BAB I PENDAHULUAN
A. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang
RI
Nomor
23
Tahun
2006
tentang
Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013. 2. Peraturan Presiden RI Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006. 3. Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 4. Peraturan Daerah Kab. Kulon Progo Nomor: 11 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 5. Peraturan Daerah Kab. Kulon Progo Nomor: 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 6. Peraturan Daerah Kab. Kulon Progo Nomor: 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. 7. Peraturan Daerah Kab. Kulon Progo Nomor: 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah. 8. Peraturan Daerah Kab. Kulon Progo Nomor: 13 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014. 9. Peraturan Daerah Kab. Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kab. Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil. 10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor: 1 Tahun 2006 tentang Pembebasan Tarif Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan SIpil bagi Pemohon Akta Kelahiran Tidak Terlambat ( Tepat Waktu ). 11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 39 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007. 12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor: 58 Tahun 2007 tentang Dispensasi Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Akta Kelahiran Warga Negara
Laporan Tahunan SKPD
1
Indonesia serta Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Lanjut Usia sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 104 tahun 2008. 13. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anngaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014. B. GAMBARAN SKPD Kependudukan merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan dalam mengelola pembangunan karena penduduk sebagai pelaku pembangunan sekaligus pengguna dari hasil pembangunan. Data dan informasi kependudukan dari hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil diharapkan dapat akurat dan mutakhir. Pembentukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah; UPTD Dinas dibentuk berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah. Dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tahun 2011
– 2016 disebutkan bahwa Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo mempunyai visi: “Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Penyediaan Informasi Kependudukan yang Akurat dan Mutakhir”. Untuk mewujudkan visi diatas, maka disusunlah misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk tahun 2011 – 2016 yaitu : “ Mewujudkan peningkatan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil “ Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 64 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil dengan tugas sebagai berikut : a. Menyelenggarakan kegiatan bidang kependudukan; b. Menyelenggarakan kegiatan di bidang data dan teknologi informasi; c. Menyelenggarakan kegiatan di bidang catatan sipil; dan d. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan 1. Susunan Organisasi Tata Kerja
Laporan Tahunan SKPD
2
Urusan
kependudukan
dan
catatan
sipil
dilaksanakan
oleh
Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil dengan susunan organisasi kelembagaan sebagai berikut : 1. Kepala 2. Sekretaris a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 3. Bidang Administrasi Kependudukan a. Seksi Pendaftaran Penduduk b. Seksi Perkembangan Penduduk 4. Bidang Data dan Teknologi Informasi a. Seksi Pengolahan Data dan Teknologi Informasi b. Seksi Penyuluhan, Pengendalian dan Penyimpanan Data 5. Bidang Catatan Sipil a. Seksi Kelahiran dan Kematian b. Seksi Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan Anak 6. UPTD Pencatatan Sipil Wilayah Utara
Adapun struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat sebagai berikut :
Laporan Tahunan SKPD
3
KEPALA DINAS Drs. Djulistyo
SEKRETARIAT Drs.Agus Subagya SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
Siti Nurhayati, S.IP.
Sri Rahayu, S.IP.
BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
BIDANG DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI
BIDANG PENCATATAN SIPIL
Sri Harningsih, S.Sos., MM.
Tri Aryani, SH.
Drs. Agus Wiyono Raharjo
SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN TI
SEKSI KELAHIRAN DAN KEMATIAN
Martini, S.Kom
Agus Suprapta, S.IP.
SEKSI PENDAFTARAN PENDUDUK KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
Dra. Siti Arifiati Nugraheni SEKSI PERKEMBANGAN PENDUDUK
UPTD Wilayah Utara
SEKSI PENYULUHAN PENGENDALIAN DAN PENYIMPANAN DATA Sri Sutjiarti H., Bc.Hk.
Dra. Maryati Drs. Bintoro, MM
Gambar 1. Struktur Organisasi
Laporan Tahunan SKPD
4
SEKSI PERKAWINAN PERCERAIAN PENGAKUAN DAN PENGESAHAN ANAK E. Manggih Santosa, S.IP.
