Re nc an a S tr at eg is (R e ns tr a) Ins p ek t or a t K ot a B o g or Ta h un 2 0 15 - 2 0 19
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Sebagaimana Nomor
25
diamanatkan
Tahun
Pembangunan
2004
Nasinal
dalam
tentang
jo.
Undang -Undang
Sistem
Per aturan
Perencanaan
Pemerintah
Nomor
8
Tahun 2008 serta Pasal 76 Peratur an Menter i Dalam Negeri Nomor
54
Tahun
2010
tent ang
Pelaksanaan
Peratur an
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Rencana
Pengendalian
Pem bangunan
dan
Daerah
Evaluasi bahwa
Pelaksanaan
Peratur an
Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupate n/Kota ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daer ah terpilih dilant ik. RPJMD Tahun 2015 -2019 t elah mengakomodir rumusan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Rencana P rogram Indikatif Kepala
Daerah/W akil
Kepala
Daerah
terpilih
yang
telah
disampaikan kep ada masyarakat pemilih pada saat kampanye pemilihan
pasangan
Calon
Kepala
Daerah/ W akil
Kepala
Daerah secar a langsung. Rumusan
Visi,
Misi,
Tujuan,
Sasaran,
Strategi,
Kebijakan dan capai an Pr ogram dalam Rencana Pembangunan Jangka dalam
Menengah
Daerah
perencanaan
penyusunan
(RPJMD)
lima tahunan di
Renst ra
(Rencana
2015-2019 tingkat
Str ategis)
dijabarkan
OPD dengan OPD
yang
disesuaikan dengan tugas pokok dan f ungsi nya. Tugas
dan
f ungsi
Inspektorat
sebag ai
satu -sat unya
perangkat daerah bidang pengawasan diling kungan Pemer int ah Kota Bogor menyelaraskan tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah menjadi tujuan dan
1
Re nc an a S tr at eg is (R e ns tr a) Ins p ek t or a t K ot a B o g or Ta h un 2 0 15 - 2 0 19
sasaran dalam Renstra Inspektorat Kota Bogor untuk kurun waktu 2015 – 2019.
1.2. Landasan Hukum Penyusunan
Rencana
Strategis
i ni
didasarkan
pada
ketentuan sebagai berikut : 1.
Undang -Undang
Nomor
28
Tahun
1999
tent ang
Penyelenggara an Negara Yang Bersih dan Bebas dar i Korupsi, Kolusi dan Nepot isme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 199 9 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Repub lik Indonesia Nomor 3851); 2.
Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembar an Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286) ;
3.
Undang -Undang
Nomor
Perbendaharaan
Nega ra
1
Tahun
(Lembaran
2004
tentang
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4.
Undang -Undang
Nomor
10
Tahun
2004
tent ang
Pembent ukan Perat uran Per Undang -Undang an (Lembar an Negara
Repiblik
Indonesia
Tahun
2004
Nomor
53,
Tambahann Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5.
Undang -Undang
Nomor
15
Tahun
2004
tent ang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembar an Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indone sia Nomor 4400); 6.
Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasinal
( Lembaran
Negara
Republik Indo nesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
2
Re nc an a S tr at eg is (R e ns tr a) Ins p ek t or a t K ot a B o g or Ta h un 2 0 15 - 2 0 19
7.
Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang R encana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8.
Undang -Undang
Nomor
33
Tahun
2004
tent ang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan P usat dan Pemerintahan
Daerah
(Lembar an
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 9. Undang -Undang Pemerintahan
Nomor Daerah
23
Tahun
(Lembar an
2014
tent ang
Negara
Republik
Indonesia Tahun 20 14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik I ndonesia Nomor telah
diubah
dengan
Per aturan
5587) sebagaimana
Pem erintah
Pengganti
Undang -Undang Nomor 2 Tahun 20 14 t entang Perubahan atas
Undang -Undang
Pemerintahan
Daerah
Nomor
23
Tahun
(Lembar an
2014
N egara
tentang Republik
Indonesia Tahun 20 14 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ; 10. Peraturan Pemer intah Nomor 55 Tahun 2005 tent ang Dana Perimbangan; 11. Peraturan
Pemer int ah
Nomor
56
Tahun
2005
tentang
58
Tahun
2005
tentang
8
Tahun
2006
tent ang
Sistem Inf ormasi Keuangan Daerah; 12. Peraturan
Pemer int ah
Nomor
Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan
Pemerint ah
Nomor
Pelapor an Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 14. Peraturan
Pemerint ah
Nomor
3
Tahun
2007
tent ang
