BAB I PENDAHULUAN. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen. perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD memuat rancangan

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan serta prakiraan maju. RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2014 merupakan dokumen perencanaan yang merujuk pada Visi-Misi Daerah Kabupaten Banggai sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2011-2016. Hal ini dimungkinkan, karena rencana program dan kegiatan untuk Tahun 2014 yang ada dapat disinkronisasikan dengan rancangan Renja SKPD dan hasil dari Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Penyusunan

RKPD

Kabupaten

Banggai

Tahun

2014

juga

memperhatikan keselarasan dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014, dengan melakukan pendekatan Top-down bahwa penyusunan RKPD Kabupaten Banggai diharapkan antara lain; bersinergi dengan RKP dan Rencana Kerja Kementrian / Lembaga; bersinergi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; serta bersinergi dan komitmen dengan Pemerintah terhadap tujuan-tujuan pembangunan Millenium Development Goals (MDGs), pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) dan sebagainya. Penyusunan RKPD Kabupaten Banggai diawali dengan perumusan rancangan awal RKPD Kabupaten Banggai, untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD kabupaten menyusun Renja SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif. Dengan demikian, dokumen rancangan akhir RKPD Kabupaten RKPD Kabupaten Banggai 2014

1

Banggai Tahun 2014 yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Bupati menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS serta penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2014.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan a.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor

4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); c.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang

Nasional

(RPJPN)

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); e.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

RKPD Kabupaten Banggai 2014

2

f.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); i.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;

j.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013;

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,

Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; l.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 6);

m. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai


3

Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 47); n. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 29); o. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2011 Nomor 20); tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 92; p. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 99).

1.3.

Hubungan Antar Dokumen Untuk sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah penyusunan RKPD ini memperhatikan dokumen perencanaan lainnya yang relevan, seperti Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014, serta RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014. Substansi dan mekanisme penyusunan RKPD Tahun 2014 ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang perumusannya didasarkan pada hasil analisis evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat nasional serta rencana kerangka ekonomi makro daerah.


4

RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2014 menjadi acuan dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Tahun 2014.

Bagan 1 Bagan Alir Hubungan antara Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah

1.4. Sistematika Dokumen RKPD BAB I

Pendahuluan Menguraikan Tentang : Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Sistematika Dokumen RKPD, serta Maksud dan Tujuan

BAB II

Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan menguraikan tentang : Gambaran Umum Kondisi Daerah, Aspek Geografis dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, Aspek Daya Saing Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun

Berjalan dan Realisasi

RPJMD, Permasalahan Pembangunan Daerah RKPD Kabupaten Banggai 2014

5

BAB III

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah menguraikan tentang : Arah Kebijakan Ekonomi Daerah, Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2011 dan Prakiraan Tahun 2012, Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2013 dan 2014, Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan, Arah Kebijakan Pendapatan Daerah,

Arah Kebijakan Belanja Daerah,

Arah Kebijakan

Pembiayaan Daerah BAB IV

Prioritas

dan

Sasaran

tentang:

Tujuan

dan

Pembangunan Sasaran

Daerah

Pembanguna,

menguraikan dan

Prioritas

Pembangunan BAB V

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah menguraikan tentang rekapitulasi program dan rencana pendanaan

BAB VI

Penutup

menguraikan

kesimpulan

tentang

kaidah-kaidah

pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD 2014

1.5. Maksud Dan Tujuan Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2014 adalah untuk memberi arah bagi pencapaian sasaran pembangunan melalui penetapan prioritas program dan kegiatan sebagai agenda tahunan dalam mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Banggai. Tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1.

Menjadi pedoman perencanaan pembangunan daerah untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah lima tahun yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2011-2016.


6

2.

Memberi penajaman orientasi terhadap berbagai program dan kegiatan dalam

rangka

masyarakat

mewujudkan

Kabupaten

komitmen

Banggai

pemerintah

dalam

daerah

pembangunan

dan untuk

mewujudkan visi pembangunan lima tahun. 3.

Memberi rancangan kerangka ekonomi makro yang memuat gambaran kondisi ekonomi yang memuat gambaran ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah.

4.

Penanganan prioritas pembangunan dan program pembangunan dari setiap SKPD yang memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun 2014.

5.

Perencanaan pembangunan tahunan daerah yang bersumber dari sinkronisasi dan harmonisasi program pembangunan baik yang bersumber dari APBD, APBN maupun bantuan pembangunan yang lainnya.

6.

Menjadi pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2014.


7

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.

Gambaran Umum Kondisi Daerah Kabupaten Banggai merupakan salah satu Daerah Otonom yang masuk dalam cakupan wilayah Propinsi Sulawesi Tengah, Daerah Kabupaten Banggai resmi berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 (Lembaran Negara RI Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822) tanggal 1 April 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi, selajutnya dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3900), tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan maka secara yuridis wilayah Kabupaten Banggai telah terpisah dengan Kabupaten Banggai Kepulauan.

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI KABUPATEN BANGGAI 2.1.1 Karakteristik Wilayah Kabupaten Banggai Kabupaten Banggai dengan Ibukotanya Luwuk, secara administratif terdiri atas 23 Kecamatan, 46 Kelurahan dan 291 Desa. secara geografis terletak antara 122023’-124020’ Bujur Timur dan 0030’-2020’ Lintang Selatan memiliki Luas wilayah daratan ± 9.672,70 Km² atau sekitar 14,22 % dari luas Propinsi Sulawesi Tengah dan luas laut 20.309,68 Km² dengan garis pantai sepanjang 613,25 Km. Adapun batas wilayah Kabupaten Banggai sebagai berikut : - Sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Tomini. - Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Maluku. - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Banggai Kepulauan. - Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tojo Una-una dan Morowali.


8

Gambar 2.1 Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Banggai

Secara Administratif wilayah Kabupaten Banggai adalah sebagaimana tabel berikut : Tabel 2.1. Luas Wilayah Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Banggai NO

KECAMATAN

LUAS

% Luas

Jumlah

(Km²)

Wilayah

Desa/Kelurahan

1.

Toili

761,31

7,87

25

2.

Toili Barat

993,67

10,27

17

3.

Moilong

312,06

3,23

16

4.

Batui

843,39

8,72

13

5.

Batui Selatan

456,52

4,72

10

6.

Bunta

637,44

6,59

22

7.

Nuhon

1.107,00

11,44

20

8.

Simpang Raya

185,25

1,92

12

9.

Kintom

413,1

4,27

14

10.

Luwuk

117,94

1,22

10


9

11.

Luwuk Timur

LUAS (Km²) 216,30

12.

Luwuk Utara

208,69

2,16

11

13.

Luwuk Selatan

152,39

1,58

10

14.

Nambo

170,00

1,76

11

15.

Pagimana

899,05

9,29

33

16.

Bualemo

862,00

8,91

20

17.

Lobu

196,73

2,03

10

18.

Lamala

283,76

2,93

12

19.

Masama

231,64

2,39

14

20.

Mantoh

162,90

1,68

10

21.

Balantak

158,25

1,64

13

22.

Balantak Selatan

121,49

1,26

11

23.

Balantak Utara

181,82

1,88

10

NO

KECAMATAN

% Luas Wilayah 2,24

Jumlah Desa/Kelurahan 13

Sumber Data : KDA 2012 dan Bagian Adm. Pemerintahan

a. Topografi Kondisi topografi Kabupaten Banggai didominasi oleh kawasan perbukitan dengan kategori kemiringan lereng curam (25-40%) – sangat curam (>40%) sebesar ±395.094,96 Ha atau sekitar ±40.83% dari luas wilayah. Sedangkan untuk kemiringan lereng yang termasuk kategori landai – agak curam – curam (15-25%) sebesar ±213,856.75 Ha atau sekitar 22,10% dari luas wilayah. Kemiringan lereng yang termasuk kategori datar – landai (8-15%) seluas ±167,901.22 Ha atau sekitar 17,35% dari luas wilayah. Terakhir, yang termasuk kategori sangat datar (0-8%) seluas ±190,874.07 Ha atau sekitar 19,72% dari luas wilayah. Berdasarkan kondisi topografi tersebut, dapat diketahui bahwa lahan datar di Kabupaten Banggai terbatas sehingga lahan yang dapat dijadikan kawasan budidaya juga menjadi terbatas. b. Morfologi Kondisi morfologi Kabupaten Banggai memiliki keanekagaraman kondisi alam, dimana terdapat pegunungan, sungai-sungai yang masih sangat jernih serta pulau-pulau kecil yang tersebar mengelilingi wilayah RKPD Kabupaten Banggai 2014

10

kabupaten. Desa-desa di Kabupaten Banggai pada umumnya terletak pada ketinggian kurang dari 500 m di atas permukaan laut dengan bentuk permukaan tanah didominasi oleh daratan dan perbukitan. Pada desa tersebut terdapat juga pegunungan, namun dengan jumlah persentase

yang

lebih kecil dibandingkan dengan daratan dan

perbukitan. Desa yang terletak pada ketinggian 500 – 700 m di atas permukaan laut, pada umumnya didominasi oleh bentuk permukaan tanah yang terdiri dari perbukitan atau pegunungan. Sedangkan untuk desa yang terletak pada ketinggian lebih besar dari 700 m di atas permukaan laut, pada umumnya memiliki bentuk permukaan tanah yang didominasi oleh pergunungan.

Tabel 2.2. Gunung di Kabupaten Banggai No

Nama Gunung

Tinggi (m)

Lokasi

1

Tumpusung

1.164

Bunta

2

Lontio

1.071

Bunta

3

Bungku Ulitan

1.221

Lamala

4

Balantak

1.512

Balantak

5

Tompotika

1.590

Bualemo

6

Bulutumpu

2.401

Pagimana

7

Bohotan

1.680

Pagimana

8

Balean

1.468

Pagimana

Sumber : Kabupaten Dalam Angka 2012

c. Fisiografi dan Geologi Berdasarkan kondisi Fisiografi dan Geologi, batuan di Kabupaten Banggai terdiri atas batuan-batuan berumur sangat tua yang terdiri dari kompleks ofiolit berumur Mesozoikum, batuan sedimen berumur Tersier, batuan terumbu koral yang terangkat, dan endapan aluvial yang paling muda. Kondisi jenis tanah di Kabupaten Banggai didominasi oleh jenis litolit dan podsolic yang masing-masing 32,25 % dan 35,03 %dari jumlah keseluruhan wilayah Kabupaten Banggai. RKPD Kabupaten Banggai 2014

11

Tabel 2.3. Jenis Tanah di Kabupaten Banggai No

Jenis Tanah

Luas (Ha)

Persentase (%)

1.

Litolit

311.985

32,25

2.

Litosol

5.244,50

0,54

3.

Latosol

122.946,10

12,71

4.

Podsolic

338.834,10

35,03

5.

Grumosol

33.098,40

3,42

6.

Alluvial

33.456,80

2,46

7.

Mediteran

108.484,40

11,21

8.

Tidak ada data

13.220,70

1,36

Sumber Data : RTRW Kab. Banggai 2012-2032

d. Hidrologi Secara Hidrologis Kabupaten Banggai dialiri 9 buah sungai besar. Sungai-sungai ini merupakan sumber air baku yang dimanfaatkan secara langsung di wilayah perdesaan dan sumber air PAM yang sudah diolah untuk Kota Luwuk. Untuk itu, keberdaan sungai-sungai ini nantinya dilindungi melalui penerapan kawasan perlindungan setempat yaitu sempadan sungai. Selain air permukaan, Kabupaten Banggai juga memiliki potensi air bawah tanah, dalam bentuk Cekungan Air Tanah., yaitu Cekungan Air Tanah (CAT) lintas Kabupaten CAT Topo dan dalam Kabupaten CAT Tomeang, CAT Luwuk, dan CAT Sobol. Kabupaten Banggai memiliki Daerah Irigasi (DI) yang terdiri atas kewenangan Pusat, Kewenangan Propinsi serta DI Kabupaten dan irigasi Desa. Gambaran kondisi hiodrologis Kabupaten Banggai dapat di lihat pada tabel berikut:


12

Tabel 2.4. Kondisi Hidrologis Kabupaten Banggai

No 1

2

3

4

Volume

Uraian WS (BongkaMentawa) Bendung

Cekungan Air Tanah (CAT)

Daerah Irigasi (DI)

Jumlah

Panjang, Luas/Q1/Q2

Daerah Aliran Sungai (DAS)

67

1130,6 Km

Nasional

3

9.962 Ha

Propinsi

10

15.787 Ha

CAT Propinsi

CAT Topo

236

17

CAT Tomeang

96

2

96

2

CAT Sobol

64

1

Kewenangan Pusat

3 DI

-

9961.71 Ha

Kewenangan Propinsi

9 DI

-

13.315,67 Ha

Kewenangan Kabupaten

36 DI

-

10.585,47 Ha

DI Desa

7 DI

-

1.349 Ha

7070,73 Km²

CAT

CAT Kabupaten

Luwuk

Sumber Data : RTRW Kab. Banggai 2012-2032

Tabel 2.5. Nama, Panjang Sungai dan Luas Daerah Alirannya di Kabupaten Banggai Nama Sungai

Panjang(Km)

Luas Daerah Aliran(Ha)

01

Balingara

142,50

52 500

02

Bunta

121,50

24 800

03

Toima

107,25

10 400

04

Lobu

160,50

21 850

05

Mentawa

142,50

26 350

06

Minahaki

382,50

67 875

07

Sinorang

142,00

28 000

08

Kalumbangan

55,25

167 175

09

Kintom

21,50

5 600

Sumber Data : Kabupaten Dalam Angka 2012


13

e. Iklim Kondisi iklim di Kabupaten Banggai dapat di gambarkan : Rata-rata curah hujan selama kurun waktu 2007-2011 yang tercatat pada Stasiun Meteorologi Bubung Luwuk di Kabupaten Banggai berkisar antara 77,8 – 190,6 mm. Dengan curah hujan tertinggi terdapat pada bulan April sampai Juli, sedangkan curah hujan yang terendah terdapat pada bulan Agustus sampai Februari. Rata-rata hari hujan 14-18 hari perbulan. Beberapa kondisi ekstrim terjadi yaitu curah hujan tertinggi pada Tahun 2010 pada bulan Desember (284,9 mm) dan tahun 2011 terjadi pada bulan Februari (303,9 mm). Suhu udara maksimum rata-rata selang 2007-2011 tercatat 29,6 ͦ C 33,1 ͦ C, Suhu udara minimum 21,7 ͦ C - 24,8 ͦ C. Suhu maksimum yang pernah terjadi yaitu pada bulan Februari 2010 (36,0 ͦC). Sedangkan suhu minimum yang pernah terjadi yaitu Bulan Mei dan Nopember 2010. Suhu udara rata-rata pada stasiun Metereologi Bubung Luwuk tahun 2007-2011 adalah 26,8 ͦC-28,2 ͦ C.

Tabel 2.6. Jumlah Curah Hujan pada Stasiun Meteorologi Bubung Luwuk Menurut bulan (mm) tahun 2007 -2011 Bulan/Month

2007

2008

2009

2010

2011

01

Januari/January

40

82

232

55,2

121,8

02

Februari/February

63

163

91

3,4

303,9

03

Maret/March

15

170

24

96,0

74,5

04

April/April

196

198

164

119,6

164,6

05

Mei/May

149

182

74

200,9

114,6

06

Juni/June

149

163

20

148,2

124,6

07

Juli/July

235

466

57

130,4

228,5

08

Agustus/August

138

338

49

181,8

59,4

09

September/September

20

94

12

87,7

122,5

10

Oktober/October

14

110

88

86,5

22,7

11

Nopember/November

74

196

68

65,3

65,9

12

Desember/December

129

125

54

284,9

95,0

Rata-rata/Average

113

190,6

77,8

121,6

124,8



14

Kelembaban udara di Kabupaten Banggai cukup tinggi selama lima tahun dari tahun 2007-2011 dengan rata-rata 74,9 – 79,7 %. Sedangkan rata-rata penyinaran matahari tahun 2007-2011 adalah 53,3% - 63%. f. Penggunaan Lahan Berdasarkan arahan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Tahun 2012-2032, pola ruang di kategorikan atas kawasan lindung dan kawasan budidaya. Gambarannya adalah sebagai berikut: Tabel 2.7. Pola Ruang Wilayah Kabupaten Banggai No

Fungsi Kawasan

Luas (Ha)

I. Kawasan Lindung Hutan Suaka Alam, Hutan Pelestarian Hutan Lindung

23.726 169.669,00

II. Kawasan Budidaya Hutan Hutan Produksi Terbatas

309.113,00

Hutan Produksi Tetap

58.526,00

Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi

52.529,00

III. Non Kawasan Hutan Areal Penggunaan Lain

329.990,00

Sumber : RTRW Kab. Banggai 2012-2032

Berdasarkan tabel di atas, luas hutan di Kabupaten Banggai adalah 610.563 Ha, yang terdiri atas hutan lindung dan hutan produksi sebagai kawasan budidaya hutan, sedangkan pemanfaatan kawasan budidaya non kawasan hutan di arahkan untuk kawasan peruntukan pertanian, perikanan, pertambangan, peruntukan industry, permukiman dan pariwisata. Penggunaan lahan di Kabupaten Banggai, selain kawasan hutan di gambarkan dalam tabel sebagai berikut :


15

Tabel 2.8. Penggunaan lahan di Kabupaten Banggai Tahun 2011 No

Penggunaan Lahan

Luas (Ha)

1.

Sawah

16.800

2.

Pemukiman

30.815

3.

Tegalan

63.672

4.

Perkebunan

95.212

5.

Kebun campuran

91.268

6.

Hutan

7.

Semak/alang-alang

8.

Perairan

3.898

9.

Lain-Lain

83.792

10.

Jumlah

610.563 23.349

967.270

Sumber : Sulawesi Tengah Dalam Angka 2012

g. Pusat Kegiatan Berdasarkan RTRW Kabupaten Banggai Tahun 2012-2032, sistem perkotaan/pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Banggai adalah meliputi Pusat Kegiatan Nasional Promosi (PKNp) Pusat kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), dan Pusat Pelayanan Kawasan Promosi (PPKp) atau Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Rincian sistem perkotaan dan pusat-pusat kegiatan di maksud di sajikan dalam tabel berikut : Tabel 2.9. Sistem Perkotaan/Pusat-pusat Kegiatan Kabupaten Banggai No

Nama Pusat Kegiatan

1.

PUSAT KEGIATAN NASIONAL PROMOSI (PKNp)

2.

PUSAT KEGIATAN LOKAL (PKL)


Nama Kota / Perkotaan Luwuk, yang meliputi wilayah perkotaan di Kecamatan: - Luwuk - Luwuk Selatan - Luwuk Utara - Nambo - Luwuk Timur - Cendana Pura (Kecamatan Toili) - Toili (Kecamatan Moilong)

16

No

Nama Pusat Kegiatan

3.

PUSAT KEGIATAN LOKAL PROMOSI (PKLp)

4.

PUSAT PELAYANAN KAWASAN (PPK)

Nama Kota / Perkotaan -

PUSAT PELAYANAN KAWASAN PROMOSI (PPKp)/ PUSAT PELAYANAN LINGKUNGAN (PPL) Sumber : RTRW Kab. Banggai 2012-2032

5.

-

Batui, Kecamatan Batui Pagimana¸Kecamatan Pagimana Bunta, Kecamatan Bunta Tangeban,Kecamatan Masama Sindang Sari, Kecamatan Toili Barat. Sinorang, Kecamatan Batui Selatan Kintom, Kecamatan Kintom Balantak, Kecamatan Balantak Tongke, Kecamatan Balantak Selatan Bualemo,Kecamatan Bualemo Lobu, Kecamatan Lobu Rantau Jaya, Kecamatan Simpang Raya. Tomeang, Kecamatan Nuhon Bonebakal, Kecamatan Lamala Sobol, Kecamatan Mantoh Teku, Kecamatan Balantak Utara

h. Wilayah Pengembangan Berdasarkan arahan Tata Ruang Wilayah Kab. Banggai Tahun 20122032 wilayah pengembangan Kabupaten Banggai terdiri atas: Tabel 2.10. Wilayah Pengembangan di Kabupaten Banggai No 1.

Nama Wilayah Pengembangan Wilayah Pengembangan Timur (WP I)

Cakupan Wilayah -

2.

Wilayah Pengembangan Tengah (WP II)

-

-

-


Kecamatan Bualemo Kecamatan Balantak Kecamatan Balantak Selatan Kecamatan Balantak Utara Kecamatan Mantoh Kecamatan Masama Kecamatan Lamala Kecamatan Pagimana Kecamatan Luwuk Kecamatan Luwuk Selatan Kecamatan Luwuk Utara Kecamatan Luwuk Timur Kecamatan Nambo

17

No

Nama Wilayah Pengembangan

Cakupan Wilayah

3.

Wilayah Pengembangan Utara (WP III)

-

Kecamatan Nuhon Kecamatan Simpang Raya Kecamatan Bunta Kecamatan Lobu

4.

Wilayah Pengembangan Selatan (WP IV)

-

Kecamatan Toili Barat Kecamatan Toili Kecamatan Moilong Kecamatan Batui Kecamatan Batui Selatan Kecamatan Kintom


i. Kawasan Strategis Kabupaten Dalam arahan RTRW Kabupaten Banggai Tahun 2012-2032, terdapat beberapa kawasan Strategis di Kabupaten Banggai yang terdiri atas Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi dan kawasan strategis Kabupaten dari sudut kepentingan Fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kriteria dan Isu Penanganan Kawasan Strategis Kabupaten Banggai adalah sebagaimana di gambarkan dalam tabel berikut : Tabel 2.11. Kawasan Strategis di Kabupaten Banggai dan Arahan Penanganannya No

Kawasan Strategis

1.

Kepentingan Ekonomi

KSK - KSK Kota Luwuk

Kriteria

Isu Penanganan

- Pusat Pemerintahan Kabupaten, sekaligus sebagai PKNp - Meliputi perkotaan Luwuk, Luwuk Utara, Luwuk Selatan Luwuk Timur dan Nambo

- Peningkatan Fungsi Kawasan sebagai pusat pemerintahan. - Penguatan Status PKNp - Pembangunan Infrastruktur perkotaan

- Sebagai pusat koleksi, distribusi dan pintu keluar masuk dari dan ke wilayah Kabupaten Banggai


18

No

Kawasan Strategis


KSK

Kriteria

Isu Penanganan

- KSK Koridor Kota Luwuk – Kota Bonebakal

- Kawasan yang di prioritaskan penanganan nya untuk mendorong perekonomian - Di dorong untuk menjadi pusat pengembangan Wilayah Kepala Burung (Tangeban – Bonebakal)

- Penataan dan penanganan kawasan Teluk Lamala - Penataan Kawasan Industri sedang - Penataan Kawasan Hutan Mangrove - Pembangunan kawasan minapolitan - Pengembangan Ekowisata dan wisata alam - Optimalisasi potensi perkebunan - Optimalisasi potensi pertambangan - Pencadangan pertanian lahan basah

- KSK Koridor Pantai Timur (Balantak dan sekitarnya)

- Kawasan yang di prioritaskan penanganannya karena relatif tertinggal

- Gerbang Kabupaten Banggai dari sisi laut terhadap kota Banggai (Ibu Kota Calon Kabupaten Banggai Laut) - Pengembangan wisata alam (khususnya pulau dua) - Optimalisasi potensi perikanan dan kelautan - Optimalisasi potensi perkebunan - Optimalisasi potensi pertanian lahan kering - Pembangunan infrstruktur dasar dan wilayah.

- KSK Koridor Pantai Selatan (Batui Selatan – Toili – Moilong – Toili Barat)

- Kawasan cepat tumbuh

- Meliputi Kecamatan Balantak, Balantak Utara,Balantak Selatan dan Kecamatan Mantoh

- Kawasan pertanian lahan basah - Kawasan Pertambangan

- Merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan. - Optimalisasi potensi pertambangan - Pengembangan Agribisnis - Pengembangan industri sedang (Kelapa sawit serta komoditas pertanian/perkebunan lainnya) - Optimalisasi potensi Perikanan dan Kelautan - Pengembangan wisata alam - Pengembangan Wilayah Perbatasan dengan Kabupaten Morowali.

19

No

Kawasan Strategis

KSK - KSK Koridor Kintom – Batui

Kriteria - Merupakan Kawasan Industri Besar (UsoTangkiang) - Merupakan kawasan pelabuhan

- KSK Kawasan kurang berkemban g diKecamat an Bunta, Simpang Raya, Nuhon, Pagimana, Lobu dan Bualemo, serta pulaupulau kecil.

2.

Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Kawasan Hutan Lindung Luwuk

- Merupakan hinterland yang kurang berkembang di kecamatan Bunta, simpang raya,Nuhon, Pagimana, Lobu dan Bualemo - Gerbang Kabupaten Banggai jalur darat (Kecamatan Nuhon)

Isu Penanganan - Penataan Kawasan Industri Uso – Tangkiang) - Penataan perkotaan kintom dan Batui. - Pengembangan infrstruktur pendukung kawasan

- Pengembangan wilayah perbatasan dengan Kabupaten Tojo Una-Una - Pengembangan Agrowisata - Pencadangan areal pertanian lahan Basah - Kawasan pertanian pangan berkelanjutan - Pengembangan pertanian lahan kering dan perkebunan. - Pengembangan Kawasan perdesaan

- Pulau-pulau kecil diwilayah Kabupaten Banggai

- Penanganan Pulau-pulau kecil diwilayah Kabupaten Banggai

- Kawasan yang potensial menimbulkan masalah fisik, lingkungan dan kebencanaan, utamanya terhadap kota Luwuk.

- Rehabilitasi dan revitalisasi fungsi lindung kawasan.

- Penyediaan infrastruktur dasar dan wilayah

- Penetapan regulasi yang ketat untuk pengendaliannya. - Penetapan sebagai hutan wisata dan pendidikan/ penelitian.

- Sebagai kawasan resapan air kota Luwuk


2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Banggai Kabupaten Banggai adalah Kabupaten yang kaya dengan kandungan sumber daya alam, baik pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, kelautan serta pertambangan mineral dan gas bumi. Kekayaan alam ini merupakan potensi untuk pengembangan wilayah Kabupaten Banggai kedepan. Uraiannya adalah sebagai berikut: RKPD Kabupaten Banggai 2014

20

a. Pertanian / Perkebunan Berdasarkan peranan sektoral perekonomian Kabupaten Banggai sampai saat ini masih di dominasi sektor pertanian sebagai motor penggerak utama perekonomian daerah, selain itu sektor ini pula yang menjadi sumber utama mata pencaharian penduduk dengan menyerap tenaga kerja terbesar yaitu 51,72% dari jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun keatas yang bekerja di semua sektor perekonomian. Kabupaten Banggai merupakan salah satu sentra pertanian di Sulawesi Tengah terutama dari tanaman padi dan palawija, Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana arahan RTRW adalah sebagaimana tabelberikut :

Tabel 2.12. Kawasan Peruntukan pertanian di Kabupaten Banggai No 1.

Nama Kawasan

Luas (Ha)

Komoditas

Lokasi (Kec.)

KAWASAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN Kawasan Pertanian lahan Basah

± 35.865,60

- Padi sawah

-

2.

Batui Batui Selatan Bualemo Bunta Simpang Raya Lamala Luwuk Timur Masama Nuhon Pagimana Toili Moilong Toili Barat

KAWASAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN Kawasan Pertanian lahan Basah


± 35.865,60

- Padi sawah

Batui Batui Selatan Bualemo Bunta Simpang Raya - Lamala

-

21

No

Nama Kawasan

Kawasan Pertanian Lahan Kering

2.

Luas (Ha)

± 937.234

KAWASAN PERTANIAN HORTIKULTUR A

3.

KAWASAN PERKEBUNAN

4.

KAWASAN PETERNAKAN

Komoditas

-

- Luwuk Timur - Masama - Nuhon - Pagimana - Toili - Moilong - Toili Barat

-

Padi Ladang Jagung Kedelai Kacang Tanah - Kacang Hijau - Ubi Kayu - Ubi Jalar

- Tersebar di wilayah Kabupaten Banggai

- Horti Sayuran


- Horti Buah : Durian, Rambutan, manga, pisang, jeruk, salak ± 210.984

Lokasi (Kecamatan)

- Kelapa Dalam - Kelapa Sawit - Kopi - Cengkeh - Jambu Mente - Kakao - Panili - Kemiri


- Sapi, Kambing, Babi dan Unggas

- Tersebar di beberapa Kecamatan Kabupaten Banggai

Sumber : RTRW Kab. Bangai 2012-2032

b. Kehutanan Kabupaten Banggai memiliki potensi hasil hutan yang cukup banyak, hal ini dapat di lihat dari luasan hutan di Kabupaten Banggai, berdasarkan peta penunjukan kawasan hutan dan perairan Propinsi Sulawesi Tengah mencapai = ± 610.563 Ha, yang terdiri atas : KSA dan KPA = 23.726 Ha (2,52%), Luasan Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Banggai = 169.669 Ha atau 18,04 % dari total luas hutan. Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± 309.113 Ha (32,86%), Hutan Produksi Tetap (HP) RKPD Kabupaten Banggai 2014

22

seluas ± 55.526 ha (5,90%) dan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) seluas ± 52.529 ha (5,58% dari luas hutan Kabupaten Banggai). c. Perikanan dan kelautan Kabupaten Banggai memiliki luas wilayah laut ± 20.309,68 Km², berada di Zona II Teluk Tomini dan Zona III Teluk Tolo. Panjang garis pantai Kabupaten Banggai ± 613,25 Km. Potensi Lestari perikanan laut yang di miliki yaitu ± 48.621,1 ton pertahun yang terdiri atas ikan pelagis ± 39.387,9 ton/tahun dan ikan Domersal ± 9.239,2 Ton/tahun. Kabupaten Banggai juga memiliki Areal Pertambakan yaitu seluas ± 8.825 Ha, jenis yang di budidayakan yaitu udang windu (eksport USA, Uni Eropa dan Asia), Vannamei dan Ikan Bandeng. Sedangkan untuk areal Kolam Air tawar seluas ± 260 Ha untuk budidaya ikan mas dan ikan nila. Untuk Budidaya laut potensi yang ada seluas ± 6.396 Ha, yang baru di manfaatkan ± 78.800 m² untuk budidaya rumput laut (± 44.750 m²), budidaya kerapu/keramba apung (± 430 m²), kepiting Bakau (± 30.300 m²) dan budidaya mutiara. Sebagian besar wilayah kabupaten Banggai berada di wilayah pesisir, olehnya itu Desa yang ada di dominasi oleh Desa pesisir sejumlah 131 Desa (Data sebelum pemekaran) dengan 14.067 Rumah tangga perikanan. Kabupaten Banggai memiliki 72 buah pulau yang tersebar di beberapa Kecamatan, dengan rincian sebagai berikut:

2

Pulau berpenghuni,

70 Pulau tidak berpenghuni

33 Pulau telah memiliki nama, dan

39 Pulau belum memiliki nama


23

d. Pertambangan Kabupaten Banggai memiliki potensi pertambangan yang cukup melimpah terdiri dari bahan tambang Minyak dan Gas Bumi, Bahan Tambang Mineral Logam, seperti Nikel dan emas dan bahan tambang mineral non logam atau bahan galian non logam (galian C). Uraiannya adalah sebagai berikut: 1) Minyak dan Gas Bumi. Kabupaten Banggai memiliki Potensi minyak dan gas bumi yang terdapat di Blok Senoro seluas ± 6.100 Ha, dengan cadangan gas alam

terbukti

1,532

TCF

(Triliun

Kaki

Kubik),

cadangan

Kemungkinan 1.051 TCF, cadangan harapan 1.083 TCF, dan Blok Matindok

yang memiliki 6 lapangan Gas yaitu Maleo Raja,

Sukamaju, Donggi, Mentawa dan lapangan Gas Minahaki. Blok senoro di kelola oleh JOB Pertamina Medco Tomori Sulawesi (PMTS) dan Blok Matindok yang di kelola oleh Pertamina Pengembangan Gas Matindok (PPGM). Dari

Lapangan

Donggi

dan

Matindok

diperkirakan

akan

menghasilkan gas sebesar 105 MMSCFD yang akan dialokasikan untuk PT PLN (20 MMSCFD) dan PT DS LNG (85 MMSFD). Sedangkan untuk Wilayah Kerja Tomori akan dikembangkan Lapangan Senoro yang berpotensi mengahsilkan 300 MMSFD dan Lapangan Cendanapura yang berpotensi menghasilkan 10 MMSFD yang mana gas tersebut akan dialokasikan untuk PT. Panca Amara Utama (55 MMSFD). PT PLN ( 5 MMSFD) dan PT DS LNG (250 MMSFD). Saat ini sedang di bangun Kilang Gas Alam Cair DS – LNG di Desa Uso Kecamatan Batui, yang di rancang berkapasitas 2 juta ton pertahun dan mulai berproduksi 2014, dan akan merupakan kilang LNG Ke empat di Indonesia.


