BAB I PENDAHULUAN. Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1

(satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja SKPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Renja Bappeda Kota Bandung Tahun 2013

1

Dokumen Renja SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran

strategis

untuk

menyikapi

isu-isu

yang

berkembang

dan

mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan SKPD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan

SKPD

dalam

menyusun,

mengorganisasikan,

mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD. Berdasarkan Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara

penyusunan,

pengendalian,

dan

evaluasi

pelaksanaan

rencana

pembangunan daerah, proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan,

tahap penyusunan

rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja SKPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja

SKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan

informasi. Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu

penyusunan

rancangan

Renja

SKPD

dapat

dikerjakan

secara

simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD. Tahap penetapan rancangan akhir


2

Rencana Kerja SKPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala SKPD menetapkan Renja SKPD untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenaan.

1.2. Landasan Hukum Landasan Hukum Penyusunan Rancangan Renja SKPD adalah : 1)

Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2003 Tentang

Pengelolaan

Keuangan Daerah; 2) Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional; 3) Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;


3

5)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7)

Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

nomor 8

tahun 2008 tentang tahapan, tatacara

penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. 8)

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung 2005-2025;

9)

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2013;

10) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Tahapan,

Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah; 11) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kota Bandung;


4

12) Peraturan Walikota Bandung Nomor 487 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2012; 13) Peraturan Walikota Bandung No 474 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung 14) Peraturan Walikota Bandung No 121 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

1.3.

Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan penyusunan renja SKPD adalah: 1)

Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis.

2)

Sebagai

dokumen pelaksanaan

program

dan

kegiatan

yang

berpedoman pada RKPD Kota Bandung

1.4. Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan


5

Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. 1.2. Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD. 1.3. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD. 1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan

dengan

pencapaian

target

Renstra

SKPD

berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.


6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam

SPM,

maupun

terhadap

IKK

sesuai

dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masingmasing SKPD, serta ketentuan peraturan perundangundangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. 2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Subbab ini berisi uraian mengenai: 1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD; 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD; 3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/global, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals); 4. Tantangan

dan

peluang

dalam

meningkatkan

pelayanan SKPD dan 5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun rencana.


7

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Sub-bab ini berisikan uraian mengenai: 1.

Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

2.

Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

3.

Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD,

atau

program

dan

kegiatan

cocok

namun

besarannya berbeda. BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud,

yaitu

penelaahan

yang

menyangkut

arah

kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. 3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD Subbab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD. 3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2013 Berisikan penjelasan mengenai:


8

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal: Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan

potensi

ekonomi

daerah,

Pengembangan daerah terisolir, dsb. b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yang meliputi:  Jumlah program dan jumlah kegiatan.  Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).


9

EVALUASI KINERJA BAB II BAPPEDA TAHUN 2011

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2011 Bappeda Kota Bandung pada tahun 2011 telah melaksanakan 16 (Enam belas) program utama yang tercantum dalam penetapan kinerja. Dan 3 (tiga) program yang sifatnya supporting terhadap program utama. Terhadap masing-masing program utama

tersebut akan dianalisis

sebagai berikut : 1.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 65.000.000; proporsi realisasi anggaran sebesar 100 % Indikator programnya adalah : Capaian

Kinerja

dan

Tersusunnya

Keuangan.

Proporsi

Sistem capaian

Pelaporan program

berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100 % Kegiatan yang dilaksanakan adalah : a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Indikator Output kegiatannya adalah :


10

Dokumen

Lakip

Bappeda.

Proporsi

capaian

kegiatan

berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 % b.

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Indikator Output kegiatannya adalah : Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Semesteran Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %

c.

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Indikator Output kegiatannya adalah : Tersusunya Dokumen Laporan

Keuangan

Tahunan.

Proporsi

capaian

kegiatan

berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 % 2.

Program

Pengembangan

Data/Informasi

sebesar Rp.350.000.000, proporsi

dengan

anggaran

realisasi anggaran sebesar

87,51 %. Indikator programnya adalah tersedianya database perencanaan

pembangunan

kota.

Proporsi

capaian

program

berdasarkan realisasi dibandingkan target adalah sebesar 100 % Kegiatan yang dilaksanakan adalah : Penyusunan

dan

pengumpulan

data/informasi

kebutuhan

penyusunan dokumen perencanaan, Indikator Output kegiatannya adalah : (1) Buku IPM Kota Bandung tahun 2010, (2) Buku Data Profile Daerah (3) Buku Bandung Dalam Angka tahun 2010


11

Proporsi

capaian

kegiatan

berdasarkan

realisasi

kegiatan

dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 % 3.

Program Perencanaan Tata Ruang dengan anggaran sebesar Rp.480.000.000

proporsi

realisasi anggaran sebesar 81,33 %.

Indikator programnya adalah Meningkatnya kinerja Penataan Ruang di Kota Bandung. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target adalah sebesar 100 %. Kegiatan yang dilaksanakan adalah : Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Indikator Output kegiatannya adalah tersusunnya Dokumen Peraturan Daerah Revisi Perencanaan Tata Ruang

Wilayah

Kota

Bandung.

Proporsi

capaian

kegiatan

berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 % 4.

Program

Peningkatan

Indikator

programnya

Promosi adalah

dan

Kerjasama

Meningkatnya

Investasi,

Promosi

dan

Kerjasama Investasi dengan anggaran sebesar Rp.400.000.000; proporsi

realisasi anggaran sebesar 97,98 %. Proporsi capaian

program berdasarkan realisasi dibandingkan target adalah sebesar 100 %. Kegiatan yang dilaksanakan adalah : a.

Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi. Output kegiatan adalah Terfasilitasinya Forum Bisnis Kota Bandung

sebanyak

2

kali,

Proporsi

capaian

kegiatan


12

berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 % b.

Penyusunan

Cetak

Biru

(Master

Plan)

Pengembangan

Penanaman Modal Indikator Output kegiatannya Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pengembangan Investasi sebanyak 1 dokumen. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 % 5.

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, Indikator programnya adalah Meningkatnya Iklim Investasi dan Realisasai Investasi dengan anggaran sebesar Rp. 463.000.000, proporsi realisasi anggaran sebesar 97,89%. Kegiatan yang dilaksanakan adalah : a.

Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi, Indikator Output kegiatannya terbentuknya Forum Invesatsi Kota

Bandung.

Proporsi

capaian

kegiatan

berdasarkan

realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan sebesar 100 % berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 % b.

Penyusunan

Cetak

Biru

(Master

Plan)

Pengembangan

Penanaman Modal Indikator Output Kegiatannya adalah

Tersusunnya Dokumen

Perencanaan Pengembangan Investasi.


13

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 % 6.

Program Kerjasama Pembangunan Indikator

programnya

adalah

Meningkatnya

Koordinasi

dan

Sinergitas Pelaksanaan Pembangunan dengan anggaran sebesar Rp. 855.000.000, Proporsi realisasi anggaran sebesar 80,17 % . Kegiatan yang dilaksanakan adalah : a. Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah, Indikator Output

kegiatannya

Tersusunnya

Dokumen

evaluasi

kerjasama Pembangunan Antar daerah. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 % b. Sinergitas Perencanaan Pembangunan Indikator Output kegiatannya adalah (1) Tersusunnya laporan hasil

Koordinasi

Perencanaan

Pembangunan

antara

Pemerintah Kota Bandung dengan Provinsi Jawa Barat sebanyak

(2) Terbangunnya sistem Koordinasi Perencanaan

Pembangunan

(3) Fasilitasi Sistem Manajemen Mutu ISO.

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %


14

7.

Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar Indikator programnya adalah tersedianya Solusi permasalahan Startegis

Kota

Bandung

dengan

anggaran

Rp.

sebesar

1.179.000.000,- Proporsi realisasi anggaran sebesar 75,26 % . Kegiatan yang dilaksanakan adalah : a. Perencanaan pengembangan sistem Transportasi Terintegrasi (ITS) di Kota Bandung. Indikator output kegiatannnya adalah Tersusunnya dokumen Rencana Intregated Transport System. Proporsi

capaian

kegiatan

berdasarkan

realisasi

kegiatan

dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 % b. Penyusunan Indikator

Rencana

Output

Perumahan

dan

Induk

Perumahan

kegiatannya Pemukiman.

Dokumen Proporsi

dan

Pemukiman

Rencana capaian

Induk

kegiatan

berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 % c. Penyusunan Memorandum Program Pembangunan Sanitasi Kota

Bandung

Indikator

Output

kegiatannya

adalah

Memorandum Program Pembangunan Sanitasi Kota. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %


15

8.

Program

Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan

Perencanaan

Pembangunan, Indikator programnya adalah Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 685.000.000.,- proporsi realisasi anggaran sebesar 79,98 % . Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program adalah : a.

Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana, Indikator Output kegiatannya Diklat, Bimbingan Teknis dan pelatihan yang diikuti oleh 50

orang peserta. Proporsi capaian

kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 % b.

