RENCANA KINERJA
(RENJA) TAHUN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG INSPEKTORAT Jalan Arif Rahman Hakim No. 1 Lumajang
IV/23 - 1
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG B. DASAR HUKUM C. TUJUAN DAN MANFAAT D. GAMBARAN UMUM DAN TUPOKSI BAB II PERENCANAAN STRATEJIK DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA A. VISI B. MISI C. TUJUAN D. SASARAN E. CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN F. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN SEBELUMNYA BAB III SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN A. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA B. PROGRAM, KEGIATAN DAN PERKIRAAN MAJU ANGGARAN BAB IV PENUTUP LAMPIRAN-LAMPIRAN Lampiran 1
:
FORM RS (Rencana Stratejik)
Lampiran 2
:
FORM RENJA / RKT(Rencana Kinerja Tahunan)
IV/23 - 2
KATA PENGANTAR Dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu disadari adanya risiko yang dapat menghalangi pencapaian tersebut secara ekonomis, efisien dan efektif, sehingga diperlukan pengendalian internal secara memadai. Salah satu bentuk pengendalian internal tersebut adalah adanya pengawasan internal yang diselenggarakan oleh Inspektorat Kabupaten Lumajang. Dalam menyelenggaraan pengawasan internal sebagai bagian dari urusan Otda,
pemerintahan
umum,
persandian,
kepegawaian,
dan
persandian,
Inspektorat juga memiliki risiko dalam mencapai tujuan tersebut. Untuk meminimalisir risiko tersebut, Inspektorat menyusun Perencanaan Strategis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang juga diharuskan dalam peraturan perundangundangan. Sebagai tindak lanjut dari implementasi
Rencana Strategis ( Renstra )
Inspektorat Kabupaten Lumajang yang telah disusun untuk masa 5 ( lima ) tahun tersebut, Inspektorat menyusun Rencana Kinerja (Renja) tahun 2013 sebagai pedoman penyelenggaraan pengawasan internal sejak perencanaan sampai dengan pengawasan dan pelaporan yang nantinya berguna dalam proses Responsibilitas dan Akuntabilitas di tahun 2013 yang diharuskan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 dan Permendagri nomor 54 tahun 2010. Demikian untuk menjadikan maklum. Lumajang,
September 2012 INSPEKTUR
KABUPATEN LUMAJANG ttd HANIFAH DYAH EKASIWI, SE Pembina Utama Muda NIP. 19600505 198503 2 005
IV/23 - 3
SURAT PERINTAH TUGAS Nomor : 700/ /427.51/2012 Berdasarkan Surat Permintaan Rencana Kinerja (RENJA) tahun 2013 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor : 050/1513/427.62/2012 tanggal 17 September 2012 perihal Penyusunan Rencana Kinerja (RENJA) tahun 2013, maka dengan ini kami :
Kepada : 1. Nama NIP. Pangkat/Gol. Jabatan 2. Nama NIP. Pangkat/Gol. Jabatan 3. Nama NIP. Pangkat/Gol. Jabatan 4. Nama NIP. Pangkat/Gol. Jabatan 5. Nama NIP. Pangkat/Gol. Jabatan
Menugaskan : : : Ruang : : : : Ruang : : : : Ruang : : : : Ruang : : : : Ruang : :
HARI KRISDIANTO, SH, MH 19580125 199003 1 004 Pembina Tingkat I / (IV/b) Sekretaris Inspektorat Kab. Lumajang Drs. MACHMUD, MM 19580120 198303 1 005 Pembina Tingkat I / (IV/b) Pengawas Pemerintahan Madya GUNTUR SAJEKTI, SAP 19610131 198303 1 007 Penata Tingkat I / (III/d) Ka.Sub.Bag. Perencanaan AAN, S.Sos 19730828 199303 1 003 Penata / (III/c) Pengawas Pemerintahan Muda DITYATAMA, ST, SAB 19870425 200604 1 003 Penata Muda / (III/a) Pengawas Pemerintahan Pertama
Untuk : Menyusun Rencana Kinerja (RENJA) Inspektorat tahun 2013 berdasarkan RENSTRA Inspektorat tahun 2010-2014 pada tanggal 21 s.d 28 September 2012 dan melaporkan hasilnya pada Inspektur Kabupaten Lumajang.