Laporan Penyelenggaraan Pemer int ahan Daer ah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Per wakilan Rakyat Daerah, dan Inf ormasi
3
Re nc an a S tr at eg is (R e ns tr a) Ins p ek t or a t K ot a B o g or Ta h un 2 0 15 - 2 0 19
Laporan
Penyeleng garaan
Pemerintah
Daerah
Kepada
Masyarakat; 15. Peraturan
Pemer int ah
Pembagian
Urusan
Nomor
38
Tahun
Peme r intahan
2007
Antara
tentang
Pemer intah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daer ah Kabupaten/Kota; 16. Peraturan
Pemer int ah
Nomor
41
Tahun
2007
tentang
Tahun
2008
tent ang
Organisasi dan Perangkat Daerah; 17. Peraturan
Pemerint ah
Nomor
6
Pedoman Evaluasi Penyelengga raan Pem erintah Daerah; 18. Peraturan Tahapan,
Pemerint ah
Nomor
Tata
Penyusunan
Cara
8
Tahun
2008
tent ang
Pengendalian
dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 19. Peraturan Ment eri Dalam Negeri Nom or 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman
Pengelolaan
Sebagaimana Telah Diubah
Keuangan
Daerah
dengan Peraturan Menter i
Dalam Neger i Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Perat uran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tenteng Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 20. Peraturan Ment eri Dalam Negeri Nom or 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan
Peraturan
Pem erintah
Nomor
8
Tahun 2008 tentang Tahapa n, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daer ah (Ber ita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 21. Peraturan Daer ah Kota Bogor No mor 3 tahun 2008 tentang urusan Pemer intahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri D); 22. Peraturan Daer ah Kota Bogor Nomor 7 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daer ah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daer ah Kota Bo gor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
4
Re nc an a S tr at eg is (R e ns tr a) Ins p ek t or a t K ot a B o g or Ta h un 2 0 15 - 2 0 19
23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi
perangkat
Daerah
(Lembar an
Daer ah
Kota
Bogor Tahun 2010 Nomor 1 S er i D) sebagaimana telah diubah menjadi Per aturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tenta ng Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor
Nomor
3 Tahun 2010 tentang
Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 2 Seri D) 24. Peraturan
Daerah
Kota
Bogor
Nomor
6
Tahun
2014
Tanggal 3 Nopember 2014 T entang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2015-2019.
1.3. Maksud dan Tujuan Renstra Inspektorat 2015 -2019 disusun dengan maksud sebagai tolok ukur bagi pegawai Inspektorat Kota Bogor dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu 2015 – 2019. Sedangkan
tujuan
penyusunan
Renstra
Inspektorat
2015-2019 adalah sebagai ber ikut : 1. Menjadi acuan resm i bagi seluruh pegawai Inspektorat Kota Bogor dalam menyusun program dan kegiatan selama kurun waktu lima tahun. 2. Memudahkan
selur uh
pegawai
I nspektorat
Kota
Bogor
memahami dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam waktu lima tahunan.
1.4. Hubungan Renstra
OPD dengan Dokumen Perencanaan
Lainnya Rencana
Strategis
(Renstra)
disusun
berdasarkan
Sasaran, Kebijakan dan Program yang tertuang dalam Renc ana
5
Re nc an a S tr at eg is (R e ns tr a) Ins p ek t or a t K ot a B o g or Ta h un 2 0 15 - 2 0 19
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 20152019. Indikator Kinerja Sasaran yang disajikan dalam dokumen Rencana Strategis juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kota Bogor. Perencanaan lima tahunan dalam Rencana Strategis (Renstra) dijabarkan menjadi rencana t ahunan yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) dengan target kinerja per tahun yang telah ditetapkan dalam Renstra. Penyusunan
r encana
tahunan
berikut
anggarannya
ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) segera setelah ditetapkannya anggaran. Penyusunan
Rencana
Kerja
Anggaran
(RKA)
dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk setiap tahunnya mengacu pada target pencapaian sasaran dan program pada Renstra dan Renja O PD .
1.5.Sistematika Penulisan Rencana
Strategis
ini
disusun
dengan
sistemat ika
sebagai berikut: BAB I
PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Hubungan Renstra OPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya. 1.5. Sist ematika Penulisan.