Kegiatan

Sosialisasi

Indikator

Output

penyelenggaraan

Kebijakan

kegiatannya Pameran

Perencanaan adalah

Pembangunan

keikutsertaan

pembangunan.

Proporsi

dalam capaian

kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 0 % c.

Kegiatan Sosialisasi dan koordinasi

kebijakan bagi hasil cukai

tembakau. Indikator Output kegiatannya adalah Informasi Agenda Kota 2010 Terlaksananya sosialisasi dan koordinasi mengenai ketentuan pemanfaatan dana bagi hasil cukai tembakau sebanyak 5 SKPD. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %


16

9.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Indikator programnya adalah tersedianya Dokumen Rencana Pembangunan yang sistematis dan

mengakomodir

Bandung,

kepentingan

pemangku

kepentingan

Kota

dengan anggaran sebesar Rp. 2.310.000.000, proporsi

realisasi anggaran sebesar 86,65 % Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program adalah : a.

Penetapan RPJMD Indikator Output kegiatannya adalah tersususnnya Perda Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung 2008-2013.

Proporsi

capaian kegiatan

berdasarkan

realisasi

kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 % b.

Penyusunan Rancangan RKPD Indikator Output kegiatannya adalah Buku Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Kota Bandung Tahun 2012. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %

c.

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Indikator

Output

kegiatannya

adalah

Terselenggaranya

Musrenbang RKPD dan Data Usulan kegiatan dan program SKPD. Proporsi

capaian

kegiatan

berdasarkan

realisasi

kegiatan

dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %


17

d.

Koordinasi Penyusunan LKPJ 2008 Indikator Output kegiatannya adalah Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Bandung Tahun 2010 dan Nota Pengantar.

Proporsi

capaian

kegiatan

berdasarkan

realisasi

kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 % e.

Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Indikator Output kegiatannya adalah Laporan Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD TA 2010, Sistem Aplikasi Pengolahan Data Monitoring dan Evaluasi Proporsi

capaian

kegiatan

berdasarkan

realisasi

kegiatan

dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 % f.

Penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Strategis SKPD Indikator Output kegiatannya adalah Rencana Kerja 2012 dan Evaluasi Rencana Strategis Bappeda 2008-2013. Proporsi capaian kegiatan

berdasarkan

realisasi

kegiatan

dibandingkan

target

kegiatan adalah sebesar 100 % g. Kajian Analisis Daftar Skala Prioritas Perencanaan Pembangunan Kota Bandung. Indikator output kegiatannnya adalah dokumen analisis daftar skala prioritas perencanaan pembangunan Kota Bandung. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 0 %


18

10. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Indikator programnya adalah tersedianya Rencana Pembangunan Ekonomi di Kota Bandung Tahun 2009 dengan anggaran sebesar Rp.1.352.000.000,- proporsi realisasi anggaran sebesar 99,19 %. Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program adalah : a. Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi Indikator Output kegiatannya adalah Dokumen kebijakan dan Program kegiatan Lingkup Ekonomi. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 % b. Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Indikator Output kegiatannya adalah Buku Indikator Ekonomi Daerah Tahun 2009. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 % c. Optimalisasi Pemanfaatan

CSR sebagai Salah satu Sumber

Pembangunan Ekonomi Indikator Output kegiatannya adalah dokumen profil calon penerima dana CSR. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %


19

d. Pengembangan

Ekonomi

Masyarakat

Berdasarkan

Potensi

Kearifan Lokal Indikator Output kegiatannya adalah Tersusunnya Kebijakan

Pengembangan

Potensi Kearifan Lokal.

Ekonomi

Masyarakat

berdasarkan

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan

realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan sebesar 100 %. e. Optimalisasi Pengembangan BUMD Kota

Bandung Indikator

Output kegiatannya adalah dokumen Tersusunnya Pengembangan BUMD Kota Bandung. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan sebesar 100 % 11. Program Perencanaan Sosial Budaya Indikator programnya adalah tersedianya Rencana Pembangunan Sosial Budaya di Kota Bandung dengan anggaran sebesar Rp. 1.775.000.000, proporsi realisasi anggaran sebesar 74.49 % Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program adalah : a.

Koordinasi Budaya.

Perencanaan Indikator

Pembangunan

Output

kegiatannya

Bidang adalah

Sosial

dan

Dokumen

Koordinasi Program dan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya, Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan sebesar 100 % b.

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Indikator

Output

kegiatannya

Tersusunnya

laporan

hasil

koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan


20

Proporsi

capaian

kegiatan

berdasarkan

realisasi

kegiatan

dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 % c.

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Indikator Output kegiatannya 1) tersusunnya evaluasi program penanggulangan kemiskinan daerah kota Bandung sebanyak 1 dokumen, 2) tersusunnya Dokumen reviu strategi kemiskinan daerah Kota Bandung. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan sebesar 100 %.

d.

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat. Indikator Output kegiatannya adalah Dokumen Laporan hasil

koordinasi

Perencanaan

Pembangunan

Bidang

Kesejahteraan Rakyat sebanyak 3 dokumen. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 % e.

Penyusunan

Rencana

Induk

Pembangunan

Kebudayaan

Indikator Output kegiatannya adalah Dokumen Koordinasi Program dan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya,

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi

kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 % f.

Penyusunan Parameter Kemiskinan dan Dinamika Kemiskinan Indikator Output kegiatannya adalah Tersusunnya Parameter Kemiskinan

Kota

Bandung.

Proporsi

capaian

kegiatan

berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %


21

12. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Indikator programnya adalah Pemanfaatan Teknologi Informasi secara Optimal dengan anggaran sebesar Rp. 2.741.500.000, proporsi realisasi anggaran sebesar 94,00 %. Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program adalah : a.

Penyelenggaraan e-Proc dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Indikator Output

kegiatannya

Terlaksananya

Pengadaan

secara elektronik sebanyak 400 paket pekerjaan.

barang/jasa

Proporsi

capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 % b.

Bandung Integrated Ressources Management System Indikator Output kegiatannya Terlaksananya Coding Program 6 Sub Syatem BIRMS (6 aplikasi) dan tersusunnya 2 dokumen BIRMS. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %

c.

Penyusunan System Informasi Data Spasial Daerah Indikator Output kegiatannya Terbangunnya Sistem Infrastruktur Data Spasial daerah. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan sebesar 100 %

d.

Penyusunan System Informasi Geografis Kondisi Air Bawah Tanah Indikator Output kegiatannya Sistem Informasi Geografis Kondisi Air Bawah tanah Kota Bandung Proporsi capaian kegiatan


22

berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 % 13. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Indikator

programnya

adalah

Bahan

Penyusunan

Dokumen

Perencanaan berbasis Penelitian dan Pengembangan (Base on Research Planning) dengan anggaran sebesar Rp. 1.200.000. 000, proporsi realisasi anggaran sebesar 90,85 %. Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program adalah : a.

Kegiatan

Penyusunan

Penelitian

Daerah,

Indikator

Output

kegiatannya 1) Dokumen kajian Migitasi Bencana banjir, 2) Dokumen kajian Penyebaran Titik Lokasi Pemancangan Reklame, 3) Dokumen Strategi Peningkatan Perlindungan anak. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 % b.

Kegiatan Penyusunan Pengembangan Daerah, Indikator Output kegiatannya Instrumen

1)

Dokumen

pembiayaan

Kajian

Kebijakan

pembangunan

Non

Perumusan Konvensional

berbasis masyarakat, 2) Dokumen kajian Perumusan Instrumen kebijakan Obligasi daerah dan Road Fund. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %


23

14.

Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Tata Ruang Indikator programnya adalah Rencana Pengembangan Bidang Fisik dan Tata Ruang dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000, proporsi realisasi anggaran sebesar 76.26 %. Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program adalah : Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Tata Ruang Indikator

Output

kegiatannya

Dokumen

Hasil

Koordinasi

Pembangunan Bidang Fisik dan Tata Ruang. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 % 15. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Indikator perusakan

programnya lingkungan

adalah hidup

terkendalinya dengan

pencemaran

anggaran

sebesar

dan Rp.

500.000.000, proporsi realisasi anggaran sebesar 94.44 %. Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program adalah : a.

Penyusunan

Kebijakan

Pengendalian

Pencemaran

dan

Perusakan Lingkungan Hidup. Indikator Output kegiatannya Dokumen Masterplan Lingkungan Hidup Kota Bandung. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %


24

16. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Indikator

programnya

perusakan

lingkungan

adalah hidup

terkendalinya dengan

pencemaran

anggaran

sebesar

dan Rp.

600.000.000, proporsi realisasi anggaran sebesar 85,55 %. Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program adalah : Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh. Indikator Output kegiatannya Dokumen Rencana Tata

Ruang

Wilayah

Strategis.

