Laporan tahunan 2014 BAB I PENDAHULUAN

Laporan tahunan

2014

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Laporan Tahunan ini akan diuraikan kegiatan yang terjadi dalam masa Tahun Anggaran 2014 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Adapun yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sesuai dengan lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : 02.PK.02.th 1991 tanggal 14 Pebruari 1991 meliputi seluruh wilayah Propinsi Jawa Barat dan Propinsi Banten. Dengan berdirinya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang wilayah hukumnya meliputi Propinsi Banten berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No. 18 Tahun 2011 Tanggal 11 Juli 2011 Tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, maka kini wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung mencakup Kota dan Kabupaten yang berada di wilayah Propinsi Jawa Barat saja, yaitu : 1.

Kota Bandung

14. Kabupaten Cianjur

2.

Kabupaten Bandung

15. Kabupaten Garut

3.

Kabupaten Bandung Barat

16. Kabupaten Karawang

4.

Kota Cimahi

17. Kabupaten Purwakarta

5.

Kota Depok

18. Kota Banjar

6.

Kota Bogor

19. Kota Tasikmalaya

7.

Kabupaten Bogor

20. Kabupaten Tasikmalaya

8.

Kota Sukabumi

21. Kabupaten Ciamis

9.

Kabupaten Sukabumi

22. Kabupaten Kuningan

10. Kota Cirebon

23. Kabupaten Indramayu

11. Kabupaten Cirebon

24. Kabupaten Majalengka

12. Kota Bekasi

25. Kabupaten Subang

13. Kabupaten Bekasi

26. Kabupaten Sumedang 27. Kabupaten Pangandaran

Sehubungan dengan itu maka Laporan tahunan ini kami sajikan secara singkat dan sistematis sesuai Outline Pelaporan Tahunan Mahkamah Agung RI. Laporan Tahunan ini kami susun dengan maksud untuk mengevaluasi seluruh kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan sebagai Laporan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Mahkamah Agung RI agar dapat memberikan petunjuk dan pembenahan demi kelangsungan kegiatan pada Satuan Kerja kami di tahun yang akan datang.

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

1

Laporan tahunan

A.

2014

KEBIJAKAN UMUM PERADILAN Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara di berbagai negara modern merupakan suatu tonggak yang menjadi tumpuan harapan masyarakat atau warga negara untuk mempertahankan hak-haknya yang dirugikan oleh perbuatan pejabat administrasi karena keputusan yang dikeluarkannya. Maksud pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga masyarakat terhadap perbuatan pejabat administrasi yang melanggar hak asasi dalam lapangan hukum administrasi negara. Kecuali itu, kehadiran Peradilan TUN akan memberikan perlindungan hukum yang sama kepada pejabat administrasi yang bertindak benar dan sesuai dengan hukum. Jadi fungsi dari Peradilan TUN adalah pertama, sebagai lembaga kontrol (pengawas) terhadap tindakan pejabat administrasi supaya tetap berada dalam rel hukum. Kedua, adalah sebagai wadah melindungi hak individu dan warga masyarakat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pejabat administrasi. Sebagai lembaga pengawas (judicial control), ciri-ciri yang melekat pada Peradilan Tata Usaha Negara adalah : 1. Pengawasan yang dilakukan bersifat “external control”, karena merupakan lembaga yang berada di luar kekuasaan pemerintahan. 2. Pengawasan yang dilakukan lebih menekankan pada tindakan represif atau lazim disebut “control a posteriori”, karena selalu dilakukan sesudah terjadinya perbuatan yang dikontrol. 3. Pengawasan itu bertitik tolak pada segi “legalitas”, karena hanya menilai dari segi hukum (rechmatigheid) - nya saja. Pejabat administrasi didalam menjalankan tugas kewajibannya senantiasa melakukan perbuatan, yakni suatu tindakan bersifat aktif atau pasif yang tidak lepas dari kekuasaan yang melekat padanya karena inhaerent atau als zodanig dalam menunaikan tugas jabatannya. Dalam melaksanakan kewajibannya tersebut pejabat administrasi harus mempunyai kewenangan sebagai dasar hukumnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Mochtar Kusumaatmadja, yang mengatakan bahwa: Kekuasaan sering bersumber pada wewenang formal (formal authority) yang memberikan wewenang atau kekuasaan kepada seseorang atau suatu pihak dalam suatu bidang tertentu. Dalam hal demikian dapat kita katakan, bahwa kekuasaan itu bersumber pada hukum, yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur pemberian wewenang tadi.


2

Laporan tahunan

2014

Berkenaan dengan kekuasaan ini, kita teringat akan pendapat John Emerick Edwed Dalberg Acton atau lebih dikenal dengan Lord Acton yang menyatakan bahwa power tends to corrupt and absolute power tends to corrupt absolutely. Melihat kenyataan tersebut, dapat dipahami bahwa Peradilan TUN sangat diperlukan keberadaannya sebagai salah satu jalur bagi para pencari keadilan yang merasa

kepentingannya

dirugikan

oleh

melaksanakan kekuasaannya itu ternyata

pejabat

administrasi

karena

dalam

yang bersangkutan terbukti melanggar

ketentuan hukum. Terciptanya Peradilan TUN merupakan suatu tonggak yang menjadi tumpuan masyarakat atau warga negara untuk mempertahankan hak-haknya yang dirugikan oleh suatu perbuatan administrasi negara yang mengandung kekeliruan, kesalahan dan yang bertentangan dengan undang - undang. Perbuatan pejabat administrasi yang demikian ini disebut sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum dan bertentangan dengan asas - asas umum pemerintahan yang baik. Reformasi di bidang Peradilan telah berjalan sejak tahun 2004 yang ditandai dengan program peradilan satu atap dibawah Mahkamah Agung. Dengan peradilan satu atap maka pembinaan teknis peradilan, administrasi peradilan dana dministrasi umum dilakukan oleh Mahkamah Agung, di bidang Administrasi Umum meliputi Man, Money, Material. Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung dimulai sejak Tahun 2007 yang ditandai dengan pemberian Tunjangan Khusus Kinerja. Mahkamah Agung dijadikan pilot project dalam rangka Reformasi Birokrasi yang dikaitkan dengan Tunjangan Khusus Kinerja yang dibayarkan mulai bulan September 2007. Restrukturisasi Organisasi yang dimulai sejak tahun 2004 dengan menggunakan metode one road system telah berjalan sesuai yang diharapkan. Namun demikian masih banyak hal-hal yang perlu terus menerus diadakan perbaikan. Mahkamah Agung juga sudah dilakukan penilaian oleh Tim Quality Assurance ( TQA ) pada bulan September 2012, dengan mengambil sample 11 Propinsi yakni Jakarta, Medan, Pekanbaru, Jambi, Makassar, Manado, Bandung, Semarang, Surabaya, Samarinda, dan Banjarmasin. Hasil akhir penilaian TQA sebesar 70,59 dari 8 ( delapan ) Area Perubahan. Adapun 8 ( delapan ) Area Perubahan tersebut adalah : Pola Pikir dan Budaya Kerja, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata laksana, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Dari hasil Penilaian yang dilakukan TQA ternyata masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki di lingkungan Mahkamah Agung. Oleh karena itu Mahkamah Agung perlu


3

Laporan tahunan

2014

terus menerus mengadakan Sosialisasi, Monitoring dan Supervisi, serta Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Monitoring dan Supervisi Reformasi Birokrasi dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di masing-masing Pengadilan, setiap tahunnya perlu dilakukan Monitoring dan Supervisi, serta Evaluasi, agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat berjalan dengan baik. Monitoring dan Supervisi dimulai tahun 2012 dan akan dilakukan terus menerus secara simultan dengan sistem sample random mengingat anggaran yang tersedia terbatas. Adapun tujuan Monitoring dan Supervisi ditujukan untuk mendapatkan data dan informasi secara utuh tentang pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. Seiring dengan salah satu dari 8 (delapan) Area Perubahan yaitu Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, pada era informasi yang semakin deras, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pun tidak mau tertinggal dalam memperbaiki akses masyarakat terhadap informasi di Pengadilan, baik itu biaya perkara, alur perkara, struktur organisasi serta informasi umum lainnya. Dengan

adanya

Surat

Keputusan

Ketua

Mahkamah

Agung

RI

No. : 1-144/KMA/SK/I/2011 Tanggal 5 Januari 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, dimana point terpenting dari adanya SK KMA tersebut adalah kewajiban tiap Pengadilan untuk memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Untuk itu Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berkomitmen untuk dapat memberikan keterbukaan informasi sebagai upaya tranparansi lembaga serta dalam upaya peningkatan kinerja lembaga. Salah satu bentuk implementasi SK ini yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung adalah akses masyarakat terhadap informasi pengadilan melalui situs resmi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yaitu www.ptunbandung.go.id, dimana informasi-informasi yang disajikan telah disesuaikan dengan jenis informasi yang harus diumumkan oleh Pengadilan berdasarkan SK Ketua MA No. 1-144/KMA/SK/I/2011 Tanggal 5 Januari 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. B.

VISI DAN MISI Adapun Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sebagai Badan Pelayan Masyarakat Pencari Keadilan di Bidang Hukum Administrasi Negara adalah sesuai dengan Visi dan Misi Mahkamah Agung.


4

Laporan tahunan

2014

VISI Visi Badan Peradilan yang berhasil dirumuskan oleh Pimpinan MA pada tanggal 10 September 2009 adalah : “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG” Visi Badan Peradilan tersebut di atas, dirumuskan dengan merujuk pada Pembukaan UUD 1945, terutama alinea kedua dan alinea keempat, sebagai tujuan Negara Republik Indonesia. Dalam cetak biru dituangkan usaha-usaha perbaikan untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Badan Peradilan Indonesia yang Agung, secara ideal dapat diwujudkan sebagai sebuah Badan Peradilan yang : 1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan. 2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN. 3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur. 4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional. 5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan. 6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional. 7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan. 8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima. 9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi. 10. Modern dengan berbasis TI terpadu. MISI Misi Badan Peradilan dirumuskan dalam upaya mencapai visinya, mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung. Seperti diuraikan sebelumnya, fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu : Memutus suatu sengketa/menyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan didasari


5

Laporan tahunan

2014

keagungan, keluhuran, dan kemuliaan institusi. Misi Badan Peradilan 2010-2035, adalah : 1. Menjaga kemandirian badan peradilan. 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan. 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Penjelasan keempat misi Badan Peradilan yang digagas, dalam rangka memastikan “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung” adalah sebagai berikut : 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian

hakim

dalam

menjalankan

fungsinya

(kemandirian

individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, di mana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial (konsep satu atap), maka fungsi perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia. Selain mengandung

kemandirian aspek

institusional,

kemandirian

kemandirian

hakim

untuk

badan

peradilan

memutus

juga

(kemandirian

individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan peyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.


6

Laporan tahunan

2014

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan MA mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak. Perbaikan yang akan dilakukan oleh MA, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan. 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu

merumuskan

kebijakan-kebijakan

non-teknis

(kepemimpinan

dan

manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial. Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, MA menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial). 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

7

Laporan tahunan

2014

Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

C.

RENCANA STRATEGIS Berdasarkan visi dan misi di atas, dikembangkanlah rencana strategis dalam bentuk nilai-nilai utama badan peradilan. Nilai-nilai inilah yang akan menjadi dasar perilaku seluruh warga badan peradilan dalam upaya mencapai visinya. Pelaksanaan dari nilai-nilai ini pada akhirnya akan membentuk budaya badan peradilan. Nilai-nilai yang dimaksud, adalah : 1. Kemandirian Kekuasaan Kehakiman (Pasal 24 ayat (1) UUD 1945) a.

Kemandirian Institusional : Badan Peradilan adalah lembaga mandiri dan harus bebas dari intervensi oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

b.

Kemandirian Fungsional : Setiap hakim wajib menjaga kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Artinya, seorang Hakim dalam memutus perkara harus didasarkan pada fakta dan dasar hukum yang diketahuinya, serta bebas dari pengaruh, tekanan, atau ancaman, baik langsung ataupun tak langsung, dari manapun dan dengan alasan apapun juga.

2. Integritas dan Kejujuran (Pasal 24A ayat (2) UUD 1945; Pasal 5 ayat (2) UndangUndang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Perilaku hakim harus dapat menjadi teladan bagi masyarakatnya. Perilaku hakim yang jujur dan adil dalam menjalankan tugasnya, akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat akan kredibilitas putusan yang kemudian dibuatnya. Integritas dan kejujuran harus menjiwai pelaksanaan tugas aparatur peradilan.


8

Laporan tahunan

2014

3. Akuntabilitas (Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Hakim harus mampu melaksanakan tugasnya menjalankan kekuasaan kehakiman dengan profesional dan penuh tanggung jawab. Hal ini antara lain diwujudkan dengan memperlakukan pihak-pihak yang berperkara secara profesional, membuat putusan yang didasari dengan dasar alasan yang memadai, serta usaha untuk selalu mengikuti perkembangan masalah-masalah hukum aktual. Begitu pula halnya dengan aparatur peradilan, tugas-tugas yang diemban juga harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan profesional. 4. Responsibilitas (Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Badan Peradilan harus tanggap atas kebutuhan pencari keadilan, serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat mencapai peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu, hakim juga harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 5. Keterbukaan (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 13 dan Pasal 52 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Salah satu upaya badan peradilan untuk menjamin adanya perlakuan sama di hadapan hukum, perlindungan hukum, serta kepastian hukum yang adil, adalah dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan penanganan suatu perkara dan kejelasan mengenai hukum yang berlaku dan penerapannya di Indonesia. 6. Ketidakberpihakan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Ketidakberpihakan merupakan syarat utama terselenggaranya proses peradilan yang jujur dan adil, serta dihasilkannya suatu putusan yang mempertimbangkan pendapat/kepentingan para pihak terkait. Untuk itu, aparatur peradilan harus tidak berpihak dalam memperlakukan pihak-pihak yang berperkara. 7. Perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 52 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Setiap warga negara, khususnya pencari keadilan, berhak mendapat perlakuan yang sama dari Badan Peradilan untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

9

Laporan tahunan

2014

BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Pengadilan Tata Usaha Negar Bandung mempunyai struktur organisasi yang mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan sebagaimana berikut : 1.

Undang-Undang Nomor

14 Tahun

1970 tentang Kekuasaan Kehakiman

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 serta terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. 2.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

3.

Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

4.

Keppres Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi Administrasi, dan Finansial dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung.

5.

Keppres Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Kesekretariatan MARI.

6.

Keppres Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan MARI.

7.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/018/SK/III/2006 Tanggal 14 Maret 2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

8.

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 Tanggal 13 Maret 2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariatan Mahkamah Agung Republik Indonesia.


10

Laporan tahunan

2014

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG SK. MA.RI NO. KMA/012/SK III 1993 Tanggal 5 Maret 1993 & SK. MENKEH No. M.06.PR.07.02 TH 1992 Tanggal 17-10-1997

KETUA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

MAJELIS HAKIM :

LULIK TRI CAHYANINGRUM, S.H.,M.H.

NENNY FRANTIKA, S.H.,M.H. SUTIYONO, S.H.,M.H. NELVY CHRISTIN, S.H.,M.H. BUDI HARTONO, S.H. HARI HARTOMO SETYO N.,S.H.,M.H. RONI ERRY SAPUTRO, S.H.,M.H. RUT ENDANG LESTARI, S.H. INDAH MAYASARI,S.H.,M.H. RETNO NAWANGSIH, S.H.

WAKIL KETUA FARI RUSTANDI, S.H.

PANITERA / SEKRETARIS SUBEJO, S.H. WAKIL PANITERA

WAKIL SEKRETARIS

MUHAMMAD, S.H.

Dra. ENTIT HERYATI

SUB KEPANITERAAN HUKUM/

SUB KEPANITERAAN PERKARA

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

PANITERA MUDA HUKUM

PANITERA MUDA PERKARA

KASUB.BAG. KEPEGAWAIAN

KASUB.BAG. KEUANGAN

KASUB.BAG. UMUM

KURNIA ANGGRIANDINI. S.H.

MOKH. AMIRUDIN, S.H.

JACKY RIDWAN, S.H.

ROCHAYAH, S.H.

BIBAN ABDUL HOBIR, S.H.

STAF :

STAF :

1. MESDIE E. L. NABABAN., S.H.,S.E.

1. DIANA WAHYUNI

STAF :

SUB BAGIAN UMUM

STAF : 1. DINIARTI M, S.E.,M.M.

STAF : 1. HIDAYAT

2. ASEP A. S, S.T. 3. ASTRI U. DEWI. A.Md.

2. BENI M. K., S.Kom. 3. RINA SAPTARINI, S.H. 4. BADAR HIKMAT, A.Md.

KELOMPOK FUNGSIONAL I. PANITERA PENGGANTI : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Ket. :


Garis Instruksi Garis Koordinasi

ENDANG SUMITRA, S.H. SURYANITA, S.H. R. AZHARYANTI, S.H. MOERYANTO, S.H. SRI WULAN LUCYANTI, S.H. GUNYANTORO, S.H. YANI SRI KARYANI, Sm.Hk ROY SUTARYAT, Sm.Hk. NASIB ILLAHI, S.E. ,S.H. RETNO WIDYATI, S.H.

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

NANGNANG DJUMENA, Sm.Hk DODO SUHADA, S.H DADAN SUHERLAN, S.H. IIN NOVITALINA, S.H SAGIYO, S.H AHMAD SUBADRI, S.H. PARULIAN SIMARMATA, S.H. R. RITA HASTUTI ACHMAD, S.H FAIZAL WAHYUDIN, S.H. NANANG EDI SUSANTO, S.H.

II. JURUSITA PENGGANTI : 1. HERU TJAHYONO, S.H. 2. HENI Br. SITUMORANG, S.H.

11

3. ROSALIA H. KOSASIH, S.H. 4. LILIS HERYANI

SEMA NOMOR 5 TAHUN 1996 TENTANG SUSUNAN PENGADILAN

Laporan tahunan

A.

2014

STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR (SOP) Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/21/M.Pan/11/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan bahwa Standard Operating Procedures (SOP) adalah serangkaian

instruksi

tertulis

yang

dibakukan

mengenai

berbagai

proses

penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. Dalam Lampiran Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 002 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) atau Prosedur Tetap (Protap) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan dan didokumentasikan dari aktivitas rutin dan berulang yang dilakukan oleh suatu organisasi. Standar Operasional Prosedur merupakan pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi berdasarkan indikator-indikator teknis, administrasif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Tujuan adanya SOP antara lain sebagai berikut : 1.

Agar mengetahui dengan jelas tugas pokok dan fungsi masing-masing pegawai.

2.

Memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari pegawai terkait.

3.

Melindungi pegawai dari kesalahan administrasi lainnya.

4.

Untuk menghindari kegagalan/kesalahan, keraguan, duplikasi dan inefisiensi. Standar Operasional Prosedur tidak saja bersifat internal tetapi juga eksternal,

karena SOP selain digunakan untuk mengukur kinerja instansi pemerintah yang berkaitan dengan ketepatan program dan waktu, juga digunakan untuk menilai kinerja di mata masyarakat berupa responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah menyusun Standar Operasional Prosedur sebagai acuan dalam bertindak, agar akuntabilitas kinerja dapat dievaluasi dan terukur. Tupoksi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) mulai dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Pejabat Struktural (Eselon III dan Eselon IV), SOP Staf serta SOP Pejabat Fungsional (Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung adalah sebagai berikut :


12

Laporan tahunan

2014

I. TUPOKSI (Tugas Pokok dan Fungsi) TUPOKSI KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA : 1.

Teknis Yustisial / Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman a. Dalam hal PTUN Bandung sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, mengatur : 1)

Pembagian tugas/berkas perkara dan atau surat lainnya berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan;

2)

Menetapkan Panjar Biaya Perkara;

3)

Menetapkan beracara dengan cuma-Cuma (prodeo) bagi pihak yang tidak mampu;

4)

Menetapkan prosedur dismissal;

5)

Membagi perkara gugatan dan gugatan perlawanan terhadap Penetapan Dismissal;

6)

Menunjuk Panitera untuk mencatat gugatan secara lisan;

7)

Menandatangani Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan dalam perkara masih ditangani Ketua Pengadilan TUN Bandung;

8)

Terhadap sengketanya yang telah diputus oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, melahirkan kewenangan kepada Ketua PTUN untuk mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Menyangkut hal ini, Ketua PTUN dapat memerintahkan kepada jurusita untuk melakukan pemanggilan, agar terhadap termohon eksekusi dapat dilakukan teguran (aanmaning) untuk memenuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, melakukan teguran terhadap tergugat agar mentaati Penetapan Penundaan Keputusan TUN dan pelaksanaan eksekusi lainnya;

9)

Memerintahkan kepada jurusita untuk menyampaikan teguran;

10) Atas permohonan tergugat, memerintahkan kepada tergugat agar melaksanakan putusan pengadilan; 11) Atas permohonan penggugat, mengenakan upaya paksa terhadap tergugat; 12) Atas permohonan penggugat, melalui Panitera mengumumkan pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada media cetak setempat atas biaya pemohon eksekusi; 13) Menetapkan biaya eksekusi.


13

Laporan tahunan

2014

b. Membagi berkas perkara kepada majelis hakim dengan ketentuan : 1)

Pada Pengadilan TUN harus ada Majelis tetap yang akan menangani perkara yang masuk yang dapat diubah jika ada mutasi, pensiun dan alasan serupa lainnya;

2)

Pembagian berkas perkara tersebut ditentukan dengan berpedoman pada pembagian yang merata oleh Ketua PTUN berdasarkan kecakapan dan kemampuan masing–masing hakim serta dengan melihat jumlah perkara yang harus diselesaikannya;

3)

Ketua PTUN berhak membentuk Majelis khusus untuk perkara – perkara yang membutuhkan keahlian tertentu dan perkara – perkara yang menarik perhatian masyarakat.

c. Menyelesaikan tunggakan perkara tahun lalu. d. Menangani perkara tahun berjalan. e. Mengawasi pelaksanaan court calender dengan ketentuan bahwa setiap perkara pada asasnya harus diputus dalam waktu 6 bulan dan mengumumkannya pada pertemuan berkala dengan para hakim. f. Melaksanakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan dengan para hakim. g. Membuat/menyusun legal data tentang putusan-putusan perkara yang penting. h. Memerintahkan, memimpin dan mengawasi eksekusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. i. Mengaktifkan majelis kehormatan hakim. j. Menugaskan hakim untuk membina dan mengawasi bidang hukum tertentu dan meminta laporannya setiap 3 bulan sekali secara berkala. k. Melaksanakan evaluasi atas hasil pengawasan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan memberikan penilaian. l. Melaporkan evaluasi atas pengawasan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan penilaiannya kepada PTTUN Jakarta. m. Memperhatikan keluhan-keluhan dan atau pengaduan yang timbul dari masyarakat dan menanggapinya bila dipandang perlu. n. Meneruskan SEMA, PERMA dan surat lainnya dari Mahkamah Agung yang berkaitan dengan hukum dan perkara kepada hakim, pejabat struktural dan fungsional PTUN Bandung. o. Memberikan ijin untuk membawa keluar dari ruang kepaniteraan yang meliputi; daftar, risalah, catatan, berita acara dan berkas perkara. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

14

Laporan tahunan

2014

p. Memberikan informasi perkara dan biaya perkara dengan ketentuan : 1) Pada hakikatnya pihak yang berperkara dan masyarakat berhak memperoleh

informasi

mengenai

perkara

untuk

meningkatkan

transparansi ; 2) Ketua PTUN berhak menolak manakala informasi tersebut dapat mempengaruhi kegiatan pengadilan bila diumumkan kepada publik ; 3) Disetiap pengadilan harus dipasang informasi mengenai panjar biaya perkara dan penggunaannya untuk meningkatkan transparansi dan kepastian biaya perkara. 2.

Organisasi / Manajemen a. Pembinaan, yaitu melakukan pembinaan kepada seluruh hakim dan aparatur pengadilan baik yang menyangkut pelaksanaan tugas maupun perilaku. Agar tugas pembinaan ini dapat terlaksana dengan baik, efektif dan efisien maka dilakukan : 1)

Pembagian tugas dengan wakil ketua, sebagai berikut : - Ketua melakukan pembinaan terhadap para hakim ; - Wakil ketua melakukan pembinaan terhadap aparatur pengadilan ; - Wakil ketua diberi tugas untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, administrasi peradilan dan administrasi

umum

yang

dilakukan

kepaniteraan

dan

kesekretariatan. 2)

Kegiatan pembinaan dilakukan dengan cara : - Dilakukan dengan cara insidentil, yaitu memanggil dan atau menerima hakim dan atau aparatur pengadilan lainnya yang menghadap/dipanggil dan mengemukakan masalah yang dihadapi untuk diberi petunjuk, pengarahan dan putusan terhadap masalah yang dihadapi ; - Dilakukan secara rutin, yaitu dengan mengadakan pertemuan yang bersifat pembinaan minimal sebulan sekali dengan para hakim dan minimal 3 bulan sekali dengan seluruh pegawai ; - Khusus anggaran, dilakukan rapat penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang dipimpin oleh Ketua PTUN dan diikuti oleh KPA, PPK dan Pengelola Keuangan. Dilakukan minimal 3 kali dalam setahun dengan tahapan sebagaimana yang sudah ditetapkan pemerintah ; - Dilakukan pengembangan SDM berupa diklat, bimbingan konseling, bintek dan sosialisasi serta mengikutsertakannya dalam simposium,


15

Laporan tahunan

2014

seminar, workshop dan lainnya, yang mengarah pada peningkatan keterampilan, pengetahuan dan keahlian di bidang masing – masing. 3)

Disamping kegiatan pembinaan diatas, termasuk kegiatan pembinaan adalah meminta keterangan dan atau melakukan pemeriksaan kepada semua hakim dan aparatur pengadilan berkaitan dengan teknis peradilan, kemudian menindaklanjuti atas hasil tersebut.

b. Pengawasan,

yaitu

melakukan

pengawasan

terhadap

pelaksanaan

penyelenggaraan peradilan, termasuk dalam lingkup pengawasan ini adalah melakukan tindakan berupa pemeriksaan terutama untuk menanggapi bilamana ada pengaduan, keluhan dari masyarakat terhadap tugas peradilan yang dilakukan pengadilan, dan apabila ada sesuatu temuan dari pengawasan

yang

dilakukan,

perlu

ditindaklanjuti

dengan

suatu

pengawasan. Agar tugas pengawasan ini dapat terlaksana dengan baik, efektif dan efisien maka dilakukan : 1)

Pengawasan terhadap perilaku hakim dan aparatur pengadilan ;

2)

Melakukan penilaian atas hasil pengawasan tersebut diatas dan menuangkannya dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP) pada akhir tahun dan dilaporkan ke PTTUN Jakarta ;

3)

Melakukan evaluasi terhadap hasil pengawasan atas perilaku aparatur pengadilan dan melaporkannya ke Mahkamah Agung.

c. Pengembangan,

yaitu

melakukan

peningkatan/pengembangan

pengetahuan, keterampilan dan keahlian bagi hakim, dan aparatur pengadilan dengan memberikan pendidikan, pelatihan dan bintek serta mengikutsertakannya dalam seminar,dan sebagaimana yang pada intinya untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan yang bermanfaat didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing baik yang menyangkut tupoksi dan perilaku. d. Koordinasi, pengendalian dan monitoring 1)

Menetapakan rencana dan program kerja PTUN Bandung sebagai acuan dalam melaksanakan tugas pada awal tahun ;

2)

Mengatur pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua ;

3)

Membagi dan menetapkan tugas dan tanggung jawab secara jelas dalam mewujudkan keserasian dan kerjasama antar aparatur pengadilan ;

4)

Melakukan pengendalian dan monitoring pelaksanaan anggaran ;


16

Laporan tahunan

5)

2014

Melakukan koordinasi antar instansi di lingkungan penegak hukum dan instansi lainnya ;

6)

Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum kepada instasi pemerintah bila diminta ;

7)

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kehumasan ;

8)

Melaksanakan pengawasan melekat ;

9)

Mengkoordinasikan penyusunan dan pembuatan laporan pelaksanaan tugas ;

10) Melakukan koordinasi dengan pemda setempat dan instansi terkait demi kelancaran tugas e. Pembinaan kepegawaian, yaitu melakukan tindakan selaku pembina kepegawaian sesuai aturan yang berlaku. f. Pembinaan pengelolaan barang inventaris, yaitu melakukan tindakan selaku pembina pengelola barang milik negara sesuai aturan yang berlaku. 3.

Tugas Lainnya a. Melakukan

pembinaan

dan

nasehat

terhadap

organisasi

non

kedinasan/profesi yang ada di PTUN Bandung akan tetapi menunjang dalam tupoksi dan kesejahteraan, yaitu: 1) Ikatan Hakim Indonesia (ikahi). 2) Ikatan Panitera Sekretaris Indonesia (ipaspi). 3) Badan Pelaksana Olahraga (bapor) dan Persatuan Tenis Warga Peradilan (ptwp). 4) Koperasi. 5) Dharmayuktikarini (organisasi pegawai wanita dan istri pegawai). b. Melakukan tugas khusus yang diperintahkan Mahkamah Agung. c. Membuat rencana dan program kerja. d. Melakukan penilaian prestasi kerja PNS dan pengesahan penilaian prestasi kerja PNS/Sasaran Kerja Pegawai (SKP).


17

Laporan tahunan

2014

TUPOKSI WAKIL KETUA : 1. Teknis Yustisial/Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman a. Membantu ketua dalam melaksanakan tugas dibidang teknis yustisial, administrasi peradilan dan administrasi kepaniteraan ; b. Sebagai Ketua Majelis Hakim, memeriksa, menyelesaikan dan memutus perkara yang dibagikan. 2. Tugas Acting Ketua/pimpinan pengadilan, yaitu melaksanakan tupoksi ketua atau mewakili ketua bilamana ketua berhalangan hadir. 3. Tugas pendelegasian wewenang/mandat, dengan rincian : a. Menerima dan mendisposisi surat ; b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur pengadilan dibidang teknis yustisial, administrasi peradilan dan kepaniteraan serta penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang dilakukan pengadilan sesuai mandat ketua ; c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur kesekretariatan sesuai mandat ketua ; d. Melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pedoman pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua dalam hal sebagai pengawas umum ; e. Melakukan koordinasi, pengendalian dan monitoring sebagaimana mandat ketua. 4. Tugas Lainnya a. Membantu ketua dalam melakukan pembinaan dan penasehatan terhadap organisasi profesi dan non kedinasan yang ada di PTUN Bandung ; b. Membuat rencana dan program kerja wakil ketua.

MAJELIS HAKIM Tugas Pokok 1. Teknis Yustisial/Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman, dengan rincian : a. Melakukan pemeriksaan persiapan terhadap gugatan yang diterima; b. Memberikan nasehat kepada penggugat berdasarkan hasil pemeriksaan persiapan untuk memperbaiki gugatan dan atau melengkapi data yang diperlukan; c. Menetapkan hari sidang dengan pertimbangan jauh dekatnya tempat tinggal pihak dengan tempat persidangan agar pihak dapat hadir sesuai panggilan; d. Melakukan sidang perkara berdasarkan penetapan hari sidang untuk memeriksa, mempertimbangkan, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN; Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

18

Laporan tahunan

2014

e. Bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan menandatanganinya sebelum hari sidang berikutnya; f. Mengemukakan pendapat dalam musyawarah; g. Menyiapkan dan memaraf naskah putusan untuk diucapkan dalm persidangan; h. Menandatangani putusan; i. Menandatangani penetapan penundaan pelaksanaan keputusan dalam hal perkara sudah ditangan majelis; j. Bertanggung jawab atas ketepatan waktu minutasi perkara; k. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan bidang hukum TUN yang ditugaskan kepadanya. 2. Tugas Pengawasan, dengan rincian : a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di PTUN sesuai mandat ketua; b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada bidang satuan tugas tertentu sesuai mandat ketua. PANITERA/SEKRETARIS Tugas Pokok 1. Administrasi Teknis Yustisial a.

Membuat salinan putusan peradilan tingkat pertama;

b.

Mengirim berkas perkara banding;

c.

Menentukan dan menerima besarnya panjar biaya perkara;

d.

Melegalisir surat yang dijadikan bukti persidangan;

e.

Melaksanakan penunjukan panitera pengganti yang akan membantu majelis hakim dalam persidangan;

f.

Mengkoordinasikan pemeriksaan persiapan;

g.

Menerima surat kuasa khusus;

h.

Melakukan pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak;

i.

Membuat akta-akta;

j.

Melaksanakan tugas dibidang teknis yustisial lainnya sesuai aturan yang berlaku.

2. Administrasi Kepaniteraan -

Mengatur pembagian tugas pejabat kepaniteraan;

-

Menyelenggarakan administrasi perkara, hukum dan keuangan perkara dengan dibantu wakil panitera dan panitera muda;


19

Laporan tahunan

-

Menyelesaikan administrasi Penerimaan

2014

Negara Bukan Pajak dengan

dibantu wakil sekretaris; -

Menyususn kegiatan administrasi perkara serta melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi yang berkaitan dengan persidangan;

-

Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan administrasi kepaniteraan;

-

Mengurus daftar perkara, administrasi perkara, keuangan perkara dan pelaksanaan putusan perkara;

-

Menyusun, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa data perkara serta menyajikan dalam statistik perkara, dokumentasi perkara, laporan perkara dan yurisprudensi ;

-

Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan baik arsip aktif maupun in aktif;

-

Menyusun daftar perkara yang diterima di kepaniteraan ;

-

Menyusun dan mengajukan konsep penetapan penunjukan majelis hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara gugatan kepada ketua;

-

Menerima dan mendistribusikan berkas perkara gugatan disertai penetapan penunjukan majelis hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara gugatan kepada ketua;

-

Pemungutan biaya-biaya pengadilan;

-

Pemungutan dan penyetoran PNBP ke kas negara;

-

Menerima titipan uang pihak ketiga dan melaporkan kepada ketua;

-

Menyusun laporan bulanan perkara dan uang perkara dan disampaikan kepada ketua;

-

Mengolah, mengkaji dan mengevaluasi laporan periodik tentang keadaan perkara dan keuangan perkara;

-

Melaksanakan tugas bidang kepaniteraan lainnya sesuai aturan berlaku;

-

Mengkoordinasikan dan membagi tugas dengan pejabat struktural kepaniteraan.

3. Administrasi Persidangan a.

Membantu hakim dengan mengikuti persidangan;

b.

Membantu hakim dalam penetapan hari sidang;

c.

Menyusun dan membuat berita acara persidangan yang harus sudah selesai sebelum sidang berikutnya dan menandatanganinya bersama ketua majelis;

d.

Mengetik putusan;


20

Laporan tahunan

e.

2014

Menandatangani penetapan penundaan pelaksanaan putusan dalam hal perkara sudah di majelis hakim atau dalam hal pemeriksaan perkara dengan acara cepat;

f.

Melaporkan pada panitera muda perkara untuk dicatat dalam register perkara mengenai penundaan hari sidang dan perkara yang sudah putus berikut amar putusannya;

g.

Menyerahkan berkas perkara kepada panitera muda perkara bila selesai minutasi;

h.

Melaksanakan tugas lainnya bidang administrasi persidangan sesuai aturan yang berlaku.

4. Administrasi Umum a.

Mengkoordinasikan dan pembagian tugas-tugas pejabat struktural;

b.

Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya administrasi dan ketatausahaan yang dilaksanakan sub bagian;

c.

Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran dan keuangan negara;

d.

Menyusun dan mengendalikan pengelolaan kebutuhan dan administrasi;

e.

Mengkoordinasikan dan pengendalian pengelolaan BMN;

f.

Melaksanakan tugas lainnya bidang administrasi umum sesuai aturan yang berlaku.

5. Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran a.

Membuat SK penunjukan pejabat pengelola keuangan dan pejabat/panitia pengadaan;

b.

Melakukan pengawasan dan pengendalian anggaran;

c.

Melakukan pemeriksaan terhadap anggaran dan penerimaan negara yang dikelola bendahara;

d.

Memeriksa dan menutup buku-buku pengelolaan anggaran/penerimaan negara;

e.

Melaksanakan tugas lainnya selaku KPA umum sesuai aturan yang berlaku.

6. Tugas Lainnya a.

Membantu ketua dalam membuat rencana/program kerja jangka pendek, menengah dan panjang, pelaksanaannya dan pengorganisasiannya;

b.

Menyusun rencana kerja kepaniteraan dan kesekretariatan;

c.

Mengkoordinasikan ketatausahaan;

d.

Melakukan penilaian prestasi kerja PNS/SKP pejabat dibawahnya;


21

Laporan tahunan

2014

WAKIL SEKRETARIS Tugas Pokok 1. Administrasi Sub Bagian Umum a.

Mengkoordinasikan pengelolaan dan pendistribusian surat masuk dengan kartu kendali;

b.

Mengkoordinasikan pengiriman surat keluar untuk kelancaran penyampaian informasi;

c.

