RENJA SKPD KECAMATAN SUMUR BANDUNG TAHUN 2015

RENJA SKPD KECAMATAN SUMUR BANDUNG TAHUN 2015

KECAMATAN SUMUR BANDUNG JL. LOMBOK NO, 6 BANDUNG

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

LATAR BELAKANG Kota Bandung sebagai ibu kota provinsi dan kota metropolitan terbesar di

Jawa Barat memiliki peran yang sangat strategis sebagai pusat pemerintahan dan pusat perekonomian di Jawa Barat. Terlebih, perkembangan lingkungan dewasa ini menuntut Kota Bandung berperan pula sebagai wilayah penyangga ibu kota negara yang harus berperan aktif dalam pembangunan nasional Indonesia. Artinya, paradigma perencanaan Pemerintah Kota Bandung perlu kiranya disusun secara terpadu, koheren dan sistematis, baik antara perencanaan pemerintah pusat, provinsi, kota dan seluruh SKPD terkait guna melahirkan harmonisasi jalannya fungsi pemerintahan di Kota Bandung yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional. Prinsip-prinsip

perencanaan

tersebut

diatas,

diamanatkan

melalui

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dengan demikian, merupakan suatu konskuensi logis apabila dalam proses penyusunan suatu rencana kerja sebagai acuan menyusun rencana pembangunan yang diejawantahkan melalui dokumen rencana kerja SKPD memerlukan suatu pendekatan yang inklusif dan komprehensif. Kecamatan Sumur Bandung sebagai kecamatan yang terletak di jantung perekonomian dan pusat pemerintahan Kota Bandung memiliki pula peran

RENJA SKPD KECAMATAN SUMUR BANDUNG TAHUN 2015 1

strategis yang sangat penting dalam menunjang jalannya roda pemerintahan Kota Bandung. Menyadari pentingnya peraan Kecamatan Sumur Bandung tersebut, maka seluruh elemen organisasi Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung

berkomitmen

mengembangkan

strategi

melalui

analisis

yang

komprehensif guna terciptanya kinerja di Kecamatan Sumur Bandung yang berkelanjutan demi tercapainya sinergitas arah pembangunan di Kota Bandung melalui penyusunan dokumen Rencana Kerja Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2016. Dokumen rancangan Rencana Kerja Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2016 disusun berdasarkan prinsip-prinsip desentralisasi, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas yang pada akhirnya melahirkan strategi, kebijakan dan rencana program yang disusun berdasarkan hasil evaluasi kinerja periode yang lalu serta memperhatikan pula isu-isu strategis, baik tingkat, global, regional maupun nasional guna mencapai sasaran pembangunan Pemerintah Kota Bandung dan khususnya Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung.

1.2.

LANDASAN HUKUM Landasan hukum penyusunan rancangan Rencana Kerja Kecamatan

Sumur Bandung Tahun 2015 merujuk kepada: 1.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4287);

2.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4421); 3.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor

140,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 4578); 6.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang

Pedoman

Evaluasi

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah; 7.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan;

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9.

Peraturan Daerah Kota Bandung No. 6 Tahun 2006 Tentang Pemekaran Dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;


10.

Peraturan Daerah Kota Bandung No. 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

11.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018;

12.

Peraturan Walikota Bandung No. 250 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

13.

Peraturan Walikota Bandung No. 400 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota Bandung Kepada Camat dan Lurah.

1.3.

MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud Maksud penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2015 ini adalah sebagai dasar acuan atau pedoman yang menggambarkan arah kebijakan dan strategi Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung serta sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan sebagaimana diatur dalam

perundang-undangan

guna

menyelaraskan

dan

mencapai

arah

pembangunan yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Bandung yang akan diselenggarakan pada tahun 2015.

1.3.2. Tujuan Tujuan penyusunan dokumen rancangan Rencana Kerja Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2016 ini antara lain adalah sebagai berikut: 1.

Tersedianya dokumen perencanaan melalui penetapan strategi kebijakan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sumur Bandung.

2.

Tersedianya instrumen perencanaan dalam menentukan strategi guna

menghadapi

kompleksitas

perubahan

lingkungan

di

Kecamatan Sumur Bandung. 3.

Terciptanya integrasi, sinkronisasi, sinergitas dan konsistensi arah pembangunan

di lingkungan

Pemerintah

Kecamatan

Sumur

Bandung dan Pemerintah Kota Bandung. 4.

Sebagai tolok ukur keberhasilan strategi upaya pengembangan organisasi Kecamatan Sumur Bandung.

5.

Menjamin penggunaan sumber daya organisasi Kecamatan Sumur Bandung dengan efektif dan efisien.

6.

Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi rencana kerja Kecamatan Sumur Bandung.

1.4.

SISTEMATIKA PENULISAN Guna menggambarkan secara sistematis arah perencanaan kebijakan

Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung, maka materi dalam dokumen Rencana Kerja Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2015 disusun dan disajikan dalam sistematika berikut ini.


Bab I

Pendahuluan Pada

bagian

ini

dijelaskan

mengenai

gambaran

umum

penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Bab ini terdiri dari sub bab sebagai berikut: 1.1.

Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L

dan

Renja

provinsi/Kabupaten/kota,

serta

tindak

lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. 1.2.

Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3.

Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4.

Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014, terdiri dari: 2.1.

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2013 dan Capaian Renstra SKPD Tahun 2013 Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun 2013) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2014), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan

dengan

pencapaian

target

Renstra

SKPD

berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. 2.2.

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah

Nomor

6

Tahun

2008,

dan

Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan

yang

terkait

dengan

kinerja

pelayanan. 2.3.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Berisikan uraian mengenai: 1.

Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD;


Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara SKPD provinsi dengan SKPD kabupaten/kota

serta

dengan

kementerian

dan

lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan; 2.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;

3.

Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah,

terhadap

nasional/internasional,

capaian seperti

SPM

program dan

MDGs

(Millenium Developmnet Goals); 4.

Tantangan

dan

peluang

dalam

meningkatkan

pelayanan SKPD dan 5.

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian mengenai: 1.

Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

2.

Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

3.

Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan

program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan 2.5.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam

bagian

ini

program/kegiatan kepentingan,

diuraikan yang

baik

dari

hasil

diusulkan kelompok

kajian para

terhadap pemangku

masyarakat

terkait

langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung

ditujukan

kepada

SKPD

Provinsi

maupun

berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Bab III

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Pada bab ini terdiri dari sub bab sebagai berikut: 3.1.

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud,

yaitu

penelaahan

yang

menyangkut

arah

kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. 3.2.

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.


3.3.

Bab IV

Program dan Kegiatan

Penutup Berisikan uraian penutup, berupa: 1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. 2. Kaidah-kaidah pelaksanaan. 3. Rencana tindak lanjut.

BAB II EVALUASI RENJA SKPD TAHUN 2013

2.1.

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Renja SKPD Tahun 2015 adalah dokumen perencanaan kerja tahunan

ketiga dalam rentang dokumen perencanaan strategis SKPD Tahun 2013-2018. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dokumen rancangan renja SKPD merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dengan dokumen RPJMD dan Renstra SKPD. Hal ini karena tujuan dari dokumen Renja SKPD itu sendiri untuk mensinergiskan perencanaan pembangunan di Kota Bandung. Berdasarkan hal tersebut di atas, penyusunan dokumen rencana kerja SKPD Tahun 2016 perlu kiranya memperhatikan / review hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian target-target kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen Renstra 2013-2018 sebagai dasar penentuan tujuan, sasaran, program dan kegiatan pada tahun 2018. Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2013, dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2014 dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review terhadap pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2013 dan Renstra SKPD dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:


1.

Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

2.

Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

3.

Realisasi

program/kegiatan

yang

melebihi

target

kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan; 4.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

5.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan

6.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan hasil penelaahan / review terhadap pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2013 dan Renstra 2013, dapat dilihat dalam matriks berikut ini.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Kota Bandung Nama SKPD : Kecamatan Sumur Bandung

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Lembar....dari .....

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2018 (akhir periode Renstra SKPD)

Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2013 (tahun n-3)

4

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2014 (tahun lalu /n-2) Target

Realisasi

Tingkat Realisasi (%)

5

6

7

8=(7/6)

100%

n/a

75% (135)

(115)

1 20 01 02 Kegiatan Penyediaan Jasa Tersedianya jasa komunikasi, sumber Komunikasi, Sumber Daya Air dan daya air dan listrik kantor bagi Listrik gedung kantor pemerintah

25

5

5

1 20 01 06 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

107

0

1 20 01 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya jasa kebersihan kantor bagi gedung kantor pemerintah

25

1 20 01 09 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor

200

1

2

3

Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun n-1)

Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2015 (tahun berjalan/n-1) realisasi capaian

Tingkat capaian (%)

9

10=(5+7+9)*

11=(10/4)*

85.18

85% (188)

79.16%

93.12

5

100

5

5

0

0

100

23

0

5

5

5

100

5

5

N/A

20

20

100

30

20

Non Urusan 1 20 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang terlayani (Jumlah pelayanan administrasi perkantoran)


Nama SKPD : Kecamatan Sumur Bandung

Kode

1


2



3




Realisasi




Tingkat capaian (%) 11=(10/4)*

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)*

1 20 01 10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya alat tulis kantor (paket)

20

N/A

4

5

125

4

4

1 20 01 11 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (paket)

40

N/A

8

8

100

8

8

1 20 01 12 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

5

N/A

5

5

100

1

5

1 20 01 13 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor penunjang kinerja

300

N/A

50

42

84

55

50

1 20 01 14 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya peralatan rumah tangga penunjang kinerja

200

N/A

20

12

60

30

20

1 20 01 15 Kegiatan Penyediaan Bahan Tersedianya bahan bacaan dan Bacaan dan Peraturan Perundang- peraturan perundang-undangan Undangan

30

N/A

10

5

50

5

10

1 20 01 17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

20

N/A

4

5

125

4

4

Tersedianya makanan dan minuman jamuan tamu, kegiatan dan rapatrapat


Kode

1





Realisasi




Tingkat capaian (%) 11=(10/4)*

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)*

Tersedianya kajian sebagai bahan perumusan kebijakan / pengambilan keputusan

20

N/A

4

3

75

4

4

1 20 01 20 Kegiatan penyediaan jasa pengamanan kantor

Tersedianya jasa pengamanan kantor

8

N/A

0

0

0

2

0

1 20 01 19 Kegiatan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran / teknis perkantoran

Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran

8

N/A

0

0

0

2

0

1 20 01 05 Kegiatan jasa jaminan barang milik daerah

Tersedianya jasa jaminan BMD

40

N/A

0

0

0

10

0

100%

N/A

80% (62)

