LAPORAN TAHUNAN 2014 i PENGADILAN NEGERI PASURUAN

PENGADILAN NEGERI PASURUAN

PENGADILAN NEGERI PASURUAN Jl. Pahlawan No. 24 Pasuruan Telp. (0343) 421030 – Fax.(0343) 421030 www.pn-pasuruan.go.id – email [email protected]

LAPORAN TAHUNAN 2014

i


SAMBUTAN KETUA PENGADILAN

Assalamu’alaikum Wr. Wb. Puji syukur kita panjatkan kehadhirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya Laporan Tahunan pelaksanaan tugas

tahun

2014

dibidang

Administrasi

teknis

Yustisial/Administrasi Kepaniteraan dan dibidang Administrasi Kesekretariatan telah dapat disusun. Laporan ini telah dilengkapi dengan data-data yang ada diharapkan mampu memberikan gambaran pelaksanaan tugas yang menjadi wewenang

Pengadilan Negeri Pasuruan kepada

publik sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1144/KMA/SK/I/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Laporan Tahunan Pelaksanaan tugas tahun 2014 ini disamping

sebagai informasi dan

pertangung jawaban kami kepada Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya juga kepada Pimpinan Mahkamah Agung RI. untuk dijadikan bahan evaluasi dan rencana tugas dimasa mendatang . Kami telah berusaha dalam menyusun Laporan Tahunan Pelaksanaan Tugas tahun 2014 ini dengan sebaik-baiknya akan tetapi laporan ini tentunya saja masih mengandung kelemahan dan kekurangan disana-sini, yang tentu perlu untuk disempurnakan. Untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan untuk kesempurnaan penyusunan laporan ini untuk masa yang akan datang.

Pasuruan ,tgl. 02 Januari 2015 Ketua,

Hj. WIWIN ARODAWANTI, SH. MH. NIP. 196504201992122001


ii


PENGANTAR BAB I

PENDAHULUAN A. Kebijakan Umum Peradilan B. Visi & Misi C. Renstra ( Rencana Strategis )

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI (Tupoksi) A. Standard Operational Procedures (SOP) -

Bagian Pidana

-

Bagian Perdata

-

Bagian Hukum

-

Bagian Keuangan

-

Bagian Umum

-

Bagian Kepegawaian

B. Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai (SKP)


-

Ketua, Wakil Ketua dan Hakim

-

Kepaniteraan

-

Kesekretariatan

-

Fungsional

iii


BAB III

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN A. Sumber Daya Manusia -

Rekruitmen

-

Mutasi

-

Promosi

-

Pensiun

B. Keadaan Perkara C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana D. Pengelolaan Keuangan E. Dukungan Teknologi Informasi BAB IV

PENGAWASAN A. Internal B. Eksternal C. Evaluasi

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI


iv


A. Kebijakan Umum Peradilan. Dalam melaksanakan program kerja serta kegiatan pelaksanaan tugas pada tahun 2014 Pengadilan Negeri Pasuruan telah melaksanakan kebijakan secara umum sebagai berikut : 1.

Menyelenggarakan prosedur penerimaan perkara secara tertib dan cepat ;

2.

Menyelenggarakan persidangan perkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan bebas KKN dengan tetap menjunjung tinggi azas keadilan dan kebenaran ;

3.

Menjatuhkan putusan dalam waktu selambat-lambatnya 5 bulan sejak perkara didaftar serta mengadili semua petitum dan tidak memutuskan hal-hak yang tidak dituntut para pihak ;

4.

Melakukan Koordinasi dengan pihak-pihak terkait, mengatasi hambatan untuk melaksanakan Putusan/Eksekusi ;

5.

Menyelanggarakan Urusan Kepegawaian, Urusan Keuangan dan Urusan Administrasi Umum secara benar dan tertib ;

6.

Menyelanggarakan perlengkapan dan tata kerumah tanggaan Kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

B. Visi dan Misi Visi : TERMUJUDNYA PENGADILAN NEGERI PASURUAN YANG BERMARTABAT MENUJU PERADILAN YANG MODERN Misi : 1.

MENJAGA KEMANDIRIAN BADAN PERADILAN

2.

MENINGKATKAN PROFESIONALISME APARATUR

3.

MEWUJUDKAN MANAJEMEN ADMINISTRASI YANG MODERN

4.

MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PERADILAN


1


Disamping Visi dan Misi tersebut diatas secara umum Pengadilan Negeri Pasuruan juga mengacu pada Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu : Visi : “ Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung” Misi : 1.

Menjaga kemandirian Badan Peradilan ;

2.

Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan ;

3.

Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan ;

4.

Meningkatkan kredilitas dan transparansi Badan Peradilan.

C. RENSTRA (RENCANA STRATEGIS). Pengadilan Negeri Pasuruan dalam merealisasikan pelaksanan tugas senantiasa berpedoman kepada perencanaan strategis. Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka Pengadilan Negeri Pasuruan telah menyusun program dan kegiatan secara jelas sebagai berikut : 1.

Program : 1.1. Meningkatkan motivasi kerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelayanan masyarakat. 1.2. Menciptakan mobilitas kerja dan kualitas pelayanan (client service) agar tercapai dan terpenuhi sesuai dengan target. 1.3. Mewujudkan pelayanan administrasi dan informasi terpadu yang mudah di akses sehingga tercipta pelayanan hukum yang transparan dan akuntabel. 1.4. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor guna mendukung peningkatan kualitas kinerja.

2. Kegiatan : 2.2 Kegiatan dibidang Administrasi Kepaniteraan : 2.2.1. Menyelesaikan sisa perkara tahun 2013 dan menerima pendaftaran perkara tahun 2014, mencatat dalam buku register perkara ; 2.2.2. Menyelesaikan perkara Banding sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; 2.2.3. Menyelesaikan perkara Kasasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; 2.2.4. Menyelesaikan perkara Peninjauan Kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; 2.2.5. Menyampaikan relaas panggilan sidang dan tundaan kepada para pihak ;


2


2.2.6. Menyampaikan relaas Pemberitahuan kepada para pihak baik pada tingkat pertama maupun tingkat Banding dan Kasasi serta Peninjauan Kembali ; 2.2.7. Menyiapkan berkas perkara untuk dipersidangkan ; 2.2.8. Membuat berita acara persidangan ; 2.2.9. Memutus perkara pada Tingkat pertama dan dicatat pada Buku register ; 2.2.10. Membuat Putusan dan salinannya , dicatat pada buku Register perkara ; 2.2.11. Melaksanakan penyitaan serta mencatat pada Buku Register; 2.2.12. Membuat Berita acara Penyitaan dan menyerahkan kepada para Pihak; 2.2.13. Melaksanakan Eksekusi serta mencatat pada buku Register; 2.2.14. Membuat berita acara eksekusi dan menyerahklan kepada para pihak; 2.2.15. Melaksanakan penyelesaian minutasi berkas perkara, mencatat pada Buku register perkara dan memasukkan pada Box arsip; 2.2.16. Membuat dan mengirimkan laporan perkara bulanan, empat bulanan, enam bulanan dan tahunan; 2.2.17. Menyampaikan salinan putusan/penetapan kepada para pihak yang berkepentingan; 2.3. Kegiatan dibidang Administrasi Umum. 2.3.1.

Melakukan kegiatan administrasi kepegawaian :  Mengevaluasi Data Kepegawaian ;  Membuat surat keputusan tentang Kenaikan Gaji Berkala ;  Menata File Kepegawaian ;  Menertibkan ijin cuti pegawai ;  Mengolah data dan mengirimkan laporan bulanan dan tahunan dibidang Kepegawaian ;

2.3.2.

Mengelola tata persuratan, surat masuk dan surat keluar ;

2.3.3.

Memelihara gedung kantor/ sarana dan prasarana serta kebersihan kantor ;

2.3.4.

Mengelola keuangan sesuai dengan ketentuan anggaran DIPA yang ada ;

2.3.5.

Mengelola perpustakaan kantor ;

2.3.6.

Mengadakan Rapat Dinas untuk evaluasi pelaksanaan tugas dan Pembinaan serta Pengawasan kepada :


3


 Para Hakim dan Panitera Pengganti serta Juru Sita /Jurusita Pengganti ;  Pejabat Struktural Kepaniteraan dan Kesekretariatan ;  Seluruh Staf Pegawai dan Tenaga tidak tetap ;


4


Susunan Pengadilan Negeri Pasuruan terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Kepaniteraan, Kesekretariatan dan Staf. Pimpinan Pengadilan Negeri Pasuruan terdiri dari seorang Ketua. Berdasarkan data kepegawaian pada bulan Desember 2014, berikut ini Bagan Struktur Organisasi dan daftar nama-nama seluruh pegawai aktif Pengadilan Negeri Pasuruan selama tahun 2014.


5


Bagan Struktur Organisasi:


6


A. Standard Operational Procedures (SOP) Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan pedoman kerja bagi setiap unit kerja dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Dalam

Standar Operasional Prosedur (SOP) biasanya diatur

ketentuan – ketentuan umum yang berlaku dalam suatu unit kerja, sedangkan ketentuan khususnya diatur tersendiri dalam bentuk Surat Edaran (SE). Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk Pengadilan Negeri Pasuruan meliputi Bagian Pidana, Bagian Perdata, Bagian Hukum, Bagian Keuangan, Bagian Kepegawaian dan Bagian Umum.

1.

Pidana Standar Operasional Prosedur (SOP) di bagian Pidana meliputi Prosedur Perkara Pidana Tingkat

Pertama, Prosedur Perkara Pidana Kasasi, Prosedur Perkara Pidana Banding dan Proses Persidangan untuk perkara Pidana.


7


BAGAN ALUR PROSEDUR PERKARA PIDANA TINGKAT PERTAMA

Jaksa

Ketua Pengadilan Negeri

Melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Pasuruan melalui Panitera Pidana

Menunjuk Majelis Hakim dalam jangka waktu 3 hari kerja

Para Pihak

Hadir pada Jadwal yang telah ditentukan untuk Sidang Pertama Panitera Muda Pidana

Panitera/Sekretaris

Memberikan tanda terima pelimpahan berkas

Menunjuk Panitera Pengganti Jaksa Penuntut Umum

Petugas Pendaftaran ( Meja I ) 1 hari Memberikan nomor perkara dan mempersiapkan semua formulir dan dokumen yang dibutuhkan ke dalam berkas perkara

Petugas Pendaftaran

Memberitahukan kepada terdakwa jadwal persidangan dan menghadirkan Terdakwa pada hari Persidangan yang telah ditentukan

Memberikan berkas perkara kepada Ketua Majelis yang ditunjuk

1 hari Panitera Pengganti Panitera/Sekretaris Ketua Majelis

Memeriksa berkas perkara 1 hari 1 hari

-

-


Memeriksa berkas dan mempelajari perkara Menetapkan hari sidang Pertama paling lama 7 hari kerja setelah diterimanya berkas oleh Ketua Majelis Hakim Berkas perkara harus sudah di Ketua Majelis Hakim paling lama 3 hari setelah penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua PN

8

Tugas Menerima berkas perkara dan memberikan Salinan Penetapan hari sidang pertama kepada Jaksa Penuntut Umum

untuk menghadirkan Terdakwa

Hakim – Hakim Anggota

Mempelajari Perkara


PENJELASAN ALUR PROSEDUR PERKARA PIDANA TINGKAT PERTAMA

1. Jaksa melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Pasuruan melalui Panitera Muda Pidana. 2. Kemudian Panitera Muda Pidana memberikan tanda terima pelimpahan berkas selanjutnya oleh Panitera Muda Pidana diserahkan kepada Petugas Pendaftaran (Meja I).

3. Oleh Petugas Pendaftaran (Meja I) berkas perkara diberikan nomor perkara dan dipersiapkan semua formulir dan dokumen yang dibutuhkan ke dalam berkas perkara. Kemudian diserahkan kepada Panitera/ Sekretaris.

4. Panitera/ Sekretaris kemudian Memeriksa berkas perkara tersebut. 5. Setelah berkas perkara selesai diperiksa selanjutnya berkas tersebut diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

6. Kemudian Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Majelis Hakim dalam jangka waktu 3 hari kerja kemudian hasilnya diserahkan kepada Panitera/Sekretaris.

7. Selanjutnya Panitera/Sekretaris menunjuk Panitera Pengganti dalam waktu 1 hari kemudian hasilnya diserahkan kepada Petugas Pendaftaran.

8. Kemudian Petugas Pendaftaran memberikan berkas perkara kepada Ketua Majelis yang ditunjuk dalam waktu 1 hari.

9. Ketua Majelis bertugas : 

Memeriksa berkas dan mempelajari perkara



Menetapkan hari sidang Pertama paling lama 7 hari kerja setelah diterimanya berkas oleh Ketua Majelis Hakim



Berkas perkara harus sudah di Ketua Majelis Hakim paling lama 3 hari setelah penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri

Kemudian Ketua Majelis dalam waktu 1 hari menunjuk Hakim – Hakim Anggota untuk mempelajari perkara. Selain itu Ketua Majelis juga dalam waktu 1 hari menyerahkan berkas perkara kepada Panitera/ Pengganti.

10. Panitera/Pengganti mempunyai tugas : 

Menerima berkas perkara dan memberikan Salinan Penetapan hari sidang pertama kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa


9


11. Kemudian Jaksa Penuntut Umum memberitahukan kepada terdakwa jadwal persidangan dan menghadirkan Terdakwa pada hari Persidangan yang telah ditentukan.

12. Para Pihak hadir pada Jadwal yang telah ditentukan untuk Sidang Pertama. Dalam prosedur perkara pidana ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Catatan dalam prosedur perkara pidana tersebut antara lain : Pada Meja I a.

Menerima berkas perkara pidana lengkap dengan surat dakwaannya dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara tersebut. Terhadap perkara yang terdakwanya ditahan dan masa tahanan hampir berakhir, petugas segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan.

b.

Berkas perkara dimaksud di atas meliputi pula barang – barang bukti yang akan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, baik yang sudah dilampirkan dalam berkas perkara maupun yang kemudian diajukan ke depan persidangan. Barang – barang bukti tersebut didaftarkan dalam register barang bukti.

c.

Bagian penerimaan perkara memeriksa kelengkapan berkas. Kelengkapan dan kekurangan berkas dimaksud diberitahukan kepada Panitera Muda Pidana.

d. Dalam hal berkas perkara dimaksud belum lengkap, Panitera Muda Pidana meminta kepada Kejaksaan untuk melengkapi berkas dimaksud sebelum diregister. e.

Pendaftaran perkara pidana biasa dalam register induk dilaksanakan dengan mencatat nomor perkara sesuai dengan urutan dalam buku register tersebut.

f.

Pendaftaran perkara pidana singkat dilakukan setelah Hakim melaksanakan sidang pertama.

g.

Pendaftaran perkara tindak pidana ringan dan lalu lintas dilakukan setelah perkara itu diputus oleh Pengadilan.

h. Petugas buku register harus mencatat dengan cermat dalam register terkait, semua kegiatan yang berkenaan dengan perkara dan pelaksanaan putusan ke dalam register induk yang bersangkutan. i.

Pelaksanaan tugas pada Meja Pertama dilakukan oleh Panitera Muda Pidana dan berada langsung dibawah koordinasi Wakil Panitera.

Sumber: Mahkamah Agung, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II), Edisi 2007.


10


BAGAN ALUR PROSEDUR PERKARA PIDANA - BANDING

Permohonan Banding - Mengajukan banding pada Petugas Pendaftaran dan memberikan memori banding apabila ada

Petugas Pendaftaran Mencatat pendaftaran permohonan Banding

Panitera Muda

Petugas Pendaftaran

Memeriksa permohonan Banding

Menerima kontra memori banding dari Termohon dan mengirimkan Salinannya kepada Pemohon

Panitera/Sekretaris Memeriksa Permohonan Banding dan menandatangani akta permohonan Banding, Memori dan Kontra Memori

Petugas Pendaftaran Mengirim bundel perkara ke Pengadilan Tinggi

Petugas Pendaftaran Mengirim Pemberitahuan Banding, memori Banding (apabila ada) dan inzage (pemeriksaan berkas)

PENJELASAN ALUR PROSEDUR PERKARA PIDANA - BANDING 1.