24

2) Potensi Bahan Galian Kandungan mineral diperut bumi Kabupaten Banggai, menyimpan potensi untuk bisa dimanfaatkan secara optimal. Kekayaan alam yang terserak dibeberapa titik itu terdiri dari potensi kekayaan alam yang strategis dan vital, termasuk juga yang mengandung potensi energi. Beberapa bentuk potensi kekayaan mineral yang terkandung diperut bumi Kabupaten Banggai, antara lain adalah : Emas ; terdapat di Kecamatan Toili, Toili Barat, Moilong, dan Simpang Raya. Jenis emas ini merupakan emas sekunder yang terdapat pada endapan alluvial (pasir, lempung dan kerakal) di sekitar lembah dan sungai kecil, belum di temukan kandungan emas primer. Nikel ; Tersebar di Kecamatan Luwuk Timur, Kecamatan Pagimana, Kecamatan Bunta, Kecamatan Bualemo dan Kecamatan Toili, dengan potensi : − Blok Siuna Kecamatan pagimana luas areal prospek ± 3.400 Ha − Blok Pagimana Bunta luas areal prospek ± 2.000 Ha − Blok Balingara luas areal prospek ± 2000 Ha − Blok Toili luas areal prospek ± 2.800 Ha. Biji Besi ; lokasi Kecamatan Luwuk Selatan dan Kecamatan Kintom, namun sementara keberadaan galian ini belum di inventarisasi baik penyebaran wilayah, lokasi cebakan maupun jumlah cadangan. Granit ; Terdapat di kecamatan Pagimana, belum bisa di pastikan berapa besar cadangan yang ada. Pasir dan Batu ; terdapat di hampir semua sungai di wilayah Kabupaten Banggai yang tersebar di bebarapa Kecamatan.


25

Batu Gamping ;Hampir seluruh wilayah di Kabupaten Banggai didominasi oleh jenis bebatuan ini. Pada beberapa wilayah telah diolah secara tradisional untuk keperluan lokal. Marmer ; terdapat di Desa Salodik, Desa Lauwon, Desa Bantayan dan Desa Minangandala. Gabro ;

Desa Siuna Kecamatan Pagimana, Desa Bantayan

Kecamatan Luwuk Timur, dan Desa Nanganangaon Kecamatan Bunta. Tanah urug ; tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Banggai. e. Potensi Energi Beberapa sumber daya energi yang tersedia di Kabupaten Banggai yang belum dimanfaatkan secara optimal dan sangat potensial untuk dikembangkan menjadi salah satu sumber daya energi yang berdaya guna tinggi adalah sebagai berikut : Energi Surya. Berdasarkan data yang diperoleh dari stasiun meteorologi Bubung Luwuk, penyinaran matahari di Kabupaten Banggai memiliki intensitas rata-rata sebesar 53-96 %. Dengan demikian potensi energi surya di Kabupaten Banggai memiliki prospek untuk dikembangkan. Energi Air. Di daerah Kabupaten Banggai terdapat jenis pasang surut prevaling diurnal, yaitu terjadi dua kali pasang dan dua kali surut dengan tinggi permukaan yang berbeda. Kecepatan arus rata-rata 2,0 knot ke arah utara pada bulan Januari, Maret, Juli dan Oktober. Sementara angin yang berhembus kearah Selatan terjadi di bulan April, Juni, November dan Desember. Dengan tinggi gelombang berkisar antara 0,1 – 1,2 M (Dishidros, 1997). Selain potensi arus laut ini terdapat pula potensi sungai-sungai yang meiliki debit air yang cukup untuk dikembangkan menjadi alternatif lain sebagai salah satu sumber daya energi listrik, seperti PLTM Hanga-hanga dan PLTM Hek. RKPD Kabupaten Banggai 2014

26

Energi Angin. Kekuatan angin yang cukup stabil dengan arah yang tetap memungkinkan untuk dikembangkannya Pembangkit Listrik Tenaga Angin. Angin bertiup dari Phlipina dengan kecepatan angin ratarata di Kabupaten Banggai yang berkisar 3-6 knot dengan arah angin terbanyak beradius 2700, memungkinkan digunakannya kincir angin sebagai alat pendukung Energi Listrik Tenaga Angin. Dengan didukung perbedaan suhu maksimum antara siang dan malam sehingga terjadi tiupan angin yang silih berganti dari daratan dan lautan memungkinkan daerah Kabupaten Banggai berpotensi untuk dikembangkan sebagai daerah pengembangan listrik dengan tenaga angin. f.

Pariwisata Kabupaten Banggai memiliki potensi wisata yang cukup beragam yang dapat di jadikan sebagai obyek dan daya tarik wisata, utamanya wisata alam.Jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Banggai di tahun 2011 (Sulawesi Tengah Dalam Angka 2012) tercatat :wisatawan asing = 315 orang dan wisatawan domestik = 215.200 orang. Gambaran potensi dan obyek wisata/dayak tarik wisata yang ada di Kabupaten Banggai, berdasarkan data tahun 2011 adalah sebagai berikut: Tabel 2.13. Potensi Obyek dan daya Tarik Wisata Kabupaten Banggai No 1.

Kecamatan Luwuk

Obyek Wisata

Potensi

Permandian Salodik (Wisata Alam)

Air terjun

Permandian Sandakan (Wisata Alam)

Keindahan alam

Air terjun hanga-hanga (Wisata Alam)

Air terjun

Air Terjun Nambo (Wisata Alam)

2.

Toili Barat

Pantai Kilo 5 (Wisata Pantai)

Pasir Putih

Pantai Boli’I (Wisata Pantai)

Pasir Putih

Danau Makapa (Wisata Alam) Pantai Pandan Wangi (Wisata Pantai)

3.

Balantak

Permandian Dondo (Wisata Alam) Pulau Dua (Wisata Bahari)


Pasir Hitam

Pasir Hitam dan

27

No

Kecamatan

Obyek Wisata

Potensi terumbuh karang

4.

Batui

Bangkiriang (Wisata Alam)

5.

Pagimana

Air Panas Uwedaka (Wisata Alam)

6.

Nuhon

Pantai Hek Permai (Wisata Pantai)

Pasir Putih, dan terumbu karang

7.

Toili

Pantai Tou (Wisata Pantai)

Pasir Hitam, dan terumbuh karang

8.

Masama

Pantai Cemerlang (Wisata Pantai)

Pasir putih

Gua Wira (OW Minat Khusus) Sumber : RPJM Daerah Kab. Banggai 2011-2016

Stalagit, Stalagmit

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana di Kabupaten Banggai Berdasarkan dokumen teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Tahun 2012-2032, potensi bencana alam di Kabupaten Banggai terdiri atas : a.

Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah merupakan bagian dari kerangka sistem tektonik Indonesia. Daerah ini terletak pada zona “triple junction”, yaitu daerah yang terletak pada pertemuan tiga pertemuan lempeng tektonik utama dunia, yaitu Lempeng Indo-Australia, Lempeng Eurasia dan Lempeng Pasifik. Pertemuan ketiga lempeng utama dunia di Indonesia timur ini bersifat konvergen, sehingga ketiganya bertumbukan secara relatif mengakibatkan Daerah Banggai sebagai salah daerah yang memiliki tingkat aktivitas kegempaan yang cukup tinggi di Indonesia. Potensi gempa Bumi di Kabupaten Banggai adalah sebagai berikut : Kerawanan tinggi. Daerah kerawanan tinggi bencana gempabumi di Kabupaten Banggai adalah kawasan pesisir Kecamatan Batui dan Toili, sebagian pesisir Kecamatan Bunta, hampir seluruh pesisir Kecamatan Bualemo, sebagian pesisir Kecamatan Balantak,sebagian pesisir Kecamatan Lamala dan sebagian pesisir Kecamatan Luwuk bagian timur. Kerawanan rendah.


28

Kawasan perbukitan merupakan zona dengan tingkat kerawanan rendah karena pada kawasan ini gelombang gempabumi tidak akan mengalami resonansi getaran saat terjadi gempabumi. Hampir keseluruhan wilayah Banggai mempunyai kerawanan rendah, jauh lebih

besar

angka

/

luasannya

dibandingkan

wilayah

yang

mempunyai kerawanan tinggi. b. Kawasan Rawan bencana Gerakan Tanah (Longsor) Berdasarkan hasil analisis, daerah rawan longsor di Kabupaten Banggai terdiri atas : Daerah rawan longsor kelas rendah menyebar merata di seluruh Kabupaten Banggai yaitu di Kecamatan Toili, Kintom, Batui, Bunta, Luwuk, Bualemo, Lamala, Balantak, terutama pada wilayah yang berada pada pinggir perairan. Kelas kerawanan sedang berada pada semua wilayah Banggai dengan dominasi di Kecamatan Toili, Batui, Bunta, Kintom, dan Pagimana. Kelas kerawanan tinggi sangat dominan di Kecamatan Bunta dan Pagimana, dan sedikit di Kecamatan Toili, Batui, Kintom, Bualemo, Lamala, Luwuk, dan Balantak. c.

Kawasan Rawan Banjir Berdasarkan analisis faktor penyebab banjir dapat ditentukan persebaran

daerah

rawan

banjir

secara

keruangan

terutama

terkonsentrasi pada wilayah dataran dan cekungan yang sebagian besar berasosiasi dengan wilayah dataran aluvial dan diwilayah kepesisiran. Sebaran daerah dengan tingkat kerawanan tinggi terdapat pada Kecamatan Toili Barat, Toili dan Moilong, Batui dan Bunta, Pesisir utara dan pantai Bunta, Jalur Luwuk-Lamala, dan Pesisir Poh-Pagimana. Wilayah tersebut terdapat dataran yang luas dengan aliran sungai yang besar dan mempunyai dataran aluvial yang luas. Di daerah kecamatan lainnya tidak terdapat daerah kerawanan tinggi, karena tidak ada aliran RKPD Kabupaten Banggai 2014

29

sungai yang besar sehingga luas DAS-nya sempit dan tidak ada dataran yang luas. Kawasan sedang meliputi sebagian kecil Kecamatan Pagimana, Kintom, Luwuk, Bualemo, Balantak dan Lamala. Sedangkan untuk Kawasan rendah tersebar di beberapa wilayah Kabupaten Banggai. d. Kawasan rawan bencana Abrasi Kawasan rawan abrasi tersebar di seluruh wilayah pesisir Kabupaten Banggai.

e.

Kawasan Rawan Bencana Erosi Permukaan dan Erosi Sungai. Meliputi wilayah aliran sungai di DAS Bongka – Mentawa.

f.

Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kawasan rawan bencana Tsunami di Kabupaten banggai terdiri atas: - Potensi rendah:

Hampir seluruh wilayah pesisir Kab.Banggai

- Potensi sedang:

Tersebar di sebagian pesisir Kecamatan Bunta, Toili, Toili Barat, Moilong, Batui, Batui Selatan, Bualemo dan Lamala.

- Potensi Tinggi:

Pesisir Batui-Toili, pesisir utara pantai Bunta, Jalur Luwuk – Lamala, pesisir Poh – Pagimana dan Pantai Bualemo.

2.1.4 Kondisi Demografi Kabupaten Banggai Jumlah penduduk Kabupaten Banggai dari tahun ke tahun terus mengalami

peningkatan,

meskipun

laju

pertumbuhannya

dapat

di

kendalikan. Berdasarkan Data Statistik Kependudukan Sulteng 2013, Jumlah Penduduk Kabupaten Banggai Tahun 2012 mencapai 334.561 jiwa, meningkat dari tahun 2011 (329.609 jiwa). RKPD Kabupaten Banggai 2014

30

Grafik 2.1 Pertumbuhan dan Perkembangan Penduduk Kabupaten Banggai

Sumber : Kabupaten Banggai Dalam Angka 2012

Laju pertumbuhan penduduk rata-rata rata rata pertahun pada tahun 2007 2007-2011 adalah 3,40 %, dengan kepadatan penduduk 35 jiwa/km². Laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan yaitu dari 1,88 % pertahun selama periode 1990-2000 2000 menjadi 1,76 % pertahun selama periode 2000 2000-2010. Gambaran perkembangan penduduk di Kabupaten Banggai berdasarkan jenis kelamin, dapat di lihat pada gambar berikut : Grafik 2.2 Penduduk Kabupaten Banggai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2008-2012 2012 163.998

2012

170.563 161.185

2011

168.424 158.260

2010

165.366 156.024

2009

160.384 154.305 157.379

2008 145.000

150.000

155.000

Perempuan

160.000

165.000

170.000

175.000

Laki-Laki Laki



31

Berdasarkan perkotaan dan perdesaan, distribusi penduduk Kabupaten Banggai dapat di lihat pada tabel berikut: Tabel 2.14. 2.14 Penduduk kabupaten Banggai berdasarkan Wilayah perkotaan dan perdesaan tahun 2012 Perdesaan/Perkotaan

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

Rasio

Perkotaan

37.879

37.970

75.849

99,76

Perdesaan

133.074

125.638

258.712

105,92

Total

170.953

163.608

334.561

104,49

Sumber : Statistik Kependudukan Sulteng 2013

Sebaran penduduk berdasarkan kecamatan di Kabupaten Banggai tahun 2012 adalah sebagaimana gambar berikut : Grafik 2.3 Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Banggai Tahun 2012 NAMBO MANTOH LUWUK UTARA LUWUK SELATAN BALANTAK UTARA BALANTAK SELATAN BALANTAK MASAMA LAMALA LOBU BUALEMO PAGIMANA LUWUK TIMUR LUWUK KINTOM SIMPANG RAYA NUHON BUNTA BATUI SELATAN BATUI MOILONG TOILI BARAT TOILI

7.866 6.976 15.917 21.300 4.098 4.588 5.483 10.866 5.928 3.416 17.547 22.988 10.907 35.046 9.776 14.047 18.498 18.902 13.279 15.223 18.716 21.420 31.783 -

5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000

Sumber: r: BPS Kabupaten Banggai 2013*


32

Berdasarkan sebarannya, jumlah penduduk terbanyak diKabupaten Banggai terdapat di Kecamatan Luwuk sebagai Ibu Kota Kabupaten = 35.046 jiwa, Kecamatan Toili = 31.783 jiwa di urutan kedua dan di urutan ketiga terbayak adalah kecamatan Pagimana = 22.988 jiwa, sedangkan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kecamatan Lobu = 3.416 jiwa. Berdasarkan kelompok umur, penduduk Kabupaten Banggai dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.15. Jumlah Penduduk menurut kelompok Umur dan Jenis kelamin di Kabupaten Banggai Tahun 2012 Kelompok Umur Age Group

Laki-Laki Male

Perempuan Female

Jumlah Total

<5

17.851

16.534

34.385

5–9

19.415

18.357

37.772

10 – 14

17.047

16.003

33.050

15 – 19

14.137

13.531

27.668

20 – 24

13.625

13.382

27.007

25 – 29

15.181

15.357

30.538

30 – 34

14.502

14.213

28.715

35 – 39

13.729

13.103

26.832

40 – 44

11.266

10.839

22.105

45 – 49

9.364

6.690

18.054

50 – 54

7.746

7.180

14.926

55 – 59

5.912

5.217

11.129

60 – 64

4.211

4.164

8.375

65 +

6.968

7.038

4.006

Jumlah / Total

170.953

163.608

334.561

Sumber data : KAbupaten Banggai Dalam Angka 2012

Jika di lihat data pada tabel di atas, polanya membentuk piramida yang menggambarkan struktur yang di dominasi penduduk muda usia<5 tahun sampai 45 tahun. Hal ini menunjukan bahwa fertilitas merupakan faktor yang mempengaruhi struktur penduduk.


33

Grafik 2.4 Jumlah Penduduk kabupaten Banggai Berdasarkan Agama 300000 257683

250000 200000 150000 100000 46114

50000

6168

19248 396

0 ISLAM

KRISTEN

KATOLIK

HINDU

BUDHA

Berdasarkan agama (data tahun 2011), penduduk Kabupaten Banggai terdiri atas : Penduduk beragama Islam 78,18 %, Kristen = 13,99 %, Katolik = 1,87 %, Hindu = 5,84% dan pemeluk agama Budha = 0,12%. Secara garis besar ringkasan indikator kependudukan Kabupaten Banggai Tahun 2012 tergambar sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.16. 2.16 Indikator Kependudukan Kabupaten bupaten Banggai Tahun 2011 Uraian

2009

2010

2011

2012

318.408

323.626

329.609

334.561

1,52

2,28

1,85

1,48

33

33

34

34

Seks Ratio (L/P) %

102,79

104,49

104,49

104.01

Jumlah Rumah Tangga

79.974

81.226

82.727

-

3,96

3,98

3,98

-

Jumlah Penduduk (Jiwa) Pertumbuhan Penduduk (%) Kepadatan Penduduk (jiwa/Km²)

Rata-rata rata ART (Jiwa/Ruta)

% Penduduk Menurut kelompok Umur 0-14 14 tahun

26,76

31,45

31,46

31,45

15-64 64 Tahun

68,20

64,35

64,35

64,37

>65 Tahun

5,05

4,20

4,20

4,18

Sumber Data : KDA 2012 dan Statistik Daerah Kab. Banggai 2012, di olah kembali


34

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN BANGGAI Aspek kesejahteraan masyarakat menguraikan tentang tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banggai, yang terdiri dari uraian tentang fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial serta seni budaya dan olah raga. 2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di lakukan terhadap indikator antara lain: pertumbuhan PDRB, Laju Inflasi, PDRB perkapita, prosentase penduduk di atas garis kemiskinan dan angka kriminalitas yang tertangani. a.

Pertumbuhan PDRB Kondisi

perekonomian

Kabupaten

Banggai

terusmengalami

peningkatan dan kemajuan yang berarti pada tahun 2012, halini ditunjukan dari dari peningkatan PDRB Atas dasar Harga Berlaku yangmencapai

6.482.465

juta

rupiah

meningkat

dibandingkan

tahunsebelumnya 5.151.011 juta rupiah. Untuk PDRB atas dasar harga konstan2000 selama tahun 2012 mencapai 2.737.508 juta rupiah mengalamipeningkatan pula dari tahun sebelumnya 2.347.974 juta rupiah.

2.737.508

6.482.465 2.347.974

5.151.011 2.048.135

3.414.639

1.816.718

3000000

1.663.439

4000000

1.542.888

5000000

2.368.305

6000000

2.848.872

7000000

4.165.996

Grafik 2.5 PDRB Kabupaten BanggaiTahun 2007 2007-2012 (juta Rupiah)

2000000 1000000 0 2007

2008

2009

ADH Berlaku


2010

2011

2012

ADH Konstan 2000

35

PDRB Perkapita Tahun ahun 2012 Kabupaten Banggai berdasarkan harga berlaku mencapai Rp. 19.376.032 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya Rp. 15.627.642.- PDRB Perkapita Harga Konstan juga menunjukkan peningkatan dari Rp. 7.123.515 meningkat menjadi Rp. 8.182.389.8.182.389.

19.376.032 8.182.389

6.328.710

7.123.515

12.872.871 5.695.346

10.704.767

9.075.615

5.299.196

10000000

4.996.196

15000000

7.668.961

20000000

15.627.642

Grafik 2.6 Produk Domestik Regional Bruto Perkapita Kabupaten Banggai Tahun 2007 – 2012 (Rupiah)

5000000 0 2007

2008

2009

ADH Berlaku

2010

2011

2012

ADH Konstan 2000

Sumber : BPS Kab. Banggai 2013*

Adapun persentase pertumbuhan PDRB Perkapita berdasarkan harga Konstan 2000 dan Harga Berlaku dapat di dilihat sebagaimana gambar berikut : Grafik 2.7 Pertumbuhan PDRB Perkapita Kabupaten Banggai HArga Berlaku dan Harga Konstan 2000 tahun 2007 2007-2012 30 Pertumbuhan PDRB Perkapita HB

Pertumbuhan PDRB Perkapita HK

25 23,99

20 20,25 18,34

15

21,4

17,95

14,86

10 11,43

11,12

5

5,55

6,07

2007

2008

12,56

7,48

0


2009

2010

2011

2012

36

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banggai tahun 2011 sebesar14,64 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya 12,74persen, dan naik menjadi 16,59% di tahun 2012. Grafik 2.8 Trend Pertumbuhan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banggai Tahun 2009 2009-2012 18 16 16,59

14 14,64

12

12,74

10 8 6

9,21 7,81

4 2 0

2008

2009

2010

2011

2012

Sumber :BPS, PDRB Kabupaten/Kota Sulteng 2008 2008-2012

Pertumbuhan ekonomi ini jauh di atas rata rata-rata pertumbuhan ekonomi

Propinsi

Sulawesi

Tengah

tahun

2012

(9,27%)

dan

pertumbuhan ekonomi nasional (6,23%). Grafik 2.9 Trend Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tengah Tahun 2009 2009-2012 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

9,16

9,27

7,8

7,9

6,2

6,46

6,23

2010

2011

2012

8,75 7,71

8,35

4,63

2009

2013

Jika di lihat berdasarkan pertumbuhan masing masing-masing sektor, di Tahun 2012 pertumbuhan Sektor Bangunan/Konstruksi = 49,36% meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 45,63%, kemudian di susul sektor pertambangan dan penggalian yaitu 35,54%. Hal ini berbeda RKPD Kabupaten Banggai 2014

37

dengan tahun sebelumnya, di tahun 2011 pertumbuhan terbesar berasal dari sektor pertambangan dan penggalian yaitu 55,81%, sementara sektor bangunan di urutan kedua (45,63%). Tabel 2.17. Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan harga konstan tahun 2012* NO

SEKTOR Pertanian Pertambangan & penggalian Industri pengolahan Listrik dan air bersih Bangunan Perdagangan, hotel dan restauran Angkutan dan komunikasi Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan Jasa-jasa Rata-rata pertumbuhan

PERTUMBUHAN HB (%) HK 2000 (%) 17,68 9,43 42,37 35,54 17,24 8,08 27,44 15,82 58,26 49,36 22,26 11,04 40,21 34,43

30,62 25,56

24,22 25,85

15,59 16,59

Sumber : BPS Kab. Banggai 2012*

Tabel 2.18. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB tahun 2007-2011 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten Banggai SEKTOR

Pertanian Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas & Air bersih Konstruksi Perdagangan, Hotel dan Restauran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, sewa & Jasa Perusahaan Jasa-jasa

2008 Rp

2009 %

2010

Rp

%

Rp

54.57 1,076,971

2011 %

913,351

54.91

991,305

20,875

1.25

23,112

1.27

36,191

1.77

121,475

7.30

133,305

7.34

145,034

8,161 93,834

0.49 5.64

9,158 101,534

0.50 5.59

152,743

9.18

167,966

81,288

4.89

75,552 196,159

4.54 11.79

Rp

52.28 1,174,268

2012 %

Rp

%

50.0

1,284,993

46.94

56,388

2.40

76,431

2.79

7.08

156,662

6.67

169,282

6.18

10,357 142,853

0.51 6.97

11,755 208,038

0.50 8.86

13,614 310,733

0.50 11.35

9.25

184,779

9.02

204,463

8.71

227,034

8.29

97,771

5.38

120,892

5.90

153,582

6.54

200,651

7.33

83,934 208,634

4.62 11.48

101,101 4.94 229,958 11.2277

124,336 258,482

5.30 11.01

155,987 298,786

5.70 10.91

Sumber : BPS Kab. Bangai 2013

Berdasarkan

peranan

sektoral

perekonomian

Kabupaten

Banggaisampai saat ini masih didominasi sektor pertanian sebagai RKPD Kabupaten Banggai 2014

38

motorpenggerak utama perekonomian daerah, di mana peranannya cenderungsemakin melemah dari tahun ke tahun. Hal ini seiring menurunnyaperanan subsektor tanaman bahan makanan, perkebunan, peternakan,kehutanan dan perikanan. Tabel 2.19. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB tahun 2007-2012 Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah) NO

SEKTOR Pertanian Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas & Air bersih Konstruksi Perdagangan, Hotel dan Restauran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, sewa & Jasa Perusahaan Jasa-jasa PDRB

2008 Rp

%

1,521,520 53.41

2009 Rp 1,800,686

%

2010 Rp

2011 %

52.73 2,100,856 50.43

Rp

2012 %

Rp

%

2,457,349

47.71

2,891,866

44.61

32,905

1.16

39,055

1.14

64,300

1.54

103,514

2.01

147,374

2.27

219,839

7.72

260,416

7.63

309,321

7.42

361,279

7.01

423,566

6.53

13,380 189,745

0.47 6.66

15,959 223,565

0.47 6.55

19,987 336,103

0.48 8.07

25,087 518,550

0.49 10.07

31,971 820,665

0.49 12.66

267,599

9.39

322,891

9.46

387,410

9.30

465,698

9.04

569,360

8.78

131,447

4.61

177,043

5.18

239,999

5.76

330,477

6.42

463,361

7.15

142,571 5.00 329,866 11.58 2,848,872

172,098 402,926 3,414,639

5.04 11.80

221,580 5.32 486,440 11.68 4,165,996

292,848 596,209 5,151,011

5.69 11.57

393,675 740,627 6,482,465

6.07 11.43

Sumber : BPS Kabupaten Banggai 2013

Berdasarkan perkembangan distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menunjukan terdapat tiga sektor ekonomi yang mempunyai peran terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Banggai. Peranan sektor pertanian tahun 2012 mencapai 44,61 persen dari total PDRB Kabupaten Banggai menurun dibandingkan tahun sebelumnya 47,71 persen. Sedangkan sektor Konstruksi/bangunan berada di urutan kedua dengan peranan sebesar 12,66 %, sektor jasa-jasa berada di urutan ketiga dengan peranan sebesar 11,43%. Menurunnya peranan sektor pertanian secara tidak langsung berdampak terhadap perubahan peranan sector sector lainnya. Prospek perekonomian Kabupaten Banggai pada masa mendatang menunjukan semakin membaik seiring dengan peningkatan investasi baik oleh PMA dan PMDN dengan menggali berbagai potensi RKPD Kabupaten Banggai 2014

39

sumber daya alam yang ada. Berbagai kondisi yang ada seperti eksplorasi tambang minyak dan gas bumi yang secara langsung nantinya memberikan nilaitambah terhadap perekonomian daerah, demikian pula sektor-sektorlainnya sektor sektorlainnya seperti perkebunan, perikanan, kehutanan, perdagangan dan lainnya. b. Laju Inflasi Tingkat inflasi merupakan tolok ukur kestabilan perekonomian daerah. Tingkat inflasi Kabupaten Banggai selama periode 2006 – 2011 menunjukan perkembangan yang fluktuatif. Laju inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 10,85 %, kemudian turun menjadi 7,74 % di tahun 2010 dan berdasarkan hitungan sementara naik menjadi 7,94 % di tahun 2011. Grafik 2.10 Grafik Trend laju Inflasi di kabupaten Banggai Tahun 200 2006 -2011 12 10

10,85 10,11

8

8,69

6

7,12

7,74

7,94

2010

2011*

4 2 0

2006

2007

2008

2009

Sumber ; Statistik daerah Kab. Banggai 2012

c.

PDRB per kapita PDRB Perkapita Tahun 2011 Kabupaten Banggai berdasarkan harga berlaku mencapai 19.376.032 rupiah meningkat dibandingkan tahun sebelumnya 15.627.642rupiah. PDRB Perkapita harga konstan juga menunjukan peningkatan dari 8.182.389 rupiah meningkat menjadi 7.123.515 rupiah.


40

8.182.389

19.376.032 7.123.515

15.627.642 6.328.710

12.872.871 5.695.346

10000000

5.299.196

15000000

9.075.615

20000000

10.704.767

Grafik 2.11 Produk Domestik Regional Bruto Perkapita Kabupaten ba banggai Tahun 2007 – 2011 (Rupiah)

5000000 0 2008

2009 ADH Berlaku

2010

2011

2012

ADH Konstan 2000

Sumber : BPS Kab. Banggai 2013

Jika dilihat berdasarkan capaian PDRB perkapita Kabupaten/Kota se Sulawesi tengah tahun 2011, maka capaian Kabupaten Banggai berada di urutan ke 6, yang tertinggi adalah Kabupaten Morowali (21,85 juta rupiah) dan terendah adalah Kabupaten Tojo Una Una-Una (9,80 juta Rupiah). Grafik 2.12 Capaian PDRB Perkapita Kabupaten Kota se Sulawesi Tengah Tahun 2011

Sumber : RKPD propinsi Sulteng 2013


41

d. Kemiskinan Kemiskinan

merupakan

kondisi

kehidupan

yang

serba

kekurangan yang di alami seseorang yang pengeluaran perkapitannya selama sebulan tidak cukup untuk memenuhi standar hidup minimum. 1)

Presentasi Penduduk di atas garis kemiskinan Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk

kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan

konsumsi pangan

dan

non

pangan

yang

dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Selama tahun 2007-2011 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banggai mengalami penurunan, dimana tahun 2007 jumlah penduduk miskin sebanyak 52,90 ribu jiwa (17,28%) turun menjadi 51,53 ribu jiwa (16,70%) di tahun 2008. Pada tahun 2009 penduduk miskin kembali turun menjadi 45,33 ribu jiwa (14,60%), di tahun 2010 dan 2011 dapat di tekan dan di entaskan menjadi masing-masing 39,1 ribu jiwa (12,07%) dan 37,19 ribu jiwa (11,25%). Dengan demikian selama tahun 2007 s/d tahun 2011 penduduk miskin yang dapat di entaskan sebanyak 15,71 ribu jiwa (6,03%). Tabel 2.20. Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentasie Penduduk Miskin Kabupaten Banggai Tahun 2007-2011 Uraian

2007

2008

2009

2010

2011

160.117

185.738

207.199

227.124

313.479

Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)

52,90

51,53

45,33

39.1

37,19

Penduduk Miskin (%)

17,28

16,70

14,60

12.07

11,25

Garis kemiskinan(Rp)

Sumber : Statistik Daerah kab. Banggai 2012


42

Presentase penduduk miskin Kabupaten Banggai tahun 2011 adalah sebesar 11,25%. Trendnya menurun dari tahun ketahun sebagaimana gambar berikut. Grafik 2.13 Perkembangan Tingkat kemiskinan di Kab Kab. Banggai Tahun 2005-2011 60000

49.800

53.900

52.900

40000 30000

16,27

40

51.500 45.300

50000 18,52

17,28

16,7

14,6

39.072

37.192

12,07

11,25

20000

30 20 10

10000 0

0 2005

2006

2007

2008

Jumlah Penduduk miskin

2009

2010

2011

Tingkat kemiskinan

Sumber : Statistik Daerah kab. Banggai 2012, data diolah kembali

Jika di bandingkan dengan angka kemiskinan nasional dan propinsi Sulawesi Tengah, maka angka kemiskinan Kabupaten Banggai berada di bawah angka kemiskinan nasional (12%) dan jauh di bawah angka kemiskinan Propinsi Sulawesi Tengah (15,83%). Sedangka Sedangkan berdasarkan sebaran kemiskinan menurut kabupaten/kota di wilayah propinsi Sulawesi Tengah, angka kemiskinan Kabupaten Banggai berada di urutan kedua terendah sesudah kota Palu. Grafik 2.14 Presentase Penduduk Miskin Menurut kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah ngah tahun 2011

Sumber : RKPD Propinsi Sulteng tahun 2013


43

Selanjutnya untuk program-program program program kemiskinan di kabupaten Banggai, terdapat 118.167 jiwa individu sasaran dan 28.378 KK Rumah tangga sasaran. Grafik 2.15 Jumlah Masyarakat Miskin (Rumah Tangga dan Individu sasaran) menurut kabupaten/Kota di propinsi Sulawesi Tengah tahun 2012

Sumber : Forkom Bappeda Sulteng 2013

2)

Kriminalitas (Angka Kriminalitas yang tertangani) Keamanan,

merupakan

salah

ketertiban satu

dan

prioritas

penanggulangan untuk

kriminalitas

mewujudkan

stabilitas

penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir. Angka kriminalitas yang tertangani adalah penanganan kriminal oleh aparat penegak hukum (polisi/kejaksaan). Angka kriminalitas yang ditangani merupakan jumlah tindak kriminal yang ditangani selama 1 tahun terhadap 10.000 penduduk.


44

Tabel 2.21. Angka Kriminalitas dan Jumlah DemonstrasiDi Kabupaten Banggai Tahun 2007 - 2010 URAIAN

SIFAT DATA

SATUAN

2007

2008

2009

2010

1.625

1.438

1.437

1788

Perkara

A. HUKUM 1. Jumlah Kasus pelanggaran hukum a. Jumlah Perkara dilaporkan 1. Pidana 2. Perdata 3. Lalu Lintas

-

-

-

-

Perkara

67

77

87

112

Perkara

1.405

1.285

1.211

1.607

Perkara

-

-

-

-

Perkara

b. Jumlah perkara terselesaikan 1. Pidana 2. Perdata B. KEAMANAN & KETERTIBAN MASYARAKAT 1. Jumlah Kriminalitas

Kasus

a. Uang Palsu

-

-

-

-

Kasus

b. Pembunuhan

1

2

c. Perkosaan

8

3

4

2

Kasus

3

11

Kasus

d. Perjudian

15

23

4

8

Kasus

e. penganiayaan berat

-

-

1

-

Kasus

f. Ranmor

9

3

7

31

Kasus

g. Narkotika

2

4

2

4

Kasus

h. Unjuk Rasa

17

11

26

25

Kasus

1

-

-

-

Kasus

a. Bidang Politik

3

-

5

5

Kasus

b. Ekonomi

4

5

7

4

Kasus

1

-

-

Kasus

2. Kasus pertikaian Antar Warga a. Antar Wilayah Desa 3. Unjuk Rasa

4. Kasus Pemerintahan Umum a.Jumlah kasus korupsi yang 2 tertangani Sumber : RPJM Daerah Kab. Banggai 2011-2016

2.2.2

Fokus Kesejahteraan Sosial Fokus Kesejahteraan sosial di ukur melalui indikator-indikator

Angka Melek Huruf (AHM), angka rata-rata lama sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK), angka pendidikan yang di tamatkan, Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Kelangsungan Hidup bayi (AKHB), dan Angka Usia Harapan Hidup, RKPD Kabupaten Banggai 2014

45

a.