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN OPD 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 2.2. Sumberdaya OPD 2.3. Kinerja Pelayanan OPD 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD
6
Re nc an a S tr at eg is (R e ns tr a) Ins p ek t or a t K ot a B o g or Ta h un 2 0 15 - 2 0 19
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS 3.1. Identif ikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan W akil Kepala Daerah Terpilih 3.3. Penentuan Isu-Isu St rategis
BAB I V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi 4.2. Tujuan dan Sasaran 4.3. Strategi dan Kebijakan
BAB V
RENCAN A PROGRAM DAN KEGIATAN , I NDIKATOR KINERJA, KELO MPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI
INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENG ACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VII
PENUTUP
7
Re nc an a S tr at eg is (R e ns tr a) Ins p ek t or a t K ot a B o g or Ta h un 2 0 15 - 2 0 19
BAB II GAMBAR AN PELAYANAN OPD 2.1
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Daer ah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi perangkat Daerah (Lembar an Daerah Kota B ogor Tahun 2010 Nomor 1 S eri D) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tent ang Perubahan Atas Pera turan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 2 Seri D) dan Per atur an W alikota Bogor Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktur al dan Fungsional dilingkungan Inspektorat, tugas pokok, f ungsi dan struktur organisasi Inspektorat Kot a Bogor adalah sebag ai ber ikut : 1. Tugas Pokok : Inspektorat Kota Bogor mempunyai tugas pokok yaitu melakukan
pengawasan
terhadap
pelaksanaan
urusan
pemerintahan di daerah dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan . 2. Fungsi Inspektorat Kota Bogor mempunyai f ungsi yaitu : a. Pengendalian
ter hadap
penyelenggaraan
tugas
Inspektorat Daerah b. Perumusan kebijak an teknis dan f asilit asi dibidang Pengawasan c. Pember ian pertimbangan kepada W alikota berkaitan dengan pelaksanaan pemer iksaan, pengujian, penilaian dan pengusut an ter hadap penyelenggaraan t ugas dar i semua satuan kerja dilingkungan Pem kot Bogor. d. Perencanaan program pengawasan; e. Pemeriksaan, pengaduan
pen gusutan
terhadap
kebenaran
lapor an/
penyimpangan/penyalahgunaan,
8
Re nc an a S tr at eg is (R e ns tr a) Ins p ek t or a t K ot a B o g or Ta h un 2 0 15 - 2 0 19
pengujian, dan penilaian dalam tugas pengawasan dan urusan lainnya yang menjadi kewenangan dan pet unjuk W alikota. f.
Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sar ana dan prasarana In spektorat.
g. Pelayanan Teknis Administratif dan f ungisonal . 3. Struktur Organisasi Struktur Organisasi I nspektorat Kota Bogor yaitu : a. Inspektur b. Sekretaris :
Sub Bagian Perencanaan
Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
Sub Bagian Administrasi dan Umum
c. Inspektur Pembantu W ilayah I Bidang Keuangan d. Inspektur Pembantu W ilayah II Bidang Pemerintahan e. Inspektur Pembantu W ilayah III Bidang Pembangunan f . Inspektur Pembantu W ilayah IV Bidang Sos & Ekonom i g. Jabatan Fungsional Auditor Dari struktur organisasi di atas, bagan s truktur organisasi Inspektorat
Kota
Bogor
tergambar
sebagai
ber ikut
9
Re nc an a S tr at eg is (R e ns tr a) Ins p ek t or a t K ot a B o g or Ta h un 2 0 15 - 2 0 19
2.2. Sumberdaya O PD Sumberdaya yang dimiliki Inspektorat Kota Bogor adalah kekuatan
personil
berdasarkan
jabatan,
golongan,
j enis
kelamin, dan pendidikan serta sar ana prasarana pendukung pelaksanaan
tugas
sebagaimana
terdata
dalam
Kart u
Inventar is Barang (KIB) Inspektorat Kota Bogor , Berikut ini adalah r incian kekuatan personil rincian sebagai berikut :
a. Kekuatan personil berdasarkan Jabatan No.
Jabatan
Formasi
Terisi
1.
Eselon II
1
1
2.
Eselon III
5
5
3.
Eselon IV
3
3
4.
Fungsional Audit or
18
18
b. Kekuatan
personil
berdasarkan
Gol ongan
dan
Jenis
Kelamin No
Jabatan
Laki-laki
W anita
Jumlah
1.
Golongan IV/c
1
-
1
2.
Golongan IV/b
1
5
6
3.
Golongan IV/a
1
2
3
4.
Golongan III /d
2
2
4
5.
Golongan III/c
4
5
9
6.
Golongan III/b
5
6
11
7.
Golongan III/a
1
1
2
8.
Golongan II/d
1
1
2
9.
Golongan II/c
-
-
-
10.
Golongan II/b
2
1
3
11.
Golongan II/a
-
-
-
12.
Golongan I/c
-
-
-
18
22
40
Jumlah
10
Re nc an a S tr at eg is (R e ns tr a) Ins p ek t or a t K ot a B o g or Ta h un 2 0 15 - 2 0 19
c. Jumlah Pegaw ai berdasar kan Pendidikan No
Jabatan
Laki-laki
W anita
Jumlah
1.
Magister S- 2
4
7
11
2.
Sarjana S-1
11
11
22
3.
Sarmud/ DIII
2
2
4.
SLTA
4
1
5
5.
