2014 LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN NEGERI MEDAN
.:: KATA PENGANTAR ::. Dalam rangka memenuhi kewajiban pembuatan laporan tahunan dalam bidang Administrasi Umum maupun bidang Administrasi Perkara tahun 2014 maka disusunlah laporan tersebut dalam pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ PHI/ Perikanan/ Tipikor Medan yang tertuang sebagai pertanggung jawaban dalam pekerjaan dibidangnya sehari-hari. Dengan selesainya penyusunan laporan tahunan pada Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ PHI/ Perikanan/ Tipikor Medan tersebut, maka diharapkan agar dalam pelaksanaan tugasnya terwujud suatu ketentuan yang jelas dan tegas tentang apa dan bagaimana tata cara administrasi peradilan khususnya Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ PHI/ Perikanan/ Tipikor Medan yang harus dilaksanakan dengan tertib, disiplin serta transparansi dalam penegakan hukum. Akhirnya dengan mengucapkan puji dan syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, telah tersusun Laporan Tahunan Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ PHI/ Perikanan/ Tipikor Medan tahun 2014, semoga dapat bermanfaat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dibidangnya masing-masing serta sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam mewujudkan reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Medan,
Januari 2015
An. Ketua Pengadilan Negeri Medan,
SUGENG WAHYUDI, SH., MM NIP. 19590301 198503 1006
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan | .:: KATA PENGANTAR ::.
i
.:: DAFTAR ISI ::. KATA PENGANTAR ........................................................................................................................................
i
DAFTAR ISI........................................................................................................................................................
ii
BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
BAB V
Pendahuluan A. Kebijakan Umum Peradilan .............................................................................
1
B. Visi dan Misi ...........................................................................................................
3
C. Renstra......................................................................................................................
3
Struktur Organisasi (Tupoksi) A. Standar Operasional Prosedur (SOP)..........................................................
8
B. Kinerja/ Sasaran Kerja Pegawai (SKP) .......................................................
147
Pembinaan dan Pengelolaan A. Sumber Daya Manusia........................................................................................
180
B. Keadaan Perkara ..................................................................................................
183
C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana ..............................................................
185
D. Pengelolaan Keuangan.......................................................................................
188
E. Dukungan Teknologi Informasi .....................................................................
189
F. Regulasi Tahun 2014..........................................................................................
190
Pengawasan A. Internal .....................................................................................................................
191
B. Evaluasi ....................................................................................................................
191
Kesimpulan dan Rekomendasi...............................................................................
192
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan | .:: DAFTAR ISI ::.
ii
BAB I PENDAHULUAN A. Kebijakan Umum Peradilan
Undang – Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adaiah Negara hukum yang salah satu prinsip pentingnya adalah jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Perubahan kebijakan sebagaimana ditegaskan dalam Undang – undang No.14 Tahun 1970 jo Undang– undang No. 4 Tahun 2004 dimana segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial maupun urusan organisasi, administrasi dan financial berada satu atap di bawah Mahkamah Agung. Perubahan kebijakan tersebut membawa konsekuensi terhadap beban tugas dan tanggung jawab lembaga peradilan yang semakin luas dan komplek. Setelah diberlakukannya Undang – undang No. 4 Tahun 2004 dan Keppres No. 21 Tahun 2004, Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial yang merupakan Pengadilan tingkat pertama memiliki tugas dan tanggung jawab yang lebih luas yang menuntut perhatian yang lebih besar terhadap tata cara dan pelaksanaan administrasi peradilan, karena bukan saja menyangkut aspek ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi perkara, tetapi juga administrasi umum yang akan memengaruhi kelancaran penyelenggaraan peradilan itu sendiri. Terkait hal tersebut, administrasi peradilan dapat dibedakan jenisnya dan dipisahkan
penanganannya
kedalam
administrasi
kepaniteraan
dan
administrasi
kesekretariatan. Namum demikian masih tetap dalam satu garis koordinasi dan pertanggungjawaban yaitu seorang Panitera/ Sekretaris. Sesuai dengan Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 diperlukan usaha untuk mewujudkan sebuah Badan Peadilan yang Agung dengan: 1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan. 2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proposional dalam APBN. 3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur. 4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proposional.
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB I
Hal. 1
5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggara peradilan. 6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan professional. 7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan. 8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima. 9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi. 10. Modern dengan berbasis TI terpadu. Selain hal diatas sesuai dengan arah dan kebijakan Mahkamah Agung RI dengan Agenda Pembaruannya, maka di Pengadilan Negeri Medan ada program prioritas, antara lain adalah: 1. Program Keterbukaan Informasi di Pengadilan Dengan adanya SK KMA 1-144/KMA/SK/I/2011 maka pada Pengadilan Negeri Medan juga telah dibuat website Pengadilan Negeri Medan dengan alamat : www.pnmedankota.go.id, website tersebut telah berjalan dengan update setiap saat. Pengadilan Negeri Medan juga telah mempunyai Meja Informasi, Sedangkan untuk SMS Gate Way sudah ada tapi belum difungsikan. Selain itu dengan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) versi 3 yang merupakan program dari Mahkamah Agung RI untuk mendukung program Keterbukaan Informasi di bidang Kepaniteraan. Sedangkan untuk ruang sidang Tipikor telah terpasang alat perekam audio visual Tipikor. 2. Program Pengembangan Sistem Pengadilan yang Akuntabel dan Transparan Pada program ini Pengadilan Negeri Medan telah menyediakan meja informasi, Web Kios dan LCD Jadwal Sidang yang bisa diakses oleh pengunjung yang terletak di loby depan pada Pengadilan Negeri Medan, selain itu juga telah tersedia Meja Pengaduan dimana meja informasi dan pengaduan ini berada di bawah tanggung jawab Panitera Muda Hukum yang telah memperoleh pelatihan singkat dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung. 3. Program Rencana Strategis dan Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI Dengan telah diterbitkannya Cetak Biru Mahkamah Agung 2011 -2035, Pengadilan Negeri Medan berusaha mengadakan perbaikan dan perubahan seperti apa yang tertuang dalam Cetak Biru tersebut.
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB I
Hal. 2
B. Visi dan Misi
Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Medan. Visi Pengadilan Negeri Medan mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut : “MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN YANG AGUNG” Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Medan, adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat. 2. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain. 3. Memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan pada masyarakat. 4. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan. 5. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien dan bermartabat serta dihormati. 6. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.
C. Renstra
Untuk mewujudkan visi dan misi diatas perlu adanya suatu perencanaan Strategi di Pengadilan Negeri Medan yang terfokus pada pelaksanaan peradilan tingkat pertama secara efektif, sesuai tuntutan perkembangan zaman, kualitas hukum dan masyarakat pencari keadilan yang semakin hari semakin kompleks, dan semakin tinggi kualitasnya. Sehingga terbentuk suatu manajemen peradilan yang baik, dengan memperhitungkan tujuan, sasaran atau variable yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan yang ditetapkan ini adalah: 1. Terciptanya fungsi kekuasaaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan. 2. Terciptanya pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proposional dalam APBN. 3. Terciptanya struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur. 4. Terciptanya menajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proposional. Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB I
Hal. 3
5. Tersedianya / terpenuhi sarana dan prasarana guna menunjang pelaksanaan tugas operasional terhadap sistem pelayanan publik yang adil, transaparan, akuntabel. Adapun Rencana Program dan Kegiatan yang ada pada tahun 2014 adalah: a. Program dari lembaga Mahkamah Agung RI yang tertuang dalam DIPA adalah: i) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya . Dalam program ini, Pengadilan Negeri Medan yang merupakan lembaga peradilan pada tingkat pertama dan dalam klasifikasi Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus, selalu berupaya untuk memperkuat lembaga penegak hukum Pengadilan Negeri Medan dalam rangka mempercepat pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap hukum pada umumnya dan kepada institusi lainnya beserta infrastruktur yang ada, sehingga diharapkan terwujudnya lembaga penegak hukum yang transparan, akuntabel dan berkualitas, sehingga pelayanan prima dalam penegakan hukum dapat segera dirasakan oleh masyarakat. ii) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung. Pada tahun 2014 ini Pengadilan Negeri Medan tidak mendapat anggaran belanja modal. iii) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Pada Program ini di Pengadilan Negeri Medan tersedia anggaran untuk Pengamanan Persidangan dan Pemberian Konsumsi bagi Terdakwa, Biaya Sidang keliling dan Zetting Plat, Pelaksanaan POSBANKUM, perkara operasional persidangan PHI dan Biaya Operasional Persidangan Tipikor. b. Kegiatan-Kegiatan yang ada pada Pengadilan Negeri Medan: i.
Kegiatan Majelis Hakim.
ii.
Kegiatan Bidang Administrasi Kepaniteraan.
iii.
Kegiatan Bidang Aministrasi Kesekretariatan.
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB I
Hal. 4
BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)
Pengadilan Negeri Medan merupakan Instansi Vertikal di bawah Mahkamah Agung RI yang berkedudukan di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang mempunyai tugas pada Bidang Penyelenggaraan Peradilan Tingkat Pertama dan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan dibantu Wakil Ketua, para Hakim Tingkat Pertama serta Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, Para Panitera Muda, para Kepala Sub Bagian dan para Pegawai Pengadilan Negeri Medan. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI/ NIAGA/ HAM/ PHI/ PERIKANAN dan TIPIKOR MEDAN KETUA WAKIL KETUA HAKIM PANITERA/ SEKRETARIS
WAKIL PANITERA
KEPANITERAAN PIDANA
KEPANITERAAN PERDATA
KEPANITERAAN PHI
KEPANITERAAN TIPIKOR
WAKIL SEKRETARIS
KEPANITERAAN HUKUM
BAGIAN UMUM
BAGIAN KEUANGAN
BAGIAN KEPEGAWAIAN
KEPANITERAAN NIAGA
KELOMPOK FUNGSIONAL PANITERA PENGGANTI DAN JURUSITA/ JURUSITA PENGGANTI
Sesuai Bagan Struktur organisasi diatas, nama yang menduduki jabatan tersebut adalah sebagai berikut: 1. Ketua
: Surya Perdamaian, S.H.
2. Wakil ketua
: DR. H. Zulfahmi, S.H., M.Hum.
3. Panitera/Sekretaris
: Sugeng Wahyudi, SH.MM Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 5
4. Wakil Panitera
: Ilham Purba, S.H.
5. Wakil Sekretaris
: H. Ahmad Sulaiman, S.H.
6. Panitera Muda Pidana
: Eddy Sangapta Sinuhaji, S.H.
7. Panitera Muda Perdata
: H. Abu Churairah, S.H.,M.H.
8. Panitera Muda Hukum
: Hj. Eva Zahermi, S.H., M.H.
9. Plt. Panitera Muda PHI
: Mahtina Hanum, S.H., M.H.
10. Plt. Panitera Muda Tipikor
: Wahyu Probo Julianto, S.H., M.H.
11. Plt. Panitera Muda Niaga
: Hj. Syafrida Hafni, S.H.
12. Ka.Sub.Bag.Umum
: Nurhairani, S.H.
13. Ka.Sub.Bag.Kepegawaian
: Syarifuddin
14. Ka.Sub.Bag.Keuangan
: Marelitua Simanjuntak, S.H.
Pada Pengadilan Negeri terdapat Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera dan Kesekretariatan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang mana Panitera merangkap sebagai Sekretaris, dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut: Kepaniteraan Sesuai ketentuan pasal 2 Keputusan KMA-RI No. KMA/004/SK/II/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, tugas pokok Kepaniteraan adalah memberikan pelayanan tehnis di bidang administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini fungsi Kepaniteraan mencakup 5 (lima) hal, yaitu: 1. Menyusun kegiatan administrasi perkara serta melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi yang berkaitan dengan persidangan. 2. Mengurus daftar perkara, administrasi perkara, admninistrasi keuangan perkara dan administrasi pelaksanaan putusan perkara perdata. 3. Mengurus daftar perkara, administrasi perkara dan administrasi keuangan perkara pidana. 4. Penyusunan statistik perkara, dokumentasi perkara, laporan perkara dan yurisprudensi. 5. Lain-lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepaniteraan dibagi dalam 5 sub kepaniteraan yaitu: 1. Sub.
Kepaniteraan
Perdata,
yang
bertugas
melakukan
administrasi
perkara,
mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara perdata.
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 6
2. Sub. Kepaniteraan Pidana, yang bertugas melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara pidana dan barang bukti. 3. Sub. Kepaniteraan Hukum, bertugas mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, badan hukum, Balai Harta peninggalan dan administrasi yang berkaitan dengan catatan sipil dan tugas lain berdasarkan peraturan perundangundangan. 4. Sub Kepaniteraan PHI, bertugas melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan, menyimpan berkas perkara yag masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara PHI. 5. Sub
Kepaniteraan
Tipikor,
bertugas
melaksanakan
administrasi
perkara,
mempersiapkan persidangan, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lainlain yang berhubungan dengan perkara Tipikor. 6. Sub Kepaniteraan Niaga, bertugas melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara Niaga. Masing-masing Kepaniteraan tersebut dipimpin oleh seorang Panitera Muda selaku Kepala Sub Kepaniteraan, yang bertanggung jawab kepada atasan para Panitera Muda dalam hal ini adalah seorang Wakil Panitera yang bertugas mengkoordinir/pengawasan terhadap tugastugas Panitera Muda dimaksud, untuk dikondisikan kepada Panitera sehingga terdapat pembagian tugas dan pengawasan yang terkoordinir untuk melancarkan segala beban tugas yang ada. Kesekretariatan Tugas pokok Kesekretariatan adalah memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Negeri. Dalam hal ini fungsi Kesekretariatan dibagi dan mencakup 3 (tiga) hal yaitu: 1. Sub Bagian Kepegawaian
yang melakukan urusan kepegawaian.
2. Sub Bagian Keuangan yang melakukan urusan keuangan kecuali mengenai pengelolaan biaya perkara/uang titipan pihak ketiga. 3. Sub Bagian Umum yang melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga dan perpustakaan. Masing-masing Sub.Bagian ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bagian, dibawah koordinasi seorang Wakil Sekretaris sekaligus sebagai Pengawas Tingkat Menengah untuk selanjutnya malaporkan hasil kerja dan Pengawasannya kepada Sekretaris Pengadilan Negeri Medan. Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 7
A. Standar Operasional Prosedur (SOP) -
HAKIM i. Perkara Pidana No
Uraian Tugas
1.
Menerima
berkas
Lamanya Proses
perkara
yang
Keterangan
1 hari
telah ditetapkan oleh KPN, Ketua Majelis segera menetapkan hari sidang & membuat penetapan penahanan 2.
Perkara pidana sebelum disidangkan dipelajari terlebih surat
dahulu
1-2 hari
apakah
Tergantung bobot ringannya perkara
dakwaan memenuhi syarat
formil & materiil 3.
Berkas
yang
tidak
sempurna Maksimal 7 hari
dapat dikembalikan kpd Jaksa untuk diperbaiki hanya sekali yakni sebelum penetapan hari sidang atau sebelum sidang dimulai 4.
Dalam hal perkara yang terdakwanya ditahan
&
diajukan
permohonan
penangguhan pengalihan maka
1 hari
penahanan
perlu musyawarah majelis
hakim 5.
Dalam
hal
dikabulkan,
permohonan
tersebut
penetapannya
ditandan
1 hari
tangani oleh ketua majelis & hakim anggota 6. -
Menyidangkan
perkara
pidana,
3-6 bulan
Perkara
pembacaan dakwaan -
Pemeriksaan saksi-saksi
-
Acara tuntutan dari Jaksa Penuntut
Tergantung
Umum
7.
-
Replik Penasehat Hukum
-
Duplik Jaksa Penuntut
-
Hakim membuat konsep putusan Setelah Panitera pengganti membuat
7 hari
salinan putusan, diminutasi Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 8
ii. Perkara Perdata No
Uraian Tugas
1.
Mempelajari
berkas
Lamanya Proses
Keterangan
7 hari
Tergantung Bobot
perkara
perdata
Perkara
2.
Menetapkan hari sidang
3.
Memanggil Para Pihak
7 hari 7-28 hari
Tergantung Domisili Para Pihak
4.
Menyidangkan
perkara
perdata,
Maksimal 40 hari
Tergantung Itikad
tahap awal Mediasi 5.
Baik Para Pihak
Jika mediasi berhasil, dibuat akta
1-3 hari
perdamaian, maka perkara perdata tersebut selesai 6. -
6 bulan
Jika mediasi gagal, dilanjutkan
Tergantung banyak
dengan pembacaan gugatan
saksi yang bisa
-
Replik dari penggugat
dihadirkan. &
-
Duplik dari tergugat
-
Pemeriksaan sidang di tempat
-
Pemeriksaan saksi dari
Tergantung perkara.
penggugat -
Pemeriksaan saksi dari tergugat
-
Kesimpulan dari dua belah pihak kalau mengajukan
7.
Membuat konsep putusan Minutasi Perkara
14 hari
iii. Hakim Pengawas Bidang No
-
Uraian Tugas
Lamanya Proses
1.
Sebagai Hakim Pengawas Bidang
7 hari
2.
Membuat laporan kegiatan hakim
7 hari
3.
Kimwasmat
Keterangan
6 bulan
Panitera Pengganti No 1.
Uraian Tugas Membuat penetapan hari sidang sampai
Lamanya Proses
Keterangan
1 jam
dengan pengiriman surat
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 9
2.
Menyerahkan berkas kepada Majelis Hakim
3.
Membuat penetapan penunjukan
15 menit 1 jam
Penasehat Hukum 4.
Membuat berita acara hasil persidangan
5.
Pelaksanaan persidangan untuk Eksepsi
1 jam 2-3 jam
dari PH. 6.
Membuat Penetapan Perpanjangan
1 jam
Penahanan 7.
Membuat / mengetik Putusan
8.
Membuat akta tanda terima pikir-
2-3 jam 2 jam
pikir, Banding dan Kasasi bagi terdakwa dan Penuntut Umum 9.
Membuat Kutipan Putusan
10. Membuat Surat Pengantar untuk Pengiriman
2 jam 1 jam
Kutipan Putusan 11. Menyerahkan surat ke bagian umum untuk
1 jam
dikirimkan. 12. Pemberkasan / penjilidan berkas perkara.
1 jam
13. Penyerahan ke Bagian Pidana untuk
1 jam
minutasi. Catatan : 1. Untuk perkara pidana yang terdakwanya diancam pidana dengan ancaman hukuman kurang dari 9 tahun pada umumnya perkara dapat selesai diperiksa dan sudah putus sebelum waktu 3 bulan. 2. Sedangkan untuk perkara pidana yang terdakwanya diancam pidana dengan ancaman hukuman lebih dari 9 tahun pada umumnya perkara dapat selesai diperiksa dan sudah putus sebelum waktu 5 bulan.
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 10
-
Jurusita/ Jurusita Pengganti No 1
Uraian Tugas
Waktu
Keterangan
PANGGILAN -
Pengetikan
Risalah
Panggilan
untuk Penggugat dan Tergugat
15 menit
termasuk panggilan delegasi dan Tergantung
Teguran-teguran -
Penandatanganan dan Pengecapan Pelaksanaan panggilan para
pihak
(
kepada
penggugat
10
banyaknya para
menit
pihak yang dipanggil
5 jam
dan jarak yang ditempuh
dan
tergugat) -
Pengetikan
pengantar
untuk
1 hari
panggila delegasi dan pengiriman kembali
surat
Pengadilan
Panggilan Negeri
ke yang
bersangkutan -
Pelaksanaan
panggilan
teguran
5 jam
(aanmaning) 2
PEMBERITAHUAN PERKARA PERDATA
15 menit
- Pengetikan Risalah pemberitahuan Tergantung
Putusan Pengadilan Negeri, Banding, Kasasi
termasuk
banyaknya para
pemberitahuan
pihak yang dipanggil
delegasi ataupun peninjauan kembali - Penandatanganan dan Pengecapan - Pelaksanaan
pemberitahuan
10 menit
dan jarak yang
5 jam
ditempuh
Putusan Pengadilan Negeri - Pelaksanaan Permohonan
pemberitahuan kepada
5 jam
pemberitahuan/
5 jam
Banding
terbanding - Pelaksanaan penyampaian
memori
Banding
kepada terbanding
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 11
- Pelaksanaan
pemberitahuan/
5 jam
penyampaian kontra memori Banding kepada pembanding - Pelaksanaan pemberitahuan Inzage
5 jam
- Pelaksanaan
5 jam
pemberitahuan/
penyampaian
Putusan
Banding
kepada para pihak - Pelaksanaan pemberitahuan putusan
5 jam
Pengadilan Negeri - Pelaksanaan
pemberitahuan
5 jam
Permohonan - Kasasi kepada termohon Kasasi
5 jam
- Pelaksanaan
5 jam
pemberitahuan/
penyampaian memori Kasasi kepada termohon Kasasi - Pelaksanaan
pemberitahuan/
5 jam
penyampaian kontra memori Kasasi - Pelaksanaan pemberitahuan Inzage
5 jam
- Pelaksanaan
1 hari
pemberitahuan/
penyampaian Putusan Kasasi kepada para pihak - Pengetikan
pengantar
pemberitahuan pengiriman
delegasi kembali
untuk
10 menit
dan surat
Tergantung
pemberitahuan ke Pengadilan Negeri
banyaknya para
yang bersangkutan 3
pihak yang dipanggil
PEMBERITAHUAN PERKARA PIDANA - Pengetikan
Risalah
pemberitahuan
10 menit
Permohonan
dan jarak yang ditempuh
Banding, Memori Banding, Kontra Memori Banding, Putusan Banding, Kasasi dan Delegasi - Pengetikan
Risalah
10 menit
pemberitahuan
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 12
- Permohonan Kasasi, Memori Kasasi,
5 jam
Kontra Memori Kasasi, Inzage dan Putusan Kasasi - Pelaksanaan Permohonan
pemberitahuan Banding
5 jam
kepada
terbanding - Pelaksanaan penyampaian
pemberitahuan memori
5 jam
Banding
kepada terbanding - Pelaksanaan
5 jam
pemberitahuan/penyampaian kontra memori Banding kepada pembanding - Pelaksanaan
pemberitahuan/
5 jam
penyampaian Putusan Banding - Pelaksanaan
pemberitahuan
5 jam
Permohonan Kasasi kepada termohon Kasasi - Pelaksanaan
pemberitahuan/
penyampaian
memori
5 jam
Kasasi
kepada termohon Kasasi - Pelaksanaan
pemberitahuan/
5 jam
penyampaian kontra memori Kasasi - Pelaksanaan
pemberitahuan/
penyampaian
Putusan
5 jam
Kasasi
kepada para pihak I. SOP ADMINISTRASI PERKARA PERDATA A. PERDATA UMUM 1. Penyelesaian Pekara :
Jangka Waktu
-
Pendaftaran gugatan dan Permohonan, diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari kerja, setelah biaya perkara ditaksir oleh meja pertama berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri, yang dibayar langsung ke bank yang ditunjuk setelah meja pertama memberikan nomor rekening Pengadilan Negeri tersebut.
1 hari kerja
-
Registrasi perkara perdata gugatan permohonan diselesaikan
1 hari kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 13
pada hari itu juga. -
Penyerahan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera untuk ditetapkan Majelis Hakimnya/Hakim, diselesaikan pada hari itu juga atau paling lama pada hari kerja berikutnya.
1 hari kerja
-
Ketua Pengadilan Negeri menetapkan Majelis Hakim/Hakim dan Panitera menunjuk Panitera Pengganti dalam waktu paling lama 2 hari kerja
2 hari Kerja
-
Setelah berkas diterima Penetapan hari sidang oleh Majelis Hakim/Hakim, ditetapkan pada hari itu juga.
1 hari kerja
-
Untuk tenggang waktu pemanggilan sidang, dibutuhkan waktu selama 7 hari kerja, kecuali panggilan delegasi disesuaikan dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri yang akan dimintakan bantuan delegasi dan untuk panggilan luar negeri paling lama 3 bulan / disesuaikan dengan ketentuan Departemen Luar Negeri
7 hari kerja
-
Setelah para pihak hadir pada sidang yang pertama Majelis Hakim menunjuk mediator dan memberikan tenggang waktu untuk Mediasi sesuai PERMA No. 01 Tahun 2008.
-
Panitera Pengganti wajib melaporkan tentang tanggal penundaan sidang beserta alasannya pada hari itu juga kepada Kepaniteraan Perdata.
1 hari kerja
-
Pemeriksaan perkara (Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik/Pembuktian, Kesimpulan, Putusan) diselesaikan paling lama 5 bulan.
5 bulan, tenggang waktu mediasi tidak dihitung
-
Panitera Pengganti wajib meminta perincian biaya perkara kepada Kasir sebelum putusan diucapkan dan setelah putusan diucapkan wajib melaporkan kepada Kasir Perdata pada hari itu juga
1 hari kerja
-
Pada saat putusan diucapkan Majelis Hakim membacakan putusan yang telah siap dibacakan dan ditandatangani/ putusan sudah nett
-
Panitera Pengganti wajib melaporkan tanggal dan amar putusan kepada Kepaniteraan Perdata pada hari itu juga setelah putusan diucapkan dan disertai perintah untuk disertai perintah untuk memberitahukan putusan kepada para pihak yang tidak hadir.
1 hari kerja
-
Kepaniteraan Perdata mencatat perkembangan persidangan tersebut kedalam buku register yang diperuntukkan untuk itu pada hari itu juga setelah menerima laporan dari Panitera Pengganti.
1 hari kerja
-
Majelis Hakim dan Panitera Pengganti wajib menyelesaikan
14 hari kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 14
minutasi dan Pemberkasan perkara 14 hari kerja setelah putusan akhir diucapkan. 2. Proses Banding :
Jangka Waktu
-
Pernyataan Banding dapat diajukan dalam tenggang waktu: 14 hari setelah putusan diucapkan atau setelah putusan diberitahukan kepada para pihak yang tidak hadir.
14 hari kalender
-
Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding paling lama : 2 hari kerja setelah pernyataan banding diterima tanpa menunggu Memori Banding.
2 hari kerja
-
Minutasi perkara banding harus sudah diserahkan oleh Panitera Pengganti kepada Kepaniteraan Perdata dalam waktu 14 hari setelah permohonan banding diajukan.
14 hari kerja
-
Para pihak diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas (inzage) selama : 14 hari kerja.
14 hari kerja
-
Pengiriman berkas ke Pengadilan Tinggi paling lama 30 hari sejak pernyataan banding diterima (tanpa harus menunggu Memori Banding/terkecuali ada pemberitahuan delegasi yang belum kembali).
30 hari kerja
-
Jika permohonan banding tersebut dicabut oleh Pemohon dan berkas tersebut telah dikirim dan belum diputus oleh Pengadilan Tinggi, harus diberitahukan kepada Pengadilan Tinggi dan Terbanding pada hari itu juga.
1 hari kerja
-
Apabila ada memori banding yang diterima oleh Pengadilan Negeri setelah berkas dikirim maka Pengadilan Negeri mengirimkan memori banding dan atau kontra memori banding tersebut sesegera mungkin dengan disertai relaas pemberitahuan.
3 hari kerja
-
Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy masingmasing putusan, apabila tidak, maka berkas dinyatakan tidak lengkap.
Menggunakan PIN untuk pengamanan
-
Dalam setiap putusan banding yang diterima dari Pengadilan Tinggi harus disertai soft copy.
Menggunakan PIN untuk pengamanan
-
Pemberitahuan putusan banding dari Pengadilan Tinggi diberitahukan kepada para pihak dalam waktu paling lama 2 hari setelah putusan diterima.
2 hari kerja
3. Proses Kasasi :
Jangka Waktu
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 15
-
-
-
-
-
-
Pemeriksaaan Kasasi dapat diajukan dalam tenggang waktu : 14 hari setelah putusan banding diberitahukan kepada para pihak. Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada Termohon Kasasi paling lama : 2 hari kerja setelah pernyataan kasasi diterima.
14 hari kalender
2 hari kerja
Pemohon Kasasi wajib menyerahkan memori kasasinya dalam waktu 14 hari setelah permohonan kasasi diajukan. Memori Kasasi harus diberitahukan kepada Termohon Kasasi dalam waktu : 2 hari kerja setelah memori diterima. Kontra memori Kasasi dapat diserahkan oleh Termohon Kasasi dalam waktu: 14 hari, setelah termohon kasasi menerima memori kasasi. Pengiriman berkas perkara Kasasi ke Mahkamah Agung paling lama 65 hari sejak pernyataan kasasi diterima.
14 hari kerja 2 hari kerja 14 hari kerja
65 hari kalender
Catatan: Pengiriman berkas kasasi ke Mahkamah Agung R.I tenggat waktu 30 hari, akan tetapi setelah melihat perhitungan penyampaian memori dan kontra memori membutuhkan waktu yang lebih, untuk itu tenggat waktu 30 hari tidak cukup.
-
Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy masingmasing putusan, apabila tidak, maka berkas dinyatakan tidak lengkap.
Menggunakan PIN untuk pengamanan
-
Dalam setiap putusan kasasi yang diterima dari Mahkamah Agung dimohon disertai soft copy.
Menggunakan PIN untuk pengamanan
-
Putusan kasasi diberitahukan kepada para pihak dalam waktu paling lama : 2 hari, setelah putusan diterima
2 hari kerja
4. Proses Peninjauan Kembali :
Jangka Waktu
-
Penerimaan permohonan dan pencataan dalam register Peninjauan Kembali paling lama : 2 hari.
2 hari kerja
-
Pernyataan Peninjauan Kembali dapat diajukan dalam tenggang waktu : 180 hari setelah putusan kasasi diberitahukan kepada para pihak atau sejak ditemukan bukti baru (novum), disertai dengan alasan Peninjauan Kembali.
180 hari kalender
-
Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali paling lama : 2 hari kerja, setelah permohonan Peninjauan Kembali diterima.
2 hari kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 16
-
-
-
Jawaban atas alasan Peninjauan Kembali dalam waktu : 30 hari, setelah Termohon Peninjauan Kembali menerima alasan Peninjauan Kembali.
30 hari kalender
Dalam waktu paling lama : 30 hari setelah jawaban diterima dari Termohon Peninjauan Kembali berkas peninjauan kembali harus dikirim ke Mahkamah Agung.
30 hari kalender
Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy masingmasing putusan, apabila tidak, maka berkas dinyatakan tidak lengkap.
-
Dalam setiap putusan peninjauan kembali yang diterima dari Mahkamah Agung dimohon disertai soft copy.
-
Putusan Peninjauan Kembali diberitahukan kepada para pihak dalam waktu paling lama 2 hari setelah putusan diterima.
5. Delegasi :
Menggunakan PIN untuk pengamanan Menggunakan PIN untuk pengamanan 2 hari kerja Jangka Waktu
-
Permintaan pemberitahuan ke Pengadilan lain/delegasi, diselesaikan : 1 hari kerja.
Negeri
1 hari kerja
-
Penyelesaian permintaan bantuan tersebut harus sudah dijalankan, setelah permintaan bantuan tersebut diterima, paling lama : 3 hari kerja.
3 hari kerja
-
Pengiriman kembali relaas kepada Pengadilan Negeri pemohon bantuan, diselesaikan : 2 hari kerja.
2 hari kerja
-
Wakil Panitera melakukan pengawasan terhadap kinerja Jurusita apakah sudah benar-benar melaksanakan tugasnya tepat waktu dan diharuskan kepada Jurusita apabila telah melaksanakan tugasnya melapor kepada Wakil Panitera dengan memperlihatkan relaas-relaas/hasil pekerjaannya.
-
Setiap Pengadilan Negeri membentuk Tim Delegasi untuk melaksanakan panggilan delegasi dari Pengadilan Negeri pemohon.
6. Sita dan Eksekusi : I.
Tim Delegasi dibentuk secara periodik
Jangka Waktu
Sita Jaminan : -
Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya perkara (SKUM) setelah menerima salinan Penetapan Sita Jaminan dari Majelis Hakim pada hari itu juga.
1 hari kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 17
-
-
-
Kepaniteraan Perdata/bagian eksekusi mempersiapkan penunjukan jurusita pada hari itu juga setelah pemohon membayar panjar biaya perkara/Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan mencatatnya ke dalam buku register penyitaan.
1 hari kerja
Jurusita melaksanakan sita jaminan paling lama : 3 hari setelah menerima berkas sita jaminan dari Kepaniteraan perdata/bagian eksekusi.
3 hari kerja
Jurusita menyerahkan berkas sita jaminan kepada Kepaniteraan Perdata/bagian eksekusi perdata paling lama : 1 hari setelah pelaksanaan sita jaminan.
1 hari kerja
II. Aanmaning : -
-
-
-
-
-
-
-
Surat masuk permohonan aanmaning, di disposisi KPN dan Pansek pada hari yang sama, jika pemohon aanmaning itu setelah dibaca dan dipelajari ternyata memenuhi syarat untuk dilaksanakan, maka KPN kembali membuat persetujuan untuk dilaksanakan proses aanmaning yang bersangkutan pada hari itu juga. Bila KPN memerlukan berkas perkara untuk di aanmaning maka berkas harus diserahkan pada KPN untuk dipelajari apakah sudah lengkap dan memenuhi syarat atau tidak. Panitera muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya perkara (SKUM) setelah menerima disposisi dari KPN/Pansek, dan mencatatnya ke dalam register eksekusi paling lama 1 hari setelah menerima disposisi.
1 hari kerja
14 hari kalender
1 hari kerja
Kepaniteraan Perdata/ bagian eksekusi mempersiapkan Penetapan KPN paling lama : 2 hari setelah pemohon membayar SKUM.
2 hari kerja
Penyerahan berkas aanmaning/peneguran oleh bagian eksekusi ke KPN untuk ditetapkan hari dan tanggal peneguran (pada hari itu juga).
1 hari kerja
Panitera menunjuk jurusita pemanggilan pada hari itu juga.
untuk
melakukan
Hari dan tanggal pelaksanaan aanmaning diperhitungkan : 7 hari kerja untuk di dalam wilayah Pengadilan Negeri, dan 14 hari kerja di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Jurusita melakukan pemanggilan kepada Termohon pada hari itu juga dan atau paling lama 3 hari sebelum hari dan tanggal peneguran yang telah ditetapkan. Jurusita membuat Berita Acara Peneguran pada hari itu juga setelah dilakukan peneguran.
1 hari kerja 7 hari kerja 14 hari kerja 3 hari kerja
1 hari kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 18
III. Sita Eksekusi dan Pengangkatan Sita: -
Surat masuk permohonan sita eksekusi dan pengangkatan sita eksekusi di disposisi KPN dan Pansek pada hari yang sama, jika pemohon sita eksekusi dan pengangkatan sita itu setelah dibaca dan dipelajari ternyata memenuhi syarat untuk dilaksanakan, maka KPN kembali membuat persetujuan untuk dilaksanakan proses aanmaning yang bersangkutan pada hari itu juga. Bila KPN memerlukan berkas perkara untuk di aanmaning maka berkas harus diserahkan pada KPN untuk dipelajari apakah sudah lengkap dan memenuhi syarat atau tidak.
1 hari kerja
14 hari kalender
-
Panitera muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya perkara (SKUM) setelah menerima disposisi dari KPN/Pansek, dan mencatatnya kedalam buku register eksekusi paling lama 1 hari setelah menerima disposisi.
1 hari kerja
-
Kepaniteraan Perdata/bagian eksekusi mempersiapkan Penetapan KPN paling lama 2 hari setelah pemohon membayar SKUM untuk selanjutnya dibuatkan Penetapan sita eksekusi.
2 hari kerja
-
KPN/Pansek meneliti Penetapan sita eksekusi untuk ditandatangani oleh KPN pada hari itu juga.
1 hari kerja
-
Jurusita melaksanakan sita eksekusi paling lama 3 hari setelah menerima berkas sita eksekusi dari bagian eksekusi.
3 hari kerja
-
Jurusita menyerahkan berkas sita eksekusi kepada bagian eksekusi perdata paling lama 1 hari setelah pelaksanaan sita eksekusi.
1 hari kerja
IV. Eksekusi Riil / Pengosongan : -
-
Surat masuk permohonan eksekusi, di disposisi KPN dan Pansek pada hari yang sama, jika pemohon eksekusi riil/ pengosongan itu setelah dibaca dan dipelajari ternyata memenuhi syarat untuk dilaksanakan, maka KPN kembali membuat persetujuan untuk dilaksanakan proses aanmaning yang bersangkutan pada hari itu juga. Bila KPN memerlukan berkas perkara untuk di aanmaning maka berkas harus diserahkan pada KPN untuk dipelajari apakah sudah lengkap dan memenuhi syarat atau tidak. Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya perkara (SKUM) setelah menerima disposisi dari KPN/Pansek.
1 hari kerja
14 hari kalender
2 hari kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 19
-
Kepaniteraan Perdata/bagian eksekusi mempersiapkan Penetapan KPN paling lama 2 hari setelah pemohon membayar SKUM untuk selanjutnya dibuatkan penetapan eksekusi.
1 hari kerja
-
KPN / Pansek meneliti penetapan eksekusi untuk ditandatangani oleh KPN pada hari itu juga.
1 hari kerja
-
Panitera menunjuk Jurusita pada hari itu juga.
-
Jurusita melaksanakan Rapat Koordinasi paling lama 3 hari setelah menerima berkas eksekusi dari bagian eksekusi.
3 hari kerja
-
Jurusita melaksanakan pemberitahuan pelaksanaan eksekusi kepada para pihak paling lama 3 hari sebelum hari dan tanggal peneguran yang telah ditetapkan.
3 hari kerja
-
Jurusita menyerahkan berkas eksekusi kepada kepada bagian perdata paling lama 1 hari setelah pelaksanaan eksekusi.
1 hari kerja
V. Eksekusi Lelang : -
Surat masuk permohonan eksekusi, di disposisi KPN dan Pansek pada hari yang sama, jika pemohon eksekusi lelang itu setelah dibaca dan dipelajari ternyata memenuhi syarat untuk dilaksanakan, maka KPN kembali membuat persetujuan untuk dilaksanakan proses aanmaning yang bersangkutan pada hari itu juga. Bila KPN memerlukan berkas perkara untuk di aanmaning maka berkas harus diserahkan pada KPN untuk dipelajari apakah sudah lengkap dan memenuhi syarat atau tidak.
-
Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya perkara (SKUM) setelah menerima disposisi KPN/Pansek.
-
Kepaniteraan Perdata/bagian eksekusi mempersiapkan penetapan KPN paling lama 2 hari setelah pemohon membayar SKUM untuk selanjutnya dibuatkan penetapan eksekusi lelang.
2 hari kerja
-
KPN/Pansek meneliti Penetapan Eksekusi Lelang untuk ditandatangani oleh KPN pada hari itu juga.
1 hari kerja
-
Kepaniteraan Perdata/bagian eksekusi mempersiapkan surat permohonan pelaksanaan lelang kepada kantor lelang paling lama 2 hari setelah Penetapan ditandatangani.
2 hari kerja
Catatan :
1 hari kerja
Jangka waktu dapat menyesuaikan dengan faktor kesulitan masing-masing perkara.
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 20
VI. Laporan Perdata (untuk Kepaniteraan Hukum).
diserahkan
kepada
-
Panitera Muda Perdata menyerahkan laporan bulanan kepada Panitera Muda Hukum paling lambat pada tanggal 3 tiap bulannya.
Pada tanggal 3 tiap bulannya
-
Panitera Muda Perdata menyerahkan laporan 4 bulanan kepada Panitera Hukum paling lambat pada tanggal 3 tiap 4 bulannya.
Pada tanggal 3 tiap 4 bulannya
-
Panitera Muda Perdata menyerahkan laporan 6 bulanan kepada Paniera Muda Hukum paling lambat pada tanggal 3 tiap 6 bulannya.
Pada tanggal 3 tiap 6 bulannya
-
Panitera Muda Perdata menyerahkan laporan tahunan kepada Paniera Muda Hukum paling lambat pada tanggal 3 Januari Tahun berikutnya.
Pada tanggal 3 Januari Tahun berikutnya
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 21
B. PERDATA KHUSUS 1. PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) 1. URAIAN -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jangka Waktu
Pendaftaran permohonan kepailitan, pencabutan putusan pailit, rehabilitasi dilakukan setelah biaya perkara dibayar sesuai dengan apa yang ditaksir oleh Meja Pertama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri, yang dibayar langsung ke Bank yang ditunjuk setelah Meja Pertama memberikan nomor rekening Pengadilan Negeri tersebut; Registrasi perkara perdata permohonan, diselesaikan 1 hari kerja; Penyerahan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera untuk ditetapkan Majelisnya/Hakim, diselesaikan 1 hari kerja; Ketua Pengadilan Negeri menetapkan Majelis Hakim/Hakim dan Panitera menunjuk Panitera Pengganti dalam waktu 2 hari kerja; Setelah berkas diterima Penetapan hari sidang oleh Majelis Hakim/Hakim, ditetapkan 1 hari kerja; Untuk sah dan patutnya pemanggilan sidang dibutuhkan waktu selama 7 hari kerja, sebelum hari sidang yang ditetapkan; Panitera Pengganti wajib melaporkan tentang tanggal penundaan sidang beserta alasannya kepada Kepaniteraan Perdata; Pemeriksaan perkara (Permohonan, Jawaban, Pembuktian, Kesimpulan, Putusan), diselesaikan paling lama 60 hari kerja sesuai court calender; Panitera Pengganti wajib meminta perincian biaya perkara kepada Kasir sebelum putusan diucapkan dan setelah putusan diucapkan wajib melaporkan kepada Kasir Perdata 1 hari kerja; Pada saat Putusan diucapkan Majelis Hakim membacakan putusan yang telah siap dibacakan dan ditandatangani 1 hari kerja; Panitera Pengganti wajib melaporkan tanggal dan amar putusan kepada Kepaniteraan Perdata setelah putusan diucapkan dan disertai perintah untuk memberitahukan putusan kepada para pihak yang tidak hadir 1 hari kerja; Kepaniteraan Perdata mencatat perkembangan persidangan tersebut ke dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu setelah menerima laporan dari Panitera Pengganti 1 hari kerja; Majelis Hakim dan Panitera Pengganti wajib menyelesaikan minutasi dan pemberkasan perkara setelah putusan (kecuali putusan sela yang bukan putusan akhir) diucapkan 7 hari kerja; Salinan putusan yang memuat pernyataan pailit harus disampaikan kepada Hakim Pengawas, Kurator, setelah putusan 3 hari kerja; Hakim Pengawas menetapkan media pengumuman putusan pernyataan pailit, rapat kreditur pertama, batas penyampaian pengajuan tagihan ke Kurator dalam 2 (dua) Koran harian dan berita Negara 1 hari kerja; Usul penggantian atau penambahan Kurator diserahkan kepada Majelis Hakim (Pasal 71) 1 hari kerja
1 hari kerja
1 hari kerja 1 hari kerja 2 hari kerja 1 hari kerja 7 hari kerja 1 hari kerja 60 hari kerja 1 hari kerja 1 hari kerja 1 hari kerja
1 hari kerja 7 hari kerja 3 hari kerja 1 hari kerja
1 hari kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Majelis Hakim menetapkan hari sidang untuk memeriksa usul tersebut dengan memanggil Kurator, pemohon dalam waktu 1 hari kerja; Majelis Hakim dapat memutuskan penggantian atau penambahan kurator selama 2 - 3 kali sidang dalam waktu sebulan; Hakim Pengawas harus menyerahkan perselisihan tagihan yang tidak dapat didamaikan (Renvoi Procedure) kepada Majelis Hakim/Ketua Pengadilan Niaga setelah rapat kreditur deadlock tentang tagihan tersebut dengan memerintahkan pihak-pihak menghadap persidangan yang ditetapkan untuk itu 1 hari kerja; Majelis Hakim segera memutus perkara perselisihan tagihan (Renvoi Procedure) tersebut selama 2 - 3 kali sidang dalam waktu sebulan; Hakim Pengawas menyerahkan Akta Perdamaian yang disepakati untuk dihomologasi atau ditolak oleh Majelis Hakim setelah rapat kreditur memutuskan perdamaian tercapai dengan menetapkan hari sidang untuk itu serta memerintahkan para pihak, Kurator dan Hakim Pengawas menghadiri sidang paling lama 14 hari setelah rapat kreditur tersebut dalam waktu 1 hari kerja; Majelis Hakim harus memutuskan untuk mengesahkan atau menolak perdamaian tersebut dalam waktu 7 hari kerja; Dalam hal Daftar Pembagian telah dibuat, maka Hakim Pengawas memerintahkan kurator mengumumkan Daftar Pembagian tersebut dalam 2 (dua) surat kabar harian untuk memberi kesempatan kepada kreditur atau debitur mengajukan keberatan dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas dalam rapat kreditur dalam waktu 1 hari kerja; Dalam hal diajukan keberatan atas Daftar Pembagian tersebut, maka Hakim Pengawas menetapkan hari sidang untuk itu dengan memerintahkan pelawan dan kurator menghadap di sidang tersebut 7 hari setelah batas waktu pengumuman berakhir dalam waktu 1 hari kerja; Majelis Hakim menetapkan dan mengumumkan permohonan rehabilitasi tersebut dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk selama 60 hari setelah permohonan rehabilitasi didaftarkan dalam waktu 1 hari kerja; Dalam hal harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan, maka Hakim Pengawas dapat mengajukan usul pencabutan putusan pernyataan pailit kepada Majelis Hakim; Majelis Hakim menetapkan hari sidang untuk usul pencabutan putusan kepailitan tersebut dengan memanggil atau mendengar debitur dalam waktu 1 hari kerja; Majelis Hakim memutus usul pencabutan putusan pernyataan pailit tersebut untuk mendengar panitia kreditur sementara dan setelah memanggil secara sah atau mendengar debitor dalam waktu 2 - 3 kali sidang dalam waktu sebulan;
2. Proses Kasasi -
1 hari kerja 2 - 3 kali sidang dalam waktu sebulan 1 hari kerja
2 – 3 kali sidang dalam waktu sebulan 1 hari kerja
7 hari kerja 1 hari kerja
1 hari kerja
1 hari kerja
1 hari kerja 1 hari kerja 2 – 3 kali sidang dalam waktu sebulan
Jangka Waktu
Pernyataan Kasasi dapat diajukan dalam tenggang waktu 8 hari setelah putusan kepailitan, renvoi procedure, pengesahan atau penolakan perdamaian diucapkan dengan disertai Memori Kasasi
8 hari kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 23
dalam waktu 8 hari kerja; -
-
Pendaftaran permohonan Kasasi dilakukan setelah membayar biaya kasasi dalam waktu 1 hari kerja; Memori Kasasi harus diberitahukan kepada Termohon Kasasi setelah permohonan didaftarkan dalam waktu 2 hari kerja; Kontra Memori Kasasi dapat diserahkan oleh Termohon Kasasi setelah permohonan kasasi didaftar dalam waktu 7 hari kerja; Kontra Memori Kasasi harus dikirimkan kepada Pemohon Kasasi dalam waktu 2 hari kerja; Pengiriman Berkas Perkara Kasasi ke Mahkamah Agung paling lama 14 hari sejak pernyataan kasasi diterima dalam waktu 14 hari kerja; Permohonan Kasasi harus diputus oleh Mahkamah Agung setelah berkas diterima dalam waktu 60 hari kerja; Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy masingmasing, apabila tidak, maka berkas dinyatakan tidak lengkap;
-
Dalam setiap putusan kasasi yang diterima dari Mahkamah Agung dimohon disertai soft copy;
-
Putusan Kasasi diberitahukan kepada para pihak dalam waktu paling lama 2 hari kerja setelah putusan diterima;
3. Proses Peninjauan Kembali -
-
-
-
-
Penerimaan permohonan dan pencatatan dalam register Peninjauan Kembali dilakukan dalam waktu 1 hari kerja; Pernyataan Peninjauan Kembali dapat diajukan dalam tenggang waktu 180 hari kerja setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap apabila ditemukan bukti baru (novum) dan 30 hari kerja setelah inkracht apabila didasarkan pada adanya kekeliruan dalam putusan hakim; Pemberitahuan permohonan Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali paling lama 2 hari kerja setelah permohonan Peninjauan Kembali didaftar; Jawaban atas alasan Peninjauan Kembali dapat diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali setelah permohonan Peninjauan Kembali didaftar dalam waktu 7 hari kerja; Dalam waktu paling lama 30 hari setelah didaftar permohonan Peninjauan Kembali harus dikirim ke Mahkamah Agung; Putusan permohonan Peninjauan Kembali dilakukan dalam waktu 60 hari kerja; Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy masingmasing putusan, apabila tidak, maka berkas dinyatakan tidak lengkap; Dalam setiap putusan Peninjauan Kembali yang diterima dari Mahkamah Agung dimohon disertai soft copy; Putusan Peninjauan Kembali diberitahukan kepada para pihak dalam waktu paling lama 2 hari setelah putusan diterima;
1 hari kerja 2 hari kerja 7 hari kerja 2 hari kerja 14 hari kerja 60 hari kerja Menggunakan PIN untuk pengamanan Menggunakan PIN untuk pengamanan 2 hari kerja Jangka Waktu 1 hari kerja 180 hari kerja 30 hari kerja 2 hari kerja 7 hari kerja 30 hari kerja 60 hari kerja
2 hari
4. Pendaftaran Permohonan PKPU A. Permohonan PKPU yang diajukan Debitor -
Pembayaran panjar/biaya setelah dilakukan permohonan PKPU
1 hari kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 24
berkas sesuai check list, kemudian dilakukan pendaftaran permohonan tersebut, kemudian dilakukan pendaftaran permohonan tersebut, kemudian untuk ditetapkan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan dan menyerahkan berrkas kepada Majelis Hakim dalam waktu 1 hari kerja; - Penetapan hari sidang dan pemanggilan pihak Pemohon dilakukan pada saat pendaftaran; - Putusan permohonan oleh Debitor tersebut untuk mengabulkan PKPU sementara harus sudah diucapkan dalam tenggang waktu 3 hari sejak permohonan PKPU didaftar (Pasal 225); B. Permohonan PKPU yang diajukan Kreditur -
-
-
-
-
-
-
-
-
Pembayaran biaya perkara dilakukan di Bank yang ditunjuk setelah dicek kelengkapan berkas sesuai check list dan Registrasi Perkara Permohonan PKPU dilakukan setelah bukti pembayaran diserahkan kepada Panitera Muda Perdata dalam waktu 1 hari kerja; Penyerahan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera untuk ditetapkan Majelis Hakim/Hakim dan kemudian Ketua Pengadilan Negeri menetapkan Majelis Hakim/Hakim; Penetapan Hari Sidang oleh Majelis Hakim/Hakim dilakukan dalam waktu 1 hari kerja; Pemanggilan oleh Jurusita dilakukan 7 hari sebelum sidang yang ditetapkan dalam waktu 1 hari kerja; Pemeriksaan Perkara PKPU (jawab-jinawab) dengan penundaan sidang 1 hari; Permohonan PKPU harus diputus oleh Majelis Hakim untuk menetapkan PKPU sementara dalam kurun waktu 20 hari sejak didaftar; Putusan PKPU sementara harus sudah disampaikan kepada Hakim Pengawas dan Pengurus setelah putusan diucapkan dalam waktu 1 hari kerja; Pengadilan melalui pengurus harus memanggil debitor dan kreditur yang dikenal untuk menghadap sidang yang diselenggarakan pada saat PKPU sementara berakhir; Pada hari sidang yang diselenggarakan pada waktu berakhirnya PKPU sementara, Majelis Hakim harus memutuskan PKPU sementara, Majelis Hakim harus memutuskan pemberian PKPU tetap paling lama 270 hari atas persetujuan para kreditur (konkuren) atau debitur dinyatakan pailit karena PKPU tetap ditolak dan pada saat persidangan tersebut harus didengar Hakim Pengawas, pengurus Debitur maupun Krediturnya (kuasanya); Usul penggantian Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (3) UU No. 37/2004 diserahkan oleh Hakim Pengawas kepada Majelis Hakim dalam waktu 2 hari kerja; Majelis Hakim harus menetapkan hari sidang atas usul penggantian Pengurus setelah adanya usul dari Hakim Pengawas, atau kreditur atau Pengurus atau Pengurus yang lain; Setiap waktu Majelis Hakim dapat memutuskan usul penggantian pengurus, setelah mendengar pengurus yang bersangkutan dan mengganti dengan pengurus lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (3) UU No. 37/2004;
3 hari kerja
1 hari kerja
1 hari kerja 1 hari kerja
20 hari kerja 1 hari kerja
Pada hari itu juga
2 hari kerja 1 hari kerja 14 hari kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 25
-
-
-
Rencana perdamaian yang telah disepakati menjadi perjanjian perdamaian harus diajukan tertulis oleh Hakim Pengawas kepada Majelis Hakim untuk disahkan atau ditolak setelah rapat kreditor memutuskan perdamaian yang disepakati; Majelis Hakim menetapkan hari sidang untuk memutuskan perdamaian yang telah disepakati tersebut; Majelis Hakim memutuskan mengesahkan perdamaian atau menolak dengan menyatakan debitur pailit pada sidang yang ditetapkan; Kasasi dan Peninjauan Kembali secara mutatis dan mutandis mengikuti ketentuan kepailitan;
2 hari kerja
2 hari kerja 14 hari kerja
2. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) A.