Meneliti dan mengoreksi konsep surat yang berkaitan dengan tugas rumah tangga yang diajukan sub bag umum;

d.

Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas rumah tangga;

e.

Meneliti tagihan yang menyangkut pemeliharaan alat perlengkapan kantor, gedung kantor, rumah dinas dan biaya langganan untuk diselesaikan pembayarannya;

f.

Mengkoordinasikan pengelolaan perpustakaan;

g.

Mengkoordinasikan pengelolaan BMN;

h.

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengamanan dan ketertiban kantor;

i.

Mengkoordinasikan pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor serta sarana dan prasarananya;

j.

Mengkoordinasikan dalam penerimaan tamu, acara pelantikan, upacara, protokoler dan perjalanan dinas;

k.

Mengkoordinasikan pekerjaan sub bagian umum lainnya sesuai aturan yang berlaku.

2. Administrasi Sub Bagian Kepegawaian a.

Menganalisa data kepegawaian dan menyiapkan usul-usul formasi serta diklat pegawai;

b.

Mengkoordinasikan

dalam

pengumpulan

dan

pengolahan

data

kepegawaian

yang

kepegawaian; c.

Mengkoordinasikan

pelaksanaan

administrasi

berhubungan dengan kesejahteraan pegawai; d.

Mengkoordinasikan

pembinaan

pegawai

yang

berkaitan

dengan

pengembangan SDM; e.

Mengkoordinasikan pekerjaan sub bagian kepegawaian lainnya sesuai aturan yang berlaku.

3. Administrasi Sub Bagian Kepegawaian a.

Mengkoordinasikan

penyusunan

RKAKL

sebagai

bahan

penyediaan

anggaran; Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

22

Laporan tahunan

b.

2014

Membantu panitera sekretaris dalam mengkoordinasikan dan pembahasan anggaran satuan kerja;

c.

Menyusun dan membuat dokumen DIPA untuk ditandatangani pejabat berwenang setelah dilakukan pembahasan;

d.

Mengkoordinasikan usulan revisi anggaran;

e.

Membantu pimpinan dalam mengawasi, membina, mengendalikan dan monitoring pelaksanaan anggaran;

f.

Meneliti kelengkapan dan kebenaran konsep register penutupan kas sesuai aturan yang berlaku;

g.

Mengkoordinasikan pekerjaan sub bagian keuangan lainnya sesuai aturan yang berlaku.

4. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen a.

Melaksanakan tugas dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah ;

b.

melaksanakan tupoksi dalam pelaksanaan dan pengelolaan anggaran atas delegasi wewenang Kuasa Pengguna Anggaran.

5. Tugas Lainnya, dengan rincian : a.

Menyusun rencana kerja kesekretariatan, membuat rencana kerja wasek;

b.

Membuat laporan bulanan;

c.

Melakukan tugas sekretaris bilamana berhalangan hadir;

d.

Melakukan pembinaan pegawai dilingkungan kesekretariatan;

e.

Menyiapkan bahan rapat;

f.


WAKIL PANITERA Tugas Pokok 1. Administrasi Teknis Yustisial a.

Melakukan tupoksi Panitera dalam penyelenggaraan administrasi perkara bila Panitera berhalangan;

b.

Melaksanakan tugas-tugas bidang administrasi perkara yang didelegasikan kepadanya.

2. Administrasi Kepaniteraan a.

Mengkoordinasikan persiapan pelaksanaan persidangan;

b.

Menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi;

c.

Mengkoordinasikan tugas-tugas kepaniteraan;

d.

Mengkoordinasikan pembuatan laporan administrasi dan keuangan perkara;


23

Laporan tahunan

e.

2014

Melakukan tugas dan fungsi panitera dalam penyelenggaraan administrasi perkara bila panitera berhalangan;

f.

Melaksanakan tugas bidang administrasi kepaniteraan yang didelegasikan kepadanya;

g.

Melaksanakan tugas bidang kepaniteraan lainnya sesuai aturan yang berlaku.



b.


c.


d.

Mengetik putusan;

e.


f.

Memerintahkan pada panitera muda perkara untuk dicatat dalam register perkara mengenai penundaan hari sidang dan perkara yang sudah putus berikut amar putusannya;

g.


h.


4. Tugas Lainnya : a.

Membuat rencana kerja wakil panitera;

b.

Melakukan pengawasan melekat dilingkungan kepaniteraan;

c.

Mengkoordinasikan ketatausahaan dilingkungan kepaniteraan;

d.

Menyiapkan, menyusun dan mengkoordinasikan bahan-bahan rapat khususnya bidang teknis peradilan.

e.


PANITERA MUDA PERKARA Tugas Pokok 1. Administrasi Peradilan a.

Meneliti berkas gugatan yang diterima dan mengembalikan berkas gugatan/surat gugatan perlawanan serta dokumen terkait yang belum lengkap dengan melampirkan daftar periksa agar penggugat atau kuasanya


24

Laporan tahunan

2014

dapat melengkapi surat-surat sesuai dengan kekurangannya; b.

Menerima berkas perkara;

c.

Menerima dan mengelola surat yang berhubungan dengan berkas perkara;

d.

Melakukan / mengisi daftar periksa (check list) administrasi perkara;

e.

Menerima pembayaran biaya panjar perkara dan membuat SKUM serta mengelola dan mencatat ke dalam buku jurnal dan buku induk keuangan perkara;

f.

Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan;

g.

Mempersiapkan penetapan penunjukan majelis hakim dan panitera penggati yang akan menangani perkara;

h.

Melaksanakan pendistribusian berkas perkara kepada majelis hakim ditunjuk;

i.

Membuat dan mengirimkan pemberitahuan kepada pihak;

j.

Menyampaikan panggilan kepada pihak;

k.

Memberitahukan

permohonan

penetapan

penundaan

pelaksanaan

keputusan TUN kepada pihak tergugat; l.

Mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan ringkas tentang isinya.



b.


c.


d.

Mengetik putusan;

e.


f.


g.


h.



25

Laporan tahunan

2014


Membuat rencana kerja panitera muda perkara;

b.

Melakukan pengawasan melekat dilingkungan kepaniteraan perkara;

c.

Menyusun laporan bulanan perkara dan keuangan perkara untuk disampaikan ke panitera muda hukum;

d.

Mengkoordinasikan ketatausahaan dilingkungan kepaniteraan perkara;

e.

Melakukan

bimbingan,

pembinaan

dan

pengawasan

kepegawaian

bawahannya; f.

Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan pekerjaan bawahannya (DP3);

g.

Menyusun laporan kerja kepaniteraan perkara;

h.

Melaksanakan tugas lainnya yang didelegasikan dan dimandatkan kepadanya.

i.

Melakukan penilaian prestasi kerja PNS/SKP bawahannya;

PANITERA MUDA HUKUM Tugas Pokok 1. Administrasi Peradilan a.

Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data perkara;

b.

Melakukan urusan statistik dan dokumentasi perkara;

c.

Mengevaluasi dan menyusun laporan perkara;

d.

Melakukan law report;

e.

Menyimpan berkas in aktif;

f.

Melaksanakan tugas dibidang kepaniteraan hukum lainnya sesuai aturan yang berlaku.



b.


c.


d.

Mengetik putusan;

e.


f.



26

Laporan tahunan

g.

2014


h.



Membuat rencana kerja panitera muda hukum;

b.

Melakukan pengawasan melekat dilingkungan kepaniteraan perkara;

c.

Menyusun laporan bulanan perkara dan keuangan perkara;

d.

Mengkoordinasikan ketatausahaan dilingkungan kepaniteraan perkara;

e.

Melakukan

bimbingan,

pembinaan

dan

pengawasan

kepegawaian

bawahannya; f.

Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan pekerjaan bawahannya (DP3);

g.

Menyusun laporan kerja kepaniteraan perkara;

h.

Melaksanakan tugas lainnya yang didelegasikan dan dimandatkan kepadanya.

i.

Melakukan penilaian prestasi kerja PNS/SKP bawahannya;

PANITERA PENGGANTI Tugas Pokok 1. Administrasi Persidangan a.


b.


c.


d.

Mengetik putusan;

e.


f.


g.


h.



27

Laporan tahunan

2014


Melakukan

tugas

lainnya

yang

diperintahkan,

dimandatkan

dan

didelegasikan kepadanya sesuai aturan yang berlaku.

KEPALA SUB BAGIAN UMUM Tugas Pokok 1.

Menyusun rencana kerja sub bagian umum ;

2.

Melaksanakan laporan bulanan kegiatan;

3.

Memanajemen BMN dan Persediaan;

4.

Melaksanakan laporan semester I dan semester 2 barang BMN ;

5.

Membuat laporan tahunan BMN ;

6.

Menandatangani SKP staf sub bagian umum ;

7.

Mengontrol pemeliharaan kendaraan/servis total setiap hari ;

8.

Turut serta merumuskan kebijakan program kerja dan kegiatan lainnya ;

9.

Melakukan pembinaan terhadap staf sub bagian umum ;

10. Bertanggung jawab dan melaksanakan perintah atasan ; 11. Melaksanakan administrasi, pengadaan barang dan perencanaan; 12. Pelaksana pendataan dan penomoran Daftar Inventaris Barang (DIB) dan Daftar Barang Ruangan (DBR); 13. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan ; 14. Mendokumentasikan data - data ke dalam komputerisasi ; 15. Melaksanakan kebersihan, keamanan dan kenyamanan lingkungan kantor; 16. Melaksanakan tata persuratan dan agenda surat masuk/surat keluar ; 17. Menyampaikan

surat

-

surat

masuk

kepada

ketua/pimpinan

dan

mendistribusikan sesuai dengan disposisi ; 18. Mengarsipkan surat - surat masuk maupun surat keluar ; 19. Mengeposkan surat – surat ; 20. Mengelola barang - barang inventaris dan penghapusannya (sarana/prasarana); 21. Melaksanakan persiapan upacara dan pelatikan/pengambilan sumpah jabatan ; 22. Menyimpan/mengakses data base sub bagian umum ; 23. Menyiapkan/merapikan perlengkapan rapat ; 24. Melaksanakan pengelolaan website ; 25. Membantu panitia pengadaan barang/jasa (lelang umum) ; Pelaksanaan Urusan Protokoler 1.

Pengambilan sumpah jabatan struktural, fungsional dan CPNS ;


28

Laporan tahunan

2.

2014

Penempatan tempat duduk pada acara yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai

Tata Tempat Upacara dan Tata

Penghormatan ; 3.

Tahapan Kegiatan Protokol : Dalam melaksanakan tugas keprotokolan, petugas protokol menyiapkan sebagai berikut :  Menyiapkan Surat Keputusan  Rapat koordinasi dengan Unit/ Instansi terkait  Menyiapkan rohaniawan  Menyiapkan naskah - naskah  Menyiapkan dan mengedarkan undangan  Menyiapkan saksi - saksi

4.

Menyiapkan atribut yang diperlukan ;

5.

Menyiapkan tempat upacara ;

6.

Menyiapkan upacara wisuda purnabakti, upacara untuk melepaskan Ketua Pengadilan yang telah memasuki masa pensiun oleh Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama oleh Ketua Pengadilan ;

7.

Upacara bendera memperingati hari - hari besar nasional mengikuti ketentuan daerah ;

8.

Upacara Persemayaman Jenazah : Upacara persemayaman jenazah di Pengadilan apabila dari pihak keluarga berkenan, maka jenazah dapat disemayamkan terlebih dahulu di gedung Pengadilan dilaksanakan bagi para Hakim dan Panitera/Sekretaris ;

9.

Upacara Pisah Sambut, untuk melepaskan seorang hakim yang telah habis masa jabatannya, baik karena pensiun maupun karena pindah tugas dan menyambut seorang pejabat baru yang menggantikan pejabat lama.

KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN Tugas Pokok 1.

Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh administrasi yang berkaitan dengan urusan kepegawaian ;

2.

Menyiapkan pengusulan pengangkatan Calon Pegawai Negari Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Cakim menjadi Hakim ;

3.

Menyiapkan pengusulan kenaikan pangkat, promosi dan mutasi jabatan ;

4.

Menyiapkan pengusulan

pegawai

yang mengikuti ujian dinas serta

penyesuaian ijasah ; Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

29

Laporan tahunan

2014

5.

Membuat kenaikan gaji berkala ;

6.

Menyiapkan pengusulan pegawai yang akan memasuki masa pensiun ;

7.

Menyiapkan dan menyelenggarakan sumpah PNS ;

8.

Membuat dan menyiapkan pelantikan pegawai, panitera pengganti, juru sita pengganti dan hakim ;

9.

Menyiapkan SKP bagi staf sub bagian kepegawaian ;

10. Mengadministrasikan surat masuk dan keluar sub bagian kepegawaian ; 11. Turut serta merumuskan kebijakan program kerja di pengadilan dan kegiatan lainnya ; 12. Membuat laporan absensi sebagai pendukung berkas remunerasi dan pembayaran uang makan ; 13. Mengelola absensi ; 14. Membuat SK cuti pegawai ; 15. Membuat SK hukuman disiplin ; 16. Menyusun arsip kepegawaian ; 17. Menata/mengumpulkan peraturan - peraturan di bidang kepegawaian ; 18. Membuat bezetting dan Daftar Urut Kepangkatan ; 19. Membuat usulan KARIS (Kartu Istri) dan KARSU (Kartu Suami) pegawai, KARPEG, ASKES, dan TASPEN ; 20. Membuat surat - surat keterangan yang berhubungan dengan kepegawaian ; 21. Pengusulan Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim ; 22. Mengusulkan pegawai untuk memperoleh penghargaan Satya Lencana ; 23. Membuat Surat Keputusan Panitera Pengganti Lokal bagi Calon Hakim ; 24. Membuat Surat Keputusan Mutasi Intern Pegawai di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ; 25. Membuat Daftar Hadir Absensi tenaga honorer dan mengarsipkan ; 26. Mengirimkan berkas kenaikan pangkat ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan ; 27. Membuat Usulan Kenaikan Gaji Berkala pegawai ; 28. Membuat pengusulan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Latihan Prajabatan dan mengirimkannya ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan 29. Membuat Surat Pengujian Kesehatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Calon Hakim ; 30. Membuat Surat Pernyataan Masih Melaksanakan Tugas bagi hakim, pejabat fungsional dan struktural serta pegawai ; Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

30

Laporan tahunan

2014

31. Membuat Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Tugas dan Telah Menduduki Jabatan bagi hakim dan pegawai yang baru melaksanakan tugas ; 32. Membuat Surat Untuk Melaksanakan Tugas bagi hakim dan pegawai yang mutasi dan mengirimkan berkas Kepegawaian yang bersangkutan ; 33. Memasukan data - data kepegawaian ke dalam data base Kepegawaian secara online di Internet ; 34. Mengolah data penilaian prestasi kerja PNS/SKP serta penandatangan penilaian prestasi kerja PNS/SKP; 35. Membuat Surat Keputusan Hakim Pengawas Bidang, Surat Keputusan Humas dan Surat Keputusan Satuan Pengawas Internal (SPI) ; 36. Membuat Surat Keputusan tenaga honorer. 37. Melakukan penilaian prestasi kerja PNS/SKP bawahannya; KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN Tugas Pokok Kasubbag Keuangan : 1.

Menyusun Rencana Kerja sub bagian keuangan ;

2.

Membantu wakil sekretaris menyusun RKA – KL ;

3.

Mengajukan revisi apabila ada dana pada DIPA yang perlu direvisi ;

4.

Membuat jadwal Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ;

5.

Pemberian DP3 staf sub bagian keuangan ;

6.

Melakukan pembinaan kepada staf sub bagian keuangan ;

7.

Melaporkan pelaksanaan penggunaan DIPA secara bulanan kepada Hakim Pengawas Bidang Keuangan ;

8.

Membantu Hakim Pengawas Bidang Keuangan ketika ada pemeriksaan keuangan ;

9.

Turut serta merumuskan kebijakan program kerja di pengadilan dan kegiatan lainnya ;

10. Membuat laporan bulanan, triwulan, semester, tahunan; 11. Melakukan penilaian prestasi kerja PNS/SKP bawahannya; Bendahara Penerima : 1.

Menyetor PNBP ke Bank Persepsi/ Bank yang ditunjuk ;

2.

Membukukan PNBP ke dalam Buku Kas Umum.

3.

Membuat laporan bulanan PNBP ;

4.

Membuat Laporan Berita Acara Pemeriksaan Kas (Triwulan) dan membukukan ke Buku Kas PNBP ;


31

Laporan tahunan

2014

5.

Meminta laporan sewa rumah dinas dari Pembuat Daftar Gaji ;

6.

Membantu tugas - tugas kepala sub bagian keuangan ;

7.

Melaksanakan perintah atasan ;

8.

Membuat laporan ke Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI ;

9.

Membuat laporan pengembalian panjar biaya perkara.

Pembuat Daftar Gaji : 1.

Membuat daftar gaji susulan dan rapel gaji ;

2.

Membuat usulan uang makan pegawai ;

3.

Membuat SKPP untuk pegawai yang pindah ;

4.

Mengajukan persekot gaji/memindahkan persekot gaji ;

5.

Menerapkan aplikasi keuangan melalui komputer, data - data dan hasil pelatihan/ sosialisasi keuangan ;

6.

Mengerjakan/ menyelesaikan rincian lembur ;

7.

Membantu tugas - tugas kepala sub bagian keuangan.

Bendahara Pengeluaran : 1.

Mengajukan SPP Uang Persediaan (UP) ;

2.

Mengajukan SPP Penggantian Uang Persediaan (SPM – GU) ;

3.

Mengajukan SPP – LS ;

4.

Membukukan penerimaan dan pengeluaran gaji/rutin anggaran DIPA ke buku kas umum ;

5.

Membuat laporan realisasi bulanan/rekonsiliasi (LRA) ke KPPN Jakarta dan Pengadilan Tinggi Agama Tanjung Karang ;

6.

Membuat laporan berita acara pemeriksaan kas (Triwulan) dan membukukan ke buku kas umum ;

7.

Mengajukan SPP uang lembur ;

8.

Membuat transaksi harian belanja barang dalam buku khusus ;

9.

Membantu tugas - tugas kepala sub bagian keuangan ;

10. Melaksanakan koordinasi dengan petugas khusus belanja barang (sub bagian umum) secara rutin ; 11. Membuat laporan pajak ; 12. Membukukan ke buku kas bantu anggaran Per MAK (Mata Anggaran Kegiatan) ; 13. Menyelesaikan dan mengarsipkan surat masuk / surat keluar ; 14. Membantu Pembuat Daftar Gaji mengerjakan gaji ; 15. Menerima dan memeriksa laporan pengadaan barang dari sub bagian umum ; 16. Mengerjakan menyelesaikan surat - surat / lembur untuk tanda tangan.


32

Laporan tahunan

2014

JURUSITA PENGGANTI Tugas Pokok 1.

Mengadministrasikan surat panggilan, pemberitahuan dan surat lainnya serta melaksanakan pemanggilan dan atau pemberitahuan sesuai dengan aturan yang berlaku;

2.

Mengadministrasikan dan melaksanakan pengiriman salinan penetapan dan atau salinan putusan pengadilan;

3.

Mengadministrasikan dan melaksanakan pengiriman berkas perkara banding, kasasi dan PK;

4.

Mengadministrasikan dan atas perintah ketua untuk melaksanakan administrasi pelaksanaan putusan serta berkenaan dengan upaya paksa terhadap tergugat yang tidak mau secara sukarela melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan atau tudak mau melaksanakan penetapan penundaan pelaksanaan keputusan TUN;

5.

Membuat berita acara pelaksanaan upaya paksa yang salinan resminya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan;

6.

Mengadministrasikan dan atas perintah panitera melaksanakan pengumuman pejabat yang tidak bersedia secara sukarela melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

7.

Menyampaikan teguran;

8.

Melaksanakan tugas lainnya sesuai aturan yang berlaku.


33

Laporan tahunan

2014

II. STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) 1. KEPANITERAAN PERKARA Pelaksana No

Mutu Baku

Aktivitas Staf

Ketua/Eselon III/IV/Fungsional

Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu

Panmud Perkara

Surat Gugatan

10 menit/ 1 hk

Panmud Perkara

Surat gugatan, chek list daftar isi berkas gugatan

30 menit/ 1 hk

Panmud Perkara


30 menit/ 1 hk

PROSEDUR PENGAJUAN GUGATAN DI PTUN BANDUNG - Menerima, memeriksa dan menelliti surat gugatan - Memeriksa kelengkapan surat gugatan dengan menggunakan daftar periksa (check list) dan meneruskan berkas yang telah selesai diperiksa kelengkapannya untuk menyatakan berkas telah lengkap atau tidak lengkap : - Apabila berkas belum lengkap, mengembalikan berkas dengan melampirkan daftar periksa supaya Penggugat atau Kuasanya melengkapi kekurangannya : - Membuat SKUM dan selanjutnya memerintahkan agar Penggugat atau kuasanya membayar panjar biaya perkara melalui bank yang ditunjuk. - Menerima berkas perkara yang telah lengkap dilampiri Resi Pembayaran panjar biaya perkara dari Bank : - Setelah Penggugat membayar panjar biaya perkara gugatan, gugatan didaftarkan dengan memberikan no. urut gugatan dan dicatat dalam buku jurnal oleh kasir dan dicatat ke buku register induk perkara : - Menyerahkan berkas ke Panmud Perkara - Menerima dan mencatat surat kuasa dari kuasa hukum pihak yang bersengketa dalam buku bantu pendaftaran surat kuasa - Mengagendakan surat kuasa kedalam register pendaftaran surat kuasa - Menarik PNBP dari legalisasi surat kuasa

Meja I

10 menit/ 1 hk

Meja I

10 menit/ 1 hk

Kasir, Meja II

10 menit/ 1 hk

Meja II

10 menit/ 1 hk Panmud Hukum

15 Menit/ 1 hk

Panmud Hukum

15 menit/ 1 hk

Bendahara penerima

- Cheklist kelengkapan berkas perkara dan formulir penetapan majelis - Menyerahkan berkas perkara ke Wakil Panitera - Menyerahkan berkas perkara ke Panitera - Meneliti dan menyerahkan berkas perkara kepada Ketua PTUN

15 menit/ 1 hk Panmud Perkara

30 menit/ 1 hk

Panmud Perkara Wakil Panitera

15 menit/ 1 hk 15 menit/ 1 hk

Panitera

1 jam/ 1 hk

DISMISSAL PROCESS DAN LOLOS DISMISSAL - Ketua PTUN setelah menerima berkas dari panitera mempelajari berkas perkara dapat memerintahkan kepada Panitera memanggil para pihak untuk dismissal proses. - Panitera memanggil para pihak - KPTUN mendengar keterangan para pihak yang dituangkan dalam berita acara - Apabila KPTUN berpendapat tidak lolos maka mempersiapkan penetapan dismissal - Apabila KPTUN berpendapat lolos dismissal maka dibuat penetapan penunjukan Hakim / Majelis Hakim - Setelah pembacaan penetapan dismissal, diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir - Mengirimkan salinan penetapannya kepada para pihak. (Pasal 51A UU PERATUN ) - Menyerahkan berkas ke Panitera - Menunjuk Panitera Pengganti - Menyerahkan berkas ke Panmud Perkara - Mencatat susunan majelis hakim dan PP dalam register perkara - Menyerahkan berkas kepada Ketua Majelis Hakim untuk diserahkan kepada Panitera Pengganti


staf

Ketua PTUN

2 hk

Panitera

1 hk

Ketua PTUN

2 hk

Ketua PTUN

2 hk

Ketua PTUN

2 hk

Ketua PTUN

1 hk

Panitera

14 hk

Ketua Panitera Panitera

30 menit 15 menit 15 menit

Panmud perkara

2 jam

Panmud Perkara, PP

30 menit

34

Laporan tahunan

No

Aktivitas

Staf

PERLAWANAN - Menerima dan meneliti gugatan perlawanan, bila belum lengkap berkas dikembalikan dengan melampirkan daftar periksa - penomoran gugatan perlawanan dengan menambah kode “plw” - Menyiapkan blanko penetapan Susunan Majelis Hakim, untuk diserahkan kepada Panitera melalui Wapan. perlawanan kepada KPTUN melalui Panitera.

Panmud Perkara Meja 1

- Berkas gugatan perlawanan diserahkan kepada Ketua PTUN - Ketua PTUN menetapkan majelis hakim - Menerima berkas gugatan yang telah ditunjuk Susunan Majelis Hakim dari KPTUN melalui Panitera, Panitera menunjuk Panitera Pengganti selanjutnya Kepaniteraan Perkara mencatat susunan Majelis Hakim ke dalam buku Register Induk Perkara - Panmud. Perkara menyampaikan berkas perkara gugatan yang telah ditunjuk susunan Majelis Hakimnya kepada Ketua Majelis Hakim yang bersangkutan: - Ketua Majelis Hakim menetapkan hari persidangan dengan perintah kepada panitera pengganti untuk memanggil para pihak; - Panitera Pengganti melaporkan kepada panitera muda perkara tentang jadwal persidangan untuk dicatat dalam buku register induk perkara dan ditayangkan di tv scroll dan website - Pelaksanaan Persidangan dengan acara singkat

gugatan

staf

-

Pengetikan putusan oleh Panitera Pengganti Koreksi putusan oleh Majelis Hakim Pengetikan kembali hasil koreksi Penandatanganan putusan Pengiriman salinan putusan kepada para pihak setelah putusan diucapkan.

- Apabila gugatan perlawanan ditolak, Panitera Pengganti meminutasi berkas perkara sejak putusan diucapkan - Panitera Muda Perkara menerima berkas perkara yang telah diminutasi dari Panitera Pengganti - Mencatat amar putusan dalam Register Induk Perkara - Apabila gugatan perlawanan dikabulkan, Panitera Pengganti melaporkan kepada Panitera Muda Perkara untuk disiapkan blanko penetapan penunjukan majelis hakim - Panitera Muda Perkara menyiapkan blanko penetapan Susunan Majelis Hakim, untuk selanjutnya berkas gugatan diajukan kepada KPTUN melalui Panitera : - KPTUN menetapkan susunan Majelis Hakim yang baru dengan majelis yang sama. - Menetapkan Panitera Pengganti

10 menit/ 1 hk

Panitera

15 menit/ 1 hk

Ketua PTUN

15 menit/ 1 hk

Panitera

1 jam/ 2 hk

Panitera Pengganti

MH, PP

PP

- Berita acara persidangan gugatan perlawanan telah siap ditandatangani oleh ketua majelis

Staf

2 jam/ 1 hk

Panmud Perkara

KMH

- Setiap penundaan persidangan gugatan perlawanan, Panitera Pengganti melapor kepada Panitera Muda Perkara tentang jadwal penundaan persidangan gugatan perlawanan sesuai dengan jadwal persidangan gugatan perlawanan yang telah ditetapkan, untuk dicatat dalam register induk perkara dan ditayangkan di tv scroll dan website

Mutu Baku Persyaratan/ Waktu Perlengkapan

10 menit/ 1 hk

Panmud Perkara

perlawanan

- Kepaniteraan perkara menerima laporan dari Panitera Pengganti dan mencatat dalam Register bantu perkara dan buku register induk perkara gugatan perlawanan yang telah diputus oleh Majelis Hakim yang bersangkutan:

Pelaksana Ketua/Eselon III/IV/Fungsional

2014

1 jam/1 hk

1 jam/ 1 hk

1 jam/ 1 hk

30 hari

hari itu juga

PP, KMH

1 hari sebelum sidang berikutnya

PP

hari itu juga

PP MH PP MH, PP

3 hk 2 hk 1 hk 2 hk

Panitera

14 hk

PP

21 hk

Panmud Perkara

PP

Panmud Perkara

1 hk

hari itu juga

1 jam/1 hk

Ketua PTUN

1 jam/1 hk

- Penyerahan berkas ke Panmud Perkara - Mencatat MH, PP dalam register perkara

Panitera Panitera Panmud Perkara

1 jam/1 hk 1 jam/1 hk 1 jam/1 hk

- Penyerahan berkas ke KMH untuk PP

Panmud Perkara

1 jam/1 hk


35

Laporan tahunan

No

Aktivitas

Staf

Pelaksana Ketua/Eselon III/IV/Fungsional

PEMERIKSAAN PERSIDANGAN ACARA CEPAT - Menerima, memeriksa gugatan yang disertai permohonan acara cepat (diajukan tersendiri atau dalam gugatan) - Memeriksa kelengkapan surat gugatan dengan menggunakan daftar periksa (check list) dan meneruskan berkas yang telah selesai diperiksa kelengkapannya untuk menyatakan berkas telah lengkap atau tidak lengkap : - Apabila berkas belum lengkap, mengembalikan berkas dengan melampirkan daftar periksa supaya Penggugat atau Kuasanya melengkapi kekurangannya : - Membuat SKUM dan selanjutnya memerintahkan agar Penggugat atau kuasanya membayar panjar biaya perkara melalui bank yang ditunjuk. - Menerima berkas perkara yang telah lengkap dilampiri Resi Pembayaran panjar biaya perkara dari Bank : - Setelah Penggugat membayar panjar biaya perkara gugatan, gugatan didaftarkan dengan memberikan no. urut gugatan dan dicatat dalam buku jurnal oleh kasir dan dicatat ke buku register induk perkara : - Menyerahkan berkas ke Panmud Perkara - Menerima dan mencatat surat kuasa dari kuasa hukum pihak yang bersengketa dalam buku bantu pendaftaran surat kuasa - Mengagendakan surat kuasa kedalam register pendaftaran surat kuasa - Menarik PNBP dari legalisasi surat kuasa

Surat Gugatan

1 jam/ 1 hk

Panmud Perkara


1 jam/ 1 hk

Panmud Perkara


30 menit/ 1 hk

Meja I

Rek. Bank

10 menit/ 1 hk

Meja I

Berkas gugatan, resi

10 menit/ 1 hk

Kasir, Meja II

Buku jurnal, buku register induk perkara

10 menit/ 1 hk

Meja II

Registr, jurnal

10 menit/ 1 hk

Panmud Hukum

Surat kuasa

15 Menit/ 1 hk

Panmud Hukum

Register s.kuasa

15 menit/ 1 hk

Bendahara penerima

15 menit/ 1 hk Panmud Perkara

- Menerima, mencatat susunan Hakim dan PP ke dalam buku Register Induk Perkara.


Mutu Baku Persyaratan/ Waktu Perlengkapan

Panitera

- Cheklist kelengkapan berkas perkara dan formulir penetapan majelis - Menyerahkan berkas perkara ke Wakil Panitera - Menyerahkan berkas perkara ke Panitera - Meneliti dan menyerahkan berkas perkara kepada Ketua PTUN - permohonan pemeriksaan dengan acara cepat dikabulkan, KPTUN menetapkan Hakim tunggal yang menangani perkara gugatan yang bersangkutan. - permohonan pemeriksaan dengan acara cepat ditolak, KPTUN menetapkan susunan majelis. - Menerima berkas gugatan yang telah ditunjuk Hakim Tunggal, menunjuk PP, menyerahkan berkas ke panmud perkara

- Menyampaikan berkas perkara gugatan kepada hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dengan acara cepat. - Hakim menetapkan hari persidangan dengan perintah kepada panitera pengganti untuk memanggil para pihak; - Panitera Pengganti melaporkan kepada panitera muda perkara tentang jadwal persidangan untuk dicatat dalam buku register induk perkara dan ditayangkan di tv scroll dan website; - Hakim menetapkan hari persidangan terbuka untuk umum dan memerintahkan kepada panitera pengganti untuk memanggil para pihak dengan melampirkan gugatan; - Setiap penundaan persidangan, Panitera Pengganti melaporkan kepada Panitera Muda Perkara tentang jadwal penundaan persidangan sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditetapkan, untuk dicatat dalam register induk perkara dan ditayangkan di tv scroll dan website; - Berita acara persidangan telah siap ditandatangani oleh Hakim - Setelah pemeriksaan selesai hakim tunggal menetapkan untuk putusan - Hakim tunggal mengucapkan putusan - Prosedur penyelesaian perkara dengan acara cepat - melaporkanan hari, tanggal dan amar putusan ke Kepaniteraan Perkara untuk dicatat dalam Register bantu dan register induk perkara - Pencatatan putusan dan penayangan dalam website

2014

1 jamt/ 1 hk

Panmud Perkara Wakil Panitera

Berkas perkara


Panitera

Berkas perkara

1 jam/ 1 hk

Ketua PTUN

Berkas perkara

1 hk/ 14 hari

Panitera

Berkas perkara

1 jam/1 hk

Panmud Perkara

Register induk perkara

1 jam/ 1 hk

Panmud Perkara

Berkas perkara

10 menit/1 hk

Hakim Tunggal, PP

Berkas perkara

1 jam/ 7 hari setelah ditunjuk

PP, Panmud Perkara, Panmud HUkum

Berkas perkara, website, tv scroll

Hakim Tunggal, PP

Staf

1 hk

1 hk

PP, Panmud Perkara, Panmud Hukum

Berkas perkara, website, tv scroll

hari itu juga

PP

BA persidangan

1 hr sebelum sidang berikutnya

Hakim tunggal

1-2 minggu

Hakim Tunggal Hk,PP para Pihak

1 hari 2 bln

PP, Panmud Perkara

Reg. bantu, reg. induk pkr

hari itu juga

Panmud Perkara dan Panmud Hkm.

Putusan, website

Saat itu juga

36

Laporan tahunan

-

Pengetikan putusan oleh Panitera Pengganti Koreksi putusan oleh Hakim tunggal Pengetikan kembali hasil koreksi Penandatanganan putusan Pengiriman salinan putusan kepada para pihak setelah putusan diucapkan. (Pasal 51 A UU PERATUN)

PP Hakim tunggal PP Hakim tunggal, PP Panitera, Jurusita/Jurusita Pengganti PP

2014

Komputer

3 hk 2 hk 1 hk 2 hk

Komputer

14 hk

- Minutasi berkas perkara sejak putusan diucapkan 30 hr - Menerima berkas perkara yang telah diminutasi dari Panitera Pengganti, dan mencatat dalam register induk Panmud Perkara 1 hk perkara Catatan : - Dalam acara cepat tidak ada pemeriksaan persiapan, - Panggilan pertama kepada Tergugat dengan melampirkan gugatan, - Bagi pengadilan yang belum memilki TV Scroll dan website maka tahapan penyelesaian perkara dimuat dalam court calender atau papan jadwal sidang.

Pelaksana No

Aktivitas Staf

Mutu Baku

Ketua/Eselon III/IV/Fungsional

Persyaratan/ Perlengkapan

Panitera Panmud Perkara

Surat Gugatan Surat gugatan, chek list daftar isi berkas gugatan

Waktu

PEMERIKSAAN PERSIDANGAN ACARA BIASA - Menerima, memeriksa gugatan - Memeriksa kelengkapan surat gugatan dengan menggunakan daftar periksa (check list) dan meneruskan berkas yang telah selesai diperiksa kelengkapannya untuk menyatakan berkas telah lengkap atau tidak lengkap : - Apabila berkas belum lengkap, mengembalikan berkas dengan melampirkan daftar periksa supaya Penggugat atau Kuasanya melengkapi kekurangannya : - Membuat SKUM dan selanjutnya memerintahkan agar Penggugat atau kuasanya membayar panjar biaya perkara melalui bank yang ditunjuk. - Menerima berkas perkara yang telah lengkap dilampiri Resi Pembayaran panjar biaya perkara dari Bank : - Setelah Penggugat membayar panjar biaya perkara gugatan, gugatan didaftarkan dengan memberikan no. urut gugatan dan dicatat dalam buku jurnal oleh kasir dan dicatat ke buku register induk perkara : - Menyerahkan berkas ke Panmud Perkara - Menerima dan mencatat surat kuasa dari kuasa hukum pihak yang bersengketa dalam buku bantu pendaftaran surat kuasa - Mengagendakan surat kuasa kedalam register pendaftaran surat kuasa - Menarik PNBP dari legalisasi surat kuasa

Panmud Perkara

Surat gugatan, chek list daftar isi berkas gugatan Rek. Bank

Meja I

1 jam/ 1 hk

1 jam/ 1 hk

30 menit/ 1 hk

10 menit/ 1 hk Berkas perkara, resi bank Bk. Jurnal, register induk perkara

Meja I

Kasir, Meja II Meja II

10 menit/ 1 hk


Panmud Hukum

Surat kuasa 15 Menit/ 1 hk

Panmud Hukum

Register srt. Kuasa

Bendahara penerima


- Cheklist kelengkapan berkas perkara dan formulir penetapan majelis - Menyerahkan berkas perkara ke Wakil Panitera - Menyerahkan berkas perkara ke Panitera - Meneliti dan menyerahkan berkas perkara kepada Ketua PTUN - Ketua PTUN setelah menerima berkas dari panitera mempelajari berkas perkara dapat memerintahkan kepada Panitera memanggil para pihak untuk dismissal proses. - Panitera memanggil para pihak - KPTUN mendengar keterangan para pihak yang dituangkan dalam berita acara - Lolos dismissal maka dibuat penetapan penunjukan Hakim / Majelis Hakim - Menerima berkas gugatan yang telah ditunjuk Majelis Hakim, menunjuk PP, menyerahkan berkas ke panmud perkara

Panmud Perkara

Panitera

1 jam/1 hk

- Menerima berkas dari panitera, mencatat susunan Hakim dan PP ke dalam buku Register Induk Perkara.

