RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BPPTPM PROV. KEP.BABEL

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BPPTPM PROV. KEP.BABEL 2012-2017

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1.

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD Dalam melaksanakan tugas setiap pejabat struktural dan pejabat

fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah dengan instansi diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan

perizinan

terpadu

dan

penanaman

modal

yang

menjadi

kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Untuk

melaksanakan

tugas

sebagaimana

dimaksud

Badan

Pelayanan

Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal; 2. Penyelenggaraan

tugas

di

bidang

pelayanan

perizinan

terpadu

dan

penanaman modal; 3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal; 4. Pelaksanaan urusan kesekretariatan; 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur di bidang pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal; Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung no.37 tahun 2013 tentang uraian tugas dan fungsi Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terdiri dari: a. Kepala Badan; b. Sekretariat; c. Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu; 7


d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian; e. Bidang Pengembangan Potensi Daerah; f.

Bidang Promosi;

g. UPTB; h. Tim Teknis. A.

Kepala Badan Kepala Badan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan,

menyelenggarakan dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dibidang pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal. Untuk

melaksanakan

tugas

sebagaimana

dimaksud,

Kepala

Badan

mempunyai fungsi : a. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis sesuai kebijakan umum pemerintah, pemerintah daerah dalam bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal; b. Penyelenggaraan penetapan program kerja dan perencanaan kegiatan pelayanan perizinan dan penanaman modal; c. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi serta sinkronisasi penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada SKPD, swasta, lembaga terkait; d. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi serta sinkronisasi penyelenggaraan penanaman modal kepada instansi dan lembaga yang terkait; e. Penyediaan sarana, pertimbangan dan rekomendasi mengenai kebijakan pelayanan perizinan dan penanaman modal daerah kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah; f. Pelaksanaan pembinaan staf; g. Pelaporan

pelaksanaan

kegiatan

Badan

kepada

Gubernur

melalui

Sekretaris Daerah; h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

8


B.

Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi : a. Penatausahaan keuangan akuntansi dan perbendaharaan; b. Pelayanan

surat

menyurat,

kearsipan,

inventaris,

pengelolaan

kerumahtanggaan, menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, mutasi, promosi dan tata usaha kepegawaian Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; c. Pengoordinasian penyusunan program/kegiatan dan anggaran; d. Pengevaluasian pelaksanaan program/kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal; e. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan; f. Pelaksanaan pembinaan staf; g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Keuangan; b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; c. Sub Bagian Program. C.

Tugas dan Fungsi Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan

pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan provinsi. Untuk

melaksanakan

tugas

sebagaimana

dimaksud

Bidang

Pelayanan

Perizinan Terpadu mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Perumusan kebijakan teknis, standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur perizinan dan non perizinan; 9


b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan secara terpadu; c. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan dan non perizinan dengan tim teknis dari Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; d. Pengelolaan sistem informasi pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik ; e. Pengelolaan pelayanan pengaduan masyarakat; f. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelayanan perizinan antar penyelenggara pelayanan perizinan terpadu satu pintu se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung g. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelayanan perizinan dengan instansi vertikal dan instansi terkait lainnya; h. Pelaksanaan evaluasi dan membuat laporan sesuai bidang tugasnya; i. Pelaksanaan pembinaan staf; j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri dari : a. Sub Bidang Pelayanan Perizinan; b. Sub Bidang Verifikasi dan Evaluasi Perizinan. D.

Tugas dan Fungsi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Bidang Pengawasan dan pengendalian mempunyai tugas monitoring,

pengawasan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan pengendalian perizinan dan penanaman modal. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pengawasan dan pengendalian mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan monitoring pengendalian pelayanan perizinan dan penanaman modal; b. Pengawasan

pelaksanaan

pengendalian

pelayanan

perizinan

dan

penanaman modal ; c. Pengendalian pelaksanaan pelayanan perizinan dan penanaman modal; d. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan dan penanaman modal; 10


e. Pelaksanaan evaluasi pengendalian pelayanan perizinan dan penanaman modal; f. Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi pelayanan perizinan dan penanaman modal; g. Pelaksanaan pembinaan staf h. Pelaksanaan evaluasi dan membuat laporan sesuai bidang tugasnya; i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan; Bidang Pengawasan dan pengendalian terdiri dari: a. Sub Bidang Monitoring Perizinan dan Penanaman Modal; b. Sub Bidang Koordinasi Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah. D.

Tugas dan Fungsi Bidang Pengembangan Potensi Daerah Bidang pengembangan potensi daerah mempunyai tugas membantu

Kepala Badan dalam melaksanakan tugas menganalisa pengembangan potensi daerah skala provinsi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang pengembangan potensi daerah mempunyai fungsi : a. Pengoordinasian

pengumpulan,

pengolahan

dan

pemutakhiran

data/informasi potensi dan sarana prasarana skala provinsi; b. Pelaksanaan analisa dan pengembangan potensi daerah; c. Penyusunan statistik dan sistem informasi penanaman modal; d. Pengkajian kebijakan dan pemberdayaan usaha dalam rangka peningkatan pelayanan perizinan dan penanaman modal; e. Pelaksanaan pembinaan staf; f. Pelaksanaan evaluasi dan membuat laporan sesuai bidang tugasnya; g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bidang pengembangan potensi daerah terdiri dari : a. Sub Bidang Data dan Statistik; b. Sub Bidang Analisa dan Pengembangan Potensi.

11


E.

Tugas dan Fungsi Bidang Promosi Bidang

menyusun

Promosi kebijakan

mempunyai teknis

tugas

mengkaji,

pelaksanaan

merumuskan

dan

bimbingan

dan

pemberian

pembinaan promosi dan kerjasama investasi ditingkat provinsi. Untuk

melaksanakan

tugas

sebagaimana

dimaksud

Bidang

Promosi

mempunyai fungsi : a. Pengoordinasian dan melaksanakan promosi penanaman modal daerah di dalam negeri dan luar negeri yang melibatkan dari satu Kabupaten/Kota; b. Pelaksanaan kerjasama dunia usaha di bidang penanaman modal; c. Penyusunan

materi

dan

memfasillitasi

kerjasama

nasional

dan

internasional di bidang penanaman modal; d. Penyusunan data dan informasi promosi, serta sarana prasarana yang digunakan; e. Pelaksanaan pembinaan staf; f. Pelaksanaan evaluasi dan membuat laporan sesuai bidang tugasnya; g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bidang Promosi, terdiri dari: a. Sub Bidang Kerjasama; b. Sub Bidang Bahan Promosi. 2.2

Sumber Daya SKPD Urusan wajib

penanaman modal

yang dilaksanakan

oleh Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didukung oleh Sumber Daya Aparatur sebanyak 47 pegawai (data 2015), dengan status kepegawaian 47 orang PNS, Jumlah tenaga honorer yang berada di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal berjumlah 12 orang, Terdiri dari 3 orang pegawai honorer perempuan dan 9 orang pegawai honorer laki-laki, Kualifikasi pendidikan pegawai terdiri dari S3 sebanyak 1 orang, S2 sebanyak 4 orang, S1 sebanyak 28 orang, D3 sebanyak 5 orang, SLTA sebanyak 9 orang. Berdasarkan eselon yang menduduki jabatan eselon II sebanyak 1 orang, eselon III sebanyak 5 orang dan eselon IV sebanyak 11 orang. 12


Tabel 2.1 Klasifikasi PNS dan CPNS Berdasarkan Pendidikan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jumlah Pegawai No Tingkat Pendidikan Jumlah Laki-laki Perempuan 1 Doktoral/ S3 1 1 2 Pasca Sarjana/ S2 2 2 4 3 Sarjana / S1 13 15 28 4 Diploma-IV 5 Diploma-III 3 2 5 6 Diploma-I/ II 7 SLTA 3 6 9 8 SLTP 9 SD -

No 1 2 3 4 5 6 7 8

Tabel 2.2 Klasifikasi PNS dan CPNS Berdasarkan Eselon pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Jumlah Pegawai Eseloning Jumlah Laki-laki Perempuan II A 1 1 II B III A 3 2 5 III B IV A 6 5 11 IV B Non Eselon 13 14 27 Fungsional 3 3 Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai yaitu gedung dan tanah seluas 4000 m2, kendaraan roda empat sebanyak 3 unit, kendaraan roda dua sebanyak 13 unit serta sarana dan prasarana lainnya seperti komputer, meja dan lain-lain.