Pendidikan 1)

Angka Melek Huruf Angka melek huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun

keatas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin dan lainnya. AHM

di

gunakan

untuk

mengukur

keberhasilan

program

pemberantasan buta huruf, terutama di daerah perdesaan. AHM juga menunjukan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis serta dapat menggambarkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menterap informasi dari berbagai media. Perkembangan Angka melek Huruf di Kabupaten Banggai selang tahun 2007 – 2011menunjukan trend peningkatan walaupun tidak siginifikan sebagaimana gambar berikut : Grafik.16 Angka Melek huruf dan Angka Buta Huruf di Kabupaten Banggai Tahun 2011 120 100 95,45

94,3

95,94

95,94

95,96 80 60 40

5,7

4,55

4,06

4,06

4,04

2007

2008

2009

2010

2011

20 0

AMH Kabupaten Banggai

Angka Buta Huruf

Sumber Data : Statistik daerah Kabupaten Banggai 2012

Berdasarkan gambar ini terlihat bahwa penduduk yang dapat membaca dan menulis di Kabupaten Banggai yang di lihat dari Angka Melek Huruf, mengalami perkembangan positif selang Tahun 2007 – 2011,walaupun trend peningkatannya tidak terlalu signifikan yaitu = 1,66 RKPD Kabupaten Banggai 2014

46

selama lima tahun. Hal ini tentunya berbarengan dengan menurunnya jumlah penduduk yang buta huruf yaitu 4,04 % pada tahun 2011. Grafik 2.17 Posisi dan Perbandingan Angka Melek Huruf Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Tahun 2011

Sumber Data : RKPD Propinsi Sulawesi Tengah 2013

Bila di bandingkan dengan persentase Angka Melek Huruf rata rata-rata penduduk Sulawesi Tengah (Gambar2.19) pada tahun 2011, Kabupaten Banggai (95,96%) berada diperingkat 7 dari 11 kabupaten/Kota, di atasangka rata-rata rata Propinsi yaitu aitu 96,12%, dan di atas rata rata-rata Nasional = 92,91%. 2)

Angka Rata-Rata Rata Lama Sekolah Angka Rata-rata Rata rata lama Sekolah adalah angka yang menunjukkan

lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan Tingkat Pendidikan Terakhir(TPT). Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Gambaran rata-rata rata rata lama sekolah penduduk Kabupaten Banggai usia 15 tahun keatas adalah adalah sebagai berikut :


47

Grafik 2.18 Angka Rata-Rata Rata Rata Lama Sekolah Penduduk Kabupaten Banggai

8

7,95

7,97

7,9 7,8

7,75 7,69

7,7 7,59 7,6 7,5 2007

2008

2009

2010

2011

Rata-Rata Rata Lama Sekolah Kab. Bangai (tahun)

Sumber RPJM Daerah Kab. Banggai 2011-2016, 2011 2016, di olah kembali

Rata-rata Rata rata lama sekolah penduduk kabupaten Banggai dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Terjadi penurunan pada tahun 2008 dari 7,69 menjadi 7,59 tahun, sedangkan untuk tahun 2010 dan 2011 meningkat masing-masing masing masing menjadi 7,95 dan 7,97 tahun. Artinya bahwa rata-rata rata penduduk Kabupaten Banggai usia 15 tahun keatas bersekolah selama 7,97 atau 8 tahun atau atau secara rata rata-rata baru menamatkan pada tingkatan Sekolah Dasar, dan hanya sampai kelas II jenjang pendidikan SLTP. Dengan demikian program wajib belajar Sembilan tahun perlu untuk di tingkatkan. Jika di bandingkan dengan rata-rata rata rata lama sekolah penduduk di propinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Banggai berada pada urutan ke 6 (enam) dari 11 Kabupaten/Kota, angka ini juga berada di bawah rata rata-rata Propinsi (8,03 tahun) dan sedikit di atas rata rata-rata nasional (7,90 tahun).


48

Grafik 2.19 Posisi dan perbandingan Angka Rata-Rata Rata Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Tahun 2011

Sumber : RKPD Sulteng 2013

3)

Angka Partisipasi Murni Angka partisipasi murni adalah perbandingan penduduk usia

antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun. Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Banggai berdasarkan data tahun 2010 adalah sebagaimana gambar berikut : Grafik 2.20 Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Banggai Tahun 2011

46,99 61,74

SULTENG

89,99 54,65 69,04

BANGGAI

90,55

SMA/SMK/MA

SMP/MTS

SD/MI

Sumber : RKPD Propinsi Sulteng 2013


49

Gambar di atas memperlihatkan bahwa Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jejang pendidikan SD/MI/Paket A di Kabupaten Banggai Tahun 2010 masih di bawah 100 %. Pola umum terjadi, di mana jenjang pendidikan SD/MI mempunyai angka partisipasi yang tinggi, dan semakin rendah partisipasinya pada jenjang yang lebih tinggi. Grafik 2.21 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Kabupaten/Kota si Sulawesi Tengah tahun 2011


Grafik 2.22 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Kabupaten Kota di Sulawesi Tengah Tahun 2011


APM Kabupaten Banggai pada semua jenjang pendidikan lebih tinggi dari rata-rata rata rata APM Propinsi Sulteng. Untuk jenjang pendidikan SD/MI/Paket A, kabupaten Banggai berada pada urutan 6 (enam) yaitu RKPD Kabupaten Banggai 2014

50

sebesar 90,55%, Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP/MTS/Pak SMP/MTS/Paket B, APM Kabupaten Banggai berada di urutan 2 (dua) dan masih di atas rata-rata rata Propinsi. Untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/Paket C APM Kabupaten Banggai (54,65%) di urutan 2 (dua) propinsi. Grafik 2.23 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA Kabupaten Kota di Sulawesi Tengah Tahun 2011


Grafik 2.244 Perkembangan Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Banggai Tahun 2005-2011 120 100 80

92,86

91,34

62,65

60

91,2

62,24

92,5

56,39

96,33

95,45

59,21

61,47

90,56

69,04

69,97 54,66

40 41,49

37,98

39,73

37,27

2005

2006

2007

2008

20

43,21

39,04

0

APM SD/MI

APM SMP/MTS

2009

2010

2011

APM SMA/SMK/MA

Sumber : BPS data di oleh kembali


51

Secara umum, sesungguhnya Angka Partisipasi Murni (APM) pada seluruh jenjang pendidikan di Kabupaten Banggai trendnya fluktuatif tapi cenderung naik dari tahun ketahun APM SMP/MTS dan SMA/SMK/MA sejak tahun 2009 cenderung menunjukan peningkatan. 4)

Angka Partisipasi Kasar (APK) APK adalah perbandingan jumlah sisw siswa pada tingkat pendidikan

SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia

yang

berkaitan

dengan

jenjang

pendidikan

tertentu.APK

menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat at pendidikan. Angka Partisipasi Kasar Penduduk Kabupaten Banggai pada semua jenjang pendidikan menunjukan trend peningkatan, walaupun pada tahun 2009 APK SMP/MTS mengalami penurunan dari 82,98% di tahun 2008 menjadi 72,02%, dan APK SD/MIturun menjadi 103 103,11% di tahun 2011, dari 114,57% pada tahun 2010. Grafik 2.25 Perkembangan rkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Banggai 120 80 40 0 2007

2008

2009

2010

2011

SD/MI

2007 98,17

2008 98,12

2009 99,34

2010 114,57

2011 103,11

SMP/MTs

77,34

78,15

82,98

72,02

95,85

SMU/SMK/MA

47,16

47,13

49,17

60,95

74,22

Sumber : data BPS di olah 2013


52

Jika di lihat berdasarkan perbandingan capaian APK SD/MI di Propinsi Sulawesi Tengah tahun 2011, capaian Kabupaten Banggai sudah cukup baik, yaitu berada di urutan ke 6 (103,11%) dan di bawah capaian APK Propinsi Sulteng (103,13%). Grafik 2.26 Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI di Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011


Sedangkan untuk capaian APK SMP/MTS Kabupaten/Kota se sulteng, Kabupaten Banggai berada di urutan kedua (95,85%) sesudah Poso, melebihi APK propinsi (84,94%). Grafik 2.27 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS Kabupaten Kota di Sulawesi Tengah Tahun 2011



53

Selanjutnya untuk capaian APK SMA/SMK/MA, Kabupaten Banggai berada di urtan ketiga (74,22%) setelah Kabupaten poso dan Kota palu. Grafik 2.28 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA Kabupaten Kota di Sulawesi Tengah Tahun 2011


Gambaran perkembangan APK Kabupaten Banggai Tahun 2005 20052011 sebagaimana tabel 2.31 menunjukan bahwa APK SMA/SMK/MA menunjukan trend yang terus naik dan meningkat, sementara untuk APK SMP/MTS sangat fluktuatif, sedangkan APK cenderung stabil di atas 100 Grafik 2.29 29 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Banggai Tahun 2005 2005-2011 140 120 100

111,1

109,8

110,48

87,37

114,58 103,12

66,12

95

60 40

121,18

87,4

80,25

80

110,49

72,01

74,23

70,55 51

52,92

53,62

2007

2008

95,84

60,92

40,16

20 0 2005

2006 APK SD/MI

APK SMP/MTS

2009

2010

2011

APK SMA/SMK/MA

Sumber : BPS data di oleh kembali


54

5)

Angka Pendidikan yang di tamatkan (APT) APT merupakan persentase jumlah penduduk, baik yang masih

sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan. APT bermanfaat untuk menunjukkan pencapaian pembangunan pendidikan

di

suatu

daerah,

juga

berguna

untuk

melakukan

perencanaan penawaran tenaga kerja, terutama untuk melihat kualifikasi pendidikan angkatan kerja di suatu wilayah. Berdasarkan data tahun 2011 terlihat bahwa tingkat pendidikan yang di tamatkan penduduk Kabupaten Banggai usia 10 tahun keatas dominan di tingkat pendidikan SD = 32,39%, persentase yang tidak/belum tamat SD juga masih tinggi yaitu 25,59% dan terdapat penduduk yang tidak/belum pernah sekolah. Grafik2.30 Persentase penduduk 10 Tahun keatas Berdasarkan Tingkat Pendidikan yang di Tamatkan Tahun 2011 Tidak/belum pernah sekolah Tidak/BelumTamat SD

32,39 25,59

SD

18,24 SMP

12,3

2,58

1,09 0,6

3,41

SMA

3,8

SMK DI/DII

Sumber : BPS Data di olah 2013

b. Kesehatan 1)

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Angka Kelangsungan Hidup bayi adalah probabilitas bayi hidup

sampai dengan usia 1 tahun, yang di lihat berdasarkan jumlah kematian bayi usia di bawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama (AKB). RKPD Kabupaten Banggai 2014

55

Grafik 2.31 Angka Kematian Bayi (per 1.000 kelahiran hidup) Kabupaten Banggai Tahun 2007 2007-2011 140 120

124

100 86

80

82

60

52

52

7

8

8

2010

2011

2012

40 20

21

15

13

2008

2009

0 2007

JML KASUS

46

AKB

Sumber : Profil kesehatan Dinkes 2012

AKB cenderung memperlihatkan trend yg menurun, sebagai dampak dari hasil pelaksanaan pembangunan di segala bidang termasuk pemerataaan pelayanan kesehatan sampai ke daerah daerah-daerah terpencil, pemukiman baru dan daerah perbatasan serta ditunjang dengan program penempatan bidan di desa. Tabel 2.22. 2.22 Angka Kelangsungan elangsungan Hidup Bayi di Kabupaten Banggai Tahun 2012 Jumlah Kematian Bayi Usia 1 Tahun Kebawah

Jumlah Kelahiran Hidup

AKB

AKHB

46

6080

8

992

Sumber : BPS data di olah 2013

Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kabupaten Banggai berdasarkan data tahun 2012 sudah cukup tinggi, yaitu 992 yang artinya bahwa per 1.000 kelahiran terdapat 992 bayi yang memiliki probabilitas hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka Kematian Bayi (AKB) ber berada jauh di bawah rata-rata rata rata nasional dan Propinsi (AKB = 60, Tahun 2011). Namun demikian program imunisasi, pencegahan penyakit menular RKPD Kabupaten Banggai 2014

56

pada anak, program penerangan gizi dan pemberian makanan sehat untuk ibu hamil dan anak tetap harus di galakkan. Grafik 2.32 Jumlah Kematian Bayi Menurut Puskesmas di Kabupaten Banggai Tahun 2011 8

8 7 7 6

5 5 4

4

4

3

0

1

0

0

0

0 HUNDUHON

1

3

2 1

1

TOILI II

2

TANGEBAN

1

3

SINORANG

2

2

BONEBAKAL

3

TOILI III

TOILI II

BATUI

KINTOM

K.BARU

SIMPONG

MANTOH

BALANTAK

BUALEMO

LOBU

PAGIMANA

TOIMA

BUNTA

NUHON

SAITI

0

Sumber : Profil Kesehatan Dinkes Banggai 2012

2)

Angka Usia Harapan Hidup Angka Usia Harapan Hidup idup merupakan alat untuk mengevaluasi

kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Usia Harapan Hidup penduduk kabupaten Banggai terus mengalami peningkatan sejak sensus tahun 1971 = 47,7 tahun menjadi 65,5 tahun pada tahun 2000 dan berdasarkan hasil sensus tahun 2010 menjadi 68,49 tahun, lebih tinggi dari rata rata-rata Usia Harapan Hidup penduduk Sulawesi Tengah. Hal ini menunjukan bahwa pembangunan di bidang kesehatan telah memberi dampak positif pada perbaikan umur hipotesis yang makin panjang, di samping telah meningkatnya kesadaran akan pentingnya pola hidup sehat.


57

Grafik 2.33 Perkembangan kembangan Angka Usia Harapan Hidup Penduduk Kabupaten Banggai Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk. 80 70

59,8

60

65,5

68,49

2000

2010

52,2

47,7

50 40 30 1971

1980

1990

Angka Usia Harapan Hidup Sumber : Profil Kesehatan Dinkes Banggai 2012

3)

Presentasi Balita Gizi Buruk Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam

kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Klasifikasi status gizi dibuat berdasarkan standar WHO. Grafik 2.34 Perkembangan Gizi Balita di Kabupaten Banggai Tahun 2010 2010-2012 100 80

87,01

81,77

80,5

60 40 14,4 20

3,8

1,3

13,67 2,29

2,2

1,78

9,81

1,4

0 2010 GIZI LEBIH

2011 GIZI BAIK

GIZI KURANG

2012 GIZI BURUK

Sumber : Profil Kesehatan Dinkes Banggai 2012

Perkembangan gizi balita di Kabupaten Banggai selang tahun 2010 – 2012, cenderung menunjukan peningkatan. Balita dengan Gizi lebih tercatat 1,78% pada tahun 2012, smentara balita dengan gizi baik meningkat menjadi 87,01% dari tahun 2011 (81,77%). Namun demikian masih di temukan balita dengan Gizi kurang = 9,81% dan gizi buruk = 1,4% di tahun 2011. RKPD Kabupaten Banggai 2014

58

2.2.3

Fokus Seni Budaya dan Olah Raga Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat

dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu (i) untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta (ii) mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Grup

kesenian

di

Kabupaten

banggai

sesungguhnya

telah

berkembang dengan pesat dan beragam, beberapa sanggar dan kelompok seni tumbuh dengan baik. Masalahnya adalah data yang berkaitan dengan jumlah kelompok/ sanggar seni di maksud sangat terbatas. Data dinas pariwisata kabupaten Banggai

tahun 2010 tercatat 1 sanggar seni yang

tersebar di beberapa Kecamatan. Perkembangan seni dan budaya di kabupaten banggai dapat di lihat di tabel berikut. Tabel 2.23. Seni Dan Budaya Di Kabupaten BanggaiTahun 2010

Sarana Penyelenggaraa n Festival Seni dan Budaya

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

Jumlah Grup Kesenian

Jumlah Gedung Kesenian

Penyelengg araan Festival Seni dan Budaya

Nuhon

1

-

-

-

-

Bunta

1

-

-

-

1

Simpang Raya

1

-

-

-

-

Lobu

1

-

-

-

2

Pagimana

1

-

-

-

3

Bualemo

1

-

-

-

1

Balantak

1

-

-

-

1

Balantak Selatan

1

-

-

-

-

Lamala

1

-

-

-

2

Kecamatan


59

Masama

1

-

-

-

2

Luwuk Timur

1

-

-

-

-

Luwuk

4

1

-

1

9

Kintom

1

-

-

-

4

Batui

1

-

-

-

3

Batui Selatan

1

-

-

-

-

Moilong

1

-

-

-

-

Toili

1

-

-

-

-

Toili Barat

1

-

-

-

-

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab.Banggai Tahun 2011 Sarana dan prasarana olah raga di kabupaten banggai juga masih terbatas, dan belum memenuhi standar yang di persyaratkan oleh masing masingmasing cabang olah raga. Berdasarkan data BPS tahun 2011, fasilitas olah raga di Kabupaten Banggai yang tersebar di 23 wilayah Kecamatan adalah sebagaimana di tunjukan pada gambar berikut. Grafik 2.35 Jumlah Lapangan Olah raga di Kabupaten Banggai Tahun 2011 300

267 250

205 200 150 100

51 18

50

4

0 Sepak Bola/Futsal

Volly Ball

Tenis Lapangan

Bulu Tangkis

Basket


2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM KABUPATEN BANGGAI Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik m maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan RKPD Kabupaten Banggai 2014

60

kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Analisis aspek pelayanan umum meliputi fokus layanan urusan wajib dan fokus layanan urusan pilihan. 2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib a.

Pendidikan Sektor pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat

penting dalam menentukan tingkat kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang di harapkan yang mampu melakukan inovasi, kreasi serta memeiliki karakter dan budi pekerti. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pendidikan antara lain dapat

di

lihat

melalui

indikator

Angka

Partisipasi

Sekolah,

ketersediaan gedung sekolah sekolah, rasio guru/murid, rasio guru/murid perkelas rata-rata. 1)

Angka Partisipasi Sekolah SD/MI dan SMP/MTS Angka Partisipasi Sekolah (APS) menunjukan seberapa besar anak usia menurut tingkat pendidikan tertentu berada dalam lingkup pendidikan dan pennyerapan dunia pendidikan formal terhadap penduduk usia sekolah. APS di hitung berdasarkan jumlah murid kelompok usia pendidikan yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Singkatnya APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Jika di lihat berdasarkan program pendidikan Dasar 9 Tahun, besarnya persentasi partisipasi sekolah penduduk usia 712 tahun dan 13-15 tahun, menunjukan partisipasi yang cukup menggembirakan. Hal ini dapat di lihat berdasarkan data tahun 2010 sebagaimana tabel berikut:


61

Tabel 2.24. Persentase Partisipasi Sekolah Penduduk Berumur 7-12 dan 13 -15 Tahun di kabupaten Banggai Tahun 2009-2010

Kabupaten/Kota

7-12 Tahun

13-15 Tahun

2009

2010

2009

2010

Banggai

96,88

98,17

79,11

77,34

Sulteng

97,12

96,82

80,74

80,59

Sumber : Statistik daerah Kab. Banggai 2012

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa untuk partisipasi sekolah penduduk Kabupaten Banggai usia 7-12 tahun meningkat menjadi 98,17 % sehingga melampaui rata-rata propinsi. Namun demikian untuk penduduk usia 13-15 tahun, partisipasi sekolah penduduk Kabupaten Banggai lebih rendah dari rata-rata Propinsi. Tabel diatas juga menunjukan bahwa masih terdapat 22,66% penduduk usia 13-15 tahun yang tidak berada di bangku sekolah. 2)

Ketersediaan Gedung Sekolah Ketersediaan sekolah di Kabupaten Banggai berdasarkan jenjang pendidikan selama tahun 2007 – 2011 dapat di gambarkan sebagai berikut: Tabel 2.25. Ketersediaan Gedung Sekolah di Kabupaten Banggai Tahun 2007-2011 Jenjang Pendidikan

2007

2008

2009

2010

2011

SD/MI Negeri

328

338

340

340

341

Swasta

13

44

32

34

38

SMP/MTs Negeri

39

50

51

51

72

Swasta

20

40

48

47

48

SMU/SMK/MA Negeri

21

24

25

24

Swasta

24

24

28

48



62

3)

Rasio Guru Murid Rasio guru terhadap murid di Kabupaten Banggai di gambarkan sebagai berikut: Tabel 2.26. Rasio Guru dan Murid Berdasarkan jenjang Pendidikan di Kabupaten Banggai tahun 2007-2011 Jenjang Pendidikan

2007

2008

2009

2010

2011

SD/MI Jumlah Guru

2.780

3.665

3.385

2.871

2.643

Jumlah Murid

42.420

47.386

48.139

57.127

56.863

Rasio

65,54

77,34

70,32

50,26

46,48

SMP/MTs Jumlah Guru

1.164

1.376

1.460

1.521

1.678

Jumlah Murid

11.777

14358

16.468

19.165

18.193

Rasio

98,84

95,84

88,65

79,36

92,23

SMA/SMK/MA Jumlah Guru

1.069

896

1.046

1.303

Jumlah Murid

10.509

12.366

12.811

13.976

Rasio

101,72

72,46

81,65

93,23

Sumber : Kabupaten Dalam Angka 2012, di olah kembali

4) Angka Putus Sekolah Angka putus sekolah penduduk usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun di Kabupaten Banggai di gambarkan sebagai berikut : Tabel 2.27. Jumlah dan Persentasi Putus Sekolah Penduduk Usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun di Kabupaten Banggai Tahun 2011/2012

Usia

Jumlah Putus Sekolah Laki- Perempuan Jumlah Laki 153 151 304

Persentase putus sekolah Laki- Perempuan Jumlah laki 0,66 0,64 0,65

7-12 tahun 13-15 1.465 647 2.111 17,23 Tahun Sumber: Sulawesi Tengah Dalam Angka 2012


8,36

13,01

63

b. Kesehatan Perkembangan pembangunan kesehatan dapat di lihat dari beberapa aspek atau indicator yaitu antara lain Rasio posyandu persatuan balita,

rasio

puskesmas,

poliklinik

dan puskesmas

pembantu, rasio rumah sakit persatuan penduduk, serta rasio dokter dan tenaga medis persatuan penduduk. 1)

Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) persatuan Balita Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat diantaranya adalah Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu), Polindes (Pondok Bersalin Desa), Toga (Tanaman Obat Keluarga), POD (Pos Obat Desa) esa) dan sebagainya. Garafik rafik 2.36 Jumlah Posyandu di Kabupaten Banggai Tahun 2008 2008-2012 400

392

380 360 349

340

355

356

356

356

2007

2008

2009

2010

320 2006

2011

JUMLAH POSYANDU

Posyandu merupakan salah satu bentuk UKMB yang paling dikenal

masyarakat.

Untuk

memantau

perkembangannya

Posyandu dikelompokkan kedalam 4 strata yaitu Posyandu Pratama, Posyandu Madya, Posyandu Purnama dan Posyandu Mandiri. Tahun 2011 jumlah Posyandu sebanyak 392 buah. Tahun 2011 rasio Posyandu terhadap desa/kelurahan adalah 1,2 atau rata – rata pada tiap desa/kelurahan terdapat 1 Posyandu. Polindes

merupakan

salah lah

satu

bentuk

peran

serta

masyarakat dalam rangka mendekatkan pelayanan kebidanan, melalui penyediaan tempat pertolongan persalinan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak, termasuk Keluarga Berencana. Tahun RKPD Kabupaten Banggai 2014

64

2011 jumlah Poskesdes di Kabupaten Banggai sebanyak 285 buah yang tersebar di 18 Kecamatan. Pos obat desa (POD) merupakan wujud peran serta masyarakat dalam hal pengobatan sederhana, terutama untuk penyakit yang sering terjadi pada masyarakat setempat. Pos obat desa ini juga dikelompokan ke dalam 4 strata atau tingkat perkembangannya yaitu Pos obat desa pratama, madya, purnama dan mandiri. Pada tahun 2010 jumlah pos obat desa yaitu 138 buah, dengan rasio POD terhadap desa/kelurahan adalah 0,6. 2)

Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Puskesmas Pembantu Distribusi Puskemas dan Puskesmas pembantu sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan dasar telah lebih merata. Jumlah Puskesmas sebanyak 22 unit pada tahun 2012, dengan rincian 12 Puskesmas perawatan dan 10 Puskesmas non perawatan, untuk Pustu sebanyak 104 pustu. Dengan rata-rata ratio Puskesmas tehadap 100.000 penduduk 6,9 per 100.000. Ini berarti pada periode tahun 2012 setiap 100.000 penduduk rata-rata dilayani oleh 7 unit Puskesmas. Sedangkan rasio pustu terhadap Puskesmas adalah 5 : 1 artinya bahwa setiap Puskesmas rata-rata didukung oleh 5 pustu dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Di tahun 2011 jika dilihat rasio Puskesmas Pembantu per 100.000 penduduk maka Kabupaten Banggai berada diatas ratarata nasional yakni 34,7 per 100.000 penduduk (Nasional = 10,5 per 100.000 penduduk). Sedangkan untuk Puskesmas Keliling berjumlah

23

dengan

rasio

Puskesmas

Keliling

terhadap

Puskesmas berada pada rata-rata rasio secara nasional yakni sebesar 1,04 (Nasional = 0,8).


65

Grafik 2.37 Jumlah Puskesmas dan Rasio Terhadap 100.000 penduduk Kabupaten Banggai Tahun 2008 2008-2011 22

7,8

22

22

25

20 18

20

18

7,3

6,9 6,8

6,3

6,9

6,9

6,5 6,1

15 10

6

5

5,8

0 2006

2007

2008

JUMLAH PUSKESMAS

2009

2010

2011

RASIO PER 100.000 PENDUDUK

Sumber : Profil kesehatan Kab. Banggai 2012

3) Pelayanan Rumah Sakit Rumah sakit merupakan sarana pelayanan

kesehatan

rujukan. Di Kabupaten Banggai terdapat satu rumah sakit tipe C yang dikelola pemerintah Kabupaten yaitu BRSUD Luwuk. Tahun 2011.Jumlah kunjungan BRSUD Luwuk sebesar 20.189 kunjungan terdiri dari 11.601 kunjungan rawat jalan dan 8.588 kunjungan rawat inap. Jadi persentase penduduk kabupaten Bang Banggai yang memanfaatkan pelayanan kesehatan RSUD adalah 3,5 % rawat jalan dan 2,6 % rawat inap. Penilaian tingkat keberhasilan pelayanan Rumah sakit biasanya dilihat dari berbagai segi yaitu tingkat pemanfaatan sarana, mutu dan tingkat efisiensi pelayanan. B Beberapa indikator standar terkait dengan pelayanan kesehatan di Rumah sakit yang dipantau antara lain pemanfaatan tempat tidur ((Bed Occupancy Rate / BOR), rata-rata rata lama hari perawatan ((Length of stay/LOS), rata-rata rata rata selang waktu pemakaian tempat tidur ((Turn Over Interval / TOI), persentase pasien keluar yang meninggal ((Gross Death Rate RKPD Kabupaten Banggai 2014

66

/ GDR), dan persentase pasien keluar yang meninggal < 24 jam perawatan (Neth Death Rate / NDR). Grafik 2.3 2.38 Jumlah Tempat Tidur di BRSUD Luwuk Kabupaten Banggai Tahun 2006 2006-2011 250

214

202 200 150

136

144

136

136

57,8

61,9

68,7

69,4

2006

2007

2008

100 50

48,7

49,1

2010

2011

0 2009

Jumlah Tempat Tidur BRSUD Luwuk

BOR

Sumber : Profil Kesehatan Kab. Banggai 2011

Angka Bed Occupancy Rate ideal yang diharapkan adalah antara 60% sampai dengan 85%. Berdasarkan data Rekam Medik RSUD Luwuk tahun 2011 penggunaan tempat tidur di RSUD Luwuk 49,1 % dengan jumlah tempat tidur 214 buah, ini menggambarkan bahwa pemanfaatan tempat tidur di rumah sakit mengalami penurunan dan belum mencapai angka yang ideal, dengan tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur 4,2 hari ( terdapat selang waktu 4,2 hari tempat tidur tidak te terisi). Secara umum nilai LOS yang ideal antara 6 – 9 hari. Ratarata lama perawatan pada RSUD Luwuk pada tahun 2011 sebesar 4,0 hari,ini berarti bahwa angka LOS RSUD Luwuk lebih rendah dari angka standar LOS nasional. Angka kematian umum (GDR) RSUD Luwuk p pada tahun 2011 sebesar 40,0%, Ini berarti angka GDR RSUD Luwuk masih dalam batasan ideal yaitu 45/1000 pasien.


67

4) Rasio Dokter dan Tenaga Medis Persatuan Penduduk Pada tahun 2011 di Kabupaten Banggai, jumlah tenaga kesehatan (medis, perawat dan bidan, farmasi, gizi, teknisi medis, sanitasi serta kesehatan masyarakat) adalah 910 tenaga, tersebar di unit-unit pelayanan kesehatan yakni Puskesmas (termasuk pustu dan polindes), rumah sakit, institusi Akper/Diknakes, Dinas Kesehatan dan Sarana Kesehatan Lain. Tabel 2.28. Tenaga Kesehatan di Kabupaten Banggai Menurut jenisnya Tahun 2011

JUMLA H

%

RASIO NAKES PER 100.000 PENDUDUK

STANDAR T

NO

JENIS TENAGA

1.

Dokter Umum

43

4,73

12,1

40

2.

Dokter Gigi

10

1,10

2,7

11

3.

Dokter Spesialis

10

1,10

3,3

6

4.

Perawat

390

42,86

110,0

117

5.

Bidan

279

30,66

85,0

100

6.

Apoteker

21

2,31

8,0

10

7.

Ass. Apoteker

8

0,88

8,0

30

8.

Kesmas

67

7,36

11,8

40

9.

Sanitarian

41

4,51

8,2

40

10.

Nutrisionis/Ahli Gizi

22

2,42

6,0

22

11.

Teknis Medis

19

2,09

4,5

Jumlah

910

100

Sumber : Profil Kesehatan Kab. Banggai 2011

Gambar

sebelumnya

menunjukkan

bahwa

terjadi

penurunan jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Banggai dari 1.063 tenaga kesehatan tahun 2010 menjadi 910 tenaga tahun 2011 hal ini dimungkinkan karena ada data yang under reported ataupun proses mutasi dari tenaga kesehatan.


68

c. Keluarga Berencana dan keluarga Sejahtera Keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) dapat di ketahui dari beberapa indikator seperti pencapaian peserta KB baru dan cakupan KB aktif Metode Kontrasepsi Efektif Terpilih (MKET). Perkembangan pelaksanaan Program KB di kabupaten Banggai dapat di lihat pada tabel berikut: Tabel 2.29. 2.29 Rasio Akseptor KB dan Cakupan Peserta KB Aktif di Kabupaten Banggai Tahun 2007 2007-2011 Uraian

2007

2008

2009

2010

2011

Jumlah pasangan usia subur

57.682

60.145

64.008

64.626

75.002

Target

42.209

42.977

47.868

50.432

70.008

Akseptor aktif

17.085

52.199

49.691

50.268

58.350

Persentase Akseptor Aktif Terhadap target

40,40

121,46

103,81

99,67

83,35

Persentase Akseptor Aktif terhadap PUS

29,62

86,79

77,63

77,78

77,80


Berdasarkan alat kontrasepsi yang di gunakan, dominan peserta KB menggunakan suntikan (52%) kemudian Pil KB (32%), sebagaimana gambar berikut: Gambar 2.2 Penggunaan Alat Kontrasepsi oleh Peserta KB di Kabupaten Banggai Tahun 2011



69

d. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Pada tahun 2011 di Kabupaten Banggai terdapat sebanyak 223 koperasi, dengan rincian koperasi aktif = 140 dan tidak aktif = 83. Beberapa jenis koperasi yang mempunyai jumlah cukup dominan di Kabupaten Banggai antara lain Koperasi Serba Usaha = 47 unit, Koperasi Unit Desa (KUD) = 42 unit, Koperasi Pegawai negeri = 42 unit, Koperasi wanita = 17 unit, koperasi Buruh/Karyawan= 16 Unit dan koperasi pertanian = 13 unit. Kondisi Perkoperasian di Kabupaten Banggai dapat di simak pada tabel berikut : Tabel 2.30. Kondisi Perkoperasian di Kabupaten Banggai Tahun 2009 – 2011

URAIAN

2009

2010

2011

Koperasi

212

214

223

Anggota

36.896

37.906

40.002

Modal Sendiri (juta Rp.)