Pemohon Banding diajukan dalam jangka waktu 7 hari, dimana permohonan banding tersebut didaftarkan pada Petugas Pendaftaran dan memberikan memori banding apabila ada memori banding.

2.

Kemudian Petugas Pendaftaran mencatat pendaftaran permohonan banding register induk perkara pidana dan register banding kemudian permohonan tersebut diserahkan kepada Panitera Muda Pidana.


11


3.

Panitera Muda Pidana kemudian memeriksa permohonan banding tersebut. Dan setelah diperiksa permohonan banding tersebut diserahkan kepada Panitera/Sekretaris

4.

Kemudian Panitera/Sekretaris memeriksa permohonan banding tersebut dan kemudian ditandatangani. Selanjutnya diserahkan kepada Petugas Pendaftaran.

5.

Kemudian Petugas Pendaftaran mengirim pemberitahuan banding, memori banding, dan inzage (Pemeriksaan berkas). Petugas Pendaftaran menerima kontra memori banding (apabila ada) dari Termohon dan mengirimkan Salinannya kepada Pemohon. Setelah itu bundle perkara banding tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Surabaya. Dalam prosedur pengajuan perkara banding pidana ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan.

Catatan dalam pengajuan Permohonan Banding tersebut antara lain : a.

Permintaan banding diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (Tujuh ) hari sesudah putusan dijatuhkan, atau 7 ( Tujuh ) hari setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dalam pengucapan putusan

b.

Permintaan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu tersebut di atas tetap dapat diterima dan dicatat dengan membuat surat keterangan Panitera bahwa permintaan banding telah lewat tenggang waktu dan harus dilampirkan dalam berkas perkara

c.

Dalam hal pemohon tidak datang menghadap, hal ini harus dicatat oleh Panitera dengan disertai alasannya dan catatan tersebut harus dilampirkan dalam berkas perkara

d. Panitera wajib memberitahukan permintaan banding dari pihak yang satu kepada pihak yang lain e.

Tanggal penerimaan memori dan kontra memori banding dicatat dalam register dan salinan memori serta kontra memori disampaikan kepada pihak yang lain, dengan relas pemberitahuan

f.

Dalam hal pemohon belum mengajukan memori banding sedangkan berkas perkara telah dikirimkan ke pengadilan Tinggi, pemohon dapat mengajukannya langsung ke Pengadilan Tinggi sedangkan salinannya disampaikan ke Pengadilan Negeri untuk disampaikan kepada pihak lain

g.

Selama 7 ( tujuh ) hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada Pengadilan Tinggi, pemohon wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri .

h. Jika kesempatan mempelajari berkas diminta oleh pemohon dilakukan di Pengadilan Tinggi maka pemohon harus mengajukan secara tegas dan tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri.


12


i.

Berkas perkara banding berupa bundel “ A “ dan bundel “ B “ dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari sejak permintaan banding diajukan sesuai dengan Pasal 263 ayat 1 KUHAP, harus sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi

j.

Selama perkara banding belum diputus oleh Pengadilan Tinggi, permohonan banding dapat dicabut sewaktu-waktu untuk itu panitera membuat Akta pencabutan banding yang ditanda tangani oleh Panitera, pihak yang mencabut dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri, Akta tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi

k.

Salinan putusan Pengadilan Tinggi yang telah diterima oleh Pengadilan Negeri, harus diberitahukan kepada terdakwa dan penuntut umum dengan membuat Akta Pemberitahuan Putusan

l.

Petugas register harus mencatat semua kegiatan yang berkenaan dengan perkara banding dan pelaksanaan putusan ke dalam buku register terkait

m. Pelaksanaan tugas pada Meja Kedua dilakukan oleh Panitera Muda Pidana dan berada langsung dibawah koordinasi Wakil Panitera. Sumber: Mahkamah Agung, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II), Edisi 2007.

BAGAN ALUR PROSEDUR PERKARA PIDANA - KASASI


13


PENJELASAN ALUR PROSEDUR PERKARA PIDANA - KASASI 1.

Pemohon Kasasi mengajukan surat permohonan kasasi pada Petugas Pendaftaran dan memberikan memori kasasi.

2.

Kemudian Petugas Pendaftaran mencatat pendaftaran permohonan Kasasi kemudian dan diserahkan kepada Panitera Muda Pidana.

3.

Panitera Muda Pidana kemudian memeriksa permohonan Kasasi tersebut. Dan setelah diperiksa permohonan Kasasi tersebut diserahkan kepada Panitera/Sekretaris.


14


4.

Kemudian Panitera/Sekretaris memeriksa permohonan kasasi tersebut dan kemudian ditandatangani. Selanjutnya diserahkan kepada Petugas Pendaftaran.

5.

Kemudian Petugas Pendaftaran mengirim pemberitahuan kasasi, memori kasasi, dan inzage (Pemeriksaan berkas). Petugas Pendaftaran menerima kontra memori kasasi dari Termohon dan mengirimkan Salinannya kepada Pemohon. Setelah itu bundle perkara kasasi tersebut dikirimkan ke Mahkamah Agung RI. Dalam prosedur pengajuan perkara kasasi pidana ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan.

Catatan dalam pengajuan Permohonan Kasasi tersebut antara lain : Permohonan kasasi diajukan pemohon kepada Panitera selambat-lambatnya dalam waktu 14 ( empat belas ) hari sesudah putusan Pengadilan diberitahukan kepada terdakwa / Penuntut Umum dan selanjutnya dibuatkan akta permohonan kasasi oleh Panitera a.

Permohonan Kasasi yang melewati tenggang waktu tersebut, tidak dapat diterima, selanjutnya Panitera membuat Akta terlambat mengajukan permohonan kasasi yang diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.

b.

Dalam tenggang waktu 14 ( empat belas ) hari setelah permohonan kasasi diajukan, pemohon kasasi harus sudah menyerahkan memori kasasi dan tambahan memori kasasi ( jika ada ) untuk itu petugas membuat Akta tanda terima memori / tambahan memori.

c.

Dalam hal pemohon kasasi adalah terdakwa yang kurang memahami hukum, Panitera pada waktu menerima permohonan kasasi wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permohonan tersebut dan untuk itu Panitera membuatkan memori kasasinya.

d. Panitera memberitahukan dan menyerahkan tembusan memori kasasi / tambahan memori kasasi kepada pihak lain, untuk itu petugas membuat tanda terima. e.

Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi, untuk itu Panitera memberikan surat Tanda Terima.

f.

Dalam hal Pemohon kasasi tidak menyerahkan memori kasasi dan atau terlambat menyerahkan memori kasasi, untuk itu Panitera membuat Akta.

g.

Apabila Pemohon tidak menyerahkan dan atau terlambat menyerahkan memori kasasi, berkas perkara tidak dikirim ke Mahkamah Agung, untuk itu Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan


15


surat Keterangan yang disampaikan kepada Pemohon kasasi dan Mahkamah Agung ( SEMA No. 7 tahun 2005 ) . h. Terhadap perkara pidana yang diancam pidana paling lama 1 ( satu ) tahun dan / atau denda, putusan praperadilan tidak dapat diajukan kasasi. i.

Permohonan kasasi yang telah memenuhi syarat formal selambat-lambatnya dalam waktu 14 ( empat belas ) hari setelah tenggang waktu mengajukan memori kasasi berakhir, berkas perkara kasasi harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung

j.

Dalam hal permohonan kasasi diajukan sedangkan terdakwa masih dalam tahanan Pengadilan Negeri paling lama 3 ( tiga ) hari sejak diterimanya permohonan kasasi tersebut segera melaporkan kepada Mahkamah Agung melalui surat atau dengan sarana-sarana elektronik.

k.

Selama perkara kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat dicabut oleh Pemohon, dalam hal pencabutan dilakukan oleh kuasa hukum terdakwa, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari terdakwa

l.

Atas pencabutan tersebut, panitera membuat akta pencabutan kasasi yang ditanda tangani oleh Panitera, pihak yang mencabut dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri, selanjutnya akta tersebut dikirim ke Mahakmah Agung.

m. Untuk perkara kasasi yang terdakwanya ditahan Panitera Pengadilan Negeri wajib melampirkan penetapan penahan dimaksud dalam berkas perkara n. Dalam hal perkara telah diputus oleh Mahkamah Agung, salinan putusan dikirim kepada pengadilan negeri untuk diberitahukan kepada terdakwa dan Penuntut Umum yang untuk itu Panitera membuat akta pemberitahuan putusan o.

Fotocopy relas pemberitahuan putusan Mahkamah Agung segera dikirim ke Mahkamah Agung.

p. Petugas buku register harus mencatat dengan cermat dalam register terkait semua kegiatan yang berkenaan dengan perkara kasasi dan pelaksanaan putusan Sumber: Mahkamah Agung, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II), Edisi 2007.


16


PROSES PERSIDANGAN 1. Pembacaaan Surat Dakwaan : Pada sidang pertama / permulaan Hakim Ketua menanyakan identitas terdakwa setelah itu terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di siding. Sesudah itu hakim ketua sidang minta kepada penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan (surat dakwaan berisi mengenai pasal yang dilanggar oleh terdakwa). Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah benar-benar mengerti isi dari surat dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum, apabila terdakwa belum mengerti, penuntut umum atas permintaan hakim ketua sidang untuk memberikan penjelasan yang diperlukan, penjelasan itu hanya dapat dilaksanakan pada permulaan sidang. (Pasal 155 KUHAP) 2. Eksepsi / Keberatan / Tangkisan : Segera sesudah pembacaan dan penjelasan surat dakwaan itu Terdakwa / Penasihat Hukum dapat mengajukan Eksepsi bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut


17


umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan. (Pasal 156 KUHAP) Putusan Sela (putusan sebelum putusan akhir) 3. Kalau tidak ada eksepsi atau eksepsi tidak diterima / ditolak, maka sidang dilanjutkan dengan memanggil para saksi untuk diperiksa, baik itu saksi yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasehat hukum atau penunutut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut. (Pasal 160 KUHAP) Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan. (Pasal 186 KUHAP) Surat : (Pasal 187 KUHAP) a.

Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

b.

Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

c.

Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;

d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Keterangan terdakwa : (Pasal 189 KUHAP)

a. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.


18


b. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

c. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. d. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertal dengan alat bukti yang lain. 4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum : Sesudah semua saksi yang dianggap perlu oleh hakim selesai didengar keterangannya kemudian hakim mempersilahkan jaksa penuntut umum membacakan surat tuntutannya berdasarkan pertimbanganpertimbangan tentang kejadian-kejadian, tentang hukum. Tidak selalu yang dituntut itu ialah penghukuman, dapat pula diminta agar terdakwa dibebaskan karena ternyata menurut penuntut umum dakwaannya terhadap terdakwa tidak terbukti, atau agar terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum karena ternyata terdakwa tidak dapat dipersalahkan dalam hal itu, dan sebagainya. 5. Pembelaan Terdakwa (Pledoi) : Setelah penuntut umum selesai membacakan tuntutannya maka terdakwa atau penasehat hukumnya diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaannya (pledoi). 6. Jawaban Penuntut Umum (Replik) : Setelah terdakwa atau penasehat hukumnya membacakan pembelaannya (pledoi) maka penuntut umum dapat pula menjawabnya dalam Repliknya. 7. Jawaban Terdakwa atas Replik (Duplik) : Setelah penuntut umum menjawab dalam repliknya, maka terdakwa atau penasehat hukumnya dapat menjawab kembali dalam Dupliknya. Tuntutan, Pledoi, Replik dan Duplik dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.(Pasal 182 KUHAP) 8. Musyawarah Hakim : Sesudah acara pemeriksaan saksi, keterangan ahli, pemeriksaan surat, pemeriksaan terdakwa, tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan

dianggap selesai, maka hakim mengadakan musyawarah

terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa,


19


saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang.Musyawarah tersebut harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.(Pasal 182 KUHAP) 9. Pembacaan Putusan : Sesudah hakim selesai mengadakan musyawarah dan keputusan sudah diambil, maka selanjutnya putusan tersebut diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Segera sesudah putusan pemidanaan diucapkan, bahwa hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya, yaitu: a.

Hak segera menerima atau. segera menolak putusan;

b.

Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini (KUHAP);

c.

Hak minta menangguhkan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan;

d. Hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini (KUHAP) , dalam hal ia menolak putusan; e.

Hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini (KUHAP).

2. Perdata Standar Operasional Prosedur (SOP) di bagian Perdata

meliputi Prosedur Perkara Perdata

Pendaftaran Gugatan, Alur Persidangan untuk perkara Perdata, Prosedur Perkara Perdata – Pasca Sidang,Prosedur Perkara Perdata Pendaftaran Banding dan Prosedur Perkara Perdata Pendaftaran Kasasi.


20


Penjelasan Pendaftaran Gugatan : 1

Penggugat atau melalui Kuasa Hukumnya mengajukan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Pasuruan di Meja 1 bagian Perdata, dengan beberapa kelengkapan/syarat yang harus dipenuhi : a. Surat Permohonan / Gugatan ; b. Surat Kuasa yang sudah dilegalisir (apabila menggunakan Advokat);

2

Kemudian Petugas Pendaftaran di Meja 1 memeriksa kelengkapan berkas. Setelah berkas lengkap , berkas di naikan ke Ketua Pengadilan Negeri untuk dimintakan persetujuan

3

Setelah Ketua PN memberikan persetujuan kemudian Petugas Pendaftaran (meja 1) memberikan SKUM kepada Penggugat agar membayar Panjar Biaya Perkara ke Kasir

4

Kasir menerima pembayaran biaya perkara, selanjutnya memberikan nomor perkara dan mengembalikan 2 (dua) tindasan ke Penggugat dan menyimpan 1 (satu) tindasan untuk bukti Kasir


21


5

Kemudian Penggugat/Pengacaranya memberikan tindasan SKUM kepada Petugas pendaftaran di meja 2 dan menyimpan 1 (satu) tindasan untuk bukti

6

Petugas Pendaftaran ( Meja 2 )

menerima SKUM dan menyiapkan blanko-blanko penetapan

kemudian diserahkan kepada Panitera Muda Perdata 7

Panitera Muda Perdata kemudian memeriksa berkas perkara, dan menanda tangani di tanda terima Surat Gugatan kemudian dikembalikan lagi kepada Petugas Pendaftaran ( Meja 2 )

8

Selanjutnya Petugas Pendaftaran ( Meja 2 ) memberikan salinan Surat Gugatan yang sudah ditandatangani kepada Penggugat


22


PENDAFTARAN KE 2

Penjelasan Bagan Alur Perkara Perdata – Pendaftaran Gugatan yang ke 2 1.

Panitera/Sekretaris memeriksa perkara, setelah diperiksa kemudian diserahkan ke Ketua Pengadilan Negeri.

2.

Ketua Pengadilan Negeri kemudian menunjuk Majelis Hakim selanjutnya hasil dari penunjukan tersebut diserahkan kepada Panitera/Sekretaris.

3.

Kemudian Panitera/Sekretaris menunjuk Panitera pengganti, selanjutnya hasil penunjukan tersebut diserahkan kepada Panitera Muda Perdata.

4.

Panitera Muda Perdata kemudian menunjuk Jurusita Pengganti. Selanjutnya hasil penunjukan tersebut diserahkan kepada Petugas Pendaftaran (Meja 1).


23


5.

Petugas Pendaftaran (Meja 1) kemudian memberikan berkas perkara kepada Ketua Majelis yang telah ditunjuk.

6.

Ketua Majelis selanjutnya memeriksa berkas dan mempelajari perkara dan kemudian menetapkan hari sidang 1 dan kemudian meminta Hakim – Hakim Anggota untuk mempelajari perkara. Selain itu Ketua Majelis juga menyerahkan berkas perkara ke Panitera Pengganti yang telah ditunjuk.

7.

Panitera Pengganti setelah menerima berkas perkara kemudian meminta Juru Sita Pengganti melakukan pemanggilan kepada para Pihak.