47

75.81

85%

5

32 Unit

5

5

100

0

200

N/A

20

11

55

30

Program peningkatan prasarana dan sarana aparatur

3


1 20 01 18 Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

1 20 02

2


Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar pelayanan minimal

1 20 02 05 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya kendaraan dinas/operasional

1 20 02 10 Kegiatan Pengadaan Mebeulair

Tersedianya mebeulair penunjang kinerja



Kode

1


2



3




Realisasi



4

5

6

7

8=(7/6)

9

1 20 02 22 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya gedung kantor

23

4

4

4

100

4

1 20 02 24 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

180

32 Unit

32

27

84.37

37

1 20 02 03 Kegiatan pembangunan gedung kantor

Tersedianya gedung kantor pemerintah

1

1

0

0

-

1

1 20 02 12 Kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan aparatur

Tersedianya peralatan dan perlengkapan aparatur

600

N/A

0

-

-

150

1 20 02 31 Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala website

Terpeliharanya website SKPD

4

N/A

0

-

-

1

1 20 02 42 Kegiatan rehabilitasi sedang/berat Terehabilitasinya gedung kantor gedung kantor

4

N/A

0

-

-

2

1 20 02 52 Kegiatan dekorasi ruang kantor

14

N/A

0

-

-

3

0%

n/a

5%

0%

200

0%

Tersedianya dekorasi ruang kantor (paket)

1 20 03 02 Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase pelanggaran disiplin ASN


Tingkat capaian (%)

10=(5+7+9)*

11=(10/4)*

0%

100


Kode

1


2





Realisasi




Tingkat capaian (%)

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)*

11=(10/4)*

1 20 03 05 Kegiatan pengadaan mesin/kartu absensi

Tersedianya mesin absensi

19

n/a

4

0

0

4

5

125

1 20 03 01 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

495

n/a

55

52

94.54

55

55

100

1 20 03 03 Kegiatan pengadaan pakaian KORPRI

Tersedianya pakaian KORPRI

200

n/a

50

0

0

55

55

100

1 20 03 04 Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

935

n/a

220

110

50

55

55

100

1 20 05

Persentase kesesuaian kompetensi pegawai dengan tupoksi

90%

n/a

50

34

68

70%

55%

78.57

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3


1 20 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal

Jumlah peningkatan kualifikasi dan kompetensi pegawai dalam bidang pengelolaan keuangan, pengelolaan barang, pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan inovasi

24

0

2

0

0

-

-

-

1 20 05 02 Sosialisasi peraturan perundangundangan

Jumlah diseminasi peraturan perundang-undangan penyelenggaraan pemerintahan

28

n/a

4

0

0

6

4

66.67



Lembar....dari ..... target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2018 (akhir periode Renstra SKPD)


3

4

1 20 05 04 Pembinaan Kinerja Aparatur

Jumlah peningkatan kualifikasi dan kompetensi pegawai dalam bidang perencanaan, pengorganisasian, pembinaan personil, serta sistem dan prosedur pelayanan publik

1 20 05 05 Seminar dan lokakarya

Jumlah peningkatan kualifikasi dan kompetensi pegawai dalam bidang penguasaan bahasa, etiket pelayanan, pengadaan barang jasa pemerintah.

1 20 06

Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Kode

1



2


Realisasi


5

6

7

8=(7/6)

248

n/a

13

13

28

n/a

4

n/a

n/a



Tingkat capaian (%)

9

10=(5+7+9)*

11=(10/4)*

100

13

13

100

0

0

6

4

66.67

3

3

100

6

6

100

1

1

100

1

1

100

daerah

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 20 06 01 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5


Kode


1

2



3




Realisasi




Tingkat capaian (%)

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)*

11=(10/4)*

1 20 06 02 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Tersusunnya laporan keuangan semesteran

5

n/a

1

1

100

1

1

100

1 20 06 03 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Tersusunnya penyusunan laporan akhir tahun

5

n/a

1

1

100

1

1

100

1 20 06 05 Kegiatan penyusunan profil dinas

Tersusunnya profil SKPD

2

n/a

-

-

-

3

3

100

Efektivitas pelaksanaan kegiatan fasilitasi kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan dan kelurahan

n/a

Urusan Wajib 1

Wajib

1 20

Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian

1 20 30

Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan



Kode

1


2






Realisasi


7

8=(7/6)



Tingkat capaian (%)

3

4

5

6

9

10=(5+7+9)*

11=(10/4)*

1 20 30 01 Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan

Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan fasilitasi peningkatan aktivitas ekonomi sektor mikro, kecil, menengah dan koperasi

36

n/a

8

8

8

100

1 20 30 02 Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan

Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan fasilitasi peningkatan kualitas hidup masyarakat

36

n/a

8

8

8

100

1 20 30 03 Kegiatan Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur publik

36

n/a

8

8

8

100

1 20 30 04 Kegiatan Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan

Dokumen pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas ketentraman dan ketertiban tingkat kecamatan dan kelurahan

36

n/a

8

8

8

100

1 20 30 05 Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan

Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan fasilitasi bidang pemerintahan tingkatan kecamatan dan kelurahan

36

n/a

8

8

8

100


Kode

1





Realisasi


7

8=(7/6)



Tingkat capaian (%)

4

5

6

9

10=(5+7+9)*

11=(10/4)*

Dokumen pelaksanaan kegiatan peningkatan peran pemerintah kota dalam pembangunan kelurahan

36

n/a

8

8

8

100

1 20 30 07 Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat

Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan fasilitasi peningkatan kualitas pelayanan publik

36

n/a

8

8

8

100

Publikasi data dan informasi pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan

7

n/a

7

9

128,57

-

-

-

Pemutakhiran data dan informasi pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan

7

n/a

7

9

128,57

-

-

-

150 Tempat sampah; 13.250 kantong sampah

220 Tempat sampah; 13.200 Kantong sampah

100

-

-

-

Program Pengembangan Data/Informasi

1 06 15 09 Penyusunan dan Pengelolaan Data/Informasi

1 08 15

Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

1 08 15 02 Kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

3


1 20 30 06 Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Peran Pemerintah Kota Dalam Pembangunan Kelurahan

1 06 15

2


Berkurangnya angka / volume timbulan sampah Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan persampahan yang tersedia


150 150 Tempat Tempat sampah; sampah; 13.250 13.250 kantong kantong


Kode

1

1 20 23


2

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik



3


4

5


Realisasi

Tingkat Realisasi (%) 8=(7/6)

6

7

sampah

sampah



Tingkat capaian (%)

9

10=(5+7+9)*

11=(10/4)*

18

1

2

2

100

2

2

100

1 20 23 01 Kegiatan penyusunan sistem Jumlah sistem informasi layanan informasi terhadap layanan publik publik yang tersusun

6

1

2

2

100

1

1

100

1 20 23 12 Kegiatan pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi

Jumlah sistem informasi yang terpelihara dan berfungsi dengan baik

9

-

-

-

-

-

-

-

1 20 23 02 Kegiatan penyusunan sistem informasi kelembagaan dan ketatalaksanaan

Jumlah sistem informasi kelembagaan dan ketatalaksanaan

3

-

-

-

-

1

1

100

1 06 21

Sinergitas Dokumen perencanaan pembangunan daerah

32

2

1 06 21 16 Kegiatan penyusunan renstra dan Tersusunnya renstra, renja SKPD dan renja SKPD Renja perubahan SKPD

12

2

2

2

100

3

3

100

1 06 21 13 Kegiatan monitoring, evaluasi,

20

-

4

1

25

4

4

100

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah penggunaan aplikasi berbasis ICT dalam pelayanan publik


Laporan evaluasi pelaksanaan renstra


Kode

1






Realisasi




Tingkat capaian (%)

3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)*

11=(10/4)*

pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

dan renja SKPD

Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan

Efektivitas pelaksanaan kegiatan pengembangan inovasi dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui pengembangan LKK

256

-

-

-

-

64

64

100

1 20 22 01 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW

Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan inovasi LKK RW

64

-

-

-

-

16

16

100

1 20 22 02 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup TP PKK

Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan inovasi LKK PKK

64

-

-

-

-

16

16

100

1 20 22 03 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan inovasi LKK Karang Taruna

64

-

-

-

-

16

16

100

1 20 22 04 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM

Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan inovasi LKK LPM

64

-

-

-

-

16

16

100

1 20 22

2




Kode

1


2



3



4

5


Realisasi


6

7

8=(7/6)

Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun n-1) 9


Tingkat capaian (%)

10=(5+7+9)*

11=(10/4)*

2.2.

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Analisis kinerja pelayanan SKPD berupa pengkajian terhadap capaian

kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi. Berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Sumur Bandung Tahun 20132018 dan review dari Kemenpan-RB, sasaran strategis dan indikator sasaran strategis Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2013-2018 berjumlah 23 indikator, 11 diantaranya adalah indikator kinerja utama. Adapun hasil analisis kinerja pelayanan SKPD sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut:


Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung

NO (1)

Target Renstra SKPD

Realisasi Capaian

Indikator

SPM/standar nasional

IKK

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

(2)

(3)

(4)

Tahun 2014

Tahun 2015 (10)

Proyeksi Tahun 2015

Tahun 2016

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(11)

(12)

1

Optimalisasi penggunaan asset internal dan eksternal Kecamatan Sumur Bandung (cost-effectiveness)

55

50

60

70

86.45

86.45

87.5

2

Persentase proses pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu

75

70

80

90

82

100

100

3

Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu

75

70

80

90

79

100

100

4

Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik

25

75

100

100

25

75

100

5

Persentase RW Juara

16.67

32.43

30

20

16.67

33.33

33.33

6

Persentase Lembaga kemasyarakatan aktif

16.67

70

81

90

16.67

33.33

33.33

7

Rasio Anggota Linmas

1:01

1,5:1

2:01

2:01

0.9:1

1:1

1:1

8

Mutu kinerja instansi Kecamatan Sumur Bandung (evaluasi hasil Waskat / Pengendalian internal)

55

60

65

75

50

60

65

9

Rata-rata nilai capaian sasaran kerja pegawai

51

61

75

80

84.19

84.19

85.12

10 Jumlah pelanggaran disiplin pegawai

5

0

0

0

0

0

0

11 Nilai AKIP Kecamatan

55

65.1

65.5

66

61.5

65.1

65.1

Catatan Analisis (13)

NO

Indikator

SPM/standar nasional

Target Renstra SKPD IKK

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2014

12 Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

100

100

100

100

13 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

75

80

83

14 Persentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti

100

100

15 Cakupan Penerbitan KTP bagi wajib KTP

60

16 Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI

Tahun 2015

Proyeksi Tahun 2015

Tahun 2016

100

100

100

87

74.57

78.5

80

100

100

100

100

100

60

70

80

75.85

76.4

77.45

800

900

920

950

900

920

950

17 RW Berdaya, RW Sigap, RW Prima, RW Sehati, RW Lestari (RW Juara)

4

12

8

8

3

12

8

18 Persentase PMKS yang terfasilitasi menerima bantuan

20

1,7

2

2.5

1.7

2

2.5

19 Jumlah produk unggulan (OVOP)

2

4

4

4

1

4

4

20 Jumlah Koperasi dan UMKM yang aktif

2

2

2

2

2

2

2

21 Persentase berkurangnya PKL pada zona merah

1

1

1

1

0.8

1

1

22 Rata-rata nilai adipura tingkat kecamatan sumur bandung

75

77

79

81

73.7

74.5

75.2

23 Municipal waste management system tingkat kecamatan sumur bandung

1

1

1

1

1

1

1


Realisasi Capaian

Catatan Analisis

2.3.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Berdasarkan analisis gambaran pelayanan SKPD, kajian hasil evaluasi

pelaksanaan SKPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra SKPD, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra SKPD. Isu-isu penting yang dimaksud mencakup : 1.

Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD.

2.

Permasalahan

dan

hambatan

yang

dihadapi

dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD. 3.

Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional dan internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet Goals).

4.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD.

5.

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis, dapat terpetakan isu strategis dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

Matriks 2.1 Isu Strategis Isu Strategis No

Dinamika Internasional

Dinamika Nasional

(1)

(2)

(3)

1

Globalisasi (technology, labor, economy)

2

Tuntutan pencapaian MDGs

3

Indeks Persepsi Korupsi

4

Konservasi lingkungan Hidup

5

Good Governance

Dinamika Regional/Lokal (4)

Lain-lain

Kebijakan antisipasi AFTA, ACFTA, WTO

Produk Unggulan, UKM, Koperasi, Pemberdayaan Ekonomi

Isu gender, HIV-AIDS, Perlindungan anak, dan HAM

Pengembangan Posyandu, Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat, Rehabilitasi Bersumber Daya Masyarakat MOU anti korupsi, Pencegahan Gratifikasi

Penerapan Sistem Informasi berbasis potensi dan informasi geografis Quadrohelix pemberdayaan kemitraan

Pemberantasan Korupsi

Perlindungan Flora dan Fauna Endimik Indonesia, Kebijakan Pertambangan dan Migas Reformasi Birokrasi

Ruang Terbuka hijau, Pengelolaan Sampah (3R), Sumur Resapan dan Lubang Biopori Penerapan ISO, SPM, SPP, SOP di SKPD

(5)

Pencegahan dini korupsi (kurikulum sekolah) Pembangkit Listrik Tenaga Sampah

Akuntabilitas dan Keterbukaan informasi publik

Kemudian sebagai bagian dari perencanaan pemerintah kota bandung, perlu kiranya memperhatikan atau telaahan terhadap visi dan misi kepala daerah. Berdasarkan telaahan, analisis terhadap isu tersebut dapat dilihat pada matriks sebagai berikut: Matriks 2.2 Telaahan Visi dan Misi Kota Bandung Visi : Terwujudnya Kota Bandung yang unggul, nyaman, dan sejahtera Faktor Permasalahan Pelayanan SKPD

Misi Misi 1 : Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan

1. Konversi lahan produktif ke lahan terbangun; 2. Struktur ruang yang tumbuh tidak berimbang; 3. Luas Lahan terbangun dalam bentuk pemukiman semakin meningkat; 4. Ketersediaan dan kualitas air tanah menurun; 5. Pencemaran Sungai; 6. Kesadaran masyarakat terhadap lingkungan rendah

Penghambat 1. Pelanggaran Pemanfaatan Ruang 2. Inventarisasi Aset 3. Keterbatasan Lahan untuk RTH 4. Faktor Budaya Masyarakat

Pendorong 1. Kebijakan Tata Ruang 2. Potensi Kelompok Masyarakat 3. Teknologi pengelolaan lingkungan


Misi 2 : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani

Misi 3 : Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing

Misi 4 : Membangun perekonomian yang kokoh, maju dan berkeadilan

1. Belum optimalnya implementasi good governance; 2. Belum optimalnya implementasi e-gov; 3. Kesadaran dan budaya hukum; 4. Penegakkan hukum; 5. KApasitas aparatur pemerintahan belum optimal berdasarkan tingkat kompetensi; 6. Sistem remunerasi berbasis kinerja yang belum terimplementasi dengan baik; 7. Kelurahan dan kecamatan belum berperan optimal dalam pembangunan; 8. Transparansi dalam pemeriintahan belum memadai;

1. Budaya birokrasi 2. Resitensi perubahan 3. Kesiapan legalitas formal 4. Sumber Daya Manusia 5. Komitmen penegakan hukum

1. Tuntutan perubahan kultur 2. Tuntutan Akuntabilitas publik 3. Kemajuan teknologi 4. Komitmen politik pimpinan daerah

1. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau belum terwujud; 2. Akses ke sarana pendidikan semakin sulit; 3. Sarana dan prasarana sekolah; 4. Rendahnya pemanfaatan IT; 5. Sistem layanan kesehatan menanggung beban lebih besar dibanding kapasitasnya; 6. Jumlah kematian ibu melahirkan masih tinggi; 7. Angka harapan hidup rendah; 8. Kapasitas layanan kesehatan o/ pemerintah belum optimal; 9. Kepadatan penduduk mempermudah penyebaran penyakit.

1. Sarana dan prasarana pendidikan 2. Akses pendidikan berkualitas 3. Pola pendidikan 4. Komitmen pembinaan prestasi olah raga 5. Kultur Masyarakat

1. Kemajuan Teknologi 2. Pembinaan kelompok masyarakat potensial 3. Program pemberdayaan nasional dan internasional

1. Sektor informal (PKL) tidak terkendali; 2. Pemberian insentif dan kemudahan investasi belum efektif; 3. Peningkatan daya saing investasi melalui dukungan infrastruktur masih kurang; 4. Pasar tradisional yang terdesak o/ pasar modern 5.

1. Kemiskinan kultural 2. Angka pengangguran 3. regulasi investasi 4. Dukungan pemerintah 5. Minimnya lahan pertanian 6. Ketersediaan data

1. Program pemberdayaan nasional dan internasional 2. Tuntutan kemajuan teknologi 3. Kreatifitas masyarakat

Sebagai salah satu SKPD, maka Kecamatan Sumur Bandung berusaha untuk turut serta mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi Walikota terpilih yang kemudian menjadi Visi dan Misi Pemerintah Kota Bandung sesuai dengan tugas dan fungsinya menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Menelaah keempat Misi Kepala Daerah dihubungkan dengan pelayanan pada Kecamatan Sumur Bandung, maka hampir seluruh misi terkait dengan pelayanan yang akan dilakukan di Kecamatan Sumur Bandung. Untuk Misi Pertama terkait dengan Pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan Sumur Bandung dan tujuan yang ingin dicapai yaitu menyediakan fasilitas infrastruktur kota yang nyaman,

umur pakai panjang dan merata secara efektif dengan konsep Maju, Hijau dan Manusiawi, maka hal ini meliputi isu lingkungan hidup yang ada di wilayah Kecamatan Sumur Bandung. Penanggulangan banjir dan pengolahan sampah menjadi salah satu isu lingkungan hidup yang menjadi tantangan Kecamatan Sumur Bandung untuk melaksanakan perencanaan kebijakan yang akan diimplementasikan. Adapun permasalahan atau hambatan yang akan ditemui menyangkut budaya masyarakat terkait isi lingkungan hidup akan memerlukan pendekatan dan waktu dalam mengubahnya menjadi lebih baik. Sebagai faktor pendorong dalam isu lingkungan hidup ialah telah banyaknya teknologi dan mekanisme dalam hal pengelolaan lingkungan yang bisa diterapkan untuk mendorong kesadaran masyarakat terhadap lingkungan sekitar, ditambah mulai tumbuhnya organisasi-organisasi go green yang bisa menjadi mediator dalam menanggulangi permasalahan

tersebut.

Dalam

menghadirkan

tata

kelola

pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani sebagaimana tertuang dalam misi yang kedua, Kecamatan Sumur Bandung berusaha menghadirkan pelayanan yang responsif dan tepat waktu. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sebagai faktor pendukung, maka pelayanan publik bisa dilakukan dengan lebih efisien yang menghasilkan peningkatan dalam kualitas pelayanan publik. Faktor penghambat yang bisa ditemui dalam pelaksanaan pelayanan publik ialah lingkungan internal birokrasi berupa situasi dan kondisi, baik berupa organisasi (struktur, penempatan personel, efektifitas kegiatan), komunikasi antar unit, sumber daya dan kepemimpinan. Faktor penghambat tersebut harus bisa

diminimalisir

dengan

adanya

peningkatan

kinerja

melalui

berbagai

perencanaan dan kegiatan yang terukur.


Dalam misi ketiga yang dijabarkan di atas yaitu membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya, Kecamatan Sumur Bandung mempunyai peran serta tujuan pemenuhan hak dasar manusia. Pemeberdayaan manusia salah satunya melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan hak dasar yang harus dipenuhi melalui program-program yang dapat menjangkau pemenuhan hak dasar. Kecamatan Sumur Bandung melalui fasilitasi melibatkan stakeholder terkait dapat melakukan pemenuhan hak dasar manusia yang diharapkan dapat meningkatan taraf hidup masyarakat. Berkaitan dengan misi keempat yaitu membangun perekonomian yang kokoh, maju dan berkeadilan, Kecamatan Sumur Bandung juga bisa melakukan fasilitasi untuk kegiatan-kegiatan

yang

berhubungan

dengan

perekonomian

masyarakat

Kecamatan dan Kelurahan. Usaha-usaha dilakukan untuk bisa mengembangkan potensi daerah di wilayah Kecamatan Sumur Bandung dengan harapan meningkat kapasitas, aktivitas, peran dan daya saingnya. Faktor pendukung yang bisa membantu pengembangan perekonomian masyarakat ialah adanya modal yang masuk sehingga bisa membantu pengembangan produk dari usaha-usaha yang ada di wilayah Kecamatan Sumur Bandung. Faktor penghambat dalam pengembangan perekonomian masyarakat

yang harus dipertimbangkan ialah

sulitnya mencari pasar untuk produk-produk yang dihasilkan.

2.4.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Telaahan

teradap

rancangan

awal

RKPD

dimaksudkan

untuk

membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD,

dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan. Tahapan kegiatan telahaan yang dilakukan, adalah: 1.

Identifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;

2.

Bandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya;

3.