2. Susunan Kepegawaian Jumlah personil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebanyak 53 orang dengan klasifikasi sebagai berikut : a. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan Tabel 2.1. Keadaan pegawai per 31 Desember berdasarkan pendidikan No. 1. 2. 3. 4. 5.
Uraian Sekretariat Bidang Adminduk Bidang Pencatatan Sipil Bidang Data dan TI UPTD Pencatatan Sipil Wilayah Utara
SLTP 1 1
SLTA 2 11 2 9
D3 3 1 3
S1 5 3 4 3
S2 1 -
Jumlah 11 16 6 16
-
3
-
-
1
4
b. Jumlah pegawai berdasarkan golongan Tabel 2.2 Keadaan per 31 Desember berdasarkan golongan No. 1. 2. 3. 4. 5.
c.
Uraian Sekretariat Bidang Adminduk Bidang Pencatatan Sipil Bidang Data dan TI UPTD Pencatatan Sipil Wilayah Utara
Golongan I 1 -
II 2 6 3
III 6 9 5 13
IV 2 1 1 -
-
-
3
1
Jumlah 11 16 6 16 4
Jumlah pegawai berdasarkan jabatan struktural/fungsional Tabel 2.3 Keadaan per 31 Desember berdasarkan jabatan struktural/fungsional
No.
Uraian
JFU
Eselon III 1
1.
Sekretariat
7
II 1
IV 2
2.
Bidang Adminduk
13
-
1
2
3.
Bidang Pencatatan Sipil
3
-
1
2
4.
Bidang Data dan TI
13
-
1
2
5.
UPTD Pencatatan Sipil Wilayah Utara
3
-
-
1
d. Jumlah pejabat yang telah memenuhi syarat kepangkatan Tabel 2.4 Jumlah pejabat yang telah memenuhi syarat kepangkatan No. 1. 2. 3. 4. 5.
Uraian Sekretariat Bidang Adminduk Bidang Pencatatan Sipil Bidang Data dan TI UPTD Pencatatan Sipil Wilayah Utara
LaporanTahunan 2014
Pejabat memenuhi syarat kepangkatan 4 3 3 3 1
Jumlah jabatan yang ada 4 3 3 3 1
5
e. Jumlah pejabat struktural yang telah melaksanakan Diklatpim Tabel 2.5. Jumlah pejabat struktural yang telah melaksanakan Diklatpim No. 1. 2. 3. 4. 5.
f.
Uraian Sekretariat Bidang Adminduk Bidang Pencatatan Sipil Bidang Data dan TI UPTD Pencatatan Sipil Wilayah Utara
Pejabat yang telah melaksanakan Diklatpim
Jabatan yang ada
4 3 3 3
4 3 3 3
1
1
Jumlah pejabat yang ada dan harus ada Tabel 2.6 Jumlah pejabat yang ada dan harus ada
No. 1.
2.
Uraian Sekretariat
Bidang Adminduk
Nama Jabatan 1. Sekretaris 2. Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan 3. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian 1. Kepala Bidang 2. Kasi. Pendaftaran Penduduk 3. Kasi. Perkembangan Penduduk
3.
4.
5.
Bidang Pencatatan Sipil
Bidang Data dan TI
UPTD Pencatatan Sipil Wilayah Utara
1. Kepala Bidang 2. Kasi. Kelahiran dan Kematian 3. Kasi. Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan Anak 1. Kepala Bidang 2. Kasi. Pengolahan Data dan TI 3. Kasi. Penyuluhan, Pengendalian dan Penyimpanan Data 1. Kepala UPTD Pencatatan Sipil Wilayah Utara
Nama Pejabat 1. Drs. Agus Subagyo 2. Sri Rahayu, S.IP. 3. Siti Nurhayati, S.IP. 1. Sri Harningsih, S.Sos., M.M. 2. Dra. Siti Arifiati Nugrahani 3. Dra. Maryati 1. Drs. Agus Wiyono Raharjo 2. Agus Suprapta, S.IP. 3. E. Manggih Santosa, S.IP. 1. Tri Aryani, SH. 2. Martini, S.Kom. 3. Sri Sutjiarti H., Bc.Hk. 2. Drs. Bintoro, M.M.