SLTP 18
22
40
Jumlah
d. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasar ana yang dimiliki Inspektorat Kota Bogor dapat dilihat pada Lampiran . 2.3. Kinerja Pelayanan OPD Pengawasan manajemen.
merupakan
Begitu
pula
komponen
dalam
t er pent ing
manajemen
dalam
pemerintahan ,
pengawasan merupakan komponen yang mutlak harus ada, karena ia wajib ada pada set iap gerak langkah Pem erintahan, Pembangunan, dan Pelayanan Masyarakat. Undang -Undang
Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan Daer ah menekankan pentingnya pengawasan dalam suatu pemer intahan daerah . Inspektorat Kota Bogor sebagai
lembaga
pengawasan
yang
melaksanakan
tugas
pengawasan dan pemeriksaan atas sem ua obyek pemeriksaan yang
ada
di
wilayah
Pemer intah
Kota
Bogor
yang
telah
ditetapkan dalam Pr ogram Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) . Organisasi
Perangkat
Daerah
yang
menjadi
Obyek
Pemeriksaan Inspektorat Kota Bogor sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit kerja, terdir i dar i:
11
Re nc an a S tr at eg is (R e ns tr a) Ins p ek t or a t K ot a B o g or Ta h un 2 0 15 - 2 0 19
No.
Jenis Obyek Pemeriksaan
Jumlah
1
Sekretariat
3
2
Badan
6
3
Dinas
12
4
Satuan
1
5
Kantor
6
6
Kecamatan
6
7
BUMD
4 Jumlah
38
Selain obyek pemeriksaan tersebut, Inspektorat Kota Bogor juga m elakukan pemer iksaan khusus terhadap masalah masalah yang terjadi di Kota Bogor. Penugasan pemer iksaan khusus yang dilaksanakan tersebut dari beberapa sumber yaitu dari
disposisi
W alikota
Bogor,
Ber ita
Media
Masa
dan
Pengaduan dar i Masyar akat langsung.
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD Mencermati hal- hal tersebut di atas ditinjau dar i sisi Sumber Daya Manusia Aparat Pemeriksa dan jumlah jangkauan obyek pemeriksaan yang ada belum t erdapat keseimbangan yang proporsional, khususnya dari s egi kuantitas dan kualit as pemeriksa yang ada . Begitu
juga
dengan
perbedaan
p emahaman
antara
Aparat Pemer iksa dengan pihak -pihak yang diperiksa yang disebabkan ant ara la in lemahnya sosialisasi aturan/ juklak yang ada. Sistem
Pengendalian Intern
yang dilaksanakan oleh
masing -masing Atasan Langsung OPD belum berjalan ef ektif sebagaimana yang diharapkan. Hal ini dapat diidentif ikasi bahwa belum semua kegiatan berorientasi pada hasil, tepat waktu, tepat mutu, ketaatan terhadap aturan serta kepuasan stakeholders.
12
Re nc an a S tr at eg is (R e ns tr a) Ins p ek t or a t K ot a B o g or Ta h un 2 0 15 - 2 0 19
Dengan kondisi yang ada pada saat ini maka harapan lima tahun kedepan adalah sebagai ber ikut : 1.
Adanya peningkatan mutu aparatur pengawasan.
2.
Peningkatan pemanf aatan hasil -hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal dalam rangka pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah.
3.
Peningkatan
koordinasi
dan
pembinaan
teknis
pengawasan. 4.
Peningkatan oper asional pemer iksaan serta penanganan terhadap kasus -kasus pengaduan masyar akat.
5.
Sistem Pengendalian Intern yang harus ditingkatkan di masing -masing unit kerja . Prediksi keadaan lima tahun kedepan secara manajer ial
menurut teori SW OT dapat dikemukakan sebagai berikut : 1.
Faktor Internal a. Strength (Kekuatan) 1.
Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah .
2.
Program Kerja Peng awasan Tahu nan
3.
Sumber daya manusia/pegawai
4.
Sarana dan pr asarana yang tersedia
b. W eakness (Kelemahan)
2.
1.
Terbatasnya jumlah Pejabat Fungsional Auditor
2.
Kualitas sumber daya manusia masih kurang
Faktor Eksternal a. Opportunities (Peluang) 1.
Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1999.
2.
Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004.
3.
Peraturan Pemer intah Nomor 79 Tahun 2005.
4.
Keput usan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2001.
5.
Kepmendagri dan Otda Nomor 17 Tahun 2001.
6.
Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004.
7.
Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999.
13
Re nc an a S tr at eg is (R e ns tr a) Ins p ek t or a t K ot a B o g or Ta h un 2 0 15 - 2 0 19
b.
Threats (Tantangan/Ancaman) 1. Tuntutan dar i masyarakat 2. Tuntutan dar i pengambil kebijakan
Setelah
diketahui
f aktor
internal
dan
f aktor
eksternal
kemudian diinteraksikan dengan mengeluarkan pemetaan pr ediksi dan pemet aan interaktif , yaitu sebagai berikut : a.
Pemetaan kekuatan untuk memanf aatkan peluang 1.
Daya
gunakan
prasarana
sumber
yang
ada
daya untuk
manusia, mencapai
sar ana kinerja
dan yang
ditetapkan. 2.
Tingkatkan jangkauan obyek pemeriksaan yang ada, yang belum adanya keseimbangan secar a proporsional.
b.
Pemetaan dengan perkecil kelemahan dengan memanf aatkan peluang. 1.