Proporsi

capaian

kegiatan

berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 % Hasil Analisis pencapaian kinerja 16 program

yang dilaksanakan

oleh Bappeda Kota Bandung pada Tahun 2011 diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan sebagian besar terpenuhi, sedangkan dengan melihat proporsi realisasi anggaran, maka rata-rata penyerapan anggaran untuk program yang tercantum dalam Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) adalah sebesar 93.06 %. Rekapitulasi

Evaluasi

Pencapaian Renstra SKPD Renstra

Bappeda

dapat

Hasil

Pelaksanaan

Renja

SKPD

dan

sampai dengan Tahun 2012 (tahun ke-4) dilihat

pada

Tabel

2.1

di

bawah

ini

:


25

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD Tahun 2011 Bappeda Kota Bandung

NO

1.

PROGRAM/KEGIA TAN PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI

ANGGARAN (RP) 350,000,000

REALISASI (RP) 306,300,000

PRoSENTA SE

KELUARAN (OUTPUT)

HASIL (OUTCOME)

87.51%

1.1

Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

350,000,000

306,300,000

87.51%

2.

PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI

400,000,000

391,906,800

97.98%

Tersusunnya Buku IPM Kota Bandung tahun 2010 sebanyak 1 dokumen, Buku Bandung dalam Angka tahun 2010 sebanyak 1 dokumen, dan Buku data Profile Daerah sebanyak 1 dokumen

Tersedianya data/informasi sebagai bahan perencanaan pembangunan


26

PERMASALAHAN/ KETERANGAN

SKPD/UNIT KERJA

URUSAN

Bappeda

perencan aan pembang unan

Bappeda


Bappeda

penanam an modal

NO

PROGRAM/KEGIA TAN

ANGGARAN (RP)

2.1

Pengembangan potensi unggulan daerah

2.2.

Penyelenggaraan pameran investasi

200,000,000

3.

PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG

480,000,000

200,000,000

REALISASI (RP)

PRoSENTA SE

97.78%

Tersusunnya Profil Potensi Unggulan daerah sebanyak 1 dokumen

196,347,950

98.17%

Terlaksananya Keikutsertaan dalam Pameran Investasi sebanyak 2 kali

390,383,350

81.33%

195,558,850

3.1

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW

4.

PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN

855,000,000

685,454,320

80.17%

4.1

Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah

280,000,000

227,965,000

81.42%

480,000,000

KELUARAN (OUTPUT)

390,383,350

81.33%

Tersusunnya Perda Revisi RTRW Kota Bandung sebanyak 1 dokumen

HASIL (OUTCOME) bahan perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan pengembangan Investasi Meningkatnya Calon Investor di Kota Bandung

kebijakan rencana tata ruang dan meningkatnya Implementasi Perencanaan tata Ruang dlm Perencanaan detail dan teknis


SKPD/UNIT KERJA

Bappeda

penanam an modal

Bappeda

penanam an modal

Bappeda

penataan ruang

Bappeda

penataan ruang

Bappeda Tersusunnya evaluasi kerjasama Pembangunan Antar daerah

Meningkatnya Sinergi Pembangunan Kota Bandung


27

URUSAN

Bappeda

perencan aan pembang unan perencan aan pembang unan

NO

PROGRAM/KEGIA TAN

4.2

Sinergitas Perencanaan Provinsi dengan Kabupaten/Kota se Jawa Barat

4.3

Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga

5.

5.1

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

ANGGARAN (RP)

125,000,000

REALISASI (RP)

124,747,500

PRoSENTA SE

99.80%

450,000,000

332,741,820

73.94%

500,000,000

472,187,500

94.44%

500,000,000

472,187,500

94.44%

KELUARAN (OUTPUT) sebanyak 1 dokumen

1) Tersusunnya laporan hasil Koordinasi Perencanaan Pemb. antara Pemerintah Kota Bandung dengan Provinsi Jawa Barat, 2) sistem Koordinasi Perenc.Pembangun an Tersusunnya dokumen pre feasibility study calon proyek KPS sebanyak 1 dokumen

Tersusunnya masterplan Lingkungan Hidup Kota Bandung sebanyak 1 dokumen

HASIL (OUTCOME) dengan daerah lain

Meningkatnya sinergi Perencanaan Pembangunan Kota Bandung dengan Provinsi Jawa Barat

Meningkatnya sinergi Pemerintah Kota Bandung dengan swasta

Meningkatnya Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup di Kota Bandung


28


SKPD/UNIT KERJA

URUSAN

Bappeda


Bappeda


Bappeda

Lingk Hidup

Bappeda

Lingk Hidup

NO

6.

PROGRAM/KEGIA TAN PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI

6.1

Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi

6.2

Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) Pengembangan Penanaman Modal

7.

PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH

7.1

Penyusunan Perencanaan pengembangan wilayah Strategis dan cepat tumbuh

ANGGARAN (RP)

REALISASI (RP)

463,000,000

453,254,900

185,000,000

278,000,000

600,000,000

600,000,000

181,122,950

272,131,950

513,307,000

513,307,000

PRoSENTA SE

KELUARAN (OUTPUT)

HASIL (OUTCOME)

97.90%

97.90%

Terfasilitasinya Forum Bisnis Kota Bandung sebanyak 2 kali

97.89%

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pengembangan Investasi

Terwujudnya forum bisnis dalam rangka meningkatkan investasi dan iklim bisnis yang kondusif di Kota Bandung Terarah dan Meningkatnya Penanaman Modal di Kota Bandung

85.55%

85.55%

Tersusunnya rencana tata Ruang Wilayah Strategis sebanyak 1 dokumen

Meningkatnya keselarasan penataan dan revitalisasi kawasan strategis


29


SKPD/UNIT KERJA

URUSAN

Bappeda

penanam an modal

Bappeda

penanam an modal

Bappeda

penanam an modal

Bappeda


Bappeda


NO

8.

PROGRAM/KEGIA TAN PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR

8.1

Perencanaan Pengembangan Sistem Transportasi Terintegrasi (ITS) di Kota Bandung

8.2

Penyusunan Rencana Induk Perumahan dan Pemukiman Kota Bandung

8.3

9.

Penyusunan Memorandum Program Pembangunan Sanitasi Kota Bandung PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

ANGGARAN (RP)

1,179,000,000

400,000,000

400,000,000

379,000,000

685,000,000

REALISASI (RP)

887,281,200

269,758,500

330,857,700

286,665,000

547,843,200

PRoSENTA SE

KELUARAN (OUTPUT)

HASIL (OUTCOME)


75.26%

67.44%

Tersusunnya Rencana Intregated Transport System (ITS) sebanyak 1 dokumen

Meningkatnya keterpaduan penataan dan pengembangan Sistem transportasi di kota bandung

82.71%

Tersusunnya Rencana Induk perumahan dan Pemukiman Kota Bandung sebanyak 1 dokumen

Meningkatnya keselarasan Penataan dan pengembangan Perumahan dan Pemukiman di Kota Bandung

75.64%

Tersusunnya Memorandum Program sanitasi (SSK) sebanyak 1 dokumen

Meningkatnya kualitas kondisi Sanitasi di Kota Bandung

79.98%


30

Padatnya pencairan anggaran di akhir tahun sehingga beberapa kegiatan pendukung mendapatkan alokasi anggaran.

Efisiensi Anggaran pada Belanja Administrasi Umum

SKPD/UNIT KERJA

URUSAN

Bappeda


Bappeda


Bappeda


Bappeda


Bappeda


NO

PROGRAM/KEGIA TAN

9.1

Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana

9.2

Sosialisasi Kebijakan Perencanaan pembangunan Daerah

9.3

Sosialisasi dan Koordinasi Kebijakan bagi hasil Cukai Tembakau

10.