Panmud Perkara

1 jam/ 1 hk

- Menyampaikan berkas perkara gugatan kepada Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dengan acara biasa. Selanjutnya diserahkan kepada PP - Menyerahkan berkas kepada Ketua Majelis Hakim untuk diserahkan kepada Panitera Pengganti - Ketua Majelis Hakim menetapkan hari pemeriksaan persiapan dengan perintah kepada panitera pengganti untuk memanggil para pihak; - Panitera Pengganti memberitahukan kepada panitera muda perkara tentang jadwal pemeriksaan persiapan untuk dicatat dalam buku register induk perkara dan ditayangkan di tv scroll dan website;

Panmud Perkara

10 menit/1 hk

Panmud Perkara, PP KMH, PP

30 menit


Panmud Perkara Wakil Panitera Panitera

1 jamt/ 1 hk Berkas perkara

15 menit/ 1 hk 15 menit/ 1 hk 1 jam/ 1 hk

Ketua PTUN 2 hk Panitera Ketua PTUN

1 hk 2 hk

Ketua PTUN

PP, Panmud Perkara

2 hk

1 hk

Reg. induk perkara, tv scroll, website

1 hk

37

Laporan tahunan

2014

- Acara pemeriksaan persiapan dilakukan secara MH, PP 30 hk tertutup untuk umum - Setelah pemeriksaan persiapan selesai dilaksanakan, MH, PP Ketua Majelis menetapkan hari persidangan terbuka untuk umum dan memerintahkan kepada panitera 1 hk pengganti untuk memanggil para pihak dengan melampirkan gugatan; - Memanggil para pihak yang tidak hadir MH, PP 1 hk - Setiap penundaan persidangan, Panitera Pengganti PP, Panmud memberitahukan kepada Panitera Muda Perkara Perkara 1 hk tentang jadwal penundaan persidangan sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditetapkan, untuk dicatat dalam register induk perkara dan ditayangkan di tv scroll dan website; - Berita acara persidangan telah siap ditandatangani 1 hr sebelum oleh ketua majelis/hakim sidang berikutnya - Prosedur penyelesaian perkara dengan acara biasa 6 bln - Sidang pembacaan gugatan + penundaan MH,PP 7 hari - Sidang pembacaan jawaban Tergugat + penundaan MH,PP 7 hari - Sidang pembacaan Replik + Penundaan MH,PP 7 hari - Sidang pembacaan duplik tergugat + penundaan MH,PP 7 hari - Selama persidangan pihak ketiga dapat mengajukan Pihak ketiga Sebelum bukti intervensi - Sidang pemeriksaan bukti-bukti para pihak + MH,PP 7 hari penundaan - Sidang pemeriksaan saksi-saksi + penundaan MH,PP 7 hari - Sidang penyampaian kesimpulan para pihak + MH,PP 7 hari penundaan - Musyawarah putusan MH 7 hari - Pembacaan Putusan MH - Pemberitahuan Amar putusan kepada panmud perkara PP,Panmud 1 hari agar dipublikasikan melalaui website. Perkara - Kepaniteraan perkara menerima laporan dari Panitera Panmud Perkara Pengganti dan mencatat dalam Register bantu perkara hari itu juga gugatan yang telah diputus oleh Majelis Hakim yang bersangkutan: - Pengetikan putusan oleh Panitera Pengganti PP Komputer 3 hk - Koreksi putusan oleh Majelis Hakim MH 2 hk - Pengetikan kembali hasil koreksi PP Komputer 1 hk - Koreksi terakhir MH 1 hk - Penandatanganan putusan MH,PP 1 hk - Pengiriman salinan putusan kepada para pihak setelah Panitera,PP, 14 hk putusan diucapkan (Pasal 51A UU PERATUN) Jurusita - Panitera Pengganti meminutasi berkas perkara sejak PP 21 hr putusan diucapkan - Panitera Muda Perkara menerima berkas perkara yang Panmud Perkara 1 hk telah diminutasi dari Panitera Pengganti : - Mencatat amar putusan dalam Register Induk Perkara : Panmud Perkara Reg. induk pkr 1 hk Catatan : - Apabila gugatan diajukan melalui kantor pos setelah menerima berkas gugatan dari ka.sub bag umum, gugatan dicatat dalam buku register bantu. - Setelah pembayaran biaya panjar perkara, proses selanjutnya dilakukan seperti proses biasa. - Apabila gugatan diajukan melalui pengadilan TUN setempat, pengadilan TUN setempat mendaftarkan dan mencatat tanggal penerimaan dalam buku register bantu dan mengirimkan berkas perkara ke pengadilan TUN yang berwenang. - Gugatan proforma dicatat dalam buku bantu dan memanggil pihak penggugat untuk melengkapi berkas dan membayar panjar biaya perkara


38

Laporan tahunan

NO

URAIAN TUGAS

JAM

BATAS WAKTU HARI KERJA

2014

PELAKSANA

PROSEDUR PERMOHONAN BANDING, KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI Panitera menerima permohonan Banding/Kasasi/PK dari Pemohon Banding/Kasasi/PK Panitera menyerahkan kepada Panmud Perkara untuk meneliti kelengkapan syarat-syarat formal permohonan Banding/Kasasi/PK Apabila telah memenuhi syarat, dibuat SKUM biaya Banding/Kasasi/PK dan memerintahkan Pemohon Banding/Kasasi/PK untuk membayar panjar melalui Bank yang ditunjuk Berkas permohonan Banding/Kasasi/PK yang telah lengkap dilampiri resi pembayaran dari Bank Panmud Perkara mempersiapkan Akta Banding/ Akta Kasasi untuk ditandatangani Panitera dan membuat Akta PK (untuk permohonan PK)

1 Jam Panitera 10 menit

10 menit

1 hk Panmud Perkara

10 menit

1 Jam

Panitera menyerahkan Akta Banding/Akta Kasasi ke Panmud Perkara untuk dicatat dalam register Banding/Register Kasasi

1/2 Jam

1 hari

Apabila syarat formal tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (3) UU Nomor 3 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka Panitera membuat Surat Keterangan (bersifat intern) (vide SEMA Nomor 11 Tahun 2010), permohonan banding/kasasi tetap dicatat dalam buku bantu register banding/kasasi tetapi berkas tidak dikirim ke PT TUN (banding)/MARI (Kasasi), untuk permohonan kasasi Panitera membuat surat keterangan untuk disampaikan kepada KPTUN sebagai pertimbangan membuat penetapan pembatasan kasasi. KPTUN dapat membuat Penetapan yang menyatakan bahwa permohonan kasasi tidak diterima dan berkas perkaranya tidak dikirim ke MARI (vide SEMA Nomor 11 Tahun 2010).

1/2 Jam

1 hari Panitera

Apabila permohonan Kasasi tidak memenuhi syarat formal, dan Permohonan Kasasi dinyatakan tidak diterima, Panitera memberitahukan kepada para pihak. Panitera memberitahukan pernyataan Banding/Kasasi/PK kepada Termohon Banding/Kasasi/PK, untuk PK dilampiri memori PK Panitera menerima dan membuat tanda terima memori Banding/Kasasi dan soft copy Panitera menyerahkan memori Banding/Kasasi dan softcopy kepada Panmud Perkara untuk membuat pengantar pemberitahuan dan penyerahan memori Banding/Kasasi kepada Termohon Banding/Kasasi untuk ditandatangani oleh Panitera

1 hari

1/2 Jam (untuk PK 1 Jam)

7 hari (untuk PK 1 hk)

1 Jam

Panitera 1 hk

Pengiriman pemberitahuan dan penyerahan memori Banding/Kasasi kepada Termohon Banding/Kasasi

1 Jam

Untuk PK, Panitera meneliti alasan permohonan PK yang terkait dengan novum

2 Jam

1 hk

Memanggil Penemu Novum untuk disumpah (PK)

1 Jam

2 hk

Penyumpahanpenemu novum (PK) Membuat BA Penyumpahan (PK)

1 Jam 1 Jam

1 hk


Panmud Perkara

Panitera KPTUN Panitera

39

Laporan tahunan

NO

BATAS WAKTU

URAIAN TUGAS JAM

PELAKSANA

HARI KERJA

Panitera menerima dan membuat tanda terima 1/2 Jam kontra memori Banding/Kasasi/PK dan softcopy dari (untuk Kasasi/PK 1 Jam) Termohon Banding/Kasasi/PK Panitera menyerahkan kontra memori Banding/Kasasi kepada Panmud Perkara dan softcopy untuk membuat pengantar pemberitahuan dan penyerahan kontra memori Banding/Kasasi kepada Pemohon Banding/Kasasi untuk ditandatangani oleh Panitera Memberitahukan dan menyerahkan kontra memori Banding/Kasasi/PK kepada Pemohon Banding/Kasasi/PK Sebelum berkas dikirim ke PT TUN (Banding)/MARI (Kasasi), Panitera memberitahukan kepada para pihak untuk mempelajari berkas (inzage) Panmud Perkara menyiapkan berkas Banding/Kasasi yang akan dikirim berupa bundel A dan B disertai softcopy, untuk kasasi dilengkapi putusan tingkat I, Banding memori kasasi dan kontra memori kasasi. Untuk PK, Panitera menyetor biaya PK ke rekening Bank yang ditunjuk oleh MARI

1 Jam

1 hk

Panmud Perkara

Panmud Perkara (untuk PK, Panitera)

1 Jam

30 hari

Panitera

5 hk

60 hari setelah pernyataan banding/kasasi

Panmud Perkara

2 Jam

1 hk

Panitera

5 hk

Panmud Perkara

Membuat surat pengantar berkas Banding/Kasasi/PK

1 Jam (untuk PK, 1/2 Jam)

Pengiriman biaya Banding/Kasasi dilakukan 7 (tujuh) hari sebelum berkas dikirim

1 hk

Kasubbag umum mengirim berkas Banding/Kasasi/PK

Panitera

1 Jam

Pemberkasan berkas PK

Panmud Perkara menyerahkan berkas Banding/Kasasi/PK kepada Kasubbag Umum untuk dikirim

2014

Panmud Perkara 60 hari setelah pernyataan banding/kasasi

1/2 Jam

Panitera

Panmud Perkara

1 Jam

1 hk

Kasubbag Umum

Setelah panitera menerima nomor register Banding/kasasi/PK (untuk PK dari MARI) kemudian dicatat nomor perkara tersebut dalam register Banding/Kasasi/PK

1/2 Jam (untuk PK, 1 jam)

(untuk PK, 1 hk)

Panitera + Meja II

Penerimaan salinan resmi putusan Banding/Kasasi dan berkas bundel A dari PT TUN (banding)/MARI (Kasasi)

1/2 Jam 1 hk

Kasubbag Umum

Penyerahan salinan putusan banding/Kasasi dari Sub Umum ke KPTUN dilampiri lembar disposisi

1/2 Jam

Penyerahan salinan Putusan Banding/Kasasi dan berkas bundel A dari KPTUN ke Panitera

1/2 Jam

Menerima salinan putusan Banding/Kasasi dan berkas bundel A dari KPTUN dan menyerahkan ke Panmud Perkara agar mencatat putusan dalam register perkara

1 Jam

Mencatat amar putusan PK dalam buku register induk perkara dan buku register perkara PK

1 Jam

1 hk

Membuat surat pemberitahuan dan penyerahan fotocopy salinan putusan Banding/Kasasi/PK kepada para pihak

1 Jam

1 hk

Panmud Perkara (untuk PK, Panitera)

1 hk

Sub Bagian Umum

KPTUN 1 hk

Surat Pemberitahuan dan penyerahan salinan putusan Banding/Kasasi yang ditandatangani Panitera dicatat dalam register perkara dan dikirim kepada para pihak melalui Sub Bag Umum

1/2 Jam

Sub Bag Umum mengirim surat pemberitahuan dan penyerahan salinan putusan Kasasi kepada Para Pihak yang berperkara dengan surat tercatat

1/2 Jam

Panitera

- Pengiriman berkas Banding/Kasasi ke PTTUN (banding)/MARI (kasasi) dilakukan dalam jangka waktu 60 hari setelah pernyataan Banding/Kasasi dengan menyertakan softcopy - Setiap proses kegiatan penyelesaian perkara Banding/Kasasi/PK dicatat dalam buku register induk perkara dan Buku register banding/Kasasi/PK


40

Laporan tahunan NO

URAIAN TUGAS

JAM


2014 PELAKSANA

PROSEDUR PELAKSANAAN PUTUSAN (EKSEKUSI) KPTUN memerintahkan kepada Panitera dengan surat penetapan, untuk mengirim salinan putusan yang bersifat comdemnatoir dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap

1 Jam

Pengiriman salinan oleh Panitera

1 Jam

Menerima dan meneliti permohonan eksekusi

2 Jam

1 hk

KPTUN memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil Para Pihak

1 Jam

1 hk

KPTUN + Panitera. Jurusita

KPTUN mempertemukan Para Pihak untuk mengupayakan pelaksanaan putusan dengan membuat Berita Acara

2 Jam

1 hk

KPTUN + Panitera

KPTUN memerintahkan kepada tergugat dengan suatu penetapan untuk melaksanakan putusan

1 Jam

KPTUN memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan penetapan kepada Tergugat

1 jam

KPTUN mengeluarkan surat yang menyatakan objek gugatan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi dalam hal amar putusan bersifat declaratoir sebagaimana dimaksud pasal 97 ayat (9) huruf a UU tentang Peratun

2 Jam

KPTUN memerintahkan Panitera untuk memanggil Para Pihak guna menentukan kompensasi dalam hal ada permohonan eksekusi yang menyangkut sengketa kepegawaian yang tidak dapat atau tidak sempurna melaksanakan rehabilitasi (pasal 97 ayat 11)

1 Jam

Pemanggilan Para Pihak KPTUN mengupayakan Para Pihak untuk menyepakati suatu kompensasi, apabila tidak tercapai suatu kompensasi berupa sejumlah uang atau kompensasi lain maka KPTUN menetapkan sejumlah uang atau kompensasi lain Apabila sejumlah uang atau kompensasi lain yang ditetapkan oleh KPTUN tidak diterima oleh Para Pihak atau salah satu pihak, KPTUN memberitahukan kepada Para Pihak untuk mengajukan ke MA guna ditetapkan kembali. Apabila didalam amar putusan memuat upaya paksa, KPTUN memerintahkan dengan surat kepada tergugat untuk melaksanakan putusan dan bila tidak dilaksanakan dikenakan upaya paksa. Mengirimkan surat pelaksanaan putusan dengan upaya paksa

1 hk

KPTUN, Panitera

Panitera, Jurusita

KPTUN 1 hk Panitera, Jurusita

1 hk

1 hk

1 Jam

2 Jam

KPTUN

KPTUN

Panitera

1 hk KPTUN

2 Jam 1 hk 1 Jam

Panitera, Jurusita

KPTUN membuat penetapan untuk memerintahkan kepada Panitera untuk mengumumkan di media massa cetak setempat atas permohonan dan biaya dari penggugat

1 Jam

1 hk

KPTUN, Panitera, Jurusita

Panitera/Jurusita mengumumkan melalui media massa cetak setempat bahwa tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

2 Jam

1 hk

Panitera, Jurusita

KPTUN mengirimkan surat kepada Presidean RI untuk memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan dan lembaga perwakilan rakyat (DPR/DPRD) dalam fungsi pengawasan

1 Jam

1 hk

KPTUN

Catatan : Setiap tahapan pelaksanaan eksekusi dicatat dalam buku register perkara dan buku register eksekusi


41

Laporan tahunan

2014

2. KEPANITERAAN HUKUM URAIAN TUGAS

JAM


PELAKSANA

LAPORAN KEADAAN PERKARA GUGATAN YANG MASUK DAN PUTUS, PERKARA BANDING YANG MASUK DAN PUTUS,PERKARA KASASI YANG MASUK DAN PUTUS, PERKARA PK YANG MASUK DAN PUTUS, JENIS-JENIS PERKARA, KEUANGAN PERKARA DAN EKSEKUSI Menerima, mengolah dan mengkoreksi data perkara gugatan/banding/kasasi/PK yang masuk dan putus dai kepaniteraan perkara , pertanggal 31 (akhir bulan)

1 Jam

Menghitung data yang masuk

1 Jam

Mengklasifikasi jenis-jenis perkara

2 Jam

Mengolah data dan membuat surat pengantar pengiriman laporan

2 Jam

Kepaniteran Perkara

Kepaniteraan Hukum

Koreksi Wapan Penandatanganan laporan keadaan perkara oleh Panitera dan KPTUN

1 Jam

Wapan

1 Jam

Panitera + KPTUN

Penomoran pengiriman surat pengantar laporan

1 Jam

Sub Bag Umum

Pengiriman laporan dan softcopy ke Panitera Muda TUN MARI dan tembusan Dirjen Badimiltun MARI pertanggal 05 bulan berikutnya

1 Jam

Kepaniteraan Hukum

5 hk

LAPORAN KEGIATAN HAKIM DAN PP Mengumpulkan data laporan bulanan dari bulan Januari s.d Juni Mengolah data Koreksi Wapan Penandatanganan laporan keadaan perkara oleh Panitera dan KPTUN Penomoran pengiriman surat pengantar laporan Pengiriman laporan dan softcopy ke Panitera Muda TUN MARI dan tembusan Dirjen Badimiltun MARI pertanggal 05 bulan berikutnya

1 Jam

Kepaniteraan Hukum

1 Jam 1 Jam 1 Jam

Wapan 5 hk

Panitera + KPTUN

1 Jam Sub Bag Umum

1 Jam

LAPRAN TAHUNAN KEADAAN PERKARA GUGATAN/BANDING/KASASI/PK YANG MASUK DAN PUTUS, JENIS-JENIS PERKARA, KEUANGAN PERKARA DAN EKSEKUSI, KEGIATAN HAKIM DAN KEGIATAN PP Mengumpulkan data laporan bulanan dari bulan Januari s.d Juni

1 Jam

Mengolah data

1 Jam

Koreksi Wapan Penandatanganan laporan keadaan perkara oleh Panitera dan KPTUN

1 Jam 1 Jam

Panitera + KPTUN

Penomoran pengiriman surat pengantar laporan

1 Jam

Sub Bag Umum

Pengiriman laporan dan softcopy ke Panitera Muda TUN MARI dan tembusan Dirjen Badimiltun MARI pertanggal 05 bulan berikutnya

1 Jam

Sub Bag Umum

Kepaniteraan Hukum 5 hk

Wapan

STATISTIK PERKARA BULANAN DAN TAHUNAN Mengolah dan mengevaluasi data bulanan dari kepaniteraan perkara Menyusun data bulanan statistik dan grafik perkara gugatan dan banding kedalam papan statistik Menyusn data statistik dan grafik tahunan perkara gugatan/banding dari Januari s.d Desember Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

1 Jam

1 Jam

5 hk

Kepaniteraan Hukum

1 Jam

42

Laporan tahunan

URAIAN TUGAS

JAM

2014


PELAKSANA

PENATAAN ARSIP PERKARA Kepaniteraan Hukum menerima berkas perkara in aktif dari panmud Perkara Kepaniteraan Hukum mencatat berkas perkara in aktif (arsip perkara) kedalam buku agenda

1 hk 1 hk

Kepaniteraan Hukum mengelompokan arisp perkara sesuai dengan jenis perkara dan tahunnya

3 hk

Menyusun dan menata arsip perkara yang telah dikelompokan jenis perkara dan tahunnyakedalam box arsip perkara

10 hk

Menata box arsip perkara ke rak besi

5 hk

Membuat dokumentasi data perkara digital

5

Membuat sistem temu kembali data perkara

5

Berdasarkan

Surat

Keputusan

Kepaniteraan Hukum

30 hari

Ketua

Mahkamah

Agung

RI

Nomor

:

076/KMA/SK/VI/2009, tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan dilingkungan Lembaga Peradilan maka Pengadilan Tata Usaha Negara dapat menangani Pengaduan baik atas inisiatif sendiri atau atas perintah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta terhadap Pengaduan terhadap Pengadilan Tingkat Pertama adalah Pimpinan Pengadilan dan Hakim, dengan dibantu oleh Panitera Muda Hukum yang bertugas melaksanakan fungsi-fungsi Kesekretariatan. URAIAN TUGAS

JAM


PELAKSANA

MEJA PENANGANAN PENGADUAN Setiap Pengaduan (siapapun yang menerima) wajib meneruskan ke meja pengaduan

Aparat PTUN

Menerima dan mencatat setiap pengaduan 1 hari

Petugas Meja Pengaduan

Memberi tanda terima kepada pelapor Meneruskan ke Panmud Hukum untuk ditelaah tentang kewenangan Meneruskan pengaduan kepada KPTUN setelah dilakukan penelaahan kewenangan memeriksa KPTUN meneruskan ke PTTUN atau ke Bawas sesuai kewenangan Menerima delegasi dari Bawas atau KPTUN melakukan pemeriksaan Konfirmasi pengaduan

7 hari 1 hari

Panmud Hukum

5 hari

KPTUN

klasifikasi pengaduan Investigasi Memformulasikan hasil pemeriksaan dan rekomendasi Melaporkan hasil pemeriksaan dan merekomendasi kepada Bawas/KPTUN


60 hari

43

Laporan tahunan

URAIAN TUGAS

JAM


2014

PELAKSANA

MEJA INFORMASI a. Pelayanan Informasi Biasa Pemohon mengisi formulir permohonan informasi model A Petugas Inforamsi mengisi register permohonan Apabila informasi yang diminta tidak termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada PJI Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada PPID (apabila informasi yang diminta termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID)

Panmud Hukum

PI

1 Jam

PI

PPID melakukan uji konsekuensi PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Petugas Informasi, dalam hal permohonan ditolak PPID meminta PJI untuk mencari dan memperkirakan biaya pengadaan dan waktu yang diperlukan untuk menggadaan informasi yang diminta serta menyerahkannya kepada PPID untuk ditandatangani dalam hal permohonan diterima PI menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon Informasi ditolak atau diterima permohonan PI memberikan kesempatan bagi pemohon apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk menggandakan atau tidak informasi tersebut Dalam hal Pemohon memutuskan untuk memperoleh fotocopy informasi tersebut, Pemohon membayar biaya perolehan informasi kepada PI dengan memberi tanda terima Dalam hal informasi yang diminta tersedia dalam dokumen elektronik (softcopy), PI pada hari yang sama mengirimkan informasi tersebut ke email Pemohon atau menyimpan dokumen elektronik yang disediakan oleh pemohon tanpa memungut biaya PI menggandakan (fotocopy) informasi yang diminta dan memberikan informasi tersebut kepada Pemohon sesuai dengan waktu yang termuat dalam pemberitahuan tertulis atau selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak Pemohon membayar biaya perolehan informasi


5 hk jika ditolak

PPID

3 hk jika diterima

PPID

1 hk

PI hari itu juga

2 hari sejak membayar biaya

44

Laporan tahunan

URAIAN TUGAS

JAM


PPID dapat memperpanjang waktu sebagaimana dimaksud butir 12 selama 1 (satu) hari kerja apabila diperlukan proses pengaburan informasi dan selama 3 (tiga) hari kerja jika informasi yang diminta bervolume besar

perpanjangan waktu 1 hk

Untuk PPID diwilayah tertentu yang dimiliki keterbatasan untuk mengakses sarana fotocopy, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 13, dapat diperpanjang selama paling lama 3 (tiga) hari kerja

perpanjangan waktu 3 untuk daerah terpencil

2014

PELAKSANA

PPID

Setelah memberikan fotocopy informasi, PI meminta Pemohon menandatangani kolom penerimaan informasi dalam register permohonan

PI

b. Pelayanan Informasi Khusus Pemohon mengisi formulir B Petugas Informasi mengisi register permohonan PI dibantu PJI mencari informasi yang diminta oleh Pemohon dan memperkirakan biaya perolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan Apabila informasi yang diminta telah tersedia dan tidak memerlukan ijin PPID Petugas Informasi menuliskan keterangan mengenai perkiraan biaya perolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan penggandaannya dalam formulir permohonan yang telah diisi pemohon

1 Jam

1 hk

PI

5 hk

PI + PJI

PI

Proses pembayaran, penyalinan, dan penyerahan salinan informasi kepada pemohon

2 hk

PI memberikan kesempatan bagi pemohon apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk menggandakan atau tidak informasi tersebut

sebelum menolak atau mengabulkan

PI

c. Prosedur Keberatan Keberatan diajukan kepada Atasan PPID dengan mengisi formulir keberatan PI wajib mencatat pengajuan kebaratan dalam register kebaratan

Pemohon informasi

2 hk

PI

20 hk

PPID

PI meneruskan kepada Atasan PPID Atasan PPID wajib memberikan tanggapan atas kebaratan dalam bentuk keputusan tertulis Atasan PPID menyerahkan keputusan atas keberatan kepada PI untuk disampaikan atau dikirimkan kepada Pemohon

Atasan PPID 2 hk

PI menyampaikan atau mengirimkan keputusan PPID Pemohon yang tidak puas atas keputusan atasan PPID dapat mengajukan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi


PI

14 hk

Pemohon Informasi

45

Laporan tahunan

URAIAN TUGAS

JAM


2014

PELAKSANA

d. Laporan Tahunan PertanggungJawaban Pelayanan Informasi PI melalui PPID menyusun, laporan pelayanan informasi untuk ditandatangani Atasan PPID

2 hk

Staf (petugs Informasi), PPID, Atasan PPID

Atasan PPID menandatangani Laporan Tahunan rutin

15 menit

1 hk

Atasan PPID

Atasan PPID melaporkan (merupakan ringkasan dan laporan lengkap) serta rekomendasi rencana tindak lanjut peningkatan pelayanan informasi, berupa hardcopy dan softcopy kepada sekretaris MARI

10 menit

1 hk

Atasan PPID

2 hk

Panitia Pos Layanan Hukum, Lembaga Bantuan Hukum lainnya.

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM Bagi pencari keadilan (perorangan/kelompok) yang tidak mampu berhak untuk memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara, dengan melampirkan : Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala Desa setempat atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) , Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Surat Pernyataan Tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani Pemohon Bantuan dan diketahui oleh Ketua Pengadilan

2 jam

Permohonan bantuan hukum yang diajukan penggugat diajukan bersamaan dengan gugatan

1 hk

Permohonan bantuan hukum yang diajukan Tergugat II intervensi diajukan bersamaan dengan jawabannya

1 hk

Dikabulkan atau tidaknya permohonan bantuan hukum dengan putusan sela setelah mendengar keterangan pihak lawan

1 hk

Ketua PTUN

PP menyerahkan salinan putusan sela kepada Ketua pengadilan

1 hk

PP

Ketua pengadilan membuat Surat Penetapan Pembebasan, Biaya perkara (Putusan Sela yang mengabulkan permohonan bantuan hukum)

2 hk

Ketua PTUN

Apabila permohonan ditolak maka Penggugat wajib membayar biaya perkara

1 hk

pihak penggugat

Ketua Pengadilan menunjuk (1) Lembaga Masyarakat Sipil penyedia bantuan hukum atau (2) Unit Kerja Bantuan Hukum pada organisasi Profesi Advokat atau (3) Lembaga Konsultan dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi (yang menjalin kerjasama dengan pengadilan) yang akan mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan lain untuk kepentingan Pemohon Bantuan Hukum

1 hk

Ketua PTUN, lembaga bantuan hukum


46

Laporan tahunan

URAIAN TUGAS

JAM


Ketua Pengadilan membuat Surat Penetapan yang memerintahkan KPA untuk membayar dana bantuan hukum yang ditunjuk

1 hk

2014

PELAKSANA

Ketua PTUN

Panitera/Sekretaris membuat SK pembebanan Dana Bantuan Hukum ke APBDN (yang tersedia dalam DIPA)

Panitera/Sekretaris

Advokat atau lembaga bantuan hukum yang mendampingi pemohon bantuan hukum dapat memohon tambahan biaya bantuan hukum sepanjang dana bantuan hukum yang tersedia masih ada

LBH

Dikabulkan tidaknya permohonan tambahan biaya bantuan hukum dengan putusan sela Bendahara Pengeluaran mencatat semua biaya yang dikeluarkan dalam buku kas umum dan buku bantu Dalam hal kesediaan anggaran DIPA telah habis, maka proses selanjutnya dilaksanakan secara prodeo murni

1 hk

1 hk

Bendahara Pengeluaran

Advokat Piket mencatat permohonan bantuan hukum pada buku register Bantuan Hukum

LBH

Pencatatan Advokat Piket dilaporkan kepada Panmud Perkara

Petugas piket

Wakil Panitera melakukan pencatatan terhadap berjalannya pelayanan bantuan hukum dalam Buku Register Bantuan hukum Pengadilan Wapan melakukan rekapitulasi pelaporan pelayanan bantuan hukum

Wapan

Setiap bulan

Wapan

Catatan : Pengadilan wajib menyediakan ruangan Pos Bantuan Hukum bagi Advokat Piket Advokat Piket memberikan layanan berupa : a.

Bantuan Pengisian formulir permohonan bantuan hukum;

b.

Bantuan pembuatan dokumen bantuan hukum;

c.

Advis, konsultasi hukum dan bantuan hukum lainnya;

d.

Rujukan kepada ketua Pengadilan untuk pembebasan biaya perkara;

e.

Rujukan kepada Ketua Pengadilan untuk mendapat bantuan jasa Advokat;


47

Laporan tahunan

2014

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KESEKRETARIATAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung bertanggung jawab secara managerial terhadap

pelaksanaan

administrasi

umum

(Kesekretariatan).

Panitera/Sekretaris

bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan administrasi umum (kesekretariatan) yang dilaksanakan oleh Wakil Sekretaris melalui garis komando terhadap para Kepala Sub Bagian. Dalam hal pengelolaan DIPA, Panitera/Sekretaris bertanggung jawab penuh selaku KPA yang telah didelegasikan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

NO

BATAS WAKTU

URAIAN TUGAS JAM

PELAKSANA

HARI KERJA

KESEKRETARIATAN WAKIL SEKRETARIS Membuat program kerja pelaksanaan anggaran selaku PPK dilaksanakan setelah turun DIPA

70 Jam

10 hk

Menyusun rencana kegiatan kesekretaritan tahunan dan rencana anggaran tahun berjalan

70 Jam

10 hk

Mengkoordinir dan mengawasi tugas-tugas sub bagian umum, keuangan dan kepegawaian

Mengkoreksi dan mengkoordinasikan surat-surat keluar yang dibuat oleh sub bagian umum, keuangan, dan kepegawaian diselesaikan

setiap hari

4 Jam

Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dilaksanakan Menyusun data untuk keperluan evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan untuk disampaikan kepada pimpinan melalui Panitera dilaksanakan

PPK (wajib bersertifikasi PBJ)

1 hk

Wasek

sesuai kebutuhan

21 Jam

3 hk

SUB BAGIAN UMUM Sub Bagian Umum meliputi : A. Administrasi Tata Persuratan B. Administrasi Perlengkapan C. Administrasi perencanaan D. Kerumahtanggaan


48

Laporan tahunan

NO

BATAS WAKTU JAM HARI KERJA

URAIAN TUGAS

2014

PELAKSANA

SUB BAGIAN UMUM 1. Administrasi Tata Persuratan a. Pengelolaan Administrasi Surat Masuk Semua surat dinas yang ditujukan ke PTUN diterima dan dibuka oleh Sub Bagian Umum kecuali surat yang bersifat rahasia

2 Jam

setiap hari kerja Sub Bag. Umum

Surat yang diterima diberikan tanda dan diagenda pada buku agenda surat, diberikan nomor dan lembar disposisi, dikoreksi oleh Kepala Sub Bag. Umum kemudian diserahkan ke Panitera

5 Jam

1 hk

Panitera mensortir surat untuk diteruskan kepada KPTUN

1 Jam

1 hk

Panitera

KPTUN mendisposisi surat (kecuali Ketua dinas luar)

2 Jam

1 hk

KPTUN

Surat yang sudah didisposisikan di distribusikan sesuai dengan disposisi oleh staf bagian umum pada hari itu juga atau paling lama Surat yang memerlukan jawaban/tanggapan masingmasing harus sudah dijawab/ditanggapi paling lama

Panitera

21 Jam

3 hk

Surat diagenda dalam buku agenda surat keluar, diberi nomor dan tanggal pada hari dan tanggal tersebut 1 (satu) lembar, pada prakteknya bagianbagian lain memberikan arsipnya di bagian umum

2 Jam

1 hk

Pengiriman surat dilakukan melalui pos dan dilaksanakan setiap hari, sedangkan surat-surat yang sangat urgent/penting dikirim hari itu juga melalui kurir

2 Jam

1 hk

Pengiriman surat dilakukan melalui pos dan dilaksanakan

3 Jam

setiap hari

Surat yang sangat penting dikirim melalui pos/kurir

4 Jam

hari itu kerja

35 Jam

5 hk

8 Jam

2 hk

8 Jam

3 hk

35 Jam

3 hk

49 Jam 21 Jam 21 Jam 14 Jam

7 hk 3 hk 3 hk 2 hk

21 Jam

3 hk

14 Jam

2 hk

sub bagian masingmasing

b. Pengelolaan Administrasi Surat Keluar

2. Administrasi Perlengkapan Pencatatan Aset/Barang Milik Negara setiap ada kegiatan pengadaan Barang/Jasa setelah penyerahan/laporan dari KPA dan telah adanya SP2D dan SPM dilakukan pencatatan/penginputan ke dalam aplikasi SIMAK-BMN Pencatatan Barang-barang Persediaan (ATK) Pemesanan barang-barang persediaan (ATK) yang telah habis persediaannya dipesan terlebih dahulu Pembuatan laporan aset ke sub bagian keuangan (laporan setiap akhir bulan) Pemberian nomor urut pendaftaran (NUP) BMN Melakukan opname barang setiap bulan Pembuatan Daftar Barang Ruangan (DBR) Pembuatan Kartu Inventaris Barang (KIB) Penyusunan laporan neraca aset ke sub bagian keuangan, dilaporkan setiap akhir bulan Membuat laporan barang milik negara setiap semester ke instansi terkait Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

Sub Bagian umum

Sub Bag Umum

49

Laporan tahunan

NO

BATAS WAKTU JAM HARI KERJA

URAIAN TUGAS

2014

PELAKSANA

SUB BAGIAN UMUM Setiap semester melakukan rekonsiliasi ke KPKN Melakukan opname fisik setiap semester Pendataan barang inventaris yang telah rusak dan sudah tidak bisa dipakai untuk diusulkan penghapusan Penyusunan pengajuan persyaratan rekomendasi penghapusan dari KPKNL sampai terbit surat rekomendasinya

14 Jam 14 Jam

2 hk 2 hk

49 Jam

7 hk

21 Jam

3 hk

Penyusunan persyaratan pengajuan surat keputusan penghapusan dari Badan Urusan Administrasi (BUA) sampai terbit surat keputusan penghapusannya

21 Jam

3 hk

Perpanjangan Pajak Kendaraan Operasional roda 2 (dua) dan roda 4 (empat)

14 Jam

Sub Bag Umum 2 hk

Perbaikan dan perawatan kendaraan operasional roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) yang masih bisa diperbaiki dilaksanakan

sesuai kebutuhan

Perawatan dan pemeliharaan gedung kantor secara periodik

sesuai kebutuhan

Perbaikan dan perawatan meubelair yang masih bisa diperbaiki dilaksanakan

sesuai kebutuhan

3. Administrasi Perencanaan Menghimpun data kebutuhan ATK dan sarana penunjang kerja dari Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Panitera Pengganti, Kepaniteraan dan Kesekretariatan tahun yang akan datang

21 Jam

3 hk

Menyusun rencana kerja tahunan yang berhubungan dengan sarana dan prasarana

70 Jam

10 hk

Menyusun rencana kerja dan program kerja Sub Bagian Umum setiap awal tahun

21 Jam

3 hk

Sub Bag Umum

4. Kerumahtanggaan Pelaksanaan tugas kerumahtanggaan dibedakan dalam 4 (empat) kegiatan yaitu pengelolaan perpustakaan, perawatan/pemeliharaan sarana gedung kantor, pengamanan dan kebersihan lingkungan kantor

sesuai kebutuhan

Sub Bag Umum

a. Pengelolaan Perpustakaan Mencatat buku baru yang diterima dalam buku agenda, buku induk dan kepenomoran menurut klasifikasi

5 Jam

1 hk

Membuat perencanaan dan mengusulkan pengadaan buku-buku, undang-undang, peraturan pemerintah, perturan daerah dan buku tentang hukum serta bukubuku yang ada relevansinya dengan kedinasan

5 Jam

1 hk

Membuat catatan peminjaman buku dalam buku peminjaman

1 Jam

1 hk

Melakukan pemeliharaan, perawatan koleksi buku buku

3 Jam

1 hk


Sub Bag Umum

50

Laporan tahunan

NO

URAIAN TUGAS

JAM


2014

PELAKSANA

SUB BAGIAN UMUM b. Perawatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan gedung sesuai dengan kebutuhan dilaksanakan oleh pihak ketiga

105 Jam

15 hk Sub Bag Umum

Perawatan dan pemeliharaan AC oleh Pihak Ketiga

3 bulan sekali

c. Keamanan Menyusun uraian tugas (job description) satuan pengamanan setiap awal bulan

4 Jam

1 hk

Melakukan pertemuan dalam rangka evaluasi pelaksanaan tugas dengan staf Sub Bag Umum dan satuan pengamanan setiap akhir bulan

2 Jam

1 hk

Melakukan pengontrolan lingkungan kantor, dilaksanakan oleh Petugas Pengamanan dan Staf Sub Bagian Umum

setiap 2 jam

Melakukan koordinasi dengan Aparatur Keamanan terkait (Polres, Polsek, Kodim) apabila diperlukan

bila perlu

Mengarahkan semua tamu untuk melapor ke Piket

1 Jam

setiap ada tamu

Melakukan pengontrolan semua rungan kerja setelah jam kerja, mematikan AC, listrik dan komputer yang masih menyala dan mengkunci pintu yang belum terkunci dilaksnakan oleh satuan pengamanan

2 Jam

1 hk

Menyalakan lampu di malam hari diluar ruangan seperlunya dilaksanakan oleh Petugas Pengamanan

sesuai kebutuhan

Mencatat dalam buku bagi pegawai atau pihak luar yang melaksanakan kegiatan dilingkungan kantor diluar jam kerja

sesuai kebutuhan

Sub Bag Umum

d. Kebersihan Menyusun uraian tugas (job description) petugas kebersihan dan penanggung jawab Petugas Kebersihan

2 Jam

Mengkontrol pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas (job description)

1 Jam

1 hk Sub Bag Umum setiap hari

Catatan : Disamping tugas-tugas tersebut diatas Sub Bagian Umum juga bertugas dan bertanggungjawab terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan


51

Laporan tahunan

NO

URAIAN TUGAS

JAM


2014

PELAKSANA

SUB BAGIAN UMUM 1. Kenyamanan Lingkungan Kantor secara berkala 3 Jam

Memelihara kebersihan lingkungan kantor Memelihara kebersihan kamar mandi/toilet dan tersedianya air bersih yang mencukupi

setiap hari

1 hk

Ruang tunggu yang bersih, sejuk dan tercukupi; Bangku pengunjung yang cukup;

Sub Bag Umum

Papan pengumuman dan meja informasi; secara berkala 2 Jam

jadwal persidangan termasuk tempat dan waktu persidangan sudah terpasang sehari sebelum persidangan dimulai; Kamar mandi/toilet yang bersih. 2. Keamanan dan Keselamatan a. Pengamanan Umum Petugas keamanan yang cukup ; Pagar keliling kantor;

secara berkala setiap 2 jam

Tempat parkir pegawai dan tamu; Close Circuit Television (CCTV); Pengkontrolan lingkungan kantor. Tersedianya penerangan dimalam hari yang memadai;

setiap hari

Berkoordinasi dengan Aparatur Keamanan terkait (Polres, Polsek, Kodim, Koramil dan lainnya)

sesuai kebutuhan

Sub Bag Umum

sesuai kebutuhan

Larangan bagi pedagang/sales untuk berjualan di lingkungan kantor

setiap hari

sesuai kebutuhan

Larangan bagi pedagang/sales untuk berjualan di lingkungan kantor

setiap hari

sesuai kebutuhan

Mengkoordinir petugas keamanan dan petugas kebersihan Tamu sebelum memasuki lingkungan kantor, khusus yang membawa mobil kaca jendela harus dibuka

Sub Bag Umum setiap hari

b. Pengamanan Tamu Petugas/satuan pengamanan (SATPAM) memeriksa tamu; Menempatkan parkir kendaraan tamu terpisah dengan parkir kendaraan pegawai/karyawan; Tamu tidak diperbolehkan membawa tas/bungkusan yang dianggap mencurigakan bagi Petugas Keamanan dan harus dititipkan kepada Petugas Piket setiap dibutuhkan dan disimpan pada loker yang telah disediakan;

setiap saat

Sub Bag Umum

Setiap tamu yang meninggalkan lingkungan kantor yang membawa kendaraan harus menunjukkan STNK kepada Petugas; Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan petugas piket segera melaporkan kepada penanggungjawab petugas piket.