24.476

25.070

17.540

Modal Luar (juta Rp.)

30.634

29.039

18.955

Volume usaha (juta Rp.)

21.160

69.284

37.588

993

2.482

2.606

SHU (juta Rp.)

Sumber : Sulawesi tengah Dalam Angka 2012 &Statistik daerah Kab. Banggai 2012

Total Modal yang berhasil di himpun pada tahun 2011 sebesar 36.495 juta rupiah yang di dominasi oleh KUD sebesar 14.530 juta rupiah. Sisa Hasil Usaha (SHU) terbesar di hasilkan oleh Koperasi Buruh/karyawan sebesar 552 juta rupiah, koperasi serba usaha 361 juta rupiah, KPN = 205 juta rupiah, sedangkan koperasi lainnya memperoleh SHU di Kisaran 100 juta rupiah atau kurang.


70

e.

Ketenagakerjaan Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami

perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Pada tahun 2011, di Kabupaten Banggai terdapat 228.331 penduduk usia kerja, yang terdiri atas 116.275 Laki-laki dan 112.056 perempuan. Bagian dari tenaga kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi disebut angkatan

kerja.

Tingkat

Partisipasi

Angkatan

Kerja

(TPAK)

merupakan ukuran yang menggambarkan jumlah angkatan kerja untuk setiap 100 penduduk usia kerja. TPAK Kabupaten Banggai pada tahun 2011 sebesar 73,08 %. Tabel 2.31. Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Banggai Tahun 2010-2011 No

1

2

Uraian

Tahun 2010

Tahun 2011

L

P

Jumlah

L

P

Jumlah

101.082

63.250

164.332

102.099

64.755

166.854

a. Bekerja

97,01

96,23

96,71

97,78

93,00

95,92

b. Pengangguran

2,99

3,77

3,29

2,22

7,00

4,08

14.891

48.290

63.181

14.176

47.301

61.447

1) Sekolah

31,65

10,63

15,58

24,01

7,42

11.24

2) Mengurus RT

40,66

84,99

74,54

36,29

84,06

73.04

3) Lainnya

27,69

4,39

9,88

39,69

8,53

15,71

115.973

111.540

227.513

116.275

112.056

228.331

ANGKATAN KERJA

BUKAN KERJA

ANGKATAN

3.

Penduduk usia Kerja

4.

TPAK (tingkat partisipasi angkatan kerja)

72,23

73,08

TPT (tingkat pengangguran terbuka)

3,29

4,08

5.

Sumber: Hasil Analisis data BPS Kabupaten Banggai 2012

Penduduk yang bekerja berdasarkan data tahun 2011 sejumlah 160.051 (95,92%), naik dari tahun 2010 = 158.925 (96,71%) dan pengangguran tahun 2011 mencapai 6.803 jiwa.


71

Grafik 2.39 39 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, penduduk Bekerja dan Tingkat Pengangguran di kabupaten Banggai Tahun 2009-2011 2011 96,71

96,03

100

72,23

80

95,92

92,47

73,08

72,23

60 40 3,97

20

7,53

4,08

3,29

0 2009 TPAK

2010

2011

Penduduk Bekerja

2012*

Tingkat Pengangguran

Sumber: BPS Data di olah kembali 2013

Tingkat

pengangguran

terbuka

di

Kabupaten

Banggai

cenderung meningkat, tahun 2012 mencapai 7,53 % dan merupakan yang tertinggi di Sulawesi Tengah. Hal ini merupakan anomaly dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banggai tahun 2012 yang mencapai 16,59%. Grafik 2.400 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota se Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 (Agustus)

Sumber : Paparan Ka Bappeda Propinsi Forkom Bappeda 2013

Berdasarkan perbandingan menurut tiga sektor utama, pilihan bekerja di sector pertanian (A) masih mendominasi pasar kerja di Kabupaten Banggai dengan presentasi sekitar 51,72 % pada tahun RKPD Kabupaten Banggai 2014

72

2011, yang di ikuti sector manufaktur (M) dengan persentasi sebesar 36, 11 %. Sementara pekerja di sector jasa jasa-jasa (S) sebanyak 12,17 %. Upah Minimum Propinsi (UMP) Sulawesi Tengah terus mengalami peningkatan selama periode 2009-2011, 2009 2011, meningkat dari Rp. 720.000 menjadi Rp. 827,5 ribu perbulan. Grafik 2.411 Lapangan Kerja Utama tama Penduduk Kabupaten Banggai Tahun 2009-2012 2012 60

55,55

52,03

51,72

50 40

36,57

32,7

36,11

30 11,75

20

11,41

12,17

10 0 2009 Bekerja di Sektor Pertanian (A)

2010

2011

Bekerja di sektor manufaktur (M)

Bekerja di Sektor Jasa (S)

Sumber : Statistik Daerah Kab. Banggai 2012

Berdasarkan data Sakernas 2011, lapangan kerja utama penduduk Kabupaten Banggai usia 15 tahun keatas adalah dominan di sektor pertanian, peternakan, kehutanan, perkebunan dan perikanan = 51,72 %, Sektor Perdagangan, Rumah Makan dan Hotel = 13,44 %, Public Service = 11,64 %, Industri pengolahan = 8,37 %, angkutan, pergudangan dan komunikasi = 6,78%. f.

Perumahan Capaian pembangunan perumahan di Kabupaten Banggai

dapat di lihat antara lain melalui indikator Akses rumah tangga terhadap air bersih dan listrik.Salah listrik. h satu indikator rumah sehat menurut Badan Kesehatan dunia (WHO) adalah rumah tinggal yang memiliki luas lantai perkapita 10 m² atau lebih. Sebanyak 98,14 % rumah tangga di kabupaten Banggai tinggal di rumah dengan luas lantai dimaksud. RKPD Kabupaten Banggai 2014

73

Tabel 2.32. Statistik Perumahan di Kabupaten Banggai Uraian

2008

2009

2010

Rumah dengan Luas lantai < 10 m² (%)

1,94

3,58

1,86

Rumah menurut kualitas perumahan (%) Lantai bukan tanah

85,26

87,96

82,01

Atap layak

75,83

76,35

77,25

Dinding permanen

45,78

47,18

43,51

Listrik

89,91

89,90

87,63

Air bersih

86,12

77,20

81,72

Air kemasan dan ledeng

19,49

25,96

27,87

WC Leher angsa

83,60

77,52

81,15

Tangki Septik

53,63

54,93

58,22

Jarak sumber air ke WC < 10 m

37,09

46,41

34,82

Sumber : Statistik Daerah Kab. Banggai 2012

Presentasi rumah di kabupaten Banggai yang menggunakan listrik cukup tinggi yakni 87,63 %, rumah dengan lantai bukan tanah sebanyak 82,01 %. Sedangkan presentasi rumah dengan fasilitas air bersih sebanyak 81,72 %. Grafik 2.42 Rumah Tangga Yang Mempunyai Akses Terhadap Air Bersih diKabupaten Banggai Tahun 2008-2010 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

86,12 77,22

25,96

81,72

27,87

16,45

2008

2009

2010

Rumah Tangga dengan Sumber Air Bersih (%) Rumah Tangga dengan Sumber Air kemasan, isi Ulang dan Ledeng (%)

Sumber : Profil daerah Kab. Banggai 2012


74

g.

Sosial Capaian kinerja pembangunan di bidang sosial di Kabupaten Banggai dapat di gambarkan sebagai berikut : Tabel 2.33. Perkembangan Pembangunan di Bidang Sosial di kabupaten Banggai Tahun 2011 URAIAN

2011

TEMPAT IBADAH : Masjid

497

Mushola

143

Gereja (kristen)

254

Gereja katolik

32

Pura

59

Vihara

3

ANAK TERLANTAR YANG DI BINA

70

PENDERITA CACAT Tuna Netra

414

Tuna Runggu

814

Cacat Tubuh

731

Cacat mental

483

Cacat Ganda

389

Penderita Penyakit kronis

221

PANTIASUHAN Jumlah Panti

15

Anak Asuh

199

PEMBINAAN DAN PELAYANAN SOSIAL Fakir Miskin

150

Penderita cacat mental

2

Anak bermasalah sosial

1.154


h. Penanaman Modal Kondisi daerah Kabupaten Banggai terkait urusan penanaman modal salah satunya dapat di lihat melalui indikator umlah investor berskala Nasional dalam bentuk PMDN dan PMA yang menanamkan investasinya di Kabupaten Banggai. Data Tahun RKPD Kabupaten Banggai 2014

75

2011 menggambarkan terdapat 23 Investor PMDN dan 6 Investor PMA, sementara data besaran nilai investasi belum tersedia. Tabel 2.34. Jumlah Investor PMDN/PMA di Kabupaten Banggai Nama Perusahaan (PMA/PMDN)

Lokasi

Jenis

PMDN PT. Banggai Sentral Shrimp

Kecamatan Batui Desa Sisipan

Budidaya Udang Vanammei

PT. Sentral Sari Windu

Kec. Nuhon Desa Balanga

Budidaya Udang Vanammei

PT. Yeros Ocean Shrimp

Kecamatan Bualemo Desa Toiba

-

PT. KLS

Jl. Samratulangi No.98 Luwuk

Kelapa Sawit

PT.Sawindo Cemerlang

Kecamatan Batui

Kelapa Sawit

PT. Wiramas Permai

Kecamatan Bualemo

Kelapa Sawit

PT. Dai Han Idah

Desa Kayutanyo Kec.Luwuk Timur

Kayu Gergajian Kayu Olahan

CV. Leran

Desa Mantawa Kec.Toili Barat


PK. Akar Indah

Desa Longkoga Timur Kec. Bualemo


PT. Anugerah Tompira Nikel

Kecamatan Masama

Nikel

PT.Anugerah Sumber Bumi

Kecamatan Bualemo

Nikel

PT.Billy Indonesia

Kecamatan Bualemo

Nikel

PT. Penta Dharma Karsa

Desa Siuna

Nikel

PT. Aneka Nusantara

Kecamatan Bunta

Nikel


76

Internasional Nama Perusahaan (PMA/PMDN)

Lokasi

Jenis

PT. Bumi Gemilang Perdana

Kecamatan Toili Barat

Nikel

PT. Anugerah Sakti Utama

Kecamatan Pagimana

Nikel

PT. Banggai Gravelindo Nusantara

Sungai Batui Desa Honbola

Tambang Pasir, Batu

PT. Mario Teknikatama

Sungai Sinorang Desa Gori-gori

Tambang Pasir, Batu

PT. Antariksa Karya Utama

Sungai Toili Desa Samalore

Tambang Pasir, Batu

PT. Banggai Energi Utama

Luwuk

Tambang Batu

PT. Anugerah Jaya Konstruksi

Sungai Uso Desa Uso

Tambang Pasir, Batu

PT. Kurnia Luwuk Sejati

Toili

Minyak Kelapa Sawit (CPO)

PT. Multi Nabati (Bimoli)

Km5 Jl. Tadulako

Minyak Kelapa PMA

PT. LNG Energi

Luwuk

Gas

PT. Donggi Senoro LNG

Desa Uso Kec. Batui

Gas

PT. Dirmantara Dulan Indonesia

Luwuk

-

PT. GO Bimines Sulawesi

-

PT. Mining Service

Luwuk

-

Imc Mining

Luwuk

-

Sumber : SKPD Terkait dan Bappeda, Data diolah


77

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan a. Pertanian Adapun gambaran produksi pertanian tanaman pangan di Kabupaten Banggai pada Tahun 2011 adalah sebagaimana Tabel berikut : Tabel 2.35. Luas Panen, Produksi dan Produktifitas tanaman Bahan Makanan menurut Komoditi di Kabupaten Banggai Tahun 2012 Komoditi

2009

2010

2011

2012

luas panen (ha)

33.726

36.63

38.610

37.759

produksi (ton)

175.972

157.633

180.100

172.317

luas panen (ha)

1.326

1.444

1.800

1.778

produksi (ton)

4.27

4.286

5.378

1.828

luas panen (ha)

3.556

2.464

2.366

3.634

produksi (ton)

1.210

8.81

8.532

13.692

luas panen (ha)

815

817

1.771

1.604

produksi (ton)

934

1.056

2.758

2.677

luas panen (ha)

1.159

1.014

857

742

produksi (ton)

1.774

1.775

1.513

1.424

luas panen (ha)

260

275

328

347

produksi (ton)

166

237

276

291

luas panen (ha)

177

172

202

262

produksi (ton)

3.635

3.125

3.831

5.065

luas panen (ha)

112

140

175

188

produksi (ton)

1.416

1.484

1.883

2.012

PADI SAWAH

PADI LADANG

JAGUNG

KACANG KEDELAI

KACANG TANAH

KACANG HIJAU

UBI KAYU

UBI JALAR

Sumber : Kabupaten Dalam Angka 2012 dan Dinas Pertanian Kab. Banggai 2013


78

Komoditas tanaman perkebunan adalah merupakan tanaman perdagangan yang cukup strategis di Kabupaten Banggai, karena tidak saja merupakan sumber penghasilan devisa disektor pertanian, tetapi lebih penting lagi adalah rangkaian kegiatan produksinya termasuk pengusahaan dan pemasarannya dapat menciptakan lapangan kerja sehingga dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak. Grafik 2.433 Produktivitas Tanaman Pangan Kabupaten Banggai Tahun 2012 (kw/Ha)

8,9

Kacang Hijau

16,69

Kacang Kedelai

19,19

Kacang Tanah

107,03

Ubi Jalar

193,31

Ubi Kayu 37,68

Jagung

24,23

Padi Ladang

45,64

Padi Sawah 0

50

100

150

200


Tanaman Perkebunan yang ada di Kabupaten Banggai didominasi oleh tiga komoditi yaitu kelapa sawit, kelapa, dan kakao. Disamping tiga komoditi tersebut juga ditanam jenis jenis-jenis tanaman perkebunan lainnya seperti Jambu mente, kopi, vanili, pala, lada sudah mulai diusahakan diusahakan rakyat secara kecil kecil-kecilan dan tidak merata, meskipun demikian jika melihat dari luas dan produksinya, umumnya tanaman tersebut mengalami peningkatan, walaupun ada beberapa jenis tanaman perkebunan mengalami penurunan baik dari segi luas areal maupun mau produksinya.


79

Tabel 2.36. Komoditi Perkebunan di Kabupaten Banggai Tahun 2011 2010 Komoditi Kelapa Kelapa Sawit Kopi Cengkeh

2011

Luas Panen

Produksi

Luas Panen

Produksi

(Ha)

(Ton)

(Ha)

(Ton)

62.620,39

28.344,77

53.938

46.539

7.514,14

70.719,55

9.473

131.497

507,60

115,8

815

301

1.621,62

518,66

2.673

360

2010 Komoditi Kapuk

2011

Luas Panen

Produksi

Luas Panen

Produksi

(Ha)

(Ton)

(Ha)

(Ton)

59,45

26,92

57,5

47,9

4.124,03

1.585,99

3.554

1.349

Kakao

44.803,85

13.731,94

46.317

20.354

Panili

357,85

1,50

351

16

1.325,30

4.603,77

741

312,02

Lada

22,60

6,23

30

2,8

Pala

37,00

5,60

126

11,3

Aren

140,00

7,85

256,0

645,6

Jarak

195,50

125,60

67,5

49,5

Wijen

61,00

9,00

119,0

94,5

Sagu

352,25

66,83

589

172

Jambu Mente

Kemiri

Sumber : Dinas Perkebunan Kab,Banggai 2012

Produksi perkebunan di Kabupaten Banggai yang sangat menonjol adalah tanaman kelapa sawit Perkebunan Besar dengan produksi 204.836 ton pada tahun 2010 dan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat ( Plasma ) dengan produksi 131.497 ton. Tabel 2.37. Luas Tanaman dan Produksi Perkebunan Besar Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Banggai Tahun 2006–2010 Kelapan Dalam No

Tahun

1. 2. 3.

Kelapa Sawit

Luas(Ha)

Produksi (Ton)

Luas(Ha)

Produksi (Ton)

2010

1.621

2.032

33.108

204.836

2009

1.083

3.525

27.173

36.359

2008

Tdk ada data

Tdk ada data

13.020

15.600


80

Kelapan Dalam No

Tahun

4. 5.

Kelapa Sawit

Luas(Ha)

Produksi (Ton)

Luas(Ha)

Produksi (Ton)

2007

636

134

13.316

18.263

2006

538

65

8.664

32.704

Sumber : Dinas Perkebunan Kab. Banggai 2013

Potensi Ternak di Kabupaten Banggai terdiri atas ternak Besar, ternak kecil dan unggas yang tersebar hampir di seluruh wilayah

Kabupaten

Banggai.

Gambaran

potensinya

adalah

sebagaimana pada Tabel berikut. Tabel 2.38. Populasi Ternak Menurut Jenisnya Di Kabupaten Banggai Tahun 2007-2012(Ekor) No 1.

Jenis Ternak

2008

2009

2010

2011

41,256

42,819

43,755

51,404

59.792

243

249

272

265

265

40,488

42,154

24,301

30,313

41.603

-

-

-

-

-

40,897

43,172

44,045

51,288

66.808

132,141

34,431

344,989

614,126

-

- Ayam Buras

365,826

389,222

217,923

540,084

Itik

93,274

105,252

163,528

385,061

Ternak Besar - Sapi - Kuda

2.

3.

2012*

Ternak Kecil -

Kambing

-

Domba

-

Babi

Unggas -

-

Ayam Ras

909.629 570.013

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Banggai (Bidang Peternakan) 2012

b. Perikanan dan Kelautan Sebagian besar wilayah Kabupaten Banggai berada di pesisir pantai yang berhadapan langsung dengan Teluk Tolo dan Teluk Tomini, olehnya itu sektor perikanan menjadi salah satu prioritas andalan dalam pembangunan daerah karena memiliki potensi yang cukup menjanjikan. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya Rumah


81

Tangga perikanan (Nelayan) di Kabupaten Banggai, di mana pada tahun 2011 sejumlah 14.067. Budidaya perikanan tambak di Kabupaten Banggai memiliki luasan = 751,2 Ha, dengan jenis budidaya Udang vaname, udang windu, dan bandeng, sedangkan untuk budidaya perikanan kolam luas = 45,84 Ha dengan jenis budidaya antara lain ikan Mas, ikan nila, dan lele dumbo. Tahun 2011 tercatat produksi perikanan kolam = 32.550 Kg. Berkaitan dengan perahu penangkap ikan, gambarannya dapat di rinci sebagaimana tabel berikut : Tabel 2.39. Jumlah Perahu Penangkap Ikan di Kabupaten Banggai Tahun 2011 Jenis perahu

Jumlah

Perahu Tak bermotor Jukung

1.737

Perahu

2.824

Kapal/Perahu Motor Motor Tempel

4.209

Kapal Motor

1.005


Gambaran produksi perikanan dan kelautan di Kabupaten Banggai dapat di lihat pada tabel berikut : Tabel 2.40. Produksi Perikanan Menurut Jenis Usaha di Kabupaten Banggai Tahun 2008-2012 Jenis Usaha Perikanan Baronang Belut Benur Bobara


2008

2009

2010

2011

2012

1.500

1.700

3.600

3.960

4.356

115

119

10.748

10.784

11.107

45.750.000

57.000.000

27.000.000

32.400

34.668

4.250

5.100

6.050

6.655

7.321

82

Jenis Usaha Perikanan

2008

2009

2010

2011

2012

Cumi-cumi

16.750

1.921

8.360

9.196

10.116

Ekor Kuning

16.350

17.300

16.628

18.291

19.755

140.200

141.200

700.699

285,929

314.522

Ikan Asin Campuran

6.200

6.100

6.391

6.710

7.182

Ikan Asin Katambak

275

250

286

329

368

Ikan Campuran

1.920

1.673

94.874

193.670

213.037

Ikan Dasar Segar

12.500

13.751

147.278

109.272

120.120

105

210

11.020

-

-

230.640

237.560

242.311

Gurita

Ikan Hias Ikan Layang Beku Ikan Sardin

210.500 345

570

570

616

665

2.430

2.130

2.670

2.857

3.143

Japing-japing

520.500

470.000

470.000

484.100

498.623

Kadompe

650.000

720.000

720.000

777.600

832.032

Kakap

25.000

27.000

115.000

124.200

132.894

Katambak

12.500

470

16.687

18.356

20.008

Kepala Ikan

16.750

1.200

18.015

54.115

59.527

5.260

4.929

16.221

-

-

345

215

11.131

11.910

12.505

325.400

271.865

594.534

612.370

642.988

Ikan Layang Kering

-

-

440

458

471

Lele

-

360

394

401

414

260.500

608.200

16.699

17.533

18.761

215

271

286

301

309

Lolosi

10.240

9.790

63.170

67.592

70.971

Nener

2.456.500

2.385.717

3.504.600

3.679.830

3.937.418

315

360

460

483

517

28.450

25.700

14.687

16.155

16.256

3.560

2.300

12.776

14.309

16.455

20.400

27.258.200

15.600.000

16.068

16.710

325.000

386.000

391.300

410.865

423.191

Suntung

5.250

4.700

7.700

8.162

8.896

Tenggiri

11.300

14.700

21.300

22.791

24.842

Ikan Teri Kering

Kepiting Kerapu Hidup Lajang

Lobster Lolak (bia-bia)

Rajungan Roa Roa kering Rumput Laut Solisi


83

Jenis Usaha Perikanan Teripang

2008

2009

2010

2011

2012

1.750

2.541

4.772

5.011

5.662

325.000

382.900

369.200

391.352

403.092

12.470

2.000

33.750

52.352

53.922

Udang windu

403.000

604.720

184.00

33.912

92,724

Udang Vannamei

525.000

604.270

2.058.000

258.149

283.963

Tepung Ikan

-

-

-

3.296

3.527

Filet Beku

-

-

-

59.594

63.765

Tongkol/deho Tuna

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banggai Tahun 2012

c. Kehutanan Gambaran produksi hasil Hutan di Kabupaten Banggai dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 2.41. Produksi Hasil Hutan Kayu Kabupaten Banggai Tahun 2012

No.

1.

2.

3.

Kelompok Jenis Kayu

Jumlah Batang

Volume (m3)

Kelompok Meranti

4.365

2.794,91

-

Kayu Bulat

1.110

1.511,75

-

Kayu Bulat kecil

3.255

1.283,16

19.907

14.166,91

Kelompok Rimba Campuran -

Kayu Bulat

6.509

8.566,96

-

Kayu Bulat Kecil

13.398

5.599,95

737

587,15

Kelompok Kayu Indah -

Kayu Bulat

351

392,22

-

Kayu Bulat Kecil

386

194,93

Sumber : Dinas Kehutanan Kabupaten Banggai Tahun 2012


84

d. Industri Sektor industri di Kabupaten Banggai bergerak dalam bidang industri

besar,

industri

tangga.Pengelompokan

kecil

tersebut

dan

industri

semata-mata

rumah

didasarkan

atas

banyaknya pekerja di perusahaan yang bersangkutan. Perusahaan industri besar mempunyai pekerja seratus orang atau lebih, perusahaan

yang

mempunyai

pekerja

20

sampai

99

orang

dikategorikan sebagai industri sedang, antara 5 sampai 19 orang perusahaan kecil, sedang yang mempunyai pekerja kurang dari lima orang dikategorikan sebagai industri rumah tangga.Berdasarkan konsep tersebut di atas maka perusahaan yang ada di Kabupaten Banggai masih termasuk kategori perusahaan industri kecil dan industri rumah tangga. Adapun jenis-jenis industri dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.42. Jumlah Usaha Industri Kecil/Kerajinan Rumah Tangga dan Tenaga Kerja Menurut Jenis Industri di Kabupaten Banggai Tahun 2012 JENIS INDUSTRI

KODE

2011

INDUSTRI

2012

Industri Makanan

10

102

354

108

365

Industri Minuman

11

15

51

76

81

Industri Pakaian Jadi

14

63

132

79

163

16

43

373

43

373

18

34

77

53

106

23

37

408

41

416

31

59

203

100

287

Industri Kayu, Barang dari kayu dan Gabus (tidak Termasuk furniture) dan Barang anyaman dari bamboo, rotan dan sejenisnya Industri pencetakan dan reproduksi media rekaman Industry barang galian bukan logam Industri Furniture


85

Industri Pengolahan Lainnya

32

21

48

21

48

33

141

310

161

340

Jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan Sumber : BPS, Kabupaten Banggai Dalam Angka (KDA) Tahun 2012

e. Pertambangan Pada

tahun

kabupaten telah

2011, Banggai

menghasilkan

150000 104.646 100000

50.000 ton biji nikel

50000

50.000

51.900

yang terdapat di titik 0

eksplorasi Kecamatan masama,

189.000

200000

32.600 2007

2008

kecamatan

2009

2010

2011

Produksi nikel (ton)

Toili Barat , Bunta dan Pagimana (Statistik daerah Kab. Banggai 2012). f. Perdagangan Gambaran kondisi daerah terkait dengan urusan perdagangan dapat di gambarkan sebagai berikut : Tabel 2.43. Perusahaan Perdagangan, Banyaknya SIUP dan Banyaknya Perusahaan yang terdaftar di Kabupaten Banggai Tahun 2011 Uraian

Jumlah

Perusahaan Perdagangan/SIUP Perdagangan besar

13

Perdagangan Menengah

50

Uraian Perdagangan Kecil

Jumlah 404

Perusahaan yang Terdaftar Perusahaan Terbatas

24

Perusahaan Komanditer

118

Perorangan (PO)

320

Koperasi

8

SPBU

7



86

Perusahaan

perdagangan

di

Kabupaten

Banggai

terdiri

atas

perusahaan perdagangan besar, menengah dan kecil. Gambarannya adalah sebagai berikut :

2.45 Grafik 2.4 Jumlah Usaha Perdagangan di Kabupaten Banggai Tahun 2008-2010 2010

500

415

401

400

264

300 200 100

48

29 56

2008

2009

20

55

21

0

Perdagangan Besar

2010

Perdagangan menengah

Perdagangan Kecil

Sumber: Statistik daerah Kab. Banggai 2012

2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan, dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi lainnya, domestik, atau internasional. Aspek daya saing daerah terdi terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi, dan sumber daya manusia. 2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah a. Pengeluaran Konsumsi rumah Konsumsi RT Per Kapita)

tangga

perkapita

(Angka

Kesejahteraan penduduk salah satu satunya dapat di ukur melalui tingkat pendapatan. Secara umum selama tahun 2011 tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Banggai berada pada kisaran 200.000-749.999. 200.000 749.999. Sekitar 36,88 % pengeluaran penduduk Kabupaten RKPD Kabupaten Banggai 2014

87

Banggai berada antara 300.000 sampai 499.999, ssekitar 24,25 % pengeluaran penduduk antara 500.000 sampai 749.999 dan sekitar 18,67 % antara 200.000 sampai 299.999. Grafik 2.466 Presentasi Penduduk menurut Pengeluaran Per kapita Sebulan di Kabupaten Banggai tahun 2011 36,88

40 35 30 25 20 15 10 5 0

24,25 18,67 7,37

5,81

6,18

0,84

0


Tingkat kesejahteraan dapat juga di amati berdasarkan presentase pengeluaran yang di alokasikan untuk Non makanan, di mana

semakin tinggi presentasi pengeluaran non makanan dapat

mengindikasikan adanya perbaikan tingkat kesejahteraan. Grafik 2.477 Presentasi Penduduk menurut Pengeluaran untuk makanan dan Non Makanan Per kapita Sebulan di Kabupaten Banggai Tahun 2011 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

39,42

Makanan

Non Makanan

26,18 22,79

19,32

16,04

15,34

21,03 14,52

5,23

11,94 1,67 2,33

1,81

1,56

0,51

0,3



88

Gambar

di

atas

menunjukan

bahwa

sekitar

56,04

%

pengeluaran non makanan berada di bawah 150.000. ini berarti pengeluaran penduduk masih di dominasi oleh pengeluaran makanan. yang berada di antara 150.000 sampai 499.999. modus tingkat pengeluaran makanan penduduk Kabupaten Banggai berada di kisaran 200.000-299.999 yaitu 39,42%. Sekitar 22,79 % konsumsi makanannya di kisaran 150.000 sampai 199.999 dan sekitar 19,32 % memiliki konsumsi makanan antara 300.000 sampai 499.999. b. Nilai Tukar Petani Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang dapat di gunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan petani dari waktu kewaktu dan di harapkan petani mengalami surplus (pendapatan melebihi pengeluaran = NTP > 100). Perkembangan Nilai Tukar petani (NTP) di Kabupat Banggai selama Periode 2008 -2011 cenderung fluktuatif, yakni dari 97,90% tahun 2008, meningkat menjadi 98,88% pada tahun 2009, mengalami kembali penurunan menjadi 97,63% di tahun 2010, kemudian meningkat kembali menjadi 98,00 pada tahun 2011. Grafik 2.48 Perkembangan NTP Kabupaten Banggai Tahun 2008-2011 99

98,88

98,5 98

98

97,9 97,63

97,5 97 2008

2009

2010

2011

Sumber : BPS data di olah kembali 2013

Jika di bandingkan dengan NTP Sulawesi Tengah, NTP Kabupaten Banggai tahun 2011 masih berada di bawah NTP Sulawesi Tengah RKPD Kabupaten Banggai 2014

89

yaitu 98,00% berbanding 98,86 % sedangkan untuk tahun 2012 Nilai Tukar Petani Kabupaten Banggai = …… Grafik 2.49 49 Perkembangan Nilai Tukar Petani Propinsi Sulawesi Tengah STahun 2010--2012


2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Fasilitas wilayah atau infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya (availability) untuk mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sector di daerah dan antar wilayah. 1) Infrastruktur Jalan Jaringan jalan yang baik memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu w wilayah maupun terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menjalani roda perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin di capai tanpa ketersediaan infrastruk infrastruktur jalan yang baik dan memadai. Gambaran infrastruktur jalan di kabupaten Banggai di gambarkan dalam tabel berikut :


90

Tabel 2.44. Infrastruktur jalan di Kabupaten Banggai tahun 2010-2012 Uraian (Km/Unit)

2010 Status Jalan : - Nasional 207,30 - Propinsi 582,20 - Kabupaten 1.126,60 - Desa 1.107,20 - Non Status Jenis Permukaan Jalan : - Aspal 1.218,90 - Kerikil 1.455,90 - Tanah 348,50 Kondisi jalan: - Baik 371,90 - Sedang 44,80 - Rusak 352,80 - Rusak Berat 1.150,80 - Belum Tembus 203,00 Jembatan ; - Panjang 2.520,50 - jumlah 235 Sumber : Dinas Bimair kab. Banggai 2013

Tahun 2011

2012

190,51 537,93 1.178,46 1.329,03 -

190,51 537,93 1,178,46 1.329,03 -

1.498,44 1.143,80 593,69

1.498,44 1.143,80 93,69

498,60 1.022,13 1.165,70 549,50 -

498,60 1.022,13 1.165,70 549,50 -

2.536,10 235

2.536,10 235

Total panjang jalan di Kabupaten Banggai tahun 2012 adalah 3.235,93 Km, yang terdiri atas jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Banggai (jalan kabupaten + Desa) = 2.507,49 Km dan selebihnya adalah jalan Nasional (190,51 Km) dan Jalan Propinsi (537,93 Km), dengan kelas jalan IIIc. Berdasarkan

SK

Gubernur

Sulawesi

Tengah

Nomor:

567/KPTS/M/2001, perihal ruas jalan strategis nasional, panjang jalan strategis Nasional di kabupaten Banggai = 132,37 Km, yang terdiri atas ruas Luwuk-Batui = 38,59 Km, batui-Toili = 41,78 Km dan Ruas Toili – rata = 52,00 Km. Berdasarkan jenis permukaannya di rinci panjang

jalan

Kabupaten di Kabupaten Banggai tahun 2012 sebagaimana gambar berikut :


91

Grafik 2.50 Jalan Kabupaten Menurut Permukaan Jalan di Kabupaten Banggai Tahun 2012 (Km/%)

Sumber : Statistik Perhubungan Sulteng 2013

Berdasarkan gambar diatas terlihat bashwa sebagian besar jalan Kabupaten belum di aspal (69,29%) masih berupa jalan kerikil dan jalan tanah, sedangkan jalan yang telah di aspal baru mencapai 770 Km (30,71%) Grafik 2.51 Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten di Kabupaten Banggai Tahun 2012


Jalan kabupaten dengan kondisi baik di Kabupaten Banggai sangat sedikit, yaitu 360,5 km atau 14,38 %, selebihnya jalan Kabupaten berada dalam kondisi sedang (31,47%), rusak (37,87%) dan rusak berat (16,28%). RKPD Kabupaten Banggai 2014

92

2) Kondisi jaringan Irigasi Jaringan irigasi di Kabupaten Banggai terdiri atas jaringan irigasi kewenangan pusat, kewenangan propinsi dan Kewenangan Kabupaten, dengan luasan wilayah pelayanan fungsional = 20. 20.809,73 Ha dan potensial = 35.967,10 Ha. Grafik 2.52 Jaringan irigasi di Kabupaten Banggai Tahun 2012

13315,67

15000

10619,97

9961,71 10000

6254,76

7467,62

6056,35 2069,75 1031

5000 0

KEWENANGAN KEWENANGAN KEWENANGAN IRIGASI DESA PUSAT PROPINSI KABUPATEN POTENSIAL (HA)

FUNGSIONAL (HA)


3) Transportasi Darat Keadaan sektor transportasi darat di Kabupaten Banggai di gambarkan dalam tabel berikut : Tabel 2.45. 2.45 Pengujian kendaraan Bermotor di Kabupaten Banggai Tahun 2009-2011 2011 URAIAN

2009

Kendaraan Bermotor Wajib Uji Mobil Penumpang 280 Bus 1.192 Truck 1.335 Traktor 5 Pick Up 818 Kendaraan Umum/Bukan Umum wajib Uji Umum 1.538 Bukan Umum 2.092 Kendaraan Bermotor yang di Uji Mobil Penumpang 251 Bus 842 RKPD Kabupaten Banggai 2014

2010

2011

313 1.125 1.364 5 921

342 1.148 1.425 7 1.023

1.468 2.361

1.480 2.465

313 1.125

342 1.148 93

Truck 1.525 Traktor 7 Pick Up 1.031 Kendaraan Umum/Bukan Umum yang di Uji Umum 1.555 Bukan Umum 2.101

1.364 6 921

1.425 7 1.023

1.469 2.361

1.480 2.465

Sumber : Kabupaten dalam Angka 2012

Berkaitan dengan kelancaran arus transportasi darat, di Kabupaten Banggai hingga tahun 2012 ini terdapat 6 terminal penumpang, 1 (satu) unit terminal penumpang tipe B, yang melayani Angkutan Kota Dalam Propinsi dan Angkutan perdesaan, serta 6 (enam) terminal tipe C yang melayani angkutan perdesaan. Lokasi Eksisting terminal penumpang angkutan darat sebagaimana di maksud di gambarkan dalam tabel berikut : Tabel 2.46. Terminal Penumpang Angkutan darat di Kabupaten Banggai Nama Terminal

Tipe

Lokasi

Terminal Penumpang Eksisting Terminal Biak

B

Kecamatan Luwuk Utara

Terminal Tanjung Tuwis

C

Kecamatan Luwuk Selatan

Terminal Bunta

C

Kecamatan Bunta

Terminal Batui

C

Kecamatan Batui

Terminal Pagimana

C

Kecamatan Pagimana

Terminal Rusa Kencana

C

Kecamatan Toili

Terminal Biak

A

Terminal Tanjung Tuwis

B

Terminal Lamala

C

Terminal Balantak

C

Terminal Bualemo

C

Terminal makapa

C

Kecamatan Luwuk Utara Kecamatan Luwuk Selatan Kecamatan Lamala Kecamatan Balantak Selatan Kecamatan Bualemo Kecamatan Toili Barat

Rencana Pengembangan


Trayek angkutan barang dan angkutan penumpang di Kabupaten Banggai adalah sebagaimana di gambarkan dalam tabel di bawah ini. RKPD Kabupaten Banggai 2014

94

Tabel 2.47. Trayek Angkutan Barang dan Angkutan penumpang di Kabupaten Banggai No.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Trayek Angkutan Barang Luwuk – Bunta Luwuk – Pagimana Luwuk – Batui Luwuk – Toili Luwuk – Toili Barat

Trayek Angkutan Penumpang Luwuk – Balantak PP Luwuk – Bualemo PP Luwuk – Bunta PP Luwuk – Pagimana PP Luwuk – Batui PP Luwuk – Toili PP Luwuk – Makapa PP Luwuk – Tangeban PP Luwuk – Lamala PP


Jumlah perusahaan angkutan Truk dan perusahaan Bis Umum di kabupaten Banggai adalah sebagai berikut : Tabel 2.48. Banyaknya Perusahaan Angkutan Truk dan Perusahaan Bis Umum di Kabupaten Banggai Tahun 2011 No

Uraian

1.

