LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM TAHUN 2015 PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM. Jalan Jenderal A. Yani No. 17 A Muara Enim 31311

LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM TAHUN 2015 PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM Jalan Jenderal A. Yani No. 17 A Muara Enim 31311 Telp. (0734) 421194 – Fax (0734) 421194

Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2015

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kami telah menyusun dan menyelesaikan Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2015. Laporan Tahunan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum tentang pelaksanaan tugas dan kegiatan, juga sebagai bahan evaluasi kerja baik yang telah dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan untuk tahun 2015 dan mempersiapkan diri memasuki Tahun Anggaran 2016. Selain itu Laporan ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dan transparansi dari Pengadilan kepada masyarakat Kami menyadari laporan ini masih jauh dari kesempurnaan dan tujuan yang diharapkan, hal ini dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang kami miliki. Laporan ini dapat terlaksana berkat usaha dan kerja sama seluruh pegawai Pengadilan Negeri Muara Enim, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kami berusaha semaksimal mungkin dalam penyusun Laporan Tahunan ini dan disadari terdapat kekurangan yang perlu penyempurnaan. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik membangun demi kesempurnaan pelaksanaan tugas untuk masa-masa yang akan datang. Semoga Laporan ini punya makna dan arti dalam kegiatan keseharian kita.

Muara Enim, 31 Desember 2015 Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim

ABU HANIFAH, SH., MH NIP. 19670429 199603 1 001

ii


DAFTAR ISI PENGANTAR ............................................................................................................

ii

DAFTAR ISI .............................................................................................................

iii

BAB I

Pendahuluan ...........................................................................................

1

BAB II

Struktur Organisasi (Tupoksi) ...................................................................

3

A. Standar Operasional Prosedur (SOP) .................................................

13

1. Eselon II ....(Jumlah SOP) 2. Eselon III ....(Jumlah SOP) 3. Eselon IV ....(Jumlah SOP) 4. Staf ............ (Jumlah SOP) 5. Fungsional .(Jumlah SOP) B. Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai (SKP) .................................................

45

1. Eselon II ....(Jumlah SKP) 2. Eselon III ....(Jumlah SKP) 3. Eselon IV ....(Jumlah SKP) 4. Staf ............ (Jumlah SKP) 5. Fungsional .(Jumlah SKP) BAB III

Pembinaan dan Pengelolaan ....................................................................

79

A. Sumber Daya Manusia .......................................................................

79

1. Profil Sumber Daya Manusia ........................................................

79

2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia ...............................................

84

3. Mutasi ........................................................................................

84

4. Promosi ......................................................................................

85

iii


5. Pensiun .......................................................................................

85

B. Keadaan Perkara ...............................................................................

85

1. Rekapitulasi Perkara ...................................................................

85

2. Rasio Perkara Terhadap Majelis ..................................................

87

3. Putusan Yang diajukan Banding : a. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan tingkat banding b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan tingkat banding c. Putusan Pengadilan Tk. I yang tidak dapat diterima tingkat banding 4. Putusan Yang diajukan Kasasi : a. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan banding dan dikuatkan tingkat kasasi b. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan banding dan dibatalkan tingkat kasasi c. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan banding dan tidak dapat diterima tingkat kasasi d. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan tk. banding dan dikuatkan tingkat kasasi e. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan tk. banding dan dibatalkan tingkat kasasi 5. Putusan yang diajukan Peninjauan Kembali (PK) : a. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK

iv


c. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK d. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK e. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK f.

Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK

g. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK h. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK i.

Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan tk. banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK

j.

Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan tk. banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK

k. Putusan Pengadilan Tk. I yang berkekuatan hukum tetap yang dikuatkan Tk. PK l.

Putusan Pengadilan Tk. I Banding yang berkekuatan hukum tetap yang dikuatkan Tk. PK

m. Putusan Pengadilan Tk. Kasasi yang berkekuatan hukum tetap yang dikuatkan Tk. PK n. Putusan Pengadilan Tk. I yang berkekuatan hukum tetap yang dibatalkan Tk. PK

v


o. Putusan Pengadilan Tk. I banding yang berkekuatan hukum tetap yang dibatalkan Tk. PK p. Tk. Kasasi yang berkekuatan hukum tetap yang dibatalkan Tk. PK q. Putusan Pengadilan Tk. I yang berkekuatan hukum tetap yang tidak dapat diterima Tk. PK r.

Putusan Pengadilan Tk. I Banding yang berkekuatan hukum tetap tidak dapat diterima Tk. PK

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana ....................................................