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

10.1

Penetapan RPLMD

10.2

Penyusunan rancangan RKPD

ANGGARAN (RP)

285,000,000

75,000,000

325,000,000

2,310,000,000

500,000,000

400,000,000

REALISASI (RP)

269,463,000

94.55%

0

85.66%

2,001,692,027

323,989,300

KELUARAN (OUTPUT) Terlaksananya Diklat dan Bimtek Perencana Bappeda sebanyak 50 orang

HASIL (OUTCOME) Meningkatnya pengetahuan emampuan aparatur perencana

0.00%

278,380,200

486,231,818

PRoSENTA SE

Terlaksananya sosialisasi dan koordinasi mengenai ketentuan pemanfaatan dana bagi hasil cukai tembakau sebanyak 5 SKPD

Meningkatnya Pemahaman aparatur tentang ketentuan pemanfaatan dana bagi hasil cukai tembakau

86.65%

97.25%

81.00%


SKPD/UNIT KERJA

Bappeda


Bappeda


Bappeda


Bappeda Tersusunnya Perda Revisi RPJMD Kota Bandung sebanyak 1 dokumen Tersusunnya Perwal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebanyak 1 dokumen

Meningkatnya Keselarasan Program RKPD dengan RPJMD Meningkatnya Akomodasi Program RKPD dalam APBD


31

URUSAN

Bappeda

Bappeda

perencan aan pembang unan perencan aan pembang unan perencan aan pembang unan

NO

PROGRAM/KEGIA TAN

10.3

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

10.4

Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

10.5

Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

ANGGARAN (RP)

450,000,000

400,000,000

285,000,000

REALISASI (RP)

447,538,250

382,892,659

266,240,000

PRoSENTA SE

99.45%

95.72%

93.42%

KELUARAN (OUTPUT) Tersusunnya Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat melalui SKPD teknis sebanyak 1 dokumen 1) Tersusunnya LKPJ Tahun 2010 sebanyak 1 dokumen, 2) Nota Pengantar LKPJ Tahun 2010 sebanyak 1 dokumen 1) Terlaksananya Monitoring Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan TA 2011 sebanyak 4 triwulan (80 SKPD/unit kerja), 2) Tersusunnya Evaluasi Program dan Kegiatan Kota Bandung sebanyak 1 dokumen, 3) Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring Pelaksanaan APBD

HASIL (OUTCOME)


SKPD/UNIT KERJA

URUSAN

Terakomodirnya usulan masyarakat hasil musrenbang dalam RKPD

Bappeda


Terwujudnya akuntabilitas kinerja pelaksanaan pembangunan

Bappeda


Bappeda


Terwujudnya akuntabilitas kinerja pelaksanaan pembangunan


32

NO

10.6

PROGRAM/KEGIA TAN

Penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Strategis SKPD

ANGGARAN (RP)

100,000,000

REALISASI (RP)

94,800,000

PRoSENTA SE

94.80%

KELUARAN (OUTPUT) TA.2011 sebanyak 4 dokumen, 4) Tersusunnya Sistim Aplikasi Pengolahan Data Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembangunan

Tersusunnya Rencana Kerja Bappeda tahun 2012 sebanyak 1 dokumen dan Revisi Renstra Bappeda Th. 20092013 sebanyak 1 dokumen

HASIL (OUTCOME)

Meningkatnya Keselarasan Program dan kegiatan tahunan Bappeda dengan Renstra Bappeda


33


SKPD/UNIT KERJA

Bappeda

URUSAN


NO

PROGRAM/KEGIA TAN

10.7

Kajian Analisis daftar Skala Prioritas Perencanaan Pembangunan Kota Bandung ( banprov)

175,000,000

0

0.00%

11.

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI

1,352,000,000

1,341,047,600

99.19%

11.1

Penyusunan indikator ekonomi daerah

ANGGARAN (RP)

350,000,000

REALISASI (RP)

346,991,950

PRoSENTA SE

99.14%

KELUARAN (OUTPUT)

HASIL (OUTCOME)

Dokumen Analisis Daftar Skala Prioritas Perencanaan Pembangunan Kota Bandung

Tersusunnya Indikator Ekonomi daerah (PDRB Kota Bandung) sebanyak 1 dokumen

Tersedianya data/ informasi untuk Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi


34

PERMASALAHAN/ KETERANGAN 1. Kajian Analisis Daftar Skala Prioritas Perencanaan Pembangunan Kota Bandung tidak dapat dilaksanakan karena kegiatan tsb tidak memiliki Pergub Jawa Barat yang menjadi Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan tersebut. 2. Keterlambatan informasi jadwal pencairan dari DPKAD Kota Bandung

SKPD/UNIT KERJA

URUSAN

Bappeda


Bappeda


Bappeda


NO

PROGRAM/KEGIA TAN

11.2

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

11.3

Optimalisasi Pemanfaatan CSR sebagai salah satu Sumber Pembangunan Ekonomi

11.4

Pengembangan Ekonomi Masyarakat Berdasarkan Potensi Kearifan Lokal

11.5

Optimalisasi Pengembangan BUMD Kota Bandung

ANGGARAN (RP)

262,000,000

250,000,000

150,000,000

340,000,000

REALISASI (RP)

259,374,500

248,352,500

147,966,150

338,362,500

PRoSENTA SE

99.00%

KELUARAN (OUTPUT) Tersusunnya bahan masukan Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan pembiayaan sebanyak 1 dokumen

HASIL (OUTCOME) Meningkatnya Keselarasan dan sinergi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

99.34%

Tersusunnya profil calon penerima dana CSR sebanyak 1 dokumen

Meningkatnya kesesuaian dan efektifitas Pemanfaatan Dana CSR Kota Bandung

98.64%

Tersusunnya Kebijakan Pengembangan Ekonomi Masyarakat berdasarkan Potensi Kearifan Lokal sebanyak 1 dokumen

Tersedianya bahan masukan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

99.52%

Tersusunnya dokumen Pengembangan BUMD Kota Bandung sebanyak 1 dokumen

Tersedianya bahan masukan perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan pembiayaan


35


SKPD/UNIT KERJA

URUSAN

Bappeda


Bappeda


Bappeda


Bappeda


NO

12.

12.1

PROGRAM/KEGIA TAN PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI Penyelenggaraan Elektronik Procurement dilingkungan Pemerintah Kota Bandung

12.2

bandung Integrated Resources management System

12.3

Penyusunan Sistem Informasi data Spasial daerah

12.4

Penyusunan Sistem Informasi Geografis Kondisi Air Bawah Tanah Kota Bandung

ANGGARAN (RP)

REALISASI (RP)

2,741,500,000

2,576,911,360

1,296,500,000

880,000,000

415,000,000

150,000,000

1,266,735,060

814,151,300

351,325,000

144,700,000

PRoSENTA SE

KELUARAN (OUTPUT)

HASIL (OUTCOME)

94.00%

97.70%

Terlaksananya Pengadaan barang/jasa secara elektronik sebanyak 400 paket pekerjaan

92.52%

Terlaksananya Coding Program 6 Sub Syatem BIRMS (6 aplikasi) dan tersusunnya 2 dokumen BIRMS

84.66%

Terbangunnya Sistem Infrastruktur Data Spasial daerah sebanyak 1 sistem

96.47%

Tersusunnya Sistem Informasi Geografis Kondisi Air Bawah tanah Kota Bandung sebanyak 1 Sistem dan 1 Dokumen

terwujudnya transparansi proses pengadaan barang/jasa pemerintah Terwujudnya integrasi Pengelolaan perencanaan dan penganggaran Pemkot dalam 1 sistem BIRMS Tersedianya data Spasial untuk kebutuhan Perencanaan pembangunan Tingkat Pelayanan Informasi kondisi air bawah tanah kota bandung


36


SKPD/UNIT KERJA

URUSAN

Bappeda

otda

Bappeda

otda

Bappeda

otda

Bappeda

otda

Bappeda

otda

NO

13.

PROGRAM/KEGIA TAN PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA

ANGGARAN (RP) 1,775,000,000

REALISASI (RP) 1,322,179,450

PRoSENTA SE

13.1

13.2

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan

13.3

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat

300,000,000

254,917,650

84.97%

13.4

Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kebudayaan

100,000,000

84,105,800

84.11%

275,000,000

163,893,100

231,225,000

HASIL (OUTCOME)

81.95%

84.08%

Tersusunnya laporan hasil koordinasi Perencanaan dan Pembangunan Bidang Sosial Budaya sebanyak 2 dokumen Tersusunnya laporan hasil koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan sebanyak 1 dokumen Tersusunnya laporan hasil koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat sebanyak 3 dokumen Tersusunnya Rencana Induk Pengembangan Kebudayaan


SKPD/UNIT KERJA

URUSAN

Bappeda


Bappeda


Meningkatnya keselarasan dan sinergi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan

Bappeda


Meningkatnya keselarasan dan sinergi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesra

Bappeda


Tersedianya acuan Pengembangan bidang

Bappeda


74.49%

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

200,000,000

KELUARAN (OUTPUT)

Meningkatnya keselarasan dan sinergi perencanaan pembangunan bidang sosial Budaya


37

NO

13.5

PROGRAM/KEGIA TAN

Penyusunan Parameter Kemiskinan dan Dinamika Kemiskinan

13.6

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)

14.

PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

ANGGARAN (RP)

500,000,000

400,000,000

1,200,000,000

REALISASI (RP)

282,597,900

PRoSENTA SE

56.52%

305,440,000

76.36%

1,090,220,650

KELUARAN (OUTPUT) sebanyak 1 dokumen Tersusunnya Parameter Kemiskinan Kota Bandung sebanyak 1 dokumen 1) tersusunnya evaluasi program penanggulangan kemiskinan daerah kota Bandung sebanyak 1 dokumen, 2) tersusunnya Dokumen reviu strategi kemkiskinan daerah Kota bandung sebanyak 1 dokumen

HASIL (OUTCOME) Kebudayaan


SKPD/UNIT KERJA

Terwujudnya Data Kemiskinan yang akurat

Minimnya waktu pencairan karena kegiatan ini dianggarkan pada APBD Perubahan

Bappeda


Tersedianya bahan perumusan kebijakan strategi dan program penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung

Minimnya waktu pencairan karena kegiatan ini dianggarkan pada APBD Perubahan

Bappeda


Bappeda


90.85%


38

URUSAN

NO

14.1

14.2

PROGRAM/KEGIA TAN

Penyusunan Penelitian Daerah

Penyusunan Pengembangan Daerah

ANGGARAN (RP)

800,000,000

400,000,000

REALISASI (RP)

719,956,650

370,264,000

PRoSENTA SE

89.99%

92.57%

KELUARAN (OUTPUT) 1) Tersusunnya kajian Migitasi Bencana banjir 2) Tersusunnya kajian Penyebaran Titik Lokasi Pemancangan Reklame sebanyak, 3) Tersusunnya Strategi Peningkatan Perlindungan anak 1) Tersusunnya Kajian Kebijakan Perumusan Instrumen pembiayaan pembangunan Non Konvensional berbasis masyarakat sebanyak 1 dokumen, 2) Tersusunnya kajian Perumusan Instrumen kebijakan Obligasi daerah dan Road Fund sebanyak 1 dokumen

HASIL (OUTCOME)


SKPD/UNIT KERJA

Tersedianya bahan masukan bagi perumusan kebijakan Migitasi Bencana banjir, Penataan reklame, dan perlindungan anak

Bappeda

Tersedianya bahan masukan bagi perumusan kebijakan Pembiayaan Pembangunan

Bappeda

URUSAN




39

NO

15.

15.1

PROGRAM/KEGIA TAN PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG FISIK DAN TATA RUANG

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Tata Ruang

ANGGARAN (RP)

200,000,000

200,000,000

REALISASI (RP)

152,527,000

152,527,000

PRoSENTA SE

KELUARAN (OUTPUT)

HASIL (OUTCOME)

76.26%

76.26%

Tersusunnya database Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Tata Ruang sebanyak 1 dokumen

Meningkatnya sinergi dan keselarasan Program dan kegiatan Perencanaan Pembangunan Bidang Tata Ruang dan Sarana Prasarana


40


SKPD/UNIT KERJA

URUSAN

Bappeda


Bappeda


Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Bandung

2.2.

Bappeda Kota Bandung sebagai lembaga teknis perencana, dituntut untuk

mampu

berperan

sebagai

subjek

perencanaan

kota

yang

profesional, mampu menyusun perencanaan yang dapat mengakomodasi perubahan sumberdaya

yang

terjadi

baik

aspek

ekonomi,

sosial

budaya

dan

pemerintahan serta fisik dan prasarana secara aktual,

faktual dan kontekstual sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran warga kota (welfare state). Untuk mencapai visi dan misi Bappeda Kota Bandung melaksanakan program kerja strategis 5 (lima) tahunan sebagai strategi dan kebijakan yang ditetapkan dalam core strategy dan core policy dan diwujudkan dalam beberapa program. Program yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kota Bandung adalah merupakan strategi pada tingkat kebijakan. Strategi berupa pelaksanaan program dapat dikatakan berhasil jika implementasi program tersebut sesuai dengan visi dan misi yang diemban. Sehingga adanya keterkaitan antara program Bappeda dengan program tingkat Kota Bandung menjadi mutlak. Penyelenggaraan

urusan

perencanaan

dan

pengendalian

pembangunan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 14, ayat (1), Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Kewenangan tersebut kemudian dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah

Nomor

38

Tahun

2007

tentang

Pembagian

Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Renja Bappeda Kota Bandung Tahun 2013

41

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dari 26 (dua puluh enam) urusan sesuai dengan pasal 7, ayat (2), BAPPEDA sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, mengemban 3 (tiga) urusan wajib yang wajib dilaksanakan, yaitu urusan penataan ruang, perencanaan pembangunan dan urusan statistik. Selain itu dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tidak kurang terdapat 13 (tiga belas) pasal yang menyatakan dan menetapkan secara langsung fungsi dan peran Kepala BAPPEDA, yaitu: 1.

Pasal 10, ayat (2): “Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah”;

2.

Pasal 11, ayat (3): “Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah”;

3.

Pasal 12, ayat (2): “Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJP Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah”;

4.

Pasal 14, ayat (2): “Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas dan arah kebijakan keuangan daerah”.

5.

Pasal 15, ayat (4): “Kapala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD”;

6.

Pasal 16, ayat (4): “Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah”;

7.

Pasal 18, ayat (2): “Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJM Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah”.

8.

Pasal 20, ayat (2): “Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah”;

9.

Pasal 21, ayat (4): “Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan RENJA-SKPD”; Renja Bappeda Kota Bandung Tahun 2013

42

10. Pasal 22, ayat (4): “Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKPD”; 11. Pasal 24, ayat (2): “Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang”; 12. Pasal 28, ayat (2): “Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan pembangunan dari masing-masing SKPD”; 13. Pasal

29,

ayat

(3):

“Kepala

Bappeda

menyusun

evaluasi

pembangunan berdasarkan hasil evaluasi SKPD”.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai Perda Nomor 12 Tahun 2009, Bappeda Kota Bandung didukung ketersediaan dan kemampuan sumberdaya aparatur, sarana prasarana, pengelolaan anggaran program dan kegiatan, peningkatan produk perencanaan serta kinerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan termasuk sinergitas dan koordinasi perencanaan pembangunan antar SKPD, antar Kabupaten/Kota dan dengan pemerintahan Provinsi maupun Pusat. Selama pelaksanaan otonomi daerah pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kota Bandung mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang memperlihatkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1.

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan perencanaan partisipatif ditandai dengan peningkatan intensitas

keterlibatan

berbagai

unsur

pemangku

kepentingan

(stakeholders), pembangunan antara lain : DPRD, LSM, Lembaga masyarakat

tingkat

kelurahan/kecamatan,

organisasi

profesi,


43

perguruan tinggi, dan sektor swasta dalam mengikuti temu aspirasi dalam mekanisme Musrenbang yang telah agenda tetap tahunan Pemerintah Kota Bandung; 2.

Meningkatnya kualitas koordinasi dengan SKPD dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah;

3.

Meningkatnya

keterkaitan

dan

konsistensi

antara

dokumen

perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran; 4.

Meningkatnya kualitas pendampingan perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan oleh BAPPEDA dan SKPD Teknis terkait;

5.

Meningkatnya

kualitas

penelitian

dan

pengembangan

serta

penyediaan data dalam rangka mendukung penyusunan dokumen perencanaan; 6.

Meningkatnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya

terhadap

mekanisme

perencanaan

dengan

disosialisasikannnya Sistem Informasi Musrenbang dan Peraturan Daerah tentang Mekanisme Parencanaan yang memberikan jaminan 30 % akomodasi tehadap usulan Musrenbang. 7.

Meningkatnya kualitas hasil pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagai bahan untuk perencanaan selanjutnya. Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan belum secara

signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain:


44

1.

Indikator

Kinerja

Program

dan

Kegiatan

tahunan

belum

dicantumkan dalam rencana Strategis Bappeda. 2.

Belum optimalnya aplikasi Dokumen Perencanaan maupun hasil kajian

yang disusun Bappeda baik oleh intern Bappeda maupun

oleh Dinas Teknis terkait; 3.

Optimalisasi

koordinasi

antara

institusi

perencana

dengan

pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang

telah

direncanakan

tidak

tereduksi

di

dalam

proses

penganggaran; 4.

Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utama-nya;

5.

Belum adanya sistem informasi perencanaan yang terpadu sehingga dokumen serta data dan informasi penting yang mendukung proses perencanaan belum terkelola dengan baik;

6.

Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural

maupun

fungsional

serta

pelaksana

di

lingkungan

Bappeda; 7.

Kebijakan Pemerintah yang belum mendukung terbentuknya jabatan fungsional Perencana dan Peneliti di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

8.

Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM.

9.

Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda dengan SKPD lain;


45

10. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan Bottom Up; 11. Belum optimalnya pengelolaan dan ketersediaan data pembangunan sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan.

Dalam perkembangan Bappeda kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, BAPPEDA diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan

untuk

mewujudkan

perencanaan

berkualitas

dengan

mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan. Berikut ini Tabel mengenai pencapaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dalam Rencana Strategis SKPD dan Indikator Kinerja kunci :


46

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Indikator Target Renstra SKPD Tahun keTarget Kinerja sesuai Target NO Target IKK Indikator Tugas dan SPM 2 3 4 5 Lainnya 1 Fungsi SKPD (1) 1.

2.

3.