Tingkatkan kualitas sumber daya manusia dan wawasan dengan melalui Sem inar atau PKS.
2.
Perbanyak
jumlah
Pejabat
Fungsional
Auditor
dengan
melalui Diklat Fungsional dan Bimbingan Teknis . c.
Pemetaan kekuatan untuk menghindar i ancaman 1.
Laksanakan
kinerj a
pemer iksaan
secara
konsisten
berdasarkan Peratur an Perundangan yang berlaku. 2.
Laksanakan pengawasan atas semua obyek pemer iksaan yang ada
d.
Pemetaan dengan perkecil kelemahan dan hindar i ancaman 1.
Laksanakan
pemer iksaan
secara
obyektif ,
independen
sesuai standar dan norma pemeriksaan. 2.
Tingkatkan sosialisasi pengawasan sesuai dengan aturan atau juklak yang ada.
14
Re nc an a S tr at eg is (R e ns tr a) Ins p ek t or a t K ot a B o g or Ta h un 2 0 15 - 2 0 19
BAB III ISU-ISU STRATEGIS
Isu strategis yang berkembang saat ini serta prediksi situasi dan kondisi lima tahun ke depan dapat dirumuskan sebagai berikut :
3.1. Kondisi Internal Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas
membantu
W alikota
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan di bidang pengawasan yang berada dibawah dan bertanggung j awab kepada W alikota melalui Sekretaris Daerah. Di dalam menjalankan tugas pokok dan f ungsinya melakukan koordinasi dengan Perangkat Daer ah Kota Bogor (Sekretariat Daerah, Teknis
Sekretariat Daerah)
Pemerintah
juga
maupun
DPRD,
Dinas/Badan/Kantor,
dengan
Aparat
eksternal
Lembaga
Peng awas an
Pemer intah
I nter nal
sesuai
deng an
ketentuan peratur an per Undang -Undang an yang berlaku. Aparat
Pengawas an
Internal
Pemer int ah
yang
lebih
tinggi (BPKP, Inspektorat Provinsi ) melakukan pengawasan di Pemerintah
Kota
sesuai
dengan
f ungsi
dan
kewenangan
dan/atau jika dimint a oleh Inspektorat Provinsi berdasarkan sinergi pengawasan. Pada dasarnya lembaga pengawasan yang lebih tinggi, hanya memiliki kompetensi di bidang pengawasan represif dan f ungsional
atas
kebijaksanaan
yang
di laksanakan
oleh
Pemerintah Kota, kecuali BPK sebagai lembaga pengawasan eksternal
mem iliki
kewenangan
atas
semua
hal
yang
menyangkut keuangan negara. 3.2. Kondisi Ekst ernal Kondisi eksternal pada lima tahun ke depan dapat diketahui sebagai berikut :
15
Re nc an a S tr at eg is (R e ns tr a) Ins p ek t or a t K ot a B o g or Ta h un 2 0 15 - 2 0 19
1.
Adanya peningkatan mutu aparatur pengawasan.
2.
Peningkatan pemanf aatan hasil - hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal dalam rangka pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah.
3.
Peningkatan koordinasi dan pembinaan t eknis pengawasan.
4.
Peningkatan Operasional pemerik saan serta penanganan terhadap kasus -kasus aduan masyarakat.
5.
Sistem Pengendalian Intern dapat dilaksanakan di masing masing unit kerja.
6.
Adanya peningkatan semangat perbaikan kinerja aparatur pemerintah.
16
Re nc an a S tr at eg is (R e ns tr a) Ins p ek t or a t K ot a B o g or Ta h un 2 0 15 - 2 0 19
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SAS ARAN, INDIKATOR KINERJA SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Perencanaan
strat egis
merupakan
suatu
proses
yang
berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai 5 ( lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala y ang mungkin timbul. Perencanaan
strategis
tersebut
mengandung
visi,
misi,
tujuan, sasaran, st rategi dan kebijakan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. 4.1. Visi dan Misi Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipat if , inovatif serta produktif . Visi juga suatu gambar an yang menantang t net ang keadaan masa depan ber isikan cita dan citra yang ing in diwujudkan oleh inst ansi pemer intah. Visi dan Misi Inspektorat pada Renstra 2015-2019 adalah sebagai berikut : Visi : “Menjadi Lembaga Pengawasan Int ernal Yang Prof esional Untuk Mendukung Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme .”