Perusahaan Bis Umum

2.

Perusahaan Angkutan Truk

Jumlah Perusahaan 8

Jumlah Armada 603

Daya Angkut (Kg) 692

301

1.425

6.000

Sumber : Sulawesi tengah Dalam Angka 2012

4) Transportasi Laut Sebagai Kabupaten pesisir, sarana transportasi laut menjadi salah satu moda yang di gunakan masyarakat Kabupaten Banggai. Untuk menunjang transportasi ini, di Kabupaten Banggai terdapat sistem jaringan transportasi laut yang terdiri atas pelabuhan pengumpul dan pengumpan lokal, sebagai berikut :


95

Tabel 2.49. Kondisi Eksisting Jaringan Transportasi Laut di Kabupaten Banggai No.

Nama

Lokasi

Pelabuhan

Kapasitas Dermaga

Dimensi

1000 DWT 1000 DWT 1000 DWT 1000 DWT

150 x 12 m 88 x 12 m 70 x 8 m 70 x 8 m

Pelabuhan Pengumpul (Nasional) 1. 2. 3. 4.

Luwuk Tangkiang Bunta Pagimana

Kecamatan Luwuk Kecamatan Kintom Kecamatan Bunta Kec. Pagimana

Pelabuhan Pengumpan Lokal 1.

Pelabuhan Rakyat

Kecamatan Luwuk

2.

Mini Port mendono

Kecamatan Kintom

Sumber : RTRW Kabupaten Banggai 2012-2032

Banyaknya kapal yang datang dan berangkat di kabupaten banggai pada tahun 2012 yaitu sejumlah 2.550 kapal di pelabuhan Luwuk, yang terdiri atas 2.545 pelayaran dalam negeri dan 5 unit pelayaran luar negeri, sedangkan kapal datang dan berangkat di pelabuhan pagimana 605 kapal, dan pelabuhan Bunta 80 kapal. Grafik 2.53 Banyaknya Kapal Laut yang Datang dan Berangkat Menurut Pelabuhan di Kabupaten Banggai Tahun 2007-2012



96

Untuk penumpang yang naik dan turun berdasarkan pelabuhan di Kabupaten banggai tahun 2012, di pelabuhan luwuk mencapai 121.108 penumpang naik dan 114.914 penumpang yang turun. Pelabuhan lainnya dapat di lihat pada gambar berikut. Grafik 2.54 Banyaknya Penumpang yang Naik dan Turun Menurut Pelabuhan di Kabupaten Banggai Tahun 2007-2011

Sumber : Statistik perhubungan Sulteng 2013

Sedangkan untuk jumlah barang yang di muat dan di bongkar berdasarkan pelabuhan di kabupaten Banggai adalah sebagaimana tabel berikut : Tabel 2.50. Jumlah Bongkar Muat Barang Berdasarkan Pelabuhan di Kabupaten Banggai Tahun 2008-2012 Pelabuhan

2008

Bongkar Muat

1.611 47.446

Bongkar Muat Bongkar Muat

2009

2010

2011

2012

30.667 Pagimana

750 44.376

47.268

792 5.506.125

4.437 1.848

4.416 8.178 Luwuk

5.998 4.984

9.711 8.560

9.285 34.337

195.507 178.616

254.094 246.635

274.273 232.487

351.966 323.057

114.914 121.108

Bunta

Sumber : Dalam Angka 2012 dan Statistik Perhubungan Sulteng 2013


97

5) Transportasi Udara Kabupaten Banggai memiliki Bandara Syukuran Aminudin Amir Bubung Luwuk, saat ini panjang landasan mencapai 1.850m, yang bisa di darati oleh pesawat jenis Boeing Boeing-737. Pegembangan Bandara saat ini sedang di lakukan yaitu antara lain penambahan panjang landasan = 400 m, sehingga akan menjadi 2.250m. Hal lainnya adalah penambahan dan pembangunan Fasilitas Keselamatan Operasi penerbangan. Saat ini bandara SA Amir dilayani oleh 3 operator penerbangan yaitu Wings Air dan Sriwijaya Air dengan rute penerbangan Luwuk - Makassar pp setiap hari dan Express air rute Luwuk-Palu Luwuk pp, Luwuk-Manado Manado pp 3 kali dalam seminggu. Jumlah pesawat datang dan berangkat ta tahun 2012 adalah 1148 orang. Sementara Penumpang yang

tiba di tahun 2012 sejumlah

74.646 orang, berangkat = 72.622

1200 1000 800 600 400 200 0

BERANGKAT

1051

1148

676 542

524

679

545

455

2008

80000 60000 40000 20000 0

1148

1051

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2012

BERANGKAT

18910

31124

44960

55177

72622

TIBA

29116

30157

43460

52255

74646

21

6

1175

3068

TRANSIT

Grafik 2.55 Jumlah Penumpang di Bandara SA Amir Tahun 2008-2012 2008 Sumber : statistic perhubungan Sulteng 2012


98

Tabel 2.51. Jumlah Bongkar Muat Barang dan Bagasi di Bandara SA Amir Luwuk tahun 2008-2012 Bongkar/Muat

2008

2009

2010

2011

2012

Barang Bongkar 74.996 59.796 Muat 72.549 83.426 Bagasi Bongkar 160.547 315.961 Muat 134.401 312.017 Sumber : Statistik Perhubungan Sulteng 2012

137.917 140.788

137.654 199.388

443.640 421.482

554.216 483.635

272.447 322.923

6) Ketersediaan Air bersih Penyediaan air bersih di Kabupaten Banggai untuk wilayah perkotaan di lakukan Oleh PDAM, yaitu pada 8 wilayah Kecamatan, sementara

untuk

wilayah

perdesaan

di

lakukan

melalui

program/kegiatan air bersih perdesaan dan air bersih perkotaan oleh Dinas Cipta Karya dan tata Ruang Kabupaten Banggai.

Tabel 2.52. Pelayanan Air Bersih oleh PDAM Kabupaten Banggai Tahun 2007-2011 URAIAN

2007

2008

2009

2010

2011

Pelanggan Rumah Tangga

11.755

12.154

12.934

13.217

13.446

Sosial

281

283

319

312

314

Instansi pemerintah

261

265

295

310

312

Niaga

637

620

789

879

881

Industri

15

45

13

13

17

Pelabuhan

7

6

7

7

7

12.956

13.373

14.357

14.738

14.977

Jumlah

Produksi Dan Distribusi Produksi

5.921.043

5.564.666

6.404.256

6.744.945

6.129.926

Distribusi

5.892.524

5.542.422

6.364.730

6.732.661

6.109.402

Yang di Jual

4.004.392

1.199.005

4.404.327

4.442.577

4.466.535

Kehilangan Air Air Yang Hilang % Kehilangan Air

1.888.132

1.574.628

2.025.403

2.290.084

1.642.939

32,04

28,41

31,63

34,01

26,89



99

Jumlah pelanggan PDAM selama tahun 2007-2011 menunjukan trend peningkatan, di mana tahun 2011 mencapai 13.446 pelanggan, diharapkan ekuivalen dengan tingkat ketersediaan dan akses Rumah Tangga terhadap air bersih. Namun demikian di tahun 2011 juga terjadi penurunan kapasitas produksi (6.129.926 m³) dan distribusi (6.109.402m³). selain itu persentasi air yang hilang juga masih cukup tinggi, yaitu 26,89%. 7) Infrastruktur Ketenagalistrikan Gambaran pelayanan PLN Cabang Luwuk selang tahun 20072011 adalah sebagaimana tabel berikut : Tabel 2.53. Pelayanan PLN Cabang Luwuk Kabupaten Banggai Selang Tahun 2007-2011 URAIAN

2007

2008

2009

2010

2011

383

389

-

370

383

37.277

37.867

-

37.174

43.339

VA Tersambung

29.809.700

31.032.500

-

31.809.150

37.812.087

Produksi (Kwh)

54.444.562

61.741.300

59.173.699

67.796.049

82.846.711

Daya terpasang (Kw)

22.776

17.860

14.350

33.158

25.708

Daya Mampu (Kw)

15.930

12.032

8.779

15.788

19.877

48.114.539

59.044.063

54.249.374

68.265.588

75.183.240

Gardu Pelanggan

Didistribusikan (Kw)


Saat ini kebutuhan listrik di Kabupaten Banggai belum tercukupi, untuk itu rencana pengembangan telah di lakukan yaitu dengan mengembangkan PLTD Eksisting yang selama ini telah beroperasi, pengembangan PLTMH, pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan pengembangan Pembangkit Listrik tenaga Gas (PLTG). Terdapat 6 PLTD dan 4 PLTM di Kabupaten Banggai yang saat ini beroperasi. Kapasitas PLTD saat ini yaitu Daya terpasang = 20.055 KW dan daya mampu 15.539 KW, sedangkan untuk PLTMH Daya terpasang = 6.852 dan daya mampu = 5.250.


100

Tabel 2.54. Jumlah dan Kapasitas PLTD di kabupaten Banggai 2012 No

Pembangkit

Lokasi

Daya Terpasang (KW)

Daya Mampu (KW)

PLTMH 1.

Hanga-Hanga

Kecamatan Luwuk

1.600

850

2.

Kalumpang

Kecamatan Luwuk

1.200

1.100

3.

Hanga-Hanga I

Kecamatan Luwuk

2.552

2.100

4.

Hek

Kecamatan Bunta

1.500

1.200

6.852

5.250

11.636

9.950

540

520

200

184

901

700

5.000

3.900

268

220

1.510

1.065

20.055

16.539

Jumlah PLTD 1.

Luwuk

Kecamatan Luwuk

2.

Balantak

3.

Sobol

Kecamatan Balantak

4.

Kecamatan Mantoih

Bualemo

5.

Toili

Kecamatan Bualemo

6.

Toima

Kecamatan Moilong

7.

Bunta

Kecamatan Bunta Kecamatan Bunta

Jumlah Sumber : Kabupaten Banggai Dalam Angka 2012

8) Ketersediaan Restoran Kabupaten Banggai khususnya Kota Luwuk sebagai Ibu Kota Kabupaten, mencapai kemajuan yang sangat pesat dalam hal pertumbuhan rumah makan dan restoran. Beberapa Rumah makan, kafe ataupun restoran yang selama ini hanya ada di kota-kota besar telah hadir di kota luwuk, seperti Kentucky Fried Chiken (KFC), california Fried Chiken (CFC), Double Deep, bakso kepala Sapi, dan lainnya. Selain itu beberapa café dan resto serta rumah bernyanyi seperti NAV karaoke telah ada. Selain restoran modern sebagaimana di atas, tersebar juga rumah-rumah

makan

dan

warung-warung

kaki

lima

yang

menyediakan makanan dan menú khas tradisional.


101

Gambaran Jumlah rumah makan/restoran yang ada di kabupaten banggai berdasarkan data BPS (Sulawesi Tengah dalam Angka 2012) yaitu sebagai berikut : Rumah makan/Restoran Jumlah meja Jumlah kursi

= 39 = 261 = 1.176

9) Ketersediaan penginapan Potensi wiwsata Kabupaten Banggai mesti di dukung dengan ketersediaan hotel dan akomodasi lainnya seperti penginapan yang memadai dan nyaman. Terjadi peningkatan jumlah hotel dan akomodasi lainnya dari tahun ke tahun, di mana tahun 2012 jumlah hotel/penginapan mencapai 50 unit, dengan jumlah kamar = 538 unit dan jumlah tempat tidur = 998 unit. Gambaran ketersediaan penginapan di maksud dapat di lihat pada tabel berikut: Tabel 2.55. Banyaknya Hotel Akomodasi Lainnya, Kamar, Tempat Tidur dan Tamu di Kabupaten Banggai Tahun 2007-2011 URAIAN

2008

2009

2010

2011

2012

Hotel

31

33

40

41

50

Kamar

373

367

436

442

638

Tempat Tidur

605

620

732

748

998

17.465

15.820

24.878

30.895

98

280

63

16

Domestik

1,53

1,46

Mancanegara

1,44

1,10

Tingkat hunian kamar (%)

23,62

26,87

Tamu : Domestik Mancanegara Rata-rata lama Menginap (Malam) :

Sumber data : KDA 2012 dan Statistik Daerah Kab. Banggai 2012

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi Kabupaten Banggai merupakan salah satu wilayah di Propinsi Sulawesi Tengah yang kemanan dan ketertiban masyarakatnya relatif RKPD Kabupaten Banggai 2014

102

stabil, aman dan terkendali serta stabilitas politiknya kondusif. Hal ini menjadikan iklim investasi relatif kondusif dan menjanjikan. Berdasarkan data tahun 2010, pada tabel 2.20 (Bab II halaman 39), jumlah kasus pelanggaran pidana yang terjadi yaitu 1.788 perkara telah di selesaikan sejumlah 1.607 kasus (89,88%). Sedangkan jumlah kriminalitas yang terjadi = 81 kasus, unjuk rasa 9 kasus dan pertikaian antar warga 1 kasus. Penanganan

berbagai

pelangaran

hukum

yang

terjadi

menunjukan komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan iklim yang kondusif bagi masuknya investasi di daerah. Selain itu untuk menciptakan kemudahan perizinan, di Kabupaten Banggai telah di bentuk Badan Pengelolaan Perizinan Terpadu (BPPT) sejak tahun 2007, yang bertugas melayani berbagai jenis perizinan di Kabupaten Banggai. 2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia merupakan modal utama pembangunan daerah, olehnya itu kualitas sumber daya manusia akan menentukan keberhasilan

pembangunan

daerah,

sekaligus

menjadi

tujuan

pembangunan daerah. Beberapa indikator dapat di gunakan untuk mengukur kualitasnya yaitu : a. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3) Kualitas SDM berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja, sementara

kualitas

tenaga

kerja

di

tentukan

oleh

tingkat

pendidikannya. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang di tamatkan penduduk di suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjannya. Rasio lulusan S1,S2,S3 penduduk di Kabupaten Banggai dapat di lihat pada tabel berikut :


103

Tabel 2.56. 2.56 Rasio Lulusan S1,S2 dan S3 di kabupaten Banggai Tahun 2008-2011 2011 No

Uraian 2007 2008 2009 2010 Jumlah Lulusan 1 1264 1425 3946 S1,S2,S3 316.408 323.626 2 Jumlah penduduk 305.897 311.684 Rasio Lulusan S1,S2,S3 3 4,05 4,5 12,2 per 1000 Sumber : Sulawesi Tengah Dalam Angka 2012, data di olah kembali

2011 1736 329.609

5,3

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa rasio lulusan S1,S2 dan S3 di Kabupaten Banggai tahun 2011 adalah 5,3 persen poin ini menunjukan bahwa terdapat 5 orang sarjana per 1000 penduduk atau per 1000 tenaga kerja. Rasio ini sesungguhnya masih bisa bertambah, jika data lulusan setiap tahun dari tiga Perguruan Tinggi di Kabupaten Banggai yaitu Untika, Unismuh dan AMIK Nurmal Luwuk yang mengasuh program sarjana di cover dalam data sstatistik. Sementara berdasarkan data dalam RKPD Sulteng 2013, rasio lulusan S1,S2,S3 di Kabupaten BAnggai tahun 2011 lebih rendah yaitu 3,01 dan berada di urutan ke 8 dari seluruh Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. Grafik 2.566 Perkembangan Rasio Lulusan S1,S2,S3 di Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah Tahun 2011

Sumber: RKPD Propinsi Sulteng 2013.


104

b. Rasio ketergantungan Untuk melihat seberapa besar ketergantungan penduduk usia non produktif terhadap usia produktif salah satunya dapat di lihat dari indikator persentase dependency ratio atau rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan yang semakin rendah menunjukan semakin rendahnya endahnya beban yang di tanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan penduduk di Kabupaten Banggai selama periode 2007-2011 2007 2011 dapat di lihat pada tabel berikut: Tabel 2.57. 2.57 Rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Banggai Tahun 2007-2012 2012 No

Uraian

2007

Jumlah Penduduk usia 93.114 < 15 Tahun Jumlah 2 Penduduk usia 14.978 > 64 Tahun Jumlah 108.092 3 Penduduk usia Tidak Produktif Jumlah 197.805 4 Penduduk Usia 15-64 Tahun Rasio 5 Ketergantungan 54,64 (3)/(4) Sumber : BPS di olah Kembali 2013 1

2008

2009

2010

2011

83.394

84.658

101.770

101.278

15.731

15.974

13.588

13.985

99.125

100.632

115.358

115.263

212.559

215.776

208.268

214.346

46,63

46,64

55,38

53,77

Grafik 2.5 2.57 Trend Rasio Ketergantungan Penduduk di Kabupaten Banggai Tahun 2007-2012 2012 58 56 54 52 50 48 46 44 42

55,38

54,64

2007


53,77

46,63

46,64

2008

2009

2010

2011

105

Berdasarkan

tabel

dan

gambar

diatas,

trend

rasio

ketergantungan penduduk sangat fluktuatif. Di tahun 2009 = 46,64 meningkat menjadi 55,38, kemudian kembali turun di tahun 2011 menjadi 53,77%. Angka ini mengindikasikan bahwa beban yang di tanggung oleh

penduduk yang produktif untuk membiayai

penduduk yang belum produktif semakin tinggi. Data berbeda di sajikan dalam gambar 2.59 terlihat bahwa jika di bandingkan dengan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Rasio ketergantungan Penduduk diKabupaten Banggai tahun 2011 berada di urutan keempat , tertinggi kabupaten Buol dan terendah kota Palu. Tabel 2.58. 2.58 Rasio Ketergantungan Penduduk di Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah Tahun 2011

Sumber : RKPD Propinsi Sulteng Tahun 2013

c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat di tunjukan dengan melihat perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencerminkan capaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Mencermati perkembangan IPM Kabupaten

Banggai


setiap

tahun, tahun,

kemajuan

yang

di

capai 106

tidaklah terlalu signifikan. Angka IPM kabupaten Banggai hanya mengalami sedikit peningkatan, dari 71,35 pada tahun 2010 menjadi 71,84 pada tahun 2011. Lambatnya kenaikan IPM ini dapat di pahami karena investasi di bidang pendidikan dan kesehatan khususnya terhadap indikator penyusunan IPM terlihat secara nyata dalam jangka panjang. Gambar 2.59 59 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Banggai Tahun 2006-2011 2011 72,5 72 71,5

71,84

71

71,35

70,5

70,87

70 70,21

69,5 69 68,5

69,09

69,33

68 67,5

2206

2007

2008

2009

2010

2011

Sumber : BPS Sulteng 2013

Grafik 2.600 Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah Tahun 2011

76,92

Palu Banggai Morowali Poso Donggala Buol Tojo Una-una Parigi Moutong Toli-toli Banggai Kepulauan Sigi

71,84 71,47 70,71 70,32 70,27 69,28 69,28 69,25 68,28 68,16 62

64

66

68

70

72

74

76

78

Sumber: BPS, IPM Kabupaten/Kota se Prov. Sulteng Tahun 2011 2011.


107

Selanjutnya dilihat dari capaian IPM kabupaten/kota se Sulawesi Tengah tahun 2011, maka capaian tertinggi berada di Kota Palu dengan nilai IPM sebesar 76,92, menyusul Kabupaten Banggai dengan nilai IPM sebesar 71,84 dan Kabupaten Morowali dengan nilai IPM sebesar 71,47. Sedangkan nilai IPM terendah berada di Kabupaten Sigi yaitu sebesar 68,16. Berdasarkan analisis terhadap seluruh aspek kondisi umum daerah yang meliputi karakteristik wilayah dan potensi daerah, Aspek kesejahteraan Masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah, maka dapat di gambarkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten Banggai sebagaimana pada tabel berikut : Tabel 2.58. Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2006-2011 No

1.

Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan Pembangunan 2006 Daerah KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2007

2008

Capaian Kinerja 2009 2010

2011

2012

16,59

Kesejahteraan dan Pemerataan ekonomi Pertumbuhan PDRB Laju Inflasi PDRB Perkapita (juta rupiah) Garis kemiskinan (Rp) Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa) % Penduduk Miskin Kesejahteraan Sosial

7,81 10,11 9,07

9,21 10,85 10,70

12,74 7,74 12,87

14,64 7,94* 15,63

160.117 52,90

185.738 51,53

207.199 45,33

227.124 39,1

313,479 37,19

17,28

16,7

14,6

12,07

11,25

94,3

95,45

95,94

95,94

95,96

5,7 7,69

4,55 7,59

4,06 7,75

4,06 7,95

4,04 7,97

91,34 69,97 37,98

91,2 62,24 39,73

92,5 56,39 37,27

96,33 59,21 43,21

95,45 61,47 39,04

90,55 69,04 54,65

109,8 87,37 40,16

98,17 77,34 47,16

98,12 78,15 47,13

99,34 82,98 49,17

114,57 72,02 60,95

103,11 95,85 74,22

8,69

18,52

7,12

19,38

Pendidikan : Angka melek Huruf (AMH) Angka Buta Huruf Rata-rata Lama sekolah Angka Partisipasi Murni (APM) : SD/MI SMP/MTS SMA/SMK/MA Angka Partisipasi Kasar SD/MI SMP/MTS SMA/SMK/MA Kesehatan :


108

Kasus kematian Bayi (per 1.000 kelahiran hidup) Angka kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup Jumlah Kelahiran hidup Angka kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Angka Usia Harapan Hidup Balita Gizi Lebih Balita Gizi baik Balita Gizi kurang Balita Gizi Buruk No

2.

124

86

82

52

52

46

21

15

13

7

8

8

6.080 992 68,49

Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan Pembangunan 2006 Daerah ASPEK PELAYANAN UMUM

2007

1,3 80,5 14,4 3,8

2,29 81,77 13,67 2,2

1,78 87,01 9,81 1,4

Capaian Kinerja 2008 2009 2010

2011

2012

Pendidikan Angka Partisipasi Sekolah (per 1.000 penduduk usia sesuai jenjang Pendidikan) SD/MI (7-12 tahun) SMP/MTS (13-15 Tahun) Rasio guru murid SD/MI SMP/MTS SMA/SMK/MA Angka Putus Sekolah SD/MI (7-12 tahun) SMP/MTS (13-15 Tahun) SD/MI (7-12 tahun) % SMP/MTS (13-15 Tahun) %

65,54 98,84

77,34 95,84 101,72

96,88 79,11

98,17 77,34

70,32 88,65 72,46

50,26 79,36 81,65

46,48 92,23 93,23 304 2.111 0.65 13,01

Kesehatan : Jumlah Posyandu Rasio Posyandu perdesa/Kel Jumlah Puskesmas Rasio Puskesmas per 100.000 penduduk Rasio Puskesmas Pembantu per 100.000 penduduk Jumlah tempat Tidur RSUD Bad Ocupancy Ratio (BOR) Rata-rata lama perawatan di RSUD (hari) Angka kematian Umum Jumlah Tenaga Kesehatan : Dokter Umum Dokter Gigi


349

355

356

356

356

392 1,2

18 6,1

18 6,0

20 6,5

22 6,9

22 6,9

22 6,9 34,7

136

144

136

136

202

214

57,8

61,9

68,7

69,4

48,7

49,1 4,0 40,0 910 43 10

109

Dokter Spesialis

10

Perawat

390

Bidan

279

Apoteker

21

Ass. Apoteker

8

Kesmas

67

Sanitarian

41


22

Tenaga medis

19

Rasio Tenaga Kesehatan per 100.000 penduduk: Dokter Umum

12,1

Dokter Gigi

2,7

Dokter Spesialis

3,3

Perawat

110,0

Bidan

85,0

Apoteker

8,0

Ass. Apoteker

8,0

Kesmas No

11,8

Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan Pembangunan Daerah Sanitarian

2006

2007


2011 8,2


6,0

Tenaga Medis

4,5

Keluarga Berencana Pasangan Usia Subur Target Akseptor Aktif % Akseptor Aktif % akseptor aktif terhadap PUS

2012

57.682 42.209 17.085 40,40 29,62

60.145 42.977 52.199 121,46 86,79

64.008 47.868 49.691 103,81 77,63

64.626 50.432 50.268 99,67 77,78

75.002 70.008 58.350 83,35 77,80

Koperasi : Jumlah Koperasi

212

214

223

Anggota

36.896

37.906

40.002

Modal Sendiri (juta Rp)

24.476

25.070

17.540

Modal Luar (juta Rp.)

30.634

29.039

18.955

Volume Usaha (juta Rp.)

21.160

69.284

37.588

993

2.482

2.606

164.332

166.854

SHU (juta Rp) Ketenagakerjaan ANGKATAN KERJA c. Bekerja

96,03

96,71

95,92

d. Pengangguran

3,97

3,29

4,08

63.181

61.447

5) Sekolah

15,58

11.24

6) Mengurus RT

74,54

73.04

7) Lainnya

9,88

15,71

BUKAN KERJA

ANGKATAN


92,47

110

Penduduk usia Kerja

227.513

228.331

72,23

73,08

3,29

4,08

55,55

52,03

51,72

32,7

36,57

36,11

11,75

11,41

12,17

72,23

TPAK (tingkat partisipasi angkatan kerja) TPT (tingkat pengangguran terbuka) Bekerja di sektor pertanian (A) Bekerja di sektor Manufaktur (M) Bekerja di sektor Jasa (S)

7,53

Perumahan :

No

Rumah dengan Luas lantai < 10 m² (%) Rumah menurut kualitas perumahan (%) Lantai bukan tanah

1,94

3,58

1,86

85,26

87,96

82,01

Atap layak

75,83

76,35

77,25

Dinding permanen

45,78

47,18

43,51

Listrik

89,91

89,90

87,63

Air bersih

86,12

77,20

81,72

Air kemasan dan ledeng

19,49

25,96

27,87

Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan Pembangunan Daerah WC Leher angsa


2006

2007

83,60

77,52

81,15

Tangki Septik

53,63

54,93

58,22

Jarak sumber air ke WC <

37,09

46,41

34,82

2011

2012

10 m 3.

Aspek Daya Saing Daerah Fokus kemampuan Ekonomi daerah Pengeluaran Konsumsi rumah tangga perkapita (Angka Konsumsi RT Per Kapita) <100.000 100.000-149.999

0 0.84

150.000-199.999

5.81

200.000-299.999

18.67

300.000-499.999

36.88

500.000-749.999

24.25

750.000-999.999

7.37

1.000.000+

6.18

Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita <100.000

26.18

100.000-149.999

15.34

150.000-199.999

14.52

200.000-299.999

16.04

300.000-499.999

19.32

500.000-749.999

5.23


111

750.000-999.999

1.81

1.000.000+

1.56

Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita <100.000

1.67

100.000-149.999 150.000-199.999

11.94 22.79

200.000-299.999

39.42

300.000-499.999

21.03

500.000-749.999

2.33

750.000-999.999

0.51

1.000.000+

0.3

Nilai Tukar Petani (NTP)

97.9

98.88

97.63

98.0

Infrastruktur Jalan Status Jalan :

No

-

Nasional

-

Propinsi

582,20

537,93

537,93

-

Kabupaten

1.126,60

1.178,46

-

Desa

1.107,20

1.329,03

-

Non Status

-

-

1,178,4 6 1.329,0 3 -

Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan Pembangunan Daerah Jenis Permukaan Jalan :

207,30

2006

2007

2008

Capaian Kinerja 2009 2010

190,51

190,51

2011

2012

-

Aspal

1.218,90

1.498,44

-

Kerikil

1.455,90

1.143,80

-

Tanah

348,50

593,69

1.498,4 4 1.143,8 0 93,69

371,90

498,60

498,60

Kondisi jalan: -

Baik

-

Sedang

44,80

1.022,13

-

Rusak

352,80

1.165,70

-

Rusak Berat

1.150,80

549,50

1.022,1 3 1.165,7 0 549,50

-

Belum Tembus

203,00

-

-

2.520,50

2.536,10

235

235

2.536,1 0 235

Jembatan ; -

Panjang

-

jumlah

Fokus Sumber daya Manusia Rasio Lulusan S1,S2,S3 per 1.000 penduduk Rasio ketergantungan IPM


69.09

54.64 69.33

4.05

4.5

12.2

5.3

46.63 70.21

46.64 70.87

55.38 71.35

53.77 71.84

112

2.5. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Sebelumnya Tujuan evaluasi kinerja RKPD sampai tahun 2012 antara lain untuk menilai/ mengidentifikasi program dan kegiatan yang belum terealisasikan atau belum terlaksana 100% (seratus persen) untuk diusulkan lagi pada penyusunan RKPD Tahun 2014. Dari hasil evaluasi ini dapat dicermati sejauh mana pencapaian program dan kegiatan serta faktor-faktor apa saja yang menghambat atau mendorong capaian program/ kegiatan. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel 2.51. Secara umum, realisasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2012 secara keseluruhan mendekati/mencapai tingkat 100% dan hai ini mengindikasikan capaian kinerja pemerintah daerah yang sudah cukup baik.