13


2.3

Kinerja Pelayanan SKPD Tabel 2.3.1 Rencana dan Realisasi PMDN di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 – 2015 RENCANA

REALISASI

NO

TAHUN

NILAI INVESTASI (Milyar Rupiah)

JUMLAH PROYEK

NILAI INVESTASI (Milyar Rupiah)

JUMLAH PROYEK

1.

2008

576.051,5

4

-

-

2.

2009

-

-

233,00

3

3.

2010

-

-

3.030,97

8

4.

2011

495.440,000

4

1.460,50

9

5.

2012

37.000.000

1

533.46

3

6.

2013

-

-

608,21

-

7.

2014

-

-

615,45

8

8.

2015

-

-

1,023.73

28

9.

2016

2,061 (Rencana nilai investasi PMA dan PMDN)

Tabel 2.3.2 Rencana dan Realisasi PMA di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 – 2015 RENCANA

REALISASI

NO

TAHUN

NILAI INVESTASI (US$.Juta)

JUMLAH PROYEK

1.

2008

1,07

9

1,2

2

2.

2009

48,9

8

23,30

7

3.

2010

103,8

-

303,09

19

4.

2011

843,500

12

146.05

30

5.

2012

148,164,555

3

53,27

26

6.

2013

-

-

112,43

-

7.

2014

-

-

104.99

60

8.

2015

-

-

82.66

76

NILAI INVESTASI (US$.Juta)

JUMLAH PROYEK

14

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BPPTPM PROV. KEP.BABEL 2012-2017 9.

2016

Tabel 2.3.3 Jumlah Pelayanan Perizinan

REKAPITULASI PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG

No.

Jenis Perizinan

1.

Sektor Penanaman Modal Sektor Komunikasi dan Informasi Sektor Koperasi dan UMKM Sektor Kehutanan Sektor Perhubungan Sektor Kelautan dan Perikanan sektor Perindustrian dan Perdagangan Sektor Kesehatan Sektor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sektor Pertambangan dan Energi Sektor Pekerjaan Umum Sektor Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Sektor Lingkungan Hidup Total

2.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Jumlah Pelayanan Perizinan Th. Th. Th. 2015 2013 2014 (tw.1) 2 4 1 1 388 477 401 82 1 83 25 389

481

Ket

9 604

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40 Tahun 2010, yang mengatur fungsi penyelenggaraan PTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal pada bidang Perizinan.

15


2.4.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Sedangkan Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan

Badan

Pelayanan

Perizinan

Terpadu

dan

Penanaman

Modal

Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung dapat diidentifikasi sebaga berikut: Tantangan : 1.

Membangun relationship dengan para investor dalam dan luar negeri.

2.

Meningkatkan realisasi PMA dan PMDN di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3.

Promosi investasi daerah.

4.

Monitoring dan evaluasi perusahaan PMA dan PMDN yang bermasalah.

5.

Membangun kepercayaan kepada para investor untuk menanamkan modalnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

6.

Penyerahan izin sektoral dari SKPD-SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada PTSP.

Peluang : 1.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai kondisi alam yang bagus untuk perkebunan dengan iklim tropis yang mendukung.

2.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai luas laut 79,90 % dari total wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga berpotensi besar dibidang kelautan dan perikanan.

3.

Di dukung Kondisi geografis dan keadaan alam yang alami, sehingga berpotensi baik di bidang pariwisata.

4.

Terdapat banyak pulau-pulau kecil yang mengitari pulau bangka dan belitung, sehingga berpotensi besar untuk dikembangkan.

5.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan daerah yang potensial di

bidang

pertambangan

karena

terdapat

banyak

tanah

yang

mengandung mineral bijih timah, pasir kuarsa, pasir bangunan, kaolin, batu gunung, tanah liat dan granit.

16


5


5

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BPPTPM PROV. KEP.BABEL

Recommend Documents