Sajikan dalam bentuk matrik tabel, dengan menempatkan program/kegiatan yang sama pada garis yang sama untuk memudahkan análisis;

4.

Lakukan pengecekan apakah program/kegiatan yang merupakan kegiatan lanjutan dan/atau prioritas SKPD sudah termuat dalam rancangan awal RKPD. Jika belum termuat, maka perlu dibuatkan catatan penting;

5.

Identifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

6.

Untuk jenis program dan kegiatan yang sesuai, lakukan langkah berikut: a.

Pengecekan apakah indikator kinerjanya sesuai, jika tidak sesuai, tentukan indikator yang akan dipilih;

b.

Teliti besaran tolok ukur atau target capaian program/kegiatan, bila terdapat perbedaan, maka kaji kembali besaran tersebut dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu indikatif, target capaian renstra


skpd, serta ketersediaan sumber dana lainnya; dan c.

Berikan

catatan

penting

sebagai

bahan

pertimbangan

dalam

memutuskan program dan kegiatan yang akan direncanakan dalam Renja SKPD. 7.

Untuk jenis program dan kegiatan yang tidak sesuai (berbeda), lakukan langkah berikut: a.

Untuk program dan kegiatan yang hanya terdapat di dalam rancangan awal RKPD, maupun yang hanya terdapat dalam identifikasi kebutuhan hasil analisis,

lakukan pengecekan apakah masih layak untuk

direncanakan, dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata, sasaran target Renstra SKPD, kebijakan nasional, pencapaian visi-misi kepala daerah, dan ketersediaan pendanaan; b.

Teliti kembali kemudian tentukan indikator yang akan dipilih;

c.

Teliti kembali kemudian tentukan besaran tolok ukur atau target capaian

program

dan

kegiatan,

dengan

mempertimbangkan

ketersediaan pagu indikatif berdasarkan arahan rancangan awal RKPD, target capaian Renstra SKPD, serta ketersediaan sumber dana lainnya; d.

Berikan

catatan

penting

sebagai

bahan

pertimbangan

dalam

memutuskan program dan kegiatan yang akan direncanakan dalam Renja SKPD. 8.

Rumuskan

kebutuhan

program

dan

kegiatan

hasil review

terhadap

rancangan awal RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan; dan

9.

Identifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Berdasarkan hasil análisis terhadap rancangan awal RKPD, maka análisis

hasil kebutuhan pada kecamatan sumur Bandung adalah sebagai berikut:


Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2016 Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung Nama SKPD : Kecamatan Sumur Bandung

Lembar…….dari……… Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

No

Program/ Kegiatan

lokasi

Indikator kinerja

Target capaian

Pagu indikatif

Program/ Kegiatan

lokasi

Indikator kinerja

Target capaian

Kebutuhan Dana (Rp.000)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

I


Kecamatan Sumur Bandung

1

Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan

Kecamatan Sumur Bandung; Kel. Braga; Merdeka; Kebon Pisang; Babakan Ciamis

2

Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan Kegiatan Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan


Kegiatan Peningkatan Kualitas Penanganan


Efektivitas pelaksanaan kegiatan fasilitasi kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan dan kelurahan Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan fasilitasi peningkatan aktivitas ekonomi sektor mikro, kecil, menengah dan koperasi Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan fasilitasi peningkatan kualitas hidup masyarakat Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur publik Dokumen pelaksanaan

Efektivitas pelaksanaan kegiatan fasilitasi kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan dan kelurahan Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan fasilitasi peningkatan aktivitas ekonomi sektor mikro, kecil, menengah dan koperasi Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan fasilitasi peningkatan kualitas hidup masyarakat Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur publik Dokumen pelaksanaan

3

4


50%

2,272,105,204



8 kegiatan / dokumen laporan kegiatan

2,272,105,204




181,768,416.32

Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan Kegiatan Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan


Kegiatan Peningkatan Kualitas Penanganan



8 kegiatan / dokumen laporan

159,047,364.28

227,210,520.40


Catatan Penting (12)

50%

2,272,105,204

Ranwal RKPD


2,272,105,204

Ranwal RKPD


181,768,416.32

Ranwal RKPD


8 kegiatan / dokumen

159,047,364.28

Ranwal RKPD

Ranwal 227,210,520.40




No

Program/ Kegiatan

lokasi

Indikator kinerja

Target capaian

Pagu indikatif

Program/ Kegiatan

lokasi

Indikator kinerja

Target capaian


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan

kegiatan peningkatan kualitas ketentraman dan ketertiban tingkat kecamatan dan kelurahan Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan fasilitasi bidang pemerintahan tingkatan kecamatan dan kelurahan Dokumen pelaksanaan kegiatan peningkatan peran pemerintah kota dalam pembangunan kelurahan Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan fasilitasi peningkatan kualitas pelayanan publik

kegiatan

4 RW juara (desain RW juara (kolaborasi PKK, LPM, Karta) 16 kegiatan / dokumen laporan

5

Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan


6

Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Peran Pemerintah Kota Dalam Pembangunan Kelurahan

Kel. Braga; Merdeka; Kebon Pisang; Babakan Ciamis

7

Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat


II



Jumlah RW, PKK, LPM dan Karang Taruna Juara

1

Fasilitasi pemberdayaan lingkup

Kel. Braga; Merdeka; Kebon

Jumlah dokumen pelaksanaan

Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan


227,210,520.40


159,047,364.28


1,136,052,602

kegiatan peningkatan kualitas ketentraman dan ketertiban tingkat kecamatan dan kelurahan Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan fasilitasi bidang pemerintahan tingkatan kecamatan dan kelurahan Dokumen pelaksanaan kegiatan peningkatan peran pemerintah kota dalam pembangunan kelurahan Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan fasilitasi peningkatan kualitas pelayanan publik

laporan kegiatan

4 RW juara (desain RW juara (kolaborasi PKK, LPM, Karta) 16 kegiatan / dokumen










Fasilitasi pemberdayaan lingkup

Kel. Braga; Merdeka; Kebon

Jumlah dokumen pelaksanaan




Catatan Penting (12) RKPD

227,210,520.40

Ranwal RKPD

159,047,364.28

Ranwal RKPD

1,136,052,602

Ranwal RKPD

5,217,275,000

Ranwal RKPD

181,768,416.32 5,217,275,000

5,217,275,000


Ranwal 5,217,275,000




No

Program/ Kegiatan

lokasi

Indikator kinerja

Target capaian

Pagu indikatif

Program/ Kegiatan

lokasi

Indikator kinerja

Target capaian


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

RW

Pisang; Babakan Ciamis

2

Fasilitasi pemberdayaan lingkup PKK


3

Fasilitasi pemberdayaan lingkup Karang Taruna


4

Fasilitasi pemberdayaan lingkup LPM



Kecamatan Sumur Bandung;

Kegiatan penyusunan renstra dan renja SKPD


Kegiatan monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah


III

1

2

kegiatan fasilitasi pemberdayaan lingkup RW Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemberdayaan lingkup PKK Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemberdayaan lingkup Karang Taruna Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemberdayaan lingkup LPM

kegiatan

RW

Pisang; Babakan Ciamis


3,945,275,000




424,000,000




424,000,000



Sinergitas Dokumen perencanaan pembangunan daerah Tersusunnya renstra, renja SKPD dan Renja perubahan SKPD





Laporan evaluasi pelaksanaan renstra dan renja SKPD



kegiatan fasilitasi pemberdayaan lingkup RW Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemberdayaan lingkup PKK Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemberdayaan lingkup Karang Taruna Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemberdayaan lingkup LPM

laporan kegiatan

Sinergitas Dokumen perencanaan pembangunan daerah Tersusunnya renstra, renja SKPD dan Renja perubahan SKPD

6 Dok


4 Dok

16 kegiatan / dokumen laporan kegiatan 16 kegiatan / dokumen laporan kegiatan 16 kegiatan / dokumen laporan kegiatan


3,945,275,000

Ranwal RKPD

424,000,000

Ranwal RKPD

424,000,000

Ranwal RKPD

203,500,000

2 Dok 121,000,000

82,500,000

Program lanjutan (Prioritas hasil analisis kebutuhan) Program lanjutan (Prioritas hasil analisis kebutuhan) Program lanjutan (Prioritas hasil analisis kebutuhan)




No

Program/ Kegiatan

lokasi

Indikator kinerja

Target capaian

Pagu indikatif

Program/ Kegiatan

lokasi

Indikator kinerja

Target capaian


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)







3 ICT

Kegiatan penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik


Jumlah sistem informasi layanan publik yang tersusun




1 ICT

Kegiatan pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi






1 SIM

Kegiatan penyusunan sistem informasi kelembagaan dan ketatalaksanaan






1 SIM

III

1

2

3


350,000,000

250,000,000

50,000,000

50,000,000

Catatan Penting (12) Program lanjutan (Prioritas hasil analisis kebutuhan) – Pengembanga n command centre Program lanjutan (Prioritas hasil analisis kebutuhan) – Pengembanga n command centre Program lanjutan (Prioritas hasil analisis kebutuhan) – Pengembanga n command centre Program lanjutan (Prioritas hasil analisis kebutuhan) – Pengembanga n command centre




No

Program/ Kegiatan

lokasi

Indikator kinerja

Target capaian

Pagu indikatif

Program/ Kegiatan

lokasi

Indikator kinerja

Target capaian


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

IV



Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang terlayani

85%


1

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan penyediaan jasa jaminan baran milik daerah

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor bagi gedung kantor pemerintah Tersedianya jasa jaminan barang milik daerah

12 Bulan

2

3

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


12 Bulan

4

Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja


20 Unit

5

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya alat tulis kantor

4 Paket

6

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kecamatan Sumur Bandung; Kel. Braga; Merdeka; Kebon Pisang; Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung; Kel. Braga; Merdeka; Kebon Pisang; Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung; Kel. Braga; Merdeka; Kebon Pisang; Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung; Kel. Braga; Merdeka; Kebon Pisang; Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung; Kel. Braga; Merdeka; Kebon Pisang; Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung; Kel. Braga; Merdeka; Kebon Pisang; Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung; Kel.

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

4 Paket

Tersedianya komponen instalasi

1 Paket

Kecamatan Sumur Bandung; Kel. Braga; Merdeka; Kebon Pisang; Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung; Kel. Braga; Merdeka; Kebon Pisang; Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung; Kel. Braga; Merdeka; Kebon Pisang; Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung; Kel. Braga; Merdeka; Kebon Pisang; Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung; Kel. Braga; Merdeka; Kebon Pisang; Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung; Kel. Braga; Merdeka; Kebon Pisang; Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung; Kel. Braga; Merdeka; Kebon Pisang; Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung; Kel.

