LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR : TAHUN 2014 TANGGAL : MEI 2014
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN GRESIK TAHUN 2015 BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2015
adalah dokumen Perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Gresik merupakan Penjabaran dari rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011 – 2015 pada tahun keempat dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015. Sebagai dokumen perencanaan tahunan, RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2015 memuat arah kebijakan pembangunan, sasaran, uraian program dan kegiatan serta prioritas pembangunan, termasuk rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagai alat untuk mengimplementasikan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi pendanaan dari APBD Kabupaten Gresik, APBD Provinsi Jawa Timur dan APBN, maupun dari investasi swasta dan partisipasi masyarakat. Proses penyusunan RKPD didasarkan pada penjaringan aspirasi yang secara formal diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2015. Oleh karena itu dalam mekanisme perencanaan, secara substantif RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2015 mengintegrasikan program prioritas Pemerintah Pusat sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana
RKPD Kabupaten Gresik 2016
II - 1
Kerja
Pemerintah,
program
prioritas
Pemerintah
Provinsi
Jawa
Timur,
program prioritas dalam RPJMD dan RPJPD Pemerintah Kabupaten Gresik maupun program prioritas hasil penjaringan aspirasi yang telah
diformulasikan melalui
(Musrenbang) RKPD Kabupaten Gresik. RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2015 memuat prioritas pembangunan, kerangka ekonomi dan keuangan daerah secara rinci dijabarkan dalam urusan pada setiap
Satuan
Kerja
Perangkat
Daerah
yang
bertanggung
jawab
untuk
melaksanakannya. Penjabaran berdasarkan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan disusun dengan maksud untuk memberikan landasan dan pedoman bagi semua pelaku pembangunan dalam memanifestasikan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Gresik. khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di jajaran Pemerintah Kabupaten Gresik yang berkewajiban menyusun rencana program dan kegiatan APBD yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Dengan demikian dokumen ini akan bermanfaat bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan keterpaduan
dan mensinergikan pembiayaan
pembangunan dari berbagai sumber misalnya APBD, APBD Provinsi, APBN, swasta, lembaga
donor,
swadaya
masyarakat,
dan
sebagainya.
Program-program
pembangunan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2015, menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Kabupaten Gresik Tahun 2015 dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Gresik Tahun 2015. Dengan demikian RKPD mempunyai fungsi pokok sebagai berikut : 1. Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan, karena memuat seluruh kebijakan Pembangunan; 2. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD, karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah satu tahun; dan 3. Menciptakan kepastian kebijakan pembangunan, karena merupakan komitmen pemerintah daerah. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2015, antara lain meliputi :
RKPD Kabupaten Gresik 2016
II - 2
1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3.
Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional; 4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PerundangUndangan;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah
kepada
Pemerintah,
Laporan
Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat; 11.
Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
RKPD Kabupaten Gresik 2016
II - 3
15.
Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015;
16.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2015;
19.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Timur 2005-2015;
20.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019;
21.
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor .... Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2015;
22.
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008;
23.
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
24.
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang RPJPD Kabupaten Gresik 2005-2025;
25.
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015.
26.
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030.
1.3. Hubungan Antar Dokumen
RKPD Kabupaten Gresik 2016
II - 4
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2015 adalah dokumen perencanaan komprehensif tahunan daerah, yang selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA-SKPD) serta menjadi acuan bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Gresik Tahun 2015. RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2015, disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015, dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015, serta memperhatikan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang mengakomodasi
sekaligus
berbagai aspirasi
masyarakat yang ada dalam lingkup seluruh Kabupaten Gresik. RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2015 meliputi kegiatan Perencanaan Pembangunan yang mencakup wilayah seluruh Kabupaten Gresik. Selanjutnya RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2015 ini akan dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan KUA, PPA, RKA-SKPD, APBD dan diimplementasikan pelaksanaannya DPA-SKPD Tahun 2015, sehingga terwujud keterkaitan dan sinergi antara dokumen rencana dan anggaran tahunan daerah. Keterkaitan antar dokumen perencanaan yang berlaku di Kabupaten Gresik ini mengacu pada UU Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, adalah sebagai berikut: 1. RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2015 mengacu pada RKP Tahun 2015 dan RKPD Propinsi Jawa Timur Tahun 2015, RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015, serta mengintegrasikan rencana
tata ruang daerah. Rencana tata ruang
merupakan
utama
syarat
dan
acuan
penyusunan
dokumen
rencana
pembangunan daerah. 2. RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2015 merupakan penjabaran
dari RPJMD
Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, dan rencana kerja, pendanaan baik yang dilaksanakan langsung
oleh pemerintah maupun yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat serta prakiraan maju.
RKPD Kabupaten Gresik 2016
II - 5
3. Renja
SKPD
adalah
dokumen
perencanaan
SKPD
untuk
periode
1
(satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. 4. RKPD digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan Renja SKPD. 1.4. Sistematika Dokumen RKPD Sistematika
penyajian
Rencana
Kerja
Pembangunan
Daerah
(RKPD)
Kabupaten Gresik Tahun 2015 terdiri dari: BAB I
:
PENDAHULUAN Pada bagian ini menjelaskan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen RKPD serta maksud dan tujuan.
BAB II :
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CARA PENCAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Menjelaskan gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan daerah.
BAB III :
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Memuat penjelasan tentang: (1) arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah, yang meliputi kondisi ekonomi tahun lalu
dan
perkiraan
tahun
berjalan,
tantangan
dan
prospek
perekonomian daerah, (2) arah kebijakan keuangan daerah yang meliputi proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan, arah kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. BAB IV :
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Berisikan tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta prioritas pembangunan.
BAB V
:
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan
tahun
rencana
(RKPD)
dan
capaian
kinerja
yang direncanakan dalam RPJMD.
RKPD Kabupaten Gresik 2016
II - 6
BAB VI :
PENUTUP Memuat kesimpulan dan kaidah pelaksanaan dari RKPD.
1.5. Maksud Dan Tujuan RKPD
Kabupaten
Gresik
Tahun
2015
disusun
dengan
maksud
sebagai dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Gresik tahun 2015. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut : 1.
Mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Gresik;
2.
Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan di semua urusan pemerintahan daerah;
3.
Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan daerah;
4.
Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD, karena memuat arah kebijakan, prioritas dan plafon anggaran pembangunan daerah selama 1 (satu) tahun;
5.
Menciptakan kepastian kebijakan perencanaan pembangunan.
RKPD Kabupaten Gresik 2016
II - 7