TEKNIS ADMINISTRASI
Penerimaan Gugatan URAIAN a. Pendaftaran Gugatan Tingkat Pertama 1) Penggugat atau advokat menyerahkan gugatan kepada Panitera Muda perdata/Niaga dengan kelengkapan formal sekurang-kurangnya : a. Surat gugatan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga. b. Surat Kuasa khusus. c. Kartu Anggota Advokat 2) Penggugat diwajibkan untuk menyertakan. a. Bukti permulaan terjadinya pelanggaran hak yang dianggap merugikan Penggugat. b. Alas hak yang mendasari gugatan, misalnya sertifikat HKI yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen HKI).
WAKTU
3) Petugas pada meja pertama mencatat dokumen gugatan HKI
yang dilampirkan oleh Penggugat pada lembar dokumentasi daftar dokumen yang diserahkan Penggugat. 4) Panitera mengembalikan berkas perkara yang belum lengkap kepada Penggugat, dengan dijelaskan supaya melengkapi surat-surat sesuai dengan kekurangan yang tercantum dalam
5) formulir kelengkapan berkas perkara. 6) Dalam hal berkas perkara telah lengkap, petugas penerimaan berkas membuat SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) dalam 7) rangkap tiga, (sesuai formulir yang ditentukan ). a. Lembar pertama untuk Penggugat. b. Lembar kedua untuk dilampirkan dalam berkas perkara. c. Lembar ketika untuk arsip. Biaya yang harus dibayar oleh Penggugat adalah biaya perkara sebagaimana dicantumkan dalam SKUM oleh Panitera Muda perdata sebagai petugas meja pertama 8) Besarnya biaya perkara ditetapkan berdasarkan surat Keputusan ketua Pengadilan Negeri/Niaga yang bersangkutan. 9) Biaya perkara HKI dibayar sekaligus kepada Kasir yang
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 26
merupakan bagian dari Panitera Muda Perdata/Niaga. 10)Kasir setelah menerima pembayaran menanda tangani, membubuhkan cap stempel lunas pada SKUM dan sekaligus mencantumkan nomor baik pada SKUM maupun pada lembar pertama surat gugatan. 11)Cara menentukan nomor perkara didasarkan pada tata urutan penerimaan biaya perkara pada buku Jurnal. 12)Setelah Penggugat memenuhi kewajiban pembayaran maka berkas permohonan yang dilampiri dengan SKUM dan tanda terima pendaftaran diteruskan pada petugas register untuk didaftar. 13)Petugas register mencatat data serta mendaftar perkara sesuai dengan nomor perkara yang tercantum pada SKUM/lembar pertama surat gugatan pada register Induk Perkara HKI sesuai dengan urutan pencatatan yang ada. Setelah perkara didaftar, petugas register member tanda terima pendaftaran kepada Penggugat atau Advokat. Formulir Tanda Terima Gugatan diberikan sesuai dengan jenis gugatan yang diajukan.
b. Pendaftaran Kasasi. 1) Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan perkara HKI, adalah dengan mengajukan kasasi.
2) Prosedur pengajuan dan pendaftaran gugatan perkara HKI 3) 4)
5) 6) 7)
8)
9)
pada Pengadilan Niaga, mutatis mutandis berlaku pada pendaftaran permohonan Kasasi. Besarnya biaya kasasi yang harus dibayar oleh Pemohon ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Setelah Pemohon kasasi menyelesaikan kewajiban pembayaran biaya perkara, Pemohon Kasasi diberikan tanda terima dan SKUM yang ditandatangani Petugas Kas pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan. Petugas Register pada meja kedua mencatat tanggal pengajuan permohonan pada register induk perkara HKI. Petugas register menyiapkan akta pendaftaran permohonan kasasi untuk ditandatangani oleh Panitera dan pemohon kasasi kemudian dilampirkan pada berkas perkara. Berkas permohonan kasasi yang telah dicatat dalam register induk perkara diteruskan kepada petugas urusan upaya hukum HKI pada meja kedua untuk ditelaah kelengkapannya dan dicatat pada register permohonan Kasasi HKI. Pemohon Kasasi wajib menyerahkan memori kasasi kepada petugas meja kedua selambat-lambatnya: a. 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan Kasasi didaftarkan untuk perkara Hak Paten dan Merek. b. 14 (empat) belas hari kalender setelah permohonan Kasasi didaftarkan untuk perkara Hak Cipta dan 14 (empat belas) hari kerja untuk desain industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Petugas pada meja kedua wajib memberikan tanda terima memori kasasi dan mengirimkan permohonan serta memori kasasi kepada pihak Termohon kasasi dalam jangka waktu : a. 2(dua) hari kerja setelah penyerahan memori Kasasi,
7 hari 14 hari kalender 14 hari kerja
2 hari kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 27
untuk perkara paten, Merek, Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit terpadu. b. 7 (tujuh) hari kalender setelah penyerahan Memori kasasi untuk perkara hak Cipta. 10)Dalam hal Termohon kasasi mengajukan kontra memori kasasi, maka salinan kontra memori kasasi tersebut harus sudah disampaikan kepada petugas pada meja kedua dalam jangka waktu : a. Paling lambat 7(tujuh) hari kerja setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi, untuk perkara paten, Merek, Desain industri, dan Desain tata letak sirkuit Terpadu. b. Paling lambat 14 (empat belas) kalender setelah tanggal termohon Kasasi menerima memori kasasi, untuk perkara hak Cipta. 11)Petugas meja kedua harus mempersiapkan salinan kontra memori kasasi dan menyerahkan kepada Panitera, agar panitera dapat menyampaikan salinan tersebut kepada pemohon Kasasi dalam waktu: 2(dua) hari kerja setelah dokumen tersebut diserahkan oleh termohon: a. Kasasi, untuk perkara Paten, merek, Desain Industri, dan Desain tata letak sirkuit terpadu. b. 7(tujuh) hari kalender setelah dokumen tersebut diserahkan oleh termohon Kasasi, untuk perkara hak cipta.
c.
7 hari kalender
7 hari kerja
14 hari kalender
7 hari kalender
Pemberkasan perkara Kasasi. 1) Petugas pada meja kedua memeriksa kelengkapan berkas, kemudian membagi berkas tersebut kedalam berkas A dan berkas B. 2) Berkas A memuat dokumen mengenai proses perkara pada pengadilan Niaga dan diperuntukkan bagi arsip Pengadilan Niaga. Berkas A berisi : a. Surat Gugatan b. Penetapan Penunjukan majelis Hakim. c. Penetapan hari Sidang. d. Panggilan-panggilan. e. Berita Acara Sidang (Jawaban/Tanggapan dan buktibukti surat, dimasukkan dalam Berita Acara). f. Surat Kuasa Khusus kedua belah pihak yang berpekara. g. Tanda bukti pengiriman biaya perkara kasasi. h. Penetapan-penetapan lainnya yang berkaitan dengan perkara (bila ada). i. Berita acara Sita jaminan/Penyegelan (bila ada). j. Lampiran-lampiran surat yang dimajukan oleh kedua belah pihak ( bila ada). k. Surat-surat bukti Pemohon. l. Surat-surat bukti Termohon. m. Surat-surat lainnya. n. Salinan putusan. 3) Berkas B memuat permohonan kasasi, memori, kontra memori dan lain sebagainya, yang diperuntukan sebagai Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 28
arsip mahkamah Agung. Berkas B berisi : a. Berita acara pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Niaga kepada kedua belah pihak; b. Akta Permohonan Kasasi. c. Surat Kuasa khusus dari pemohon kasasi. d. Memori kasasi dan atau surat keterangan apabila pemohon kasasi tidak mengajukan memori kasasi. e. Tanda terima Memori Kasasi. f. Berita acara pemberitahuan kasasi kepada termohon. g. Salinan putusan pengadilan Niaga. 4) Petugas pada meja kedua menyiapkan berkas tersebut di atas dan dengan persetujuan panitera menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi dan kontra memori kasasi yang bersangkutan kepada mahkamah Agung melalui panitera mahkamah Agung paling lambat : a. 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penyampaian kontra memori kasasi kepada Pemohon kasasi, untuk perkara paten, merek, Desain industri, dan Desain Tata letak Sirkuit terpadu. b. 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal penyampaian kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi ( untuk perkara hak cipta).
7 hari kerja
14 hari kalender
d. Pendaftaran Permohonan Peninjauan kembali
1) Undang-undang HKI tidak mengatur upaya hukum permohonan peninjauan kembali, namun berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI upaya hukum permohonan peninjauan kembali diperkenankan berdasarkan Undang-undang Nomor Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. 2) Prosedur pengajuan upaya hukum permohonan peninjauan kembali perkara HKI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 3) Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004. 4) Permohonan Peninjauan Kembali diajukan dalam jangka waktu sebagai berikut : o Paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah bukti baru ditemukan, apabila permohonan peninjauan kembali diajukan berdasarkan alasan bahwa setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan, yang pada waktu perkara diperiksa di Pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. o Paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap dan diberitahukan kepada para pihak, apabila
180 hari
180 hari
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 29
permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 (a,c,d,e,f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2004. 5) Besarnya biaya Peninjauan Kembali ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. 6) Setelah permohonan peninjauan kembali menyelesaikan kewajiban pembayaran biaya perkara, Pemohon Peninjauan Kembali diberikan tanda terima dan SKUM yang ditandatangani Petugas Kas pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan. 7) Petugas Register pada meja Kedua mencatat tanggal pengajuan permohonan peninjauan kembali yang bersangkutan pada register Induk HKI. 8) Petugas register akan menyiapkan akta permohonan peninjauan kembali untuk ditandatangani oleh Panitera dan Pemohon Peninjauan Kembali dan dilampirkan pada berkas perkara. (sesuai formulir yang ditentukan). 9) Berkas permohonan peninjauan kembali yang telah dicatat dalam register induk perkara diteruskan kepada petugas upaya hukum pada Meja Kedua untuk ditelaah kelengkapannya dan dicatat pada register peninjauan kembali. 10) Petugas Meja Kedua wajib memberikan tanda terima permohonan dan memori PK kepada Pemohon dan selanjutnya mengirimkan permohonan dan memori PK kepada Termohon PK dalam jangka waktu 2 (dua) hari setelah permohonan didaftarkan. (sesuai formulir yang ditentukan). 11) Tenggang waktu mengajukan kontra memori PK adalah 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberitahuan dan penyerahan memori PK. 12) Berkas perkara permohonan PK dikirimkan ke Mahkamah Agung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima kontra memori PK atau 7 (tujuh) hari setelah lewat tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari untuk menyerahkan kontra memori PK.
2 hari
30 hari 7 hari 30 hari
e. Pemberkasan Peninjauan kembali
Petugas pada Meja Kedua memeriksa kelengkapan berkas menyusun dan memastikan kelengkapan berkas Peninjauan kembali, kemudian membagi berkas tersebut ke dalam berkas A dan berkas B. 1) Berkas A memuat dokumen mengenai proses perkara pada Pengadilan Niaga dan diperuntukkan bagi arsip pengadilan niaga Berkas A berisi : a. Surat Permohonan; b. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim; c. Penetapan Hari Sidang; d. Panggilan-panggilan; e. Berita Acara Sidang (Jawaban/ Tanggapan dan buktiLaporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 30
bukti surat, dimasukkan dalam Berita Acara ); f. Surat Kuasa Khusus kedua belah pihak; g. Tanda bukti pengiriman biaya perkara kasasi; h. Penetapan-penetapan lainnya yang berkaitan dengan perkara (bila ada); i. Berita Acara Sita Jaminan / Penyegelan (bila ada); j. Lampiran-lampiran surat yang dimajukan oleh kedua belah pihak (bila ada); k. Surat-surat bukti Pemohon; l. Surat-surat Bukti Termohon; m. Surat-surat lainnya; n. Salinan Putusan. 2) Berkas B berisi : a. Berita acara pemberitahuan isi Putusan Mahkamah Agung kepada Pemohon dan Termohon atau Berita acara pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Niaga (bila permohonan Peninjauan Kembali itu diajukan atas Putusan Pengadilan Niaga); b. Akta permohonan peninjauan kembali; c. Surat permohonan peninjauan kembali, beserta dengan alasan-alasannya dilampiri dengan surat bukti; d. Tanda terima surat permohonan peninjauan kembali; e. Surat Kuasa Khusus; f. Surat pemberitahuan dan penyerahan salinan permohonan peninjauan kembali kepada pihak lawan; g. Jawaban / kontra permohonan peninjauan kembali; h. Salinan Putusan Pengadilan Niaga; i. Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung; j. Tanda bukti setoran biaya dari Bank; k. Surat-surat lainnya;
2.
Register Perkara a. Perkara HKI 1) Untuk mencatat dan mengelola data mengenai perkara HKI, diadakan suatu pencatatan yang teratur dan sistematis dalam suatu register perkara HKI yang berisi segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara tersebut. 2) Penyelenggaraan pendaftaran perkara dalam register perkara harus dilakukan dengan tertib dan cermat, sesuai dengan pencatatan dalam Buku Jurnal Keuangan masing-masing dan tidak boleh ditunda-tunda; 3) Pemberian nomor register bagi perkara HKI dilakukan dengan aturan sebagai berikut : (…./HKI/Merek (jenis perkara HKI)/20…/PN. Niaga….) 4) Pemberian nomor register dilakukan berdasarkan urutan nomor dalam Buku Jurnal. b. Jenis Register Perkara HKI pada Pengadilan Niaga 1) Register Induk Perkara HKI; Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 31
Register tersebut adalah register utama yang memuat segala keterangan mengenai setiap gugatan perkara HKI yang diajukan ke Pengadilan Niaga. Register-register tersebut mencatat informasi mengenai permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para pihak Tata Cara Pengisian Register Perkara. 1. Data perkara serta segala kegiatan yang menyangkut jalannya perkara harus dicatat dalam buku Register Induk; 2. Pencatatan kegiatan sesuai jalannya perkara harus dilakukan tepat waktu, menggunakan tinta hitam; 3. Pencatatan data pada Buku Register dilaksanakan sesuai dengan data asli yang tercantum dalam surat gugatan (pencatatan data tidak dapat disingkat kecuali data asli menggunakan singkatan). 4. Pada pencatatan awal, apabila kolom yang disediakan tidak mencukupi disambung pada lembar berikutnya, untuk pencatatan selanjutnya mengingat lembar berikutnya telah digunakan untuk mencatat perkara lain, apabila lembar yang disediakan tidak mencukupi ditempel kertas ke bawah. 5. Data kegiatan untuk perkara yang diajukan kasasi serta PK, selain dicatat dalam Buku Register Induk juga harus dicatat dalam buku register kasasi dan PK. 6. Penutupan Register setiap akhir bulan ditandatangani oleh Petugas Register dengan perincian keadaan perkara sebagai berikut : - Sisa bulan lalu …………… perkara - Masuk bulan ini ………..… perkara - Putus bulan ini ………... perkara - Sisa bulan ini ………….perkara Setelah penutupan pada akhir bulan, pencatatan nomor urut dimulai dengan nomor satu, sedangkan nomor perkara berlanjut untuk periode 1 (satu) tahun dalam perkara HKI yang sedang berjalan. 7. Penutupan Register setiap akhir tahun ditandatangani oleh Panitera dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri / Niaga, dengan perincian sebagai berikut : - Sisa tahun lalu……………..perkara - Masuk tahun ini ………….. perkara - Putus tahun ini………... perkara - Sisa tahun ini ………... perkara 8. Register permohonan kasasi, register peninjauan kembali ditutup setiap akhir tahun dengan rekapitulasi : - Sisa tahun lalu ……….. perkara - Masuk tahun ini …………..perkara Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 32
- Putus tahun ini ……….. perkara - Sisa tahun ini …………perkara - Sisa akhir …………………perkara - Sudah dikirim …………..…perkara - Belum dikirim ………… perkara 9. Pembetulan pencatatan pada buku Register tidak diperbolehkan menggunakan Tip Ex, melainkan harus direnvoi dan ditanda tangani oleh petugas yang bersangkutan. 3. Buku Keuangan Perkara a. Keuangan Perkara pada Pengadilan Niaga diselenggarakan secara tersendiri oleh bendahara kepaniteran niaga yang merupakan bagian dari Meja pertama. b. Pembayaran seluruh biaya perkara (gugatan, Permohonan Penetapan sementara, Kasasi dan PK) diterima oleh Pemegang Kas. c. Pemegang kas menyerahkan uang hak-hak kepaniteraan kepada bendaharawan penerima untuk disetorkan kepada Kas Negara seminggu sekali. d. Pemegang kas melaksanakan pembukuan setiap penerimaan dan pengeluaran yang terkait ke dalam Buku Induk dan Jurnal Keuangan perkara niaga menurut jenis-jenisnya. e. Buku Keuangan HKI pada Pengadilan Niaga terdiri dari : 1. Buku Induk Keuangan Perkara HKI; 2. Buku Jurnal Keuangan Perkara HKI; 3. Buku Jurnal Keuangan Perkara Permohonan Kasasi Perkara HKI; 4. Buku Jurnal Keuangan Perkara Permohonan Peninjauan Kembali Perkara HKI; 5. Buku Penerimaan Uang Hak-Hak Kepaniteraan; f. Pembuatan dan pencatatan buku jurnal dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut : 1. Pada halaman awal Buku Jurnal dibuat catatan tentang banyaknya halaman dari Buku Jurnal yang bersangkutan dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Niaga; 2. Tiap Lembar buku Jurnal diberikan nomor halaman, halaman pertama dan halaman terakhir ditandatangani oleh Ketua Pengadilan , sedang halaman lainnya diparaf. 3. Pencatatan Buku Jurnal untuk setiap nomor perkara menggunakan 1 (satu) halaman dua muka. 4. Pencatatan Buku Jurnal dimulai pada sat perkara diterima, ditutup pada saat 5. perkara putus dan dibuka kembali apabila ada pemberitahuan putusan. 6. Hak-hak Kepaniteraan yang berupa pencatatan kasasi dikeluarkan pada saat/ setelah diterimanya panjar biaya perkara. 7. Biaya materai dan redaksi dikeluarkan pada saat perkara diputus. 8. Pengeluaran uang untuk keperluan lainnya di dalam Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 33
ruang lingkup Hak-Hak Kepaniteraan, dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. 9. Semua pengeluaran uang yang merupakan Hak-Hak Kepaniteraan adalah merupakan pendapatan Negara, setiap minggu sekali Pemegang Kas harus menyetor kepada bendaharawan Penerima untuk disetorkan ke kas Negara. 10. Jenis pengeluaran pada Buku Jurnal harus sesuai dengan jenis pengeluaran uang yang telah ditentukan pada kolom Buku Induk Keuangan Perkara. 11. Semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran uang setelah dicatat dalam Buku Jurnal harus dipindahkan ke dalam Buku Kas Bantu yang pencatatannya dibuat tindasan rangkap dua. 12. Setiap hari setelah tutup kas, tindasan dari Buku Kas Bantu yang berupa lembaran kertas diserahkan kepada Panitera untuk dicatat dalam Buku Induk dan sekaligus sebagai laporan penerimaan dan pengeluaran uang harian kepada Panitera. 13. Untuk perkara yang diajukan Kasasi dan PK pada kolom keterangan Buku Jurnal Tingkat Pertama harus diberikan catatan tentang tanggal pengajuan kasasi dan PK, nomor halaman serta tahun perkara tersebut dicatat. g. Buku Induk terbagi pada dua jenis yaitu : 1. Buku Induk Keuangan Perkara HKI. 2. Buku Induk Penerimaan Uang Hak-Hak Kepaniteraan. h. Tata cara pembuatan dan Pencatatan pada Buku Induk : 1. Buku Induk adalah buku untuk mencatat kegiatan penerimaan dan pengeluaran uang untuk semua perkara, yang pencatatannya secara berurutan dimulai pada awal bulan dan ditutup pada akhir bulan. 2. Buku Induk dikelola oleh Panitera atau staf Panitera yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri / Niaga. 3. Pencatatan Data pada Buku Induk harus sama dengan data yang ada pada Buku Jurnal. 4. Penutupan Buku Induk secara rutin dilakukan pada setiap akhir bulan yang ditandatangani oleh Panitera dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri / Niaga. 5. Dalam rangka pemeriksaan, setiap saat Ketua Pengadilan Negeri / Niaga dapat memerintahkan Panitera untuk menutup Buku Induk Keuangan (pemeriksaan mendadak oleh Ketua Pengadilan dilakukan minimal 3 (tiga) bulan sekali). 6. Pada penutupan Buku Induk Keuangan, harus dijelaskan keadaan uang menurut Buku Kas, keadaan uang yang ada dalam brankas atau disimpan di Bank, serta uraian secara terperinci jenis mata uang yang ada dalam brankas. 7. Apabila dalam penutupan terdapat selisih jumlah Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 34
uang antara Buku Kas dan uang kas sesungguhnya, harus dijelaskan alasan terdapatnya selisih, selisih uang tersebut harus merupakan selisih lebih dan tidak boleh terdapat selisih kurang. i. Ketua Pengadilan Negeri / Niaga sebelum menandatangani Buku Induk Keuangan, harus meneliti kebenaran keadan uang menurut Buku Kas dan menurut keadaan yang nyata, baik dalam brankas maupun yang disimpan di bank, dengan disertai bukti penyimpanan uang di bank. j. Buku Jurnal dan Buku Induk harus diganti tiap tahun, tidak boleh digabung dengan tahun sebelumnya. k. Pemegang Kas membuat laporan keuangan perkara niaga setiap bulannya. Laporan Perkara Pengadilan Negeri / Niaga berkewajiban membuat laporan tentang keadan perkara yang meliputi : a. Laporan Keadan Perkara HKI. b. Laporan Keadaan Perkara HKI yang dimohonkan Kasasi. c. Laporan Keadaan Perkara HKI yang dimohonkan PK. d. Tanggal Pembuatan Laporan adalah tanggal akhir bulan. 4. Kearsipan a. Berkas perkara yang telah selesai diminutasi oleh Panitera Pengganti segera dikirimkan ke Petugas Meja Ketiga dalam rangka persiapan pengiriman salinan putusan kepada para pihak atau untuk diarsipkan. b. Salinan putusan ditandatangani oleh Panitera. c. Salinan putusan perkara HKI harus sudah dikirimkan kepada para pihak paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal putusan diucapkan. d. Setelah salinan putusan dikirim ke para pihak, maka petugas meja ketiga menyimpan berkas perkara untuk diarsipkan. e. Pembenahan dan Penataan Berkas Perkara dan arsip Berkas Perkara dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yakni : 1). Tahap Pertama a. Pendataan semua berkas perkara dengan memisahkan berkas perkara yang masih berjalan dan arsip berkas perkara. b. Berkas yang masih berjalan disusun secara vertikal/ horizontal sesuai dengan situasi dan kondisi ruangan. c. Penataan arsip berkas perkara dimasukkan dalam sampul/ box dengan diberikan catatan : 1) Nomor urut box; 2) Tahun Perkara; 3) Jenis Perkara; 4) Nomor urut perkara; 2). Tahap Kedua Pembenahan dan penataan arsip berkas perkara tahap kedua dilakukan oleh Panitera Muda Hukum, dengan cara : a. Membuat daftar isi yang ditempel dalam box.
3 bulan sekali
14 hari
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 35
b. Arsip yang telah disusun menurut jenis perkara, dipisahkan menurut klarifikasi perkaranya dan disimpan dalam box tersendiri. c. Penyimpanan box arsip berkas perkara dalam rak (lemari). d. Membuat daftar isi rak (D.I.R) dan daftar isi lemari (D.I.L). 3). Tahap Ketiga Pembenahan dan penataan arsip berkas perkara tahap ketiga dilakukan oleh Panitera Muda Hukum, dengan cara : a. Memisahkan berkas perkara yang sudah mencapai masa untuk dihapus. b. Menyimpan Arsip berkas pertama yang telah dimasukkan ke dalam box / sampul untuk disimpan dalam rak / lemari. 4). Pengadilan juga dapat meyimpan berkas perkara dalam bentuk lain, seperti pada pita magnetic, disket, atau media lainnya. B. TEKNIS PERADILAN 1. Pemanggilan a. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lambat 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan. b. Permintaan pemanggilan delegasi dibuat Surat Pengantar yang ditanda tangani oleh Panitera. 2. Penunjukkan Majelis Hakim a. Setelah perkara didaftarkan pada register, selambatlambatnya 2 (dua) hari kerja dan untuk Hak Cipta selambat-lambatnya 2 (dua) hari kalender setelah tanggal pendaftaran Petugas Register harus sudah menyampaikan berkas perkara kepada Panitera melalui Panitera Muda Perdata. b. Panitera Pengganti membuat serta melampirkan formulir jangka waktu penyelesaian perkara (matrik) pada berkas tersebut yang berfungsi sebagai kalender persidangan perkara. (sesuai formulir yang ditentukan). c. Ketua Pengadilan Negeri / Niaga menunjuk Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara, kemudian menyerahkan kepada Panitera yang akan menunjuk Panitera Pengganti. d. Setelah Majelis Hakim menerima dan mempelajari berkas perkara kemudian menetapkan hari sidang paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal gugatan didaftarkan.
7 hari
2 hari kerja 2 hari kalender
3 hari
3. Pemeriksaan di Persidangan a. Pada hari sidang pertama Majelis Hakim memeriksa syarat formal gugatan. b. Majelis Hakim wajib mengupayakan perdamaian tanpa menggunakan prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Perma No 2 tahun 2003. c. Tata cara pemeriksaan persidangan sesuai dengan tata cara pemeriksaan perkara perdata biasa. Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 36
4. Putusan a. Putusan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung, kecuali perkara Paten 180 (seratus delapan puluh) hari. b. Putusan diambil berdasarkan suara terbanyak, dalam hal terjadi perbedan pendapat, pendapat yang berbeda tersebut dicantumkan dalam pertimbangan hukumnya.
90 hari 30 hari 180 hari
5. Hal-Hal Khusus a. Desain Industri. 1. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya, yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, kerajinan tangan. 2. Desain yang dilindungi adalah desain industri yang baru. 3. Desain industri dianggap baru, apabila pada tanggal penerimaan, desain tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. 4. Foto copy sertifikat yang diajukan sebagai bukti di persidangan harus sesuai dengan asli termasuk warna aslinya. b. Merek. 1) Penghapusan a). Gugatan penghapusan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pemilik merek, Dirjen HKI dan pihak ketiga. b). Gugatan penghapusan merek dapat diajukan dengan alasan : (1). Merek tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut dalam perdagangan barang. (2). Merek digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan yang dimohonkan pendaftaran termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftar. 2). Pembatalan (a). Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5 atau 6 UU No. 15 Tahun 2001. (b). Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek, kecuali apabila merek tersebut Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 37
bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. 3). Persamaan pada pokoknya dilihat dari : (a). Kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain. (b). Menimbulkan kesan adanya persamaan mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsurunsur ataupun persamaan bukti ucapan yang terdapat 4). Kriteria merek terkenal adalah : (a). Sejauh mana pengetahuan masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. (b). Reputasi merek yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar. (c). Investasi di beberapa Negara yang dibuktikan pemilik dengan sertifikat. (d). Hasil survei lembaga independen. (e). Terhadap merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga dengan cara mengajukan pendaftaran terlebih dahulu kepada Dirjen HKI (Pasal 68 ayat (2) Jo. Pasal 6 ayat (1b) UU No. 15 tahun 2001). c. Paten 1) Adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang tekhnologi. 2) Paten diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam bidang industri. 3) Suatu invensi dianggap baru jika pada tanggal penerimaan invensi tersebut tidak sama dengan tekhnologi yang diungkapkan sebelumnya. 4) Gugatan pembatalan paten dapat dilakukan apabila : a) Paten tersebut menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 6 atau Pasal 7 seharusnya tidak diberikan. b) Paten tersebut sama dengan Paten lain yang telah diberikan kepada pihak lain untuk invensi yang sama. c) Pemberian lisensi wajib ternyata tidak mampu mencegah berlangsungnya pelaksanaan Paten dalam bentuk dan cara yang merugikan kepentingan masyarakat. d) Pihak yang berhak mengajukan pembatalan paten adalah : (1) Pihak ketiga (2) Kejaksaan dalam hal pemegang paten atau penerima lisensi wajib.
5 tahun
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 38
e)
Putusan atas gugatan pembatalan paten harus diucapkan paling lambat 180 hari kerja setelah tanggal gugatan dibatalkan.
d. Hak Cipta 1) Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta dan Pendaftaran bukan merupakan kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. 2) Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. 3) Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra. 4) Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. 5) Pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga. 6) Pemegang hak cipta berhak memohon kepada pengadilan niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta. 7) Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan/atau perbanyakan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta. 8) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 58 wajib diputus dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan di pengadilan niaga. 9) Gugatan atas pelanggaran hak cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga; 10) Panitera menyampaikan gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lama 2 (dua) hari terhitung setelah gugatan didaftarkan. 11) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah gugatan didaftarkan, pengadilan niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang. 12) Sidang pemeriksaan gugatan dimulai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan. 13) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan
180 hari kerja
90 hari
2 hari 3 hari 60 hari
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 39
14)
15) 16)
17)
18)
19)
20)
didaftarkan. Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Terhadap putusan pengadilan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) hanya dapat diajukan kasasi. Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada pengadilan yang telah memutus gugatan tersebut. Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan. Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi dan memori kasasi kepada pihak termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah memori kasasi diterima oleh panitera. termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh panitera. Panitera wajib mengirimkan berkas perkara kasasi kepada Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
7 hari 90 hari 30 hari
14 hari
14 hari
7 hari
14 hari
7 hari 14 hari
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 40
3. ARBITRASE
No.
Uraian
Diajukan
Limit Waktu
Keterangan
1.
‘Kesepakatan Tertulis’ yang dicapai oleh para pihak yang bersengketa (melalui Mediator yang ditunjuk oleh sebuah Lembaga Arbitrase atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa/ APS) Permohonan Penunjukan Arbiter/ Majelis Arbitrase (dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan pemilihan Arbiter dalam Arbitrase atau Arbitrase Ad Hoc)
Diajukan ke PN melalui Panses paling lama 30 hari sejak penandatangan an kesepakatan
Didaftar, dicatat dan diselesaikan dalam 1 hari kerja dalam Register di Kepaniteraan Perdata
Pasal 6 ayat (7) UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS
Diajukan kepada Ketua PN melalui Panses
Pasal 13 ayat (2) UU 30/1999
Permohonan Penunjukan Arbiter Tunggal (dalam hal para pihak sepakat menunjuk Arbiter Tunggal namun hal itu tidak terjadi kesepakatan antara para pihak)
Diajukan kepada Ketua PN melalui Panses
- Permohonan didaftar, dicatat dan diregistrasi dalam 1 hari kerja setelah panjar biaya perkara dibayar ; - Penyerahan berkas permohonan disampaikan kepada Ketua PN pada hari itu juga atau paling lambat 1 hari kerja berikutnya ; - Ketua PN menunjuk Arbiter/Majelis Arbiter dari daftar yang disampaikan oleh para pihak atau yang diperoleh dari Organisasi/Lembaga Arbitrase dalam waktu paling lama 10 hari kerja; - Permohonan didaftar, dicatat dan diregistrasi dalam 1 hari kerja setelah panjar biaya perkara dibayar ; - Penyerahan berkas permohonan disampaikan kepada Ketua PN pada hari itu juga atau paling lambat 1 hari kerja berikutnya ; - Ketua PN menunjuk Arbiter Tunggal dari daftar yang disampaikan oleh para pihak atau yang diperoleh dari Organisasi/Lembaga Arbitrase dalam waktu paling lama 10 hari kerja ;
2.
3.
Pasal 14 ayat (4) UU 30/1999
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 41
4.
Permohonan Penunjukan Arbiter Ketiga (jika masing-masing Arbiter yang ditunjuk oleh para pihak tidak berhasil menunjuk Arbiter Ketiga dalam waktu paling lama 14 hari setelah Arbiter yang terakhir ditunjuk)
Diajukan kepada Ketua PN melalui Panses
5.
Penetapan Pembebasan Tugas Arbiter (dalam hal Arbiter ybs. mengajukan permohonan penarikan diri dan tidak mendapat persetujuan para pihak)
Diajukan kepada Ketua PN melalui Panses
6.
Tuntutan Hak Ingkar terhadap Arbiter yang Diangkat oleh Ketua PN (diajukan jika : menimbulkan keraguan bahwa Arbiter tidak melakukan tugasnya, melakukan tugasnya tidak secara bebas, akan berpihak, ada hubungan keluarga, keuangan atau pekerjaan dengan salah satu pihak)
Diajukan kepada Ketua PN melalui Panses
- Permohonan didaftar, dicatat dan diregistrasi dalam 1 hari kerja setelah panjar biaya perkara dibayar ; - Penyerahan berkas permohonan disampaikan kepada Ketua PN pada hari itu juga atau paling lambat 1 hari kerja berikutnya ; - Ketua PN menunjuk Arbiter Ketiga dari daftar yang disampaikan oleh para pihak atau yang diperoleh dari Organisasi/Lembaga Arbitrase dalam waktu paling lama 10 hari kerja ; - Permohonan didaftar, dicatat dan diregistrasi dalam 1 hari kerja setelah panjar biaya perkara dibayar ; - Penyerahan berkas permohonan disampaikan kepada Ketua PN pada hari itu juga atau paling lambat 1 hari kerja berikutnya ; - Ketua PN menetapkan Pembebasan Tugas Arbiter dalam waktu paling lama 10 hari kerja ; - Permohonan didaftar, dicatat dan diregistrasi dalam 1 hari kerja setelah panjar biaya perkara dibayar ; - Penyerahan berkas permohonan disampaikan kepada Ketua PN pada hari itu juga atau paling lambat 1 hari kerja berikutnya ; - Ketua PN menetapkan Hak Ingkar terhadap Arbiter dalam waktu paling lama 10 hari kerja ; - Ketua PN memutuskan apakah Hak Ingkar
Pasal 15 ayat (4)(5) UU 30/1999
Pasal 19 ayat (4) UU 30/1999
Pasal 22 ayat (1)(2) dan Pasal 23 ayat (1) UU 30/1999
Pasal 25 ayat (1)(2) (3)
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 42
dikabulkan atau tidak dalam hal tuntutan diajukan oleh salah satu pihak tetapi tidak disetujui oleh pihak lain dan Arbiter ybs.tidak bersedia mengundurkan diri ; - Putusan Ketua PN mengikat kedua pihak dan tidak dapat diajukan perlawanan ; - Jika tuntutan dikabulkan, harus diangkat Arbiter Pengganti, jika tuntutan ditolak, Arbiter tetap melanjutkan tugasnya ; 7.
Lembar Asli atau Salinan Otentik Putusan Arbitrase
Diajukan ke PN melalui Panses paling lama 30 hari kerja sejak tanggal putusan diucapkan
- Didaftar, dicatat dan diselesaikan dalam 1 hari kerja dalam Register di Kepaniteraan Perdata ; - Sebagai tanda sudah diserahkan dan didaftarakan di Pengadilan Negeri, dilakukan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh Panses dan Arbiter atau Kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran ; - Dalam hal tidak dipenuhi ketentuan ayat (1)(2) dan (3), berakibat putusan Arbitrase tidak dapat dilaksanakan
Pasal 59 ayat (1)(2)(3)(4)
8.
Pelaksanaan Putusan Arbitrase (Ketua PN memerintahkan pelaksanaan putusan Arbitrase atas permohonan salah satu pihak dalam hal pihak lainnya tidak melaksanakan putusan Arbitrase secara sukarela) ;
Diajukan kepada Ketua PN melalui Panses
- Permohonan didaftar, dicatat dan diregistrasi dalam 1 hari kerja setelah panjar biaya perkara dibayar ; - Penyerahan berkas permohonan disampaikan kepada Ketua PN pada hari itu juga atau paling lambat 1 hari kerja berikutnya ; - Ketua PN mempelajari
Pasal 61, Pasal 62 ayat (1) (2)(3)(4), Pasal 63, Pasal 64, Pasal 69 ayat (1)
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 43
-
-
-
-
-
-
permohonan eksekusi dan dalam waktu paling lama 30 hari setelah permohonan didaftarkan kepada Panitera, Ketua PN memerintahkan pelaksanaan putusan Arbitrase ; Ketua PN memberikan perintah pelaksanaan setelah sebelumnya memeriksa apakah putusan telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 5 serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum ; Dalam hal putusan Arbitrase tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 62 ayat (2), Ketua PN menolak permohonan pelaksanaan eksekusi dan penolakan tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun ; Ketua PN tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan Arbitrase ; Perintah Ketua PN ditulis pada lembar asli dan salinan otentik putusan Arbitrase yang dikeluarkan ; Putusan Arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua PN, dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap ; Dalam hal yang dilaksanakan eksekusi putusan Arbitrase Internasional, maka Ketua PN tempat domisili Termohon (yang secara relatif berwenang melaksanakannya) dapat melaksanakan eksekusi Internasional tersebut
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 44
setelah ada eksekuatur dari Ketua PN Jakarta Pusat ; - Putusan Arbitrase Internasional yang menyangkut Negara RI sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekuatur dari Ketua Mahkamah Agung yang selanjutnya dilimpahkan kepada PN Jakarta Pusat ; 9.
Pembatalan Arbitrase
Putusan
Diajukan kepada Ketua PN melalui Panses
- PN menerima permohonan pembatalan putusan Arbitrase Nasional secara tertulis dalam tenggang waktu 30 hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan Arbitrase kepada Panses PN ; - Permohonan didaftar, dicatat dan diregistrasi dalam 1 hari kerja setelah panjar biaya perkara dibayar ; - Penyerahan berkas permohonan disampaikan kepada Ketua PN pada hari itu juga atau paling lambat 1 hari kerja berikutnya ; - Ketua PN menetapkan Majelis Hakim, dan Panses menunjuk Panitera Pengganti dalam waktu paling lama 2 hari kerja ; - Setelah berkas diterima Majelis Hakim, penetapan hari sidang dibuat pada hari itu juga ; - Putusan atas permohonan pembatalan, ditetapkan oleh Ketua PN dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak permohonan pembatalan diterima ; - Jika permohonan
Pasal 71, Pasal 72 ayat (2)(3)(4) (5)
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 45
pembatalan dikabulkan, Ketua PN menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan Arbitrase ; - Terhadap putusan PN tentang pembatalan putusan Arbitrase tersebut, dapat diajukan banding (diartikan kasasi) ke Mahkamah Agung, yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir, dalam waktu 30 hari kerja setelah permohonan banding diterima ;
4. KPPU Syarat Pengajuan Permohonan Keberatan terhadap Putusan KPPU 1.
Permohonan keberatan diajukan dalam bentuk gugatan.
2.
Permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu setelah Pelaku Usaha menerima pemberitahuan putusan KPPU dan atau diumumkan melalui website
14 (empat belas) hari kerja
KPPU. 3.
Permohonan keberatan diajukan di tempat Pelaku Usaha berdomisili. Tata Cara Pengajuan Permohonan Keberatan Terhadap Putusan KPPU
1.
Permohonan keberatan diajukan kepada Ketua
Pengadilan
Negeri
Kepaniteraan
Pengadilan
bersangkutan
sesuai
melalui
Negeri
dengan
yang
prosedur
pendaftaran perkara perdata umum dengan memberikan salinan permohonan keberatan kepada KPPU. 2.
Dalam hal permohonan keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) Pelaku Usaha untuk Putusan KPPU yang sama dan memiliki kedudukan hukum yang sama, perkara
14 (empat belas) hari kerja
tersebut harus didaftar dengan nomor yang sama pada satu Pengadilan Negeri. Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 46
3.
Dalam hal permohonan keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) Pelaku Usaha untuk Putusan KPPU yang sama, tetapi berbeda tempat kedudukan hukumnya, KPPU dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Mahkamah Agung untuk menunjuk salah satu Pengadilan Negeri disertai usulan Pengadilan Negeri yang akan memeriksa penggabungan
permohonan
keberatan
tersebut, dengan tembusan kepada seluruh Ketua Pengadilan Negeri yang menerima permohonan keberatan tersebut. 4.
Dalam
hal
Pengadilan
Negeri
yang
menerima tembusan tersebut ternyata telah memeriksa permohonan keberatan tersebut, maka harus menghentikan pemeriksaan dan menunggu penetapan Mahkamah Agung tentang Penunjukkan Pengadilan Negeri yang
akan
memeriksa
permohonan
keberatan tersebut. 5.
Dalam
tenggang
waktu
yang
telah
ditentukan setelah menerima permohonan keberatan, Mahkamah Agung menunjuk Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara tersebut, dengan ketentuan tenggang waktu pemeriksaan
sebelumnya
tidak
14 (empat belas) hari kerja
diperhitungkan. Tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja dihitung sejak berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung. 6.
Pengadilan
Negeri
yang
sebelumnya
memeriksa perkara yang bersangkutan, setelah menerima penetapan Mahkamah Agung tentang Penunjukkan Pengadilan Negeri, dalam tenggang waktu yang telah ditentukan
harus
melimpahkan
7 (tujuh) hari kerja
berkas
perkara disertai sisa biaya perkaranya ke Pengadilan Negeri yang ditunjuk.
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 47
Tata Cara Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan KPPU 1.
Setelah
menerima
permohonan
keberatan, Ketua Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menunjuk Majelis Hakim yang sedapat
2 (dua) hari kerja
mungkin terdiri dari Hakim-Hakim yang mempunyai pengetahuan yang cukup di bidang hukum persaingan usaha. 2.
Dalam
hal
permohonan
keberatan
diajukan oleh Pelaku Usaha, KPPU wajib menyerahkan
putusan
dan
berkas
perkaranya kepada Pengadilan Negeri yang memeriksa permohonan keberatan pada hari persidangan pertama. 3.
Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar putusan KPPU dan berkas perkara tersebut.
4.
Pemeriksaan dilakukan tanpa melalui proses mediasi.
5.
Majelis Hakim harus memberikan putusan dalam
tenggang
waktu
yang
telah
ditentukan sejak dimulainya pemeriksaan
30 (tiga puluh) hari kerja
keberatan tersebut. 6.
Dalam
hal
Pengadilan
Negeri
yang
ditunjuk
berdasarkan
penetapan
Mahkamah
Agung
memeriksa
keberatan
tersebut,
pemeriksaan
untuk
jangka
dihitung
kembali
waktu sejak
Majelis Hakim menerima berkas perkara yang dikirim oleh Pengadilan Negeri lain yang tidak ditunjuk oleh Mahkamah Agung. 7.
Dalam hal Majelis Hakim berpendapat perlu
pemeriksaan
tambahan,
maka
melalui putusan sela memerintahkan kepada
KPPU
untuk
melakukan
pemeriksaan tambahan. 8.
Perintah tersebut memuat hal-hal yang harus diperiksa dengan menyebutkan alasan-alasan yang jelas dan jangka waktu pemeriksaan tambahan yang diperlukan. Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 48
9.
Dalam hal perkara dikembalikan karena ada perintah Majelis Hakim kepada KPPU untuk dilakukan pemeriksaan tambahan tersebut,
sisa
waktu
pemeriksaan
keberatan ditangguhkan. 10.
Dengan memperhitungkan sisa waktu tersebut, sidang lanjutan pemeriksaan keberatan harus sudah dimulai dalam tenggang waktu yang telah ditentukan setelah
KPPU
menyerahkan
Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja
berkas
pemeriksaan tambahan tersebut. 11.
Upaya
hukum
terhadap
Putusan
Pengadilan Negeri tersebut adalah kasasi. Tata Cara Permohonan Penetapan Eksekusi Terhadap Putusan KPPU 1.
Permohonan penetapan eksekusi putusan yang telah diperiksa melalui prosedur keberatan,
diajukan
KPPU
kepada
Pengadilan Negeri yang memutus perkara yang bersangkutan. 2.
Permohonan penetapan eksekusi putusan yang tidak diajukan keberatan, diajukan kepada
Pengadilan
Negeri
tempat
kedudukan hukum Pelaku Usaha.
5. BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (B P S K ) A. Landasan Hukum : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ; 2. Peraturan Mahkamah Agung R.I No.01 Tahun 2006 ; 3. Buku II Pedoman Tehnis Administrasi Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus; B. Uraian. -
Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan Peradilan Umum.
-
Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui Pengadilan atau diluar Pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
-
Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang undang. Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 49
-
Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar Pengadilan, gugatan melalui Pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.
-
Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh: seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan; kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama ; Lembaga Perlindungan Konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya; pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.
-
Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada Peradilan Umum.
-
Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah. URAIAN
JANGKA WAKTU
1
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menangani Sengketa Konsumen
21 hari kerja
2
Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen memeriksa perkara paling lambat
paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimanya keberatan
3
Putusan majelis BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dimintakan penetapan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dalam waktu 14 hari.
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
4
Pelaku Usaha wajib melaksanakan putusan tersebut
5
Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan negeri setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 50
6
Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen.
7
Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, badan penyelesaian sengketa konsumen menyerahkan putusan, tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan Pidana perundangundangan yang berlaku.
8
Putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan. GUGATAN KEBERATAN ATAS PUTUSAN BPSK
1
Gugatan keberatan atas Putusan BPSK diajukan di Pengadilan Negeri setempat, melalui Panitera Muda Perdata. (Meja 1). Panitera Muda Perdata wajib meneliti kelengkapan gugatan dengan memeriksa adanya Berkas Perkara dari BPSK (Pasal 6 ayat 2 Perma No.1 Tahun 2006 yang berbunyi : (2). Pemeriksaan keberatan dilakukan atas dasar Putusan BPSK dan berkas perkara. (bukan kutipan Putusan)
14 (empat belas) hari
2
Apabila belum ada berkas Putusan BPSK ; Panitera wajib meminta dengan cara menyurati BPSK agar mengirimkan segera berkas putusan dimaksud.
3 (tiga) hari kerja,
3
Apabila berkas perkara BPSK sudah lengkap baru diajukan ke Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk Majelis Hakim. Majelis Hakim menentukan hari sidang dengan memanggil pihak-pihak yang bersengketa.
7 (tujuh) hari kerja
4
Apabila pihak-pihak sudah hadir dimulailah pemeriksaan Gugatan tersebut oleh Majelis Hakim dan terhadap Gugatan Putusan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu
21 (dua puluh satu) hari kerja sejak sidang pertama dilakukan pada hari itu juga
5
Panitera Pengganti wajib meminta perincian biaya perkara kepada kasir sebelum putusan diucapkan dan setelah putusan diucapkan wajib melaporkan kepada kasir perdata.
pada hari itu juga
6
Putusan diucapkan Majelis hakim dalam keadaan telah siap dibacakan, ditanda tangani dan kutipan putusan dapat diberikan kepada pihak pihak yang bersengketa.
pada hari itu juga
7
Panitera pengganti wajib melaporkan tanggal dan amar putusan kepada Kepaniteraan Perdata setelah putusan diucapkan dan disertai perintah untuk memberitahukan putusan kepada para pihak yang tidak hadir.
