BAB I PENDAHULUAN. Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan. SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan,

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Lamandau Tahun 2014

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong

partisipasi

masyarakat.

Renja

SKPD

merupakan

dokumen Rencana Kerja yang disusun oleh SKPD sesuai tugas dan fungsinya guna mengoperasionalkan Rencana strategis (Renstra) SKPD untuk tahun rencana yang dimaksud. Renja SKPD juga merupakan

sebuah

dipersyaratkan pelayanan

SKPD

untuk

dokumen

rencana

mengarahkan

khususnya, dan

resmi

program

daerah dan

yang

kegiatan

pembangunan daerah

pada

umumnya. Renja SKPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil.

Bab I - 1


Renja

SKPD

masyarakat

berhubungan yang

langsung

merupakan

dengan

tujuan

utama

pelayanan

pada

penyelenggaraan

pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik. Proses penyusunan Renja SKPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja SKPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan

informasi.

Menganalis

gambaran

pelayanan

SKPD

untuk

menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga

perumusan

berdasarkan

review

tujuan hasil

dan

evaluasi

sasaran renja

yang SKPD

dihasilkan tahun

lalu

berdasarkan Renstra SKPD yang didasarkan pada penalaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja SKPD, adalah sebagai berikut: a. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;

Bab I - 2


b. Rumusan

program/kegiatan

di

dalam

renja

SKPD

didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas

penanganan

dan

mempertimbangkan

pagu

indikatif masing-masing SKPD; c. Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD; d.

Rumusan

program/kegiatan

di

dalam

renja

SKPD

didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas

penanganan

dan

mempertimbangkan

pagu

indikatif masing-masing SKPD; e.

Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja,keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Bab I - 3


Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD.

1.2.

Landasan Hukum Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 adalah : 1.

Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan

Nasional

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2.

Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32

Bab I - 4


Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3.

Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4.

Peraturan

Pemerintah

Pembagian Pemerintahan

Urusan

Nomor

38

Pemerintahan

Daerah

Provinsi,

Tahun antara dan

2007

tentang

Pemerintah, Pemerintahan

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 5.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Bab I - 5


6.

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;

7.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 517);

9.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan

Daerah

dan

Pelaksanaan

Perencanaan Pembangunan Daerah

Musyawarah

Provinsi Kalimantan

Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 15);

Bab I - 6


10.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Provinsi

Kalimantan

Tengah

Tahun

2005-2025

(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34); 11.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Provinsi

Kalimantan

Tengah

Tahun

2010–2015

(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 01); 12.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2006

tentang

Pembangunan

Tata

Cara

Penyusunan

Perencanaan

Daerah

dan

Pelaksanaan

Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2006 Nomor 18 Seri E); 13.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 seri E);

Bab I - 7


14.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 86 seri D);

15.

Peraturan Bupati Lamandau Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 Nomor 294).

1.3.

Maksud dan Tujuan Maksud

disusunnya

Rencana

Kerja

Bappeda

Kabupaten

Lamandau Tahun 2014 adalah untuk melaksanakan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2014 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja SKPD dan Rencana Kerja Anggaran SKPD. Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Lamandau adalah :

Bab I - 8


1.

Mendeskripsikan tentang program – program prioritas yang akan

dilaksanakan

langsung

oleh

Bappeda

Kabupaten

Lamandau; 2.

Program–program

tersebut

dapat

terlaksana

sesuai

yang

diharapkan dengan menitikberatkan pada program - program prioritas.

1.4.