8.

Para pihak disarankan untuk hadir pada jadwal yang telah ditentukan untuk sidang pertama.

Penjelasan Bagan Alur Prosedur Perkara Perdata – Alur Persidangan 1.

Hakim membuka sidang pertama pada hari yang telah ditentukan dan para pihak juga sudah diberi tahu melalui juru sita kapan sidang pertama dimulai.


24


2.

Apabila para pihak atau kuasanya hadir maka Hakim akan menunda sidang berikutnya untuk jangka waktu 22 hari untuk melakukan mediasi, apabila perkara tersebut cukup selesai melalui jalan mediasi maka penyelesaian tersebut akan dituangkan kedalam akta perdamaian. Namun apabila perkara tersebut tidak bias diselesaikan dengan jalan mediasi maka sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan tuntutan hukum oleh penggugat dan pemberian jawaban dari tergugat. Sesudah penggugat mendengarkan jawaban atas gugatan tersebut dari tergugat, maka penggugat berkesempatan menyusun replik atas jawaban dari tergugat, dan atas replik tersebut tergugat juga berkesempatan untuk menyusun duplik.

3.

Setelah itu barulah pemeriksaan dilanjutkan dengan memeriksa alat bukti berupa surat-surat, saksi dan alat bukti lainnya yang dianggap perlu, setelah pemeriksaan alat bukti dianggap sudah cukup maka hakim akan membuat kesimpulan untuk memutus perkara tersebut.

4.

Apabila para pihak baik pihak penggugat atau kuasanya maupun tergugat atau kuasanya tidak hadir pada sidang pertama maka hakim boleh memanggil sekali lagi dan hakim menentukan tanggal sidang berikutnya.

5.

Jika penggugat tidak datang menghadap ke Pengadilan Negeri pada hari sidang yang telah ditentukan itu,meskipun ia dipanggil dengan patut, atau tidak pula menyuruh kuasanya menghadap untuk mewakilinya, maka surat gugatnya dianggap gugur dan penggugat dihukum membayar biaya perkara, akantetapi penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar lebih dahulubiaya perkara yang tersebut tadi.

6.

Akan tetapi apabila yang tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan adalah pihak tergugat, lagi pula ia tidak pula mewakilkan kepada kuasanya untukmenghadap, meskipun ia sudah dipanggil dengan patut, maka tuntutan dalam suratgugatan itu diterima dengan putusan "verstek" atau "in absensia", yang artinya putusan tak hadir, kecuali jika nyata pada Pengadilan Negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atautidak beralasan. Putusan hakim yang dijatuhkan dengan putusan tak hadir ini menurut ketentuan yang tersebut dalam pasal 128 HIR tidak boleh dijalankan sebelum lewat empatbelas hari sesudah diberitahukan, kecuali dalam hal yang perlu, yaitu atas desakan orangyang menggugat. Maka atas perintah ketua diberitahukanlah keputusan Pengadilan Negeri kepada orang yang dikalahkan itu serta menerangkan pula kepadanya, bahwa ia berhak memajukan perlawanan (verzet) di


25


dalam tempo dan dengan cara yang ditentukan pada pasal 129 HIR tentang keputusan itu di muka pengadilan itu juga

1.

Setelah dihasilkan putusan dalam persidangan ada 2 langkah yang harus dilakukan yaitu : a. Apabila para pihak tidak hadir pada saat sidang putusan dilaksanakan maka Jurusita Pengganti mengirim kutipan kepada Pihak yang tidak hadir. b. Apabila para pihak tidak hadir pada saat sidang putusan dilaksanakan kemudian ditawarkan apakah pihak yang kalah akan mengajukan banding. Apabila Pihak yang kalah mengajukan banding maka pihak yang kalah tersebut mendafttarkan pengajuan permohonan banding kepada Petugas Banding.


26


Untuk Salinan Putusan 1.

Para pihak (Pengacaranya) meminta Putusan ke Meja 3.

2.

Kemudian Meja 3 meyiapkan Salinan Putusan dan menyerahkan salinan putusan tersebut kepada Panitera Muda Perdata.

3.

Panitera Muda Perdata kemudian memeriksa Salinan Putusan tersebut dan setelah diperiksa diserahkan kepada Wakil Panitera.

4.

Wakil Panitera kemudian membubuhkan tanda tangan di Salinan Putusan kemudian diserahkan kepada Meja 3.

5.

Meja 3 menyerahkan salinan ke pemohon dan membuat tanda terima salinan putusan.


27


Penjelasan Pendaftaran Banding : 1

Pemohon atau melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur di Meja 3 bagian Perdata, dengan beberapa kelengkapan/syarat yang harus dipenuhi: a. Surat Permohonan Banding; b. Surat Kuasa yang sudah dilegalisir (apabila menggunakan Advokat); c. Memori Banding (apabila ada)

2

Kemudian Petugas Banding Meja 3 mencatat pendaftaran Permohonan Banding

3

Selanjutnya Pemohon Banding membayar Panjar Biaya Perkara yang dituangkan dalam SKUM ke Kasir

4

Kasir menerima pembayaran, menandatangani, membubuhkan cap stempel lunas pada SKUM

5

Kemudian Panitera Muda Perdata memeriksa permohonan banding dan menunjuk Juru Sita Pengganti selanjutnya diserahkan kepada Panitera/Sekretaris

6

Kemudian Permohonan Banding di periksa dan ditandatangani oleh Panitera / Sekretaris selanjutnya diserahkan kepada Jurusita Pengganti

7

Juru Sita Pengganti mengirimkan Pemberitahuan Banding, Memori Banding, dan Inzage (Pemeriksaan Berkas). Disini pemohon diberikan jangka waktu 14 hari untuk datang ke Pengadilan Negeri setempat untuk mempelajari berkas. kemudian jika kontra memori banding ada maka kontra memori banding tersebut diserahkan kepada Petugas Banding Meja 3 selanjutnya diserahkan kepada Jurusita Pengganti

8

Kemudian Juru Sita Pengganti mengirim kontra memori banding

9

Sedangkan Petugas Banding Meja 3 mengirimkan bundel perkara ke Pengadilan Tinggi Surabaya. Dalam prosedur pendaftaran banding pada perkara perdata ada beberapa catatan yang perlu

diperhatikan. Catatan dalam prosedur tersebut antara lain : a.

Permohonan banding dapat diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan, atau setelah diberitahukan, dalam hal putusan tersebut diucapkan diluar hadir.

b.

Terhadap permohonan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu tersebut diatas, tetap dapat diterima dan dicatat dengan membuat surat keterangan Panitera, bahwa permohonan banding telah lampau.


28


c.

Pernyataan banding dapat diterima, apabila panjar biaya perkara banding yang ditentukan dalam SKUM oleh Meja Pertama, telah dibayar lunas.

d. Apabila panjar biaya banding yang telah dibayar lunas, maka Pengadilan wajib membuat akta pernyataan banding, dan mencatat permohonan banding tersebut dalam Register Induk Perkara Perdata dan Register Banding. e.

Permohonan banding dalam waktu 7 (tujuh) hari harus telah disampaikan kepada lawannya.

f.

Tanggal penerimaan memori dan kontra memori banding harus dicatat, dan salinannya disampaikan kepada masing-masing lawannya, dengan membuat relas pemberitahuan/ penyerahannya.

g.

Sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, harus diberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) dan dituangkan dalam akta.

h. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan banding diajukan, berkas banding berupa berkas A dan B harus sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi. i.

Biaya perkara banding untuk Pengadilan Tinggi harus disampaikan melalui Bank Pemerintah atau Kantor Pas, dan tanda bukti pengiriman uang harus dikirim bersamaan dengan pengiriman berkas yang bersangkutan.

Dalam menentukan biaya banding harus diperhitungkan: 

Biaya pencatatan pernyataan banding,



Besarnya biaya banding yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi,



Biaya pengiriman uang melalui Bank/Kantor Pos,



Ongkos kirim berkas,



Biaya pemberitahuan, berupa: o Biaya pemberitahuan akta banding. o Biaya pemberitahuan memori banding. o Biaya pemberitahuan kontra memori banding. o Biaya pemberitahuan memeriksa berkas bagi pembanding. o Biaya pemberitahuan memeriksa berkas bagi terbanding. o Biaya pemberitahuan bunyi putusan bagi pembanding. o Biaya pemberitahuan bunyi putusan bagi terbanding.



29


BAGAN ALUR PROSEDUR PENDAFTARAN KASASI

Pemohon Kasasi

Petugas Banding Meja 3

Jurusita Pengganti

Mengajukan Kasasi pada Meja 3 dan memberikan Memori Kasasi (wajib)

Menerima kontra memori kasasi

Mengirim kontra memori kasasi

Jurusita Pengganti Petugas Kasasi Meja 3 Mencatat pendaftaran permohonan Kasasi

Pemohon Kasasi Membayar Panjar Biaya Perkara ke Kasir

Kasir Menerima Pembayaran

Mengirim Pemberitahuan Kasasi, memori Kasasi dan inzaghe (Pemeriksaan berkas)

Petugas Banding Meja 3 Mengirim bundel perkara ke Mahkamah Agung R.I

Panitera/Sekretaris Memeriksa Permohonan Kasasi dan tanda tangan

Panitera Muda Memeriksa permohonan Kasasi dan menunjuk Jurusita Pengganti

Penjelasan Pendaftaran Kasasi : 1

Pemohon atau melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri di Meja 3 bagian Perdata, dengan beberapa kelengkapan/syarat yang harus dipenuhi : a. Surat Permohonan Kasasi;


30


b. Surat Kuasa yang sudah dilegalisir (apabila menggunakan Advokat); c. Memori Kasasi 2

Kemudian Petugas Kasasi Meja 3 mencatat pendaftaran permohonan Kasasi selanjutnya meminta Pemohon Kasasi supaya membayar Panjar Biaya perkara ke kasir

3

Kasir menerima Pemabayaran kemudian pengajuan kasasi tersebut diserahkan kepada Panitera Muda Perdata

4

Kemudian Panitera Muda Perdata memeriksa permohonan Banding dan menunjuk Juru sita Pengganti

5

Panitera / Sekretaris memeriksa permohonan Banding dan menandatanganinya

6

Lalu Juru Sita pengganti mengirim Pemberitahuan Banding, Memori Banding , dan Inzage ( Pemeriksaan Berkas ). Pemohon diberikan jangka waktu 14 hari untuk datang ke Pengadilan Negeri setempat untuk mempelajari berkas.

7

Petugas Banding Meja 3 menerima Kontra Memori Kasasi

8

Juru Sita Pengganti mengirim Kontra memori Kasasi

9

Kemudian Petugas Banding meja 3 mengirim bundel perkara ke Mahkamah Agung Dalam prosedur pendaftaran kasasi pada perkara perdata ada beberapa catatan yang perlu

diperhatikan. Catatan dalam prosedur tersebut antara lain : a.

Permohonan kasasi dapat diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan atau diberitahukan, dalam hal putusan tersebut diucapkan diluar hadir.

b.

Pernyataan kasasi dapat diterima, apabila panjar biaya perkara kasasi yang ditentukan dalam SKUM oleh Meja Pertama, telah dibayar lunas.

c.

Setelah pemohon membayar biaya perkara, Pengadilan pada hari itu juga wajib membuat akta pernyataan kasasi yang dilampirkan pada berkas perkara dan mencatat permohonan kasasi tersebut dalam register induk perkara dan register kasasi.

d. Permohonan kasasi dalam waktu 7 (tujuh) hari harus sudah disampaikan kepada pihak lawan. e.

Memori kasasi, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah pernyatan kasasi, harus sudah diterima pada kepaniteraan Pengadilan Negeri.


31


f.

Panitera wajib memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi, dan dalam waktu selambat -lambatnya 30 (tiga puluh) hari salinan memori kasasi tersebut disampaikan kepada pihak lawan dalam perkara yang dimaksud.

g.

Jawaban kontra memori kasasi, selambat-lambatnya 14 (empat betas) hari sesudah disampaikannya memori kasasi, harus sudah diterima pada kepaniteraan Pengadilan Negeri untuk disampaikan pihak lawannya.

h. Dalam waktu 30 hari sejak permohonan kasasi diajukan, berkas kasasi berupa berkas A dan B harus dikirim ke Mahkamah Agung. i.

Biaya permohonan kasasi untuk Mahkamah Agung harus dikirim melalui Bank BRI Cabang Veteran, JI. Veteran Raya No.8 Jakarta Pusat, Rekening Nomor: 31.46.0370.0. dan bukti pengirimannya dilampirkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

j.

Dalam menentukan biaya kasasi, harus diperhitungkan:  biaya pencatatan pernyataan kasasi,  besamya biaya kasasi yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung,  biaya pengiriman uang melalui Bank,  ongkos kirim berkas,  biaya pemberitahuan, berupa: o

biaya pemberitahuan pemyataan kasasi.

o

biaya pemberitahuan memori kasasi.

o

biaya pemberitahuan kontra memori kasasi.

o

biaya pemberitahuan bunyi putusan kasasi kepada pemohon.

o

biaya pemberitahuan bunyi putusan kasasi kepada termohon.

k. Foto copy relaas pemberitahuan putusan Mahkamah Agung supaya dikirim ke Mahkamah Agung. Sumber: Mahkamah Agung, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II), Edisi 2007


32


Prosedur Pendaftaran Perkara Perdata Dengan Pembayaran Via Bank 1.

Pihak berperkara datang ke Pengadilan Negeri dengan membawa surat gugatan atau permohonan.

2.

Pihak berperkara menghadap petugas Meja Pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, minimal 2 (dua) rangkap. Untuk surat gugatan ditambah sejumlah Tergugat.

3.

Petugas Meja Pertama (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, didasarkan pada pasal 182 ayat (1) HIR.

4.

Petugas Meja Pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga).

5.

Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) surat gugatan atau permohonan tersebut dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

6.

Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank.

7.

Pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), seperti nomor urut, dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut.

8.

Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pemegang kas.

9.

Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan.

10. Pihak berperkara menyerahkan kepada petugas Meja Kedua surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 (dua) rangkap serta tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).


33


11. Petugas Meja Kedua mendaftar/mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas. 12. Petugas Meja Kedua menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara. 13. Pihak/pihak-pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita/jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan Susunan Majelis Hakim (PMH) dan hari sidang pemeriksaan perkaranya (PHS). Catatan : 

Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara prodeo (cuma-cuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang dilegalisasi oleh Camat.



Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp. 0,00 dan ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), didasarkan pasal 237 – 245 HIR. Dalam tingkat pertama, para pihak yang tidak mampu atau berperkara secara prodeo. Perkara secara prodeo ini ditulis dalam surat gugatan atau permohonan bersama-sama (menjadi satu) dengan gugatan perkara. Dalam posita surat gugatan atau permohonan disebutkan alasan penggugat atau pemohon untuk berperkara secara prodeo dan dalam petitumnya

PERKARA PERDATA PENIN JAUAN KEMBALI 1.

Dalam waktu 180 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap atau sejak ditemukan adanya buktibukti baru, Panitera menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan para pihak.

2.

Permohonan Peninjauan Kembali dapat diterima, apabila panjar yang ditentukan dalam SKUM oleh Meja pertama telah dibayar lunas.

3.

Apabila panjar biaya peninjauan kembali telah dibayar lunas, maka Panitera Pengadilan Negeri wajib membuat akta peninjauan kembali dan mencatat permohonan tersebut kedalam register induk perkara perdata dan register peninjauan kembali.

4.

Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari, Panitera wajib memberitahukan tentang permohonan peninjauan kembali kepada pihak lawannya, dengan memberikan/mengirimkan salinan permohonan peninjauan kembali beserta alasan-alasannya kepada pihak lawan.


34


5.

Jawaban/tanggapan atas alasan peninjauan kembali selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak alasan peninjauan kembali tersebut diterima, harus sudah diterima di Kepaniteraan untuk disampaikan pihak lawan.

6.