89

D. Pengelolaan Keuangan ......................................................................

93

1. Program Dukungan Manajeman dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya 2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan E. Dukungan Teknologi Informasi .......................................................... -

Perangkat Keras

-

Perangkat Lunak

F. Regulasi Tahun 2015 ......................................................................... -

97

98

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Area : 1. Manajeman Perubahan 2. Perundang-undangan 3. Penataan dan Penguatan Organisasi 4. Penataaan Tata Laksana 5. Penataan Sistem Manajemen SDM 6. Penguatan Akuntabilitas 7. Penguatan Pengawasan

vi


8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik BAB IV

BAB V

Pengawasan ............................................................................................

100

A. Internal .............................................................................................

100

B. Evaluasi .............................................................................................

101

Kesimpulan dan Rekomendasi ..................................................................

103

vii


BAB I PENDAHULUAN A. Kebijakan Umum Peradilan Sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, dan tertib. Dalam rangka mewujudkan tata kehidupan tersebut dan menjamin persamaan kedudukan warga Negara dalam hukum diperlukan upaya untuk menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat, dalam kerangka tersebut dibutuhkan suatu lembaga peradilan untuk masyarakat umum. Kekuasaan badan peradilan adalah kekuasaan negara yang merdeka dalam menjalankan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 guna terselenggaranya negara hukum. Kekuasaan tersebut oleh UUD 1945 diberikan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta badan-badan peradilan yang ada dibawahnya, diantaranya adalah badan peradilan umum yang pada peradilan tingkat pertama dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri Muara Enim yang berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 17 A Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, merupakan salah satu peradilan umum yang berada di bawah Pengadilan Tinggi Palembang, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama dengan daerah hukum meliputi Kabupaten Muara Enim.

B.

Visi dan Misi Visi Pengadilan Negeri Muara Enim : Mewujudkan Pengadilan Negeri Muara Enim yang agung. Misi Pengadilan Negeri Muara Enim : 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.

1


2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien. 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien. 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Rencana Strategis Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun Anggaran 2010-2014 bertujuan untuk meningkatkan pembinaan aparatur peradilan dengan menguraikan sasaran sebagai berikut : 1. Terwujudnya Profesionalisme Pelayanan aparatur yang netral, bersih dan berwibawa. 2. Terwujudnya kualitas hubungan kerjasama antar instansi terkait. 3. Tersedianya sarana dan Prasarana sesuai dengan kebutuhan nyata organisasi. 4. Terwujudnya disiplin aparatur peradilan. Adapun indikator sasaran dapat diuraikan sebagai berikut: 

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).



Terjalinnya kerjasama.



Terpenuhinya Sarana dan Prasarana.



Meningkatkan disiplin aparatur.

2


BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) KETUA ABU HANIFAH, SH.,MH

HAKIM BUDI CHANDRA PERMANA, SH ARIE FERDIAN, SH.,MH SAPRI TARIGAN, SH.MHum AL FADJRI, SH RIO NAZAR, SH.MH DEDEK AGUS KURNIAWAN, SH.,MH

WAKIL KETUA RENDRA YOZAR DHARMA PUTRA, SH.,MH

PANITERA MUHAMMAD HASYMI, SH

WAKIL PANITERA DARMAWATI, SH

PAN MUD PIDANA

PAN MUD PERDATA

PAN MUD HUKUM

PANITERA PENGGANTI

MOHD. SOBIRIN, SH

ANTONIUS SUANIE, SH.,MH

GLORIA RICE ERICA, SE

STAF

STAF ASMAWATY, S.KOM HENDRA PRATAMA ANTONI

SHOFWAN, SH STAF YESSI ERVINA, SH ARY FERRY P., SH EFENDI SULISTIYO, ST.SH

WENNY PUSPITA SARI, SH SUKARMIN, S.IP KMS. MUHAMMAD AMIN, SH

HERIYANTO

SEKRETARIS SYAIFULLAH, SE.,MM

HERIYANSYAH, SH

JURUSITA PENGGANTI EFENDI SULISTIYO, ST,SH

JAMAL PAIKO

KASUBAG KEPEGAWAIAN & TATA LAKSANA

HENDRIK, SH STAF JAMAL PAIKO

KASUBAG IT & PELAPORAN YURIKA ARIANI, ST STAF SEPTIAN KRISNA DINATA, S.KOM

KASUBAG UMUM & KEUANGAN A.MAHBUB ULHAQ, SE

STAF ALEXANDER P. H, SH FIQRI ADRIANSYAH, SH JIMMY OKTAVIANUS, A.Md

Keterangan : Garis Tanggung Jawab Garis Koordinasi

3


TUPOKSI (Tugas Pokok dan Fungsi) Pengadilan Negeri Muara Enim merupakan lingkungan peradilan umum dibawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Muara Enim sebagai kawal depan (Voorj Post) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang untuk : 1. Menerima, Memeriksa dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2004, tentang Peradilan Umum. 2. Menyelenggarakan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum lainnya Pengadilan Negeri Muara Enim masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang, dengan jarak kurang lebih 80 km dari Kabupaten Muara Enim ibukota provinsi Sumatera Selatan dengan 25 Kecamatan dan 335 Kelurahan / Desa sebagai berikut : KECAMATAN