52

Laporan tahunan

NO

BATAS WAKTU HARI KERJA JAM

URAIAN TUGAS

2014

PELAKSANA

SUB BAGIAN KEUANGAN 1. BENDAHARA GAJI/ PPABP/ BENDAHARA PENERIMA I. A.

PELAKSANAAN ANGGARAN Permintaan Gaji Induk Menerima data dan dasar perubahan gaji dari subag. Kepegawaian berupa SK Mutasi, Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji, dll Membuat Daftar Gaji Pegawai menggunakan aplikasi gaji (GPP) dan menyusun kelengkapan daftar gaji, membuat faktur pajak (SSP), membuat Surat Pernyataan pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM), membuat surat Permintaan Pembayaran (SPP), menandatangani daftar gaji print dari aplikasi GPP dan menyerahkan kepada KPA dan Bendahara Pengeluaran Untuk Ditandatangani Mengambil Daftar Gaji Hasil Print dari Aplikasi GPP, Faktur Pajak, SPTJM, SPP setelah ditandatangani KPA dan Bendahara Pengeluaran Menyerahkan SPP, SPTJM, SSP dan Daftar Gaji kepada Pejabat Penguji SPP/ Pejabat Penandatangan SPM Menerima Kembali Berkas SPP dan SPM yang sudah ditandatangani oleh Penguji SPP/ Penandatangan SPM

1

2

3 4 5 6

8

9

10 11

1

2

PPABP

30 Menit

PPABP + BENDAHARA PENGELUARAN + KPA + PPK

10 Menit

PPABP

5 Menit

PPABP + PPSPM

5 Menit

PPABP

5 Menit

PPABP

1 hk

1 Jam

PPABP

1 hk

1 Jam

PPABP

2 hk

30 Menit

PPABP

1 hk

15 Menit

PPABP

1 hk

15 Menit

PPABP

15 Menit

PPABP

30 Menit


2 hk

1 hk

1 hk

Membuat Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Khusus Gaji

7

B.

15 Menit

Mengajukan SPM Gaji kepada KPPN dengan kelengkapan berkas, berupa : SPM, Daftar Lampiran SPM, SPP, SPTJM, SSP, GPP, NPWP Bendahara Pengeluaran, BAR Khusus Gaji, Berkas SK Mutasi/ Perubahan Pegawai, Mendapatkan Tanda Terima Rekonsiliasi dan Pengesahan SPM Menerima SP2D dari KPPN (Maksimum 2 Minggu/± tanggal 25, setelah penerimaan SPM dari KPPN dan menyerahkannya kepada operator SAKPA Melakukan pemotongan gaji dan dituangkan dalam daftar pemotongan, membuat daftar gaji/pay roll yang berisikan bagian gaji yang ditarik secara tunai (cash) dan dimasukkan ke masing-masing rekening pegawai Penyampaian Pay Roll kepada Bank Satker (BRI) berupa soft copy dan hard copy Membuat dan memberi slip gaji/rincian gaji Kepada Hakim dan Pegawai Permintaan Gaji Susulan/Kekurangan/Gaji 13/Kenaikan Gaji/Beras Menerima data dan dasar perubahan gaji dari subag. Kepegawaian berupa SK Mutasi, Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji, dll Membuat Daftar Gaji Pegawai menggunakan aplikasi gaji (GPP) dan menyusun kelengkapan daftar gaji, membuat faktur pajak (SSP), membuat Surat Pernyataan pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM), membuat surat Permintaan Pembayaran (SPP), menandatangani daftar gaji print dari aplikasi GPP dan menyerahkan kepada KPA dan Bendahara Pengeluaran Untuk Ditandatangani


2 hk

53

Laporan tahunan

NO 3 4 5 6

7

8 9 C. 1 2 3

4

5

6

7

8

9

10

URAIAN TUGAS Mengambil Daftar Gaji Hasil Print dari Aplikasi GPP, Faktur Pajak, SPTJM, SPP setelah ditandatangani KPA dan Bendahara Pengeluaran Menyerahkan SPP, SPTJM, SSP dan Daftar Gaji kepada Pejabat Penguji SPP/ Pejabat Penandatangan SPM Menerima Kembali Berkas SPP dan SPM yang sudah ditandatangani oleh Penguji SPP/ Penandatangan SPM


Permintaan Uang Makan Hakim dan Pegawai Menerima rekapitulasi absensi dari Subag. Kepegawaian tiap tanggal 3. Apabila tanggal 3 libur, maka rekapitulasi absensi diterima hari berikutnya. Membuat Daftar nominatif Uang Makan sesuai dengan Daftar Rekapitulasi Absensi Memasukan data pengajuan uang makan berdasarkan daftar absen kedalam aplikasi GPP Membuat Daftar Uang Makan Pegawai menggunakan aplikasi gaji (GPP) dan menyusun kelengkapan daftar Uang Makan, membuat faktur pajak (SSP), membuat Surat Pernyataan pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM), membuat surat Permintaan Pembayaran (SPP), menandatangani daftar Uang Makan print dari aplikasi GPP dan menyerahkan kepada KPA dan Bendahara Pengeluaran Untuk Ditandatangani Mengambil Daftar Uang Makan Hasil Print dari Aplikasi GPP, Faktur Pajak, SPTJM, SPP setelah ditandatangani KPA dan Bendahara Pengeluaran Menyerahkan SPP, SPTJM, SSP dan Daftar Uang Makan kepada Pejabat Penguji SPP/ Pejabat Penandatangan SPM Menerima Kembali Berkas SPP dan SPM yang sudah ditandatangani oleh Penguji SPP/ Penandatangan SPM Mengajukan SPM Uang Makan kepada KPPN dengan kelengkapan berkas, berupa : SPM, Daftar Lampiran SPM, SPP, SPTJM, SSP, GPP, NPWP Bendahara Pengeluaran, dan Pengesahan SPM Menerima SP2D dari KPPN (Maksimum 3 hari kerja, setelah penerimaan SPM dari KPPN dan menyerahkannya kepada operator SAKPA Mengambil Uang Makan Hakim dan Pegawai secara tunai/cash, membagikan kepada Hakim dan Pegawai dan yang bersangkutan menandatangani Daftar Uang Makan.


PELAKSANA

10 Menit

PPABP

5 Menit

PPABP + PPSPM

5 Menit

PPABP

5 Menit

PPABP

1 hk

1 Jam

PPABP

1 hk

1 Jam

PPABP

1 hk

15 Menit

PPABP

15 Menit

PPABP

10 Menit

PPABP

15 Menit

PPABP

30 Menit


10 Menit

PPABP

5 Menit

PPABP + PPSPM

1 hk

5 Menit

PPABP

1 hk

1 Jam

PPABP

1 hk

1 Jam

PPABP

1 hk

30 Menit

PPABP

1 hk

1 hk

Membuat Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Khusus Gaji Mengajukan SPM Gaji kepada KPPN dengan kelengkapan berkas, berupa : SPM, Daftar Lampiran SPM, SPP, SPTJM, SSP, GPP, NPWP Bendahara Pengeluaran, BAR Khusus Gaji, Berkas SK Mutasi/ Perubahan Pegawai, Mendapatkan Tanda Terima Rekonsiliasi dan Pengesahan SPM Menerima SP2D dari KPPN (Maksimum 5 hari kerja, setelah penerimaan SPM dari KPPN dan menyerahkan kepada operator SAKPA Membuat dan memberi slip gaji/rincian gaji Kepada Hakim dan Pegawai

2014

1 hk

2 hk

1 hk

54

Laporan tahunan

NO

URAIAN TUGAS

D.

Permintaan Uang Duka (4 Bulan Gaji) Menerima Surat Keterangan Meninggal dari Keluarga Hakim atau Pegawai Negeri Sipil yang meninggal Membuat Daftar Uang Duka Pegawai menggunakan aplikasi gaji (GPP) dan menyusun kelengkapan daftar gaji, membuat faktur pajak (SSP), membuat Surat Pernyataan pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM), membuat surat Permintaan Pembayaran (SPP), menandatangani daftar Uang Duka Pegawai print dari aplikasi GPP dan menyerahkan kepada KPA dan Bendahara Pengeluaran Untuk Ditandatangani Mengambil Daftar Uang Duka Pegawai Hasil Print dari Aplikasi GPP, Faktur Pajak, SPTJM, SPP setelah ditandatangani KPA dan Bendahara Pengeluaran Menyerahkan SPP, SPTJM, SSP dan Daftar Uang Duka Pegawai kepada Pejabat Penguji SPP/ Pejabat Penandatangan SPM

1

2

3

4

5

6

7

E.

1

2

3

3

4 5

Menerima Kembali Berkas SPP dan SPM yang sudah ditandatangani oleh Penguji SPP/ Penandatangan SPM Mengajukan SPM Gaji kepada KPPN dengan kelengkapan berkas, berupa : SPM, Daftar Lampiran SPM, SPP, SPTJM, SSP, GPP, NPWP Bendahara Pengeluaran, BAR Khusus Gaji, Berkas SK Mutasi/ Perubahan Pegawai, Mendapatkan Tanda Terima Rekonsiliasi dan Pengesahan SPM Menerima SP2D dari KPPN (Maksimum 2 Minggu/± tanggal 25, setelah penerimaan SPM dari KPPN dan menyerahkannya kepada operator SAKPA Permintaan Uang Lembur Membuat : Surat Perintah Lembur, Membuat Daftar Hadir - Pulang (Absensi Lembur), Membuat Daftar Nominatif Uang Lembur dalam bentuk aplikasi GPP dan Mengajukan Surat Perintah Lembur untuk ditandatangani Mengajukan Daftar Absensi Lembur untuk ditandatangani pegawai yang kerja lembur Membuat Daftar Uang Lembur Pegawai menggunakan aplikasi gaji (GPP) dan menyusun kelengkapan daftar Uang Lembur Pegawai, membuat faktur pajak (SSP), membuat Surat Pernyataan pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM), membuat surat Permintaan Pembayaran (SPP), menandatangani daftar Uang Lembur Pegawai print dari aplikasi GPP dan menyerahkan kepada KPA dan Bendahara Pengeluaran Untuk Ditandatangani Mengambil Daftar Uang Lembur Pegawai Hasil Print dari Aplikasi GPP, Faktur Pajak, SPTJM, SPP setelah ditandatangani KPA dan Bendahara Pengeluaran Menyerahkan SPP, SPTJM, SSP dan Daftar Uang Lembur Pegawai kepada Pejabat Penguji SPP/ Pejabat Penandatangan SPM Membuat Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Khusus Gaji


BATAS WAKTU HARI KERJA JAM 2 hk

2014

PELAKSANA

15 Menit

PPABP

30 Menit


10 Menit

PPABP

5 Menit

PPABP + PPSPM

1 hk

5 Menit

PPABP

1 hk

1 Jam

PPABP

1 hk

1 Jam

PPABP

1 hk

35 Menit

PPABP + KPA

1 hk

10 Menit

PPABP

30 Menit


10 Menit

PPABP

5 Menit

PPABP + PPSPM

5 Menit

PPABP

2 hk

1 hk

2 hk

1 hk

55

Laporan tahunan

NO

6

URAIAN TUGAS Mengajukan SPM Uang Lembur Pegawai kepada KPPN dengan kelengkapan berkas, berupa : SPM, Daftar Lampiran SPM, SPP, SPTJM, SSP, GPP, NPWP Bendahara Pengeluaran,Surat Perintah Kerja Lembur dan Pengesahan SPM Menerima SP2D dari KPPN (Maksimum 5 hari kerja, setelah penerimaan SPM dari KPPN dan menyerahkan kepada operator SAKPA


2014

PELAKSANA

1 hk

1 Jam

PPABP

1 hk

1 Jam

PPABP

1 hk

15 Menit

PPABP

1 hk

30 Menit

PPABP + KPA

3

Menyampaikan Permintaan SKPP ke KPPN dengan disertai berkas berupa : Fotocopy, KP4, Surat Pengantar dan Aplikasi GPP atas nama pegawai yang pindah

1 hk

1 Jam

PPABP

4

Setelah 3 Hari Kerja menerima persetujuan/ pengesahan SKPP oleh KPPN dan Penghapusan data base GPP yang bersangkutan di KPPN dan Menyerahkan : SKPP, CD/ADK GPP dan Dosir/File Kepegawaian ybs kepada Yang Bersangkutan dengan Tanda Terima

1 hk

1 Jam

PPABP

1 hk

10 Menit

PPABP

1 hk

5 Menit

1 hk

30 Menit

1 hk

30 Menit

7

F. 1

2

G. 1 2 3 4

Permintaan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Menerima berkas pindah dari yang bersangkutan berupa : Fotocopy SK Pindah dan Print out KP4 dari GPP yang bersangkutan Membuat Surat Pengantar dan Mengajukan kepada Yang bersangkutan dan Kuasa Pengguna Angggaran untuk ditandatangani

Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Belanja Pegawai Pemotongan langsung PNBP oleh PPABP/ Bendahara Gaji di dalam SPM, hingga keluar SP2D dari KPPN Fotocopy SPM yang sudah disahkan dengan SP2D disampaikan kepada Bendahara Penerima Mencatat/ membukukan SPM ke dalam Buku Kas Umum Bendahara Penerima Menyampaikan Laporan PNBP ke BUA dan PTTUN Jakarta

PPABP + BENDAHARA PENERIMA BENDAHARA PENERIMA BENDAHARA PENERIMA

Rekon PNBP dari Belanja Pegawai kepada Petugas SAKPA, secara otomatis masuk ke dalam rekon belanja pegawai yang dilakukan PPABP/ Bendahara Gaji

H. 1

2

3

Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pendapatan Kembali Belanja Pusat Tahun Yang Lalu (TAYL) Menerima, Mencatat dan Membukukan Penerimaan PNBP yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran ke Dalam Buku Kas Umum Bendahara Penerima Menyetor pungutan PNBP ke Kas Negara melalui Bank yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Melakukan rekon/ melaporkan seluruh SSBP kepada Petugas SAKPA


1 hk

10 Menit

BENDAHARA PENERIMA

5 Menit

BENDAHARA PENERIMA

10 Menit

BENDAHARA PENERIMA + OPERATOR SAKPA

56

Laporan tahunan

NO

URAIAN TUGAS Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Penanganan Perkara Pengadilan Mencatat dan Membukukan Pungutan PNBP berupa Pendapatan Uang Meja/leges, Pendapatan Ongkos Perkara dan Pendapatan Peradilan Lainnya yang disampaikan Bendahara Keuangan Perkara dalam Buku Kas Umum Bendahara Penerima Menyetor pungutan PNBP ke Kas Negara melalui Bank yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Melakukan rekon/ melaporkan seluruh SSBP kepada Petugas SAKPA

I.

1

2 3

Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Tuntutan Ganti Rugi Bendahara Penerima menerima Surat Keputusan tentang TGR dan berkoordinasi dengan pegawai yang mempunyai kewajiban TGR melalui hirarki yang ada

J. 1


2014

PELAKSANA

1 hk

30 Menit

BENDAHARA KEU. PERKARA + BENDAHARA PENERIMA

5 hk

1 Jam

BENDAHARA PENERIMA

1 hk

10 Menit

BENDAHARA PENERIMA

1 hk

15 Menit

BENDAHARA PENERIMA

2

Menerima Pembayaran TGR dari pegawai yang mempunyai TGR dan Memcatat dalam Buku Kas Umum

1 hk

30 Menit

BENDAHARA PENERIMA

3

Menyetor pungutan TGR ke Kas Negara melalui Bank yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)

1 hk

1 Jam

BENDAHARA PENERIMA

4

Melakukan rekon/ melaporkan seluruh SSBP kepada Petugas SAKPA

1 hk

10 Menit

BENDAHARA PENERIMA + OPERATOR SAKPA

1 hk

30 Menit

II. A. 1 2 3

PELAPORAN ANGGARAN Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak ( Bulanan dan Triwulan) Melakukan Input data PNBP kedalam format yang telah ditentukan oleh BUA MARI dan Mencetaknya Menyampaikannya kepada Pansek melalui hirarki yang ada untuk ditandatangani Menyampaikan Laporan PNBP melalui Email dan Surat kepada PTTUN dan BUA MARI


5 Menit 1 hk 15 Menit

BENDAHARA PENERIMA BENDAHARA PENERIMA + KPA BENDAHARA PENERIMA

57

Laporan tahunan

2014

2. BENDAHARA PENGELUARAN NO I A.

URAIAN TUGAS


JAM

PELAKSANA

Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai Permintaan Gaji Induk 1

Menandatangani Daftar Gaji Induk, SSP dan SPP

1 hk

10 Menit

PPABP + BEND. PENGELUARAN

2

Penandatanganan Daftar Pemotongan Gaji dan Pay Roll

1 hk

10 Menit


1 hk

10 Menit


1 hk

10 Menit

B. 1 2

C.

1

2

3

4 5

1

2

3

4

1 2

Permintaan Gaji Susulan/Kekurangan/Gaji 13/Kenaikan Gaji/Beras Menandatangani Daftar Gaji Susulan/Kekurangan/Gaji 13/Kenaikan Gaji/ Beras, SSP dan SPP Menandatangani Cek untuk Pengambilan Uang Makan dan Membagi Uang Makan sesuai dengan besaran yang diterima oleh Hakim dan Pegawai


Pelaksanaan Anggaran Belanja Barang I. Pengajuan Uang Persediaan (UP) Mengajukan permintaan Kartu Pengawasan (Karwas) ke KPPN sebagai pertanggungjawaban Kas di Bendahara BEND. 1 hk 30 Menit Pengeluaran sebagai syarat dalam pengajuan Uang PENGELUARAN + Persediaan (UP) KPA Membuat : Surat Pernyataan Penggunaan Uang Persediaan, Membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP) BEND. 1 hk 1 Jam Uang Persediaan dan Membuat SPM UP dengan PENGELUARAN + menggunakan Aplikasi SPM KPA Menyerahkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) beserta kelengkapan1 hk 5 Menit PPSPM nya kepada Pejabat Penguji SPP/ Penandatanganan SPM Mengirimkan/ Mengajukan SPM UP kepada KPPN BEND. dengan kelengkapan berupa : SPM dan Surat Pernyata1 hk 1 Jam PENGELUARAN an Penggunaan UP Menerima SP2D dari KPPN dan Mencatat Penerimaan BEND. 1 hk 1 Jam SP2D UP ke dalam BKU pada sisi Penerimaan PENGELUARAN II. Pengajuan Tambahan Uang Persediaan (TUP) Membuat : Surat Permohonan Permintaan Tambahan Uang Persediaan, Membuat Surat Rincian Penggunaan BEND. Tambahan Uang Persediaan (TUP) secara riil dan detail, PENGELUARAN + 1 hk 30 Menit Membuat Surat Pernyataan Penggunaan TUP, Membuat PPK + KPA + Surat Perintah Pembayaran (SPP) Tambahan Uang PPSPM Persedia Menyerahkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) beserta kelengkapan1 hk 5 Menit PPSPM nya kepada Pejabat Penguji SPP/ Penandatanganan SPM Mengirimkan/ Mengajukan SPM TUP kepada KPPN dengan kelengkapan berupa : SPM, Surat Permohonan Permintaan Tambahan Uang Persediaan, Membuat BEND. 1 hk 1 Jam Surat Rincian Penggunaan Tambahan Uang Persediaan PENGELUARAN (TUP) secara riil dan detail, Membuat Surat Pernyataan Penggunaan Menerima SP2D dari KPPN dan Mencatat Penerimaan BEND. 1 hk 1 Jam SP2D UP ke dalam BKU pada sisi Penerimaan PENGELUARAN Catatan : Tambahan Uang Persediaan (TUP) dapat dilakukan apabila Uang Persediaan (UP) yang ada tidak mencukupi untk membiayai kegiatan yang akan dilaksanakan dengan kelengkapan berkas : SPM, SPP, Surat Pernyataan Penggunaan TUP, Surat Rincian Penggunaan T III. Pengajuan Ganti Uang Persediaan (GUP) Transaksi Pengadaan Barang/ Jasa dicatat berdasarkan BEND. Setiap Transaksi 15 Menit bukti pengadaan barang/ jasa di Buku Kas Umum PENGELUARAN Melakukan Pemungutan pajak dan menyetorkannya ke BEND. 1 hk 1 Jam Bank dengan bukti setor (SSP) PENGELUARAN


58

Laporan tahunan

NO 3 4

5

6

7

8

9

URAIAN TUGAS Melakukan validasi SSP dengan rincian : SSP dicopy dan dilegalisir PPK, copy SSP yang dilegalisir, di bawa ke KPPN untk divalidasi (Bagian Bank Pos) Mencatat transaksi ke dalam Surat PertanggungJawaban Belanja (SPTB) sesuai kegiatan Menyerahkan SPTB GUP yang telah dikelompokan sesuai dengan Mata Anggaran yang ada di dalam DIPA kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk ditandatangani Membuat Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GUP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Menyerahkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) beserta kelengkapannya kepada Pejabat Penguji SPP/ Penandatanganan SPM Mengirimkan/ Mengajukan SPM GUP kepada KPPN dengan kelengkapan berupa : SPM, SPTB, Fotocopy SSP yang sudah dilegalisir dan divalidasi Menerima SP2D TUP dari KPPN dan Mencatat Penerimaan SP2D TUP ke dalam BKU pada sisi Penerimaan


2014

PELAKSANA BEND. PENGELUARAN + PPK BEND. PENGELUARAN

1 hk

1 Jam

1 hk

30 Menit

1 hk

10 Menit

BEND. PENGELUARAN + PPK

1 hk

15 Menit

BEND. PENGELUARAN

1 hk

5 Menit

PPSPM

1 hk

1 Jam

BEND. PENGELUARAN

1 hk

1 Jam

BEND. PENGELUARAN

1 hk

30 Menit

BEND. PENGELUARAN

1 hk

15 Menit

1 hk

30 Menit

1 hk

5 Menit

PPSPM

1 hk

1 Jam

BEND. PENGELUARAN

1 hk

1 Jam

BEND. PENGELUARAN

1 hk

15 Menit

BEND. PENGELUARAN

1 hk

1 Jam

BEND. PENGELUARAN

1 hk

1 Jam


1 hk

30 Menit

BEND. PENGELUARAN

1 hk

10 Menit


Catatan : Kelengkapan Berkas : SPM, SPP, SPTB, Fotocopy SSP yang sudah divalidasi.

1 2 3

4

5

6

1

2

3

4

5

IV. Pengajuan SPM Langsung (LS) Menerima Tagihan dari rekanan dilampiri : Kuitansi, Faktur Pajak, SSP PPH dan PPN, Fotocopy NPWP Rekanan, Fotocopy Rekening Koran Rekanan Membuat : Ringkasan Kontrak, SPTB LS, SPP LS dan SPM LS dari aplikasi SPM Menyerahkan Surat Pertanggungjawaban Belanja dan Ringkasan Kontrak untuk ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Menyerahkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) beserta kelengkapannya kepada Pejabat Penguji SPP/ Penandatanganan SPM Mengirimkan/ Mengajukan SPM LS kepada KPPN dengan kelengkapan berupa : SPM, Ringkasan Kontrak, SSP PPN dan PPH, Fotocopy NPWP, Fotocopy Rekening Koran Menerima SP2D LS dari KPPN dan Mencatat Penerimaan SP2D LS ke dalam BKU pada sisi Penerimaan V. Pengajuan SPM Nihil Transaksi Pengadaan Barang/ Jasa dicatat berdasarkan bukti pengadaan barang/ jasa di Buku Kas Umum Melakukan Pemungutan pajak dan menyetorkannya ke Bank dengan bukti setor (SSP) dan Apabila dari Uang Persediaan Tersebut ada sisa maka disetor dengan menggunakan bukti setor (SSBP) Melakukan validasi SSP dengan rincian : SSP dicopy dan dilegalisir PPK, copy SSP yang dilegalisir, di bawa ke KPPN untk divalidasi (Bagian Bank Pos) dan Apabila ada sisa Uang Persediaan (UP) Melakukan validasi SSBP dengan rincian : SSBP dicopy dan dilegal Mencatat transaksi ke dalam Surat PertanggungJawaban Belanja (SPTB) sesuai kegiatan Menyerahkan SPTB GUP yang telah dikelompokan sesuai dengan Mata Anggaran yang ada di dalam DIPA kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk ditandatangani


BEND. PENGELUARAN BEND. PENGELUARAN + PPK

59

Laporan tahunan

NO 6

7

8

9

URAIAN TUGAS Membuat Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GUP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Menyerahkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) beserta kelengkapannya kepada Pejabat Penguji SPP/ Penandatanganan SPM Mengirimkan/ Mengajukan SPM Nihil kepada KPPN dengan kelengkapan berupa : SPM, SPTB, Fotocopy SSP yang sudah dilegalisir dan divalidasi dan Fotocopy SSBP yang sudah dilegalisir dan divalidasi apabila ada sisa Uang Persediaan Menerima SP2D Nihil dari KPPN dan Mencatat Penerimaan SP2D Nihil ke dalam BKU pada sisi Penerimaan


2014

PELAKSANA

1 hk

15 Menit

BEND. PENGELUARAN

1 hk

5 Menit

PPSPM

1 hk

1 Jam

BEND. PENGELUARAN

1 hk

1 Jam

BEND. PENGELUARAN

Catatan : Kelengkapan Berkas : SPM, SPP, SPTB, Fotocopy SSP yang sudah divalidasi dan Fotocopy SSBP yang sudah divalidasi.

1

2

3

4 5

1

2

VI. Tutup Buku Kas Umum Bulanan Setiap transaksi keuangan dibukukan/ dicatat dalam Buku Kas Umum Menyerahkan Buku Kas Umum kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk dilakukan pemeriksaan : Diperiksa pencatatannya, kesesuaian pembukuan dengan bukti pengeluaran dan bukti setor, Diperiksa sesuaian saldo kas dan uang tunai Setelah semua sudah sesuai maka Buku Kas Umum ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Membuat Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) sesuai dengan format BUA MARI dan ditandatangani oleh KPA dan Bendahara Pengeluaran Melaporkan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) kepada BUA MARI VII. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Pengeluaran Setiap transaksi keuangan dibukukan/ dicatat dalam Buku Bantu dan Buku Kas Umum Menginput data transaksi keuangan kedalam format Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Pengeluaran sesuai yang diterima dari Kemenkeu (Excel)

3

Menyampaikan LPJ Bendahara Pengeluaran yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN

4

Mencocokan data (Rekonsiliasi) antara data dari bendahara pengeluaran dengan data yang ada di KPPN

5

6

Apabila telah sesuai maka dibuatkan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Laporan Pertanggungjawaban Bendahara yang ditandatangani oleh Kasubbag. Keu dan KPPN Apabila belum sesuai maka Bendahara Pengeluaran harus membenahi data yang tidak sesuai dan melakukan rekon ulang hingga diperoleh kecocokan/ kesamaan data dengan KPPN


Setiap Transaksi

15 Menit

BEND. PENGELUARAN

1 hk

1 Jam

BEND. PENGELUARAN + PPK + KPA

1 hk

30 Menit


BEND. PENGELUARAN + KPA BEND. PENGELUARAN + KPA BEND. PENGELUARAN

Setiap Transaksi

15 Menit

BEND. PENGELUARAN

5 hk

1 Jam

BEND. PENGELUARAN

1 hk

5 Menit

BEND. PENGELUARAN + KPA

1 Jam

OPERATOR SAKPA

1 Jam

Kasubbag. Keu + KPPN sie Vera

1 Jam

BEND. PENGELUARAN + OPERATOR SAKPA

1 hk

1 hk

60

Laporan tahunan

NO D

1

E 1

2

3 4

5

6


URAIAN TUGAS Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) I. PNBP dari Pendapatan Kembali Belanja Pusat Tahun Anggaran Yang Lalu/ TAYL Bendahara Pengeluaran menyampaikan pengembalian belanja pusat TAYL kepada Bendahara Penerima menggunakan buku/ catatan setoran Pertanggungjawaban Dimuka Tunjangan Khusus Kinerja/ Remunerasi Menerima Rekapitulasi dan Daftar Hadir dari Subbagian Kepegawaian Membuat Surat Pengantar, Daftar Tanda Terima Tunjangan Khusus Kinerja berdasarkan Rekapitulasi dan Daftar Hadir dari Subbagian Kepegawaian, Kuitansi pertanggungjawaban diatas meterai Rp. 6000,-, Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM), dan Fotocopy Daftar Menyerahkan Daftar Tanda Terima Tunjangan Khusus Kinerja kepada Pegawai untuk ditandatangani Menandatangani tanda terima tunjangan khusus kinerja/ pertanggungjawaban dimuka, Kuitansi dan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) Menyusun berkas Pertanggungjawaban Di Muka Tunjangan Khusus Kinerja (Remunerasi) dengan kelengkapan berupa : Surat Pengantar, Tanda Terima Tunjangan Khusus Kinerja/ Pertanggungjawaban Dimuka, Kuitansi, Surat Pertanggungjawaban Mutlak, Rekapitulasi Daftar Mengirimkan Pertanggungjawaban Tunjangan Khusus Kinerja ke PTTUN Jakarta dan Biro Keuangan BUA MARI Menerima Tansfer Dana Tunjangan Khusus Kinerja dari

2014

PELAKSANA

1 hk

15 Menit

BEND. PENGELUARAN + BEND. PENERIMA

1 hk

15 Menit

BEND. PENGELUARAN

1 Jam

BEND. PENGELUARAN + KPA + Kasubbag. Keu

2 Jam

SELURUH PEGAWAI

15 Menit

KPA + KETUA PTUN

1 hk

30 Menit

BEND. PENGELUARAN

1 hk

1 Jam

BEND. PENGELUARAN

30 Menit

BEND. PENGELUARAN

15 Menit

BEND. PENGELUARAN

1 hk

1 hk

Bendahara BUA MARI, Menandatangani cek bersama 7

Kuasa

Pengguna

Anggaran

untuk

mentransfer

Tunjangan Kkhusus Kinerja, Meminta print out rekening koran Giro dan Mentransfer Tunjangan Khusus Kinerja

8

1 hk

ke Reken Memfotocopy print out rekening koran dan Mengirimkannya melalui pos ke PTTUN dan BUA MARI bersamaan dengan Berkas Pertanggungjawaban Dimuka Tunjangan Khusus Kinerja Bulan Berikutnya.

3. OPERATOR SAKPA/PELAPORAN ANGGARAN NO

URAIAN TUGAS

A.

Laporan Data Alokasi Anggaran Belanja Langganan Listrik Petugas Pelaporan menerima Fotocopy SP2D dan SPM LS Pembayaran Rekening Listrik Menginput data rekening listrik kedalam format yang telah ditentukan dan mencetaknya serta menyampaikan

1 2

kepada Pansek melalui hirarki yang ada 3

Menyampaikan Laporan Data Alokasi Anggaran Belanja Langganan Listrik melalui email dan surat ke MARI


BATAS WAKTU HARI KERJA JAM 1 hk

PELAKSANA

15 Menit

STAF KEU.

15 Menit

STAF KEU. + KASUBBAG. KEU

15 Menit

STAF KEU.

