LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM TAHUN

LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM TAHUN 2016 PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM Jalan Jenderal A. Yani No. 17 A Muara Enim 31311 Telp. (0734) 421194 – Fax (0734) 421194

Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2016

PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kami telah menyusun dan menyelesaikan Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2016. Laporan Tahunan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum tentang pelaksanaan tugas dan kegiatan, juga sebagai bahan evaluasi kerja baik yang telah dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan untuk tahun 2016 dan mempersiapkan diri memasuki Tahun Anggaran 2017. Selain itu Laporan ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dan transparansi dari Pengadilan kepada masyarakat Kami menyadari laporan ini masih jauh dari kesempurnaan dan tujuan yang diharapkan, hal ini dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang kami miliki. Laporan ini dapat terlaksana berkat usaha dan kerja sama seluruh pegawai Pengadilan Negeri Muara Enim, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kami berusaha semaksimal mungkin dalam penyusun Laporan Tahunan ini dan disadari terdapat kekurangan yang perlu penyempurnaan. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik membangun demi kesempurnaan pelaksanaan tugas untuk masa-masa yang akan datang. Semoga Laporan ini punya makna dan arti dalam kegiatan keseharian kita.

Muara Enim, Januari 2017 Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim

AS’AD RAHIM, SH., MH NIP. 19730115 199903 1 004-

ii


DAFTAR ISI PENGANTAR ................................................................................................................

i

DAFTAR ISI ..................................................................................................................

ii

BAB I

Pendahuluan ...............................................................................................

1

BAB II

Struktur Organisasi (Tupoksi) .....................................................................

3 8

13

BAB III

A. Standar Operasional Prosedur (SOP) ...................................................  Eselon II - Panitera Muda  Eselon III - Panitera Pengganti  Eselon IV - Jurusita  Fungsional  Staf ............... B. Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai (SKP) ...................................................  Eselon II - Panitera Muda  Eselon III - Panitera Pengganti  Eselon IV - Jurusita  Fungsional  Staf ............... Pembinaan dan Pengelolaan ...................................................................... A. Sumber Daya Manusia ..........................................................................  Mutasi ............................................................................................  Promosi ..........................................................................................  Pensiun .......................................................................................... B. Keadaan Perkara ..................................................................................

49 51 51 52 52

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana ......................................................

53

D. Pengelolaan Keuangan .........................................................................

58

E. Dukungan Teknologi Informasi ............................................................

64

F. Regulasi Tahun 2016 ............................................................................

65

Pengawasan ................................................................................................

66

A. Internal .................................................................................................

66

B. Evaluasi .................................................................................................

67

Kesimpulan dan Rekomendasi ....................................................................

69

BAB IV

BAB V

49

iii


BAB I PENDAHULUAN A. Kebijakan Umum Peradilan Sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, dan tertib. Dalam rangka mewujudkan tata kehidupan tersebut dan menjamin persamaan kedudukan warga Negara dalam hukum diperlukan upaya untuk menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat, dalam kerangka tersebut dibutuhkan suatu lembaga peradilan untuk masyarakat umum. Kekuasaan badan peradilan adalah kekuasaan negara yang merdeka dalam menjalankan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 guna terselenggaranya negara hukum. Kekuasaan tersebut oleh UUD 1945 diberikan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta badan-badan peradilan yang ada dibawahnya, diantaranya adalah badan peradilan umum yang pada peradilan tingkat pertama dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri Muara Enim yang berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 17 A Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, merupakan salah satu peradilan umum yang berada di bawah Pengadilan Tinggi Palembang, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama dengan daerah hukum meliputi Kabupaten Muara Enim.

B.

Visi dan Misi Visi Pengadilan Negeri Muara Enim : Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia

1


Misi Pengadilan Negeri Muara Enim : 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi. 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien. 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien. 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Rencana Strategis Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun Anggaran 2016 bertujuan untuk meningkatkan pembinaan aparatur peradilan dengan menguraikan sasaran sebagai berikut : 1. Meningkatnya penyelesaian perkara 2. Meningkatnya tertib administras perkara 3. Meningkatnya aksebilitas putusan hakim 4. Meningkatnya aksebilitas masyarakat terhadap peradilan 5. Meningkatnya pengawasan yang berkualitas 6. Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas 7. Terselenggaranya penyedian sarana dan prasarana

2


BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) KETUA AS’AD RAHIM, SH.,MH WAKIL KETUA AKHMAD NAKHROWI MUKHLIS, SH.,MH HAKIM : BUDI CHANDRA PERMANA, SH wa ARIE FERDIAN, SH.,MH SAPRI TARIGAN, SH.MHum

AL FADJRI, SH RIO NAZAR, SH.MH DEDEK AGUS KURNIAWAN, SH.,MH HARTATI, SH.

PANITERA MUHAMMAD HASYMI, SH

SEKRETARIS SYAIFULLAH, SE.,MM

WAKIL PANITERA DARMAWATI, SH

PAN MUD PIDANA

PAN MUD PERDATA

PAN MUD HUKUM

PANITERA PENGGANTI

MOHD. SOBIRIN, SH

ANTONIUS SUANIE, SH.,MH

SHOFWAN, SH

STAF

STAF

STAF

GLORIA RICE ERICA, SE BAMBANG S. RIYADI, SH YESSI ERVINA, SH

BAMBANG S. RIYADI, SH EFENDI SULISTIYO, ST.SH SUKARMIN, S.IP

ALEXANDER P. H, SH JIMMY OKTAVIANUS, A.Md

YESSI ERVINA, SH ARY FERRY P., SH FIQRI ADRIANSYAH, SH

JURUSITA PENGGANTI EFENDI SULISTIYO, ST,SH JIMMY OKTAVIANUS, A.Md JAMAL PAIKO

KASUBAG KEPEGAWAIAN & TATA LAKSANA

KASUBAG I.T & PELAPORAN

KASUBAG UMUM & KEUANGAN

YURIKA ARIANI, ST

A.MAHBUB ULHAQ, SE

HENDRIK, SH

STAF

STAF

STAF

HENDRA PRATAMA JAMAL PAIKO

SEPTIAN K. D., S.KOM

KMS. MUHAMMAD AMIN, SH

HERIYANTO

Keterangan : Garis Tanggung Jawab Garis Koordinasi

3


TUGAS POKOK DAN FUNGSI I.

TUGAS POKOK Pengadilan negeri muara enim sebagai sala satu badan Peradilan di bawah

kekuasaan mahkamah agung republik indonesia mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya di bidang hukum, perdata dan pidana (pasal 2 undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang No. 2 yahun 1986 tentang peradilan umum).

II.

FUNGSI

Adapun fungai dari Pengadilan Negeri Muara Enim antara lain: 1.

Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama

2.

Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat stuktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangut teknis yudisial dan teknis non yudisial.

3.

Fungsi

pengawasan,

yakni mengadakan pengawasan melekat

atas

pelaksanaa tugas dan tingkah laku pejabat stuktural, fungsional dan staf-staf agar pelaksanaan dengan sebaik mungkin. 4.

Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehan tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.

5.

Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dam umum/perlengkapan).

6.

Fungsi lainnya : pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainnya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan trasparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam keputusan ketua mahkamah agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011

4


tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Pengadilan Negeri Muara Enim masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang, dengan jarak ± 80 km dari Kabupaten Muara Enim ibukota provinsi Sumatera Selatan dengan 25 Kecamatan dan 335 Kelurahan / Desa sebagai berikut : KECAMATAN

KELURAHAN/ DESA

1.

Muara Enim

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Tanjung Raja Karang Raja Saka Jaya Kelurahan Pasar I Kelurahan Pasar II Kelurahan Pasar III Kelurahan Tungkal Lubuk Empelas

11. Tanjung Jati 12. Muara Lawai 13. Kel. Muara Enim 14. Harapan Jaya 15. Muara Harapan 16. Kepur 17. Tanjung Serian 18. Kel. Air Lintang

2.

Semende Darat Laut

1. 2. 3. 4. 5.

Penindaian Babatan Karya Nyata Pulau Panggung Muara Dua

6. Muara Danau 7. Penyandingan 8. Tanah Abang 9. Pagar Agung 10. Perapau

3.

Semende Darat Ulu

1. 2. 3. 4. 5.

Segamit Cahaya Alam Tanjung Tiga Tanjung Agung Datar Lebar

6. Siring Agung 7. Aremantai 8. Fajar Bulan 9. Pelakat 10. Danau Gerak

4.

Semende Darat Tengah

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Gunung Agung Kota Padang Tenam Bungkuk Tebing Agung Batu Surau Rekimai Jaya

7. Tanjung Raya 8. Muara Tenang 9. Seri Tanjung 10. Palak Tanah 11. Kota Agung 12. Swarna Dwipa

5.

Tanjung Agung

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Lubuk Nipis Padang Bindu Bedegung Indramayu Muara Meo Pandan Dulang Suka Raja Tanjung Baru Lambu

14. Pagar Dewa 15. Tanjung Bulan 16. Lesung Batu 17. Matas 18. Tanjung Agung 19. Tanjung Karangan 20. Seleman 21. Penyandingan 22. Tanjung Lalang

5


10. Lebak Budi 11. Pandan Enim 12. Paduraksa 13. Embawang

23. Pulau Panggung 24. Muara Emil 25. Sugih Waras 26. Pagar Jati

6.

Rambang

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Marga Mulia Sumber Rahayu Kencana Mulia Sugih Waras Pagar Agung Tanjung Raya Tanjung Dalam

8. Sukarami 9. Sugihan 10. Negeri Agung 11. Baru Rambang 12. Air Keruh 13. Sugih Waras Barat

7.

Lubai

1. 2. 3. 4. 5.

Aur Beringin Suka Merindu Kota Baru Pagar Gunung

6. Jiwa Baru 7. Gunung Raja 8. Tanjung Kemala 9. Air Asam 10. Menanti

8.

Lawang Kidul

1. Darmo 2. Keban Agung 3. Kel. Tanjung Enim Selatan

4. 5. 6. 7.

Kel. Tanjung Enim Kel. Pasar Tanjung Tegal Rejo Lingga

9.

Ujan Mas

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

Ujan Mas Lama Ujan Mas Baru Guci Ulak Bandung

10.

Gunung Megang

1. Bangun Sari 2. Sumaja Makmur 3. Fajar Indah 4. Kayu Ara Sakti 5. Penanggiran 6. Tanjung Terang 7. Tanjung Muning 8. Berugo 9. Tanjung 10. Cinta Kasih 11. Darmo Kasih 12. Teluk Lubuk

11.

Benakat

1. Padang Bindu 2. Pagar Dewa 3. Pagar Jati

4. Betung 5. Hidup Baru 6. Rami Pasai

12.

Rambang Dangku

1. Suban Jeriji 2. Gumawang 3. Aur Duri

14.Gerinam 15.Muara niru 16.Benuayu

Tanjung Raman Muara Gula Baru Muara Gula Lama Pinang Belarik

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Sidomulyo Gunung Megang Dalam Gunung Megang Luar Lubuk Mumpo Perjito Belimbing Bulang Dalam Panang Jaya Belimbing Jaya Simpang Tanjung

6


4. Manunggal Jaya 5. Manunggal Makmur 6. Air Enau 7. Air Talas 8. Jemenang 9. Muara Emburung 10. Tanjung Menang 11. Tebat Agung 12. Lubuk Raman 13. Air Limau

17.Kuripan 18.Gunung Raja 19.Pangkalan Babat 20.Batu Raja 21.Dangku 22.Siku 23.Kasih Dewa 24.Air Cekdam 25.Kahuripan Baru 26.Kuripan Selatan

13.

Lembak

1. Kemang 2. Lembak 3. Sungai Duren 4. Tapus 5. Petanang

6. Talang Nangka 7. Alai 8. Tanjung Baru 9. Alai Selatan 10. Lubuk Enau

14.

Sungai Rotan

1. Modong 2. Tanjung Miring 3. Suka Cinta 4. Penandingan 5. Danau Rata 6. Suka Maju 7. Sukarami 8. Sukajadi 9. Suka Dana 10. Petar Dalam

11. Paya Angus 12. Danau Tampang 13. Kasai 14. Sungai Rotan 15. Suka Meindu 16. Tanding Marga 17. Muara Lematang 18. Danau Baru 19. Petar Luar

15.

Gelumbang

1. Karang Endah Selatan 2. Karang Endah 3. Tambangan Kelekar 4. Siqam 5. Pedataran 6. Sebau 7. Payabakal 8. Kel. Gelumbang 9. Talang Taling 10. Pinang Banjar 11. Segayam 12. Putak

16.

Muara Belida

1. Harapan Mulia 2. Arisan Musi 3. Gedung Buruk 4. Kayu Ara Batu

5. 6. 7. 8.

17.

Kelekar

1. Embacang Kelekar 2. Teluk Jaya 3. Mananti 4. Suban Baru

5. Palembang 6. Tanjung Medang 7. Menanti Selatan

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Midar Jambu Gaung telang Melilian Suka Menang Bitis Gumai Suka Jaya Karta Mulia Teluk Limau Betung

Arisan Musi Timur Patra Tani Tanjung Baru Mulia Abadi

7


18.