Sistematika Penulisan BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan

proses penyusunan

RAPBD. 1.2 Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Bab I - 9


SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD. 1.3 Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD. 1.4 Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan

dengan

pencapaian

target

Renstra

SKPD

berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

Bab I - 10


2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam

SPM,

Peraturan

maupun

Pemerintah

terhadap Nomor

IKK 6

sesuai

Tahun

dengan

2008,

dan

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan

yang

diusulkan

para

pemangku

kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasiasosiasi,

perguruan

tinggi

maupun

dari

SKPD

kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi

maupun

berdasarkan

hasil

pengumpulan

informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan)

Bab I - 11


BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Perumusan

tujuan

dan

sasaran

didasarkan

atas

rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD. 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

Bab I - 12


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Program Renstra SKPD Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Lamandau adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Bappeda. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan–kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Terkait dengan hal tersebut, Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Lamandau ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Lamandau selama tahun 2012 dan perkiraan target tahun 2013. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut : a. Penetapan Indikator Kinerja Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan

Bab II - 1


yang telah ditetapkan. Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

b. Capaian Analisis Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Tahun 2012 dan Perkiraan Tahun 2013 Anggaran Tahun 2012 Bappeda Kabupaten Lamandau dengan APBD (murni) sebesar Rp. 7.095.911.563,- dan APBD (perubahan) sebesar Rp. 6.830.911.563,- yang terdiri dari 10 program dan 52 kegiatan.

Dari

jumlah

dana

tersebut

terealisasi

sebesar

Rp. 7.079.943.594,-. Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran murni tahun 2013

dengan

anggaran

sebesar Rp. 7.055.845.158,-

diharapkan

keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2011, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

Bab II - 2


Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2012 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2013, dalam menjalankan kegiatannya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau masih menghadapi hambatan/kendala yang meliputi : a.

Organisasi Belum fokusnya kinerja dalam meningkatkan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran, baik jumlah anggaran yang direncanakan maupun program kegiatannya.

b. Sumber Daya Manusia (SDM) Sumber Daya Manusia (SDM) sudah cukup memadai namun dari segi kualitas dan pemahaman terkait program kegiatan harus lebih ditingkatkan lagi. c. Anggaran Karena keterbatasan anggaran pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas daerah, sehingga masih banyak kegiatan yang tidak terakomodir. d.

Data Kinerja dan Koordinasi Antar SKPD Belum terbangunnya sistem pengumpulan data kinerja yang akurat dan koordinasi antar SKPD yang masih mengalami hambatan.

Bab II - 3


g. Penyusunan LAKIP Belum selaras dan sinergisnya sistem akuntabilitas pemerintah daerah Kabupaten Lamandau dengan Satuan Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan kurang kemampuan dan pengetahuan aparatur dalam penyusunan indikator kinerja. h. Penerapan Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal Rendahnya pemahaman SKPD terkait dalam penerapan Indikator Kinerja

Standar

Pelayanan

Minimal

yang

sesuai

dengan

kewenangan tugas dan fungsi SKPD.

Dari permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas tersebut, kedepan

akan

dilakukan

perbaikan

melalui

peningkatan

dan

pengembangan aparatur di lingkungan BAPPEDA melalui pendidikan kader,

fungsional

maupun

teknis

dan

penambahan

pegawai.

Membangun sistim pengumpulan data kinerja dengan baik dan selalu melakukan

koordinasi

perencanaan pembangunan

yang yang

dengan

akurat

seluruh

dan

berdasarkan

SKPD

uptodate aspirasi

dari

demi demi

terciptanya terciptanya

masyarakat

dan

pemangku kepentingan.

Bab II - 4


Program dan kegiatan yang disusun diharapkan mampu menjawab permasalahan mengedepankan

yang

ada

untuk

ditengah-tengah

masyarakat.

mensejahterakan

masyarakat.

Serta Dengan

terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati baru pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2013, Pemerintah Daerah dalam hal ini Bappeda Kabupaten Lamandau mulai untuk menyusun rencana pencapaian SPM yang dituangkan kedalam RPJMD dan menetapkan RPJMD yang penetapannya dilakukan paling lambat 6 bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Bappeda

Kabupaten

Lamandau

juga

perlu

melakukan

evaluasi

pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2009-2013 di tahun 2013 yang merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2009-2013. Evaluasi dimaksud untuk mengetahui realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD Kabupaten Lamandau 2009-2013 masing-masing dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD Kabupaten Lamandau. Juga mengevaluasi

realisasi antara capaian

rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Lamandau 2009-2013. Kedepannya evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi hasil RKPD Kabupaten Lamandau.