7

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi

29 Unit

901,866,377

171,137,368

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

-

Kegiatan penyediaan jasa jaminan baran milik daerah

126,000,000


45,093,318.85


54,111,982.62

27,055,991.31

27,055,991.31


Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi


85%

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor bagi gedung kantor pemerintah Tersedianya jasa jaminan barang milik daerah

12 Bulan


12 Bulan


20 Unit


4 Paket


4 Paket

Tersedianya komponen instalasi

1 Paket

29 Unit


901,866,377

Ranwal RKPD

171,137,368

Ranwal RKPD

-

Ranwal RKPD

126,000,000

Ranwal RKPD

45,093,318.85

Ranwal RKPD

54,111,982.62

Ranwal RKPD

27,055,991.31

Ranwal RKPD

Ranwal 27,055,991.31




No

Program/ Kegiatan

lokasi

Indikator kinerja

Target capaian

Pagu indikatif

Program/ Kegiatan

lokasi

Indikator kinerja

Target capaian


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 8

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

9

Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

10

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan

11

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

12

Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

V

Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Aparatur

Braga; Merdeka; Kebon Pisang; Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung; Kel. Braga; Merdeka; Kebon Pisang; Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung; Kel. Braga; Merdeka; Kebon Pisang; Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung; Kel. Braga; Merdeka; Kebon Pisang; Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung; Kel. Braga; Merdeka; Kebon Pisang; Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung; Kel. Braga; Merdeka; Kebon Pisang; Babakan Ciamis

listrik/penerangan bangunan kantor


Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor penunjang kinerja Tersedianya peralatan rumah tangga penunjang kinerja

50 Unit

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Tersedianya makanan dan minuman jamuan tamu, kegiatan dan rapat-rapat Tersedianya kajian sebagai bahan perumusan kebijakan / pengambilan keputusan

5 Paket

4 Kajian / Dokumen

45,571,854.85

Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi SPM

80%

1,081,660,000

20 Unit

4 Paket

270,559,913.10


54,111,982.62


27,055,991.31

54,111,983

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah



Braga; Merdeka; Kebon Pisang; Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung; Kel. Braga; Merdeka; Kebon Pisang; Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung; Kel. Braga; Merdeka; Kebon Pisang; Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung; Kel. Braga; Merdeka; Kebon Pisang; Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung; Kel. Braga; Merdeka; Kebon Pisang; Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung; Kel. Braga; Merdeka; Kebon Pisang; Babakan Ciamis

listrik/penerangan bangunan kantor



Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor penunjang kinerja Tersedianya peralatan rumah tangga penunjang kinerja

50 Unit

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Tersedianya makanan dan minuman jamuan tamu, kegiatan dan rapat-rapat Tersedianya kajian sebagai bahan perumusan kebijakan / pengambilan keputusan

5 Paket


80%

20 Unit

4 Paket

4 Kajian / Dokumen

270,559,913.10

Ranwal RKPD

54,111,982.62

Ranwal RKPD

27,055,991.31

Ranwal RKPD

54,111,983

Ranwal RKPD

45,571,854.85

Ranwal RKPD

8,081,660,000

Prioritas hasil analisis kebutuhan




No

Program/ Kegiatan

lokasi

Indikator kinerja

Target capaian

Pagu indikatif

Program/ Kegiatan

lokasi

Indikator kinerja

Target capaian


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Penyediaan kendaraan dinas



5 buah

Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya peralatan gedung kantor

5 Buah

Tersedianya mebel kantor

10 Buah

Tersedianya alat komunikasi

13 Unit

Pengadaan peralatan aparatur

Kecamatan Sumur Bandung; Kel. Braga; Merdeka; Kebon Pisang; Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung; Kel. Braga; Merdeka; Kebon Pisang; Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung; Kel. Braga; Merdeka; Kebon Pisang; Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung;

Tersedianya peralatan aparatur

1 Paket

Pemeliharaan rutin gedung kantor



1 Paket

Pemeliharaan Rutin kendaraan dinas/operasional


Terpeliharanya kendaraan dinas

26 Unit

Pemeliharaan berkala website


Terpeliharanya server dan website skpd

1 Unit

Dekorasi ruang kantor


Tersedianya barang-barang dekorasi ruang kantor

1 Paket

Pengadaan mebelair

Pengadaan Peralatan Komunikasi

72,000,000

54,083,000




5 buah



5 Buah


10 Buah


13 Unit


1 Paket

54,083,000


54,083,000


Kecamatan Sumur Bandung; Kel. Braga; Merdeka; Kebon Pisang; Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung; Kel. Braga; Merdeka; Kebon Pisang; Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung; Kel. Braga; Merdeka; Kebon Pisang; Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung;

263,314,600




1 Paket




26 Unit




1 Unit



Tersedianya barang-barang dekorasi ruang kantor Tersedianya gedung kantor

1 Paket

64,899,600

432,664,000

54,083,000

32,449,800

Pengadaan mebelair

Pengadaan bangunan gedung kantor

Kelurahan Braga

1 gedung


72,000,000

Ranwal RKPD

54,083,000

Ranwal RKPD

64,899,600

Ranwal RKPD

54,083,000

Ranwal RKPD

54,083,000

Ranwal RKPD

263,314,600

Ranwal RKPD

432,664,000

Ranwal RKPD

54,083,000

Ranwal RKPD

32,449,800

Ranwal RKPD Prioritas hasil analisis – Musrenbang




No

Program/ Kegiatan

lokasi

Indikator kinerja

Target capaian

Pagu indikatif

Program/ Kegiatan

lokasi

Indikator kinerja

Target capaian


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)


3,000,000,000

VI

Peningkatan Disiplin Aparatur


10

Kegiatan pengadaan mesin/kartu absensi


11

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya


12

Kegiatan pengadaan pakaian KORPRI


13

Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus HariHari Tertentu

VII

1

Rehabilitasi gedung kantor

Kec Sumur Bandung; Kel Merdeka

Terehabilitasinya gedung kantor

2 Gedung

Persentase pegawai yang dikenai sanksi pelanggaran disiplin Tersedianya mesin absensi

4%

126,750,000

Ranwal RKPD

1 Unit

-

Ranwal RKPD

Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya pakaian KORPRI

55 Stel

63,375,000

Ranwal RKPD

55 Stel

25,350,000

Ranwal RKPD

4,000,000,000


Persentase pegawai yang dikenai sanksi pelanggaran disiplin Tersedianya mesin absensi

4%

126,750,000



1 Unit

-



Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya pakaian KORPRI

55 Stel

63,375,000



55 Stel

25,350,000





55 stel

38,025,000

Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus HariHari Tertentu



55 stel

38,025,000

Ranwal RKPD



50%

182,000,000



182,000,000

Ranwal RKPD


6 Paket peraturan

28,500,000

Kegiatan Sosialisasi peraturan perundangundangan


Persentase kesesuaian kompetensi pegawai dengan tugas pokok dan fungsi Jumlah peningkatan kualifikasi dan kompetensi pegawai dalam bidang pengelolaan keuangan,

50%

Kegiatan Sosialisasi peraturan perundangundangan

Persentase kesesuaian kompetensi pegawai dengan tugas pokok dan fungsi Jumlah peningkatan kualifikasi dan kompetensi pegawai dalam bidang pengelolaan keuangan,

6 Paket peraturan

28,500,000

Ranwal RKPD





No

Program/ Kegiatan

lokasi

Indikator kinerja

Target capaian

Pagu indikatif

Program/ Kegiatan

lokasi

Indikator kinerja

Target capaian


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

2

Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur


3

Kegiatan Seminar dan Lokakarya




Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar


pengelolaan barang, pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan inovasi Jumlah peningkatan kualifikasi dan kompetensi pegawai dalam bidang perencanaan, pengorganisasian, pembinaan personil, serta sistem dan prosedur pelayanan publik Jumlah peningkatan kualifikasi dan kompetensi pegawai dalam bidang pengelolaan keuangan, pengelolaan barang, pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan inovasi Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

20 Kegiatan

125,000,000



6 Kegiatan

28,500,000



4 Dok

80,845,000



Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar


1 Dok

24,253,500

pengelolaan barang, pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan inovasi Jumlah peningkatan kualifikasi dan kompetensi pegawai dalam bidang perencanaan, pengorganisasian, pembinaan personil, serta sistem dan prosedur pelayanan publik Jumlah peningkatan kualifikasi dan kompetensi pegawai dalam bidang pengelolaan keuangan, pengelolaan barang, pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan inovasi Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja


20 Kegiatan

125,000,000

Ranwal RKPD

6 Kegiatan

28,500,000

Ranwal RKPD

40,422,500

Ranwal RKPD

24,253,500

Ranwal RKPD

4 Dok

1 Dok




No

Program/ Kegiatan

lokasi

Indikator kinerja

Target capaian

Pagu indikatif

Program/ Kegiatan

lokasi

Indikator kinerja

Target capaian


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Realisasi Kinerja SKPD

SKPD

Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran



1 Dok

Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun



1 Dok

Kegiatan penyusunan profil dinas



1 Profil

Kegiatan penyusunan Renstra dan Renja SKPD


Tersusunnya renstra dan renja SKPD

3 Dokumen

-

16,169,000

40,422,500



1 Dok




1 Dok




1 Profil

Kegiatan penyusunan Renstra dan Renja SKPD


Tersusunnya renstra dan renja SKPD

-


(12)

SKPD


Catatan Penting

-

Ranwal RKPD

16,169,000

Ranwal RKPD

-

Ranwal RKPD

-

Piindah ke program perencanaan pembangunan daerah

Tabel 2.3 Rumusan kebutuhan program dan kegiatan tahun 2016 hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Bandung (Usulan Perubahan dan Penambahan Program) Nama SKPD : Kecamatan Sumur Bandung

No

(1)

Program/Kegiatan

(2)

Lokasi

(3)

lembar ……dari …

Indikator kinerja

(4)

Target capaian (5)




6 Dok



Tersusunnya renstra, renja SKPD dan Renja perubahan SKPD

2 Dok




4 Dok




3 ICT




1 ICT




1 SIM




1 SIM

Program Peningkatan

Kec Sumur Bandung; Kel

Persentase sarana dan prasarana

3 Gedung

Kebutuhan Dana

Sumber Dana

Catatan

(7)

(8)

203,500,000

APBD Kota Bandung

121,000,000

APBD Kota Bandung

Program lanjutan (Prioritas hasil analisis kebutuhan) Program lanjutan (Prioritas hasil analisis kebutuhan)

82,500,000

APBD Kota Bandung

Program lanjutan (Prioritas hasil analisis kebutuhan)

350,000,000

APBD Kota Bandung

Program lanjutan (Prioritas hasil analisis kebutuhan) – Pengembangan command centre

250,000,000

APBD Kota Bandung


50,000,000

APBD Kota Bandung


50,000,000

APBD Kota Bandung


(Rp.000) (6)


No

Program/Kegiatan

(1)

(2)

Lokasi

(3)

lembar ……dari …

Indikator kinerja

(4)

(5)

Prasarana dan Sarana Aparatur

Braga; Kel Merdeka

aparatur yang memenuhi SPM

Pengadaan bangunan gedung kantor

Kelurahan Braga

Tersedianya kantor


Kec Sumur Bandung; Kel Merdeka

Terehabilitasinya gedung kantor

Target capaian

gedung

Kebutuhan Dana (Rp.000) (6)

Sumber Dana

Catatan

(7)

(8)

7,000,000,000 1 gedung

3,000,000,000

Prioritas hasil analisis – Musrenbang

4,000,000,000


2 Gedung


BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1.