Jawaban/tanggapan atas alasan peninjauan kembali yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri, harus dibubuhi hari dan tanggal penerimaan yang dinyatakan diatas surat jawaban tersebut.

7.

Dalam waktu 30 hari setelah menerima jawaban tersebut berkas peninjauan kembali berupa berkas A dan B harus dikirim ke Mahkamah Agung.

8.

Dalam menentukan biaya Peninjauan Kembali, diperhitungkan: a. besarnya biaya kasasi yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung, b. biaya pengiriman uang melalui Bank, c. ongkos kirim berkas, d. biaya pemberitahuan, berupa:

9.

o

pemberitahuan pernyataan PK dan alasan PK,

o

pemberitahuan jawaban atas permohonan PK.

o

pemberitahuan penyampaian salinan putusan kepada pemohon PK.

o

pemberitahuan bunyi putusan kepada termohon PK.

Foto copy relas pemberitahuan putusan Mahkamah Agung, supaya dikirim ke Mahkamah Agung.


3. Bagian Hukum


35


Standar Operasional Prosedur (SOP) di bagian Hukum meliputi pembuatan Laporan Bulanan, pembuatan Laporan 4 Bulanan, pembuatan Laporan 6 Bulanan, Laporan pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat dan pengelolaan administrasi di bagian hukum. 1.

Membuat Laporan Bulanan yang terdiri dari : a.

Laporan Keadaan Perkara Pidana/Perdata setiap bulannya paling lambat

tanggal 10 b.

Laporan Keuangan Perkara Perdata setiap bulannya paling lambat

tanggal 10 c.

Laporan jenis Perkara Perkara Pidana/Perdata setiap bulannya paling lambat

tanggal 10 2.

Membuat Laporan 4 Bulanan yang terdiri dari : a.

Laporan Perkara Pidana/Perdata yang dimohonkan banding setiap bulannya paling lambat :

tanggal 10 b.

Laporan Perkara Pidana/Perdata yang dimohonkan kasasi setiap bulannya paling lambat :

tanggal 10 c.

Laporan Perkara Pidana/Perdata yang dimohonkan Peninjauan Kembali setiap bulannya paling lambat :

tanggal 10

d.

Laporan Perkara Perdata yang dimohonkan Eksekusi setiap bulannya paling lambat :


36


tanggal 10 e.

Laporan Perkara Pidana yang dimohonkan Grasi/Remisi setiap bulannya paling lambat :

tanggal 10

3.

Membuat Laporan 6 Bulanan yang terdiri dari : a.

Laporan tentang kegiatan Hakim Perkara Pidana setiap bulannya paling lambat :

tanggal 10 b.

Laporan tentang kegiatan Hakim Perkara Pidana setiap bulannya paling lambat :

tanggal 10 4.

Membuat statistik perkara Perdata dan perkara Pidana setiap awal tahun diselesaikan paling lambat :

7 hari kerja 5.

Menyusun dan menata arsip perkara yang diterima dari Kepaniteraan Perdata dan Kepaniteraan Pidana diselesaikan berdasarkan kebutuhan.

6.

Mencatat dan mendaftar surat – surat masuk dari notaris dan lain – lain diselesaikan :

1 hari kerja 4. Bagian Keuangan Standar

Operasional

Prosedur

(SOP)

di

bagian

Keuangan

meliputi

Perencanaan

Anggaran,Pengelolaan administrasi Keuangan, Pelaksanaan Anggaran, Pertanggungjawaban Laporan Keuangan, Penata Usahaan dan Pengawasan Anggaran. 1.

Perencanaan Anggaran yaitu membuat dan menyusun RKAKL dan data pendukung kelengkapan untuk diserahkan kepada Pengadilan Tinggi Surabaya paling lambat bulan Februari.

2.

Pengelolaan administrasi Keuangan yang meliputi :


37


a.

Membuat Berita Acara Rekonsiliasi : 2 hari kerja setiap awal bulan

b.

Membuat penyelesaian maupun jawaban atas surat yang masuk di bagian Keuangan, diselesaikan selama :

1 hari kerja c.

Mengagendakan surat masuk yang sudah di disposisi oleh Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera/Sekretaris, diselesaikan sejak surat itu diterima :

1 hari kerja

d. Membuat rekapitulasi gaji pegawai yang disampaikan ke Bank : 1 hari kerja setelah SP2D diterima dari KPPN

2 hari kerja 3.

Pelaksanaan Anggaran yang meliputi : a.

Gaji Induk  Membuat daftar gaji pegawai menggunakan aplikasi gaji dan menyusun kelengkapan daftar gaji (SK Kenaikan Berkala, SK Kenaikan Pangkat, Tunjangan Istri/Anak dan SK Mutasi), diselesaikan selama 2 hari kerja setiap awal bulan.  Membuat faktur pajak/surat setoran pajak (SSP), diselesaikan selama :

1 hari kerja

 Koreksi daftar gaji dan kelengkapannya, diselesaikan selama

1 hari kerja  Pengajuan surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Daftar Gaji dan kelengkapannya untuk ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, diselesaikan selama :

1 hari kerja


38


 Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Setoran Pajak (SSP) untuk ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, diselesaikan selama :

1 hari kerja

 Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.

b.

Gaji Susulan/ Kekurangan Gaji/Beras  Membuat daftar gaji susulan pegawai menggunakan aplikasi gaji dan menyusun kelengkapan daftar gaji (SK Kenaikan Berkala, SK Kenaikan Pangkat, Tunjangan Istri/Anak dan SK Mutasi), diselesaikan selama :

2 hari kerja  Membuat faktur pajak/surat setoran pajak (SSP)diselesaikan selama :

1 hari kerja  Koreksi daftar gaji dan kelengkapannyadiselesaikan selama :

1 hari kerja

 Pengajuan surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Daftar Gaji dan kelengkapannya untuk ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggarandiselesaikan selama :

2 hari kerja


39


 Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Setoran Pajak (SSP) untuk ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar diselesaikan selama :

1 hari kerja

 Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)diselesaikan selama :

1 hari kerja c.

Uang Makan  Membuat dan mengkoreksi Daftar Nominatif uang makan setelah mendapat rekapitulasi absensi dari sub.bag.kepegawaiandiselesaikan selama :

2 hari kerja  Pengajuan surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Daftar Gaji dan kelengkapannya untuk ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggarandiselesaikan selama :

1 hari kerja  Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Setoran Pajak (SSP) untuk ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar diselesaikan selama :

1 hari kerja  Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Setoran Pajak (SSP)oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar diselesaikan selama :

1 hari kerja


40



2 hari kerja d. Uang Lembur  Membuat Surat Perintah Lembur yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)diselesaikan selama :

1 hari kerja  Membuat daftar Absen Lemburdiselesaikan selama :

2 hari kerja

 Penandatanganan oleh penerima/yang diperintah lembur dan disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)diselesaikan selama :

1 hari kerja  Pembuatan daftar nominatif uang lembur dan surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)diselesaikan selama :

1 hari kerja

 Penandatanganan daftar nominatif uang lembur dan surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)diselesaikan selama :

1 hari kerja

 Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Setoran Pajak (SSP) untuk ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayardiselesaikan selama :

1 hari kerja


41



2 hari kerja e.

Gaji ke 13  Membuat daftar gaji ke 13 Hakim dan pegawai menggunakan aplikasi gaji dan kelengkapannya mengacu pada daftar gaji bulan Juni, dilaksanakan setelah ada Surat Edaran

Menteri

Keuangan

melalui

Kantor

Pelayanan

Perbendaharaan Negara

(KPPN)diselesaikan selama :


1 hari kerja

 Koreksi daftar gaji ke 13 dan kelengkapannyadiselesaikan selama :

1 hari kerja  Pengajuan daftarbgaji ke 13 dan kelengkapannya dan surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggarandiselesaikan selama :

1 hari kerja


1 hari kerja


42



2 hari kerja

f.

Rapel Gaji dan Beras  Membuat daftar rapel gaji dan beras Hakim dan pegawai menggunakan aplikasi gaji dan kelengkapannya mengacu pada daftar gaji, dilaksanakan setelah ada Surat Edaran Menteri

Keuangan

melalui

Kantor

Pelayanan

Perbendaharaan

Negara

(KPPN)diselesaikan selama :


1 hari kerja  Koreksi daftar rapel gaji dan beras dan kelengkapannyadiselesaikan selama :

1 hari kerja

 Pengajuan daftar rapel gaji dan beras dan kelengkapannya dan surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggarandiselesaikan selama :

1 hari kerja


2 hari kerja


43



2 hari kerja g.

Remunerasi dan pertanggungjawabannya  Membuat daftar nominatif remunerasi Pengadilan Negeri berdasarkan rekapitulasi absen dari sub. Bagian Kepegawaian, dilaksanakan setelah adanya Surat Perintah dari Pengadilan Tinggi Surabayadiselesaikan selama :

2 hari kerja  Koreksi daftar nominatif oleh Bendahara Pengeluaran dan Kepala Sub. Bagian Keuangandiselesaikan selama :

1 hari kerja  Membuat rekapitulasi permintaan remunerasi dan mengkoreksi rekapitulasi permintaan remunerasidiselesaikan selama :

1 hari kerja  Penandatanganan rekapitulasi permintaan remunerasi oleh Ketua Pengadilan Negeri dan Kuasa Pengguna Anggaran diselesaikan selama :

1 hari kerja  Daftar

Remunerasi

harus

ditandatangani

oleh

setiap

orang

yang

menerima

remunerasidiselesaikan selama :

2 hari kerja  Mengantar remunerasi pertanggungjawaban permintaan remunerasi Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi Surabayadiselesaikan selama :

2 hari kerja


44


h. Pengajuan Uang Persediaan  Mengajukan

permintaan

Kartu

Pengawas

(Karwas)

ke

Kantor

Pelayanan

Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai pertanggungjawaban kas di Bendahara Pengeluaran tahun lalu untuk syarat pengajuan uang persediaan (UP)diselesaikan selama :

2 hari kerja  Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)diselesaikan selama :

2 hari kerja i.

Tambahan Uang Persediaan (TUP)  Pembuatan Surat Permohonan permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang bersifat mendesak untuk menunjang Uang Persediaan yang tidak cukup dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.  Pembuatan Surat Permohonan permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)diselesaikan selama :

2 hari kerja  Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) Tambahan Uang Persediaan (TUP) dan kelengkapannyadiselesaikan selama :

1 hari kerja

 Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) Tambahan Uang Persediaan (TUP) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)diselesaikan selama :

2 hari kerja


45


j.

Pengajuan Ganti Uang Persediaan (GUP)  Mengajukan ganti uang persediaan (GUP) dan kelengkapannyadiselesaikan selama :

2 hari kerja  Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)diselesaikan selama :

2 hari kerja k.

Pengajuan SPM Langsung (LS)  Membuat SPM Langsung (LS) dan kelengkapannyadiselesaikan selama :

2 hari kerja


2 hari kerja l.

Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)  Menerima, membukukan dan menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Bank Persepsi dilaksanakan setiap hari Jumat (kecuali Jumat libur dilaksanakan hari kerja sebelumnya.  Melaporkan pembukuan

disertai bukti

penyetoran

untuk

ditandatangani

oleh

Panitera/Sekretaris pada setiap hari Senin.  Melaporkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke Biro Keuangan Mahkamah Agung R.I paling lambat tanggal 5 setiap bulannya.


46


4.

Pertanggungjawaban Laporan Keuangan a. Pelaporan bulanan Sistem Akuntansi Pengguna Anggaran (SAKPA) 

Pembuat pelaporan memasukkan data ke aplikasi setelah menerima bukti setoran dari Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan seuai format dari KPPN diselesaikan selama :

2 hari kerja



Surat Perintah Membayar (SPM) yang telah disetujui oleh KPPN akan diterbitkan Surat Perintah

Pencairan

Dana

(SP2D)

dan

SP2D

tersebut

di

input

ke

aplikasi

SAKPAdiselesaikan selama :

1 hari kerja 

Melakukan rekonsiliasi untuk menyamakan hasil belanja selama sebulan antara satker dan KPPNdiselesaikan selama :

2 hari kerja 

Membuat laporan ke KORWIL dan KPKNL setelah menerima Laporan SIMAK BMN dari Sub. Bagian Umum diselesaikan selama :

2 hari kerja 

Mengantar laporan Keuangan ke KORWIL, Biro Keuangan Mahkamah Agung RI, Badan Urusan Administrasi MARI, dan Badan Pengawasan MARI diselesaikan selama :

2 hari kerja b. Pelaporan Keuangan setiap triwulanan 

Laporan Realisasi Belanja per Triwulan Pembuatan laporan keuangan hasil realisasi belanja selama 3 bulan diantar ke Biro Keuangan Mahkamah Agung RI, Badan Urusan Administrasi MARI, dan Badan Pengawasan MARIdiselesaikan selama :

2 hari kerja


47




Laporan PP No. 39 Tahun 2006 (Aplikasi Bapenas) per Triwulan -

Melakukan input data aplikasi PP No. 39 Tahun 2006 formulir A untuk Pengadilan Negeri dan Penandatanganan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (P2K)diselesaikan selama :

1 hari kerja -

Mengantar

laporan

aplikasi

PP

No.

39

Tahun

2006

ke

Koordinator

Wilayahdiselesaikan selama :

1 hari kerja c. Pelaporan Keuangan setiap Semester /Tahunan 

Menerima data dari SIMAK BMN untuk ditransfer ke Program SAKPA

1 hari kerja 

Pembuatan Laporan Realisasi Belanja maupun Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) per Semester baik melalui SAKPA dan manual

2 hari kerja



Pembuatan Laporan Keuangan (LK) per Semester hasil realisasi Belanja selama 6 bulan baik SAKPA maupun manual diantar ke Koordinator Wilayah dan ke Mahkamah Agung RI

7 hari kerja



Pembuatan Laporan Realisasi Belanja maupun Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahunan baik melalui SAKPA dan manual

2 hari kerja


48




Pembuatan Laporan Keuangan (LK) dan hasil Realisasi Belanja selama 1 tahun baik SAKPA maupun manual diantar ke Koordinator wilayah dan ke Mahkamah Agung R.I

7 hari kerja 5.

Penata Usahaan dan Pengawasan Anggaran a. Buku Kas Umum 

Buku Kas Umum pada awal tahun diberi penomoran di setiap lembarnya dan diparaf oleh Kuasa Pengguna Anggarandiselesaikan selama :

1 hari kerja 

Buku Kas Umum ditutup setiap bulannya dan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)diselesaikan selama :

1 hari kerja

b. Buku Pembantu 

Buku Pembantu Kas Tunai dibukukan pada setiap transaksi dan ditutup setiap bulandiselesaikan selama :

1 hari kerja



Buku Pembantu Bank dibukukan pada setiap ada transaksi yang ada di rekening girodiselesaikan selama :

1 hari kerja



Buku Pembantu Pajak dibukukan pada setiap transaksi/pembayaran surat setoran pajak (SSP)diselesaikan selama :

1 hari kerja


49




Kuasa Pengguna Anggaran melakukan pemeriksaan terhadap Buku Kas Umum, Buku Kas Tunai, Buku Pembantu Bank dan Buku Pembantu Pajakdiselesaikan selama :

3 hari kerja 5. Bagian Umum Standar Operasional Prosedur (SOP) di bagian Umum administrasi

perlengkapan,

administrasi

perencanaan,

meliputi Administrasi tata persuratan,

administrasi

pelaporan,

kerumahtanggaan,

keamanan dan kebersihan 1.

Administrasi Tata Persuratan a.

Surat Masuk Semua surat dinas yang diterima oleh bagian umum baik mengenai perkara pidana (masalah permohonan perpanjangan penahanan, ijin penyitaan, ijin penggeledahan), serta perkara perdata serta surat – surat lain yang menyangkut kedinasan yang diterima Sub Bagian Umum atas delegasi Ketua Pengadilan Negeri.

b.