Bab II - 5


2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten Lamandau sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah

dan

Lembaga

Teknis

Daerah

Kabupaten

Lamandau adalah sebagai berikut : a. KEPALA BADAN; b. SEKRETARIAT terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan. c. BIDANG terdiri dari : 1. BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN terdiri dari : 1.1

Sub Bidang Litbang, Pemerintahan dan Pengembangan;

1.2

Sub Bidang Litbang Sosial Politik dan Potensi Ekonomi.

2. BIDANG EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN terdiri dari : 2.1

Sub Bidang Kesra, Sosbud dan Pemerintahan;

2.2

Sub Bidang Pengembangan Ekonomi, Pertanian, Industri dan Jasa.

Bab II - 6


3. BIDANG SARANA DAN PRASARANA terdiri dari : 3.1

Sub Bidang Prasarana Perhubungan, Informatika dan PU;

3.2

Sub

Bidang

Sarana

dan

Prasarana

Pendidikan

dan

Kesehatan. 4. BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI terdiri dari : 4.1

Sub Bidang Pengendalian Program;

4.2

Sub Bidang Evaluasi.

5. BIDANG PELAPORAN DAN STATISTIK terdiri dari : 5.1

Sub. Bidang Dokumentasi, Informasi dan Pelaporan;

5.2

Sub. Bidang Statistik.

d. Kelompok Jabatan Fungsional; e. Unit Pelaksanan Teknis Badan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA Kabupaten Lamandau didukung oleh 44 (empat puluh lima) orang Pegawai, terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) orang Pegawai Negeri Sipil, 15 (lima belas) orang Pegawai Honorer. Secara lengkap gambaran tentang kepegawaian pada organisasi Bappeda menurut status, pangkat dan golongan adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.1 :

Bab II - 7


TABEL 2.1 Jumlah Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan (Per Agustus 2013) Unit Kerja di Lingkungan Bappeda N

Status

Gol/

o.