Telaahan Terhadap Kebijakan Sebagai salah satu SKPD, maka Kecamatan Sumur Bandung berusaha

untuk turut serta mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi Walikota terpilih yang kemudian menjadi Visi dan Misi Pemerintah Kota Bandung sesuai dengan tugas dan fungsinya menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Menelaah keempat Misi Kepala Daerah dihubungkan dengan pelayanan pada Kecamatan Sumur Bandung, maka hampir seluruh misi terkait dengan pelayanan yang akan dilakukan di Kecamatan Sumur Bandung. Untuk Misi Pertama terkait dengan Pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan Sumur Bandung dan tujuan yang ingin dicapai yaitu menyediakan fasilitas infrastruktur kota yang nyaman, umur pakai panjang dan merata secara efektif dengan konsep Maju, Hijau dan Manusiawi, maka hal ini meliputi isu lingkungan hidup yang ada di wilayah Kecamatan Sumur Bandung. Penanggulangan banjir dan pengolahan sampah menjadi salah satu isu lingkungan hidup yang menjadi tantangan Kecamatan Sumur Bandung untuk melaksanakan perencanaan kebijakan yang akan diimplementasikan. Adapun permasalahan atau hambatan yang akan ditemui menyangkut budaya masyarakat terkait isi lingkungan hidup akan memerlukan pendekatan dan waktu dalam mengubahnya menjadi lebih baik. Sebagai faktor pendorong dalam isu lingkungan hidup ialah telah banyaknya teknologi dan mekanisme dalam hal pengelolaan lingkungan yang bisa diterapkan untuk mendorong kesadaran masyarakat terhadap lingkungan sekitar, ditambah mulai tumbuhnya organisasi-organisasi go green yang bisa menjadi mediator dalam

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN SUMUR BANDUNG TAHUN 2015 38

menanggulangi permasalahan

tersebut.

Dalam

menghadirkan

tata

kelola

pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani sebagaimana tertuang dalam misi yang kedua, Kecamatan Sumur Bandung berusaha menghadirkan pelayanan yang responsif dan tepat waktu. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sebagai faktor pendukung, maka pelayanan publik bisa dilakukan dengan lebih efisien yang menghasilkan peningkatan dalam kualitas pelayanan publik. Faktor penghambat yang bisa ditemui dalam pelaksanaan pelayanan publik ialah lingkungan internal birokrasi berupa situasi dan kondisi, baik berupa organisasi (struktur, penempatan personel, efektifitas kegiatan), komunikasi antar unit, sumber daya dan kepemimpinan. Faktor penghambat tersebut harus bisa diminimalisir dengan adanya peningkatan kinerja melalui berbagai perencanaan dan kegiatan yang terukur. Dalam misi ketiga yang dijabarkan di atas yaitu membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya, Kecamatan Sumur Bandung mempunyai peran serta tujuan pemenuhan hak dasar manusia. Pemeberdayaan manusia salah satunya melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan hak dasar yang harus dipenuhi melalui program-program yang dapat menjangkau pemenuhan hak dasar. Kecamatan Sumur Bandung melalui fasilitasi melibatkan

stakeholder terkait dapat melakukan pemenuhan hak dasar manusia yang diharapkan dapat meningkatan taraf hidup masyarakat. Berkaitan dengan misi keempat yaitu membangun perekonomian yang kokoh, maju dan berkeadilan, Kecamatan Sumur Bandung juga bisa melakukan fasilitasi untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perekonomian masyarakat Kecamatan dan Kelurahan. Usaha-usaha dilakukan untuk bisa mengembangkan potensi daerah di wilayah Kecamatan Sumur Bandung dengan harapan meningkat kapasitas, aktivitas, peran


dan daya saingnya. Faktor pendukung yang bisa membantu pengembangan perekonomian masyarakat ialah adanya modal yang masuk sehingga bisa membantu pengembangan produk dari usaha-usaha yang ada di wilayah Kecamatan

Sumur

Bandung.

Faktor

penghambat

dalam

pengembangan

perekonomian masyarakat yang harus dipertimbangkan ialah sulitnya mencari pasar untuk produk-produk yang dihasilkan.

3.3.

Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota

Bandung Tahun 2013 -2018 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2013 – 2018 telah menetapkan 4 (empat) misi, yaitu: a.

Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan,

b.

Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani,

c.

Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya serta

d.

Membangun perekonomian yang kokoh, maju dan berkeadilan.

Misi yang tersebut merupakanpedoman dalam mewujudkan visi Kota Bandung yaitu terwujudnya Kota Bandung yang unggul, nyaman, dan sejahtera. Dengan memperhatikan renstra Pemerintah Kota Bandung 2013 - 2018, maka renstra yang disusun Kecamatan Sumur Bandung harus bersinergi dan saling menguatkan terhadap tujuan maupun sasaran yang ditetapkan Pemerintah Kota Bandung. Pembangunan dan pelayanan di Kecamatan Sumur Bandung yang juga


merupakan bagian dari pembangunan di Kota Bandung akan menetapkan baik sasaran maupun tujuan sesuai atau mendukung dari pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Bandung. Sasaran yang tertuang dalam renstra Pemerintah Kota Bandung yaitu: (1)

Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten

(2)

Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan merata

(3)

Terwujudnya Bandung caang Baranang

(4)

Terselesaikannya permasalahan banjir di Kota Bandung

(5)

Mengembangkan infrastruktur transportasi dalam rangka peningkatan pelayanan transportasi publik yang nyaman serta mengendalikan aspek kemacetan

(6)

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

(7)

Meningkatkan luasan dan kualitas ruang terbuka hijau

(8)

Tertanggulanginya bencana secara dini dan komprehensif

(9)

Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan data

(10) Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pengelolaan administrasi pemerintah kota (11) Berkurangnya praktek KKN di lingkungan birokrasi (12) Meningkatnya kualitas pelayanan publik (13) Meningkatnya ketertiban dan keamanan (14) Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pendidikan politik dan perilaku demokratis serta tentang ideologi bangsa dan negara (15) Terbukanya aksesibilitas bagi warga terhadap informasi pembangunan


(16) Meningkatnya kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam penerapan produk hukum yang sinergi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat (17) Meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah (formal, non formal dan informal), serta pendidikan kecakapan hidup yang didukung oleh partisipasi aktif masyarakat (18) Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat yang bermutu, merata dan terjangkau (19) Meningkatnya kesadaran individu, keluarga dan masyarakat melalui promosi, pemberdayaan dan penyehatan lingkungan (20) Terkendalinnya jumlah penduduk sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan (21) Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (22) Meningkatnya penanggulangan PMKS (23) Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan sinergitas programprogram penanggulangan kemiskinan (24) Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga (25) Meningkatnya pelestarian seni dan budaya (26) Meningkatkan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja (27) Menciptakan iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi (28) Meningkatnya kontribusi dan berkembangnya koperasi dan UMKM (29) Berkembangnya sentra industri potensial, industri kreatif dan industri kecil menengah


(30) Meningkatnya stimulus bagi para pelaku usaha pemula (start up) (31) Meningkatnya etalase brand lokal (32) Kemudahan jalur distribusi (33) Meningkatnya penghargaan dan pengakuan terhadap produk-produk dan merek-merek lokal Bandung (34) Optimalisasi Kota Bandung sebagai kota tujuan wisata yang berdaya saing (35) Meningkatnya akses dan kualitas perdagangan dalam dan luar negeri (36) Meningkatnya score Pola Pangan Harapan (PPH) (37) Meningkatnya produktivitas hasil pertanian secara berkelanjutan (38) Meningkatnya produktivitas hasil perikanan secara optimal (39) Meningkatnya pendapatan daerah Dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan renstra Pemerintah Kota Bandung, Kecamatan Sumur Bandung melakukan penyusunan rencana strategis dengan merujuk pada hasil penyusunan rencana strategis Pemerintah

Kota

Bandung

yang

kemudian

berhubungan

dengan

kewenangan Kecamatan Sumur Bandung sebagai SKPD Kota Bandung. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat, berada di bawah danbertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dimana harus mampu bersinergi dengan kepemimpinan Walikota demi terwujudnya pembangunan daerah yang sesuai dengan perencanaan daerah. Kecamatan mempunyai tugas pokok

melaksanakan

sebagian

kewenangan

pemerintahan

yang

dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, disini Kecamatan dapat melakukan fungsinya yaitu :


mengkoordinasikan

kegiatan

pemberdayaan

masyarakat,

mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,

mengkoordinasikan

penerapan

dan

penegakan

peraturan

perundang-undangan, mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas

pelayanan

umum,

pemerintahan

di

tingkat

pemerintahan

Kelurahan,

mengkoordinasikan

Kecamatan,

membina

melaksanakan

penyelenggaraan penyelenggaraan

pelayanan

ketatausahaan

Kecamatan. Kecamatan Sumur Bandung dapat mengimpletasikan fungsi yang dimiliki Kecamatan dalam sinergi dengan misi yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Bandung untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tabel 3.1 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) Isu Strategis No

Dinamika Internasional

Dinamika Nasional

(1)

(2)

(3)

1

Globalisasi (technology, labor, economy)

2

Tuntutan pencapaian MDGs

3

Indeks Persepsi Korupsi

4

Konservasi lingkungan Hidup

5

Good Governance

Dinamika Regional/Lokal (4)

Lain-lain

Kebijakan antisipasi AFTA, ACFTA, WTO

Produk Unggulan, UKM, Koperasi, Pemberdayaan Ekonomi

Isu gender, HIV-AIDS, Perlindungan anak, dan HAM

Pengembangan Posyandu, Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat, Rehabilitasi Bersumber Daya Masyarakat MOU anti korupsi, Pencegahan Gratifikasi

Penerapan Sistem Informasi berbasis potensi dan informasi geografis Quadrohelix pemberdayaan kemitraan

Pemberantasan Korupsi

Perlindungan Flora dan Fauna Endimik Indonesia, Kebijakan Pertambangan dan Migas Reformasi Birokrasi

Ruang Terbuka hijau, Pengelolaan Sampah (3R), Sumur Resapan dan Lubang Biopori Penerapan ISO, SPM, SPP, SOP di SKPD

(5)

Pencegahan dini korupsi (kurikulum sekolah) Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Akuntabilitas dan Keterbukaan informasi publik


3.2.