Pengelolaan Surat Masuk 

Surat yang diterima oleh Sub Bagian Umum dari Panitera/Sekretaris lalu disortir/ dipilah – pilah sesuai dengan klasifikasi lalu agenda pada buku agenda surat masuk diberi nomor, lembar disposisi setelah itu diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri , setelah mendapat disposisi dari Ketua Pengadilan Negeri diteruskan ke Panitera/Sekretaris kemudian kembali ke bagian umum.



Sedangkan khusus surat masuk yang mengenai ijin penyitaan, penggeledahan dan didisposisi ke Wakil Ketua Pengadilan Negeri, setelah mendapat disposisi dari Wakil Ketua Pengadilan kemudian diteruskan ke Wakil Panitera kemudian kembali ke bagian umum.



Untuk Surat Keterangan tidak pernah dihukum disisposisi ke Ketua Pengadilan Negeri, setelah mendapat disposisi dari Ketua Pengadilan Negeri kemudian diteruskan ke Wakil Panitera kemudian kembali ke bagian umum.



Surat masuk yang sudah kembali ke bagian umum selanjutnya didistribusikan ke masing – masing bagian sesuai dengan disposisi Panitera/Sekretaris dan disposisi Wakil Panitera.


50




Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri mendisposisi surat masuk selambat – lambatnya : (kecuali Ketua Dinas Luar)

3 hari kerja 

Surat kembali ke Panitera/Sekretaris / Wakil Panitera untuk didisposisi, diselesaikan :

2 hari kerja Kecuali Panitera/Sekretaris/Wakil Panitera tidak ada di tempat 

Surat didistribusikan sesuai disposisi Panitera/Sekretaris / Wakil Panitera ke bagian masing masing diselesaikan selambat – lambatnya :

2 hari kerja 

Surat yang memerlukan jawaban/tanggapan masing – masing harus sudah dijawab / ditanggapi setelah surat diterima oleh bagian masing – masing diselesaikan paling lama :

3 hari kerja

c.

Pengelolaan Surat Keluar 

Surat diagenda dalam buku agenda surat keluar diberi nomor sesuai kode dan diberi tanggal serta 1 (satu) lembar surat ditinggal pada Sub Bagian Umum sebagai arsip, diselesaikan :

1 hari kerja 

Pengiriman surat dilampiri tanda terima atau expedisi dan dilakukan setiap hari, sedangkan surat – surat yang sangat mendesak / penting dikirim hari itu juga melalui kurir.



Pengiriman surat yang ditujukan ke Pengadilan Tinggi masalah perpanjangan penahanan kebanyakan dikirim melalui faximile dan surat aslinya dikirim melalui kantor Pos, diselesaikan :

2 hari kerja


51


2.

Administrasi Perlengkapan 

Pencatatan aset/barang milik negara dan setiap ada kegiatan pengadaan barang/jasa setelah adanya penyerahan / laporan dari KPA dan telah adanya SP2D dan SPM dilakukan pencatatan/penginputan kedalam Aplikasi SIMAK BMN diselesaikan paling lambat :

7 hari kerja 

Pencatatan barang – barang Persediaan (ATK) diselesaikan :

2 hari kerja 

Pemberian Nomor Urut Pendaftaran (NUP) BMN diselesaikan :

2 hari kerja 

Pembuatan Daftar Barang Ruangan (DBR) yang berlaku selama 1 tahun diselesaikan dalam waktu:

3 hari kerja 

Pembuatan Kartu Inventaris Barang (KIB)diselesaikanselama :

1 hari kerja 

Pembuatan Laporan Neraca (SIMAK BMN) dan dilaporkan setiap akhir bulan ke Sub Bagian Keuangan dilaksanakan selama :

3 hari kerja



Melakukan rekonsiliasi data BMN di Neraca SIMAK BMN dengan neraca SAKPA Keuangan setiap bulan dengan bagian Keuangan :

2 hari kerja 

Membuat Laporan Barang Milik Negara setiap Semester ke Instansi terkait, diselesaikan

7 hari kerja


52




Setiap semester melakukan rekonsiliasi ke KPKNL diselesaikan :

3 hari kerja 

Melakukan opname barang setiap triwulan, diselesaikan :

3 hari kerja 

Pendaftaran inventaris yang telah rusak dan sudah tidak bisa dipakai untuk diusulkan penghapusan diselesaikan :

14 hari kerja 

Perpanjangan pajak kendaraan operasional roda 2 dan roda 4 diselesaikan :

2 hari kerja 

Perbaikan dan perawatan kendaraan operasional roda 2 dan roda 4 yang masih bisa diperbaiki dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.



Perawatan dan pemeliharaan gedung kantor secara periodik sesuai dengan kebutuhan, perbaikan dan perawatan meubelair yang masih bisa diperbaiki dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.



Perawatan AC dan komputer setiap 3 bulandilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.



Perbaikan dan perawatan Meubelair yang masih bisa diperbaikidilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

3.

Administrasi Perencanaan 

Menghimpun data kebutuhan ATK dan sarana penunjang kerja dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera/Sekretaris, Kepaniteraan dan Kesekretariatan tahun yang akan datang, diselesaikan selama :

7 hari kerja 

Menyusun rencana Kerja Tahunan yang berhubungan dengan sarana dan prasarana diselesaikan selama :

10 hari kerja


53




Menyusun rencana kerja dan program kerja sub bagian umum setiap awal tahun, diselesaikan selama :

7 hari kerja 4.

Administrasi Pelaporan 



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) -

Pembuatan LAKIP dilaksanakan setiap akhir tahun dilaksanakan setiap akhir tahun.

-

Pengiriman ke Pengadilan Tinggi selama 1 hari kerja

Laporan Tahunan -

Pembuatan Laporan Tahunan yang meliputi pelaporan baik administrasi perkara maupun administrasi kesekretariatan dan dilaksanakan setiap akhir tahun.

5.

Pengiriman ke Pengadilan Tinggi selama 1 hari kerja

Kerumahtanggaan a.

Pengelolaan Perpustakaan  Mencatat buku baru yang diterima kedalam Buku Agenda, Buku Induk dan Penomoran klasifikasi oleh PetugasPerpustakaan diselesaikan selama

1 hari kerja  Membuat catatan peminjaman buku dan pengembalian buku dalam buku pinjaman, diselesaikan pada hari itu juga.  Melakukan pemeliharaan, perawatan koleksi buku – buku satu minggu sekali  Mendata penerimaan buku baru untuk dimasukkan ke website tiap bulannya b.

Perawatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung  Perawatan dan pemeliharaan gedung sesuai dengan kebutuhan dilaksanakan oleh pihak ketiga sesuai kebutuhan  Perawatan dan pemeliharaan barang inventaris kantor, setiap 3 bulan sekali oleh pihak ketiga  Pengisian ulang tabung pemadam kebakaransetiap satu tahun sekali  Perawatan dan kebersiha taman dilakukan oleh Petugas Taman serta dilakukan secara kerja bakti sebulan 2 kali


54


c.

Keamanan 

Menyusun uraian tugas (Job Description) satuan pengamanan setiap akhir bulan, diselesaikan selama :

1 hari kerja 

Melakukan pertemuan dalam rangka evaluasi pelaksanaan tugas dengan staf Sub Bagian Umum dan satuan pengamanan setiap akhir bulan



Melakukan pengontrolan lingkungan kantor setiap 2 jam sekali setiap hari dilaksanakan oleh petugas keamanan dan staf bagian umum.



Melakukan koordinasi dengan aparatur keamanan terkait (Polres, Polsek, Kodim) apabila diperlukan



Membuat jadwal piket penerima tamu karyawan/karyawati setiap sebulan sekali, diselesaikan selama :

1 hari kerja 

Melakukan pengontrolan semua ruangan kerja setelah jam kerja, mematikan AC, listrik dan Komputer yang masih menyala dan mengunci pintu yang belum terkunci dilaksanakan selama 2 jam oleh satuan pengamanan

d.

Kebersihan  Menyusun uraian tugas (Job Description) Petugas Kebersihan dan Penanggung Jawab Petugas Kebersihan, diselesaikan selama :

1 hari kerja  Mengontol pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas (Job Description)

6. Bagian Kepegawaian Standar Operasional Prosedur (SOP) di bagian Kepegawaian meliputi peningkatan pengelolaan data dan informasi kepegawaian, pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi hakim dan pegawai, Usul jabatan, usul pensiun, usulan tanda penghargaan Satya Lencana, cuti Hakim dan Pegawai, Hukuman Disiplin, DP3, Laporan Bulanan Kepegawaian.


55


1.

Peningkatan Pengelolaan Data Dan Informasi Kepegawaian a.

Mengelola surat dinas penting yang telah didisposisi Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera/Sekretaris :  Surat yang diterima sub bagian Kepegawaian dari disposisi Ketua Pengadilan dan Panitera /Sekretaris diagenda pada buku surat masuk sejak surat itu diterima hari itu juga ;  Surat – surat yang memerlukan tindak lanjut mulai konsep, pengetikan dan koreksi oleh Ka.Sub. bagian kepegawaian diselesaikan selama 2 hari kerja  Mengirimkan surat yang telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri/Panitera Sekretaris baik melalui fax maupun melalui bagian umum, diselesaikan selama 1 hari kerja.

b.

Pengelolaan file Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri dilaksanakan setiap hari kerja.

c.

Mengadakan inventarisasi jumlah data pegawai (Bezzeting) yang disusun pada setiap bulan, pengetikan jumlah data pegawai

(Bezzeting) dan koreksi oleh Kasub. Bag. Kepegawaian

diselesaikan selama 4 hari kerja. d.

Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) disusun pada akhir tahun anggaran, pengetikan Daftar Urut Urut Kepangkatan (DUK) dan koreksi oleh Kasub. Bag. Kepegawaiandiselesaikan selama 4 hari kerja.

e.

Penyusunan Daftar Urut Senioritas (DUS) Hakim Pengadilan Negeri diselesaikan selama 4 hari kerja.

f.

Pembuatan lembaran absensi daftar hadir dan daftar pulang Hakim dan Pegawai Pengadilan Negerijika diperlukan.

g.

Perekapan absensi Hakim dan Karyawan/Karyawati Pengadilan Negeri 

Pengumpulan daftar absensi dan pengetikan hasil perekapan absen diselesaikan selama 3 hari kerja.



Print out absen dilakukan setiap hari dan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri.



Pengontrolan print out absen dari finger print setiap akhir bulan.



Koreksi oleh Penanggung Jawab absen diselesaikan selama 2 hari kerja.



Penyerahan rekap absensi kepada bagian Keuangan untuk uang makan dan uang remunerasi setiap bulannya paling lambat tanggal 5.


56


2.

h.

Pembuatan SK Honorer

i.

Pembuatan SK Hakim Pengawas Bidang dan Hakim Pengamat (pelaksanaan sesuai kebutuhan).

Pengusulan Kenaikan Pangkat a.

Meneliti kelengkapan berkas usulan, pengetikan usulan dan koreksi oleh Ka. Sub. Bagian Kepegawaian diselesaikan selama 7 hari kerja.

b.

Proses penomoran dan pengiriman berkas yang surat usulannya telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri/Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri diselesaikan selama 3 hari kerja

c.

Kenaikan Pangkat Reguler 

Menyusun daftar Hakim dan Pegawai yang akan naik pangkat selama 1 tahun dbuat pada akhir tahun dan diselesaikan selama 2 hari kerja.



Pengumpulan data pendukung usulan Kenaikan Pangkat diselesaikan selama 5 hari kerja.



Koreksi oleh Ka. Sub. Kepegawaian terhadap usulan Kenaikan Pangkat

Reguler

diselesaikan selama 3 hari kerja d.

Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah 

Dibuat telaahan diselesaikan selama 2 hari kerja



Pengetikan usulan, koreksi oleh Ka.Sub.Bag.Kepegawaian diselesaikan selama 3 hari kerja.



Mengirimkan usul kenaikan pangkat yang telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi diselesaikan selama 2 hari kerja.

e.

Kenaikan Pangkat Pilihan 

Dibuat telaahan diselesaikan selama 1 hari kerja



Mengusulkan usul kenaikan pangkat yang diselesaikan selama 7 hari kerja.



Pengetikan usulan, koreksi oleh Ka.Sub.Bag.Kepegawaian diselesaikan selama 2 hari kerja.




f.

Kenaikan Pangkat Pengabdian 

Pengumpulan data diselesaikan selama 5 hari kerja.



Mengusulkan usul kenaikan pangkat yang diselesaikan selama 5 hari kerja.



Pengetikan dan koreksi oleh Ka.Sub.Bag.Kepegawaian diselesaikan selama 3 hari kerja.


57





3.

Kenaikan Gaji Berkala  Menyusun daftar Hakim dan Pegawai yang akan naik gaji berkala setiap akhir tahun diselesaikan selama 4 hari kerja.  Pembuatan SK Kenaikan Gaji Berkala dibuat 2 bulan sebelum TMT kenaikan gaji berkala diselesaikan selama 7 hari kerja.  Disampaikan kepada yang bersangkutan, pembuat daftar gaji dan dimasukkan ke file yang bersangkutan diselesaikan selama 2 hari kerja.

4.

Mutasi Hakim Dan Pegawai a. Membuat surat perintah melaksanakan tugas dan surat perintah menduduki jabatan diselesaikan selama 1 hari kerja b. Disampaikan kepada yang bersangkutan, pembuat daftar gaji dan dimasukkan ke file yang bersangkutan diselesaikan selama 2 hari kerja

5.

Usul Jabatan a. Penelitian dokumen dan dibuatkan telaahan diselesaikan selama 3 hari kerja. b. Dilakukan Baperjakat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan c. Mengirimkan usul jabatan yang telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi diselesaikan selama 2 hari kerja

6.

Usul Pensiun a. Pengumpulan data dilakukan 6 bulan sebelum yang bersangkutan memasuki usia pensiun diselesaikan selama 5 hari kerja b. Mengirimkan usul pensiun yang telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi diselesaikan selama 2 hari kerja

7.

Usulan Tanda Penghargaan Satya Lencana a. Pengumpulan data untuk Hakim dan Pegawai yang telah memasuki masa kerja selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun dilakukan setiap tahun diselesaikan setiap awal tahun. b. Mengirimkan usul Tanda Penghargaan Satya Lencana yang telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi diselesaikan selama 8 hari kerja


58


8.

Cuti Hakim Dan Pegawai a. Pengetikan surat cuti diselesaikan selama 1 hari kerja b. Mencatat pada buku agenda cuti diselesaikan selama 1 hari kerja c. Menyampaikan kepada yang bersangkutan dan arsip file yang bersangkutan diselesaikan selama 1 hari kerja

9.

Hukuman Disiplin a.

Membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri diselesaikan selama 1 hari kerja

b.

Membuat surat tugas pemeriksaan dan diberikan kepada tim pemeriksa diselesaikan selama 2 hari kerja

c.

Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

d. Membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri serta tindak lanjut sesuai rekomendasi, diselesaikan selama 2 hari kerja. 10. DP3 a.

Menyiapkan formulir DP3, menyerahkan kepada atasan langsung yang dinilai, diselesaikan selama 1 hari kerja

b.

Pengetikan DP3 diselesaikan selama 15 hari kerja untuk DP3 Hakim, Struktural, Panitera Pengganti dan Jurusita, untuk DP3 karyawan diserahkan kepada Ka Sub nya masing – masing dan dikerjakan oleh Subnya masing – masing selama 7 hari kerja

c.

Penandatanganan oleh Pejabat penilai serta memasukkan kembali ke file yang bersangkutan tersebut diselesaikan selama 5 hari kerja.