Jumlah personil sesuai formasi berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon Progo nomor 74 tahun 2010 tentang Kualifikasi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum pada Perangkat Daerah sebanyak 80 orang, sedangkan kondisi riil saat ini 53 orang, terdiri dari 32 orang di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (1 orang diantaranya Bebas Tugas LaporanTahunan 2014
6
terhitung mulai 1 Januari 2014 s.d. 31 Desember 2014 dan pensiun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 atas nama Tumini), 4 orang di UPTD Pencatatan Sipil di Wilayah Utara dan 17 orang tersebar di Kecamatan yaitu di Samigaluh
(2 orang), Kalibawang (2 orang), Girimulyo (1 orang),
Nanggulan (2 orang), Kokap (1 orang), Pengasih (1 orang), Sentolo (1 orang), Lendah (2 orang), Galur (2 orang), Panjatan (1 orang), Temon (1 orang) dan Wates (1 orang). 3. Sarana dan Prasarana (Aset) Sebagai
penunjang
bagi
terlaksananya
kegiatan
kerja
di
Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil adalah sarana dan prasarana sebagai berikut : g. Tanah seluas : 1.000 m² h. Bangunan kantor seluas : 600 m² dan gudang arsip seluas : 400 m² i.
j.
Sarana transportasi - Kendaraan roda empat
: 3 unit
- Kendaraan roda dua
: 5 unit
Sarana dan prasarana sebanyak 281 item
C. PROGRAM KERJA Pada tahun 2014 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melaksanakan 6 program dan 34 kegiatan dengan rincian sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat
Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan
Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor
Kegiatan penyediaan alat tulis kantor
Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kegiatan penyediaan makanan dan minuman
Kegiatan penyediaan rapat-rapat dan konsultasi keluar daerah
LaporanTahunan 2014
7
Kegiatan penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Kegiatan penyediaan jasa pegawai tidak tetap
Kegiatan penyediaan jasa pelayanan kantor
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional
Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor
Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan SKPD
4. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
Kegiatan penyusunan renstra SKPD
Kegiatan penyusunan rencana kerja SKPD
5. Program Pengawasan dan Pengendalian Program
Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaksanaan program dan kegiatan
6. Program Penataan Administrasi Kependudukan
Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan).
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan kependudukan
Pengelolaan sarana dan prasarana SIAK
Pengelolaan dokumen kependudukan dan akta catatan sipil
Pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dan kematian
Pencatatan dan penerbitan akta catatan sipil di UPTD
Pencatatan dan penerbitan akta perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak
Penyusunan profil/proyeksi kependudukan
Sosialisasi Kebijakan kependudukan dan catatan sipil
LaporanTahunan 2014
8
D. SASARAN Sasaran indikator kinerja yang akan dicapai dari pelaksanaan program kerja/urusan Tahun 2014 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berdasar pada RPJMD Perubahan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 – 2016 adalah : Capaian penerbitan dokumen kependudukan dan akta catatan sipil
LaporanTahunan 2014
9
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN
A. URUSAN DESENTRALISASI Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran program/kegiatan dan kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Pogo akan diuraikan melalui evaluasi kinerja, analisis pencapaian kinerja dan aspek keuangan secara lebih rinci. 1. REALISASI FISIK, KEUANGAN DAN SDM Update e-monev 2. REALISASI PROGRAM Update e-monev 3. REALISASI URUSAN Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dilaksanakan dengan tujuan tertib administrasi
kependudukan.
Pelaksanaan
program
penataan
administrasi
kependudukan sudah menerapkan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nasional.