1 hk

61

Laporan tahunan

NO

URAIAN TUGAS

B.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Petugas Pelaporan Keuangan menerima data dari Bendahara Pengeluaran, kemudian menginput data realisasi sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh BUA MARI dan mencetaknya Menyampaikannya kepada Pansek melalui hirarki yang ada untuk ditandatangani Menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran melalui Email dan Surat ke PTTUN

1

2 3

C. 1

2

3 4

5

6

7

D. 1 2

3 E. 1

2

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Untuk Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Petugas SAKPA menginput setiap SPM dan SP2D yang dikeluarkan KPPN pada aplikasi SAKPA


1hk


Setiap Menerima SPM/ SP2D

Petugas Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara pada awal bulan melakukan rekonsiliasi 1 hk (maksimal Tgl 3 internal satuan kerja dengan Petugas SAKPA dengan cara tiap bulannya) mengirim data SIMAK BMN ke aplikasi SAKPA dan memcocokan data SIMAK BMN dengan SAKPA Apabila data antara SAKPA dengan SIMAK BMN telah sama maka Petugas SAKPA mencetaknya 1 hk Membuat Pengantar untuk dimintakan tanda tangan Pansek selaku KPA melalui hirarki Mengirimkan SAKPA ke KPPN dengan kelengkapan berkas berupa : Surat Pengantar KPA, Neraca, Laporan Realisasi 1 hk (maksimal Tgl 10 Anggaran (LRA), LRA Belanja, LRA Pengembalian Belanja, tiap bulannya) LRA Pendapatan Negara dan Hibah, LRA Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah, ADK berupa file Rekonsiliasi/ Penyamaan Data dengan KPPN apabila telah sama dibuatkan Berita Acara Rekonsiliasi, apabila tidak 1 hk sama maka harus diperbaiki data SAKPA/ SIMAKBMN baru direkon lagi sampai data Satker dan KPPN sama Apabila telah diterima Berita Acara Rekonsiliasi maka data SAKPA dan SIMAKBMN satker dikirim via email ke Pengadilan Tingkat Banding yang ditunjuk sebagai korwil

1 hk

Laporan Triwulanan PP No. 39 Tahun 2006/ BAPPENAS (Form A) Petugas SAKPA mengirimkan data LRA kepada Petugas Pelaporan PP No. 39 Tahun 2006/ BAPPENAS 1 hk (maksimal Tgl 4 Penginputan data LRA SAKPA ke dalam aplikasi PP 39 tiap triwulannya) Tahun 2006/ BAPPENAS Form A dan menyampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Mengirimkan Form A ke PTTUN melalui email dan surat setelah Laporan Triwulan PP No. 39 Tahun 2006 1 hk ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Laporan Keuangan Semester I dan II Petugas SAKPA dan SIMAKBMN mengirimkan data hasil rekon selama 6 Bulan kepada Petugas Pelaporan 1 hk Keuangan Petugas Pelaporan Keuangan menginput data ke dalam format yang sudah ditentukan oleh Kementerian Keuangan (Word dan Excel) dan mencetaknya serta menyampaikan kepada Pansek melalui hirarki


30 Menit

3 hk

2014

PELAKSANA

BEND. PENGELUARAN + OPERATOR SAKPA OPERATOR SAKPA OPERATOR SAKPA

15 Menit

OPERATOR SAKPA

30 Menit

OPERATOR SAKPA + OPERATOR SIMAKBMN

15 Menit

OPERATOR SAKPA

15 Menit

KPA

1 Jam

OPERATOR SAKPA

1 Jam

OPERATOR SAKPA + KASUBBAG. KEU

15 Menit

OPERATOR SAKPA

15 Menit

OPERATOR

30 Menit

OPERATOR + PPK

30 Menit

OPERATOR

15 Menit

OPERATOR SAKPA

5 Jam


62

Laporan tahunan

NO 3

4

5

F. 1

2

URAIAN TUGAS Melakukan perbaikan apabila Konsep Laporan Keuangan ada kesalahan sampai Konsep Laporan Keuangan menjadi Laporan Keuangan Mengantarkan Laporan Keuangan Yang sudah Benar beserta Surat Pengantarnya untuk ditandatangani Panitera/ Sekretaris Mengirimkan Laporan Keuangan ke Pengadilan Tingkat Banding yang ditunjuk sebagai Korwil dengan kelengkapan berkas : Surat Pengantar, LRA Semesteran, Laporan BMN (intrakomptable, extrakomptable dan gabungan), Catatan Ringkasan Barang Milik Negara (CRBMN), Laporan Tahunan Satuan Kerja Seluruh Petugas Pelaporan (PNBP, Keuangan, PP 39 Tahun 2006 dan SAKPA-SIMAKBMN menyampaikan data-datanya kepada Petugas Laporan Tahunan Petugas Pelaporan Keuangan menginput data ke dalam format yang sudah ditentukan oleh Mahkamah Agung (Word dan Excel) dan mencetaknya serta menyampaikan kepada Kasubbag. Keuangan


2014

PELAKSANA

2 hk

5 Jam


1 hk

15 Menit

OPERATOR SAKPA

1 hk

30 Menit

OPERATOR SAKPA

1 hk

30 Menit

OPERATOR

3 hk

5 Jam

OPERATOR

3

Melakukan perbaikan apabila Konsep Laporan Tahunan ada kesalahan sampai Konsep Laporan Tahunan menjadi Laporan Tahunan Sub Bagian Keuangan

2 hk

5 Jam

4

Mengantarkan Softcopy dan hardcopy Laporan Tahunan Sub Bagian Keuangan kepada Koordinator Pembuatan Laporan Tahunan Satuan Kerja yaitu Pansek

1 hk

1 Jam

OPERATOR

1 hk

5 Jam

WASEK + KASUBBAG + PANMUD + OPERATOR

2 hk

2 Jam

OPERATOR

1 hk

30 Menit

OPERATOR

1 hk

2 Jam

OPERATOR

4 hk

5 Jam

KASUBBAG. KEU

1 hk

15 Menit

OPERATOR

1 hk

30 Menit

OPERATOR

1 hk

2 Jam

STAF KEU

1 hk

1 Jam

STAF KEU

5

6 7 G.

1

2 3 4 H. 1

2

Pembuatan Laporan Tahunan oleh Wakil Sekretaris dibantu oleh para Kepala Subbag dan Panitera Muda melalui rapat koordinasi Pembuatan Laporan Tahunan yang dilengkapi dengan notulen rapat yang dicatat oleh Petugas Laporan Tahunan Melakukan Perbaikan terhadap koreksi Laporan Tahunan sehingga menjadi Laporan Tahunan Menyampaikan Laporan Tahunan Kepada PTTUN (softcopy melalui email dan hardcopy melalui rapat dinas yang dilakukan oleh PTTUN) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Petugas Pelaporan Keuangan melakukan input data menyangkut Kinerja/ Realisasi Anggaran Satuan Kerja kedalam format yang telah ditentukan oleh BUA MARI dan mencetaknya serta menyampaikannya kepada Pansek melalui Hirarki yang ada Melakukan perbaikan apabila Konsep Laporan LAKIP ada kesalahan sampai Konsep Laporan LAKIP menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Menyerahkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kepada Pansek untuk ditandatangani Menyampaikan Laporan Kinerja/ LAKIP Softcopy melalui email dan hardcopy dikirim kepada BUA MARI dan Tembusannya Kepada PTTUN Surat Pajak Tahunan (SPT) Pegawai Penginputan data berdasarkan Gaji Bulan Januari sampai Desember Tahun SPT terlapor dari masing-masing pegawai ke dalam aplikasi SPT dari Ditjen Pajak Kemenkeu RI Mencetak form 1721 A2 masing-masing pegawai dan form 1770 SS masing-masing pegawai


KASUBBAG. KEU

63

Laporan tahunan

NO

3

4

NO


URAIAN TUGAS Menyampaikan form 1721 A2 kepada bendahara untuk ditandatangani dan menyampaikan 1770 SS untuk masing-masing pegawai untuk ditandatangani. Menyampaikan SPT Tahunan Masing-masing Pegawai kepada Kantor Pelayanan Pajak Setempat.

PELAKSANA

1 hk

15 Menit

SELURUH PEGAWAI

1 hk

1 Jam

SELURUH PEGAWAI

BATAS WAKTU

URAIAN TUGAS

2014

JAM

HARI KERJA

PELAKSANA

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN 1.

PENINGKATAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN Mengelola surat dinas penting yang telah didisposisi Ketua Pengadilan dan Panitera PTUN

1 Jam

1 hk

Surat yang diterima Sub Bagian Kepegawaian dari disposisi KPTUN dan Panitera diagenda pada buku surat masuk

1 Jam

1 hk

Surat-surat yang memerlukan tindak lanjut mulai konsep, pengetikan dan koreksi oleh Kepala Sub Bagian Kepegawaian

2 Jam

1 hk

1/2 Jam

1 hk

Mengirimkan surat yang telah ditandatangani oleh KPTUN/Panitera Sekretaris baik melalui fax maupun Bagian Umum Pengelolaan file hakim dan pegawai PTUN dilaksanakan

Sub Bag Kepegawaian

setiap hari

Mengadakan inventarisasi jumlah data pegawai (bezzeting) yang disusun Tahun Anggaran, pengetikan jumlah data pegawai (bezzeting0 dan koreksi oleh Kasubbag Kepegawaian (setiap 6 bulan sekali)

8 Jam

2 hk

Penyusunan daftar urut kepangkatan (DUK) disusun pada akhir tahun anggaran

4 Jam

1 hk

Menyusun Daftar Urut Senioritas (DUS) Hakim PTUN

sesuai kebutuhan

Pembuatan lembaran absensi daftar hadir dan daftar pulang Hakim dan pegawai PTUN

setiap hari

Perekapan absensi hakim dan pegawai/karyawati PTUN : - Pengumpulan Daftar Absensi dan pengetikan hasil perekapan absen

10 Jam

2 hk

- Koreksi oleh Kasubbag Kepegawaian

2 Jam

1 hk

- Penyerahan rekap absensi kepada bagian keuangan untuk uang makan dan uang remunerasi paling lambat tanggal 05 setiap bulan

1 Jam

1 hk

Pembuatan SK hakim pengawas bidang PTUN Pembuatan jadwal piket para pegawai setiap 2 ( dua) bulan sekali, diselesaikan (selama ini sub bagian kepegawain tidak membuat jadwal piket pegawai karena sudah PTUN PLK sudah memiliki satpam sebagai penjaga piket)


sesuai kebutuhan

1 Jam

1 hk

64

Laporan tahunan

NO

BATAS WAKTU

URAIAN TUGAS

JAM

HARI KERJA

2014

PELAKSANA

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN 2. PROSES PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT Meneliti kelengkapan berkas usulan, pengetikan usulan dan koreksi Kasubbag Kepegawaian Proses penomoran dan pegiriman berkas yang surat usulannya telah ditandatangani oleh KPTUN/Panitera

5 Jam

2 hk

Kasub Bag Kepegawaian,

1 Jam

1 hk

bag Umum

3 Jam

1 hk

Sub Bag Kepegawaian

8 Jam

2 hk

Mengusulkan usul kenaikan pangkat

3 Jam

2 hk

Koreksi oleh Kasubbag kepegawaian terhadap usulan kenaikan pangkat reguler selama;

2 Jam

1 hk

Dibuat telaah diselesaikan selama;

5 Jam

2 hk

Mengusulkan usul kenaikan pangkat ke PT TUN

3 Jam

1 hk

Dilakukan Baperjakat dilaksanakan

1 Jam

1 hk

2 Jam

1 hk

2 Jam

1 hk

Membuat telaahan

3 Jam

1 hk

Mengusulkan usul kenaikan pangkat ke PTTUN

4 Jam

5 hk

Kenaikan Pangkat Reguler Menyusun daftar hakim dan pegawai yang akan naik pangkat selama 1 (satu) tahun, dibuat pada akhir tahun dan diselesaikan selama ; Pengumpulan data pendukung usulan kenaikan pangkat diselesaikan selama;

Kenaikan Pangkat Penyesuaian Izasah

Pengetikan usulan, koreksi oleh Kasubbag Kepegawaian Mengirimkan usulan kenaikan pangkat yang telah ditandatangani oleh KPTUN ke Sekretaris MARI dan ke Dirjen Badimiltun melalui KPT PTUN

Sub Bag Kepegawaian

Sub Bag Kepegawaian

Kenaikan Pangkat Pilihan


Sub Bag Kepegawaian + Tim

sesuai kebutuhan

Pengetikan usulan, koreksi oleh Kasubbag Kepegawaian

3 Jam

1 hk

Mengirimkan usulan kenaikan pangkat yang telah ditandatangani oleh KPTUN ke Sekretaris MARI dan ke Dirjen Badimiltun melalui KPT PTUN

2 Jam

1 hk

6 Jam

2 hk

10 Jam

5 hk

Pengetikan dan koreksi oleh Kasubbag Kepegawaian

3 Jam

1 hk

Mengirimkan usulan kenaikan pangkat yang telah ditandatangani oleh KPTUN ke Sekretaris MARI dan ke Dirjen Badimiltun

2 Jam

1 hk

6 Jam

2 hk

2 Jam

1 hk

1 Jam

1 hk

Sub Bag Kepegawaian

Kenaikan Pangkat Pengabdian Pengumpulan data diselesaikan selama; Mengusulkan usul kenaikan pangkat yang diterima dari PTUN ke PT TUN

Sub Bag Kepegawaian

3. KENAIKAN GAJI BERKALA Menyusun daftar hakim dan pegawai yang akan naik gaji berkala setiap akhir tahun Pembuatan SK kenaikan Gaji berkala dibuat 1 bulan sebelum tmt kenaikan gaji berkala Disampaikan kepada yang bersangkutan, pembuat daftar gaju dan dimasukkan ke file yang bersangkutan


Sub Bag Kepegawaian

65

Laporan tahunan

2014

4. MUTASI HAKIM DAN PEGAWAI Membuat surat perintah melaksanakan tugas dan surat perintah menduduki jabatan

3 Jam

1 hk

Sub Bag Kepegawaian

Disampaikan kepada yang bersangkutan, pembuat daftar gaji, KPPN dan dimasukkan ke file yang bersangkutan

1 Jam

1 hk

Penelitian dokumen dan dibuatkan telaahan

12 Jam

5 hk


1 Jam

1 hk

Mengirimkan usul pensiun yang telah ditandatangani oleh KPTUN, Ditjen Badimiltun atau Sekretaris MARI

2 Jam

1 hk

Sub Bag Kepegawaian

12 Jam

5 hk

Sub Bag Kepegawaian

2 Jam

1 hk

5. USUL JABATAN Sub Bag Kepegawaian + Tim

6. USUL PENSIUN Pengumpulan data dilakukan 6 bulan sebelum yang bersangkutan memasuki usia pensiun Mengirimkan usul pensiun yang telah ditandatangani oleh KPTUN, Ditjen Badimiltun atau Sekretaris MARI melalui KPT TUN

7.

USULAN TANDA PENGHARGAAN SATYALANCANA KARYA SATYA Pengumpulan data untuk hakim dan pegawai yang telah memasuki masa kerja selama 10 Tahun, 20 tahun dan 30 Tahun dilakukan Mengirimkan usulan tanda penghargaan Satyalancana Karya Satya yang telah ditandatangani oleh KPTUN ke MARI melalui KPT TUN

setiap awal tahun

2 Jam

1 hk

Membuat surat tugas bagi hakim dan pegawai yang ditunjuk

3 Jam

1 hk

Menyerahkan surat tugas kepada yang bersangkutan

1 Jam

1 hk

Pengetikan surat cuti, permohonan cuti dan pengetikan surat ijin cuti

2 Jam

1 hk

Mencatat pada buku agenda cuti

1 Jam

1 hk

Menyampaikan kepada yang bersangkutan dan arsip file yang berangkutan

1 Jam

1 hk

3 Jam

1 hk

2 Jam

1 hk

1 Jam

1 hk sesuai kebutuhan

1 Jam

1 hk

Menyiapkan formulir SKP, menyerahkan pada Atasan langsung yang dinilai

3 Jam

1 hk

Pengetikan SKP

8 Jam

3 hk

Penandatanganan oleh Pejabat Penilai, yang dinilai dan atasan langsung Penilai serta memasukkan kembali ke file yang bersangkutan tersebut

5 Jam

2 hk

Sub Bag Kepegawaian

8. DIKLAT/RAKOR/RAKER/BINTEK Sub Bag Kepegawaian

9. CUTI HAKIM DAN PEGAWAI Sub Bag Kepegawaian

10. HUKUMAN DISIPLIN Membuat laporan kepada Ketua Membuat surat tugas pemeriksaan dan diberikan kepada Tim Pemeriksa Membuat dan mengirim surat pemanggilan Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa dilakukan Membuat laporan kepada KPTUN serta tindak lanjut rekomendasi

Sub Bag Kepegawaian

11. Penilaian Prestasi Kerja PNS/ SKP


Sub Bag Kepegawaian

66

Laporan tahunan

B.

2014

KINERJA/SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. Penilaian prestasi kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS. Penilaian prestasi kerja PNS terdiri atas unsur SKP (Sasaran Kerja Pegawai) dengan bobot nilai 60% dan Perilaku kerja (bobot nilai 40%). Sasaran Kerja Pegawai adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS. SKP memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur, setiap kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus didasarkan pada tugas dan fungsi, wewenang tanggung jawab, dan uraian tugasnya yang secara umum telah ditetapkan dalam struktur organisasi dan tata kerja (SOTK). Penilaian prestasi kerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja PNS dilakukan berdasarkan prinsip : a. Objektif; b. Terukur; c. Akuntabel; d. Partisipatif; e. Transparan.

 Unsur-Unsur Sasaran Kerja Pegawai 1. Kegiatan Tugas Jabatan Mengacu pada Penetapan Kinerja/RKT. Dalam melaksanakan kegiatan tugas jabatan pada prinsipnya pekerjaan dibagi habis dari tingkat jabatan tertinggi s/d jabatan terendah secara hierarki. 2. Angka Kredit 3. Target Dalam menetapkan target meliputi aspek sbb: 

Kuantitas (Target Output)



Kualitas (Target Kualitas)



Waktu (Target Waktu)



Biaya (Target Biaya)


67

Laporan tahunan

2014

Berikut ini Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2014 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

 SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) KETUA PENGADILAN ( LULIK TRI CAHYANINGRUM, S.H.,M.H)

NO I. PEJABAT PENILAI

NO

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

1

Nama

DR. ISTIWIBOWO, SH., MH.

1

Nama

LULIK TRI CAHYANINGRUM, SH., MH.

2

NIP

19571011 198503 1 001

2

NIP

19630508 198803 2 002

3

Pangkat/Gol.Ruang

PEMBINA UTAMA (IV/e)

3

Pangkat/Gol.Ruang

PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)

4

Jabatan

KETUA PT. TUN JAKARTA

4

Jabatan

KETUA PTUN BANDUNG

5

Unit Kerja

PENGADILAN TINGGI TUN JAKARTA

5

Unit Kerja

PENGADILAN TUN BANDUNG

NO

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN

TARGET

AK KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

1

Memimpin rapat koordinasi dan evaluasi bulanan (Struktural)

0

12

Kegiatan

100

12

Bulan

2

Memeriksa dan menandatangani laporan bulan administrasi perkara (Struktural)

0

48

Laporan

100

12

Bulan

3

Mengevaluasi hasil pemeriksaan dan temuan hakim pengawas (Struktural)

0

3

Kegiatan

100

12

Bulan

4

Menjawab/menanggapi surat-surat masuk serta menandatangani surat keluar (Struktural)

0

30

Surat

100

12

Bulan

5

Meneliti dan mempelajari surat gugatan masuk (Fungsional)

0

120

Perkara

100

12

Bulan

6

Membuat penetapan dissmisal (Fungsional)

0

8

Perkara

100

12

Bulan

7

Menetapkan majelis hakim dan memasukkan dalam SIAD-PTUN (Fungsional)

0

120

Perkara

100

12

Bulan

8

Mempelajari gugatan (Fungsional)

0

5

Perkara

100

12

Bulan

9

Menetapkan hari sidang (Fungsional)

0

5

Perkara

100

12

Bulan

0

5

Perkara

100

12

Bulan

100

12

Bulan

10 Melakukan pemeriksaan persiapan dan persidangan (Fungsional) 11 Memeriksa dan mengoreksi berita acara (BA) (Fungsional)

0

50

Berita Acara

Mempelajari dan menganalisis gugatan, jawaban, duplik, replik, dan bukti12 bukti (Fungsional)

0

5

Perkara

100

12

Bulan

13 Membuat konsep putusan (Fungsional)

0

5

Perkara

100

12

Bulan

14 Mengoreksi dan menandatangani putusan

0

5

Perkara

100

12

Bulan

15 Membuat penetapan pembatasan kasasi (ex pasal 45 ayat (1) huruf c Undang-undang MA) (Fungsional)

0

3

Penetapan

100

12

Bulan

16 Mempelajari dan meneliti permohonan eksekusi (Fungsional)

0

5

Perkara

100

12

Bulan

17 Membuat penetapan eksekusi (Fungsional)

0

5

Perkara

100

12

Bulan

18 Melakukan diskusi ilmiah dengan para hakim (Tambahan)

0

12

Topik

100

12

Bulan

19 Mengajar pada Pusdiklat Balitbang Mahkamah Agung RI (Tambahan)

0

3

Kegiatan

100

12

Bulan

20 Mengajar pada Instansi Lainnya (Tambahan)

0

2

Kegiatan

100

12

Bulan

21 Course Manager Sertifikasi Hakim Lingkungan (Tambahan)

0

1

Kegiatan

100

12

Bulan


BIAYA

68

Laporan tahunan

2014

 SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) WAKIL KETUA PENGADILAN (FARI RUSTANDI, S.H)


NO


1

Nama


1

Nama

FA RI RUSTANDI, SH.

2

NIP

19630508 198803 2 002

2

NIP

19600423 198603 1 002

3

Pangkat/Gol.Ruang

PEM BINA UTAMA M ADYA (IV/d)

3

Pangkat/Gol.Ruang

PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)

4

Jabatan

KETUA PTUN BANDUNG

4

Jabatan

WAKIL KETUA PTUN BA NDUNG

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


TARGET

AK KUANT/OUTPUT

KUA L/MUTU

WAKTU

1

Memimpin rapat dengan hakim pengawas (Struktural)

0

2

Kegiatan

100

12

Bulan

2

Mengevaluasi temuan hakim pengawas bidang (Struktural)

0

3

Kegiatan

100

12

Bulan

3

Melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan bidang (Struktural)

0

3

Kegiatan

100

12

Bulan

4

Melaporkan hasil pengawasan bidang (Struktural)

0

4

Laporan

100

12

Bulan

5

Memimpin rapat baperjakat (Struktural)

0

1

Kegiatan

100

12

Bulan

6

Membuat berita acara dan merekomendasikan hasil baperjakat (Struktural)

0

1

Laporan

100

12

Bulan

7

Melakukan pengawasan terhadap SK KMA No. 71/2008 (Struktural)

0

3

Kegiatan

100

12

Bulan

8

Melakukan pengawasan DIPA berjalan bersama team kerja (komite anggaran) (Struktural) Melaksanakan pembinaan pada tahap persiapan penyusunan usulan anggaran meliputi inventarisasi data dan pengeolaan data (Struktural)

0

2

Laporan

100

12

Bulan

0

1

Kegiatan

100

12

Bulan

10 Membuat rekomendasi usulan anggaran (Struktural)

0

1

Kegiatan

100

12

Bulan

11 Melaksanakan pengawasan revisi DIPA (Struktural)

0

3

Kegiatan

100

12

Bulan

0

2

Kegiatan

100

12

Bulan

0

12

Laporan

100

12

Bulan

9

Melaksanakan dan mengawasi pengajuan anggaran belanja tambahan (Struktural) Melaporkan hasil rekap absensi pada akhir bulan ke Pengadilan Tinggi TUN 13 Jakarta (Struktural) 14 Membuat penetapan pemeriksaan persiapan (Fungsional) 12

0

20

Surat

100

12

Bulan

15 Membuat penetapan persidangan (Fungsional)

0

20

Surat

100

12

Bulan

16 Mempelajari materi berkas (Fungsional)

0

20

Berkas

100

12

Bulan

17 Mengoreksi dan menandatangani berita acara pemeriksaan persiapan dan persidangan (Fungsional) 18 Melakukan pemeriksaan persiapan dan persidangan

0

200

Berita Acara

100

12

Bulan

0

20

Berkas

100

12

Bulan

19 Melakukan rapat musyawarah majelis hakim (Fungsional)

0

20

Berkas

100

12

Bulan

20 Membuat dan mengoreksi naskah putusan (Fungsional)

0

20

Putusan

100

12

Bulan

21 Menandatangani putusan (Fungsional)

0

20

Putusan

100

12

Bulan

100

12

Bulan

100

12

Bulan

22 Melakukan sumpah untuk bukti-bukti baru (Fungsional)

0

3

Berita Acara

23 Melakukan rapat organisasi IKAHI (tambahan)

0

2

Laporan


BIAYA

69

Laporan tahunan

2014

 SKP HAKIM : 1.

EDI FIRMANSYAH, S.H.


NO


1

Nama


1

Nama

EDI FIRMANSYAH, SH.

2

NIP

19630508 198803 2 002

2

NIP

19670910 199503 1 001

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.R uang

PEMBINA (IV/a)

4

Jabatan

KETUA PTUN BANDUNG

4

Jabatan

HAKIM MADYA PRATAMA

5

Unit Kerja

PENGA DILAN TUN BANDUNG

5

Unit Kerja


NO


TARGET

AK KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

1

M enerima dan meneliti berkas perkara

0

20

Perkara

100

12

Bulan

2

M encatat berkas perkara kedalam buku kalender persidangan

0

20

Perkara

100

12

Bulan

3

M emusyawarahkan penetapan hari sidang

0

20

Perkara

100

12

Bulan

4

M empelajari gugatan/permohonan

0

20

Perkara

100

12

Bulan

5

M elakukan pemeriks aan persiapan dan persidangan secara aktif dan cermat M enganalisis jawaban, replik, duplik, hasil pembuktian dan kesimpulan

0

20

Perkara

100

12

Bulan

0

20

Perkara

100

12

Bulan

100

12

Bulan

6 7

M enandatangani dan mempelajari berita acara pemeriksaan persidangan

0

200

Berita Acara

8

M endiskusikan dan memusyawarahkan putusan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim M enyusun konsep putusan

0

20

Perkara

100

12

Bulan

0

20

Perkara

100

12

Bulan

0

20

Perkara

100

12

Bulan

9

10 M enandatangani putusan

2.

ERI ELFI RITONGA, S.H.,M.H.


NO


1

Nama


1

Nama

ERI ELFI RITONGA, SH., MH.

2

NIP

19630508 198803 2 002

2

NIP

19691015 199203 1 014

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.R uang

PENATA Tk. I (III/d)

4

Jabatan

KETUA PTUN BANDUNG

4

Jabatan

HAKIM PRATAMA UTAMA

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO

BIAYA


TARGET

AK KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

1

Menerima dan meneliti berkas perkara

0

20

Perkara

100

12

Bulan

2

Mencatat berkas perkara kedalam buku kalender persidangan

0

20

Perkara

100

12

Bulan

3

Memusyawarahkan penetapan hari sidang

0

20

Perkara

100

12

Bulan

4

Membuat penetapan pemeriksaan persiapan

0

20

Perkara

100

12

Bulan

5

Menandatangani dan mempelajari berita acara persidangan

0

200

Berita Acara

100

12

Bulan

6

Mempelajari gugatan/permohonan

0

20

Perkara

100

12

Bulan

7

Melakukan pemeriks aan persiapan dan persidangan secara aktif dan cermat

0

20

Perkara

100

12

Bulan

8

Menganalisis jawaban, replik, duplik, hasil pembuktian dan kesimpulan

0

20

Perkara

100

12

Bulan

9

Mendiskusikan dan memusyawarahkan putusan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim

0

20

Perkara

100

12

Bulan

10 Menyusun konsep putusan

0

20

Perkara

100

12

Bulan

11 Menandatangani putusan

0

20

Perkara

100

12

Bulan

12 Melakukan pengawasan sub bagian umum

0

4

Kegiatan

100

12

Bulan

13 Membuat laporan hasil pengawasan sub bagian umum

0

4

Kegiatan

100

12

Bulan


BIAYA

70

Laporan tahunan

3.

2014

H. AL’AN BAYSIER, S.H.,M.H.


NO


1

Nama


1

Nama

H. AL'AN BASYIER, SH., MH.

2

NIP

19630508 198803 2 002

2

NIP

19750522 200012 1 002

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang


4

Jabatan

KETUA PTUN BANDUNG

4

Jabatan

HAKIM PRATAMA UTAMA

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


TARGET

AK KUANT/OUTPU T

KUAL/MUTU

WAKTU

1


0

20

Perkara

100

12

Bulan

2


0

20

Perkara

100

12

Bulan

3


0

20

Perkara

100

12

Bulan

4


0

20

Perkara

100

12

Bulan

5

Menandatangani dan mempelajari berita acara persiapan persidangan

0

200

100

12

Bulan

6


0

20

Berita Acara Perkara

100

12

Bulan

0

20

Perkara

100

12

Bulan

0

20

Perkara

100

12

Bulan

8

Memimpin/mengikuti pemeriksaan persiapan dan persidangan secara aktif dan cermat Menganalisis jawaban, replik, duplik, hasil pembuktian dan kesimpulan

9

Mengkoreksi berita acara pemeriksaan persidangan

7

0

20

Perkara

100

12

Bulan

10 Mendiskusikan dan memusyawarahkan putusan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim 11 Menyusun konsep putusan

0

20

Perkara

100

12

Bulan

0

20

Perkara

100

12

Bulan


0

20

Perkara

100

12

Bulan

BIAYA

4. AGUS BUDI SUSILO, S.H.,M.H. NO I. PEJABAT PENILAI

NO


1

Nama

LULIK TRI CAHYANINGRUM, SH., M H.

1

Nama

AGUS BUDI SUSILO, SH., MH.

2

NIP

19630508 198803 2 002

2

NIP

19760810 200012 1 001

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang


4

Jabatan

KETUA PTUN BANDUNG

4

Jabatan

HAKIM PRATAMA UTAM A

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


TARGET

AK KUAN T/OUTPU T

KUAL/MUTU

WAKTU

1


0

20

Perkara

100

12

Bulan

2


0

20

Perkara

100

12

Bulan

3


0

20

Perkara

100

12

Bulan

4


0

20

Perkara

100

12

Bulan

5

M engikuti pemeriksaan persiapan dan persidangan secara aktif dan cermat

0

20

Perkara

100

12

Bulan

6

M enganalisis jawaban, replik, duplik, hasil pembuktian dan kesimpulan

0

20

Perkara

100

12

Bulan

7

M empelajari berita acara pemeriksaan persidangan

0

200

Berita Acara

100

12

Bulan

8


0

20

Perkara

100

12

Bulan

0

10

Perkara

100

12

Bulan


0

20

Perkara

100

12

Bulan

11 Humas PTUN Bandung

0

1

Kegiatan

100

12

Bulan

12 M enyelenggarakan diskusi ilmiah hakim

0

10

Kegiatan

100

12

Bulan

13 Ketua Koperasi PTUN Bandung

0

1

Kegiatan

100

12

Bulan

14 Pengawas Teknologi Informasi (TI) PTUN Bandung

0

1

Kegiatan

100

12

Bulan

15 M elakukan penelitian untuk Balitbang Diklat Mahkamah Agung

0

1

Kegiatan

100

4

Bulan

9


BIAYA

71

Laporan tahunan

5.

2014

BUDI HARTONO, S.H.


NO


1

Nama


1

Nama

BUDI HARTONO, SH.

2

NIP

19630508 198803 2 002

2

NIP

19690303 199503 1 002

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang


4

Jabatan

KETUA PTUN BANDUNG

4

Jabatan

HAKIM PRATAMA UTAMA

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


TARGET

AK KUAN T/OUTPU T

KUAL/MUTU

WAKTU

1


0

20

Perkara

100

12

Bulan

2


0

20

Perkara

100

12

Bulan

3


0

20

Perkara

100

12

Bulan

4


0

20

Perkara

100

12

Bulan

5


0

200

100

12

Bulan

6


0

20


100

12

Bulan

0

20

Perkara

100

12

Bulan

0

20

Perkara

100

12

Bulan

7 8 9

Melakukan pemeriksaan persiapan dan persidangan secara aktif dan cermat Menganalisis jawaban, replik, duplik, hasil pembuktian dan kesimpulan Mendiskusikan dan memusyawarahkan putusan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim

0

20

Perkara

100

12

Bulan


0

20

Perkara

100

12

Bulan


0

20

Perkara

100

12

Bulan

6.

HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H,M.H.


NO


1

Nama


1

Nama

HARI HARTOMO S. N., SH., MH.

2

NIP

19630508 198803 2 002

2

NIP

19760126 200212 1 004

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang


4

Jabatan

KETUA PTUN BANDUNG

4

Jabatan

HAKIM PRATAMA UTAMA

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


TARGET

AK KUANT/OUTPU T

KUAL/MUTU

WAKTU

1


0

20

Perkara

100

12

Bulan

2


0

20

Perkara

100

12

Bulan

3


0

20

Perkara

100

12

Bulan

4


0

20

Perkara

100

12

Bulan

5

Mengikuti pemeriksaan persiapan dan persidangan secara aktif dan cermat

0

20

Perkara

100

12

Bulan

6


0

20

Perkara

100

12

Bulan

7

Mempelajari berita acara pemeriksaan persidangan

0

200

Berita Acara

100

12

Bulan

8

Mendiskusikan dan memusyawarahkan putusan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Menyusun konsep putusan

0

20

Perkara

100

12

Bulan

0

10

Perkara

100

12

Bulan


0

20

Perkara

100

12

Bulan

11 Melakukan pengawasan bidang keuangan

0

4

Kegiatan

100

12

Bulan

12 Membuat laporan hasil pengawasan bidang keuangan

0

4

Kegiatan

100

12

Bulan

9

BIAYA


BIAYA

72

Laporan tahunan

7.

2014

NENNY FRANTIKA, S.H.,M.H.


NO


1

Nama


1

Nama

NENNY FRANTIKA, SH., MH.

2

NIP

19630508 198803 2 002

2

NIP

19731119 199303 2 001

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang


4

Jabatan

KETUA PTUN BANDUNG

4

Jabatan

HAKIM PRATAMA UTAMA

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


TARGET

AK KUAN T/OUTPU T

KUAL/MUTU

WAKTU

1


0

20

Perkara

100

12

Bulan

2


0

20

Perkara

100

12

Bulan

3


0

20

Perkara

100

12

Bulan

4


0

20

Perkara

100

12

Bulan

5


0

200

100

12

Bulan

6


0

20


100

12

Bulan

0

20

Perkara

100

12

Bulan

0

20

Perkara

100

12

Bulan

7 8 9

Melakukan pemeriksaan persiapan dan persidangan secara aktif dan cermat Menganalisis jawaban, replik, duplik, hasil pembuktian dan kesimpulan Mendiskusikan dan memusyawarahkan putusan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim

0

20

Perkara

100

12

Bulan


0

20

Perkara

100

12

Bulan


0

20

Perkara

100

12

Bulan

8.

RONI ERRY SAPUTRO, S.H.,M.H.


NO


1

Nama


1

Nama

RONI ERRY SAPUTRO, SH., MH.

2

NIP

19630508 198803 2 002

2

NIP

19770628 200112 1 003

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang


4

Jabatan

KETUA PTUN BANDUNG

4

Jabatan

HAKIM PRATAMA UTAMA

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


TARGET

AK KUANT/OUTPU T

KUAL/MUTU

WAKTU

1


0

20

Perkara

100

12

Bulan

2


0

20

Perkara

100

12

Bulan

3


0

20

Perkara

100

12

Bulan

4


0

20

Perkara

100

12

Bulan

5


0

20

Perkara

100

12

Bulan

6


0

20

Perkara

100

12

Bulan

7


0

200

Berita Acara

100

12

Bulan

8


0

20

Perkara

100

12

Bulan

0

10

Perkara

100

12

Bulan


0

20

Perkara

100

12

Bulan

11 Melakukan pengawasan bidang kepaniteraan hukum

0

4

Kegiatan

100

12

Bulan

12 Membuat laporan hasil pengawasan bidang kepaniteraan hukum

0

4

Kegiatan

100

12

Bulan

13 Pengawas IT

0

4

Kegiatan

100

12

Bulan

9

BIAYA


BIAYA

73

Laporan tahunan

9.

2014

RUT ENDANG LESTARI, S.H.


NO


1

Nama


1

Nama

RUT ENDANG LESTARI, SH.

2

NIP

19630508 198803 2 002

2

NIP

19760930 200112 2 002

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang


4

Jabatan

KETUA PTUN BANDUNG

4

Jabatan


5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


TARGET

AK KUAN T/OUTPU T

KUAL/MUTU

WAKTU

1


0

20

Perkara

100

12

Bulan

2


0

20

Perkara

100

12

Bulan

3


0

20

Perkara

100

12

Bulan

4


0

20

Perkara

100

12

Bulan

5

M engikuti pemeriksaan persiapan dan persidangan secara aktif dan cermat

0

20

Perkara

100

12

Bulan

6

M enganalisis jawaban, replik, duplik, hasil pembuktian dan kesimpulan

0

20

Perkara

100

12

Bulan

7

M empelajari berita acara pemeriksaan persidangan

0

200

Berita Acara

100

12

Bulan

8


0

20

Perkara

100

12

Bulan

0

10

Perkara

100

12

Bulan


9

0

20

Perkara

100

12

Bulan

11 M elakukan pengawasan bidang keuangan perkara

0

4

Kegiatan

100

12

Bulan

12 M embuat laporan hasil pengawasan bidang perkara

0

4

Kegiatan

100

12

Bulan

13 M elakukan pengawasan dan rapat komite anggaran

0

3

Kegiatan

100

12

Bulan

14 M elakukan pengarsipan data/surat dan pencatatan terkait dengan kegiatan IKAHI (sekrretaris IKAHI)

0

2

Kegiatan

100

12

Bulan

15 M elakukan laporan keuangan PTWP

0

12

Kegiatan

100

12

Bulan

BIAYA

10. NELVY CHRISTIN, S.H.,M.H. NO I. PEJABAT PENILAI

NO


1

Nama


1

Nama

NELVY CHRISTIN, SH., MH.