(2) Tingkat akomodasi usulan Musrenbang Kota & Reses DPRD minimal 30% dalam RKPD Tersedianya dokumen perencanaan sesuai UU Penataan Ruang Tingkat Akomodasi program RPJMD ke dalam RKPD

(3)

(4)

(5)

(6) (7) (8)

(9)

>30 >30 >30 >30 % %

%

(10)

Realisasi Capaian Tahun ke1

2

3

4

(11) (12) (13) (14)

>30 %

>30

%

5 (15) >30 %

Proyeksi 1

2

3

70% 75% 80% 90 %

Sosialisasi

95 %

100% 100% 100%

Perda Sosialisasi 100% 100% 100% RDTR

100% 100% 100%

70% 75% 80%


47

5

(16) (17) (18) (19) (20)

%

Perda RDTR

4

Indikator Target Renstra SKPD Tahun keTarget Kinerja sesuai Target Target IKK Indikator NO Tugas dan SPM 2 3 4 5 Lainnya 1 Fungsi SKPD (1) 4.

5.

6.

7.

(2) Kenaikan Jumlah Investor Tingkat Ketersediaan Data/informasi dan Statistik Daerah Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan dengan Perkada Tersedianya dokumen RPJMD pembangunan yang ditetapkan dengan Perda/Perkada

(3)

(4)

(5)

(6) (7) (8)

(9)

(10)


2

3

4

(11) (12) (13) (14)

5 (15)

Proyeksi 1

2

3

100% 100% 100%

100 %

100% 100% 100%

Ada/tidak

ada ada ada ada

ada

ada ada ada ada

ada

100% 100% 100%

Ada/tidak

ada ada ada ada

ada

ada ada ada ada

ada

100% 100% 100%


48

5

(16) (17) (18) (19) (20)

500 500 perusahaan perusahaan 100%

4

Indikator Target Renstra SKPD Tahun keTarget Kinerja sesuai Target Target IKK Indikator NO Tugas dan SPM 2 3 4 5 Lainnya 1 Fungsi SKPD (1) 8.

9.

(2) Tersedianya dokumen RKPD pembangunan yang ditetapkan dengan Perkada Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

10. Kenaikan Nilai Realisasi PMDN 11. Buku Bandung Dalam Angka 12 Buku PDRB

(3)

(4)

(5)

(6) (7) (8)

(9)

(10)


2

3

4

(11) (12) (13) (14)

5 (15)

Proyeksi 1

2

3

ada

ada ada ada ada

ada

Ada/tidak

ada ada ada ada

ada

ada ada ada ada

ada

100% 100% 100%

Ada/tidak

ada ada ada ada

ada

ada ada ada ada

ada

100% 100% 100%

Jumlah program RKPDthn n/ jml program RPJMD yg hrs dilaksanakan x 100%


49

5

(16) (17) (18) (19) (20)

ada ada ada ada

Ada/tidak

4

2.3.

Isu Penting Penyelenggaraan

Tugas dan

Fungsi

Bappeda Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran, dapat dilakukan dengan beberapa cara. Bappeda Kota Bandung memandang bahwa cara pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilaksanakan melalui pendekatan kebijakan. Sebagai sebuah rangkaian cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi operasional yang dapat diimplementasikan rangkaian

diwujudkan

program,

dan

melalui

kegiatan

garis-garis yang

kebijaksanaan,

berkelanjutan

dan

berkesinambungan. Setiap strategi operasional tersebut menunjukkan adanya keterkaitan dan sekuensi yang jelas sebagai suatu sistem operasional Bappeda Kota Bandung Kota Bandung. Kebijaksanaan, program, dan kegiatan pembangunan yang bersifat makro telah dirumuskan dengan mendasarkan diri pada Rencana Strategis Kota Bandung Tahun 2009-2013. Sedangkan kebijakan dalam konteks organisasional Bappeda

Kota Bandung dirumuskan melalui

Renstra Bappeda Kota Bandung yang tidak terlepas dari Renstra Kota Bandung. Adapun strategi Bappeda Kota Bandung untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut : 1.

Meningkatkan kinerja dan mempertegas peran dan fungsi Bappeda dalam

penyusunan

dokumen

perencanaan

pembangunan

yang


50

diarahkan

oleh

aparatur

perencana

dengan

kapabilitas

yang

memadai; 2.

Pengembangan kapasitas aparatur perencana dengan memanfaatkan keberadaan perguruan tinggi dan lembaga penelitian sebagai partner pembangunan;

3.

Meningkatkan

kualitas

dan

kuantitas

aparatur

yang

memiliki

sertifikat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan secara lebih transparan dan akuntabel; 4.

Memanfaatkan

peraturan

dan

regulasi

yang

ada

dalam

pengembangan fungsi dan kewenangan Bappeda; 5.

Optimalisasi

penggunaan anggaran dalam

percepatan Bandung

sebagai kota Metropolitan; 6.

Memanfaatkan

database

pembangunan

dalam

pengembangan

sinergitas pembangunan dan peningkatan partisipasi swasta/dunia usaha; 7.

Memaksimalkan

fungsi

penyelengaraan

dan

pelayanan

keberadaan publik

dan

e-government

dalam

peningkatan

kinerja

pembangunan. 8.

Mengembangkan jabatan fungsional peneliti dan perencana untuk meningkatkan peran dan fungsi Bappeda dengan meningkatkan jumlah alokasi anggaran untuk aparatur Bappeda yang mengikuti diklat fungsional dan diklat pengadaan barang/jasa;

9.

Pengembangan sumberdaya aparatur untuk meningkatkan skill dan kompetensi melalui kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian; Renja Bappeda Kota Bandung Tahun 2013

51

10. Menerapkan

standar

dan

prosedur

kerja

yang

jelas

untuk

mengambangkan urusan kewenangan yang ada; 11. Mengembangkan berbagai hasil perencanaan pembangunan dengan memanfaatkan keberadaan perguruan tinggi dan lembaga penelitian di Kota Bandung; 12. Menerapkan reward and punishment dengan standar kriteria kinerja yang pasti; 13. Mengadakan event-event yang mensosialisasikan proses dan produkproduk perencanaan. 14. Memberdayakan

SDM

perencana

dalam

merumuskan

SPM

perencanaan yang belum terbentuk; 15. Memberdayakan

peran

SDM

Aparatur

dalam

memberikan

pemahaman kepada masyarakat tentang pembangunan; 16. Mengoptimalkan SDM pengelola keuangan dalam perencanaan dan pengendalian penganggaran; 17. Memanfaatkan pemahaman

perundang-undangan

masyarakat

terhadap

untuk

mekanisme

meningkatkan dan

tata

cara

perencanaan dalam implementasi participatory planning; 18. Mewujudkan ketersediaan data/informasi pembangunan

sebagai

upaya

dukungan

dan sistem terhadap

informasi

penyusunan

dokumen perencanaan; 19. Mensinergikan antara perencanaan Sektoral dengan RPJP, RPJM, RKPD dan RTRW; 20. Menyusun Dokumen Perencanaan yang dapat mengantisipasi laju pertumbuhan penduduk dan permasalahan sosial yang menyertainya; Renja Bappeda Kota Bandung Tahun 2013

52

21. Memasukan

variabel

investasi

dalam

penyusunan

dokumen

perencanaan. 22. Mempercepat terbentuknya jabatan fungsional untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat dalam pembangunan; 23. Menerapkan

merit

system

dalam

pemberdayaan

SDM

untuk

akurat

untuk

pemenuhan standar pelayanan minimal; 24. Mewujudkan mengurangi

sistem

data

pemahaman

dan parsial

informasi sektoral

yang dan

meningkatkan

pemahaman masyarakat terhadap perencanaan pembangunan

2.4.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2013, menetapakan prioritaspembangunan pada Tahun 2012 sebagai berikut :

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Bandung Tahun 2013 NO 1

PRIORITAS DAERAH Peningkatan Kualitas Pendidikan

SASARAN DAERAH

SKPD

1. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 2. Penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah 3. Peningkatan sumberdaya manusia kreatif dan berdaya saing 4. Peningkatan minat sekolah dan minat baca 5. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan 6. Penyelenggaraan pendidikan non formal 7. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan (Produktivitas Guru ) 8. Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan 9. Penyelenggaraan Pendidikan Gratis (Fokus Sasaran) Renja Bappeda Kota Bandung Tahun 2013

53

NO

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

SKPD

10. Pembangunan Unit Sekolah baru ( SMA/SMK). 11. Penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) 2

Pertumbuhan Ekonomi

1. 2. 3. 4. 5. 6. a. b. 7. 8. 9.