Demikian surat ini untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dikeluarkan di : LUMAJANG Pada tanggal : INSPEKTUR KAB. LUMAJANG ttd HANIFAH DYAH EKA SIWI,SE Pembina Utama Muda NIP.19600505 198503 2 005
IV/23 - 4
BAB I
PENDAHULUAN
Rencana Kinerja (RENJA) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang diimplementasikan Pemerintah Kabupaten Lumajang. RENJA atau Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen
yang berisi informasi tentang
tingkat atau target kinerja berupa output dan outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu yang di breakdown dari RENSTRA 5 (lima) tahunan. A. Latar Belakang Dalam mencapai visi dan misi serta tujuan dan sasaran inspektorat yang termuat dalam Renstra 5 (lima) tahunan yang telah ditetapkan untuk dicapai pada tahun 2015-2019, serta untuk memenuhi ketentuan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 diperlukan rencana kinerja tahunan
yang
ditetapkan
untuk
tahun
2015
sebagai
pedoman
penyelenggaraan penyelenggaran pengawasan termasuk dalam perencanaan anggaran inspektorat tahun anggaran 2015. Dalam menyusun perencanaan mengacu pada Prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah yang dimuat dalam Permendagri 54 tahun 2010 diantaranya: a) Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional; b) Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing; c) Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan d) Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masingmasing daerah,sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Selain untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, Rencana
IV/23 - 5
Kinerja tahunan diperlukan salah satunya untuk mengadopsi perubahan kondisi termasuk risiko-risiko yang mungkin menghalangi pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat karena perencanaan jangka menengah 5 tahunan berisiko bias dan tidak relevan, sehingga tujuan dan sasaran tersebut tetap dapat
tercapai
secara
ekonomis,
efisen
dan
efektif.
Renja
SKPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e Permendagri 54 tahun 2010, setidaknya memuat: a. b. c. d. e.
Program dan kegiatan; Lokasi kegiatan; Indikator kinerja; Kelompok sasaran; dan Pagu indikatif dan prakiraan maju
Penyusunan
Renja
Inspektorat
Kabupaten
Lumajang
sebagaimana
Permendagri 54 tahun 2010 harus dilakukan dengan melalui tahapan sebagai berikut: a. b. c. d.
Persiapan penyusunan RenjaSKPD; Penyusunan rancangan Renja SKPD; Pelaksanaan forum SKPD; dan Penetapan Renja SKPD.
B. Dasar Hukum 1. Undang – undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang – undang Nomor. 17 tahun 2003 tentang. Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 3. Undang – undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 4. Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
IV/23 - 6
5. Peraturan Pemeritah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan,
pengendalian
dan
evaluasi
pelaksanaan
rencana
pembangunan daerah; 6. Permendagri nomor 13 tahun 2006 dan Perubahannya; 7. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010; 8. Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 9. Inpres Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 10. SE. MENPAN 31/ M PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja; 11. Keputusan Kepala LAN : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. C. Tujuan dan Manfaat 1. Tujuan Untuk memenuhi ketentuan sehingga
penyelenggaraan pengawasan
internal oleh Inspektorat Kabupaten Lumajang dapat lebih terencana, terpola dan terpadu Sebagaimana PP 8 tahun 2009 Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dimaksudkan untuk : 1. Meningkatkan konsistensi antar kebijakan yang dilakukan berbagai organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaan; 2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program; 3. Menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran; 4. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan public; 5. Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan, dan pelaksanaan sesuai RPJMD, sehingga tercapai efektivitas
IV/23 - 7
perencanaan 2. Manfaat a. Bagi Internal Inspektorat Sebagai
pedoman
penyelenggaraan
pengawasan
internal
pemerintahan di tahun 2015 baik dalam perencanaan termasuk penganggaran, sampai dengan pengawasan termasuk pengukuran kinerja sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi. b. Bagi Pemerintah Kabupaten Sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait penyelenggaraan pengawasan internal pemerintahan di tahun 2015 baik dalam perencanaan termasuk penganggaran, sampai dengan pengawasan
termasuk
akuntabilitas
dan
dipergunakan
pengukuran
transparansi.
sebagai
salah
kinerja
Disamping
satu
bentuk
sebagai itu
bentuk
RENJA
dapat
pengendalian
untuk
memastikan kinerja penyelenggaraan pengawasan Internal dan bahan responsibilitas. c. Bagi Pihak Lainya Sebagai bentuk akuntabilitas dan Transparansi penyelenggaraan pengawasan internal pemerintahan di tahun 2015.