2

NIP

19630508 198803 2 002

2

NIP

19761204 200112 2 002

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang


4

Jabatan

KETUA PTUN BANDUNG

4

Jabatan

HAKIM PRATAMA UTAMA

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


TARGET

AK KUANT/OUTPU T

KUAL/MUTU

WAKTU

1


0

20

Perkara

100

12

Bulan

2


0

20

Perkara

100

12

Bulan

3


0

20

Perkara

100

12

Bulan

4


0

20

Perkara

100

12

Bulan

5


0

20

Perkara

100

12

Bulan

6


0

20

Perkara

100

12

Bulan

7


0

200

Berita Acara

100

12

Bulan

8


0

20

Perkara

100

12

Bulan

0

10

Perkara

100

12

Bulan


0

20

Perkara

100

12

Bulan

11 Melakukan pengawasan bidang perkara

0

4

Kegiatan

100

12

Bulan

12 Membuat laporan hasil pengawasan bidang perkara

0

4

Kegiatan

100

12

Bulan

9


BIAYA

74

Laporan tahunan

2014

11. INDAH MAYASARI, S.H.,M.H. NO I. PEJABAT PENILAI

NO


1

Nama


1

Nama

INDAH MAYASARI, SH., MH.

2

NIP

19630508 198803 2 002

2

NIP

19790413 200212 2 004

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang

PENATA (III/c)

4

Jabatan

KETUA PTUN BANDUNG

4

Jabatan

HAKIM PRATAMA MADYA

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


TARGET

AK KUANT/OUTPU T

KUAL/MUTU

WAKTU

1


0

20

Perkara

100

12

Bulan

2


0

20

Perkara

100

12

Bulan

3


0

20

Perkara

100

12

Bulan

4


0

20

Perkara

100

12

Bulan

5


0

20

Perkara

100

12

Bulan

6


0

20

Perkara

100

12

Bulan

7


0

200

Berita Acara

100

12

Bulan

8


0

20

Perkara

100

12

Bulan

0

10

Perkara

100

12

Bulan


9

0

20

Perkara

100

12

Bulan

11 Melakukan pengawasan bidang sub kepegawaian

0

4

Kegiatan

100

12

Bulan

12 Membuat laporan hasil pengawasan bidang sub kepegawaian

0

4

Kegiatan

100

12

Bulan

BIAYA

12. SUTIYONO, S.H.,M.H. NO I. PEJABAT PENILAI

NO


1

Nama


1

Nama

SUTIYONO, SH., MH

2

NIP

19630508 198803 2 002

2

NIP

19680120 199703 1 001

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang


4

Jabatan

KETUA PTUN BANDUNG

4

Jabatan

HAKIM PRATAMA UTAMA

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


TARGET

AK KU ANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

1

Menentukan hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan

0

10

Penetapan

100

12

Bulan

2

Melaksanakan Pemeriksaan Persiapan

0

50

Pemeriksaan

100

12

Bulan

3

Memeriksa BA Pemeriksaan Persiapan

0

50

BAP

100

12

Bulan

4

Menentukan hari dan tanggal Persiapan

0

10

Penetapan

100

12

Bulan

5

Melakasanakan Persidangan terbuka untuk umum

0

175

Persidangan

100

12

Bulan

6

Pemeriksaan BAP

0

175

BAP

100

12

Bulan

7

Melaksanakan Musyawarah

0

20

Musyawarah

100

12

Bulan

8

Memeriksa /Menyusun /Mengonsep putusan

0

20

Putusan

100

12

Bulan

9

Minutasi / Tanda Tangan putusan

0

20

Minutasi

100

12

Bulan


BIAYA

75

Laporan tahunan

2014

13. RETNO NAWANGSIH, S.H. NO I. PEJABAT PENILAI

NO


1

Nama


1

Nama

RETNO NAWANGSIH, SH.

2

NIP

19630508 198803 2 002

2

NIP

19770308 200112 2 003

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang


4

Jabatan

KETUA PTUN BANDUNG

4

Jabatan


5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


TARGET

AK KUAN T/OUTPU T

KUAL/MUTU

WAKTU

1

M empelajari berkas perkara

7

Berkas

100

12

Bulan

2

M elaksanakan Pemeriksaan Persiapan

7

Kegiatan

100

12

Bulan

3

M emeriksa dan Mengoreksi Berita Acara Pemeriksaan Persiapan

5

Berkas

100

12

Bulan

4

M enandatangani Berita Acara Pemeriksaan Persiapan

5

Berkas

100

12

Bulan

5

M elaksanakan Persidangan

7

Sidang

100

12

Bulan

6

M engoreksi Berita Acara Sidang

5

Berkas

100

12

Bulan

7

M enandatangani Berita Acara Persidangan

5

Berkas

100

12

Bulan

8

M embuat dan Menandatangani Putusan

7

Berkas

100

12

Bulan

9

M enjalankan Fungsi Hakim Pengawas Bidang Kepegawaian

4

Kegiatan

100

12

Bulan


BIAYA

76

Laporan tahunan

2014

 ESELON III 1.

PANITERA/SEKRETARIS (SUBEJO, S.H.)


NO


1

Nama


1

Nama

SUBEJO, SH.

2

NIP

19630508 198803 2 002

2

NIP

19580807 198603 1 005

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang

PEMBINA TK. I (IV/b)

4

Jabatan

KETUA PTUN BANDUNG

4

Jabatan

PANITERA /SEKRETARIS

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


TARGET

AK KUAN T/OUTPU T

KUAL/MUTU

WAKTU

Melakukan penelitian Administrasi terhadap berkas gugatan masuk (kepaniteraan) Menunjuk Panitera Pengganti untuk Mendampingi Majelis Hakim / Hakim Tunggal dalam Persidangan (kepaniteraan) Menunjuk Juru Sita Pengganti (kepaniteraan)

0

100

Perkara

100

12

Bulan

0

100

Perkara

100

12

Bulan

0

100

Perkara

100

12

Bulan

4

Menandatangani Salinan-salinan Putusan dan Salinan-salinan Penetapan (kepaniteraan)

0

200

Salinan

100

12

Bulan

5

Menandatangani Akta Banding, Kasasi dan PK (kepaniteraan)

0

80

Akta

100

12

Bulan

0

160

Surat

100

12

Bulan

0

50

Surat

100

12

Bulan

1 2 3

7

Menandatangani surat pemberitahuan Putusan Banding, Kasasi dan PK (kepaniteraan) Mengelola Tata Persuratan Bidang Kepaniteraan (kepaniteraan)

8

Menandatangani Laporan keuangan perkara (kepaniteraan)

0

12

Laporan

100

12

Bulan

9

Menandatangani Laporan keadaan perkara bulanan (kepaniteraan)

6

0

12

Laporan

100

12

Bulan

10 Menandatangani Laporan caturwulan ( Banding, Kasasi, PK dan Eksekusi ) (kepaniteraan) 11 Menandatangani Laporan semester ( kegiatan Hakim dan Panitera Pengganti ) (kepaniteraan) 12 Menandatangani Laporan Tahunan (kepaniteraan)

0

3

Laporan

100

12

Bulan

0

2

Laporan

100

12

Bulan

0

1

Laporan

100

12

Bulan

13 Mendampingi Ketua dalam Dissmisal Proses (kepaniteraan)

0

10

Perkara

100

12

Bulan

14 Mendampingi Majelis Hakim / Hakim Tunggal dalam sidang (kepaniteraan)

0

2

Perkara

100

12

Bulan

15 Membuat dan menandatangani panggilan sidang kepada para Pihak (kepaniteraan)

0

10

Surat

100

12

Bulan

16 Membuat dan menandatangani Berita Acara sidang (kepaniteraan)

0

20

Sidang

100

12

Bulan

17 Menandatangani Putusan (kepaniteraan)

0

2

Putusan

100

12

Bulan

0

1

Dokumen

100

12

Bulan

0

1

Surat

100

12

Bulan

20 Memeriksa dan Menandatangani Laporan SAKPA Bulanan (Kesekretariatan) 21 Memeriksa dan Menandatangani Laporan, Penerimaan Negara dan PNBP (Kesekretariatan) 22 Memeriksa dan Menandatangani Laporan SAKPA-W triwulan (Kesekretariatan) Memeriksa dan Menandatangani Laporan Keuangan PP 39 th. 2006 23 BAPPENAS (Kesekretariatan) Memeriksa dan Menandatangani Laporan Keuangan LKA Manual dan LPJ 24 Bendahara (Kesekretariatan) 25 Memeriksa dan Menandatangani CALK ( Catatan Atas Laporan Keuangan ) Semester I & II 26 Memeriksa dan Menandatangani bukti-bukti pengeluaran belanja dan dokumen pengadaan (Kesekretariatan) 27 Memeriksa dan Menandatangani usulan dan pertanggungjawaban Renumerasi Pegawai (Kesekretariatan) Mengusulkan dan menandatangani Revisi Anggaran DIPA/POK 28 (Kesekretariatan) 29 Menandatangani SK Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (Kesekretariatan)

0

24

Dokumen

100

12

Bulan

0

12

Dokumen

100

12

Bulan

0

4

Dokumen

100

12

Bulan

0

4

Dokumen

100

12

Bulan

0

12

Dokumen

100

12

Bulan

0

6

Dokumen

100

12

Bulan

0

3

Dokumen

100

12

Bulan

0

12

Dokumen

100

12

Bulan

0

1

Dokumen

100

12

Bulan

0

1

Surat

100

12

Bulan

30 Menandatangani SK Pejabat pemeriksa pengadaan Barang/Jasa (Kesekretariatan)

0

1

Surat

100

12

Bulan

31 Mengelola Tata Persuratan Bidang Kesekretariatan (Kesekretariatan)

0

500

Surat

100

12

Bulan

32 Memeriksa dan Menandatangani Berita Acara Rekonsiliasi Internal SIMAK BMN-SAKPA (Kesekretariatan) 33 Memeriksa dan Menandatangani Laporan BMN Semester I & II (Kesekretariatan)

0

34

Dokumen

100

12

Bulan

0

5

Dokumen

100

12

Bulan

Menyusun dan Menandatangani perencanaan Anggaran (RKA/KL) 18 (Kesekretariatan) 19 Menandatangani SK penunjukan pengelola keuangan (Kesekretariatan)


BIAYA

77

Laporan tahunan

2.

2014

WAKIL PANITERA (MUHAMMAD, S.H.)


NO


1

Nama

SUBEJO,S.H.

1

Nama

MUHAMMAD,S.H.

2

NIP

19580807 198603 1 005

2

NIP

19690520 199203 1 004

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang

PEMBINA (IV/a)

4

Jabatan

PANITERA / SEKRETARIS

4

Jabatan

WAKIL PANITERA

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


TARGET

AK KUANT/OUTPU T

1 2 3

Melakukan penelitian Administrasi terhadap berkas gugatan masuk Memeriksa / menunjuk Panitera Pengganti untuk Mendampingi Majelis Hakim / Hakim Tunggal dalam Persidangan Memeriksa surat penunjukan Juru Sita Pengganti

KUAL/MUTU

WAKTU

0

100

Perkara

100

12

bulan

0

100

Perkara

100

12

bulan

0

100

Perkara

100

12

bulan

4

Memeriksa / Menandatangani Salinan-salinan Putusan dan Salinan-salinan Penetapan

0

200

Salinan

100

12

bulan

5

Memeriksa / Menandatangani Akta Banding, Kasasi dan PK

0

80

Akta

100

12

bulan

6

0

160

Surat

100

12

bulan

7

Memeriksa / Menandatangani surat pemberitahuan Putusan Banding, Kasasi dan PK Memeriksa / Mengelola Tata Persuratan Bidang Kepaniteraan

0

50

Surat

100

12

bulan

8

Memeriksa / Menandatangani Laporan keuangan perkara

0

12

Laporan

100

12

bulan

9

Memeriksa / Menandatangani Laporan keadaan perkara bulanan

0

12

Laporan

100

12

bulan

10 Memeriksa / Menandatangani Laporan caturwulan ( Banding, Kasasi, PK dan Eksekusi ) 11 Memeriksa / Menandatangani Laporan semester ( kegiatan Hakim dan Panitera Pengganti ) 12 Memeriksa / Menandatangani Laporan Tahunan

0

3

Laporan

100

12

bulan

0

2

Laporan

100

12

bulan

0

1

Laporan

100

12

bulan

13 Mendampingi Ketua dalam Dissmisal Proses

0

4

Perkara

100

12

bulan

14 Mendampingi Majelis Hakim / Hakim Tunggal dalam sidang

0

3

Perkara

100

12

bulan

15 Membuat dan menandatangani panggilan sidang kepada para

0

15

Surat

100

12

bulan

16 Membuat dan menandatangani Berita Acara sidang

0

36

Sidang

100

12

bulan

17 Menandatangani Putusan

0

3

Putusan

100

12

bulan

3.

WAKIL SEKRETARIS (Dra. ENTIT HERYATI)


NO


1

Nama

SUBEJO,S.H.

1

Nama

Dra. ENTIT HERYATI

2

NIP

19580807 198603 1 005

2

NIP

19600209 198703 2 002

3

Pangkat/Gol.Ruang

PEM BINA TK. I (IV/b)

3

Pangkat/Gol.Ruang

PEMBINA (IV/a)

4

Jabatan


4

Jabatan

WAKIL SEKRETARIS

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO

BIAYA


TARGET

AK KUAN T/OUTPU T

1

M enyusun rencana kegiatan kerja Kesekretariatan

0

2

M engawasi rencana umum pengadaan (RUP)

3

M engelola tata persuratan bidang kesekretariatan

4 5

KUAL/MUTU

WAKTU

2

Dokumen

100

12

bulan

0

1

Laporan

100

12

bulan

0

500

Surat

100

12

bulan

M engelola data statistik pegawai

0

12

Surat

100

12

bulan

M enyusun program kerja anggaran DIPA (RKA/KL)

0

1

Dokumen

100

12

bulan

6

M enyiapkan, memeriksa dan memaraf LAKIP

0

1

Dokumen

100

12

bulan

7

M engawasi laporan PP 39 keuangan

0

4

Laporan

100

12

bulan

8

M engawasi laporan ATK dan BMN

0

12

Kegiatan

100

12

bulan

9

M emeriksa pendataan barang inventaris/ rumah tangga kantor

0

1

Kegiatan

100

12

bulan

10 M enyusun, meneliti, mengoreksi, memaraf laporan bulanan, semester, tahunan 11 M emeriksa dan memaraf laporan SAKPA bulanan

0

15

Laporan

100

12

bulan

0

24

Dokumen

100

12

bulan

12 M emeriksa dan memaraf laporan SAKPA-W triwulan

0

4

Dokumen

100

12

bulan

M emaraf SK pejabat pengadaan barang/jasa dan SK pemeriksa pengadaan 13 barang/jasa 14 M emeriksa dan memaraf berita acara rekonsiliasi internal SIMAK BMDNSAKPA

0

2

Surat

100

1

hari

0

34

Dokumen

100

12

bulan

15 M emeriksa dan memaraf laporan BMN semester I & II

0

5

Dokumen

100

12

bulan

16 M emeriksa dan memaraf laporan kegiatan bulanan

0

12

Dokumen

100

12

bulan

17 M emaraf usulan pembentukan panitia penghapusan BMN

0

1

Surat

100

1

hari

18 M emeriksa dan memaraf SPK honorer

0

14

Surat

100

12

bulan

19 M emeriksa dan memaraf rekapitulasi absen hakim dan pegawai

0

12

Surat

100

12

bulan

20 M emeriksa dan memaraf SK-SK yang berhubungan dengan kesekretariatan

0

10

Surat

100

12

bulan


BIAYA

78

Laporan tahunan

2014

 ESELON IV 4.

PANMUD PERKARA (BIBAN ABDUL HOBIR, S.H.)



NO

1

Nama

SUBEJO,S.H.

1

Nama

BIBAN ABDUL HOBIR,S.H.

2

NIP

19580807 198603 1 005

2

NIP

19630204 199003 1 003

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang

PENATA TK. I (III/d)

4

Jabatan


4

Jabatan


5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


TARGET

AK KUAN T/OUTPU T

1 2 3 4

Meneliti berkas perkara gugatan masuk Meneliti berkas perkara yang masuk yang dimohonkan Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Eksekusi Meneliti / mengawasi penyelesaian perkara, memberi paraf, menandatangani bundel B, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Menyerahkan berkas perkara kepada Wakil Panitera, Panitera/Sekretaris, Ketua dan Ketua Majelis

KUAL/MUTU

WAKTU

0

170

Berkas

100

12

bulan

0

400

Berkas

100

12

bulan

0

400

Berkas

100

12

bulan

0

400

Berkas

100

12

bulan

5

Menyerahkan data perkara kepada petugas IT

0

600

Berkas

100

12

bulan

6

Membantu Panitera melaksanakan persidangan dengan Majelis Hakim

0

5

Berkas

100

12

bulan

5.

PANMUD HUKUM (ROCHAYAH, S.H.)


NO


1

Nama

SUBEJO,S.H.

1

Nama

ROCHAYAH,S.H.

2

NIP

19580807 198603 1 005

2

NIP

19580910 198903 2 003

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang


4

Jabatan


4

Jabatan

PANITERA MUDA HUKUM

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


TARGET

AK KUANT/OUTPUT

1

Menerima tata persuratan kepaniteraan hukum (Struktural)

0

75

2

Memeriksa, mengklasifikasi, menyimpan berkas in aktif (Struktural)

0

3

Memeriksa, memaraf laporan bulanan (Struktural)

0

4

Memeriksa, memaraf laporan caturwulan Banding, Kasasi, PK, dan Eks ekusi (Sturktural)

5

Memeriksa, memaraf laporan semester (Struktural)

6

Memeriksa, memaraf laporan tahunan (Struktural)

0

7

Mendampingi Hakim dalam persidangan (Fungsional)

0

8

Membuat berita acara persidangan (Fungsional)

0

9

Membuat jadwal sidang melalui website (Fungsional)

KUAL/MUTU

WAKTU

Surat

100

12

bulan

60

Berkas

100

12

bulan

12

Lapor an

100

12

bulan

0

3

Lapor an

100

12

bulan

0

2

Lapor an

100

12

bulan

1

Lapor an

100

12

bulan

36

Persidangan

100

12

bulan

36

Persidangan

100

12

bulan

0

36

Persidangan

100

12

bulan

10 Membuat surat panggilan s idang

0

12

Surat

100

12

bulan

11 Membuat surat pemberitahuan putusan apabila ada pihak yang tidak hadir (Fungsional)

0

3

Perkara

100

12

bulan

12 Menandatangani Putusan (Fungsional)

0

3

perkara

100

12

bulan

13 Membuat salinan putusan kepada para pihak (Fungsional)

0

3

Perkara

100

12

bulan

14 Minutas berkas perkara (Fungsional)

0

3

Perkara

100

12

bulan

6.

BIAYA

BIA YA

KASUB BAG UMUM (JACKY RIDWAN, S.H.)


NO


1

Nama

Dra. ENTIT HERYATI

1

Nama

JACKY RIDWAN, SH.

2

NIP

19600209.198703.2.002

2

NIP

19590618.198502.1.001

3

Pangkat/Gol.Ruang

PEMBINA (IV/a)

3

Pangkat/Gol.Ruang

PENATA TK.I (III/d)

4

Jabatan

WAKIL SEKRETARIS

4

Jabatan

KEPALA SUB BAGIAN UMUM

5

Unit Kerja

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG

5

Unit Kerja

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG

NO


TARGET

AK KUANT/OUTPUT

1

Menyusun Rencana Kerja Sub Bagian Umum

0

2

Membuat Konsep Surat

3

Mengelola Surat Masuk dan Surat Keluar

4

KUAL/MUTU

WAKTU

BIAYA

1

kegiatan

100

12

bln

0

20

surat

100

12

bln

0

1000

surat

100

12

bln

Membuat Draft Laporan Kegiatan, Bulanan, Tahunan

0

13

laporan

100

12

bln

5

Menandatangani Laporan BMN dan Persediaan Bagian Umum

0

3

laporan

100

12

bln

6

Mengkoordinir Urusan Rumah Tangga

0

10

kegiatan

100

12

bln

7

Mengkoordinir Kebersihan Kantor

0

12

laporan

100

12

bln

8

Mengkoordinir Keamanan Kantor

0

12

kegiatan

100

12

bln

9

Mengkoordinir Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4

0

11

surat

100

12

bln

0

9

kegiatan

100

12

bln

10 Mengkoordinir Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Negara JUMLAH


0

79

Laporan tahunan

7.

2014

KASUB BAG KEPEGAWAIAN (KURNIA ANGGRIANDINI, S.H.)


NO


1

Nama

SUBEJO, S.H.

1

Nama

KURNIA ANGGRIANDINI, S.H.

2

NIP

19580807 198603 1 005

2

NIP

19700317 199903 2 002

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang


4

Jabatan


4

Jabatan

KA. SUB BAG KEPEGAWAIAN

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


TARGET

AK KUAN T/OUTPU T

1

M enyusun rencana kerja Sub Bagian Kepegawaian

KUAL/MUTU

WAKTU

0

1

Berkas

100

12

bulan

0

7

Berkas

100

12

bulan

3

M emeriksa kelengkapan berkas usul kenaikan pangkat, mutasi dan pensiun Pegawai M embuat Konsep Surat Keputusan dan Surat Kedinasan lainya

0

20

Berkas

100

12

bulan

4

M emeriksa usul Kenaikan Gaji Berkala (KGB)

0

26

Berkas

100

12

bulan

5

M engelola tata persuratan bidang Kepegawaian

0

250

Surat

100

12

bulan

6

0

1

Laporan

100

12

bulan

7

M enyusun DUK pegawai di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung M emeriksa hasil Rekapitulasi absensi Hakim dan Pegawai

0

12

Laporan

100

12

bulan

8

M engelola Aplikasi Kepegawaian

0

4

Kegiatan

100

12

bulan

9

M enyusun data Bezzeting Hakim dan Pegawai

0

4

Laporan

100

12

bulan

10 M enyusun Laporan Tahunan Sub Bag Kepegawaian

0

1

Laporan

100

12

bulan

2

8.

KASUB BAG KEUANGAN (MOKHAMAD AMIRUDIN, S.H)


NO


1

Nama

SUBEJO,S.H.

1

Nama

MOKHAMAD AM IRUDIN,S.H.

2

NIP

19580807 198603 1 005

2

NIP

19740315 200012 1 001

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang

PENATA (III/c)

4

Jabatan


4

Jabatan

KA. SUB BAG KEUANGAN

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


TARGET

AK KUAN T/OUTPU T

1

M embuat usulan RKA-KL serta menyusun TOR dan RAB

KUAL/MUTU

WAKTU

0

3

Berkas

100

12

bulan

0

1

Kegiatan

100

12

bulan

3

M enyusun rencana penarikan, memeriksa dan mengawasi pengelolaan dan pelaporan anggaran M engikuti dan melaksanakan penelaahan DIPA dan revisi anggaran

0

40

Nota

100

12

bulan

4

M embuat dan menandatangani SPP dan SPM

0

40

Nota

100

12

bulan

5

M embaca, meneliti, mengkonsep dan membalas surat menyurat yang didisposisikan dari Wakil Sekretaris

0

3

Laporan

100

12

bulan

2

BIAYA

BIAYA

 STAFF 1.

ASEP AHMAD SUDRAJAT, S.T.


NO


1

Nama

MOKHAMAD AMIRUDIN, SH.

1

Nama

ASEP AHMAD SUDRAJAT, ST.

2

NIP

19740315 200012 1 001

2

NIP

19780910 200604 1 005

3

Pangkat/Gol.Ruang

PENATA (III/c)

3

Pangkat/Gol.Ruang

PENATA (III/c)

4

Jabatan

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

4

Jabatan

STAFF SUB BAGIAN KEUANGAN

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


TARGET

AK KUAN T/OUTPU T

1 2 3 4 5

M enerima uang yang bersumber dari APBN baik dalam bentuk Gaji, UP/GUP/TUP, LS Bendahara dan Remunerasi serta Non APBN seperti Pajak M enyimpan uang yang diterima dari bank yang bersumber dari UP/GUP/TUP dan dari Non APBN seperti PPN dan PPH M embayarkan dan mendistribusikan uang yg bersumber dari APBN baik dlm bentuk Gaji, Realisasi UP/GUP/TUP, LS Bendahara dan Remunerasi M enatausahakan/Membukukan setiap transaksi keuangan kedalam Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu (Kas Tunai ; Bank ; Perjadin ; BPP ; Uang M empertanggungjawabkan segala bentuk transaksi dengan membuat Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran


0

KUAL/MUTU

WAKTU

80

Transaksi

100

12

Bulan

0

80

Transaksi

100

12

Bulan

0

400

Transaksi

100

12

Bulan

0

400

Transaksi

100

12

Bulan

0

24

Laporan

100

12

Bulan

BIAYA

80

Laporan tahunan

2.

2014

DINIARTI MAYA CIPTANI, S.E.,M.M.


NO


1

Nama


1

Nama

DINIARTI MAYACIPTANI,S.E.,M.M.

2

NIP

19740315 200012 1 001

2

NIP

19820915 200604 2 005

3

Pangkat/Gol.Ruang

PENATA (III/C)

3

Pangkat/Gol.Ruang

PENATA MUDA TK. I (III/B)

4

Jabatan


4

Jabatan


5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


TARGET

AK KUAN T/OUTPU T

KUAL/MUTU

WAKTU

Membuat perhitungan dan mengoreksi belanja pegawai berupa gaji induk, gaji terusan, gaji susulan, kekurangan gaji, uang makan, UDW Mendistribusikan dan menghitung potongan-potongan gaji yang terdapat dala belanja pegawai Membuat laporan pengajuan dan pertanggungjawaban atas remunisasi pegawai

0

32

Berkas

100

12

Bulan

0

13

Berkas

100

12

Bulan

0

26

Berkas

100

12

Bulan

4

Mengarsipkan SK yang berhubungan dengan hak-hak keuangan pegawai

0

54

Berkas

100

12

Bulan

5

Menghitung, mengoreksi belanja pegawai berupa uang lembur

0

2

Berkas

100

12

Bulan

6

Menyampaikan laporan SPT tahunan pegawai ke kantor pajak

0

54

Laporan

100

12

bulan

1 2 3

3.

HIDAYAT


NO


1

Nama

JACKY RIDWAN,S.H.

1

Nama

HIDAYAT

2

NIP

19590618 198502 1 001

2

NIP

19670424 199203 1 004

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang

PENATA MUDA TK. I (III/b)

4

Jabatan

KA. SUB BAG UMUM

4

Jabatan

STAF SUB BAGIAN UMUM

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


TARGET

AK KUANT/OUTPU T

KUAL/MUTU

WAKTU

1

Membuat konsep balasan terima buku perpustakaan

0

10

Surat

100

12

bulan

2

Mengelola perpustakaan

0

12

Kegiatan

100

12

bulan

3

Memelihara dan memperbaiki barang inventaris kantor

0

12

Kegiatan

100

12

bulan

4

Melaksanakan keamanan kantor

0

20

Kegiatan

100

12

bulan

5

Melaksanakan kebersihan gedung kantor PTUN

0

12

Laporan

100

12

bulan

6

Membantu pelaksanaan urusan rumah tangga

0

12

Kegiatan

100

12

bulan

7

Memelihara gedung kantor dan rumah Rumah Negara

0

9

Kegiatan

100

12

bulan

8

Pengelola kendaraan dinas roda 4 dan roda 2

0

11

Kegiatan

100

12

bulan

4.

BIAYA

BIAYA

BENI MULYONO KADARISMAN, S.Kom.


NO


1

Nama

JACKY RIDWAN,S.H.

1

Nama

BENI MULYONO KADARISMAN,S.KOM.

2

NIP

19590618 198502 1 001

2

NIP

19810205 200904 1 009

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang


4

Jabatan

KA. SUB BAG UMUM

4

Jabatan


5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


TARGET

AK KUAN T/OUTPU T

KUAL/MUTU

WAKTU

1

Membuat draf surat keputusan

0

6

Surat

100

12

bulan

2

Menyusun dokumen penganggaran (RKA-KL)

0

3

Dokumen

100

12

bulan

3

Monitoring RKA-KL online

0

4

Data

100

12

bulan

4

Membuat laopran e-monev

0

4

Laporan

100

12

bulan

5

Membuat dokumen kontrak pengadaan barang/jasa

0

3

Dokumen

100

12

bulan

6

Membuat Laporan SIMAK BMN

0

6

Laporan

100

12

bulan

7

Melaksanakan Rekonsiliasi Internal dengan bagian Keuangan

0

24

BAR

100

12

bulan

8

Melaksanakan Rekonsiliasi dengan KPKNL

0

4

BAR

100

12

bulan

9

Melaksanakan Rekonsiliasi dengan DjKN

0

2

BAR

100

12

bulan


BIAYA

81

Laporan tahunan

5.

2014

MESDI E LUKIA NABABAN, S.H.,S.E.


NO


1

Nama

ROCHAYAH,S.H.

1

Nama

MESDI E. LUKIA NABABAN,S.H.,S.E.

2

NIP

19580910 198903 2 003

2

NIP

19810130 200904 2 002

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang


4

Jabatan

PANITERA MUDA HUKUM

4

Jabatan

STAF KEPANITERAAN HUKUM

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


TARGET

AK KUANT/OUTPU T

KUAL/MUTU

WAKTU

0

12

Laporan

100

12

bulan

0

3

Laporan

100

12

bulan

0

2

Laporan

100

12

bulan

0

1

Laporan

100

12

bulan

0

50

Surat

100

12

bulan

6

Menghimpun, menyusun, membuat, meneliti dan menyampaikan laporan bulanan perkara Menghimpun, menyusun, membuat, meneliti dan menyampaikan laporan catur wulan Menghimpun, menyusun, membuat, meneliti dan menyampaikan laporan semester Menghimpun, menyusun, membuat, meneliti dan meyampaikan laporan tahunan kepada atasan Menerima, meneliti, berkas in aktif dari kepaniteraan perkara dan mengarsipkannya Mencatat dan menerima kembali berkas in aktif yang di pinjam

0

10

Surat

100

12

bulan

7

Membuat urusan lain yang berhubungan dengan statistik dan dokumentasi

0

5

Surat

100

12

bulan

8

Mencatat surat kuasa ke buku register surat kuasa

0

240

Surat

100

12

bulan

1 2 3 4 5

6.

RINA SAPTARINI, S.H.


NO


1

Nama

JACKY RIDWAN,S.H.

1

Nama

RINA SAPTARINI,S.H.

2

NIP

19590618 198502 1 001

2

NIP

19820807 200604 2 003

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang

PENATA MUDA (III/a)

4

Jabatan

KA. SUB BAG UMUM

4

Jabatan


5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


TARGET

AK KUAN T/OUTPU T

KUAL/MUTU

WAKTU

1

Membuat dan mengetik surat keluar umum

0

12

Surat

100

12

bulan

2

Mencatat surat masuk dan surat keluar di buku register surat

0

1000

Surat

100

12

bulan

3

Mengarsipkan surat masuk dan keluar

0

1000

Surat

100

12

bulan

4

Membantu pelaksanaan rumah tangga

0

12

Kegiatan

100

12

bulan

5

Mengadministrasikan Pengiriman Surat Keluar

0

12

Kegiatan

100

12

bulan

6

Mengetik laporan tahunan

0

1

Laporan

100

12

bulan

7.

NO


1

Nama


1

Nama

ASTRI UTAMI DEWI,A.MD.

2

NIP

19740315 200012 1 001

2

NIP

19800204 200604 2 003

3

Pangkat/Gol.Ruang

PENATA (III/c)

3

Pangkat/Gol.Ruang

PENGATUR TK. I (II/d)

4

Jabatan


4

Jabatan


5

Unit Kerja


5

Unit Kerja



TARGET

AK KUAN T/OUTPU T

1 2 3 4

BIAYA

ASTRI UTAMI DEWI, A.Md.


NO

BIAYA

M embuat laporan-laporankeuangan secara bulanan,triwulan, semesteran dan tahunan (CALK) M elakukan rekonsiliasi laporan-laporan keuangan internal dengan SIMAK BMN, SAKPA, san SAKPA-Wilayah M enerima, menyetorkan dan melaporkan setiap penerimaan negara

0

M engarsipkan hasil-hasil rekonsiliasi dan lapora-laporan keuangan dalam bentuk softcopy dan hardcopy


KUAL/MUTU

WAKTU

38

Laporan

100

12

Bulan

0

32

Laporan

100

12

Bulan

0

120

SSBP

100

12

Bulan

0

70

Arsip

100

12

Bulan

BIAYA

82

Laporan tahunan

8.

2014

BADAR HIKMAT


NO


1

Nama

JACKY RIDWAN,S.H.

1

Nama

BADAR HIKMAT,A.MD.

2

NIP

19590618 198502 1 001

2

NIP

19770728 200604 1 003

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang

PENGATUR (II/c)

4

Jabatan

KA. SUB BAG UMUM

4

Jabatan


5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


TARGET

AK KUANT/OUTPU T

KUAL/MUTU

WAKTU

1

Melaksanakan pengadministrasian surat masuk dan keluar

0

100

Surat

100

12

bulan

2

Mengetik laporan kegiatan bulanan, tahunan, Lakip

0

14

Laporan

100

12

bulan

3

Belanja dan pendistribusian ATK, ART

0

10

Kegiatan

100

12

bulan

4

Melaksanakan Opname Fisik persediaan ATK dan ART

0

3

Laporan

100

12

bulan

5

Melaksanakan Ppengklasifikasian dan penjilidan buku perpustakaan

0

2

Kegiatan

100

12

bulan

6

0

9

Kegiatan

100

12

bulan

7

Melaksanakan pengelolaan sarana prasarana gedung kantor dan rumah tangga Mencatat daftar barang ruangan/mendata BMN

0

6

Laporan

100

12

bulan

8

Membantu pelaksanaan urusan rumah tangga

0

10

Kegiatan

100

12

bulan

9.

BIAYA

DIANA WAHYUNI


NO


1

Nama

BIBAN ABDUL HOBIR,S.H.

1

Nama

DIANA WAHYUNI

2

NIP

19630204 199003 1 003

2

NIP

19721001 200604 2 002

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang

PENGATUR MUDA TK. I (II/b)

4

Jabatan


4

Jabatan

STAF KEPANITERAAN PERKARA

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


TARGET

AK KUANT/OUTPU T

KUAL/MUTU

WAKTU

1

Menerima gugatan masuk / perlawanan

0

170

Data

100

12

bulan

2

Pemberkasan gugatan

0

170

Berkas

100

12

bulan

3

Menyerahkan berkas gugatan

0

170

Berkas

100

12

bulan

4

Perbaikan gugatan

0

170

Berkas

100

12

bulan

5

Menerima permohonan intervensi serta memproses berkas intervensi

0

60

Perm

100

12

bulan

6

0

12

Laporan

100

12

bulan

7

Membuat laporan bulanan perkara/ rekapitulasi perkara masuk putus, cabut, dismissal dan yang dimohon banding Pencatatan ke buku induk register perkara

0

170

Data

100

12

bulan

8

Uploading SIAD-PTUN

0

170

Data

100

12

bulan

BIAYA

 FUNGSIONAL - SKP PANITERA PENGGANTI 1.

AHMAD SUBADRI, S.H.


NO


1

Nama

SUBEJO,S.H.

1

Nama

AHMAD SUBADRI,S.H.

2

NIP

19580807 198603 1 005

2

NIP

19700921 199603 1 002

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang


4

Jabatan


4

Jabatan

PANITERA PENGGANTI

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


TARGET

AK KUANT/OUTPUT

KUAL/ MU TU

WAKTU

1

Mendampingi Hakim dalam persidangan

0

60

Persidangan

100

12

bulan

2

Membuat Berita Acara Persidangan

0

60

Persidangan

100

12

bulan

3

Membuat Jadwal sidang melalui website

0

60

Persidangan

100

12

bulan

4

membuat surat panggilan sidang

0

20

Surat

100

12

bulan

5

0

5

Surat

100

12

bulan

6

Membuat surat pemberitahuan amar putusan apabila ada pihak yang tidak hadir Menandatangani putusan

0

5

Perkara

100

12

bulan

7

Minutasi berkas perkara

0

5

Perkara

100

12

bulan


BIAYA

83

Laporan tahunan

2.

2014

DADAN SUHERLAN, S.H.


NO


1

Nama

SUBEJO,S.H.

1

Nama

DADAN SUHERLAN,S. H.

2

NIP

19580807 198603 1 005

2

NIP

19681109 199203 1 001

3

Pangkat/Gol.Ruang

PEMBINA TK. I (IV/)

3

Pangkat/Gol.Ruang


4

Jabatan


4

Jabatan

PANITERA PENGGANTI

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


TARGET

AK KUANT/OUTPUT

KUA L/MUTU

WAKTU

1


0

60

persidangan

100

12

bulan

2


0

60

persidangan

100

12

bulan

3

Memasukan data (input) perkara melalui aplikasi SIAD-PTUN

0

60

persidangan

100

12

bulan

4


0

14

Surat

100

12

bulan

5

Membuat surat pemberitahuan putusan apabila ada pihak yang tidak hadir

0

5

Perkara

100

12

bulan

6

mengetik Putusan

0

5

Perkara

100

12

bulan

7

Menandatangani putusan

0

5

Perkara

100

12

bulan

8

Membuat salinan putusan kepada para pihak

0

5

Perkara

100

12

bulan

9


0

5

Perkara

100

12

bulan

3.