Kepegawaian

Ruang

Bidang

Bidang

Bidang Kepala Sek

Pelapor

Bidang

Pengend

Bidang

an dan

Sapras

alian dan

Litbang

Total

Eko

Badan Sosbud

Stat. 1

2

1

PNS

Evaluasi

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Pembina Utama Muda

IV/c

1

-

-

-

-

-

-

1

Pembina Tingkat I

IV/b

-

1

-

-

-

-

-

1

Pembina

IV/a

-

-

-

1

1

-

-

2

Penata Tingkat I

III/d

-

-

-

1

-

-

1

2

Penata

III/c

-

3

1

-

1

1

-

6

Penata Muda Tingkat I

III/b

-

1

-

-

2

1

-

4

Penata Muda

III/a

-

3

2

-

-

-

1

6

Pengatur Tingkat I

II/d

-

-

-

-

-

-

-

-

Pengatur

II/c

-

-

-

-

-

-

-

-

Pengatur Muda Tingkat I

II/b

-

5

1

-

-

-

-

6

Pengatur Muda

II/a

-

-

-

-

-

-

-

-

Juru Tingkat I

I/d

-

-

-

-

-

-

-

-

Juru

I/c

-

-

-

-

-

-

-

-

Juru Muda Tingkat I

I/b

-

1

-

-

-

-

-

1

Bab II - 8


Juru Muda 2

Honorarium Daerah TOTAL

I/a

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

-

2

-

1

-

17

1

28

4

4

4

3

2

46

Jika dilihat dari tingkat pendidikan maka Pegawai Negeri Sipil BAPPEDA terdiri dari 2 (dua) orang berpendidikan Magister (S2), 23 (dua puluh tiga) orang berpendidikan Sarjana (S1), 8 (delapan) orang berpendidikan SLTA dan 1 (satu) berpendidikan orang SD. Secara Struktural Jabatan/Eselonisasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Golongan dan ruang I/b sebanyak 1 (satu) orang, Golongan II/b sebanyak 7 (tujuh) orang, Golongan III/a sebanyak 9 (sembilan) orang, Golongan III/b sebanyak 6 (enam) orang, Golongan III/c sebanyak 6 (enam) orang, Golongan III/d sebanyak 1 (satu) orang, Golongan IV/a sebanyak 2 (dua) orang, Golongan IV/b sebanyak 1 (satu) orang dan Golongan IV/c sebanyak 1 (satu) orang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau, Tugas Pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) adalah melaksanakan tugas penyusunan dan Bab II - 9


perencanaan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penanaman Modal, Penelitian

Pengembangan

dan Statistik. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut BAPPEDA mempunyai Fungsi : a. Perumusan penanaman

kebijakan modal,

teknis

litbang

perencanaan dan

statistik

pembangunan, sesuai

dengan

kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; b. Koordinasi

dan

kerjasama

penelitian

dan

pengembangan

dilingkungan pemerintah kabupaten dan lembaga lain serta kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Pemerintah didaerah; c.

Penyelenggaraan

penelitian

dan

pengembangan

aspek

pemerintahan, pembangunan, sosial politik dan potensi ekonomi daerah; d. Pelaksanaan pengkajian dan analisa kebijakan Pemerintah Daerah; e.

Pengkoordinasian, penyusunan, perencanaan pembangunan dan investasi daerah;

Bab II - 10


f.

Pembinaan

dan

Pembangunan

pelaksanaan

Daerah,

tugas

Penanaman

di

Bidang

Modal,

Perencanaan

Penelitian

dan

Pengembangan dan Statistik; g.

Penyusunan rencana pembangunan lima tahunan daerah;

h. Penyusunan

program-program

tahunan

sebagai

pelaksanaan

rencana pembangunan lima tahun; i.

Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi

dan

pelaporan

penyelenggaraan

perencanaan

pembangunan, penanaman modal, Litbang dan statistik daerah; j.

Penyusunan perencanaan dan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan, Telkom dan pekerjaan umum;

k.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

l.

Pelaksanaan urusan kesekretariatan.

Bab II - 11


STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BAPPEDA KABUPATEN LAMANDAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 11 TAHUN 2012 KEPALA BADAN

KELOMPOK JABATAN

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN PERENCANAAN & PENGENDALIAN PROGRAM

BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

SUB BIDANG LITBANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN

SUB BIDANG LITBANG SOSIAL POLITIK & POTENSI EKONOMI

BIDANG EKONOMI, SOSBUD DAN PEMERINTAHAN

SUB BIDANG KESRA, SOSBUD & PEMERINTAHAN

SUB BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI, PEMERINTAHAN, INDUSTRI & JASA

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN

BIDANG SARANA & PRASARANA

BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI

BIDANG PELAPORAN DAN STATISTIK

SUB BIDANG PRASARANA, PERHUBUNGAN, INFORMATIKA & PU

SUB BIDANG PENGENDALIAN PROGRAM

SUB BIDANG DOKUMENTASI, INFORMASI DAN PELAPORAN

SUB BIDANG EVALUASI

SUB BIDANG STATISTIK

SUB BIDANG SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN UPTB

Bab II - 12

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Lamandau 2014

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD a. Isu Internal 1). Tugas Pokok dan Fungsi - Inovasi-inovasi dibidang perencanaan pembangunan dengan melibatkan

masyarakat/fasilitasi

untuk

mengantisipasi

perubahan dan dinamika yang terjadi, serta tugas-tugas lain yg diberikan pimpinan, serta tuntutan masyarakat; - Penelitian-penelitian dibidang lintas sektor yang memberikan dampak besar bagi pembangunan Kabupaten Lamandau dan strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan, koordinasi, dan dinamika perubahan; - Monitoring

dan

evaluasi

pelaksanaan

perencanaan

pembangunan untuk meminimalkan deviasi terhadap Visi dan Misi; - Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk meningkatkan hasil penelitian

lintas

sektor

untuk

meningkatkan

kualitas

perencanaan, koordinasi, dan monitoring dan evaluasi; 2). Sumber Daya Manusia Aparatur - Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan;