D. GAMBARAN UMUM DAN TUPOKSI Inspektorat Kabupaten Lumajang merupakan Organisasi Teknis Kabupaten dalam bidang Pengawasan Internal dan melakukan Pemeriksaan Kasus dan Reguler (sesuai PKPT) berikut Kondisi Inspektorat pada bulan September tahun 2014:
IV/23 - 8
1. KONDISI KEPEGAWAIAN Formasi kepegawaian Inspektorat Kabupaten Lumajang mempunyai kondisi : a.
b.
C
D
Status kepegawaian Pegawai negeri sipil (PNS) Tenaga Kontrak Latar belakang pendidikan Magister (S2) Sarjana (S1) Sarjana Muda/Diploma III (D3) Sarjana Muda/Diploma II (D2) Sarjana Muda/Diploma I (D1) SLTA SLTP SD Pangkat dan Golongan Pembina Utama Madya (IV/d) Pembina Utama Muda (IV/c) Pembina Tingkat I (IV/b) Pembina (IV/a) Penata Tingkat I (III/d) Penata (III/c) Penata Muda Tingkat I (III/b) Penata Muda (III/a) Pengatur Tingkat I (II/d) Pengatur (II/c) Pengatur Muda Tingkat I (II/b) Pengatur Muda (II/a) Juru Tingkat I (I/d) Juru (I/c) Juru Muda Tingkat I (I/b) Juru Muda (I/a) Pejabat Stuktural Eselon II Eselon III Eselon IV Pejabat Fungsional Auditor Auditor Muda Auditor Pertama Auditor Penyelia Auditor Pelaksana Lanjutan Auditor Pelaksana Pejabat Fungsional P2UPD Pengawas Pemerintahan Utama Pengawas Pemerintahan Madya Pengawas Pemerintahan Muda Pengawas Pemerintahan Pertama
: :
36 -
orang orang
: : : : : : : :
2 20 3 ................. ................. 6 2 1
orang orang orang orang orang orang orang orang
: : : : : : : : : : : : : : : :
1 5 2 10 2 6 6 1 2 1 -
orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang
: : :
1 5 3
orang orang orang
: : : : :
5 2 -
orang orang orang orang orang
: : : :
2 9 2
orang orang orang
IV/23 - 9
2. KEDUDUKAN,TUGAS POKOK DAN FUNGSI Sesuai dengan Perda No. 09 tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Inspektorat Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut : Inspektorat Kabupaten Lumajang merupakan Unsur Pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan Tupoksinya Inspektur bertanggungjawab langsung kepada Bupati Lumajang dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. a. Tugas Pokok. Inspektorat
mempunyai
tugas
melakukan
pengawasan
terhadap
pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa pelaksanaan urusan pemerintahan Desa b. Fungsi. Inspektorat mempunyai fungsi : a. Perencanaan Program Pengawasan b. Perumusan Kebijakan dan Fasilitasi pengawasan; dan c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan
IV/23 - 10
Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Lumajang
INSPEKTUR
SEKRETARIS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAG PERENCANAAN
IRBAN WILAYAH I
IRBAN WILAYAH II
FUNGSIONAL P2UPD
SUB BAG ADMINISTRASI DAN UMUM
IRBAN WILAYAH III
SUB BAG EVALUASI DAN PELAPORAN
IRBAN WILAYAH IV
FUNGSIONAL AUDITOR
IV/23 - 11
BAB Ii
PERENCANAAN STRATEJIK DAN CAPAIAN TAHUN SEBELUMNYA
Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik ( good government governance) pada penyelenggaraan pengawasan internal pemerintahan merupakan dukungan yang utama dalam pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Lumajang. Kewajiban penyusunan perencanan Stratejik dan Rencana Kinerja Inspektorat didasarkan Perda 9 tahun 2009, rencana Stratejik Inspektorat yang ditetapkan melalui Keputusan Inspektur Kabupaten Lumajang Tentang Rencana
Stratejik (Renstra) Inspektorat
Kabupaten Lumajang tahun 2015 sampai dengan 2019, disusun sebagai alat kendali dan tolok ukur bagi Inspektorat Kabupaten Lumajang dalam penyelenggaraan pengawasan. A.