14 hari kerja setelah putusan
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 51
8
Kepaniteraan Perdata mencatat perkembangan persidangan tersebut ke dalam buku register yang diperuntukan untuk itu setelah menerima laporan dari Panitera Pengganti.
9
Majelis Hakim dan Panitera Pengganti wajib menyelesaikan minutasi dan pemberkasan perkara selambat-lambatnya.
10
Upaya hukum terhadap putusan putusan BPSK.
11
Bahwa menyimpang dari perkara perdata umum, untuk gugatan keberatan terhadap putusan BPSK adalah KASASI. Terhadap putusan Pengadilan Negeri atas gugatan keberatan terhadap putusan BPSK, para pihak dalam waktu paling lama dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.
14 (empat belas) hari
gugatan keberatan atas
KASASI gugatan keberatan terhadap putusan BPSK 1
Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada Termohon paling lama
4 hari kerja setelah pernyataan Kasasi.
2
Pemohon Kasasi wajib menyerahkan Memori Kasasinya dalam waktu
14 hari setelah permohonan kasasi diajukan
3
Memori Kasasi harus diberitahukan kepada Termohon dalam waktu
4 hari kerja
4
Kontra Memori Kasasi dapat diserahkan oleh Termohon Kasasi dalam waktu
14 hari setelah Termohon Kasasi menerima Memori Kasasi
5
Pengiriman berkas perkara Kasasi ke Mahkamah Agung R.I. harus dikirm paling lama
Menggunakan PIN untuk pengamanan
6
Dalam setiap putusan harus dilampirkan Soft Copy masingmasing putusan
Menggunakan PIN untuk pengamanan
7
Dalam setiap putusan Kasasi yang diterima dari Mahkamah Agung RI dimohon disertai Soft Copy
8
Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib mengeluarkan putusan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan kasasi
9
Putusan Kasasi diberitahukan kepada para pihak paling lama
30 hari kerja
4 hari setelah putusan diterima
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 52
6. PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (PHI) URAIAN A. Proses pada Pengadilan Negeri 1. Meja Pertama : a. Menerima surat gugatan ( pendaftaran ), perjanjian bersama, akta perdamaian, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi. b. Pemeriksaan persyaratan / kelengkapan berkas. c. Memberi penjelasan kepada Penggugat / Kuasa untuk melengkapi gugatan yang belum lengkap pada hari itu juga. d. Membuat SKUM untuk perkara yang nilai gugatannya Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau lebih dibayarkan melalui Bank ( BRI). e. Menentukan nomor perkara berdasarkan urutan pendaftaran perkara pada buku bantu dan nomor perkara tersebut diterakan pada lembar pertama kanan atas surat gugatan dan untuk membuat penetapan penunjukan Majelis Hakim, penunjukan Panitera Pengganti untuk diajukan ke Ketua Pengadilan Negeri Medan melalui Panitera hari itu juga. f. Ketua menunjuk Majelis Hakim, Panitera menunjuk Panitera Pengganti dilaksanakan 2 (dua) hari kerja; g. Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial menunjuk Juru Sita Pengganti dan menyerahkan berkas perkara kepada Majelis Hakim hari itu juga . h. Hakim menenentukan hari persidangan dan untuk menentukan lamanya persidangan disesuai dengan alamat Penggugat dan Tergugat. i. Setelah perkara disidangkan diputus dalam waktu 50 hari kerja; j. Berkas diminutasi dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diputus ; k. Menyerahkan surat gugatan yang telah diberi nomor kepada meja dua untuk dicatat dalam Register Induk Gugatan hari itu juga. l. Menerima pendaftaran permohonan kasasi, peninjauan kembali, membuat SKUM untuk
JANGKA WAKTU
2 hari kerja
2 hari kerja
1 hari kerja
2 hari kerja
50 hari kerja 14 hari kerja
1 hari kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 53
perkara yang dinilai gugatannya Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau lebih berdasarkan nomor perkara awal (nomor perkara PHI). m. Menerima pendaftaran perjanjian bersama dengan syarat : 1. Asli surat perjanjian bersama 2. Asli surat kuasa 3. Asli Kwitansi penerimaan. 2. Meja Kedua : Pendaftaran dan Pencatatan Perkara. a. Mencatat data – data perkara pada register induk gugatan berdasarkan tata urutan nomor perkara yang telah ditentukan oleh Meja Pertama pada lembar pertama surat gugatan. b. Mencatat permohonan kasasi dan PK pada Register Induk Perkara, Register Kasasi dan Register PK. c. Pengisian kolom-kolom pada buku register harus dilaksanakan dengan tertib dan cermat berdasarkan prosedur penyelesaian perkara. d. Verzet terhadap putusan verstek tidak didaftar sebagai perkara yang sama dengan tambahan kode verzet sedangkan perlawanan pihak ketiga didaftar sebagai perkara baru. 3. Meja Ketiga a. Menyiapkan dan menyerahkan salinan putusan pengadilan atas permintaan dari para pihak. b. Menerima dan memberikan tanda terima atas : 1. Penyerahan memori kasasi; 2. Penyerahan kontra memori kasasi; 3. Penyerahan jawaban alasan PK; 4. Penyerahan jawaban alasan PK; c. Mengatur urutan dan giliran penugasan jurusita/jurusita pengganti yang akan melaksanakan tugas kejurusitaan. d. Menerima berkas perkara yang telah selesai diminutasi untuk persiapan pengiriman apabila upaya hukum. e. Upaya hukumnya, setelah putusan diberitahukan kepada kedua belah pihak, (diterima), maka Penggugat / Tergugat dapat melaksanakan kasasi 14 hari kerja mendaftarkan akte kasasi dan 14 hari kerja; memori kasasi 14 hari kalender, juga kontra memori kasasi
14 hari kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 54
14 hari kalender sejak diterima memori kasasi. f. Meneliti kelengkapan Bundel A dan Bundel B untuk dikirim ke Mahkamah Agung. g. Mengirimkan berkas perkara yang terdiri dari Bundel A dan Bundel B ke Mahkamah Agung; Catatan : Bundel A adalah merupakan himpunan surat – surat yang diawali dari gugatan, dan semua kegiatan / proses penyidangan / pemeriksaan perkara tersebut yang selalu disimpan di PHI. Daftar isi Bundel A : (untuk arsip Pengadilan Negeri/PHI) 1. Surat gugatan. 2. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim. 3. Penetapan Hari Sidang. 4. Relaas-relaas panggilan. 5. Berita Acara Sidang (jawaban/tanggapan dan bukti-bukti surat dimasukan dalam Berita Acara). 6. Surat Kuasa Khusus kedua belah pihak yang berperkara (kalau ada). 7. Penetapan-penetapan lainnya yang berkaitan dengan perkara (bila ada). 8. Berita Acara Sita Jaminan (bila ada). 9. Lampiran-lampiran surat yang diajukan oleh kedua belah pihak (bila ada). 10. Surat-surat Bukti Penggugat. 11. Surat-surat Bukti Tergugat. 12. Surat-surat lainnya.
14 hari kerja 14 hari kerja
Daftar isi Bundel B : (arsip di Mahkamah Agung) 1. Relaas-relaas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri/PHI kepada kedua belah pihak yang berperkara. 2. Akta permohonan Kasasi. 3. Surat Kuasa Khusus dari Pemohon Kasasi (bila ada). 4. Memori Kasasi dan/atau surat keterangan apabila Pemohon Kasasi tidak mengajukan Memori Kasasi. 5. Tanda terima memori Kasasi. 6. Relaas pemberitahuan Kasasi kepada Termohon Kasasi. 7. Kontra Memori Kasasi. 8. Salinan putusan Pengadilan Negeri/PHI dan penetapan-penetapan Pengadilan Negeri/PHI. 9. Surat-surat lainnya yang sekitarnya ada. Daftar isi Bundel B PK : (arsip di Mahkamah Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 55
Agung) 1. Setelah putusan Mahkamah Agung diterima Penggugat / Tergugat, berhak mengajukan PK 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, 180 hari kalender bersamaan dengan memori dan mengajukan kontra PK 30 (tiga puluh) 30 hari kalender hari kalender sejak diterima memori PK. 2. Relaas-relaas pemberitahuan isi putusan Mahkamah Agung kepada kedua belah pihak yang berperkara. 3. Akta permohonan PK berikut alasan PK. 4. Surat Kuasa Khusus dari Pemohon PK (bila ada). 5. Surat pemberitahuan pernyataan PK dan alas an PK. 6. Jawaban alasan PK. 7. Salinan putusan PHI dan putusan Mahkamah Agung. 8. Tanda bukti setoran biaya PK dari Bank. 9. Surat-surat lainnya yang sekitarnya ada. 1. Anmaning a. Surat masuk permohonan anmaning disposisi Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera Sekretaris pada hari yang sama dengan surat masuk . b. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) pabila perkara, setelah menerima disposisi dari Ketua Pengadilan Negeri / Panitera Sekretaris dan mencatatnya kedalam Register Eksekusi paling lama satu hari setelah menerima disposisi. c. Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial / Bagian Eksekusi mempersiapkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri paling lama 2 (dua) hari setelah Pemohon membayar (SKUM) apabila kena biaya; d. Penyerahan berkas aanmaning / peneguran oleh Bagian Eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk ditetapkan hari dan tanggal pemanggilan (pada hari itu juga). e. Panitera menunjuk jurusita untuk melakukan pemanggilan pada hari itu juga. f. Hari dan tanggal pelaksanaan aanmaning diperhitungkan 7 (tujuh) hari kerja untuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri dan 14 (empat belas) hari kerja apabila tempat tinggal Termohon berada
180 hari kalender
2 hari kerja
7 hari kerja 14 hari kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 56
diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan. g. Jurusita melakukan pemanggilan kepada Termohon pada hari itu juga dan atau paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal peneguran yang telah ditetapkan. h. Jurusita membuat Berita Acara Peneguran pada hari itu juga setelah dilakukan peneguran. 2. Sita Eksekusi a. Surat masuk permohonan Sita Eksekusi disposisi Ketua pengadilan Negeri dan Panitera/Sekretaris pada hari yang sama dengan surat masuk. b. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial mewakili kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) apabila dikenakan biaya perkara, setelah menerima disposisi dari Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera/Sekretaris mencatatnya kedalam Register Eksekusi paling lama satu hari setelah menerima dari disposisi. c. Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial / Bagian Eksekusi mempersiapkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri paling lama 2 (dua) hari setelah Pemohon membayar (SKUM) apabila dikenakan Biaya perkara untuk selanjutnya dibuatkan Penetapan Sita Eksekusi. d. Ketua Pengadilan Negeri / Panitera Sekretaris meneliti Penetapan Sita Eksekusi untuk ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri pada hari itu juga. e. Panitera menunjuk jurusita untuk melakukan penyitaan dan menunjuk 2 (dua) orang saksi. f. Jurusita melaksanakan Sita Eksekusi paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas Sita Eksekusi dari bagian eksekusi. g. Jurusita menyerahkan berkas Sita Eksekusi kepada bagian eksekusi Pengadilan Hubungan Industrial paling lama 1 (satu) hari setelah pelaksanaan Sita Eksekusi lengkap dengan Berita Acara Sita. 3. Eksekusi Lelang a. Surat masuk pernohonan eksekusi, disposisi Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera / Sekretaris pada hari yang sama dengan surat masuk. b. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) apabila perkara dikenakan biaya setelah menerima
3 hari kerja
2 hari kerja
3 hari kerja
1 hari kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 57
disposisi dari Ketua Pengadilan Negeri / Panitera Sekretaris. c. Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial bagian eksekusi mempersiapkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri paling lama 2 (dua) hari setelah pemohon membayar (SKUM) apabila perkara tersebut dikenakan biaya, untuk selanjutnya dibuatkan penetapan eksekusi lelang. d. Ketua Pengadilan Negeri / Panitera Sekretaris meminta nilai harga jual pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah untuk menentukan harga limit. e. Ketua Pengadilan Negeri bagian eksekusi mempersiapkan permohonan pelaksanaan lelang kepada kantor lelang paling lama 2 (hari) penetapan ditandatangani.
2 hari kerja
2 hari kerja
7. PARTAI POLITIK (PARPOL) A. Pengertian : Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, maka Pengadilan Negeri diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk memeriksa perkara sengketa Partai Politik. B. Kewenangan dan Upaya Hukum : Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik pada Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut: (1) Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana dalam AD dan ART. (2) Penyelesaian Perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. (3) Susunan mahkamah partai politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada Kementerian. (4) Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari. (5) Putusan mahkamah partai politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenan dengan kepengurusan. Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 58
Selanjutnya Pasal 33 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut : (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri. (2) Putusan Pengadilan adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung. C. Jenis Perselisihan Partai Politik 1. Perselisihan yang berkenaan dengan Pengurusan ; 2. Pelanggaran terhadap hak Anggota Partai Politik ; 3. Pemecatan tanpa alasan yang jelas ; 4. Penyalah gunaan Kewenangan ; 5. Pertanggung jawaban keuangan dan atau ; 6. Keberatan terhadap keputusan Partai politik ; D. Tata Cara Pengajuan Perkara : 1. Tata cara penyelesaian perkara partai politik dilakukan menurut hukum acara yang berlaku, sepanjang tidak diatur tersendiri dalam Undang-Unang tentang Partai Politik ; 2. Perkara Partai Politik diajukan oleh pemohon dalam bentuk gugatan. E. Proses Penyelesaian berkas perkara Partai Politik No
Uraian
Jangka Waktu
1
Pendaftaran gugatan, diselesaikan 1 hari kerja,
1 hari kerja
setelah biaya perkara ditaksir oleh meja pertama berdasarkan surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri yang dibayar langsung di Bank yang ditunjuk setelah meja pertama memberikan nomor rekening Pengadilan Negeri tersebut; 2
Registrasi perkara gugatan Partai Politik diselesaikan
1 hari kerja
pada hari itu juga; 3
Penyerahan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan
1 hari kerja
Negeri melalui Panitera, untuk ditetapkan Majelis Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 59
Hakimnya, diselesaikan pada hari itu juga atau paling pada hari kerja berikutnya; 4
Ketua Pengadilan Negeri menetapkan Majelis Hakim
2 hari kerja
dan Panitera menunjuk Panitera Pengganti dalam waktu paling lama 2 hari kerja; 5
Setelah berkas diterima, Penetapan hari sidang oleh
1 hari kerja
Majelis Hakim ditetapkan pada hari itu juga; 6
Untuk
tenggang
waktu
pemanggilan
sidang
7 hari kerja
Setelah para pihak hadir dalam sidang pertama
60 hari kerja
dibutuhkan waktu selama 7 hari kerja; 7
majelis Hakim memberitahukan bahwa karena perkara
perselisihan
partai
politik,
harus
diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepeniteraan Pengadilan Negeri, oleh karenanya Majelis Hakim memberi kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk berdamai selama proses persidangan berlangsung sampai sebelum putusan diucapkan oleh karena mana Majelis Hakim tidak dapat memberikan tenggang waktu untuk mediasi sesuai PERMA No. 01 Tahun 2008 8
Panitera
Pengganti
wajib
melaporkan
tentang
tanggal penundaan sidang beserta alasannya pada kala hari itu juga kepada Kepaniteraan Perdata; 9
Pemeriksaan perkara (gugatan, jawaban, replik, duplik,
pembuktian,
kesimpulan,
60 hari kerja
putusan)
diselesaikan paling lama 60 hari kerja; 10
Panitera Pengganti wajib meminta perincian biaya
1 hari kerja
perkara kepada Kasir sebelum putusan diucapkan dan setelah putusan diucapkan wajib melaporkan kepada kasir perdata pada hari itu juga; 11
Pada
saat
putusan
diucapkan
Majelis
Hakim
melakukan putusan yang telah siap dibacakan dan ditandatangani 12
Panitera Pengganti wajib melaporkan tanggal dan amar putusan kepada Kepaniteraan perdata pada Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 60
hari itu juga setelah putusan diucapkan dan disertai perintah untuk memberitahukan putusan kepada para pihak yang tidak hadir; 13
Kepaniteraan
Perdata
mencatat
perkembangan
persidangan tersebut kedalam buku register yang diperuntukkan untuk itu pada hari itu juga setelah menerima laporan dari Panitera Pengganti 14
Majelis
Hakim
Panitera
Penggnati
wajib
14 hari kerja
menyelesaikan Minutasi dan pemberkasan perkara 14 hari kerja setelah putusan (kecuali putusan sela yang bukan putusan akhir) diucapkan;
F. PROSES KASASI No 1
Uraian
Jangka Waktu
Pernyataan Kasasi dapat diajukan dalam tenggang
14 hari kerja
waktu 14 hari setelah putusan Pengadilan Negeri diberitahukan kepada para pihak; 2
Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada termohon
2 hari kerja
Kasasi paling lama : 2 hari kerja setelah pernyataan kasasi diterima; 3
Pemohon
Kasasi
wajib
menyerahkan
memori
14 hari kerja
kasasinya dalam waktu 14 hari setelah permohonan kasasi diajukan 4
Memori
kasasi
harus
diberitahukan
kepada
2 hari kerja
Termohon Kasasi dalam waktu 2 hari kerja, setelah memori diterima; 5
Kontra memori kasasi dapat diserahkan oleh
14 hari kerja
Termohon kasasi dalam waktu 14 hari, setelah Termohon Kasasi menerima Memori Kasasi; 6
Pengiriman berkas perkara kasasi ke Mahkamah
30 hari kerja
Agung paling lama 30 hari sejak pernyataan kasasi diterima; 7
Dalam setiap putusan dilampirkan soft copy masingmasing putusan, apabila tidak disertai, maka berkas
Menggunakan PIN untuk pengamanan
perkara dinyatakan tidak lengkap; 8
Dalam setiap putusan kasasi yang diterima dari
Menggunakan PIN untuk
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 61
Mahkamah agung dimohon disertai soft copy ; 9
Putusan kasasi diberitahukan kepada para pihak
pengamanan 2 hari kerja
dalam waktu paling lama : 2 hari, setelah putusan diterima ; G. PROSES PENINJAUAN KEMBALI No
Uraian
Jangka Waktu
1
Penerimaan permohonan dan pencatatan dalam
1 hari kerja
register Peninjauan Kembali paling lama : 1 hari kerja ; 2
Pernyataan Peninjauan Kembali dapat diajukan
180 hari kerja
dalam Tenggang waktu : 180 hari kerja; 3
Setelah putusan kasasi diberitahukan kepada para pihak atau sejak ditemukan bukti baru (novum), disertai dengan alasan Peninjauan Kembali;
4
Pemberitahuan permohonan Peninjauan Kembali
2 hari kerja
kepada Termohon Peninjauan Kembali paling lama : 2 hari kerja, setelah permohonan Peninjauan Kembali diterima; 5
Jawaban atas alasan peninjauan Kembali dapat
30 hari kerja
diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam waktu : 30 hari, setelah Termohon Peninjauan Kembali menerima alasan Peninjauan Kembali; 6
Dalam waktu paling lama : 30 hari, setelah jawaban
30 hari kerja
diterima dari Termohon Peninjauan Kembali berkas Peninjauan Kembali harus dikirim ke Mahkamah Agung; 7
Dalam setiap Putusan harus dilampirkan soft copy
Menggunakan PIN untuk
masing-masing putusan, apabila tidak disertai, maka
pengaman
berkas perkara dinyatakan tidak lengkap; 8
Dalam setiap putusan Peninjauan Kembali yang
Menggunakan PIN untuk
diterima dari Mahkamah Agung, dimohon disertai
pengaman
soft copy; 9
Putusan Peninjauan Kembali diberitahukan kepada para pihak dalam waktu paling lama 2 hari setelah putusan diterima
2 hari kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 62
H. DELEGASI No
Uraian
Jangka Waktu
1
Permintaan bantuan pemberitahuan ke Pengadilan
1 hari kerja
Negeri lain / Delegasi, diselesaikan : 1 hari kerja; 2
Penyelesaian permintaan bantuan tersebut harus sudah
dijalankan
setelah
permintaan
3 hari kerja
bantuan
tersebut diterima, paling lama : 3 hari kerja; 3
Pengiriman Kembali relas kepada Pengadilan Negeri
2 hari kerja
Pemohon bantuan, diselesaikan 2 hari kerja; 4
Wakil Panitera melakukan Pengawasan terhadap kinerja
Juru
melaksanakan
Sita,
apakah
tugasnya
sudah
tempat
benar-benar waktu
dan
diharuskan kepada Juru Sita, apabila telah selesai melaksanakan tugasnya melapor kepada Wapan dengan
memperlihatkan
relaas-relaas
/
hasil
pekerjaannya; 5
Setiap Pengadilan Negeri membentuk Tim Delegasi untuk melaksanakan delegasi dari Pengadilan Negeri Pemohon;
II. SOP ADMINISTRASI PERKARA PIDANA A. PIDANA UMUM 1. Penyelesaian Perkara No.
Agenda
Waktu Penyelesaian
Pengadilan Negeri menerima pelimpahan berkas perkara dan barang bukti dari Jaksa Penuntut Umum atau petugas 1.
kejaksaan yang berstatus PNS yang mendapat tugas resmi untuk itu. Setelah berkas diteliti oleh Panitera Muda Pidana
1 hari kerja
apabila ada ketidaklengkapan dikembalikan kepada petugas dari kejaksaan tersebut; 2.
3.
Penerimaan Pelimpahan Berkas Perkara dan Barang Bukti serta Pemeriksaan Kelengkapan Berkas Pidana Registrasi; Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri dan Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera, Penyerahan
2 hari kerja;
2 hari kerja;
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 63
Berkas Perkara kepada Majelis Hakim; 4. 5. 6. 7.
Penetapan Hari Sidang dan Penetapan Penahanan (jika terdakwa ditahan) oleh Majelis; Penyerahan Penetapan Hari Sidang dan Penetapan Penahanan kepada Penuntut Umum; Persidangan pertama ditetapkan, setelah berkas perkara diterima oleh Majelis Hakim; Penyelesaian Berita Acara Sidang harus selesai pada hari sidang berikutnya atau setelah sidang terakhir;
1 hari kerja; 3 hari kerja; 7 hari kerja; 7 hari kerja;
Pemeriksaan persidangan yang menyangkut Eksepsi Pemeriksaan Saksi dan Barang Bukti, Terdakwa, Tuntutan, 8.
90 hari kerja kalau
Pembelaan dan Putusan harus selesai, kecuali dalam perkara
terdakwa ditahan dan
pidana yang saksinya lebih dari 20 orang dan untuk perkara
120 hari jika terdakwa
pidana khusus berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam
tidak ditahan;
undang-undang yang bersangkutan, termasuk praperadilan; Panitera Pengganti wajib melaporkan tentang tanggal 9.
penundaan sidang beserta alasannya apabila persidangan
1 hari kerja;
ditunda; Majelis Hakim harus siap dengan konsep putusan yang akan 10.
dibacakan dan Panitera Pengganti wajib melaporkan tanggal dan amar putusan yang telah ditandatangani Majelis Hakim
1 hari kerja;
kepada Kepaniteraan Pidana; Panitera Muda Pidana bertanggung jawab atas pencatatan 11.
perkembangan persidangan tersebut ke dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu, juga setelah menerima
1 hari kerja;
laporan dari Panitera Pengganti; Panitera Pengganti wajib menyelesaikan dan menyerahkan 12.
Petikan Putusan yang dimaksud kepada Panitera Muda
1 hari kerja;
Pidana; Panitera Muda Pidana harus menyampaikan petikan putusan kepada Penuntut Umum dan kepada Rutan serta Terdakwa 13.
atau Penasihat Hukumnya setelah petikan putusan tersebut
3 hari kerja;
diterima dari Panitera Pengganti dengan surat pengantar dan tanda terima; 14.
Majelis Hakim dan Panitera Pengganti wajib menyelesaikan MInutasi dan Pemberkasan perkara setelah putusan (kecuali
14 hari kerja;
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 64
putusan sela yang bukan putusan akhir) diucapkan; 15. 16.
Persidangan pelanggaran lalu lintas (tilang) diselenggarakan dengan sistem otomasi tilang; Untuk Putusan Verstek perkara tilang diserahkan kepada Kejaksaan beserta barang buktinya;
1 hari kerja; 3 hari kalender;
2. Proses Banding No.
Agenda
Waktu Penyelesaian
Pernyataan Banding dapat diajukan setelah putusan 1.
diucapkan atau setelah putusan diberitahukan kepada
7 hari kerja;
Terdakwa yang tidak hadir; 2. 3.
Laporan Banding kepada Pengadilan Tinggi harus disampaikan; Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding setelah pernyataan banding diterima;
3 hari kerja; 3 hari kerja;
Minutasi perkara banding harus sudah diserahkan kepada 4.
Panitera Muda Pidana setelah permohonan banding
7 hari kerja;
diajukan; 5.
Tenggang waktu Inzage;
7 hari kerja;
Pengiriman Berkas perkara ke Pengadilan Tinggi, sejak 6.
pernyataan banding diterima (tanpa harus menunggu
14 hari kerja;
Memori Banding); Jika permohonan banding tersebut dicabut oleh Pemohon 7.
sebelum diputus oleh Pengadilan Tinggi, harus
3 hari kerja;
diberitahukan kepada Pengadilan Tinggi dan Terbanding; Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy masing8.
masing putusan, apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap
Menggunakan PIN untuk pengamanan
3. Proses Kasasi No.
Agenda
Waktu Penyelesaian
Pernyataan Kasasi dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 1.
hari kerja setelah putusan banding diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa atau 14 hari setelah putusan
14 hari kalender;
diucapkan jika Terdakwa diputus bebas; 2.
Laporan kasasi kepada Mahkamah Agung harus disampaikan
3 hari kerja;
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 65
saat permintaan kasasi diajukan; 3.
Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada Termohon Kasasi setelah pernyataan kasasi diterima;
3 hari kerja;
Minutasi perkara kasasi yang diputus bebas dan penyerahan 4.
salinan putusannya harus selesai setelah permohonan kasasi
7 hari kerja;
diterima; 5. 6. 7. 8. 9.
Pemohon kasasi wajib menyerahkan memori kasasinya setelah permohonan diajukan; Memori kasasi harus diberitahukan kepada Termohon Kasasi setelah memori kasasi diterima; Kontra Memori Kasasi dapat diserahkan oleh Termohon Kasasi setelah Termohon Kasasi menerima Memori Kasasi; Pengiriman Berkas Perkara ke Mahkamah Agung, sejak pernyataan Kasasi diterima; Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy, apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap;
14 hari kerja; 3 hari kerja; 14 hari kerja; 30 hari kerja; Menggunakan PIN untuk pengamanan
4. Proses Peninjauan Kembali No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Agenda Pengadilan Negeri menerima permohonan Peninjauan Kembali; Kepaniteraan Pidana menyerahkan permohonan Peninjauan Kembali kepada Ketua Pengadilan Negeri; Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti ditetapkan; Kepaniteraan Pidana meneruskan permohonan Peninjauan Kembali kepada Majelis Hakim yang ditunjuk; Majelis Hakim memeriksa apakah permintaan Peninjauan Kembali memenuhi persyaratan; Panitera Pengganti menyerahkan berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat kepada Kepaniteraan Pidana;
Waktu Penyelesaian 1 hari kerja; 1 hari kerja; 1 hari kerja; 1 hari kerja; 14 hari kerja; 3 hari kerja;
Kepaniteraan Pidana dalam waktu 7 hari sejak berkas diserahkan oleh Panitera Pengganti harus sudah 7.
mengirimkan berkas tersebut ke Mahkamah Agung
30 hari kerja;
termasuk di dalamnya pengiriman harus sampai ke Mahkamah Agung; Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 66
5. Proses Grasi No. 1. 2.
Agenda Permohonan Grasi diajukan Terdakwa atau keluarga Terdakwa, dicatat dalam register; Pemberkasan Grasi dengan pembuatan Berita Acara Asli paling lama 3 hari dan dikirimkan ke Mahkamah Agung; (2)
Waktu Penyelesaian 1 hari kerja; 3 hari kerja;
6. Delegasi No. 1. 2. 3.
Agenda Permintaan bantuan pemberitahuan ke Pengadilan Negeri lain/delegasi; Penyelesaian permintaan bantuan tersebut harus sudah dijalankan, setelah permintaan bantuan tersebut diterima; Pengiriman kembali relaas kepada Pengadilan Negeri Pemohon Bantuan;
Waktu Penyelesaian 3 hari kerja; 3 hari kerja; 2 hari kerja;
Wakil Panitera melakukan pengawasan terhadap kinerja Jurusita apakah sudah benar-benar melaksanakan tugasnya 4.
tepat waktu dan diharuskan kepada Jurusita apabila telah melaksanakan tugasnya melapor kepada Wapan dengan memperlihatkan relaas-relaas/hasil pekerjaannya;
5.
Setiap Pengadilan Negeri membentuk Tim Delegasi untuk
Tim Delegasi dibentuk
melaksanakan delegasi dari Pengadilan Negeri pemohon.
secara periodik;
7. Laporan Perkara Pidana (Untuk Diserahkan Kepada Kepaniteraan Hukum) No. 1. 2. 3. 4. 5.
Agenda Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan bulanan kepada Panitera Muda Hukum; Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan 4 bulanan kepada Panitera Muda Hukum; Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan 6 bulanan kepada Panitera Muda Hukum;
Waktu Penyelesaian tanggal 5 tiap bulannya; tanggal 5 tiap 4 bulannya; tanggal 5 tiap 6 bulannya;
Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan tahunan
tanggal 5 Januari setiap
kepada Panitera Muda Hukum;
tahunnya;
Laporan pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat (KIMWASMAT);
tanggal 5 setiap bulannya;
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 67
B.
PIDANA KHUSUS
1.
TIPIKOR
A.
PENYELESAIAN PERKARA,
No.
Kegiatan
Target Kinerja (hari kerja)
1
Pengadilan menerima Pelimpahan berkas perkara dan barang bukti dari Penuntut Umum atau Petugas Kejaksaan yang berstatus PNS yang mendapat tugas resmi untuk itu. Setelah berkas diteliti oleh Panitera Muda Pidana (Tipikor), apabila terdapat ketidaklengkapan dalam berkas maka hari itu juga harus dikembalikan kepada Petugas dari Kejaksaan tersebut. Penerimaan pelimpahan berkas dan Registrasi paling lama 1 (satu) hari kerja
1
2
3 4
5
6
7
8
9
Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan dan Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera, penyerahan Berkas Perkara kepada Majelis Hakim paling lama 2 (dua) hari kerja Penetapan Hari Sidang dan Penetapan Penahanan (jika terdakwa ditahan) paling lama 1 (satu) hari kerja penyerahan Penetapan Hari Sidang dan Penetapan Penahanan kepada Penuntut Umum paling lama 1 (satu) hari kerja setelah Hakim Ketua Majelis menentukan hari sidang Persidangan pertama ditetapkan setelah berkas perkara diterima oleh Majelis Hakim paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung dari tanggal penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari sidang Penyelesaian Berita Acara Sidang harus selesai pada hari sidang berikutnya atau 7 (tujuh) hari setelah sidang terakhir Pemeriksaan persidangan yang menyangkut eksepsi, pemeriksaan saksi dan barang bukti, terdakwa, tuntutan, pembelaan dan putusan harus selesai paling lama 110 (seratus sepuluh) hari Panitera pengganti wajib melaporkan kepada Kepaniteraan Muda Pidana (Tipikor) tentang tanggal penundaan sidang beserta alasannya pada hari itu juga Majelis hakim sudah harus siap dengan konsep putusan yang akan dibacakan dan panitera pengganti wajib melaporkan tanggal dan amar putusan yang telah ditanda tangani oleh Majelis Hakim kepada Kepaniteraan Muda Pidana (tipikor) pada hari pembacaan putusan
2
1 1
7
7
110
1
1
10
Panitera Muda Pidana (tipikor) bertanggung jawab atas pencatatan perkembangan persidangan tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu, juga setelah menerima laporan dari Panitera Pengganti pada hari itu juga
1
11
Panitera Pengganti wajib menyelesaikan dan menyerahkan petikan putusan yang dimaksud kepada kepada Panitera Muda Pidana (tipikor) pada Hari itu juga/paling lama hari kerja berikutnya
1
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 68
12
Panitera Muda Pidana harus menyampaikan petikan putusan kepada Penuntut Umum dan kepada Rutan serta Terdakwa/Penasihat Hukumnya (dengan surat pengantar dan tanda terima) setelah petikan putusan tersebut diterima dari Panitera Pengganti, paling lama 1 (satu) hari kerja
1
13
Majelis hakim dan panitera pengganti wajib menyelesaikan minutasi dan pemberkasan perkara setelah putusan (kecuali putusan sela yang bukan merupakan putusan akhir) diucapkan, paling lama 14 (empat belas) hari kerja
14
14
Panitera Muda Pidana (Tipikor) menyampaikan salinan putusan kepada Pengelola Website untuk di upload dengan memperhatikan ketentuan SK Ketua M.A.–R.I Nomor. 144/KMA/SK/VII/2007
B. PROSES BANDING No. 1
2 3 4 5 6
7
8
Kegiatan Pernyataan Banding dapat diajukan setelah putusan diucapkan/setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir, paling lama 7 (tujuh) hari kerja Laporan Banding kepada Pengadilan Tinggi harus disampaikan pada Hari itu juga saat permintaan Banding diajukan atau paling lama pada Hari kerja berikutnya Pemberitahuan pernyataan banding kepada terbanding paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pernyataan banding diterima Minutasi perkara banding harus sudah diserahkan kepada Panitera Muda Pidana (tipikor) dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan banding diajukan Tenggang waktu inzage (mempelajari berkas) 7 (tujuh) hari kerja Pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi, sejak pernyataan banding diterima (tanpa harus menunggu memori banding), paling lama 14 (empat belas) hari kerja Jika pemohonan banding tersebut dicabut oleh pemohon sebelum perkara diputus oleh Pengadilan Tinggi, harus diberitahukan kepada Pengadilan Tinggi dan Terbanding pada hari itu juga atau paling lama pada hari kerja berikutnya
Target Kinerja (hari kerja) 7
1 2 14 7 14
1
Dalam setiap putusan harus dilampirkan Soft copy masingmasing putusan, apabila tidak disertai maka Berkas dinyatakan tidak lengkap
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 69
C. PROSES KASASI No.
Kegiatan
Target Kinerja (hari kerja)
1
Pernyataan kasasi dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah putusan banding diberitahukan kepada penuntut umum dan terdakwa atau 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan jika terdakwa diputus bebas
14
2 3 4
5 6 7 8 9
Laporan kasasi kepada Mahkamah Agung harus disampaikan saat permintaan kasasi diajukan, paling lama pada hari kerja berikutnya Pemberitahuan pernyataan kasasi kepada termohon kasasi setelah pernyataan kasasi diterima, paling lama 2 (dua) hari kerja Minutasi perkara kasasi yang diputus bebas dan penyerahan salinan putusannya setelah permohonan kasasi diterima, harus selesai dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja Pemohon kasasi wajib menyerahkan memori kasasinya setelah permohonan kasasi diajukan, paling lama 14 (empat belas) hari kerja Memori kasasi harus diberitahukan kepada termohon kasasi setelah memori diterima, daam waktu 2 (dua) hari kerja Kontra memori kasasi dapat dapat diserahkan oleh termohon kasasi setelah termohon kasasi menerima memori kasasi, paling lama 14 (empat belas) hari kerja Pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung sejak pernyataan kasasi diterima, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja Dalam setiap putusan haris dilampirkan soft copy, apabila tidak disertai maka berkas dinayatakan tidak lengkap
1 2 7
14 2 14 30
D. PROSES PENINJAUAN KEMBALI No.
Kegiatan
1
Pengadilan Negeri menerima permohonan peninjauan kembali Kepaniteraan Pidana (tipikor) menyerahkan permohonan peninjauan kembali kepada Ketua Pengadilan Negeri pada hari itu juga atau pada hari kerja berikutnya
2 3 4
Penunjukan majelis Hakim dan Panitera Pengganti ditetapkan pada hari itu juga atau pada hari kerja berikutnya Kepaniteraan Pidana (tipikor) meneruskan permohonan peninjauan kembali kepada Majelis Hakim yang ditunjuk untuk pada hari itu juga atau paling lambat pada hari kerja berikutnya
Target Kinerja (hari kerja)
1 1 1
5
Majelis Hakim memeriksa apakah permintaan peninjauan kembali memenuhi persyaratan paling lama 14 (empat belas) hari kerja
14
6
Panitera Pengganti menyerahkan berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat kepada kepaniteraan pidana (tipikor) 2 (dua) hari setelah sidang terakhir
2
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 70
7
Kepaniteraan pidana (tipikor) dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak berkas diserahkan oleh Panitera Pengganti harus sudah mengirimkan berkas tersebut ke Mahkamah Agung
7
E. PROSES GRASI No.
Kegiatan
Target Kinerja (hari kerja)
1
Permohonan grasi diajukan oleh terdakwa atau keluarga terdakwa, dicatat dalam register paling lama 1 (satu) hari kerja
1
2
Pemberkasan grasi dengan pembuatan berita acara asli paling lama 2 (dua) hari dan dikirimkan ke Mahkamah Agung pada hari itu juga atau pada hari kerja berikutnya
1
F. DELEGASI No. 1 2 3
4
5
Kegiatan Permintaan bantuan pemberitahuan ke Pengadilan Negeri lain/delegasi, diselesaikan 1 (satu) hari kerja Penyelesaian permintaan bantuan tersebut harus sudah dijalankan, setelah permintaan bantuan tersebut diterima, paling lambat 3 (tiga) hari kerja Pengiriman kembali relaas kepada Pengadilan Negeri pemohon bantuan, diselesaikan 2 (dua) hari kerja Wakil Panitera melakukan pengawasan terhadap kinerja jurusita apakah sudah benar-benar melaksanakan tugasnya tepat tepat waktu dan diharuskan kepada jurusita apabila telah melaksanakan tugasnya melapor kepada wakil panitera dengan memperlihatkan relaas-relaas/hasil pekerjaannya
Target Kinerja (hari kerja) 1 3 2
Setiap Pengadilan Negeri membentuk tim delegasi untuk melaksanakan delegasi dari Pengadilan Negeri pemohon
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 71
2.
PENGADILAN HAM
No 1
Uraian URAIAN Pidana HAM Perkara Pidana HAM (berkas perkara) diterima pelimpahan dari
Jangka Waktu 2 hari kerja
Kejaksaan Negeri, kemudian Kepaniteraan Pidana memeriksa kelengkapan berkas dan setelah dinyatakan lengkap, diberi nomor kode Pidana Khusus dan didaftarkan di buku Register Induk. 2
Apabila berkas tidak lengkap, maka meminta kelengkapannya
1 hari kerja
kepada Kejaksaan Negeri. 3
Apabila berkas sudah lengkap Kepaniteraan Pidana membuat
1 hari kerja
kelengkapan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti 4
Kemudian Kepaniteraan Pidana menyerahkan berkas perkara
1 hari kerja
kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk penunjukan Majelis Hakim dan selanjutnya kepada Panitera untuk penunjukan Panitera Pengganti. 5
Setelah Penetapan Penunjukan Majelis Hakim ditanda tangani oleh
1 hari kerja
Ketua Pengadilan dan penunjukan Panitera Pengganti ditanda tangani Panitera, maka Kepaniteraan Pidana menyerahkan berkas perkara kepada Majelis Hakim 6
Kepaniteraan Pidana menyerahkan berkas perkara kepada Majelis
1 hari kerja
Hakim untuk dicatat dan ditanda tangani Penetapan Sidang dan Penetapan Penahanan. 7
Panitera Pengganti menyerahkan penetapan hari sidang dan
Pada hari itu juga
Penetapan Penahanan kepada Kepaniteraan Pidana. 8
Kepaniteraan Pidana menyerahkan Penetapan hari sidang dan
1 hari kerja
Penetapan Penahanan kepada Penuntut Umum. 9
Pemeriksaan pelanggaran HAM diperiksa dan diputus oleh
180 hari kerja
Pengadilan HAM terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan HAM. 10
Penahanan Hakim Pengadilan HAM
90 hari kerja
11
Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan HAM
30 hari kerja
12
Apabila dalam tenggang waktu penahanan 120 hari pemeriksaan
30 hari kerja
perkara belum selesai, dapat diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi. 13
Apabila pemeriksaan perkara belum selesai, maka penahanan dapat
30 hari kerja
diperpanjang lagi oleh Ketua Pengadilan Tinggi. 14
Apabila pemeriksaan perkara telah selesai, Mejelis Hakim akan Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 72
memutus perkara dengan cara sebagai berikut : - Ketua Majelis Hakim yang membaca pertama mempelajari
1 hari kerja
berkas perkara dan kemudian menyerahkan berkas kepada Hakim Anggota I - Hakim Anggota I sebagai pembaca kedua mempelajari berkas
2 hari kerja
perkara dan selanjutnya menyerahkan kepada Hakim Anggota II - Hakim Anggota II sebagai pembaca ketiga mempelajari berkas
2 hari kerja
perkara dan selanjutnya menyerahkan kepada Hakim Ketua Majelis - Musyawarah Majelis Hakim untuk memutuskan perkara
2 hari kerja
15
Pembuatan konsep Putusan
3 hari kerja
16
Pengetikan Putusan oleh Panitera Pengganti
7 hari kerja
17
Koreksi Putusan oleh Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II
2 hari kerja
18
Ketua Majelis Mengoreksi putusan selanjutnya untuk diucapkan
2 hari kerja
dalam sidang 19
Setelah Pembacaan putusan oleh Majelis Hakim di persidangan,
1 hari kerja
Majelis Hakim / Panitera Pengganti wajib menyerahkan petikan putusan kepada Kepaniteraan Pidana 20
Kepaniteraan Pidana menyerahkan petikan putusan kepada
1 hari kerja
Penuntut Umum, Rumah Tahanan Negara, Terdakwa atau Penasehat Hukum terdakwa 21
Majelis Hakim dan Panitera Pengganti wajib menyelesaikan
14 hari kerja
minutasi setelah putusan diucapkan 22
Setelah selesai berkas perkara diminutasi kemudian Panitera
1 hari kerja
Pengganti menyerahkan berkas perkara ke Kepaniteraan Pidana 23
Kepaniteraan Pidana meregister kedalam buku register induk
1 hari kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 73
3.
PENGADILAN PERIKANAN A. PENYELESAIAN PERKARA NO.
K E G I A T A N
WAKTU
1
Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan
Maksimal
menerima pelimpahan berkas perkara perikanan berikut
1 (satu) hari kerja
barang bukti dari Jaksa Penuntut Umum atau Petugas Kejaksaan yang berstatus PNS yang mendapat tugas resmi untuk itu. Setelah berkas diteliti oleh Panitera Muda Pidana (Khusus Perikanan), apabila terdapat ketidaklengkapan dalam berkas pada hari itu juga harus dikembalikan kepada petugas
dari
Kejaksaan
Negeri
tersebut.
Penerimaan
pelimpahan berkas dan Registrasi 2
Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan dan
Maksimal
Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera, penyerahan
3 (tiga) hari kerja
berkas perkara kepada Majelis Hakim 3
Penetapan Hari Sidang dan Penetapan Penahanan (apabila terdakwa ditahan)
4
Maksimal 1 (satu) hari kerja
Penyerahan Penetapan Hari Sidang dan Penetapan Penahanan (apabila terdakwa ditahan) kepada Jaksa Penuntut Umum
Maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah Hakim Ketua menentukan hari persidangan
5
Persidangan pertama ditetapkan setelah berkas perkara diterima oleh Majelis Hakim
Maksimal 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan hari persidangan
6
Penyelesaian Berita Acara Sidang harus selesai pada hari persidangan berikutnya atau setelah persidangan terahir.
Maksimal Berita Acara Sidang harus sudah siap 1 (satu) hari kalender sebelum sidang berikutnya atau 7 (tujuh) hari kalender setelah sidang terakhir
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 74
7
Pemeriksaan
persidangan
yang
menyangkut
eksepsi,
pemeriksaan saksi dan barang bukti, terdakwa, tuntutan, pembelaan dan putusan 8
30 (tiga puluh) hari kerja
Panitera Pengganti wajib melaporkan tentang tanggal penundaan sidang beserta alasannya
9
Maksimal
Maksimal Pada hari itu juga
Majelis Hakim sudah harus siap dengan konsep putusan yang
Maksimal
akan dibacakan dan Panitera Pengganti wajib melaporkan
Pada hari itu juga
tanggal dan amar putusan yang telah ditanda tangani oleh Majelis Hakim kepada Kepaniteraan Muda Pidana (Khusus Pengadilan Perikanan) 10
Panitera Muda Pidana (Khusus Pengadilan Perikanan) bertanggung
jawab
persidangan
tersebut
atas
pencatatan
dalam
buku
perkembangan register
Maksimal Pada hari itu juga
yang
diperuntukkan untuk itu, juga setelah menerima laporan dari Panitera Pengganti 11
12
Panitera Pengganti wajib menyelesaikan dan menyerahkan
Maksimal
petikan putusan yang dimaksud kepada kepada Panitera
1 (satu) hari kerja
Muda Pidana (Khusus Pengadilan Perikanan)
berikutnya
Panitera Muda Pidana harus menyampaikan petikan putusan
Maksimal
kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Rutan serta
1 (satu) hari kerja
Terdakwa / Penasihat Hukumnya (dengan surat pengantar dan tanda terima) setelah petikan putusan tersebut diterima dari Panitera Pengganti 13
Majelis Hakim dan Panitera Pengganti wajib menyelesaikan
Maksimal
minutasi perkara dan pemberkasan perkara setelah putusan
7 (tujuh) hari kerja
(kecuali putusan sela yang bukan merupakan putusan akhir) diucapkan. Dan dalam setiap Putusan perkara yang banding harus dilampirkan soft copy masing - masing putusan dan jika tidak disertai soft copy maka berkas dinyatakan tidak lengkap
B. PROSES BANDING NO.
K E G I A T A N
WAKTU
1
Pernyataan Banding dapat diajukan setelah putusan
Maksimal
diucapkan atau setelah putusan diberitahukan kepada
7 (tujuh) hari kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 75
Terdakwa yang tidak hadir 2
3
Laporan banding kepada Pengadilan Tinggi harus
Maksimal
disampaikan pada hari itu juga saat permintaan
1 (satu) hari kerja
Banding diajukan
berikutnya
Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding
Maksimal 2 (dua) hari kerja setelah pernyataan Banding diterima
4
Tenggang waktu Inzage (memeriksa dan meneliti berkas perkara oleh para pihak)
5
Maksimal 7 (tujuh) hari kerja
Pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi sejak
Maksimal
pernyataan Banding diterima (tanpa harus menunggu
7 (tujuh) hari kerja
Memori Banding diajukan oleh Pembanding) 6
Apabila permohonan Banding tersebut dicabut oleh
Maksimal
Pemohon sebelum diputus oleh Pengadilan Tinggi harus
1 (satu) hari kerja
diberitahukan
kepada
Pengadilan
Tinggi
dan
berikutnya
Terbanding C. PROSES KASASI NO.
K E G I A T A N
WAKTU
1.