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Perumusan tujuan dan sasaran Renja SKPD tidak terlepas dari berbagai

dokumen perencanaan nasional dan daerah utamanya. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD. 1.

Langkah-langkah perumusan tujuan adalah sebagai berikut: a.

Identifikasi pernyataan tujuan dalam Renstra SKPD;

b.

Bandingkan rumusan tujuan tersebut dengan hasil evaluasi kinerja pelayanan SKPD, apakah masih sesuai dengan kondisi nyata dan realita kebutuhan;

c.

Identifikasi kebijakan nasional dan terkait tugas dan pokok SKPD, misalnya dalam

rangka pencapaian SPM

dan MDGs (Millenium

Development Goals); d.

Untuk SKPD kabupaten/kota perlu mengidentifikasi kebijakan provinsi; dan

e.

Rumuskan pernyataan tujuan dengan mempertimbangkan langkahlangkah sebelumnya.

2.

Perumusan Sasaran, melalui langkah-langkah sebagai berikut: a.

Rumuskan sasaran-sasaran yang hendak dicapai berdasarkan rumusan tujuan sebelumnya.

b.

Untuk pernyataan tujuan yang masih sesuai dengan tujuan di dalam Renstra SKPD, cuplik rumusan sasaran di dalam Renstra SKPD tersebut dan/atau sasaran target pelayanan kinerja menurut hasil perumusan


kebutuhan program dan kegiatan. c.

Untuk rumusan tujuan yang baru (tidak sama dengan Renstra SKPD), jabarkan secara tersendiri apa yang menjadi sasaran dari rumusan tujuan tersebut.

d.

Rumusan sasaran tersebut, sajikan dalam bentuk pernyataan. Adapun alur penyusunan tujuan dan sasaran Renja SKPD adalah sebagai

berikut: Gambar 3.1 Perumusan Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD Kabupaten/Kota Kebijakan Nasional dan Provinsi

Rumusan Tujuan Renja SKPD

Rumusan Tujuan dalam Renstra SKPD

Rumusan Sasaran Renja SKPD

Hasil Evaluasi Kinerja Pelayanan SKPD Rumusan Sasaran Renstra SKPD

Sasaran, merupakan penjabaran dari tujuan yang terukur atau sesuatu yang ingin dicapai secara nyata oleh Kecamatan Sumur Bandung sesuai dengan interval waktu pencapaian yang telah disepakati. Sasaran, menggambarkan pula fokus penyusunan kegiatan sehingga dapat bersifat spesifik, rinci, terukur dan logis untuk dicapai.


Matriks 3.2. Penjabaran Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2016 No. 1.

2.

3. 4.

5.

Tujuan Meningkatkan kapasitas organisasi dan responsibilitas organisasi Kecamatan Sumur Bandung terhadap perkembangan lingkungan organisasi Meningkatkan profesionalisme, etika profesi, integritas, dan kinerja aparat di Kecamatan Sumur Bandung Meningkatkan mutu pelayanan publik Menjalin kemitraan yang terpadu yang serasi, sinergi dan sistematis di antara stakeholders guna menyatukan potensi pengembangan wilayah Kecamatan Sumur Bandung Mewujudkan lingkungan kecamatan sumur bandung yang tertib, aman, bersih, dan indah

NO

Sasaran Meningkatkan keunggulan kompetensi sumber daya organisasi kecamatan sumur bandung

Meningkatkan kualitas kinerja dan disiplin aparatur kecamatan sumur bandung Optimalisasi kinerja pelayanan publik Terbentuknya kolaborasi dan komitmen bersama yang berkelanjutan antara Kecamatan Sumur Bandung, SKPD terkait, Swasta dan masyarakat dalam upaya pengembangan wilayah Kecamatan Sumur Bandung Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketertiban serta keamanan di lingkungan kecamatan sumur bandung

Indikator Sasaran

Target Renja SKPD 2016

Catatan Analisis

Tahun 2016 (1)

(2)

(7)

1

Optimalisasi penggunaan asset internal dan eksternal Kecamatan Sumur Bandung (cost-effectiveness)

60

2

Persentase proses pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu

80

3

Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu

80

4

Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik

100

5

Persentase RW Juara

30

6

Persentase Lembaga kemasyarakatan aktif

81

7

Rasio Anggota Linmas

8

Mutu kinerja instansi Kecamatan Sumur Bandung (evaluasi hasil Waskat / Pengendalian internal)

65

9

Rata-rata nilai capaian sasaran kerja pegawai

75

10 Jumlah pelanggaran disiplin pegawai

(13)

2:01

0

11 Nilai AKIP Kecamatan

65.5

12 Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

100

13 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

83

14 Persentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti

100

15 Cakupan Penerbitan KTP bagi wajib KTP

70


NO

Indikator Sasaran

Target Renja SKPD 2016

Catatan Analisis

Tahun 2016 16 Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI

920

17 RW Berdaya, RW Sigap, RW Prima, RW Sehati, RW Lestari (RW Juara)

8

18 Persentase PMKS yang terfasilitasi menerima bantuan

2

19 Jumlah produk unggulan (OVOP)

4

20 Jumlah Koperasi dan UMKM yang aktif

2

21 Persentase berkurangnya PKL pada zona merah

1

22 Rata-rata nilai adipura tingkat kecamatan sumur bandung

79

23 Municipal waste management system tingkat kecamatan sumur bandung

1

3.3.

Program dan Kegiatan Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran

pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dalam pembangunan daerah. Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan SKPD menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi bagi kabupaten/kota. Adapun rumusan program dan kegiatan hasil identifikasi kebutuhan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan SKPD menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi bagi kabupaten/kota. Adalah sebagai berikut:


RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 (USULAN PERUBAHAN TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD) DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KOTA BANDUNG

SKPD:

KECAMATAN SUMUR BANDUNG

SELISIH Jumlah Sumber Dana:

APBD Kota Rp

17,375,579,080.59

Non APBD Kota Rp

-

Prakiraan Maju Rencana 2016

Rencana Tahun 2015 NO

KODE

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

(2)

(3)

(1) 1

Wajib

1.20


Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

(4)

(5)

(6)

(7)

Catatan Penting


Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

(8)

(9)

(10)

2,272,105,204 -

I

1.20.30


Efektivitas pelaksanaan kegiatan fasilitasi kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan dan kelurahan


50%

2,272,105,204

APBD Kota

Ranwal RKPD

50%

1

1.20.1.20.17.30.01


Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan fasilitasi peningkatan aktivitas ekonomi sektor mikro, kecil, menengah dan koperasi



181,768,416.32

APBD Kota

Ranwal RKPD



2,612,920,985

209,033,679



KODE

(1)


(2)


(3)

Lokasi

(4)

Target Capaian Kinerja (5)

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (6)

Sumber Dana (7)

Catatan Penting

(8)



(9)

(10)

2

1.20.1.20.17.30.02

Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan

Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan fasilitasi peningkatan kualitas hidup masyarakat



159,047,364.28

APBD Kota

Ranwal RKPD


3

1.20.1.20.17.30.03

Kegiatan Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur publik



227,210,520.40

APBD Kota

Ranwal RKPD


4

1.20.1.20.17.30.04

Kegiatan Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan

Dokumen pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas ketentraman dan ketertiban tingkat kecamatan dan kelurahan



227,210,520.40

APBD Kota

Ranwal RKPD


5

1.20.1.20.17.30.05


Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan fasilitasi bidang pemerintahan tingkatan kecamatan dan kelurahan



159,047,364.28

APBD Kota

Ranwal RKPD


6

1.20.1.20.17.30.06


Dokumen pelaksanaan kegiatan peningkatan peran pemerintah kota dalam pembangunan kelurahan



1,136,052,602

APBD Kota

Ranwal RKPD


7

1.20.1.20.17.30.07


Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan fasilitasi peningkatan kualitas pelayanan publik



181,768,416.32

APBD Kota

Ranwal RKPD


5,217,275,000


182,904,469

261,292,098

261,292,098

182,904,469

1,306,460,492

209,033,679

5,999,866,250



KODE

(1)


(2)


(3)

Lokasi


(4)

II

1.20.40




1

1.20.1.20.17.40.01

Fasilitasi pemberdayaan lingkup RW

Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemberdayaan lingkup RW


(5) 4 RW juara (desain RW juara (kolaborasi PKK, LPM, Karta) 16 kegiatan / dokumen laporan kegiatan


Sumber Dana (7)

Catatan Penting

(8)

5,217,275,000

APBD Kota

Ranwal RKPD

3,945,275,000

APBD Kota

Ranwal RKPD



(9)

(10)

4 RW juara (desain RW juara (kolaborasi PKK, LPM, Karta) 16 kegiatan / dokumen laporan kegiatan

2

1.20.1.20.17.40.02


Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemberdayaan lingkup PKK



424,000,000

APBD Kota

Ranwal RKPD


3

1.20.1.20.17.40.03


Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemberdayaan lingkup Karang Taruna



424,000,000

APBD Kota

Ranwal RKPD


4

1.20.1.20.17.40.04


Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemberdayaan lingkup LPM



424,000,000

APBD Kota

Ranwal RKPD


1.06.1.20.21




6 Dok

203,500,000

APBD Kota


6 Dok

5,999,866,250

4,537,066,250

487,600,000

487,600,000

487,600,000

VII


234,025,000



KODE

(1)


(2)


(3)

Lokasi


(4)

(5)


Sumber Dana (7)

Catatan Penting

(8)



(9)

(10)

1

1.06.1.20.17.21.16


Tersusunnya renstra, renja SKPD dan Renja perubahan SKPD


2 Dok

121,000,000

APBD Kota


2 Dok

2

1.06.1.20.17.21.13




4 Dok

82,500,000

APBD Kota


4 Dok

1.20.23




3 ICT

350,000,000

APBD Kota


3 ICT

1.20.1.20.17.23.01




1 ICT

250,000,000

APBD Kota


1 ICT

1.20.1.20.17.23.12




1 SIM

50,000,000

APBD Kota


1 SIM

139,150,000

94,875,000

VIII


402,500,000

287,500,000

57,500,000



KODE


(1)

(2)

1.20.1.20.17.23.02



(3) Jumlah sistem informasi kelembagaan dan ketatalaksanaan

Lokasi



(5)