VISI Visi merupakan pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan, dan secara potensi untuk terwujud menuju kemana dan apa yang diwujudkan Inspektorat dimasa depan. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 mengungkapkan bahwa visi merupakan : ”Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan”. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang masa depan yang berisikan cita dan citra
yang ingin diwujudkan oleh Inspektorat.
Pernyataan Visi Inspektorat Kabupaten Lumajang adalah :
Menjadi Mitra Yang Andal dalam Mewujudkan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah Yang Efektif dan Pemerintah Yang Akuntabel
IV/23 - 12
B.
MISI Misi adalah kristalisasi dari keinginan menyatukan langkah dan gerak untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, sedangkan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2009 mendefinisikan visi sebagai : “Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi”. adapun misi Inspektorat Kabupaten Lumajang adalah :
1. Meningkatkan Kualitas Pengawasan Internal Pemerintah Daerah; 2. Meningkatkan Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pengawasan 3. Meningkatkan intensitas dan kualitas pembinaan kepada obrik sebagai mitra C.
TUJUAN Berdasarkan visi dan misi, maka Inspektorat Kabupaten Lumajang menetapkan tujuan sebagai berikut : 1. Meningkatkan
identifikasi
dan
evaluasi
kelemahan
penyelenggaraan
pemerintahan pada obrik secara tepat dan efektif. 2. Meningkatkan penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. 3. Meningkatkan aktivitas pembinaan kepada auditee yang berkualitas dalam rangka mendukung sistem pengendalian internal yang efektif. D. SASARAN Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu satu tahun atau kurang, dalam rentang waktu masa Renstra (tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan). Adapun penjabaran tujuan dalam bentuk sasaran - sasaran adalah sebagai berikut:
IV/23 - 13
TUJUAN Meningkatkan identifikasi dan evaluasi kelemahan penyelenggaraan pemerintahan pada obrik secara tepat dan efektif Meningkatnya intensitas Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan di lingkungan Pemkab Lumajang
SASARAN Terselenggaranya pengawasan secara Berkualitas sesuai standar
3.
Meningkatnya aktivitas pembinaan kepada auditee yang berkualitas dalam rangka mendukung sistem pengendalian internal yang efektif
Terselenggaranya pembinaan berkualitas dan efektif
E.
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
1.
2.
Terselesaikannya pemantauan tindaklanjut secara berkualitas dan efektif yang
Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2009 mendefinisikan Strategi sebagai : “Langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi”. Strategi terdiri dari formulation strategic, implementation strategis, serta
implementation strategic. Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Renstra akan dicapai dengan berbagai strategi yang dibutuhkan untuk keperluan tersebut berupa Kebijakan dan Program. Upaya – upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Renstra bukan merupakan hal yang mutlak (rigid) tetapi berfungsi sebagai acuan bagi Inspektorat Kabupaten Lumajang dalam
melaksanakan
tanggung
jawab
penyelenggaraan
pengawasan
untuk
memaksimalkan usaha pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat dan sumbangsih pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten. Strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Renstra didasari asumsi – asumsi kondisi makro dan kondisi regional pada saat penyusunannya serta prediksi selama lima tahun kedepan. Karena itu seiring dengan tuntutan perubahan yang ada ditengah masyarakat maka tidak tertutup kemungkinan dilaksanakannya berbagai upaya lain dalam rangka memaksimalkan pencapaian tujuan dan sasaran, termasuk perbaikan kebijakan, pengembangan program, peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak dan
aransemen
kelembagaan
dalam
rangka
optimalisasi
Penyelenggaraan
Pengawasan Inspektorat Kabupaten Lumajang. Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Inspektorat Kabupaten Lumajang dalam Dokumen Renstra selengkapnya dituangkan dalam formulir perencanaan stratejik (Lampiran I : Formulir RS)
IV/23 - 14
F.
