LAMPIRAN
: PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR
:
TAHUN 2012
TANGGAL :
2012
TENTANG : RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BERAU TAHUN 2013 BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Dokumen perencanaan daerah sebagaimana diamanatkan dalam UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dokumen perencanaan tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Keterkaitan tersebut adalah mutlak untuk menjamin kesinambungan pembangunan di daerah Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tersebut Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD. Dalam melaksanakan amanat undang-undang, peraturan pemerintah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Berau telah menyusun dokumen RPJPD Kabupaten Berau 2006-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006. Untuk dokumen RPJM Transisi (2010-2011) telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati nomor 6 Tahun 2010, sedang RPJMD (20112015) telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011-2015. Penyusunan RKPD mengacu kepada RPJMD 2011-2015, yang memuat : visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah terpilih; dan rancangan rencana teknokratik. RPJMD yang merupakan visi, misi dan program prioritas dari Kepala Daerah terpilih RKPD KABUPATEN BERAU TAHUN 2013
BAB I - 1
yang
akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat daerah melalui program dan
kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD). RPJMD akan dijabarkan dengan rencana pembangunan tahunan/ Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD Kabupaten Berau Tahun 2013 ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD 2011-2015, yaitu tahun ketiga: perencanaan tahun 2012 untuk dilaksanakan tahun 2013. Perumusan Rancangan RKPD pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang telah disusun dalam Renja SKPD dan mensinkronkannya dengan kebijakan nasional/provinsi tahun rencana. Dengan demikian, penyusunan rancangan RKPD bertujuan untuk menyempurnakan rancangan RKPD melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan Renja SKPD serta untuk mengharmoniskan dan menyinergikannya terhadap prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi. Rancangan RKPD ini merupakan bagian dari proses identifikasi kebijakan nasional dan Provinsi yang digunakan untuk
melengkapi analisis dan evaluasi
terhadap program-program prioritas Kabupaten Berau. Suatu kebijakan menjadi relevan bagi suatu daerah (yang dengan demikian harus dipedomani) karena beberapa karakteristik: 1. Amanat perundang-undangan yang bersifat mengikat secara umum (seluruh daerah) atau khusus pada daerah tertentu. 2. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah merupakan tujuan dari kebijakan tersebut. 3. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah dipengaruhi secara tidak langsung oleh kebijakan dimaksud. Kebijakan nasional lainnya memiliki dampak strategik bagi daerah tahun rencana karena beberapa karakteristik: 1. Kebijakan pemerintah pusat yang mengandung peluang bagi pengembangan daerah. 2. Kebijakan pemerintah pusat yang berdampak negatif bagi suatu daerah jika tidak diantisipasi dengan program tertentu. Untuk penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, mutlak diperlukan koordinasi antar instansi pemerintah, partisipasi dan aspirasi dari seluruh pelaku pembangunan yang disampaikan melalui suatu Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau MUSRENBANG. Melalui Forum SKPD dan Musrenbang inilah memunculkan proses pemikiran mengenai paradigma baru Pembangunan Nasional dan Regional yang akan lebih banyak melibatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan dan mengurangi peranan pemerintah yang terlalu dominan selama ini. Dengan adanya RKPD KABUPATEN BERAU TAHUN 2013
BAB I - 2
pemikiran baru ini diharapkan semua kepentingan masyarakat yang memiliki latar belakang sosial dan ekonomi yang sangat beragam dapat diakomodasi tanpa menghilangkan peran perencanaan. Dengan menggunakan pola tersebut diharapkan semua kepentingan masyarakat dapat terakomodasi. Dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi Kabupaten Berau saat ini dan untuk memenuhi aspirasi yang berkembang di masyarakat mengenai tantangan pembangunan ke depan serta memperhatikan amanat konstitusional, maka visi untuk pembangunan Kabupaten Berau adalah sebagai berikut. “ Mewujudkan Kabupaten Berau Sebagai Daerah Unggulan Dibidang Agribisnis Dan Tujuan Wisata, Serta Energi Terkemuka Menuju Masyarakat Sejahtera ”. Adapun makna yang dimaksud dalam Visi tersebut adalah diuraikan seperti berikut : 1. Agribsinis : adalah aktivitas perencanaan dan pendayagunaan potensi pertanian dalam arti luas, yaitu pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan serta kelautan dengan kekayaan mega bio diversitynya merupakan potensi strategis yang dijadikan sebagai dasar landasan, acuan bagi kebijakan pembangunan ekonomi di bidang industri dan ekowisata pada tahun 2011-2015. 2. Wisata : adalah aktivitas perencanaan dan pendayagunaan kekayaan sumber daya alam pesisir, laut maupun darat baik yang berupa biofisik, maupun sosial budaya sebagai aset wisata yang bernilai tambah ekonomi, ilmu pengetahuan dan budaya secara berkelanjutan. 3. Energi Terkemuka : adalah menjadikan Kabupaten Berau sebagai pusat energi terkemuka Kalimantan Timur yang ditandai dengan tersedianya kebutuhan energi dengan memanfaatkan secara optimal pada sumber energi yang tidak terbaharukan seperti gas alam, batubara;
terbangunnya sumber energi alternatif dengan
memanfaatkan sumber energi terbaharukan tenaga surya, tenaga angin, air dan bioenergi serta tumbuhnya kesadaran masyarakat .untuk melakukan penghematan energi. 4. Sejahtera : adalah wujud kehidupan masyarakat yang dicita-citakan dengan terpenuhinya semua kebutuhan batiniah dan lahiriah yang selaras, seimbang dan dinamis dalam tatanan pembangunan peradaban manusia seutuhnya
B. Landasan Hukum Landasan
hukum yang digunakan
dalam
penyusunan
Rencana
Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Berau Tahun 2013 ini adalah: 1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
RKPD KABUPATEN BERAU TAHUN 2013
BAB I - 3
2.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
4.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara
Pemerintah,
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010–2014; 18. Instruksi Presiden No 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010; 19. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
RKPD KABUPATEN BERAU TAHUN 2013
BAB I - 4
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 21. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor: 28 tahun 2010, Nomor: 0199/M PPN/04/2010, Nomor: PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Berau Tahun 2006–2026; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2008 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 25. Peraturan Daerah nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2011-2015.