Tabel 2.59. Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kab. Banggai Berdasarkan Anggaran Perubahan Tahun 2012 No

Urusan/Bid. Urusan Pemerintah Daerah & Program/Kegiatan

1 1 01

WAJIB Pendidikan Program pendidikan anak usia dini Program wajib belajar sembilan tahun Program pendidikan menengah Program pendidikan non formal Program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidikan Program manajemen pelayanan pendidikan Kesehatan Kesehatan Program obat dan pembekalan Program upaya kesehatan masyarakat Program Pengawasan Obat dan Makanan

02 02.01


Tingkat realisasi Tahun 2012

100 % 81,97 %

SKPD Penanggung jawab Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

80,69 % 100 % 98,70 %

100 %

97,92 % 56,47 %

Dinas Kesehatan

100 %

113

No

Urusan/Bid. Urusan Pemerintah Daerah & Program/Kegiatan Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Program perbaikan gizi masyarakat Program pengembangan lingkungan sehat Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan wabah Program standarisasi pelayanan kesehatan Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

02.02

03

Rumah Sakit Umum Daerah Program upaya kesehatan masyarakat Program standarisasi pelayanan kesehatan Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paruparu/ rumah sakit mata Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum Program pembangunan jalan dan jembatan Program pembangunan turap/ talud/ bronjong Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan


Tingkat realisasi Tahun 2012 93,00 %

SKPD Penanggung jawab

98,40 % 98,51 % 99,96 %

100 % 99,96 %

100 %

95,51 %

BRSUD

83,41 % 90,16 %

99,22 %

85,42 %

96,34 % Dinas Bina Marga dan 99,72 % Pengairan 99,50 % 114

No

Urusan/Bid. Urusan Pemerintah Daerah & Program/Kegiatan Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan Program tanggap darurat jalan dan jembatan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Program pengendalian banjir Program pengaturan jasa konstruksi Program tanggap darurat jaringan irigasi, sungai dan pantai Program inspeksi jaringan irigasi, sungai dan pantai Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Program pembangunan infrastruktur perdesaan Program pembangunan infrastruktur perkotaan Program perencanaan infrastruktur perdesaan dan perkotaan Program pengaturan jasa konstruksi

Tingkat realisasi Tahun 2012 99,83 % 76,13 % 95,36 %

93,85 % 99,62 % 70,17 % 98,47 % 99,54 %

96,97 %

Program perencanaan umum

05.

99,64 100 100

99,28 100

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

99,84

Program areal pemakaman

99,00

% % %

%

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

% % %

Penataan Ruang Program perencanaan tata ruang

06.


99,94 %

Perumahan Program pengembangan system informasi/data


Program pengendalin pemanfaatan ruang Perencanaan Pembangunan


100

%

99,90 %

BAPPEDA 115

No

Urusan/Bid. Urusan Pemerintah Daerah & Program/Kegiatan Program pengembangan data/ informasi Program kerjasama pembangunan Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar Program perencanaan pembangunan daerah Program perencanaan pembangunan ekonomi Program perencanaan pembangunan sosial budaya Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Perhubungan Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ Program peningkatan pelayanan angkutan Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas Program peningkatan kelaiakan pengoperasian kendaraan bermotor

07

Tingkat realisasi Tahun 2012 18,89 % 33,91 % 91,49 %

99,97 49,44 89,46 98,99 73,52

82,10

99,31

% % % % %

%

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi

%

64,41 89,11 100 99,84

% % %

Lingkungan Hidup Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 97,68 08


Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Program perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam


99,98 100

% %

BPLH

%

116

No

Urusan/Bid. Urusan Pemerintah Daerah & Program/Kegiatan Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup Program Penataan Ruang Terbuka Hijau

09

11

Kependudukan dan Catatan Sipil Program penataan administrasi kependudukan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan

12

Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera Program Keluarga Berencana Program kesehatan reproduksi remaja Program pelayanan kontrasepsi

13

100

99,92


%

%

100 %

Pertanahan Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan lahan

10


%

100

Sekretariat Daerah

%

%

Dinas Kependuduka n & Capil

100 %

Badan Pemberdayaa n Perempuan & Kb

99,22

100

99,98

99,37 100 100

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

100

Program keluarga sejahtera

100

%

%

% % %

% %

Sosial


117

No

13.01

14

15

Urusan/Bid. Urusan Pemerintah Daerah & Program/Kegiatan Sosial Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma Program pembinaan panti asuhan/jompo Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan social Program Pelestarian Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial Program Peningkatan Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Bagi PMKS Sosial Program Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Tenaga Kerja Program pengendalian pelaksanaan program Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja Program peningkatan kesempatan kerja Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan Koperasi dan UKM Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif



SKPD Penanggung jawab Dinas Sosial

99,77 % 99,87 % 100 % 100 % 99,74 %

100 % 100 %

99,78 %

Badan Penanggulang an Bencana Daerah

99,44 %

98,70 % %

Dinas Nakertrans

99,83 % 100 % 99,97 %

99,59 %

100 %

Dinas Koperasi dan 118

No

16

17

18.

19.

Urusan/Bid. Urusan Pemerintah Daerah & Program/Kegiatan Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi Penanaman Modal Program peningkatan prmosi dan kerjasama investasi Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi Kebudayaan Program pengembangan nilai budaya Program pengelolaan kekayaan budaya Program pengelolaan keragaman budaya Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya Pemuda dan Olahraga Progam peningkatan peran serta kepemudaan Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri Program pengembangan kawasan kebangsaan Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Program pendidikan politik masyarakat Program pencegahan dini dan



SKPD Penanggung jawab UKM

100 %

99,97 % 99,97 % BAPPEDA 99,98 % %

98,18 %

Dinas Kebudayan & Pariwisata

99,84 % 99,97 % 99,16 % DISPORA 100 % 100 % 30,00 % Badan Kesbang dan Linmas 99,86 %

90,50 % 100 % 100 % 119

No

19.02

20

Urusan/Bid. Urusan Pemerintah Daerah & Program/Kegiatan penanggulangan korban bencana alam Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Program Pemberdayaan Fakir Miskin , Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program penataan peraturan perundang-undangan Program penataan daerah otonomi baru Program perlindungan potensi sumber daya alam Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat




99,82 %

KANTOR SAT POL-PP

99,87 %

Sekretariat Daerah 99,86 %

98,70 %

99,96 %

99,84 % 99,13 % 98,12 % 99,86 % 100 %

100 % 99,98 %

88,67 %

Sekretariat DPRD 120

No

Urusan/Bid. Urusan Pemerintah Daerah & Program/Kegiatan Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan kabupaten / kota Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Program pengelolaan barang daerah

20.06

20.07

20.08

20.09

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Program peningkatan dan pengembangan pelayanan perizinan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan KDH Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Program pembinaan dan pengembangan aparatur daerah Program pembinaan dan pengembangan aparatur Otonomi Daerah, Pemerintahan




100 %

DPPKAD 89,53 %

95,96 % 42,81 % 100 % 94,90 %

BPPT 99,21 % 99,43 % 97,19 % INSPEKTOR AT

99,73 % BKD

100 % 100 % 88,98 % Badan Diklat 121

No

Urusan/Bid. Urusan Pemerintah Daerah & Program/Kegiatan Umum, Administrasi Keuangan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program pengembangan dan pemanfaatan hasil LITBANG dan IPTEK Program Peningkatan Riset dan Pengembangan Ekonomi Pembangunan (Ekbang)

20.10

21

22

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program pembinaan dan pengembangan aparatur Ketahanan Pangan Ketahanan Pangan Program pengembangan system informasi/data Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Program Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak Program penanganan kemiskinan Program pemanfaatan SDA dan pengelolaan sarana air bersih Program peningkatan TTG di bidang mutu pendidikan menuju keunggulan kompetitif dalam




99,94 %

99,86 %

99,97 % Sekrtariat Korpri 99,26 %

100 % 100 %

100 %

Badan Ketahanan Pangan BPMPD

99,21 % 88,05 % 79,01 % 100 % 93,03 % 100 %

99,86 % 122

No

Urusan/Bid. Urusan Pemerintah Daerah & Program/Kegiatan persaingan lokal, regional dan global Program Peningkatan Kesejahteraan Aparat Desa Program Peningkatan Kompetensi Kelembagaan Masyarakat

23

24

STATISTIK Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah


100 % 98,02 %

BAPPEDA 99,97 % %

KEARSIPAN Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 99,93 % KEARSIPAN Program perbaikan sistem administrasi kearsipan Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

25

26

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program kerjasama informasi dan media massa Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program kerjasama informsi dan media massa

100 % 100 %

Kantor Perpustakaan & Arsip Daerah

100 %

76,42 % Sekretariat Daerah 99,99 % 100 %

PERPUSTAKAAN

- % 01

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

Dinas perhub, kom. & informatika

Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan 2


Kantor Perpustakaan & Arsip Daerah

PILIHAN Pertanian


123

No

Urusan/Bid. Urusan Pemerintah Daerah & Program/Kegiatan Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)

02.

Pertanian Program perencanaan umum Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Program peningkatan produksi hasil peternakan Program peningkatan penerapan teknologi petemakan Pertanian Program peningkatan kesejahteraan petani Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Pertanian Program peningkatan kesejahteraan petani Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan) Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan Kehutanan Program potensi sumber daya hutan Program rehabilitasi hutan dan lahan Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan Program pengukuhan &


Tingkat realisasi Tahun 2012 99,17 %

92,86 %

SKPD Penanggung jawab Badan Ketapang

Dinas Pertanian

95,93 % 100 % 93,79 % 100 % 99,22 % 99,78 % %

Dinas Perkebunan

99,71 % 95,63 % 99,96 % 99,96 % BP4K 88,10 % 95,00 % 100 % 99,04 % 98,63 %

Dinas Kehutanan

99,55 % 99,90 % 96,70 % 124

No

Urusan/Bid. Urusan Pemerintah Daerah & Program/Kegiatan pemantapan kawasan hutan Program perencanaan dan pengembangan kehutanan Pertambangan Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan Program pengembangan dan pembinaan dan pengawasan / pengendalian distribusi Bahan bakar Minyak (BBM) Pariwisata Program pengembangan pemasaran pariwisata Program Pengembangan destinasi pariwisata Program pengembangan kemitraan Kelautan dan Perikanan Program perencanaan umum Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan Program pengembangan budidaya perikanan Program pengembangan perikanan tangkap Program optimalisasi pengolahan dan pemasaran produksi perikanan Program Pengelolaan Kawasan Teluk Tomini Secara Terpadu dan




99,94 %

97,82

Dinas Pertambangan Dan Energi %

99,97 %

99,00 %

99,99 % Dinas 91,92 % Kebudayaan dan Pariwisata % 99,91 % 98,95 % Dinas Kelautan dan % Perikanan 100 99,05 %

99,35 % 99,96 % 79,48 % 97,88 % 99,32 % 125

No

Urusan/Bid. Urusan Pemerintah Daerah & Program/Kegiatan



Berkelanjutan Perdagangan Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan Perindustrian Program pengembangan industri kecil dan menengah Transmigrasi Program pengembangan wilayah transmigrasi Program transmigrasi lokal Program transmgrasi regional

Dinas Perindag 97,26 % 100 % 99,90 %

100 % %

97,63 100 % 98,66 %

Dinas Nakertrans

Sumber : LKPJ 2012

2.6. Permasalahan Pembangunan Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/ kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan

dengan

kemampuan

manajemen

pemerintahan

dalam

memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Permasalahan yang cukup krusial yang berhubungan dengan kinerja pembangunan daerah di Kabupaten Banggai diantaranya adalah belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang memenuhi asas bersih dan baik (Clean Government and Good Governance). Hal ini menimbulkan keterlambatan pertumbuhan dan mempersulit ruang gerak masyarakat dalam mengembangkan potensi ekonominya.


126

Secara umum, isu-isu strategis yang merupakan permasalahan di Kabupaten Banggai dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Masih belum optimalnya kualitas pelayanan publik. Dalam hal ini yang dimaksudkan pelayanan publik adalah pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, penanganan kemiskinan, penanganan infrastruktur. • Masalah pelayanan pendidikan di Kabupaten Banggai ditandai dengan belum optimalnya angka partisipasi sekolah di semua jenjang pendidikan, rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sekolah, belum optimalnya usaha peningkatan kualitas guru dan pengelola sekolah, serta masih lemahnya akses masyarakat terhadap fasilitas pendidikan. • Masalah pelayanan kesehatan ditandai oleh beberapa indikasi antara lain masih belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan, kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan serta minimnya sarana dan prasarana kesehatan. Selain itu akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan masih rendah, dan belum adanya kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat dalam masyarakat. • Dalam hal penanganan kemiskinan, beberapa masalah pokok yang perlu penanganan serius antara lain kerawanan pangan dan masalah kurang gizi dan rendahnya kemampuan daya beli masyrakat; terbatasnya akses atas kebutuhan dasar terutama pendidikan, kesehatan dan infrastruktur; belum maksimalnya pelaksanaan sistem perlindungan sosial yang memadai; serta rendahnya perluasan kesempatan kerja dan berusaha. • Masalah yang dihadapi dalam penanganan infrastruktur meliputi masalah dalam sarana dan prasarana transportasi darat, udara dan laut, telekomunikasi, ketenagalistrikan, energi, sumber daya air, perumahan,

irigasi,

pelayanan

air

minum,

dan

penyehatan

lingkungan serta dasilitas infrastruktur penunjang pariwisata. Selain RKPD Kabupaten Banggai 2014

127

itu masih terdapat kesenjangan pembangunan karena investasi ekonomi masih cenderung terkonsentrasi di daerah perkotaan. 2) Masih belum optimalnya penanganan masalah untuk pengembangan ekonomi daerah. Masalah yang merupakan isu utama dalam pengembangan ekonomi daerah antara lain: • Masih rendahnya pendapatan daerah dan masih terbatasnya kontribusi pendapatan daerah terhadapa APBD. Kondisi keuangan pemerintah daerah masih didominasi sumber-sumber dana yang berasal dari pemerintah pusat. • Belum optimalnya pelaksanaan manajemen pemerintahan (tata kelola pemerintahan) yang berbasis kinerja serta belum optimalnya profesionalisme aparatur dan penataan kelembagaan pemerintah daerah. • Masih terbatasnya usaha pengembangan agrobisnis dan agroindustri, meskipun Kabupaten Banggai memiliki berbagai potensi sumber daya alam di sektor pertanian yang merupakan sektor terbesar dalam perekonomian daerah. • Masih terbatasnya pengembangan koperasi, UMKM dan dunia usaha. Sejalan dengan usaha untuk meningkatkan sentra-sentra ekonomi yang berbasis kerakyatan, pengembangan koperasi, UMKM dan dunia usaha mutlak dilakukan. Permasalahan yang dihadapi untuk mengembangkan sektor ini adalah masih banyaknya tenaga kerja dengan kualitas SDM yang rendah, masih terdapatnya kebijakan yang membebani dunia usaha, masih terbatasnya modal yang dimiliki, serta masih terbatasnya pemasaran produk-produk usaha. • Belum optimalnya pengembangan sektor pariwisata. Meskipun Kabupaten Banggai memiliki potensi wisata alam dan wisata budaya yang cukup menarik, namun pengembangan sektor pariwisata masih menghadapi berbagai kendala, seperti minimnya daya dukung RKPD Kabupaten Banggai 2014

128

infrastruktur bagi pengembangan sektor pariwisata, dan masih kurangnya SDM yang berkualitas di sektor pariwisata. • Masih

terdapatnya

kesenjangan

pembangunan

antar

wilayah

kecamatan dan antar desa. Kesenjangan pembangunan dapat menimbulkan kerawanan sosial dan politik yang disebabkan oleh adanya ketimpangan dan rasa ketidakadilan, yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan di wilayah-wilayah yang masih tertinggal dan wilayah-wilayah yang masih kurang memiliki akses terhadap sumber-sumber ekonomi. • Masih terbatasnya kualitas SDM yang ada. Permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah tingkat pendidikan masyarakat yang semakin memadai namun kurang memiliki kompetensi. Selain itu derajat kesehatan masyarakat secara umum masih belum meningkat. • Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pemanfaatan sumber daya alam masih kurang memperhatikan fungsi

kelestarian

lingkungan

hidup

dan

eksistensi

kesinambungannya. Mencermati permasalahan-permasalahan tersebut di atas, maka untuk mengupayakan tercapainya Visi-Misi pembangunan daerah periode tahun 2011-2016 diperlukan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Melakukan pemerataan pembangunan di setiap kecamatan, kelurahan dan desa. 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di setiap desa yang sangat tertinggal. 3) Memperbaiki akses masyarakat lokal pada sumber daya ekonomi. 4) Meningkatkan mutu pelayanan birokrasi kepada masyarakat. 5) Menghormati dan membangun hak-hak kebudayaan lokal.


129

BAB III RANCANGAN KERANGKA KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

A.

ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH Kinerja Perekonomian Daerah Kabupaten Banggai selain dipengaruh oleh pertumbuhan ekonomi yang berasal dari luar tetapi sesungguhnya merupakan proses akumulasi kinerja pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir. Untuk memperjelas kajian kondisi perekonomian daerah disajikan data-data pendukung paling tidak lima tahun terakhir, agar memberikan gambaran yang cukup

komprehensif

terhadap

pergerakan

pertumbuhan

ekonomi

daerah

sebenarnya. Untuk keperluan analisis penyajian data diambil basis data dari tahun 2008 sampai tahun 2012 sehingga cerminan pergerakan kondisi ekonomi baik dilihat dari pertumbuhan ekonomi total, sektoral struktur ekonomi, inflasi, pertumbuhan PDRB Per Kapita, pengangguran maupun kemiskinan daerah.

1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2011 dan Perkiraan Tahun 2012 Kondisi ekonomi daerahpada tahun 2011 dan tahun 2012 merupakan akumulasi pergerakan perekonomian daerah dalam beberapa tahun terakhir sebagaimana digambarkan dalam tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Sasaran Utama Indikator Ekonomi Daerah Tahun 2008-2012

Indikator Pertumbuhan Ekonomi

2008

2009

7,81

9,21

Laju Inflasi 14,48 Pertumbuhan PDRB 6,07 Per Kapita Pengangguran 5,38 Kemiskinan 12,07 Sumber : Publikasi BPS Kabupaten Banggai


Tahun (%) 2010

2011

2012

12,74

13,34

16,59

7,28 7,48

7,70 11,12

7,94 12,56

8,19 13,59

4,81 12,07

4,23 12,07

4,08 11,25

7,53 10,12

130

Berdasarkan

tabel

3.1 pertumbuhan

ekonomi

Kabupaten

Banggai

menunjukkan pergerakan pertumbuhan yang cukup pesat bergerak dari angka 7,81 % tahun 2008 meningkat menjadi 16,59 % tahun 2013 artinya dalam kurun waktu lima tahun peningkatan pertumbuhannya bergerak dua kali lipat. Hal ini tentu dapat dimaklumi dengan adanya kegiatan pertambangan dibidang minyak dan gas bumi, serta pertambangan umum lainnya. Laju inflasi daerah bergerak dari angka yang cukup tinggi di tahun 2008 sebesar 14,48 % menurun ditahun-tahun berikutnya kemudian meningkat lagi menjadi 8,19 % di tahun 2012, artinya sejak tahun 2009 kondisi inflasidapat ditekan sedemkian rupa sehingga pergerakan inflasi tetap terkendali dibawah dua digit sampai tahun 2012. Pertumbuhan PDRB Per Kapita meningkat cukup besar dari angka 6,07 % pada tahun 2008 meningkat menjadi 13,59 % pada tahun 2012, dengan demikian pergerakan pertumbuhan PDRB Per Kapita peningkatannya hampir tiga kali lipat. Hal ini menggambarkan tingkat produksi rata-rata masyarakat meningkat sebagai cerminan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tingkat pengangguran masih memprihatinkan, karena angkanya sangat fluktuatif dimana kondisi pada tahun 2008 cukup tinggidengan angka 5,38 % dan terus mengalami penurunan, namun pada tahun 2012 angka tersebut melonjak tajam menjadi 7,53 %. Sesungguhnya ini dapat dipahami karena awalawal kontruksi kilang LNG cukup banyak lowongan kerja terbuka serta dapat diserap oleh kesempatan kerja yang tersedia. Tapi seiring berjalannya waktu berbagai pekerjaan konstruksi mulai selesai sehingga tenaga kerja lapangan yang berasal dari luar tidak kembali lagi namun menunggu lowongan kerja lain yang mungkin timbul dari industri ikutan yang saat ini baru mulai proses perekrutan kembali tenaga kerja. Angka kemiskinan kita termasuk kategori yang masih terlalu tinggi sekitar 11,25 %atau sekitar 37.081 jiwa pada tahun 2011. Dilihat dari sisi persentase memang terjadi penurunan angka kemiskinan dari tahun-tahun sebelumnya, tetapi ditingkat Provinsi Sulawesi Tengah Kabupaten Banggai berada pada peringkat kedua setelah Kabupaten Parimo.Untuk itu diperlukan kerja keras


131

dan upaya-upaya yang terintegrasi dari Pemerintah Kabupaten Banggai agar pengurangan angka kemiskinan dapat dilakukan tepat sasaran. Terdapat hal yang menarik bila kita melihat angka pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan PDRB Per Kapita yang cukup pantastis,artinya kita akan merasakan bahwa pergerakan pertumbuhan telah berada pada jalur yang benar dan tepat. Tetapi bila kita menginginkan agar pertumbuhan ekonomi daerah berkualitas maka pertumbuhan tadi harus mampu mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan.

Kenyataannya angka-angka pertumbuhan

yang baik itu belum sanggup mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, ini menyadarkan kita semua bahwa pertumbuhan itu belum dinikmati secara merata oleh masyarakat Kabupaten Banggai. Bila dicermati nilai total PDRB Kabupaten Banggai berdasarkan harga berlaku menunjukkan pada tahun 2008 sebesar Rp. 2.848.872 juta, mengalami peningkatan dari tahun ke tahun menjadi Rp.6.482.465 juta pada tahun 2012. Sedang berdasarkan harga konstan nilai PDRB Kabupaten Banggai tahun 2008 sebesar Rp.1.663.439 juta meningkat menjadi Rp.2.737.508 juta pada tahun 2012. Sedang PDRB Per Kapita meningkat dari Rp. 5.299.196 tahun 2008 menjadi Rp.8.305.295 tahun 2012, dan diuraikan dalam tabel 3.2 berikut: Tabel 3.2 PDRB Kabupaten Banggai dan PDRB Per Kapita Tahun 2008-2012

Indikator

2008 2.484.872 1.633.439 5.299.196

2009 2.414.639 1.816.718 5.695.346

PDRB HB (Juta) PDRB HK (Juta) PDRB Per Kapita Sumber : Publikasi BPS Kabupaten Banggai

Tahun 2010 4.165.996 2.048.135 6.328.710

2011 5.151.011 2.347.974 7.123.515

2012 6.482.465 2.737.508 8.305.295

Perubahan pertumbuhan nilai PDRB harga berlaku dalam lima tahun terakhir menujukkan perubahan yang cukup signifikan, yaitu lebih dua kali lipat dari nilai sebelumnya. Sedang berdasarkan harga konstan perubahannya mencapai angka 1,5 kali. Untuk itu disajikan pergerakan pertumbuhan nilai PDRB Kabupaten Banggai baik total maupun sektoral dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 sebagai berikut :


132

Tabel 3.3 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Banggai Menurut Lapangan Usaha ADHK Tahun 2008-2012

Lapangan Usaha

Tahun 2008

2009

2010

2011

2012

Pertanian, Perikanan & Kehutanan

6,92

8,53

8,64

9,03

9,43

Pertambangan & Penggalian

20,58

10,71

56,59

55,81

35,94

Industri Pengolahan

6,66

9,74

8,80

8,02

8,06

Listrik, Gas & Air Bersih

9,45

12,20

13,10

13,50

15,82

Bangunan

8,06

8,21

40,69

45,63

49,36

Perdagangan, Hotel & Restoran

8,39

9,97

10,01

10,66

11,04

Pengangkutan dan Komunikasi

18,47

20,28

23,66

27,04

30,65

Keuangan dan Jasa Perusahaan

9,22

11,09

20,45

22,98

25,46

Jasa

6,35

6,36

10,22

12,40

15,59

Sumber : BPS Kabupaten Banggai Pergerakan pertumbuhan ekonomi sektoral Kabupaten Banggai sejak tahun 2008 sampai tahun 2012 menunjukkan pertumbuhan yang positif dengan range sebagai berikut : a. Sektor lapangan usaha yang pertumbuhannya bergerak positif dengan rerata pertumbuhan diatas 15 % sampai tahun 2012 meliputi sektor bangunan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan dan jasa perusahaan, sektor jasa-jasa dan sektor listrik, gas dan air bersih. b. Sektor lapangan usaha yang pertumbuhannya bergerak positif dengan nilai pertumbuhan rerata diatas 10 %, yaitu sektor perdagangan hotel dan restoran. c. Sektor lapangan usaha yang pertumbuhannya bergerak positif dengan nilai pertumbuhan rerata diatas 5 %, yaitu sektor pertanian, perikanan dan kehutanan serta sektor industri penglohan. Hal ini mencerminkan bahwa pergerakan pertumbuhan yang cukup pesat sesungguhnya berada disektor sekunder dan tersier. Hal yang perlu diwaspadai adalah pergerakan pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian tidak serta merta mendorong pertumbuhan sektor pertanian,


133

perikanan dan kehutanan, artinya bahwa pertumbuhan itu belum ikut dinikmati langsung oleh sektor hulu. Disisi lain kondisi kita menunjukkan bahwa lebih dari 40 % kontribusi PDRB berasal dari sektor pertanian, perikanan dan kehutanan, dimana tenaga kerja yang berkecimpung didalam sektor tersebut hampir mencapai angka 70 %. Struktur ekonomi daerah menggambarkan sektor-sektor mana saja yang memberikan kontribusi didalam pembentukan PDRB Kabupaten Banggai. Untuk melihat hal tersebut disajikan pada tabel 3.4 dan tabel 3.5 sebagai berikut:

Tabel 3.4 Struktur Ekonomi Daerah ADH Berlaku Tahun 2008-2012 Tahun Lapangan Usaha 2008

2009

2010

2011

2012


53,41

52,73

50,43

47,71

44,61


1,16

1,14

1,54

2,01

2,27

Industri Pengolahan

7,72

7,63

7,42

7,01

6,53


0,47

0,47

0,48

0,49

0,49

Bangunan

6,66

6,55

8,07

10,07

12,66


9,39

9,46

9,30

9,04

8,78


4,61

5,18

5,76

6,42

7,15


5,00

5,04

5,32

5,69

6,07

Jasa-Jasa

11,58

11,80

11,68

11,57

11,43

Sumber : BPS Kabupaten Banggai Kontribusi pembentukan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut lapangan usaha dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 menunjukkan pergerakannyadisajikan pada tabel 3.5 diatas sebagai berikut : a. Sektor-sektor

lapangan

usaha

dengan

peran

pembentukan

PDRB

menunjukkan peningkatan meliputi sektor pertambangan dan penggalian, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor pengangkutan dan komunikasi, dan sektor keuangan dan jasa perusahaan.


134

b. Sektor-sektor

lapangan

usaha

dengan

peran

pembentukan

PDRB

menunjukkan penurunan meliputi sektor pertanian, perikanan dan kehutanan, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor jasa-jasa. c. Sektor-sektor lapangan usaha dengan peran pembentukan lebih dari sepuluh persen, yaitu sektor pertanian, perikanan dan kehutanan, sektor bangunan dan sektor jasa-jasa. Sedang kontribusi pembentukan PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut lapangan usaha dari tahun 2008 sampai tahun 2012 menunjukkan pergerakan yang disajikan dalam tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.5 Struktur Ekonomi Daerah ADH Konstan Tahun 2008-2012 Tahun

Lapangan Usaha

2008

2009

2010

2011

2012


54,91

54,57

52,58

50,01

46,94


1,25

1,27

1,77

2,40

2,79

Industri Pengolahan

7,30

7,34

7,08

6,67

6,18


0,49

0,50

0,51

0,50

0,50

Bangunan

5,64

5,59

6,97

8,86

11,36


9,18

9,25

9,02

9,71

8,29


4,89

5,38

5,90

6,54

7,33


4,54

4,62

4,94

5,30

5,70

Jasa-Jasa

4,67

4,54

4,40

4,34

4,30

Sumber : BPS Kabupaten Banggai Kondisi tabel 3.5 diatas dimana struktur ekonomi daerah atas dasar harga konstan secara umum dapat diuraikan sebagai berikut : a. Sektor-sektor

lapangan

usaha

dengan

peran

pembentukan

PDRB

menunjukkan peningkatan meliputi sektor pertambangan dan penggalian, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor pengangkutan dan komunikasi, dan sektor keuangan dan jasa perusahaan. b. Sektor-sektor

lapangan

usaha

dengan

peran

pembentukan

PDRB

menunjukkan penurunan meliputi sektor pertanian, perikanan dan


135

kehutanan, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor jasa-jasa. c. Sektor-sektor lapangan usaha dengan peran pembentukan lebih dari sepuluh persen, yaitu sektor pertanian, perikanan dan kehutanan, dan sektor bangunan.

Kondisi Keuangan Daerah yang tergambarkan dari sajian perkembangan data-data APBD Kabupaten Banggai kurun waktu sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 sebagai berikut :


136

Tabel 3.6 Perkembangan APBD Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2008 s/d Tahun 2012

No. 4.

Uraian PENDAPATAN DAERAH

4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3

PENDAPATAN ASLI DAERAH Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan 4.1.4 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3

DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus

4.3

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Hibah Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5


2008 579.758.245.290

2009 611.057.390.465

Tahun 2010 661.542.005.232

17.725.371.790 3.356.450.000 6.362.627.500 393.750.000

22.610.993.465 4.702.950.000 10.107.911.025 752.216.440

21.466.400.000 5.288.650.000 11.093.500.000 1.092.000.000

28.806.721.000 7.704.068.000 15.252.403.000 1.664.000.000

40.255.000.000 11.075.000.000 22.825.000.000 1.105.000.000

7.432.544.290

7.047.916.000

3.992.250.000

4.186.250.000

5.250.000.000

524.302.450.000 29.763.870.000 431.119.508.000 63.419.000.000

522.182.633.000 30.649.840.000 437.501.793.000 54.031.000.000

553.578.982.600 30.600.000.000 474.875.782.600 48.103.200.000

598.310.127.000 29.669.310.000 504.385.617.000 64.255.200.000

670.973.576.181 29.218.037.181 580.225.459.000 61.530.080.000

37.730.423.500

66.263.764.000

86.496.622.632

146.073.804.340

120.606.087.105

3.000.000.000 7.500.000.000

10.076.500.000

11.100.000.000

12.926.000.000

21.846.198.105

26.894.800.000

51.265.264.000

71.402.634.132

130.153.815.840

95.546.431.000

335.623.500

4.922.000.000

3.993.988.500

2.993.988.500

3.213.458.000

2011 773.190.652.340

2012 831.834.663.286

137

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

579.758.245.280

611.057.390.465

661.542.005.232

773.190.652.340

831.834.663.286

BELANJA DAERAH

670.615.403.851

681.405.203.965

710.270.926.923

827.845.359.822

914.951.963.690

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten dan Pemerintah Desa 5.1.7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten dan Pemerintah Desa dan Partai Politik 5.1.8 Belanja Tidak Terduga

347.532.344.878 318.957.568.078 810.000.000 3.209.230.000 13.455.546.800 -

382.411.816.379 338.306.328.579 1.050.000.000 14.886.065.800 9.869.122.000 17.800.300.000

447.453.637.235 407.508.759.735 894.090.000 14.310.660.500 5.850.662.000 11.514.465.000

502.234.350.536 450.751.568.478 564.000.000 19.529.416.217 6.609.191.181 11.455.000.000

583.757.904.753 529.620.562.880 316.296.000 11.192.501.798 3.898.000.000 13.599.535.000

10.082.000.000

-

7.075.000.000

13.025.174.660

17.164.374.000

1.000.000.000

500.000.000

300.000.000

300.000.000

7.966.635.075

5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3

BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

323.083.058.973 20.393.670.000 113.630.063.833 189.059.325.140

298.993.387.586 7.877.325.500 103.289.710.242 187.826.351.844

262.817.298.688 5.447.078.500 92.653.180.021 164.717.031.167

325.611.009.286 6.692.969.000 135.744.752.448 183.173.287.838

331.194.058.937 6.472.398.000 142.473.014.113 182.248.646.824

JUMLAH BELANJA DAERAH

670.615.403.851

681.405.203.965

710.270.926.923

827.845.359.822

914.951.963.690

SURPLUS / (DEFISIT)

(90.857.158.561) (70.347.813.500) (48.728.921.691) (54.654.707.482) (83.117.300.403)

5. 5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6


138

6.