Bab II - 13


- Kriteria

kelayakan

SDM

sesuai

dengan

Tupoksi

dan

kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur; - Kriteria

kelayakan

SDM

sesuai

dengan

Tupoksi

dan

kebutuhan untuk seleksi rekruitmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.

4).

Keterbatasan Kemampuan Anggaran Pemerintah Daerah Keterbatasan pada kemampuan anggaran tersebut tidak saja dialami oleh pemerintah pusat namun juga dialami oleh pemerintah

daerah

Kabupaten

Lamandau.

Salah

satu

konsekuensi menjadi daerah otonom harus mampu membiayai seluruh kebutuhan daerah, sehingga Kabupaten Lamandau menerapkan skala prioritas untuk berbagai kebutuhan program dan kegiatan. Sehingga tidak semua program dan kegiatan yang disusun dapat disetujui penganggarannya. Diperlukan kreativitas dan inovasi dalam menyikapi keterbatasan anggaran sehingga dapat menampung semua aspirasi dan program yang ada.

Bab II - 14


b. Isu Eksternal 1).

Globalisasi Seiring kemajuan jaman, pemerintah daerah dituntut untuk selalu

mengembangkan

ilmu

pengetahuan

dengan

cara

mengikuti perkembangan teknologi agar para aparatur berdaya saing tinggi dan memiliki kemampuan yang sejajar agar daerah dapat berkembang dengan pesat. 2).

Peraturan Perundang-Undangan Gerakan reformasi nasional telah mendorong dilaksanakannya berbagai

perubahan-perubahan

penting

dalam

praktek

penyelenggaraan good governance dengan menerapkan prinsip partisipasi

masyarakat,

transparansi,

dan

akuntabilitas.

Dibutuhkan komitmen dari semua pihak, pemerintah, dan masyarakat

serta

pertanggungjawaban

pengembangan yang

tepat,

dan jelas

penerapan dan

nyata

sistem supaya

penyelenggaraan good governance dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN.

Bab II - 15


2.4. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Lamandau akan menampung usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

Bab II - 16


BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1.

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Kebijakan Nasional dan Provinsi tahun 2014 yang terkait erat dengan tupoksi Bappeda sebagai koordinator SKPD dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : TABEL 3.1. Kebijakan Nasional dan Provinsi

No.

Kebijakan Nasional / Provinsi

Sumber

(1)

(2)

(3)

A 1

2

B 1

Nasional Mengembangkan produk/industri unggulan wilayah dan kerja sama antardaerah Memperluas dan meningkatkan sinergi program-program penanggulangan kemiskinan

Provinsi Mengembangkan pusat-pusat ekonomi unggulan daerah

Bab III - 1


Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah

perlu

menyiapkan

Rencana

Pembangunan

Jangka

Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan

pemerintahan

di

pusat

dan

daerah

dengan

melibatkan masyarakat. Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Lamandau Tahun 2013 adalah

dokumen

perencanaan

yang

substansinya

sebagai

penjabaran visi, misi dan arah pembangunan daerah Kabupaten Lamandau

yang

merupakan

satu

kesatuan

dalam

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunannya dilakukan secara terencana, sistematis yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi sesuai kebutuhan. Sejalan dengan visi dimaksud, Bappeda Kabupaten Lamandau melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang

perencanaan

pembangunan

daerah,

penelitian,

pengembangan, dan statistik daerah harus mampu merespon dan bersinergi

terhadap

berbagai

perubahan

yang

terjadi

dalam

penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Lamandau. Bab III - 2


3.2.

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD. 

Tujuan Adapun tujuan dan sasaran yang ingin di capai adalah Penyusunan perencanaan yang tepat sasaran, tersistem, terukur berdasarkan data yang akurat dan uptodate didukung hasil penelitian

dan

pembangunan

pengembangan yang

berkeadilan,

menuju

pelaksanaan

terkendali

serta

berkesinambungan. 

Sasaran Sasaran terkait dengan tindakan dan pengalokasian sumber daya, berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut : 1. Tersedianya data perencanaan yang akurat dan upto date; 2. Terlaksananya mekanisme perencanaan yang berjenjang, melalui penjaringan aspirasi pemangku kepentingan;

Bab III - 3


3. Evaluasi

pengendalian

pembangunan,

dan

secara

pelaporan

periodik,

pelaksanaan

terintegrasi

dan

berkesinambungan; 4. Terlaksananya kajian, penelitian dan studi potensi sumber daya.

3.3.

Program dan Kegiatan Bappeda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga

teknis

perencanaan

daerah

pembangunan

yang

melaksanakan

daerah

dan

pengelolaan

membantu

Bupati

Lamandau dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang

perencanaan

pembangunan

daerah

dituntut

untuk

menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah. Apabila dikaitkan dengan pencapian Visi dan Misi Kabupaten Lamandau, pada dasarnya kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau adalah sebagai “pengarah” setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi SKPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesusksesannya. Bab III - 4


Program dan kegiatan yang dirancang Bappeda Kabupaten Lamandau tahun 2014 terdiri dari : Program Utama : 1. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah; 2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah; 3. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi; 4. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam;

Program Penunjang : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur; 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; 5. Program Peningkatan Partisipasi Masy. dalam Membangun Desa; 6. Program Peningkatan Promosi dan kerjasama Investasi.

Uraian Kegiatan dari masing – masing program dapat dilihat pada tabel berikut :

Bab III - 5


TABEL 3.2.

Program dan Kegiatan Bappeda Kabupaten Lamandau Tahun 2014 No. 1.

Prioritas Program

Kegiatan

Perencanaan Pembangunan

 Penetapan RKPD;

Daerah

 Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LAKIP);  Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);  Percepatan, Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM);  Penyusunan KUA PPAS;  Koordinasi Penelitian dan Pengembangan;  Kajian Bahasa Daerah.  Evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah;  Koordinasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan;  Monitoring dan evaluasi dana alokasi khusus dan tugas pembantuan;

2.

Perencanaan Pembangunan

 Fasilitasi Kegiatan PM2L;

Ekonomi

Bab III - 6


 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah;  Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pemerintahan;  Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hasil Pembangunan Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemerintahan; 3.

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

 Updating sistem transportasi jalan kabupaten;  Pemeliharaan dan Pengadaan Gambar Materi Baliho;  Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah;  Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Sarana dan Prasarana Daerah;  Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP).

4.

Pengembangan

 Pengumpulan, updating dan analisa

Data/Informasi/Statistik

data informasi capaian target kinerja

Daerah

program dan kegiatan;  Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan;  Pengembangan Website Kabupaten Lamandau;

Bab III - 7


Bab III - 8


BAB IV PENUTUP

Bappeda

sebagai

salah

satu

komponen

Pemerintah

Daerah

berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2014 yang memuat kebijakan pembangunan baik yang terkait dengan kebijakan APBD maupun yang diarahkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Renja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah, juga sebagai wujud nyata dari tanggung jawab Pemerintah dalam mengadopsi

berbagai

kebutuhan

masyarakat

yang

mengedepankan

perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat. Renja Bappeda Kabupaten Lamandau ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2014. Pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Bappeda Kabupaten Lamandau dengan harapan perencanaan dan penganggaran yang telah disusun dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Lamandau.

Bab IV - 1

RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

(BAPPEDA) KABUPATEN LAMANDAU

TAHUN 2014

BAB I PENDAHULUAN. Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan. SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan,

Recommend Documents