DODO SUHADA, S.H.


NO


1

Nama

SUBEJO,S.H.

1

Nama

DODO SUHADA,S.H.

2

NIP

19580807 198603 1 005

2

NIP

19710627 198903 1 005

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang


4

Jabatan


4

Jabatan

PANITERA PENGGANTI

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


TARGET

AK KUANT /OUTPUT

KUAL/MUTU

WA KTU

1


0

60

Persidangan

100

12

bulan

2


0

60

Persidangan

100

12

bulan

3


0

60

Persidangan

100

12

bulan

4


0

14

Surat

100

12

bulan

5


0

5

Perkara

100

12

bulan

6

mengetik Putusan

0

5

Perkara

100

12

bulan

7


0

5

Perkara

100

12

bulan

8


0

5

Perkara

100

12

bulan

9


0

5

Perkara

100

12

bulan

4.

BIAYA

BIA YA

ENDANG SUMITRA, S.H.


NO


1

Nama

SUBEJO,S.H.

1

Nama

ENDANG SUMITRA,S.H.

2

NIP

19580807 198603 1 005

2

NIP

19580318 198603 1 001

3

Pangkat/Gol.Ruang

PEMBINA TK. I (IV/d)

3

Pangkat/Gol.Ruang


4

Jabatan


4

Jabatan

PANITERA PENGGANTI

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja



AK

NO

TARGET KUANT/OU TPUT

KUAL /MUTU

WAKTU

1


0

60

Pers idangan

100

12

bulan

2


0

60

Pers idangan

100

12

bulan

3


0

60

pers idangan

100

12

bulan

4


0

14

Surat

100

12

bulan

5


0

5

Perkara

100

12

bulan

6

mengetik Putusan

0

5

Perkara

100

12

bulan

7


0

5

Perkara

100

12

bulan

8


0

5

Perkara

100

12

bulan

9


0

5

Perkara

100

12

bulan


BIAYA

84

Laporan tahunan

5.

2014

FAIZAL WAHYUDIN, S.H.


NO


1

Nama

SUBEJO, S.H.

1

Nama

FAIZAL WAHYUDIN, S.H.

2

NIP

19580807 198603 1 005

2

NIP

19761503 200003 1 003

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang

PENATA (III/c)

4

Jabatan


4

Jabatan

PANITERA PENGGANTI

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja



AK

NO

TARGET KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKT U

1


0

60

Persidangan

100

12

bulan

2


0

60

Persidangan

100

12

bulan

3


0

60

persidangan

100

12

bulan

4


0

14

Surat

100

12

bulan

5


0

5

Perkara

100

12

bulan

6

mengetik Putusan

0

5

Perkara

100

12

bulan

7


0

5

Perkara

100

12

bulan

8


0

5

Perkara

100

12

bulan

9


0

5

Perkara

100

12

bulan

6.

GUNYANTORO, S.H.


NO


1

Nama

SUBEJO,S.H.

1

Nama

GUNYANTORO,S.H.

2

NIP

19580807 198603 1 005

2

NIP

19611110 199803 1 001

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang


4

Jabatan


4

Jabatan

PANITERA PENGGANTI

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja



AK

NO

TARGET KU ANT/OUTPUT

KUAL/MU TU

WAKTU

1


0

60

Persidangan

100

12

bulan

2


0

60

Persidangan

100

12

bulan

3


0

60

Surat

100

12

bulan

4


0

14

Surat

100

12

bulan

5


0

5

Perkara

100

12

bulan

6

mengetik Putusan

0

5

Perkara

100

12

bulan

7


0

5

Perkara

100

12

bulan

8


0

5

Perkara

100

12

bulan

9


0

5

Perkara

100

12

bulan

7.

BIAYA

BIAYA

NANANG EDI SUSANTO, S.H.


NO


1

Nama

SUBEJO,S.H.

1

Nama

NANANG EDI SUSANTO,S.H.

2

NIP

19580807 198603 1 005

2

NIP

19730514 199803 1 004

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang

PENATA (III/c)

4

Jabatan


4

Jabatan

PANITERA PENGGANTI

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


TARGET

AK KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

1


0

60

Persidangan

100

12

bulan

2


0

60

Persidangan

100

12

bulan

3


0

60

Persidangan

100

12

bulan

4


0

14

Surat

100

12

bulan

5


0

5

Perkara

100

12

bulan

6

mengetik Putusan

0

5

Perkara

100

12

bulan

7


0

5

Perkara

100

12

bulan

8


0

5

Perkara

100

12

bulan

9


0

5

Perkara

100

12

bulan


BIAYA

85

Laporan tahunan

8.

2014

IIN NOVITALINA, S.H.

I. PEJABAT PENILAI

NO


Nama

SUBEJO,S.H.

1

Nama

IIN NOVITALINA,S.H.

NIP

19580807 198603 1 005

2

NIP

19711127 199603 2 003

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang


Jabatan


4

Jabatan

PANITERA PENGGANTI

Unit Kerja


5

Unit Kerja

PENGADI LAN TUN BANDUNG


TARGET

AK KU ANT/OU TPUT

KU AL/MUTU

WAKTU


0

60

Persidangan

100

12

bulan


0

60

Persidangan

100

12

bulan

Membuat jadwal sidang melalui website

0

60

Persidangan

100

12

bulan


0

14

Surat

100

12

bulan


0

5

Perkara

100

12

bulan

mengetik Putusan

0

5

Perkara

100

12

bulan


0

5

Perkara

100

12

bulan


0

5

Perkara

100

12

bulan

melaksanakan ketatausahaan kepaniteraan Hukum, baik surat masuk maupun surat keluar dan mengarsipkannya (perbantuan)

0

80

Surat

100

12

bulan

Melayani/memberikan data-data kepada pencari keadilan (perbantuan)

0

35

Berkas

100

12

bulan

Mengonsep dan membuat ijin kuasa Insidentil (perbantuan)

0

3

Surat

100

12

bulan

0

240

Surat

100

12

bulan

0

12

Laporan

100

12

bulan

Melegalisir surat kuasa khusus dan kuasa insidentil dan mengarsipkannya (perbantuan) Mengoreksi laporan bulanan, laporan catur wulan, laporan semester laporan tahunan dan mengarsipkannya (perbantuan)

9.

BIAYA

NANGNANG DJUMENA


NO


1

Nama

SUBEJO,S.H.

1

Nama

NANGNANG DJUMENA,Sm.Hk.

2

NIP

19580807 198603 1 005

2

NIP

19550716 198803 1 001

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang

PENATA (III/c)

4

Jabatan


4

Jabatan

PANITERA PENGGANTI

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


TARGET

AK KUA NT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WA KTU

1


0

60

Persidangan

100

12

bulan

2


0

60

Persidangan

100

12

bulan

3


0

60

Persidangan

100

12

bulan

4


0

27

Surat

100

12

bulan

5


0

5

Perkara

100

12

bulan

6

mengetik Putus an

0

5

Perkara

100

12

bulan

7


0

5

Perkara

100

12

bulan

8

Membuat salina putus an kepada para pihak

0

5

Perkara

100

12

bulan

9


0

5

Perkara

100

12

bulan


B IAYA

86

Laporan tahunan

2014

10. NASIB ILLAHI, S.E.,S.H. NO I. PEJABAT PENILAI

NO


1

Nama

SUBEJO,S.H.

1

Nama

NASIB ILLAHI,S.H.

2

NIP

19580807 198603 1 005

2

NIP

19630807 199403 1 003

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang


4

Jabatan


4

Jabatan

PANITERA PENGGANTI

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja



AK

NO

TARGET KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKT U

1


0

60

Persidangan

100

12

bulan

2


0

60

Persidangan

100

12

bulan

3


0

60

Persidangan

100

12

bulan

4


0

14

Surat

100

12

bulan

5


0

5

Perkara

100

12

bulan

6

mengetik Putusan

0

5

Perkara

100

12

bulan

7


0

5

Perkara

100

12

bulan

8


0

5

Perkara

100

12

bulan

9


0

5

Perkara

100

12

bulan

BIAYA

11. PARULIAN SIMARMATA, S.H. NO I. PEJABAT PENILAI

NO


1

Nama

SUBEJO,S.H.

1

Nama

PARULIAN SIMARMATA, S.H.

2

NIP

19580807 198603 1 005

2

NIP

19680828 199203 1 002

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang


4

Jabatan


4

Jabatan

PANITERA PENGGANTI

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


TARGET

AK KU ANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

1


0

60

Persidangan

100

12

bulan

2


0

60

Persidangan

100

12

bulan

3


0

60

Persidangan

100

12

bulan

4


0

27

Surat

100

12

bulan

5


0

5

Perkara

100

12

bulan

6

mengetik Putusan

0

5

Perkara

100

12

bulan

7


0

5

Perkara

100

12

bulan

8

Membuat salina putusan kepada para pihak

0

5

Perkara

100

12

bulan

9


0

5

Perkara

100

12

bulan

BIAYA

12. R. RITA HASTUTI AHMAD, S.H. NO I. PEJABAT PENILAI

NO


1

Nama

SUBEJO,S.H.

1

Nama

R. RITA HASTUTI ACHMAD,S.H.

2

NIP

19580807 198603 1 005

2

NIP

19671003 199903 2 001

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang

PENATA (III/c)

4

Jabatan


4

Jabatan

PANITERA PENGGANTI

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja



AK

NO

TARGET KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKT U

1


0

60

Persidangan

100

12

bulan

2


0

60

Persidangan

100

12

bulan

3

Membuat Jadwal sidang

0

60

Persidangan

100

12

bulan

4

Membuat surat panggilan sidang

0

14

Surat

100

12

bulan

5


0

5

Perkara

100

12

bulan

6

Mengetik Putusan

0

5

Perkara

100

12

bulan

7


0

5

Perkara

100

12

bulan

8


0

5

Perkara

100

12

bulan


BIAYA

87

Laporan tahunan

2014

13. RETNO WIDYATI, S.H. NO I. PEJABAT PENILAI

NO


1

Nama

SUBEJO,S.H.

1

Nama

RETNO WIDYATI,S.H.

2

NIP

19580807 198603 1 005

2

NIP

19710627 199203 2 001

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang


4

Jabatan


4

Jabatan

PANITERA PENGGANTI

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja



AK

NO

TARGET KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKT U

1


0

60

Persidangan

100

12

bulan

2


0

60

Persidangan

100

12

bulan

3


0

60

Persidangan

100

12

bulan

4


0

14

Surat

100

12

bulan

5


0

5

Perkara

100

12

bulan

6

mengetik Putusan

0

5

Perkara

100

12

bulan

7


0

5

Perkara

100

12

bulan

8


0

5

Perkara

100

12

bulan

9


0

5

Perkara

100

12

bulan

BIAYA

14. ROI SUTARYAT, Sm.Hk. NO I. PEJABAT PENILAI

NO


1

Nama

SUBEJO,S.H.

1

Nama

ROI SUTARYAT,Sm.Hk.

2

NIP

19580807 198603 1 005

2

NIP

19560411 198003 1 002

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang

PENATA (III/c)

4

Jabatan


4

Jabatan

PANITERA PENGGANTI

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja



AK

NO

TARGET KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKT U

1


0

60

Persidangan

100

12

bulan

2


0

60

Persidangan

100

12

bulan

3


0

60

Persidangan

100

12

bulan

4


0

14

Surat

100

12

bulan

5


0

5

Perkara

100

12

bulan

6

mengetik Putusan

0

5

Perkara

100

12

bulan

7


0

5

Perkara

100

12

bulan

8


0

5

Perkara

100

12

bulan

9


0

5

Perkara

100

12

bulan

BIAYA

15. SAGIYO, S.H. NO I. PEJABAT PENILAI

NO


1

Nama

SUBEJO,S.H.

1

Nama

SAGIYO,S.H.

2

NIP

19580807 198603 1 005

2

NIP

19710214 199303 1 002

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang


4

Jabatan


4

Jabatan

PANITERA PENGGANTI

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


TARGET

AK KUANT /OUTPUT

KUAL/MUTU

WA KTU

1


0

60

Persidangan

100

12

bulan

2


0

60

Persidangan

100

12

bulan

3


0

60

Persidangan

100

12

bulan

4


0

14

Surat

100

12

bulan

5


0

5

Perkara

100

12

bulan

6

mengetik Putusan

0

5

perkara

100

12

bulan

7


0

5

perkara

100

12

bulan

8


0

5

perkara

100

12

bulan

9


0

5

perkara

100

12

bulan


BIA YA

88

Laporan tahunan

2014

16. SRI WULAN LUCYANTI, S.H. NO I. PEJABAT PENILAI

NO


1

Nama

SUBEJO,S.H.

1

Nama

SRI WULAN LUCIYANTI,S.H.

2

NIP

19580807 198603 1 005

2

NIP

19640818 199403 2 002

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang


4

Jabatan


4

Jabatan

PANITERA PENGGANTI

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


TARGET

AK KUANT/ OUTPUT

KUA L/MUTU

WAKTU

1


0

60

Per sidangan

100

12

bulan

2


0

60

Per sidangan

100

12

bulan

3


0

60

Per sidangan

100

12

bulan

4


0

14

Surat

100

12

bulan

5


0

5

Perkara

100

12

bulan

6

mengetik Putusan

0

5

Perkara

100

12

bulan

7


0

5

Perkara

100

12

bulan

8


0

5

Perkara

100

12

bulan

BIAYA

17. SURYANITA, S.H. NO I. PEJABAT PENILAI

NO


1

Nama

SUBEJO,S.H.

1

Nama

SURYANITA,S.H.

2

NIP

19580807 198603 1 005

2

NIP

19610522 198903 2 001

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang


4

Jabatan


4

Jabatan

PANITERA PENGGANTI

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


TARGET

AK KUANT /OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

1


0

60

Persidangan

100

12

bulan

2


0

60

Persidangan

100

12

bulan

3


0

60

Persidangan

100

12

bulan

4


0

14

Surat

100

12

bulan

5


0

5

Perkara

100

12

bulan

6

mengetik Putusan

0

5

Perkara

100

12

bulan

7


0

5

Perkara

100

12

bulan

8


0

5

Perkara

100

12

bulan

9


0

5

Perkara

100

12

bulan

BIAYA

18. YANI SRIKARYANI, Sm.Hk. NO I. PEJABAT PENILAI

NO


1

Nama

SUBEJO,S.H.

1

Nama

YANI SRI KARYANI,Sm.Hk.

2

NIP

19580807 198603 1 005

2

NIP

19580718 197903 2 001

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang

PENATA (III/c)

4

Jabatan


4

Jabatan

PANITERA PENGGANTI

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


TARGET

AK KUANT/ OUTPUT

KUA L/MUTU

WAKTU

1


0

60

Per sidangan

100

12

bulan

2


0

60

Per sidangan

100

12

bulan

3


0

60

Per sidangan

100

12

bulan

4


0

14

Surat

100

12

bulan

5


0

5

Perkara

100

12

bulan

6

mengetik Putusan

0

5

Perkara

100

12

bulan

7


0

5

Perkara

100

12

bulan

8


0

5

Perkara

100

12

bulan


BIAYA

89

Laporan tahunan

2014

19. R. AZHARYANTI SINTA KUSUMAH, S.H. NO I. PEJABAT PENILAI

NO


1

Nama

SUBEJO,S.H.

1

Nama

R. AZHARYANTI SINTA KUSUMAH,S.H.

2

NIP

19580807 198603 1 005

2

NIP

19660703 199003 2 004

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang


4

Jabatan


4

Jabatan

PANITERA PENGGANTI

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


TARGET

AK KUANT/OUTPUT

KUAL/MUTU

WAKTU

1


0

60

Persidangan

100

12

bulan

2


0

60

Persidangan

100

12

bulan

3


0

60

Persidangan

100

12

bulan

4


0

14

Surat

100

12

bulan

5


0

5

Perkara

100

12

bulan

6

mengetik Putusan

0

5

Perkara

100

12

bulan

7


0

5

Perkara

100

12

bulan

8


0

5

Perkara

100

12

bulan

BIA YA

- SKP JURUSITA PENGGANTI 1. HERU TJAHYONO, S.H. NO I. PEJABAT PENILAI

NO


1

Nama

SUBEJO,S.H.

1

Nama

HERU TJAHYONO,S.H.

2

NIP

19580807 198603 1 005

2

NIP

19720225 20003 1 003

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang

PENATA (III/c)

4

Jabatan


4

Jabatan

JURU SITA PENGGANTI

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


TARGET

AK KUANT/OUTPU T

1 2 3

Mengadministrasikan surat-surat panggilan dan surat pemberitahuan pengadilan Atas perintah Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung membuat konsep penetapan eksekusi yang selajutnya dikoreksi oleh Ketua Mengadministrasikan pengiriman salina penetapan dan atau salinan putusan pengadilan

KUAL/MUTU

WAKTU

0

100

Perkara

100

12

bulan

0

10

Perkara

100

12

bulan

0

10

Perkara

100

12

bulan

4

Mengadministrasikan dan atas perintah Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menindaklanjuti penetapan eksekusi terhadap tergugat yang tidak mau secara sukarela melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak mau melaksanakan penetapan penundaan pelaksanaan putusatn Tata usaha negara

0

5

Perkara

100

12

bulan

5

Mengadministrasikan dan atas perintah Panitera melaksanakan pengumuman Pejabat yang tidak bersedia secara sukarela melaksanakan

0

1

Perkara

100

12

bulan

6

Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditentukan oleh pimpinan pengadilan

0

5

Perkara

100

12

bulan

BIAYA

2. HENNY BORU SITUMORANG, S.H. NO I. PEJABAT PENILAI

NO


1

Nama

SUBEJO,S.H.

1

Nama

HENYY BORU SITUMORANG,S.H.

2

NIP

19580807 198603 1 005

2

NIP

19800202 199903 2 001

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang

PENATA (III/c)

4

Jabatan


4

Jabatan

JURU SITA PENGGANTI

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


TARGET

AK KUANT/OUTPU T

1 2

3

4 5

Mengadministrasikan surat-surat panggilan dan surat pemberitahuan pengadilan Mengadministrasikan pengiriman salina penetapan dan atau salinan putusan pengadilan Mengadministrasikan dan atas perintah Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menindaklanjuti penetapan eksekusi terhadap tergugat yang tidak mau secara sukarela melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak mau melaksanakan penetapan penundaan pelaksanaan putusatn Tata Usaha Negara Mengadministrasikan dan atas perintah Panitera melaksanakan pengumuman Pejabat yang tidak bersedia secara sukarela melaksanakan Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditentukan oleh pimpinan pengadilan


KUAL/MUTU

WAKTU

0

100

Surat

100

12

bulan

0

10

Perkara

100

12

bulan

0

1

Perkara

100

12

bulan

0

1

Perkara

100

12

bulan

0

1

Perkara

100

12

bulan

BIAYA

90

Laporan tahunan

2014

3. ROSALIA HARYANI KOSASIH, S.H. NO I. PEJABAT PENILAI

NO


1

Nama

SUBEJO,S.H.

1

Nama

ROSALIA HARYANI KOSASIH,S.H.

2

NIP

19580807 198603 1 005

2

NIP

19811006 200604 2 004

3

Pangkat/Gol.Ruang

PEMBINA TK. I (IV/c)

3

Pangkat/Gol.Ruang


4

Jabatan


4

Jabatan

JURU SITA PENGGANTI

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja


NO


TARGET

AK KUANT/OUTPU T

1 2

3

4 5

Mengadministrasikan surat-surat panggilan dan surat pemberitahuan pengadilan Mengadministrasikan pengiriman salina penetapan dan atau salinan putusan pengadilan Mengadministrasikan dan atas perintah Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menindaklanjuti penetapan eksekusi terhadap tergugat yang tidak mau secara sukarela melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak mau melaksanakan penetapan penundaan pelaksanaan putusan Tata usaha negara Mengadministrasikan dan atas perintah Panitera melaksanakan pengumuman Pejabat yang tidak bersedia secara sukarela melaksanakan Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditentukan oleh pimpinan pengadilan

KUAL/MUTU

WAKTU

0

100

Surat

100

12

bulan

0

10

Perkara

100

12

bulan

0

1

Perkara

100

12

bulan

0

1

Perkara

100

12

bulan

0

1

Perkara

100

12

bulan

BIAYA

4. LILIS HERYANI NO I. PEJABAT PENILAI

NO


1

Nama

SUBEJO,S.H.

1

Nama

LILIS HERYANI

2

NIP

19580807 198603 1 005

2

NIP

19670725 199203 2 005

3

Pangkat/Gol.Ruang


3

Pangkat/Gol.Ruang

PENATA MUDA TK. I (III/c)

4

Jabatan


4

Jabatan

JURU SITA PENGGANTI

5

Unit Kerja


5

Unit Kerja



AK

NO

TARGET KUANT/OUTPUT

1 2

3

4 5

Mengadministrasikan surat-surat panggilan dan surat pemberitahuan pengadilan Mengadministrasikan pengiriman salinan penetapan dan atau salinan putusan pengadilan Mengadministrasikan dan atas perintah Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menindaklanjuti penetapan eksekusi terhadap tergugat yang tidak mau secara sukarela melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak mau melaksanakan penetapan penundaan pelaksanaan putusatn Tata usaha negara Mengadministrasikan dan atas perintah Panitera melaksanakan pengumuman Pejabat yang tidak bersedia secara s ukarela melaksanakan Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditentukan oleh pimpinan pengadilan


KUAL/MUT U

WAKTU

0

100

Surat

100

12

bulan

0

10

Perkara

100

12

bulan

0

1

Perkara

100

12

bulan

0

1

Perkara

100

12

bulan

0

1

Perkara

100

12

bulan

BIAYA

91

Laporan tahunan

2014

BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

Sebagai Badan Peradilan yang menangani sengketa Administrasi Negara, keadaan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada Tahun 2014 adalah sebagai berikut : A.

SUMBER DAYA MANUSIA Jumlah pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sampai dengan akhir Tahun 2014 sebanyak 53 orang. Dari seluruh struktur kepegawaian di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang telah terisi hanya jabatan fungsional Jurusita saja yang belum ada. Rincian Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung adalah sebagai berikut : a) Jumlah Pegawai

:

Golongan

I

:

-

orang

Golongan

II

:

3

orang

Golongan

III

:

46

orang

Golongan

IV

:

4

orang

Jumlah TOTAL

:

53

orang

b) Jumlah tenaga teknis Hakim dan Non Hakim / Pejabat Fungsional : Ketua

:

1

orang

Wakil Ketua

:

1

orang

Hakim

:

10

orang

Panitera/Sekretaris

:

1

orang

Wakil Panitera

:

1

orang

Panitera Muda Hukum

:

1

orang

Panitera Muda Perkara

:

1

orang

Panitera Pengganti

:

20

orang

Juru Sita Pengganti

:

4

orang

c) Jumlah tenaga Non Teknis

:

Wakil Sekretaris

:

1

orang

Kasub Umum

:

1

orang

Kasub Kepegawaian

:

1

orang

Kasub Keuangan

:

1

orang

Staf

:

9

orang

Cakim

:

-

orang


92

Laporan tahunan

2014

d) Jumlah Pegawai termasuk Hakim berdasarkan tingkat pendidikan : Magister Hukum (S-2)

:

9

orang

Sarjana (S-1)

:

36

orang

Sarjana Muda

:

5

orang

SLTA

:

3

orang

SLTP

:

-

orang

SD

: -

orang

:

orang

e) Jumlah Tenaga Kontrak

14

1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial Selama mengirimkan

tahun pelatihan

2014,


ataupun

bintek

yang

diikuti

oleh

para

telah Hakim,

Panitera/Sekretaris, pejabat fungsional dan pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan perincian : a.

Kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

b.

Focus Group Discussion.

c.

Kegiatan EEPSEA Regional Training On Economic Values, Compensation On The Environment.

d.

Bintek Juru Sita/Jurusita Pengganti Tahun Anggaran 2014.

e.

Pelatihan Teknis fungsional Panitera/Panitera Pengganti (CRT) gelombang 1 lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peratun se-Indonesia.

f.

Pelatihan Teknis Fungsional Hakim Keterbukaan Informasi Publik Lingkungan Peradilan Umum, Militer dan TUN.

g.

Pelatihan Teknis Fungsional Calon Wakil Ketua Pengadilan Lingkungan Peradian Umum, Militer dan TUN.

h.

Diklat Sertifikasi Hakim Mediator bagi Hakim Tingkat Pertama Lingkungan Peradilan Agama dan Tata Usaha Negara se-Indonesia.

i.

Diklat Kehumasan dan Keterbukaan Informasi Pengadilan (KIP) TA 2014.

j.

Diklat Sertifikasi Hakim Mediator Bagi Hakim Tingkat Pertama Lingkungan Peradilan Umum dan Peratun se-Indonesia.

k.

Temu Wicara bagi Hakim Tingkat Pertama 4 lingkungan peradilan untuk wilayah Jawa Barat, Jakarta dan Banten tahun 2014.

l.

Bintek pemberkasan Perkara Kasasi, PK, hak uji materil dan sengketa pajak.

m. Diklat sertifkasi Hakim Lingkungan Hidup (angkatan III)

dari Peratun se-

Indonesia. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

93

Laporan tahunan

2014

n.

Diklat Hakim perkara PILKADA dari Lingkungan Peratun se-Indonesia.

o.

Lokakarya pembahasan draft petunjuk pelaksanaan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014.

p.

Bintek SIAD-PTUN.

q.

Diklat TOT Peningkatan metode mengajar.

2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial Beberapa kegiatan yang menyangkut terhadap peningkatan sumber daya manusia non teknis selama Tahun 2014 adalah : a.

Rapat koordinasi tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi laporan keuangan Semester I tahun 2014.

b.

Ujian Dinas Tk.I, Tk. II dan Ujian Penyesuaian Ijazah.

c.

Kegiatan Monitoring dan evaluasi ULP dan LPSE wilayah Peradilan Jawa Barat.

d.

Kegiatan Sosialisasi perpajakan bagi wajib pajak.

e.

Kegiatan Sosialisai SKP oleh BKD Provinsi Jawa Barat.

f.

Rakoor UAPPA-W Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat TA. 2014.

g.

Workshop Implementasi Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual dan Sistem Akuntansi berbasis Akrual (SAIBA) TA 2014 Batch 3.

h.

Rekonsiliasi BMN Semester I TA 2014 utk UAPPB-W.

i.

Kegiatan supervisi penetapan status penggunaan BMN.

j.

Kegiatan penyusunan pagu indikatif TH. 2015 pada empat lingkungan peradilan.

k.

Rapat koordinasi tindak lanjut temuan Pemeriksaan BPK-RI.

l.

Pelatihan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa TA 2014.

m. Sosialisasi SEMA No. 1 Tahun 2014 dan pelatihan pengiriman e-dokumen melalui Komunikasi Data Direktori Putusan. n.

Sosialisasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Tk. Wilayah dan Bintek Aplikasi SAPPA-W Th. 2014.

o.

Rapat koordinasi Unit Layanan Pengadaan Mahkamah Agung RI Kordinator Wilayah Jawa Barat.

 Rekruitmen : tidak ada rekruitmen pegawai.  Mutasi Masuk : 1. Sutiyono, S.H.,M.H., NIP. 196801201997031001, Pangkat/Gol. Ruang. Penata Tk. I (III/d) Mutasi Hakim dari PTUN Makassar, TMT. 03-11-2014. 2. Retno Nawangsih, S.H., NIP. 197703082001122003, Pangkat/Gol. Ruang. Penata Tk. I (III/d) Mutasi Hakim dari PTUN Yogyakarta, TMT. 22-12-2014. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

94

Laporan tahunan



2014

Mutasi Keluar : 1. Edi Firmansyah, S.H. NIP. 19670910 199503 1 001, Pangkat/Gol.Ruang. Pembina (IV/a) Hakim Mutasi ke PTUN Surabaya TMT. 03-11-2014; 2. H. Al’an Baysier, S.H.,M.H. NIP. 197505222000121002, Pangkat/Gol.Ruang. Penata Tk. I (III/d) Hakim Mutasi ke PTUN Jayapura TMT. 03-12-2014; 3. Eri Elfi Ritonga, S.H.,M.H. NIP. 196910151992031014, Pangkat/Gol.Ruang. Penata Tk. I (III/d) Hakim Mutasi ke PTUN Semarang TMT. 03-12-2014;



Promosi : Selama tahun 2014 belum ada pegawai yang dipromosikan untuk menduduki jabatan tertentu.



Pensiun karena Meninggal Dunia : - Drs. Giri Sabda, S.H. NIP. 196407241992031005, Pangkat/Gol.Ruang. Pembina (IV/a) Panitera Pengganti, TMT. 01-01-2014 berdasarkan keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 000100/KEP/AY/14004/14 tgl 05-052014;


95

Laporan tahunan

B.

2014

KEADAAN PERKARA Perkara masuk pada Tahun 2014 sebanyak 123 perkara, perkara masuk tahun 2014 lebih sedikit jika dibandingkan dengan perkara masuk pada tahun 2013 yakni sebanyak 182 perkara. Sisa perkara pada tahun 2014 sebanyak 39 perkara, berikut ini tabel dan grafik perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Tahun 2014.

Tabel 3b. Keadaan Perkara PTUN Bandung Tahun 2014

Bulan

Sisa Bulan Perlaw Lalu Masuk anan

Perkara Ket Putus

Cabut

Dismissal

Sisa

Januari

67

5

5

19

1

5

52

Februari Maret Aril Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember JUMLAH

52 51 48 41 38 37 35 32 24 25 33

15 10 12 10 10 7 7 8 11 15 13 123

1 1 0 0 3 0 1 0 1 0 0 12

12 10 18 10 9 8 8 16 6 6 3 125

3 2 1 0 1 1 1 0 0 1 3 14

2 2 0 3 4 0 2 0 5 0 1 24

51 48 41 38 37 35 32 24 25 33 39

Grafik 3b. Kedaan Perkara Tahun 2014


96

Laporan tahunan

2014

Tabel 3b.1. Perkara Tingkat Pertama Menurut Jenisnya Tahun 2014

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Jenis Perkara

Masuk Dismissal

Pertanahan Kepegawaian Pajak Perijinan Lelang Tender Badan Hukum Kehutanan PEMILUKADA Partai Politik Lain-lain JUMLAH

Perlawa Putus nan

Permohonan Sisa

Ket

Banding

Kasasi

Peninjauan Kembali

Eksekusi

56 8 1 14 4 1 39

5 1 1 2 1 10

4 5 1 2

58 15 1 22 5 1 37

24 3 3 9

45 7 10 1 18

50 5 1 3 19

14 1 1 1

5 1 4

123

20

12

139

39

81

78

17

10

Grafik 3b.1. Perkara Masuk berdasarkan Jenisnya pada Tahun 2014

Jenis Perkara Masuk Tahun 2014

39 56

0 0

14 0 0

1 4


1

8

Pertanahan Kepegawaian Pajak Perijinan Lelang Tender Badan Hukum Kehutanan Pemilukada Partai Politik Lain-lain

97

Laporan tahunan

2014

Tabel 3b.2. Rekapitulasi Perkara Putus Tahun 2014

PERKARA PUTUS TAHUN 2014 No Kurang dari 3 bulan

Lebih dari 3 bulan

4-5 Bulan

6-12 Bulan

1 1

2 02/G/2014/PTUN-BDG




2

08/G/2014/PTUN-BDG

07/G/2014/PTUN-BDG

03/G/2014/PTUN-BDG

23/G/2014/PTUN-BDG

3

11/G/2014/PTUN-BDG

10/G/2014/PTUN-BDG

09/G/2014/PTUN-BDG

29/G/2014/PTUN-BDG

4

14/G/2014/PTUN-BDG

21/G/2014/PTUN-BDG

12/G/2014/PTUN-BDG

30/G/2014/PTUN-BDG

5

18/G/2014/PTUN-BDG

22/G/2014/PTUN-BDG

15/G/2014/PTUN-BDG

6

24/G/2014/PTUN-BDG

32/G/2014/PTUN-BDG

16/G/2014/PTUN-BDG

7

25/G/2014/PTUN-BDG

33/G/2014/PTUN-BDG

17/G/2014/PTUN-BDG

8

27/G/2014/PTUN-BDG

42/G/2014/PTUN-BDG

19/G/2014/PTUN-BDG

9

49/G/2014/PTUN-BDG

43/G/2014/PTUN-BDG

20/G/2014/PTUN-BDG

10

62/G/2014/PTUN-BDG

51/G/2014/PTUN-BDG

28/G/2014/PTUN-BDG

11

63/G/2014/PTUN-BDG

53/G/2014/PTUN-BDG

31/G/2014/PTUN-BDG

12

66/G/2014/PTUN-BDG

54/G/2014/PTUN-BDG

34/G/2014/PTUN-BDG

13

77/G/2014/PTUN-BDG

61/G/2014/PTUN-BDG

35/G/2014/PTUN-BDG

14

80/G/2014/PTUN-BDG

36/G/2014/PTUN-BDG

15

89/G/2014/PTUN-BDG

37/G/2014/PTUN-BDG

16

95/G/2014/PTUN-BDG

38/G/2014/PTUN-BDG

17

101/G/2014/PTUN-BDG

39/G/2014/PTUN-BDG

18

105/G/2014/PTUN-BDG

40/G/2014/PTUN-BDG

19

41/G/2014/PTUN-BDG

20

44/G/2014/PTUN-BDG

21

45/G/2014/PTUN-BDG

22

50/G/2014/PTUN-BDG

23

56/G/2014/PTUN-BDG

24

58/G/2014/PTUN-BDG

25

60/G/2014/PTUN-BDG

26

64/G/2014/PTUN-BDG

27

65/G/2014/PTUN-BDG

28

67/G/2014/PTUN-BDG

29

70/G/2014/PTUN-BDG


Lebih dari 12 Bulan 6 NIHIL

98

Laporan tahunan

2014

Tabel 3b.3. Keuangan Perkara Tahun 2014

No.

URAIAN

JUMLAH PENERIMAAN

PENGELUARAN

1

Sisa Awal

Rp. 178.623.603,-

2

Penerimaan Tahun Ini

Rp. 410.610.000,-

3

Biaya Panggilan

Rp. 12.285.000,-

4

Biaya Pemberitahuan

Rp. 78.500.000,-

5 6

Biaya Pemeriksaaan Setempat

Rp. 113.000.000,-

7

Biaya Pengumuman Media Massa Cetak Biaya Penterjemah/ Sumpah/Saksi

8

Pengiriman Biaya Perkara

Rp. 91.110.000,-

9

Meterai

Rp.

10

Hak-Hak Kepaniteraan

Rp. 18.056.000,-

11

Alat Tulis Kantor

Rp. 24.175.000,-

12

Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara

Rp. 49.622.500,-

13

Penyetoran Sisa Panjar Kepada Negara

Rp. 13.670.500,-

14

Pemberkasan dan Pengiriman Jumlah

-

Rp. Rp. 589.233.603,-

Saldo Akhir Jumlah Akhir



1.434.000,-

15.378.000,-

Rp. 417.231.000,Rp. 172.002.603,-

Rp. 589.233.603,-

Rp. 589.233.603,-

Perkara Prodeo Perkara Prodeo di Pengadilan Usaha Negara Bandung pada tahun 2014 hanya 1 perkara yakni prodeo banding perkara Nomor 121/G/2013/PTUN.BDG.



Pelayanan POSBAKUM Berkenaan dengan Pos Bantuan Hukum pada Tahun 2014 di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah dilaksanakan dan dilayani oleh lembaga bantuan hukum POSBAKUMADIN dari Jakarta.


99

Laporan tahunan

C.

