RANCANGAN RENJA SKPD TAHUN 2014

RANCANGAN RENJA SKPD TAHUN 2014

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penyusunan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2013 merupakan pelaksanaan dari Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana kerja (Renja) mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena renja menerjemahkan perencanan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, renja juga menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah Daerah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, Renja mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut : 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah satu tahun; 2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen pemerintah. Proses penyusunan renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu, Renja SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

B. Dasar Hukum Dalam penyusunan RENJA, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu : 1.

Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Renja SKPD Satpol PP Kab. Pesisir Selatan Tahun 2014

Page 1

2.

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4.

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);

5.

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6.

Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);


Page 2

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

16.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

C. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Renja Satpol PP Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014. Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan ini adalah untuk mengetahui dan mendokumenkan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program–program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan atau sumber-sumber lainnya dengan harapan dapat

mendorong partisipasi

masyarakat. Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan adalah : 1.

Mendiskripsikan tentang program – program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan.

2.

Program – program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program - program prioritas.

D. Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan Rencana Kerja Satpol PP Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014 adalah sebagai berikut: BAB l

PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

1.2

Landasan Hukum

1.3

Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Satpol PP Kab. Pesisir Selatan

1.4

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja SATPOL PP Kab. Pesisir Selatan


Page 3

BAB ll

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Sasaran Renstra SKPD 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

BAB lll

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV

PENUTUP


Page 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD VISI : “ Terdepan dalam menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya”. MISI : a. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan pelaksanaannya. b. Memberdayakan

masyarakat

menuju

terwujudnya

ketentraman

dan

ketertiban umum. c. Memberdayakan Polisi Pamong Praja dan PPNS menuju profesionalisme pengabdian dalam pelaksanaan tugas d. Menjalin kerja sama dan kemitraan dengan Aparat TNI/Polri dan Dinas/ Instansi

terkait lainnya dala m memelihara ketentraman dan ketertiban

umum/Perlindungan Masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya. Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, pada Pasal 4 yaitu menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi (Pasal 5) : a.

Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat ;

b.

Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah;

c.

Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;

d.

Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;

e.

Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;


Page 5

f.

Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan Peraturan Kepala Daerah; dan

g.

Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah. Selanjutnya mengenai rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2013 (tahun berjalan) sebagaimana dapat dilihat pada lampiran 1 A. B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Wilayah

Kabupaten

Pesisir

Selatan

yang

begitu

luasnya

dan

merupakan

Kabupaten/Kota terluas di wilayah Propinsi Sumatera Barat, dimana saat ini terdiri dari 15 Kecamatan dan 186 Nagari serta sumber daya alam dan kondisi demografis penduduk yang beraneka ragam, sangat dimungkinkan menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban. Dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pokok untuk mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Penegakkan Peraturan Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan, Satuan Polisi Pamong Praja semakin berperan aktif dan profesional dalam melaksanakan tugas dengan selalu tampil terdepan sebagai motivator. Perkembangan ekonomi mikro melalui tingkat penyebaran tempat usaha di Kabupaten Pesisir Selatan relatif berkembang cukup pesat dari tahun ke tahun. Salah satu indikator pertumbuhan ini dapat dilihat dari tingkat kepatuhan dan kesadaran pelaku usaha atau wajib pajak/wajib retribusi dalam mentaati kebijakan/regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan Peraturan Daerah dalam mendukung peningkatan iklim usaha. Disamping dinas teknis yang membidangi fungsi sosialisasi, pengawasan dan pelayanan masyarakat, masih tetap dibutuhkan instrumen pendukung dalam rangka menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan. Instrumen dimaksud dibutuhkan karena berdasarkan data yang ada, jumlah tingkat pelanggaran terhadap Peraturan Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan angka variatif dan senantiasa fluktuatif dari tahun ke tahun. Instrumen pendukung dimaksud adalah pemberdayaan Satuan Polisi Pamong Praja, dalam hal ini dibidangi oleh fungsi Penyidikan dan Penindakan melalui tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan SKPD, beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan eksternal, sebagai berikut : Faktor Internal : a. Masih perlunya kualitas dan kuantitas personil


Page 6

(Staf yang telah mengikuti latihan dasar Satpol PP sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja masih sedikit, Tenaga PPNS yang aktif hanya 1 orang, masih ada pejabat eselon yang belum sarjana) b. Masih belum mencukupinya sarana dan prasarana. (alat komunikasi, peralatan dan perlengkapan kantor) c. Kendaraan operasional lapangan masih kurang memadai untuk digunakan

sebagai kendaraan handal di lapangan. d. Masih perlunya penambahan Anggaran. Faktor Eksternal : a. Belum adanya political will dari Pemerintahan Daerah untuk meningkatkan status

