BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RenjaSKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Bagian Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Setda Kab. Lamongan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut : 1.
Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2.
Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA, PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2014.
3.
Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Pada tahun 2015 ini merupakan tahun terakhir pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra). Mengingat
arti
strategis
dokumen
Renja
SKPD
dalam
mendukung
penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam 1
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 antara lain : 1.
Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2.
Program
dalam
Renja
harus
sesuai
dengan
program
prioritas
sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan. 3.
Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4.
Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju. Untuk dapat mewujudkan Visi dalam melaksanakan Sasaran dan
Kebijakan Strategis tersebut, Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Setda Kabupaten Lamongan (BPKA) menyusun Rencana Kerja Tahun 2015. Penyusunan Renja SKPD Tahun 2015 merupakan penjabaran tahun ke-6 dari RPJMD 2010-2015. Renja SKPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran SKPD.
I.2 Landasan Hukum Adapun yang menjadi Landasan hukum Bagian Bina Pengelolaan Kruangan dan Asset
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dalam
menyusunan Rencana Kerja Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1.
Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ; 2.
Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
2
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa ;
5.
Peraturan Pemerintah Penyusunan
Nomor
Rencana
5
tahun 2005
Pembangunan
Daerah
tentang Tata Cara dan
Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah; 6.
Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7.
Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 41tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
11.
Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubanhan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
12.
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setda Staf Ahli dan Set. DPRD Kab. Lamongan;
13.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
14.
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 tTahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Lamongan.
I.3 Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2014, dan perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja
3
dan Anggaran (RKA) Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2015. Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukkan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2015.
I.4 Sistematika Penulisan Sistematika Renja Bagian Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015, meliputi : BAB I PENDAHULUAN BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN BAB IV PENUTUP
4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU
II.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Rencana Kerja Bagian Kesejahteraan Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Bagian Kesejahteraan masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujutan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian tujuan – tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan selama tahun 2013 dan perkiraan target tahun 2014. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut : A. Penetapan Indikator Kinerja Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan, keluaran dan hasil.
5
Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan sebagainya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besarnya indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.
B. Capaian Analisis Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Adapun capaian analisis kinerja dan rekapitulasi pelaksanaan renja sebagaimana terlampir.
Evaluasi Kegiatan Tahun 2013 Anggaran Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah
Kabupaten
Kabupaten
Lamongan
tahun
2013
sejumlah
Rp.
1.353.729.000,- (Satu Milyar Tiga ratus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah) dengan 1 program dan 12 kegiatan. Anggran tersebut terealisasi sebesar Rp. 1.218.271.750,- (Satu Milyar Dua Ratus Delapan Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah), capaian fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 89,99 % dengan rincian sebagai berikut :
No
Program / Kegiatan
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
%
1
2
3
4
5
I
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1. Penyediaan jasa administrasi/ teknis kegiatan. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. 2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 3. Penyusunan Pelaporan
II
502.729.000,00
375.563.750,00
74,71
502.729.000,00
375.563.750,00
74,71
134.178.500,00
99,39
5.000.000,00
4.971.500,00
99,43
7.500.000,00
7.483.000,00
99,77
7.500.000,00
7.452.000,00
99,36
135.000.000,00
6
III
IV
Keuangan Akhir Tahun 4. Fasilitasi Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. 1. Monitoring dan Evaluasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah. 2. Peningkatan Administrasi Penatausahaan Barang Daerah. 3. Pembinaan penatausahaan pengelolaan keuangan SKPD. Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota. 1. Pembinaan Paket Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah 2.
Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.
JUMLAH
115.000.000,00
114.272.000,00
99,37
336.000.000,00
330.344.000,00
98,32
100.000.000,00
96.828.000,00
96,83
106.000.000,00
105.547.000,00
99,57
130.000.000,00
127.969.000,00
98,44
86.000.000,00
99,52
86.000.000,00 120.000.000,00
119.090.500,00
99,24
260.000.000,00
259.095.000,00
99,65
1.353.729.000,00
1.218.271.750,00
89,99
II.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan mempunyai tugas pokok “Melaksanakan penyiapan perumusan
kebijaksanaan,
koordinasi,
pembinaan,
pengendaliaan
dan
pemberian bimbingan teknis dalam penyelenggaraan bidang Pengelolaan Keuangan dan Asset, meliputi Keuangan Sekretariat Daerah, analisa, monitoring dan evaluasi keuangan daerah serta bina asset” Penataan kelembagaan dan organisasi Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset ditetapkan dengan Perda No 02 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sektretariat Daerah, Staf Ahli Dan Set. DPRD Kabupaten Lamongan. Berdasarkan Perda No 02 Tahun 2008 tentang Oraganisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Dan Set.DPRD Kabupaten Lamongan, serta Peraturan Bupati Lamongan Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Lamongan Daerah. susunan organisasi dan tata kerja Bagian Bina
7
Pengelolaan Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut : 1. Kepala Bagian Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Sub Bagian Analisa,Monitoring dan Evaluasi Keuangan Daerah Sub Bagian Bina Asset Adapun Bagan Struktur Organisasi Bagian Bina Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut dibawah ini :
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BAGIAN BINA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET KEPALA BAGIAN
KASUBBAG KEUANGAN SETDA
Staf
Staf
K A S U B B A G
KASUBBAG ANALISA MONEV.KEUANGAN
KASUBBAG BINA ASSET
Staf
Staf
Staf
Staf
Staf
Staf
Staf
II.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD Isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Bagian
Bina
Pengelolaan
Keuangan
dan
Asset
Sekretariat
Daerah
Kesejahteraan masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan antara lain : a.