Pelayanan
menggunakan
administrasi
Perangkat
Lunak
kependudukan (Software)
di
Sistem
Kabupaten
Kulonprogo
Informasi
Administrasi
Kependudukan (SIAK) dan komunikasi data dengan memanfaatkan tehnologi wireless LAN antara kecamatan (12 kecamatan) dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. SIAK merupakan
fasilitas pengelolaan database
kependudukan
untuk
pelayanan penerbitan dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga (KK) Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta catatan sipil, biodata penduduk, surat keterangan kependudukan serta penyediaan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) atau Pemilu Kepala Daerah. Penerapan SIAK perlu didukung sarana dan prasarana yang memadai serta sumberdaya manusia yang menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Pelaksanaan program administrasi kependudukan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dalam pemenuhan hak sipil keperdataan secara cepat, tepat dan murah sehingga pelayanan prima menjadi sebuah keharusan agar masyarakat semakin percaya kepada pemerintah. Di samping itu masih sangat perlu dilanjutkan kegiatan sosialisasi tentang kebijakan administrasi kependudukan dan catatan sipil, sehingga masyarakat dapat lebih memahami kebijakan kependudukan .
LaporanTahunan 2014
10
Pengurusan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi masyarakat paling lama 2 (dua) hari kerja dengan tanpa dipungut biaya/gratis. Hal ini merupakan amanat dari Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 9 Tahun 2014 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil. Pengurusan Pelayanan Akta Catatan Sipil telah menerapkan standar pelayanan minimal (SPM) sesuai standar manajemen mutu ISO 9001-2008, lama pengurusan akta catatan sipil paling lama 6 (enam) hari kerja dan pada pelaksanaannya saat ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo telah menerapkan pelayanan akta 1 hari jadi. Program Penataan Administrasi Kependudukan menitikberatkan pada kegiatan Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) meliputi kegiatan updating dan pemeliharaan untuk mendukung terlaksananya SIAK di 12 kecamatan dan pelaksanaan KTP berbasis NIK dan perekaman sidik jari, photo, dan iris mata (biometric). Program ini juga mengutamakan kegiatan pelayanan pencatatan dan penerbitan akta catatan sipil dan administrasi kependudukan, penyediaan data kependudukan
yang
akurat
dan
mutakhir
untuk
pelayanan
administrasi
kependudukan meliputi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pelaksanaan program administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2013 menitikberatkan pada kegiatan Implementasi SAK (updating dan pemeliharaan) pengembangan data base kependudukan, monitoring dan pelaporan kependudukan, penyusunan profil kependudukan, sosialisasi kebijakan kependudukan dan catatan sipil, pengelolaan dokumen kependudukan dan catatan sipil, pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dan akta kematian, pencatatan dan penerbitan akta perkawinan,
perceraian,
pengangkatan,
pengakuan
dan
pengesahan
anak,
pencatatan dan penerbitan akta catatan sipil di UPTD Wilayah Utara.
a. Capaian sasaran urusan yang ditargetkan Tahun 2014 pada RPJMD tahun 2011-2016 1.
Indikator Kinerja Daerah Capaian Kinerja
No
1.
Indikator Sasaran
Capaian penerbitan dokumen kependudukan dan akta catatan sipil
LaporanTahunan 2014
Satuan
%
2014 2013 96,56
Target
Realisasi
97,03
97,97
11
Capaian sasaran urusan pada indikator kinerja daerah dengan indikator sasaran capaian penerbitan dokumen kependudukan dan akta catatan sipil mencapai realisasi sebesar 97,97 %. Hal ini melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 97,03 %. Indikator diatas mempunyai 2 indikator penilaian yaitu jumlah penduduk yang ber-KTP dan jumlah akte kelahiran yang diterbitkan tepat waktu dengan penghitungan sebagai berikut : a. Jumlah penduduk yang ber-KTP Jumlah penduduk yg ber KTP
=
317.386
Jumlah penduduk wajib KTP
=
325.888
= 97,39 %
b. Jumlah akte kelahiran yang diterbitkan tepat waktu
2.
Jumlah akte kelahiran yang = diterbitkan tepat waktu tahun ke n
5.382
Jumlah kelahiran tahun ke n
5.461
=
= 98,55 %
Indikator Kinerja SKPD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
No
Indikator Kinerja Program
Satuan
2014 2013
1. 2.
