RENCANA KINERJA TAHUN 2015 ( RENJA )

RENCANA KINERJA TAHUN 2015 ( RENJA )

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto No. 80 Telp. / Fax. (0334) 888722 Email : [email protected]

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Jl. JAKSA AGUNG R. SOEPRAPTO No. 80

LU M AJ AN G - 67 31 3

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG Nomor : 188/037/427.66 /2015

Tentang RENCANA KINERJA BADAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

Menimbang

: a. bahwa 2015

Rencana –

2019

Badan

Rencana

Strategis

Penanggulangan

(RENSTRA)

Bencana

Daerah

Kabupaten Lumajang telah ditetapkan. b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan tentang Rencana Kinierja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015. Mengingat

: 1. Undang-Undang Perencanaan

Nomor 25 Tahun

Pembangunan

2004

Nasional

tentang Sistem

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Rencana Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015

1

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 4. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2014 tentang RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 02 Tahun 2011 tentang

Susunan

Organisasi

dan

Tata

Kerja

Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 01 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Lumajang

MEMUTUSKAN Menetapkan

: RENCANA KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015. Pasal 1

Rencana Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015, yang selanjutnya disebut RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2015. Pasal 2 Rencana Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Rencana Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015

2

Pasal 3 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Pasal 4 Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, maka akan disempurnakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di

: Lumajang

Pada tanggal

: 2 Januari 2015

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG ttd RIBOWO , S.Sos Pembina Tk. I NIP. 19560520 198003 1 018

Rencana Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015

3

KATA PENGANTAR

Dalam rangka memberikan gambaran mengenai perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan visi, misi dan pencapaian sasaran serta tujuan yang ditetapkan, berdasarkan Renstra Badan Penanggulangan Bencana DaerahKabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019, diperlukan penyusunan Rencana Kinerja sebagai jaminan obyektif untuk tercapainya tugas pokok dan fungsi. Pelaksanaan Program / Kegiatan

Tahun 2015 yang terangkum

dalam buku ini diharapkan dapat menjadi acuan dasar dalam Rencana Kinerja Tahun 2015 untuk melaksanakan tugas bagi Aparat Badan Penanggulangan Bencana DaerahKabupaten Lumajang. Harapan kami dengan tersusunnya Rencana Kinerja ini akan memberikan dukungan yang optimal dalam peningkatan kinerja dan kegiatan di Tahun 2015.

Lumajang, 2 Januari 2015

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

ttd RIBOWO , S.Sos Pembina Tk. I NIP. 19560520 198003 1 018


i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..........................................................................

i

DAFTAR ISI ......................................................................................

ii

BAB. I

: PENDAHULUAN .............................................................

1

A. Umum .........................................................................

1

B. Kedudukan .................................................................

5

C. Tugas Pokok dan Fungsi ............................................

6

D. Susunan Organisasi ....................................................

7

E. Kondisi Lingkungan Organisasi ...................................

8

F. Faktor – factor Kunci Keberhasilan .............................

10

: RENCANA STRATEGIS .................................................

11

A. Visi dan Misi................................................................

11

B. Tujuan.........................................................................

13

C. Sasaran ......................................................................

14

D. Tugas Pokok dan Fungsi Tahun 2015 ........................

16

BAB. III : RENCANA KINERJA TAHUN 2015 ...............................

36

A. Program Utama ..........................................................

36

B. Sasaran dan Indikator Kinerja .....................................

37

C. Jumlah Anggaran yang dialokasikan ...........................

38

BAB. IV : PENUTUP ........................................................................

39

BAB. II


ii

BAB I PENDAHULUAN

A. UMUM 1. Latar Belakang Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019, maka secara sinergi pula Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD) 2015 - 2019. Sebagaimana tersebut dalam UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 7 ayat (1) Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang berkewajiban untuk menyusun Rencana Kinerja Tahunan yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019. Untuk mengimplementasikan dan mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, maka perlu untuk ditetapkan dan disusun Rencana Kinerja


1

SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015. 2. Maksud Dan Tujuan : a. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di Bidang Penanggulangan Bencana Alam, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan tahun 2015 dapat tercapai. b. Mempermudah

pengendalian

kegiatan

serta

pelaksanaan

koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal. c. Memberikan

informasi

kepada

pemangku

kepentingan

(stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan. d. Menjadi kerangka dasar dalam upaya penanggulangan bencana alam. Tujuan

penyusunan

dari

Rencana

Kinerja

Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang adalah : a. Merencanakan cara pengendalian Penanggulangan Bencana di Kabupaten Lumajang; b. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik; c. Memanfaatkan

perangkat

manajerial

dalam

pengelolaan

Penanggulangan Bencana;


2

d. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi Penanggulangan Bencana pada masa depan; e. Memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menghadapi masa depan; f. Meningkatkan hubungan yang harmonis antar instansi pada saat terjadi Bencana. 3. Ruang Lingkup. -

Bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang penanggulangan bencana.

-

Bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki kewenangan pengendalian bencana pada saat pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.