KELURAHAN/ DESA

1.

Muara Enim

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Tanjung Raja Karang Raja Saka Jaya Kelurahan Pasar I Kelurahan Pasar Ii Kelurahan Pasar Iii Kelurahan Tungkal Lubuk Empelas

9. Tanjung Jati 10. Muara Lawai 11. Kel. Muara Enim 12. Harapan Jaya 13. Muara Harapan 14. Kepur 15. Tanjung Serian 16. Kel. Air Lintang

2.

Semende Darat Laut

1. 2. 3. 4. 5.

Penindaian Babatan Karya Nyata Pulau Panggung Muara Dua

6. Muara Danau 7. Penyandingan 8. Tanah Abang 9. Pagar Agung 10. Perapau

3.

Semende Darat Ulu

1. 2. 3. 4. 5.

Segamit Cahaya Alam Tanjung Tiga Tanjung Agung Datar Lebar

6. Siring Agung 7. Aremantai 8. Fajar Bulan 9. Pelakat 10. Danau Gerak

4.

Semende Darat Tengah

1. Gunung Agung 2. Kota Padang 3. Tenam Bungkuk

4. Tanjung Raya 5. Muara Tenang 6. Seri Tanjung 4


7. Tebing Agung 8. Batu Surau 9. Rekimai Jaya

10. Palak Tanah 11. Kota Agung 12. Swarna Dwipa

1. Lubuk Nipis 2. Padang Bindu 3. Bedegung 4. Indramayu 5. Muara Meo 6. Pandan Dulang 7. Suka Raja 8. Tanjung Baru 9. Lambu 10. Lebak Budi 11. Pandan Enim 12. Paduraksa 13. Embawang

14. Pagar Dewa 15. Tanjung Bulan 16. Lesung Batu 17. Matas 18. Tanjung Agung 19. Tanjung Karangan 20. Seleman 21. Penyandingan 22. Tanjung Lalang 23. Pulau Panggung 24. Muara Emil 25. Sugih Waras 26. Pagar Jati

5.

Tanjung Agung

6.

Rambang

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Marga Mulia Sumber Rahayu Kencana Mulia Sugih Waras Pagar Agung Tanjung Raya Tanjung Dalam

8. Sukarami 9. Sugihan 10. Negeri Agung 11. Baru Rambang 12. Air Keruh 13. Sugih Waras Barat

7.

Lubai

1. 2. 3. 4. 5.

Aur Beringin Suka Merindu Kota Baru Pagar Gunung

6. Jiwa Baru 7. Gunung Raja 8. Tanjung Kemala 9. Air Asam 10. Menanti

8.

Lawang Kidul

1. Darmo 2. Keban Agung 3. Kel. Tanjung Selatan

9.

Ujan Mas

1. 2. 3. 4.

Tanjung Raman Muara Gula Baru Muara Gula Lama Pinang Belarik

10.

Gunung Megang

1. Bangun Sari 2. Sumaja Makmur 3. Fajar Indah 4. Kayu Ara Sakti 5. Penanggiran

Enim

4. 5. 6. 7.

Kel. Tanjung Enim Kel. Pasar Tanjung Tegal Rejo Lingga

5. 6. 7. 8.

Ujan Mas Lama Ujan Mas Baru Guci Ulak Bandung

6. Sidomulyo 7. Gunung Megang Dalam 8. Gunung Megang Luar 9. Lubuk Mumpo 10. Perjito

5


11. Tanjung Terang 12. Tanjung Muning 13. Berugo 14. Tanjung 15. Cinta Kasih 16. Darmo Kasih 17. Teluk Lubuk

18. Belimbing 19. Bulang 20. Dalam 21. Panang Jaya 22. Belimbing Jaya 23. Simpang Tanjung

11.

Benakat

1. Padang Bindu 2. Pagar Dewa 3. Pagar Jati

4. Betung 5. Hidup Baru 6. Rami Pasai

12.