Pernyataan Kasasi dapat diajukan sejak putusan
Maksimal
banding diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum
14 (empat belas) hari
dan Terdakwa dalam jangka waktu 14 hari setelah
kerja
putusan pada peradilan tingkat pertama diucapkan jika Terdakwa diputus bebas. 2
Laporan Kasasi kepada Mahkamah Agung RI harus disampaikan saat permintaan Kasasi diajukan
3
Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada Termohon Kasasi setelah Pernyataan Kasasi diterima
4
Maksimal 1 (satu) hari kerja Maksimal 2 (dua) hari kerja
Minutasi perkara Kasasi yang diputus bebas dan
Maksimal
penyerahan salinan Putusan setelah permohonan
3 (tiga) hari kerja
Kasasi diterima 5
Pemohon Kasasi wajib menyerahkan Memori Kasasi setelah permohonan Kasasi diajukan
Maksimal 14 (empat belas) hari kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 76
6
Memori Kasasi wajib diberitahukan kepada Termohon Kasasi setelah Memori Kasasi diterima
7
2 (dua) hari kerja
Kontra Memori Kasasi dapat diserahkan oleh Termohon
Maksimal
Kasasi setelah Termohon Kasasi menerima Memori
14 (empat belas) hari
Kasasi 8
Maksimal
kerja
Pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung RI sejak berkas perkara tersebut lengkap
Maksimal 7 (tujuh) hari kerja
D. PROSES PENINJAUAN KEMBALI NO.
K E G I A T A N
WAKTU
1
Kepaniteraan Pidana (Khusus Pengadilan Perikanan)
Maksimal
menyerahkan permohonan Peninjauan Kembali kepada
1 (satu) hari kerja
Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan 2
Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti
Maksimal 2 (dua) hari kerja
3
Kepaniteraa Pidana (Khusus Pengadilan Perikanan)
Maksimal
meneruskan permohonan Peninjauan Kembali kepada
1 (satu) hari kerja
Majelis Hakim yang ditunjuk 4
Majelis
Hakim
memeriksa
apakah
permohonan
Peninjauan Kembali memenuhi persyaratan
Maksimal 14 (empat belas) hari kerja
5
Panitera
Pengganti
menyerahkan
Berita
Acara
Pemeriksaan dan Berita Acara Pendapat kepada Kepaniteraan Pidana (Khusus Pengadilan Perikanan) 6
Pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung RI sejak berkas perkara lengkap
Maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah sidang terakhir Maksimal 7 (tujuh) hari kerja
E. PROSES GRASI NO.
K E G I A T A N
WAKTU
1
Permohonan Grasi diajukan oleh Terdakwa atau
Maksimal
keluarga Terdakwa, dicatat dalam Register Khusus
1 (satu) hari kerja
untuk Grasi 2
Pemberkasan Grasi dengan pembuatan Berita Acara Asli dan dikirimkan ke Mahkamah Agung RI
Maksimal 2 (dua) hari kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 77
F. LAPORAN PERKARA PIDANA PERIKANAN (untuk diserahkan kepada Kepaniteraan Hukum) NO.
K E G I A T A N
WAKTU
1
Panitera Muda Pidana (Khusus Pengadilan Perikanan)
Maksimal
menyerahkan laporan bulanan kepada Panitera Muda
Pada setiap tanggal 3
Hukum 2
setiap bulannya
Panitera Muda Pidana (Khusus Pengadilan Perikanan)
Maksimal
menyerahkan laporan 4 (empat) bulanan kepada
Pada setiap tanggal 3
Panitera Muda Hukum 3
setiap 4 (empat) bulannya
Panitera Muda Pidana (Khusus Pengadilan Perikanan)
Maksimal
menyerahkan laporan 6 (enam) bulanan kepada
Pada setiap tanggal 3
Panitera Muda Hukum 4
setiap 6 (enam) bulannya
Panitera Muda Pidana (Khusus Pengadilan Perikanan)
Maksimal
menyerahkan laporan tahunan kepada Panitera Muda
Pada setiap tanggal 3
Hukum 5
Januari
Laporan Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat (Kimwasmat)
Maksimal Pada setiap tanggal 3 setiap bulannya
4. PENGADILAN ANAK URAIAN
JANGKA WAKTU
1 hari kerja
Pengadilan Negeri menerima Pelimpahan berkas perkara dan barang bukti dari Jaksa Penuntut Umum atau Petugas Kejaksaan yang berstatus PNS yang mendapat tugas resmi untuk itu. Setelah berkas diteliti oleh Panitera Mudan Pidana apabila ada ketidak lengkapan hari itu juga dikembalikan kepada Petugas dari Kejaksaan tersebut ;
Penerimaan Pelimpahan Berkas Perkara dan Barang Bukti
2 hari kerja
serta Pemeriksaan Kelengkapan Berkas dan Registrasi paling lama
Penunjukan Majelis Hakim/ Hakim oleh Ketua Pengadilan
2 hari kerja
Negeri dan Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera, Penyerahan Berkas Perkara kepada Majelis Hakim/ Hakim dan paling lama
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 78
Penetapan hari sidang dan penetapan Penahanan (jika
1 hari kerja
terdakwa ditahan) paling lama
Penetapan
1 hari kerja
Persidangan pertama ditetapkan, setelah berkas perkara
7 hari kerja
Penyerahan
Penetapan
Hari
sidang
dan
Penahanan kepada Penuntut Umum
diterima oleh Majelis Hakim/ Hakim, paling lama
Penyelesaian Berita Acara Sidang harus selesai pada hari
7 hari kerja
sidang berikutnya atau setelah siding terakhir
Pemeriksaan persidangan
yang menyangkut Eksepsi,
45 hari kerja
Pemeriksaan saksi dan barang bukti, Terdakwa, Tuntutan, Pembelaan dan Putusan harus selesai,
Panitera Pengganti wajib melaporkan tentang tanggal penundaan siding beserta alasannya apabila persidangan ditunda : pada hari itu juga ;
Majelis Hakim siap dengan konsep putusan yang akan dibacakan dan Panitera Pengganti wajib melaporkan tanggal dan amar putusan yang ditandatangani Majelis Hakim kepada Kepaniteraan Pidana : pada hari itu juga ;
Panitera Muda Pidana bertanggung jawab atas pencatatan perkembangan persidangan tersebut kedalam buku register yang diperuntukan untuk itu, juga setelah menerima laporan dari Panitera Pengganti : pada hari itu juga
Panitera Pengganti wajib menyelesaikan dan menyerahkan Petikan Putusan yang dimaksud kepada Panitera Muda Pidana pada hari itu juga atau paling lama hari kerja berikutnya ;
Panitera Muda Pidana harus menyampaikan petikan putusan
1 hari kerja
kepada Penuntut Umum dan kepada Rutan serta Terdakwa atau Penasehat Hukumnya setelah petikan putusan tersebut diterima dari Panitera Pengganti, paling lama
Majelis
Hakim/Hakim dan
Panitera
Pengganti
wajib
14 hari kerja
menyelesaikan Minutasi dan Pemberkasan perkara setelah putusan (kecuali putusan sela yang bukan putusan akhir) diucapkan paling lama
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 79
A. PROSES BANDING URAIAN
JANGKA WAKTU
Pernyataan Banding dapat diajukan setelah putusan
7 hari kerja
diucapkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir, paling lama
Laporan banding kepada Pengadilan Tinggi harus disampaikan pada hari itu juga saat permintaan banding diajukan atau paling lama pada hari kerja berikutnya ;
Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding
2 hari kerja setelah pernyataan banding
paling lama
diterima
Minutasi perkara banding harus sudah diserahkan
7 hari kerja setelah permohonan diajukan
kepada Panitera Muda Pidana dalam waktu
Tenggang waktu inzage
7 hari kerja
Pengiriman Berkas Perkara ke Pengadilan Tingggi, sejak
14 hari kerja
pernyataan Banding diterima (tanpa harus menunggu memori banding), paling lama
Jika permohonan banding tersebut dicabut oleh Pemohon sebelum diputus oleh Pengadilan Tinggi, harus diberitahukan kepada Pengadilan Tinggi dan Terbanding pada hari itu juga atau paling lama pada hari kerja berikutnya ;
Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy masing-masing putusan, apabila tidak disertai maka berkas perkara ditnyatakan tidak lengkap ;
B. PROSES KASASI URAIAN
JANGKA WAKTU
Pernyataan Kasasi dapat diajukan dalam tenggang waktu
14
hari
kerja
Setelah
putusan
14 hari kerja
banding
diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa atau 14 hari setelah putusan diucapkan jika terdakwa diputus bebas ;
Laporan kasasi kepada Mahkamah Agung harus disampaikan saat permintaan kasasi diajukan, paling lama pada hari kerja berikutnya ;
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 80
Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada Termohon Kasasi setelah pernyataan kasasi diterima, paling lama 2 hari kerja
Minutasi perkara kasasi yang diputus bebas dan penyerahan salinan putusannya setelah permohonan kasasi diterima, harus diselesai dalam waktu :
Pemohon kasasi wajib menyerahkan memori kasasinya setelah permohonan kasasi diajukan, paling lama
14 hari kerja
Memori kasasi harus diberitahukan kepada Termohon Kasasi setelah memori diterima, dalam waktu
7 hari kerja
2 hari kerja
Kontra Memori Kasasi dapat diserahkan oleh Termohon Kasasi setelah Termohon Kasasi menerima Memori 14 hari kerja
Kasasi, paling lama
Pengiriman Berkas Perkara ke Mahkamah Agung, sejak 30 hari kerja
pernyataan Kasasi diterima, paling lama
Dalam setiap Putusan harus dilampirkan soft copy, apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap ;
C. PROSES PENINJAUAN KEMBALI URAIAN
JANGKA WAKTU
Pengadilan Negeri menerima permohonan Peninjauan Kembali ;
Kepaniteraan
Pidana
menyerahkan
permohonan
Peninjauan Kembali kepada Ketua Pengadilan Negeri pada hari itu juga atau pada hari kerja berikutnya ;
Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti ditetapkan pada hari itu juga atau pada hari kerja berikutnya;
Kepaniteraan
Pidana
meneruskan
permohonan
Peninjauan Kembali kepada Majelis Hakim yang ditunjuk pada hari itu juga atau paling lama pada hari kerja berikutnya ;
Majelis
Hakim
memeriksa
apakah
permintaan
Peninjauan Kembali memenuhi persyarakatan dalam
14 hari kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 81
waktu paling lama
Panitera
Pengganti
menyerahkan
berita
acara
pemeriksaan dan berita acara pendapat kepada
2 hari kerja
Kepaniteraan Pidana ....
sidang terakhir
setelah
Kepaniteraan Pidana dalam waktu 7 hari sejak berkas diserahkan oleh Panitera Pengganti harus sudah mengirimkan berkas tersebut ke Mahkamah Agung ;
D. PROSES GRASI URAIAN
Permohonan Grasi diajukan oleh terdakwa atau keluarga
JANGKA WAKTU 1 hari kerja
terdakwa, dicatat dalam register, paling lama
Pemberkasan Grasi dengan pembuatan Berita Acara Asli paling lama 2 hari dan dikiririm ke Mahkamah Agung pada hari itu juga atau hari kerja berikutnya ;
E. DELEGASI URAIAN
Permintaan bantuan pemberitahuan ke Pengadilan Negeri
JANGKA WAKTU 1 hari kerja
lain/ Delegasi, diselesaikan
Penyelesaian permintaan bantuan tersebut harus sudah
3 hari kerja
dijalankan, setelah permintaan bantuan tersebut diterima, paling lama
Pengiriman kembali relaas kepada Pengadilan Negeri
2 hari kerja
Pemohon Bantuan, diselesaikan :
Wakil Panitera melakukan pengawasan terhadap kinerja Jurusita apakah sudah benar-benar melaksanakan tugasnya tepat waktu dan diharuskan kepada Jurusita apabila telah melaksanakan tugasnya melapor kepada Wapan dengan memperlihatkan relaas-relaas/ hasil pekerjaannya ;
Setiap Pengadilan Negeri membentuk Tim Delegasi untuk melaksanakan delegasi dari Pengadilan Negeri pemohon ;
5. PERLINDUNGAN ANAK A. PENYELESAIAN PERKARA : Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 82
URAIAN 1.
JANGKA WAKTU
Pengadilan Negeri Medan menerima pelimpahan berkas perkara dan barang bukti dari Jaksa Penuntut Umum. Setelah berkas diteliti oleh Panmud Pidana, apabila ada yang tidak lengkap hari itu juga dikembalikan kepada Penuntut Umum dari Kejaksaan tersebut.
2.
Penerimaan pelimpahan berkas perkara dan barang bukti serta
2 hari kerja
pemeriksaan kelengkapan berkas dan register, paling lama : 2 hari kerja 3.
Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua PN, dan penunjukan PP
2 hari kerja
oleh Panitera, dan penyerahan berkas perkara kepada Majelis Hakim, paling lama : 2 hari kerja. 4.
Penetapan hari sidang, dan penetapan penahanan paling lama : 1
1 hari kerja
hari kerja. 5.
Penyerahan Penetapan hari sidang dan Penetapan penahanan
1 hari kerja
kepada Penuntut Umum, paling lama : 1 hari kerja. 6.
Persidangan pertama ditetapkan, setelah berkas perkara diterima
7 hari kerja
oleh Majelis Hakim, paling lama : 7 hari kerja. 7.
Penyelesaian Berita Acara Persidangan harus selesai pada hari
7 hari kerja
sidang berikutnya atau setelah sidang terakhir : 7 hari kerja. 8.
Pemeriksaan
persidangan
Eksepsi,permeriksaan
yang
saksi
bukti,Terdakwa,Tuntutan,Pembelaan
menyangkut dan
dan
Putusan
90 hari kerja
barang harus
selesai,kecuali dalam perkara pidana yang saksinya lebih dari 20 orang, paling lama : 90 hari kerja. Kecuali untuk perkara pidana khusus berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam undangundang yang bersangkutan, termasuk praperadilan. 9.
Panitera Pengganti wajib melaporkan tentang tanggal penundaan
Pada hari itu juga
sidang beserta alasannya apabila persidangan ditunda: pada hari itu juga. 10. Majelis Hakim harus siap dengan konsep putusan yang akan
Pada hari itu juga
dibacakan dan Panitera Pengganti wajib melaporkan tanggal dan amar putusan yang telah ditandatangani Majelis Hakim kepada Kepaniteraan Pidana: pada hari itu juga. 11. Panitera Muda Pidana bertanggung jawab atas pencatatan
Pada hari itu juga
perkembangan persidangan tersebut ke dalam buku register yang Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 83
diperuntukan untuk itu,juga setelah menerima laporan dari Panitera Pengganti : pada hari itu juga. 12. Panitera Pengganti wajib menyelesaikan dan menyerahkan Petikan Putusan yang dimaksud kepada Panitera Muda Pidana
Pada hari itu juga atau hari kerja
pada hari itu juga atau paling lama hari kerja berikutnya.
berikutnya
13. Panitera Muda Pidana harus menyampaikan petikan putusan
1 hari kerja
kepada Penuntut Umum dan kepada Rutan serta Terdakwa atau Penasehat Hukumnya setelah petikan putusan tersebut diterima dari Panitera Pengganti, paling lama: 1 hari kerja. Dengan surat pengantar dan tanda terima. 14. Majelis Hakim dan Panitera Pengganti wajib menyelesaikan
14 hari kerja
Minutasi dan Pemberkasan perkara setelah putusan (kecuali putusan sela yang bukan putusan akhir) diucapkan, paling lama: 14 hari kerja.
B. PROSES BANDING : URAIAN 1.
JANGKA WAKTU
Pernyataan Banding dapat diajukan setelah putusan diucapkan
7 hari kerja
atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir, paling lama: 7 hari kerja. 2.
3.
Laporan banding kepada Pengadilan Tinggi harus disampaikan
Pada hari itu juga
pada hari itu juga saat permintaan banding diajukan atau paling
atau hari kerja
lama pada hari kerja berikutnya.
berikutnya
Pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding paling
2 hari kerja
lama : 2 hari kerja setelah pernyataan banding diterima. 3.
Minutasi perkara banding harus sudah diserahkan kepada
7 hari
Panitera Muda Pidana dalam waktu : 7 hari setelah permohonan banding diajukan. 4.
Tenggang waktu inzage : 7 hari kerja
5.
Pengiriman
berkas
perkara
ke
7 hari kerja Pengadilan
Tinggi,
sejak
14 hari kerja
pernyataan banding diterima (tanpa harus menunggu memori banding), paling lama: 14 hari kerja. 6.
Jika permohonan banding tersebut dicabut oleh Pemohon sebelum
Pada hari itu juga
diputus oleh Pengadilan Tinggi, harus diberitahukan kepada
atau hari kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 84
Pengadilan Tinggi dan terbanding pada hari itu juga atau paling
berikutnya
lama pada hari kerja berikutnya. 7.
Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy (Flash disk) masing-masing putusan, apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap.
C. PROSES KASASI : URAIAN 1.
Pernyataan kasasi dapat diajukan dalam tenggang waktu: 14 hari
JANGKA WAKTU 14 hari kerja
kerja. Setelah putusan banding diberitahukan kepada Penuntut Umum dan terdakwa atau 14 hari setelah putusan diucapkan jika Terdakwa diputus bebas. 2.
Laporan kasasi kepada Mahkamah Agung harus disampaikan
Hari kerja berikutnya
saat permintaan kasasi diajukan, paling lama pada hari kerja berikutnya. 3.
Pemberitahuan Pernyataan kasasi kepada Termohon Kasasi
2 hari kerja
setelah pernyataan kasasi diterima, paling lama : 2 hari kerja. 4.
Minutasi perkara kasasi yang diputus bebas dan penyerahan
7 hari kerja
salinan putusannya setelah permohonan kasasi diterima, harus selesai dalam waktu : 7 hari kerja. 5.
Pemohon kasasi wajib menyerahkan memori kasasinya setelah
14 hari kerja
permohonan kasasi diajukan, paling lama: 14 hari kerja. 6.
Memori kasasi harus diberitahukan kepada kepada Termohon
2 hari kerja
kasasi setelah memori diterima, dalam waktu; 7.
Kontra memori dapat diserahkan oleh Termohon kasasi setelah
14 hari kerja
termohon Kasasi menerima Memori Kasasi, paling lama : 14 hari kerja. 8.
Pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung, sejak
30 hari kerja
pernyataan Kasasi diterima, paling lama : 30 hari kerja. 9.
Dalam setiap Putusan harus dilampirkan soft copy, apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap.
D. PROSES PENINJAUAN KEMBALI : URAIAN 1.
Pengadilan Negeri menerima permohonan peninjauan kembali.
2.
Kepaniteraan Pidana menyerahkan permohonan peninjauan
JANGKA WAKTU Pada hari itu juga
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 85
kembali kepada ketua Pengadilan Negeri pada hari itu juga atau
atau hari kerja
pada hari kerja berikutnya. 3.
berikutnya
Penunjukan majelis Hakim dan Panitera Pengganti ditetapkan pada hari itu juga atau pada hari kerja berikutnya.
Pada hari itu juga atau hari kerja berikutnya
4.
Kepaniteraan pidana meneruskan permohonan peninjauan
Pada hari itu juga
kembali kepada Majelis Hakim yang ditunjuk pada hari itu juga
atau hari kerja
atau paling lama pada hari kerja berikutnya. 5.
berikutnya
Majelis Hakim memeriksa apakah permintaan peninjauan
14 hari kerja
kembali memenuhi persyaratan dalam waktu paling lama : 14 hari kerja. 6.
Panitera Pengganti menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan
2 hari
dan Berita Acara Pendapat kepada Kepaniteraan pidana: 2 hari setelah sidang terakhir. 7.
Kepaniteraan pidana dalam waktu 7 hari sejak berkas
7 hari
diserahkan oleh Panitera Pengganti harus sudah mengirimkan berkas tersebut ke Mahkamah Agung. E. PROSES GRASI : URAIAN 1.
JANGKA WAKTU
Permohonan grasi diajukan oleh Terdakwa atau keluarga.
1 hari kerja
Terdakwa, dicatat dalam register paling lama: 1 hari kerja. 2.
Pemberkasan grasi dengan pembuatan Berita Acara Asli paling Pada hari itu juga lama 2 hari dan dikirimkan ke Mahkamah Agung pada hari itu
atau
hari
juga atau hari kerja berikutnya.
berikutnya
kerja
F. DELEGASI : URAIAN 1.
JANGKA WAKTU
Permintaan bantuan pemberitahuan ke Pengadilan Negeri
1 hari kerja
lain/delegasi diselesaikan : 1 hari kerja. 2.
Penyelesaian
permintaan
bantuan
tersebut
harus
sudah
3 hari kerja
dijalankan, setelah permintaan bantuan tersebut diterima paling lama: 3 hari kerja. 3.
Pengiriman kembali relaas kepada Pengadilan Negeri Pemohon
2 hari kerja
bantuan diselesaikan : 2 hari kerja. Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 86
4.
Wakil Panitera melakukan pengawasan terhadap kinerja Jurusita apakah sudah benar-benar melaksanakan tugasnya tepat waktu dan diharuskan kepada Jurusita apabila telah melaksanakan tugasnya melapor kepada Wapan dengan memperlihatkan relaas-relaas/ hasil pekerjaannya.
5.
Setiap Pengadilan Negeri membentuk Tim Delegasi untuk melaksanakan delegasi dari Pengadilan Negeri Pemohon.
G. LAPORAN PERKARA PIDANA (untuk diserahkan kepada Kepaniteraan Hukum) URAIAN 1.
JANGKA WAKTU
Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan bulanan kepada Pada tanggal 3 tiap Panitera Muda Hukum paling lambat pada tanggal 3 tiap
bulannya
bulannya. 2.
Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan 4 bulanan kepada Pada tanggal 3 tiap 4 Panitera Muda Hukum paling lambat pada tanggal 3 tiap 4
bulannya
bulannya. 3.
Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan 6 bulanan kepada Pada tanggal 3 tiap 6 Panitera Muda Hukum paling lambat pada tanggal 3 tiap 6 bulannya bulannya.
4.
Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan tahunan kepada Pada Panitera Muda Hukum paling lambat pada tanggal 3 Januari.
5.
tanggal
Januari
Laporan pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat Tanggal (KIMWASMAT) paling lambat tanggal 3 setiap bulannya.
3
3
setiap
bulannya
6. KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) A. Penyelesaian Perkara Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga : URAIAN JANGKA WAKTU
Pengadilan Negeri menerima Pelimpahan berkas perkara dan barang bukti dari Jaksa Penuntut Umum atau Petugas Kejaksaan yang berstatus PNS yang mendapat tugas resmi untuk itu. Setelah berkas diteliti oleh Panitera Mudan Pidana apabila ada ketidak lengkapan hari itu juga dikembalikan kepada Petugas dari Kejaksaan tersebut
Penerimaan Pelimpahan Berkas Perkara dan Barang
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 87
Bukti serta Pemeriksaan Kelengkapan Berkas dan
2 hari kerja
Registrasi paling lama ....
Penunjukan
Majelis
Hakim/
Hakim
oleh
Ketua
Pengadilan Negeri dan Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera, Penyerahan Berkas Perkara kepada Majelis
2 hari kerja
Hakim/ Hakim dan paling lama…
Penetapan hari sidang dan penetapan Penahanan (jika 1 hari kerja
terdakwa ditahan) paling lama
Penyerahan Penetapan Hari sidang dan Penetapan 1 hari kerja
Penahanan kepada Penuntut Umum
Persidangan pertama ditetapkan, setelah berkas perkara 7 hari kerja
diterima oleh Majelis Hakim/ Hakim, paling lama
Penyelesaian Berita Acara Sidang harus selesai pada hari 7 hari kerja
sidang berikutnya atau setelah siding terakhir
Pemeriksaan persidangan
yang menyangkut Eksepsi,
Pemeriksaan
barang
saksi
dan
bukti,
Terdakwa,
Tuntutan, Pembelaan dan Putusan harus selesai, kecuali
90 hari kerja
dalam perkara pidana dalam saksinya lebih dari 20 orang paling lama. Kecuali untuk perkara pidana khusus berlaku ketentuan sebagaimana
diatur
dalam
Undang-Undang
yang
bersangkutan termasuk praperadilan
Panitera Pengganti wajib melaporkan tentang tanggal penundaan siding beserta alasannya apabila persidangan ditunda : pada hari itu juga ;
Majelis Hakim siap dengan konsep putusan yang akan dibacakan dan Panitera Pengganti wajib melaporkan tanggal dan amar putusan yang ditandatangani Majelis Hakim kepada Kepaniteraan Pidana : pada hari itu juga ;
Panitera
Muda
Pidana
bertanggung
jawab
atas
pencatatan perkembangan persidangan tersebut kedalam buku register yang diperuntukan untuk itu, juga setelah menerima laporan dari Panitera Pengganti : pada hari itu juga
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 88
Panitera
Pengganti
wajib
menyelesaikan
dan
menyerahkan Petikan Putusan yang dimaksud kepada Panitera Muda Pidana pada hari itu juga atau paling lama hari kerja berikutnya ;
Panitera Muda Pidana harus menyampaikan petikan putusan kepada Penuntut Umum dan kepada Rutan serta Terdakwa atau Penasehat Hukumnya setelah petikan
1 hari kerja
putusan tersebut diterima dari Panitera Pengganti, paling lama
Majelis Hakim/Hakim dan Panitera Pengganti wajib menyelesaikan Minutasi dan Pemberkasan perkara setelah putusan (kecuali putusan sela yang bukan
14 hari kerja
putusan akhir) diucapkan paling lama
B. PROSES BANDING : URAIAN
JANGKA WAKTU
Pernyataan Banding dapat diajukan setelah putusan
7 hari kerja
diucapkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir, paling lama
Laporan banding kepada Pengadilan Tinggi harus disampaikan pada hari itu juga saat permintaan banding diajukan atau paling lama pada hari kerja berikutnya ;
Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding paling lama ..............................................
2 hari kerja setelah pernyataan banding diterima
Minutasi perkara banding harus sudah diserahkan kepada Panitera Muda Pidana dalam waktu ...............
7 hari kerja setelah permohonan diajukan
Tenggang waktu inzage ..............................................
Pengiriman Berkas Perkara ke Pengadilan Tingggi, sejak
7 hari kerja
pernyataan Banding diterima (tanpa harus menunggu memori banding), paling lama ...................
14 hari kerja
Jika permohonan banding tersebut dicabut oleh Pemohon sebelum diputus oleh Pengadilan Tinggi,
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 89
harus diberitahukan kepada Pengadilan Tinggi dan Terbanding pada hari itu juga atau paling lama pada hari kerja berikutnya ;
Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy masing-masing putusan, apabila tidak disertai maka berkas perkara ditnyatakan tidak lengkap ;
C. PROSES KASASI : URAIAN
JANGKA WAKTU
Pernyataan Kasasi dapat diajukan dalam tenggang waktu
14 hari kerja
14 hari kerja Setelah putusan banding diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa atau 14 hari setelah putusan diucapkan jika terdakwa diputus bebas ;
Laporan
kasasi
kepada
Mahkamah
Agung
harus
disampaikan saat permintaan kasasi diajukan, paling lama pada hari kerja berikutnya ;
Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada Termohon
2 hari kerja
Kasasi setelah pernyataan kasasi diterima, paling lama
Minutasi perkara kasasi yang diputus bebas dan
7 hari kerja
penyerahan salinan putusannya setelah permohonan kasasi diterima, harus diselesai dalam waktu :
Pemohon kasasi wajib menyerahkan memori kasasinya
14 hari kerja
setelah permohonan kasasi diajukan, paling lama
Memori kasasi harus diberitahukan kepada Termohon
2 hari kerja
Kasasi setelah memori diterima, dalam waktu
Kontra Memori Kasasi dapat diserahkan oleh Termohon
14 hari kerja
Kasasi setelah Termohon Kasasi menerima Memori Kasasi, paling lama
Pengiriman Berkas Perkara ke Mahkamah Agung, sejak
30 hari kerja
pernyataan Kasasi diterima, paling lama
Dalam setiap Putusan harus dilampirkan soft copy, apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap ;
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 90
D. PROSES PENINJAUAN KEMBALI URAIAN
JANGKA WAKTU
Pengadilan Negeri menerima permohonan Peninjauan Kembali ;
Kepaniteraan
Pidana
menyerahkan
permohonan
Peninjauan Kembali kepada Ketua Pengadilan Negeri pada hari itu juga atau pada hari kerja berikutnya ;
Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti ditetapkan pada hari itu juga atau pada hari kerja berikutnya;
Kepaniteraan
Pidana
meneruskan
permohonan
Peninjauan Kembali kepada Majelis Hakim yang ditunjuk pada hari itu juga atau paling lama pada hari kerja berikutnya ;
Majelis
Hakim
memeriksa
apakah
permintaan
Peninjauan Kembali memenuhi persyarakatan dalam
14 hari kerja
waktu paling lama
Panitera
Pengganti
menyerahkan
berita
acara
pemeriksaan dan berita acara pendapat kepada
2 hari kerja
setelah
sidang terakhir
Kepaniteraan Pidana ....
Kepaniteraan Pidana dalam waktu 7 hari sejak berkas diserahkan oleh Panitera Pengganti harus sudah mengirimkan berkas tersebut ke Mahkamah Agung ;
E. PROSES GRASI URAIAN
Permohonan Grasi diajukan oleh terdakwa atau keluarga
JANGKA WAKTU 1 hari kerja
terdakwa, dicatat dalam register, paling lama
Pemberkasan Grasi dengan pembuatan Berita Acara Asli paling lama 2 hari dan dikirim ke Mahkamah Agung pada hari itu juga atau hari kerja berikutnya ;
F. DELEGASI URAIAN
Permintaan bantuan pemberitahuan ke Pengadilan Negeri
JANGKA WAKTU 1 hari kerja
lain/ Delegasi, diselesaikan
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 91
Penyelesaian permintaan bantuan tersebut harus sudah
3 hari kerja
dijalankan, setelah permintaan bantuan tersebut diterima, paling lama
Pengiriman kembali relaas kepada Pengadilan Negeri
2 hari kerja
Pemohon Bantuan, diselesaikan :
Wakil Panitera melakukan pengawasan terhadap kinerja Jurusita apakah sudah benar-benar melaksanakan tugasnya tepat waktu dan diharuskan kepada Jurusita apabila telah melaksanakan tugasnya melapor kepada Wapan dengan memperlihatkan relaas-relaas/ hasil pekerjaannya ;
Setiap Pengadilan Negeri membentuk Tim Delegasi untuk melaksanakan delegasi dari Pengadilan Negeri pemohon ;
LINGKUNGAN HIDUP I. PENYELESAIAN PERKARA URAIAN 1.
JANGKA WAKTU
Pengadilan Negeri menerima pelimpahan berkas perkara dan
Pada hari itu juga
barang bukti dari Jaksa Penuntut Umum atau Petugas Kejaksaan yang berstatus PNS yang mendapat tugas resmi untuk itu. Setelah berkas diteliti oleh Panitera Muda Pidana apabila ada ketidaklengkapan hari itu juga dikembalikan kepada petugas dari Kejaksaan tersebut. 2.
Penerimaan pelimpahan berkas perkara dan barang bukti serta
2 hari kerja
pemeriksaan kelengkapan berkas dan Registrasi paling lama 2 (dua) hari kerja. 3.
Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri dan
3 hari kerja
penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera, dan penyerahan berkas perkara kepada Majelis Hakim paling lama 3 (tiga) hari kerja. 4.
Penetapan hari sidang dan penetapan penahanan (jika
2 hari kerja
terdakwa ditahan) paling lama 2 (dua) hari kerja. 5.
Penyerahan penetapan hari sidang dan penetapan penahanan
1 hari kerja
kepada Penuntut Umum paling lama 1 (satu) hari kerja. 6.
Persidangan pertama ditetapkan setelah berkas perkara
7 hari kerja
diterima oleh Majelis Hakim paling lama 7 (tujuh) hari kerja. 7.
Pemeriksaan
persidangan
yang
menyangkut
eksepsi,
90 hari kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 92
pemeriksaan saksi dan barang bukti, Terdakwa, Tuntutan, Pembelaan dan Putusan harus selesai, kecuali dalam perkara Pidana yang saksinya lebih dari 20 (dua puluh) orang, paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja; kecuali untuk perkara pidana khusus berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan, termasuk praperadilan. 8.
Panitera
Pengganti
wajib
melaporkan
tentang
tanggal
Pada hari itu juga
penundaan sidang beserta alasannya apabila persdiangan ditunda : pada hari itu juga. 9.
Majelis Hakim harus siap dengan konsep putusan yang akan
Pada hari itu juga
dibacakan dan Panitera Pengganti wajib melaporkan tanggal dan amar putusan yang telah ditanda tangani Majelis Hakim kepada Kepaniteraan Pidana : pada hari itu juga. 10.
Panitera Muda Pidana yang bertanggung jawab atas pencatatan
Pada hari itu juga
perkembangan persidangan tersebut ke dalam buku register yang diperuntukan untuk itu, juga setelah menerima laporan dari Panitera Pengganti : pada hari itu juga. 11.
Panitera Pengganti wajib menyelesaikan dan menyerahkan
Pada hari itu juga atau
Petikan Putusan yang dimaksud kepada Panitera Muda Pidana
hari kerja berikutnya
pada hari itu juga atau paling lama hari kerja berikutnya. 12.
Panitera Muda Pidana harus menyampaikan petikan putusan
1 hari kerja
kepada Penuntut Umum dan kepada Rutan serta Terdakwa atau Penasihat Hukumnya setelah petikan putusan tersebut diterima dari Panitera Pengganti, paling lama 1 (satu) hari kerja, dengan surat pengantar dan tanda terima. 13.
Majelis Hakim dan Panitera Pengganti wajib menyelesaikan
14 hari kerja
Minutasi dan pemberkasan perkara setelah putusan (kecuali putusan sela yang bukan putusan akhir) diucapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja. 14.
Untuk putusan verstek perkara tilang diserahkan kepada
Pada hari itu juga atau
Kejaksaan beserta barang buktinya, pada hari itu juga atau
hari kerja berikutnya
paling lama hari kerja berikutnya.
II.
Proses Banding URAIAN
JANGKA WAKTU
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 93
1.
Pernyataan banding dapat diajukan setelah putusan diucapkan
7 hari kerja
atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir, paling lama : 7 (tujuh) hari kerja. 2.
Laporan
banding
kepoada
Pengadilan
tinggi
harus
Pada hari itu juga atau
disampaikan pada hari itu juga saat permintaan banding
hari kerja berikutnya
diajukan atau paling lama pada hari kerja berikutnya . 3.
Pemberitahuan pernyataann banding kepada terbanding
2 hari kerja
paling lama : 2 (dua) hari kerja stelah pernyataan banding diterima . 4.
Minutasi perkara banding harus sudah diserahkan kepada
7 hari kerja
Panitera Muda Pidana dalam waktu : 7 (tujuh) hari kerja. 5.
Tenggang waktu Inzage : 7 (tujuh ) hari kerja.
7 hari kerja
6.
Pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi, sejak
14 hari kerja
pernyataan banding diterima (tanpa harus menunggu Memori Banding), paling lama 14 (empat belas) hari kerja. 7.
Jika permohonan banding tersebut dicabut oleh permohonan
Pada hari itu juga atau
sebelum di putus olehpengadilan tinggi, harus diberitahukan
hari kerja berikutnya
kepada Pengadilan Tinggi dan terbanding pada hari itu juga atau paling lama pada hari kerja berikutnya. 8.
Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy masingmasing putusan, apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap.
III.
PROSES KASASI URAIAN
1
JANGKA WAKTU
Pernyataan kasasi dapat diajukan dalam tenggang wakti 14 (empat
belas)
hari
kerja
setalah
putusan
14 hari
banding
diberitahukan kepada Penuntut umum dan Terdakwa atau 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan jika Terdakwa diputus bebas. 2.
Laporan Kasasi kepada Mahkamah Agung harus disampaikan
Pada hari kerja
saat permintaan kasasi diajukan paling lama pada hari kerja
berikutnya
berikutnya. 3.
Pemberitahuan pernyataan kasasi kepada termohon kasasi
2 hari kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 94
setelah pernyataan kasasi diterima, paling lama 2 (dua) hari kerja. 4.
Minutasi perkara kasasi yang diputus bebas dan penyerahan salinan
putusannya
setelah
stelah
permohonan
7 hari kerja
kasasi
diterima, harus selesai dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja. 5.
Pemohon kasasi wajib enyerahkan meoi kasasinya setelah
14 hari kerja
permohonan kasasi diajukan 14 (empat belas) hari kerja. 6.
Memori kasasi harus di berutahukan kepada termohoan kasasi
2 hari kerja
setelah emempori kasasi diterima dalam waktu 2 (dua) hari kerja. 7.
Kontra memori kasasi dapat diserahkan oleh termohon kasasi
14 hari kerja
setelah termohon kasasi menerima memori kasasi paling lama 14 (empat belas) hari kerja. 8.
Pengioriman berkas perkara ke Mahkamah Agung sejak
30 hari kerja
pernyataan kasasi diterima paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. 9.
Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap.
IV.
PROSES PENINJAUAN KEMBALI URAIAN
1.
Pengadilan
Negeri
menerima
JANGKA WAKTU permohonan
Peninjauan
Kembali. 2.
Kepaniteraan pidana menyerahkan permohonan peninjauan
Pada hari itu juga atau
Kembali kepada ketua Pengadilan Negeri pada hari itu juga
hari kerja berikutnya
atau pada hari kerja berikutnya. 3.
Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti ditetapkan pada hari itu juga atau pada hari kerja berikutnya.
Pada hari itu juga atau pada hari kerja berikutnya
4.
Kepaniteraan pidana meneruskan permohonan peninjauan
Pada hari itu juga atau
kembali kepada Majelis Hakim yang ditunjuk pada hari itu juga
hari kerja berikutnya
atau paling lama pada hari kerja berikutnya. 5.
Majelis Hakim memeriksa apakah permintaan permohonan
14 hari kerja
peninjauan kembali memenuhi persyaratan dalam waktu 14 Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 95
(empat belas) hari kerja 6.
Panitera Pengganti menyerahkan berita acara pemeriksaan
2 hari
dan berita acara pendapat kepada Panitera Pidana 2 (dua) hari setelah sidang terakhir 7.
Kepaniteraan Pidana dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak berkas
7 hari
diserahkan oleh Panitera Pengganti harus sudah mengirimkan berkas tersebut ke Mahkamah Agung
V.
PROSES GRASI URAIAN
1.
JANGKA WAKTU
Permohonan Grasi diajukan oleh Terdakwa atau keluarga
1 hari kerja
terdakwa dicatat dalam register 1 (satu) hari kerja 2.
Pemberkasan Grasi dengan pembuatan Berita Acara Asli paling Pada hari itu juga atau lama 2 (dua) hari dan dikirim ke Mahkamah Agung pada hari hari kerja berikutnya itu juga atau hari kerja berikutnya
VI.
DELEGASI URAIAN
1.
JANGKA WAKTU
Permintaan bantuan pemberitahuan ke Pengadilan Negeri lain
1 hari kerja
/ Delegasi diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari kerja 2.
Penyelesaian permintaan bantuan tersebut harus sudah
3 hari kerja
dijalankan setelah permintaan bantuan tersebut diterima paling lama 3 (tiga) hari kerja 3.
Pengiriman kembali relas kepada Pengadilan Negeri pemohon
2 hari kerja
bantuan diselesaikan dalam waktu 2 (dua) hari kerja 4.
Wakil Panitera melakukan pengawasan terhadap kinerja juru sita apakah sudah benar-benar melaksanakan tugasnya tepat waktu dan diharuskan kepada juru sita apabila telah melaksanakan tugasnya melapor ke pada Wapan dengan memperlihatkan relas-relas / hasil pekerjaannya.
5.
Pengadilan
Negeri
membentuk
tim
delegasi
untuk
melaksanakan delegasi dari Pengadilan Negeri pemohon.
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 96
VII.
LAPORAN PERKARA (UNTUK DISERAHKAN KEPADA KEPANITERAAN HUKUM) URAIAN
1.
JANGKA WAKTU
Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan bulanan kepada
Pada tanggal 5 setiap
Panitera Muda Hukum paling lambat pada tanggal 5 (lima)
bulannya
setiap bulannya 2.
Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan 4 (empat)
Pada tanggal 5 tiap 4
bulanan kepada Panitera Muda Hukum paling lambat pada
bulannya
tanggal 5 (lima) tiap 4 (empat) bulannya 3.
Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan 6 (enam) bulanan
Pada tanggal 5 setiap
kepada Panitera Muda Hukum paling lambat pada tanggal 5
6 bulannya
(lima) tiap 6 (enam) bulannya 4.
Panitera Muda pidana menyerahkan laporan tahunan kepada
Pada tanggal 5 Januari
Panitera Muda Hukum paling lambat pada tanggal 5 (lima) Januari 5.
Laporan pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat
Pada tanggal 5 setiap
(KIMWASMAT) paling lambat pada tanggal 5 (lima) setiap
bulannya
bulannya. 7.
KEHUTANAN URAIAN
1.
JANGKA WAKTU
Perkara pidana kehutanan adalah termasuk perkara pidana umum.
2.
Pengadilan Negeri Medan menerima pelimpahan berkas perkara pidana di bidang kehutanan dan barang bukti dari Jaksa Penuntut Umum atau Petugas Kejaksaan yang berstatus PNS yang mendapat tugas resmi untuk itu. Setelah berkas diteliti oleh Panitera Muda Pidana apabila ada ketidak lengkapan, hari itu juga dikembalikan kepada Petugas dari Kejaksaan tersebut.
3.
Penerimaan pelimpahan berkas perkara dan barang bukti serta
2 hari
pemeriksaan kelengkapan berkas dan register paling lama 2 (dua) hari. 4.
Penunjukkan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri dan
2 hari
Penunjukkan Panitera Pengganti oleh Panitera, penyerahan berkas perkara kepada Majelis Hakim paling lama 2 (dua) hari. 5.
Penetapan Hari Sidang dan Penetapan Penahanan (jika
1 hari kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 97
Terdakwa ditahan) paling lama 1 (satu) hari kerja 6.
Penyerahan Penetapan hari Sidang dan Penetapan Penahanan
1 hari kerja
kepada Penuntut Umum adalah 1 (satu) hari kerja. 7.
Persidangan pertama ditetapkan, setelah berkas perkara
7 hari kerja
diterima oleh Majelis Hakim paling lama 7 (tujuh) hari kerja. 8.
Penyelesaian Berita Acara Sidang harus selesai pada sidang
7 hari kerja
berikutnya atau setelah sidang terakhir 7 (tujuh) hari kerja. 9.
Pemeriksaan persidangan yang menyangkut eksepsi,
90 hari kerja
pemeriksaan saksi, barang bukti, terdakwa, tuntutan, pembelaan dan putusan harus selesai, kecuali dalam perkara pidana yang saksinya lebih dari 20 (dua puluh) orang, paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja, kecuali dalam perkara pidana khusus berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang bersangkutan, termasuk pra peradilan. 10.
Panitera Pengganti wajib melaporkan tentang tanggal penundaan hari sidang beserta alasannya dengan menyerahkan bukti penundaan hari sidang yang telah ditandatangani oleh Hakim Ketua, apabila perkara itu ditunda ke kepaniteraan pidana.
11.
Majelis Hakim harus siap dengan konsep putusan yang akan
Pada hari itu juga
dibacakan dan Panitera Pengganti wajib melaporkan tanggal dan amar putusan yang telah ditandatangani Majelis Hakim kepada Kepaniteraan Pidana pada hari itu juga. 12.
Panitera Muda Pidana bertanggung jawab atas pencatatan
Pada hari itu juga
perkembangan persidangan tersebut ke dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu, setelah menerima laporan dari Panitera Pengganti pada hari itu juga. 13.
Panitera Pengganti wajib menyelesaikan dan menyerahkan
Pada hari itu juga atau
Petikan Putusan yang dimaksud kepada Panitera Muda Pidana
hari kerja berikutnya
pada hari itu juga atau paling lama 1 (satu) hari kerja berikutnya. 14.
Panitera Muda Pidana harus menyampaikan petikan putusan
1
hari
kepada Penuntut Umum dan kepada Rutan serta Terdakwa atau Penasihat Hukumnya setelah petikan putusan tersebut diterima dari Panitera Pengganti, paling lama 1 (satu) hari, dengan surat pengantar dan tanda terima. Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 98
13
Majelis Hakim dan Panitera Pengganti wajib menyelesaikan
14 hari kerja
minutasi dan pemberkasan perkara setelah putusan (kecuali putusan sela yang bukan putusan akhir) diucapkan, paling lama 14 (empat belas) hari kerja
14.
Tindak pidana di bidang Kehutanan diatur dalam UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo PERPU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, mengelompokkan tindak pidana bidang Kehutanan menjadi kejahatan dan pelanggaran sebagaimana diatur pada Pasal 78 ayat (13) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.
15.
Pelaku tindak pidana kehutanan, baik yang berupa kejahatan maupun pelanggaran, dikenai sanksi pidana kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda.
16.
Bagi pelaku yang melakukan tindak pidana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (14) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, apabila dilakukan oleh dan atas nama badan/badan usaha, maka sanksi pidana dikenakan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan pidana tersebut ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.
17.
Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran dirampas untuk Negara (Imperatif) sebagaimana diatur pada Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.
18.
Kekayaan Negara berupa hasil hutan dan barang lainnya baik berupa temuan dan atau rampasan dari hasil kejahatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dilelang untuk Negara.
19.
Selain sanksi pidana, juga diatur sanksi administrasi yang berhubungan dengan setiap pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan dan lain-lain.
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 99
8.
TINDAK PIDANA PERS NO
RINCIAN PENYELESAIAN PERKARA
JANGKA WAKTU
1. PENYELESAIAN PERKARA 1
Pengadilan Negeri menerima pelimpahan berkas perkara dan barang bukti dari jaksa penuntut umum atau petugas kejaksaan yang berstatus PNS yng mendapat tugas resmi untuk itu. Setelah berkas diteliti oleh Panitera Muda Pidana, apabila ada ketidak lengkapan hari itu juga dikembalikan kepada petugas kejaksaan tersebut.
2
Penerimaan pelimpahan berkas perkara dan barang bukti serta pemeriksaan kelengkapan berkas dan registrasi
3
Penunjukan majelis hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri dan
2 hari kerja 2 hari kerja
penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera, penyerahan berkas perkara kepada Majelis Hakim. 4
Penetapan hari sidang dan penetapan penahanan (jika
1 hari kerja
terdakwa ditahan) 5
Penyerahan penetapan hari sidang dan penetapan penahanan
1 hari kerja
pada penuntut umum 6
Persidangan pertama ditetapkan, setelah penetapan berkas perkara diterima oleh hakim
7
Penyelesaian berita acara sidang harus selesai pada hari sidang berikutnya atau setelah sidang terakhir
8
Pemeriksaan
persidangan
yang
menyangkut
7 hari kerja 7 hari kerja
eksepsi,
pemeriksaan saksi dan barang bukti, terdakwa tuntutan, pembelaan dan putusan harus selesai kecuali dalam perkara pidana yang saksinya lebih dari 20 orang.
90 hari kerja
Kecuali untuk perkara pidana khusus, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang bersangkutan, termasuk praperadilan. 9
Panitera
pengganti
wajib
melaporkan
tentang
tanggal
penundaan sidang beserta alasannya apabila persidangan ditunda, pada hari itu juga ; 10
Majelis hakim harus siap dengan konsep putusan yang akan dibacakan dan Panitera Pengganti wajib melaporkan tanggal dan amar putusan yang telah ditandatangani Majelis Hakim Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 100
kepada Kepaniteraan Pidana : pada hari itu juga ; 11
Panitera Muda Pidana bertanggung jawab atas pencatatan perkembangan persidangan tersebut kedalam buku register yang diperuntukkan untuk itu, juga setelah menerima laporan dari Panitera Pengganti : pada hari itu juga ;
12
Panitera Pengganti wajib menyelesaikan dan menyerahkan Petikan Putusan yang dimaksud kepada Panitera Muda Pidana pada hari itu juga atau paling lama hari kerja berikutnya.
13
Panitera Muda Pidana harus menyampaikan petikan putusan kepada Penuntut Umum dan kepada Rutan serta Terdakwa atau Penasehat Hukumnya setelah petikan putusan tersebut
1 hari kerja
diterima dari Panitera Pengganti, paling lama ; Dengan surat pengantar dan tanda terima 14
Majelis Hakim dan Panitera Pengganti wajib menyelesaikan Minutasi dn Pemberkasan perkara setelah putusan (kecuali putusan sela yang bukan putusan akhir) diucapkan, paling
14 hari kerja
lama 15
Untuk putusan verstek perkara tilang diserahkan kepada Kejaksaan beserta barang buktinya, pada hari itu juga atau paling lama pada hari kerja berikutnya.
9.
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
1. Penyelesaian Perkara No.
Kegiatan
1.
Pengadilan Negeri menerima pelimpahan berkas
Tenggang Waktu
perkara dan barang bukti dari Jaksa Penuntut Umum atau Petugas Kejaksaan yang berstatus PNS yang mendapat tugas resmi untuk itu. Setelah berkas diteliti oleh Panitera Muda Pidana apabila ada ketidak lengkapan hari itu juga dikembalikan kepada Petugas dari Kejaksaan tersebut. 2.
Penerimaan Pelimpahan Berkas Perkara dan Barang
2 hari kerja.
Bukti serta Pemeriksaan Kelengkapan Berkas dan Registrasi. 3.
Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan
2 hari kerja.
Negeri dan Penunjukkan Panitera Pengganti oleh Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 101
Panitera, Penyerahan Berkas Perkara kepada Majelis Hakim. 4.
Penetapan Hari Sidang dan Penetapan Penahanan
1 hari kerja.
(jika terdakwa ditahan). 5.
Penyerahan Penetapan Hari sidang dan Penetapan
1 hari kerja.
Penahanan kepada Penuntut Umum. 6.
Persidangan pertama ditetapkan, setelah berkas
7 hari kerja.
perkara diterima oleh Majelis Hakim. 7.
Penyelesaian Berita Acara Sidang harus selesai pada
7 hari kerja.
hari sidang berikutnya atau setelah sidang terakhir. 8.
Pemeriksaan persidangan yang menyangkut Eksepsi,
90 hari kerja, kecuali
pemeriksaan saksi dan barang bukti, Terdakwa,
untuk perkara pidana
Tuntutan, Pembelaan dan Putusan harus selesai,
khusus berlaku
kecuali dalam perkara pidana yang saksinya lebih dari
ketentuan sebagaimana
20 orang.
diatur dalam undangundang yang bersangkutan, termasuk praperadilan.
9.
Panitera Pengganti wajib melaporkan tentang tanggal penundaan
sidang
beserta
alasannya
Pada hari itu juga.
apabila
persidangan ditunda. 10.
Majelis Hakim harus siap dengan konsep putusan yang akan
dibacakan
dan Panitera
Pengganti
Pada hari itu juga.
wajib
melaporkan tanggal dan amar putusan yang telah ditanda tangani Majelis Hakim kepada Kepaniteraan Pidana. 11.
Panitera Muda Pidana bertanggung jawab atas
Pada hari itu juga.
pencatatan perkembangan persidangan tersebut ke dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu, juga
setelah
menerima
laporan
dari
Panitera
Pengganti. 12.
13.
Panitera
Pengganti
wajib
menyelesaikan
dan
Pada hari itu juga atau
menyerahkan Petikan Putusan yang dimaksud kepada
paling lama hari kerja
Panitera Muda Pidana.
berikutnya.
Panitera Muda Pidana harus menyampaikan petikan
1 hari kerja.
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 102
putusan kepada Penuntut Umum dan Kepada Rutan serta Terdakwa atau Penasehat Hukumnya setelah petikan putusan tersebut diterima dari Panitera Pengganti dengan Surat pengantar dan tanda terima. 14.
Majelis
Hakim
dan
Panitera
Pengganti
wajib
14 Hari Kerja.
menyelesaikan Minutasi dan Pemberkasan perkara setelah putusan (kecuali putusan sela yang bukan putusan akhir) diucapkan. 15.
Untuk Putusan Verstek perkara tilang diserahkan
Pada hari itu juga atau
kepada kejaksaan beserta barang buktinya.
paling lama pada hari kerja berikutnya.
2. Proses Banding : No.
Kegiatan
Tenggang Waktu
1.
Pernyataan Banding dapat diajukan setelah putusan
7 hari kerja.
diucapkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir. 2.
Laporan Banding kepada Pengadilan Tinggi harus disampaikan.
Pada hari itu juga saat permintaan banding diajukan atau paling lama pada hari kerja berikutnya.
3.
Pemberitahuan
Pernyataan
Banding
kepada
2 hari kerja
Minutasi perkara banding harus sudah diserahkan
7 hari kerja
Terbanding. 4.
kepada Panitera Muda Pidana. 5.
Tenggang waktu Inzage
7 hari kerja.
6.
Pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi,
14 hari kerja.
sejak pernyataan Banding diterima (tanpa harus menunggu Memori Banding). 7.