4. Landasan Hukum. Adapun Landasan Hukum yang digunakan dalam rangka penyusunan Rencana Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2015 ini adalah : a. Landasan Idiil

: Pancasila

b. Landasan Konstitusional

: Undang-Undang Dasar 1945

c. Landasan Operasional

:

1)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;


3

2)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5)

Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian

Dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 7)

Peraturan Presiden RI nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;

8)

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007;


4

9)

Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.35-638 Tahun 2008

Tanggal

Pemberhentian

19

Agustus

Dan

2008

tentang

Pengesahan

Pengesahan

Pengangkatan

Bupati

Lumajang Provinsi Jawa Timur; 10) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur nomor 8 Tahun 2005 tentang RPJMD Propinsi Jawa Timur Tahun 2006 – 2008; 11) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor 2 Tahun 2014 tentang RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019; 12) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2011 tentang

Susunan

Organisasi

dan

Tata

Kerja

Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang. 13) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penaggulangan Bencana . 14) Keputusan Bencana

Kepala Daerah

Pelaksana Kabupaten

Badan

Penanggulangan

Lumajang

Nomor

:

188/0371/427.67/2013 tentang Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2015 – 2019.

B. KEDUDUKAN 1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah pendukung

tugas

Bupati

di

Bidang

adalah unsur

Penanggulangan

Bencana


5

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana ; 3. Kepala Badan berkedudukan dibawah Kepala Badan yang dijabat Eks Officio oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati. C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Berdasarkan

Perda Kabupaten Lumajang Nomor 2

tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang, bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang mempunyai tugas pokok : a.

Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan

bencana

yang

mencakup

pencegahan

bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekontruksi secara adil dan setara; b.

Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundangundangan;

c.

Menyusun, menetapkan, dan mengiformasikan peta rawan bencana;

d.

Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;


6

e.

Melaporkan

penyelenggaraan

penanggulangan

bencana

kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; f.

mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

g.

mempertanggungjawabkan

penggunaan

anggaran

yang

diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan h.

Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Untuk

melaksanakan

tugas

pokok,

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi : a. Perumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi denngan bertindak cepat dan tepat, efektif, dan efesien ; dan b. Pengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh. D. SUSUNAN ORGANISASI 1. Susunan organisasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah ,

terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Unsur Pengarah ;


7

c. Unsur Pelaksana yang terdiri dari : 1). Sekretariat, membawahi : a). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; b). Sub Bagian Keuangan 2). Bidang

Pencegahan,

Kesiapsiagaan

dan

Logistik

membawahi : a). Sub Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan ; b). Sub Bidang Logistik 3). Bidang

Kedaruratan,

Rehabilitasi

dan

Rekontruksi,

membawahi ; a). Sub Bidang Kedaruratan ; b). Sub Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi. 4). Kelompok Jabatan Fungsional. E. KONDISI LINGKUNGAN ORGANISASI Dalam

upaya

pencapaian

visi

dan

misi

Badan

Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang ada faktor lingkungan yang mempengaruhi, adapun faktor – faktor lingkungan tersebut meliputi : a. Identifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan Faktor Lingkungan Internal dan Eksternal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang yang berhasil diidentifikasi antara lain :


8

Tabel 11 Identifikasi Analisis Faktor Lingkungan Internal dan Eksternal FAKTOR INTERNAL No

Kekuatan - S

Kelemahan – W

No

S1

Struktur organisasi yang formal.

W1

Seringnya penggantian / mutasi pejabat.

S2

Tersedianya peraturan yang mengatur tentang kebencanaan

W2

Belum dimanfaatkannya sarana dan prasarana secara optimal.

S3

Sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanan tugas.

W3

Sarana / prasarana kerja yang kurang memadai.

S4

Kualitas dan kuantitas yang seimbang.

W4

Tidak seimbangnya antara kemampuan dengan beban kerja yang ditangani (the right man on the right place)

S5

Motivasi dan etos kerja yang tinggi

W5

Lemahnya pelaksanaan evaluasi dan waskat.

FAKTOR EKSTERNAL No

Peluang - O

No

Tantangan - T

O1

Makin meningkatnya

T1

Rendahnya kesiapan infrastruktur

hubungan birokrasi secara vertikal dan horisontal

kebencanaan yang dimiliki masyarakat

O2

Partisipasi masyarakat

T2

Rendahnya kesadaran masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana

O3

Perkembangan teknologi

T3

Keanekaragaman bencana alam yang terjadi

O4

Kerjasama dengan pihak lain dalam bidang kebencanaan

T4

Kejadian bencana alam yang setiap saat mengancam.

O5

Potensi ormas kebencanaan

T5

Lemahnya manajemen penanggulangan bencana alam.


9

F. FAKTOR – FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN FAKTOR INTERNAL No

Kekuatan - S

Kelemahan – W

No

1.

Sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanan tugas.

1.

Sarana / prasarana kerja yang kurang memadai.

2.

Kualitas dan kuantitas yang seimbang.

2.

Tidak seimbangnya antara kemampuan dengan beban kerja yang ditangani (the right man on the right place)

FAKTOR EKSTERNAL No

Peluang - O

No

1.