2014

PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara sarana prasarana dikelola berdasarkan sistem yang disebut dengan SIMAK-BMN adalah suatu sistem terpadu yang merupakan gabungan prosedur manual dan komputerisasi dalam rangka menghasilkan data transaksi untuk mendukung penyusunan neraca, disamping itu SIMAK-BMN juga didukung oleh Aplikasi Persediaan yang berguna untuk menunjang fungsi pengelolaan barang milik negara. Dalam pelaksanaan akuntansi barang milik negara dibantu dengan perangkat lunak (software) yang memungkinkan penyederhanaan dalam proses manual dan mengurangi tingkat kesalahan dalam pelaksanaannya. 1. Sarana dan Prasarana Gedung GEDUNG KANTOR Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berdiri di atas tanah seluas 1792 m2 terletak di Jalan Diponegoro No. 34 Bandung. Gedung Kantor terdiri dari 2 (dua) bangunan gedung, Gedung Depan 2 (dua) lantai merupakan Gedung Baru hasil Rehab Tahun Anggaran 2011 - 2012, Gedung Belakang 3 (tiga) lantai merupakan bangunan gedung lama yang belum direhab. RUMAH NEGARA/RUMAH JABATAN Rumah Negara/Rumah Jabatan untuk para Hakim tersedia 8 (delapan) unit dengan lokasi di 3 (tiga) tempat yaitu : 1. Jl. Cipagalo Girang No. 04 A, B, C RT/RW 01/06 Kel. Margasari Kec. Margacinta Kota Bandung 3 unit rumah. 2. Jl. Jupiter Selatan IV Komp. Margahayu Raya Kota Bandung sejumlah 2 unit rumah. 3. Jl. Rancabolang Barat Kel. Sekejati Kec. Margacinta Kota Bandung 3 unit rumah. Pemeliharaan - Pemeliharaan Gedung Kantor telah dilaksanakan dalam rangka terpenuhinya kenyamanan dalam melaksanakan kegiatan dan Tupoksi dengan biaya sesuai dengan DIPA Tahun Anggaran 2014. - Pemeliharaan Rumah Dinas/Rumah Negara telah dilaksanakan dalam rangka terpenuhinya kenyamanan sarana/prasarana tempat tinggal bagi Hakim maupun Panitera/Sekretaris agar dapat melaksanakan Tupoksi dengan baik, biaya yang digunakan sesuai dengan DIPA Tahun Anggaran 2014.


100

Laporan tahunan

2014

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung Untuk mendukung kinerja dan tupoksi pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung maka sarana dan prasarana fasilitas gedung sangatlah diperlukan agar pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan dapat dilaksanakan dengan maksimal. Berikut ini adalah sarana dan prasarana fasilitas gedung kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung : -

Fasilitas Ruangan : 1. Sarana Persidangan : - Ruang Sidang sebanyak 3 (tiga) ruangan yakni : A. Ruang Sidang Utama/R. Nusantara. B. Ruang Sidang 1/R. Garuda. C. Ruang Sidang 2/R. Cendrawasih. - Ruang Pemeriksaan Persiapan : 1 (satu) Ruangan. - Ruang tunggu pengunjung sidang dan Meja Informasi (lobby) 2. Ruangan Kerja Pegawai : -

Ruang

Ketua,

Ruang

Panitera/Sekretaris,

Wakil

Ruang

Ketua,

Ruang

Kepaniteraan

Hakim, Perkara,

Ruang Ruang

Kesekretariatan, Ruang Wakil Panitera, Ruang Panitera Muda Perkara, Ruang Panitera Muda Hukum, Ruang Wakil Sekretaris, Ruang Kepegawaian, Ruang Panitera Pengganti (5 ruangan). 3. Ruang Arsip Perkara Inkracth 4. Ruang Arsip Perkara Aktif 5. Ruang Perpustakaan 6. Ruang Pos Pelayanan Hukum 7. Mushola 8. Kantin 9. Ruang Panel Pompa Air 10. Ruang Panel Listrik 11. Ruang Server 12. Ruang ATK/ART 13. Ruang Panel Lantai I dan Panel Lantai II 14. Gudang 15. Toilet Pria dan Toilet Wanita 16. Halaman Parkir Kendaraan Pegawai dan Tamu.


101

Laporan tahunan

2014

- Peralatan dan Perlengkapan kantor : NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

NAMA BARANG Rak-Rak Penyimpanan Mesin ketik manual standar (14-16 Inch) Lemari Kayu Filling Cabinet besi Buffet Mobile File Meja Kerja Kayu Kursi besi/metal Kursi Kayu Sice Meja Rapat Meja Komputer Meja Resepsionis Lambang Garuda Pancasila Tiang Bendera Palu Sidang Lambang intansi volt meter digital Alat Rumah Tangga lainnya (Home Use) Gordyin Kray Lemari Besi/Metal Microphone Dispenser Sound System Facsimile P.C Unit Laptop CPU (Peralatan Personal Komputer) Printer (Peralatan Personal Komputer) Scanner AC Sentral AC Split Uninterruptible Power Supply (UPS) Alat Musik Modern Alat Musik Tradisional Mesin Absensi (Finger Top, Handkeys) Telephone/PABX: Tabung Pemadam Api Brandkas LCD Projector/ Infocus Focusing Screen/Layar LCD Projector Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner Handycam CCTV Asbak Tinggi Bor Listrik Monitor Kamera Digital


JUMLAH

SATUAN

11 2 6 16 10 9 48 158 14 9 10 14 1 4 1 3 2 1 31 1 1 2 1 4 2 22 15 4 16 3 17 29 5 1 1 2 27 11 4 1 1 2 1 19 5 1 7 1

buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah 102

Laporan tahunan

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

Televisi Microphone Table Stand Power Amplifier Rak Peralatan Loudspeaker HUB Exhause Fan Meteran Kain Meja Marmer Kursi Fiber Glas/plastik Partisi Kaca Hias Microphone Boom Stand Router Wireless Acces Point

6 5 3 2 16 3 12 1 3 3 2 2 2 1 2

2014

buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah

- Kendaraan Dinas/Operasional: a. Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) : NO 1 2 3 4

MEREK KENDARAAN Sedan Toyota Vios (D 1233 F) Sedan Toyota Vios (D 1264 A) Suzuki Minibus APV (D 1072 E) Toyota Minibus KIJANG (D 1223 C)

TAHUN PEROLEHAN

KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

2006

Ketua

2004

Wakil Ketua

2011

Panitera/Sekretaris

1995

Wakil Sekretaris

TAHUN PEROLEHAN

KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

2004

Kasub.Bag.Keuangan

2004

Kasub.Bag.Kepegawaian

2006

Bag. Umum

2007

Panmud Hukum

2008

Kasub. Bag. Umum

2008

Panmud Perkara

2009

Wakil Panitera

b. Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua) : NO 1 2 3 4 5 6 7

MEREK KENDARAAN Honda Kharisma (D 3945 C) Honda Kharisma (D 3946 C) Honda Mega PRO (D 5011 D) Honda Supra X 125D (D 5846 D) Honda Supra X125CW (D 6279 D) Honda Supra X125CW (D 6280 D) Honda NF 125 TR (D 6482 D)


103

Laporan tahunan

2014

Pemeliharaan - Agar sarana/prasarana fasilitas gedung dan kendaraan operasional dapat digunakan dan dioperasionalkan secara optimal maka secara berkala dilakukan pemeliharaan sebagaimana mestinya dengan biaya diambil dari kegiatan/program pemeliharaan dalam DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Tahun Anggaran 2014.

POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2014 KODE 1 117111 117113 117131 117199 131111 132111 133111 134112 135121 136111 137111 137211 137411 162151 166112 169122

D.

AKUN NERACA URAIAN 2 Barang Konsumsi Bahan untuk Pemeliharaan Bahan Baku Persediaan Lainnya Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Irigasi Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam pengerjaan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya Software Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah JUMLAH

JUMLAH 3 202,500 214,399 14,000 456,202 16,965,000,000 2,414,533,731 10,417,060,355 0 18,283,400 0 (1,770,465,073) (4,342,606,158) (8,000,000) 112,180,000 26,000,001 (26,000,001) 23,806,873,356

PENGELOLAAN KEUANGAN Salah satu upaya kongkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara khususnya di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan yang memenuhi prinsipprinsip tepat waktu dan sasaran dengan mengikuti standar-standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disampaikan berupa laporan keuangan tentang realisasi anggaran.


104

Laporan tahunan

2014

Pada prinsipnya, pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh Mahkamah Agung mengacu pada asas-asas umum pengelolaan keuangan negara sebagaimana dijabarkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ke dalam asasasas umum seperti asas tahunan, universalitas, asas kesatuan dan asas spesialitas maupun asas-asas baru sebagai percerminan best practices (penerapan landasanlandasan yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara seperti: akuntabilitas berorientasi hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Untuk alokasi anggaran yang diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung (531823) pada tahun 2014 ini berjumlah Rp. 7,188,437,000,-(Tujuh Milyar Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah), dengan rincian untuk Belanja Pegawai sebesar Rp. 6,242,741,977,- (Enam Milyar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Pululuh Tujuh Rupiah). Belanja Barang sebesar Rp. 813,487,191,- (Delapan Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Seratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) dan tidak ada Belanja Modal untuk Tahun Anggaran 2014. Untuk realisasi anggaran di tahun 2014 untuk Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung (531823) telah mencapai 98,45 % dari total anggaran di dalam DIPA Tahun 2014, yaitu senilai Rp. 7,077,234,168,- dengan rincian sebagai berikut : 1. Belanja Pegawai : a.

Pagu Anggaran belanja pegawai dalam DIPA Tahun Anggaran 2014 yang tersedia sebesar Rp. 6,306,311,000,-, dengan rincian sebagai berikut : 51 511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 511147 511151 512211

BELANJA PEGAWAI Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja tunj. Suami/istri PNS Belanja tunj. Anak Belanja tunj. Struktural PNS Belanja tunj. Fungsional PNS Belanja tunj. PPh PNS Belanja tunj. Beras PNS Belanja uang makan PNS Belanja Tunjangan Lain-lain Termasuk uang Duka PNS Belanja Tunjangan Umum PNS Belanja uang lembur JUMLAH


Rp 2,330,456,000,41,000,182,682,000,58,546,000,47,840,000,2,786,459,000,421,355,000,137,429,000,299,209,000,21,270,000,21,024,000,6,306,311,000,105

Laporan tahunan

b.

2014

Realisasi Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 6,263,746,977,-. Dengan rincian sebagai berikut : 51 511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129

BELANJA PEGAWAI Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja tunj. Suami/istri PNS Belanja tunj. Anak Belanja tunj. Struktural PNS Belanja tunj. Fungsional PNS Belanja tunj. PPh PNS Belanja tunj. Beras PNS Belanja uang makan PNS Belanja Tunjangan Lain-lain 511147 Termasuk uang Duka PNS 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 512211 Belanja uang lembur JUMLAH c.

Rp 2,307,531,700,33,194,180,379,750,57,675,638,47,840,000,2,770,240,000,421,354,095,137,427,200,298,990,400,21,270,000,21,005,000,6,263,746,977

Sisa Sisa belanja pegawai tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 42,564,023,- dengan rincian sebagai berikut : 51 511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 511147 511151 512211

BELANJA PEGAWAI Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja tunj. Suami/istri PNS Belanja tunj. Anak Belanja tunj. Struktural PNS Belanja tunj. Fungsional PNS Belanja tunj. PPh PNS Belanja tunj. Beras PNS Belanja uang makan PNS Belanja Tunjangan Lain-lain Termasuk uang Duka PNS Belanja Tunjangan Umum PNS Belanja uang lembur JUMLAH

Rp 22,924,300,7,806,2,302,250,870,362,0 16,219,000,905,1,800,218,600,0 19,000,42,564,023,-

2. Belanja Barang : a.

Pagu Anggaran yang tersedia dalam DIPA Belanja Barang Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 882,126,000,- , dengan rincian sebagai berikut :


106

Laporan tahunan

52 521111 521113 521114 521115 521119 521219 522111 522112 522113 522191 523111 523119

BELANJA BARANG Belanja Keperluan Kantor Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Belanja Honor operasional Satuan Kerja Belanja Barang Operasional Lainnya Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Langganan Listrik Belanja Langganan Telepon Belanja Langganan Air Belanja Langganan dan Jasa Lainnya Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 524111 Belanja Perjalanan Biasa 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota b.

2014

Rp 882,126,000,296,800,000,9,240,000,10,800,000,56,886,000,37,104,000,14,876,000,127,200,000,5,400,000,4,200,000,15,400,000,34,500,000,20,000,000,132,300,000,109,500,000,7,920,000,-

Realisasi Pelaksanaan pembayaran Belanja Barang Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 813,487,191,- dengan rincian sebagai berikut :

52 521111 521113 521114 521115 521119 521219 522111 522112 522113 522191 523111 523119

BELANJA BARANG Belanja Keperluan Kantor Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Belanja Honor operasional Satuan Kerja Belanja Barang Operasional Lainnya Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Langganan Listrik Belanja Langganan Telepon Belanja Langganan Air Belanja Langganan dan Jasa Lainnya Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 524111 Belanja Perjalanan Biasa 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota c.

Rp 813,487,191,273,717,700,9,230,000,8,636,500,56,886,000,30,471,600,14,122,750,112,615,285,5,101,539,2,551,200,13,269,034,34,404,900,19,500,000,117,317,683,109,403,000,6,260,000,-

Sisa Sisa Belanja Barang Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 68,638,809,- dengan rincian sebagai berikut :


107

Laporan tahunan

52 521111 521113 521114 521115 521119 521219 522111 522112 522113 522191 523111 523119

BELANJA BARANG Belanja Keperluan Kantor Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Belanja Honor operasional Satuan Kerja Belanja Barang Operasional Lainnya Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Langganan Listrik Belanja Langganan Telepon Belanja Langganan Air Belanja Langganan dan Jasa Lainnya Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 524111 Belanja Perjalanan Biasa 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

2014

Rp 68,638,809,23,082,300,10,000,2,163,500,0 6,632,400,753,250,14,584,715,298,461,1,648,800,2,130,966,95,100,500,000,14,982,317,97,000,1,660,000,-

3. Belanja Modal : Tidak ada Belanja Modal untuk Tahun Anggaran 2014.

Untuk alokasi anggaran yang diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung (531824) pada tahun 2014 berjumlah Rp. 25.700.000,- (Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), dengan rincian untuk Belanja Barang sebesar Rp. 25.700.000,- (Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Untuk realisasi anggaran di tahun 2014 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung (531824) telah mencapai 75,68 % dari total anggaran di dalam DIPA Tahun 2014, yaitu senilai Rp. 19,450,000,- (Sembilan Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut : A. Pagu Anggaran yang tersedia dalam DIPA belanja barang tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 25.700.000,- dengan rincian sebagai berikut : 52 BELANJA BARANG 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya (ATK Persidangan)

Rp 25.700.000,25,700,000,-

B. Realisasi Pelaksanaan pembayaran belanja barang tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 19,450,000,- dengan rincian sebagai berikut : Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

108

Laporan tahunan

52 BELANJA BARANG 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya (ATK Persidangan)

2014

19,450,000,19,450,000,-

C. Sisa Sisa belanja barang tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 6,250,000,- dengan rincian sebagai berikut : 52 BELANJA BARANG 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya (ATK Persidangan)

E.

6,250,000,6,250,000,-

DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI Untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga peradilan tingkat pertama dalam hal memberikan pelayanan hukum dan untuk tertib/lancarnya administrasi kepaniteraan serta administrasi umum maka pemanfaatan Teknologi Informasi menjadi hal yang sangat penting apalagi di era keterbukaan informasi menjadi mutlak adanya sarana/prasarana bagi pencari informasi agar informasi yang didapat menjadi semakin mudah, murah dan cepat untuk didapat. Berikut ini beberapa sarana Teknologi Informasi yang telah dimiliki oleh Pegadilan Tata Usaha Negara Bandung : a)

Perangkat Keras - PC server (IBM), PC Client - Mikrotik RB 1100 - TV LED - Wifi cisco, Wifi TP Link - HUB Port TP Link, Lancard TP Link - Router sebanyak 1 (satu) buah - Wireless Access Point sebanyak 2 (dua) buah - KiosK dan Aim Touch Screen/monitor sebanyak 2 (dua) buah

b)

Perangkat Lunak - Aplikasi Running Text Jadwal Sidang - Aplikasi SIAD PTUN - Website PTUN Bandung (www.ptun-bandung.go.id).


109

Laporan tahunan

F.

2014

REGULASI TAHUN 2014 1. Kepaniteraan Perkara a.

Dasar Hukum : - Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. - Surat

Keputusan

Panitera

821/PAN/OT.01.3/VI/2014

Mahkamah

tanggal

3

Juni

Agung 2014

RI

Nomor

tentang

:

Petunjuk

Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengiriman Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. - Surat Edaran DIRJEN BADILMILTUN Nomor : 02/DJMT/SE/VIII/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAD-PTUN) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tanggal 14 Agustus 2014. - Surat Edaran Direktur Jenderal Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 01/DjMT/SE/I/2014 tentang Laporan Implementasi Aplikasi SIAD-MIL dan SIAD-TUN Update data Perkara pada Aplikasi SIAD-MIL dan SIAD-TUN dan Update data pada Aplikasi SIMPEG di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara tanggal 07 Januari 2014. - Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : W2-TUN2/684/HK.01/II/2014

tentang

Dokumen

Elektronik

sebagai

Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali tanggal 10 Februari 2014.

b.

Pelaksanaan Kegiatan Kepaniteraan Perkara - Dokumen Elektronik untuk Pemohon Kasasi dan Peninjauan Kembali. - Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAD-PTUN). - Pelaporan Direktori putusan perkara.

2. Kepaniteraan Hukum : a.

Dasar Hukum : - Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. - Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.


110

Laporan tahunan

2014

- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. - Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. - Surat Keputusan Ketua Pengaidlan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : W2-TUN2/ 1038 /PS.01/IX/2014 September 2014 tentang Pembentukan Tim Pendataan dan Penataan Berkas yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. - Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : W2TUN2/ 1382 /HM.02.3/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 tentang Tim Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAD-PTUN) di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. - Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : W2-TUN2/465/KP.02.01/III/2012

tangga

29

Maret

2012

tentang

Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

b.

Pelaksanaan Kegiatan Kepaniteraan Hukum - Melaksanakan Pendataan dan Penataan terhadap berkas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap agar tertata dengan baik. - Melaksanakan Laporan-laporan secara Periodik (Bulanan, Tri Wulan, Catur Wulan, Semesteran, Tahunan) ke Mahkamah Agung RI, Dirjen Badilmiltun dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenaan dengan Keadaan Perkara, Jenis Perkara, Pelaksanaan POSBAKUM, Pelaksanaan Prodeo, Laporan Banding, Kasasi, PK, Eksekusi, Laporan Kegiatan Hakim, Laporan Kegiatan Panitera Pengganti dan Laporan Tahunan baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy serta laporan melalui SMS Gateway Mahkamah Agung RI.

3. Sub Bagian Umum a.

Dasar Hukum : - Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 51/MK.06/WKN.08/KNL.01/2014 tanggal 18 Juni 2014 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia (Kendaraan Dinas Roda 4).


111

Laporan tahunan

2014

- Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 73/MK.06/WKN.08/KNL.01/2014

tanggal

27

Agustus

2014

tentang

Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia (Kendaraan Dinas Roda 2). - Surat

Keputusan

Kepala

Badan

Urusan

Administrasi

Nomor

:

182/BUA/SK/IX/2014 tanggal 30 September 2014 tentang Penetapan status penggunaan Barang Milik Negara pada Mahkamah Agung RI yang digunakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung (meubelair). - Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 105/MK.06/WKN.08/KNL.01/2014 tanggal 24 Oktober 2014 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia (gordyn, ineternet, software). - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah. - Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/PMK.06/2014 tentang Tatacara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara. - Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 137/KM.06/2014 tentang Kodefikasi Barang Milik Negara. - Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

120

Tahun

2007

tentang

Penatausahaan Barang Milik Negara; - Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-1/KN/2014 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Pemerintah Pusat. - Peraturan bersama Menteri Keuangan dan Kepala BAdan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor :186/Pmk.06/2009 Nomor : 24 Tahun 2009 tentang Pensertifikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah. - Peraturan Menteri

Keuangan Nomor : 247/PMK.06/2014 tenatng

Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. - Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. b.

Pelaksanaan Kegiatan Sub Bagian Umum - Usulan-usulan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) pada Pengadilan Tata Usaha Negara.


112

Laporan tahunan

2014

- Usulan Penghapusan 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Roda 4 Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. - Pensertifikatan Tanah Rumah Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. - Penataandan Pengelolaan sewa Rumah Negara. - Mengelola Unit Layanan Pengadaan secara online.

4. Sub Bagian Keuangan a.

Dasar Hukum - Undang Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang PNBP. - Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. - Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. - Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. - Undang Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang APBN Tahun 2015. - Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 128/KMA/SK/VIII/2014 tentang tunjangan khusus kinerja Pegawai Negeri di lingkungan Mahakamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

b.

Pelaksanaan Kegiatan - Revisi DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI) sebanyak 6 kali. - Revisi DIPA 05 (DITJEN BADILMILTUN) 1 kali. - Sistem pelaporan kebendaharaan sudah menggunakan Aplikasi SILABI 2014 dari Kementerian Keuangan. - Seiring dengan kenaikan remunerasi di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, area perubahan di berbagai bidang menjadi program pokok Mahkamah Agung. Bila sebelumnya Mahkamah Agung memberlakukan pembaharuan mengenai jam hadir dan jam pulang pegawai dengan sistem finger scan, setelah adanya kenaikan yang signifikan Mahkamah Agung memberlakukan sistem komputasi terpadu yang disebut KOMDANAS (Komunikasi Data Nasional). - Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sejak mulai diberlakukannya aplikasi tersebut, juga telah melakukan pelaporan melalui aplikasi KOMDANAS.


113

Laporan tahunan

2014

- Adapun pedoman untuk remunerasi tetap menggunakan Surat Keputusan Ketua MA RI Nomor : 069/KMA/SK/V/2009. - Dalam pencatatan pengelolaan anggaran dan aset setiap satker telah menggunakan aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan, yakni SAKPA dan SIMAK-BMN. Aplikasi SAKPA mencatat seluruh transaksi yang berkaitan dengan realisasi anggaran, sedangkan aplikasi SIMAK-BMN mencatat seluruh transaksi yang berkaitan dengan BMN. Aplikasi SIMAKBMN dan SAKPA digunakan satker untuk mencatat seluruh transaksi aset dan keuangan masing-masing. Termasuk di dalamnya pembelian aset, pengurangan nilai, pengembangan nilai, dan transfer masuk dan keluar. Aplikasi SAKPA digunakan sebagai pembukuan transaksi realisasi anggaran belanja atau realisasi anggaran pendapatan. - Untuk mempercepat proses pembuatan laporan keuangan dan asset semua satker menggunakan media e-mail dalam proses pelaporan. Penggunaan email diharapkan dapat menghemat waktu pelaporan tetapi dalam prakteknya masih ditemukan hambatan teknis. Untuk mengatasinya Mahkamah Agung RI mengembangkan aplikasi yang disebut Komdanas, singkatan dari Komunikasi Data Nasional. Fungsi utama aplikasi Komdanas adalah untuk : (1) Melakukan kompilasi seluruh data pegawai, keuangan, aset, dan remunerasi serta keuangan perkara yang disimpan dalam database sentral; (2) Melakukan verifikasi data yang sudah tersimpan secara otomasi, sehingga kesalahan transaksi dapat dideteksi sebelum periode laporan berakhir; (3) Menghasilkan laporan keuangan sesuai format yang berlaku. Penggunaan aplikasi ini terbukti dapat membuat proses kompilasi, verifikasi data, dan pembuatan laporan pengelolaan anggaran dan aset lebih efisien dan efektif serta cepat. Dengan ada SK KMA Nomor : 128/KMA/SK/VIII/2014 Tanggal 08 Agustus 2014 Komdanas juga digunakan sebagai alat untuk pelaporan absensi pegawai serta pengajuan pertanggungjawaban tunjangan khusus kinerja bagi pegawai Mahkamah Agung RI. -

Sosialisasi Perpajakan tentang Pelaporan Pajak Pribadi secara online melalui e-filling.


114

Laporan tahunan

2014

5. Sub Bagian Kepegawaian a.

Dasar Hukum : - Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian - Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara - Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2004 tentang Disiplin PNS - SKMA tentang Remunerasi Nomor : 069/KMA/SK/V/2009. - Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.

b.

Pelaksanaan Kegiatan - Aplikasi pendukung kepegawaian adalah sementara menggunakan SIMPEG dari Dirjenmiltun Mahkamah Agung RI. - Sosialisasi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dengan nara sumber dari Kantor BKN Regional Jawa Barat. - Penilaian Prestasi Kerja Pegawai pengganti DP3 sudah dilaksanakan dengan SKP (Sasaran Kerja Pegawai) dan Perilaku kerja PNS.


115

Laporan tahunan

2014

BAB IV PENGAWASAN

A.

INTERNAL Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga

dan

mengendalikan

agar

tugas-tugas

yang

harus

dilaksanakan

dapat berjalan

sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam penerapan dan optimalisasi sistem pengawasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang R.I Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang Tanggung Jawab Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Melaksanakan Pengawasan. Tujuan dilaksanakannya pengawasan adalah untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan tindakan yang dianggap perlu, menyangkut pelaksanaan tugas-tugas aparat, administrasi umum dan administrasi perkara. Sedangkan fungsi pelaksanaan pengawasan meliputi : a. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. c. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi : kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan biaya berperkara yang murah. Dalam melaksanakan pengawasan, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menggunakan dua sistem pengawasan sebagai berikut : 1. Pengawasan Melekat Adalah pengawasan yang bersifat pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh

atasan

langsung

terhadap

bawahannya

secara

preventif represif, agar

pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Pengawasan Fungsional Adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja (Satker) tertentu dan diperuntukkan untuk hal yang dimaksud pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung,


116

Laporan tahunan

2014

pengawasan dilakukan oleh Hakim Pembina dan Pengawas Bidang sebagaimana Surat Keputusan

Ketua

Pengadilan

Tata

Usaha

Negara

Bandung

Nomor

:

W2-

TUN2/1317/PS.00/XII/2013 tanggal 02 Desember 2013, tentang Penunjukan Hakim Pengawas di Bidang Administrasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan, serta Humas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk melakukan pengawasan yang meliputi bidang -bidang sebagai berikut : 1. Kepaniteraan Perkara (Administrasi Keuangan Perkara) 2. Kepaniteraan Perkara (Register Perkara) 3. Kepaniteraan Hukum 4. Sub Bagian Umum 5. Sub Bagian Keuangan 6. Sub Bagian Kepegawaian 7. Humas

DAFTAR NAMA HAKIM PENGAWAS BIDANG PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG TAHUN 2014

NO

NAMA / NIP

JABATAN

1.

FARI RUSTANDI, S.H. NIP. 19600423 198603 1 002 RUT ENDANG LESTARI, S.H. NIP. 19760930 200112 2 002 NELVY CHRISTIN, S.H.,M.H. NIP. 19761204 200112 2 002 RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H. NIP. 19770628 200112 1 003 ERY ELFI RITONGA, S.H., M.H. NIP. 19691015 199203 1 014 HARI HARTOMO SETYO N., S.H., M.H. NIP. 19760126 200212 1 004 INDAH MAYASARI, S.H.,M.H. NIP. 19790413 200112 1 004 AGUS BUDI SUSILO, SH., MH. NIP. 19760810 200012 1 001

Wakil Ketua

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Hakim Hakim

HAKIM PEMBINA DAN PENGAWAS BIDANG Koordinator Pengawas Kepaniteraan Muda Perkara (Adm. Keuangan Perkara) Kepaniteraan Muda Perkara (Register Perkara)

Hakim

Kepaniteraan Muda Hukum

Hakim

Sub Bagian Umum

Hakim

Sub Bagian Keuangan

Hakim

Sub Bagian Kepegawaian

Hakim

Humas

Dikarenakan adanya sebagian Hakim pengawas bidang yang mutasi dinas maka telah dikeluarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : W2TUN2/1376/PS.00/XII/2014 tanggal 08 Desember 2014, tentang Penunjukan Hakim Pengawas di Bidang Administrasi Kepaniteraan dan Administrasi Kesekretariatan, serta Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

117

Laporan tahunan

2014

Humas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang baru, untuk melakukan pengawasan yang meliputi bidang -bidang sebagai berikut : 1. Kepaniteraan Muda Perkara (Administrasi Keuangan Perkara) 2. Kepaniteraan Muda Perkara (Register Perkara) 3. Kepaniteraan Muda Hukum 4. Sub Bagian Umum 5. Sub Bagian Keuangan 6. Sub Bagian Kepegawaian 7. Humas

DAFTAR NAMA HAKIM PENGAWAS BIDANG PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG TAHUN 2014

NO

NAMA / NIP

JABATAN

1.

FARI RUSTANDI, S.H. NIP. 19600423 198603 1 002 RETNO NAWANGSIH, S.H. NIP. 19770308 200112 2 003 HARI HARTOMO SETYO N., S.H., M.H. NIP. 19760126 200212 1 004 RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H. NIP. 19770628 200112 1 003 RUT ENDANG LESTARI, S.H. NIP. 19760930 200112 2 002 SUTIYONO., S.H., M.H. NIP. 19680120 199703 1 001 NELVY CHRISTIN, S.H.,M.H. NIP. 19761204 200112 2 002 AGUS BUDI SUSILO, SH., MH. NIP. 19760810 200012 1 001

Wakil Ketua

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.


Hakim Hakim

HAKIM PEMBINA DAN PENGAWAS BIDANG Koordinator Pengawas Kepaniteraan Muda Perkara (Adm. Keuangan Perkara) Kepaniteraan Muda Perkara (Register Perkara)

Hakim

Kepaniteraan Muda Hukum

Hakim

Sub Bagian Umum

Hakim

Sub Bagian Keuangan

Hakim

Sub Bagian Kepegawaian

Hakim

Humas

118

Laporan tahunan

B.

2014

EVALUASI PENGELOLAAN ADMINISTRASI 1.

Administrasi Perkara Administrasi perkara meliputi seluruh kegiatan yang dilakukan oleh aparat pengadilan yang diberi tugas untuk mengelola penanganan perkara yang meliputi prosedur penerimaan perkara, keuangan perkara, pemberkasan perkara, penyelesaian perkara, dan pembuatan laporan perkara sesuai dengan pola yang sudah ditetapkan. Pengelolaan administrasi peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung diarahkan kepada pengelolaan administrasi dua urusan : 1. Urusan Perkara administrasinya dilakukan oleh Panitera Muda Perkara: - Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan perkara. - Memberi nomor registrasi pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan Perkara. - Mencatat pada setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya. - Menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum. - Mengelola SIAD-PTUN, dan Direktori Putusan. 2. Urusan Hukum administrasinya dilakukan oleh Panitera Muda Hukum: - Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, dan melakukan administrasi lain yang diatur dalam perundang-undangan. - Mengelola meja informasi.

2.

Administrasi Umum a.

Bidang Umum 1.

Tertibnya Administrasi Persuratan -

Telah mencatat dan mengagendakan semua surat masuk dan surat keluar tahun 2014, yaitu surat masuk sebanyak 1600 surat dan surat keluar sebanyak 1482 surat, serta mengarsipkan surat tersebut.

-

Mengarahkan surat masuk sesuai disposisi, dan mengirim surat keluar sesuai dengan tujuan surat.

-

Menata arsip serta menyimpannya dalam Ordner/Box File dan lemari arsip.


119

Laporan tahunan

2.

2014

Tertibnya Pengelolaan Barang-barang Inventaris : -

Telah mengelola barang inventaris sesuai dengan Keputusan Sekretaris MARI Nomor : MA/SEK/173a/XI/2005 tentang Penata Usahaan Barang Milik Negara di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan.

-

Telah melaksanakan Penetapan status penggunaan BMN pada satker PTUN Bandung.

-

Mengelola SIMAK BMN.

-

Membuat laporan Barang Milik Negara semesteran, tahunan dan laporan Kondisi Barang SIMAK. Serta telah melaksanakan rekon BMN ke KPNL.

-

Telah membuat DIR, DIL dan KIB Tanah, Bangunan rumah negara dan kendaraan dinas.

-

Telah memperpanjang STNK kendaraan roda dua dan roda empat.

-

Melakukan

pemeliharaan

gedung

kantor,

rumah

negara,

kendaraan dinas, perangkat IT dan meubelair. 3.

Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Perlengkapan kantor. -

Melaksanakan belanja ATK dan perlengkapan kantor.

-

Mencatat penerimaan dan pengeluaran ATK dan perlengkapan lainnya.

-

Mendistribusikan barang ATK dan perlengkapan kantor lainnya sesuai dengan kebutuhan dan permintaan.

4.

Pengelolaan Perpustakaan. -

Menerima, mencatat dan memberi nomor buku-buku yang diterima dengan memberi catalog sesuai dengan klasifikasinya.

5.

-

Mencatat peminjaman dan pengembalian buku-buku perpustakaan.

-

Menyediakan ruang khusus untuk perpustakaan.

Pengurusan Rumah Tangga Kantor. -

Menjaga keamanan kantor.

-

Mengangkat tenaga honorer untuk kebersihan dan keamanan kantor.

6.

-

Melengkapi sarana kebersihan dan keamanan kantor.

-

Membuat spanduk dan memasang umbul-umbul jika diperlukan.

Mengkoordinir Protokoler. -

Mengkoordinir kegiatan seperti pelantikan, perpisahan, rapat, penyambutan tamu, HUT Kemerdekaan, HUT Peratun dan lain-lain.


120

Laporan tahunan

b.

-

Membuat dokumentasi pada setiap kegiatan.

-

Mengadakan/mengikuti rapat dan pertemuan.

2014

Bidang Administrasi Keuangan Penataan Administrasi keuangan berada dalam file ditata dalam lemari oleh Kasubbag Keuangan beserta staf adapun

pengurusan

administrasi di bidang keuangan meliputi ; melaksanakan program belanja pegawai, belanja barang . -

Telah dicairkan gaji pegawai dan pembayaran kepada pegawai setiap bulan serta pencairan dan pembayaran rapel bila ada kepada pegawai yang bersangkutan.

-

Telah dicairkan dan dibayarkan tunjangan kinerja (remunerasi) dan uang makan kepada pegawai.

-

Telah dicairkan dan dibayarkan honorarium kepada pegawai yang bersangkutan.

c.

-

Telah dicairkan dan dibayarkan kepada pegawai yang lembur.

-

Telah dicairkan dan dibayarkan belanja barang.

Bidang Administrasi Kepegawaian Penanganan administrasi di bidang kepegawaian sebagai berikut : -

Kepangkatan meliputi DUK, karpeg/karis/karsu/taspen/askes, KGB, kenaikan pangkat telah dikelola dengan baik.

-

Sarana administrasi seperti buku induk, file, buku kendali, statistik kepegawaian telah ditertibkan.

-

Jabatan struktural dan fungsional yang ada telah dilakukan pelantikan.

-

Penilaian Prestasi Kerja PNS/SKP telah diberikan kepada pejabat penilai/atasan langsung.

-

Jam kerja yang diterapkan sudah sesuai dengan ketentuan dan telah dilakukan pengontrolan lewat absen (fingerprint).

-

Data pegawai telah dibuat dan memuat semua tentang nama hakim, panitera pengganti, dan pejabat struktural dan fungsional, serta seluruh staf.

-

Data pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada SIMPEG Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI secara berkala di perbaharui.


121

Laporan tahunan

2014

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dengan dibuatnya Pelaporan Tahunan ini, dapat memberikan gambaran secara umum kondisi dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung selamaTahun 2014 dan dalam laporan ini juga akan terungkap masalah-masalah yang belum dapat diatasi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, sehingga kami membuat suatu kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut : A.

Kesimpulan 1.

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung merupakan pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

2.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai fungsi sebagai berikut : 

Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama.



Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara terhadap masyarakat pencari keadilan secara transparan.



Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara (umum, kepegawaian dan keuangan).

3.

Penataan dan pengelolaan manajemen lembaga peradilan yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dipercaya, responsif dan produktif, yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, dalam rangka mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara yang agung.

4.

Realisasi anggaran telah berjalan dengan baik, hal ini ditandai dengan persentase realisasi anggaran mencapai 98,45 % untuk DIPA 01 (531823) dan 75,68 % untuk DIPA 05 (531824).

5.

Sebagai penunjang kinerja pegawai pengadilan sarana dan prasarana gedung secara keseluruhan masih kurang memadai (optimal) karena gedung bagian belakang kondisinya kurang layak dan belum sesuai dengan prototype serta gedung belakang terpisah dari gedung depan sehingga perlu direhabilitasi.


122

Laporan tahunan

B.

2014

Rekomendasi : 1.

Dalam rangka Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung perlu dilanjutkan pelatihan teknis yustisial maupun non teknis yustisial/penataran/temu karya hakim, pejabat kepaniteraan, jurusita dan administrasi dalam rangka meningkatkan tenaga peradilan yang profesional, sehingga kualitas Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung semakin baik agar dapat melakukan tugasnya secara profesional, cakap dan terampil.

2.

Mengingat masih kurangnya Tenaga Staf Administrasi dan Juru Sita pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung maka alokasi Pegawai Tahun Anggaran 2015 untuk Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dapat ditambah melalui mekanisme perekrutan CPNS Mahkamah Agung RI.

3.

Bangunan gedung kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung masih perlu direhab untuk tahap ke-III, diupayakan agar sesuai dengan standar prototype gedung pengadilan tingkat pertama pada Mahkamah Agung RI.

4.

Perlu ditingkatkan sarana dan prasarana fasilitas gedung kantor untuk mendukung kinerja aparat dalam melayani masyarakat pencari keadilan.

Demikian penyajian laporan pelaksanaan tugas Tata Usaha Negara Bandung Tahun 2014 disusun untuk dijadikan informasi dan masukan sehingga pelaksanaan tugas-tugas pada masa yang akan datang akan lebih meningkat dan berdaya guna serta berhasil guna.


123

Laporan tahunan 2014 BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents