RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BPPTPM PROV. KEP.BABEL 2012-2017
BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima
(5) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Tata cara penyusunan Renstra SKPD yaitu dengan mempelajari visi, misi dan program kepala daerah terpilih, menyusun rancangan Renstra SKPD serta memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan antara lain Renstra-SKPD
merupakan
pedoman
dalam
penyusunan
Renstra-SKPD,
penguatan peran para stakeholder dalam pelaksanaan Renstra-SKPD, dan merupakan evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan serta catatan dan harapan Kepala SKPD. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal merupakan unsur Pemerintah Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan
bertanggung
jawab
dalam
penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
khususnya di bidang pelayanan perizinan terpadu dan Penanaman Modal. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di bidang pelayanan perizinan dan Penanaman Modal Daerah erat sekali hubungannya dengan perencanaan, kebijakan, promosi, pelayanan dan fasilitas perizinan, penggunaan sistem manajemen informasi serta pengendalian penanaman modal. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah kegiatan penyelenggaraan suatu
Perizinan
dan
Nonperizinan
yang
mendapat
pendelegasian atau
pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. Maksud
tujuan
penyelenggaraan
fungsi
PTSP
sebagai
upaya
terwujudnya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang mudah, cepat, 1
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BPPTPM PROV. KEP.BABEL 2012-2017
tepat,akurat, transparan dan akuntabel. Tujuan penyelenggaraan fungsi PTSP untuk
menunjang
pelaksanaan
tugas
fungsi
BPPTPM
dalam
rangka
mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing untuk menunjang kualitas perekonomian nasional. Berdasarkan pada perencanaan Renstra (5 tahunan) dapat dijadikan sebagai dasar untuk perencanaan tahunan atau Rencana Kinerja Tahunan (RKT), rencana kinerja tahunan selanjutnya dijadikan acuan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan anggaran (RKA) dan DPA, setelah DPA disetujui oleh pihak legislative, selanjutnya SKPD menyusun dokumen Penetapan Kinerja kepala SKPD, setelah kegiatan dilaksanakan maka selain dilaksanakan monitoring dan evaluasi atas realisasi fisik dan anggaran perlu dilakukan juga Monev terhadap Realisasi Kinerja SKPD, berdasarkan hasil Monev kinerja triwulan ke IV, tersebut kemudian dijadikan dasar untuk penyusunan LAKIP SKPD. Di dalam LAKIP terdapat visi, misi, tujuan, sasaran, program, indikator kinerja sasaran, dan target jangka menengah yang mengacu
kepada
Renstra.
Kaitan
Renstra
dengan
RPJMD
(Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yaitu di dalam Bab II Renstra memberikan informasi capaian program SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, di Renstra juga termuat tujuan dan sasaran
jangka
menengah
Badan
Pelayanan
Perizinan
Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Terpadu
dan
pada tahun 2012-
2017, di Bab VI Renstra juga menjelaskan indikator kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Sesuai dengan pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra – SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada 2
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BPPTPM PROV. KEP.BABEL 2012-2017
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Perencanaan Kinerja (Renstra) atau yang disebut dengan Renstra Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 disusun sebagai bahan acuan dalam rangka penyusunan dan
pengevaluasian
Program
Kerja
sehingga
pencapaian
kerja
dapat
terlaksana secara maksimal. 1.2.
Landasan Hukum Dasar hukum yang dijadikan acuan dalam penyusunan Renstra Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut: 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5038); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu; 7. peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5357); 8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal; 9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal; 3
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BPPTPM PROV. KEP.BABEL 2012-2017
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pelayanan Publik; 11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2013
tentang
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Inspektorat,
Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik serta Lembaga Teknis Daerah
Provinsi
Kepulauan
Bangka
Belitung
(Lembaran
Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 3 Seri D); 12. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40 Tahun 2010, yang mengatur fungsi penyelenggaraan PTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 1.3. Hubungan antar Dokumen Rencana
Kerja
Kementerian/Lembaga
menjadi
acuan
didalam
merumuskan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diserasikan melalui Musrenbang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di jabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RPJMD menjadi pedoman didalam pembuatan Renstra SKPD, dan RKPD menjadi acuan didalam pembuatan Rencana Kerja (RENJA) SKPD.
4
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BPPTPM PROV. KEP.BABEL 2012-2017
1.4.
Sistematika Penyusunan Renstra SKPD
Sistematika penulisan Renstra Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 2012-2017 disusun sebagai berikut :
Bab 1 Pendahuluan menjelaskan secara singkat latar belakang, dasar hukum
penyusunan
Renstra
SKPD,
hubungan
antar
dokumen,
sistematika penyajian dan maksud dan tujuan.
Bab 2 Gambaran Pelayanan SKPD memberikan informasi tentang tugas dan
fungsi,
sumber
daya
yang
dimiliki,
tingkat
capaian
kinerja
berdasarkan target/sasaran Renstra periode 2012-2017 serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Bab 3 Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD telaahan, visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaah Renstra K/L dan Renstra SKPD, telaahan Rencana Tata Ruang
5
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BPPTPM PROV. KEP.BABEL 2012-2017
Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis.
Bab
4
Visi,
Misi,
Tujuan
dan
Sasaran
Strategis
dan
Kebijakan
mengemukakan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah dan strategi dan kebijakan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Bab 5 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif menggambarkan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Bab 6 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD mengemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
Bab 7 Penutup
1.5. Maksud dan Tujuan Maksud
penyusunan
Renstra
Badan
Pelayanan
Perizinan
Terpadu
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai dokumen yang menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dan selaras dengan tugas pokok dan fungsi BPPTPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tujuan Rencana Strategis BPPTPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah mewujudkan pencapaian pembangunan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dengan menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan dengan RPJMD 2012-2017.
6