Partisipasi masyarakat dan

1.

Kerjasama dengan pihak lain dalam bidang kebencanaan

Kejadian bencana alam yang setiap saat mengancam.

dunia usaha 2.

Tantangan - T

2.

Keanekaragaman bencana alam yang terjadi


10

BAB II RENCANA STRATEGIS

A. VISI DAN MISI Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi juga merupakan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur, maka ditetapkan Visi : TERWUJUDNYA KABUPATEN LUMAJANG YANG TANGGUH DALAM MENGHADAPI BENCANA

Secara filosofi visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung didalamnya, yaitu : 1. Terwujudnya,

terkandung

upaya

dan

peran

Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang dalam mewujudkan tercapainya visi Kabupaten Lumajang yang terjalin secara

sinergi

dan

dinamis

seluruh

stakeholder’s

dalam

merealisasikan secara terpadu. 2. Kabupaten Lumajang, menjadikan suatu hal yang penting dalam membangun dan mengembangkan segala aspek kehidupan dalam sistem pemerintahan.


11

3. Tangguh, dapat diartikan ”siap” dan ”mampu”. Pengertian

”siap”

disini

dimaksudkan

merupakan

kesiapan

masyarakat dalam menghadapi bencana serta mampu mengatasi bencana alam. Pengertian ”mampu” disini dimaksudkan bahwa masyarakat mampu melakukan tindakan recovery (pemulihan) pada pasca bencana,

dan

tidak

tergantung

/

menunggu

bantuan

dari

Pemerintah. Visi dijabarkan lebih lanjut ke dalam Misi yang akan menjadi tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota

organisasi

dan

pihak

yang

berkepentingan

dapat

mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan. Oleh karena

itu

misi

Badan

Penanggulangan

Bencana

Daerah

Kabupaten Lumajang dirumuskan sebagai berikut : 1. MENINGKATKAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN

BENCANA

ALAM

SERTA

PENYEDIAAN LOGISTIK YANG MEMADAI BAGI KORBAN BENCANA. 2. MENINGKATKAN FUNGSI PENANGANAN KEDARURATAN, REHABILITASI DAN REKONTRUKSI AKIBAT BENCANA.


12

Penjelasan Misi : 1. Meningkatkan pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana alam serta menyediaan logistik yang memadai bagi korban bencana antara lain dengan : a) Sosialisasi

–

sosialisasi

kebencanaan

terhadap

masyarakat yang berada di daerah rawan bencana b) Pembinaan / pelatihan kesiapsiagaan bencana alam terhadap perangkat dan aparat desa serta tingkat Kecamatan dan Kabupaten. c) Latihan terpadu / geladi lapang penanggulangan bencana alam Erupsi Gunung Semeru dan Tsunami. d) Pengiriman aparat dalam seminar / pelatihan / workshop kebencanaan tingkat nasional, dll. 2. Meningkatkan fungsi penanganan kedaruratan, rehabilitasi dan rekontruksi akibat bencana, antara lain dengan : a) Membangun shelter-shelter sebagai tempat yang aman bagi masyarakat yang terancam bahaya tsunami; b) Pembangunan infrastruktur di daerah rawan bencana; c) Rehabilitasi infrastruktur seperti jalan, jembatan, sungai dan tebing yang mengancam dan menimbulkan bencana. B. TUJUAN Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan


13

dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih. Tabel 8 MISI – TUJUAN MISI

TUJUAN

Meningkatkan pencegahan dan

1. Meningkatnya fungsi pencegahan

kesiapsiagaan penanggulangan

dan kesipsiagaan menghadapi

bencana alam serta menyediaan

bencana

logistik

yang

memadai

bagi

korban bencana.

2. Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana

Meningkatkan fungsi penanganan kedaruratan, rehabilitasi dan

1.1. Tertanganinya 1 keadaan darurat secara . cepat dan tepat

rekonstruksi akibat bencana.

2. Berfungsinya kembali fasilitas umum 2. dan 2 infrastruktur yang rusak akibat bencana .

C.SASARAN Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik,

terukur,

dalam

kurun

waktu

tertentu

secara

berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.


14

Tabel 9 TUJUAN – SASARAN No 1

TUJUAN Meningkatnya fungsi pencegahan dan kesipsiagaan menghadapi bencana

SASARAN URAIAN 1. Meningkatnya masyarakat sadar bencana 2. Meningkatnya jumlah Desa tangguh .

3. Adanya regulasi yang memadai

2

Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana

1. Tersedianya kebutuhan dasar korban bencana

2. Tersedianya pelayanan untuk korban bencana 3

4

Tertangani keadaan darurat secara cepat dan tepat

Berkurangnya resiko bencana

Berfungsinya kembali fasilitas umum dan infastruktur yang rusak akibat bencana

Rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas umum dan infrastruktur yang rusak akibat bencana

INDIKATOR 1. Jumlah masyarakat yang mengikuti Sosialisasi / bintek kebencanaan . 1. Jumlah Desa yang telah membentuk Organisasi Desa Tangguh. 2. Jumlah aparat / perangkat yang mengikuti Sosialisasi / bintek kebencanaan . 1. Jumlah Perda kebencanaan yang telah disusun 2. Jumlah renkon ( rencana kontijensi ) yang telah disusun 1. Prosentase kebutuhan air 2. Prosentase pemenuhan kebutuhan sandang 3. Prosentase pemenuhan pangan 4. Prosentase pemenuhan kebutuhan penampungan / hunian sementara 1. Prosentase pemenuhan kebutuhan layanan kesehatan 2. Prosentase pemenuhan kebutuhan layanan psikososial 1. Prosentase penurunan korban jiwa 2. Prosentase penurunan kerugian harta benda dan infrastruktur 1. Prosentase penanganan rumah rusak akibat bencana 2. Prosentase perbaikan dan pembangunan infrastruktur yang rusak akibat bencana


15

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEJABAT DILINGKUNGAN BPBD KABUPATEN LUMAJANG TAHIN 2015 I.

KEPALA BADAN Kepala Badan Penanggulangan Bencana daerah, mempunyai tugas : a.

Perumusan dan Penetapan kebijakan penanggulangan bencana daerah dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;serta

b.

Pengkoordinasian bencana secara

pelaksanaan

kegiatan

penanggulangan

terencana, terpadu dan menyeluruh.

Kepala Badan Penanggulangan Berencana Daerah, mempuyai fungsi : a.

Menetapkan kebijakan

pedoman Pemerintah

dan

pengarahan

Daerah

dan

sesuai Badan

dengan Nasional

Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata; b.

Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang undangan;

c.

Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;


16

d.

Menyusun, dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;

e.

Menyelenggarakan penanggulangan bencana;

f.

Melaporkan

penyelenggaraan

penanggulangan

bencana

kepada Bupati; g.

Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

h.

Mempertanggungjawabkan

penggunaan

anggaran

yang

diterima dari anggaran pendapatan belanja daerah; i.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya;

II.

UNSUR PENGARAH a.

Unsur Pengarah mempunyai fungsi perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana.

b.

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan, saran

dan

pertimbangan

kepada

Kepala

BPBD

dalam

penanggulangan bencana. III.

UNSUR PELAKSANA Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut dengan Unsur Pelaksana adalah unit organisasi yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana yang meliputi prabencana,

saat tanggap darurat dan pasca bencana secara

terintegrasi.


17

Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yamg membantu Kepala BPBD dalam menyelanggarakan tugas dan fungsi unit Unsur Pelaksana serta menkalankan tugas Kepala BPBD sehari-hari. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD. A. KEPALA PELAKSANA Kepala Pelaksana mempunyai tugas : a.

mengkoordinasikan dan menetapkan program kerja BPBD untuk jangka menengah dan jangka panjang;

b.

mengkoordinasikan

penyusunan

kebijakan

teknis,

operasional dan strutural penanggulangan bencana di Kabupaten Lumajang; c.

mengkoordinir

bawahan

dalam

rangka

penyusunan

perencanaan pelaksanaan penanggulangan bencana yang menjadi tanggungjawab BPBD Kabupaten Lumajang; d.

menetapkan standar pelayanan dan kebutuhan minimal penanggulangan bencana Kabupaten Lumajang;

e.

menetapkan prosedur kerja dan prosedur penanggulangan bencana di Kabupaten Lumajang;

f.

mengkoordinasikan dan menetapkan peta rawan bencana di kabupaten Lumajang


18

g.

mengkoordinasikan penggunaan

dan

anggaran

menetapkan

besaran

penanggulangan

dan

bencana

di

Kabupaten Lumajang; h.

menetapkan dan mengatur pengelolaan dan penyediaan sumber daya/logistik penanggulangan bencana;

i.

mengusulkan

status

keadaan

darurat

bencana

dan

komandan penanganan darurat bencana kepada Bupati Lumajang melalui Kepala BPBD; j.

menetapkan dan mengendalikan sumber ancaman bahaya bencana dan timbulnya bencana, kegiatan penanggulangan bnecana bukan oleh BPBD, pembangunan dan tata ruang serta

pengumpulan

barangdan

jasa

dan

untuk

penyaluran

bantuan

penanggulangan

uang,

bencana

di

Kabupaten Lumajang; k.

menetapkan

dan

mengatur

pelaksanaan

kerja

sama,

pendidikan dan pelatihan serta gladi/simulasi dalam rangka penanggulangan bencana; l.

membina bawahan untuk peningkatan kinerja, prestasi dan karier dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

m. mengevaluasi

dan

melaporkan

kinerja

pelakssnssn

penanggulangan bencana kepada Kepala BPBD;


19

n.

melaksanakan perintah tugas lain dari kepala BPBD sesuai fungsi, tugas dan wewenang serta ketentuan perundangundangan yang berlaku.