Belimbing

1. Tanjung 2. Simpang Tanjung 3. Cinta Kasih 4. Teluk Lubuk 5. Berugo

6. Belimbing 7. Bulang 8. Belimbing Jaya 9. Darmo Kasih 10. Dalam

19.

Lubai Ulu

1. Karang Agung 2. Karang Sari 3. Karang Mulya 4. Sumber Mulya 5. Sumber Asri 6. Pagar Dewa

7. Prabumenang 8. Lecah 9. Mekar Jaya 10. Lubai Persada 11. Lubai Makmur

20.

Tanah Abang

1. Tanah Abang Jaya 2. Tanah Abang Selatan 3. Tanah Abang Utara 4. Muara Dua 5. Talang Manis 6. Bumi Ayu 7. Muara Sungai 8. Raja

9. Harapan Jaya 10. Lunas Jaya 11. Curup 12. Sukaraja 13. Sedupi 14. Tanjung Dalam 15. Pandan 16. Modong

21.

Talang Ubi

1. Benakat Minyak 2. Benuang Berige Darat 3. Karta Dewa 4. Panta Dewa 5. Semangus 6. Simpang Tais 7. Talang Bulang 8. Handayani Mulya 9. Pasar Bhayangkara 10. Talang Ubi Barat

11. Sinar Dewa 12. Suka Damai 13. Sukamaju 14. Sungai Baung 15. Sungai Ibul 16. Talang Akar 17. Talang Ubi Selatan 18. Talang Ubi Timur 19. Talang Ubi Utara

22.

Penukal Utara

1. Karang Tanding 2. Kota Baru 3. Lubuk Tampui 4. Muara Ikan 5. Prabumenang 6. Sukarami 7. Tambak

8. Tanding Marga 9. Tanjung Baru 10. Tempirai 11. Tempirai Selatan 12. Tempirai Timur 13. Tempirai Utara

23.

Penukal

1. Air Itam Barat 2. Air Itam Timur 3. Babat Penukal 4. Gunung Megang 5. Gunung Raja

6. Mangkunegara 7. Purun Penukal 8. Rajajaya 9. Spantan Jaya 10. Sungai Langan

24.

Abab

1. Betung Abab 2. Betung Barat 3. Karang Agung

4. Pengabuan 5. Perambatan 6. Tanjung Kurung Abab

8


25.

Belida Darat

1. Tanjung Bunut 2. Ibul 3. Gaung Asam 4. Babat 5. Talang Balai

6. Sialingan 7. Lubuk Semantung 8. Lubuk Getam 9. Tanjung Tiga 10. Talang Beliung

A. Standar Operasional Prosedur (SOP) Adapun tugas pokok dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi Pengadilan Negeri Muara Enim adalah sebagai berikut: 1. Ketua dan Wakil Ketua ( Pimpinan Pengadilan Negeri Muara Enim ). 

Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, membagikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.



Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera dan Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat Administrasi peradilan di daerah hukumnya.



Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.

2. Majelis Hakim 

Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya (menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya.

3. Panitera 

Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan mengatur tugas Wakil Panitera, Para Panitera Muda, Panitera Pengganti, serta seluruh pelaksana di bagian tekhnis Pengadilan Negeri Muara Enim.



Panitera bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.



Panitera membuat daftar perkara-perkara perdata dan pidana yang diterima di Kepaniteraan.

9




Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.



Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, suratsurat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.

4. Wakil Panitera 

Membantu Panitera di dalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugastugas administrasi perkara.



Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.



Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan.



Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.

5. Panitera Muda Perdata 




Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih

berjalan dan

urusan

lain

yang

berhubungan dengan masalah perkara perdata. 

Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan Perdata.



Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila diminta.



Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali.



Menyerahkan berkas perkara in aktif kepada Panitera Muda Hukum.

6. Panitera Muda Pidana 




Melaksanakan administrasi perkara,



Mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana.

10




Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan Pidana.



Menyerahkan salinan putusan kepada Jaksa, Terdakwa atau kuasanya dan Lembaga Pemasyarakatan apabila Terdakwa ditahan.



Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali.



Menyerahkan berkas perkara in aktif kepada Panitera Muda Hukum.

7. Panitera Muda Hukum 




Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

8. Panitera Pengganti 




Membuat berita acara persidangan.



Membantu Hakim dalam:  Membuat penetapan hari sidang.  Membuat penetapan penahanan.  Mengetik putusan dari konsep yang diberikan Hakim Majelis.



Melaporkan kepada Panitera Muda bersangkutan berkenaan dengan penundaan hari sidang, perkara yang sudah putus dan amar putusannya.



Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda bersangkutan bila telah selesai minutasi.

9. Jurusita/Jurusita Pengganti 

Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Majelis Hakim dan Panitera.



Melaksanakan pemanggilan atas perintah Ketua Pengadilan atau atas perintah Hakim.



Menyampaikan

pengumuman-pengumuman,

teguran-teguran

dan

pemberitahuan Putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan Undang-Undang.

11




Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-surat yang sah apabila menyita tanah.



Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain kepada BPN setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah.

10. Sekretaris 

Sekretaris bertugas menyelenggarakan administrasi umum, mengatur tugas Wakil Sekretaris, Para Kepala Urusan, Pejabat Administrasi Umum, serta seluruh pelaksana di bagian Kesekretariatan Pengadilan Negeri Muara Enim.



Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penggunaan anggaran.



Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas keberadaan dan pemanfaatan barang milik negara ( BMN ).



Membuat program kerja pelaksanaan anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen.



Menyusun rencana kegiatan kesekretariatan tahunan dan rencana anggaran tahun berjalan.



Mengkoordinir dan mengawasi tugas-tugas sub bagian umum dan keuangan, kepegawaian ortala dan I.T Perencanaan pelaporan.



Mengoreksi dan mengkoordinasikan surat-surat keluar yang dibuat oleh sub bagian umum, keuangan dan kepegawaian.



Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.



Menyusun data untuk keperluan evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan untuk disampaikan kepada pimpinan melalui Wakil Ketua Pengadilan.

11. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan 

Menyelenggarakan administrasi tata persuratan.



Menyelenggarakan administrasi perlengkapan.



Menyelenggarakan administrasi perencanaan menyangkut sarana dan prasarana.



Menyelenggarakan pengelolaan perpustakaan.

12




Mengkoordinir penyelenggaraan keamanan dan kebersihan lingkungan kantor.



Menyelenggarakan perencanaan keuangan yang bersumber dari DIPA.



Menyelenggarakan pelaksanaan anggaran yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal yang bersumber dari DIPA.



Menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan.



Menyelenggarakan penatausahaan dan pengawasan anggaran yang bersumber dari DIPA.

12. Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana 

Menyelenggarakan

peningkatan

pengelolaan

data

dan

informasi

kepegawaian. 

Membuat usulan kenaikan pangkat.



Membuat kenaikan gaji berkala.



Membuat usulan jabatan.



Membuat usulan pensiun.



Membuat usulan tanda penghargaan satya lencana.



Membuat cuti.



Membuat DP3.

13.Kepala Sub bagian T.I Pelaporan dan Perencanaan 

Menyusun konsep rencana kerja (Renja);



Menyusun konsep Rencana Strategis (Renstra);



Menyusun konsep Rencana Kinerja Tahunan (RKT);



Menyusun konsep Pentepan Kinerja Tahunan (PKT);



Menyusun konsep restrukturisasi program dan kegiatan;



Menyusun konsep Indikator Kinerja Utama (IKU);



Menyusun konsep Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);



Menyusun konsep Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK);



Menyusun konsep usulan revisi RKA, DIPA, POK dan atau permintaan Anggaran Belanja Tambahan (ABT);

13




Memantau pelaksanaan DIPA;



Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris dan Pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Mengupload segala bentuk laporan dan berita ke dalam website;



melaksanakan

pengelolaan

infrastruktur hardware,

meliputi

server,

komputer dan perangkat pendukungnya; 

Melaksanakan pengelolaan infrastruktur jaringan komputer;



Melaksanakan pengelolaan sistem dan teknologi informasi;



Menghimpun, menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan Laporan Tahunan dan LKJIP.

B. Kinerja / Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan PNS berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja, maka penilaian prestasi kerja PNS dilaksanakan dengan berorientasi pada peningkatan prestasi kerja dan pengembangan potensi PNS. Penilaian prestasi kerja merupakan suatu proses rangkaian manajemen kinerja yang berawal dari penyusunan rencana prestasi kerja yang berupa Sasaran Kerja Pegawai (SKP), penetapan tolok ukur yang meliputi aspek kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya dari setiap kegiatan tugas jabatan. Pelaksanaan penilaian SKP dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kerja dengan target yang telah ditetapkan. Dalam melakukan penilaian dilakukan analisis terhadap hambatan pelaksanaan pekerjaan untuk mendapatkan umpan balik serta menyusun rekomendasi perbaikan dan menetapkan hasil penilaian. Sistem penilaian prestasi kerja PNS yang bersifat terbuka, diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja serta menciptakan hubungan interaksi antara pejabat penilai dengan PNS yang dinilai dalam rangka objektivitas penilaian dan untuk mendapatkan kepuasan kerja setiap PNS. Berikut SKP Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Panitera Muda, Kaur dan Karyawan/ti pada Pengadilan Negeri Muara Enim :

14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN A. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia yang ada pada Pengadilan Negeri Muara Enim sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang yang terdiri dari 9 (sembilan) orang Hakim, 24 (dua puluh empat ) Karyawan/Karyawati dan 6 (enam) orang tenaga honorer. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial pada Pengadilan Negeri Muara Enim menurut keadaan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut : NO.

NAMA

NIP

GOL.

JABATAN

KETERANGAN

1

2

3

4

5

6

1.

AS’AD RAHIM, SH.,MH

19730115 199903 1 004

IV/a

KETUA

2.

AKHMAD NAKHROWI MUKHLIS, SH., MH.

19760318 200003 1 003

IV/a

WAKIL KETUA

3.

BUDI CHANDRA PERMANA, SH

19780618 200212 1 007

III/c

HAKIM

4.

ARIE FERDIAN, SH.,MH

19780414 200704 1 001

III/b

HAKIM

5.

SAPRI TARIGAN, SH., M.Hum

19840401 200704 1 001

III/b

HAKIM

6.

AL FADJRI, SH

19811130 200704 1 001

III/b

HAKIM

7.

RIO NAZAR, SH., MH

19820613 200704 1 001

III/b

HAKIM

8.

DEDEK AGUS KURNIAWAN, SH.,MH

19820810 200702 1 001

III/b

HAKIM

9.

HARTATI, SH

III/b

HAKIM

10.

MUHAMMAD HASYMI, SH

III/d

PANITERA

19841027 200904 2 012

19610820 198503 1 004

49


11.

DARMAWATI, SH

19650827 198702 2 001

III/c

WAKIL PANITERA

12.

SHOFWAN, SH

19670619 199203 1 003

III/c

PANMUD HUKUM

13.

ANTONIUS SUANIE, SH.,MH

19781030 200112 1 001

III/c

PANMUD PERDATA

14.

MOHD. SOBIRIN, SH

197207281993031004

III/b

PANMUD PIDANA

15.

GLORIA RICE ERICA, SE

19770924 200212 2 004

III/c

PANITERA PENGGANTI

16.

BAMBANG SUGENG RIYADI, SH

19810711 200805 1 001

III/b

PANITERA PENGGANTI

17.

YESSI ERVINA, SH

19840914 200912 2 006

III/b

PANITERA PENGGANTI

18.

EFENDI SULISTIYO, ST.,SH

19791128 200912 1 004

III/a

JURUSITA PENGGANTI

19

JIMMY OKTAVIANUS, AM.d

19801009 200805 1 001

III/a

JURUSITA PENGGANTI

20.

JAMAL PAIKO

19720729 200604 1 008

II/c

JURUSITA PENGGANTI

Sumber Daya Manusia Teknis Non Yudisial Pengadilan Negeri Muara Enim menurut keadaan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut : NO.

NAMA

NIP

GOL.

JABATAN

KETERANGAN

1

2

3

4

5

6

1.

SYAIFULLAH, SE.,MM

19780305 201101 1 006

III/b SEKRETARIS

2.

YURIKA ARIANI, ST

19800724 200604 2 003

III/c KASUBAG

3.

A. MAHBUB ULHAQ, SE

19860129 200904 1 002

III/b KASUBAG UMUM &

4.

HENDRIK, SH

19690607 199303 1 002

III/b KASUBAG KEPEGAWAIAN

PERENCANAAN, TI & PELAPORAN

KEUANGAN

& TATA LAKSANA

50


5.

III/a STAF SUB BAG UMUM

KMS. MUHAMMAD AMIN, SH

198406112012121003

6.

SEPTIAN KRISNA DINATA, S.KOM

19890922 201503 1 002

III/a S TAF IT & PELAPORAN

7.

JAMAL PAIKO

19720729 200604 1 008

II/c

STAF SUBAG KEPEGAWAIAN & TATA LAKSANA

8.

HENDRA PRATAMA

198404242006041003

II/c

STAF SUBAG KEPEGAWAIAN & TATA LAKSANA

9.

