LAMPIRAN-LAMPIRAN
STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KETUA WAKIL KETUA HAKIM-HAKIM PANITERA/SEKRETARIS WAKIL PANITERA
WAKIL SEKRETARIS
KEPANITERAAN
KEPANITERAAN
KEPANITERAAN
URUSAN
URUSAN
URUSAN
HUKUM
PIDANA
PERDATA
KEUANGAN
UMUM
KEPEGAWAIAN
PANITERA PENGGANTI
JURU SITA PENGGANTI
INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM TAHUN 2014 NO 1.
KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara
INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang diselesaikan
b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
f.
Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan
PENJELASAN
PENANGGUNG JAWAB
Perbandingan antara mediasi yang Panitera/Sekretaris disepakati dengan jumlah mediasi yang diterima dan menjadi perkara Perbadingan antara mediasi yg Hakim Mediasi diproses dengan jumlah mediasi Panitera/Sekretaris yg menjadi akta perdamaian. Perbandingan sisa perkara yang Hakim Majelis dan Panitera/Sekretaris diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan Perbandingan perkara yang Hakim Majelis dan Panitera/Sekretaris diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awaldan perkara yang masuk) Perbandingan perkara yang Hakim Majelis dan Panitera/Sekretaris diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara) Perbandingan perkara yang Hakim Majelis diselesaikan lebih dari 6 bulan Panitera/Sekretaris dengan perkara yg diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan.
SUMBER DATA Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
NO
KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN
2.
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
Jumlah upaya hukum selama tahun berjalan (Un) dibagi jumlah upaya hukum tahun lalu (un-1) dibagi upaya hukum tahun lalu (un-1)dikali seratus persen
Hakim Majelis
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
Perbandingan antara berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis Perbandingan antara berkas putusan dengan relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu. Perbandingan antara permohonan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk Perbandingan perkara predeo yang diselesaikan dengan perkarapredeo yang masuk Perbandingan perkara yang dibawa ke lokasi zetting plaat dengan jumlah perkara yang diselesaikan secara zetting plaat Perbandingan amar putusan perkara tindak pidana korupsi yang ditayangkan di wibe site dengan jumlah perkara tindak pidana korupsi yang tidak ditayangkan
Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Panitera/Sekretaris dan Juru Sita
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Panitera/Sekretaris dan Juru Sita
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Kepanitera/Kesekretariatan
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat
4.
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
PENANGGUNG JAWAB
SUMBER DATA
NO
KINERJA UTAMA
5.
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6.
Meningkatnya kualitas pengawasan
INDIKATOR KINERJA
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
PENJELASAN
Perbandingan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan perkara perdata yang belum ditindaklanjuti (dieksekusi) Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan
PENANGGUNG JAWAB
SUMBER DATA
Ketua Pengadilan & Pan/Sek
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Ketua Pengadilan & Pan/Sek
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2015-2019 PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM
NO 1
SASARAN STRATEGIS Meningkatnya penyelesaian Perkara
2
Meningkat tertib administrasi perkara
3
Peningkatan aksepbilitas putusan hakim
4 5 6
Meningkatnya akseblkitas masyarakat terhadap peradilan Meningkatnya sumber daya manusia berkualitas Terselenggaranya penyediaan Sarana dan Prasarana
INDIKATOR KERJA a. Persentase mediasi yang diselesaikan b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : a. Banding b. Kasasi c. Peninjauan Kembali Peningkatan Amar putusan yang dapat diakses secara on line a. b
Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial Persentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial
Persentase pengadaan sarana dan prasarana
2015 10%
TARGET KINERJA 2016 2017 2018 10% 10% 10%
2019 10%
10% 100% 100% 100% 2% 100% 100% 100% 100%
10% 100% 100% 100% 2% 100% 100% 100% 100%
10% 100% 100% 100% 2% 100% 100% 100% 100%
10% 100% 100% 100% 2% 100% 100% 100% 100%
10% 100% 100% 100% 2% 100% 100% 100% 100%
5%5% 2% 100%
5%5% 2% 100%
5% 5% 2% 100%
5% 5% 2% 100%
5% 50% 2% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100%
100%
100%
100%
100%
Muara Enim, Januari 2015 KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM
ABU HANIFAH, SH, MH NIP.19670429 199603 1001
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM
DOKUMEN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 Jl. JEND. A. YANI No.17 A Telp. (0734) 421194 MUARA ENIM Kode Pos 31311
PENETAPAN KINERJA UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM TAHUN ANGGARAN 2015 NO 1.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
Meningkatnya penyelesaian perkara a. Persentase mediasi yang diselesaikan
10%
b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan 2. Meningkatnya tertib administrasi a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan perkara PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat 3. Meningkatnya aksepbilitas Persentase perkara yang tidak mengajukan putusan hakim upaya hukum : a. Banding b. Kasasi c. Peninjauan Kembali 4. Meningkatnya aksesibilitas Peningkatan amar putusan yang dapat di akses masyarakat terhadap peradilan secara Online 5. Meningkatnya sumber daya a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis manusia berkualitas yudisial b. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial 6. Terselenggaranya penyediaan Persentase pengadaan sarana dan prasarana sarana dan prasaran Jumlah Anggaran kegiatan Rp. 4.120.156.000,-
10%
KETUA PENGADILAN NEGERI
ABU HANIFAH, SH., MH NIP. 19670429 199603 1001
100% 100% 100% 2% 100% 100% 100%
100% 5% 5% 2% 100% 100% 100% 100%
MUARA ENIM, JANUARI 2015 PANITERA/SEKRETARIS
BASTARI, SH., MH NIP. 19610602 198301 1001
RENCANA KINERJA TAHUNAN UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM TAHUN ANGGARAN 2016 NO 1.
2.
3.
4. 5.
6.
SASARAN STRATEGIS Meningkatnya penyelesaian perkara
Meningkatnya administrasi perkara
Meningkatnya aksepbilitas putusan haskim
Meningkatnya akseblkitas masyarakat terhadap peradilan Meningkatnya sumber daya manusia berkualitas
Terselenggaranya penyedian sarana dan prasarana
INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang diselesaikan b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis a. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak b. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hokum a. banding b. kasasi c. Peninjauan kembali Peningkatan Amar putusan yang dapat diakses secara on line a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial b. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial Persetase pengadaan sarana dan prasarana
TARGET 10% 10% 100% 100% 100% 2% 100% 100% 100% 100%
5% 5% 2% 100% 100% 100% 100%
MUARA ENIM, JANUARI 2015 KETUA PENGADILAN NEGERI
ABU HANIFAH, SH., MH NIP. 19670429 199603 1001
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama
: BASTARI, SH, MH
Jabatan
: Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Muara Enim
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. Nama
: ABU HANIFAH, SH., MH
Jabatan
: Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim
Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi ulang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan saksi.
PIHAK KEDUA KETUA PENGADILAN NEGERI
ABU HANIFAH, SH., MH NIP. 19670429 199603 1001
MUARA ENIM, JANUARI 2015 PIHAK PERTAMA PANITERA/SEKRETARIS
BASTARI, SH., MH NIP. 19610602 198301 1001
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM Jalan : Jenderal Ahmad Yani No. 17 A Muara Enim 31311 Telp. (0734) 421194
Muara Enim, Nomor Lampiran Perihal
: W6-U6/ /KU.01/II/2015 : 1 (satu) berkas : Penyampaian LAKIP Tahun 2014
Februari 2015
Kepada Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang di PALEMBANG
Dalam rangka mewujudkan Manajemen Perencanaan Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan-badan peradilan di bawahnya yang diatur dalam instruksi Presiden Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta memenuhi surat Ketua Pengadilan Tinggi Paembang nomor : W6U/0152/KP.01.2/I/2015 tentang Penyampaian LAKIP tahun 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015 dari Pengadilan Tingkat Pertama keatas secara berjenjang. Maka, dengan ini kami kirimkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 Pengadilan Negeri Muara Enim dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015 untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih. KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM
ABU HANIFAH, SH,MH NIP 19670429 199603 1001 Tembusan, disampaikan kepada: 1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta 2. Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI di Jakarta 3. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI di Jakarta