59


A. Kinerja / Sasaran Kerja Pegawai ( SKP ) 

Ketua, Wakil Ketua dan Hakim

Hj. WIWIN ARODAWANTI, SH.MH NIP. 19650420 199212 2 001

NO 1 2 3 4 5 6 7 8

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN

AK KUANT/OUTPUT 100 surat 60 berkas 10 kegiatan

Menerima dan mendisposisi surat-surat masuk Menerima dan mendisposisi berkas perkara Melaksanakan pembinaan kepegawaian Melaksanakan konsultasi ke Pengadilan Tinggi dan MA Menugaskan hakim pengawas bidang Memimpin pelaksanaan eksekusi Melaksanakan pemeriksaan keuangan perkara Menerima, memeriksa dan memutus perkara


Ketua

60

TARGET KUAL/MUTU 100 100 100

WAKTU 4 bln 4 bln 4 bln

4

kegiatan

100

4

bln

8 2 2 4

dokumen Kegiatan Kegiatan berkas

100 100 100 100

4 4 4 4

bln bln bln bln


BIAYA

SYAIFULLAH,SH. NIP. 197709222001121002

NO 1 2 3 4


Hakim

AK KUANT/OUTPUT 325 berkas 325 berkas 1 laporan 1 laporan

Menerima, memeriksa dan memutus perkara Minutasi Perkara Melakukan Mediasi Melaksanakan Pengawasan bidang

MOORIS M SIHOMBING, SH. NIP. 197603252001121002

NO


AK



422 422 1 4

61

WAKTU 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln

BIAYA

WAKTU

BIAYA

Hakim

KUANT/OUTPUT 1 2 3 4

TARGET KUAL/MUTU 100 100 100 100

berkas berkas laporan laporan



12 12 12 12

bln bln bln bln

EDI SANJAYA LASE, SH NIP. 197805022001121002

NO


Hakim

AK KUANT/OUTPUT

1 2 3 4


350 350 2 1


MELLINA NAWANG WULAN, SH.MH NIP. 198005202002122006

NO


AK



328 328 2 4

62

100 100 100 100

WAKTU 12 12 12 12

BIAYA

bln bln bln bln

Hakim


TARGET KUAL/MUTU




WAKTU 12 12 12 12

bln bln bln bln

BIAYA

RIDA NUR KARIMA, SH. M.Hum NIP. 197810062002122002

NO


Hakim

AK KUANT/OUTPUT

1 2 3 4


328 328 2 4


SUCI ASTRI PRAMAWATI, SH. M.Hum NIP. 197801062003122001

NO


AK



328 328 2 4

63

100 100 100 100

WAKTU 12 12 12 12

BIAYA

bln bln bln bln

Hakim


TARGET KUAL/MUTU




WAKTU 12 12 12 12

bln bln bln bln

BIAYA

VILANINGRUM WIBAWANI, SH NIP. 197804282007042001

NO


Hakim

AK KUANT/OUTPUT

1 2 3 4


328 328 2 1


FITRIA HANDAYANI GINTING, SH.M.Kn NIP. 198206232007042001

NO


AK



328 328 1 4

64

100 100 100 100

WAKTU 12 12 12 12

BIAYA

bln bln bln bln

Hakim


TARGET KUAL/MUTU




WAKTU 12 12 12 12

bln bln bln bln

BIAYA



Panitera Sekretaris

H. MOH. SOID, SH.MH NIP. 19621101994031004

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


AK

Menerima dan mendisposisi surat Menjawab dan mengirim surat Meneliti dan mendatangani laporan bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan dan tahunan Melaksanakan anggaran Menunjuk Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim Menandatangani salinan putusan dan penetapan Menandatangani akte banding, kasasi, PK dan grasi Melaksanakan Eksekusi Menetapkan pemberian tugas kepada wapan, wasek, panmud dan kasubag Melaksanakan pengelolaan keuangan perkara & uang pihak ketiga Melaksanakan konsultasi ke Pengadilan Tinggi dan MA Melaksanakan Pembinaan Kepegawaian


Panitera/Sekretaris

65

TARGET KUAL/MUTU 100 100 100

0 0 0

KUANT/OUTPUT 770 surat 8 surat 28 Dokumen

0 0 0 0 0 0

52 175 60 30 1 8

Kegiatan berkas berkas berkas Kegiatan Kegiatan

100 100 100 100 100 100

12 12 12 12 12 12

0 0 0

10 3 14

Kegiatan Kegiatan Kegiatan

100 100 100

12 bln 12 bln 12 bln


WAKTU 12 bln 12 bln 12 bln bln bln bln bln bln bln

BIAYA



Kepaniteraan

BUDIONO, SH NIP. 196203161984031002

NO


Wakil Panitera

AK KUANT/OUTPUT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Membuat rencana kerja dan rencana strategis Wakil Panitera Mengoreksi surat-surat yang dibuat oleh Panitera Muda sesuai dengan disposisi pimpinan Mendisposisi surat-surat masuk yang bersifat teknis sesuai dengan sifat surat Memeriksa register perkara Perdata, Pidana dan Hukum Memeriksa dan mengoreksi laporan perkara bulanan, triwulan, semester dan tahunan Meneliti berkas perkara dari Panitera Muda untuk kelengkapan berkas perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali yang akan dikirim Menghadiri rapat-rapat undangan Mengkoordinir tugas-tugas kejurusitaan dalam rangka sita jaminan, sita eksekusi dan eksekusi Menerima berkas perkara lalu-lintas Menerima berkas perkara pidana dan perdata Membuat penetapan perkara Membuat berita acara sidang Pengetikan putusan perkara Minutasi Perkara Memasukkan data perkara ke CTS


66

TARGET KUAL/MUTU

WAKTU

1

Dokumen

100

12

bln

50

Surat

100

12

bln

50

Berkas

100

12

bln

30

Buku

100

12

bln

15

Kegiatan

100

12

bln

100

Berkas

100

12

bln

5

Kegiatan

100

12

bln

10

Penetapan

100

12

bln

650 20 20 20 670 670 670

Berkas Berkas Berkas Berkas Berkas Berkas Berkas

100 100 100 100 100 100 100

12 12 12 12 12 12 12

bln bln bln bln bln bln bln


BIAYA

ROIHAH, SH NIP. 196312031985032001

NO


Panitera Muda Hukum

AK KUANT/OUTPUT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Menyusun rencana kerja dan kebutuha tahunan Membuat berita acara sidang dan minutasi perkara baik elektronik maupun manual Mengiput data perkara dan membuat laporan perkara serta biaya proses dan jenis laporan lainnya Mengelola dan menyelenggarakan meja informasi Meng-upload putusan ke direktori putusan setiap perkara Mengelola dan menyelenggarakan meja pengaduan Mendaftar Surat Kuasa Mengelola dan menyelenggarakan arsip perkara elektronik dan manual Melaksanakan manajemen persuratan dan pengarsipan Mengelola SIPP/CTS dan Memonitoring pelaksanaan SIPP/CTS Memberikan bimbingan dan pembinaan kepada staf bawahan Mendaftar dan Mengarsipkan CV Mengetik surat keterangan tidak pernah dihukum Membuat penetapan-penetapan perkara dan berita acara sidang Menandatangani berkas perkara pelanggaran lalu lintas Pengetikan Putusan Minutasi Perkara


67

TARGET KUAL/MUTU

WAKTU

1

nota

100

12

bln

12

berkas

100

12

bln

9

laporan

100

12

bln

2 30 1 15 30 7 30 1 30 4 9 683 5 5

surat putusan surat surat berkas surat perkara orang surat surat berkas berkas perkara berkas

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

bln bln bln bln bln bln bln bln bln bln bln bln bln bln


BIAYA

SRI INDAJANI, SH NIP. 196104121984032002

NO


Panitera Muda Perdata

AK KUANT/OUTPUT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Membantu Panitera dan Wakil Panitera dalam membuat Program Kerja Jangka Pendek dan Jangka Panjang Sub.Kepan. Perdata serta menyelenggarakan administrasi perkara dan mengelola data perkara perdata Menerima Perkara Permohonan

TARGET KUAL/MUTU

WAKTU

30

berkas

100

12

bln

12

berkas

100

12

bln

Menerima Perkara Gugatan

5

berkas

100

12

bln

Menerima Permohonan Banding

1

berkas

100

12

bln

Menerima Permohonan Kasasi

0

berkas

100

12

bln

Menerima Permohonan Eksekusi Memproses penyelesaian penerimaan perkara masuk : Permohonan, Gugatan, Banding, Kasasi, PK, Eksekusi, dengan menaksir biaya Membuat Akte Banding dan pemberitahuan ke para pihak

48

berkas

100

12

bln

5

akta

100

12

bln

3

akta

100

12

bln

Membuat Akte Kasasi dan pemberitahuan ke para pihak

6

berkas

100

12

bln

Mengirim berkas Bading ke PT dan Kasasi ke MA

6

laporan

100

12

bln

Mengonsep laporan bulanan,3 bulan,4 bulan,6 bulan dan tahunan Menetapkan urutan panggilan kepada jurusita untuk melaksanakan panggilan/pemberitahuan Meminutasi perkara dari semua Panitera Pengganti ke Bagian Hukum

60

data

100

12

bln

25

berkas

100

12

bln

50

penetapan

100

12

bln

Mengetik Peneapan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti Mengonsep Penetapan Aanmaning, Sita Eksekusi, Eksekusi Lelang, Eksekusi Pengosongan

4

penetapan

100

12

bln

10

surat

100

12

bln

Mengetik surat permintaan delegasi panggilan

9

surat

100

12

bln

Mengetik penetapan hari sidang

30

berkas

100

12

bln


68


BIAYA

SARIFA DAUD, SH. M.Hum NIP. 196310231986032014

NO


Panitera Muda Pidana

AK KUANT/OUTPUT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Menyusun rencana kerja dan kebutuhan tahunan Membuat berita acara sidang dan minutasi perkara baik elektronik maupun manual Mencatat semua perkara pidana yang diterima register

TARGET KUAL/MUTU

1

nota

100

6

berkas

100

93

perkara

Membuat dan pemberitahuan akte banding dan kasasi ke para pihak

3

Mengonsep Laporan bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan dan tahunan

WAKTU 6 6

bln

100

6

bln

perkara

100

6

bln

6

laporan

100

6

bln

Minutasi perkara dari semua Panitera Pengganti ke bagian hukum Mengetik penetapan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti

93

perkara

100

6

bln

93

surat

100

6

bln

Membuat surat relas pendelegasian ke PN lain

2

surat

100

6

bln

Membuat penetapan-penetapan perkara dan berita acara sidang

6

berkas

100

6

bln

979

berkas

100

6

bln

6

perkara

100

6

bln

6

berkas

100

6

bln

Menandatngani berkas perkara pelanggaran lalu lintas Pengetikan Putusan Minutasi Perkara


69


bln

BIAYA

LELY KURNIATI WALIULU, SH NIP. 196407101984032001

NO


Panitera Pengganti

AK KUANT/OUTPUT

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Menerima berkas perkara Membuat penetapan-penetapan perkara Membuat berita acara sidang

12 12 12 12 10 12 200 3 200

Pengetikan putusan Minutasi perkara Memasukkan data perkara ke CTS ( SIPP ) Menandatangani berkas perkara lalu lintas Mengetik & menandatangani laporan putusan perkara lalu lintas Minutasi perkara lalu lintas


70

berkas berkas berkas berkas berkas kegiatan berkas laporan berkas

TARGET KUAL/MUTU 100 100 100 100 100 100 100 100 100


WAKTU 12 12 12 12 12 12 12 12 12

bln bln bln bln bln bln bln bln bln

BIAYA

DEWI FATONAH, SH NIP. 196308021985032003

NO


Panitera Pengganti

AK KUANT/OUTPUT

1 2 3 4 5 6 7 8 9


13 13 13 13 12 13 450 3 450

Pengetikan putusan Minutasi perkara Memasukkan data perkara ke CTS ( SIPP ) Menandatangani berkas perkara lalu lintas Mengetik & menandatangani laporan putusan perkara lalu lintas Minutasi perkara lalu lintas


71

berkas berkas berkas berkas berkas kegiatan berkas laporan berkas

TARGET KUAL/MUTU 100 100 100 100 100 100 100 100 100


WAKTU 12 12 12 12 12 12 12 12 12

bln bln bln bln bln bln bln bln bln

BIAYA

KOMARIYAH, SH NIP. 196810301991032002

NO


Panitera Pengganti

AK KUANT/OUTPUT

1 2 3 4 5 6


184 27 56 184 184 184

Pengetikan putusan Minutasi perkara Memasukkan data perkara ke CTS ( SIPP )

berkas berkas berkas berkas berkas kegiatan

ABDUL SUKUR, SH. NIP. 196102071992031001

NO


AK


7 14 49

Pengetikan putusan Memasukkan data perkara ke CTS ( SIPP ) Minutasi Perkara

7


72

100 100 100 100 100 100

WAKTU 12 12 12 12 12 12

BIAYA

bln bln bln bln bln bln

Panitera Pengganti

KUANT/OUTPUT 1 2 3 4 5 6

TARGET KUAL/MUTU

berkas berkas berkas 7 berkas 7

TARGET KUAL/MUTU 100 100 100 berkas 100 berkas


WAKTU 12 12 12 100 12 100

bln bln bln 12 bln 12

BIAYA

SIGIT MEINARNO, SH NIP. 197105081993031002

NO


Panitera Pengganti

AK KUANT/OUTPUT

1 2 3 4 5 6 7


10 10 30 10 10 10 20

Pengetikan putusan Minutasi Perkara Memasukkan data perkara ke CTS ( SIPP ) Menandatangani berkas perkara pelanggaran lalu lintas


73

berkas berkas berkas berkas berkas kegiatan berkas

TARGET KUAL/MUTU 100 100 100 100 100 100 100


WAKTU 12 12 12 12 12 12 12


BIAYA

MURYANTORO NIP. 196304281987031001

NO


Panitera Pengganti

AK KUANT/OUTPUT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Menyusun rencana kerja Panitera Pengganti Mengetik Penetapan Hari Sidang Mengetik Penetapan Hakim Mediasi Mengetik Penetapan Penahanan Mengetik dan menanda tangani Berita Acara Persidangan (BAP) Mengetik dan menanda tangani Petika Putusan Mengetik dan menanda tangani putusan Meminutasi perkara yang selesai Menanda tangani berkas perkara pelanggaran lalu lintas Mengetik hasil laporan Mediasi Mengetik dan menanda tangani laporan putusan perkara pelanggaran lalu lintas


74

TARGET KUAL/MUTU

WAKTU

1 8 1 8 35 5 8 8 300 1

rencana surat surat surat dokumen putusan dokumen kegiatan dokumen dokumen

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

bln bln bln bln bln bln bln bln bln bln

3

laporan

100

12

bln


BIAYA

FATKHULLAH SUGIADI NIP. 196502211986031001

NO


Panitera Pengganti

AK KUANT/OUTPUT

1 2 3 4 5 6


500 25 150 15 500 150

Pengetikan putusan Minutasi Perkara Memasukkan data perkara ke CTS ( SIPP )


BAMBANG SUPRIYONO, SH NIP. 196407271991031004

NO


AK


675 22 720 675 675 675



75

100 100 100 100 100 100

WAKTU 12 12 12 12 12 12

BIAYA


Panitera Pengganti

KUANT/OUTPUT 1 2 3 4 5 6

TARGET KUAL/MUTU


TARGET KUAL/MUTU 100 100 100 100 100 100


WAKTU 12 12 12 12 12 12


BIAYA

ENDRO WIKIYANTO, SH. NIP. 196603181989031002

NO


Panitera Pengganti

AK KUANT/OUTPUT

1 2 3 4 5 6


9 17 53 9 9 9



ANDI ELFIATI NIP. 196912201992032001

NO 1 2 3 4 5 6


KUANT/OUTPUT 9 berkas 17 berkas 53 berkas 9 berkas 9 berkas 9 kegiatan



76

100 100 100 100 100 100

WAKTU 12 12 12 12 12 12

BIAYA


Panitera Pengganti

AK


TARGET KUAL/MUTU

TARGET KUAL/MUTU 100 100 100 100 100 100


WAKTU 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln

BIAYA

WARSIDI, BA NIP. 195804211985031004

NO


Jurusita

AK KUANT/OUTPUT

1 2 3 4

Melaksanakan pemanggilan kepada para pihak Melaksanakan pemberitahuan kepada para pihak Melaksanakan sita jaminan dan sita eksekusi

25 25 3 1

Melaksanakan eksekussi putusan perkara perdata

kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan

MUQORROBIN,SH NIP. 198609282006041004

NO


AK

Melaksanakan pemanggilan kepada para pihak Melaksanakan pemberitahuan kepada para pihak Melaksanakan sita jaminan dan sita eksekusi