Berdasarkan temuan temuan dari lembaga pengawasan fungsional yaitu Badan Pemeriksa Keuangan disinyalir masih banyaknya kesalahankesalahan
administrasi
yang 8
bersumber
dari
kurangnya
SDM
Petugas/Pejabat Penatausahaan Keuangan dalam memahami Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah ditetapkan.
b.
Berdasarkan Evaluasi dan Monitoring terhadap pelaksanaan pengelolan administrasi Keuangan dan Barang Daerah telah mendapati permaslahan permasalahan sebagai berikut : 1. Pengelolaan Keuangan. Realisasi pencairan dana yang ada pada masing-masing SKPD dalam tahun anggaran 2014 pada umumnya cukup baik dan lancar, baik pencairan dana Belanja UP/GU maupun LS, namun dalam penatausahaan pengelolaan keuangan masih dijumpai : -
Penyampaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Fungsional kepada Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten
Lamongan selaku PPKD masih ada yang
melebihi tanggal 10 bulan
berikutnya. -
Dalam setiap pertanggungjawaban yang dibuat oleh masing – masing Bendahara Pengeluaran masih dijumpai bukti pendukung SPJ perlu penyempurnaan – penyempurnaan (materai sebagian belum ada, tanggal dan tanda tangan serta stempel penyedia barang/toko belum ada, PPTK dan Penerima barang belum tanda tangan)
2. Penatausahaan Gaji PNS Masih ada beberapa SKPD yang dalam melakanakan administrasi gaji masih kurang
baik
(
buku
mutasi
pegawai,
kartu
gaji
perorangan,
file
perorangan,buku penjagaan anggaran belum dikerjakan secara rutin ). 3. Penatausahaan Barang Daerah - Administrasi Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD telah dilaksanakan, namun demikian belum dilaksanakan secara maksimal. - Kurang adanya koordinasi antara Bendahara Pengeluaran dengan Penyimpan Barang/Pengurus Barang terkait dengan adanya kuitansi/nota atas belanja yang dilakukan.
9
4. Personal Penatausahaan Keuangan - Terbatasnya
jumlah
pegawai
di
beberapa
SKPD
menyebabkan
terbatasnya juga staf yang melaksanakan pekerjaan penatausahaan keuangan. - Belum
semua
Kasubbag
Keuangan dan
Perlengkapan mengusai
komputer sehingga kurang dapat melaksanakan tupoksinya. - Tidak semua staf pengelola keuangan mampu mengoperasional komputer dengan baik.
c.
Selalu
adanya
peraturan/regulasi
baru
terkait
dengan
pengelolaan
keuangan dan barang daerah sehingga diperlukan sosialisasi agar SKPD dapat segera mengaplikasikannya.
II.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Bagian Kesejahteraan Masyarakat
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan. Di samping itu,
dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan di ketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan pada Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan.
10
II.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Lamongan dalam pembuatan program kegiatan dengan memperhatikan usulan-usulan program
dan
kegiatan
yang
diusulkan
oleh
para
pemangku
yang
berkepentingan akan tetapi tidak ada usulan dari kelompok masyarakat, LSM, Asosiasi-Asosiasi, Perguruan Tinggi dan lain-lainnya.
11
BAB III
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset bSekretariat Daerah Kabupaten Lamongan belum melaksanakan telaahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional .
III. 2 Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD Tujuan Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktorfaktor kunci keberhasilan yang ditetapkan dengan visi dan misi . Penetapan tujuan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan, dalam rangka merealisasikan visi dan misi tersebut, Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan menetapkan
tujuan
sebagai
berikut
:
“Mewujudkan
Peningkatan
Sumberdaya Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang milik Daerah” Sasaran Sasaran adalah menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan menetapkan sasaran
“Meningkatnya
Sumberdaya
Pengelolaan
Administrasi
Keuangan dan Barang Milik Daerah.”
III.3 Program dan Kegiatan Program adalah istrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan atau kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan suatu hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa 12
Instansi Pemerintah. Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan program. Kegiatan mencerminkan strategi yang konkrit untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Sejalan dengan Visi dan Misi Kabupaten Lamongan tahun 20102015
yaitu
Berkeadilan
„Terwujudnya
Masyarakat
dan
Saing”,
Berdaya
dan
Lamongan sesuai
yang
dengan
Sejahtera, visi
Bagian
Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2010- 2015: “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Menuju Pemerintahan Yang Bersih”, maka Program dan kegiatan pada Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2015 ada 4 program dan 14 kegiatan, sebagaimana tabel terlampir.
13
BAB IV PENUTUP Rencana Kerja (Renja) Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Sekretariat daerah kabupaten Lamongan Tahun 2015 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset 2010 – 2015 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Rencana
Kerja
Bagian
Kesejahteraan
Masyarakat
Tahun 2015.
Sekretariat
Daerah
Kabupaten Lamongan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2015 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. Dengan adanya Rencana Kerja Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Sekretariat Kabupaten Lamongan maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.
Lamongan,
Agustus 2014
Kepala Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Setda Kabupaten Lamongan
AGUS CAHYONO, SE, MSi Pembina NIP. 19650808 199503 1 002
14
15