HERIYANTO

197605032007011001

II/a

STAF SUB BAG UMUM DAN KEUANGAN

DAN KEUANGAN

BENDAHARA PENERIMA

BENDAHARA PENGELUARAN

1. Mutasi Adapun mutasi selama tahun 2016 pada Pengadilan Negeri Muara Enim adalah sebagai berikut: a. ABU HANIFAH, SH.,MH Ketua pada Pengadilan Negeri Muara Enim, dimutasikan menjadi Hakim TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang. b. RENDRA YOZAR DHARMAPUTRA, SH.MH Wakil Ketua pada Pengadilan Negeri Muara Enim, dimutasikan menjadi Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo, Jambi. c. ASMAWATI, S.Kom Staf Kepaniteraan Perdata pada Pengadilan Negeri Muara Enim, dimutasikan menjadi Staf Kepegawaian pada Pengadilan Tinggi Palembang. d. WENNY PUSPITA SARI, SH Staf Kepaniteraan Pidana pada Pengadilan Negeri Muara Enim, dimutasikan menjadi Staf pada Pengadilan Tinggi Palembang. 2. Promosi Adapun promosi selama tahun 2016, Pada Pengadilan Negeri Muara Enim adalah sebagai berikut : a. YESSI ERVINA, SH. Staf kepaniteraan hukum pada Pengadilan Negeri Muara Enim di usulkan promosi menjadi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim b. EFFENDI SULISTIYO, SH. Jurusita Pengganti/Staf Kepaniteraan Pidana pada Pengadilan Negeri Muara Enim diusulkan promosi menjadi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim.

51


c. ALEXANDER P. HUTAJULU, SH. Staf Kepaniteraan Perdata pada Pengadilan Negeri Muara Enim diusulkan promosi menjadi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim. d. FIQRI ADRIANSYAH, SH Staf Kepaniteraan Hukum pada Pengadilan Negeri Muara Enim diusulkan promosi menjadi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim. e. JIMMY OCTAVIANUS, A.Md. Staf Kepaniteraan Perdata pada Pengadilan Negeri Muara Enim, di usulkan promosi menjadi jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim. 3. Pensiun Pada tahun 2016 pada Pengadilan Negeri Muara Enim tidak ada pegawai yang pensiun dan tidak ada pengusulan pegawai pensiun.

52


B. Keadaan Perkara 1. Rekapitulasi Perkara : Keadaan perkara pada Pengadilan Negeri Muara Enim untuk tahun 2016 adalah sebagai berikut : Perkara Pidana

Perkara Perdata

53


DATA PERKARA PERDATA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM TAHUN 2016

GUGATAN

SISA 2015

5

MASUK

26

GUGATAN SEDERHANA

PERMOHONAN

PUTUS SISA BANDING KASASI PK SISA MASUK PUTUS SISA SISA MASUK PUTUS SISA 2016 2015 2016 2015 2016

16

15

5

3

1

-

1

1

-

4

62

66

-

KETERANGAN

-

54


DATA PERKARA PIDANA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM TAHUN 2016

PIDANA BIASA

SISA 2015

84

MASUK PUTUS SISA 2016

607

616

75

PIDANA ANAK

BANDING KASASI PK

13

8

-

GRASI SISA 2015

-

-

MASUK PUTUS SISA 2016

54

52

2

BANDING KASASI PK

-

-

-

GRASI

-

55


DATA PERKARA PIDANA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM TAHUN 2016

PIDANA CEPAT

SISA 2015

MASUK

PUTUS

SISA 2016

-

3

3

-

PIDANA SINGKAT / RINGAN / LAIN

BANDING KASASI

-

-

PK

GRASI

SISA 2015

MASUK

PUTUS

SISA 2016

KETERANGAN

-

-

-

2070

2070

-

-

56


DATA PERKARA PIDANA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM TAHUN 2016 PIDANA PRA PERADILAN SISA 2015

MASUK

PUTUS

SISA 2016

BANDING

KASASI

-

3

3

-

-

-

PK

-

GRASI

-

57


C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Saat ini kantor Pengadilan Negeri Muara Enim masih terletak di jalan Jendral Ahmad yani No. 17 A diatas tanah seluas 2.233 m² dengan luas tanah bangunan 1.034 m² dan luas tanah untuk sarana lingkungan (jalan, taman dan lain-lain) 679 m² dengan sertifikat Hak pakai No.7/kelurahan Muara Enim yang telah lama dibalik nama menjadi atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 24 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 186/PMK.06/2009 dan Kepala Badan Pertanahan No. 24 Tahun 2009 tanggal 18 November 2009 tentang persertifikatan Barang Milik Negara berupa Tanah. Untuk gedung kantor pengadilan sampai saat ini masih belum prototype sebagaimana yang ditentukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada tanggal 13 November 2014 Pengadilan Negeri Muara Enim mengajukan Proposal Perencanaan Pengadaan Tanah untuk pembangunan gedung kantor Pengadilan Negeri Muara Enim yang baru dengan nomor surat W6-U6/888/PL.02/XI/2014 yang ditujukan melalui Ketua Pengadilan Tinggi Palembang. Agar dapat mewujudkan Visi Pengadilan Negeri Muara Enim yang Agung dan misi mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai standard yang berlaku. Sarana kendaraan dinas, Pengadilan Negeri Muara Enim, kondisinya: Untuk kendaraan dinas roda empat (4), sebanyak 3 (tiga) unit terdiri dari : -

1 (satu) unit Toyota Kijang Innova E tahun 2007 dengan nomor polisi BG 2231 DZ digunakan oleh panitera.

-

1 (satu) unit Mitsubishi L300 DB tahun 1997, kondisi rusak berat nomor polisi BG 3073 DZ, saat ini dalam proses penghapusan barang milik negara ke KPKNL.

-

1 (Satu) unit Toyota Kijang KF 70 SHO tahun 1997 kondisi rusak nomor polisi BG 2114 DZ, saat ini dalam proses penghapusan barang milik Negara ke KPKNL.

Untuk kendaraan dinas roda dua (2), sebanyak 5 (lima) unit, terdiri dari : -

1 (satu) unit Honda Supra NF 125 SD Tahun 2005, kondisi rusak ringan warna hitam dengan nomor polisi BG 5606 NZ digunakan oleh Kasub Umum dan Keuangan

-

1 (satu) unit Honda Supra NF 125 SD tahun 2005 kondisi rusak ringan warna hitam dengan nomor polisi BG 5610 NZ digunakan oleh Kasub Kepegawaian.

58


-

1 (satu) honda supra NF 100 tahun 2005 kondisi rusak ringan warna hitam dengan nomor polisi BG 6004 DZ digunakan oleh Jurusita Pengganti.

