Rencana Kinerja (Renja) BPPTPM Prov.Kep.Babel TA.2016

Rencana Kinerja (Renja) BPPTPM Prov.Kep.Babel TA.2016

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1.

LATAR BELAKANG Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau disingkat RKPD merupakan

dokumen perencanaan daerah yang disusun untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 januari 2017 dan berakhir pada tanggal 31 desember 2017. RKPD tahun 2017 menjadi acuan dalam pembuatan Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) . Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renja PD adalah Dokumen Perencanaan SKPD untuk peiode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang di tempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja PD merupakan pencapaian pelaksanaan kinerja SKPD dalam satu tahun apakah telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, belum memenuhi target atau melebihi target kinerja. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan Pemerintah Daerah wajib menyusun

Rencana

Kerja

Pemerintah

Daerah

(RKPD)

sebagai

dokumen

perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan merupakan acuan bagi SKPD dalam menyempurnakan renja PD untuk tahun yang sama.

Page | 1


1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 adalah : 1.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4055);

2.

Undang-Undang

nomor

25

tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 20

Tahun 2004 tentang Rencana Kerja

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385); 5.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemerintah Daerah;

6.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013;

7.

Peraturan Presiden RI nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;

8.

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Organisasi

dan

Tata

Kerja

Inspektorat,

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Statistik serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi

Page | 2


Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 3 Seri D); 9.

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang

Organisasi

dan

Tata

Kerja

Inspektorat,

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Statistik serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 10. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 24 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012; 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan Rencana Kerja

PD merupakan bentuk pelaksanaan Undang-

undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 disusun dengan maksud untuk: a.

Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) BPPTPM.

b.

Mendukung

suksesnya

pencapaian

sasaran

pembangunan

daerah

sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) c.

Penyusunan rancangan Renja BPPTPM mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, Renstra BPPTPM, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan

Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah untuk menciptakan sinergitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah bidang penanaman modal antar Provinsi dengan Kabupaten/kota serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

Page | 3

1.4.


SISTEMATIKA DOKUMEN RENCANA KERJA (RENJA) PD

Rencana kerja PD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang

1.2.

Landasan Hukum

1.3.

Maksud dan Tujuan

1.4.

Sistematika Dokumen Rencana Kerja (Renja) PD

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi PD 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Bab III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD 3.3. Program dan Kegiatan Bab IV PENUTUP

Page | 4


Page | 33


Page | 35


Page | 56


Page | 35


Page | 39


Page | 56


Page | 57

Rencana Kinerja (Renja) BPPTPM Prov.Kep.Babel TA.2016

Recommend Documents