Rambang Dangku

1. Suban Jeriji 2. Gumawang 3. Aur Duri 4. Manunggal Jaya 5. Manunggal Makmur 6. Air Enau 7. Air Talas 8. Jemenang 9. Muara Emburung 10. Tanjung Menang 11. Tebat Agung 12. Lubuk Raman 13. Air Limau

14. Gerinam 15. Muara niru 16. Benuayu 17. Kuripan 18. Gunung Raja 19. Pangkalan Babat 20. Batu Raja 21. Dangku 22. Siku 23. Kasih Dewa 24. Air Cekdam 25. Kahuripan Baru 26. Kuripan Selatan

13.

Lembak

1. Kemang 2. Lembak 3. Sungai Duren 4. Tapus 5. Petanang

6. Talang Nangka 7. Alai 8. Tanjung Baru 9. Alai Selatan 10. Lubuk Enau

14.

Sungai Rotan

1. Modong 2. Tanjung Miring 3. Suka Cinta 4. Penandingan 5. Danau Rata 6. Suka Maju 7. Sukarami 8. Sukajadi 9. Suka Dana 10. Petar Dalam

11. Paya Angus 12. Danau Tampang 13. Kasai 14. Sungai Rotan 15. Suka Meindu 16. Tanding Marga 17. Muara Lematang 18. Danau Baru 19. Petar Luar

15.

Gelumbang

1. Karang Endah Selatan 2. Karang Endah 3. Tambangan Kelekar 4. Siqam

5. 6. 7. 8.

Midar Jambu Gaung telang Melilian

6


9. Pedataran 10. Sebau 11. Payabakal 12. Kel. Gelumbang 13. Talang Taling 14. Pinang Banjar 15. Segayam 16. Putak

17. Suka Menang 18. Bitis 19. Gumai 20. Suka Jaya 21. Karta Mulia 22. Teluk Limau 23. Betung

16.

Muara Belida

1. Harapan Mulia 2. Arisan Musi 3. Gedung Buruk 4. Kayu Ara Batu

5. 6. 7. 8.

Arisan Musi Timur Patra Tani Tanjung Baru Mulia Abadi

17.

Kelekar

1. Embacang Kelekar 2. Teluk Jaya 3. Mananti 4. Suban Baru

5. Palembang 6. Tanjung Medang 7. Menanti Selatan

18.

Belimbing

1. Tanjung 2. Simpang Tanjung 3. Cinta Kasih 4. Teluk Lubuk 5. Berugo

6. Belimbing 7. Bulang 8. Belimbing Jaya 9. Darmo Kasih 10. Dalam

19.

Lubai Ulu

1. Karang Agung 2. Karang Sari 3. Karang Mulya 4. Sumber Mulya 5. Sumber Asri 6. Pagar Dewa

7. Prabumenang 8. Lecah 9. Mekar Jaya 10. Lubai Persada 11. Lubai Makmur

20.

Tanah Abang

1. Tanah Abang Jaya 2. Tanah Abang Selatan 3. Tanah Abang Utara 4. Muara Dua 5. Talang Manis 6. Bumi Ayu 7. Muara Sungai 8. Raja

9. Harapan Jaya 10. Lunas Jaya 11. Curup 12. Sukaraja 13. Sedupi 14. Tanjung Dalam 15. Pandan 16. Modong

21.

Talang Ubi

1. Benakat Minyak 2. Benuang Berige Darat 3. Karta Dewa 4. Panta Dewa 5. Semangus 6. Simpang Tais

7. Sinar Dewa 8. Suka Damai 9. Sukamaju 10.Sungai Baung 11.Sungai Ibul 12.Talang Akar

7


13. Talang Bulang 14. Handayani Mulya 15. Pasar Bhayangkara 16. Talang Ubi Barat

17.Talang Ubi Selatan 18.Talang Ubi Timur 19.Talang Ubi Utara

22.

Penukal Utara

1. Karang Tanding 2. Kota Baru 3. Lubuk Tampui 4. Muara Ikan 5. Prabumenang 6. Sukarami 7. Tambak

8. Tanding Marga 9. Tanjung Baru 10.Tempirai 11.Tempirai Selatan 12.Tempirai Timur 13.Tempirai Utara

23.

Penukal

1. Air Itam Barat 2. Air Itam Timur 3. Babat Penukal 4. Gunung Megang 5. Gunung Raja

6. Mangkunegara 7. Purun Penukal 8. Rajajaya 9. Spantan Jaya 10.Sungai Langan

24.

