBD Kota Tangerang tahun 2014 serta berbagai kebijakan pendapatan dan belanja daerah Kota Tangerang tahun 2015, maka diperkirakan total belanja daerah yang terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung akan lebih besar dibandingkan dengan

pendapatan

daerah,

yang

menimbulkan

kekurangan/defisit

anggaran yaitu sebesar Rp532.921.988.593,00. Dengan

demikian,

maka

kebijakan

pembiayaan

daerah

Kota

Tangerang tahun 2015 diarahkan untuk menutup perkiraan defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada tahun 2015 yang diperkirakan mencapai Rp Rp533.056.378.048,00 melalui upaya optimalisasi pembiayaan daerah yaitu peningkatan penerimaan pembiayaan daerah dan/atau penurunan

pengeluaran

pembiayaan

daerah

berdasarkan

aturan

perundang-undangan yang berlaku sehingga terjadi sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA) sebesar Rp134.389.455,00. 

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan 1.

Penerimaan pembiayaan daerah untuk menutupi kekurangan/defisit APBD

melalui

berbagai

pos

penerimaan

pembiayaan

yaitu

penggunaan dana SiLPA tahun sebelumnya dan tahun berkenaan, serta berbagai penerimaan pembiayaan yang lainnya yang masih memungkinkan untuk ditingkatkan/ditambah/digunakan; 2.

Pengkajian tentang perlu/tidaknya memunculkan kebijakan lebih lanjut

yang

berkaitan

dengan

peningkatan/penambahan

pengeluaran pembiayaan daerah pada tiap-tiap pos penerimaan pembiayaan daerah; 

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Pengkajian tentang perlu/tidaknya memunculkan kebijakan lebih lanjut

yang berkaitan dengan pengeluaran pembiayaan daerah seperti dana bergulir dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.1

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tujuan

dan

sasaran

pembangunan

tahun

2015

disusun

berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu serta capaian kinerja yang direncanakan di dalam RPJMD Kota Tangerang 20142018.Kondisi lain yang turut dipertimbangkan di dalam peyusunan Tujuan dan Sasaran adalah masalah yang mendesak ditingkat daerah dan nasional. Guna menjamin sinkronisasi tujuan dan sasaran tahunan dengan RPJMD maka terlebih dahulu dibuat rumusan keterkaitan antara visi,misi,tujuan,sasaran sebagaimana tabel berikut ini. Tabel 4.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Urusan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Tahun 2014-2018 VISI KOTA TANGERANG : TERWUJUDNYA DINAMIS,

KOTA

DAN

TANGERANG

SEJAHTERA,

YANG

DENGAN

MAJU,

MANDIRI,

MASYARAKAT

YANG

BERAKHLAKUL KARIMAH

Misi 1 Mewujudk an tata pemerinta han yang baik, akuntabel, dan transparan didukung dengan struktur birokrasi yang berintegrit as, kompeten, dan

Tujuan 1.1

Memantap kan dan mengemb angkan sistem perencana an pembangu nan dan penyeleng garaan pemerintah an daerah, serta tata kelola pemerintah an yang baik,

Sasaran 1.1.1

Terwujudnya pemantapan dan pengembang an Sistem Perencanaan Penganggara n, Pengendalian , dan EvaluasiPelaporan Pemb. Daerah yang partisipatif, koordinatif dan integratif,

Urusan Pemda A.06


Urusan Perencana an Pembangu nan

SKPD Bappeda dan Semua SKPD

VI-1

Misi profesional

Tujuan benar, bersih, transparan, inovatif, dan akuntabel (good governanc e)

Sasaran

Urusan Pemda

SKPD

serta berbasis data/informas i dan berorientasi pada sektoral dan kewilayahan 1.1.2

Terwujudnya pemantapan dan pengembang an Sistem Pendaftaran, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, Pemanfaatan , dan Penyelesaian Konflik Pertanahan

A.09

Urusan Pertanahan

DTK

1.1.3

Terwujudnya pemantapan dan pengembang an Sistem Administrasi Kependuduk an dan Pencatatan Sipil Daerah

A.10

Urusan Kependudu kan dan Catatan Sipil

Disdukcap il

1.1.4

Terwujudnya pemantapan dan pengembang an Sistem Penegakan Peraturan Daerah yang manusiawi dan berkeadilan

A.19

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Satpol PP

1.1.5

Terwujudnya pemantapan dan pengembang an Sistem Manajemen Kepemerintah

A.20

Urusan Otda, Pemerintah an Umum, AdminKeuD a, RangkatDa,

Setda dan Semua SKPD


VI-2

Misi

Tujuan

Sasaran

Urusan Pemda

an dan Keadministrasi an Umum, serta Kesejahteraa n Masyarakat, yang Responsif, Koordinatif, Integratif, Sederhana, dan Sinergis

SKPD

Kepeg., dan Persandian

1.1.6

Terwujudnya pemantapan dan pengembang an Sistem Manajemen dan Administrasi Keuangan dan Aset Daerah secara Transparan dan Akuntabel

A.20

Urusan Otda, Pemerintah an Umum, AdminKeuD a, RangkatDa, Kepeg., dan Persandian

DPKD dan Semua SKPD

1.1.7

Terwujudnya pemantapan dan pengembang an Sistem Pengawasan Pembanguna n Daerah

A.20


Inspektora t

1.1.8

Terwujudnya pemantapan dan pengembang an Sistem Manajemen dan Administrasi Kepegawaia n Daerah