Persentase jumlah penduduk yang ber-KTP Persentase jumlah penduduk yang ber-Akta kelahiran
Target
Realisasi
%
98,88
99,37
97,39
%
63,76
63,82
66,99
Capaian sasaran urusan pada indikator kinerja SKPD dengan indikator sasaran persentase jumlah penduduk yang ber-KTP mencapai realisasi sebesar 97,39 %. Realisasi tersebut belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 99,37 %. Penghitungan capaian tersebut sebagai berikut : Jumlah penduduk yg ber KTP
=
317.386
Jumlah penduduk wajib KTP
=
325.888
= 97,39 %
Ada beberapa hal ini yang menyebabkan target belum tercapai, antara lain sebagai berikut : 1.
Masih adanya penduduk yang berada di luar negeri
2.
Masih banyak penduduk yang belum melakukan perekaman.
3.
Masih berlangsungnya proses konsolidasi.
4.
Masih banyak penduduk yang memiliki data ganda.
LaporanTahunan 2014
12
Sementara untuk capaian sasaran urusan pada indikator kinerja SKPD dengan indikator sasaran persentase jumlah penduduk yang berakta kelahiran mencapai realisasi sebesar 66,99 %. Realisasi tersebut melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 63,82 %. Penghitungan capaian tersebut sebagai berikut : Jumlah akte kelahiran diterbitkan tahun ke n
yang
Jumlah penduduk tahun ke n
=
279.654
=
417.473
= 66,99 %
b. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk Urusan Wajib yang sudah ada SPM. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Kabupaten Kulonprogo Tahun 2014 sebagai berikut: 1) Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan = 317.386 Jumlah Penduduk Wajib KTP =
317.386 325.888
= 325.888
x 100 %
=
97,39 %
2) Cakupan penerbitan akta kelahiran Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun 2014 = 5.382 orang Jumlah kelahiran ditahun 2014 = 5.461 orang =
5.382 5.461
x 100 %
=
98,55 %
3) Cakupan penerbitan Kartu Keluarga (KK) Jumlah Kepala Keluarga di tahun 2014 = 138.984 orang Jumlah KK yang diterbitkan = 138.984 orang =
138.984 138.984
x 100 %
=
100 %
4) Cakupan penerbitan Akta Kematian Jumlah kematian ditahun yang bersangkutan = 2.106 orang Jumlah kutipan akta kematian yang diterbitkan = 1.806 orang = LaporanTahunan 2014
1806 2106
x 100 %
=
85,75 %
13
Data capaian SPM tahun 2014 dapat disampaikan sebagai berikut : Tabel 2.7 Target dan Realisasi SPM Nasional
Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan Dokumen Kependudu kan
Dari
Indikator Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Cakupan penerbitan Akta Kelahiran Cakupan penerbitan KK Cakupan penerbitan Akta Kematian
aspek
Capaian Daerah
Nilai
Batas waktu pencapaian
Target 2014
Realisasi 2014
100%
2015
100 %
97,39 %
100 %
2020
90%
98,55 %
100 %
2015
100%
100 %
70 %
2020
70%
85,75 %
pendapatan
yang
berasal
dari
retribusi
Keterangan
pelayanan
kependudukan dan catatan sipil, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo telah mengeluarkan kebijakan pengurusan dokumen kependudukan dan catatan sipil dengan gratis atau tidak dipungut biaya mulai tanggal 27 Januari 2014. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 79A yang menyatakan bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya (gratis). Terbitnya Undang-Undang tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 470/327/SJ tanggal 17 Januari 2014 tentang
Perubahan
Kebijakan
dalam
Penyelenggaraan
Administrasi
Kependudukan. Dan akhirnya dikuatkan dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil. c. Permasalahan dan Solusi a) Permasalahan 1) Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya dokumen kependudukan dan catatan sipil. 2) Sesuai Peraturan Bupati Kulon Progo nomor 21 tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan
Bupati Kulon Progo nomor 74 tahun 2010
tentang Kualifikasi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum pada LaporanTahunan 2014
14
Perangkat Daerah jumlah formasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebanyak 80 orang, sedangkan kondisi riil saat ini sebanyak 53 orang sehingga terdapat kekurangan 27 orang. 3) Sarana Transportasi untuk mendukung kelancaran tugas-tugas kedinasan yang tersedia antara lain : Kendaraan roda 4 (empat) sebanyak 3 unit
dan
kendaraan roda 2 sebanyak 5 unit (dengan kondisi untuk roda 2 sebanyak 75% telah berusia diatas 10 tahun). 4) Masih kurangnya sarana prasarana yang ada. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil masih mempunyai kekurangan ruangan untuk gudang, tempat penyimpanan arsip/dokumen yang berlaku seumur hidup, ruang untuk staf dan Kepala Bidang. Disamping itu juga masih diperlukan perluasan ruang pelayanan kepada masyarakat. Selain kebutuhan ruangan, juga masih kurangnya peralatan kerja diantaranya printer dan komputer. b) Solusi 1) Secara bertahap mengadakan sosialisasi/penyuluhan kepada aparat pelayanan dan tokoh masyarakat dengan harapan dapat disebarluaskan kepada warga masyarakat. 2) Mengoptimalkan SDM yang ada sehinggga pelayanan Pencatatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk tetap berjalan sebagaimana mestinya. 3) Mengoptimalkan sarana prasarana yang tersedia.