Jika permohonan banding tersebut dicabut oleh
Pada hari itu juga atau
Pemohon sebelum diputus oleh Pengadilan Tinggi,
paling lama pada hari
harus diberitahukan kepada Pengadilan Tinggi dan
kerja berikutnya.
Terbanding. 8.
Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 103
masing-masing putusan, apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap. 3. Proses Kasasi: No.
Kegiatan
Tenggang Waktu
1.
Pernyataan Kasasi.
2.
Laporan Kasasi kepada Mahkamah Agung harus
3.
14 hari kerja; paling lama pada hari kerja
disampaikan.
berikutnya.
Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada Termohon
2 hari kerja.
Kasasi setelah pernyataan kasasi diterima. 4.
Minutasi perkara kasasi yang diputus bebas dan
7 hari kerja.
penyerahan salinan putusannya setelah permohonan kassi diterima. 5.
Pemohon
kasasi
wajib
menyerahkan
memori
14 hari kerja.
kasasinya setelah permohonan kasasi diajukan. 6.
Memori kasasi harus diberitahukan kepada Termohon
2 hari kerja.
Kasasi setelah memori diterima. 7.
Kontra
memori
kasasi
dapat
diserahkan
oleh
14 hari kerja.
Termohon Kasasi setelah Termohon Kasasi menerima Memori Kasasi. 8.
Pengiriman Berkas Perkara ke Mahkamah Agung, sejak
30 hari kerja.
pernyataan Kasasi diterima. 9.
Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy, apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap.
4. Proses Peninjauan Kembali : No.
Kegiatan
Tenggang Waktu
1.
Pengadilan Negeri menerima permohonan peninjauan kembali.
2.
Kepaniteraan
Pidana
menyerahkan
permohonan
Peninjauan kembali kepada Ketua Pengadilan Negeri. 3.
Penunjukkan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti ditetapkan.
4.
Kepaniteraan
Pada hari itu juga atau pada hari kerja berikutnya. Pada hari itu juga atau pada hari kerja berikutnya.
Pidana
meneruskan
permohonan
Pada hari itu juga atau
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 104
peninjauan kembali kepada Majelis Hakim yang
paling lama pada hari kerja
ditunjuk. 5.
Majelis
berikutnya. Hakim
memeriksa
apakah
permintaan
14 hari kerja.
peninjauan kembali memenuhi persyaratan. 6.
Panitera
Pengganti
menyerahkan
berita
acara
2 hari kerja
pemeriksaan dan berita acara pendapat kepada Kepaniteraan Pidana. 7.
Kepaniteraan Pidana harus sudah mengirimkan berkas
7 hari kerja.
tersebut ke Mahkamah Agung. 10. NARKOBA No. 1.
Kegiatan TINDAK PIDANA NARKOTIKA 1.
Dengan berlakunya Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, lampiran mengenai jenis Psikotropika golongan I dan golongan II sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika yang telah dipindahkan menjadi Narkotika golongan I menurut UU ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi ;
2.
Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara RI tahun 2009 Nomor 143), telah mengatur sanksi pidana minimal dan maksimal bagi pelaku. Upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana penjara seumur hidup dan pidana mati ;
3.
Untuk beberapa kwalifikasi perbuatan tertentu seperti pelaku setiap Penyalah Guna Narkotika golongan I, golongan II dan golongan III untuk diri sendiri hanya disebutkan sanksi pidana maksimal yaitu 4 (empat) tahun, 2 (dua) tahun, dan 1 (satu) tahun, tidak ada pidana denda ;
4.
Hakim didalam menjatuhkan pidana bagi pelaku Penyalah Guna Narkotika bagi diri sendiri perlu memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
5.
Dalam hal Penyalah Guna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 105
penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna orang tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (lihat SEMA Nomor 04 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pencandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial) ; 6.
Tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memutus suatu perkara, hendaknya Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku, benar-benar setimpal dengan perbuatannya, serta dampak edukasi kepada masyarakat (lihat pada SEMA No. 3 tahun 2001) ;
7.
Dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 mengatur pidana denda minimal dan maksimal, apabila denda tidak dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, maka pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar ;
8.
Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 tahun 2009 ;
9.
Tersangka atau Terdakwa didalam penyidikan atau pemeriksaan di sidang Pengadilan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta kekayaan dan harta benda isteri, suami, anak, dan setiap orang atau korporasi yang diketahuinya atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan Tersangka atau Terdakwa. Dan Hakim berwenang meminta Terdakwa membuktikan seluruh harta kekayaannya dan harta benda isteri, suami, anak dan setiap orang atau korporasi bukan berasal dari hasil tindak pidana Narkotika dan Prekusor Narkotika ;
10.
Sebelum sidang dibuka, Hakim dapat mengingatkan kepada saksi dan orang lain, yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk tidak menyebutkan identitas pelapor ;
11.
Pemusnahan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berhubungan dengan tindak pidana dilakukan oleh suatu Tiem yang ditentukan dalam UndangUndang No. 35 tahun 2009 dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima Penetapan Pemusnahan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat, dan waktu Pemusnahan tersebut dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 106
waktu yang sama ; 12.
Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara segera dimusnahkan, kecuali sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan ;
13.
Dalam hal alat atau barang yang dirampas adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada Pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan Pengadilan tingkat pertama ;
14.
Seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk Negara dan digunakan untuk kepentingan : a. Pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan ; b. Upaya rehabilitasi medis dan sosial ;
15.
Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana pasal-pasal atau Undang-Undang No. 35 tahun 2009, disamping pidana denda korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa : a. Pencabutan izin usaha dan atau ; b. Pencabutan status badan hukum ;
16.
Penyidik Kepolisian Negara RI dan Penyidik BNN (Badan Narkotika Nasional) berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 ;
17.
Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana
berwenang
melakukan
penyidikan
terhadap
tindak
pidana
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 107
penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika ;
18.
Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dalam sidang Pengadilan atas tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
19.
Untuk penyelesaian pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di Pengadilan harus diputus dan diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan termasuk minutasi (SEMA No. 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara) ;
II. PENYELESAIAN PERKARA
-
Dalam hal penyelesaian berkas perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berpedoman pada Administrasi Perkara Kepaniteraan Pidana pada Pengadilan Negeri Medan ;
-
Dalam hal proses Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Grasi, juga berpedoman pada Administrasi Perkara Kepaniteraan Pidana pada Pengadilan Negeri Medan ;
-
Dalam hal Delegasi, juga berpedoman pada Administrasi Perkara Kepaniteraan Pidana pada Pengadilan Negeri Medan ;
11. TINDAK PIDANA TERORISME NO
RINCIAN PENYELESAIAN PERKARA
JANGKA WAKTU
1. PENYELESAIAN PERKARA Pengadilan Negeri menerima pelimpahan berkas perkara dan barang bukti dari jaksa penuntut umum atau petugas 1
kejaksaan yang berstatus PNS yng mendapat tugas resmi untuk itu. Setelah berkas diteliti oleh Panitera Muda Pidana, apabila ada ketidak lengkapan hari itu juga dikembalikan kepada petugas kejaksaan tersebut.
2
Penerimaan pelimpahan berkas perkara dan barang bukti serta pemeriksaan kelengkapan berkas dan registrasi
2 hari kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 108
Penunjukan majelis hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri dan 3
2 hari kerja
penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera, penyerahan berkas perkara kepada Majelis Hakim.
4 5 6 7
Penetapan hari sidang dan penetapan penahanan (jika
1 hari kerja
terdakwa ditahan) Penyerahan penetapan hari sidang dan penetapan penahanan
1 hari kerja
pada penuntut umum Persidangan pertama ditetapkan, setelah penetapan berkas perkara diterima oleh hakim Penyelesaian berita acara sidang harus selesai pada hari sidang berikutnya atau setelah sidang terakhir Pemeriksaan
persidangan
yang
menyangkut
7 hari kerja 7 hari kerja
eksepsi,
pemeriksaan saksi dan barang bukti, terdakwa tuntutan, pembelaan dan putusan harus selesai kecuali dalam perkara 8
pidana yang saksinya lebih dari 20 orang.
90 hari kerja
Kecuali untuk perkara pidana khusus, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang bersangkutan, termasuk praperadilan. Panitera 9
pengganti
wajib
melaporkan
tentang
tanggal
penundaan sidang beserta alasannya apabila persidangan
1 hari kerja
ditunda ; Majelis hakim harus siap dengan konsep putusan yang akan 10
dibacakan dan Panitera Pengganti wajib melaporkan tanggal dan amar putusan yang telah ditandatangani Majelis Hakim
1 hari kerja
kepada Kepaniteraan Pidana : ; Panitera Muda Pidana bertanggung jawab atas pencatatan 11
perkembangan persidangan tersebut kedalam buku register yang diperuntukkan untuk itu, juga setelah menerima laporan
1 hari kerja
dari Panitera Pengganti : ; Panitera Pengganti wajib menyelesaikan dan menyerahkan 12
Petikan Putusan yang dimaksud kepada Panitera Muda Pidana
1 hari kerja
pada hari itu juga atau paling lama hari kerja berikutnya. Panitera Muda Pidana harus menyampaikan petikan putusan 13
kepada Penuntut Umum dan kepada Rutan serta Terdakwa atau Penasehat Hukumnya setelah petikan putusan tersebut
1 hari kerja
diterima dari Panitera Pengganti, paling lama ; Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 109
Dengan surat pengantar dan tanda terima Majelis Hakim dan Panitera Pengganti wajib menyelesaikan 14
Minutasi dn Pemberkasan perkara setelah putusan (kecuali putusan sela yang bukan putusan akhir) diucapkan, paling
14 hari kerja
lama Untuk putusan verstek perkara tilang diserahkan kepada 15
Kejaksaan beserta barang buktinya, pada hari itu juga atau paling lama pada hari kerja berikutnya.
2. PROSES BANDING ; Pernyataan 1
Banding
dapat
diajukan
setelah
putusan
diucapkan atau setelah putusan diberitahukan kepada
7 hari kerja
Terdakwa yang tidak hadir, paling lama Laporan banding kepada Pengadilan Tinggi harus disampaikan 2
pada hari itu juga saat permintaan banding diajukan atau paling lama pada hari kerja berikutnya.
3 4 5
Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding paling lama . Minutasi perkara banding harus sudah diserahkan kepada Panitera Muda Pidana dalam waktu ; Tenggang waktu Inzage
2 hari kerja 7 hari kerja 7 hari kerja
Pengiriman Berkas Perkara ke Pengadilan Tinggi, sejak 6
pernyataan banding diterima (tanpa harus menunggu Memori
14 hari kerja
Banding), paling lama Jika permohonan Banding tersebut dicabut oleh Pemohon 7
sebelum diputus oleh pengadilan Tinggi, harus diberitahukan kepada Pengadilan Tinggi dan Terbanding pada hari itu juga
1 hari kerja
atau paling lama pada hari kerja berikutnya ; Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy masing8
masing
putusan,
apabila
tidak
disertai
maka
berkas
dinyatakan tidak lengkap.
1 hari kerja
3. PROSES KASASI ; Pernyataan Kasasi dapat diajukan dalam tenggang waktu. 1
Setelah putusan banding diberitahukan kepada penuntut
14 hari kerja
Umum dan terdakwa atau 14 hari setelah putusan diucapkan jika Terdakwa putus bebas. Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 110
Laporan Kasasi kepada Mhkmh Agung harus disampaikan saat 2
permintaan kasasi diajukan, paling lama pada hari kerja
1 hari kerja
berikutnya ; Pemberitahuan Pernyataan Kasasi yang diputus bebas dan 3
penyerahan salinan putusannya setelah permohonan kasasi
2 hari kerja
diterima, harus selesai dalam waktu Minutasi perkara kasasi yang diputus bebas dan penyerahan 4
salinan putusannya setelah permohonan kasasi diterima,
7 hari kerja
harus selesai dalam waktu 5 6
Pemohon kasasi wajib menyerahkan memori kasasinya setelah permohonan kasasi diajukan, paling lama Memori kasasi harus diberitahukan kepada Termohon kasasi setelah memori diterima, dalam waktu
14 hari kerja 2 hari kerja
Kontra Memori Kasasi dapat diserahkan oleh Termohon 7
Kasasi setelah Termohon kasasi menerima Memori Kasasi,
14 hari kerja
paling lama 8 9
Pengiriman Berkas Perkara ke Mahkamah Agung, sejak pernyataan Kasasi diterima, paling lama.
30 hari kerja
Dalam setiap Putusan harus dilampirkan soft copy, apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap.
4. PROSES PENINJAUAN KEMBALI 1
Pengadilan
Negeri
menerima
permohonan
Peninjauan
Kembali.
1 hari kerja
Kepaniteraan Pidana menyerahkan permohonan Peninjauan 2
Kembali kepada Ketua Pengadilan Negeri pada hari itu juga
1 hari kerja
atau pada hari kerja berikutnya. 3
Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti ditetapkan pada hari itu juga atau pada hari kerja berikutnya.
2 hari kerja
Kepaniteraan Pidana meneruskan permohonan Peninjauan 4
Kembali kepada Majelis Hakim yang ditunjuk pada hari itu
1 hari kerja
juga atau paling lama pada hari kerja berikutnya. 5 6 7
Majelis Hakim memeriksa apakah permintaan peninjauan kembali memenuhi persyaratan dalam waktu paling lama Panitera Pengganti menyerahkan berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat kepada Kepaniteraan Pidana Kepaniteraan Pidana dalam waktu 7 hari sejak berkas
14 hari kerja 2 hari setelah sidang terakhir 7 hari kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 111
diserahkan oleh Panitera Pengganti harus sudah mengirimkan berks tersebut ke Mahkamah Agung. 5. PROSES GRASI. Permohonan Grasi diajukan oleh Terdakwa atau keluarga
1
terdakwa, dicatat dalam register, paling lama
1 hari kerja
Pemberkasan Grasi dengan pembuatan Berita Acara Asli paling lama
2
2 hari
Dan dikirim ke Mahkamah Agung pada hari itu juga atau hari kerja berikutnya
6. DELEGASI Permintaan bantuan pemberitahuan ke Pengadilan Negeri
1
lain/Delegasi, diselesaikan
1 hari kerja
Penyelesaian permintaan bantuan tersebut harus sudah 2
dijalankan, setelah permintaan bantuan tersebut diterima,
3 hari kerja
paling lama Pengiriman kembali relas kepada Pengadilan Negeri Pemohon
3
bantuan, diselesikan
2 hari kerja
Wakil Panitera melakukan pengawasan terhadp kinerja Jurusita apakah sudah benar benar melaksanakan tugasnya 4
tepat waktu dan diharuskan kepada Jurusita apabila telah
2 hari kerja
melaksanakan tugasnya melapor kepada Wapan dengan memperlihatkan relas-relas/hasil pekerjaannya. Setiap Pengadilan Negeri membentuk Tim Delegasi untuk
5 7.
melakasanakan delegasi dari Pengadilan Negeri Pemohon. LAPORAN PERKARA PIDANA ( UNTUK DISERAHKAN) KEPADA KEPANITERAAN HUKUM );
1 2 3 4 5
Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan bulanan kepada Panitera Muda Hukum paling lambt pada tanggal Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan 4 bulanan kepada Panitera Muda Hukum paling lambat pada tanggal Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan 6 bulanan kepada Panitera Muda Hukum paling lambat pada tanggal Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan tahunan kepada Panitera Muda Hukum paling lambat pada tanggal Laporan pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat (KIMWASMAT)paling lambat tanggal
3 tiap bulannya 3 tiap bulannya 3 tiap 6 bulannya 3 Januari 3 setiap bulannya
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 112
12. TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG NO
RINCIAN PENYELESAIAN PERKARA
JANGKA WAKTU
1. PENYELESAIAN PERKARA Pengadilan Negeri menerima pelimpahan berkas perkara dan barang bukti dari jaksa penuntut umum atau petugas 1
kejaksaan yang berstatus PNS yng mendapat tugas resmi untuk itu. Setelah berkas diteliti oleh Panitera Muda Pidana, apabila ada ketidak lengkapan hari itu juga dikembalikan kepada petugas kejaksaan tersebut.
2
Penerimaan pelimpahan berkas perkara dan barang bukti serta pemeriksaan kelengkapan berkas dan registrasi Penunjukan majelis hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri dan
3
2 hari kerja 2 hari kerja
penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera, penyerahan berkas perkara kepada Majelis Hakim.
4 5 6 7
Penetapan hari sidang dan penetapan penahanan (jika
1 hari kerja
terdakwa ditahan) Penyerahan
penetapan
hari
sidang
dan
penetapan
1 hari kerja
penahanan pada penuntut umum Persidangan pertama ditetapkan, setelah penetapan berkas perkara diterima oleh hakim Penyelesaian berita acara sidang harus selesai pada hari sidang berikutnya atau setelah sidang terakhir Pemeriksaan
persidangan
yang
menyangkut
7 hari kerja 7 hari kerja
eksepsi,
pemeriksaan saksi dan barang bukti, terdakwa tuntutan, pembelaan dan putusan harus selesai kecuali dalam perkara 8
pidana yang saksinya lebih dari 20 orang.
90 hari kerja
Kecuali untuk perkara pidana khusus, berlaku ketentuan sebagaimana
diatur
dalam
undang-undang
yang
bersangkutan, termasuk praperadilan. Panitera pengganti wajib melaporkan tentang tanggal 9
penundaan sidang beserta alasannya apabila persidangan
1 hari kerja
ditunda ; Majelis hakim harus siap dengan konsep putusan yang akan 10
dibacakan dan Panitera Pengganti wajib melaporkan tanggal
1 hari kerja
dan amar putusan yang telah ditandatangani Majelis Hakim Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 113
kepada Kepaniteraan Pidana : ; Panitera Muda Pidana bertanggung jawab atas pencatatan 11
perkembangan persidangan tersebut kedalam buku register yang diperuntukkan untuk itu, juga setelah menerima
1 hari kerja
laporan dari Panitera Pengganti : ; Panitera Pengganti wajib menyelesaikan dan menyerahkan 12
Petikan Putusan yang dimaksud kepada Panitera Muda Pidana pada hari itu juga atau paling lama hari kerja
1 hari kerja
berikutnya. Panitera Muda Pidana harus menyampaikan petikan putusan kepada Penuntut Umum dan kepada Rutan serta Terdakwa 13
atau Penasehat Hukumnya setelah petikan putusan tersebut
1 hari kerja
diterima dari Panitera Pengganti, paling lama ; Dengan surat pengantar dan tanda terima Majelis Hakim dan Panitera Pengganti wajib menyelesaikan 14
Minutasi dn Pemberkasan perkara setelah putusan (kecuali putusan sela yang bukan putusan akhir) diucapkan, paling
14 hari kerja
lama Untuk putusan verstek perkara tilang diserahkan kepada 15
Kejaksaan beserta barang buktinya, pada hari itu juga atau paling lama pada hari kerja berikutnya.
2. PROSES BANDING ; Pernyataan 1
Banding
dapat
diajukan
setelah
putusan
diucapkan atau setelah putusan diberitahukan kepada
7 hari kerja
Terdakwa yang tidak hadir, paling lama Laporan 2
banding
kepada
Pengadilan
Tinggi
harus
disampaikan pada hari itu juga saat permintaan banding diajukan atau paling lama pada hari kerja berikutnya.
3 4 5
Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding paling lama . Minutasi perkara banding harus sudah diserahkan kepada Panitera Muda Pidana dalam waktu ; Tenggang waktu Inzage
2 hari kerja 7 hari kerja 7 hari kerja
Pengiriman Berkas Perkara ke Pengadilan Tinggi, sejak 6
pernyataan banding diterima (tanpa harus menunggu
14 hari kerja
Memori Banding), paling lama Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 114
Jika permohonan Banding tersebut dicabut oleh Pemohon 7
sebelum diputus oleh pengadilan Tinggi, harus diberitahukan kepada Pengadilan Tinggi dan Terbanding pada hari itu juga
1 hari kerja
atau paling lama pada hari kerja berikutnya ; Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy masing8
masing putusan, apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap.
1 hari kerja
3. PROSES KASASI ; Pernyataan Kasasi dapat diajukan dalam tenggang waktu. 1
Setelah putusan banding diberitahukan kepada penuntut
14 hari kerja
Umum dan terdakwa atau 14 hari setelah putusan diucapkan jika Terdakwa putus bebas. Laporan Kasasi kepada Mhkmh Agung harus disampaikan
2
saat permintaan kasasi diajukan, paling lama pada hari kerja
1 hari kerja
berikutnya ; Pemberitahuan Pernyataan Kasasi yang diputus bebas dan 3
penyerahan salinan putusannya setelah permohonan kasasi
2 hari kerja
diterima, harus selesai dalam waktu Minutasi perkara kasasi yang diputus bebas dan penyerahan 4
salinan putusannya setelah permohonan kasasi diterima,
7 hari kerja
harus selesai dalam waktu 5 6
Pemohon kasasi wajib menyerahkan memori kasasinya setelah permohonan kasasi diajukan, paling lama Memori kasasi harus diberitahukan kepada Termohon kasasi setelah memori diterima, dalam waktu
14 hari kerja 2 hari kerja
Kontra Memori Kasasi dapat diserahkan oleh Termohon 7
Kasasi setelah Termohon kasasi menerima Memori Kasasi,
14 hari kerja
paling lama 8 9
Pengiriman Berkas Perkara ke Mahkamah Agung, sejak pernyataan Kasasi diterima, paling lama.
30 hari kerja
Dalam setiap Putusan harus dilampirkan soft copy, apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap.
4. PROSES PENINJAUAN KEMBALI 1
Pengadilan Negeri Kembali.
menerima
permohonan
Peninjauan
1 hari kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 115
Kepaniteraan Pidana menyerahkan permohonan Peninjauan 2
Kembali kepada Ketua Pengadilan Negeri pada hari itu juga
1 hari kerja
atau pada hari kerja berikutnya. 3
Penunjukan
Majelis
Hakim
dan
Panitera
Pengganti
ditetapkan pada hari itu juga atau pada hari kerja berikutnya.
2 hari kerja
Kepaniteraan Pidana meneruskan permohonan Peninjauan 4
Kembali kepada Majelis Hakim yang ditunjuk pada hari itu
1 hari kerja
juga atau paling lama pada hari kerja berikutnya. 5 6
Majelis Hakim memeriksa apakah permintaan peninjauan kembali memenuhi persyaratan dalam waktu paling lama Panitera Pengganti menyerahkan berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat kepada Kepaniteraan Pidana
14 hari kerja 2 hari setelah sidang terakhir
Kepaniteraan Pidana dalam waktu 7 hari sejak berkas 7
diserahkan
oleh
Panitera
Pengganti
harus
sudah
7 hari kerja
mengirimkan berks tersebut ke Mahkamah Agung. 5. PROSES GRASI. 1
Permohonan Grasi diajukan oleh Terdakwa atau keluarga terdakwa, dicatat dalam register, paling lama
1 hari kerja
Pemberkasan Grasi dengan pembuatan Berita Acara Asli 2
paling lama
2 hari
Dan dikirim ke Mahkamah Agung pada hari itu juga atau hari kerja berikutnya
6. DELEGASI 1
Permintaan bantuan pemberitahuan ke Pengadilan Negeri lain/Delegasi, diselesaikan
1 hari kerja
Penyelesaian permintaan bantuan tersebut harus sudah 2
dijalankan, setelah permintaan bantuan tersebut diterima,
3 hari kerja
paling lama 3
Pengiriman
kembali
relas
kepada
Pengadilan
Negeri
Pemohon bantuan, diselesikan
2 hari kerja
Wakil Panitera melakukan pengawasan terhadp kinerja Jurusita apakah sudah benar benar melaksanakan tugasnya 4
tepat waktu dan diharuskan kepada Jurusita apabila telah
2 hari kerja
melaksanakan tugasnya melapor kepada Wapan dengan memperlihatkan relas-relas/hasil pekerjaannya. 5
Setiap Pengadilan Negeri membentuk Tim Delegasi untuk Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 116
melakasanakan delegasi dari Pengadilan Negeri Pemohon. 7.
LAPORAN PERKARA PIDANA ( UNTUK DISERAHKAN) KEPADA KEPANITERAAN HUKUM ); 1 2 3 4 5
Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan bulanan kepada Panitera Muda Hukum paling lambt pada tanggal Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan 4 bulanan kepada Panitera Muda Hukum paling lambat pada tanggal Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan 6 bulanan kepada Panitera Muda Hukum paling lambat pada tanggal Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan tahunan kepada Panitera Muda Hukum paling lambat pada tanggal Laporan pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat (KIMWASMAT)paling lambat tanggal
3 tiap bulannya 3 tiap bulannya 3 tiap 6 bulannya 3 Januari 3 setiap bulannya
13. TINDAK PIDANA HAKI (HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL) NO I
URAIAN
WAKTU
A. DESAIN INDUSTRI 1. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna,atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi
yang
memberikan
kesan
estetis
dan
dapat
diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. 2. Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. 3. Perlindungan terhadap hak Desain Industri diberikan untuk Diselesaikan jangka waktu 10 (sepuluh) Tahun terhitung sejak tanggal
sesuai dengan UU
penerimaan.
No.8 tahun
4. Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk 1981 melaksanakan Hak Desain Indutri yang dimilikinya dan Tentang untuk
melarang
orang
lain
yang
tanpa
KUHP
persetujuannyamembuat,memakai,menjual,mengimport,men Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 117
gekspor dan/atau, mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri. 5. Dapat dipidana dengan Pidana penjara dan/atau denda bagi barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengeksport, dan atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri. 6. Tindak Pidana terhadap desain industry merupakan delik aduan B. PATEN. 1. Paten adalah Hak Eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Investor atas hasil investasinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri investasinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya; 2. Invensi adalah ide investor yang dituangkan kedalam suatu kegiatan teknologi
pemecaha dapat
masalah
berupa
yang
produk
spesifik atau
dibidang
proses,
atau
penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. 3. Investor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. 4. Pemegang paten adalah Inventor sebagai pemilik Paten atau pihak yang menerima Hak tersebut dari pemilik paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut Hak tersebut, yang terdaftar dalam Daftar Umum Paten. 5. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian Hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. 6. Paten diberikan untuk Invensi yang baru mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri 7. Suatu Invensi dianggap baru jika pada tanggal Penerimaan Invensi tersebut
tidak
dituangkan sebelumnya;
sama dengan teknologi yang
Diselesaikan sesuai dengan UU No8 tahun 1981
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 118
8. Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh)
tentang
tahun terhitung sejak waktu itu tidak dapat diperpanjang.
KUHP.
9. Paten
sederhana diberikan untuk jangka waktu 10
(sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang; 10. Dapat dipidana dengan pidana penjara dan atau/denda bagi barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten. 11. Tindak Pidana sebagaimana tersebut diatas adalah delik aduan. C. MEREK. 1. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, hurufhuruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. 2. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara
bersama-sama
atau
badan
hukum
untuk
membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. 3. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. 4. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang dipergunakan oleh beberapa orang atau badan hukum
Diselesaikan
secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang
sesuai dengan UU
dan/atau jasa sejenis lainnya.
No8 tahun 1981
5. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar umum
merek untuk
jangka waktu tertentu
menggunakan sendiri merek tersebut atau
tentang KUHP
dengan
memberikan
izin kepada pihak lain untuk menggunakannya; 6. Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 119
dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. 7. Dapat dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda bagi barang siapa demgan sengaja dan tanpa hak; a. Menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau dipergunakan. b. Menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan. c. Menggunakan tanda yang sama pada keseluruhannya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar. d. Menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi geografis. e. Milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar. f.
Terhadap pencantuman asal sebenarnya pada barang yang
merupakan
hasil
pelanggaran
ataupun
pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi geografis. g. Menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi asal pada barang atau jasa sehingga dapat
Diselesaikan
memperdaya atau menyesatkan mesyarakat mengenai
sesuai dengan UU
asal barang atau asal jasa tersebut.
No8 tahun 1981
h. Memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau
patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa
tentang KUHP
tersebut merupakan hasil pelanggaran tindak pidana merek. 8. Tindak Pidana sebagimana dimaksud pada butir 7 huruf a s/d h diatas, merupakan delik aduan. D. HAK CIPTA 1. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerimaan hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 120
mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan
berdasarkan
kemampuan,
pikiran,
imajinasi,
kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan kedalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. 3. Ciptaan
adalah
menunjukkan
hasil
setiap
keasliannya
karya
dalam
pencipta lapangan
yang ilmu
pengetahuan, seni, atau sastra. 4. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta,atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. 5. Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu hak ekslusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya, bagi Produser Rekaman Suara
Desain
untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman
berdasarkan
suara atau rekaman bunyinya, dan bagi Lembaga Penyiaran
sesuai dengan UU
untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya
No. 8 tahun 1981
siarannya.
tentang
6. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang
hak
cipta
untuk
mengumumkan
KUHP
atau
memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah
suatu
ciptaan
dilahirkan
tanpa
mengurangi
pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak, dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian dengan : a. Pewarisan. b. Hibah c. Wasit d. Perjanjian tertulis ; atau e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. 8. Negara memegang hak cipta atas : Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 121
a. Karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya. b. Folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya. c. Ciptaan yang tidak diketahui siapa penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan. d. Ciptaan
telah
diterbitkan
tetapi
tidak
diketahui
penciptanya dan/atau penerbitnya. 9. Dapat dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda bagi barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak :
Diselesaikan
a. Mengumumkan atau memperbanyak ciptaan, atau
sesuai dengan UU
membuat, memperbanyak atau menyiarkan rekaman
No8 tahun 1981
suara dan/atau gambar pertunjukan, memperbanyak
tentang
dan/atau menyewakan karya rekaman suara atau
KUHP
rekaman bunyi yang bukan hak ciptanya. b. Menyiarkan,memamerkan,mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud butir a) diatas. c. Memperbanyak
penggunaan
untuk
kepentingan
komersial suatu program komputer. d. Mengumumkan setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksaan pemerintah dibidang
agama,
pertahanan, dan keamanan negara, kesusilaan serta ketertiban umum. e. Memperbanyak atau mengumumkan ciptaan atas potret, tanpa seizin dari orang yang dipotret, atau izin ahli warisnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah
orang
yang dipotret meninggal dunia,atau
tanpa persetujuan orang lain atas nama yang dipotret, atau tidak untuk kepentingan yang dipotret atau tanpa persetujuan
dari
Lembaga
Penyiaran
membuat,
memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya
Diselesalikan
siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel,
sesuai dengan UU
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 122
f.
atau melalui system elektromagnetik lain.
No8 tahun 1981
Pemegang Hak Cipta yang tidak mencantumkan nama
tentang
pencipta dalam ciptaannya
KUHP
atau pihak lain yang
menerima penyerahan hak cipta atas seluruh ciptaan yang meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan itu,
mencantumkan nama pencipta pada
ciptaannya, mengganti atau mengubah judul ciptaan, atau mengubah isi ciptaan. g. Meniadakan atau mengubah informasi elektronik tentang informasi menejemen hak pencipta. h. Merusak, meniadakan, atau dibuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi sebagai pengaman hak pencipta. i.
Tidak memenuhi semua peraturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang
berwenang
terhadap
ciptaan-ciptaan
yang
menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi, khususnya dibidang cakram optic (optical disc). 10. Ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana hak cipta atau Hak terkait serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh negara untuk dimusnahkan, kecuali ciptaan di bidang seni dan bersifat unik, dapat dipertimbangkan untuk tidak dimusnahkan; 11. Kekuatan Hukum dari suatu pendaftaran ciptaan hapus karena : a. Penghapusan atas permohonan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pencipta atau pemegang hak cipta. b. Lampau waktu. c. Dinyatakan batal oleh putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. E. DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU 1. Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang didalamnya terdapat berbagai elemen
Diselesaikan sesuai dengan UU
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 123
dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah
No8 tahun 1981
elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling
tentang
berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah
KUHP
bahan
semikonduktor
yang
dimaksudkan
untuk
menghasilkan fungsi elektronik. 2. Desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. 3. Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain tata letak sirkuit terpadu. 4. Hak Desain tata letak sirkuit terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. 5. Pemegang hak adalah pemegang hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, yaitu pendesain atau penerima hak dari pendesain yang terdaftar dalam daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. 6. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan untuk Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang orisinil, yakni yang merupakan hasil karya mandiri pendesain, dan pada saat desain tata letak sirkuit terpadu tersebut dibuat tidak
Diselesaikan
merupakan sesuatu yang umum bagi para pendesain.
sesuai dengan UU
7. Perlindungan terhadap hak Desain Tata Letak Sirkuit
No8 tahun 1981
Terpadu diberikan kepada pemegang hak sejak sejak
tentang
pertama kali desain tersebut dieksploitasi
KUHP
secara
komersial dimanapun, atau sejak tanggal penerimaan. 8. Yang berhak memperoleh hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah Pendesain, yang dapat terdiri dari seseorang atau beberapa orang secara bersama atau yang menerima hak tersebut dari pendesain. 9. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat beralih atau Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 124
dialihkan dengan, pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. 10. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu terdaftar dapat dibatalkan oleh Direktorat Jenderal atas permintaan tertulis yang diajukan oleh pemegang hak. 11. Dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda barang siapa yang dengan sengaja dan tanpa hak membuat, memakai, menjual, mengimport, mengekport dan / atau mengedarkan barang yang didalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain yang telah diberi Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. 12. Dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda barang siapa yang dengan sengaja: 1. Menghapus hak Pendesain untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat
Desain tata Letak Sirkuit
Terpadu, daftar Umum desain tata letak
Sirkuit
Terpadu dan Berita Resmi Desain tata Letak sirkuit Terpadu, jika desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dibuat dalam hubungan dinas dan yang
dibuat berdasarkan
pesanan. 2. Tidak menjaga kerahasiaan permohonan sampai dengan diumumkannya permohonan yang bersangkutan, atau 3. Menghilangkan
Hak
Pendesain
untuk
tetap
dicantumkan nama dan identitasnya pada waktu pengalihan hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu,baik dalam sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Berita Resmi Desain Tata
Letak Sirkuit Terpadu
maupun dalam daftar Umum Desain Letak Sirkuit Terpadu. Tindak Pidana pada butir 12 angka 1,2 dan 3 diatas merupakan delik aduan. III.SOP ADMINISTRASI PERKARA PERDATA KEPANITERAAN HUKUM No 1.
Pekerjaan
Batas Waktu Pekerjaan
Membuat laporan bulanan yang terdiri dari :
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 125
a. Laporan keadaan perkara pidana/ perdata
Paling lambat tanggal 5 setiap
b. Laporan keuangan perkara pidana/ perdata
bulannya
c. Laporan jenis perkara pidana/ perdata
Paling lambat tanggal 5 setiap bulannya Paling lambat tanggal 5 setiap bulannya
2.
Membuat laporan bulanan yang terdiri dari : a. Laporan
perkara
pidana/perdata
yang Paling lambat tanggal 5 setiap
dimohonkan Banding b. Laporan
perkara
bulannya pidana/perdata
yang Paling lambat tanggal 5 setiap
dimohonkan Kasasi c. Laporan
bulannya
perkara
pidana/perdata
yang Paling lambat tanggal 5 setiap
dimohonkan Peninjauan Kembali
bulannya
d. Laporan perkara perdata yang dimohonkan Paling lambat tanggal 5 setiap Eksekusi
bulannya
e. Laporan perkara pidana yang dimohonkan Paling lambat tanggal 5 setiap Grasi/Remisi 3.
bulannya
Membuat laporan 6 bulanan yang terdiri dari: a.
Laporan tentang kegiatan Hakim perkara pidana
b.
Laporan tentang kegiatan Hakim perkara perdata
4
Paling lambat tanggal 5 setiap bulannya Paling lambat tanggal 5 setiap bulannya
Membuat laporan Tahunan dan menyerahkannya Paling lambat tanggal 7 setiap ke Pengadilan Tinggi.
bulan Januari
IV.SOP ADMINISTRASI UMUM A. TUGAS WAKIL SEKRETARIS NO. 1 2 3 4
K E G I A T A N Membuat program kerja pelaksanaan Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) dilaksanakan setelah turun DIPA. Menyusun
rencana kegiatan Kesekretariatan tahunan dan
rencana Anggaran tahun berjalan Mengkoordinir dan mengawasi tugas-tugas Sub.Bagian Umum,
JANGKA WAKTU 10 hari kerja 10 hari kerja Setiap hari kerja
Keuangan dan Kepegawaian Mengoreksi dan mengkoordinaskan Surat-surat keluar yang
1 hari kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 126
dibuat oleh Sub.Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian 5
Melakukan Kordinasi dengan Instansi terkait dilaksanakan sesuai kebutuhan Menyusun data
6
untuk
keperluan evaluasi
dan pelaporan
seluruh kegiatan untuk disampaikan kepada Pimpinan melalui
3 hari kerja
Panitera/Sekretaris B. SUB BAGIAN UMUM I. PENGELOLAAN ADMINISTRASI Pengelolaan Administrasi yang menjadi Tugas Pokok Sub.Bagian Umum meliputi: 1. Administrasi Tata Persuratan 2. Adminitrasi Perlengkapan 3. Administrasi Perencanaan 4. Kerumah tanggaan NO. 1
K E G I A T A N
JANGKA WAKTU
Administrasi Tata Persuratan a. Surat Masuk Yang dimaksud surat masuk adalah semua Surat-surat Dinas yang ditujukan ke Pengadilan Negeri Medan dan diterima pada Sub Bagian Umum atas delegasi Panitera/ Sekretaris. PENGELOLAAN SURAT MASUK
1 hari kerja
Surat masuk dan berkas perkara yang dikirim melalui POS yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Negeri Medan/Pansek Pengadilan Negeri Medan, masuk kotak PO.Box Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor 1274. Dan kemudian kurir mengambil surat-surat dan berkas perkara dari P.O.Box tersebut untuk diagenda dan dibuat lembaran disposisi oleh petugas Surat masuk.
Surat yang
diterima
diberikan tanda terima dan
1 hari kerja
diagendakan pada buku agenda surat masuk, diberikan nomor dan lembaran disposisi dibuat rangkap 3 (tiga) ,1 (satu)
lembar
asli
disposisi
disatukan
didepan
surat,1(satu) lembar untuk arsip Bapak KPN. Dan 1 (satu) lembar untuk arsip bagian Umum.
Panitera/Sekretaris mensortir Surat, untuk diteruskan
1 hari kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 127
kepada ketua Pengadilan Negeri Medan.
Ketua Pengadilan Negeri mendisposisi (kecuali Ketua
1 hari kerja
Dinas luar).
Surat kembali ke Panitera/Sekretaris untuk didisposisi.
1 hari kerja
Surat didistribusikan
sesuai disposisi oleh staf
1 hari kerja
Surat yang memerlukan jawaban/tanggapan, masing-
4 hari kerja
Panitera/ Sekretaris
masing harus sudah dijawab/ditanggapi.
Khusus
surat-surat
permohonan
perpanjangan
1 hari kerja
penahanan setelah diagenda oleh Sub Bagian Umum langsung diserahkan kepada Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera untuk diteruskan ke Paniteraan Pidana untuk diproses hari itu juga. PENGELOLAAN SURAT KELUAR
Surat diagendakan dalam buku agenda surat keluar, diberi nomor dan tanggal, pada
1 hari kerja
hari dan tanggal
tersebut, 1 (satu) lembar surat untuk pertinggal / Arsip pada Sub Bagian Umum.
Pengiriman surat
dan berkas perkara yang telah
1 hari kerja
terbungkus oleh Pamud Pidana, Perdata dan PHI baik itu banding, kasasi, dan Peninjauan kembali dilakukan melalui Kantor Pos dan dilaksanakan setiap hari, sedangkan
surat-surat yang sangat urgensi/penting
dikirim hari itu juga melalui kurir. 2
Administrasi Perlengkapan
Pencatatan aset /barang Milik Negara setiap ada kegiatan pengadaan
barang/jasa
setelah
3 hari kerja
adanya
penyerahan/laporan dari KPA dan telah adanya SP2D SPM dilakukan pencatatan / pengimputan kedalam Aplikasi SIMAK – BMN.
Pencatatan barang-barang Persediaan (ATK).
2 hari kerja
Pemberian Nomor Urut Pendaftaran (NUP) BMN.
4 hari kerja
Pembuatan Daftar Barang Ruangan (DBR).
3 hari kerja
Pembuatan Kartu Inventaris Barang (KIB).
2 hari kerja
Pembuatan laporan aset ke Sub Bagian Keuangan
3 hari kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 128
Membuat laporan Barang Milik Negara setiap semester ke
8 hari kerja
Instansi terkait.
Melakukan opname barang setiap bulan.
3 hari kerja
Pendataan Barang Inventaris yang telah rusak dan sudah
9 hari kerja
tidak bisa dipakai untuk diusulkan penghapusan.
Perpanjangan pajak kenderaan operasional roda 2 (dua)
2 hari kerja
dan roda empat yang masih bisa diperbaiki dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
Perawatan dan pemeliharaan gedung Kantor secara
2 kali setahun
periodik sesuai dengan kebutuhan.
Perawatan AC. dan Komputer (dilaksanakan sesuai dengan
3 bulan sekali
kebutuhan).
Perbaikan dan perawatan membelair yang masih bisa
2 kali setahun
diperbaiki dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan 3
Administrasi Perencanaan
Menghimpun data kebutuhan ATK. Dan sarana penunjang
3 hari kerja
kerja dari Ketua, Wakil Ketua, Panitera/Sekretaris, Panitera pengganti, Kepaniteraan dan Kesektariatan, tahun yang Akan datang.
Menyusun Rencana Kerja Tahunan yang berhubungan
12 hari kerja
dengan sarana dan prasarana.
Menyusun rencana kerja dan program kerja Sub.Bagian
3 hari kerja
Umum setiap awal. 4
Kerumah Tanggaan
a. Pengelolaan Perpustakaan Mencatat buku baru yang diterima kedalam buku
1 hari kerja
agenda, Buku Induk dan penomoran menurut Klasifikasi, yang diselesaikan selama 1 hari kerja oleh Petugas Perpustakaan Membuat perencanaan dan mengusulkan pengadaan
2 hari kerja pada
buku-buku Undang-undang Peraturan Pemerintah,
akhir tahun
Peraturan Daerah dan buku tentang hukum serta bukubuku yang ada relevansinya dengan kedinasan oleh Kepala Sub. Bagian Umum. Membuat catatan peminjam buku dan pengembalian
1 hari
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 129
buku dalam buku peminjaman, diselesaikan 1 jam Melakukan pemeliharaan, perawatan, koleksi buku-buku
1 hari kerja
setiap minggu.
b. Perawatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Memanaskan Genset.
1 bulan sekali selama 30 menit
Pemeliharaan Gedung sesuai dengan kebutuhan
15 hari kerja
dilaksanakan oleh pihak ketiga Perawatan dan Pemeliharaan AC oleh pihak ketiga
3 bulan sekali 2 hari kerja
Menguras dan mengisi kembali hidran, dilaksanakan sesuai kebutuhan
c. Keamanan Menyusun uraian tugas (Job Description) satuan
1 hari kerja
pengamanan setiap awal bulan. Melakukan
pertemuan
dalam
Rangka
evaluasi
pelaksanaan tugas dengan staf Sub. Bagian Umum dan
Setiap Akhir Bulan selama 2 jam
Satuan Pengaman. Melakukan dilaksanakan
Pengontrolan
lingkungan
oleh
Pengaman
Petugas
Kantor dan
Staf
Setiap hari selama 2 jam
Sub.Bagian Umum. Melakukan koordinasi dengan aparatur keamanan
2 hari kerja
terkait (Polres, Polsek, dan Kodim) apabila diperlukan. Mengerahkan semua tamu untuk melapor ke piket. Melakukan pengontrolan semua ruangan kerja setelah jam kerja, mematikan AC, Listrik dan Komputer yang
Setiap hari selama 2 jam
masih menyala dan mengunci pintu yang belum terkunci. Menyalakan lampu dimalam hari diluar ruangan
Setiap hari kerja
seperlunya, dilaksanakan oleh Petugas Pengamanan. Mencatat dalam buku bagi pegawai atau pihak luar yang melaksanakan kegiatan di lingkungan Kantor diluar jam kerja, diselesaikan sesuai dengan keperluan.
d. Kebersihan Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 130
Menyusun uraian tugas (Job Description) Petugas
1 hari kerja
Kebersihan dan Penanggung Jawab Petugas Kebersihan. Mengontrol pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian
Setiap hari kerja
tugas (Job Description) Disamping tugas-tugas tersebut diatas, Sub. Bagian Umum juga bertugas dan bertanggung jawab terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan Kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. II. PENGAWASAN MELEKAT NO
K E G I A T A N 1. Pengertian Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisian sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Maksud pengawasan a. Memperoleh
Informasi
apakah
peradilan,pengelolaan Administrasi Peradilan
penyelenggaraan
tehnis
telah dilaksanakan sesuai
dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Mencegah terjadinya penyimpangan, masalah Administrasi dan ketidak efienan penyelenggaraan peradilan. c. Menilai kinerja aparat Pengadilan. 3. Tujuan Pengawasan Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan dan kinerja pelayanan publik. 4. Ruang Lingkup Pengawasan a. Meliputi penyelenggaraan, pelaksanaan dan pengelolaan organisasi Administrasi dan financial pengadilan. b. Sasaran Pengawasan Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 131
-
Aparat Pengadilan Tinggi
-
Aparat Pengadilan Negeri
5. Bentuk Pengawasan a. Pengawasan langsung dengancara pemeriksaan reguler dan pemeriksaan khusus. b. Pengawasan tidak langsung dengan cara melakukan penilaian atas laporan tertulis, laporan lisan dan pemberitaan media massa. 6. Pelaksanaan Pengawasan dilingkungan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Medan. a. Pelaksanaan tugas pokok dilingkungan kesekretariatan yang meliputi Administrasi Kepegawaian, Keuangan, Inventaris barang dan Administrasi Umum. b. Evaluasi atas penyelenggaraan managemen peradilan Kepemimpinan kinerja Pengadilan dan kualitas pelayanan publik.
III. PENGAWASAN OLEH PARA KEPALA SUB.BAGIAN TERHADAP STAF NO. 1
K E G I A T A N
JANGKA WAKTU
Sub Bagian Umum a. Pelaksanaan penata usahaan Barang Milik Negara (BMN). b. Pencatatan barang persediaan. c. Pencatatan permintaan barang persediaan. d. Pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Negara (BMN). e. Penghapusan Milik Negara (BMN). f.
Mengelola agenda surat masuk dan surat keluar.
g. Pengiriman surat-surat keluar. h. Pengiriman berkas perkara ke PT. dan MA-RI. i.
Pengelolaan dan penata usahaan buku-buku perpustakaan.
j.
Pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor.
k. Pemeliharaan gedung dan peralatan kantor l.
Mengatur
pekerjaan
petugas
kebersihan,
petugas
keamanan kantor dan petugas piket harian. m. Pembuatan konsep-konsep laporan. Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 132
n. Pelaksanaan tugas sesuai dengan S O P. C. TUGAS SUB BAGIAN KEUANGAN N O 1.
NAMA KEGIATAN
JANGKA WAKTU
Perencanaan Anggaran a. Membuat dan Menyusun RKAKL dan data pendukung kelengkapan untuk diserahkan
Paling Lama Bulan Pebruari
ke Pengadilan Tinggi Medan 2.
Administrasi Keuangan a. Mengagenda surat masuk yang sudah didisposisi oleh Ketua Pengadilan Negeri
Sejak surat itu diterima
Medan dan Panitera / Sekretaris b. Membuat surat keluar / surat jawaban
1 hari kerja
c. Membuat Berita Acara Rekonsiliasi
1 hari kerja
d. Membuat Rekapitulasi Gaji Pegawai yang disampaikan ke Bank. 3.
2 hari kerja
Pelaksanaan Anggaran a. Gaji Induk.
Membuat daftar gaji pegawai menggunakan aplikasi gaji dan menyusun kelengkapan daftar gaji (SK kenaikan
3 hari kerja setiap awal bulan
berkala, SK kenaikan pangkat, Tunjangan istri/anak dan SK mutasi)
Membuat faktur pajak/surat setoran pajak (SSP)
Koreksi daftar gaji dan kelengkapannya
Pengajuan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) daftar gaji dan kelengkapannya untuk ditandatangani
1 hari kerja 1 hari kerja
1 hari kerja
oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Setoran Pajak (SSP) untuk ditandatangani oleh Pejabat
2 hari kerja
Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 133
Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan
Paling lama tanggal 10 setiap bulannya
Perbendaharaan Negara (KPPN). b. Gaji Susulan /Kekurangan Gaji/ Beras.
Membuat daftar gaji susulan/kekurangan gaji dan beras pegawai menggunakan aplikasi gaji dan menyusun kelengkapan daftar gaji (SK kenaikan berkala, SK
3 hari kerja
kenaikan pangkat, Tunjangan istri/anak, SK mutasi
Membuat faktur pajak/surat setoran pajak (SSP)
Koreksi daftar gaji susulan/kekurangan gaji dan kelengkapannya
1 hari kerja 1 hari kerja
Pengajuan Daftar gaji susulan/kekurangan gaji dan kelengkapannya beserta Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
1 hari kerja
(SPTJM) untuk ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran
Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Setoran Pajak (SSP) untuk ditandatangani oleh Pejabat
2 hari kerja
Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM)
Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan
1 hari kerja
Perbendaharaan Negara (KPPN). c. Uang Kehormatan Hakim Ad-Hoc Perikanan Dan PHI.
Membuat daftar uang kehormatan Hakim Ad-Hoc Perikanan dan PHI menyusun
3 hari kerja
kelengkapan daftar uang kehormatan
Membuat faktur pajak/surat setoran pajak (SSP)
Koreksi daftar uang kehormatan Hakim Ad-Hoc Perikanan dan PHI beserta
1 hari kerja 1 hari kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 134
kelengkapannya
Pengajuan Daftar Hakim Ad-Hoc Perikanan dan PHI dan kelengkapannya beserta Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
1 hari kerja
(SPTJM) untuk ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran
Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Setoran Pajak (SSP) untuk ditandatangani oleh Pejabat
2 hari kerja
Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM)
Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan
Paling lama tanggal 10 setiap bulannya
Perbendaharaan Negara (KPPN). d. Uang Makan.