A.20


BKPP dan Semua SKPD


VI-3

Misi

Tujuan

Sasaran

Urusan Pemda

SKPD

1.1.9

Terwujudnya Aparatur Pemerintahan Daerah yang Cerdas, Bermoral, Inovatif, dan Profesional

A.20


Semua SKPD

1.1.10

Terwujudnya pemantapan dan pengembang an pemenuhan peralatan dan perlengkapa n keadministrasi an perkantoran

A.20


Semua SKPD

1.1.11

Terwujudnya pemantapan dan pengembang an kemitraan dan kerjasama yang proporsional dan profesional antara Eksekutif dengan Legislatif untuk menghasilkan Peraturan Daerah

A.20


Setwan

1.1.12

Terwujudnya pemantapan dan pengembang an Sistem Manajemen Data/Informa

A.23

Urusan Statistik


K.Litbangst at

VI-4

Misi

Tujuan

Sasaran

Urusan Pemda

SKPD

si Pembanguna n Daerah

1.2

Memantap kan dan mengemb angkan egovernmen t berbasis teknologi informasi yang modern sebagai pendukung pelaksanaa n Sistem Pembangu nan dan Penyeleng garaan Pemerintah an Daerah

1.1.13

Terwujudnya pemantapan dan pengembang an berbagai kajian dan penelitian statistik pembanguna n daerah

A.23

Urusan Statistik

1.1.14

Terwujudnya pemantapan dan pengembang an Sistem Kearsipan Daerah

A.24

Urusan Kearsipan

1.1.15

Terwujudnya pemantapan dan pengembang an Sistem Informasi dan Komunikasi Daerah

A.25

Urusan Komunikasi dan Informatika

Disinfokom

1.2.1

Terwujudnya pemantapan dan pengembang an pelayanan publik dan pelayanan aparatur pemerintaha n daerah secara profesional, cepat, tepat, dan akurat, dengan berbasis pada teknologi informasi yang efektif dan efisien

A.25


Disinfokom


K.Litbangst at

K.Arsip

VI-5

Misi

2 Meningkat kan pertumbu han ekonomi yang berdaya saing tinggi

Tujuan

2.1

Meningkatk an pertumbuh an ekonomi daerah, penyerapa n tenaga kerja, dan daya beli masyarakat dengan memantap kan sinergitas antar sektor perekonom ian daerah

Sasaran

Urusan Pemda

SKPD

1.2.2

Terwujudnya pemantapan dan pengembang an sistem informasi dan aplikasi penyelenggar aan pemerintah daerah yang terintegrasi, terstandarisasi , serta memadai (berkemamp uan/ berkapasitas tinggi, cepat, mudah diakses, praktis, dan aman)

A.25


Disinfokom

2.1.1

Terwujudnya pemantapan dan pengembang an keberdayaan sektor UMKM dan Koperasi sebagai pendukung kegiatan ekonomi daerah berbasis sumberdaya lokal

A.15

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Disperinda gkop

2.1.2

Terwujudnya pemantapan dan pengembang an Sistem Investasi Daerah yang transparan serta didukung oleh iklim

A.16

Urusan Penanama n Modal

Setda dan BPPMPT


VI-6

Misi

Tujuan

Sasaran

Urusan Pemda

SKPD

investasi yang kondusif 2.1.3

Terwujudnya pemantapan dan pengembang an Sistem Ketahanan Pangan Daerah yang meliputi Ketersediaan, Distribusi, Konsumsi, Kewaspadaa n, dan Kemasyaraka tan

A.21

Urusan Ketahanan Pangan

2.1.4

Terwujudnya pemantapan dan pengembang an agribisnis serta budidaya pertanian dan peternakan yang berorientasi pada intensifikasi pertanian

B.01

Urusan Pertanian

Distan

2.1.5

Terwujudnya pemantapan dan pengembang an Sistem dan Jaringan Kepariwisataa n Daerah

B.04

Urusan Pariwisata

Disporbud par

2.1.6

Terwujudnya pemantapan dan pengembang an intensifikasi budidaya perikanan

B.05

Urusan Kelautan dan Perikanan

Distan


Setda, Distan, dan Disperinda gkop

VI-7

Misi

Tujuan

Sasaran

Urusan Pemda

SKPD

darat

3 Mengemb angkan kualitas pendidika n, kesehatan, dan kesejahter aan sosial demi terwujudny a masyarak at yang berdaya saing di era globalisasi

3.1

Memantap kan dan meningkatk an kesejahtera an sosial masyarakat melalui pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan fasilitas pelayanan umum lainnya beserta penyediaa n sarana dan prasarana pendukung nya yang

2.1.7

Terwujudnya pemantapan dan pengembang an Sistem dan Jaringan Perdagangan Daerah dan peningkatan perlindungan konsumen

B.06

Urusan Perdagang an

Disperinda gkop

2.1.8

Terwujudnya pemantapan dan pengembang an Sistem dan Jaringan Perindustrian Daerah dan peningkatan kapasitas industri kecil dan menengah

B.07

Urusan Perindustria n

Disperinda gkop

3.1.1

Terwujudnya pemantapan dan pengembang an Sistem Pendidikan Daerah yang mengacu pada Sistem Pendidikan Nasional, dan berbasis kompetensi, serta berorientasi pada kebutuhan kerja