Makna dar i Visi di atas adalah sebagai berikut : 1. Lembaga Pengaw asan Internal yang Profesional Prof esi
merupakan
suatu
jabatan
keterampilan
menuntut
keahlian
atau
Biasanya
sebutan
“prof esi”
at au
selalu
pekerjaan dari
yang
pelakunya.
dikaitkan
dengan
17
Re nc an a S tr at eg is (R e ns tr a) Ins p ek t or a t K ot a B o g or Ta h un 2 0 15 - 2 0 19
pekerjaan atau jabat an yang dipegang oleh seseor ang, akan tetapi t idak semua pekerjaan atau jabatan dapat disebut prof esi
karena
pemangkunya.
prof esi
Hal
ini
menunt ut
mengandung
keahlian arti
para
bahwa
suat u
pekerjaan atau jabatan yang disebut prof esi tidak dapat dipegang oleh sembarang orang, akan tetepi memerlukan suatu persiapan m elelui pendidikan dan pelatihan yang dikembangkan khusus untuk itu. Prof esional adalah seseor ang yang memiliki kompetensi dalam suatu pekerjaan tertentu. kemampuan
untuk
memasuk i
Prof esional merupakan
ajang
kompetisi
sebagai
antisipasi menghadapi globalisasi. Prof esionalisme mer upakan komitmen para anggota suatu prof esi untuk meningkatkan kemampuannya secara terus menerus. “Prof esionalisme” adalah sebutan yang mengacu kepada sikap ment al dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu prof esi untuk senant iasa mewujudkan dan meningkatkan kualit as prof esionalnya. Lembaga
Pengawasan Internal yang prof esional adalah
Lembaga
Pengawas
keahlian
untuk
Internal
mengetahui
Pemer intah dan
yang
m enilai
memiliki
pe laksanaan
tugas/kegiatan agar sesuai dengan ketentuan yang ber laku. Diharapkan Inspektorat Kota Bogor dalam lima tahun ke depan menjadi lem baga dengan
memiliki
pengawasan yang prof esional
keahlian,
keter ampilan-keterampilan,
sikap-sikap dan nilai -nilai pribadi, serta kemampuan (skills) dalam pelaksanaan tugas sesuai de ngan ketentuan yang berlaku
berdasarkan atas keahlian di bidang nya masing -
masing secara komprehensif .
2. Mendukung Terw ujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kol usi dan Nepotisme (KKN) Sebagaimana diamanatkan dalam Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang
18
Re nc an a S tr at eg is (R e ns tr a) Ins p ek t or a t K ot a B o g or Ta h un 2 0 15 - 2 0 19
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepot isme . Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas Korupsi. Kolusi dan Nepot isme adalah Pemerintah Daerah yang m enaati asas asas
umum
penyelenggaraan
negara
dan
bebas
dari
praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya. Kor upsi adalah t indak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang -undangan yang mengatur tentang tindak p idana korupsi. Kolusi adalah permuf akatan
atau
kerjasama
secar a
melawan
hukum
antar-Penyelenggara Negara atau ant ara Penyelenggara Negara
dan
pihak
lain
yang
merugikan
orang
lain,
masyarakat dan at au negara. Nepot isme adalah setiap perbuat an Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepent ingan masyar akat, bangsa, dan negara. Diharapkan Inspektorat Kota Bogor dalam lima tahun ke depan
menjadi
lembaga
p engawasan
yang
dapat
mendukung terwuj u dnya Pemer int ahan yang Bersih dan Bebas KKN.
Misi Misi dituangkan
adalah dalam
penjabaran pernyataan
dari
visi
( statement)
organisasi
yang
organisasi
yang
terf okus kepada kebutuhan stakeholdernya . Misi merupak an sesuatu yang harus diemban atau dilaks anakan oleh instansi pemerintah, agar visi organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik. Untuk mewujudkan visi tersebut, Inspektorat Kot a Bogor mempunyai misi sebagai ber ikut : 1. Meningkatkan kualit a s pengawasan dalam penyelengga raan Urusan Pemer intah D aerah;
19
Re nc an a S tr at eg is (R e ns tr a) Ins p ek t or a t K ot a B o g or Ta h un 2 0 15 - 2 0 19
2. Meningkatkan
ef isiensi
dan
ef ektif itas
Penyelenggaraan
Urusan Daerah Yang taat terhadap hukum dan per Undang Undang an.
4.3.
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Tujuan Tujuan
adalah
sesuatu
yang
akan
dicapai
atau
dihasilkan dalam jang ka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) t ahun an. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi. Sebagai penjabar an visi dan misi Inspektorat Kota Bogor
yang
lebih
spesif ik
dan
terukur
sebagai
upaya
mewujudkan visi dan misi, maka tujuan yang akan dicapai Inspektorat untuk lim a tahun ke depan adalah sebagai ber ikut : 1. Terwujudnya
aparatur
yang
prof esional
unt uk
meningkatkan pelayanan publik yang opt imal . 2. Terlaksananya
Sist em
Pengendalian
Intern
pemer intah
(SPIP) di Lingkungan pemerintah Ko ta Bogor. Tujuan kebijakan,
akan
mengarahkan
program
dan
perumusan
kegiatan
sasaran,
dalam
rangka
merealisasikan misi. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyat a oleh instansi pemer intah dalam rumusan yang l ebih spesif ik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam
sasaran
dirancang
pula
indikator
sasaran.