Satpol PP Kabupaten Pesisir Selatan dari tipe B ke tipe A (amanat PP No. 6 tahun 2010 tentang Satpol PP dan Permendagri nomor 40 tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja), yang nantinya bertujuan untuk pembentukan Satpol PP di tingkat Kecamatan (atau Unit Satpol PP Kecamatan), sehingga akan sangat membantu pemda dalam hal memaksimalkan potensi PAD, seperti : melalui Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kecamatan, penertiban pasar-pasar kecamatan yang berimplikasi kepada ketaatan pedagang membayar retribusi dan menghindari terjadinya pungutan liar (pungli), penertiban hewan ternak lepas di wilayah kecamatan, penertiban usaha Galian C ilegal yang berasal dari pertambangan milik masyarakat yang tidak mengantongi izin usaha, penertiban bangunan-bangunan yang tidak memiliki IMB. b. Luasnya cakupan wilayah tugas, serta tingginya rentang kendali perbandingan

jumlah anggota satuan polisi pamong praja saat ini dengan jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan, yaitunya 1 : 5.000 lebih. c. Masih banyaknya penyimpangan pelanggaran Peraturan Daerah. d. Meningkatnya kriminalitas dan gangguan ketentraman dan ketertiban umum. e. Masih kurangnya sosialisasi atau penyuluhan tentang Peraturan Daerah kepada

masyarakat, sehingga kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap produk hukum (Perda) yang berlaku masih kurang dan sering dilanggar. f.

Maraknya peredaran melamin pada makanan dan minuman.

g. Bencana alam yang sering terjadi dan tidak bisa diprediksikan Prioritas Program Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan setiap tahunnya selalu diselaraskan dengan Prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan didalam melaksanakan program tersebut terdapat prinsip – prinsip pengutamaan yang harus melandasi


Page 7

dan tercermin dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang masuk dalam bidang urusan dan program yaitu di bidang ”Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri”, dengan program prioritas sebagai berikut :  Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini dilaksanakan dalam bentuk dukungan kegiatan-kegiatan administrasi perkantoran, makan-minum, dukungan sarana penerangan (listrik), air dan telepon, surat kabar, serta penyediaan makan dan minum, perjalanan dinas dalam dan luar daerah.  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam hal ini, keberadaan sarana dan prasarana yang memadai tentunya sangat mendukung kesuksesan suatu program/kegiatan yang direncanakan, begitu sebaliknya. Pada program ini dan berdasarkan situasi dan kondisi lapangan, beberapa hal yang sangat dibutuhkan diantaranya dukungan ketersediaan kendraan operasional/mobil patwal, peralatan dan perlengakapan kantor, suasana lingkungan kantor yang nyaman dan memadai, serta dukungan pemeliharaan kenderaan bermotor guna kelancaran kegiatan operasional lapangan.  Program Peningkatan Disiplin Aparatur Dalam rangka melengkapi kebutuhan pakaian para anggota Satpol PP yang terdiri dari yang mana pada tahun 2013 hanya mampu teranggarkan untuk pengadaan pakaian dinas lapangan dan seragam olahraga.  Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Melalui kegiatan diklat formal yang diikuti diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan aparatur Satpol PP terhadap tupoksi mereka.  Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program ini difokuskan pada kegiatan penertiban hewan ternak lepas yang berkeliaran pada jalan-jalan raya atau fasilitas umum, yang menyebabkan terjadinya ketidaknyamanan lingkungan, terganggunya arus lalu lintas serta membuat lingkungan menjadi tidak bersih dan indah, karena hewan ternak lepas tersebut meninggalkan ”tinja” di jalan-jalan raya, sehingga menimbulkan image yang tidak bagus bagi orang-orang yang berkunjung ke Kabupaten Pesisir Selatan. Hewan ternak lepas tersebut seperti sapi dan kambing. Kegiatan ini disamping melibatkan personil Satpol PP, juga telah muncul kearifan lokal masyarakat setempat atau nagari untuk secara bersama-sama menggalakkan dan mensosialisasikan hal ini kepada masyarakat luas.  Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program ini menitikberatkan kerjasama terpadu antara Satpol PP, TNI, Polri, Kejaksaan dalam memberantas segala bentuk gangguan trantibmas dan perbuatan-perbuatan kriminal yang dilakukan oknum masyarakat, aparatur dan atau badan hukum di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Kegiatan operasi gabungan ini juga bertujuan memberantas segala bentuk


Page 8

penyakit masyarakat dan maksiat, minum-minuman keras, judi dan sejenisnya. Pada akhirnya si oknum/pelaku dapat diproses sesuai hukum yang berlaku/perda dan dimejahhijaukan dalam rangka menimbulkan efek jera. Program ini juga diwujudkan dalam bentuk kegiatan Operasi Pengamanan Acara Pemerintah Daerah baik yang berskala Internasional, Nasional maupun lokal diantaranya PAM KPDT Expo, PAM Festival Langkisau, PAM Tour De Singkarak, PAM Tahun Baru. Dan Kegiatan Operasi Pengamanan Hari Besar Keagamaan yakni PAM Balimau Paga dan PAM Idul Fitri. Kemudian juga Kegiatan Kemah Bhakti Satpol PP guna terciptanya kerjasama yang harmonis dengan Satpol PP se Sumatera Barat.  Program Pendidikan Kedinasan Program ini menitikberatkan pada terciptanya personil PPNS dalam Penegakan Perda, Perbup dan juga meningkatnya keterampilan, profesionalitas, pengetahuan dasar Anggota Satpol PP dalam bidang tugasnya. Adapun kegiatan dalam program ini berupa : Pendidikan dan Pelatihan Teknis PPNS dan Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme melalui Pendidikan Secata B.


Page 9

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Maksud penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan untuk periode satu tahun anggaran dan mempunyai fungsi : a.

Menjadi acuan bagi seluruh komponen yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja (Bagian Tata Usaha, Seksi Operasional dan Penertiban, Seksi Pembinaan dan Pengembangan, Seksi Perlindungan Masyarakat dan Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil), karena memuat seluruh kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja;

b.

Menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) selama satu tahun;

c.

Menciptakan kepastian kebijakan, yang merupakan komitmen Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan. Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014 ini adalah: a.

Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2011-2015; dalam rencana Program kegiatan Prioritas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014;

b.

Menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2014;

c.

Menjadikan acuan bagi seluruh seksi di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka penyelengaraan Pemerintahan dan Pembangunan, karena memuat kebijakan publik;

d.

Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan diantara seksi-seksi di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan;

e.

Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran yang ada dalam Satuan Polisi Pamong Praja.

B.

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Sesuai dengan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir

Selatan tahun 2011 sampai dengan 2015, maka Sasaran Strategi yang dilaksanakan pada tahun 2014 adalah : 1. Sasaran pertama, yaitu kelancaran pelaksanaan tugas, melalui dukungan pelayanan administrasi perkantoran. 2. Sasaran kedua, yaitu peningkatan sarana dan prasarana melalui penambahan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana kantor. Renja SKPD Satpol PP Kab. Pesisir Selatan Tahun 2014

Page 10

3. Sasaran ketiga, yaitu peningkatan disiplin aparatur dengan cara pengadaan pakaian dinas beserta atributnya. 4. Sasaran keempat, yaitu peningkatan kapasitas sumber daya aparatur secara profesional dan proporsional. 5. Sasaran kelima, yaitu meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat, sehingga diharapkan muncul kesadaran masyarakat untuk memelihara lingkungannya masing-masing agar menjadi aman, nyaman dan tertib. 6. Sasaran keenam, yaitu pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penegakkan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, PAM Acara Pemerintah, PAM Hari Besar Keagamaan yang melibatkan intansi pengamanan lainnya, seperti Polri dan TNI serta terciptanya kerjasama yang harmonis dengan Satpol PP se Sumatera Barat melalui Kegiatan Kemah Bhakti Sosial Satpol PP . 7. Sasaran ketujuh, yaitu terciptanya personil PPNS yang handal dalam penegakan Perda, Perbup dan meningkatnya peningkatan kemampuan dasar anggota Satpol PP. C.

Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan (Permendagri No. 13 Tahun 2006). Belanja APBD setiap tahunnya disusun mengacu pada Permendagri No. 13 Tahun 2006. Adapun jenis program dan kegiatan pada Tahun 2014 (sebagaimana dapat dilihat pada lampiran I B) : 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

b.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

c.

Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS dan Non PNS

d.

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

e.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

f.

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

g.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

h.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

i.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

j.

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

k.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

l.

Penyediaan Makanan dan Minuman

m. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah n.

Penyediaan Jasa Pengaman Kantor


Page 11

o. 2

3

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a.

Pengadaan Kendraan Dinas Operasional

b.

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

c.

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

d.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

e.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Progam Peningkatan Disiplin Aparatur a.

4

6

7

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a.

5

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan a.

Pengendalian Keamanan Lingkungan (ternak lepas)

b.

Pembinaan dan Pembekalan Aparat Linmas

Progam Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal a.

Penyidikan Perkara Pelanggaran Perda dengan Sistem APC

b.

Forum Penegak Perda

c.

Operasi Pengamanan Hari-hari Besar Keagamaan

d.

Operasi Pengamanan Acara Pemerintah

e.

Kemah Bhakti Satpol PP se Sumatera Barat

PrProgram Pendidikan Kedinasan a.B Pendidikan dan Pelatihan Teknis PPNS b.P Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja, khususnya di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan sangat penting sekali dalam rangka mengawal terlaksananya peraturan daerah dan keputusan Bupati secara baik, khususnya yang menyangkut sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selama ini, sumber-sumber penerimaan daerah yang berasal langsung dari usaha produktif masyarakat, badan usaha, kekayaan daerah belum terlaksana secara baik, dan bahkan boleh dikatakan sangat minim sekali. justru sebaliknya lebih banyak bersumber dari SKPD seperti yang bersumber dari pajak makan SKPD. Kondisi ini tentunya membutuhkan perhatian kita bersama, mengingat Peraturan Daerah dan Peraturan pelaksanaannya yang berkaitan dengan sumbersumber PAD sudah ada, tetapi tidak dilaksanakan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Satpol PP guna memaksimalkan potensi-potensi tersebut di masa-masa mendatang. Persoalannya Satpol PP sangat Renja SKPD Satpol PP Kab. Pesisir Selatan Tahun 2014

Page 12

membutuhkan komunikasi yang intensif dari SKPD teknis, dan hal inilah yang selama ini tidak berjalan, SKPD teknis justru menunggu bola dan kurang aktif dengan cara turun ke lapangan menjemput tunggakan-tunggakan pajak tersebut, dan apabila tidak bisa diatasi sendiri, maka Satpol PP siap kapan saja untuk mengatasi persoalan dimaksud secara bersama. Juga SKPD sering saling menyalahkan, dengan menyampaikan ini permasalahan si anu dan si itu, inilah beberapa hal diantaranya yang perlu disikapi secara bersama, mengingat sumber PAD Kabupaten Pesisir Selatan masih sangat rendah, padahal daerah ini sangat kaya dengan berbagai potensi dan merupakan wilayah kabupaten/kota paling luas di Propinsi Sumatera Barat. Selanjutnya, permasalahan gangguan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum juga bisa dikatakan mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan dan dinamika social yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang berbanding lurus dengan perkembangan zaman. Praktek-praktek prostitusi atau maksiat, khususnya di wilayah Kecamatan Lunang Silaut yang merupakan wilayah yang cukup heterogen juga semakin meningkat (berdasarkan laporan masyarakat), begitupun praktek-praktek prostitusi secara terselubung. Penyakit masyarakat lainnya seperti judi, minuman keras, gangguan hewan/ternak lepas, permasalahan adat/kaum, dan lain-lain juga perlu mendapatkan perhatian kita bersama, tidak hanya Satpol PP apalagi kabupaten ini semakin gencar melaksanakan program-program pemekaran nagari, yang intinya diharapkan dapat memacu semangat membangun nagari, diantara para unsur di nagari, seperti niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang dan pemuda beserta seluruh masyarakat nagari, membangun kembali semangat gotong royong yang sudah mulai memudar, meningkatkan gerakan anti maksiat yang dimulai dari nagari, dan lainlain. Kemudian juga dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, tentunya berimplikasi pula beralihnya kewenangan pembinaan anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) dari Badan Kesbangpol Linmas kepada Struktur Organisasi Satpol PP. Sebagaimana dinyatakan pada pasal 6 huruf c “ Kewenangan baru yang melekat pada Satuan Polisi Pamong Praja yaitunya fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Inilah beberapa tantangan pelaksanaan tugas-tugas Satpol PP, kiranya keberadaan Satpol PP Kabupaten Pesisir Selatan dapat ditingkatkan statusnya dari Tipe B ke Tipe A, sehingga nantinya Satpol PP juga berada di wilayah Kecamatan guna Renja SKPD Satpol PP Kab. Pesisir Selatan Tahun 2014

Page 13

melaksanakan tugas menjaga trantibum serta menegakkkan Perda, karena luasnya wilayah cakupan tugas dan selama ini dengan keberadaan Satpol PP yang hanya berada di ibukota Kabupaten belum cukup maksimal untuk mengatasi persoalan-persoalan masyarakat yang berada di kecamatan-kecamatan wilayah selatan.


Page 14

BAB IV PENUTUP

Dengan adanya Rencana Kerja Satpol PP Kabupaten Pesisir Selatan ini diharapkan prioritas pembangunan sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi, terintegerasi dan sinegris dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Rencana Kerja Satpol PP Kabupaten Pesisir Selatan akan melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2014. Selanjutnya Rencana Kerja ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafond anggaran sementara (PPAS) dan APBD. Dalam kaitan ini, maka kerjasama pemerintah daerah dengan DPRD sangat diperlukan sehingga program – program tersebut dapat direalisasikan secara optimal. SKPD diharuskan untuk menyesuaikan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA- SKPD) Tahun 2014. Kesatuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan kententraman dan ketertiban umum serta penegakkan Peraturan Daerah, hanya akan berhasil secara optimal apabila segenap aparatur Pemerintahan lainnya dan masyarakat terlibat aktif didalamnya. Sebagaimana dimaklumi bahwa untuk mencapai kondisi ketentraman dan ketertiban tidak semata-mata menjadi tugas pokok dan tanggung jawab Polisi Pamong Praja saja, tetapi diharapkan peran serta seluruh lapisan masyarakat untuk ikut menumbuhkan dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan Peraturan Daerah, lembaga dan instansi terkait serta aparat penegak hukum lainnya, seperti Kepolisian, TNI, Kejaksaan dan Pengadilan. Dimana merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindarkan guna memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta berfungsinya Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah secara optimal dan efektif di masyarakat. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan, semoga pelaksanaan APBD tahun 2014 nantinya dapat berjalan dengan lancar dan mendapat ridho Allah SWT. Amin.

Painan,

Maret 2013

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Pesisir Selatan

ZULFIAN APRIANTO, SH NIP. 19651116 198602 1 001


Page 15

Lampiran 1 B. Tabel Rencana Program dan Kegiatan SKPD

TABEL 2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Pesisir Selatan SKPD : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

NO.

I.

Program/Kegiatan

Program : Pelayanan Umum Adm. Perkantoran Kegiatan : 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 02 Daya Air dan Listrik 03

Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS

Indikator Kinerja Program (Output)/ Kegiatan (Outcome)

Untuk 12 bulan

09

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11 12 13 15

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

17 Penyediaan Makanan dan Minuman 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

19 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 20 II.

.

Program : Kegiatan

:

02

05

Rapat-rapat dan Koordinasi Dalam Daerah

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif Kinerja

Kab. Pessel

100%

3.600.000

APBD

100%

3.960.000

Rek. Telp, Listrik & Air utk 12 bln

IV Jurai

100%

9.600.000

APBD

100%

10.560.000

Seluruh anggota Sat.Pol PP (90 PNS dan Sukarela)

IV Jurai

100%

51.000.000

APBD

100%

56.100.000

IV Jurai

100%

19.704.000

IV Jurai

100%

11.000.000

APBD

100%

12.100.000

IV Jurai

100%

4.600.000

APBD

100%

5.060.000

IV Jurai

100%

20.709.235

APBD

100%

22.780.159

IV Jurai

100%

27.420.189

APBD

100%

30.162.208

IV Jurai

100%

4.811.625

APBD

100%

5.292.788

Kab. Pessel

100%

17.000.000

APBD

100%

18.700.000

IV Jurai

100%

3.000.000

APBD

100%

3.300.000

IV Jurai

100%

85.230.000

APBD

100%

93.753.000

100%

88.850.000

APBD

100%

97.735.000

IV Jurai

100%

337.815.000

APBD

100%

371.596.500

Kab. Pessel

100%

295.680.000

APBD

100%

325.248.000

Kab. Pessel

100%

352.230.000

APBD

100%

35.000.000

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penatausahaan Keuangan 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Rencana Tahun 2014

1 org Petugas kebersihan dan alat2 kebersihan kantor Jasa Service alat-alat pendukung kelancaran tugas administrasi untuk 12 bulan Alat tulis kantor utk 12 bln Brg cetakan dan penggandaan utk 12 bln Alat listrik dan elektronik utk 12 bln 1 paket peralatan dan perlengkapan Kantor Surat Kabat 12 bln & Buku Peraturan PerUU Makanan & minuman harian, rapat, tamu utk 12 bln Perjalanan dinas luar daerah selama 12 bln Honorarium, Makan & Minum Petugas Piket Pengamanan Rumah Pejabat dan Kantor Perjalanan dinas dalam daerah selama 12 bln

21.674.400

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

1 unit kendraan roda 2

07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Alat-alat meubelier/tahun

IV Jurai

100%

25.441.810

APBD

100%

27.985.991

09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Alat-alat Elektronik/ tahun

IV Jurai

100%

31.500.580

APBD

100%

34.650.638

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 22 Kantor

Rehab Loteng dan Atap Kantor, Pavinblock Pekarangan Kantor,

IV Jurai

100%

28.243.830

APBD

100%

100.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 5 unit kendaraan roda 4, 3 unit Dinas/Operasional roda 2

IV Jurai

100%

277.666.900

APBD

100%

300.000.000

Kab. Pessel

100%

91.381.500

100%

25.000.000

APBD

100%

27.500.000

Kab. Pessel

100%

27.433.740

APBD

100%

50.000.000

Kab. Pessel

100%

300.000.000

APBD

100%

300.000.000

Kab. Pessel

100%

32.207.625

APBD

100%

35.428.388

Kab. Pessel

100%

32.922.925

APBD

100%

36.215.218

Kab. Pessel

100%

89.106.640

Kab. Pessel

100%

244.921.035

APBD

100%

269.413.139

100%

37.720.000

APBD

100%

41.492.000

100%

25.299.830,00

APBD

100%

27.829.813

100%

22.499.830,00

APBD

100%

24.749.813

24

III.

IV.

Program : Kegiatan

:

03

02

Program : Kegiatan : 05

V.

Dinas

beserta

Program : Kegiatan

:

16

08

Diklat Teknis fungsional Pol.PP

Pembinaan dan Pembekalan Aparat Linmas

Terciptanya lingkungan tertib, aman & nyaman Terciptanya pileg, pilpres tertib, aman & terkendali

Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Penyidikan Perkara Pelanggaran Perda dengan Sistem Apc

Operasi Pengamanan Hari Besar Keagamaan

Operasi Yustisi Penegakan Peraturan Daerah Terciptanya masyarakat yg sadar hukum Terciptanya kelancaran kegiatan dan kenyamanan masy. Dlm rangka menyambut

Operasi Pengamanan Kegiatan Penting Terciptanya kelancaran Pemerintah Daerah (Ops. Yustisi 11 Penegakan Perda, Malam Tahun Baru, kegiatan dan kenyamanan Fest. Langkisau,TDS, PAM Keg. Expo DT , masy. dll)

12

Kemah Bhakti Sosial Satpol PP tingkat Sumatera Barat

VII. Program : Pendidikan dan Kedinasan Kegiatan : 29 01 Pendidikan dan Pelatihan teknis 06

100.519.650

Peningkatan Keamanan & Kenyamanan Lingkungan

09 Forum Penegakan Peraturan Daerah 10

PDL

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

05 Pengendalian Keamanan Lingkungan 06

VI.

Pengadaan Pakaian Perlengkapannya

01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Program : Kegiatan : 15

Peningkatan Disiplin Aparatur

Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme

Terjalinnya kerjasama dg Satpol PP se Prop. Sumatera Barat

Bertambahnya tenaga PPNS Bertambahnya Pengetahuan Angg. Satpol PP Kab. Pessel dan Peningkatan Kinerja.

Pusdiklat Prop. Sumbar

98.017.304

Painan, November 2013 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Pesisir Selatan

DAILIPAL, S.Sos, M.Si NIP. 19680805 199009 1 001

360.000 960.000 5.100.000 1.970.400 1.100.000

460.000 2.070.924 2.742.019 481.163 1.700.000 300.000 8.523.000 8.885.000

33.781.500 29.568.000

-

35.223.000 2.544.181 3.150.058

2.824.383 #REF! 9.138.150 2.500.000 -

2.743.374 3.220.763 3.292.293

8.910.664

24.492.104 3.772.000 2.529.983 2.249.983

RANCANGAN RENJA SKPD TAHUN 2014

Recommend Documents