A.01

Urusan Pendidikan

Dindik

3.1.2

Terwujudnya pemantapan dan pengembang an Sistem dan

A.02

Urusan Kesehatan

Dinkes


VI-8

Misi

Tujuan

Sasaran

layak, memadai, dan berkualitas

Urusan Pemda

SKPD

Jaringan Pelayanan dan Akses Kesehatan yang berkualitas dan terjangkau 3.1.3

Terwujudnya pemantapan dan peningkatan upaya pemberdaya an dan perlindungan anak yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraa n keluarga

A.11

Urusan Pemberday aan Perempuan dan Perlindunga n Anak

BPMKB

3.1.4

Terwujudnya pemantapan dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera

A.12

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

BPMKB

3.1.5

Terwujudnya pemantapan dan peningkatan pelayanan dan perlindungan kesejahteraa n sosialmasyarakat

A.13

Urusan Sosial

Dinsos

3.1.6

Terwujudnya pemantapan dan pengembang an

A.14

Urusan Ketenagak erjaan


Disnaker

VI-9

Misi

Tujuan

Sasaran

Urusan Pemda

SKPD

Ketenagakerj aan Daerah yang berbasis Keahlian serta berorientasi pada penciptaan dan perluasan lapangan pekerjaan 3.1.7

Terwujudnya pemantapan dan peningkatan apresiasi masyarakat terhadap kesenian dan kebudayaan daerah

A.17

Urusan Kebudayaa n

Disporbud par

3.1.8

Terwujudnya pemantapan dan pengembang an Sistem Kepemudaan dan Keolahragaan Daerah yang mandiri dan berprestasi

A.18

Urusan Kepemuda an dan Olah Raga

Disporbud par

3.1.9

Terwujudnya pemantapan dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesatuan, kebangsaan, dan kepolitikan

A.19


K.Kesbang linmas

3.1.10

Terwujudnya pemantapan dan pengembang an Sistem

A.22

Urusan Pemberday aan Masyarakat dan Desa

BPMKB


VI-10

Misi

Tujuan

Sasaran

Urusan Pemda

SKPD

Keberdayaan Masyarakat yang berbasis pada kebutuhan dasar dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraa n masyarakat

4 Meningkat kan pembang unan sarana perkotaan yang memadai dan berkualitas

4.1

Memantap kan dan meningkatk an pelayanan dan penyediaa n saranaprasarana perkotaan (pemerinta han, sosialkemasyara katan, dan kebudayaa n) beserta saranaprasarana pendukung

3.1.11

Terwujudnya pemantapan dan peningkatan kesadaran dan kegemaran membaca masyarakat

A.26

Urusan Perpustaka an

K.Perpusd a

3.1.12

Terwujudnya pemantapan dan peningkatan kesadaran ketransmigrasi an masyarakat

B.08

Urusan Ketransmigr asian

Disnaker

4.1.1

Terwujudnya pemantapan dan pengembang an terhadap pemenuhan kebutuhan dan kelengkapan saranaprasarana kependidikan , kebudayaan, dan kepustakaan yang layak dan memadai

A.01

Urusan Pendidikan

Dindik

A.17

Urusan Kebudayaa n

Disporbud par

A.26

Urusan Perpustaka an

K.Perpusd a


VI-11

Misi

Tujuan nya yang layak, memadai, dan berkualitas

Sasaran

Urusan Pemda

SKPD

4.1.2

Terwujudnya pemantapan dan pengembang an terhadap pemenuhan kebutuhan dan kelengkapan saranaprasarana kesehatan yang layak dan memadai

A.02

Urusan Kesehatan

Dinkes dan RSUD

4.1.3

Terwujudnya pemantapan dan peningkatan pelayanan dan penyediaan saranaprasarana kebinamarga an, keciptakarya an, dan kepengairan daerah yang layak dan memadai

A.03

Urusan Pekerjaan Umum

DPU

A.04

Urusan Perumahan

DPU

A.08

Urusan Lingkungan Hidup

BPLH dan DKP

4.1.4

Terwujudnya pemantapan dan pengembang an penyediaan perlengkapa n saranaprasarana transportasi dan kelalulintasan yang layak, memadai, dan terpadu

A.07

Urusan Perhubung an

Dishub dan DKP

4.1.5

Terwujudnya pemantapan

A.13

Urusan Sosial


Dinsos

VI-12

Misi

Tujuan

4.2

5 Mewujudk an

5.1

Sasaran

Urusan Pemda

SKPD

dan pengembang an ketersediaan sarana dan prasarana Perekonomia n dan SosialKemasyaraka tan yang layak dan memadai

A.14

Urusan Ketenagak erjaan

Disnaker

A.18

Urusan Kepemuda an dan Olah Raga

Disporbud par

B.04

Urusan Pariwisata

Disporbud par

4.1.6

Terwujudnya pemantapan dan pengembang an terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran pemerintaha n daerah yang layak dan memadai

A.20


Semua SKPD

Memantap kan dan mengemb angkan Sistem Transportasi dan Manajeme n lalulintas Perkotaan yang modern dan terpadu

4.2.1

Terwujudnya pemantapan dan pengembang an Sistem Transportasi serta Manajemen dan Rekayasa Lalulintas yang modern dan terpadu yang didukung oleh teknologi informasi yang canggih dan memadai