Membuat dan mengkoreksi Daftar Nominatif uang makan setelah mendapat rekapitulasi absensi dari sub bagian
Tanggal 5 setiap bulannya dalam 2 hari kerja
kepegawaian
Membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan ditandatangani
1 hari kerja
oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Setoran Pajak (SSP)
1 hari kerja
Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar
1 hari kerja
(SPM)
Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan
1
hari kerja
Perbendaharaan Negara (KPPN). e. Uang Lembur.
Membuat Surat Perintah Kerja Lembur yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna
1 hari kerja
Anggaran (KPA)
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 135
Membuat Daftar Absent Lembur
Penandatanganan oleh penerima/yang diperintah Kerja Lembur dan disetujui
2 hari kerja 1 hari kerja
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Pembuatan Daftar Nominatif uang lembur dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab
1 hari kerja
Mutlak (SPTJM)
Penandatanganan Daftar Nominatif uang lembur dan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) oleh Kuasa Pengguna
1 hari kerja
Anggaran
Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pembuatan Surat Setoran Pajak
1 hari kerja
(SSP)
Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar
1 hari kerja
(SPM)
Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan
1 hari kerja
Perbendaharaan Negara (KPPN). f.
Gaji Ke 13 (Tiga Belas)
Membuat daftar gaji ke 13 Hakim dan pegawai menggunakan aplikasi gaji dan kelengkapannya mengacu pada daftar gaji bulan Juni, dilaksanakan setelah ada Surat
3 hari kerja
Edaran Menteri Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
Membuat faktur pajak/ Surat Setoran Pajak (SSP)
Koreksi daftar gaji ke 13 dan kelengkapannya
1 hari kerja 1 hari kerja
Pengajuan Daftar gaji ke 13 dan kelengkapannya dan Surat Pernyataan
1 hari kerja
Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 136
ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran
Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pembuatan Surat Setoran Pajak
1 hari kerja
(SSP)
Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Setoran Pajak (SSP) untuk ditandatangani oleh Pejabat
1 hari kerja
Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM)
Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan
1 hari kerja
Perbendaharaan Negara (KPPN). g. Remunerasi dan Pertanggung Jawabannya.
Membuat daftar nominatif remunerasi Pengadilan Negeri Medan berdasarkan rekapitulasi absent dari Sub Bagian Kepegawaian, dilaksanakan setelah ada
3 hari kerja
Surat Perintah dari Pengadilan Tinggi Medan
Koreksi daftar nominatif oleh Bendahara Pengeluaran dan Kepala Sub Bagian
1 hari kerja
Keuangan
Penandatanganan rekapitulasi permintaan remunerasi Pengadilan Negeri Medan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan dan Kuasa
1 hari kerja
Pengguna Anggaran
Mengirim rekapitulasi permintaan remunerasi Pengadilan Negeri Medan ke
1 hari kerja
Pengadilan Tinggi Medan
Daftar Nominatif Remunerasi harus ditandatangani oleh setiap Pegawai yang
7 hari kerja
menerima remunerasi
Penandatanganan rekapitulasi pertanggungjawaban permintaan
1 hari kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 137
remunerasi Pengadilan Negeri Medan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan dan Kuasa Pengguna Anggaran
Mengantar rekapitulasi pertanggungjawaban permintaan remunerasi Pengadilan Negeri Medan ke
1 hari kerja
Pengadilan Negeri Medan ke Pengadilan Tinggi Medan. h. Pengajuan Uang Persediaan
Mengajukan permintaan Kartu Pengawas (Karwas) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai pertanggungjawaban kas di bendahara
3 hari kerja
pengeluaran tahun lalu untuk syarat pengajuan uang persediaan (UP)
Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan
1 hari kerja
Perbendaharaan Negara (KPPN). i.
Tambahan Uang Persediaan (TUP).
Pembuatan surat permohonan permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang bersifat mendesak untuk
Dilaksanakan Sesuai Kebutuhan
menunjang Uang Persediaan yang tidak cukup
Pembuatan surat Permohonan permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diajukan ke Kantor Pelayanan
1 hari kerja
Perbendaharaan Negara
Membuat SPM Tambahan Uang Persediaan (TUP) dengan kelengkapannya
1 hari kerja
Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) Tambahan Uang Persediaan (TUP) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan
1 hari kerja
Negara (KPPN) j.
Pengajuan Ganti Uang Persediaan Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 138
(GUP)
Mengajukan ganti uang persediaan (GUP) dan kelengkapannya
2 hari kerja
Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan
1 hari kerja
Perbendaharaan Negara (KPPN). k. Pengajuan SPM Langsung (LS)
Membuat SPM Langsung (LS) dan kelengkapannya
1 hari kerja
Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan
1 hari kerja
Perbendaharaan Negara (KPPN). l.
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Menerima, membukukan dan menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Bank persepsi
Melaporkan pembukuan disertai bukti penyetoran untuk ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris
Melaporkan Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Koordinator Wilayah
4.
Setiap hari Jumat (Kecuali hari Jumat libur dilaksanakan hari kerja sebelumnya) Setiap hari Senin (Kecuali hari Senin libur dilaksanakan hari kerja berikutnya) Paling lama tanggal 5 setiap bulannya
Pertanggungjawaban Laporan Keuangan. a. Pelaporan Bulanan Sistem Akuntansi Pengguna Anggaran (SAKPA).
Pembuat Pelaporan memasukkan data ke aplikasi setelah menerima bukti setoran dari Bendahara Pengeluaran dan
1 hari kerja
Bendahara Penerima sesuai format dari KPPN
Surat Perintah Membayar (SPM) yang telah disetujui oleh KPPN akan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan
2 hari kerja
(SP2D) tersebut di input ke aplikasi SAKPA
Melakukan Rekonsiliasi untuk menyamakan hasil belanja selama sebulan
1 hari kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 139
antara Satker dan KPPN
Membuat Laporan ke KORWIL dan ke Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) setelah menerima Laporan SIMAK Barang Milik Negara (BMN) dari
1 hari kerja
Sub Bag. Umum paling lambat tanggal 3 setiap bulannya
Mengantar laporan keuangan ke KORWIL, Biro Keuangan Mahkamah Agung RI, Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI dan BadanPengawasan
1 hari kerja
Mahkamah Agung RI paling lambat tanggal 10 setiap bulannya b. Pelaporan Keuangan Setiap per Triwulan.
Laporan Realisasi Belanja per Triwulan.
Pembuatan laporan keuangan hasil realisasi belanja selama 3 bulan diantar ke Koordinator Wilayah dan ke Mahkamah
1 hari kerja
2 hari kerja
Agung RI
Laporan PP No. 39 Tahun 2006 (Aplikasi Bapenas) per Triwulan.
Melakukan input data aplikasi PP No. 39 Tahun 2006 formulir A untuk Pengadilan Negeri dan Penandatanganan oleh Pejabat
1 hari kerja
Pembuat Komitmen (P2K)
Mengantar laporan aplikasi PP No. 39 Tahun 2006 ke Koordinator Wilayah
1 hari kerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Pembuatan LAKIP
Pengiriman LAKIP ke Pengadilan Tinggi
Setiap Akhir Tahun 1 hari kerja
Penatausahaan dan Pengawasaan 5.
Anggaran a. Buku Kas Umum
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 140
Buku Kas Umum pada awal tahun diberi 1 hari kerja
penomoran disetiap lembarnya dan diparaf oleh Kuasa Pengguna Anggaran
Buku Kas Umum ditutup setiap bulannya 1 hari kerja
dan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) b. Buku Pembantu
Buku pembantu kas tunai dibukukan pada
1 hari kerja
setiap transaksi dan ditutup setiap bulan
Buku pembantu bank dibukukan pada 1 hari kerja
setiap ada transaksi yang ada di rekening giro
Buku pembantu pajak dibukukan pada 1 hari kerja
setiap transaksi/pembayaran surat setoran pajak (SSP)
Kuasa Pengguna Anggaran melakukan pemeriksaan terhadap Buku Kas Umum, Buku Kas Tunai, Buku Pembantu Bank dan
Selama 3 bulan sekali
Buku Pembantu Pajak. TUGAS SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN No. 1.
KEGIATAN Peningkatan
Pengelolaan
Data
JANGKA WAKTU dan
Informasi
Kepegawaian a. Mengelola surat dinas penting yang telah didisposisi Ketua Pengadilan Negeri Medan :
Surat yang diterima sub bagian
Kepegawaian dari disposisi Ketua Pengadilan dan
hari itu juga
Panitera / Sekretaris diagenda pada buku surat masuk sejak surat itu diterima;
Surat – surat yang memerlukan tindak lanjut mulai
2 hari kerja
dari konsep, pengetikan dan koreksi oleh Ka. Sub bagian kepegawaian diselesaikan selama ;
Mengirimkan surat yang telah ditandatangani oleh
1 hari kerja
Ketua Pengadilan Negeri Medan / Panitera Sekretaris baik melalui fax maupun melalui bagian umum, Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 141
diselesaikan selama ; b. Pengelolaan file Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri
setiap hari kerja
Medan dilaksanakan ; c. Mengadakan
inventarisasi
jumlah
data
pegawai
4 hari kerja
(Bezzeting) yang disusun pada akhir tahun anggaran, penegetikan jumlah data pegawai (Bezzeting) dan koreksi oleh Kasub Bag Kepegawaian diselesaikan selama ; d. Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) disusun
4 hari kerja
pada akhir tahun anggaran, pengetikan Daftar Urut Kepangkatan dan koreksi oleh Kasub Bag Kepegawaian diselesaikan selama ; e. Penyusunan
Daftar
Urut
Senioritas
(DUS)
Hakim
4 hari kerja
Pengadilan Negeri (Pelaksanaan sesuai kebutuhan) selama ; f. Pembuatan lembaran absensi daftar hadir dan daftar
setiap hari kerja
pulang Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Medan dilaksanakan ; g. Perekapan absensi Hakim dan Karyawan / Karyawati Pengadilan Negeri :
Pengumpulan daftar absensi dan Pengetikan hasil
2 hari kerja
perekapan absen diselesaikan selama ;
Koreksi oleh Kasub Bag Kepegawaian diselesaikan
2 hari kerja
selama ;
Penyerahan rekap absensi kepada Bagian Keuangan
5 setiap bulannya.
untuk uang makan dan uang remunerasi paling lambat tanggal h. Pembuatan SK Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA) setelah
1 hari kerja
turun SK dari Pengadilan Tinggi Medan, diselesaikan ; i. Pembuatan SK Pengelola Keuangan ( SK Pejabat Pembuat
2 hari kerja
Kometmen, Pejabat Pengadaan, Panitia Pengadaan, Petugas Pengelola Anggaran Belanja Pegawai ( PPABP ) SK Penguji, Surat Perintah Pebayaran
( SPP ) dan
Penandatangan Surat Perintah Membayar ( SPM ) SK Pengelola Keuangan, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, diselesaikan; j.
Pembuatan SK Honorer ( Pramubakti, Supir, Satpam,
1 hari kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 142
dan IT ) ; k. Pembuatan SK Hakim Pengawas Bidang dan Hakim
1 hari kerja
Pengamat (pelaksanaan sesuai kebutuhan) ; l. Membuat jadwal piket karyawan / karyawati setiap 3
1 hari kerja
(tiga) bulan sekali, diselesaikan selama. 2.
Proses Pengusulan Kenaikan Pangkat a. Meneliti kelengkapan berkas usulan, pengetikan usulan,
3 hari kerja
dan koreksi oleh Ka. Sub Bag Kepegawaian diselesaikan selama ; b. Proses penomoran dan pengiriman berkas yang surat
3 hari kerja
usulannya telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri / Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri diselesaikan selama ; c. Kenaikan Pangkat Reguler
Menyusun daftar Hakim dan Pegawai yang akan naik
2 hari kerja
pangkat selama 1 (satu) tahun, dibuat pada akhir tahun dan diselesaikan selama ;
Pengumpulan data pendukung usulan Kenaikan
3 hari kerja
Pangkat diselesaikan selama ;
Meneruskan usul kenaikan pangkat tersebut telah
2 hari kerja
ditanda tangani Ketua Pengadilan Negeri diselesaikan selama ;
Koreksi oleh Kasub Bag Kepegawaian terhadap
3 hari kerja
usulan kenaikan pangkat reguler diselesaikan selama. d. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
2 hari kerja
Dibuat telaahan diselesaikan selama ; Dilakukan Baperjakat dilaksanakan sesuai dengan
2 hari kerja
kebutuhan ;
Bag
2 hari kerja
Mengirimkan usul kenaikan pangkat yang telah
2 hari kerja
Pengetikan
usulan,
koreksi
oleh
Kasub
Kepegawaian diselesaikan selama ;
ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi diselesaikan selama. e. Kenaikan Pangkat Pilihan
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 143
1 hari kerja
Dibuat telaahan diselesaikan selama ; yang
3 hari kerja
Dilakukan Baperjakat dilaksanakan sesuai dengan
2 hari kerja
Mengusulkan
usul
kenaikan
pangkat
diselesaikan selama ;
kebutuhan ;
Pengetikan usulan dan koreksi oleh Kasub Bag
2 hari kerja
Kepegawaian diselesaikan selama ;
Mengirimkan usul kenaikan pangkat yang telah
2 hari kerja
ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi diselesaikan selama. f. Kenaikan Pangkat Pengabdian
Pengumpulan Data diselesaikan selama ; Mengusulkan usul kenaikan pangkat diselesaikan
2 hari kerja 2 hari kerja
selama ;
Pengetikan dan koreksi oleh Kasub Bag Kepegawaian
2 hari kerja
diselesaikan selama ;
Mengirimkan usul kenaikan pangkat yang telah
2 hari kerja
ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi diselesaikan selama. 3.
Kenaikan Gaji Berkala a. Menyusun daftar Hakim dan Pegawai yang akan naik gaji
3 hari kerja
berkala setiap akhir tahun, diselesaikan selama ; b.
Pembuatan SK Kenaikan Gaji berkala, dibuat 2 bulan
5 hari kerja
sebelum TMT kenaikan gaji berkala, diselesaikan selama ; c. Disampaikan kepada yang bersangkutan, pembuat daftar
2 hari kerja
gaji dan dimasukkan ke file yang bersangkutan, diselesaikan selama ; 4.
Mutasi Hakim dan Pegawai a. Membuat Surat Perintah Melaksanakan Tugas dan Surat
1 hari kerja
Perintah Menduduki Jabatan, diselesaikan selama ; b. Disampaikan kepada yang bersangkutan, Bendahara, dan
2 hari kerja
dimasukan ke file yang bersangkutan, diselesaikan selama. 5.
Usul Jabatan Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 144
a. Penelitian Dokumen dan dibuatkan telaahan diselesaikan
3 hari kerja
selama ; b. Dilakukan
Baperjakat
dilaksanakan
sesuai
dengan
2 hari kerja
c. Mengirimkan usul jabatan yang telah ditandatangani oleh
2 hari kerja
kebutuhan ; Ketua
Pengadilan
Negeri
ke
Pengadilan
Tinggi
diselesaikan selama . 6.
Usul Pensiun a. Pengumpulan data dilakukan 6 bulan sebelum yang
4 hari kerja
bersangkutan memasuki usia pensiun diselesaikan selama ; b. Mengirimkan usul pensiun yang telah ditandatangani
2 hari kerja
oleh Ketua Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi diselesaikan selama. 7.
Usulan Tanda Penghargaan Satya Lencana a. Pengumpulan data untuk Hakim dan Pegawai yang telah
awal tahun
memasuki masa kerja selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun dilakukan setiap tahun, diselesaikan setiap ; b. Mengirimkan usulan tanda penghargaan Satya Lencana
3 hari kerja
yang telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi diselesaikan selama. 8.
Cuti Hakim dan Pegawai a. Pengetikan surat cuti diselesaikan selama ;
1 hari kerja
b. Mencatat pada buku agenda cuti diselesaikan selama;
1 hari kerja
c. Menyampaikan kepada yang bersangkutan dan arsip file
1 hari kerja
yang bersangkutan diselesaikan selama. 9.
Hukuman Disiplin. a. Membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri
1 hari kerja
diselesaikan selama ; b. Membuat surat tugas pemeriksaan dan diberikan kepada
2 hari kerja
tim pemeriksa diselesaikan selama ; c. Membuat dan mengirim surat pemanggilan diselesaikan
3 hari kerja ;
selama ; d. Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa dilakukan sesuai dengan kebutuhan ; e. Membuat laporan kepada Ketua Pengadilan serta tindak
2 hari kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 145
lanjut sesuai rekomendasi, diselesaikan selama. 10.
DP3. a.
Menyiapkan formulir DP3, menyerahkan pada atasan
2 hari kerja
langsung yang dinilai, diselesaikan selama ; b. Pengetikan DP3 diselesaikan selama 15 hari kerja untuk
7 hari kerja
DP3 Hakim, Struktural, Panitera Pengganti dan Jurusita, untuk DP3 Karyawan diserahkan kepada Ka. Sub nya masing – masing dan dikerjakan oleh Sub nya masing – masing selama ; c. Penandatanganan oleh pejabat penilai, yang dinilai dan
5 hari kerja
atasan pejabat penilai serta memasukkan kembali ke file yang bersangkutan tersebut diselesaikan selama. 3.
Kenaikan Gaji Berkala 3 hari kerja
4.
a. Menyusun daftar Hakim dan Pegawai yang akan naik gaji berkala setiap akhir tahun, diselesaikan selama ; b. Pembuatan SK Kenaikan Gaji berkala, dibuat 2 bulan sebelum TMT kenaikan gaji berkala, diselesaikan selama; c. Disampaikan kepada yang bersangkutan, pembuat daftar gaji dan dimasukkan ke file yang bersangkutan, diselesaikan selama ; Mutasi Hakim dan Pegawai
1 hari kerja
5.
a. Membuat Surat Perintah Melaksanakan Tugas dan Surat Perintah Menduduki Jabatan, diselesaikan selama ; b. Disampaikan kepada yang bersangkutan, Bendahara, dan dimasukan ke file yang bersangkutan, diselesaikan selama. Usul Jabatan
3 hari kerja
6.
a. Penelitian Dokumen dan dibuatkan telaahan diselesaikan selama ; b. Dilakukan Baperjakat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan ; c. Mengirimkan usul jabatan yang telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi diselesaikan selama . Usul Pensiun a. Pengumpulan data dilakukan 6 bulan sebelum yang bersangkutan memasuki usia pensiun diselesaikan selama
4 hari kerja
5 hari kerja 2 hari kerja
2 hari kerja
2 hari kerja 2 hari kerja
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 146
B. Kinerja/ Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 1. Ketua NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6 7 8
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: A.TH.PUDJIWAHONO, SH.,MH : 19490225 197407 1001 : Pembina Utama - IV/ e : Ketua : Pengadilan Tinggi Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima dan mendisposisi surat-surat masuk Menerima dan mendiposisi berkas perkara Melaksanakan pembinaan kepegawaian Melaksanakan konsultasi ke Pengadilan Tinggi dan MA Menugaskan hakim pengawas bidang Memimpin pelaksanaan eksekusi Melaksanakan pemeriksaan keuangan perkara Menerima, memeriksa dan memutus perkara Total Angka Kredit
NO 1 2 3 4 5 AK 0 0 0 0 0 0 0 0
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : SURYA PERDAMAIAN, SH NIP : 19590706 198512 1001 Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Madya - IV/d Jabatan : Ketua Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 3500 Surat 100 12 Bln 2500 Berkas 100 12 Bln 12 Kegiatan 100 12 Bln 6 Kegiatan 100 12 Bln 12 Dokumen 100 12 Bln 12 Kegiatan 100 12 Bln 12 Kegiatan 100 12 Bln 6 Berkas 100 12 Bln -
0
2. Wakil Ketua NO 1 2 3 4 5
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SURYA PERDAMAIAN, SH : 19590706 198512 1001 : Pembina Utama Madya - IV/d : Ketua : Pengadilan Negeri Medan
NO 1 2 3 4 5
NO
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN
AK
1 2 3
Menerima, memeriksa dan memutus perkara Melaksanakan koordinasi dibidang pengawasan Melaksanakan pembinaan pegawai Melaksanakan/tindak lanjut laporan dan pengaduan dari masyarakat Membuat penetapan penahanan dan perpanjangan penahanan
0 0 0 0
4 5
Total Angka Kredit
0
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : Dr. H. ZULFAHMI, SH. M.Hum NIP : 19610517 198803 1008 Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Muda - IV/c Jabatan : Wakil Ketua Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 200 Berkas 100 12 Bln 12 Kegiatan 100 12 Bln 12 Kegiatan 100 12 Bln 100 12 Bln 12 Kegiatan 7000
Dokumen
100
12 Bln
-
0
3. Hakim 1. HIRAS SIHOMBING, SH NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6 7
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SURYA PERDAMAIAN, SH : 19590706 198512 1001 : Pembina Utama Madya - IV/d : Ketua : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima berkas perkara Menetapkan hari sidang Memperlajari berkas perkara Musyawarah Hakim Menjatuhkan putusan Minutasi perkara Melaksanakan pengawasan Total Angka Kredit
NO 1 2 3 4 5 AK 0 0 0 0 0 0 0
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : HIRAS SIHOMBING, SH NIP : 19581108 198612 1001 Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Madya - IV/d Jabatan : Hakim Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 250 Berkas 100 12 Bln 250 Berkas 100 12 Bln 250 Berkas 100 12 Bln 200 Berkas 100 12 Bln 200 Berkas 100 12 Bln 150 Berkas 100 12 Bln 4 Laporan 100 12 Bln -
0
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 147
2. SYAIFONI, SH.M.Hum NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6 7
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SURYA PERDAMAIAN, SH : 19590706 198512 1001 : Pembina Utama Madya - IV/d : Ketua : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima berkas perkara Menetapkan hari sidang Memperlajari berkas perkara Musyawarah Hakim Menjatuhkan putusan Minutasi perkara Melaksanakan pengawasan
NO 1 2 3 4 5 AK 0 0 0 0 0 0 0
Total Angka Kredit
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : SYAIFONI, SH.M.Hum NIP : 19600227 198603 1005 Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Madya - IV/d Jabatan : Hakim Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 350 Berkas 100 12 Bln 340 Berkas 100 12 Bln 350 Berkas 100 12 Bln 250 Berkas 100 12 Bln 250 Berkas 100 12 Bln 240 Berkas 100 12 Bln 4 Laporan 100 12 Bln -
0
3. SAUR SITINDAON, SH. M.Hum NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6 7
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SURYA PERDAMAIAN, SH : 19590706 198512 1001 : Pembina Utama Madya - IV/d : Ketua : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima berkas perkara Menetapkan hari sidang Memperlajari berkas perkara Musyawarah Hakim Menjatuhkan putusan Minutasi perkara Melaksanakan pengawasan
NO 1 2 3 4 5 AK 0 0 0 0 0 0 0
Total Angka Kredit
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : SAUR SITINDAON, SH. M.Hum NIP : 19600510 198512 1001 Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Madya - IV/d Jabatan : Hakim Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 350 Berkas 100 12 Bln 350 Berkas 100 12 Bln 350 Berkas 100 12 Bln 300 Berkas 100 12 Bln 300 Berkas 100 12 Bln 300 Berkas 100 12 Bln 6 Laporan 100 12 Bln -
0
4. GERCHAT PASARIBU, SH.MH NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6 7
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SURYA PERDAMAIAN, SH : 19590706 198512 1001 : Pembina Utama Madya - IV/d : Ketua : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima berkas perkara Menetapkan hari sidang Memperlajari berkas perkara Musyawarah Hakim Menjatuhkan putusan Minutasi perkara Melaksanakan pengawasan
NO 1 2 3 4 5 AK 0 0 0 0 0 0 0
Total Angka Kredit
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : GERCHAT PASARIBU, SH.MH. NIP : 19601029 198512 1001 Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Madya - IV/d Jabatan : Hakim Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 6700 Berkas 100 12 Bln 6700 Berkas 100 12 Bln 6700 Berkas 100 12 Bln 6500 Berkas 100 12 Bln 6500 Berkas 100 12 Bln 6000 Berkas 100 12 Bln 6 Laporan 100 12 Bln -
0
5. H. AKSIR, SH. MH NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6 7
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SURYA PERDAMAIAN, SH : 19590706 198512 1001 : Pembina Utama Madya - IV/d : Ketua : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima berkas perkara Menetapkan hari sidang Memperlajari berkas perkara Musyawarah Hakim Menjatuhkan putusan Minutasi perkara Melaksanakan pengawasan Total Angka Kredit
NO 1 2 3 4 5 AK 0 0 0 0 0 0 0
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : H. AKSIR, SH. MH. NIP : 19590712 198602 1002 Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Madya - IV/d Jabatan : Hakim Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 350 Berkas 100 12 Bln 340 Berkas 100 12 Bln 350 Berkas 100 12 Bln 250 Berkas 100 12 Bln 250 Berkas 100 12 Bln 240 Berkas 100 12 Bln 4 Laporan 100 12 Bln -
0
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 148
6. DAHLAN SINAGA, SH. MH. NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6 7
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SURYA PERDAMAIAN, SH : 19590706 198512 1001 : Pembina Utama Madya - IV/d : Ketua : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN
NO 1 2 3 4 5 AK
Menerima berkas perkara Menetapkan hari sidang Memperlajari berkas perkara Musyawarah Hakim Menjatuhkan putusan Minutasi perkara Melaksanakan pengawasan
0 0 0 0 0 0 0
Total Angka Kredit
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : DAHLAN SINAGA, SH. MH. NIP : 19581016 198512 1002 Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Madya - IV/d Jabatan : Hakim Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 250 Berkas 100 12 Bln 250 Berkas 100 12 Bln 250 Berkas 100 12 Bln 200 Berkas 100 12 Bln 200 Berkas 100 12 Bln 150 Berkas 100 12 Bln 4 Laporan 100 12 Bln -
0
7. LEBANUS SINURAT, SH.MH NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6 7
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SURYA PERDAMAIAN, SH : 19590706 198512 1001 : Pembina Utama Madya - IV/d : Ketua : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN
NO 1 2 3 4 5 AK
Menerima berkas perkara Menetapkan hari sidang Memperlajari berkas perkara Musyawarah Hakim Menjatuhkan putusan Minutasi perkara Melaksanakan pengawasan
0 0 0 0 0 0 0
Total Angka Kredit
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : LEBANUS SINURAT, SH.MH NIP : 19590101 198612 1001 Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Muda - IV/c Jabatan : Hakim Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 250 Berkas 100 12 Bln 250 Berkas 100 12 Bln 250 Berkas 100 12 Bln 200 Berkas 100 12 Bln 200 Berkas 100 12 Bln 150 Berkas 100 12 Bln 4 Laporan 100 12 Bln -
0
8. SUPOMO, SH. MH. NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6 7
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SURYA PERDAMAIAN, SH : 19590706 198512 1001 : Pembina Utama Madya - IV/d : Ketua : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN
NO 1 2 3 4 5 AK
Menerima berkas perkara Menetapkan hari sidang Memperlajari berkas perkara Musyawarah Hakim Menjatuhkan putusan Minutasi perkara Melaksanakan pengawasan
0 0 0 0 0 0 0
Total Angka Kredit
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : SUPOMO, SH. MH. NIP : 19591129 198702 1001 Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Muda - IV/c Jabatan : Hakim Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 250 Berkas 100 12 Bln 250 Berkas 100 12 Bln 250 Berkas 100 12 Bln 160 Berkas 100 12 Bln 160 Berkas 100 12 Bln 150 Berkas 100 12 Bln 4 Laporan 100 12 Bln -
0
9. NELSON JAPASAR MARBUN, SH.M.Hum NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6 7
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SURYA PERDAMAIAN, SH : 19590706 198512 1001 : Pembina Utama Madya - IV/d : Ketua : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima berkas perkara Menetapkan hari sidang Memperlajari berkas perkara Musyawarah Hakim Menjatuhkan putusan Minutasi perkara Melaksanakan pengawasan Total Angka Kredit
NO 1 2 3 4 5 AK 0 0 0 0 0 0 0
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : NELSON J. MARBUN, SH.M.Hum NIP : 19600928 198612 1001 Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Muda - IV/c Jabatan : Hakim Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 350 Berkas 100 12 Bln 350 Berkas 100 12 Bln 350 Berkas 100 12 Bln 250 Berkas 100 12 Bln 250 Berkas 100 12 Bln 150 Berkas 100 12 Bln 1 Laporan 100 12 Bln -
0
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 149
10. MAHYUTI, SH.MH NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6 7
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SURYA PERDAMAIAN, SH : 19590706 198512 1001 : Pembina Utama Madya - IV/d : Ketua : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN
NO 1 2 3 4 5 AK
Menerima berkas perkara Menetapkan hari sidang Memperlajari berkas perkara Musyawarah Hakim Menjatuhkan putusan Minutasi perkara Melaksanakan pengawasan
0 0 0 0 0 0 0
Total Angka Kredit
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : MAHYUTI, SH.MH NIP : 19590615 198612 1001 Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Muda - IV/c Jabatan : Hakim Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 25 Berkas 100 12 Bln 25 Berkas 100 12 Bln 300 Berkas 100 12 Bln 300 Berkas 100 12 Bln 300 Berkas 100 12 Bln 300 Berkas 100 12 Bln 1 Laporan 100 12 Bln -
0
11. JOHNY JONGGI HAMONANGAN SIMANJUNTAK, SH.MH NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6 7
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SURYA PERDAMAIAN, SH : 19590706 198512 1001 : Pembina Utama Madya - IV/d : Ketua : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN
NO 1 2 3 4 5 AK
Menerima berkas perkara Menetapkan hari sidang Memperlajari berkas perkara Musyawarah Hakim Menjatuhkan putusan Minutasi perkara Melaksanakan pengawasan
0 0 0 0 0 0 0
Total Angka Kredit
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : JOHNY J.H. SIMANJUNTAK,SH.MH NIP : 19590712 198803 1004 Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Muda - IV/c Jabatan : Hakim Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 270 Berkas 100 12 Bln 270 Berkas 100 12 Bln 270 Berkas 100 12 Bln 180 Berkas 100 12 Bln 180 Berkas 100 12 Bln 170 Berkas 100 12 Bln 4 Laporan 100 12 Bln -
0
12. H. MIRDIN ALAMSYAH, SH., MH NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6 7
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SURYA PERDAMAIAN, SH : 19590706 198512 1001 : Pembina Utama Madya - IV/d : Ketua : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN
NO 1 2 3 4 5 AK
Menerima berkas perkara Menetapkan hari sidang Memperlajari berkas perkara Musyawarah Hakim Menjatuhkan putusan Minutasi perkara Melaksanakan pengawasan
0 0 0 0 0 0 0
Total Angka Kredit
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : H. MIRDIN ALAMSYAH, SH., MH NIP : 19580213 198103 1002 Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Muda - IV/c Jabatan : Hakim Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 250 Berkas 100 12 Bln 250 Berkas 100 12 Bln 250 Berkas 100 12 Bln 200 Berkas 100 12 Bln 200 Berkas 100 12 Bln 150 Berkas 100 12 Bln 4 Laporan 100 12 Bln -
0
13. RAMA JONMULIAMAN PURBA, SH. MH. NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6 7
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SURYA PERDAMAIAN, SH : 19590706 198512 1001 : Pembina Utama Madya - IV/d : Ketua : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima berkas perkara Menetapkan hari sidang Memperlajari berkas perkara Musyawarah Hakim Menjatuhkan putusan Minutasi perkara Melaksanakan pengawasan Total Angka Kredit
NO 1 2 3 4 5 AK 0 0 0 0 0 0 0
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : RAMA J. PURBA, SH. MH. NIP : 19591020 198803 1002 Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Muda - IV/c Jabatan : Hakim Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 250 Berkas 100 12 Bln 250 Berkas 100 12 Bln 250 Berkas 100 12 Bln 200 Berkas 100 12 Bln 200 Berkas 100 12 Bln 150 Berkas 100 12 Bln 4 Laporan 100 12 Bln -
0
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 150
14. KARLEN PARHUSIP, SH. NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6 7
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SURYA PERDAMAIAN, SH : 19590706 198512 1001 : Pembina Utama Madya - IV/d : Ketua : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima berkas perkara Menetapkan hari sidang Memperlajari berkas perkara Musyawarah Hakim Menjatuhkan putusan Minutasi perkara Melaksanakan pengawasan
NO 1 2 3 4 5 AK 0 0 0 0 0 0 0
Total Angka Kredit
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : KARLEN PARHUSIP, SH. NIP : 19521231 198803 1004 Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Muda - IV/c Jabatan : Hakim Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 250 Berkas 100 12 Bln 250 Berkas 100 12 Bln 250 Berkas 100 12 Bln 200 Berkas 100 12 Bln 200 Berkas 100 12 Bln 150 Berkas 100 12 Bln 4 Laporan 100 12 Bln -
0
15. WASPIN SIMBOLON, SH.MH NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6 7
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SURYA PERDAMAIAN, SH : 19590706 198512 1001 : Pembina Utama Madya - IV/d : Ketua : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima berkas perkara Menetapkan hari sidang Memperlajari berkas perkara Musyawarah Hakim Menjatuhkan putusan Minutasi perkara Melaksanakan pengawasan
NO 1 2 3 4 5 AK 0 0 0 0 0 0 0
Total Angka Kredit
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : WASPIN SIMBOLON, SH.MH NIP : 19601102 198803 1002 Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Muda - IV/c Jabatan : Hakim Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 250 Berkas 100 12 Bln 250 Berkas 100 12 Bln 250 Berkas 100 12 Bln 200 Berkas 100 12 Bln 200 Berkas 100 12 Bln 150 Berkas 100 12 Bln 4 Laporan 100 12 Bln -
0
16. DWI DAYANTO, SH. MH NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6 7
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SURYA PERDAMAIAN, SH : 19590706 198512 1001 : Pembina Utama Madya - IV/d : Ketua : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima berkas perkara Menetapkan hari sidang Memperlajari berkas perkara Musyawarah Hakim Menjatuhkan putusan Minutasi perkara Melaksanakan pengawasan
NO 1 2 3 4 5 AK 0 0 0 0 0 0 0
Total Angka Kredit
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : DWI DAYANTO, SH. MH NIP : 19610217 198803 1004 Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Muda - IV/c Jabatan : Hakim Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 250 Berkas 100 12 Bln 250 Berkas 100 12 Bln 250 Berkas 100 12 Bln 200 Berkas 100 12 Bln 200 Berkas 100 12 Bln 150 Berkas 100 12 Bln 4 Laporan 100 12 Bln -
0
17. INDRA CAHYA, SH. MH NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6 7
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SURYA PERDAMAIAN, SH : 19590706 198512 1001 : Pembina Utama Madya - IV/d : Ketua : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima berkas perkara Menetapkan hari sidang Memperlajari berkas perkara Musyawarah Hakim Menjatuhkan putusan Minutasi perkara Melaksanakan pengawasan Total Angka Kredit
NO 1 2 3 4 5 AK 0 0 0 0 0 0 0
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : INDRA CAHYA, SH. MH NIP : 19611020 19880 1003 Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Muda - IV/c Jabatan : Hakim Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 250 Berkas 100 12 Bln 250 Berkas 100 12 Bln 250 Berkas 100 12 Bln 200 Berkas 100 12 Bln 200 Berkas 100 12 Bln 150 Berkas 100 12 Bln 4 Laporan 100 12 Bln -
0
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 151
18. SUTEDJO BOMANTORO, SH.MH. NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6 7
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SURYA PERDAMAIAN, SH : 19590706 198512 1001 : Pembina Utama Madya - IV/d : Ketua : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima berkas perkara Menetapkan hari sidang Memperlajari berkas perkara Musyawarah Hakim Menjatuhkan putusan Minutasi perkara Melaksanakan pengawasan
NO 1 2 3 4 5 AK 0 0 0 0 0 0 0
Total Angka Kredit
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : SUTEDJO BOMANTORO, SH.MH. NIP : 19630430 198803 1001 Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Muda - IV/c Jabatan : Hakim Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 250 Berkas 100 12 Bln 250 Berkas 100 12 Bln 250 Berkas 100 12 Bln 200 Berkas 100 12 Bln 200 Berkas 100 12 Bln 150 Berkas 100 12 Bln 4 Laporan 100 12 Bln -
0
19. AGUS SETIAWAN, SH. MH NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6 7
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SURYA PERDAMAIAN, SH : 19590706 198512 1001 : Pembina Utama Madya - IV/d : Ketua : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima berkas perkara Menetapkan hari sidang Memperlajari berkas perkara Musyawarah Hakim Menjatuhkan putusan Minutasi perkara Melaksanakan pengawasan
NO 1 2 3 4 5 AK 0 0 0 0 0 0 0
Total Angka Kredit
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : AGUS SETIAWAN, SH. MH NIP : 19630512 198803 1002 Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Muda - IV/c Jabatan : Hakim Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 250 Berkas 100 12 Bln 250 Berkas 100 12 Bln 250 Berkas 100 12 Bln 200 Berkas 100 12 Bln 200 Berkas 100 12 Bln 150 Berkas 100 12 Bln 4 Laporan 100 12 Bln -
0
20. SERLIWATY, SH.MH NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6 7
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SURYA PERDAMAIAN, SH : 19590706 198512 1001 : Pembina Utama Madya - IV/d : Ketua : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima berkas perkara Menetapkan hari sidang Memperlajari berkas perkara Musyawarah Hakim Menjatuhkan putusan Minutasi perkara Melaksanakan pengawasan
NO 1 2 3 4 5 AK 0 0 0 0 0 0 0
Total Angka Kredit
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : SERLIWATY, SH.MH NIP : 19631012 198803 2002 Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Muda - IV/c Jabatan : Hakim Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 250 Berkas 100 12 Bln 250 Berkas 100 12 Bln 250 Berkas 100 12 Bln 200 Berkas 100 12 Bln 200 Berkas 100 12 Bln 150 Berkas 100 12 Bln 4 Laporan 100 12 Bln -
0
21. WISMONOTO, SH. NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6 7
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SURYA PERDAMAIAN, SH : 19590706 198512 1001 : Pembina Utama Madya - IV/d : Ketua : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima berkas perkara Menetapkan hari sidang Memperlajari berkas perkara Musyawarah Hakim Menjatuhkan putusan Minutasi perkara Melaksanakan pengawasan Total Angka Kredit
NO 1 2 3 4 5 AK 0 0 0 0 0 0 0
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : WISMONOTO, SH. NIP : 19590810 198803 1002 Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Muda - IV/c Jabatan : Hakim Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 250 Berkas 100 12 Bln 250 Berkas 100 12 Bln 250 Berkas 100 12 Bln 200 Berkas 100 12 Bln 200 Berkas 100 12 Bln 150 Berkas 100 12 Bln 4 Laporan 100 12 Bln -
0
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 152
22. FIRMAN, SH NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6 7
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SURYA PERDAMAIAN, SH : 19590706 198512 1001 : Pembina Utama Madya - IV/d : Ketua : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN
NO 1 2 3 4 5 AK
Menerima berkas perkara Menetapkan hari sidang Memperlajari berkas perkara Musyawarah Hakim Menjatuhkan putusan Minutasi perkara Melaksanakan pengawasan
0 0 0 0 0 0 0
Total Angka Kredit
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : FIRMAN, SH NIP : 19600112 198803 1002 Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Muda - IV/c Jabatan : Hakim Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 250 Berkas 100 12 Bln 250 Berkas 100 12 Bln 250 Berkas 100 12 Bln 200 Berkas 100 12 Bln 200 Berkas 100 12 Bln 150 Berkas 100 12 Bln 4 Laporan 100 12 Bln -
0
23. AGUSTINUS S WAHYU TRIWIRANTO,SH. NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6 7
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SURYA PERDAMAIAN, SH : 19590706 198512 1001 : Pembina Utama Madya - IV/d : Ketua : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN
NO 1 2 3 4 5 AK
Menerima berkas perkara Menetapkan hari sidang Memperlajari berkas perkara Musyawarah Hakim Menjatuhkan putusan Minutasi perkara Melaksanakan pengawasan
0 0 0 0 0 0 0
Total Angka Kredit
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : AGUSTINUS S.W.T.,SH. NIP : 19610125 198803 1005 Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Muda - IV/c Jabatan : Hakim Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 250 Berkas 100 12 Bln 250 Berkas 100 12 Bln 250 Berkas 100 12 Bln 200 Berkas 100 12 Bln 200 Berkas 100 12 Bln 150 Berkas 100 12 Bln 4 Laporan 100 12 Bln -
0
24. PARLINDUNGAN SINAGA, SH. NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6 7
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SURYA PERDAMAIAN, SH : 19590706 198512 1001 : Pembina Utama Madya - IV/d : Ketua : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN
NO 1 2 3 4 5 AK
Menerima berkas perkara Menetapkan hari sidang Memperlajari berkas perkara Musyawarah Hakim Menjatuhkan putusan Minutasi perkara Melaksanakan pengawasan
0 0 0 0 0 0 0
Total Angka Kredit
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : PARLINDUNGAN SINAGA, SH. NIP : 19570110 198803 1003 Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Muda - IV/c Jabatan : Hakim Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 250 Berkas 100 12 Bln 250 Berkas 100 12 Bln 250 Berkas 100 12 Bln 200 Berkas 100 12 Bln 200 Berkas 100 12 Bln 150 Berkas 100 12 Bln 4 Laporan 100 12 Bln -
0
25. ROBERT HENDRIK POSUMAH, SH.MH. NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6 7
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SURYA PERDAMAIAN, SH : 19590706 198512 1001 : Pembina Utama Madya - IV/d : Ketua : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima berkas perkara Menetapkan hari sidang Memperlajari berkas perkara Musyawarah Hakim Menjatuhkan putusan Minutasi perkara Melaksanakan pengawasan Total Angka Kredit
NO 1 2 3 4 5 AK 0 0 0 0 0 0 0
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : ROBERT H. POSUMAH, SH.MH NIP : 19600516 199103 1003 Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Muda - IV/c Jabatan : Hakim Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 250 Berkas 100 12 Bln 250 Berkas 100 12 Bln 250 Berkas 100 12 Bln 200 Berkas 100 12 Bln 200 Berkas 100 12 Bln 150 Berkas 100 12 Bln 4 Laporan 100 12 Bln -
0
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 153
26. NAZAR EFFRIANDI, SH. NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6 7
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SURYA PERDAMAIAN, SH : 19590706 198512 1001 : Pembina Utama Madya - IV/d : Ketua : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima berkas perkara Menetapkan hari sidang Memperlajari berkas perkara Musyawarah Hakim Menjatuhkan putusan Minutasi perkara Melaksanakan pengawasan
NO 1 2 3 4 5 AK 0 0 0 0 0 0 0
Total Angka Kredit
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : NAZAR EFFRIANDI, SH. NIP : 19650405 199212 1001 Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Muda - IV/c Jabatan : Hakim Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 250 Berkas 100 12 Bln 250 Berkas 100 12 Bln 250 Berkas 100 12 Bln 200 Berkas 100 12 Bln 200 Berkas 100 12 Bln 150 Berkas 100 12 Bln 4 Laporan 100 12 Bln -
0
27. LISFER BERUTU, SH. MH. NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6 7
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SURYA PERDAMAIAN, SH : 19590706 198512 1001 : Pembina Utama Madya - IV/d : Ketua : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima berkas perkara Menetapkan hari sidang Memperlajari berkas perkara Musyawarah Hakim Menjatuhkan putusan Minutasi perkara Melaksanakan pengawasan
NO 1 2 3 4 5 AK 0 0 0 0 0 0 0
Total Angka Kredit
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : LISFER BERUTU, SH. MH. NIP : 19630331 198903 1002 Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk. I - IV/b Jabatan : Hakim Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 250 Berkas 100 12 Bln 250 Berkas 100 12 Bln 250 Berkas 100 12 Bln 200 Berkas 100 12 Bln 200 Berkas 100 12 Bln 150 Berkas 100 12 Bln 4 Laporan 100 12 Bln -
0
28. FAUZUL HAMDI, SH. MH. NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6 7
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SURYA PERDAMAIAN, SH : 19590706 198512 1001 : Pembina Utama Madya - IV/d : Ketua : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima berkas perkara Menetapkan hari sidang Memperlajari berkas perkara Musyawarah Hakim Menjatuhkan putusan Minutasi perkara Melaksanakan pengawasan
NO 1 2 3 4 5 AK 0 0 0 0 0 0 0
Total Angka Kredit
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : FAUZUL HAMDI, SH. MH. NIP : 19660220 199103 1001 Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk. I - IV/b Jabatan : Hakim Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 250 Berkas 100 12 Bln 250 Berkas 100 12 Bln 250 Berkas 100 12 Bln 200 Berkas 100 12 Bln 200 Berkas 100 12 Bln 150 Berkas 100 12 Bln 4 Laporan 100 12 Bln -
0
29. JULIUS PANJAITAN, SH.MH. NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6 7
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SURYA PERDAMAIAN, SH : 19590706 198512 1001 : Pembina Utama Madya - IV/d : Ketua : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima berkas perkara Menetapkan hari sidang Memperlajari berkas perkara Musyawarah Hakim Menjatuhkan putusan Minutasi perkara Melaksanakan pengawasan Total Angka Kredit
NO 1 2 3 4 5 AK 0 0 0 0 0 0 0
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : JULIUS PANJAITAN, SH.MH. NIP : 196507131992121001 Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk. I - IV/b Jabatan : Hakim Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 250 Berkas 100 12 Bln 250 Berkas 100 12 Bln 250 Berkas 100 12 Bln 200 Berkas 100 12 Bln 200 Berkas 100 12 Bln 150 Berkas 100 12 Bln 4 Laporan 100 12 Bln -
0
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 154
30. SONTAN MERAUKE SINAGA, SH. MH NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6 7
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SURYA PERDAMAIAN, SH : 19590706 198512 1001 : Pembina Utama Madya - IV/d : Ketua : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima berkas perkara Menetapkan hari sidang Memperlajari berkas perkara Musyawarah Hakim Menjatuhkan putusan Minutasi perkara Melaksanakan pengawasan
NO 1 2 3 4 5 AK 0 0 0 0 0 0 0
Total Angka Kredit
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : SONTAN M. SINAGA, SH. MH NIP : 19660402 199212 1001 Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk. I - IV/b Jabatan : Hakim Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 250 Berkas 100 12 Bln 250 Berkas 100 12 Bln 250 Berkas 100 12 Bln 200 Berkas 100 12 Bln 200 Berkas 100 12 Bln 150 Berkas 100 12 Bln 4 Laporan 100 12 Bln -
0
31. ROSMINA, SH., MH. NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6 7
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SURYA PERDAMAIAN, SH : 19590706 198512 1001 : Pembina Utama Madya - IV/d : Ketua : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima berkas perkara Menetapkan hari sidang Memperlajari berkas perkara Musyawarah Hakim Menjatuhkan putusan Minutasi perkara Melaksanakan pengawasan
NO 1 2 3 4 5 AK 0 0 0 0 0 0 0
Total Angka Kredit
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : ROSMINA, SH., MH. NIP : 19620501 199212 2001 Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk. I - IV/b Jabatan : Hakim Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 250 Berkas 100 12 Bln 250 Berkas 100 12 Bln 250 Berkas 100 12 Bln 200 Berkas 100 12 Bln 200 Berkas 100 12 Bln 150 Berkas 100 12 Bln 4 Laporan 100 12 Bln -
0
32. FAHREN, SH.M.Hum NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6 7
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SURYA PERDAMAIAN, SH : 19590706 198512 1001 : Pembina Utama Madya - IV/d : Ketua : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima berkas perkara Menetapkan hari sidang Memperlajari berkas perkara Musyawarah Hakim Menjatuhkan putusan Minutasi perkara Melaksanakan pengawasan Total Angka Kredit
NO 1 2 3 4 5 AK 0 0 0 0 0 0 0
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : FAHREN, SH.M.Hum NIP : 19590619 199212 1001 Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk.I - IV/b Jabatan : Hakim Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 250 Berkas 100 12 Bln 250 Berkas 100 12 Bln 250 Berkas 100 12 Bln 200 Berkas 100 12 Bln 200 Berkas 100 12 Bln 150 Berkas 100 12 Bln 4 Laporan 100 12 Bln -
0
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 155
4. Panitera/ Sekretaris NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SURYA PERDAMAIAN, SH : 19590706 198512 1001 : Pembina Utama Madya - IV/d : Ketua : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima dan mendisposisi surat Menjawab dan mengirim surat Meneliti dan menandatangani laporan bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan dan tahunan Melaksanakan anggaran Menunjuk panitera pengganti untuk mendampinigi majelis hakim Menandatangani salinan putusan dan penetapan Menandatangani akte banding, kasasi, PK dan grasi Melaksanakan eksekusi Menetapkan pemberian tugas kepada wapan, wasek, panmud dan kasubbag Melaksanakan Pengelolaan keuangan perkara dan uang pihak ketiga Melaksanakan konsultasi ke Pengadilan Tinggi dan MA Total Angka Kredit
NO 1 2 3 4 5 AK 0 0 0
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : SUGENG WAHYUDI, SH., MM NIP : 19590301 198503 1006 Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk.I - IV/b Jabatan : Panitera/ Sekretaris Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 3000 surat 100 12 Bln 350 surat 100 12 Bln 100 12 Bln 17 Dokumen
0
16
Kegiatan
0
400
berkas
0 0 0
150 700 15
berkas berkas Kegiatan
0
7
Kegiatan
0
5
Kegiatan
0
5
Kegiatan
100 100
12 Bln 12 Bln
-
100 100 100 100
12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln
-
100
12 Bln
-
100
12 Bln
-
0
5. Wakil Panitera NO 1 2 3 4 5
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SUGENG WAHYUDI, SH., MM : 19590301 198503 1006 : Pembina Tk.I - IV/b : Panitera/ Sekretaris : Pengadilan Negeri Medan
