RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2016 BAB I PENDAHULUAN

Lampiran I Peraturan Bupati Pekalongan Nomor : 17 Tahun 2015 Tanggal : 29 Mei 2015 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2016

BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Pemerintah

Kabupaten

Pekalongan

pada

tahun

2016

memasuki

momentum berakhirnya paruh kedua RPJPD 2005-2025 dan tahun terakhir RPJMD Kabupaten Pekalongan tahun 2011-2016. Ada banyak tantangan yang sudah dilewati tapi ada juga harapan yang belum tercapai, terkait kondisi sosial, ekonomi, budaya, infrastruktur serta layanan publik yang lainnya. Dengan bergulirnya era otonomi daerah yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diperbaharui dengan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengisyaratkan alur perubahan paradigma pemerintahan dengan kebijakan desentralisasi. Konsekuensi perubahan tersebut, daerah dituntut untuk dapat mengatur, memanfaatkan dan mengelola potensi sumber daya di daerahnya sendiri untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun dibalik itu, daerah memiliki keterbatasan kemampuan baik dari aspek sumber dana pembangunan maupun dari aspek kualitas sumber daya manusia sebagai pelaksana pembangunan. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang diiringi dengan menguatnya tuntutan demokratisasi dan peningkatan peranan masyarakat, pemerataan

dan

keadilan

serta

perhatian

terhadap

potensi

dan

keanekaragaman daerah, maka di dalam berbagai program pembangunan harus diarahkan pada pro job, pro poor dan pro growth. Artinya setiap kegiatan pembangunan harus membuka kesempatan kerja untuk orang banyak, berorientasi

pada

peningkatan

kehidupan

rakyat

miskin

dan

memacu

pertumbuhan ekonomi nasional dengan aman dan sejahtera. Untuk menangkap perkembangan di era otonomi daerah inilah maka pemerintah

daerah

kemampuan

dan

harus

dapat

mengupayakan

potensi

yang

dimiliki

daerah

secara untuk

efektif

segala

pelaksanaan

pembangunan. Hal ini bukan hal mudah mengingat bahwa daerah memiliki banyak kepentingan yang harus disinergiskan dalam suatu kebijakan yang terpadu, komprehensif di semua sektor dan berkelanjutan.

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat dengan mempertimbangkan urutan pilihan dan ketersediaan sumber daya. Sebagai salah satu dokumen perencanaan daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 disusun dengan memperhatikan kaidah tersebut melalui penyusunan prioritas dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan percepatan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 dilakukan dengan beberapa pendekatan perencanaan pembangunan yang meliputi pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, top down dan bottom-up. Pendekatan teknokratis dilaksanakan dengan metoda dan kerangka berpikir yang merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis terkait perencanaan pembangunan berdasarkan bukti fisik, data dan informasi yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan yang dilaksanakan oleh SKPD. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders) melalui musrenbang, Pendekatan politis adalah pendekatan perencanan pembangunan yang berupa kebijakan-kebijakan

kepala

daerah.

Hasil

Pendekatan

perencanaan

pembangunan daerah bawah-atas (bottom-up) dan atas-bawah (top-down), akan diselaraskan sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pekalongan tahun 2016 merupakan Periode akhir (Tahun Kelima Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pekalongan 2011-2016) bertujuan untuk menyelesaikan target pembangunan 5 (lima) tahun dalam mewujudkan program pembangunan yang selaras dengan Visi dan Misi Kepala Daerah. Dokumen RPJMD Kabupaten Pekalongan dijabarkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Renstra SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan, baik yang dilaksanakan secara langsung oleh SKPD yang bersangkutan maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam kurun waktu lima tahun (2011 – 2016). Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, RKPD Kabupaten Pekalongan disusun mengacu kepada berbagai dokumen perencanaan terkait, baik yang dihasilkan oleh komponen vertikal maupun horisontal. Komponen vertikal dapat digunakan sebagai acuan adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional/Provinsi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Nasional/Provinsi,

Rencana

Tata

Ruang

Wilayah

(RTRW)

Nasional/Provinsi, dan dokumen perencanaan lainnya yang disusun secara

RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2016

I. 2


sektoral. Dari sisi horisontal, RKPD Kabupaten Pekalongan mengacu kepada RPJPD

Kabupaten

Pekalongan,

RPJMD

Kabupaten

Pekalongan,

RTRW

Kabupaten Pekalongan, dan dokumen perencanaan lainnya. RKPD Kabupaten Pekalongan tahun 2016 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Selanjutnya RKPD Kabupaten Pekalongan tahun 2016 menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2016. B.

Dasar Hukum Penyusunan Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 adalah : 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggungjawab

Keuangan

Negara

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025;

7.

Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);


I. 3


8.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

3

Tahun

2007

tentang

Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban

Kepala

Daerah

Kepada

Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 9.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

40

Tahun

2006

tentang

Tata

Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 11.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan

Daerah

Kabupaten/Kota

(Lembaran

Negara

Republik


Peraturan

Pemerintah

Nomor

41

Tahun

2007

tentang

Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 13.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintah

Daerah

(Lembaran

Negara

Republik


Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 16.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018;


I. 4


17.

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata

Cara

Penyusunan

Pelaksanaan

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

dan

Perencanaan

Pembangunan

(Musrenbang)

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 15); 18.

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan. Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9);

19.

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan. Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 2);

20.

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan. Tahun 2011 – 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 8);

21.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

22.

Peraturan

Menteri

Pelaksanaan

Dalam

Peraturan

Negeri

Pemerintah

Nomor

54

Tahun

2010

tentang

Nomor 8 Tahun

2008

tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517). 23.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016.

C.