Abab

1. Betung Abab 2. Betung Barat 3. Karang Agung

4. Pengabuan 5. Perambatan 6. Tanjung Kurung Abab

25.

Belida Darat

1. Tanjung Bunut 2. Ibul 3. Gaung Asam 4. Babat 5. Talang Balai

6. Sialingan 7. Lubuk Semantung 8. Lubuk Getam 9. Tanjung Tiga 10.Talang Beliung

Adapun tugas pokok dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi Pengadilan Negeri Muara Enim adalah sebagai berikut: 1. Ketua dan Wakil Ketua ( Pimpinan Pengadilan Negeri Muara Enim ). 

Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, membagikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.



Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat Administrasi peradilan di daerah hukumnya.



Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.

8


2. Majelis Hakim 

Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya (menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya.

3. Panitera/Sekretaris 

Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan mengatur tugas Wakil Panitera, Para Panitera Muda, Panitera Pengganti, serta seluruh pelaksana di bagian tekhnis Pengadilan Negeri Muara Enim.



Panitera bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.



Panitera membuat daftar perkara-perkara perdata dan pidana yang diterima di Kepaniteraan.



Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.



Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, suratsurat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.



Sekretaris bertugas menyelenggarakan administrasi umum, mengatur tugas Wakil Sekretaris, Para Kepala Urusan, Pejabat Administrasi Umum, serta seluruh pelaksana di bagian Kesekretariatan Pengadilan Negeri Muara Enim.



Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penggunaan anggaran.



Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas keberadaan dan pemanfaatan barang milik negara ( BMN ).

4. Wakil Panitera 

Membantu Panitera di dalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugastugas administrasi perkara.



Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.



Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan.



Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.

9


5. Panitera Muda Perdata 




Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih

berjalan dan

urusan

lain

yang

berhubungan dengan masalah perkara perdata. 

Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan Perdata.



Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila diminta.



Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali.



Menyerahkan berkas perkara in aktif kepada Panitera Muda Hukum.

6. Panitera Muda Pidana 




Melaksanakan administrasi perkara,



Mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana.



Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan Pidana.



Menyerahkan salinan putusan kepada Jaksa, Terdakwa atau kuasanya dan Lembaga Pemasyarakatan apabila Terdakwa ditahan.



Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali.



Menyerahkan berkas perkara in aktif kepada Panitera Muda Hukum.

7. Panitera Muda Hukum 




Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

10


8. Panitera Pengganti 




Membuat berita acara persidangan.



Membantu Hakim dalam:



Membuat penetapan hari sidang.



Membuat penetapan penahanan.



Mengetik putusan dari konsep yang diberikan Hakim Majelis.



Melaporkan kepada Panitera Muda bersangkutan berkenaan dengan penundaan hari sidang, perkara yang sudah putus dan amar putusannya.



Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda bersangkutan bila telah selesai minutasi.

9. Jurusita/Jurusita Pengganti 

Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Majelis Hakim dan Panitera.



Melaksanakan pemanggilan atas perintah Ketua Pengadilan atau atas perintah Hakim.



Menyampaikan

pengumuman-pengumuman,

teguran-teguran

dan

pemberitahuan Putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan Undang-Undang. 

Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-surat yang sah apabila menyita tanah.



Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain kepada BPN setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah.

10. Wakil Sekretaris 

Membuat program kerja pelaksanaan anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen.



Menyusun rencana kegiatan kesekretariatan tahunan dan rencana anggaran tahun berjalan.

11




Mengkoordinir dan mengawasi tugas-tugas sub bagian umum, keuangan dan kepegawaian.



Mengoreksi dan mengkoordinasikan surat-surat keluar yang dibuat oleh sub bagian umum, keuangan dan kepegawaian.



Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.



Menyusun data untuk keperluan evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan untuk disampaikan kepada pimpinan melalui Panitera/Sekretaris.

11. Kepala Sub Bagian Umum 

Menyelenggarakan administrasi tata persuratan.



Menyelenggarakan administrasi perlengkapan.



Menyelenggarakan administrasi perencanaan menyangkut sarana dan prasarana.



Menyelenggarakan pengelolaan perpustakaan.



Mengkoordinir penyelenggaraan keamanan dan kebersihan lingkungan kantor.

12. Kepala Sub Bagian Keuangan 

Menyelenggarakan perencanaan keuangan yang bersumber dari DIPA.



Menyelenggarakan pelaksanaan anggaran yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal yang bersumber dari DIPA.



Menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan.



Menyelenggarakan

penatausahaan dan pengawasan

anggaran

yang

bersumber dari DIPA. 13. Kepala Sub Bagian Kepegawaian 

Menyelenggarakan

peningkatan

pengelolaan

data

dan

informasi

kepegawaian. 