B. SEKRETARIAT 1. Sekretaris mempunyai tugas : a. melaksanakan

koordinasi

sinkronisasi

dilingkup

Sekretariat dalam rangka menyusun program kerja sekretariat; b. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi ke dalam dan keluar guna menyusun program kerja BPBD serta perumusan kebijakan BPBD dan penanggulangan bencana; c. membina

dan mengatur penmyediaan dan layanan

administrasi keuangan, perlengkapan, rumah tangga, humas dan protokol : d. membina dan mengevaluasi kinerja bawahan, kinerja bidang dalam rangka peningkatan kinerja, prestasi, dan karier ; e. memfasilitasi dan malayani pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Penengah Penanggulangnan Bencana ; f.

mengatur pemeliharaan,

dan dan

mengendalikan perawatan

penggunaan,

sarana

prasarana

perkantoran dan operasional penanggulangan bencana;


20

g. mengatur pengelolaan data dan informasi kebencanaan secara elektronik maupun administrasi ; h. membina, mengatur dan mengendalikan administrasi pengelolaan tata naskah dinas, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, humas dan protokol ; i.

mengendalikan tata hubungan kerja di lingkup BPBD ;

j.

melaksanakan

pembinaan

peraturan

perundang-

undangan, kelembagaan dan ketatalaksanaan ; k. melaksanakan

pengelolaan

pelayanan

pengaduan

masyarakat ; l.

mengesahkan surat-surat keluar sesuai kewenangan ;

m. mendisposisi surat-surat masuk sesuai kewenangan ; n. melaksanakan kerjasama sesuai kewenangan ; o. mengatur

dan

mengendalikan

penerapan

standar

pelayanan dan kebutuhan minimal serta prosedur kerja ; p. mengevaluasi

dan

melaporkan

sesuai

kegiatan

Sekretariat BPBD kepada Kepala Pelaksana BPBD ; q. melaksanakan tugas –tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana BPBD sesuai tugas

pokok fungsi dan

ketentuan yang berlaku. Sekretaris mempunyai fungsi : a. koordinasi, sinkronisasi dan integrasi ; b. pembinaan dan pelayanan ;


21

c. fasilitasi . 1.1. Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : a. menyusun

program

kerja

Sub.

Bagian

Umum

dan

Kepegawaian untuk jangka pendek, menegah dan panjang ; b. mengjatur

pelaksanaan

pendistribbusian

tata

pengiriman,

naskah

dinas

penerimaan serta

dan

pengelolaan

kepustakaan BPBD ; c.

Melaksanakan pengelolaan urusan

rumah tangga, humas

dan keprotokolan, perlengkapan serta penyimpanan dan pemelliharaan ; d.

Menyiapkan dan memberikan pelayanan administrasi urusan umum

dan kepegawaian ;

e. Melayani administrasi, akomodasi dan humas protokol kepada Unsur Penngarah serta lingkup Unsur Pelaksana ; f.

Melaksanakan Penngarah

tata

kelola

kepegawaian

lingkup

Unsur

dan lingkup Unsur Pelaksana ;

g. Melaksanakan pembinaan karier dan prestasi kerja bawahan ; h. Menyiapkan dan melayani kebutuhan rapat-rapat, administrasi dan

trasnportasi

Unsur

Pengarah

dan

Lingkup

unsur

Pelaksana ;


22

i.

Mengatur dan mengendalikan penyimpanan, pemelilharaan pengamanan dan penggunaan barang-barang inventaris sebagai aset BPBD ;

j.

Menyusun

prosedur

kerja

Sub.

Bagian

Umum

dan

Kepegawaian ; k. Melaksanakan pengelolaan sumnber data dan informasi administrasi

dan

teknis

operasional

pelaksanaan

penanggulangan bencana ; l.

Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris ;

m. Melaporkan seluruh kegiatan Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian kepada Sekretaris ; n. Melaksanakan

tugas-tugas

lain

yang

diberikan

oleh

Sekretaris sesuai ketentuan perundang-undangan. Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

mempunyai

fungsi : a. Penyusunan ; b. Pelaksanaan ; c. Penyiapan dan pelaporan ; d. Monitoring dan evaluasi ; 1.2. Kepala Sub. Bagian Keuangan Kepala Sub. Bagian Keuangan mempunyai tugas : a. Menyusun program kerja Sub. Bagian Keuangan untuk jangka pendek, menengah dan panjang ;


23

b. Menyusun renncana operasional Sub. Bagian Keuangan sebagai pedoman kerja sehari-hari ; c. Menghimpun dan menyiapkan data keuangan sebagai bahan penyusunan program ; d. Menyiapkan bahan dan data dalam rangka tata kelola keuangan program kerja pembangunan maupun rutin ; e. Melaksanakan

verifikasi

administrasi

dan

pembukuan

anggaran ; f.

Memberikan pelayanan intern dilingkkup BPBD baik yang bersifat administrasi maupun fisik uang ;

g. Meminta

dan

menghimpun

data

laporan

penggunaan

keuangan guna bahan laporan ; h. Menyusun prosedur kerja yang ada dalam lingkup Sub. Bagian Keuangan ; i.

Membantu mengevaluasi penggunaan keuanngan ;

j.

Menyimpan, merawat dan menyiapkan data-data/ dokumen tenntang keuangan Pusat/Daerah ;

k. Memberikan saran dan pertimbangankepada Sekretaris ; l.

Melaporkan hasil kegiatan rutin kepada Sekretaris ;

m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai ketentuan Perundang-undangan. Kepala Sub. Bagian Keuangan mempunyai fungsi : a. Penyusunan ;


24

b. Pelaksanaan ; c. Penyiapan dan pelaporan ; d. Monitoring dan evaluasi. 2.

Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Logistik : Kepala

Bidang

Pencegahan,

Kesiapsiagaan

dan

Logistik

mempunyai tugas : a. Mengumpulkan dan menganalisa data-data lapangan yang terkait erat dengan Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Logistik pada sebelum, saat terjadi dan sesudah bencana ; b. Menyusun

rencana

kegiatan

dan

program

kerja

bidang

Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Logistik ; c. Mengumpulkan

kebijakan

teknis

pengelolaan

logistik

tata

keloladan pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan ; d. Mengkoordinasikan kebijakan teknis tentang pengelolaan logistik serta tata kelola penncegahan dan kesiapsiagaan ; e. Menyusun

pedoman

dan

standar

kebutuhan,

penyediaan,

pendistribusian dan pemanfaatan logistik pada sebelum, saat dan sesudah bencana ; f. Menyusun pedoman dan standar tata kelola pencegahan dan kesiapsiagaan bencana ; g. Menyusun pedoman dan standar tata kelola invstigasi dalam upaya mengurangi resiko bencana ;


25

h. Menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan logistik serta tata kelola pencegahan

dan

kesiapsiagaan

dalam

rangka

koordinasi

sinkronisasi dan kerjasama kebencanaan ; i.

Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama dalam hal penanggulangan bencana sesuai perintah dan ketentuan yang berlaku ;

j.

Melaksanakan

penyediaan,

penyiapan

dan

pendistribusian

logistik dalam rangka penanggulangan bencana ; k. Melaksanakan pencegahan kesiapsiagaan sesuia pedoman dan ketentuan yang berlaku ; l.

Memantau,

mengevaluasi

dan

menganalisa

pelaksanaan

pengelolaan logistik serta pelaksanaan investigasi, pencegahan dan kesiapsiagaan ; m. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sub. Bidang Logistik serta Sub. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan ; n. Mengatur

dan

membina

kinerja

bawahan

dalam

rangka

kelancaran pelaksanaan tugas dan karier bawahan ; o. Melaporkan dan Penceghan,

memberikan

Kesiapsiagaan

bahan

dan

pertimbangan

Logistik

kepada

bidang kepala

Pelaksana BPBD ; p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD.


26

Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Logistik fungsi : a. Penyusuna rencana teknis ; b. Perumusan kebijakan teknis ; c. Koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan kerjasama ; d. Monitoring dan evaluasi. II.I. Sub. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan : Kepala Sub. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas: a. Mengumpulkan

dan

menganalisa

data

terkait

kegiatan

pencegahan dan kesiapsiagaan bencana ; b. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Sub. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan ; c. Menyiapkan bahan kebijakan teknis pelaksanaan pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana ; d. Menyusun pedoman dan standar kerja pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana ; e. Menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana ; f. Menyiapkan

bahan

kerjasama

pelaksanaan

pencegahan

prabencana, pengurangan resiko bencana dan kesiapsiagaan ; g. Menyiapkan

bahan

fasilitasi

dan

sosialisasi

pencegahan

prabencana, penguranngan resiko bencana dan kesiapsiagaan prabencana, peringatan dini dan investigasi bencana ;


27

h. Mengarahkan kinerja bawahan serta meningkatkan karier dan prestasi kerja bawahan ; i.

Menyiapakan

dan

melaksanakan

monitoringdan

evalukasi

kegiatan pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana ; j.

Melaporkan seluruh kegiatan Sub. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana ;

k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan ; l.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Logistik .

Kepala Sub. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi : a. Pengumpulan dan anallisa data ; b. Menyusun pedoman teknis ; c. Penyiapan bahan kebijakan ; d. Pelaksanaan dan pengendalian. II.II.

Sub. Bidang Logistik Kepala Sub. Bidang Logistik mempunyai tugas : a. Membuat

analisa

kebutuhan

logistik

dalam

rangka

penanggulangan kebencanaan, sesuai tipe dan jenis bencana serta ketentuan yang berlaku ; b. Menyiapkan hasil analisa kebutuhan logistik dalam rangka penyusunan kebijakan teknis ;


28

c. Membuat konsep kebijakan teknis yang berupa pedoman dan standar pengelolaan logistik ; d. Menyusun renncana kegiatan dan program kerja Sub. Bidang Logistik sebagai pedoman kerja ; e. Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama dalam hal dukunngan logistik ; f. Menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidanng dukungan logistik ; g. Menyiapkan bahan fasilitasi dan evaluasi di bidang Logistik ; h. Menyiapkan dan menngatur pendistribusian logistik ; i.