NO 1 2 3 4 5
NO
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN
AK
1
Melaksanakan program kerja bidang kepaniteraan Mengelola permintaan bantuan delegasi dari pengadilan negeri lain Mengoreksi data laporan perkara Melaksanakan pengawasan tugas panitera muda dan juru sita Menunjuk panitera pengganti dalam perkara pidana dan phi Memberikan telaahan permohonan eksekusi
0
2 3 4 5 6
Total Angka Kredit
0
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : ILHAM PURBA, SH NIP : 19600206 198310 1002 Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina - IV/a Jabatan : Wakil Panitera Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA dokumen 100 12 Bln 100 12 Bln dokumen
0
laporan
0
dokumen
0
berkas
0
berkas
100 100
12 Bln 12 Bln
-
100
12 Bln
-
100
12 Bln
-
0
6. Wakil Sekretaris NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6 7
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SUGENG WAHYUDI, SH., MM : 19590301 198503 1006 : Pembina Tk.I - IV/b : Panitera/ Sekretaris : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan Melaksanakan bimbingan teknis Melaksanakan pembinaan pegawai Melaksanakan pengawasan Menyusun Laporan-laporan Membuat dan menyusun rencana kerja Melaksanakan koordinasi ke Mahkamah agung Total Angka Kredit
NO 1 2 3 4 5 AK 0 0 0 0 0 0
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : H. AHMAD SULAIMAN.SH NIP : 19640613 198503 1006 Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk.I - III/ d Jabatan : Wakil Sekretaris Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 36 Dokumen 100 12 Bln 1 kegiatan 100 12 Bln 12 kegiatan 100 12 Bln 12 kegiatan 100 12 Bln 12 Dokumen 100 12 Bln 1 Dokumen 100 12 Bln 6 kegiatan 100 12 Bln -
0
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 156
7. Panitera Muda Hukum NO 1 2 3 4 5
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SUGENG WAHYUDI, SH., MM : 19590301 198503 1006 : Pembina Tk.I - IV/b : Panitera/ Sekretaris : Pengadilan Negeri Medan
NO 1 2 3 4 5
NO
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN
AK
1
Menyusun rencana kerja dan kebutuhan tahunan Membuat berita acara sidang dan minutasi perkara baik elektronik maupun manual Menginput data perkara dan membuat laporan perkara serta biaya proses dan jenis laporan lainnya Mengelola dan menyelenggarakan meja informasi Meng-upload putusan ke direktori putusan setiap perkara Mengelola dan menyelenggarakan meja pengaduan Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap laporan perkara dan biaya proses dari Pengadilan Negeri Mengelola dan menyelenggarakan arsip perkara eklektronik dan manual Melaksanakan manajemen persuratan dan pengarsipan Mengelola SIPP/CTS dan Memonitoring pelaksanaan SIPP/CTS di Pengadilan Negeri Memberikan bimbingan dan pembinaan kepada staf bawahan
0
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total Angka Kredit
0
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : HJ. EVA ZAHERMI, SH., MH. NIP : 19680216 198903 2004 Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina - IV/a Jabatan : Panitera Muda Hukum Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 1 nota 100 12 Bln 100 12 Bln 20 berkas
0
30
laporan
0
1
surat
0
30
putusan
0
10
surat
0
30
laporan
0
3000
berkas
0
90
surat
0
3000
perkara
0
5
orang
100
12 Bln
-
100 100
12 Bln 12 Bln
-
100 100
12 Bln 12 Bln
-
100
12 Bln
-
100 100
12 Bln 12 Bln
-
100
12 Bln
-
0
8. Panitera Muda Pidana NO 1 2 3 4 5
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SUGENG WAHYUDI, SH., MM : 19590301 198503 1006 : Pembina Tk.I - IV/b : Panitera/ Sekretaris : Pengadilan Negeri Medan
NO 1 2 3 4 5
NO
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN
AK
1
Menyusun rencana kerja dan kebutuhan tahunan Membuat berita acara sidang dan minutasi perkara baik elektronik maupun manual Menginput data perkara dan membuat laporan perkara serta biaya proses dan jenis laporan lainnya Mengelola dan menyelenggarakan meja informasi Meng-upload putusan ke direktori putusan setiap perkara Mengelola dan menyelenggarakan meja pengaduan Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap laporan perkara dan biaya proses dari Pengadilan Negeri Mengelola dan menyelenggarakan arsip perkara eklektronik dan manual Melaksanakan manajemen persuratan dan pengarsipan Mengelola SIPP/CTS dan Memonitoring pelaksanaan SIPP/CTS di Pengadilan Negeri Memberikan bimbingan dan pembinaan kepada staf bawahan
0
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total Angka Kredit
0
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : EDDY SANGAPTA SINUHAJI, SH NIP : 19670625 199103 1005 Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I - III/d Jabatan : Panitera Muda Pidana Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 1 nota 100 12 Bln 100 12 Bln 120 berkas
0
120
laporan
0
1
surat
0
120
putusan
0
10
surat
0
130
laporan
0
2000
berkas
0
7000
surat
0
3000
perkara
0
16
orang
100
12 Bln
-
100 100
12 Bln 12 Bln
-
100 100
12 Bln 12 Bln
-
100
12 Bln
-
100 100
12 Bln 12 Bln
-
100
12 Bln
-
0
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 157
9. Panitera Muda Perdata NO 1 2 3 4 5
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SUGENG WAHYUDI, SH., MM : 19590301 198503 1006 : Pembina Tk.I - IV/b : Panitera/ Sekretaris : Pengadilan Negeri Medan
NO 1 2 3 4 5
NO
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN
AK
1
Menyusun rencana kerja dan kebutuhan tahunan Membuat berita acara sidang dan minutasi perkara baik elektronik maupun manual Menginput data perkara dan membuat laporan perkara serta biaya proses dan jenis laporan lainnya Mengelola dan menyelenggarakan meja informasi Meng-upload putusan ke direktori putusan setiap perkara Mengelola dan menyelenggarakan meja pengaduan Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap laporan perkara dan biaya proses dari Pengadilan Negeri Mengelola dan menyelenggarakan arsip perkara eklektronik dan manual Melaksanakan manajemen persuratan dan pengarsipan Mengelola SIPP/CTS dan Memonitoring pelaksanaan SIPP/CTS di Pengadilan Negeri Memberikan bimbingan dan pembinaan kepada staf bawahan
0
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total Angka Kredit
0
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : H. ABU CHURAIRAH, SH., MH NIP : 19640510 198503 1011 Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina - IV/a Jabatan : Panitera Muda Perdata Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 1 nota 100 12 Bln 100 12 Bln 25 berkas
0
35
laporan
0
1
surat
0
35
putusan
0
7
surat
0
35
laporan
0
750
berkas
0
140
surat
0
750
perkara
0
10
orang
100
12 Bln
-
100 100
12 Bln 12 Bln
-
100 100
12 Bln 12 Bln
-
100
12 Bln
-
100 100
12 Bln 12 Bln
-
100
12 Bln
-
0
10. Kepala Sub Bagian Umum NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: H. AHMAD SULAIMAN, SH : 19640613 198503 1006 : Penata Tk. I - III/ d : Wakil Sekretaris : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Mengoreksi konsep surat Melaksanakan kegiatan pelantikan pejabat Menyiapkan bahan-bahan rapat Membuat laporan-laporan Bagian Umum Meneliti surat masuk dan Keluar Membuat Perencanaan Kerja Bagian Umum Mengelola Arsip dan Laporan-Laporan Melaksanakan Pengelolaan dan Pemanfaatan Perpustakaan Melakukan Opname Fisik Setiap Semester Total Angka Kredit
NO 1 2 3 4 5 AK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : NURHAIRANI, SH NIP : 19640510 198503 1011 Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I - III/ d Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 50 Berkas 100 12 Bln 1 Kegiatan 100 12 Bln 12 Laporan 100 12 Bln 12 Laporan 100 12 Bln 15000 Berkas 100 12 Bln 1 Laporan 100 12 Bln 12 Kegiatan 100 12 Bln 100 12 Bln 1 Laporan 2
Laporan
100
12 Bln
-
0
11. Kepala Sub Bagian Kepegawaian NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: H. AHMAD SULAIMAN, SH : 19640613 198503 1006 : Penata Tk. I - III/ d : Wakil Sekretaris : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Membuat dan menyusun rencana kerja Mendistribusikan beban tugas yang ada berdasarkan tupoksi masing-masing pegawai Memberikan arahan tentang pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan yang berlaku Mengawasi pelaksanaan tugas untuk memperoleh hasil yang maksimal Mengoreksi hasil kerja bawahan melalui laporan secara periodik. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Wakil Sekretaris berdasarkan peraturan yang berlaku. Total Angka Kredit
NO 1 2 3 4 5 AK 0
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : SYARIFUDDIN NIP : 19600511 198103 1002 Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I - III/ d Jabatan : Kepala Sub Bagian Kepegawaian Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 1 Dokumen 100 12 Bln -
0
4
Berkas
100
12 Bln
-
0
4
Laporan
100
12 Bln
-
0
2
Laporan
100
12 Bln
-
0
12
berkas
100
12 Bln
-
0
6
Laporan
100
12 Bln
-
0
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 158
12. Kepala Sub Bagian Keuangan NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: H. AHMAD SULAIMAN, SH : 19640613 198503 1006 : Penata Tk. I - III/ d : Wakil Sekretaris : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Melaksanakan penyusunan dan perencanaan program dan anggaran Satuan Kerja untuk program DIPA 01 dan program DIPA 03 Membuat perencanaan dan penyusunan jadwal pelaksanaan realisasi anggaran DIPA 01 dan DIPA 03 Mengatur, mengkoordinasikan dan membuat uraian tugas dan tanggungjawab pengelola anggaran subbagian keuangan Melaksanakan koordinasi, koreksi dan memaraf Laporan Realisasi Anggaran Melaksanakan koordinasi, koreksi dan memaraf Laporan Penyerapan Anggaran dan PNBP Melaksanakan koordinasi, koreksi dan memaraf Laporan PNBP Melaksanakan koordinasi, koreksi dan memaraf Laporan PP39 Melaksanakan koordinasi, koreksi dan memaraf Daftar permitaan Tunjangan Khusus Kinerja Melaksanakan koordinasi dan pelaporan tugas kepada kepada Wakil Sekretaris terhadap pelaksanaan anggaran. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bag Keuangan Melaksanakan tugas sebagai Penguji SPP dan Penandatangan SPM Memeriksa keabsahan dokumen pendukung SPP Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA Memeriksa kesesuaian rencana kerja bidang keuangan Memeriksa kebenaran atas hak tagih Memberikan penilaian dan menandatangani DP3 / Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Staf Sub Bagian Keuangan. Membuat Laporan Keuangan (LK) CaLK dan data dukung LK Satuan Kerja DIPA 01 dan DIPA 03 Tahunan Melaksanakan dan menindaklanjuti surat masuk ke Sub Bagian Keuangan Membuat data dukung RKA-K/L Satuan Kerja Melaksanakan koordinasi, evaluasi dan verifikasi data dukung RKA-K/L Melaksanakan validasi RKA-K/L DIPA Melaksanakan pembahasan, penelaahan anggaran dan konsultasi anggaran. Melaksanakan revisi DIPA / RKA-K/L sesuai kebutuhan anggaran tahun berjalan Melakukan koreksi dan evaluasi Laporan Keuangan (CaLK) Melaksanakan koordinasi dan rekonsiliasi Total Angka Kredit
NO 1 2 3 4 5 AK
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : MARELITUA SIMANJUNTAK,SH NIP : 19681212 199403 1005 Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I - III/ d Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA
0
2
DOK
100
12 Bln
-
0
2
DOK
100
12 Bln
-
0
10
DOK
100
12 Bln
-
0
20
BERKAS
100
12 Bln
-
0
20
BERKAS
100
12 Bln
-
0
20
BERKAS
100
12 Bln
-
0
2
BERKAS
100
12 Bln
-
0
12
BERKAS
100
12 Bln
-
0
12
KEG
100
12 Bln
-
0
1
BERKAS
100
12 Bln
-
0
150
BERKAS
100
12 Bln
-
0 0 0 0
150 30 12 12
BERKAS BERKAS BERKAS BERKAS
100 100 100 100
12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln
-
0
6
BERKAS
100
12 Bln
-
0
2
DOK
100
12 Bln
-
0
30
DOK
100
12 Bln
-
0
20
DOK
100
12 Bln
-
0
4
DOK
100
12 Bln
-
0
2
DOK
100
12 Bln
-
0
2
KEG
100
12 Bln
-
0
1
KEG
100
12 Bln
-
0
2
KEG
100
12 Bln
-
0
5
KEG
100
12 Bln
-
0
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 159
13. Panitera Pengganti 1. MAHTINA HANUM HRP, SH.MH NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SUGENG WAHYUDI, SH., MM : 19590301 198503 1006 : Pembina Tk.I - IV/b : Panitera/ Sekretaris : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima berkas perkara membuat penetapan perpanjangan penahanan Membuat berita acara sidang Pengetikan putusan Minutasi perkara Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) Total Angka Kredit
NO 1 2 3 4 5 AK 0 0 0 0 0 0
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : MAHTINA HANUM HRP, SH., MH NIP : 19600102 198503 2009 Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina - IV/a Jabatan : Panitera Pengganti Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 35 berkas 100 12 Bln 20 berkas 100 12 Bln 35 berkas 100 12 Bln 30 berkas 100 12 Bln 30 berkas 100 12 Bln 35 berkas 100 12 Bln -
0
2. WAHYU PROBO JULIANTO, SH.MH NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SUGENG WAHYUDI, SH., MM : 19590301 198503 1006 : Pembina Tk.I - IV/b : Panitera/ Sekretaris : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima berkas perkara membuat penetapan perpanjangan penahanan Membuat berita acara sidang Pengetikan putusan Minutasi perkara Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) Total Angka Kredit
NO 1 2 3 4 5 AK 0 0 0 0 0 0
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : WAHYU P. YULIANTO, SH., MH NIP : 19660531 198903 1001 Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I ( III/d ) Jabatan : Panitera Pengganti Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 45 berkas 100 12 Bln 35 berkas 100 12 Bln 45 berkas 100 12 Bln 35 berkas 100 12 Bln 35 berkas 100 12 Bln 45 berkas 100 12 Bln -
0
3. HJ. SYAFRIDA HAFNI, SH. NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SUGENG WAHYUDI, SH., MM : 19590301 198503 1006 : Pembina Tk.I - IV/b : Panitera/ Sekretaris : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima berkas perkara membuat penetapan perpanjangan penahanan Membuat berita acara sidang Pengetikan putusan Minutasi perkara Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) Total Angka Kredit
NO 1 2 3 4 5 AK 0 0 0 0 0 0
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : HJ. SYAFRIDA HAFNI, SH. NIP : 19640824 198603 2003 Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I ( III/d ) Jabatan : Panitera Pengganti Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 35 berkas 100 12 Bln 20 berkas 100 12 Bln 35 berkas 100 12 Bln 30 berkas 100 12 Bln 30 berkas 100 12 Bln 35 berkas 100 12 Bln -
0
4. NANCY SN SIMANJUNTAK, SH.MH NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SUGENG WAHYUDI, SH., MM : 19590301 198503 1006 : Pembina Tk.I - IV/b : Panitera/ Sekretaris : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima berkas perkara membuat penetapan perpanjangan penahanan Membuat berita acara sidang Pengetikan putusan Minutasi perkara Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) Total Angka Kredit
NO 1 2 3 4 5 AK 0 0 0 0 0 0
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : NANCY SN SIMANJUNTAK, SH.MH NIP : 19651015 198602 2001 Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina - IV/a Jabatan : Panitera Pengganti Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 35 berkas 100 12 Bln 20 berkas 100 12 Bln 35 berkas 100 12 Bln 30 berkas 100 12 Bln 30 berkas 100 12 Bln 35 berkas 100 12 Bln -
0
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 160
5. HJ. SARIDUMA LUBIS, SH.MH NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SUGENG WAHYUDI, SH., MM : 19590301 198503 1006 : Pembina Tk.I - IV/b : Panitera/ Sekretaris : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima berkas perkara membuat penetapan perpanjangan penahanan Membuat berita acara sidang Pengetikan putusan Minutasi perkara Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) Total Angka Kredit
NO 1 2 3 4 5 AK 0 0 0 0 0 0
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : HJ. SARIDUMA LUBIS, SH.MH. NIP : 19650522 198503 2002 Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina - IV/a Jabatan : Panitera Pengganti Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 90 berkas 100 12 Bln 70 berkas 100 12 Bln 90 berkas 100 12 Bln 20 berkas 100 12 Bln 70 berkas 100 12 Bln 90 berkas 100 12 Bln -
0
6. YUSMAN HAREFA, SH.MH NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SUGENG WAHYUDI, SH., MM : 19590301 198503 1006 : Pembina Tk.I - IV/b : Panitera/ Sekretaris : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima berkas perkara membuat penetapan perpanjangan penahanan Membuat berita acara sidang Pengetikan putusan Minutasi perkara Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) Total Angka Kredit
NO 1 2 3 4 5 AK 0 0 0 0 0 0
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : YUSMAN HAREFA, SH.MH NIP : 19640607 198603 1003 Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina - IV/a Jabatan : Panitera Pengganti Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 35 berkas 100 12 Bln 20 berkas 100 12 Bln 35 berkas 100 12 Bln 30 berkas 100 12 Bln 30 berkas 100 12 Bln 35 berkas 100 12 Bln -
0
7. ROSMERI SITINJAK, SH NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SUGENG WAHYUDI, SH., MM : 19590301 198503 1006 : Pembina Tk.I - IV/b : Panitera/ Sekretaris : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima berkas perkara membuat penetapan perpanjangan penahanan Membuat berita acara sidang Pengetikan putusan Minutasi perkara Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) Total Angka Kredit
NO 1 2 3 4 5 AK 0 0 0 0 0 0
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : ROSMERI SITINJAK, SH NIP : 19610312 198603 2001 Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I ( III/d ) Jabatan : Panitera Pengganti Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 85 berkas 100 12 Bln 65 berkas 100 12 Bln 60 berkas 100 12 Bln 60 berkas 100 12 Bln 60 berkas 100 12 Bln 70 berkas 100 12 Bln -
0
8. HJ. TJUT LISNA, SH NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SUGENG WAHYUDI, SH., MM : 19590301 198503 1006 : Pembina Tk.I - IV/b : Panitera/ Sekretaris : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima berkas perkara membuat penetapan perpanjangan penahanan Membuat berita acara sidang Pengetikan putusan Minutasi perkara Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) Total Angka Kredit
NO 1 2 3 4 5 AK 0 0 0 0 0 0
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : HJ. TJUT LISNA, SH. NIP : 19561125 198011 2001 Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I ( III/d ) Jabatan : Panitera Pengganti Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 85 berkas 100 12 Bln 65 berkas 100 12 Bln 60 berkas 100 12 Bln 60 berkas 100 12 Bln 60 berkas 100 12 Bln 70 berkas 100 12 Bln -
0
9. YUNITA BANGUN, SH
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 161
NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SUGENG WAHYUDI, SH., MM : 19590301 198503 1006 : Pembina Tk.I - IV/b : Panitera/ Sekretaris : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima berkas perkara membuat penetapan perpanjangan penahanan Membuat berita acara sidang Pengetikan putusan Minutasi perkara Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) Total Angka Kredit
NO 1 2 3 4 5 AK 0 0 0 0 0 0
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : YUNITA BANGUN, SH. NIP : 19660603 199203 2003 Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I ( III/d ) Jabatan : Panitera Pengganti Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 105 berkas 100 12 Bln 80 berkas 100 12 Bln 105 berkas 100 12 Bln 60 berkas 100 12 Bln 50 berkas 100 12 Bln 105 berkas 100 12 Bln -
0
10. ZULKARNAIN, SH NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SUGENG WAHYUDI, SH., MM : 19590301 198503 1006 : Pembina Tk.I - IV/b : Panitera/ Sekretaris : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima berkas perkara membuat penetapan perpanjangan penahanan Membuat berita acara sidang Pengetikan putusan Minutasi perkara Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) Total Angka Kredit
NO 1 2 3 4 5 AK 0 0 0 0 0 0
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : ZULKARNAIN, SH. NIP : 19580830 198103 1001 Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I ( III/d ) Jabatan : Panitera Pengganti Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 85 berkas 100 12 Bln 65 berkas 100 12 Bln 60 berkas 100 12 Bln 60 berkas 100 12 Bln 60 berkas 100 12 Bln 70 berkas 100 12 Bln -
0
11. MUHAMMAD YUSUF, SH NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SUGENG WAHYUDI, SH., MM : 19590301 198503 1006 : Pembina Tk.I - IV/b : Panitera/ Sekretaris : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima berkas perkara membuat penetapan perpanjangan penahanan Membuat berita acara sidang Pengetikan putusan Minutasi perkara Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) Total Angka Kredit
NO 1 2 3 4 5 AK 0 0 0 0 0 0
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : MUHAMMAD YUSUF, SH.. NIP : 19600419 199303 1001 Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I ( III/d ) Jabatan : Panitera Pengganti Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 85 berkas 100 12 Bln 65 berkas 100 12 Bln 60 berkas 100 12 Bln 60 berkas 100 12 Bln 60 berkas 100 12 Bln 70 berkas 100 12 Bln -
0
12. HJ. NAHLAH, SH. NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SUGENG WAHYUDI, SH., MM : 19590301 198503 1006 : Pembina Tk.I - IV/b : Panitera/ Sekretaris : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima berkas perkara membuat penetapan perpanjangan penahanan Membuat berita acara sidang Pengetikan putusan Minutasi perkara Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) Total Angka Kredit
NO 1 2 3 4 5 AK 0 0 0 0 0 0
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : HJ. NAHLAH, SH. NIP : 19610918 199003 2001 Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I ( III/d ) Jabatan : Panitera Pengganti Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 50 berkas 100 12 Bln 35 berkas 100 12 Bln 50 berkas 100 12 Bln 50 berkas 100 12 Bln 50 berkas 100 12 Bln 50 berkas 100 12 Bln -
0
13. NETTY RIAMA, SH
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 162
NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SUGENG WAHYUDI, SH., MM : 19590301 198503 1006 : Pembina Tk.I - IV/b : Panitera/ Sekretaris : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima berkas perkara membuat penetapan perpanjangan penahanan Membuat berita acara sidang Pengetikan putusan Minutasi perkara Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) Total Angka Kredit
NO 1 2 3 4 5 AK 0 0 0 0 0 0
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : NETTY RIAMA, SH. NIP : 19650226 198503 2002 Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I ( III/d ) Jabatan : Panitera Pengganti Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 110 berkas 100 12 Bln 80 berkas 100 12 Bln 110 berkas 100 12 Bln 70 berkas 100 12 Bln 70 berkas 100 12 Bln 110 berkas 100 12 Bln -
0
14. TANZUFRI, SH. NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SUGENG WAHYUDI, SH., MM : 19590301 198503 1006 : Pembina Tk.I - IV/b : Panitera/ Sekretaris : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima berkas perkara membuat penetapan perpanjangan penahanan Membuat berita acara sidang Pengetikan putusan Minutasi perkara Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) Total Angka Kredit
NO 1 2 3 4 5 AK 0 0 0 0 0 0
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : TANZUFRI, SH. NIP : 19550805 197812 1001 Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I ( III/d ) Jabatan : Panitera Pengganti Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 35 berkas 100 12 Bln 25 berkas 100 12 Bln 35 berkas 100 12 Bln 30 berkas 100 12 Bln 30 berkas 100 12 Bln 35 berkas 100 12 Bln -
0
15. HENDRA BUDI, SH. NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SUGENG WAHYUDI, SH., MM : 19590301 198503 1006 : Pembina Tk.I - IV/b : Panitera/ Sekretaris : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima berkas perkara membuat penetapan perpanjangan penahanan Membuat berita acara sidang Pengetikan putusan Minutasi perkara Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) Total Angka Kredit
NO 1 2 3 4 5 AK 0 0 0 0 0 0
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : HENDRA BUDI, SH. NIP : 19601117 198203 1009 Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I ( III/d ) Jabatan : Panitera Pengganti Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 65 berkas 100 12 Bln 45 berkas 100 12 Bln 65 berkas 100 12 Bln 43 berkas 100 12 Bln 28 berkas 100 12 Bln 65 berkas 100 12 Bln -
0
16. DORMAULI PARHUSIP, SH. NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SUGENG WAHYUDI, SH., MM : 19590301 198503 1006 : Pembina Tk.I - IV/b : Panitera/ Sekretaris : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima berkas perkara membuat penetapan perpanjangan penahanan Membuat berita acara sidang Pengetikan putusan Minutasi perkara Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) Total Angka Kredit
NO 1 2 3 4 5 AK 0 0 0 0 0 0
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : DORMAULI PARHUSIP, SH. NIP : 19690724 199003 2002 Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I ( III/d ) Jabatan : Panitera Pengganti Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 90 berkas 100 12 Bln 80 berkas 100 12 Bln 70 berkas 100 12 Bln 70 berkas 100 12 Bln 70 berkas 100 12 Bln 90 berkas 100 12 Bln -
0
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 163
17. VERANITA PURBA, SH NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SUGENG WAHYUDI, SH., MM : 19590301 198503 1006 : Pembina Tk.I - IV/b : Panitera/ Sekretaris : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima berkas perkara membuat penetapan perpanjangan penahanan Membuat berita acara sidang Pengetikan putusan Minutasi perkara Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) Total Angka Kredit
NO 1 2 3 4 5 AK 0 0 0 0 0 0
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : VERANITA PURBA, SH. NIP : 19571221 198503 2003 Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I ( III/d ) Jabatan : Panitera Pengganti Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 100 berkas 100 12 Bln 85 berkas 100 12 Bln 105 berkas 100 12 Bln 105 berkas 100 12 Bln 75 berkas 100 12 Bln 100 berkas 100 12 Bln -
0
18. RISTA SINABARIBA, SH NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SUGENG WAHYUDI, SH., MM : 19590301 198503 1006 : Pembina Tk.I - IV/b : Panitera/ Sekretaris : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima berkas perkara membuat penetapan perpanjangan penahanan Membuat berita acara sidang Pengetikan putusan Minutasi perkara Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) Total Angka Kredit
NO 1 2 3 4 5 AK 0 0 0 0 0 0
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : RISTA SINABARIBA, SH. NIP : 19681227 199610 2001 Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I ( III/d ) Jabatan : Panitera Pengganti Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 127 berkas 100 12 Bln 100 berkas 100 12 Bln 127 berkas 100 12 Bln 127 berkas 100 12 Bln 100 berkas 100 12 Bln 127 berkas 100 12 Bln -
0
19. FAJIDAH RAHMAWATI, SH. NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SUGENG WAHYUDI, SH., MM : 19590301 198503 1006 : Pembina Tk.I - IV/b : Panitera/ Sekretaris : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima berkas perkara membuat penetapan perpanjangan penahanan Membuat berita acara sidang Pengetikan putusan Minutasi perkara Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) Total Angka Kredit
NO 1 2 3 4 5 AK 0 0 0 0 0 0
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : HJ. FAJIDAH RAHMAWATI, SH. NIP : 19611205 198503 2003 Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I ( III/d ) Jabatan : Panitera Pengganti Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 105 berkas 100 12 Bln 90 berkas 100 12 Bln 105 berkas 100 12 Bln 85 berkas 100 12 Bln 85 berkas 100 12 Bln 105 berkas 100 12 Bln -
0
20. HJ. BETTY, SH. NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SUGENG WAHYUDI, SH., MM : 19590301 198503 1006 : Pembina Tk.I - IV/b : Panitera/ Sekretaris : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima berkas perkara membuat penetapan perpanjangan penahanan Membuat berita acara sidang Pengetikan putusan Minutasi perkara Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) Total Angka Kredit
NO 1 2 3 4 5 AK 0 0 0 0 0 0
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : HJ. BETTY, SH. NIP : 19600726 198503 2001 Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I ( III/d ) Jabatan : Panitera Pengganti Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 85 berkas 100 12 Bln 80 berkas 100 12 Bln 85 berkas 100 12 Bln 60 berkas 100 12 Bln 15 berkas 100 12 Bln 85 berkas 100 12 Bln -
0
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 164
21. RUMINTA GURNING, SH. NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SUGENG WAHYUDI, SH., MM : 19590301 198503 1006 : Pembina Tk.I - IV/b : Panitera/ Sekretaris : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima berkas perkara membuat penetapan perpanjangan penahanan Membuat berita acara sidang Pengetikan putusan Minutasi perkara Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) Total Angka Kredit
NO 1 2 3 4 5 AK 0 0 0 0 0 0
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : RUMINTA GURNING, SH. NIP : 19641015 199803 2001 Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I ( III/d ) Jabatan : Panitera Pengganti Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 90 berkas 100 12 Bln 80 berkas 100 12 Bln 90 berkas 100 12 Bln 90 berkas 100 12 Bln 80 berkas 100 12 Bln 80 berkas 100 12 Bln -
0
22. JUNAIN ARIF, SH. NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SUGENG WAHYUDI, SH., MM : 19590301 198503 1006 : Pembina Tk.I - IV/b : Panitera/ Sekretaris : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima berkas perkara membuat penetapan perpanjangan penahanan Membuat berita acara sidang Pengetikan putusan Minutasi perkara Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) Total Angka Kredit
NO 1 2 3 4 5 AK 0 0 0 0 0 0
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : JUNAIN ARIF, SH NIP : 19680421 198903 1007 Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I ( III/d ) Jabatan : Panitera Pengganti Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 85 berkas 100 12 Bln 80 berkas 100 12 Bln 85 berkas 100 12 Bln 60 berkas 100 12 Bln 15 berkas 100 12 Bln 85 berkas 100 12 Bln -
0
23. DAUD PURBA, SH. NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SUGENG WAHYUDI, SH., MM : 19590301 198503 1006 : Pembina Tk.I - IV/b : Panitera/ Sekretaris : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima berkas perkara membuat penetapan perpanjangan penahanan Membuat berita acara sidang Pengetikan putusan Minutasi perkara Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) Total Angka Kredit
NO 1 2 3 4 5 AK 0 0 0 0 0 0
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : DAUD PURBA, SH. NIP : 19570425 198412 1001 Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I ( III/d ) Jabatan : Panitera Pengganti Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 120 berkas 100 12 Bln 90 berkas 100 12 Bln 70 berkas 100 12 Bln 120 berkas 100 12 Bln 60 berkas 100 12 Bln 90 berkas 100 12 Bln -
0
24. ROSMARDIANA, SH. NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SUGENG WAHYUDI, SH., MM : 19590301 198503 1006 : Pembina Tk.I - IV/b : Panitera/ Sekretaris : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima berkas perkara membuat penetapan perpanjangan penahanan Membuat berita acara sidang Pengetikan putusan Minutasi perkara Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) Total Angka Kredit
NO 1 2 3 4 5 AK 0 0 0 0 0 0
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : ROSMARDIANA, SH NIP : 19591212 198503 2003 Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I ( III/d ) Jabatan : Panitera Pengganti Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 85 berkas 100 12 Bln 80 berkas 100 12 Bln 85 berkas 100 12 Bln 60 berkas 100 12 Bln 15 berkas 100 12 Bln 85 berkas 100 12 Bln -
0
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 165
25. SRI AFNI, SH. NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SUGENG WAHYUDI, SH., MM : 19590301 198503 1006 : Pembina Tk.I - IV/b : Panitera/ Sekretaris : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima berkas perkara membuat penetapan perpanjangan penahanan Membuat berita acara sidang Pengetikan putusan Minutasi perkara Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) Total Angka Kredit
NO 1 2 3 4 5 AK 0 0 0 0 0 0
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : SRI AFNI, SH. NIP : 19640419 198603 1002 Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I ( III/d ) Jabatan : Panitera Pengganti Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 45 berkas 100 12 Bln 25 berkas 100 12 Bln 40 berkas 100 12 Bln 40 berkas 100 12 Bln 40 berkas 100 12 Bln 45 berkas 100 12 Bln -
0
26. MUHAMMAD YUSUF HRP, SH. NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SUGENG WAHYUDI, SH., MM : 19590301 198503 1006 : Pembina Tk.I - IV/b : Panitera/ Sekretaris : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima berkas perkara membuat penetapan perpanjangan penahanan Membuat berita acara sidang Pengetikan putusan Minutasi perkara Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) Total Angka Kredit
NO 1 2 3 4 5 AK 0 0 0 0 0 0
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : MUHAMMAD YUSUF HRP, SH NIP : 19580517 198503 1005 Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I ( III/d ) Jabatan : Panitera Pengganti Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 120 berkas 100 12 Bln 90 berkas 100 12 Bln 70 berkas 100 12 Bln 120 berkas 100 12 Bln 60 berkas 100 12 Bln 90 berkas 100 12 Bln -
0
27. GRACE SITOMPUL, SH NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SUGENG WAHYUDI, SH., MM : 19590301 198503 1006 : Pembina Tk.I - IV/b : Panitera/ Sekretaris : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima berkas perkara membuat penetapan perpanjangan penahanan Membuat berita acara sidang Pengetikan putusan Minutasi perkara Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) Total Angka Kredit
NO 1 2 3 4 5 AK 0 0 0 0 0 0
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : GRACE SITOMPUL, SH. NIP : 19560424 198103 2015 Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I ( III/d ) Jabatan : Panitera Pengganti Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 130 berkas 100 12 Bln 110 berkas 100 12 Bln 110 berkas 100 12 Bln 100 berkas 100 12 Bln 105 berkas 100 12 Bln 130 berkas 100 12 Bln -
0
28. LEONARDUS SINAGA, SH. NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SUGENG WAHYUDI, SH., MM : 19590301 198503 1006 : Pembina Tk.I - IV/b : Panitera/ Sekretaris : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima berkas perkara membuat penetapan perpanjangan penahanan Membuat berita acara sidang Pengetikan putusan Minutasi perkara Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) Total Angka Kredit
NO 1 2 3 4 5 AK 0 0 0 0 0 0
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : LEONARDUS SINAGA, SH NIP : 19630828 198503 1019 Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I ( III/d ) Jabatan : Panitera Pengganti Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 85 berkas 100 12 Bln 80 berkas 100 12 Bln 85 berkas 100 12 Bln 60 berkas 100 12 Bln 15 berkas 100 12 Bln 85 berkas 100 12 Bln -
0
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 166
29. NIKSON HUTASOIT, SH NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SUGENG WAHYUDI, SH., MM : 19590301 198503 1006 : Pembina Tk.I - IV/b : Panitera/ Sekretaris : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima berkas perkara membuat penetapan perpanjangan penahanan Membuat berita acara sidang Pengetikan putusan Minutasi perkara Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) Total Angka Kredit
NO 1 2 3 4 5 AK 0 0 0 0 0 0
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : NIKSON HUTASOIT, SH., MH NIP : 19720405 199303 1002 Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I ( III/d ) Jabatan : Panitera Pengganti Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 90 berkas 100 12 Bln 70 berkas 100 12 Bln 90 berkas 100 12 Bln 90 berkas 100 12 Bln 80 berkas 100 12 Bln 90 berkas 100 12 Bln -
0
30. MONANG SIMANJUNTAK, SH. NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SUGENG WAHYUDI, SH., MM : 19590301 198503 1006 : Pembina Tk.I - IV/b : Panitera/ Sekretaris : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima berkas perkara membuat penetapan perpanjangan penahanan Membuat berita acara sidang Pengetikan putusan Minutasi perkara Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) Total Angka Kredit
NO 1 2 3 4 5 AK 0 0 0 0 0 0
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : MONANG SIMANJUNTAK, SH. NIP : 19700801 199303 1003 Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I ( III/d ) Jabatan : Panitera Pengganti Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 70 berkas 100 12 Bln 50 berkas 100 12 Bln 70 berkas 100 12 Bln 50 berkas 100 12 Bln 45 berkas 100 12 Bln 70 berkas 100 12 Bln -
0
31. MARLON KABAN, SH.MH. NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SUGENG WAHYUDI, SH., MM : 19590301 198503 1006 : Pembina Tk.I - IV/b : Panitera/ Sekretaris : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima berkas perkara membuat penetapan perpanjangan penahanan Membuat berita acara sidang Pengetikan putusan Minutasi perkara Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) Total Angka Kredit
NO 1 2 3 4 5 AK 0 0 0 0 0 0
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : MARLON KABAN, SH., MH NIP : 19760124 199403 1001 Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I ( III/d ) Jabatan : Panitera Pengganti Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 85 berkas 100 12 Bln 60 berkas 100 12 Bln 60 berkas 100 12 Bln 60 berkas 100 12 Bln 42 berkas 100 12 Bln 58 berkas 100 12 Bln -
0
32. MHD. SYAHFAN , SH. NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SUGENG WAHYUDI, SH., MM : 19590301 198503 1006 : Pembina Tk.I - IV/b : Panitera/ Sekretaris : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima berkas perkara membuat penetapan perpanjangan penahanan Membuat berita acara sidang Pengetikan putusan Minutasi perkara Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) Total Angka Kredit
NO 1 2 3 4 5 AK 0 0 0 0 0 0
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : MHD. SYAHFAN SIREGAR, SH NIP : 19630314 198603 1004 Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I ( III/d ) Jabatan : Panitera Pengganti Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 90 berkas 100 12 Bln 80 berkas 100 12 Bln 90 berkas 100 12 Bln 90 berkas 100 12 Bln 90 berkas 100 12 Bln 90 berkas 100 12 Bln -
0
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 167
33. ENNY RESWITA, SH. NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SUGENG WAHYUDI, SH., MM : 19590301 198503 1006 : Pembina Tk.I - IV/b : Panitera/ Sekretaris : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima berkas perkara membuat penetapan perpanjangan penahanan Membuat berita acara sidang Pengetikan putusan Minutasi perkara Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) Total Angka Kredit
NO 1 2 3 4 5 AK 0 0 0 0 0 0
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : ENNY RESWITA, SH NIP : 19640203 198503 2002 Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I ( III/d ) Jabatan : Panitera Pengganti Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 85 berkas 100 12 Bln 60 berkas 100 12 Bln 85 berkas 100 12 Bln 60 berkas 100 12 Bln 60 berkas 100 12 Bln 80 berkas 100 12 Bln -
0
34. RUDY HARAPAN HUTAURUK, SH. NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SUGENG WAHYUDI, SH., MM : 19590301 198503 1006 : Pembina Tk.I - IV/b : Panitera/ Sekretaris : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima berkas perkara membuat penetapan perpanjangan penahanan Membuat berita acara sidang Pengetikan putusan Minutasi perkara Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) Total Angka Kredit
NO 1 2 3 4 5 AK 0 0 0 0 0 0
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : RUDY HARAPAN HUTAURUK, SH NIP : 19671110 198803 1003 Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I ( III/d ) Jabatan : Panitera Pengganti Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 35 berkas 100 12 Bln 20 berkas 100 12 Bln 35 berkas 100 12 Bln 30 berkas 100 12 Bln 30 berkas 100 12 Bln 35 berkas 100 12 Bln -
0
35. PARLIN HALOMOAN HRP, SH.MH. NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SUGENG WAHYUDI, SH., MM : 19590301 198503 1006 : Pembina Tk.I - IV/b : Panitera/ Sekretaris : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima berkas perkara membuat penetapan perpanjangan penahanan Membuat berita acara sidang Pengetikan putusan Minutasi perkara Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) Total Angka Kredit
NO 1 2 3 4 5 AK 0 0 0 0 0 0
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : PARLIN H. HARAHAP, SH.,MH NIP : 19730616 199703 1003 Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I ( III/d ) Jabatan : Panitera Pengganti Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 35 berkas 100 12 Bln 20 berkas 100 12 Bln 35 berkas 100 12 Bln 30 berkas 100 12 Bln 30 berkas 100 12 Bln 35 berkas 100 12 Bln -
0
36. MUHAMMAD YUSUF, SH. NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SUGENG WAHYUDI, SH., MM : 19590301 198503 1006 : Pembina Tk.I - IV/b : Panitera/ Sekretaris : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima berkas perkara membuat penetapan perpanjangan penahanan Membuat berita acara sidang Pengetikan putusan Minutasi perkara Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) Total Angka Kredit
NO 1 2 3 4 5 AK 0 0 0 0 0 0
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : MUHAMMAD YUSUF, SH.. NIP : 19730303 199303 1004 Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I ( III/d ) Jabatan : Panitera Pengganti Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 80 berkas 100 12 Bln 65 berkas 100 12 Bln 80 berkas 100 12 Bln 45 berkas 100 12 Bln 45 berkas 100 12 Bln 80 berkas 100 12 Bln -
0
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 168
37. MASNI SIGALINGGING, SH. NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SUGENG WAHYUDI, SH., MM : 19590301 198503 1006 : Pembina Tk.I - IV/b : Panitera/ Sekretaris : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima berkas perkara membuat penetapan perpanjangan penahanan Membuat berita acara sidang Pengetikan putusan Minutasi perkara Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) Total Angka Kredit
NO 1 2 3 4 5 AK 0 0 0 0 0 0
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : MASNI SIGALINGGING, SH NIP : 19630208 198403 2002 Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I - III/c Jabatan : Panitera Pengganti Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 35 berkas 100 12 Bln 20 berkas 100 12 Bln 35 berkas 100 12 Bln 30 berkas 100 12 Bln 30 berkas 100 12 Bln 35 berkas 100 12 Bln -
0
38. SIMON SEMBIRING, SH. NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SUGENG WAHYUDI, SH., MM : 19590301 198503 1006 : Pembina Tk.I - IV/b : Panitera/ Sekretaris : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima berkas perkara membuat penetapan perpanjangan penahanan Membuat berita acara sidang Pengetikan putusan Minutasi perkara Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) Total Angka Kredit
NO 1 2 3 4 5 AK 0 0 0 0 0 0
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : SIMON SEMBIRING, SH NIP : 19720822 199303 1002 Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I - III/c Jabatan : Panitera Pengganti Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 75 berkas 100 12 Bln 55 berkas 100 12 Bln 75 berkas 100 12 Bln 65 berkas 100 12 Bln 65 berkas 100 12 Bln 75 berkas 100 12 Bln -
0
39. ERIDAWATI , SH. NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SUGENG WAHYUDI, SH., MM : 19590301 198503 1006 : Pembina Tk.I - IV/b : Panitera/ Sekretaris : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima berkas perkara membuat penetapan perpanjangan penahanan Membuat berita acara sidang Pengetikan putusan Minutasi perkara Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) Total Angka Kredit
NO 1 2 3 4 5 AK 0 0 0 0 0 0
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : ERIDAWATI, SH. NIP : 19721119 199303 2001 Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I - III/c Jabatan : Panitera Pengganti Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 110 berkas 100 12 Bln 70 berkas 100 12 Bln 110 berkas 100 12 Bln 100 berkas 100 12 Bln 100 berkas 100 12 Bln 110 berkas 100 12 Bln -
0
40. BAMBANG FAJAR MARWANTO, SH. NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SUGENG WAHYUDI, SH., MM : 19590301 198503 1006 : Pembina Tk.I - IV/b : Panitera/ Sekretaris : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima berkas perkara membuat penetapan perpanjangan penahanan Membuat berita acara sidang Pengetikan putusan Minutasi perkara Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) Total Angka Kredit
NO 1 2 3 4 5 AK 0 0 0 0 0 0
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : BAMBANG F. MARWANTO, SH NIP : 19660319 198903 1004 Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I - III/c Jabatan : Panitera Pengganti Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 35 berkas 100 12 Bln 20 berkas 100 12 Bln 35 berkas 100 12 Bln 30 berkas 100 12 Bln 30 berkas 100 12 Bln 35 berkas 100 12 Bln -
0
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 169
41. SEDERHANA, SH. NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SUGENG WAHYUDI, SH., MM : 19590301 198503 1006 : Pembina Tk.I - IV/b : Panitera/ Sekretaris : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima berkas perkara membuat penetapan perpanjangan penahanan Membuat berita acara sidang Pengetikan putusan Minutasi perkara Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) Total Angka Kredit
NO 1 2 3 4 5 AK 0 0 0 0 0 0
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : SEDERHANA, SH NIP : 19571221 198503 2003 Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I - III/c Jabatan : Panitera Pengganti Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 110 berkas 100 12 Bln 100 berkas 100 12 Bln 85 berkas 100 12 Bln 85 berkas 100 12 Bln 90 berkas 100 12 Bln 110 berkas 100 12 Bln -
0
42. HELPANDI, SH.MH. NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SUGENG WAHYUDI, SH., MM : 19590301 198503 1006 : Pembina Tk.I - IV/b : Panitera/ Sekretaris : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima berkas perkara membuat penetapan perpanjangan penahanan Membuat berita acara sidang Pengetikan putusan Minutasi perkara Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) Total Angka Kredit
NO 1 2 3 4 5 AK 0 0 0 0 0 0
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : HELPANDI, SH., MH. NIP : 19771104 200012 1001 Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I - III/c Jabatan : Panitera Pengganti Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 55 berkas 100 12 Bln 45 berkas 100 12 Bln 55 berkas 100 12 Bln 50 berkas 100 12 Bln 45 berkas 100 12 Bln 57 berkas 100 12 Bln -
0
43. NAHWAN Z. NASUTION, SH NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SUGENG WAHYUDI, SH., MM : 19590301 198503 1006 : Pembina Tk.I - IV/b : Panitera/ Sekretaris : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima berkas perkara membuat penetapan perpanjangan penahanan Membuat berita acara sidang Pengetikan putusan Minutasi perkara Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) Total Angka Kredit
NO 1 2 3 4 5 AK 0 0 0 0 0 0
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : NAHWAN Z. NASUTION, SH. NIP : 19670821 199103 1004 Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I - III/c Jabatan : Panitera Pengganti Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 105 berkas 100 12 Bln 90 berkas 100 12 Bln 105 berkas 100 12 Bln 70 berkas 100 12 Bln 40 berkas 100 12 Bln 105 berkas 100 12 Bln -
0
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 170
44. JONI, SH NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SUGENG WAHYUDI, SH., MM : 19590301 198503 1006 : Pembina Tk.I - IV/b : Panitera/ Sekretaris : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima berkas perkara membuat penetapan perpanjangan penahanan Membuat berita acara sidang Pengetikan putusan Minutasi perkara Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) Total Angka Kredit
NO 1 2 3 4 5 AK 0 0 0 0 0 0
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : NIP : Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I - III/c Jabatan : Panitera Pengganti Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 35 berkas 100 12 Bln 20 berkas 100 12 Bln 35 berkas 100 12 Bln 30 berkas 100 12 Bln 30 berkas 100 12 Bln 35 berkas 100 12 Bln -
0