25 25 3 1

Melaksanakan eksekussi putusan perkara perdata


77

100 100 100 100

WAKTU 12 12 12 12

BIAYA

bln bln bln bln

Jurusita


TARGET KUAL/MUTU

kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan



WAKTU 12 12 12 12

bln bln bln bln

BIAYA



Kesekretariatan

ABDULLAH HAFID NIP. 195912081983021002

NO


Wakil Sekretaris

AK KUANT/OUTPUT

1 2 3 4 5 6 7

3 4 4 3 2 1 2

Melaksanakan tugas-tugas Kesekretariatan Melaksanakan bimbingan teknis Melaksanakan Pembinaan Pegawai Melaksanakan Pengawasan Menyusun Laporan-Laporan Membuat dan menyusun rencana kerja Melaksanakan koordinasi ke Mahkamah Agung


78

Dokumen Kegiatan Kegiatan Kegiatan Dokumen Dokumen Kegiatan

TARGET KUAL/MUTU 100 100 100 100 100 100 100


WAKTU 12 12 12 12 12 12 12


BIAYA

MOCHAMAD FAJAR ANDRIANTO, SH. NIP. 198404202006041003

NO


Kepala Urusan Keuangan

AK KUANT/OUTPUT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Menyusun Rencana dan program bagian Keuangan Mengumpulkan data untuk bahan penyusunan RKAKL 2015 Memeriksa Kelengkapan dan menganalisa SPP Memeriksa dan menganalisa Kelengkapan SPM Membuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Keuangan Bulanan Membuat Laporan Keuangan Triwulan Membuat Laporan Bappenas PP39 Membuat Laporan Keuangan Semesteran (CaLK) Rekonsiliasi KPPN dan Wilayah Rekonsiliasi Internal SAKPA dan SIMAK BMN Proses Pengajuan Remunisasi Mengisi data aplikasi Monev kinerja anggaran Melakukan Revisi POK dan Revisi DIPA Membuat laporan pencatatan aktual Meneliti dan Mengolah surat masuk dan surat keluar bagian Keuangan


2 1 45 45 12 4 4 2 12 12 13 12 2 2 20

79

dok keg SPP SPM dok dok dok dok dok dok dok keg dok dok lbr

TARGET KUAL/MUTU 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100


WAKTU 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

bln bln bln bln bln bln bln bln bln bln bln bln bln bln bln

BIAYA

ARI EFENDI, SH. NIP. 198209122006041002

NO


Kepala Urusan Umum

AK KUANT/OUTPUT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Membuat perencanaan kerja bagian umum setiap tahun 2014 Membuat perencanaan kebutuhan ATK, Inventaris sesuai dengan dipa tahun berjalan Melakukan pengaturan dan penyimpanan barang (ATK), serta barang inventaris kantor Melakukan pendistribusian barang (ATK) kepada bagian /seksi lainnya Membuat laporan Rekonsiliasi Simak-BMN ke KPKN-L dan Korwil PT Melakukan pengawasan dan koordinasi dalam penataan dan pemeliharaan kebersihan kantor dan halaman serta keamanan kantor Meneliti dan Mengelola Pendistribusian surat masuk dan surat keluar kantor Melaksanakan Perawatan dan Pengelolaan Perpustakaan Membuat laporan CALBMN Membuat evaluasi kinerja tenaga honorer Menyusun konsep SK tentang Penanggung Jawab BMN Melakukan pengurusan pembayaran pajak Kendaraan Dinas Melaksanakan Rekonsilasi Internal SIMAK dan SAKPA Melaksanakan Laporan WASDAL BMN Melaksanakan Opame Fisik Persediaan BMN


80

TARGET KUAL/MUTU

WAKTU

1

Dokumen

100

12

bln

12

Dokumen

100

12

bln

12

Dokumen

100

12

bln

12 6

Dokumen Dokumen

100 100

12 12

bln bln

12

Kegiatan

100

12

bln

12

Dokumen

100

12

bln

12 2 12 1 7 12 1 1

Kegiatan Dokumen Kegiatan Dokumen Kegiatan Dokumen Dokumen Dokumen

100 100 100 100 100 100 100 100

12 12 12 12 12 12 12 12

bln bln bln bln bln bln bln bln


BIAYA

Staf Urusan Keuangan / Bendahara Pengeluaran & Penerima

ERNA PUJI LESTARI, SH. NIP. 198312222009042006

NO


AK KUANT/OUTPUT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Menyiapkan Kelengkapan permintaan uang persediaan Untuk DIPA 01 dan DIPA 03 Membayar dana operasional kegiatan perkantoran sesuai dengan jumlah dalam daftar yang telah disahkan oleh pimpinan Membayar uang makan sesuai rekapitulasi kehadiran pegawai Menandatangani cek dan mengambil uang di Bank serta menyimpan di tempat yang telah disahkan oleh pimpinan Melakukan pembayaran atas tagihan SPB yang diajukan PPK Melakukan pungutan Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyetorkan ke Bank yang ditunjuk & melaporkan kepada kantor pelayanan Pajak Membuat Rekapitulasi kuitansi untuk SPJ GU

TARGET KUAL/MUTU

WAKTU

2

Dokumen

100

12

bln

12

Dokumen

100

12

bln

12

Dokumen

100

12

bln

24

Kegiatan

100

12

bln

12

Kegiatan

100

12

bln

12

Kegiatan

100

12

bln

20

Dokumen

100

12

bln

Membuat SPJ LS (Lembur, Uang makan dan lainnya) Membukukan seluruh kegiatan perpendaharaan ke dalam buku Kas Umum & Buku Pembantu lainnya untuk DIPA 01 & menandatanganinya Membukukan seluruh kegiatan perpendaharaan ke dalam buku Kas Umum & Buku Pembantu lainnya untuk DIPA 03 & menandatanganinya Membuat dan Menandatangani LPJ Bendahara sesuai rekapitulasi kehadiran pegawai Membuat dan Menandatangani Laporan Remunisasi sesuai rekapitulasi kehadiran Pegawai Membayar uang Remunisasi kepada pegawai sesuai kehadiran Pegawai

14

Dokumen

100

12

bln

12

Kegiatan

100

12

bln

12

Dokumen

100

12

bln

24

Dokumen

100

12

bln

13

Dokumen

100

12

bln

13

Kegiatan

100

12

bln

Menata Kearsipan Bendahara Pengeluaran

12

Kegiatan

100

12

bln

Membantu dan Menandatangani Kelengkapan SPT Tahunan pribadi pegawai

30

Lembar

100

12

bln

Mengajukan SPM GUP dan LS ke KPPN

30

Kegiatan

100

12

bln


81


BIAYA

BUDI SANTOSO NIP. 197110081994031002

NO


Staf Urusan Umum

AK KUANT/OUTPUT

1 2 3 4 5 6 7

Menerima, mencatat dan memberi nomor surat masuk kedalam buku/kartu kendali Menerima, mencatat dan memberi nomor surat keluar (dikirim) Menerima surat yang telah di disposisi oleh ketua dan memberikan kepada Panitera/ Sekretaris Mendistribusikan surat masuk dari Panitera/ Sekretaris ke masing-masing bagian Membantu administrasi perpustakaan Membantu ketertiban pengarsipan surat-surat dan barang inventaris Membantu ketertiban dan keamanan persidangan


82

TARGET KUAL/MUTU

WAKTU

300

Surat

100

12

bln

150

Surat

100

12

bln

300

Surat

100

12

bln

300

Surat

100

12

bln

300 300 96

Kegiatan Kegiatan Kegiatan

100 100 100

12 12 12

bln bln bln


BIAYA

A. Sumber Daya Manusia Keadaan jumlah pegawai Pengadilan Negeri Pasuruan dengan Ketua, Pansek, Hakim, Panitera Pengganti dan Juru Sita serta Staf yang ada sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 adalah 31 orang, dan tenaga honorer 10 orang. 1.

Rekruitmen Rekruitmen Pengadilan Negeri Pasuruan di Tahun 2014 adalah :

No 1 2 3 4

Nama Eko Yulianto P. Silaturakhmi Sigit Setiansyah Septedi Martin

2.

Bagian Honorer Driver Honorer Tenaga IT Honorer Tenaga IT Honorer Satpam

Tanggal 03 Juni 2014 04 Juli 2014 29 September 2014 30 Desember 2014

Mutasi Pegawai yang mutasi dari Pengadilan Negeri Pasuruan tahun 2014 adalah :

No 1 2 3 4 5

Nama EDDY CAHYONO, SH. MH. MUHAMMAD JUFRI, SH.MH. AGUS HIDAYAT WAHYUDI, SH WAHYU WIDURI, SH. M.Hum ABDUL WAHID, SH. M.Hum

3.

Mutasi

Tanggal Mutasi

Pengadilan Tinggi Surabaya Pengadilan Negeri Sumenep Pengadilan Negeri Kepanjen Pengadilan Negeri Jember Pengadilan Negeri Purworejo

26 Agustus 2014 28 Februari 2014 25 Juni 2014 3 September 2014 12 Agustus 2014

Promosi Pengadilan Negeri Pasuruan di Tahun 2014 tidak ada Promosi pegawai.

4.

Pensiun Pengadilan Negeri Pasuruan di Tahun 2014 tidak ada Pensiun pegawai.


83


B. Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Pasuruan bertindak sebagai Pengadilan tingkat pertama dimana bagi para pihak yang tidak puas akan putusan yang dijatuhkan, dengan persyaratan tertentu, dapat mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi atau hak Peninjauan Kembali) ke Pengadilan Tinggi Surabaya atau ke Mahkamah Agung ; Pada Tahun 2014 ini, sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) perkara didaftarkan di Pengadilan Negeri Pasuruan. Adapun perkara Masuk Tahun 2013-2014 ;

Perkara

2012

2013

2014

Persentase Perubahan 2012-2014

Pidana

141

119

93

4,57 %

Perdata

407

298

91

69,46 %

Jumlah

548

417

184

55,87 %

Grafik Pendaftaran Perkara 2012-2014

Berikut ini merupakan data statistik perkara yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Pasuruan selama kurun waktu tahun 2014, dibagi berdasarkan jenis perkara, termasuk jumlah permohonan eksekusi yang diajukan ke Pengadilan Negeri Pasuruan.

1.

Perkara Perdata

Perkara perdata didaftarkan ke bagian Kepaniteraan perdata. Ada dua jenis perkara perdata, yaitu Gugatan dan Permohonan :


84


Rekapitulasi Perkara Perdata yang Menarik Perhatian Masyarakat Tahun 2014 Jenis Perkara Perlawanan Terhadap Eksekusi

Tanah

PMH

Warisan

Cerai

Jual beli

Wanprestasi

Lain-Lain

6

-

10

1

7

-

1

1

Digugurkan

Sisa

Perkara Perdata Tahun 2014 Jenis

Sisa

Masuk

Putus

Dicabut

Perkara

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

2013

2014

2014

2014

Gugatan

15

28

25

4

3

11

Permohonan

-

63

58

3

1

1

Jumlah

15

91

83

7

4

12

Upaya Hukum Perkara Perdata Tahun 2014 Keterangan

Banding

Kasasi

Sisa Tahun 2013

-

-

Masuk Tahun 2014

15

2

Dicabut

1

-

Dikirim (ke PT dan ke MA)

8

1

Sisa/Belum Dikirim

6

1


85


Upaya Hukum Peninjauan Kembali Perkara Perdata tahun 2014 Keterangan

Jumlah

Sisa Tahun 2013

-

Masuk Tahun 2014

1

Dicabut

1

Dikirim (ke PT dan ke MA)

-

Sisa/Belum Dikirim

-

Eksekusi Keterangan

Sisa

Masuk

Proses

Selesai

Cabut

Sisa

Tahun

Tahun

Tahun

2013

2014

2014

Eksekusi Putusan

9

1

10

-

-

10

Eksekusi Hak Tanggungan

6

-

6

-

-

6

Eksekusi Fidusia

-

-

-

-

-

-

Eksekusi Risalah Lelang

-

-

-

-

-

-

Eksekusi Arbitrasi

-

-

-

-

-

-

Eksekusi P4-P (flat)

-

-

-

-

-

-

Eksekusi P4P/P4D

1

-

1

-

-

1

Eksekusi Putusan

-

-

-

-

-

-

Hubungan Industrial

2.

Perkara Pidana

Ketentuan mengenai tindak pidana diatur dalam beberapa Undang-Undang. Secara umum, tindak pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No. 1 Tahun 1946 jo UU No. 73 Tahun 1958) yang membagi tindak pidana ke dalam dua jenis yaitu Pelanggaran dan Kejahatan. Selain diatur dalam KUHP, terdapat tindak pidana lain yan diatur oleh undang-undang khusus, contohnya tindak pidana narkotika dan psikotropika, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi yang perkaranya diperiksa oleh pihak Kejaksaan, tindak pidanan pelanggaran hak atas kekayaan intelektual dan lain sebagainya. Untuk menangani tindak pidana tersebut diatas terdapat beberapa jenis proses acara pemeriksaan (persidangan) yaitu acara pemeriksaan Biasa, Singkat dan acara pemeriksaan Cepat (Undang-Undang


86


Hukum Acara Pidana). Perkara tindak pidana yang termasuk kedalam pidana Biasa atau menngunakan proses acara pemeriksaan Biasa yaitu seluruh tindak pidana yang tidak dapat ditangani dengan acara pemeriksaan Singkat dan acara pemeriksaan Cepat. Perkara tindak pidana yang termasuk ke dalam pidana Cepat dibagi menjadi dua, yaitu tindak pidana Ringan dan tindak pidana Pelanggaran Lalu lintas. Perkara tindak pidana Ringan merupakan perkara yang diancam pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyakbanyaknya tujuh ratus rupiah. Sedangkan pidana pelanggaran Lalu lintas adalah perkara yang melanggar peraturan lalu lintas jalan. Untuk kedua jenis pidana cepat tersebut, pemeriksaan dilakukan oleh hakim tunggal. Terakhir adalah tindak pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan Singkat, yaitu tindak pidana yang tidak termasuk kejahatan, tidak termasuk ke dalam pidana Cepat dan yang menurut Penuntut Umum pembuktian dan penerapan hukumnya

mudah serta sifatnya sederhana. Sedangkan untuk

kejahatan dan pelanggaran lain yang diancam oleh hukuman pidana khusus menggunakan hukum acara sebagaimana yang diatur dalam KUHP selama undang-undang khusus tersebut tidak mengatur hukum acara lain. Dari jumlah keseluruhan perkara pidana yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Pasuruan yaitu sebanyak 8.484 perkara, perkara tindak pidana ringan dan lalu-lintas adalah perkara

dengan jumlah

terbesar, yaitu sebanyak 8.387 perkara. Rekapitulasi Perkara Pidana yang Menarik Perhatian Masyarakat Tahun 2014 No

Pengadilan Negeri Pasuruan

Jenis Perkara Narkoba

Warisan

Perjudaian

KDRT

Kejahatan THD wanita, anak

1


9

27

15

87

1

2


Perkara Pidana Tahun 2014 Jenis Perkara

Sisa

Masuk

Putus

Sisa

Tahun

Tahun

Tahun

2013

2014

2014

Pidana Biasa

11

93

94

10

Pidana Cepat

-

4

4

0

Pidana Singkat

-

-

-

-

Pidana Lalu-lintas

-

8.387

8.387

-

Jumlah

11

8.484

8.485

10

Perkara Pidana Khusus Tahun 2014 Jenis Perkara

Narkotika

Kesehatan

Perikanan

Perlindungan

Jumlah

Anak Pidana Khusus

9

-

-

1

10

Upaya Hukum Perkara Pidana Biasa Keterangan

Banding

Kasasi

Peninjauan

Grasi

Kembali Sisa Tahun 2011

-

8

-

-

Masuk Tahun 2013

4

2

-

-

Dicabut

-

-

-

-

Dikirim

5

10

-

-

Belum Dikirim

-

-

-

-

SiSisa (Belum Putus)

-

10

-

-


88


3. Penyelesaian Masalah di bidang Hukum Keterangan

Jumlah Pendaftaran

Register Notaris (CV)

122

Register Notaris (PD)

-

Register Notaris (Perjanjian Kawin/Pemisahan Harta)

-

Surat Kuasa (Pidana dan Perdata)

89

Penetapan Keterangan Waris

-

Penolakan Waris

-

Laporan Penyelesaian Pengaduan Pengadilan Negeri Pasuruan Tahun 2014

No

Rekapitulasi

Jumlah

1

Jumlah pengaduan yang diterima

Nihil

2

Jumlah pengaduan yang diteruskan kepada Pengadilan Tingkat Bidang

Nihil

3

Jumlah pengaduan yang diteruskan kepada Pengawasan MARI

Nihil

4

Jumlah pengaduan yang sedang ditangani

Nihil

5

Jumlah pengaduan yang selesai ditangani LHP disampaikan kepada

Nihil

Pengadilan Tingkat Banding 6

Jumlah pengaduan yang selesai ditangani LHP disampaikan kepada Badan

Nihil

Pengawasan MARI

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Usaha peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Umum ditempuh dengan jalan meningkatkan semua aspek kegiatan dalam organisasi yang meliputi aspek kegiatan organisasi yang meliputi aspek kelembagaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan fasilitas kerja lainnya. Kelancaran, ketertiban dan kesempurnaan dalam melaksanakan tugas peradilan umum, sebagian besar ditentukan oleh kelancaran dan ketertiban jalannya administrasi perkantoran dari masing-masing unit kerja yang berada didalamnya.