Mengarahkan

pelaksanaan

tugas-tugas

bawahan

serta

pembinaan prestasi kinerja bawahan ; j.

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub. Bidang Logistik ;

k. Mengarahkan pelaksanaan tuga-tugas bawahan serta membina prestasi kinerja bawahan ; l.

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub.

Bidang

Logistik ; m. Memberikan saran dan pertimbangan kepda Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Logistik ; n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang

diberikan

oleh Kepala

Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Logistik


29

Kepala Sub. Bidang Logistik mempunyai fungsi : a. Pengumpulan dan analisa data ; b. Menyusun pedoman teknis ; c. Penyiapan bahan kebijakan ; d. Pelaksanaan dan pengendalian. III. Bidang Kedaruratan, Rehabilitasi dan Rekontruksi Kepala Sub. Bidang Kedaruratan, Rehabilitasi dan Rekontruksi mempunyai tugas : a. Menganalisa data kedaruratan, rehabilitasi dan rekontruksi unntuk mendapatkan informasi dalam rangka penyusunan kegiatan dan program kerja ; b. Menyusun

rencana

kegiatan

dan

program

kerja

Bidang

Kedaruratan, Rehabilitasi dan Rekontruksi ; c. Merumuskan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana, pada saat pasca bencana penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat serta rekontruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik ; d. Mengkoordinasikan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kedaruratan , rehabillitasi dan rekontruksi, baik ke dalam maupun ke luar dengan instansi terkait ; e. Menyimpan

pedoman

dan

standar

operasional

di

bidang

Kedaruratan, rehabilitasi dan rekontruksi ;


30

f. Mengkoordinasikan

pelaksanaan

penanganan

kedaruratan,

rehabilitasi dan rekontruksi ; g. Melaksanakan kerja sama dengan instansi dan lembaga terkait di bidang penanggulangan bencana pada saat pasca bencana, penanganan

pengungnsi,

pelaksanaan

rekontruksi

sarana

prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik ; h. Mengarahkan dan membina dalam rangka peningkatan karir dan kinerja di bidang kedaruratan, rehabilitasi dan rekontruksi ; i.

Mengatur pelaksanaan tugas teknis bawahan dalam rangka terwujudnya target kinerja pelaksanaan kedaruratan, rehabilitasi, dan rekontruksi ;

j.

Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekontruksi ;

k. Melaksanakan

hasil

pelaksanaan

tugas

tanggap

darurat,

rehabilitasi dan rekontruksi kepada Kepala Pelaksana BPBD ; l.

Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan ;

m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD. Kepala Sub. Bidang Kedaruratan, Rehabilitasi dan Rekontruksi mempunyai fungsi : a. Menyusun program, kegiatan dan standar kerja ; b. Perumusan kebijakan teknis ; c. Koordinasi , sinkronisasi dan kerja sama ;


31

d. Pelaksanaan teknis ; e. Pengendalian. III.I

Kepala Sub. Bidang Kedaruratan mempunyai tugas : a. Mengumpulkan

dan

menganalisa

data

penanggulangan

bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat; b. Membuat dan menyusun rencana kegiatan dan program kerja Sub. Bidang Kedaruratan ; c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi ; d. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis dan standar di bidang penanggulangan bencana dan penanganan bencana ; e. Membuat

dan

menyusun

pedoman

teknis

dan

standar

penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi ; f. Menyiapkan bahan kerja sama di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi ; g. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungnsi pada saat tanggap darurat ; h. Menyiapkan bahan sosialisasi di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tangap darurat ; i.

Mengarahkan dan membina bawahan dalam pelaksanaan tugas dalam rangka peningkatan karir dan kinerja kedaruratan ;


32

j.

Melaksanakan

pengendalian

dan

pengawasan

malalui

monitoring dan evaluasi pelaksanaan tanggap darurat ; k. Melaporkan seluruh kegiatan Sub. Bidang kedaruratan kepada Kepala Bidang Kedaruratan, Rehabilitasi dan rekontruksi ; l.

Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan ;

m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Pimpinan. Kepala Sub. Bidang Kedaruratan mempunyai fungsi : a. Pengumpulan data ; b. Penyiapan bahan kebijakan ; c. Menyusun pedoman teknis ; d. Pelaksanaan dan pengendalian. III.II.

Kepala Sub. Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi mempunyai tugas : a. Mengumpulkan dan

menganalisa

data rehabilitasi pasca

bancana dan rekontruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik ; b. Membuat dan menyusun rencana kegiatan dan program kerja Sub. Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi ; c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi pasca bencana dan rekontruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik ;


33

d. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis dan standar di bidang rehabillitasi pasca bencana dan rekontruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik ; e. Membuat dan menyusun pedoman teknis dan standar di bidang rehabilitasi pasca bencana dan rekontruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik ; f. Menyiapkan bahan kerja sama di bidang rehabilitasi pasca bencana dan rekontruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik ; g. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekontruksi ; h. Menyiapkan bahan sosiallisasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekontruksi ; i.