-

1 (satu) unit honda supra NF 100 tahun 2003 kondisi rusak ringan warna hitam dengan nomor polisi BG 6005 DZ digunakan oleh Panmud Pidana.

-

1 (satu) unit honda supra NF 100 tahun 2003 kondisi rusak berat warna hitam dengan nomor polisi BG 6006 DZ digunakan oleh Jurusita Pengganti, saat ini dalam proses penghapusan Barang Milik Negara ke KPKNL.

Prasarana Fasilitas Gedung Kantor Pengadilan Negeri Muara Enim saat ini memperihatinkan karena : a)

b)

Kurangnya beberapa ruangan yang seharusnya ada seperti : 

Ruang Sidang Anak



Ruang Tunggu Jaksa Penuntut Umum



Ruang Tunggu anak



Ruang perangkat IT



Ruang Tahanan Wanita



Ruang Arsip



Ruang Darmayukti karini

Kurangnya Fasilitas pendukung seperti : 

Meja Informasi



Lahan Parkir yang belum memadai untuk kendaraan roda 4 maupun roda 2.



Musholla



Ruang ibu menyusui

59


Berikut laporan barang Pengadilan Negeri Muara Enim :

60


D.

61


62


1. Pengelolaan Keuangan Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)tahun 2016 yang terdiri dari : 1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang ( Non Operasional dan Operasional) dan Belanja Modal 2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang ( Non Operasional dan Operasional) Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Muara Enim tahun anggaran 2015, rincian pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasidan dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut : 1. Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut :

No

a)

Jenis Belanja

Anggaran Semula

Anggaran Setelah Revisi

Realisasi

Sisa

Persentase

Anggaran

Realisasi

1

Belanja Pegawai

2

Belanja Barang

543,181,000

570,381,000

563,022,479

7,358,521

98.71

3

Belanja Modal

90,000,000

90,000,000

89,850,000

150,000

99.83

3,247,280,000

3,292,191,000 3,131,524,785 160,666,215

95.15

Belanja Pegawai

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunanya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium dan lembur. Honorarium yang berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam belanja pegawai. Pada tahun 2016 terdapat perubahan revisi dikarenakan kekurangan anggaran belanja pegawai. Total belanja pegawai yang telah terealisasi selama tahun anggaran 2016, dapat kita lihat pada pagu belanja pegawai yang telah terserap sebesar 95,15% dengan rician belanja sebagai berikut:

63


Anggaran Semula

Uraian


No

Kode

1

511111

Belanja Gaji Pokok PNS

1,251,939,000

2

511119

23,000

23,000

3

511121

103,921,000

4

511122

Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Belanja Tunj. Anak PNS

28,439,000

5

511123

20,410,000

6

511124

7 8

Realisasi

1,322,930,000 1,318,746,360

Pengembalian

Sisa

Persentase

Anggaran

Realisasi

1,142,200

4,183,640

99.68

20,966

6

2,034

91.16

103,921,000

97,323,950

0

6,597,050

93.65

29,559,000

29,410,420

0

148,580

99.50

25,690,000

25,690,000

0

0

100.00

1,186,040,000 1,159,895,000

0

26,145,000

97.80

1,236,040,000

511125

Belanja Tunj. Struktural PNS Belanja Tunj. Fungsional PNS Belanja Tunj. PPh PNS

176,479,000

176,479,000

137,756,129

0

38,722,871

78.06

511126

Belanja Tunj. Beras PNS

91,164,000

91,164,000

82,413,960

0

8,750,040

90.40

9

511129

Belanja Uang Makan PNS

269,280,000

286,800,000

225,586,000

0

61,214,000

78.66

10

511151

Belanja Tunjangan Umum PNS TOTAL

42,933,000

42,933,000

28,085,000

0

14,848,000

65.42

1,142,206 160,611,215

95.12

3,220,628,000

3,265,539,000 3,104,927,785

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tidak terdapat kekurangan pagu belanja pegawai. b) Belanja Barang Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharan dan perjalanan. Penghitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap perkerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB), yang telah terserap sebesar 98,71% terdiri dari belanja non operasional dan operasional dengan rincian belanja sebagai berikut: b.1) Belanja Barang Non Operasional Uraian

Anggaran Semula


Realisasi

Sisa

Persentase

Anggaran

Realisasi

No

Kode

1

521211

Belanja Bahan

20,325,000

20,325,000

16,188,260

4,136,740

79.65

2

524111

Belanja Perjalanan Biasa

76,310,000

76,310,000

76,193,801

116,199

99.85

TOTAL

96,635,000

96,635,000

92,382,061

4,252,939

95.60

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 7.358.521,- (). Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 0,47% dari total pagu yang tersedia.

64


b.2) Belanja Barang Operasional No

Kode

Uraian

1

521111

Belanja Keperluan Perkantoran

2

521113

Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh

3

521114

4

Anggaran Semula


151,900,000

Realisasi

Persentase Realisasi

133,000,000 131,555,000 1,445,000

3,150,000

3,150,000

Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

15,086,000

521115

Belanja Honor Operasional Satuan Kerja

5

521119

Belanja Barang Operasional Lainnya

6

521811

Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi

7

521813

Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges

8

522111

Belanja Langganan Listrik

9

522112

Belanja Langganan Telepon

10

522113

Belanja Langganan Air

11

523111

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

12

523121

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

13

523133

Belanja Pemeliharaan Jaringan TOTAL

Sisa Anggaran

27,200

99.14

15,086,000

12,864,390 2,221,610

85.27

42,120,000

36,120,000

36,120,000

0

100.00

3,760,000

3,760,000

3,760,000

0

100.00

60,400,000

70,630,000

70,489,630

140,370

99.80

3,240,000

3,240,000

2,939,000

301,000

90.71

86,400,000

83,800,000

81,982,409 1,817,591

97.83

6,360,000

6,780,000

6,055,524

724,476

10,290,000

6,840,000

3,122,800

98.91

89.31

9,738,125

551,875

94.64

44,800,000

100,800,000 100,797,250

2,750

100.00

115,925,000

100,525,000 100,399,351

125,649

99.88

1,000

99.97

570,381,000 563,022,479 7,358,521

98.71

3,200,000 543,181,000

3,200,000

3,199,000

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 7,358,521,(). Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 5,53% dari total pagu yang tersedia. c. Belanja Modal Belanja modal meliputi belanja modal peralatan dan mesin yaitu pengadaaan sarana dan prasarana teknoogi informasi berupa pembelian pengadaaan server. Belanja Modal yang telah terserap sebesar 99,50 % dengan rician belanja sebagai berikut: Anggaran Semula


Realisasi

Sisa

Persentase

Anggaran

Realisasi

No

Kode

Uraian

1

532111

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

90,000,000

90,000,000

89,850,000

150,000

99.83

TOTAL

90,000,000

90,000,000

89,850,000

150,000

99.83

65


2. Pagu dan realisasi Dipa (03) Badan Peradilan Umum Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan non operasional dan operasional persidangan peradilan, dan meningkatkan kualitas aparatur teknis peradilan dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Admnistrasi Peradilan Umum adalah sebagai berikut : a. Belanja Non Operasional No

Kode

Uraian

Anggaran Semula


Realisasi

Sisa

Persentase

Anggaran

Realisasi

1

521811


800,000

800,000

797,500

2,500

99.69

2

522131

Belanja Jasa Konsultan

6,750,000

6,750,000

6,750,000

0

100

3

521211

Belanja Bahan

22,500,000

5,500,000

5,473,400

26,600

99.52

4

521811


24,710,000

44,610,000

44,563,400

46,600

99.90

5

524111

Belanja Perjalanan Biasa TOTAL

3,500,000

1,300,000

1,300,000

0

100

58,260,000

58,960,000

58,885,000

75700

99.81

Berdasarkan pagu anggaran yang telah di terima dan anggaran yang telah terealisasi, belanja non operasional tercatat sudah terserap secara sepenuhnya. b. Belanja Operasional No

1

Kode

521114

Uraian

Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat TOTAL

Sisa

Persentase

Anggaran

Realisasi

Anggaran Semula


Realisasi

1,000,000

300,000

263,850

36,150

87.95

1,000,000

300,000

263,850

36,150

87.95

Berdasarkan pagu anggaran yang telah di terima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang operasional barang adalah Rp. 36150,-. (). Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 0.69 % dari total pagu yang tersedia.

66


E. Dukungan Teknologi Informasi Dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Lembaga Peradilan yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI, salah satunya adalah dengan meningkatkan pelayanan informasi dan keterbukaan informasi di Pengadilan sesuai dengan SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan dan adapun pengelolaan rutinnya merupakan pelaksanaan dari SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 05 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144 tahun 2007 tersebut. Program tersebut tidaklah akan berjalan dengan baik jika tidak didukung dengan sarana dan prasana yang memadai, dalam Laporan Tahunan ini kami menyajikan rincian sarana dan prasarana sebagai dukungan teknologi informasi pada Pengadilan Negeri Muara Enim. a) Perangkat Keras Perangkat keras untuk Pengelolaan Teknologi Informasi pada Pengadilan Negeri Muara Enim berupa : No. 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Uraian P.C unit Diperuntukan untuk : - SIPP & WEB - Desk Info (Meja Informasi) - Server UPS Jaringan Kabel LAN Scanner Hub (Switch) Modem ADSL ISP Telkom Speedy Office Unlimited TV Led 40” (Display Jadwal Sidang) Mikrotik rovter Acces Point

Kuantitas (unit/buah)

Keterangan

3 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 1 Paket 3 Buah 5 Buah 2 Buah 2 Line 1 Unit 1 Buah 3 Buah

67


b) Perangkat Lunak Adapun perangkat lunak yang digunakan untuk Pengelolaan Teknologi Informasi pada Pengadilan Negeri Muara Enim, yaitu : -

Sistem Operasi Sistem Operasi yang dipergunakan pada Pengadilan Negeri Muara Enim pada umumnya adalah Microsoft Windows dan untuk server menggunakan Linux.

-

Website Sejak bulan Februari 2010, Pengadilan Negeri Muara Enim telah memiliki website dengan alamat http://pn-muaraenim.go.id Untuk direktori putusan Pengadilan Negeri Muara Enim yang beralamat http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-muaraenim,

selama

tahun 2016 telah diunggah sebanyak kurang lebih 1500 dokumen elektronik putusan. - CTS/SIPP VER.3.1.5.1, Sistem Informasi Delegasi Berbasis Web, Pencarian cepat putusan perkara berbasis web, sistem informasi Pengadilan Negeri Muara Enim berbasis web, Simak BMN, Aplikasi UAKPB, KOMDANAS, SAIBA, SIMAN, SIMANTAP, SIKEP, SAS, RKA-KL, GPP-GAJI, SIMARI, SIMPONI, SSE, SILABI, dan SPANINT, SIWAS

F. Regulasi Tahun 2016

Di akhir tahun 2015, Mahkamah Agung RI mengeluarkan perma No 7 tahun 2015 tentang organisasi dan tata laksana kepaniteraan dan kesekretariatan, yang berimbas pemisahan stuktur organisasi di Pengadilan Negeri yaitu : jalur kepaniteraan yang di pimpin oleh seorang panitera, dan jalur kesektariatan yang di pimpin oleh Seketaris. Selain itu, terjadi perombakan juga untuk bidang-bidang di bawah kesektariatan dahulu, tiga bidang tersebut adalah umum, keuangan, dan kepegawaian. Setelah adanya perma no 7 tahun 2015 maka bidang-bidang di bawah kesektariatan menjadi sub bagian umum dan keungan, sub bagian kepegawaian dan organisasi tata laksana, dan sub bagian perencanan, teknologi informasi dan pelaporan. Pada tahun 2016 Pengadilan Negeri Muara Enim mengeluarkan regulasi yang berupa Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim maupun Sekretaris Pengadilan Negeri

68


selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang demi terlaksananya kegiatan perkantoran yang baik. Yang menyangkut Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Area : 1. Manajeman Perubahan, 2. Perundang-undangan, 3. Penataan dan Penguatan organisasi, 4. Penataan Tata Laksana, 5. Penataan Sisitem Manajeman SDM, 6. Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan.

Secara keseluruhan telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal menyelesaikan perkara juga sudah dapat dilaksanakan dengan baik dan semaksimal mungkin dengan keterbatasan tenaga.

69


BAB IV PENGAWASAN A. Internal Pengawasan Internal adalah kegiatan administratif yang bersifat preventif dan represif oleh Pimpinan Pengadilan Negeri yang bertujuan untuk menjaga agar para pejabat peradilan baik kepada pejabat kepaniteraan maupun kesekretariatan dan para Hakim dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tidak mengabaikan keluruhan martabat atau tugas jabatannya dan tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku atau melanggar sumpah jabatan dan tidak melanggar kode etik profesinya. Didalam pengawasan internal mencakup bidang pekerjaan masing-masing pejabat kepaniteraan dan kesekretariatannya beserta para staf Pengadilan agar didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat mencapai sasaran yang tepat guna dan berhasil guna, sehingga pelayanan terhadap masyarakat khususnya pencari keadilan terwujud. Bahwa pengawasan internal yang dilakukan oleh pimpinan pengadilan meliputi semua kegiatan dalam menyelenggarakan proses peradilan yang baik di antaranya: a. Kecepatan dan ketepatan penyelesaian perkara. b. Pengawasan terhadap minutasi perkara baik pidana maupun perdata. c. Pengawasan terhadap perkara yang banding/kasasi/peninjauan kembali dan lain-lain yang menyangkut teknis acara persidangan. Kemudian dalam bidang kesekretariatan, pengawasan internal dilakukan di antaranya dengan melakukan pengawasan terhadap penggunaan barang-barang inventaris dan pengawasan terhadap keperluankeperluan kantor dan pengawasan terhadap keamanan dan keindahan lingkungan kantor Pengadilan. Pengawasan terhadap kedisiplinan, baik masalah absen, maupun kedisiplinan para hakim dan pegawai dalam melaksanakan kewjiban dan tugasnya dipertegas lagi dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2016 tentang penegakan disiplin kerja hakim pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Peraturan

70


Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 tahun 2016 tentang pengawasan dan pembinaan atasan langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di di bawahnya. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 tahun 2016 tentang pedoman penanganan pengaduan (whsitleblowing system) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Bahwa pengawasan internal tersebut dilakukan dengan cara diberlakukannya di setiap sub kepaniteraan dan kesektariatan untuk membuat laporan bulanan tertulis tentang semua kegiatan yang ada dan telah dilakukan maupun pekerjaan yang masih belum diselesaikan dengan menyebutkan alasan-alasan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Bahwa di samping itu pengawasan yang dilakukan bersifat membimbing dan membina yang di antaranya diwujudkan dengan diadakannya pertemuan berkala oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan segenap jajarannya sehingga semua kendala-kendala yang ada dapat segera diatasi dan diminimalisir. B. Evaluasi Berdasarkan hasil pengawasan Internal pada Pengadian Negeri Muara Enim tahun 2016 yang merupakan evaluasi setiap tahunnya pada akhir tahun untuk menjadi acuan keberhasilan terhadap tahun berikutnya. Adapun hasil evaluasi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Kepaniteraan -

Pidana Keadaan perkara tahun 2016 sangatlah berbeda dengan tahun 2015 yaitu dengan kenaikanan jumlah perkara yang sangat signifikan. Namun penyelesaian jumlah perkara pada tahun 2016 ini semakin meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, peningkatan tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor seperti sarana dan prasarana yang memadai dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Pengadilan Negeri Muara Enim semakin berkembang dengan sering diadakannya pelatihanpelatihan oleh Pengadilan Tinggi Palembang maupun dari Mahkamah Agung RI, yang dimana bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme para Pegawai Pengadilan Negeri Muara Enim.

71


-

Perdata Sama halnya dengan keadaan perkara Pidana, keadaan perkara Perdata juga mengalami peningkatan jumlah perkara dari tahun sebelumnya. Begitupun dengan penyelesaian perkara pada pekara perdata juga mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya seperti penyelesaian perkara tepat waktu, penyampaian relas panggilan maupun relas pemberitahuan tepat waktu.

-

Hukum Pada bagian hukum telah melakukan pelaporan secara tepat waktu sesuai dengan Standard Operational Procedure (SOP). Juga menyusun dan menata arsip perkara yang diterima dari Kepaniteraan Pidana maupun Kepaniteraan Perdata yang diselesaikan secara kebutuhan, dan telah di kompurisasi menggunakan aplikasi PCPP (Pencarian cepat putusan perkara)

2. Kesekretariatan -

Umum dan Keuangan Kegiatan pada bagian umum yaitu pengelolaan surat-surat masuk dan surat-surat keluar telah dilaksanakan sesuai Standard Operational Procedure (SOP), pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) telah dilakukan secara rutin serta melaksanakan pelaporan secara tepat waktu. Pada bagian umum juga telah secara rutin melaksanakan perencanaan dan pendistribusian ATK ke bagian-bagian sesuai kebutuhan. Pelaksanaan kegiatan pada bagian keuangan berjalan sesuai Standard Operational Procedure (SOP) dengan melaksanakan perancangan anggaran, pengelolaan anggaran dan pelaporan sesuai tepat waktu.

-

Kepegawaian Pada bagian kepegawaian telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai Standard Operational Procedure (SOP) seperti merekap absensi kepegawaian setiap bulannya dan melaporkannya secara rutin tiap bulan. Mengadakan inventarisasi jumlah data pegawai (Bezetting), penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK), Daftar Urut Senioritas (DUS), serta mengusulkan kenaikan pangkat dan membuat usulan kenaikan gaji berkala pegawai.

72


-

Perencanaan, IT dan pelaporan Pada bagian ini telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai Standard Operational Procedure (SOP), seperti perencanaan anggaran DIPA tahun mendatang perncanaan pengelolaan anggaran DIPA tahun berjalan. Perencanaan revisi Anggaran. Monitoring berita di Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Umum MARI, Monitoring konten website. Pemeliharaan jaringan IT dan Server. Sinkronisasi CTS / SIPP Setiap hari, Pelaporan LAKIP dan Pelaporan Tahunan tepat waktu.

73


BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Kesimpulan Pengadilan Negeri Muara Enim dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya khususnya dalam wilayah hukumnya, telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan memanfaatkan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang ada. Pengawasan internal pada Pengadilan Negeri Muara Enim juga telah diupayakan demi menjamin tertib administrasi baik administrasi peradilan maupun administrasi umum melalui penyampaian laporan tertulis dan lisan dalam rapat yang secara rutin dilaksanakan setiap bulan yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim. Selain itu untuk memperketat pengawasan internal, telah ditunjuk hakim-hakim pengawas bidang. Secara umum, kualitas administrasi peradilan dan administrasi umum pada Pengadilan Negeri Muara Enim telah diupayakan untuk berjalan semaksimal mungkin, walaupun masih terdapat kekurangan akibat keterbatasan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang terbatas jika dibandingkan dengan volume perkara yang cukup tinggi.

Rekomendasi

Untuk Tahun 2017 mohon Mahkamah Agung juga mengadakan bimbingan teknis untuk Bagian Kesekretariatan, seperti bidang Umum dan Keuangan, bidang Kepegawaian, Kearsipan maupun Perpustakaan, serta bimbingan untuk pemanfaatan dan pengelolaan IT. Bimbingan teknis di bagian Kepaniteraan, seperti pengolaan arsip perkara, pedoman Layanan hukum dan penangangan pengaduan, serta bimtek Lainnya yang berhubungan dengan percepatan penyelesaian perkara. Mohon kiranya dapat menambah tenaga tehnis maupun non tehnis. Sarana dan Prasarana Komputer juga sangat kurang, mudah-mudahan di tahun 2017 akan lebih baik lagi dalam segala hal.

74

LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM TAHUN

Recommend Documents