Hubungan Antar Dokumen Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan sebagai penjabaran tahunan dari RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 20112016, mengacu pada RPJPD Kabupaten Pekalongan 2005 – 2025, RPJMD Provinsi, RPJMN serta diselaraskan dengan RKP Tahun 2016, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pekalongan tahun 2011 – 2031, Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) serta memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan yang telah ada, antara lain Rencana Aksi Daerah Pendidikan Untuk Semua (RAD-PUS), Rencana Tenaga


I. 5


Kerja Daerah (RTKD), Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Kabupaten Pekalongan 2007 2027 dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Kabupaten Pekalongan, dan perencanaan sektoral lainnya. Gambar 1.1 Kedudukan RKPD Kabupaten Pekalongan Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

RPJP RPJMN

PERATURAN LAIN YANG BERSIFAT UMUM

RTRW NASIONAL

RKP NASIONAL

RPJPD PROVINSI

PERATURAN DAERAH PROVINSI YANG BERSIFAT UMUM

RTRW PROVINSI

RKPD PROVINSI

RPJMD PROVINSI RTRW KAB. PKL RPJPD KAB.PKL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN YANG BERSIFAT UMUM

RPJMD KAB.PKL RDTR KAWASAN RDTR KAWASAN

RKPD KAB. PKL

RDTR KAWASAN

Sumber : UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

D.

Sistematika Dokumen RKPD Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 sebagaimana ditetapkan dalam pasal 40 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor

8

Tahun

2008

tentang

Tahapan

dan

Tata

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Cara

Penyusunan,

Pembangunan Daerah

disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Dasar Hukum Penyusunan C. Hubungan Antar Dokumen D. Sistematika Dokumen RKPD E. Maksud dan Tujuan


I. 6


BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHANAN DAERAH A. Gambaran Umum Kondisi Daerah 1. Aspek Geografi dan Demografi

a. Aspek Geografi 1) Karakteristik lokasi dan wilayah, a) Luas dan Batas Wilayah Administrasi b) Letak dan Kondisi Geografis c) Topografi d) Geologi e) Hidrologi f) Klimatologi g) Penggunaan Lahan 2) Potensi Pengembangan Wilayah 3) Wilayah Rawan Bencana b. Aspek Demografi 2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 2) Pertumbuhan Ekonomi 3) Pendapatan Perkapita 4) Laju Inflasi 5) Indeks Williamson 6) Kemiskinan 7) Angka Kriminalitas yang Tertangani 8) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

b. Fokus Kesejahteraan Sosial 1)

Angka Harapan Hidup (AHH)

2)

Angka Melek Huruf

3)

Angka Rata-Rata Lama Sekolah

4)

Pengeluaran Perkapita

5)

Angka Partisipasi Kasar (APK)

6)

Angka Partisipasi Murni (APM)

7)

Angka Pendidikan yang ditamatkan

8)

Angka Kematian Ibu (AKI)

9)

Angka Kematian Bayi (AKB)

10) Indeks Pembangunan Gender (IPG)

c. Fokus Seni Budaya dan Olahraga


I. 7


3. Aspek Pelayanan Umum a. Fokus Pelayanan Urusan Wajib Analisis

kinerja

atas

layanan

urusan

wajib

dilakukan

terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah, yaitu sebanyak 26 urusan. b. Fokus Pelayanan Urusan Pilihan Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, pariwisata, kelautan

dan

perikanan,

perdagangan,

industri

dan

ketransmigrasian. 4. Aspek Daya Saing Daerah a. Kemampuan Ekonomi Daerah 1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Angka konsumsi RT per kapita) 2) Nilai Tukar Petani (NTP) 3) Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (Persentase Konsumsi RT untuk non pangan) 4) Produktivitas total daerah b. Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur 1) Aksesibilitas Daerah 2) Penataan Wilayah 3) Ketersediaan Air Bersih 4) Fasilitas Listrik dan Telepon 5) Fasilitas Perdagangan dan Jasa c. Fokus Iklim Berinvestasi 1) Keamanan dan Ketertiban 2) Kemudahan Perijinan 3) Pengenaan Pajak d. Fokus Sumber Daya Manusia 1) Kualitas tenaga kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3) 2) Tingkat Ketergantungan B. Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 dan Realisasi RPJMD Kabupaten Pekalongan 20112016 1. Alokasi Anggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 2. Capaian Pelaksanaan Program RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 dan Realisasi RPJMD Kabupaten Pekalongan 2011-


I. 8


2016 C. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Pembangunan Daerah 1. Permasalahan Pembangunan Daerah 2. Isu Strategis 3. Analisis Isu Strategis BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH A. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016 B. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan 2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah a. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah b. Arah Kebijakan Belanja Daerah c. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah C. Proyeksi (Pagu Indikatif) Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016 A. Tujuan dan Sasaran Pembangunan B. Prioritas Pembangunan Kabupaten Pekalongan 2016

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2016

BAB VI

E.

PENUTUP

Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Renja SKPD menjadi bahan dalam penyusunan rancangan RKPD yang dibahas dalam penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 adalah sebagai berikut : 1. Untuk mewujudkan program pembangunan Tahun 2016 yang disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 – 2016; 2. Memberikan arah bagi seluruh stakeholder pembangunan daerah dalam merumuskan

dan

menyusun

perencanaan

serta

partisipasi

dalam

pembangunan daerah tahun 2016;


I. 9


3. Menyatukan tujuan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 – 2016; 4. Menjadi Pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBD dan APBD Tahun 2016; 5. Instrumen bagi pemerintahan daerah untuk mengukur target kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah; 6. Instrumen bagi pemerintah daerah sebagai acuan penyusunan laporan (LPPD dan LKPJ);


I. 10

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2016 BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents