RENJA SKPD TAHUN 2015 ( RENCANA KINERJA )

RENJA SKPD TAHUN 2015 ( RENCANA KINERJA )

Jl. URIP SUMOHARJO NO.45 JOMBANG TELPON/FAX : 0321 – 853430 WEBSITE : www.jombangkab.go.id

KATA PENGANTAR Puji syukur allhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmatNya,kami dapat menyeleseikan Rencana kinerja Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015.Rencana Kinerja ini memuat evaluasi kinerja,capaian Renstra,isu-isu penting penyelenggaran tugas dan fungsi,tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas,pokok dan fungsi Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah yang termuat dalam RPJMD Tahun 2015. Kami menyadari dokumen Rencana Kinerja ini masih jauh dari sempurna,oleh karenanya kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan baik itu berupa saran dan kritik yang sifatnya membangun dalam menuju kearah yang lebih baik selanjutnya. Harapan kami Rencana Kinerja Tahun 2015 Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah ini dapat menjadi acuan pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan tugas,pokok dan fungsi Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang yang pada akhirnya diharapkan dapat menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Jombang “ Jombang Sejahtera Untuk Semua “.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG Tahapan penyusunan RKPD sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan , Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Maksud dan tujuan dari pedoman diatas untuk memperjelas tahapan, langkah dan subtansi penyusunan RKPD dan Renja SKPD, termasuk dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrengbang) dalam rangka mengoptimalkan penyusunan RKPD. Rencana kinerja tersebut menjadi tolak ukur untuk mengevaluasi akuntabilitas kinerja masing-masing sasaran kerja.Penetapan kinerja adalah pernyataan/komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam kurun waktu satu tahun. Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Jombang nomor 14 Tahun 2009 tentang tugas pokok dan fungsi Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang,dinyatakan bahwa tugas pokok dan fungsi Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang merumuskan kebijakan – kebijakan yang terkait dengan urusan penanaman modal serta pengembangan potensi daerah,baik untuk masyarakat umum maupun aparatur/pegawai yang berbasis pada potensi daerah. Masing – masing daerah didorong tidak saja untuk lebih mampu mengambil peran dan prakarsa dalam perencanaan pembangunan, tetapi juga untuk lebih jeli mengeksplorasi dan mengexsploitasi sumber daya yang bertujuan untuk mensejahterahkan rakyat setempat. Dengan kemampuan itu maka Pemerintah Daerah benar-benar dapat menjadi pelaku utama pembangunan. Dengan adanya Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang diharapkan dapat mempercepat upaya mensejahterahkan rakyat Kabupaten Jombang,baik masyarakat maupun aparatur pemerintah melalui perluasan kesempatan dibidang usaha yang sifatnya dalam kegiatan mempermudah pelayanan kepada masyarakat, yang dilaksanakan mengarah pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dibutuhkan guna meningkatkan profesionalisme pegawai dan masyarakat untuk mampu bekerja sebagai wira usaha yang mandiri. Untuk mencapai harapan

tersebut diperlukan suatu pelayanan yang lebih

baik,cepat,mudah,transparan dan tepat waktu melalui Rencana Strategis (RENSTRA) guna memberi arah kebijakan dalam jangka waktu 1 – 4 tahun kedepan. Sedangkan Rencana Kinerja Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang merupakan suatu penjabaran dari tujuan, sasaran serta program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang disusun sesuai dengan program Pemerintah Kabupaten Jombang yang telah dicanangkan untuk kurun waktu tahun 2014 – 2018 yang membawa Visi sebagai berikut : “ Tercapainya Penanaman Modal Yang Berkelanjutan Dalam Mewujudkan Perekonomian Jombang Yang Maju,Makmur,Sejahtera dan Merata “

Untuk mewujudkan visi Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang maka dirumuskan misi yang dapat menggerakan dan mewujudkan tujuan melalui berbagai upaya dalam pelaksanaannya, untuk itu ditetapkan misi sebagai berikut : 1. Mempersiapkan SDM bidang pelayanan penanaman modal 2. Memberikan fasilitasi kepada PMA,PMDN dan UMKM dalam rangka memantapkan usahanya memperoleh Kepastian Hukum,Kenyamanan dan Keamanan Usaha yang kondusif di Kabupaten Jombang 3. Membangun Iklim penanaman modal dan potensi investasi daerah yang berdaya saing Dalam rangka menginplementasikan Instruksi Presiden RI Nomor : 7 Tahun 1999 tentang “Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”, disusunlah rencana kinerja tahun 2015 Kantor Penanaman Modal Dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten

Jombang dalam

mempertanggujawabkan tugas pokok dan fungsi berdasarkan rencana kinerja selama satu tahun yang memuat tentang visi ,misi ,tujuan, sasaran,

program, kegiatan dan indikator

masing-masing kegiatan selama satu tahun. 1.2 LANDASAN HUKUM Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara

Pemerintah,

Pemerintah

Daerah

Provinsi,

dan

Pemerintah

Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan

Pemerintah

Nomor

39

Tahun

2007

tentang

Pengelolaan

Uang

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang; 14. Peraturan Bupati Jombang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang. 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN Maksud Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Pelayanan Investasi dan Promosi untuk investor baik itu Investor PMA/PMDN dan masyarakat. Adapun maksud disusunnya Rencana Kinerja adalah untuk menyediakan acuan resmi dalam menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 dan juga merupakan acuan dalam penentuan pilihan Program dan Kegiatan tahunan dan memberikan gambaran arah kebijakan dibidang pelayanan investasi yang ada di Kabupaten Jombang sehingga dapat didukung oleh kebijakan sector lainnya mengingat masalah pelayanan bersifat lintas sektoral dan wilayah . Penyusunan Renja Kantor Penanaman Modal Dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 dimaksudkan untuk Memberikan gambaran secara rinci tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang dalam kurun waktu satu tahun anggaran Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kantor Penanaman Modal dan Primosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 agar dapat ditetapkannya tahapan-tahapan kebijakan demi tercapainya pelayanankepada para investor yang akan menanamkan investasinya selain itu juga untuk mewujudkan program-program yang telah dituangkan dalam kegiatan-kegiatan sesuai dengan visi dan misi Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN Renja Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Dan Propinsi 3.2 Tujuan dan Sasaran 3.2 Program dan Kegiatan

BAB IV

PENUTUP

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dibidang pelayanan Investasi.Berikut tugas,pokok dan fungsi Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah : a. Pengumpulan dan pengolahan data serta pengkoordinasian kegiatan dalam rangka mempersiapkan penyusunan program bidang data dan informasi, penanaman modal serta pengkajian dan pengembangan potensi daerah. b. Pengolahan data laporan kegiatan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis program pembinaan terhadap pelaku penanaman modal dan satuan kerja terkait. c. Pelaksanaan fasilitasi koordinasi dan kerjasama di bidang data/ informasi dan penyusunan program, penanaman modal, dan pengkajian pengembangan potensi daerah. d. Pelaksanaan analisis data dan pengkoordinasian kegiatan dalam rangka penyusunan petunjuk pembinaan dan rekomendasi usaha penanaman modal asing dan modal dalam negeri. e. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengendalian kegiatan penanaman modal dan promosi potensi daerah serta program pengembangannya. Pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah tahun 2015 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( DPA – SKPD ) Rencana Kinerja Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD selama tahun 2015 dan perkiraan target tahun 2015. 

Penetapan Indikator Kinerja Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja

kegiatan

meliputi

indikator

masukan

(input),keluaran

(output),hasil

(outcome),manfaat (benefit), dan dampak (impact). Indikator – indikator tersebut dapat berupa

dana,sumber

daya

manusia,laporan,dokumen

dan

indikator

lainnya.

Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan besaran indikator kinerja untuk masingmasing jenis indikator yang telah ditetapkan. 

Capaian dan Evaluasi Program / Kegiatan di Tahun 2015 Pada tahun 2015 alokasi anggaran untuk Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah sebesar Rp. 1.700.434.525, untuk pelaksanaan 6 (enam) program dan 16 Kegiatan. Dari jumlah tersebut terealisasi Rp. 596.275.206 ( per Juni 2015 ) yang sudah terserap sekitar 35,07 % .

Dalam mewujudkan sasaran Renstra tersebut, hal itu telah direalisasikan dalam 2 program utama yaitu Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dan Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi. Sedang 4 program pendukung yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur,Program peningkatan disiplin aparatur dan program perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD. Adapun beberapa pencapaian kinerja program/kegiatan pada tahun 2015 baik yang memenuhi target dan tidak memenuhi target atau bahkan melebihi target kinerja serta faktor – faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja dan tentunya kebijakan/rekomendasi yang perlu diambil untuk mengatasi hal tersebut antara lain : 1.

Dari program/kegiatan yang sudah dilaksanakan , realisasi pencapaian target kinerja yang direncanakan masih banyak yang belum tercapai diantaranya : a.

Belum tercapainya Koordinasi Peningkatan Promosi dan Kerjasama investasi yang mana target yang ingin dicapai sebesar 100% sedangkan yang terealisasi sebesar 93,13%;

b.

Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi target yang diharapkan sebesar 100 % sedangkan yang terealisasi sebesar 92,11 %

2.

Dari program/kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun lalu, ada beberapa yang sudah memenuhi target kinerja seperti yang telah direncanakan, diantaranya :

3.

a.

Program Penyiapan Potensi Sumberdaya ,sarana dan Prasarana

b.

Program peningkatan Disiplin aparatur

Tidak adanya program/kegiatan yang melebihi target kinerja Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah yang sudah direncanakan.

4.

Faktor

–

faktor

penyebab

tidak

tercapainya

target

dari

beberapa

program/kegiatan yang sudah dilaksanakan, diantaranya : a.

Adanya defiasi kontrak dengan pihak ke 3 (tiga).

b.

Biaya perjalanan dinas yang seharusnya dihadiri oleh eselon yang lebih tinggi pada kenyataannya dihadiri oleh eselon yang ada di bawahnya, sehingga penyerapan biaya perjalanan dinas menjadi sisa lebih dari anggaran yang telah direncanakan.

c.

Karena pada rekening belanja perjalanan dinas terserap cukup banyak tanpa tambahan biaya dari belanja kursus, hal ini dikarenakan belanja kursus/pelatihan diberangkatkan oleh BKD

d.

Efisiensi koordinasi dengan pihak SKPD, terkait pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah, sehingga mengurangi penyerapan biaya makan dan minum rapat.

5.

e.

Keterlambatan penerimaan data

f.

Keterlambatan koordinasi dengan pihak terkait dalam hal ini penerbit,

Adanya target capaian program yang ada dalam Renstra dapat menimbulkan implikasi – implikasi yang mampu mendorong kinerja SKPD untuk menciptakan perencanaan yang lebih berkualitas, efektif dan professional, diantaranya : a.

Tersedianya informasi/data yang memadai dalam hal investasi di kabupaten jombang

b.

Tersusunnya data investasi yang berbasis Web di daerah Kabupaten Jombang.

c.

Meningkatnya

pelayanan

terhadap

masyarakat

sesuai

dengan Standart

Pelayanan Minimal dan indikator kinerja kunci yang ada. d.

Adanya kebijakan dan strategi dalam peningkatan investasi penanaman modal dan promosi daerah

e.

Tercapainya sinkronisasi, koordinasi dan monitoring investasi penanaman modal dan promosi potensi daerah sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Jombang yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

f.

Terwujudnya masyarakat Jombang yang sejahtera, agamis dan berdaya saing berbasis agribisnis.

6.

Kebijakan – kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu dilakukan untuk mengatasi faktor – faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target kinerja adalah sebagai berikut: a.

Mengoptimalkan

proses

koordinasi

dengan

pihak

ke-3,

terkait

dengan

perencanaan proyek dan penganggarannya. b.

Untuk biaya perjalanan dinas, hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan yang ada sesuai dengan undangan - undangan dan koordinasi yang harus dilakukan untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah, sehingga kelebihan penganggaran dalam perjalanan dinas dapat diminimalisir.

c.

Kerjasama dengan pihak stakehoders maupun SKPD, terkait dengan data dan informasi yang dibutuhkan untuk penyusunan buku hendaknya lebih ditingkatkan, sehingga keterlambatan penerbitan buku penelitian dapat diminimalisir.

d.

Dilakukan pengendalian dan pengawasan dalam setiap tahapan/langkah pekerjaan untuk mengetahui apakah kegiatan telah sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku agar kualitas dan sasaran kegiatan sesuai dengan yang ingin dicapai.

e.

Sinkronisasi dan koordinasi dengan pihak terkait dapat dilakukan secara intensif, sebagai upaya memperoleh data dan informasi yang update untuk meningkatkan pelayanan penanaman modal di Kabupaten Jombang

Adapun hasil rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah sampai Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel II.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA SKPD Dan Pencapaian RENSTRA SKPD s/d Tahun 2018 Kabupaten Jombang SKPD : Kantor Penanaman Modal dan PPD PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD s/d TAHUN BERJALAN URUSAN/BID URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)

TARGET KINERJA PROGRAM (RENSTRA SKPD) TAHUN 2014

REALISASI TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

100%

REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN 2015

TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)

87.31%

58.308.806

31,79

1.16.01.01.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tercapainya pelaksanaan pelayanan adm perkantoran

1.16.01.01.01.20

1.

Tersedianyan jasa administrasi guna mendukung kegiatan perkantoran Tersedianyan jasa pelayanan guna mendukung kegiatan perkantoran Tercapainya dukungan sarana prasarana pelayanan

12 bulan

100%

2.400.000

25,00

12 bulan

86.53%

55.908.806

32,17

100%

98.18%

50.728.500

38,90

Terpeliharanya peralatan gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas roda 2 dan 4 guna mendukung kegiatan operasional kantor Tersedianya gedung kantor yang terawat

100% 1 kendaraan dinas roda 4 dan 6 kendaraan dinas roda 2 1 gedung kantor

99.72% 96.73%

43.572.500 5.626.000

38,73 39,90

88.61%

1.530.000

40,26

Tercapainya disiplin aparatur Pengadaan pakaian olah raga untuk kejelasan identitas dan peningkatan kinerja Tercapainya peningkatan secara berkesinambungan dan berorientasi pada target kinerja Tercetaknya dokumen Renja SKPD 10 buku Tersusunnya laporan capaian kinerja dan laporan akuntabilitas kerja (LKIP) SKPD 15 buku Tercetaknya dokumen laporan keuangan semester dan prognasia 5 buku Meningkatnya jumlah investor yang masuk (PMDN & PMA), tersedianya potensi sumberdaya sarana dan prasaran daerah Terwujudnya kerjasama yang strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah dan fasilitasi calon investor Tersedianya Dokumen Produk Unggulan serta Tereksposenya Potensi Komoditi Unggulan Daerah Kab Jombang Terwujudnya Kooordinasi Kerjasama antara Dunia Usaha dan Lembaga

100% 17 stel pakaian

100% 100%

0,00 0,00

0,00 0,00

60.14%

0,00

0,00

10 buku 15 buku

64.76% 47.98%

0,00 0,00

0,00 0,00

5 buku

70.24%

0,00

0,00

17 PMA dan PMDN (11 PMA dan 6 PMDN)

93.54%

785.084.900

37,56

4 kali pertemuan belum terwujud kemitraan UMKM dengan usaha besar

89.79%

820.000

0,74

Booklet, leaflet, CD slide, VCD dan buku profil 1 paket

92.19%

-

-

2 kali dalam 1 tahun

86.45%

-

-

2 kali dalam 1 tahun

66.99%

3.405.000

34,05

1.16.01.01.01.24 1.16.01.01.02 1.16.01.01.02.46 1.16.01.01.02.49 1.16.01.01.02.48 1.16.01.01.03 1.16.01.01.03.05 1.16.01.01.07

Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 2. Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional 3. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

1.16.01.01.07.02 1.16.01.01.07.03

Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD 1. Penyusunan Rencana Kerja SKPD 2. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD

1.16.01.01.07.04

3.

1.16.01.01.15

Program Peningkatan Investasi

1.16.01.01.15.01

1.

1.16.01.01.15.02

2.

1.16.01.01.15.06

3.

1.16.01.01.15.08

4.

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Promosi

dan

Kerjasama

Peningkatan Fasilitasi Terwujudnya Kerjasama Strategis antara Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah Pengembangan Potensi Unggulan Daerah

Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Terwujudnya Kerjasama yang strategis antara Usaha Besar da Usaha Kecil Menengah dan Fasilitasi Calon Investor

1.16.01.01.15.10

5.

Penyelenggaraan Pameran Investasi

1.16.01.01.15.12

6.

Promosi Potensi Daerah

1.16.01.01.16

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

1.16.01.01.16.01

1.

1.16.01.01.16.07

2.

Penyusunan Kebijakan Investasi Pembangunan Fasilitas Infrastruktur Kajian Kebijakan Penanaman Modal

1.16.01.01.16.08

3.

Pemberian Insentif Di Wilayah Tertinggal

1.16.01.01.17

Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana Dan Prasarana Potensi Daerah 1. Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait Dengan Investasi

1.16.01.01.17.01

bagi

Memantau Perkembangan Informasi Penanaman Modal Perusahaan baik Perusahaan PMDN maupun PMA di Kab Jombang Meningkatnya Jaringan Bisnis dan Pemasaran serta Teraksesnya Informasi Potensi Daerah oleh Pelaku Usaha dan Investor Tercapainya nilai investasi (PMDN dan PMA), meningkatnya persentase tenaga kerja yang terserap di sector industri Tercapainya nilai Investasi

7 kali

95.13%

171.628.000

39,01

9 kali promosi

97.15%

303.7621.900

42,59

11,260,185,021,678 5% (14.104 pekerja)

97.80%

2.153.000

2,73

2 kali 1 tahun anggaran

2 kali 1 tahun anggaran

-

-

Tersedianya Dokumen Kajian Tentang Pemberian Insentif Investasi Kab Jombang serta memberikan Kepastian/Payung Hukum arah dan kebijakan Pemerintah Kab Jombang Terciptanya Jaringan Komunikasi dan Tersedianya Insentif untuk UMKM guna Perolehan Ijin 12 Bulan Terciptanya kawasan potensi investasi cepat tumbuh

4 dokumen

97.80%

513.000

0,82

12 bulan

12 bulan

-

-

Baru

Baru

-

Baru

Teraksesnya Informasi Potensi Investasi Kawasan Cepat Tumbuh Bagi Calon Investor

Dokumen masterplan kawasan cepat tumbuh

Dokumen masterplan kawasan cepat tumbuh

-

-

2.2

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Sampai dengan tahun anggaran 2015 Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi

Daerah Kabupaten Jombang belum menyelenggarakan fungsi pelayanan langsung pada masyarakat dalam hal ini investor. Fungsi yang diselenggarakan masih pada ruang lingkup fasilitasi baik pada investor maupun pelaku UMKM di Kabupaten Jombang, kedepan peran dan fungsi akan ditingkatkan sebagai front office pelayanan investor yang akan berinvestasi di Kabupaten Jombang. Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah masih terbentur dengan Sumber Daya Manusia Aparaturnya yang masih terbatas jumlahnya termasuk kapasitas dan kapabilitasnya. 2.3

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kantor Penanaman Modal dan

Promosi

Potensi

Daerah

tetap

mempertimbangkan

isu-isu

penting

sebagai

bentuk

kewaspadaan terhadap kebijakan – kebijakan Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat Seperti halnya iklim investasi di Indonesia, dihadapkan tidak saja pada tantangan untuk menarik investasi baru, tetapi juga tantangan untuk mempertahankan investasi yang sudah ada.Kepindahan sebagian lainnya masih tahap rencana beberapa perusahaan multinasional menunjukkan bahwa iklim investasi di Indonesia sudah berada pada tahap yang cukup mengkhawatirkan. Kedepan, diperkirakan tantangan tersebut akan kian berat, bukan hanya karena lingkungan eksternal yang semakin ketat, akan tetapi juga karena daya tarik domestik yang masih relatif rendah. Secara eksternal, tantangan dimaksud, antara lain terdapat kecenderungan arus masuk penanaman modal asing (PMA) menurun akibat meningkatnya ketidakpastian global yang mempengaruhi rasa aman dalam kegiatan penanaman modal, kemungkinan terjadinya berbagai spekulasi dalam proses merger dan akuisisi perusahaan, serta masalah-masalah kelembagaan seperti kelambatan proses privatisasi di beberapa negara. Keberadaan regulasi pelayanan penanaman modal di Kabupaten Jombang saat ini merupakan kebutuhan utama untuk membangun iklim investasi dan kenyamanan usaha yang kondusif bagi investor di Kabupaten Jombang. Serta selalu berupaya untuk lebih bersinergi baik internal antar bidang dan sub bidang maupun eksternal dengan SKPD lain di tingkat daerah,propinsi maupun nasional.

2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD RKPD tahun 2015 merupakan kelanjutan dari beberapa program kegiatan yang

berkesinambungan dari kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang bersifat skala prioritas. Hal ini terlihat dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya sebagian besar masih dilaksanakan pada tahun 2015. Pada prinsipnya program dan kegiatan tersebut merupakan bagian program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Renstra Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Tahun 2014 – 2018. Berdasarkan analisis kebutuhan apabila dibandingkan dengan rancangan awal tidak terdapat perbedaan, dimana program dan kegiatan telah dirumuskan pada Renstra SKPD Tahun 2014-2018 merupakan program dan kegiatan telah disusun berdasarkan skala prioritas kecuali pagu indikatif yang telah ditetapkan. 2.5

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Program dan kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana

strategis dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari kebijakan dan strategis yang di arahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.Sebagai bentuk perwujudan operasional dari kebijakan dan strategi yang telah di tetapkan dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka program dan kegiatan harus dituangkan secara indikatif dengan tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang. Sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang merumuskan rencana kegiatan indikatif dan pagu anggaran indikatif beserta prakiraan maju yang di perlukan untuk menilai tingkat kinerja dan kemajuan yang dicapai dalam perwujudan dari tujuan sasaran yang di tentukan. Selanjutnya secara terinci program dan kegiatan indikatif Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang beserta jumlah dana indikatif dan prakiraan maju tahun 2015 pada rentang waktu tahun 2015 adalah sebagaimana tertera pada table di bawah ini :

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PPD TAHUN 2015 PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR HASIL KODE URAIAN 2 3 4 1.16.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.16.01.01.01.20 1. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Tersedianya jasa administrasi guna Perkantoran mendukung kegiatan perkantoran 12 bulan 1.16.01.01.01.24 2. Penyediaan Pelayanan Administrasi Tersedianya jasa pelayanan guna Perkantoran mendukung administrasi perkantoran 12 bulan 1.16.01.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.16.01.01.02.46 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Terpeliharanya peralatan gedung Gedung Kantor kantor 20 barang 1.16.01.01.02.49 2 Pemeliharaan Terpeliharanya kendaraan dinas rutin/berkala/sedang/berat kendaraan roda 2 dan 4 guna mendukung dinas/kendaraan operasional kegiatan operasional kantor 10 kendaraan 1.16.01.01.02.48 3 Pemeliharaan Tersedianya gedung kantor yang rutin/berkala/sedang/berat sarana dan terawatt 1 paket prasarana gedung kantor 1.16.01.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.16.01.01.03.05 1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari Pengadaan pakaian olahraga tertentu untuk kejelasan identitas dan peningkatan kinerja 16 pasang

INDIKATOR KELUARAN

ANGGARAN (Rp)

5

6

Tersedianya jasa administrasi guna mendukung kegiatan perkantoran 12 bulan Tersedianya jasa pelayanan guna mendukung administrasi perkantoran 12 bulan

9.600.000

173.795.000

Terpeliharanya peralatan gedung kantor 20 barang Terpeliharanya kendaraan dinas roda 2 dan 4 guna mendukung kegiatan operasional kantor 10 kendaraan Tersedianya gedung kantor yang terawatt 1 paket

112.500.000

Pengadaan pakaian olahraga untuk kejelasan identitas dan peningkatan kinerja 16 pasang

1.875.000

1.16.01.01.07 Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD 1.16.01.01.07.02 1 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tercetaknya dokumen Renja SKPD Tercetaknya dokumen Renja SKPD 10 buku 10 buku 1.16.01.01.07.03 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Tersusunnya Laporan Capaian Tersusunnya Laporan Capaian

14.100.000

3.800.000

4.500.000 5.500.000

SKPD

1.16.01.01.07.04 1.16.01.01.15 1.16.01.01.15.01

1.16.01.01.15.02

1.16.01.01.15.08

1.16.01.01.15.10

1.16.01.01.15.12

1.16.01.01.16 1.16.01.01.16.01

Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja ( LKIP ) SKPD 15 buku 3 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Tersusunnya Dokumen RENSTRA SKPD 1 Dokumen 3 buku 4 buah Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1 Peningkatan Fasilitasi Terwujudnya 3 kali kegiatan Temu Usaha dan Kerjasama Strategis antara Usaha Besar Terwujudnya 1 UMKM yang dan Usaha Kecil Menengah bermitra dengan Usaha Besar 12 bulan 2 Koordinasi antar lembaga dalam Tersedianya Dokumen Produk pengendalian pelaksanaan investasi Unggulan serta Tereksposenya PMDN/PMA Potensi Komoditi Unggulan Daerah Kab Jombang 1 Produk 4 Peningkatan Kegiatan Pemantauan Terwujudnya Kerjasama yang ,Pembinaan dan Pengawasan strategis antara Usaha Besar da Pelaksanaan Penanaman Modal Usaha Kecil Menengah dan Fasilitasi Calon Investor 2 kali 5 Penyelenggaraan Pameran Investasi Memantau Perkembangan Informasi Penanaman Modal Perusahaan baik Perusahaan PMDN maupun PMA di Kab Jombang 7 kali 6 Promosi Potensi Daerah Meningkatnya Jaringan Bisnis dan Pemasaran serta Teraksesnya Informasi Potensi Daerah oleh Pelaku Usaha dan Investor 7 kali Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 1 Pengembangan system informasi Tercapainya nilai Investasi 2 kali penanaman modal

1.16.01.01.16.07 2

Kajian Kebijakan Penanaman Modal

Tersedianya Dokumen Kajian Tentang Pemberian Insentif Investasi Kab Jombang serta memberikan Kepastian/Payung

Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja ( LKIP ) SKPD 15 buku Tersusunnya Dokumen RENSTRA SKPD 1 Dokumen 3 buku 4 buah

4.500.000

3 kali kegiatan Temu Usaha dan Terwujudnya 1 UMKM yang bermitra dengan Usaha Besar 12 bulan Tersedianya Dokumen Produk Unggulan serta Tereksposenya Potensi Komoditi Unggulan Daerah Kab Jombang 1 Produk Terwujudnya Kerjasama yang strategis antara Usaha Besar da Usaha Kecil Menengah dan Fasilitasi Calon Investor 2 kali Memantau Perkembangan Informasi Penanaman Modal Perusahaan baik Perusahaan PMDN maupun PMA di Kab Jombang 7 kali

110.637.500

Meningkatnya Jaringan Bisnis dan Pemasaran serta Teraksesnya Informasi Potensi Daerah oleh Pelaku Usaha dan Investor 7 kali

713.277.025

Tercapainya nilai Investasi 2 kali

16.000.000

Tersedianya Dokumen Kajian Tentang Pemberian Insentif Investasi Kab Jombang serta memberikan Kepastian/Payung

62.750.000

17.600.000

10.000.000

440.000.000

Hukum arah dan kebijakan Hukum arah dan kebijakan Pemerintah Kab Jombang 1 paket Pemerintah Kab Jombang 1 paket TOTAL

1.700.434.525

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi Indonesia memiliki modal dan potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, letak geografis yang strategis, struktur demografi penduduk yang ideal, keragaman budaya dan sumber daya manusia yang memiliki potensi dan kreativitas yang tidak terbatas. Hal tersebut merupakan dasar untuk mewujudkan sasaran dan target pembangunan nasional yang tercantum didalam visi dan misi RPJMN Tahun 2014 – 2018 yaitu “Terwujudnya Indonesia Yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan”. Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut ditetapkan lima agenda utama pembangunan nasional yaitu : 1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat Agenda ini tetap menjadi fokus utama dalam pembangunan nasional. Melalui program

pembangunan

penanggulangan

kemiskinan

dan

penciptaan

kesempatan kerja, termasuk peningkatan program di bidang pendidikan, kesehatan,

dan percepatan pembangunan infrastruktur

dasar,

sehingga

diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat. 2. Perbaikan tata kelola pemerintahan Pembangunan birokrasi yang kuat merupakan elemen penting untuk menjaga agar kelangsungan pembangunan tetap berkelanjutan.Untuk itu reformasi birokrasi harus diterapkan di seluruh K/L dan juga pemerintah daerah guna menurunkan tingkat korupsi, perbaikan pelayanan publik, dan pengurangan ekonomi biaya tinggi. 3. Penegakan pilar demokrasi Penegakan pilar demokrasi merupakan penghargaan terhadap hak asasi manusia, terjaminnya kebebasan berpendapat, adanya cheks dan balance, jaminan akan keberagaman yang tercermin dengan adanya perlindungan terhadap segenap warga negara tanpa membedakan paham, asal - usul, golongan dan gender. 4. Penegakan hukum Sistem yang demokratis juga harus disertai tegaknya “rule of law”. Oleh karena itu, adanya kepastian hukum akan memberikan rasa aman, rasa adil dan kepastian berusaha bagi masyarakat, khususnya bagi dunia usaha akan memberikan dampak positif bagi perbaikan iklim investasi yang nantinya berdampak positif bagi perekonamian indonesia. 5. Pembangunan yang inklusif dan berkeadilan Agenda prioritas ini juga masih menjadi fokus pembangunan nasional, sasaran yang ingin dicapai dalam agenda ini masih belum sepenuhnya dapat diwujudkan dengan baik, karena proses pembangunan yang partisipatif belum banyak

diterapkan sehinggga keadilan dan keikutsertaan serta masyarakat belum diterapkan. Oleh karena itu, penguatan dimensi keadilan dan keikutsertaan akan dilakukan untuk setiap program dan kegiatan pembangunan, misalnya melalui program keluarga harapan (PKH) dan pemberian bantuan tunai bersyarat dalam bentuk dukungan biaya pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan

visi

dan

misi

serta

agenda

pembangunan

nasional

tersebut

pembangunan yang adil dan merata, serta dapat dinikmati oleh seluruh komponen masyarakat di berbagai wilayah Indonesia akan meningkatkan partisipatif aktif masyarakat dalam pembangunan, mengurangi gangguan keamanan, serta menghapuskan potensi konflik sosial untuk mewujudkan tercapainya Indonesia maju, mandiri dan adil. Hal tersebut juga dapat didukung melalui strategi dan kebijakan kunci yang telah disiapkan oleh pemerintah pusat, yaitu Masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi indonesia (MP3EI) dan Masterplan percepatan dan perluasan pengurangan kemiskinan indonesia (MP3KI). Program MP3EI akan menjadi payung semua kegiatan infrastruktur di wilayah indonesia dengan pengembangan koridor - koridor utama yang menjadi pendorong dan penopang kegiatan ekonomi di wilayah sekitarnya serta didukung dengan perbaikan konektivitas antar daerah, diharapkan mampu mewujudkan integrasi pasar hingga ke pelosok desa. Dengan strategi tersebut juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang diperkirakan akan lebih baik dan merata sejalan dengan progran MP3KI yang diarahkan dalam betuk akselerasi program - program kerja pengentasan kemiskinan. Selanjutnya, mengacu pada visi RPJMN tahun 2014 – 2018 dan dengan melihat capaian hasil kinerja tahun lalu serta memperhitungkan tantangan dan permasalahan yang ada tema RKP tahun 2015, yaitu “Memperkuat perekonomian domestik bagi peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat”. Untuk mendukung pencapaian tema tersebut ditetapkan 11 prioritas nasional dan 3 (tiga) prioritas lainnya, yaitu : 1) Reformasi birokrasi dan tata kelola, 2) pendidikan, 3) kesehatan, 4) penanggulangan kemiskinan, 5) ketahanan pangan, 6) infrastruktur, 7) iklim investasi dan usaha, 8) energi, 9) lingkungan hidup dan bencana, 10) daerah tertinggal, terdepan dan pascakonflik, 11) kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi, 12) bidang politik, hukum dan kemananan, 13) bidang perekonomian, dan 14) bidang kesejahteraan rakyat. Dengan mengacu dan berpedoman pada tema RKP tahun 2016 serta 11 prioritas nasional dan 3 bidang lainnya, maka pembangunan nasional lebih ditekankan pada penanganan beberapa isu strategi, yaitu : 1. Peningkatan daya saing, meliputi : a. Peningkatan iklim investasi dan usaha b. Percepatan pembangunan infrastruktur c. Peningkatan pembangunan industri diberbagai koridor ekonomi d. Penciptaan kesempatan kerja 2. Peningkatan daya tahan ekonomi, meliputi : a. Peningkatan ketahanan pangan menuju pencapaian surplus beras 10 juta ton pada tahun 2016 b. Peningkatan rasio elektrifikasi dan konversi energi 3. Peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat, meliputi : a. Peningkatan pembangunan SDM b. Percepatan pengurangan kemiskinan melalui sinergi klaster 1 sampai 4

4. Pematapan stabilitas sosial politik, meliputi : a. Antisipasi persiapan tahapan pelaksanaan pemilu tahun 2016 b. Perbaikan kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi c. Pencapaian pembangunan minimum essential force (MEF) Berdasarkan arah, strategi dan kebijakan serta 11 prioritas pembangunan nasional, maka kebijakan – kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang yang di arahkan pada upaya pencapaian sasaran dan tujuan yang hendak di capai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD 2014 - 2018 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 19 Tahun 2008 merupakan dokumen perencanaan strategis pembangunan daerah dengan periode lima tahun yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati Jombang terpilih. RPJMD dimaksud merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025. RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014 - 2018 merupakan

pedoman seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup

Pemerintah Kabupaten Jombang dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Tahun 2014 - 2018. Di dalam dokumen RPJMD dinyatakan bahwa tema pembangunan lima tahun kedepan adalah “Menumbuhkan kawasan-kawasan strategis dan cepat tumbuh berbasis agribisnis”. Tema tersebut direfleksikan melalui visi “Terwujudnya Masyarakat Jombang yang Sejahtera, Agamis dan Berdaya Saing Berbasis Agribisnis”. Sejalan dengan visi tersebut juga terkandung suatu misi yaitu ”Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan membangun struktur perekonomian yang kokoh dengan basis keunggulan kompetitif di bidang agribisnis melalui konsep pembangunan yang berkelanjutan serta ditunjang dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik”. sejalan dengan visi dan misi yang ingin di capai oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Kabupaten Jombang tahun 2015, tema RKPD Kabupaten Jombang tahun 2015 yaitu “Memperkuat daya saing dan perbaikan infrastruktur bagi peningkatan kesejahteraan rakyat menuju Jombang Sejahtera Untuk Semua ”. Dengan tema tersebut

diharapkan adanya

pemerataan pembangunan dan

peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui kebijakan dan isu strategis, yaitu : 1. Peningkatan daya saing a. Integrasi pembangunan pertanian secara simultan b. Peningkatan iklim investasi dan usaha c. Perluasan kesempatan kerja, khususnya tenaga kerja muda 2. Perbaikan infrastruktur a. Penyediaan infrastruktur SDA bagi ketahanan pangan b. Percepatan perbaikan infrastruktur c.

Pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh

3. Peningkatan daya tahan ekonomi a. Ketahanan pangan daerah b. Revitalisasi pasar daerah c. Fasilitasi akses UMKM 4.

Pemantapan stabilitas sospol a. Pelaksanaan Pilkades serentak

b. Pemilu Kepala Daerah c. Pemilu Gubernur 5.

Peningkatan kesejahteraan rakyat a. Peningkatan pembangunan SDM b. Percepatan pengurangan kemiskinan

Dengan didukung 9 (sembilan) prioritas pembangunan daerah, yaitu 1) Penguatan ketahanan pangan, 2) Peningkatan efektivitas penanggulangankemiskinan, 3) Peningkatan kualitas infrastrukutur daerah, 4) Peningkatan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat, 5) Penguatan daya dukung lingkungan hidup, 6) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, 7) Peningkatan kualitas dan peran pemuda, perempuan, dan anak, 8) Pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh, dan 9) Pengembangan kearifan dan budaya lokal. Terkait hal tersebut, salah satu hal yang penting untuk diperhatikan adalah terselenggaranya pemerintahan yang baik (good governance), transparan, demokrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan (accountable) serta mendapat legitimasi dari masyarakat. Refleksi dari kondisi tersebut di atas adalah meningkatnya partisipasi seluruh pelaku pembangunan dalam menggali dan menumbuhkembangkan potensi lokal yang bermuara kepada meningkatnya kesejahteraan masyarakat serta terciptanya iklim yang kondusif bagi pembangunan daerah, sehingga mampu meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi untuk mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Untuk mencapai visi dan misi Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang yang telah dirumuskan, maka tujuan yang ingin dicapai dari Rencana Kerja (Renja) Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Melaksanakan fasilitas pelaksanaan LKPM 1 dan LKPM 2, serta kewajiban PMDN/PMA yang ada di Kabupaten Jombang 2. Mendorong para pengusaha UMKM untuk mengembangkan usahanya baik melalui promosi maupun kajian regulasi 3. Membangun akses ke dunia usaha yang lebih besar jaringan relasinya dan lembaga keuangan lainnya. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam Renja ini adalah : Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Adapun sasaran yang dicapai adalah : 1. Terwujudnya fasilitas pelaksanaan LKPM 1 dan LKPM 2, serta kewajiban PMDN/PMA yang ada di Kabupaten Jombang. Sebagai indicator dalam mencapainsasaran ini adalah :  Penyusunan/pengiriman LKPM 1 dan LKPM 2 investor di Kabupaten Jombang dapat dilaksanakan secara periodik.

2. Meningkatnya jumlah pengusaha UMKM yang mengembangkan usahanya baik melalui promosi maupun kajian regulasi. Sebagai indicator dalam mencapai sasaran ini adalah :  Meningkatnya intensitas promosi baik melalui media cetak, elektronok, webside maupun maksimalisasi ruang pamer di TMII, showroom, Prodik UMKM Kabupaten Jombang, Pameran dalam Kabupaten maupun luar Kabupaten. 3. Terwujudnya akses ke dunia usaha yang lebih besar jaringan relasinya dan lembaga keuangan lainnya 3.3 Program dan Kegiatan a. Faktor – faktor Rumusan Program dan Kegiatan Program dan kegiatan Kantor Penanaman Modal Dan promosi Potensi Daerah yaitu : 1.

Mewujudkan pemerintahan yang baik melalui penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan jasa kebersihan kantor, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan, penyediaan logistik kantor, penyediaan makanan dan minuman, rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, pengadaan peralatan gedung kantor, pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional,

pemeliharaan

rutin/berkala peralatan gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala mebeleur, pengadaan mebeleur, pengadaan mebeleur, pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu, pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan, Monev penanaman modal daerah. 2.

Penyusunan dan pengumpulan data base penanaman modal (investasi dan potensi daerah) kegiatan yang di arahkan untuk mendukung pencapaian misi ke 3 RPJMD 2014 - 2018: “membangun struktur perekonomian yang kokoh dengan basis keunggulan kompetitif di bidang agribisnis”, Pro Growth dalam pencapaian MDGs serta pendayagunaan potensi ekonomi daerah.

3.

Penyusunan Sistem Informasi Penanaman modal merupakan arahan untuk mendukung misi ke 4 dalam RPJMD 2014 - 2018: mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

BAB IV. PENUTUP

Rencana kinerja Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2015

merupakan implementasi strategi unit kerja baik

yang bersifat periodik maupun insidental yang akan di dukung oleh pegawai dengan jumlah 12 personil. Langkah-langkah yang akan di ambil merupakan kebijakan bersifat tahunan dan menengah yang di dasarkan kepada perumusan visi, misi, tujuan sasaran dan kebijakan yang telah di tetapkan dalam Rencana Strategis Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 - 2018 Demikian Rencana Kerja (Renja) Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2015 ini dibuat kiranya dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang dapat menjadi dasarpertimbangan dalam menetapkan kinerja Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang

Jombang, ……………………………………………………2015 KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PROMOSI POTENSI DAERAH KABUPATEN JOMBANG

Drs. SUSTIYONADI, M Si Pembina Tingkat I NIP. 19581230 197803 1 003