Membuat usulan kenaikan pangkat.



Membuat kenaikan gaji berkala.



Membuat usulan jabatan.



Membuat usulan pensiun.



Membuat usulan tanda penghargaan satya lencana.

12




Membuat cuti.



Membuat DP3.

A. Standard Operational Procdures (SOP) SOP yang kami uraikan berikut kami kutip dari buku Standard Operating Procedure Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri se- Sumatera Selatan yang diterbitkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang pada awal tahun 2011. Kami membagi SOP ke dalam dua bagian, yaitu SOP untuk administrasi perkara dan administrasi umum. Berikut kami uraikan SOP untuk administrasi perkara. 1. Perkara Pidana a. Penyelesaian Perkara Pidana Tingkat Pertama Kepaniteraan Pidana menerima pelimpahan berkas perkara dan barang bukti dari Jaksa Penuntut Umum atau Petugas Kejaksaan yang berstatus PNS yang mendapat tugas resmi untuk itu. Setelah berkas diteliti oleh Panitera Muda Pidana apabila ada ketidaklengkapan hari itu juga dikembalikan kepada petugas dari Kejaksaan tersebut. Penerimaan pelimpahan berkas perkara dan barang bukti serta pemeriksaan kelengkapan berkas dan registrasi paling lama 3 hari kerja. Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri dan penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera, penyerahan berkas perkara kepada Majelis Hakim paling lama 3 hari kerja. Penetapan hari sidang dan penetapan penahanan (jika terdakwa ditahan) sejak diterima Panitera Pengganti paling lama 2 hari kerja. Penyerahan penetapan hari sidang dan penetapan penahanan kepada Penuntut Umum paling lama 3 hari kerja. Persidangan pertama ditetapkan, setelah berkas perkara diterima oleh Majelis Hakim, paling lama 7 hari kerja. Penyelesaian berita acara sidang harus selesai pada hari sidang berikutnya atau setelah sidang terakhir paling lama 7 hari kerja. Pemeriksaan persidangan yang menyangkut eksepsi, pemeriksaan saksi dan barang bukti, terdakwa, tuntutan, pembelaan dan putusan harus selesai, 13


kecuali dalam perkara pidana yang saksinya lebih dari 20 orang, paling lama 180 hari kerja, kecuali untuk perkara pidana khusus berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang bersangkutan, termasuk praperadilan. Panitera Pengganti wajib melaporkan tentang tanggal penundaan sidang beserta alasannya apabila persidangan ditunda pada hari itu juga. Majelis Hakim harus siap dengan konsep putusan yang akan dibacakan dan Panitera Pengganti wajib melaporkan tanggal dan amar putusan yang telah ditandatangani Majelis Hakim kepada Kepaniteraan Pidana pada hari itu juga. Panitera Muda Pidana bertanggung jawab atas pencatatan perkembangan persidangan tersebut ke dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu setelah menerima laporan dari Panitera Pengganti pada hari itu. Panitera Pengganti wajib menyelesaikan dan menyerahkan petikan putusan yang dimaksud kepada Panitera Muda Pidana pada hari itu juga atau paling lama hari kerja berikutnya dan wajib meneliti intisari putusan tersebut agar sesuai dengan asli putusan tersebut. Panitera Muda Pidana harus menyampaikan petikan putusan kepada Penuntut Umum, Rutan/Terdakwa atau Penasihat Hukumnya setelah petikan putusan tersebut diterima dari Panitera Pengganti, dan harus diteliti intisari salinan putusan harus sesuai dengan asli, paling lama 3 hari kerja, disertai surat pengantar dan tanda terima. Majelis Hakim dan Panitera Pengganti wajib menyelesaikan minutasi dan pemberkasan perkara setelah putusan (kecuali putusan sela yang bukan putusan akhir) diucapkan, paling lama 14 hari kerja. Untuk putusan verstek perkara tilang diserahkan kepada Kejaksaan beserta barang buktinya pada hari itu juga atau paling lama 4 hari kerja berikutnya. Untuk perkara yang terdakwanya anak-anak ditahan, perkara harus sudah diputus dalam tenggang waktu 45 hari. b. Penyelesaian Perkara Pidana Tingkat Banding Pernyataan banding dapat diajukan setelah putusan diucapkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir paling lama 7 hari