A.07

Urusan Perhubung an

Dishub dan DKP

Memantap kan dan

5.1.1

Terwujudnya pemantapan

A.03

Urusan Pekerjaan

DPU


VI-13

Misi pembang unan yang berkelanju tan dan berwawas an lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman

Tujuan mengemb angkan Pembangu nan Daerah yang berorientasi pada keseimban gan daya dukung lingkungan, sosial, dan ekonomi

Sasaran dan peningkatan upaya mitigasi, pencegahan, pengendalia n, dan penanganan bencana serta upaya peminimalan dampak bencana

Urusan Pemda

SKPD

Umum A.04

Urusan Perumahan

A.13

Urusan Sosial

A.19


K.Kesbang linmas

DPU

5.1.2

Terwujudnya pemantapan dan peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman penduduk yang bersih, sehat, aman, dan nyaman

A.04

Urusan Perumahan

5.1.3

Terwujudnya pemantapan dan pengembang an Sistem Penataan dan Pengelolaan Ruang Wilayah Perkotaan

A.05

Urusan Penataan Ruang

5.1.4

Terwujudnya pemantapan dan pengembang an Sistem Pembanguna n Ekologis (sosial, lingkungan, ekonomi) yang berorientasi

A.08

Urusan Lingkungan Hidup


DPU Dinsos

DTK dan DKP

BPLH

VI-14

Misi

Tujuan

Sasaran

Urusan Pemda

SKPD

pada peningkatan kualitas dan daya dukung lingkungan perkotaan Sumber: RPJMD Kota Tangerang 2014-2018

4.2

Perumusan Tema Pembangunan Daerah Kota Tangerang Tahun 2015 Tema pembangunan dibutuhkan sebagai fokus sehingga setiap

kebijakan

dan

strategi

yang

pembangunan.Penentuan

fokus

ditetapkan

terarah

pembangunan

pada

fokus

mempertimbangkan

berbagai aspek yang diawali dari isu strategis,program prioritas daerah dan rencana pencapaian visi dan misi RPJMD. Disamping itu Perumusan Tema Pembangunan Kota Tangerang Tahun 2015 disusun dengan memperhatikan kesesuaian dengan Tema Pembangunan Nasional dan Tema Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2015. Berdasarkan uraian di atas maka

ditetapakan tema pembangunan Kota Tangerang Tahun

2015 adalah “Meningkatkan dan melanjutkan pembangunan daerah bagi

kesejahteraan

masyarakat.”.Keterkaitan

tema

pembangunan

nasional, Provinsi Banten dan Kota Tangerang dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.2 Tema Pembangunan Tahunan Pemerintah Pusat, Provinsi Banten, dan Kota Tangerang Tahun 2015 Visi dan No Tema Pembangunan

1

Visi

Pemerintah Pusat (RPJMN 2010 – 2014)

Pemerintah Provinsi Banten (RPJMD Provinsi Banten 2012-2017)

Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan

Bersatu Mewujudkan Rakyat Banten Sejahtera Berlandaskan


Pemerintah Kota Tangerang (RPJMD Kota Tangerang 2014 - 2018) Terwujudnya Kota Tangerang yang maju, mandiri, VI-15

2

Tema Pembangunan Tahun 2015

Berkeadilan

Iman dan Taqwa

Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan

Melanjutkan Reformasi Pembangunan Bagi Peningkatan Daya Saing Nasional

dinamis, dan sejahtera, dengan Masyarakat yang berakhlakul karimah Meningkatkan dan melanjutkan pembangunan daerah bagi kesejahteraan masyarakat.

Sumber: RPJMN 2010-2014, RPJMD Provinsi Banten 2012-2017, Rancangan Awal RPJMD Kota Tangerang 2014 - 2018 4.3

Perumusan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Tangerang Tahun 2015 Prioritas pembangunan Kota tangerang tahun 2015 mengacu pada

prioritas pembangunan yang tercantum di dalam RPJMD 2014-2018, dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan isi nasional dan Provinsi Banten tahun 2015. 4.3.1 Prioritas Pembangunan nasional tahun 2015 Prioritas

pembangunan

nasional

yang

ditetapkan dengan

mengacu dan memperhatikan sasaran utama pembangunan nasional adalah 11 (sebelas) Prioritas Nasional dan 3 (tiga) Prioritas

Lainnya

yang

harus

disinergikan

dengan prioritas

pembangunan daerah, yaitu: 1.

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;

2.

Pendidikan;

3.

Kesehatan;

4.

Penanggulangan kemiskinan;

5.

Ketahanan pangan;

6.

Infrastruktur;


VI-16

7.

Iklim investasi dan iklim usaha;

8.

Energi;

9.

Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana;

10.

Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik;

11.

Kebudayaan, ekonomi kreatif, dan inovasi teknologi;

Tahun 2015 pembangunan nasional menetapkan tiga prioritas tambahan yang harus bersinergi dengan prioritas nasional. Ketiga prioritas tambahan tersebut adalah : bidang politik, hukum, dan keamanan; bidang perekonomian dan bidang kesejahteraan masyarakat. 4.3.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Banten 2015 Berdasarkan Rancangan Rencana Kerja Daerah Provinsi Banten Tahun 2015, menetapkan prioritas pembangunan sebagai berikut : 1.