Peningkatan dan pembinaan Koperasi dan UMKM Pengembangan Sentra Ekonomi Pengembangan destinasi wisata Peningkatan iklim usaha yang kondusif untuk pertumbuhan investasi Peningkatan produksi ekspor Penguatan Ekonomi Kreatif Creative Corner Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Revitalisasi Pasar Tradisional Revitalisasi 7 Sentra Industri Perdagangan Pengembangan Kewirausahaan

3

Ketahanan Pangan

1. Menjaga Ketersediaan Pangan, melalui jaringan distribusi yg terkendali 2. Perluasan Lahan untuk ekstensifikasi Pertanian 3. Keamanan Pangan 1. Pengendalian pencemaran udara, air dan tanah 2. Pengelolaan dan pemanfaatan sampah yang bernilai ekonomis dan lingkungan 3. Peningkatan kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH). 4. Mitigasi dan Penanggulangan Bencana serta adaptasi perubahan iklim

4

Peningkatan Kualitas dan Pencegahan Degradasi Lingkungan Hidup Kota

5

Penyediaan dan Pengelolaan Infrastruktur serta Penataan Kota

1. Pengembangan Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM) 2. Peningkatan jaringan dan pelayanan air bersih dan air limbah 3. Perbaikan sistem drainase kota 4. Perbaikan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan 5. Penyediaan dan peningkatan sarana pejalan kaki 6. Penataan bangunan 7. Pelestarian bangunan cagar budaya 8. Pengendalian pemanfaatan ruang 9. Penyediaan ruang bagi sektor informal 10. Penyediaan Ruang untuk Lahan Parkir 11. Pengembangan Pusat Pelayanan Kota 12. Pembangunan Rumah Susun 13. Pencapaian target Pembangunan Sarana Prasarana Pendukung SUS Gedebage 14. Pencapaian Bandung Kota Sehat 15. Penyediaan Taman Kreatif dan Taman Bermain.

6

Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran

1. Pemberdayaan kelembagaan ekonomi masyarakat 2. Penanganan PMKS Renja Bappeda Kota Bandung Tahun 2013

54

NO

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

SKPD

3. Penyediaan jaminan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat miskin 4. Peningkatan keterampilan kerja bagi masyarakat 5. Aksesibilitas Bursa Tenaga Kerja 6. Padat Karya Infrastruktur Kota 7. Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja Informal. 7

Reformasi Birokrasi

8

Pengembangan Seni dan Budaya Lokal

9

Peningkatan Kualitas Kesehatan

1. Percepatan dan kemudahan pelayanan publik (termasuk e-KTP) 2. Peningkatan profesionalisme aparatur pemerintahan 3. Pembangunan Gedung Kantor Pemerintahan 4. Penataan aset pemerintah Kota 5. Upaya pencapaian SPM Pelayanan Publik 6. Pengelolaan pemerintahan yang transparan 7. Peningkatan ketertiban dan ketentraman masyarakat 8. Implementasi e-Government menuju Bandung Cyber City 9. Pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel 10. Pengembangan instrumen pembiayaan pembangunan non konvensional 11. Peningkatan peran serta swasta dan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan 12. Perencanaan Pembangunan yang Pro Publik 13. Upaya Pencapaian Kinerja Laporan Keuangan menuju WTP 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10

Peningkatan Capaian

Pelestarian budaya lokal Pembangunan Kawasan Seni Budaya Pembinaan Seni Budaya Lokal Peningkatan Kreatifitas Seni Budaya Lokal Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan Penyehatan kualitas lingkungan permukiman Pengawasan komoditas produk pangan Peningkatan Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana Pencapaian Bandung Kota Sehat Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Puskesmas dan RSUD Menurunkan Angka Kematian Ibu Melahirkan dan Bayi Meningkatkan Pencegahan, Pemberantasan, Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular

1. Peningkatan prestasi olahraga 2. Peningkatan peran serta pemuda Renja Bappeda Kota Bandung Tahun 2013

55

NO

PRIORITAS DAERAH Prestasi dan Kualitas Kepemudaan

SASARAN DAERAH

SKPD

3. Peningkatan Kewirausahaan Pemuda 4. Pembinaan Kelembagaan Pemuda 5. Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Pemuda

11

Peningkatan Kualitas Kehidupan Keagamaan

1. Peningkatan pemahaman dan pengamalan agama 2. Peningkatan kerukunan beragama 3. Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana Peribadatan

12

Penciptaan Kondisi Sosial Politik yang Kondusif

1. Dukungan Anggaran untuk Penyelenggaraan Pilkada 2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pilkada 3. Pembekalan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Kota Bandung kepada Calon Kepala Daerah

13

Pengendalian Kependudukan Kualitas KB KS

1. Peningkatan Kualitas KB Mandiri 2. Peningkatan Kualitas Keluarga Sejahtera 3. Pemantauan dan Pengawasan kependudukan

14.

Penguatan Kelembagaan Pengarusutama an Gender (PUG) dan Pengarusutama an Anak (PUA)

1. Cakupan Kelurahan Layak Anak 2. Meningkatnya Kapasitas dan jaringan kelembagaan PUG 3. Terbantuknya Forum Peduli Anak (FPA)


56

Berdasarkan

Prioritas yang ditetapkan dalam dokumen Rencana

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2013, Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah

merencanakan

kegiatan

yang

mendukung

prioritas tersebut. TABEL 2.4 KETERKAITAN KAITAN KEGIATAN BAPPEDA Kota Bandung Tahun 2013 DENGAN PRIORITAS RKPD Kota Bandung 2013 N O

KEGIATAN BAPPEDA

PRIORITAS RANWAL RKPD

1

Kegiatan Fasilitasi Kota Layak Anak

Cakupan Kelurahan Layak Anak

2

Kegiatan Fasilitasi Bandung Kota Sehat

Pencapaian Bandung Kota Sehat

3

Pengembangan Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM) Norma, Standar dan Kriteria Pemanfaatan Ruang Kajian sistem drainase terpadu perkotaan di Kota Bandung  Penyusunan Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal Daerah  Rapat Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Daerah (RKPPMD)  Penyusunan Revisi Peraturan Daerah No.26 Tahun 2002 Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah  Pelaksanaan Sistem e-Proc dalam pengadaan barang jasa di lingkungan pemerintah Kota Bandung  BIRMS  Penyusunan Aplikasi Informasi dan layanan publik berbasis web Perencanaan Tataruang Kawasan Strategis Puseur Budaya Padjadajaran Roadmap Reformasi Birokrasi

Kegiatan Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan Pengendalian pemanfaatan ruang

4 5 6

7

8 9

Perbaikan sistem drainase kota Peningkatan iklim usaha yang kondusif untuk pertumbuhan investasi

Implementasi e-Government Bandung Cyber City

menuju

Pelestarian bangunan cagar budaya Reformasi Birokrasi


57

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional

diamanatkan

setiap

bahwa

daerah

harus

menyusun

(SPPN), rencana

pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah,

maupun

perencanaan

tahunan.

Untuk

setiap

daerah

(kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu Paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki

Renja-SKPD,

yang

disusun dengan

berpedoman kepada Renstra-SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.


58

Dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut, maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan juga dituntut untuk semakin

mengedepankan

pendekatan

perencanaan

pembangunan

partisipatif. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan

daerah

disusun

dalam

rangka

penyelenggaraan

pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud disusun oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan

oleh

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah.

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin

keterkaitan

dan

konsistensi

antara

perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari shopping list ke working plan. Dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom up dan top down. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat

menampung

pembangunan

aspirasi

sesuai

dengan

masyarakat kebutuhan

sehingga

penyelenggaraan

masyarakat.

Mekanisme

Musrenbang sebagai saluran formal bagi masyarakat untuk berpartisipasi Renja Bappeda Kota Bandung Tahun 2013

59

dalam proses perencanaan pembangunan telah mendapatkan legalisasi dan jaminan bahwa paling sedikit 30 % dari Usulan Musrenbang akan diakomodasi dalam Rencana Kerja SKPD aturan tersebut tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bandung No 7 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung No 5 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan

yang

memang

benar-benar

dibutuhkan

untuk

membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Bappeda Kota Bandung yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance.


60

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Bappeda Berdasarkan visi dan misi Bappeda Kota Bandung, maka tujuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda dari penjabaran misi, adalah: MISI 1.

Meningkatkan

kompetensi

aparatur

perencanaan

pembangunan daerah Kota Bandung yang profesional Tujuan : Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur perencana yang profesional, berdisiplin dan memiliki etos kerja yang tinggi. Sasaran : 1. Meningkatnya kemampuan pengetahuan dan disiplin

aparatur MISI 2

Memantapkan

sistem

pengelolaan

perencanaan

pembangunan daerah yang terintegrasi Tujuan :

Meningkatkan kualitas mekanisme sistem perencanaan pembangunan yang aspiratif,

antisipatif, aplikatif

dan

akuntabel Sasaran : 1. Terumuskannya kebijakan umum pembangunan daerah

yang integratif dan akuntabel; 2. Meningkatnya

aksesibilitas

terhadap

dokumen

perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan


61

MISI 3

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem layanan perencanaan pembangunan yang memadai Tujuan :

Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Sasaran : 1.

Penyediaan data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas

2. Implementasi Elektronik Government 3. Terselenggaranya tata kelola administrasi perkantoran yang memadai 4.

Menyelenggarakan Evaluasi dan Pengendalian pelaksanaan Pembangunan Daerah.