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN SEBELUMNYA Rencana Kinerja tahunan merupakan hasil dari proses pengintegrasian antara perencanaan stratejik dengan penganggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Proses ini dilaksanakan setiap awal tahun anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan Inspektorat yang merupakan breakdown tahunan dari rencana strategis jangka menengah 5 (lima) tahunan. Bidang umum dan pemerintahan memiliki kewenangan dalam pengelolaan sumber daya baik dalam penyediaan maupun pendistribusiannya. Penyelenggaraan urusan umum dan pemerintahan termasuk mencakup pelaksanaan pengawasan internal pemerintah yang menjadi tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lumajang. Perencanaan kinerja masing – masing bidang yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam tahun 2014 capaian kinerjanya dapat diuraikan sebagai berikut :
No.
SASARAN
TERCAPAI
I
BIDANG UMUM DAN PEMERINTAHAN
1
Terselenggaranya Intensitas dan efektifitas peleksanaan pemeriksaan di Daerah
2
Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja SKPD
3
Terselenggaranya
Penanganan
Tersedianya
sarana
dan
kasus prasarana
pemeriksaan yang memadahi
5
Meningkatnya
kualitas
Pengawasan di Daerah
SDM
√ √
Pengaduan Masyarakat secara tepat 4
KURANG TIDAK TERCAPAI TERCAPAI
Aparat
√ √ √
IV/23 - 15
Capaian sasaran dan indikator kinerja yang diperoleh dalam tahun 2014 secara lebih detail adalah sebagai berikut :
1.
KINERJA REALISAS CAPAIA SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET I N % % % Terselenggaranya 1.1 Tersusunnya PKPT dan 100 96 96 Intensitas dan efektifitas terdukungnya kegiatan peleksanaan pemeriksaan pengawasan secara di Daerah memadai. 1.2 Prosentase jumlah LHP dibanding jumlah target obrik 1.3 Prosentase jumlah saran yang sudah ditindaklanjuti dibandingkan jumlah saran atas temuan 1.4 Prosentase jumlah LHP Riksus yang diterbitkan
2
3
4
5
54
54
100
540
395
76.04
3
3
100
8
8
100
2.2 Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemda yang ditunjukkan dengan penurunan nilai temuan hasil reviu
71
64
90,64
2.3 Peningkatan jumlah yang memahami menerapkan SPIP
SKPD dan
3
3
100
Terselesaikannya penanganan kasus pengaduan masyarakat secara tepat Tersedianya sarana dan prasarana pemeriksaan yang memadai
3.1 Jumlah pengaduan yang diselesaikan dibanding jumlah pengaduan berkadar pengawasan yang ditangani 4.1 Prosentase peningkatan kuantitas dan terjaganya kualitas sarana pengawasan
13
10
76,92
5
3,7
74
Meningkatnya kualitas SDM aparat pengawasan
5.1 Meningkatnya jumlah aparat pengawasan yang mengikuti diklat
30
24
80
Terwujudnya Akuntabilitas 2.1 Peningkatan kualitas AKIP Kinerja SKPD
Rata-rata Capaian
90,25
IV/23 - 16
Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran Inspektorat pada tahun 2014 tersebut dan Upaya yang sedang dan akan dilaksanakan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain :
No. 1.
2.
HAMBATAN
UPAYA MENGATASI HAMBATAN
SDM secara umum masih terbatas Mengoptimalkan SDM yang ada dengan kuantitas maupun kualitasnya jalan meningkatkan kemampuannya dengan diklat-diklat, bintek, pembinaan, sosialisasi baik formal maupun non formal . Terbatasnya sarana dan prasarana Pengadaan sarana dan prasarana pendukung pengawasan pendukung pengawasan yang memadai
3.
Kurangnya jumlah tenaga di Inspektorat dibanding dengan jumlah obrik yang ada sehingga beban kerja lebih berat
-
4.
Sistem dan Prosedur Pengawasan yang belum memadai
Pengembangan sistem, prosedur, kebijakan serta teknis penyelenggaraan pengawasan.
5.
Belum adanya regulasi dan reward Mengajukan insentif tambahan yang memadai bagi Pejabat penghasilan bagi aparat pengawasan. Pemeriksa khususnya dalam penanganan kasus
6
Adanya temuan pemeriksaan yang berulang dan sulit ditindaklanjuti
Mengoptimalkan tenaga yang ada; Mengajukan penambahan personil melalui BKD
Peningkatan pemahaman dan Optimalisasi pelaksanaan pengawasan
IV/23 - 17
BAB III C.
SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana stratejik. Masing-masing sasaran, program, maupun kegiatan dalam rangka pengukuran capaiannya diperlukan indikator kinerja, beberapa indikator kinerja diantaranya Indikator input, output, dan outcome. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. Sedangkan Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Berikut adalah Sasaran dan target yang ingin dicapai Inspektorat Kabupaten Lumajang di tahun 2015 : No
Uraian Sasaran
1.
Terselenggaranya Intensitas dan efektifitas peleksanaan pemeriksaan di Daerah
Indikator Kinerja Tersusunnya PKPT secara tepat waktu
Formula Indikator Jumlah hari penyusunan PTKPT
Target Kinerja 2014 32 hari
IV/23 - 18
Persentase Obyek Pemeriksaan yang diaudit Persentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti
2.
Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja SKPD
Persentase Kegiatan Pembangunan Yang Diawasi dan Dievaluasi Peningkatan kualitas Penyelenggaraan Sistem AKIP
Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemda
3.
Terselesaikannya penanganan kasus dan pengaduan masyarakat secara tepat
4.
Tersedianya sarana dan prasarana pemeriksaan yang memadai
5.
Meningkatnya kualitas SDM aparat pengawasan
Peningkatan jumlah SKPD yang memahami dan menerapkan SPIP Persentase kasus dan pengaduan di lingkungan pemerintahan daerah yang ditangani Persentase peningkatan kuantitas dan terjaganya kualitas sarana pengawasan Meningkatnya jumlah aparat pengawasan yang mengikuti diklat/Bintek/ Sejenisnya
Persentase jumlah LHP yang terbit dibanding jumlah seluruh LHP yang seharusnya terbit Prosentase jumlah saran yang sudah ditindaklanjuti dibandingkan jumlah seluruh saran atas temuan Laporan Hasil Reviu LPPD Secara Tepat Waktu
54 LHP, 100%
Katagori Capaian Kinerja pada LAKIP Inspektorat Jumlah LAKIP SKPD yang Dievaluasi dibanding Seluruh Jumlah LAKIP SKPD Jumlah Temuan atas Kelemahan Sistem dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah SKPD yang dilakukan Pemetaan Risiko (Risk Assessment) Jumlah kasus yang diselesaikan dibanding jumlah kasus berkadar pengawasan yang ada Nilai penambahan Aset dibagi jumlah Aset yang telah ada dan beroperasi dengan baik Jumlah aparat pengawasan yang mengikuti diklat/bintek/ kegiatan Sejenisnya Jumlah pelatihan kantor sendiri PKS yang dilaksanakan dalam 1(satu) tahun
>80%
93%
100%
12 SKPD, 16%
10 Temuan
1 SKPD
52 kasus, 83%
>4%
35 orang
6 kali
IV/23 - 19
D.
Program, kegiatan dan perkiraan maju Anggaran 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran No 1
Uraian Kegiatan Pelayanan Administrasi Operasional Perkantoran
dan
Pagu Anggaran 2015 382.250.500,-
Anggaran Berikutnya 371.558.000,-
Sumber DAU
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur No 1 2 3 4 5
Uraian Kegiatan Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala perlengkapan dan Peralatan kantor
Pagu Anggaran 2015 25.430.000,-
Anggaran Berikutnya
Sumber
10.000.000,-
DAU
79.500.000,-
79.500.000,-
DAU
99.700.000,-
65.000.000,-
DAU
10.560.000,-
4.000.000,-
DAU
25.300.000,-
27.000.000,-
DAU
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur No 1
Uraian Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
Pagu Anggaran 2014 16.650.000,-
Anggaran Berikutnya 9.000.000,-
Sumber DAU
4. Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur No 1
Uraian Kegiatan Pengiriman Aparatur Dalam rangka Diklat/ Sosialisasi/ Bintek/ dan Sejenisnya
Pagu Anggaran 2014 30.000.000,-
Anggaran Berikutnya 20.000.000,-
Sumber DAU
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan No 1
Uraian Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD/ LAKIP
Pagu Anggaran 2014 1.500.000,-
Anggaran Berikutnya 5.600.000,-
Sumber DAU
IV/23 - 20
2 3
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
1.500.000,-
2.500.000,-
DAU
2.000.000,-
2.500.000,-
DAU
6. Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah No 1
Pagu Anggaran 2014 75.000.000,-
Uraian Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Daerah
Anggaran Berikutnya 75.000.000,-
Sumber DAU
7. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah No
Uraian Kegiatan
1
Pelaksanaan pengawasan Internal dan Tindaklanjut Pengawasan Secara Berkala Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan Inventarisasi Temuan Pengawasan Tindaklanjut Hasil Temuan Pengawasan Audit, Monitoring, dan Evaluasi Hasil Hasil Pembangunan Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif Penyusunan dan Updating Peta Pengawasan (Audit Universe)
2 3 4 5 6 7
Pagu Anggaran 2014 383.810.000,-
Anggaran Berikutnya
Sumber
392.800.000,-
DAU
10.000.000,-
15.000.000,-
DAU
25.000.000,75.000.000,-
30.000.000,60.000.000,-
DAU DAU
25.000.000,-
25.000.000,-
DAU
56.000.000,-
60.000.000,-
DAU
23.000.000,-
23.000.000,-
DAU
8. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan No 1
Uraian Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Pagu Anggaran 2014 128.150.000,-
Anggaran Berikutnya 95.000.000,-
Sumber DAU
9. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan No 1
Uraian Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem Prosedur Pengawasan
dan
Pagu Anggaran 2014 25.000.000,-
Anggaran Berikutnya 20.000.000,-
Sumber DAU
IV/23 - 21
10. Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah No 1 2
Uraian Kegiatan Pemetaan Risiko Kondisi Lingkungan SPIP Bimbingan Teknis bagi satgas SPIPSIKD
Pagu Anggaran 2014 60.000.000,75.000.000,-
Anggaran Berikutnya
Sumber
60.000.000,-
DAU
75.000.000,-
DAU
11. Program Peningkatan Percepatan Pemberantasan Korupsi No 1 2
Uraian Kegiatan Penanganan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan percepatan pemberantasan Korupsi
Pagu Anggaran 2014 30.000.000,-
Anggaran Berikutnya 35.000.000,-
DAU
30.000.000,-
30.000.000,-
DAU
2.001.462.500,-
Sumber
1.805.458.000,-
IV/23 - 22
BAB IV Rencana
PENUTUP Kinerja (RENJA)
atau Rencana
merupakan tindak lanjut dari implementasi
Kinerja Tahunan (RKT)
Rencana Strategis ( Renstra )
Inspektorat Kabupaten Lumajang yang telah disusun untuk masa 5 ( lima ) tahun. Untuk mewujudkan semua yang telah direncanakan dalam Rencana Kinerja (RENJA) Tahun 2015 ini, diperlukan Kompetensi, Independensi, Due
Professional Care, dan Komitmen yang kuat dari semua pihak sebagai upaya untuk mensukseskan pembangunan di Kabupaten Lumajang yang didukung dengan pengawasan internal yang berkualitas sesuai Peran masing-masing. Namun sebaik apapun perencanaan disusun, ALLAH SWT yang menentukan keberhasilan perencanaan tersebut. Demikian untuk menjadikan maklum dan dipergunakan sebagaimana ketentuan.
IV/23 - 23