(6)

(4) Kecamatan Sumur Bandung;

1 SIM

Sumber Dana (7)

50,000,000

APBD Kota

Catatan Penting

(8) Program lanjutan (Prioritas hasil analisis kebutuhan) – Pengembangan command centre



(9)

(10)

1 SIM

57,500,000

NON URUSAN

III

1

2

-

1

Wajib

1.20


1.20.01



1.20.1.20.17.01.02

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor bagi gedung kantor pemerintah

Kegiatan penyediaan jasa jaminan baran milik daerah

Tersedianya jasa jaminan barang milik daerah

1.20.1.20.17.01.05

901,866,377

Kecamatan Sumur Bandung; Kel. Braga; Merdeka; Kebon Pisang; Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung; Kel. Braga; Merdeka; Kebon Pisang; Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung; Kel. Braga; Merdeka; Kebon Pisang; Babakan Ciamis

85%

12 Bulan

29 Unit


1,037,146,334

901,866,377

APBD Kota

Ranwal RKPD

85%

171,137,368

APBD Kota

Ranwal RKPD

12 Bulan

Ranwal RKPD

29 Unit

-

APBD Kota

1,037,146,333

196,807,973

-



KODE

(1)


(2)


(3)

3

1.20.1.20.17.01.08



4

1.20.1.20.17.01.09



5

1.20.1.20.17.01.10



6

1.20.1.20.17.01.11

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

7

1.20.1.20.17.01.12

8

1.20.1.20.17.01.13


Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor penunjang kinerja

9

1.20.1.20.17.01.14


Tersedianya peralatan rumah tangga penunjang kinerja

Lokasi

(4) Kecamatan Sumur Bandung; Kel. Braga; Merdeka; Kebon Pisang; Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung; Kel. Braga; Merdeka; Kebon Pisang; Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung; Kel. Braga; Merdeka; Kebon Pisang; Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung; Kel. Braga; Merdeka; Kebon Pisang; Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung; Kel. Braga; Merdeka; Kebon Pisang; Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung; Kel. Braga; Merdeka; Kebon Pisang; Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung; Kel. Braga; Merdeka; Kebon Pisang; Babakan Ciamis

Target Capaian Kinerja (5)

(6)

Sumber Dana (7)

Catatan Penting

(8)



(9)

(10)

126,000,000

APBD Kota

Ranwal RKPD

12 Bulan

20 Unit

45,093,318.85

APBD Kota

Ranwal RKPD

20 Unit

4 Paket

54,111,982.62

APBD Kota

Ranwal RKPD

4 Paket

4 Paket

27,055,991.31

APBD Kota

Ranwal RKPD

4 Paket

Ranwal RKPD

1 Paket

12 Bulan

1 Paket

27,055,991.31

APBD Kota

144,900,000

51,857,317

62,228,780

31,114,390

31,114,390

50 Unit

270,559,913.10

APBD Kota

Ranwal RKPD

50 Unit

20 Unit

54,111,982.62

APBD Kota

Ranwal RKPD

20 Unit



311,143,900

62,228,780



KODE

(1)


(2)


(3)

10

1.20.1.20.17.01.15

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

11

1.20.1.20.17.01.17

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya makanan dan minuman jamuan tamu, kegiatan dan rapat-rapat

12

1.20.1.20.17.01.18

Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Tersedianya kajian sebagai bahan perumusan kebijakan / pengambilan keputusan

Lokasi


(4) Kecamatan Sumur Bandung; Kel. Braga; Merdeka; Kebon Pisang; Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung; Kel. Braga; Merdeka; Kebon Pisang; Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung; Kel. Braga; Merdeka; Kebon Pisang; Babakan Ciamis

(5)


Sumber Dana (7)

Catatan Penting

(8)



(9)

(10)

5 Paket

27,055,991.31

APBD Kota

Ranwal RKPD

5 Paket

4 Paket

54,111,983

APBD Kota

Ranwal RKPD

4 Paket

45,571,854.85

APBD Kota

Ranwal RKPD

4 Kajian / Dokumen

APBD Kota


80%

4 Kajian / Dokumen

31,114,390

62,228,780

52,407,633

1,081,660,000.00 III

1

2

1.20.02

1.20.1.20.17.02.09

1.20.1.20.17.02.10







Pengadaan mebelair


Kecamatan Sumur Bandung; Kel. Braga; Merdeka; Kebon Pisang; Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung

80%

5 buah

72,000,000

Kecamatan Sumur Bandung; Kel. Braga; Merdeka; Kebon Pisang; Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung; Kel. Braga; Merdeka; Kebon Pisang; Babakan Ciamis

5 Buah

54,083,000

10 Buah


8,081,660,000

64,899,600

9,293,909,000

Ranwal RKPD APBD Kota

APBD Kota

Ranwal RKPD

5 Buah

Ranwal RKPD

10 Buah

62,195,450

74,634,540



KODE

(1)


(2)


(3)

Lokasi



(5)

(6)

(4)

(7)

Catatan Penting



(9)

(10)

(8)

Kecamatan Sumur Bandung; Kel. Braga; Merdeka; Kebon Pisang; Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung;

13 Unit

54,083,000

APBD Kota

Ranwal RKPD

13 Unit

1 Paket

54,083,000

APBD Kota

Ranwal RKPD

1 Paket



1 Paket

263,314,600

APBD Kota

Ranwal RKPD

1 Paket




26 Unit

432,664,000

APBD Kota

Ranwal RKPD

26 Unit

1.20.1.20.17.02.31




1 Unit

54,083,000

APBD Kota

Ranwal RKPD

1 Unit

1.20.1.20.17.02.52


Tersedianya barang-barang dekorasi ruang kantor


1 Paket

32,449,800

APBD Kota

Ranwal RKPD

1 Paket

Pengadaan Bangunan gedung kantor

Tersedianya gedung kantor pemerintah

Kel Braga

1 Gedung

3,000,000,000

APBD Kota


Terehabilitasinya gedung kantor pemerintah

Kec. Sumur Bandung; Kel Merdeka

2 Gedung

4,000,000,000

APBD Kota

Prioritas hasil analisis – Musrenbang Prioritas hasil analisis kebutuhan

3

1.20.1.20.17.02.11



4

1.20.1.20.17.02.12



5

1.20.1.20.17.02.22


6

1.20.1.20.17.02.24

7 8

126,750,000 IV

Sumber Dana

APBD Kota

4%

-

APBD Kota

1 Unit

55 Stel

63,375,000

APBD Kota

110 Stel

55 Stel

25,350,000

APBD Kota

55 Stel


Persentase pegawai yang dikenai sanksi pelanggaran disiplin


4%

1

1.20.1.20.17.03.01


Tersedianya mesin absensi


1 Unit

2

1.20.1.20.17.03.02


Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya


3

1.20.1.20.17.03.04


Tersedianya pakaian KORPRI



62,195,450 302,811,790 497,563,600 62,195,450

126,750,000

1.20.03

62,195,450

37,317,270

145,762,500 145,762,500

72,881,250

29,152,500



KODE

(1)


(2)


(3)

Lokasi



(5)

(6)

(4)

4

1.20.1.20.17.03.05

Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Tersedianya Pakaian Khusus HariHari Tertentu


55 stel

V

1.20.05


Persentase kesesuaian kompetensi pegawai dengan tugas pokok dan fungsi


50%

1

1.20.1.20.17.05.02

Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan



6 Paket peraturan

2

1.20.1.20.17.05.02


Jumlah peningkatan kualifikasi dan kompetensi pegawai dalam bidang perencanaan, pengorganisasian, pembinaan personil, serta sistem dan prosedur pelayanan publik


20 Kegiatan

3

1.20.1.20.17.05.02




6 Kegiatan

1.20.06


Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah


4 Dok


Catatan Penting

(7)

(8)



(9)

(10)

38,025,000

APBD Kota

182,000,000

APBD Kota

Ranwal RKPD

50%

28,500,000

APBD Kota

Ranwal RKPD

6 Paket peraturan

125,000,000

APBD Kota

Ranwal RKPD

20 Kegiatan

28,500,000

APBD Kota

Ranwal RKPD

6 Kegiatan

40,422,500

APBD Kota

Ranwal RKPD

80,845,000 VI

Sumber Dana

40,422,500

165 Stel

43,728,750 209,300,000

32,775,000

143,750,000

32,775,000

92,971,750 4 Dok

46,485,875



KODE

(1)


(2)


(3)

Lokasi



(5)

(6)

(4)

1

1.20.1.20.17.06.01

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


1 Dok

2

1.20.1.20.17.06.02




1 Dok

3

1.20.1.20.17.06.04




1 Dok

4

1.20.1.20.17.06.05




1 Profil


Sumber Dana (7)

Catatan Penting

(8)



(9)

(10)

APBD Kota

Ranwal RKPD

1 Dok

APBD Kota

Ranwal RKPD

1 Dok

16,169,000

APBD Kota

Ranwal RKPD

1 Dok

-

APBD Kota

Ranwal RKPD

1 Profil

24,253,500

27,891,525

-

18,594,350

-


BAB IV PENUTUP Dokumen Rencana Kerja SKPD Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan kerja tahunan yang tidak terlepas dari Renstra Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2013-2018. Penyusunan dokumen rancangan renja skpd ini mengacu kepada RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 dan RKPD Kota Bandung Tahun 2016. Dalam penyelenggaraan dokumen rancangan renja SKPD Tahun 2016 ini perlu memperhatikan program prioritas pembangunan kota bandung tahun 2016. Hal ini sebagai langkah sinergitas pembangunan daerah sehingga tidak terjadi tumpah tindih pembangunan daerah. Selain itu, penyelenggaraan pembangunan daerah perlu terus diupayakan penyempurnaan sinergitas dan sinkronisasi dengan kebijakan nasional, renja K/L, renja SKPD Provinsi, dan RKPD Kota Bandung, serta janji walikota dan road map bandung juara sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Bandung. Keberhasilan pencapaian target-target kinerja yang tertuang dalam dokumen rancangan renja SKPD ini menjadi penting karena keberhasilannya akan mendukung keberhasilan pembangunan kota bandung secara umum. Oleh karenanya penyelenggaran pembangunan daerah kiranya tetap memperhatikan asas-asas pembangunan daerah yang baik, tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, partisipatif, dan berorientasi pada hasil bagi masyarakat.

Bandung, Mei 2015 CAMAT SUMUR BANDUNG

Dra. Hj. SRI MAYANINGSIH, M.Si NIP. 19630503 198503 2 012

RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN SUMUR BANDUNG TAHU 2015 60

RENJA SKPD KECAMATAN SUMUR BANDUNG TAHUN 2015

Recommend Documents