B. TUGAS PEMBANTUAN 1. Dasar Hukum a. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Instansi Pemberi Tugas Pembantuan adalah Kementerian Dalam Negeri RI. 3. Program dan Kegiatan Program
yang
dilaksanakan
adalah
Program
Penataan
Administrasi
Kependudukan. Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) terpadu. 4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Realisasi pelaksanaan anggaran Tugas Pembantuan Tahun 2014 adalah sebesar Rp. 287.180.638,- atau sebesar 62,62 %. LaporanTahunan 2014
15
5. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan Sumber dana berasal dari Rupiah Murni dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 458.601.000,6. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan Instansi pelaksana Tugas Pembantuan adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo 7. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan, kegiatan dilaksanakan oleh 6 orang dengan rincian sebagai berikut : No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Uraian
II 1 -
Kuasa Pengguna Anggaran PPK PPTK Bendahara Pengeluaran Staf Pengelola Keuangan Staf Pengelola
Golongan III 1 2 1
IV 1 1 -
Jumlah 1 1 1 1 2 1
8. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan Sarana
dan
prasarana
yang
digunakan
dalam
pelaksanaan
tugas
pembantuan dalam kondisi belum memadai. 9. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pembantuan antara lain adalah : 1. Adanya kegiatan yang sama dengan sumber pembiayaan berasal dari dana APBD Kabupaten Kulon Progo dan dana APBN Tugas Pembantuan sehingga untuk kegiatan dengan pembiayaan dari APBN tidak dilaksanakan. 2. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah pusat tentang pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan APBN maupun pelaksanaan pembuatan pertanggung
jawabannya
(pembuatan
SPJ)
sehingga
kegiatan
berjalan tidak maksimal. 3. Adanya kesalahan pembebanan akun Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) RKA-K/L satuan kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sehingga ada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan. 4. Adanya keterbatasan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas pembantuan.
b. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan solusi antara lain : LaporanTahunan 2014
16
1. Perlunya
dilakukan
sosialisasi
secara
intensif
terlebih
dahulu
mengenai pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan sehingga hasil yang dicapai dapat sesuai yang diharapkan. 2. Daerah perlu dilibatkan dalam proses perencanaan dana tugas pembantuan sehingga anggaran yang diberikan dapat sesuai dengan kebutuhan. 3. Perlunya
penambahan
sarana
prasarana
untuk
mendukung
pelaksanaan tugas pembantuan. 10. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan Tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan.
LaporanTahunan 2014
17
BAB III PENUTUP
Penyelenggaraan Pemerintahan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2014 telah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari pelayanan kepada masyarakat baik di dalam maupun di luar kantor tetap tinggi dan berjalan efektif. Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD ) Tahun Anggaran 2014 unit kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan ini.
Wates, 12 Januari 2015 Kepala Dinas
Drs. DJULISTYO Pembina Utama Muda; IV/c NIP. 19620715 198903 1 005
LaporanTahunan 2014
18