5.

Meningkatnya kualitas pelaksanaan penelitian dan pengembangunan daerah

MISI 4

Memantapkan koordinasi,

peran

dan

pembinaan,

fungsi

dan

Bappeda

pelaksanaan

dalam

kebijakan

perencanaan pembangunan Tujuan : Memantapkan

koordinasi

perencanaan

pembangunan

antarsektor skala kota/kabupaten. Sasaran : Mantapnya koordinasi perencanaan pembangunan antarsektor skala kota/kabupaten.


62

MISI 5

Meningkatkan iklim dan kerja sama dalam bidang penanaman modal Tujuan : Menciptakan iklim kondusif bagi investasi di Kota Bandung. Sasaran: 1. Meningkatnya aktivitas investasi di Kota Bandung

3.3

Program dan Kegiatan Bappeda Kota Bandung

Tahun 2013 Pada Tahun

2013, Bappeda Kota Bandung

akan menjalankan

program dan kegiatan sebagai berikut : 1.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan : Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

2.

Program Pengembangan Data/Informasi : Kegiatan

Penyusunan

dan

pengumpulan

data/informasi

kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan


63

3.

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi: Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi Kegiatan

Pemantauan,

Pembinaan

dan

Pengawasan

Penanaman Modal Sinergitas

Bidang

Penanaman

Modal

dengan

Instansi

Pemerintah dan Dunia Usaha 4.

Program

Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan

Perencanaan

Pembangunan : Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah 5.

Program Kerjasama Pembangunan Kegiatan

Sinergitas

Perencaanaan

Propinsi

dengan

Kabupaten/Kota se Jawa Barat Kegiatan Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha 6.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah : Kegiatan Penyusunan Rancangan RPJMD 2014-2018; Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD 2014; Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD; Kegiatan Koordinasi Penyusunan LKPJ;


64

Kegiatan

Monitoring,

Evaluasi

dan

Pengendalian

dan

Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan; Penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Strategis SKPD. 7.

Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kegiatan

Koordinasi

Perencanaan

Pembangunan

Bidang

Ekonomi; Kegiatan Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah 2009-2012; Kegiatan

Kajian

Perencanaan

Pembangunan

Pertanian

Daerah. Kegiatan Kajian Perencanaan Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kegiatan Kajian Perencanaan Pembangunan Ketenagakerjaan Daerah Kegiatan Kajian Perencanaan Pembangunan Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kegiatan Perencanaan Pembangunan BUMD Kegiatan

Kajian

Perencanaan

Pembiayaan

Pembangunan

Daerah Kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi Kebijakan Ketentuan Cukai 8.

Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Limbah Rumah Tangga dan Industri Perkotaan Renja Bappeda Kota Bandung Tahun 2013

65

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perumahan Kegiatan Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan Koordinasi Kegiatan Penyelesaian Permasalahan Penanganan Sampah 9.

Program Perencanaan Sosial Budaya Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat; Kegiatan Tim Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan Kota

Bandung; Kegiatan

Koordinasi

Perencanaan

Pembangunan

Bidang

Pemerintahan. Kegiatan Fasilitasi Bandung Kota Layak Anak Kegiatan Fasilitasi Bandung Kota Sehat Kegiatan Penyusunan RAD MDG’s Kegiatan Penyusunan Indeks Pembangunan Gender 2012 Kegiatan Perencanaan Pendidikan Anak berkebutuhan khusus Kegiatan

Strategi

Implementasi

Sistem

Jaminan

Sosial

Nasional di Kota Bandung Kegiatan Penyusunan Indeks Pembangunan Kesejahteraan Sosial 10.

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Penyusunan

Pengembangan Sistem Informasi Penanaman

Modal Daerah; Renja Bappeda Kota Bandung Tahun 2013

66

Rapat Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Daerah (RKPPMD); Penyusunan

Revisi Peraturan Daerah No.26 Tahun 2002

Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah 11.

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Kegiatan Penyusunan e-Proc dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung; Kegiatan Bandung Integrated Resources Management System

12.

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Kegiatan Kajian Saistem Drainase Terpadu Kota Bandung; Kegiatan Penataan Infrastruktur Terpadu pada Kawasan Pemukiman Padat Perkotaan di Kota Bandung; Optimalisasi Pemanfaatan Asset Daerah: Kajian Penataan PKL di Kota Bandung Evaluasi 7 (tujuh) Agenda Prioritas Kota Bandung Pengembangan Potensi Kerjasama Daerah

13.

Program Perencanaan dan Pembangunan di Bidang Fisik dan Tataruang Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan di Bidang Fisik dan Tata Ruang; Sedangkan kegiatan yang juga menjadi rencana kerja tahun 2013,

namun tidak masuk di dalam Penetapan Kinerja adalah sebagai berikut : Renja Bappeda Kota Bandung Tahun 2013

67

1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik; Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor; Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan; Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor; Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang- Undangan; Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman; Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;

2.

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Kegiatan Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan Pengadaan Mebeulair Kegiatan Pengadaan Peralatan Komunikasi Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Renja Bappeda Kota Bandung Tahun 2013

68

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan Pemeliharaan Website Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 3.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu


69

BAB IV PENUTUP Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2013 merupakan pelaksanaan tahun terakhir Rencana Strategis Bappeda Tahun 2009-2013, berdasarkan RPJMD Kota Bandung 2009-2013, sehingga tahun ini merupakan waktu yang tepat untuk mencapai target kinerja yang belum terpenuhi. Target

kinerja

dicantumkan

dalam

Perencanaan

Daerah

perencanaan RPJMD dan

pembangunan

berkaitan

Tingkat

dengan

Partisipasi

daerah Tingkat

Masyarakat

yang Kinerja Dalam

Perencanaan Daerah. Indikator Kinerja perencanaan pembangunan daerah adalah : 1.

Ketersediaan dan validasi data yang ditandai dengan ketersediaan data base perencanaan pembangunan (BDA, indikator makro, data kemiskinan), sampai saat ini ketersediaan data pendukung dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan cukup memadai, persoalan terletak pada akurasi data yang berasal dari beberapa sumber yanf berbeda.

2.

Analisis menjadi faktor penting sebagai indikator kinerja perencanaan pembangunan, analisis difahami sebagai (1)Proses teknokratis dalam penyusunan dokumen perencanaan dan (2) Ketersediaan hasil kajian pendukung penyusunan dokumen perencanaan. Untuk dua indikator


70

ini telah menunjukan kinerja yang cukup baik, proses teknokrasi dalam penyusunan dokumen perencanaan selalu dilakukan dengan melibatkan

akademisi

untyk

mendukung

proses

penyusunan

dokumen perencanaan secara ilmiah. Kegiatan penelitian atau penyusunan

kajian

yang

mengawali

penyusunan

dokumen

perencanaan juga telah dilakukan, persoalan yang muncul adalah mengenai aplikasi dari hasil kajian yang telah dilaksanakan seringkali tidak dieksekusi baik oleh Bappefda sendiri ataupun oleh SKPD teknis. 3.

Kesesuaian

waktu

penyusunan

dokumen

perencanaan

dengan

regulasi yang ensyaratkan ketepatannya telah dapat dilakukan secara konsisten, semenjak Tahun 2009 ketika mendapatkan sertifikasi ISO, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Bappeda relatif tepat waktu sesuai dengan regulasi yang ditentukan. Indikator yang berkaiatan dengan tingkat partisipasi masyarakat ditandai dengan adanya forum konsultasi publik dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan melalui pelaksanaan Musrenbang, yang ditandai dengan : 1. Representasi masyarakat Representasi

yang Kota

menggambarkan Bandung

dalam

keterwakilan

heterogenitas

pelaksanaan

Musrenbang.

masyarakat dinilai masih rendah, hal ini didasarkan

pada fakta bahwa peserta Musrenbang sebagian besar adalah mereka yang secara formal merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah,


71

dalam hal ini Ketua RT/RW/LPM. Keterlibatan kelompok profesi, akademisi, LSM dan lainnya masih rendah 2. Indikator Participatory planning yang lain adalah dengan mengukur tingkat kehadiran peserta dibandingkan dengan

undangan yang

disebar, capaiannya menunjukan hasil yang memadai didasarkan pada absensi peserta dalam pertemuan Musrenbang. 3. Indikator penting lainnya adalah akomodasi usulan musrenbang di RKPD yang telah dilakukan secara sistematis dan terintegrasi melalui sistem informasi. Peraturan Daerah yang mensyaratkan akomodasi 30 % telah dijalankan mulai dari Tahun 2010. 4. Akomodasi RKPD dalam APBD menjadi titik krusial lain yang dapat menggambarkan kinerja perencanaan pembangunan, dalam hal ini pelaksanaan APBD telah sepenuhnya mengacu kepada dokumen RKPD.


72


73

BAB I PENDAHULUAN. Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1

Recommend Documents