C. Hubungan Antar Dokumen Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah. Oleh karena itu, RKPD Kabupaten Berau tahun 2013 disusun dengan berpedoman kepada RPJM Nasional Tahun 2010-2014, RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2011-2015, Dokumen RENJA SKPD Tahun 2013. Dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Berau Tahun 2013 digunakan sejumlah dokumen perencanaan yang ada, yaitu sebagai berikut: 1) RPJM Nasional RPJM Nasional sudah ditetapkan dengan Peraturan Presiden No.5/2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, pada tanggal 15 Januari 2010. Ada 3 (tiga) dokumen sebagai lampiran dari Perpres No.5/2010, yaitu: (i) Buku I dengan judul: ”Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan”, (ii) Buku II dengan judul: ”Memperkuat Sinergi Antar bidang Pembangunan”, dan (iii) Buku III dengan judul: ”Memperkuat Sinergi Antara Pusat dan Daerah dan Antar Daerah”. RPJM Nasional tersebut menjadi acuan penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Berau, khususnya
dalam menjabarkan program-program sektoral dan program
RKPD KABUPATEN BERAU TAHUN 2013
BAB I - 5
kewilayahan / regional. Program yang bersifat sektoral, antara lain dapat dilihat pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan. Inpres ini memuat program-program yang dinaungi ke dalam Program Pro-Rakyat, Program Keadilan untuk Semua (justice for all); dan Program Pencapaian Tujuan Milenium (Millenium Development Goals - MDGs). 2) RPJM Daerah Kabupaten Berau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Berau Tahun 20112015 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 12 Tahun 2011. Penyusunan
RPJM Daerah didasarkan pada pertimbangan objektif sesuai
dengan karakteristik wilayah yang meliputi berbagai potensi yang
dimiliki serta
permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai dasar untuk menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan selama tahun 2011-2015. RPJM Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang
kemudian akan
dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) setiaptahun. Secaras ubstantif, RPJMD ini memuat kerangka pendanaan pembangunan daerah, visi dan misi Bupati/WakilBupati dalam pelaksanaan pembangunan daerah, tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi pembangunan daerah, arah kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program
kewilayahan disertai dengan penetapan indikator kinerja daerah yang
terukur dan implementatif sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah. 3) RENJA – SKPD Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2013 sebagai bahan untuk penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Berau Tahun 2013. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Rancangan Renja SKPD, adalah sebagai berikut: a.
Mengacu pada Renstra SKPD Tahun 2011- 2015, sebagai acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja SKPD, selaras dengan Renstra SKPD.
b.
Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, sebagai acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra SKPD berdasarkan pelaksanaan Renja SKPD tahun-
RKPD KABUPATEN BERAU TAHUN 2013
BAB I - 6
tahun sebelumnya. c.
Untuk memecahkan masalah yang dihadapi, sebagai acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja SKPD, serta dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.
d.
Memasukkan usulan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan yang terkait dengan SKPD, sebagai acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja SKPD mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.
D. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Maksud
penyusunan
RKPD
ini
untuk
mewujudkan
sinergitas
antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Berau Tahun 2013 disusun dengan maksud untuk : a.
Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2013.
b.
Sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2013.
2. Tujuan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Berau adalah untuk menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.
E. Sistematika Penyusunan RKPD Sistematika Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Berau Tahun 2012 adalah sebagai berikut:
RKPD KABUPATEN BERAU TAHUN 2013
BAB I - 7
PERATURAN BUPATI BERAU DAFTAR ISI BAB I
PENDAHULUAN Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Berisi Evaluasipelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan.
BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun 2011 dan perkiraan tahun 2012, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BERAU Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2011 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioitas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh SKPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun 2010.
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Diuraikan dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat.
BAB VI
PENUTUP Berisi penegasan bahwa dalam melaksanakan RKPD Kabupaten Berau Tahun 2013 diperlukan sinergisitas yang mantap di jajaran pemerintah Kabupaten Berau, DPRD, pihak swasta dan seluruh lapisan masyarakat.
RKPD KABUPATEN BERAU TAHUN 2013
BAB I - 8