14


kerja, dengan pengertian apabila hari ke-7 jatuh pada hari libur maka dihitung pada hari kerja berikutnya. Laporan banding pada Pengadilan Tinggi harus disampaikan pada hari itu juga saat permintaan banding diajukan atau paling lama pada hari kerja berikutnya. Pemberitahuan pernyataan banding kepada terbanding paling lama 4 hari kerja setelah pernyataan banding diterima. Minutasi perkara banding harus sudah diserahkan kepada Panitera Muda Pidana dalam waktu 7 hari setelah permohonan banding diajukan. Tenggang waktu inzage 7 hari kalender. Pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi, sejak pernyataan banding (tanpa harus menunggu memori banding), paling lama 14 hari kerja. Apabila terdakwa berada dalam tahanan, maka perkara harus sudah diterima minimal 20 (dua puluh) hari sebelum masa penahanan habis. Jika permohonan banding tersebut dicabut oleh pemohon sebelum diputus oleh Pengadilan Tinggi, harus diberitahukan kepada Pengadilan Tinggi dan terbanding dilengkapi dengan akta pencabutan banding dari Panitera dan relas pemberitahuan pencabutan banding, pada hari it juga atau paling lama 3 hari kerja apabila terdakwa dalam tahanan. Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy masing-masing putusan, apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap. Perkara banding yang tidak lengkap harus sudah dilengkapi paling lama 7 hari kerja. Perkara banding selain diisi pada register banding juga harus dimasukkan dalam register buku induk perkara. c. Penyelesaian Perkara Pidana Tingkat Kasasi Pernyataan kasasi dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 hari kalender setelah putusan banding diberitahukan kepada Penuntut Umum dan terdakwa atau 14 hari kalender setelah putusan diucapkan jika terdakwa diputus bebas.

15


Laporan kasasi kepada Mahkamah Agung harus disampaikan saat permintaan kasasi diajukan, paling lama 2 hari kerja berikutnya, melalui fax dan laporan asli dikirim melalui pos. Pemberitahuan pernyataan kasasi kepada termohon kasasi setelah pernyataan kasasi diterima paling lama 4 hari kerja. Minutasi perkara kasasi yang diputus bebas atau dilepas dari tuntutan, penyerahan salinan putusannya harus selesai dalam waktu paling lambat 14 hari kerja. Memori kasasi harus diberitahukan kepada Termohon Kasasi setelah memori diterima dalam waktu 4 hari kerja. Kontra memori kasasi dapat diserahkan oleh termohon kasasi setelah termohon kasasi menerima memori kasasi, paling lama 14 hari kalender. Keterlambatan dalam menyerahkan memori kasasi Panitera/Sekretaris membuat keterangan tidak adanya memori kasasi paling lambat 3 hari kerja. Ketua Pengadilan Negeri membuat penetapan tentang tidak diterimanya permohonan kasasi paling lama 3

hari kerja.

Permohonan kasasi tersebut tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh karena tidak ada memori kasasi karena tidak memenuhi syarat formal (Pasal 45 A UU No. 5 Tahun 2004). Apabila permohonan kasasi dicabut harus diberitahukan kepada pihak termohon kasasi dan ke Mahkamah Agung RI dengan dilengkapi akta pencabutan kasasi dari Panitera dan relas pemberitahuan pencabutan kasasi paling lama 7 hari kerja apabila terdakwa dalam tahanan sejak pernyataan kasasi dicabut. Pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung, sejak pernyataan kasasi diterima paling lama 30 hari kerja, kecuali terdakwa/pihak berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri bersangkutan. Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy, apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap. Perkara kasasi selain dicatat/diregister dalam register kasasi, juga harus diregister dalam buku induk perkara.

16


d. Penyelesaian Perkara Pidana Tingkat Peninjauan Kembali Kepaniteraan Pidana menyerahkan permohonan PK kepada