45. SAIDUL AMNI, SH.MH NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SUGENG WAHYUDI, SH., MM : 19590301 198503 1006 : Pembina Tk.I - IV/b : Panitera/ Sekretaris : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima berkas perkara membuat penetapan perpanjangan penahanan Membuat berita acara sidang Pengetikan putusan Minutasi perkara Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) Total Angka Kredit
NO 1 2 3 4 5 AK 0 0 0 0 0 0
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : NIP : Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I - III/c Jabatan : Panitera Pengganti Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 35 berkas 100 12 Bln 20 berkas 100 12 Bln 35 berkas 100 12 Bln 30 berkas 100 12 Bln 30 berkas 100 12 Bln 35 berkas 100 12 Bln -
0
46. OLOAN SIRAIT, SH. NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SUGENG WAHYUDI, SH., MM : 19590301 198503 1006 : Pembina Tk.I - IV/b : Panitera/ Sekretaris : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima berkas perkara membuat penetapan perpanjangan penahanan Membuat berita acara sidang Pengetikan putusan Minutasi perkara Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) Total Angka Kredit
NO 1 2 3 4 5 AK 0 0 0 0 0 0
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : NIP : Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I - III/c Jabatan : Panitera Pengganti Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 35 berkas 100 12 Bln 20 berkas 100 12 Bln 35 berkas 100 12 Bln 30 berkas 100 12 Bln 30 berkas 100 12 Bln 35 berkas 100 12 Bln -
0
47. PARLINDUNGAN SIHOMBING,SH. NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SUGENG WAHYUDI, SH., MM : 19590301 198503 1006 : Pembina Tk.I - IV/b : Panitera/ Sekretaris : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima berkas perkara membuat penetapan perpanjangan penahanan Membuat berita acara sidang Pengetikan putusan Minutasi perkara Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) Total Angka Kredit
NO 1 2 3 4 5 AK 0 0 0 0 0 0
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : NIP : Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I - III/c Jabatan : Panitera Pengganti Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 35 berkas 100 12 Bln 20 berkas 100 12 Bln 35 berkas 100 12 Bln 30 berkas 100 12 Bln 30 berkas 100 12 Bln 35 berkas 100 12 Bln -
0
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 171
48. RISWAN F. HARAHAP, SH. NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SUGENG WAHYUDI, SH., MM : 19590301 198503 1006 : Pembina Tk.I - IV/b : Panitera/ Sekretaris : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima berkas perkara membuat penetapan perpanjangan penahanan Membuat berita acara sidang Pengetikan putusan Minutasi perkara Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) Total Angka Kredit
NO 1 2 3 4 5 AK 0 0 0 0 0 0
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : NIP : Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I - III/c Jabatan : Panitera Pengganti Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 35 berkas 100 12 Bln 20 berkas 100 12 Bln 35 berkas 100 12 Bln 30 berkas 100 12 Bln 30 berkas 100 12 Bln 35 berkas 100 12 Bln -
0
49. M.YUSNI AFRIANTO, SH.MH. NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SUGENG WAHYUDI, SH., MM : 19590301 198503 1006 : Pembina Tk.I - IV/b : Panitera/ Sekretaris : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima berkas perkara membuat penetapan perpanjangan penahanan Membuat berita acara sidang Pengetikan putusan Minutasi perkara Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) Total Angka Kredit
NO 1 2 3 4 5 AK 0 0 0 0 0 0
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : NIP : Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I - III/c Jabatan : Panitera Pengganti Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 35 berkas 100 12 Bln 20 berkas 100 12 Bln 35 berkas 100 12 Bln 30 berkas 100 12 Bln 30 berkas 100 12 Bln 35 berkas 100 12 Bln -
0
50. NELSON ROBERT SARAGIH, SH. MH NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SUGENG WAHYUDI, SH., MM : 19590301 198503 1006 : Pembina Tk.I - IV/b : Panitera/ Sekretaris : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima berkas perkara membuat penetapan perpanjangan penahanan Membuat berita acara sidang Pengetikan putusan Minutasi perkara Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) Total Angka Kredit
NO 1 2 3 4 5 AK 0 0 0 0 0 0
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : NELSON R. SARAGIH, SH., MH. NIP : 19731224 200604 1002 Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Muda Tk. I ( III/b ) Jabatan : Panitera Pengganti Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 58 berkas 100 12 Bln 50 berkas 100 12 Bln 58 berkas 100 12 Bln 43 berkas 100 12 Bln 50 berkas 100 12 Bln 50 berkas 100 12 Bln -
0
51. ADDHIE YUS PRAMANA P, SH. NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SUGENG WAHYUDI, SH., MM : 19590301 198503 1006 : Pembina Tk.I - IV/b : Panitera/ Sekretaris : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima berkas perkara membuat penetapan perpanjangan penahanan Membuat berita acara sidang Pengetikan putusan Minutasi perkara Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP) Total Angka Kredit
NO 1 2 3 4 5 AK 0 0 0 0 0 0
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : ADDHIE YUS P. PUTRA, SH NIP : 19841112 200502 1001 Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Muda Tk. I ( III/b ) Jabatan : Panitera Pengganti Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 80 berkas 100 12 Bln 60 berkas 100 12 Bln 80 berkas 100 12 Bln 40 berkas 100 12 Bln 40 berkas 100 12 Bln 80 berkas 100 12 Bln -
0
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 172
14. Jurusita/ Jurusita Pengganti 1. MASANA KARO-KARO, SH. NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SUGENG WAHYUDI, SH., MM : 19590301 198503 1006 : Pembina Tk.I - IV/b : Panitera/ Sekretaris : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Melaksanakan perintah Ketua Pengadilan dalam melaksanakan Eksekusi Melaksanakan pengumuman, Teguran dan pemberitahuan atas perintah Hakim/ Ketua Majelis Hakim Melaksanakan Perintah Ketua Majelis Hakim dalam melaksanakan pemanggilan/ relaas. Melaksanakan Perintah Ketua Pengadilan dalam melaksanakan Delegasi (Bantuan Pemanggilan) Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan Total Angka Kredit
NO 1 2 3 4 5 AK 0
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : Masana Karo-Karo, SH NIP : 19600707 198903 1004 Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I - III/d Jabatan : Jurusita Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 100 12 Bln 20 berkas
0
70
berkas
0
30
berkas
0
10
berkas
0
10
kegiatan
100
12 Bln
-
100
12 Bln
-
100
12 Bln
-
100
12 Bln
-
0
2. SAMSUL BAHRI, SH NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SUGENG WAHYUDI, SH., MM : 19590301 198503 1006 : Pembina Tk.I - IV/b : Panitera/ Sekretaris : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Melaksanakan perintah Ketua Pengadilan dalam melaksanakan Eksekusi Melaksanakan pengumuman, Teguran dan pemberitahuan atas perintah Hakim/ Ketua Majelis Hakim Melaksanakan Perintah Ketua Majelis Hakim dalam melaksanakan pemanggilan/ relaas. Melaksanakan Perintah Ketua Pengadilan dalam melaksanakan Delegasi (Bantuan Pemanggilan) Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan Total Angka Kredit
NO 1 2 3 4 5 AK 0
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : SAMSUL BAHRI, SH NIP : 19640824 199203 1002 Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I - III/d Jabatan : Jurusita Pengganti Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 100 12 Bln 20 berkas
0
70
berkas
0
30
berkas
0
10
berkas
0
10
kegiatan
100
12 Bln
-
100
12 Bln
-
100
12 Bln
-
100
12 Bln
-
0
3. H.ABDUL RAHMAN, SH. NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SUGENG WAHYUDI, SH., MM : 19590301 198503 1006 : Pembina Tk.I - IV/b : Panitera/ Sekretaris : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Melaksanakan perintah Ketua Pengadilan dalam melaksanakan Eksekusi Melaksanakan pengumuman, Teguran dan pemberitahuan atas perintah Hakim/ Ketua Majelis Hakim Melaksanakan Perintah Ketua Majelis Hakim dalam melaksanakan pemanggilan/ relaas. Melaksanakan Perintah Ketua Pengadilan dalam melaksanakan Delegasi (Bantuan Pemanggilan) Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan Total Angka Kredit
NO 1 2 3 4 5 AK 0
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : H. ABDUL RAHMAD, SH NIP : 19630524 198503 1005 Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I ( III/d ) Jabatan : Jurusita Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 100 12 Bln 20 berkas
0
70
berkas
0
30
berkas
0
10
berkas
0
10
kegiatan
100
12 Bln
-
100
12 Bln
-
100
12 Bln
-
100
12 Bln
-
0
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 173
4. HJ. MARTALINA, SH NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SUGENG WAHYUDI, SH., MM : 19590301 198503 1006 : Pembina Tk.I - IV/b : Panitera/ Sekretaris : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Melaksanakan perintah Ketua Pengadilan dalam melaksanakan Eksekusi Melaksanakan pengumuman, Teguran dan pemberitahuan atas perintah Hakim/ Ketua Majelis Hakim Melaksanakan Perintah Ketua Majelis Hakim dalam melaksanakan pemanggilan/ relaas. Melaksanakan Perintah Ketua Pengadilan dalam melaksanakan Delegasi (Bantuan Pemanggilan) Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan Total Angka Kredit
NO 1 2 3 4 5 AK 0
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : HJ. MARTALINA, SH NIP : 19630303 198503 2005 Pangkat/ Gol. Ruang : Penata - III/c Jabatan : Jurusita Pengganti Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 100 12 Bln 20 berkas
0
70
berkas
0
30
berkas
0
10
berkas
0
10
kegiatan
100
12 Bln
-
100
12 Bln
-
100
12 Bln
-
100
12 Bln
-
0
5. AMINSYAH NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SUGENG WAHYUDI, SH., MM : 19590301 198503 1006 : Pembina Tk.I - IV/b : Panitera/ Sekretaris : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Melaksanakan perintah Ketua Pengadilan dalam melaksanakan Eksekusi Melaksanakan pengumuman, Teguran dan pemberitahuan atas perintah Hakim/ Ketua Majelis Hakim Melaksanakan Perintah Ketua Majelis Hakim dalam melaksanakan pemanggilan/ relaas. Melaksanakan Perintah Ketua Pengadilan dalam melaksanakan Delegasi (Bantuan Pemanggilan) Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan Total Angka Kredit
NO 1 2 3 4 5 AK 0
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : AMINSYAH NIP : 19630707 198502 1001 Pangkat/ Gol. Ruang : Penata - III/c Jabatan : Jurusita Pengganti Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 100 12 Bln 20 berkas
0
70
berkas
0
30
berkas
0
10
berkas
0
10
kegiatan
100
12 Bln
-
100
12 Bln
-
100
12 Bln
-
100
12 Bln
-
0
6. LENTA BR PINEM, SH NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SUGENG WAHYUDI, SH., MM : 19590301 198503 1006 : Pembina Tk.I - IV/b : Panitera/ Sekretaris : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Melaksanakan perintah Ketua Pengadilan dalam melaksanakan Eksekusi Melaksanakan pengumuman, Teguran dan pemberitahuan atas perintah Hakim/ Ketua Majelis Hakim Melaksanakan Perintah Ketua Majelis Hakim dalam melaksanakan pemanggilan/ relaas. Melaksanakan Perintah Ketua Pengadilan dalam melaksanakan Delegasi (Bantuan Pemanggilan) Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan Total Angka Kredit
NO 1 2 3 4 5 AK 0
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : LENTA BR PINEM, SH NIP : 19650618 199103 2001 Pangkat/ Gol. Ruang : Penata - III/c Jabatan : Jurusita Pengganti Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 100 12 Bln 20 berkas
0
70
berkas
0
30
berkas
0
10
berkas
0
10
kegiatan
100
12 Bln
-
100
12 Bln
-
100
12 Bln
-
100
12 Bln
-
0
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 174
7. SUSANTO NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SUGENG WAHYUDI, SH., MM : 19590301 198503 1006 : Pembina Tk.I - IV/b : Panitera/ Sekretaris : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Melaksanakan perintah Ketua Pengadilan dalam melaksanakan Eksekusi Melaksanakan pengumuman, Teguran dan pemberitahuan atas perintah Hakim/ Ketua Majelis Hakim Melaksanakan Perintah Ketua Majelis Hakim dalam melaksanakan pemanggilan/ relaas. Melaksanakan Perintah Ketua Pengadilan dalam melaksanakan Delegasi (Bantuan Pemanggilan) Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan Total Angka Kredit
NO 1 2 3 4 5 AK 0
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : SUSANTO NIP : 19651018 198501 1002 Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Muda Tk. I - III/b Jabatan : Jurusita Pengganti Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 100 12 Bln 20 berkas
0
70
berkas
0
30
berkas
0
10
berkas
0
10
kegiatan
100
12 Bln
-
100
12 Bln
-
100
12 Bln
-
100
12 Bln
-
0
8. ELISA BERNANDUS SIHOTANG NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SUGENG WAHYUDI, SH., MM : 19590301 198503 1006 : Pembina Tk.I - IV/b : Panitera/ Sekretaris : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Melaksanakan perintah Ketua Pengadilan dalam melaksanakan Eksekusi Melaksanakan pengumuman, Teguran dan pemberitahuan atas perintah Hakim/ Ketua Majelis Hakim Melaksanakan Perintah Ketua Majelis Hakim dalam melaksanakan pemanggilan/ relaas. Melaksanakan Perintah Ketua Pengadilan dalam melaksanakan Delegasi (Bantuan Pemanggilan) Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan Total Angka Kredit
NO 1 2 3 4 5 AK 0
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : ELISA BERNANDUS SIHOTANG NIP : 19670310 198903 1003 Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Muda Tk. I - III/b Jabatan : Jurusita Pengganti Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 100 12 Bln 20 berkas
0
70
berkas
0
30
berkas
0
10
berkas
0
10
kegiatan
100
12 Bln
-
100
12 Bln
-
100
12 Bln
-
100
12 Bln
-
0
9. SAYID YUSRI HAMDANI NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SUGENG WAHYUDI, SH., MM : 19590301 198503 1006 : Pembina Tk.I - IV/b : Panitera/ Sekretaris : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Melaksanakan perintah Ketua Pengadilan dalam melaksanakan Eksekusi Melaksanakan pengumuman, Teguran dan pemberitahuan atas perintah Hakim/ Ketua Majelis Hakim Melaksanakan Perintah Ketua Majelis Hakim dalam melaksanakan pemanggilan/ relaas. Melaksanakan Perintah Ketua Pengadilan dalam melaksanakan Delegasi (Bantuan Pemanggilan) Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan Total Angka Kredit
NO 1 2 3 4 5 AK 0
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : SAYID YUSRI HAMDANI NIP : 19680627 198903 1006 Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Muda Tk. I - III/b Jabatan : Jurusita Pengganti Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 100 12 Bln 20 berkas
0
70
berkas
0
30
berkas
0
10
berkas
0
10
kegiatan
100
12 Bln
-
100
12 Bln
-
100
12 Bln
-
100
12 Bln
-
0
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 175
10. M.SYAHRIR FADHIL HRP, SH. NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SUGENG WAHYUDI, SH., MM : 19590301 198503 1006 : Pembina Tk.I - IV/b : Panitera/ Sekretaris : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Melaksanakan perintah Ketua Pengadilan dalam melaksanakan Eksekusi Melaksanakan pengumuman, Teguran dan pemberitahuan atas perintah Hakim/ Ketua Majelis Hakim Melaksanakan Perintah Ketua Majelis Hakim dalam melaksanakan pemanggilan/ relaas. Melaksanakan Perintah Ketua Pengadilan dalam melaksanakan Delegasi (Bantuan Pemanggilan) Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan Total Angka Kredit
NO 1 2 3 4 5 AK 0
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : M. SYAHRIR FADHIL HRP, SH NIP : 19720801 199303 1002 Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Muda Tk. I - III/b Jabatan : Jurusita Pengganti Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 100 12 Bln 20 berkas
0
70
berkas
0
30
berkas
0
10
berkas
0
10
kegiatan
100
12 Bln
-
100
12 Bln
-
100
12 Bln
-
100
12 Bln
-
0
11. M. SYARIEF NASUTION, SH NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SUGENG WAHYUDI, SH., MM : 19590301 198503 1006 : Pembina Tk.I - IV/b : Panitera/ Sekretaris : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Melaksanakan perintah Ketua Pengadilan dalam melaksanakan Eksekusi Melaksanakan pengumuman, Teguran dan pemberitahuan atas perintah Hakim/ Ketua Majelis Hakim Melaksanakan Perintah Ketua Majelis Hakim dalam melaksanakan pemanggilan/ relaas. Melaksanakan Perintah Ketua Pengadilan dalam melaksanakan Delegasi (Bantuan Pemanggilan) Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan Total Angka Kredit
NO 1 2 3 4 5 AK 0
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : M. SYARIEF NASUTION, SH NIP : 19821206 200502 1002 Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Muda Tk. I - III/b Jabatan : Jurusita Pengganti Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 100 12 Bln 20 berkas
0
70
berkas
0
30
berkas
0
10
berkas
0
10
kegiatan
100
12 Bln
-
100
12 Bln
-
100
12 Bln
-
100
12 Bln
-
0
12. DARWIN, SH. NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SUGENG WAHYUDI, SH., MM : 19590301 198503 1006 : Pembina Tk.I - IV/b : Panitera/ Sekretaris : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Melaksanakan perintah Ketua Pengadilan dalam melaksanakan Eksekusi Melaksanakan pengumuman, Teguran dan pemberitahuan atas perintah Hakim/ Ketua Majelis Hakim Melaksanakan Perintah Ketua Majelis Hakim dalam melaksanakan pemanggilan/ relaas. Melaksanakan Perintah Ketua Pengadilan dalam melaksanakan Delegasi (Bantuan Pemanggilan) Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan Total Angka Kredit
NO 1 2 3 4 5 AK 0
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : DARWWIN, SH NIP : 19720501 199203 1002 Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Muda Tk. I - III/b Jabatan : Jurusita Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 100 12 Bln 20 berkas
0
70
berkas
0
30
berkas
0
10
berkas
0
10
kegiatan
100
12 Bln
-
100
12 Bln
-
100
12 Bln
-
100
12 Bln
-
0
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 176
13. JULI SRINITA GINTING, SH NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SUGENG WAHYUDI, SH., MM : 19590301 198503 1006 : Pembina Tk.I - IV/b : Panitera/ Sekretaris : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Melaksanakan perintah Ketua Pengadilan dalam melaksanakan Eksekusi Melaksanakan pengumuman, Teguran dan pemberitahuan atas perintah Hakim/ Ketua Majelis Hakim Melaksanakan Perintah Ketua Majelis Hakim dalam melaksanakan pemanggilan/ relaas. Melaksanakan Perintah Ketua Pengadilan dalam melaksanakan Delegasi (Bantuan Pemanggilan) Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan Total Angka Kredit
NO 1 2 3 4 5 AK 0
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : JULI SRINITA GINTING, SH NIP : 19700710 199303 2005 Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Muda Tk. I - III/b Jabatan : Jurusita Pengganti Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 100 12 Bln 20 berkas
0
70
berkas
0
30
berkas
0
10
berkas
0
10
kegiatan
100
12 Bln
-
100
12 Bln
-
100
12 Bln
-
100
12 Bln
-
0
14. ROSENNI BR. SARAGIH, SH NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SUGENG WAHYUDI, SH., MM : 19590301 198503 1006 : Pembina Tk.I - IV/b : Panitera/ Sekretaris : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Melaksanakan perintah Ketua Pengadilan dalam melaksanakan Eksekusi Melaksanakan pengumuman, Teguran dan pemberitahuan atas perintah Hakim/ Ketua Majelis Hakim Melaksanakan Perintah Ketua Majelis Hakim dalam melaksanakan pemanggilan/ relaas. Melaksanakan Perintah Ketua Pengadilan dalam melaksanakan Delegasi (Bantuan Pemanggilan) Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan Total Angka Kredit
NO 1 2 3 4 5 AK 0
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : ROSENNI BR SARAGIH, SH NIP : 19730910 199303 2002 Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Muda Tk. I - III/b Jabatan : Jurusita Pengganti Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 100 12 Bln 20 berkas
0
70
berkas
0
30
berkas
0
10
berkas
0
10
kegiatan
100
12 Bln
-
100
12 Bln
-
100
12 Bln
-
100
12 Bln
-
0
15. DINNER SINAGA, SH NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SUGENG WAHYUDI, SH., MM : 19590301 198503 1006 : Pembina Tk.I - IV/b : Panitera/ Sekretaris : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Melaksanakan perintah Ketua Pengadilan dalam melaksanakan Eksekusi Melaksanakan pengumuman, Teguran dan pemberitahuan atas perintah Hakim/ Ketua Majelis Hakim Melaksanakan Perintah Ketua Majelis Hakim dalam melaksanakan pemanggilan/ relaas. Melaksanakan Perintah Ketua Pengadilan dalam melaksanakan Delegasi (Bantuan Pemanggilan) Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan Total Angka Kredit
NO 1 2 3 4 5 AK 0
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : DINNER SINAGA, SH NIP : 19720607 199303 1005 Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Muda Tk. I - III/b Jabatan : Jurusita Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 100 12 Bln 20 berkas
0
70
berkas
0
30
berkas
0
10
berkas
0
10
kegiatan
100
12 Bln
-
100
12 Bln
-
100
12 Bln
-
100
12 Bln
-
0
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 177
16. SYAHRUL HARAHAP NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SUGENG WAHYUDI, SH., MM : 19590301 198503 1006 : Pembina Tk.I - IV/b : Panitera/ Sekretaris : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Melaksanakan perintah Ketua Pengadilan dalam melaksanakan Eksekusi Melaksanakan pengumuman, Teguran dan pemberitahuan atas perintah Hakim/ Ketua Majelis Hakim Melaksanakan Perintah Ketua Majelis Hakim dalam melaksanakan pemanggilan/ relaas. Melaksanakan Perintah Ketua Pengadilan dalam melaksanakan Delegasi (Bantuan Pemanggilan) Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan Total Angka Kredit
NO 1 2 3 4 5 AK 0
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : SYAHRUL HARAHAP NIP : 19601027 198211 1001 Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Muda Tk. I - III/b Jabatan : Jurusita Pengganti Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 100 12 Bln 20 berkas
0
70
berkas
0
30
berkas
0
10
berkas
0
10
kegiatan
100
12 Bln
-
100
12 Bln
-
100
12 Bln
-
100
12 Bln
-
0
17. BELINUN SEMBIRING, SH NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SUGENG WAHYUDI, SH., MM : 19590301 198503 1006 : Pembina Tk.I - IV/b : Panitera/ Sekretaris : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Melaksanakan perintah Ketua Pengadilan dalam melaksanakan Eksekusi Melaksanakan pengumuman, Teguran dan pemberitahuan atas perintah Hakim/ Ketua Majelis Hakim Melaksanakan Perintah Ketua Majelis Hakim dalam melaksanakan pemanggilan/ relaas. Melaksanakan Perintah Ketua Pengadilan dalam melaksanakan Delegasi (Bantuan Pemanggilan) Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan Total Angka Kredit
NO 1 2 3 4 5 AK 0
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : BELINUN SEMBIRING, SH NIP : 19741228 200604 1002 Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Muda - III/a Jabatan : Jurusita Pengganti Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 100 12 Bln 20 berkas
0
70
berkas
0
30
berkas
0
10
berkas
0
10
kegiatan
100
12 Bln
-
100
12 Bln
-
100
12 Bln
-
100
12 Bln
-
0
18. IMIRZAN AKHYAR NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SUGENG WAHYUDI, SH., MM : 19590301 198503 1006 : Pembina Tk.I - IV/b : Panitera/ Sekretaris : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Melaksanakan perintah Ketua Pengadilan dalam melaksanakan Eksekusi Melaksanakan pengumuman, Teguran dan pemberitahuan atas perintah Hakim/ Ketua Majelis Hakim Melaksanakan Perintah Ketua Majelis Hakim dalam melaksanakan pemanggilan/ relaas. Melaksanakan Perintah Ketua Pengadilan dalam melaksanakan Delegasi (Bantuan Pemanggilan) Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan Total Angka Kredit
NO 1 2 3 4 5 AK 0
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : IMIRZAN AKHYAR NIP : 19670911 198703 1001 Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Muda - III/a Jabatan : Jurusita Pengganti Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 100 12 Bln 20 berkas
0
70
berkas
0
30
berkas
0
10
berkas
0
10
kegiatan
100
12 Bln
-
100
12 Bln
-
100
12 Bln
-
100
12 Bln
-
0
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 178
19. DENNI TAMBA NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5
I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/ Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja
: SUGENG WAHYUDI, SH., MM : 19590301 198503 1006 : Pembina Tk.I - IV/b : Panitera/ Sekretaris : Pengadilan Negeri Medan
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Melaksanakan perintah Ketua Pengadilan dalam melaksanakan Eksekusi Melaksanakan pengumuman, Teguran dan pemberitahuan atas perintah Hakim/ Ketua Majelis Hakim Melaksanakan Perintah Ketua Majelis Hakim dalam melaksanakan pemanggilan/ relaas. Melaksanakan Perintah Ketua Pengadilan dalam melaksanakan Delegasi (Bantuan Pemanggilan) Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan Total Angka Kredit
NO 1 2 3 4 5 AK 0
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama : DENNI TAMBA NIP : 19760214 200604 1002 Pangkat/ Gol. Ruang : Pengatur - II/c Jabatan : Jurusita Pengganti Unit Kerja : Pengadilan Negeri Medan TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA 100 12 Bln 20 berkas
0
70
berkas
0
30
berkas
0
10
berkas
0
10
kegiatan
100
12 Bln
-
100
12 Bln
-
100
12 Bln
-
100
12 Bln
-
TARGET KUAL/MUTU 100
WAKTU 12 Bln
BIAYA -
100
12 Bln
-
100
12 Bln
-
0
15. Pegawai 1. Staf Bagian Umum NO 1 2
3
4 5 6 7
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Memproses dan menginput data persediaan menggunakan Aplikasi Persediaan Melakukan proses pengiriman data persediaan ke Aplikasi Simak-BMN per triwulan Memproses dokumen sumber transaksi Barang Milik Negara (BMN) untuk menghasilkan data transaksi, buku inventaris, Laporan BMN, Kartu Inventaris Barang (KIB) , Daftar Inventaris Ruangan (DIR), Kartu Inventaris Barang (KIB) dan Daftar Inventaris Lainnya (DIL) Mengirimkan laporan BMN beserta Arsip Data Komputer (ADK) kepada UAPPB-W dan UAPPB-E1 setiap semester Mengirimkan laporan BMN beserta Arsip Data Komputer (ADK) kepada Kantor KPKNL setiap semester Megirimkan Laporan BMN beserta ADK Ke petugas SAK untuk dilakukan penggabungan di tingkat UAKPA setiap bulan Melakukan up-date aplikasi Simak-BMN dan/atau Persediaan secara berkala Total Angka Kredit
AK
KUANT/ OUTPUT
0
24
Berkas
0
8
ADK
0
10
Laporan
0
2
ADK
100
12 Bln
-
0
20
ADK
100
12 Bln
-
0
4
ADK
100
12 Bln
-
0
1
Updater
100
12 Bln
-
TARGET KUAL/MUTU 100
WAKTU 12 Bln
BIAYA -
100
12 Bln
-
100 100
12 Bln 12 Bln
-
100
12 Bln
-
100
12 Bln
-
100
12 Bln
-
0
2. Staf Bagian Keuangan NO 1 2 3 4 5
6 7
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menyusun usulan RKAKL/DIPA (daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) tingkat Satker Membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan TOR (Term of Reference) Mengerjakan revisi POK dan Revisi DIPA Satker Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) Gaji/UP/GUP/LS Membuat daftar perhitungan, usulan dan laporan pertanggungjawabantunjangan khusus kinerja tingkat satker Membuat rekapitulasipotongangaji hakim dan pegawai yang disampaikan ke Bank sebelum hari gajian Mendistribusikan potongan gaji Hakim dan pegawai yang disampaikan ke masing-masing pengelola Total Angka Kredit
AK
KUANT/ OUTPUT
0
2
Dokumen
0
15
Dokumen
0
6
Dokumen
0
185
Berkas
0
13
Berkas
0
24
Laporan
0
12
Laporan
0
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB II
Hal. 179
BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN A. Sumber Daya Manusia Kedudukan dan peranan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah sangat penting dan menentukan,
karena
Aparatur
Peradilan
sebagai
SDM
untuk
menyelenggarakan
kepemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan peradilan yang baik. Khusus di Pengadilan Negeri Medan pengelolaan seluruh Sumber Daya Manusia yang ada ditujukan agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang peradilan. SDM yang efektif dan efisien merupakan aset berharga bagi institusi, sebagai
salah
satu
pendukung manajemen SDM yang lebih baik, mekanisme pembinaan karir disempurnakan dengan menjadikan penilaian berbasis kinerja sebagai komponen utama. Hal ini untuk memacu setiap SDM dalam menunjukkan kinerja terbaiknya bagi institusi. Di bidang Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Medan, selaku instansi pengemban kekuasaan kehakiman di Kota Medan dan terlaksananya pelayanan
publik
yang
lebih
nyata
dalam
dan berorientasi
sebuah
pada
kinerja dan
pelayanan
prima
(excellence service), maka sudah barang tentu kenyataan tersebut harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan profesionalisme kinerja pegawai serta menjadi pengakselerasi peningkatan pelayanan keadilan yang lebih prima. Sumber Daya Manusia di Pengadilan Negeri Medan terdiri dari Hakim, pegawai dan Pegawai Tidak Tetap (Honorer), untuk Hakim dan Pegawai telah ditanggung kesehatannya melalui Askes/BPJS yang iurannya dipotong langsung dari gaji mereka, untuk Pegawai Tidak Tetap masih dalam proses. Keadaan jumlah pegawai Pengadilan Negeri Medan dengan Ketua, Wakil dan Hakim yang ada sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 adalah 144 dan Hakim Ad Hoc 22 orang. Berikut statistik pegawai pada Pengadilan Negeri Medan :
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB III
Hal. 180
Statistik Pegawai Pengadilan Negeri Medan Tahun 2014 NO
NAMA JABATAN
PENDIDIKAN
GOLONGAN
JLH (ORG)
SD
SMP
SMA
D3
S1
S2
S3
I
II
III
IV
1
Ketua
1
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
1
2
Wakil Ketua
1
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
1
3
Hakim
31
-
-
-
-
7
25
-
-
-
-
31
4
Hakim Ad Hoc
22
-
-
-
-
8
13
1
-
-
-
-
5
Panitera/Sekretaris
1
-
-
1
-
-
-
-
1
6
Wakil Panitera
1
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
1
7
Wakil Sekretaris
1
-
-
-
-
1
-
-
-
-
1
-
8
Panitera Muda Hukum
1
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
1
9
Panitera Muda Perdata
1
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
1
10
Panitera Muda Pidana
1
-
-
-
-
1
-
-
-
-
1
-
11
Ka.Sub.Bag Kepegawaian
1
-
-
-
-
1
-
-
-
-
1
-
12
Ka.Sub.Bag Keuangan
1
-
-
-
-
1
-
-
-
-
1
-
13
Ka.Sub.Bag.Umum
1
-
-
-
-
1
-
-
-
-
1
-
14
Panitera Pengganti
52
-
-
-
-
41
11
-
-
-
48
4
15
Jurusita
4
-
-
-
-
4
-
-
-
-
4
-
16
Jurusita Pengganti
15
-
-
7
-
8
-
-
-
1
13
-
17
Staf
32
1
1
10
1
17
2
-
-
7
25
-
18
Cpns/ Cakim
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
166
1
1
17
1
92
54
2
-
8
95
41
TOTAL
-
-
-
Sedangkan tenaga honorer yang ada berjumlah sebagai berikut: Satpam
: 8 orang
Pengemudi
: 3 orang
Pramubhakti
: 1 orang
Kebersihan
: 8 orang
1. Rekruitmen a.
Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial Sumber daya manusia Teknis Yudisial pada Pengadilan Negeri Medan sampai dengan 31 Desember 2014 antara lain : -
Ketua
:
1 Orang
-
Wakil Ketua
:
1 Orang
-
Hakim Karier
:
31 Orang
-
Hakim Ad Hoc
:
22 Orang
-
Panitera/ Sekretaris :
1 Orang
-
Wakil Panitera
1 Orang
:
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB III
Hal. 181
b.
-
Wakil Sekretaris
:
1 Orang
-
Panitera Muda
:
3 Orang
-
Panitera Pengganti
:
52 Orang
-
Jurusita
:
4 Orang
-
Jurusita Pengganti
:
15 Orang
Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial Sumber daya manusia non teknis yudisial pada Pengadilan Negeri Medan sampai dengan 31 Desember 2014 antara lain : -
Wakil Sekretaris
:
1 Orang
-
Kasubbag
:
3 Orang
-
Staf
:
32 Orang
2. Promosi dan Mutasi Pelaksanaan promosi dan mutasi bagi pegawai berdasarkan Undang-undang No. 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian dan Peraturan Pemerintah RI nomor 9 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil yang secara internal di lingkungan Mahkamah Agung RI sebagaimana diatur dalam KMA 125 Tahun 2009. Pelaksanaan promosi dan mutasi tahun 2014 di lingkungan Pengadilan Negeri Medan adalah sebagai berikut : 1. Mutasi Keluar No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nama IDRIS, SH. M.SABIR, SH. ASBAN PANJAITAN, SH., MH JONNY SITOHANG, SH., MH. H. RAMLI DARASAH, SH.M.Hum H. BASTARIAL, SH., MH. HJ. MARLIANIS, SH., MH. JONNER MANIK, SH., MM H. MUHAMMAD NUR, SH., MH BASLIN SINAGA, SH., MH KEMAS AHMAD JAUHARI, SH SB. HUTAGALUNG, SH., MH Dr. ZULFAHMI, SH., M.Hum LEBANUS SINURAT, SH., MH SURYA PERDAMAIAN, SH.
Jabatan Lama Panitera Pengganti Hakim Madya Muda Hakim Madya Utama Hakim Madya Utama Hakim Utama Muda Panitera / Sekretaris Hakim Madya Utama Hakim Madya Utama Hakim Madya Utama Hakim Madya Utama Hakim Ad Hoc Tipikor Hakim Madya Utama WPKN Hakim Madya Utama KPN
Jabatan Baru Panitera Muda Perdata WKPN Lhokseumawe KPN Bangko Hakim Tinggi Palangkaraya Hakim Tinggi Bengkulu Pansek PT Bangka Belitung Hakim PN Jakarta Utara Hakim PN Bengkulu KPN Binjai Hakim PN Jakarta Pusat Hakim Ad Hoc PN Kupang Hakim PN Tangerang KPN Jambi Hakim PN Tangerang Hakim Tinggi Denpasar
2. Mutasi Masuk No 1 2 3 4
Nama PARLIDNUNGAN SINAGA, SH. SALAHUDDIN, SH., MH. SONTAN M. SINAGA, SH., MH. FAHREN, SH.M.Hum
Jabatan Lama Hakim PN Manado KPN Tebing Tinggi Hakim PN Muara Bungo Hakim PN Pagar Alam
Jabatan Baru Hakim Madya Utama PN Medan Hakim Madya Muda PN Medan Hakim Madya Muda PN Medan Hakim Madya Muda PN Medan
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB III
Hal. 182
No 5 6 7 8 9
Nama NAZAR EFFRIANDI, SH. SUGENG WAHYUDI, SH., MM. OLOAN SIRAIT, SH. RAMA J. PURBA, SH. Ir. HAMZAH LUBIS, SH.MSi
10
DANIEL PANJAITAN, SH.LLM
11
YUSRA, SH.M.Hum
12 13
ADDHIE YUS P. PUTRA, SH. ROSNANI
Jabatan Lama Hakim PN Kisaran Pansek Yogyakarta PP PN Tebing Tinggi Hakim PN Semarang Hakim Ad Hoc Perikanan PN Ranai Hakim Ad Hoc Tipikor PN Pontianak PP PN Lubuk Pakam PP PN Sidikalang
Jabatan Baru Hakim Madya Muda PN Medan Pansek PN Medan Panitera Pengganti PN Medan Hakim Madya Utama PN Medan Hakim Ad Hoc Perikanan PN Medan Hakim Ad Hoc Tipikor PN Medan Hakim Ad hoc Tipikor PN Medan Panitera Pengganti PN Medan Staf PN Medan
Hakim atau pegawai yang telah menjalani pensiun/ meninggal dunia pada tahun 2014 adalah : No 1 2 3
Nama H. MUHAMMAD ISYA, SH. SALAHUDDIN, SH., MH DAUD PUTRA BANGUN
Jabatan Hakim Utama Muda Hakim Madya Muda Jurusita Pengganti
TMT 01-06-2014 09-10-2014 19-10-2014
KET Pensiun Meninggal Dunia Meninggal Dunia
B. Keadaan Perkara Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, keadaan perkara di Pengadilan Negeri Medan adalah sebagai berikut : 1. Perdata
1
Klasifikasi Perkara Gugatan
Sisa 2013 454
2
Permohonan
No
Masuk
Jumlah
Putus
Cabut
624
1078
718
-
Sisa 2014 360
133
284
417
296
-
121
Sisa 2013
Masuk
Jumlah
Dikirim
Cabut
Sisa 2014
Upaya Hukum No
Klasifikasi
1
Banding
193
170
363
177
-
186
2
Kasasi
92
113
205
65
-
140
3
PK
28
26
54
17
-
37
Sisa 2013
Masuk
Jumlah
Putus
Cabut
Sisa 2014
2. Perdata Khusus No
Klasifikasi Perkara
1
Merek
3
7
10
8
-
2
2
Desain Industri
0
0
0
0
-
0
3
Hak Cipta
0
0
0
0
-
0
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB III
Hal. 183
4
Paten
0
0
0
0
-
0
5
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
0
0
0
0
-
0
6
Pailit
1
7
8
7
-
1
7
PKPU
2
15
17
15
-
2
Sisa 2013
Masuk
Jumlah
Dikirim
Cabut
Sisa 2014
Upaya Hukum No
Klasifikasi
1
Kasasi
1
4
5
3
-
2
2
PK
0
3
3
1
-
2
Klasifikasi Perkara
Sisa 2013
Masuk
Jumlah
Putus
Cabut
1
Pidana Umum
1,106
3,405
4,511
3,439
-
Sisa 2014 1,072
2
Pidana Singkat
-
6
6
6
-
-
3
Pidana Cepat
-
19
19
19
-
-
4
Lalu Lintas
-
67,371
67,371
67,371
-
-
3. Pidana No
Upaya Hukum No
Klasifikasi
Sisa 2013
Masuk
Jumlah
Dikirim
Cabut
Sisa 2014
1
Banding
70
194
264
214
-
50
2
Kasasi
16
102
118
72
-
46
3
PK
3
9
12
6
-
6
4. Pidana Khusus No
Klasifikasi Perkara
Sisa 2013
Masuk
Jumlah
Putus
Cabut
40
116
156
119
-
Sisa 2014 37
1
Korupsi
2
Perikanan SIUP
-
4
4
4
-
-
3
Perikanan SIPI
-
-
-
-
-
-
4
Perikanan Pukat
-
-
-
-
-
-
5
Perikanan ZEEI
5
0
5
5
-
-
Upaya Hukum No 1
Klasifikasi Banding
Sisa 2013
Masuk
Jumlah
Dikirim
Cabut
Sisa 2014
16
51
67
66
-
1
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB III
Hal. 184
2
Kasasi
19
44
63
59
-
4
3
PK
0
4
4
0
-
4
5. PHI Sisa 2013
Masuk
Jumlah
Putus
43
118
161
112
Cabut -
Sisa 2014 49
Sisa 2013
Masuk
Jumlah
Dikirim
Cabut
Sisa 2014
Upaya Hukum No
Klasifikasi
1
Kasasi
25
66
91
63
4
24
2
PK
10
12
22
11
0
11
C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana 1. Sarana dan Prasarana Gedung. Gedung Kantor Pengadilan Negeri Medan dibangun diatas tanah seluas 5336 m2, terdiri dari 2 (dua) lantai, dimana ruang Ketua, Wakil Ketua dan Hakim- Hakim beserta Panitera/Sekretaris berada di lantai 1 dengan penataan ruangan- ruangan sebagai berikut: 1. 12 (dua belas)
ruang
sidang
yang
terdiri
dari
1
(satu)
ruang
sidang
utama/Aula, 1 (satu) ruang sidang khusus anak, 1 (satu) ruang sidang perikanan, 1 (satu) ruang sidang PHI dan 8 (delapan) ruang sidang biasa. 2. Ruang Kerja Ketua/ Wakil Ketua, satu ruang masing-masing untuk Ketua dan Wakil Ketua, yang mana ruang kerja Ketua juga untuk menerima tamu dan dilengkapi dengan toilet dan AC. Begitu juga dengan ruang kerja Wakil Ketua. 3. Ruang Kerja Hakim Karier dan Hakim Ad Hoc Tipikor, 10 (sepuluh) ruang yang setiap ruang ditempati antara 3 (tiga) hingga 5 (lima) orang Hakim dan dilengkapi dengan AC. 4. Ruang Operation Room atau Ruang Serba Guna terletak bersebelahan dengan ruang Ketua yang dihubungkan dengan pintu. 5. Selain yang terebut diatas masih ada Ruang Panitera/Sekretaris, berdekatan dengan ruang Ketua dilengkapi dengan AC, Ruang Wakil Panitera, Ruang Wakil Sekretaris, Ruang Kepaniteraan Pidana, Ruang Kepaniteraan Pidana, Ruang Kepaniteraan Hukum, Ruang Kepaniteraan Tipikor, Ruang Kepaniteraan PHI, Ruang Kepaniteraan Niaga, Ruang Sub Bagian Kepegawaian, ruang sub Bagian Keuangan, Ruang Sub Bagian Umum, Ruang Perpustakaan, Ruang Panitera Pengganti, Ruang Juru Sita, Ruang Mediasi, Ruang Jaksa, Ruang Pengacara dan Posbakum, Ruang arsip perdata
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB III
Hal. 185
dan pidana, ruang barang bukti, ruang tahanan (Pria, Wanita dan Anak), ruang tunggu sidang anak, kamar mandi, gudang, garasi dan tempat parkir motor serta Mushola. 6. Pengadilan Negeri Medan juga memiliki Ruang Sidang Zetting Plat yang terletak di Jl. Selebes Gang Pekong, ruang sidang ini dibangun untuk menyelesaikan perkara yang ada di belawan, dengan penataan ruangan sebagai berikut, ada 3 ruang sidang, 2 (empat) ruang Hakim yang dilengkapi kamar mandi, ruang Panitera Pengganti, ruang Jaksa, ruang Tahanan, ruang Pengacara, ruang operator, gudang dan kamar mandi. 7. Pada tahun anggaran 2014 pada Pengadilan Negeri Medan tidak ada pengadaan maupun penghapusan sarana dan prasarana gedung, sedangkan untuk anggaran pemeliharaan telah dipergunakan semaksimal mungkin sesuai peruntukannya. 1. Sarana dan prasarana fasilitas gedung Hal-hal yang dapat menunjang dalam pelaksanaan tugas Pengadilan antara lain adanya sarana dan prasarana fasilitas yang menunjang. Dalam hal ini sarana dan prasarana fasilitas gedung yang ada di Pengadilan Negeri Medan adalah : a. Peralatan dan Mesin yang terdiri dari : b. Meubelair yang terdiri dari : No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Nama Barang Portable Generating Set Bor Mesin Fotocopy Lainnya Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci) Lemari Besi/Metal Lemari Kayu Rak Besi Rak Kayu Filing Cabinet Besi Brandkas Tempat Menyimpan Gambar Tabung Pemadam Api CCTV - Camera Control Television System Papan Visual/Papan Nama White Board Hand Metal Detector LCD Projector/Infocus Perkakas Kantor Lainnya Meja Kerja Kayu Kursi Besi/Metal Kursi Kayu Sice
Jumlah 1 1 1 2 37 46 6 12 32 2 7 5 16 8 13 1 1 42 104 316 110 13
Satuan Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB III
Hal. 186
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
Bangku Panjang Besi/Metal Bangku Panjang Kayu Meja Rapat Meja Komputer Tempat Tidur Kayu Meja Resepsionis Kasur/Spring Bed Partisi Jam Mekanis A.C. Window A.C. Split Kipas Angin Televisi Amplifier Loudspeaker Sound System Megaphone Microphone Stabilisator Timbangan Orang Alat Hiasan Lambang Garuda Pancasila Gambar Presiden/Wakil Presiden Tiang Bendera Pataka Kaca Hias Dispenser Mimbar/Podium Lambang Instansi Handy Cam Gordyin/Kray Uninterruptible Power Supply (UPS) Digital Audio Taperecorder Peralatan Studio Audio Lainnya Video Tape Recorder Stationer Telephone (PABX) Pesawat Telephone Facsimile Local Battery Telephone Minor Surgical Set (Alat Kedokteran Umum) Stetoscope (Alat Kedokteran Umum) Tensimeter Waskom Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum) P.C Unit Lap Top Hard Disk
27 77 23 25 1 1 1 46 2 2 42 19 5 7 14 4 1 10 10 1 30 17 5 28 5 6 2 1 1 2 4 8 2 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 39 145 7
Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB III
Hal. 187
CPU (Peralatan Personal Komputer) Monitor Printer (Peralatan Personal Komputer) Scanner (Peralatan Personal Komputer) External CD/ DVD Drive (ROM) Peralatan Personal Komputer Lainnya Server Hub Modem Wireless Access Point Peralatan Jaringan Lainnya Voice Recorder Monografi Peta (Map) Blue Print Piala
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
1 2 89 1 1 2 5 1 2 30 8 5 4 1 10 47
Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit
c. Rumah dinas yang terdiri dari : -
Golongan I
: 1 Unit.
-
Golongan II
: 19 Unit.
d. Kendaraan dinas yang terdiri dari : -
Roda 4 (empat)
: 5 Unit.
-
Roda 2 (dua)
: 12 Unit.
Untuk tahun Anggaran 2014 Pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas gedung telah
dimaksimalkan
penggunaannya,
adapun
pemeliharaan
yang
ada untuk
kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4, komputer, faximili, AC Split. Tahun anggaran 2014 ini Pengadilan Negeri Medan tidak ada penghapusan barang milik Negara. D. Pengelolaan Keuangan DIPA 01 (Badan Urusan Administratasi) No
KEGIATAN
PAGU AWAL
PAGU REVISI
REALISASI
%
1
BELANJA PEGAWAI
Rp 29,306,042,000
Rp 29,306,042,000
Rp 25,198,867,327
85.99%
2
BELANJA BARANG
Rp 1,726,908,000
Rp 1,726,908,000
Rp 1,557,107,283
90.17%
Rp 31,032,950,000
Rp 31,032,950,000
Rp 26,755,974,610 86.22%
JUMLAH
Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi tercatat total sisa pagu belanja pegawai sebesar Rp.4,107,174,673,- (Empat Miliar Seratus Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah). Total sisa anggaran dari
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB III
Hal. 188
pagu belanja pegawai sebesar 14,01 % (Empat Belas Koma Nol Satu Persen) dari total pagu yang tersedia. DIPA 03 (Badan Peradilan Umum) No
KEGIATAN
PAGU AWAL
PAGU REVISI
REALISASI
1
Belanja Barang
Rp 241,117,000
Rp 241,117,000
Rp 209,391,535
86.84%
2
Belanja Barang Non Operasional Lainnya
Rp 455,130,000
Rp 455,130,000
Rp 443,196,000
97.38%
3
Belanja Perjalanan Biasa
Rp 436,000,000
Rp 436,000,000
Rp 400,384,550
91.83%
4
Belanja Jasa Profesi
Rp
Rp
Rp
70.83%
JUMLAH
43,200,000
Rp 1,175,447,000
43,200,000
%
30,600,000
Rp 1,175,447,000 Rp 1,083,572,085
92,18%
E. Dukungan Teknologi Informasi Untuk mendorong terwujudnya Badan Peadilan yang Agung, Pengadilan Negeri Medan menempatkan pembenahan Teknologi Informasi (TI) sebagai salah perubahan,
yang diharapkan dapat
satu
prioritas
memiliki manajemen informasi yang menjamin
keterbukaan informasi, akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis TI terpadu. Kebijakan yang diambil salah satunya adalah dengan pendampingan secara terus menerus baik dari tingkat supervisor, operator maupun user dalam implementasi dari masing-masing aplikasi dilakukan secara rutin. Sedangkan sarana dan prasarana IT: 1. Perangkat Lunak (Software) a. Website b. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) c. Direktori Putusan d. SMS Gateway e. Aplikasi KOMDANAS f.
Aplikasi SIMAK BMN
g. Aplikasi SAI h. Aplikasi SIKEP Mahkamah Agung RI i.
Aplikasi Perekam Audio Visual Tipikor
2. Perangkat Keras (Hardware) Perangkat keras pada Pengadilan Negeri Medan sebagian besar merupakan Hibah dari USAID kepada Mahkamah Agung RI pada tahun 2012. Perangkat keras tersebut terdiri dari : a. Server
: 5 Unit
b. Switch Linksys 24 Port
: 5 Unit
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB III
Hal. 189
c. Cisco Catalyst
: 2 Unit
d. Cisco Access Point
: 30 Unit
e. UBNT Access Point
: 30 Unit
f. Scanner HP Scanjet
: 1 Unit
g. LCD Jadwal Sidang + Bracket
: 1 Unit
h. PC Unit Dell
: 3 Unit
i. Laptop Dell
: 144 Unit
j. Laserjet Printer
: 11 Unit
k. Inkjet Printer
: 54 Unit
l. FTR (Digital Audio Record)
: 2 Unit
F. Regulasi Tahun 2014 Pada tahun 2014 ini Pengadilan Negeri Medan
telah membuat ketentuan-
ketentuan untuk perbaikan pelayanan bagi masyarakat. Adapun regulasi yang ada sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung, sebagai berikut: 1. SEMA no. 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, dengan menyediakan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Medan. 2. SEMA nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan banding yang memotong jangka waktu penanganan Perkara pada tingkat pertama menjadi 5 (lima) bulan termasuk minutasi. 3.
Implementasi Sistem Teknologi Informasi Perkara di Pengadilan Negeri Medan telah melaksanakan Sitem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)/CTS versi 3.
4. Pihak berperkara, Kejaksaan, Kepolisisan maupun dari Pol PP,
jika mengirim berkas
perkara harus menyertakan soft copynya. 5. Telah mengikuti laporan Komdanas untuk bagian Keuangan, Kepegawaian dan BMN. 6. PERMA Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam sitem Peradilan Pidana Anak.
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB III
Hal. 190
BAB IV PENGAWASAN A. Internal Dalam hal Pengawasan, Pengadilan Negeri Medan berpedoman pada Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Di Pengadilan Negeri Medan pelaksanaan pengawasan melekat telah dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan dan Panitera/Sekretaris. Untuk Hakim-Hakim pelaksanaan pengawasan melekat ada pada Ketua Pengadilan Negeri Medan, sedangkan pada pejabat Kepaniteraan, pejabat struktural maupun tenaga fungsional lainnya dilakukan oleh Panitera/Sekretaris. Untuk staf dilakukan oleh masing-masing pejabat kepaniteraan maupun pejabat strukturalnya. Sedangkan untuk Pengawas bidang telah ditunjuk Hakim Pengawas Bidang
berdasarkan
Surat
Penetapan
Ketua
Pengadilan
Negeri
Medan
Nomor
W2.U1/2482/KP.04.6/I/2013 tanggal 30 Januari 2014. Hakim Pengawas Bidang ini telah melaksanakan tugasnya dengan membuat laporan pengawasan setiap 3 (tiga) bulan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan melalui Wakil Ketua Pengadilan Negeri. Untuk Pengawasan Keuangan sesuai dengan pedoman pengawasan telah dilakukan pemeriksaan atas pengelolaan APBN
dan pemeriksaan atas laporan realisasi APBN dan
Neraca. Adapun selama Periode bulan Januari 2014 sampai dengan Desember 2014, di Pengadilan Negeri Medan telah dilakukan Pengawasan oleh Tim: 1. Kunjungan Tim Penilaian Prestasi Kerja Dirjen Badan Peradilan Umum tanggal 16 s/d 18 Juni 2014. 2. Hakim Tinggi Pengawas dari Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 4 s/d 5 Nopember 2014. B. Evaluasi Pada umumnya pengawasan di Pengadilan Negeri Medan telah berjalan dengan baik, karena Pengawasan melekat telah berjalan dan dilaksanakan oleh pimpinan dan pejabat yang bertanggung jawab. Untuk Pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang pun telah berjalan dengan baik, karena Pengawas Bidang telah menjalankan tugasnya untuk memberikan pengawasan dan arahan-arahan, selanjutnya membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan setiap 3 bulan sekali.
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB IV
Hal. 191
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI A. KESIMPULAN Pada umumnya pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Medan telah berjalan dengan baik dengan adanya bimbingan teknis yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI. Namun dalam tahun 2014 ini, bimbingan yang dilaksanakan hanya pada Pegawai bidang Teknis seperti Hakim, Panitera Pengganti maupun Jurusita/Juru Sita Pengganti. Kami merasa kurang
pelatihan atau pendidikan khusus untuk meningkatkan dan menunjang
kemampuan sumber daya manusia bagi pegawai pada bidang Kesekretariatan khususnya untuk bagian Perpustakaan maupun Kearsipan, hal ini untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan bagi masyarakat dimana diperlukan tenaga kerja yang profesional. Staf pada Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Hukum, dan Sub Bag Keuangan sudah mencukupi, tapi staf untuk Kepaniteraan Tipikor hanya 1 orang, Kepaniteraan PHI hanya 2 orang dimana 1 orang merangkap jurusita pengganti dan staf pada Sub Bagian Kepegawaian hanya 3 orang dimana 2 orang merangkap jurusita pengganti sehingga masih kekurangan staf pada Kepaniteraan Tipikor, PHI dan Sub bagian Kepegawaian B. REKOMENDASI Untuk tahun 2015 mohon Mahkamah Agung juga mengadakan Bimbingan Teknis untuk Kesekretariatan, seperti Kepegawaian, Keuangan, Kearsipan maupun Perpustakaan. Selain itu mohon kiranya dapat ditambah staf untuk Kepaniteraan Tipikor, PHI dan Sub Bagian Kepegawaian.
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan T.A. 2014 | BAB V
Hal. 192