Mengarahkan dan membina bawahan dalam pelaksanaan tugas dalam rangka peningkatan karir dan kinerja rehabilitasi dan rekontruksi ;

j.

Melaksanakan

pengendaliandan

monitoring

evaluasi

dan

pengawasan

pelaksanaan

rehabilitasi

melalui pasca

bencana dan rekontruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik ; k. Melaporkan seluruh kegiatan Sub. Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi ; l.

Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan ;


34

m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Pimpinan. Kepala Sub. Bidang Rehabilitasi dan Kontruksi mempunyai fungsi : a. Pengumpulan data ; b. Penyiapan bahan kebijakan ; c. Menyusun pedoman teknis ; d. Pelaksanaan dan pengendalian.


35

BAB III RENCANA KINERJA TAHUN 2015

A. PROGRAM UTAMA Penyusunan

Rencana

Kinerja

Tahun

2015

Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang ada 1 program utama, sedangkan

pelaksanaan untuk mencapai sasaran

adalah melalui kegiatan kegiatan sebagaimana yang terurai dibawah ini Program Utama dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 No. 1.

PROGRAM Pencegahan dini penanggulangan bencana alam

KEGIATAN dan 1. Pemantauan korban

dan

penyebarluasan informasi potensi bencana alam 2. Pengadaan logistik dan obatobatan bagi korban bencana alam 3. Pembinaan Desa Tangguh 4. Penanganan Kedaruratan Bencana Alam 5. Latihan terpadu penanggulangan bencana alam 6. Operasional Tim SAR 7. Operasional Tim Reaksi Cepat


36

B. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA Sasaran dan Indikator Kinerja sebagaimana tabel berikut : SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAHKABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015 No 1.

4

5

SASARAN Meningkatnya masyarakat sadar bencana

2.

Meningkatnya jumlah Desa tangguh .

3.

Adanya regulasi yang memadai

Tersedianya kebutuhan dasar korban bencana

Tersedianya pelayan untuk korban bencana

6

Berkurangnya resiko bencana

7

Rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas umum dan infrastruktur yang rusak akibat bencan

INDIKATOR

TARGET KINERJA

1. Jumlah masyarakat yang mengikuti Sosialisasi / bintek kebencanaan . 2. Jumlah aparat / perangkat yang mengikuti Sosialisasi / bintek kebencanaan . Jumlah Desa yang telah membentuk Organisasi Desa Tangguh . 1. Jumlah Perda kebencanaan yang telah disusun 2. Jumlah renkon ( rencana kontijensi ) yang telah disusun 1. Prosentase pemenuhan kebutuhan air 2. Prosentase pemenuhan kebutuhan sandang 3. Prosentase pemenuhan kebutuhan pangan 4. Prosentase pemenuhan kebutuhan penampungan / hunian sementara 1. Prosentase pemenuhan kebutuhan layanan kesehatan 2. Prosentase pemenuhan kebutuhan layanan psikososial 1. Prosentase penunuran korban jiwa 2. Prosentase penururnan kerugian harta benda dan infrastruktur 1. Prosentase penangan rumah rusak akibat bencana

2. Prosentase perbaikan dan pembangunan infrastruktur yang rusak akibat bencana


2100 orang 550 orang 11 Desa 2 Buah 5 buah 75% 75% 75% 75% 75% 75% 100%

100%

75%

37

C. JUMLAH ANGGARAN YANG DIALOKASIKAN Jumlah

anggaran

yang

dialokasikan

untuk

mendukung

pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan yang telah ditetapkan, sebesar Rp. 4.631.001.087,00 yaitu untuk Belanja Langsung sebesar Rp.3.567.460.000,00 dan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.063.541.087,00. Adapun untuk perincian kegiatan sebagaimana lampiran Rencana Kinerja Tahun 2015.


38

BAB IV PENUTUP

Demikian Rencana Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 yang disusun dan akan dijadikan pedoman dalam menunjang

pelaksanaan

Tupoksi

Badan

Penanggulangan

Bencana

DaerahKabupaten Lumajang Pokok-pokok dan rincian kegiatan yang disusun merupakan kelanjutan, peningkatan dan perluasan dari Pelaksanaan Kegiatan tahun sebelumnya dan mengacu, berpedoman kepada Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana DaerahKabupaten Lumajang. Lebih lanjut Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang disusun untuk dapat dijadikan pedoman bagi penjabaran tugas dan fungsi oleh segenap jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang dalam rangka mengaktualisasikan Tupoksi yang dibiayai oleh anggaran berbasis kinerja sesuai dengan rencana yang realistis serasi dan berkesinambungan. Semoga Allah SWT selalu meridhoi apa yang telah termuat dalam Rencana Kinerja Tahun 2015 dan semoga perbuatan kita dicatat sebagai amal ibadah. Amin

Lumajang, 2 Januari 2015 KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG ttd RIBOWO, S.Sos Pembina Tk. I NIP. 19560520 198003 1 018


39

RENCANA KINERJA TAHUN 2015 ( RENJA )

Recommend Documents