Perluasan lapangan kerja dan peningkatan daya saing SDM;

2.

Perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin;

3.

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pangan Serta Penguatan Logistik Pangan

4.

Peningkatan

daya

saing

investasi

dan

daya

saing

produk/komoditas; 5.

Pemantapan konektivitas dan peningkatan daya dukung pusatpusat pertumbuhan;

6.

Pemerataan

pelayanan

pendidikan

dan

peningkatan

pendidikan berbasis kompetensi pasar kerja; 7.

Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan;

8.

Pelestarian lingkungan hidup , mitigasi dan adaptasi bencana;

9.

Pemantapan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah


VI-17

4.3.3 Prioritas Pembangunan Kota Tangerang Tahun 2015 Berdasarkan

hasil

pemaduserasian

(sinkronisasi)

Prioritas

Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Banten, maka Prioritas Pembangunan Daerah Kota Tangerang Tahun 2015 yang dihasilkan adalah sebagai berikut : 1.

Tata Kelola dan Tata Kerja Birokrasi Pemerintahan Daerah yang Baik dan Bersih;

2.

Pelayanan

Pendidikan

yang

Lengkap,

Berkualitas,

dan

Kesehatan

yang

Lengkap,

Berkualitas,

dan

Terjangkau; 3.

Pelayanan Terjangkau;

4.

Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran, dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial;

5.

Ketahanan Pangan Daerah;

6.

Pelayanan Sarana-Prasarana (Fasilitas dan Utilitas Umum) yang Layak dan Memadai;

7.

Kondisivitas Iklim Investasi dan Iklim Usaha Daerah;

8.

Pengelolaan Energi;

9.

Daya Dukung Lingkungan dan Keseimbangan Ekologis (SosialEkonomi-Lingkungan);

10. Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat; 11. Pengetahuan dan Kebudayaan, Ekonomi Kreatif, Inovasi Teknologi, serta Daya Saing Masyarakat.


VI-18

BAB V RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAERAH 5.1

Perumusan Program Prioritas Pembangunan Daerah Perumusan program prioritas pembangunan daerah merupakan upaya

menentukan suatu program yang lebih utama dibandingkan dengan program lainnya dalam rangka mewujudakn visi, misi,serta penyelesaian berbagai permasalahan pembangunan . Program prioritas pembangunan tahun 2015 mengacu pada Program kerja (platform) lanjutkan walikota dan wakil walikota untuk pembangunan daerah Kota Tangerang Tahun 2014-2018 yang terdiri dari: A. Bidang Pendidikan 1.

Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di tiap jenjang pendidikan bidang formal dan informal;

2.

Peningkatan kualitas layanan pendidikan;

3.

Peningkatan kompetensi guru dan manajemen sekolah;

4.

Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;

5.

Partisipasi masyarakat dalam program pendidikan;

6.

Keterkaitan pendidikan dalam penyaluran ke dunia kerja dan dunia usaha.

B. Bidang Lapangan Kerja 1.

Terciptanya lapangan kerja melalui bertumbuhnya jumlah investor;

2.

Pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK);

3.

Peningkatan pelatihan ketenagakerjaan;

4.

Peningkatan kerjasama Tripartit (Pemerintah, Pengusaha dan Buruh).

C. Bidang Kesehatan 1.

Pembangunan infrastruktur kesehatan yang memiliki standar pelayanan medis memadai dan menjangkau lapisan masyarakat;

2.

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan berbasis tenaga medis yang kompeten;

3.

Mengembangkan akses pelayanan Puskesmas agar masyarakat mendapat pelayanan lebih mudah;

4.

Menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hidup sehat dan melakukan pecegahan terhadap penyakit.

D. Bidang Kesejahteraan Sosial 1.

Mengembangkan peran serta masyarakat dalam mengatasi masalahmasalah sosial;

2.

Melakukan koordinasi antar lembaga sosial dalam meningkatkan modal sosial-masyarakat;


V-1

3.

Penataan kawasan perkampungan supaya lebih aman, nyaman, sehat dan teratur;

4.

Mengembangkan peran serta remaja agar peka terhadap permasalahan sosial;

5.

Meningkatkan kapasitas dan peran serta penduduk usia lanjut agar lebih berperan aktif dalam masyarakat.

E. Bidang Kepemudaan dan Olahraga 1.

Pengembangan peran lembaga olahraga, organisasi pemuda dan pramuka;

2.

Pengembangan olahraga prestasi;

3.

Pengembangan sarana dan prasarana keolahragaan dan kepemudaan hingga tingkat kelurahan;

4.

Meningkatkan kapasitas aparatur dan peran serta masyarakat dalam pembinaan olahraga dan pemuda.

F. Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup 1.

Pengembangan Kawasan konversi dan rehabilitasi kawasan hijau daerah resapan air dan aliran sungai (DAS)

2.

Pengendalian polusi air, tanah,dan udara

3.

Pengelolaan air terpadu

4.

Pengelolaan sampah terpadu

5.

Perluasan ruang terbuka hijau (RTH)

G. Bidang Infrastruktur dan Pelayanan Publik 1.

Mengembangkan akses perluasan jalan dan sarana pendukungnya demi kenyamanan lalu lintas;

2.

Mengembangkan sistem manajemen transportasi kota yang modern;

3.

