Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun BAB I PENDAHULUAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Penyusunan RKPD tahun 2015 dilaksanakan melalui 3 tahapan yaitu penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, bottom-up dan top-down. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk menyusun perencanaan pendapatan, perencanaan belanja dan perencanaan pembiayaan. Proses partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan antara lain melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Proses bottom-up dilakukan secara berjenjang mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Sedangkan proses top-down antara lain diimplementasikan dalam bentuk Dedicated Program.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015

2

Gambaran Umum Daerah, Permasalahan, Visi dan Misi Tema Pembangunan

Prioritas Pembangunan

Sasaran Program

Rancangan Ekonomi Daerah Alokasi Dana

Gambar : Skema alur penyusunan RKPD

Disatu sisi penyusunan RKPD Kabupaten Murung Raya Tahun 2015 ini memperhatikan rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015; rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Tahun 2015, sehingga ada konsistensi antara rencana kerja pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dengan kebutuhan riil masyarakat di wilayah Kabupaten Murung Raya. 1.2.

Dasar Hukum Penyusunan Dasar hukum penyusunan RKPD Kabupaten Murung Raya Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang-Undang Pembangunan

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Nasional (Lembaran Negara Republik

Sistem

Perencanaan

Indonesia

Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015

4.

3

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10.

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;

11.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013;

12.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015

14.

4

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);

15.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Tata Cara Pembangunan

Daerah; 16.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 – 2015;

17.

Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 – 2028;

18.

Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 2018.

1.3.

Hubungan antar Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2015 disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 - 2014 sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010; RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 – 2015 sesuai Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011. Selain itu juga, RKPD Kabupaten Murung Raya Tahun 2015 ini disusun dengan mempertimbangkan asas kesinambungan program-program pembangunan yang termuat dalam RPJMD Tahun 2013 – 2018 dan RPJPD Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 2028.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015

1.4.

5

Sistematika Dokumen RKPD Sistematika dokumen RKPD Kabupaten Murung Raya 2015 mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan Berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen RKPD, maksud dan tujuan.



Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Berisi gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD, permasalahan pembangunan daerah.



Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah Berisi arah kebijakan ekonomi daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah.

1.5.



Bab IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah



Bab V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah



Bab VI Penutup

Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Murung Raya Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1.

Mensinkronkan agenda dan program prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2015, sehingga pendanaan pusat dan daerah menjadi sinergis,

2.

RKPD menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), yang merupakan dokumen perencanaan tahunan SKPD,

3.

RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS),

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015

4.

6

RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dokumen ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat,

5.

Merupakan media konsultasi publik bagi segenap stakeholders di Kabupaten Murung Raya untuk menetapkan program dan kegiatan daerah, serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program/kegiatan tahun anggaran berikutnya,

6.

Alat

untuk

menjamin

keterkaitan

dan

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

konsistensi

antara

perencanaan,