PEMBIAYAAN DAERAH

90.857.158.561

70.347.813.500

48.728.921.691

54.654.707.482

83.117.300.403

6.1

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelum (SiLPA) Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan Piutang Daerah

93.857.158.561

73.897.813.500

50.726.705.251

56.822.105.042

86.319.099.430

92.357.158.561

70.897.813.500

47.726.705.251

55.247.105.953

85.819.099.430

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

93.857.158.561

73.897.813.500

50.726.705.251

56.822.105.042

86.319.099.430

PENGELEUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah

3.000.000.000

3.550.000.000

1.997.783.560

2.167.397.560

3.201.799.027

550.000.000

1.497.783.560

497.783.560

2.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

500.000.000

1.699.614.000 -

701.799.027 500.000.000

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

3.000.000.000

3.550.000.000

1.997.783.560

2.167.397.560

3.201.799.027

6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6

6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4


1.500.000.000 -

-

3.000.000.000 -

3.000.000.000 -

3.000.000.000 -

3.000.000.000 -

139

PEMBIAYAAN NETTO

90.857.158.561

70.347.813.500

Sisa Lebih Pembiayaan Daerah Tahun Berjalan Sumber : APBD Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2008 s/d Tahun Anggaran 2012 7


48.728.921.691 -

54.654.707.482 -

83.117.300.403 -

140

Berdasarkan tabel 3.6 menunjukkan bahwa pendapatan daerah dari tahun 2008 sebesar Rp. 579 milyar lebih meningkat menjadi Rp. 831 milyar lebih pada tahun 2012 dengan tingkat memandirian pendanaan pembangunan senilai 3,06 % pada tahun 2008 meningkat menjadi 4,84 % tahun 2012, yang diukur dari ratio pendapatan asli daerah dengan total pendapatan. Disisi lain tingkat ketergantungan pendanaan pembangunan masih rata-rata diatas 75 % selang tahun 2008 sampai tahun 2012 yang bersumber dari Pemerintah Pusat. Belanja daerah pada tahun 2008 sebesar Rp. 670 milyar lebih, meningkat menjadi Rp. 914 milyar lebih pada tahun 2012, dengan komposisi atau proporsi belanja tidak langsung yang terus meningkat dari angka 51,82 % pada tahun 2008 menjadi 63,80 % pada tahun 2012, dengan demikian komposisi belanja langsung terus mengalami penurunan dari angka 48,18 % pada tahun 2008 menjadi 36,20 % pada tahun 2012. Untuk meningkatkan kualitas belanja makaPemerintah Kabupaten menganut prinsip penganggaran defisit artinya besaran belanja diperbesar yang nantinya akan ditutupi dari pembiayaan. Hal ini tentu masih memerlukan kerja keras didalam meningkatkan kualitas pendanaan pembangunan daerahdimana sesuai ketentuan proporsi defisit terhadap total belanja maksimum % sedang kondisi yang sampai tahun 2012 masih berada pada angka 9,08 % walaupun pada tahun 2010 dan tahun 2011 angka tersebut telah dapat diturunkan mendekati 6 % yaitu 6,68 % untuk tahun 2010 dan tahun 2011 senilai 6,60 %. Kualitas belanja publik yang selama ini ditentukan dari proporsi belanja modal terhadap total belanja juga masih perlu keras sekali karena komposisi modal terhadap total belanja dalam APBD terus mengalami penurunan dari angka 28,19 % pada tahun 2008 menurun terus dan tahun 2012 menjadi 19,92 %, dan dikhawatirkan semakin menurun bila kondisi ekonomi dunia tidak semakin membaik apalagi diikuti dengan penyesuaian berbagai komoditi yang ikut menentukan kuantitas dan kualitas belanja modal, misalnya semen, besi dan bahan penunjang konstruksi lainnya akibat kenaikan biaya tranportasi yang disebabkan kenaikan bahan bakar minyak. Ketentuan untuk proporsi belanja modal tersebut terhadap total belanja daerah diharapkan minimal 30 %, dan setelah melihat proporsi diatas maka kita semua masih harus bekerja keras untuk meningkatkan kinerja pendapatan daerah.


141

Eksersais untuk ini masih dibutuhkan lebih kurang 11 % dana tambahan agar proporsi belanja modal mencapai 30 % dengan asumsi pengeluaran belanja tidak langsung dan pengeluaran pembiayaan daerah relatif tetap. Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Banggai tidak hanya berharap terus dari ketergantungan sumber pendanaan dari pemerintah pusat tetapi kita semua dituntut untuk meningkatkan kinerja pendapatan asli daerah utamanya SKPD pengelola pendapatan asli daerah. Selain Pemerintah Kabupaten secara keseluruhan dituntut meningkat sumber-sumber pendanaan baru yang tidak mengganggu fiskal daerah tetapi dapat meningkatkan perekonomian daerah melalui kerjasama investasi serta mendorong terus kebijakan investasi didaerah melalui kemudahan dan kepastian berinvestasi. Sumber-sumber pembiayaan daerah yang mungkin dapat dikreasikan adalah obligasi daerah walaupun aturan perundang-undangannya telah ada namun petunjuk teknis terhadap hal tersebut sampai saat ini belum keluar sehingga daerah belum dapat memanfaatkan skim pendanaan seperti ini. Kegiatan lain yang dapat dilakukan adalah pengendalian tingkat inflasi didaerah dan pengendalian kegiatan ekonomi illegal yang dapat merugikan negara maupun daerah termasuk masyarakat yang menerima dampak negatif kegia ekonomi illegal tersebut.

2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2013 dan Tahun 2014 Tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2013 dan tahun 2014 tidak hanya diakibatkan oleh peningkatan kinerja perekonomian daerah yang berasal dari internal faktor semata, tetapi dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global, nasional, regional provinsi dan perekonomian daerah tetangga. Arah

kebijakan

ekonomi

daerah

ditujukan

untuk

mendorong

pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk itu pergerakan pertumbuhan ekonomi daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global, nasional dan regional sulawesi yang terjadi beberapa tahun terakhir, saat ini dan perkiraan kondisi ekonomi tahun mendatang. Selain itu kondisi ekonomi daerah ditunjukkan oleh kemampuan kinerja ekonomi daerah yang berasal dari internal faktor. Secara umum kondisi ekonomi global menunjukkan “Proses pemulihan ekonomi dunia berjalan lambat” terutama bagian benua Eropa dimana proses


142

pemulihannya diperkirakan masih membutuhkan waktu dua tahun lagi. Disisi lain kondisi ekonomi Indonesia masih menunjukkan ketahanan yang kuat menghadapi ketidak pastian ekonomi global.

Tabel 3.7 Pertumbuhan GDP Indonesia Cenderung Stabil Lima Tahun Terakhir

Sumber : Paparan Menteri PPN pada Musrenbang Provinsi Sulawesi Tengah 2013 Kondisi

diatas

membawa

Negara

Indonesia

menghadapi

isu

pembangunan nasional yang harus tetap dijaga, yaitu “Menyeimbangkan antara pencapaian sasaran penanggulangan kemiskinan dan mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi “ dimana keseimbangan tersebut dapat terjaga bila terjadi peningkatan kesempatan kerja, employment creation dan pengurangan

kemiskinan

dengan

kemampuan

menjaga

momentum

pertumbuhan ekonomi 6 %. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014 diarahkan untuk “Memantapkan Perekonomian Nasional bagi Peningkatan Kesejahteraan yang Berkeadilan” dengan unsur-unsur pokok tema meliputi 1) Pemantapan Perekonomian Nasional melalui peningkatan daya saing, peningkatan ketahanan ekonomi dan mendorong

pertumbuhan

ekonomi

yang

inklusif;

2)

Peningkatan

Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan melalui pembangunan sumber daya manusia, penurunan kemiskinan dan pengangguran, mitigasi bencana dan peningkatan kesejahteraan rakyat lainnya; 3) Pemeliharaan Stabilitas Sosial dan Politik melalui membaiknya kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi, dan


143

memantapkan penegakan hukum, pertahanan dan pelaksanaan Pemilu Tahun 2014. Sasaran utama Rencana Kerja Pemerintah pada tahun 2014 terhadap beberapa indikator ekonomi nasional, yaitu pertumbuhan ekonomi 6,8 – 7,2 %, inflasi 4,5 ± 1 %, pengangguran 5,0 – 6,0 % dan kemiskinan 8,0 – 10,0 %, selengkapnya perbandingan sasaran utama tahun 2013 dan tahun 2014 disajikan pada tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.8 Sasaran Utama Indikator Ekonomi Nasional RKP 2014

2013 Indikator

2014

TARGET RPJM

TARGET 2013**

TARGET RPJM

TARGET RKP

STATUS

Pertumbuhan Ekonomi

6,7 - 7,4 %

6,8 %

7,0%-7,7%

6,8 – 7,2 %

2

Inflasi

3,5 – 5,5 %

4,9 %

3,5 – 5,5 %

4,5 + 1 %

1

Pengangguran

6,0 - 6,6 %

5,8 – 6,1 %

5%-6%

5,0 – 6,0 %

1

Kemiskinan

9,5 -10,5 %

9,5 – 10,5 %

8%-10%

8,0 –10,0 %

2

** = Target APBN 1 = Sudah tercapai atau On Track/On trend, 2 = Perlu Kerja Keras Sumber : Paparan Menteri PPN pada Musrenbang Provinsi Sulawesi Tengah 2013

Untuk tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tema pembangunan diarahkan untuk “Memperkuat Ekonomi Daerah melalui Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif” dengan Prioritas Pembangunan Daerah, yaitu 1) Pendidikan dan Kesehatan, 2) Pengentasan Kemiskinan, 3) Revitalisasi Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan, 4) Iklim Investasi dan Iklim Usaha, 5) Peningkatan Infrastruktur dan Energi, 6) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, 7) Pembangunan Hukum dan Ketertiban dan 8) Lingkungan Hidup

dan

Pengelolaan

Bencana.

Prioritas

Pembangunan

tersebut

dikonektivitaskan dengan arahan nasional untuk Sulawesi meliputi 1)


144

Memperkuat pertumbuhan pusat ekonomi dengan mendorong penciptaan lapangan kerja sektoral dimana saat ini masih didominasi oleh sektor pertanian dan jasa, 2) Penguatan Konektivitas Koridor Ekonomi Sulawesi melalui pengembangan pertanian tanaman pangan dan pengembangan kegiatan ekonomi migas, 3) Pengurangan Kemiskinan dimana tingkat kemiskinan Sulawesi Tengah sebesar 15,4 % dan masih berada diatas rata-rata nasional 11,96 %.

Tabel 3.9 Sasaran Utama Indikator Ekonomi Provinsi Sulteng RKPD 2014

2013 Indikator

2014

TARGET RPJMD

TARGET RKPD

TARGET RPJMD

TARGET RKPD

STATUS

Pertumbuhan Ekonomi

8,35 %

9,5 %

8,90 %

9,79 %

1

Inflasi

5,90 %

5,58 %

5,75 %

5,32 %

1

Pengangguran

4,11 %

3,00 %

4,01 %

2,00 %

2

Kemiskinan

11,79 %

13,54 %

10,46 %

12,43 %

2

1 = Sudah tercapai atau On Track/On trend, 2 = Perlu Kerja Keras Sumber : RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 dan Paparan Kepala Bappeda Provinsi pada Musrenbang Provinsi Sulawesi Tengah 2013

Dalam upaya untuk mencapai kondisi tersebut maka kebijakan ekonomi daerah

diarahkan

pada:

Peningkatan

investasi

dan

ekspor

untuk

menggerakkan sektor riil, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi

yang

berkualitas,

yaitu

pertumbuhan

ekonomi

yang

dapatmenurunkan angka kemiskinan dan pengangguran melalui peningkatan kesempatan

kerja

serta

peningkatan

pendapatan

masyarakat

dengan

mendorong peningkatan investasi, menyiapkan infrastruktur yang memadai, serta memperkuat sektor agribisnis dan kelautan, disertai upaya-upaya pengendalian inflasi didaerah.


145

Tantangan ekonomi daerah Kabupaten Banggai tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 sangat tergantung dari kondisi eksisting ekonomi daerah saat ini dengan kondisi eksternal ekonomi yang tidak saja dipengaruhi oleh kondisi ekonomi daerah tetangga, tetapi turut ditentukan oleh kondisi ekonomi provinsi Sulawesi Tengah, Nasional bahkan global.

Tabel 3.10 Proyeksi Sasaran Utama Indikator Ekonomi Daerah Tahun 2013-2015

Indikator

Tahun (%) 2013

2014

2015

Pertumbuhan Ekonomi

17,67

18,85

20,12

Laju Inflasi

7,54

6,35

5,16

Pertumbuhan PDRB Per Kapita

15,65

20,22

23,62

Pengangguran

5,28

4,63

3,99

Kemiskinan

10,10

9,63

9,16

Sumber : Diolah Kembali dari Publikasi BPS Kabupaten Banggai Proyeksi sasaran utama beberapa indikator ekonomi daerah tahun 2013 sampai tahun 2015diuraikan sebagai berikut : a. Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat mencapai angka 17,67 % pada tahun 2013, dan diprediksikan untuk tahun 2014 mencapai angka 18,85 % dan tahun 2015 kondisinya ditargetkan mencapai angka 20,12 %. Prediksi pertumbuhan tersebut diatas memang relatif optimistis karena pada tahun 2014 dan tahun 2015 menjadi awal beroperasinya Kilang LNG di Desa Uso, sehingga diprediksikan juga terdapat industri ikutan yang mulai melakukan persiapan untuk mendukung industri utama. b. Untuk tetap mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi yang berkualitas laju inflasi diharapkan dapat ditekan dari prakiraan nilainya tahun 2013 sebesar 7,54 % didorong terus agar dapat diturunkan menjadi 6,35 % tahun 2014 dan 5,16 % tahun 2015 mendatang. c. Pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan, diharapkan mendorong peningkatan pertumbuhan PDRB Per Kapita meningkat juga senilai 15,65 % tahun 2013 dan meningkat menjadi 20,22 % tahun 2014 serta meningkat lagi menjadi 23,62 % tahun 2015.


146

d. Pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan ini diharapkan menjadi pemicu kesempatan kerja dan kesempatan berusaha sehingga diharapkan dapat menampung pertumbuhan tenaga kerja yang setiap tahun bertambah. Untuk itu diharapkan tingkat pengangguran pada tahun 2013 sebesar 5,28 % yang masih cukup tinggi, dapat dikurangi menjadi 4,63 % pada tahun 2014 dan menurun lagi menjadi 3,99 % tahun 2015. e. Tingkat kemiskinan secara relatif masih cukup tinggi dari angka 10,10 % tahun 2013 dilakukan berbagai upaya-upaya penanggulangan sehingga tahun 2014 persentasenya berkurang menjadi 9,63 % dan pada tahun 2015 angkanya menjadi 9,16 %. Pengurangan ini tentunya tidak dapat dilakukan secara drastis mengingat pergerakan perubahan orientasi pekerjaan yang saat ini masih disektor pertanian sedang lapangan kerja yang tersedia pada umumnya disektor industri pendukung migas. Pertumbuhan ekonomi sektoral Kabupaten Banggai digambarkan dalam tabel 3.11 berikut : Tabel 3.11 Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2013-2015 Lapangan Usaha Pertanian, Perikanan & Kehutanan Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas & Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel & Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan dan Jasa Perusahaan Jasa-Jasa Sumber : BPS Kabupaten Banggai ‘* = Data sementara

2013 * 10,51 36,72 9,12 16,91 50,50 12,11 31,77 25,56 16,66

Tahun (%) 2014 ** 11,67 38,09 10,25 18,11 51,79 13,26 33,04 27,77 17,79

2015 ** 12,91 39,71 11,44 19,43 53,26 14,50 34,46 29,10 19,01

‘** = Data sangat sementara

Secara umum pertumbuhan ekonomi sektoral Kabupaten Banggai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 menunjukkan kondisi ; a.

Pertumbuhan ekonomi sektoral menurut lapangan usaha yang memiliki kecenderungan

bertumbuh

meningkat

dengan

prakiraan

tingkat

pertumbuhan diatas rata-rata 30 % meliputi sektor bangunan, sektor


147

pertambangan

dan

penggalian

serta

sektor

pengangkutan

dan

komunikasi. b.

Pertumbuhan ekonomi sektoral menurut lapangan usaha yang memiliki kecenderungan bertumbuh tetapi pertumbuhannya hanya rata-rata diatas 20 % meliputi sektor keuangan dan jasa perusahaan.

c.

Pertumbuhan ekonomi sektoral menurut lapangan usaha yang memiliki kecenderungan bertumbuh diatas rata-rata 10 % meliputi sektor listrik , gas dan air bersih, sektor jasa-jasa, sektor perdagangan hotel dan restoran, sektor

pertanian,

perikanan

dan

kehutanan serta sektor

industri

pengolahan. d.

Bila prediksi pertumbuhan ekonomi sektoral diatas dapat diwujudkan atau paling tidak mendekati angka prediksi, kemudian diikuti kemampuan mengendalikan laju inflasi, pengurangan pengangguran dapat ditekan serta pengurangan angka kemiskinan yang relatif konstan, yang disertai alokasi belanja daerah yang lebih pro job, pro poor dan pro rakyatsehingga menambah daya dorong peningkatan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan PDRB Per Kapita masyarakat.

B.

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Arah kebijakan keuangan daerah sesungguhnya ditentukan oleh sumbersumber pendapatan daerah serta arahan penggunaan masing-masing sumber pendapatan daerah yang terkait. Untuk menjelaskan arah kebijakan keuangan daerah dapat dilihat dari proyeksi keuangan daerah tahun 2014 dan prakiraan keuangan daerah tahun 2015, kerangka pendanaan pembangunan daerah yang meliputi belanja tidak langsung, belanja langsung dan pembiayaan pembangunan disertai arah kebijakan sumber pendapatan dan arah kebijakan belanja daerah.

1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Proyeksi keuangan daerah pada tahun 2014 dan tahun 2015 tergambarkan dari data-data kondisi keuangan daerah beberapa tahun sebelumnya. Untuk melihat kondisi keuangan daerah saat ini dan dua tahun kedepan melalui tabel


148

3.12 dan tabel 3.13 dibawah ini disajikan proyeksi pendapatan daerah dan prakiraan pendapatan daerah tahun 2013 sebagai berikut : Tabel 3.12 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2014 dan Prakiraan Tahun 2013 Tahun No. 4.

Uraian

2013

PENDAPATAN

2014

2015

945.957.603.562 1.050.647.514.426 1.160.395.248.900

DAERAH 4.1

PENDAPATAN

ASLI

47.975.000.000

48.042.810.600

50.906.691.820

4.1.1 Pajak Daerah

16.075.000.000

16.878.750.000

17.722.687.500

4.1.2 Retribusi Daerah

26.750.000.000

25.422.860.600

26.694.003.630

1.000.000.000

1.383.700.000

1.914.625.690

4.150.000.000

4.357.500.000

4.575.375.000

811.647.278.524

889.397.754.376

974.752.565.214

32.227.777.524

35.450.555.276

38.995.610.800

4.2.2 Dana Alokasi Umum

711.134.461.000

782.247.907.100

860.472.697.810

4.2.3 Dana Alokasi Khusus

68.285.040.000

71.699.292.000

75.284.256.600

4.3

86.335.325.038

113.206.949.450

134.735.991.866

DAERAH

4.1.3 Hasil

Pengelolaan

Keuangan Daerah Yang Dipisahkan 4.1.4 Lain-Lain

Pendapatan

Daerah Yang Sah 4.2

DANA PERIMBANGAN

4.2.1 Dana

Bagi

Hasil

Pajak/Bukan Pajak

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

4.3.1 Hibah

-

-

-

4.3.2 Dana Darurat

-

-

-

4.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari

17.113.038.038

22.246.949.550

25.583.991.870

69.222.287.000

90.960.000.000

109.153.000.000

Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 4.3.4 Dana

Penyesuaian

dan

Otonomi Khusus 4.3.5 Bantuan Keuangan dari

-

-

-

Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Total Pendapatan

945.957.603.562 1.050.647.514.450 1.160.395.248.900

Sumber : Diolah dari APBD Kabupaten Banggai


149

Tabel 3.13 Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2014 dan Prakiraan Tahun 2013 Tahun No.

Uraian

2013

6.

PEMBIAYAAN DAERAH

6.1

PENERIMAAN

2014

17.000.000.000 19.0000.000.000

2015

7.300.000.000

7.050.000.000

11.000.000.000 10.750.000.000

PEMBIAYAAN DAERAH 6.1.1 Sisa

Lebih

18.000.000.000

10.000.000.000

9.750.000.000

6.1.2 Pencairan Dana Cadangan

-

-

-

6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan

-

-

-

Pinjaman

-

-

-

Kembali

1.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

-

-

-

Anggaran

Perhitungan

Daerah

Tahun

Sebelumnya (SiLPA)

Daerah Yang Dipisahkan 6.1.4 Penerimaan Daerah 6.1.5 Penerimaan Pemberian Pinjaman 2.1.6 Penerimaan Piutang Daerah Sumber : Prakiraan APBD Kabupaten Banggai

Besaran prakiraan pendapatan daerah tahun anggaran 2013 sebesar Rp. 945.957.603.563,- yang bersumber dari PAD sebesar Rp. 47.975.000.000, dana perimbangan senilai Rp. 811.647.278.524,- dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp.86.335.325.038,- sedang penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp. 19.000.000.000,-, dengan demikian dana yang siap untuk dibelanjakan sebesar Rp. 964.957.603.562,-. Untuk proyeksi dana yang siap dibelanjakan tahun 2014 sebesar Rp. 1.061.546.717.700,- yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah Rp. 48.042.810.600,- , Dana Perimbangan Rp. 889.297.907.100,-, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp.113.206.000.000,dan Penerimaan Pembiayaan Daerah senilai Rp.11.000.000.000,-. Sedang proyeksi pendanaan untuk medium term expenditure framework (MTEF) tahun 2015 sebesar Rp.1.160.395.248.900,- yang terdiri dari proyeksi Pendapatan Asli

Daerah

(PAD)


Rp.50.906.691.820,-,

Dana

Perimbangan

senilai 150

Rp.947.752.565.214,-,

Lain-Lain

Pendapatan

Daerah

Yang

Sah

Rp.134.735.991.866,- dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp.10.750.000.000,-. Kondisi

pendapatan

diatas

semakin

menunjukkan

bahwa

tingkat

ketergantungan kita terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat sangat tinggi sehingga terganggunya penerimaan negara akan turut mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah. Proporsi tingkat ketergantungan pendanaan pembangunan daerah tahun 2013 diperkirakan sebesar 85,80 %, tahun 2014 senilai 84,65 % dan tahun 2015 diproyeksikan masih 84,00 %. Berdasarkan tabel 3.12 dan tabel 3.13, maka kerangka pendanaan pembangunan daerah yang terdiri dari belanja tidak langsung, belanja lansung dan pengeluaran pembiayaan daerahsebagaimana digambarkan pada tabel 3.14 dan tabel 3.15 sebagai berikut :

Tabel 3.14 Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2014 dan Prakiraan Tahun 2013 Tahun No.

Uraian

2013

5.

BELANJA DAERAH

5.1

BELANJA

2014

2015

962.957.603.562 1.057.846.717.700 1.167.445.248.900

TIDAK 607.138.782.002

675.209.994.525

751.576.085.757

562.952.086.911

627.908.075.019

696.878.967.603

-

-

-

316.296.000

347.925.600

465.711.680

5.1.4 Belanja Hibah

2.490.000.000

3.500.000.000

3.900.000.000

5.1.5 Belanja Bantuan Sosial

4.037.400.000

5.000.000.000

6.322.233.000

23.092.083.091

23.092.083.091

27.040.674.412

13.950.916.000

14.861.910.814

16.268.499.062

LANGSUNG 5.1.1 Belanja Pegawai 5.1.2 Belanja Bunga 5.1.3 Belanja Subsidi

5.1.6 Belanja Kepada

Bagi

Hasil Provinsi/

Kabupaten/Kota

dan

Pemerintah Desa 5.1.7 Belanja Keuangan

Bantuan Kepada

Provinsi/ Kabupaten/Kota

dan

Pemerintah Desa


151

5.1.8 Belanja Tidak Terduga

300.000.000

500.000.000

700.000.000

355.818.821.560

382.636.723.175

415.869.163.143

7.341.225.750

8.075.348.325

8.399.476.700

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa

170.337.428.431

178.854.297.752

188.150.634.743

5.2.3 Belanja Modal

178.140.169.379

195.707.077.098

219.319.051.700

5.2

BELANJA LANGSUNG

5.2.1 Belanja Pegawai

Total Belanja

962.957.603.562 1.057.846.717.700 1.167.445.248.900

Sumber : Diolah dari APBD Kabupaten Banggai Tabel 3.15 Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2014 dan Prakiraan Tahun 2013 Tahun No. 6.2

Uraian

2013

PENGELUARAN

2014

2015

2.000.000.000

3.700.000.000

3.700.000.000

Dana

-

-

-

6.2.2 Penyertaan Modal (Investasi)

1.000.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

-

-

-

1.000.000.000

1.200.000.000

1.200.000.000

PEMBIAYAAN DAERAH 6.2.1 Pembentukan Cadangan Pemerintah Daerah 6.2.3 Pembayaran Pokok Utang 6.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah 7.

Sisa

Lebih

Pembiayaan

-

-

-

Anggaran Tahun Berkenaan Sumber : APBD Kabupaten Banggai Berdasarkan kedua tabel diatas menunjukkan bahwa rerata setiap tahun anggarannya proporsi belanja tidak langsung masih menyedot sumber-sumber pendanaan yang ada. Prakiraan proporsi belanja tidak langsung untuk tahun anggaran 2013 sebesar Rp. 607.138.782.002,-(63,05 %), tahun anggaran 2014 senilai Rp.675.209.994.525,- (63,85 %) dan tahun anggaran 2015 sebesar Rp.751.576.085.758,- (64,38%). Sedang proporsi untuk belanja langsung tahun anggaran 2013 senilai Rp.355.818.821.560,- (36,95%), tahun anggaran 2014 sebesar Rp.382.636.723.175,- (36,17 %) dan tahun anggaran 2015 senilai Rp.415.869.163.143,- (35,62 %). Disisi lain pengeluaran pembiayaan daerah


152

dilakukan efektivitas pendanaannya sehingga untuk tahun anggaran 2013 hanya sebesar Rp. 2.000.000.000,- meningkat menjadi Rp.3.700.000.000,- tahun 2014 dan nilainya tetap seperti tahun 2014 untuk tahun 2015.Oleh karena itu untuk efektivitas penggunaan sumber dana pembangunan daerah diperlukan arah kebijakan keuangan daerah sebagai pedoman penggunaannya.

2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah a. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Kebijakan

Pendapatan

Daerah

yang

dianggarkan

dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan dengan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya yang diatur peraturan perundangan. Arah kebijakan pendapatan daerah akan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 yang setiap tahun diterbitkan. Bila terdapat hal-hal yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri akan disesuaikan didalam Penyusunan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2014.

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a) Perkiraan penerimaan PAD tahun 2014 merujuk pada kondisi perekonomian

daerah

tahun-tahun

sebelumnya,

prakiraan

pertumbuhan ekonomi tahun 2014 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya. b) Terdapat dua sumber penerimaan PAD tahun 2014 yang sebelumnya ditempatkan pada sumber penerimaan pendapatan daerah bagian dana perimbangan akan dialihkan menjadi PAD pada pos pajak daerah, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan.


153

c) Pengenaan tarif dan non tarif terhadap sumber-sumber penerimaan PAD tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha. d) Dilarang menganggarkan sumber-sumber penerimaan PAD yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, walaupun Peraturan Daerahnya belum dicabut. e) Penerimaan atas jasa pelayanan kesehatan masyarakat yang dananya bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diterima oleh SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan PPK-BLUD dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan. f) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atas penyertaan modal atau investasi daerah lainnya, harus rasional dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang sesuai dengan tujuan penyertaaan modal dimaksud. Konsepsi rasional dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan : 1) Bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi pemupukan laba (profit oriented) adalah selain menjamin kelangsungan dan pengembangan usaha, juga mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PAD. Dalam konteks ini perusahaan daerah antara lain PT. Banggai Sakti, PT. Banggai Sejahtera, dan PT. Banggai Citra Energi. 2) Bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (publik service oriented) adalah mampu menjamin kelangsungan dan pengembangan usaha. Dalam konteks ini perusahaan daerah antara lain PD Air Minum. g) Penerimaan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan


154

lain-Lain PAD Yang Sah, obyek pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian obyek pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima. h) Penerimaan Bunga atau jasa giro daridana cadangan dianggarkan pada

akun

pendapatan,

kelompok

pendapatan

PAD,

jenis

pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah, obyek pendapatan Bunga Dana Cadangan, rincian obyek pendapatan Bunga Dana Cadangan sesuai peruntukkannya. i)

SKPD Pengelola Pendapatan Asli Daerah, diharapkan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan yang dikelolanya agar target PAD dapat dicapai.

2) Dana Perimbangan Penganggaran

pendapatan

daerah

yang

bersumber

dari

dana

perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak yang terdiri atas DBHPajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) dan DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dialokasikan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Sementara DBH-Pajak Tahun Anggaran 2014. Apabila Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Sementara DBH Pajak Tahun Anggaran 2013. b) Penganggaran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Umum, DBHPerikanan,

DBH-Minyak

dialokasikan

sesuai

dan

Peraturan

Gas

Bumi,

Menteri

DBH-Panas

Keuangan

Bumi

mengenai

Perkiraan Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2014. Apabila Peraturan

Menteri

penganggaran

Keuangan

pendapatan

dari

dimaksud DBH-SDA

belum

ditetapkan,

didasarkan

pada

Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA Tahun


155

Anggaran 2013, dengan mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga dan produksi minyak/lifting (minyak dan gas bumi) tahun 2014. Apabila Peraturan Menteri Keuangan tersebut ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014 ditetapkan,

maka

Pemerintah

Kabupaten

Banggai

harus

menyesuaikan alokasi DBH dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2014 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 atau dicantumkan dalam LRA bila Pemerintah Kabupaten Banggai tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014. c) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan sesuai Peraturan Presiden tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota tahun Anggaran 2014. Dalam hal Peraturan Presiden tersebut belum ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD tahun Angggaran 2014 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2014 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Banggai, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014atau dicantumkan dalam LRA bila Pemerintah Kabupaten Banggaitidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014. d) Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dana Khusus (DAK) Tahun 2014. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran DAK didasarkan pada alokasi DAK daerah kabupaten/kota tahun anggaran 2014 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran Menteri


156

Keuangan setelah Rancangan Undang-undang tentang APBN Tahun Anggaran 2014 disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR-RI. 3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a) Penganggaran Dana Bantuan Opersional Sekolah (BOS) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2014. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum

ditetapkan,

maka

penganggaran

Dana

BOS

tersebut

didasarkan pada alokasi Tahun Anggaran 2013. Apabila Peraturan Menteri Keuangan tersebut

diterbitkan setelah Peraturan Daerah

tentang APBD Tahun Anggaran 2014 ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten

Banggai

harus

menyesuaikan

alokasi

Dana

BOS

dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014

atau dicantumkan dalam LRA bila Pemerintah

Kabupaten Banggai tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014. b) Penganggaran Dana Insentif Daerah (DID) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah tahun Anggaran 2014. Apabila Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai harus menyesuaikan alokasi DID dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 atau dicantumkan dalam LRA bila Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Angaran 2014. c) Penganggaran DanaPenyesuaian Lainnya dan Dana Transfer Lainnya dialokasikansesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian Lainnya dan Dana Transfer Lainnya Tahun Anggaran 2014. Apabila Peraturan Menteri


157

Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun 2014 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai harus menyesuaikan alokasi Dana Penyesuaian Lainnya dan Dana Transfer Lainnya dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun Anggaran 2014 atau dicantumkan dalam LRA bila Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014. d) Penganggaran pendapatan kabupaten yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan pada alokasi belanja bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2014. Dalam hal Penetapan APBD Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2014 mendahului Penetapan APBD Provinsi Sulwesi Tengah Tahun Anggaran 2014, penganggarannya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2013dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2012, sedang bagian Pemerintah Kabupaten Banggai yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akibat pelampauan target tahun anggaran 2013, ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 atau dicantumkan dalam LRA bila Pemerintah Kabupaten Banggai tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014. e) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari Pemerintah

Provinsi

Sulawesi

Tengah

atau

Pemerintah

Kabupaten/Kota Lain dianggarkan dalam APBD Penerima Bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD Pemberi Bantuan. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014 ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten Banggai harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014


158

atau dicantumkan dalam LRA bila Pemerintah Kabupaten Banggai tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.Dalam hal bantuan keuangan tersebut diterima setelah penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014, maka bantuan keuangan tersebut ditampung dalam LRA Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah atau Pemerintah Kabupaten/Kota Penerima Bantuan. f) Penganggaran penerimaan hibah yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah lainnya atau sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian penerimaan dimaksud. Untuk kepastian penerimaan hibah yang bersumber dari Pemerintah daerah lainnya tersebut didasarkan pada perjanjian hibah antara Kepala Daerah/Pejabat yang diberi kuasa selaku pemberi dengan Kepala Daerah/Pejabat yang diberi kuasa selaku penerima, sedangkan untuk penerimaan hibah yang bersumber dari pihak ketiga juga didasarkan pada perjanjian hibah antara pihak ketiga selaku pemberi dengan Kepala Daerah/Pejabat yang diberi kuasa selaku penerima. Dari aspek teknis penganggaran, penerimaan tersebut diatas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dan diuraikan kedalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan. g) Dalam hal Pemerintah Kabupaten Banggai memperoleh dana darurat dari APBN dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah, dan diuraikan kedalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan dana darurat.

b. Arah Kebijakan Belanja Daerah Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yang terdiri dari urusan


159

wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundangundangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Banggai menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud,

ditinjau

dari

aspek

indikator,

tolok

ukur

dan

target

kinerjanya.Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014, maka berbagai hal yang terkait dengan RKPD Kabupaten Banggai dilakukan penyesuaian terhadap materi yang terkait dengan perencanaan anggaran tahun 2014 selanjutnya didalam Penyusunan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Banggai Tahun 2014 harus dipedomani.