89


Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam administrasi perkantoran tersebut selalu diperlukan adanya peralatan kantor yang dapat menjamin pelaksanaan tugas yang harus dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dalam rangka menuju tertib administrasi perlengkapan perlu memperhatikan tahapan-tahapan dalam siklus perlengkapan meliputi : Perencanaan dan penentuan kebutuhan, penyimpanan, pemeliharaan penghapusan serta terselenggaranya pengendalian terhadap kekayaan negara. Salah satunya dengan pengadministrasian yang lebih tertib dan akuntable melalui aplikasi SIMAK-BMN (Sistim Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara) yang telah dijalankan oleh Pengadilan Negeri Pasuruan selaku UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) dan laporannya dikirim secara periodik per semester ke Pengadilan Tinggi Surabaya selaku UAPPB-W (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah). Aset-aset Barang Milik Negara yang ada di Pengadilan Negeri Pasuruan sudah di lakukan inventarisasi dan Penilaian oleh Tim Penertiban Aset dari KPKNL Surabaya tahun 2009. 1. Sarana dan Prasarana Gedung Pengelolaan barang milik Negara yang ada pada Pengadilan Negeri Pasuruan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan sesuai dengan petunjuk Mahkamah Agung RI. Pengadilan Negeri Pasuruan terletak Jl. Pahlawan No. 24. Gedung kantor Pengadilan Negeri Pasuruan terdiri dari 2 lantai yang berdiri diatas lahan tanah seluas 5.955 m dan luas bangunan 2.960m2

1.1 Ruang Sidang Jumlah

ruang

sidang

di

Pengadilan

Negeri

Pasuruan terdiri dari 3 ruang sidang,

Ruang sidang Ruang Cakra Ruang Anak Ruang Sidang Anak

Lantai I I Adapun pada TA 2014, diadakan pengadaan untuk I

meubelair ruang sidang anak, di harapan dengan adanya tampilan baru Ruang Sidang Anak, terdakwa anak tidak mengalami trauma psikis di kemudian harinya.


90


1.2 Jam kerja

1.5 Ruang Panitera Muda pidana

Jam kerja Pengadilan adalah seperti yang di

Ruang Panitera Muda Pidana berfungsi sebagai

tetapkan melalui SK. Ketua MA-RI. tanggal 14 Mei

tempat

2008 Nomor : 07/KMA/SK/V/2008.

penyimpanan buku register perkara pidana.

Senin-Kamis

08.00 – 16.30

Istirahat

12.00 – 13.00

Jum’at

08.00 – 17.00

Istirahat

11.30 – 13.00

administrasi

perkara

pidana

dan

1.6 Ruang Panitera Muda Hukum Ruang panitera muda hukum berfungsi sebagai ruang simpan laporan data perkara. Sedangkan

1.3 Lobi Depan

Panitera Muda Hukum bertanggung jawab atas

Lobi depan merupakan pintu masuk ke dalam

pembuatan semua laporan data perkara, laporan

gedung utama Pengadilan

bulanan, triwulan, dan tahunan semua perkara

dimana

terdapat

Ruang Kepaniteraan dan Ruang Kesekretariatan.

disimpan dalam ruangan ini.

Petugas Keamanan ditempatkan di depan pintu

1.7 Ruang Kaur Bagian Umum

masuk, sehingga semua tamu atau pengunjung

Ruang

sidang

menangani surat masuk dan surat keluar dan

dapat

termonitor.

ini

berfungsi

sebagai

tempat

untuk

mengajukan surat yang tidak terkait dengan proses perkara. Ruangan sub bagian umum terletak dibagian

Utara tepatnya dilantai 1 melalui lobi

samping pengadilan.

1.4 Ruang Panitera Muda Perdata Pendaftaran perkara perdata umum, baik gugatan maupun

permohonan,

dilakukan

di

ruangan

panitera muda perdata yang terletak di lantai 1 area umum.


91


1.8 Perpustakaan Perpustakaan

ini

1.10 Ruang Tahanan selain

diperuntukkan

bagi

Di area belakang Pengadilan terdapat 3 ruang

pegawai Pengadilan, juga dapat digunakan oleh

tahanan yang diperuntukkan bagi para terdakwa

Mahasiswa ataupun para siswa yang sedang

untuk menunggu waktu sebelum persidangan bagi

melakukan penelitian atau bagi para Kuasa

mereka dimulai. Ruang tahanan tersebut adalah:

Hukum/ Pengacara.Perpustakaan terletak dilantai

ruang tahanan wanita, ruang tahanan anak dan

2 gedung Pengadilan.

ruang tahanan pria.

1.9 Ruang Kaur Kepegawaian Ruang

kaur

kepegawaian

berfungsi

mengelola semua yang berhubungan

Ruang Tahanan Anak

untuk dengan

administrasi pegawai. Semua arsip-arsip setiap pegawai disimpan dan di bukukan. Ruang ini menjadi satu dengan ruangan Wakil Sekretaris.


92


1.11 Meja Informasi Sedangkan

bagi

1.12 Area Tunggu pengunjung

sidang

yang

Area tunggu berfungsi untuk para tamu yang

membutuhkan informasi, baik itu mengenai proses

menunngu orang yang bersangkutan. Area tunggu

perkara maupun informasi yang lain mengenai

tersedia

Pengadilan Negeri Pasuruan. Disediakan meja

informasi Pengadilan dan area disepanjang koridor

khusus informasi dengan satu personil setiap

di depan ruang sidang.

di

lobi

depan,

dekat

papan-papan

harinya. 1.13 Toilet Umum dan Khusus Toilet umum yang digunakan untuk para tamu yang

terletak

di

koridor

belakang

kantor.

Sedangkan untuk toilet khusus pegawai disediakan tersendiri.

1.14 Kantin Kantin pegawai dan untuk umum yang terletak di

Selain itu disediakan juga Kios-K yang langsung

area belakang Pengadilan.

bisa diakses pengunjung sidang.

1.15 Mushola Mushola

terletak

di

area

samping

selatan

Pengadilan


93


1.16 Tempat Parkir Tempat Parkir tersedia untuk kurang lebih 5 mobil dan motor dan diperuntukkan hanya untuk staf Pengadilan. Untuk area parkir umum juga disediakan tetapi masih belum ada penutupnya.

1.17 Ruang Arsip Di ruang ini semua arsip mengenai perkara disimpan. Terletak di lantai 2 pengadilan.

1.19 Fasilitas Lainnya Disamping semua fasilitas di atas, Pengadilan Negeri Pasuruan

mempunyai

1

ruang

Rapat

dengan

kapasitas 10 orang, biasanya digunakan oleh hakim untuk

melaksanakan

pelaksanaan

rapat

rapat bulanan

terbatas. semua

Untuk pegawai

dilaksanakan di ruang sidang.

1.18 Sarana Olah Raga Sarana Olah Raga Pengadilan Negeri Pasuruan yang terdiri dari lapangan tenis dan lapangan volly dan lapangan Bulutangkis (di fungsikan juga untuk parkir umum) dan juga meja untuk olahraga Tenis Meja.


94


Selain itu ada juga ruang aula untuk kegiatan-kegiatan seperti Peringatan Hari Besar, acara pisah kenal dan acara-acara lainnya.


95


D. Pengelolaan Keuangan Pada Tahun Anggaran 2014 Pengadilan Negeri Pasuruan mendapat 2 anggaran DIPA, dengan rincian : 1.

Anggaran Eselon I Badan Urusan Administrasi sebesar Rp. 4.137.376.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.086.094.252,- yang digunakan untuk

membiayai

operasional

Perkantoran

Pengadilan Negeri Pasuruan 2.

Anggaran Eselon I Badan Peradilan Umum sebesar Rp. 40.749.000,-

dengan realisasi

sebesar Rp. 37.646.700,- yang digunakan untuk membiayai operasional persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan . Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) memberikan kontribusi bagi pendapatan negara. Realisasi PNBP pada tahun anggaran 2014 dari penerimaan perkara

sebesar

Rp.

22.229.500,-

dan

dari

penerimaan non perkara Rp. 16.567.029,-

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga. Belanja Pengadilan Negeri Pasuruan meliputi :


96


1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang 3. Belanja Modal yang rinciannya sebagai berikut: 1.

Belanja Pegawai. Belanja Pegawai menampung seluruh pengeluaran negara yang digunakan untuk membayar gaji

pegawai, termasuk berbagai tunjangan yang menjadi haknya, dan membayar honorarium, lembur, vakasi, tunjangan khusus.

Sampai dengan laporan ini dibuat, revisi pagu minus untuk belanja pegawai masih belum terbit, 2.

Belanja Barang . Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun

anggaran termasuk didalamnya belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan untuk tahun anggaran yang bersangkutan.


97


Realisasi Belanja Barang untuk DIPA 01

Realisasi Belanja Barang untuk DIPA 03 3. Belanja Modal . Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

E.

Dukungan Teknologi Informasi Pengelolaan IT di Pengadilan Negeri Pasuruan di tahun 2014 terus dibenahi, ruangan IT sudah tersedia beserta tiga orang Honorer operator IT yang antara lain bertugas mengisi data Web Site PN Pasuruan yang sudah ada. Data yang dimuat kedalam web site yang berkaitan dengan berita terbaru, perkara antara lain putusan, jadwal sidang dan data perkara yang berlangsung di pengadilan Negeri Pasuruan, walaupun data yang masuk masih tergolong sedikit, dengan adanya petugas yang setiap hari meng update berita ke dalam web site membuat informasi selalu ter update dengan baik dan terbaru .


98


a. NO.

Perangkat Keras NAMA PERANGKAT KERAS

JUMLAH

KONDISI BAIK

RUSAK

RUSAK

RINGAN

BERAT

1

Server

2

2

0

0

2

Personal Computer

25

13

0

12

3

Notebook

20

18

2

0

4

Scaner

1

1

0

0

5

LCD Projector

1

1

0

0

b.

Perangkat Lunak Untuk perangkat lunak selain Operating System dan aplikasi office, Pengadilan Negeri Pasuruan telah mengimplementasikan aplikasi CTS dengan pengembangan-pengembangan untuk tampilan sidang tilang. Disamping itu juga sudah ada aplikasi perpustakaan (Senayan) dan aplikasi SMS Gateway.

A.

Internal. Dalam hal Pengawasan, Pengadilan Negeri Pasuruan berpedoman pada Keputusan Mahkamah


99


Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Di Pengadilan Negeri Pasuruan pelaksanaan pengawasan

melekat

telah

dilakukan

oleh

Ketua

Pengadilan

Negeri

Pasuruan

dan

Panitera/Sekretaris. Untuk Hakim-Hakim pelaksanaan pengawasan melekat ada pada Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, sedangkan pada pejabat Kepaniteraan , pejabat struktural maupun tenaga fungsional lainnya dilakukan oleh Panitera/Sekretaris. Untuk staf dilakukan oleh masingmasing pejabat kepaniteraan maupun pejabat strukturalnya. Sedangkan untuk Pengawas bidang telah ditunjuk Hakim Pengawas Bidang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan W.14-U9/575/Kp.04.6/IX/2014 Tanggal 16 September 2014 Hakim Pengawas Bidang ini telah melaksanakan tugasnya dengan membuat laporan pengawasan setiap 3 (tiga) bulan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan. No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

B.

Nama Hj. Wiwin Arodawati, SH. MH Syaifullah, SH Mooris Mengapul Sihombing, SH Edi Sanjaya Lase, SH Melina Nawang Wulan, SH. M.Hum Rida Nur Karima, SH. M.Hum Suci Astri Pramawati, SH. M.Hum Vilaningrum Wibawani, SH Fitria Handayani Ginting, SH. MKn

Jabatan Ketua Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim

Pengawas Bidang Koordinator Humas Perdata Wasmat Umum Kepegawaian IT & Hukum Keuangan Pidana

Eksternal.

Pengawasan eksternal merupakan pengawasan reguler yang bertujuan untuk mengevaluasi hasil kinerja aparat peradilan pada masing-masing pengadilan. Selain itu pembinaan juga di berikan agar tercapainya kesempurnaan dalam bekerja untuk kedepannya. Pengawasan dan pembinaan ini di fokuskan dalam beberapa bidang antara lain bidang Administrasi Perkara, Administrasi Keuangan, Administrasi Umum, Manajemen Peradilan, Kedisiplinan Aparatur, Kebersihan Lingkungan Kantor dan Kinerja Pelayanan Publik, pengawasan eksternal antara lain dilakukan


100


oleh :

No

Badan Pengawas

Tanggal

1

Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung

05 Juni 2014

2

Pengawasan Pengadilan Tinggi Surabaya

15 September 2014

3

Badan Pengawas Mahkamah Agung

03 s.d. 07 Nopember 2014

Mengacu pada telaahan permasalahan yang telah dikemukakan dalam bab terdahulu, maka kami dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1.

Masih diperlukan tambahan Pegawai baik itu tenaga Administrasi maupun untuk Golongan I (Pekerjaan Kebersihan/Cleaning servis) yang sementara ini masih ditangani oleh tenaga Honorer maupun Golongan II (untuk staf administrasi) ;


101


2.

Di Kantor Pengadilan Negeri Pasuruan keadaan perkara pada tahun 2014 dibandingkan dengan keadaan perkara pada tahun 2013 untuk perkara pidana biasa mengalami penurunan jumlah perkara yang masuk dan putus. Sehingga perkara pidana biasa di Wilayah Kota Pasuruan mengalami penurunan. Untuk perkara Lalu lintas pada tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013 juga mengalami penurunan.

3.

Di Kantor Pengadilan Negeri Pasuruan keadaan perkara perdata pada tahun 2014 dibandingkan dengan keadaan perkara perdata pada tahun 2013

untuk perkara perdata Gugatan mengalami

kenaikan jumlah perkara yang masuk maupun perkara yang banding dan kasasi. Sehingga perkara Perdata Gugatan di Wilayah Kota Pasuruan mengalami peningkatan. Untuk perdata Permohonan pada tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013 jumlah perkara yang masuk mengalami peningkatan. 4.

Dengan banyaknya volume perkara baik itu perkara Pidana maupun perkara Perdata yang ada pada Kantor Pengadilan Negeri Pasuruan, diperlukan sekali sarana dan prasarana yang memadai untuk meningkatkan kinerja dan pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien untuk tercapainya sasaran yang diharapkan dan akan dituangkan dalam usulan tahun 2014 ;


102



103


LAPORAN TAHUNAN 2014 i PENGADILAN NEGERI PASURUAN

Recommend Documents