Yang
dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran t ingkat keberhasilan
pencapaian
sasaran
unt uk
diwujudkan
pada
tahun bersangkutan. Set iap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing -masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu
tertentu/tahunan
secara
berkesinambungan
dalam
20
Re nc an a S tr at eg is (R e ns tr a) Ins p ek t or a t K ot a B o g or Ta h un 2 0 15 - 2 0 19
rencana strategis. Untuk mencapai tujuan di atas, maka sasaran yang akan dicapai adalah sebagai ber ikut : 1. Meningkat nya menunjang
kompetensi
kualitas
aparatur
pengawasan
pengawasan ,
dengan
untuk
indikator
kinerja sasaran : Jumlah aparatur pengawasan mengikuti
diklat
dan
bimtek
penunj ang
yang
pelaksanaan
pengawasan. 2. Pemerintahan indikator
yang
kinerja
penyimpangan
bersih
dan
sasaran
:
ketidakpatuhan
bebas
KKN ,
Prosentase terhadap
dengan
penur unan
peratur an
dan
ketidakhematan/pem borosan/ketidakekonomisan .
4.4.
Strategi dan Kebijakan Strategi Strategi adalah car a mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan -kebijakan dan program program.
Strategi
untuk
mencapai
tujuan
dan
sasar an
Inspektorat Kota Bogor adalah sebagai berikut : 1. Tersedianya bertanggung yang
Sumber Daya
Manusia Yang prof esional,
jawab, komitmen,
tinggi
dalam
dedikasi dan int egritas
melaksanakan
tugas dan
f ungsi pengawasan; 2. Tersusunnya sistem pengawasan yang terarah dan terukur sesuai dengan peraturan per Undang -Undang an di bidang pengawasan yang telah ditetapkan .
Kebi jakan Kebijakan
pada
dasarnya
merupak an
ketentuan -
ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang ber wenang untuk dijadikan
pedoman,
pegangan
atau
petunjuk
dalam
pengembangan ataupun pelaksanaan pr ogram/kegiatan guna tercapainya kelancara n dan keterpaduan dalam per wujudan sasaran,
tujuan,
serta visi dan misi organisasi. Untuk
21
Re nc an a S tr at eg is (R e ns tr a) Ins p ek t or a t K ot a B o g or Ta h un 2 0 15 - 2 0 19
tahun 2015-2019, kebijakan yang ditetapkan adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan kompetensi API P melalui keikutsertaan APIP dalam pendidikan dan diklat teknis kep engawasan maupun ilmu pendukung lainnya . 2. Pengawasan atas pelaksanaan Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan diarahkan dalam rangka menilai ef isiensi, ef ektif itas
dan
ekonomis
serta
ketaatan
dalam
melaksanakan pengawasan .
22
Re nc an a S tr at eg is (R e ns tr a) Ins p ek t or a t K ot a B o g or Ta h un 2 0 15 - 2 0 19
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA PROGRAM, SERTA PENDANAAN INDIKATIF
Program adalah kumpulan kegiatan yang sistem atis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasa ma dengan masyar akat, guna mencapai sasaran tertentu. Kebijakan dan pr ogram dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu
5
( lima)
tahun,
dan
direncanakan
pelaksanaan
dan
pembiayaannya baik melalui APBD atau sumber dana lainnya yang sah, maupun dalam r angka ke rjasama dengan masyarakat. Keber hasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan instansi. Dalam rangka itu per lu diidentif ikasi pula keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan sebelum diim plementas ikan. Pada Renstra 2015 - 2019, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Inspektorat Kot a Bogor diselar askan dengan pr ogram yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kot a Bogor 2015 - 2019, yaitu : 1. Program
Peningkatan
sistem
pengawasan
internal
dan
pengendalian pe laksanaan kebijakan K epala Daerah, dengan indikator kinerja program : Ketaatan SKPD terhadap perat uran dan ketentuan yang berlaku. Program ini didukung dengan rencana kegi atan-kegiatan sebagai berikut : a. Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor (PA KJFA) b. Peningkatan Kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemer intah (APIP) c. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) d. Pemutakhiran data e. Pengelolaan Laporan Pajak -pajak Pribadi (LP2P) Gol.II/a ke atas di lingkungan Pemerintah Kota Bogor
23
Re nc an a S tr at eg is (R e ns tr a) Ins p ek t or a t K ot a B o g or Ta h un 2 0 15 - 2 0 19
f . Audit Operasional ( PKPT dan Non PKPT) g. Pener apan Sistem Pengendalian Inten Pemerintah ( SPIP) melalui Satuan Tugas (Satgas) h. Pembangunan Zona Integritas (ZI) Kota Bogor i.
Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi ( RAD PK)
2. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan , dengan indikator kinerja program : a. Hasil evaluasi LAKIP SKPD yang memenuhi kriter ia m inimal “cukup” b. Penyusunan
dokumen
perencanaan
SKPD
dan
lapor an
akuntabilitas (LAKIP, LPPD dan LKPJ) secara tepat waktu. Program
ini
didukung
dengan
kegi atan-kegiatan
sebagai
berikut: a. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemer intah (LAKIP) SKPD b. Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan SKPD 3. Program Pelayanan administrasi perkantoran , dengan indikator kinerja program : Pemenuhan kebut uhan dasar op erasional SKPD. Program ini didukung dengan kegiatan Pengelolaan Rumah Tangga SKPD. 4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur , dengan indikator kinerja program : a. Pemenuhan kebuuthan inventar is kantor b. Inventar is kantor yang terpelihara Program
ini
didukung
dengan
kegiatan-kegiat an
sebagai
berikut : a. Pengadaan Inventaris Kantor b. Pemeliharaan Rut in/ Berkala Inventar is Kantor.
Rencana program, kegiatan, indikator kinerja program , dan pendanaan indikatif disajikan dalam bentuk matrik berikut ini :
24
Re nc an a S tr at eg is (R e ns tr a) Ins p ek t or a t K ot a B o g or Ta h un 2 0 15 - 2 0 19
25
Re nc an a S tr at eg is (R e ns tr a) Ins p ek t or a t K ot a B o g or Ta h un 2 0 15 - 2 0 19
BAB VI INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Untuk mencapai tuj uan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Bogor 2015 -2019, harus diselaraskan apa yang menjadi
tolok
ukur
cara
mencapainya
diting kat
OPD,
maka
Inspektorat Kota Bogor menetapkan indikator kinerja yang mengacu pada Misi, T ujuan dan Sasar an RPJMD. Pada Misi kelima
dalam RPJMD Kota Bogor Tahun 2015 -
2019 yaitu Mewujudkan Pemerintah Yang Bersih Dan Transparan . Untuk mencapai Misi tersebu t ditetapk an Tujuan mempercepat pelaksanaan pemerintahan
ref ormasi yang
birokrasi .
bersih
dan
dengan
Sasaran
t er wuj udnya
bebas
korupsi ,
kolusi,
dan
nepot isme, indikat or kinerjanya adalah sebagai berikut : 1. Prosent ase penur unan penyimpangan ketidakpatuhan t er hadap peraturan dan ketidakhematan/pembor osan/ketidakekonomisan kondisi kinerja sampai dengan akhir RPJMD sebesar 40 % 2. Jumlah OPD yang berpredikat W ilayah Bebas Korupsi (W BK), kondisi kinerja sampai dengan akhir RPJMD sebanyak 5 OPD
Untuk keselarasan tuju an dan sasar an, kedua indikator kinerja tersebut juga menjadi indikator kinerja sasaran dalam Renstra Inspektorat 2015 -2019. Oleh karena it u seluruh pegawai di lingkungan Inspektorat Kota Bogor siap berkomitmen, berdedikasi dan ber integritas yang tinggi da lam melaksanakan tugas dan f ungsi pengawasan unt uk mendukung misi kelima RPJMD Kota Bogor tahun 2015-2019. Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan saran RPJMD ini disaj ikan pada tabel ber ikut.
26
Re nc an a S tr at eg is (R e ns tr a) Ins p ek t or a t K ot a B o g or Ta h un 2 0 15 - 2 0 19
27
Re nc an a S tr at eg is (R e ns tr a) Ins p ek t or a t K ot a B o g or Ta h un 2 0 15 - 2 0 19
BAB VII P E N U T U P
Rencana Strategis I nspektorat Kot a Bogor Tahun 2015 - 2019 ini
dirumuskan
Inspektorat Tentang
berdasarkan
Kota
Bogor
Rencana
dan
tugas
pokok
mempedomani
Pembangunan
Jangka
dan
kewenangan
Peraturan
Daerah
Menengah
Daerah
(RPJMD) Kota Bogor 2015 -2019 sehingga dihar apkan berjalan selaras dan terarah sesuai dengan tar get yang dit etapkan dan dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan serta
menjadi
tolok
ukur
pencapaian
kinerja
dalam
Evaluasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (L AKI P) Tingkat OPD. Diharapkan dengan adanya Rencana Strategis Tahun 2015 2019 ini dapat mem acu kinerja selur uh pegawai Inspektorat Kota Bogor
menjadi
lebih
prof esional
dan
bertanggungjawab
untuk
merealisasikan rencana/target yang telah ditetapkan. Perencanaan Strategis ini diharapkan mampu disatu pihak memperoleh manf aat dari berbagai peluang yamg ada serta dilain pihak
juga
sebagai
memperkecil
f aktor
yang
atau
bahkan
menghilangkan
sif atnya
negat if
atau
yang
dampak
mengancam
kesinambungan oper asional organ isasi. Demikian Perencanaan Strategis
I nspektorat Kota Bogor
kami buat agar bermanf aat.
Bogor,
Nopember 2014 Inspekt ur,
Drs. H. ED ANG M. KEND AN A, MSi Pembina Utama Muda NIP 19670213 198603 1 003
28