Menata infrastruktur pengendali bencana banjir, kebakaran, pelayanan air bersih, dan layanan kebersihan serta sanitasi lingkungan;

4.

Pengembangan

pengelolaan

lingkungan

hidup,

pengendalian

pencemaran limbah industri dan rumah tangga serta penataan ruang terbuka hujau; 5.

Menata permukiman dan normalisasi DAS (Daerah Aliran Sungai) serta pengembalian fungsi kantong air sebagai pengendalian banjir.

H. Bidang Pemberdayaan Perempuan 1.

Mengembangkan SDM (Sumber Daya Manusia) perempuan yang berdaya saing;

2.

Meningkatkan peran perempuan sebagai pendidik generasi masa depan;

3.

Akselerasi

dan eksistensi

peran perempuan

dalam pengembangan

organisasi; Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2015

V-2

4.

Membangun prespektif gender dengan memperhatikan kepentingan perempuan;

5.

Kepekaan sosial dan solidaritas pendampingan terhadap kasus-kasus KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) dan pelecehan seksual pada anak.

I.

Bidang Budaya dan Pariwisata 1.

Mengembangkan sarana dan prasarana kebudayaan;

2.

Membangun budaya dan kearifan lokal;

3.

Pengembangan objek wisata daerah;

4.

Mengembangkan pusat budaya, wisata sejarah, wisata ziarah dan karya seni.

J

Bidang Air Bersih, Sampah, dan Sarana Perkotaan 1.

Pemenuhan cakupan layanan air bersih;

2.

Pengembangan kerjasama bidang pengelolaan air bersih;

3.

Penyediaan Fasilitas Pengangkut Sampah;

4.

Sosialisasi pengurangan volume dari sumber sampah;

5.

Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penanaman pohon dan perawatan taman;

6.

Pengelolaan

jaringan

jalan,

pengelolaan

pertamanan,

pengelolaan

pemakaman, pengelolaan fasilitas pejalan kaki. Berdasarkan tujuan, sasaran serta keterkaitan dengan program lanjutan Walikota periode 2014-2018, maka ditetapkan program prioritas,indikator serta target program tahun 2015, sebagai berikut : Tabel 5.1. Program Prioritas Tahun 2015 Berdasarkan Program Lanjutan Walikota periode 2014-2018 KINERJA target Program Pembangunan Indikator 2015 Program Wajib Belajar Tingkat Penurunan Angka Putus 0,02% Pendidikan Dasar Sekolah SD/MI Sembilan Tahun Tingkat Penurunan Angka Putus 0,09% Sekolah SMP/MTs Tingkat Kenaikan APK SD/MI/Paket 102,11% A Tingkat Kenaikan APM 88,09% SD/MI/Paket A Rasio peserta didik dalam setiap 89,01% rombongan belajar untuk satuan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2015

V-3

KINERJA Program Pembangunan

Indikator pendidikan SD/MI (Rasio 32 : 1)

Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Tingkkat Penurunan Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

target 2015

0,12% 100,00%

Tingkat Kenaikan APK PAUD Banyaknya Kegiatan yang bertujuan meningkatkan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang seharusnya dilaksanakan Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Tingkat besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan Besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan Tingkat besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB) Persentase tingkat pengendalian administrasi bantuan bidang kesmas Persentase tingkat capaian tertib administrasi pelaksanaan program nasional Persentase bantuan kesejahteraan masyarakat dan keagamaan Persentase efektifitas organisasi keagamaan

78,11% 1

33% 33% 56 39

17,74%

17,74%

Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat


V-4

KINERJA Program Pembangunan Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Program Pengembangan Jaminan Kesejahteraan Sosial Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Indikator Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar Persentase (%) penyandang cacat dan trauma yang mendapat pembinaan Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial Persentase panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial Tingkat pelaksanaan kegiatan kepemudaan

Program Pengembangan Keserasian dan Kebijakan Kepemudaan Program Peningkatan Jumalh paskibra Profesional Tk. Peran Serta Kepemudaan Kota dan TNI/Polri yang mendeapat Fasilitasi Perlengkapan dan yang meninguti TC Tk Kota Program Peningkatan Tingkat banyaknya pemuda yang Upaya Penumbuhan mampu berwirausaha Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Program Upaya Cakupan Pecegahan Pencegahan penyalahgunaan Bahaya Penyalahgunaan narhoba oleh Kader Pemuda Narkoba Sadar Anti narkoba (Pesan) Program Pengembangan Persentase Tingkat organisasi Kebijakan dan olahraga yang memiliki sertifikat Manajemen Olahraga standar mutu organisasi olahraga dari pemerintah kota Program Pembinaan dan Persentase Tingkat cabang Pemasyarakatan olahraga berprestasi Olahraga Program Peningkatan Gelanggang/Balai Remaja (selain Sarana dan Prasarana milik swasta) Olahraga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2015

target 2015

25

80

0,050968

8,510638

V-5

KINERJA Program Pembangunan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup

Indikator Rasio cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air Jumlah Koordinasi dalam pengelolaan lingkungan hidup semakin efektif dan efisien Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Dokumen Lingkungan Cakupan pemantauan Kualitas air sungai, Air Tanah dan Situ, serta kualitas udara dan kebisingan Banyaknya penyusunan Kebijakan (Draft Perwal dan SOP) Tingkat pelayanan dokumen lingkungan, izin lingkungan dan izin PPLH yang dilaksanakan Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana Pendukung kinerja yang memadai Tingkat ketersediaan sarana monitoring polusi Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti Tingkat masyarakat yang berperan aktif Rasio luas RTH perkotaan Rasio lokasi RTH perkotaan terhadap target penambahan 25 lokasi RTH s/d th 2018 Rasio lokasi RTH perkotaan terhadap target penambahan 25 lokasi RTH s/d th 2018 Rasio lokasi RTH perkotaan terhadap target penambahan 25 lokasi RTH s/d th 2018 Tingkat kecepatan dan keakuratan informasi


target 2015

20,00% 20,00% 87,50%

0,00% 20,00%

60,00% 20,00%

20,00% 20,00%

23,00% 20,00%

V-6

KINERJA Program Pembangunan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku Program Perencanaan Tata Ruang Sub Program penyusunan Kebijakan pengendalian pemanfaatan Ruang Kota Sub Program pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang Sub Program pembuatan data/informasi pemanfaatan ruang kota Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Program Keluarga Berencana Program Pelayanan Kontrasepsi

Indikator Tingkat ketersediaan fasilitas pengurangan sampah di perkotaan Tingkat ketersediaan sistem penanganan sampah di perrkotaan Tingkat Pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau, dan Sumber Daya Air lainnya Tingkat Ketersediaan air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari Tingkat Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari tingkat ketersediaan dokumen kebijakan perencanaan tata ruang kota tingkat penyelesaian regulasi pengendalian pemanfaatan ruang

target 2015 1,00%

75

50,00% 0

tingkat penyelesaian regulasi pengendalian pemanfaatan ruang

7,7

tingkat pelaksanaan pembuatan data/informasi pemanfaatan ruang Persentase kelompok masyarakat yang memahami KDRT

8,3 25,00%

Persentase focal point SKPD yang memiliki aktifitas didalam perwujudan kesetaran dan keadilan gender Cakupan Peserta KB Aktif

38,10%

Persentase MKJP

21,24%


73,02%

V-7

KINERJA Program Pembangunan Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling KRR Program Pengembangan Model Operasional BKBPosyandu-Padu Program Pengembangan Nilai Budaya Program Penelolaan Keragaman Budaya

Indikator Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelura-han

target 2015 100,00%

Ratio Jumlah Kelompok BKB seKota Tangerang

146,15%

Persentase kecamatan memiliki fasilitas pelayanan konseling remaja

100,00%

(Persentase jumlah posyandu aktif terhadap total posyandu yang ada) Cakupan benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan Cakupan Gelar Seni

100,00%

Cakupan Fasilitasi Seni Jumlah Wujud Gelar Seni

0,142857 1

Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengembangan Tingkat ketersediaan obyek wisata dan Pemasaran unggulan daerah Pariwisata Program Pengembangan Tingkat ketersediaan obyek wisata Destinasi Pariwisata unggulan daerah Program Pengembangan Tingkat ketersediaan jenis, kelas Kemitraan Pariwisata dan Tingkat hotel dan restoran Sumber : RPJMD 2014-2018 (Bappeda diolah)

0,6875

100

0

5.2. Rencana Kerja tahun 2015 Rencana kerja merupakan pengalokasian anggaran berdasarkan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2015. Rekapitulasi berdasarkan urusan dan SKPD disampaikan sebagaimana dalam tabel 5.2 di bawah ini. Sedangkan rincian program dan kegiatan serta pagu anggaran tahun 2015 dapat dilihat pada lampiran 1, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen RKPD 2015.


V-8

Tabel 5.2 Rekapitulasi Alokasi Anggaran Berdasarkan SKPD JENIS URUSAN No

SKPD

1

2 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DINAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DINAS KESEHATAN

1

2

3

4

5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15

16

17

DINAS KETENAGAKERJAAN DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEMADAM KEBAKARAN DINAS PEMUDA OLAH RAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DINAS PENDIDIKAN DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DINAS PERHUBUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI

NON URUSAN

URUSAN WAJIB

URUSAN PILIHAN

ANGGARAN

3

4

5

6

3.537.141.974,00

22.379.943.900,00

0,00

25.917.085.874,00

13.496.325.796,00

0,00

0,00

13.496.325.796,00

2.015.995.817,00

16.581.859.381,00

0,00

18.597.855.198,00

2.210.125.300,00

10.541.456.650,00

0,00

12.751.581.950,00

4.487.928.000,00

18.964.233.635,00

0,00

23.452.161.635,00

1.404.990.000,00

16.849.730.000,00

0,00

18.254.720.000,00

50.009.512.999,00

150.938.268.460,00

0,00

200.947.781.459,00

4.637.106.180,00

6.984.787.600,00

0,00

11.621.893.780,00

14.215.297.950,00

159.684.992.200,00

0,00

173.900.290.150,00

4.008.450.400,00

6.544.300.350,00

0,00

10.552.750.750,00

10.526.000.700,00

350.727.420.000,00

0,00

361.253.420.700,00

15.142.355.615,00

22.580.556.900,00

0,00

37.722.912.515,00

3.121.118.825,00

24.197.844.600,00

2.188.445.000,00

29.507.408.425,00

5.101.042.400,00

491.927.661.115,90

0,00

497.028.703.515,90

7.865.330.400,00

24.938.180.575,00

0,00

32.803.510.975,00

23.899.831.915,00

13.782.271.160,00

0,00

37.682.103.075,00

2.286.332.141,00

1.622.700.000,00

3.590.500.000,00

7.499.532.141,00

18

DINAS PERTANIAN

2.320.963.820,60

765.000.000,00

4.742.980.000,00

7.828.943.820,60

19

DINAS SOSIAL

4.201.875.032,00

11.977.949.125,00

0,00

16.179.824.157,00


V-9

JENIS URUSAN No

SKPD

NON URUSAN

URUSAN WAJIB

1 20

2 DINAS TATA KOTA

3 9.598.878.930,40

4 124.647.040.000,00

21

INSPEKTORAT

2.635.443.018,00

22

23

24

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

KANTOR ARSIP DAERAH KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KANTOR PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH KECAMATAN BATUCEPER KECAMATAN BENDA KECAMATAN CIBODAS KECAMATAN CILEDUG KECAMATAN CIPONDOH KECAMATAN JATIUWUNG KECAMATAN KARANG TENGAH KECAMATAN KARAWACI KECAMATAN LARANGAN KECAMATAN NEGLASARI KECAMATAN PERIUK KECAMATAN PINANG KECAMATAN TANGERANG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DPRD TOTAL

ANGGARAN

URUSAN PILIHAN 5 0,00

6 134.245.918.930,40

7.112.425.420,00

0,00

9.747.868.438,00

1.455.940.895,00

1.098.323.900,00

0,00

2.554.264.795,00

1.511.493.970,70

6.563.613.320,00

0,00

8.075.107.290,70

1.152.221.534,00

5.660.000.000,00

0,00

6.812.221.534,00

1.696.984.275,00

1.522.276.933,88

0,00

3.219.261.208,88

4.128.859.800,00

2.674.678.500,00

0,00

6.803.538.300,00

3.061.399.720,00

407.950.600,00

0,00

3.469.350.320,00

4.141.920.000,00

4.108.900.000,00

0,00

8.250.820.000,00

4.180.401.260,00

2.888.380.735,00

0,00

7.068.781.995,00

6.818.545.000,00

6.003.700.500,00

0,00

12.822.245.500,00

6.372.814.000,00

2.411.501.500,00

0,00

8.784.315.500,00

2.787.824.800,00

745.688.400,00

0,00

3.533.513.200,00

5.038.720.480,00

5.256.859.000,00

0,00

10.295.579.480,00

3.823.612.850,00

1.118.490.400,00

0,00

4.942.103.250,00

3.040.686.500,00

1.905.337.300,00

0,00

4.946.023.800,00

5.236.705.800,00

2.795.852.000,00

0,00

8.032.557.800,00

3.660.064.640,00

1.420.697.800,00

0,00

5.080.762.440,00

4.112.634.245,00

3.324.233.000,00

0,00

7.436.867.245,00

101.863.857.480,00

129.388.506.926,00

0,00

231.252.364.406,00

12.516.805.400,00

12.342.959.800,00

0,00

24.859.765.200,00

41.690.297.179,00

65.137.233.528,00

0,00

106.827.530.707,00

12.651.154.635,00

53.849.602.500,00

0,00

66.500.757.135,00

417.664.991.676,70

1.794.373.407.714,77

10.521.925.000,00

2.222.560.324.391,47

Sumber : SIPPD Bappeda (diolah)


V-10


V-28

BAB VI PENUTUP Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015 secara garis besar memuat tentang rancangan kerangka ekonomi daerah, perogram prioritas pembangunan dan rencana kerja daerah,serta pendanaan program kerja tahun 2015. Dalam proses penyusunannya RKPD tahun 2015 mengacu terhadap RKPD Nasional, RKPD Provinsi Banten ,RPJMD serta RTRW Kota Tangerang. RKPD Tahun 2015 merupakan pelaksanaan tahun pertama RPJMD 2014-2018, sehingga seluruh program diarahkan untuk pencapaian visi dan misi Walikota Tangerang. Pendekatan perencanaan yang dilakukan dalam penyusunan RKPD Tahun 2015 adalah pendekatan partisipatif melalui proses musrenbang (Rembug Warga, musrenbang

kelurahan,

musrenbang

kecamatan

dan

Musrenbang

Kota),

sedangkan pendekatan teknokratis dilaksanakan melalui kajian dan evaluasi terhadap

pelaksanaan

RKPD

tahun

sebelumnya.

Pendekatan

partisipatif

merupakan pendekatan penyelarasan antara kebijakan pusat (Nasioal dan Provinsi) dengan kebijakan Pemerintah Kota Tangerang. Kedudukan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015 sangat penting sehingga harus dipedomani

dalam penyusunan Rencana Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah,yang diawali dengan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Daerah (KUA) dan prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Tangerang Tahun 2015. Demikian juga dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang mengacu kepada RKPD,KUA PPAS dan RAPBD Tahun 2015. Proses penyusunan RKPD Tahun 2015 sudah melibatkan seluruh stakeholder sehingga program-program yang akan dilaksanakan dapat memenuhi harapan dan

aspirasi

masyarakat

serta

dapat

memberikan

pemecahan

masalah

mendesak seperti pemenuhan pelayanan dasar masyarakat, peningkatan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.


VI-1

BAB I PENDAHULUAN. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya. disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen

Recommend Documents