1) Kebijakan Belanja Tidak Langsung Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a) Belanja Pegawai (1) Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan

dengan

ketentuan

perundang-undangan

serta

memperhitungkan rencana kenaikan gaji dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas.


160

(2) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai tahun 2014 atau diatur lain oleh peraturan perundang-undangan. (3) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5 % dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan. (4) Penyediaan dana penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi PNSD yang dibebankan pada APBD berpedoman pada UndangUndang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan jaminan kesehatan bagi PNSD diluar cakupan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. (5) Penganggaran memperhatikan

Tambahan kemampuan

Penghasilan keuangan

PNSD daerah

harus dengan

persetujuan DPRD Kabupaten Banggai sesuai amanat pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana diatur Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. (6) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (7) Dalam hal tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD dianggarkan dalam APBN Tahun


161

Anggaran 2014 pada dana transfer ke daerah, tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD dimaksud

dianggarkan

dalam

APBD

pada

jenis

belanja

pengawai, dan diuraikan obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan. b) Belanja Bunga Apabila Pemerintah Kabupaten Banggai belum memenuhi kewajiban pembayaran bunga pinjaman, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang agar menganggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2014. c) Belanja Subsidi Belanja subsidi hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Produk yang diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD harus terlebih dahulu dilakukan pengkajian agar diketahui besaran subsidi yang akan diberikan, tepat sasaran dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. d) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Tatacara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Banggai harus mempedomani peraturan Kepala Daerah yang telah disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial. e) Belanja Bagi Hasil Pajak Penganggaran dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber dari pendapatan

Provinsi

Sulawesi

Tengah

kepada

Pemerintah

Kabupaten Banggai atau pendapatan Pemerintah Kabupaten Banggai kepada Pemerintah Desa harus mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tatacara penganggaran dana bagi hasil


162

tersebut harus memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah tahun anggaran 2014, sedangkan pelampauan target tahun anggaran 2013 yang belum direalisasikan kepada Pemerintah Kabupaten Banggai atau Pemerintah Desa ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 atau dicantumkan dalam LRA bila Pemerintah Kabupaten Banggai tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk Pemerintah Kabupaten Banggai dalam APBD harus diuraikan kedalam daftar nama kabupaten/desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil sesuai rekening berkenaan. f) Belanja Bantuan Keuangan (1) Pemerintah

Provinsi

Sulawesi

Tengah

atau

Pemerintah

Kabupaten Banggai dapat menganggarkan bantuan keuangan kepada Pemerintah daerah lainnya dan kepada pemerintah desa yang

didasarkan

pada

pertimbangan

untuk

mengatasi

kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintah Kabupaten Banggai yang tidak tersedia alokasi dananya, sesuai kemampuan

keuangan

masing-masing

daerah.

Pemberian

bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain, pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah

Kabupaten

Banggai/Desa

penerima

bantuan

keuangan sesuai kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.


163

(2) Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian belanja nama partai politik penerima

bantuan

keuangan.

Besaran

penganggaran,

pelaksanaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada peraturan perundang-undangan dibidang bantuan keuangan kepada partai politik. (3) Pemerintah

Kabupaten

Banggai

menganggarkan

bantuan

keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10 % dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten Banggai yang terdiri dari Dana Alokasi Umum dan Bagi Hasil (Pajak, terdiri dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 dan Sumber Daya Alam, terdiri dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi dan pertambangan panas bumi) setelah dikurangi belanja pegawai.Bantuan keuangan ini merupakan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Selain itu Pemerintah

Provinsi

Sulawesi

Tengah

dan

Pemerintah

Kabupaten Banggai dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada Pemerintah Desa dalam rangka percepatan pembangunan desa sesuai kemampuan keuangan daerah. (4) Sistem

dan

prosedur

penganggaran,

pelaksanaan

dan

pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam

peraturan

kepala

daerah,

dengan

memperhatikan

ketentuan Pasal 47 dan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan peraturan perundang-undangan lainnya. (5) Dari aspek teknis penganggaran dalam APBD pemberi bantuan keuangan harus diuraikan daftar nama pemerintah daerah/desa


164

selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan. g) Belanja Tidak Terduga Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran 2013 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksikan sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang,

seperti

kebutuhan

tanggap

darurat

bencana,

penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2014, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

2) Kebijakan Belanja Langsung Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Banggai memperhatikan hal-hal berikut : a) Alokasibelanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani SPM yang telah ditetapkan, Analisis Standar Belanja (ASB), dan standar satuan harga. ASB dan standar satuan harga ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD dan RKAPPKD.


165

b) Belanja Pegawai (1) Dalam

rangka

penganggaran

meningkatkan honorarium

bagi

efisiensi PNSD

anggaran dan

daerah,

Non

PNSD

memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektivitas pelaksanaan kegiatan dimaksud. Dalam satu kegiatan tidak diperkenankan hanya teruraikan kedalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium Non PNSD. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan, termasuk honorarium narasumber/tenaga ahli dari luar instansi pelaksanaan kegiatan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. c) Belanja Barang dan Jasa (1) Alokasi untuk pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarakan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan dan besarannya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah (2) Penganggaran

uang

untuk

diberikan

kepada

pihak

ketiga/masyarakat hanya diperkenankan untuk penganggaran hadiah

pada

kegiatan

yang

bersifat

perlombaan

atau

penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa

sesuai kode

rekening berkenaan. (3) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan


166

fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2013. (4) Penganggaran untuk pengadaan barang (termasuk berupa aset tetap)

yang

akan

diserahkan

atau

dijual

kepada

pihak

ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa. Belanja barang/jasa yang akan diserahkan

kepada

pihak

ketiga/masyarakat

pada

tahun

anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan. (5) Mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis. (6) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Kabupaten Banggai. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan

perundang-undangan.

Khusus

penganggaran

perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 tahun2005 tentang Perjalanan Ke Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota DPRD. Sedang untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri mempedomani Peraturan Bupati Banggai Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.


167

(7) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan

teknis

atau

sejenisnya

yang

terkait

dengan

pengembangan sumber daya manusia Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat/Staf Pemerintah Kabupaten Banggai, yang penyelenggaraannya di luar daerah harus dilakukan sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi dan kompetensi serta manfaat yang akan diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna pencapaian efektivitas penggunaan anggaran daerah. Dalam rangka orientasi dan pendalaman tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banggai agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. (8) Penganggaran

untuk

penyelenggaraan

kegiatan

rapat,

pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik Pemerintah Kabupaten Banggai. (9) Dalam rangka mengantisipasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang akan menjadi kewenangan daerah paling lambat 1 Januari 2014 menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten Banggai memprioritaskan penganggaran untuk program dan kegiatan pengalihan dimaksud, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, pendataan, sistem, stndar pengelolaan, dan pengembangan sumber daya manusia serta penyiapan sarana dan prasarana maupun faktor lain yang terkait dengan pengalihan PBB-P2. d) Belanja Modal (1) Pemerintah Kabupaten Banggai sedapat mungkin memenuhi standar pengalokasian belanja modal sebesar 30 % dari belanja


168

daerah, sesuai ketentuan amanat Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014. (2) Penganggaran untuk pengadaan kebutuhan barang milik Pemerintah Kabupaten Banggai, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan

Barang Milik Daerah dan

memperhatikan standar barang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006. Khusus penganggaran untuk pembangunan

gedung

dan

bangunan

milik

daerah

memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. e) Surplus/Defisit APBD (1) Surplus atau defisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah. (2) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, penggunaan surplus tersebut

diutamakan

untuk

pembayaran

pokok

utang,

penyertaan modal (investasi daerah), pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan

belanja

peningkatan

jaminan

sosial

tersebut

diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut. (3) Dalam hal APBD diperkirakan defisit Pemerintah Kabupaten Banggaimenetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran

tahun

anggaran

sebelumnya,

pencairan

dana

cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan,


169

penerimaan pinjaman dan/atau penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. (4) Pemerintah Kabupaten Banggai wajib mempedomani penetapan batas maksimal defisit APBD Tahun Anggaran 2014 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan melaporkan posisi suplus/defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester Tahun Anggaran 2014.

c. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah 1) Kebijakan Penerimaan Pembiayaan a) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2013 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2014 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapaianya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2013. b) Dalam

menetapkan

anggaran

penerimaan

pembiayaan

yang

bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarannya sesuai peraturan daerah tentang pembentukkan dana cadangan. c) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima. d) Pemerintah Kabupaten Banggai dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang pinjaman daerah.


170

e) Masa penghapusan piutang PBB-P2 sebagai konsekuensi pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi PAD, berpedoman pada UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009.

2) Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan a) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Banggai dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai Pasal 118 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penganggaran dana bergulir dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima. b) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Banggai pada badan usaha milik daerah dan atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang tercantum dalam peraturan daerah penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal. Dalam hal Pemerintah Kabupaten Banggai akan menambah jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal, Pemerintah Kabupaten Banggai melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut. c) Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD

dimaksud

dapat

lebih

berkompetisi,

tumbuh

dan

berkembang. Khsusu untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah


171

Kabupaten Banggai dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR) sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank Indonesia. d) Untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM), Pemerintah Kabupaten Banggai dapat melakukan penyertaan modal kepada bank perkreditan rakyat milik pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. e) Pemerintah Kabupaten Banggai dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna meningkatkan kualitas, kuantitas dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat, agar pemenuhan target pelayanan air perpipaan diwilayah perkotaan sebanyak 80% dan diwilayah perdesaan

sebanyak 60 % sesuai target Millenium

Development Goals (MDG’s) tahun 2015 dapat tercapai. f) Bila Pemerintah Kabupaten Banggai menganggarkan dana cadangan, maka harus menetapkan terlebih dahulu peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahun dana cadangan yang harus dianggarkan. g) Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

3) Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan a) Pemerintah Kabupaten Banggai harus melakukan pengendalian batas maksimal defisit APBD Tahun Anggaran 2014 dengan berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit APBD yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. b) Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, Pemerintah Kabupaten Banggai harus


172

memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan yang telah dianggarkan dan/atau pengeluaran pembiayaan. c) Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, Pemerintah Kabupaten Banggai melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

Ketentuan yang lebih teknis dan hal-hal khusus lainnya yang perlu diperhatikan

dalam

penyusunan

APBD

Tahun

Anggaran

2014

mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014, termasuk halhal yang perlu ditindak lanjuti dengan regulasi dalam bentuk peraturan perundangan ditingkat daerah.


173

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Banggai Tahun 2014 dibuat berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2013 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD Tahun 2011-2016, serta identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional beserta kerangka pendanaannya. Perumusan ini juga memperhatikan usulan SKPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun 2014.

4.1.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Berdasarkan visi-misi pembangunan yang terdapat dalam dokumen RPJMD Kabupaten, maka tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Banggai dapat dijelaskan seperti tabel berikut ini. Tabel 4.1. Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan VISI

Menjadikan Kabupaten Banggai sebagai Sentra Ekonomi Produktif yang Berbasis Kerakyatan pada Tahun 2016 No. 1.

Misi Misi 1: Mewujudkan pembangunan ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan Tujuan 1: Meningkatkan pengelolaan potensi ekonomi lokal yang mendukung perekonomian daerah.

Sasaran 1.

2.

3.

Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan.

4.

Meningkatnya produksi dan pengolahan hasil kelautan dan perikanan. Meningkatnya kontribusi sektor industri.

5.


Terciptanya pemerataan investasi secara bertahap sesuai dengan potensi wilayah dan potensi sumber daya alam. Meningkatnya produktivitas sektor pertanian.

174

VISI Menjadikan Kabupaten Banggai sebagai Sentra Ekonomi Produktif yang Berbasis Kerakyatan pada Tahun 2016 No.

Tujuan

Misi

Sasaran 6.

7.

Tujuan 2: Meningkatkan kapasitas pasar, koperasi dan usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM);

8.

Meningkatnya kontribusi sektor jasa.

1.

Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan.

2.

Meningkatnya peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah. Menguatnya kemitraan antara koperasi dan UMKM dengan BUMD dan pengusaha besar. Meningkatnya fasilitas pendukung kegiatan sektor informal

3.

4.

Tujuan 3 : Penanganan pengangguran dan kemiskinan berbasis pengembangan ekonomi.

2.

Misi 2: Mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan transparan dengan melaksanakan prinsipprinsip Good Governance and Clean Government

Tujuan 1 : Meningkatkan perencanaan yang transparan, partisipatif, responsif, demokratis, visioner dan profesional.


Meningkatnya eksplorasi dan eksploitasi potensi pertambangan. Meningkatnya kontribusi sektor keuangan.

1.

2.

Menurunnya jumlah pengangguran melalui upaya peningkatan kesempatan kerja dan berusaha. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

3.

Menurunnya angka kemiskinan.

1.

Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah

2.

Meningkatnya ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang dapat diakses oleh publik.

175


Tujuan

Misi

Tujuan 2 : Meningkatkan kelembagaan dan regulasi yang efisien dan efektif, responsif, profesional, akuntabel, visioner dan transparan.

Tujuan 3 : Mengembangkan kerjasama.

Sasaran 3.

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

1.

Meningkatnya kinerja pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan

2.

Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif.

3.

Terbentuknya unit pengelola pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik.

1.

Meningkatnya kegiatan kerjasama dalam pembangunan daerah Meningkatnya kerjasama antar daerah, khususnya dalam rangka penguatan kebersamaan pengelolaan ekonomi kawasan perbatasan. Meningkatnya koordinasi antar pemerintah daerah untuk menciptakan sinergitas kebijakan pembangunan daerah kabupaten, provinsi dan nasional.

2.

3.

3.

Misi 3 : Mewujudkan pemenuhan infrastruktur dasar dan kewilayahan untuk meningkatkan

Tujuan 1 : Mengembangkan infrastruktur dasar dan kewilayahan


1.

Meningkatnya fungsi dan layanan jalan dan jembatan

2.

Meningkatnya keandalan irigasi dan perlindungan sumber daya air.

176


Tujuan

Misi standar kualitas hidup masyarakat yang layak dan sejahtera serta mendukung pembangunan ekonomi

Sasaran 3.

4.

5.

Tujuan 2 : Mengelola pengendalian lingkungan hidup

6.

Meningkatnya kapasitas pelayanan sumber dan energi kelistrikan

1.

Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi dan rehabilitasi, serta dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Menguatnya sistem pengendalian dan pengawasan yang terpadu dan terintegrasi antar sektor dalam pelestarian lingkungan hidup.

2.

3.

Tujuan 3 : Mengoptimalkan proses penyelenggaraan penataan ruang


Meningkatnya kualitas dan kuantitas fasilitas dasar perumahan dan permukiman seperti, pelayanan drainase, sanitasi dan air bersih, persampahan serta pengendalian banjir Meningkatnya fungsi dan layanan sarana dan prasarana perhubungan Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana komunikasi dan informasi.

1.

Meningkatnya kualitas proses penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang

177


Tujuan

Misi

Sasaran 2.

3.

4.

Misi 4 : Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, terampil dan berakhlak mulia

Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas

1.

2.

3.

4.

5.

Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau

1.

2.

3.

4.


Peningkatan peran kelembagaan penyelenggaraan penataan ruang Meningkatnya kualitas penataan ruang wilayah perdesaan, perkotaan dan kawasan-kawasan strategis tertentu. Meningkatnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan Peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan. Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dan kepustakaan. Meningkatnya kualitas/kompetensi guru dan pemerataan penyebarannya di seluruh wilayah sesuai kelayakan rasio guru-murid. Meningkatnya pelayanan pendidikan luar sekolah. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana layanan kesehatan. Meningkatnya aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan dan lingkungan sehat. Meningkatnya kualitas penanganan kesehatan Ibu, Balita, Batita dan Bayi baru lahir.

178


Tujuan

Misi

Tujuan 3 : Mendorong kegiatan olahraga, dan peran pemuda dalam pembangunan

Sasaran 5.

Meningkatnya kualitas pencegahan, pemberantasan dan penanganan penyakit menular dan wabah.

1.

Meningkatnya kualitas dan peran pemuda dalam pembangunan. Meningkatnya kesadaran pentingnya berolahraga.

2. 3.

4.

5.

Misi 5 : Mengembangkan nilainilai sosial dalam kebijakan publik yang konstruktif dan dinamis sebagai dasar menuju harmonisasi pelaksanaan pembangunan

Tujuan 1: Meningkatkan kapasitas organisasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan

5.

Meningkatnya prestasi olah raga pada kompetisi olah raga pada tingkat regional dan nasional.

1.

Meningkatnya kesempatan dan kebebasan berorganisasi.

2.

Meningkatnya peran aktif dan kerja sama antar organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan serta menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

3.

Tujuan 2: Mengembangkan pengarusutamaan (mainstreaming) jender dan anak.


Terciptanya iklim yang kondusif bagi generasi muda dalam mengaktualisasikan potensi, bakat dan minat dalam bidang olahraga. Meningkatnya sarana dan prasarana kegiatan pemuda dan olahraga.

Meningkatnya dukungan dan pembinaan terhadap organisasi sosial kemasyarakatan.

1.

Meningkatnya peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

2.

Meningkatnya perlindungan hak-hak anak dan perempuan

179


Tujuan

Misi

Tujuan 3: Mengembangkan potensi dan ketahanan sosial dan budaya.

Sasaran 3.

Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

1.

Meningkatnya kualitas budaya lokal dengan memperhatikan berbagai bentuk kearifan lokal. Meningkatnya kegiatan budaya sebagai pendorong kemajuan pariwisata

2.

Tujuan 4: Mengembangkan nilai keagamaan dan kepedulian sosial.

3.

Menurunnya kerawanan sosial dan meningkatnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

4.

Meningkatnya kemampuan penanganan dan penanggulangan bencana alam dan mitigasi bencana.

1.

Meningkatnya kerukunan antar umat beragama

2.

Meningkatnya kualitas ketakwaan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya kebersamaan dan kesetiakawanan sosial.

3.


180

4.2.

Prioritas Pembangunan Prioritas

pembangunan

Kabupaten

Banggai

disusun

dengan

mempertimbangkan keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional, serta prioritas pembangunan daerah Sulawesi Tengah. Tema dari RKP 2013 adalah “Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat”. Dengan demikian pada tahun 2014 Pemerintah bertekad untuk memanfaatkan momentum penguatan perekonomian domestik dengan memusatkan upaya peningkataan dan perluasan kesejahteraan rakyat. Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Banggai dirumuskan mengingat sinergitas

dengan

prioritas

pembangunan

nasional.

Adapun

prioritas

pembangunan nasional sesuai dengan RPJMN 2010-2014 meliputi 11 Prioritas Nasional dan 3 Prioritas lainnya sebagai berikut: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, (2) Pendidikan, (3) Kesehatan, (4) Penanggulangan Kemiskinan, (5) Ketahanan Pangan, (6) Infrastruktur, (7) Iklim Investasi dan Iklim Usaha, (8) Energi, (9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana, (10) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-konflik,(11) Kebudayaan Kreatifitas dan Inovasi Teknologi (12) Bidang Politik, Hukum dan Keamanan lainnya, (13) Bidang Perekonomian lainnya, dan (14) Bidang Kesejahteraan Rakyat lainnya. Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Banggai tahun 2014 merupakan tindak lanjut prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2011-2016, dengan memperhatikan Visi dan Misi dari Bupati. Secara umum, agenda prioritas pembangunan Kabupaten Banggai periode 2011 -2016 adalah sebagai berikut: 1) Hak rakyat untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi kehidupannya. Hal ini dapat dilakukan dengan mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banggai dengan memunculkan sentra-sentra ekonomi produktif bagi masyarakat, terutama di daerah perdesaan. Hal ini akan membuka kesempatan kerja yang sangat besar, apalagi jika didukung oleh pembangunan infrastruktur yang memadai. 2) Hak rakyat untuk memperoleh rasa aman, perlindungan hukum dan keadilan.


181

Hal ini akan dilakukan melalui proses penegakan hukum yang benar dan melakukan tata kelola pemerintahan daerah yang baik. 3) Hak rakyat untuk memperoleh atas kebutuhan hidup (sandang, pangan dan papan) yang terjangkau. Untuk mencapai pemenuhan kebutuhan dasar bagi seluruh masyarakat Banggai, maka dilakukan usaha-usaha untuk mempermudah akses masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Banggai. Pemerintah akan melakukan kontrol untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok, di samping menyediakan kemudahan fasilitas untuk kebutuhan perumahan yang sehat dan terjangkau. 4) Hak rakyat dalam mendapatkan pendidikan gratis. Hal ini merujuk pada kabupaten-kabupaten yang ada di Indonesia, sebagian sudah melaksanakan program pendidikan gratis yang walaupun sebenarnya tidak sepenuhnya gratis. Dengan adanya pendidikan gratis, diharapkan seluruh anak usia sekolah dapat melangsungkan pendidikannya, sehingga angka partisipasi sekolah dapat tercapai secara optimal di seluruh Kabupaten Banggai. 5) Hak rakyat untuk memperoleh kesehatan gratis melalui jaminan sosial kesehatan (Jamsoskes) yang akan dilakukan di Kabupaten Banggai secara transparan dan akuntabel. Untuk pelaksanaannya perlu diupayakan agar pendanaannya tidak tumpang tindih dengan Jamkesmas. Jamsoskes dimaksudkan agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati pelayanan kesehatan yang tidak membebani masyarakat, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah. 6) Hak rakyat untuk mendapatkan pengurusan KTP gratis. Hal ini dimaksudkan untuk melayani kebutuhan kepemilikan tanda pengenalan diri bagi setiap anggota masyarakat secara gratis, sehingga mendorong setiap penduduk yang telah memenuhi syarat untuk memiliki tanda pengenal. Dengan demikian pendataan masyarakat pun dapat lebih akurat dan tertib. 7) Hak rakyat untuk mendapatkan kemudahan pengurusan tanah/kepengurusan tanah gratis.


182

Hal ini untuk meningkatkan jumlah kepemilikan tanah yang dipunyai masyarakat dengan status kepemilikan yang jelas dan sah. Dengan kepemilikan tanah yang sah, kemungkinan terjadinya konflik masalah pertanahan dapat dikurangi, sehingga turut mendukung iklim sosial dan keamanan yang kondusif bagi investasi di daerah. 8) Hak rakyat untuk berpartisipasi dalam politik, dan berinovasi dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Banggai. Hal ini untuk mendorong dan menumbuhkan partisipasi masyarakat di dalam proses politik dan proses perencanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Banggai. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam proses politik dan perencanaan pembangunan daerah dapat turut menjamin keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan. 9) Hak rakyat untuk dapat mengikuti proses pengangkatan CPNSD yang adil dan transparan, dengan mempertimbangkan faktor kompentensi dan keterwakilan rayon. Untuk memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) telah dilakukan secara transparan dan akuntabel, pemerintah daerah akan meningkatkan akses dan kepastian dalam proses penerimaan CPNSD. Hal ini turut mendukung usaha untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.


183

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DAERA Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Kabupaten Banggai Tahun 2014 mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (2014) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakilii aspirasi dan kepentingan masyarakat, sehingga diuraikan dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat. Mengenai penyajian Matriks Rencana Program dan Kegiatan yang digunakan mengacu kepada (i) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; (ii) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan. Uraian Rencana Program dan Kegiatan disajikan dalam matriks Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dapat dilihat dalam Buku II Dokumen RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2014.

Adapun rekapitulasi rencana kerja dan pendanaan SKPD

Kabupaten Banggai Tahun 2014 dapat dilihat dalam Tabel 5.1 berikut ini. Untuk rencana kerja SKPD tahun 2014 diperkirakan meliputi 635 program dengan total pendanaan sejumlah Rp. 445.183.738.473. Tabel 5.1. Rekapitulasi Rencana Program dan Pendanaan SKPD Kabupaten Banggai Tahun 2014

NO

SKPD

JUMLAH PAGU

JUMLAH PROGRAM

1.

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga

Rp

45.454.990.000

12

2.

Dinas Kesehatan

Rp

20.750.000.000

13


184

3.

Badan Rumah Sakit Umum Daerah

Rp

20.850.159.479

9

4.

Dinas Bina Marga dan Pengairan

Rp 118.043.850.000

16

5.


Rp

36.552.500.000

37

6.

BAPPEDA

Rp

16.603.006.180

16

7.

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Infromatika

Rp

7.498.002.400

8

8.

Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Rp

3.919.404.000

11

9.

Dinas Kependudukan & Capil

Rp

2.000.000.000

5

10.

Badan Pemberdayaan Perempuan & KB

Rp

7.717.850.000

4

11.

Dinas Sosial

Rp

10.630.656.032

12

12.

Badan Pelaksana Penanggulanan Bencana Daerah

Rp

483.069.494

8

13.

Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi

Rp

1.800.000.000

7

14.

Dinas Koperasi & UKM

Rp

7.066.725.800

8

15.

Dinas Kebudayaan & Pariwisata

Rp

7.750.000.000

10

16.

Badan Kesbang, Politik & Linmas

Rp

2.925.880.900

9

17.

Kantor Satuan Pol-PP

Rp

1.276.914.350

8

18.

Sekretariat Daerah Kab.Banggai

Rp

19.500.000.000

33

19.

Sekretariat DPRD Kab.Banggai

Rp

13.418.477.962

7

20.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah

Rp

17.581.757.598

10

21.

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Rp

3.340.650.000

11

22.

Inspektorat

Rp

3.241.410.926

7

23.

Badan Kepegawaian Daerah

Rp

2.529.000.000

5

24.

Badan DIKLAT

Rp

6.738.212.220

5

25.

Sekretariat Korpri

Rp

1.376.088.700

7

26.

Kecamatan Nuhon

Rp

1.633.218.153

6

27

Kecamatan Bunta

Rp

180.000.000

3

28

Kecamatan Pagimana

Rp

206.727.200

3

29

Kecamatan Bualemo

Rp

190.000.000

5


185

30

Kecamatan Balantak

Rp

224.471.000

3

31

Kecamatan Lamala

Rp

160.000.000

5

32

Kecamatan Masama

Rp

163.515.000

4

33

Kecamatan Luwuk Timur

Rp

229.225.000

4

34

Kecamatan Luwuk

Rp

180.000.000

4

35

Kecamatan Kintom

Rp

152.103.600

4

36

Kecamatan Batui

Rp

171.600.000

4

37

Kecamatan Toili

Rp

131.650.420

3

38

Kecamatan Toili Barat

Rp

172.023.000

3

39

Kecamatan Simpang Raya

Rp

212.265.500

5

40

Kecamatan Lobu

Rp

168.000.000

3

41

Kecamatan Moilong

Rp

250.000.000

4

42

Kecamatan Batui Selatan

Rp

170.000.000

4

43

Kecamatan Balantak Selatan

Rp

229.990.800

4

44

Kecamatan Nambo

Rp

180.000.000

4

45

Kecamatan Luwuk Selatan

Rp

150.257.311

4

46

Kecamatan Luwuk Utara

Rp

150.000.000

4

47

Kecamatan Balantak Utara

Rp

19.360.000

3

48

Kecamatan Mantoh

Rp

156.506.198

4

49

Kelurahan Luwuk

Rp

63.525.001

4

50

Kelurahan Soho

Rp

62.457.296

4

51

Kelurahan Bungin

Rp

69.855.720

4

52

Kelurahan Baru

Rp

75.570.550

4

53

Kelurahan Simpong

Rp

78.732.500

2

54

Kelurahan Maahas

Rp

64.004.161

4

55

Keluarahan Kilongan

Rp

69.581.050

4

56

Kelurahan Nambo Padang

Rp

82.657.920

4

57

Kelurahan Nambo Lempek

Rp

87.477.100

3


186

58

Kelurahan Hanga-hanga

Rp

74.215.550

4

59

Kelurahan Lontio

Rp

93.350.880

4

60

Kelurahan Mendono

Rp

102.216.455

4

61

Kelurahan Batui

Rp

80.640.450

4

62

Kelurahan Bugis

Rp

64.257.050

4

63

Kelurahan Balantang

Rp

83.415.000

4

64

Kelurahan Tolando

Rp

62.659.600

3

65

Kelurahan Sisipan

Rp

64.150.570

4

66

Kelurahan Balantak

Rp

43.979.000

4

67

Kelurahan Pagimana

Rp

63.924.300

4

68

Kelurahan Basabungan

Rp

65.000.000

3

69

Kelurahan Pakowa

Rp

63.984.800

4

70

Keluahan Bunta I

Rp

74.885.650

4

71

Kelurahan Bunta II

Rp

69.999.985

4

72

Kelurahan Karaton

Rp

68.500.000

3

73

Kelurahan Kilongan Permai

Rp

89.380.420

4

74

Kelurahan Tanjung Tuwis

Rp

85.297.620

4

75

Kelurahan Kintom

Rp

64.125.160

4

76

Kelurahan Lamo

Rp

74.606.450

4

77

Kelurahan Bakung

Rp

64.529.300

4

78

Kelurahan Cendana

Rp

91.973.055

4

79

Kelurahan Dale-dale

Rp

36.099.042

3

80

Kelurahan Salabenda

Rp

89.270.000

4

81

Kelurahan Keleke

Rp

63.525.000

4

82

Kelurahan Bungin Timur

Rp

85.404.820

4

83

Kelurahan Mangkio Baru

Rp

82.400.000

3

84

Kelurahan Bukit Mambual

Rp

63.525.000

4

85

Kelurahan Tombang Permai

Rp

63.525.000

4


187

86

Kelurahan Kompo

Rp

93.772.150

4

87

Kelurahan Jole

Rp

77.099.128

4

88

Kelurahan Hanga-hanga Permai

Rp

87.153.444

4

89

Kelurahan Nambo Bosaa

Rp

84.335.700

4

90

Kelurahan Nambo Lempek Baru

Rp

47.949.000

4

91

Kelurahan Mondonun

Rp

87.016.700

4

92

Kelurahan Lontio Baru

Rp

81.675.000

4

93

Kelurahan Kalaka

Rp

81.881.000

4

94

Kelurahan Talang Batu

Rp

63.525.001

4

95

Badan Ketahanan Pangan

Rp

8.319.000.000

3

96

BPMPD

Rp

4.329.897.251

7

97

Kantor Perpustakaan Kearsipan & Dokumentasi

Rp

1.500.000.000

5

98

Dinas Pertanian

Rp

10.583.138.710

13

99

Dinas Perkebunan

Rp

4.261.584.714

8

100

Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan

Rp

3.163.500.000

8

101

Dinas Kehutanan

Rp

6.270.614.317

12

102

Dinas Pertambangan dan Energi

Rp

6.622.708.860

10

103

Dinas Kelautan dan Perikanan

Rp

4.946.385.400

12

104

Dinas Perindustrian & Perdanganan

Rp

8.270.281.500

13

Rp 445.183.738.473

635

JUMLAH


188

BAB VI PENUTUP Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Banggai Tahun 2014 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2011-2016 RKPD ini memiliki kedudukan yang strategis. Untuk mencapai hasil yang optimal dari pelaksanaan RKPD ini, diperlukan keterlibatan seluruh pihak dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan programprogram pembangunan tahun 2014. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatankegiatan program pembangunan, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut : 1. Seluruh SKPD berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatankegiatan yang sudah ditetapkan dalam RKPD 2014, dengan memperhatikan sinergitas antar kegiatan. 2. Peran serta masyarakat perlu terus didorong untuk berperan secara maksimal dalam perencanaan dan ikut mengawasi pelaksanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat ini juga turut difasilitasi dalam acara proses penyusunan rencana pembangunan dengan cara melibatkan mereka pada kegiatan Musrenbang RKPD. 3. Setiap SKPD harus menyusun RENJA , sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan Tahun 2014, dan melakukan pengawasan serta pengendalian pelaksanaannya serta melaporkannya kepada Kepala Bappeda Kabupaten Banggai setiap 3 (tiga) bulan sekali. 4. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan RKPD Tahun 2014, Bappeda Kabupaten Banggai diharapkan secara aktif melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan RKPD Tahun 2014 serta menghimpun dan menganalisis laporan 3 (tiga) bulan pelaksanaan RKPD Tahun 2014 dari masingmasing SKPD dan hasilnya disampaikan kepada Bupati Kabupaten Banggai.

RKPD RKPD Kabupaten Banggai 2014

189

Dengan memperhatikan kaidah pelaksanaan RKPD tersebut di atas, RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2014 diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif bagi pemerintah daerah Kabupaten Banggai untuk meningkatkan kinerja dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan untuk mencapai tujuan perencanaan strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Banggai yang bermuara kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banggai.

RKPD RKPD Kabupaten Banggai 2014

190

BAB I PENDAHULUAN. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen. perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD memuat rancangan

Recommend Documents