Ketua

Pengadilan Negeri pada hari itu juga atau pada hari kerja berikutnya melalui Panitera/Sekretaris dan sudah diteliti apakah dapat diterima atau tidak. Apabila dapat diterima, maka Panitera membuat Akta PK, kemudian berkas diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti ditetapkan pada hari itu juga atau pada hari kerja berikutnya. Kepaniteraan Pidana meneruskan permohonan PK kepada Majelis Hakim yang ditunjuk, Majelis Hakim menetapkan hari sidang dan memerintahkan kepada Panitera agar menunjuk Jurusita untuk memberitahukan hari sidang kepada Jaksa Penuntut Umum dan Pemohon PK pada hari itu juga atau paling lama hari kerja berikutnya. Majelis Hakim memeriksa apakah permintaan PK memenuhi persyaratan dalam waktu paling lama 30 hari kerja. Panitera Pengganti menyerahkan berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat kepada Kepaniteraan Pidana 4 hari setelah sidang terakhir. Kepaniteraan Pidana harus sudah mengirimkan berkas tersebut ke Mahkamah Agung dalam waktu 7 hari sejak berkas diserahkan oleh Panitera Pengganti. Apabila PK dicabut, paling lama 7 hari kerja harus telah diberitahukan kepada pihak pemohon PK dan termohon PK serta Mahkamah Agung. Perkara selain dicatat dalam buku register PK juga harus dicatat pada buku induk perkara. e. Proses Grasi Permohonan grasi diajukan oleh terdakwa atau keluarga terdakwa, dicatat dalam register, paling lama 1 hari kerja. Pemberkasan grasi dengan pembuatan Berita Acara Asli paling lama 4 hari kerja dan dikirim ke Mahkamah Agung pada hari kerja berikutnya. Perkara selain dicatat/diregister dalam buku register grasi juga harus dicatat pada buku induk perkara.

17


f.

Delegasi Permintaan bantuan pemberitahuan ke pengadilan negeri lain diselesaikan 3 hari kerja. Penyelesaian permintaan bantuan tersebut harus dijalankan setelah permintaan bantuan tersebut diterima, paling lama 3 hari kerja. Pengiriman kembali relas kepada pengadilan negeri pemohon bantuan, diselesaikan 3 hari kerja. Wakil Panitera melakukan pengawasan terhadap kinerja jurusita apakah sudah benar-benar melaksanakan tugasnya tepat waktu dan diharuskan kepada jurusita apabila telah melaksanakan tugasnya melapor kepada Wakil Panitera dengan memperlihatkan relaas/hasil pekerjaannya.

g. Laporan perkara pidana (untuk diserahkan kepada Kepaniteraan Hukum) Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan bulanan kepada Panitera Muda Hukum paling lambat pada tanggal 5 tiap bulannya. Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan 4 bulanan kepada Panitera Muda Hukum paling lambat pada tanggal 5 tiap 4 bulannya. Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan 6 bulanan kepada Panitera Muda Hukum paling lambat pada tanggal 5 tiap 6 bulannya. Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan tahunan kepada Panitera Muda Hukum paling lambat pada tanggal 7 Januari. Laporan

pelaksanaan

tugas

kimwasmat

paling

lambat

tanggal

5

Setiap bulannya. Pelayanan terhadap masyarakat mengenai permohonan/permintaan surat keterangan diselesaikan dan dilaporkan kepada bagian informasi untuk dicatat dalam register dan dicatat sesuai dengan keperluan tersebut dalam waktu 3 hari. 2. Perkara Perdata a. Penyelesaian Perkara Perdata Tingkat Pertama Pendaftaran gugatan dan permohonan diselesaikan 1 hari kerja, setelah biaya perkara ditaksir berdasarkan SK Ketua Pengadilan Negeri, yang dibayar langsung ke bank yang ditunjuk. 18


Registrasi perkara perdata gugatan/permohonan diselesaikan paling lambat 2 hari kerja. Penyerahan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera untuk ditetapkan Majelis Hakim/Hakim, diselesaikan paling lambat 2 hari kerja. Ketua Pengadilan Negeri menetapkan Majelis Hakim/Hakim dan Panitera menunjuk Panitera Pengganti dalam waktu paling lama 3 hari kerja. Setelah berkas diterima penetapan hari sidang oleh Majelis Hakim/Hakim ditetapkan pada hari itu juga atau paling lambat hari kerja berikutnya. Untuk tenggang waktu pemanggilan sidang dibutuhkan waktu selama 7 hari kerja, kecuali untuk panggilan delegasi disesuaikan dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri yang akan dimintakan bantuan delegasi dan untuk panggilan luar negeri paling lama 3 bulan/disesuaikan dengan ketentuan Departemen Luar Negeri. Panggilan luar negeri dialamatkan ke Ditjen Protokoler Departemen Luar Negeri. Dalam hal tergugat tidak diketahui alamatnya, panggilan secara umum melalui kantor Walikota/Kabupaten dalam tenggang waktu 1 bulan. Setelah para pihak hadir dalam sidang pertama, Majelis Hakim menunjuk mediator dan memberikan tenggang waktu untuk mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008 kecuali terhadap perkara perdata khusus. Panitera Pengganti wajib melaporkan kepada Kepaniteraan Perdata dan Majelis Hakim hasil mediasi 1 hari kerja setelah mediasi berhasil/gagal. Panitera Pengganti wajib melaporkan tentang tanggal penundaan beserta alasannya pada hari itu juga kepada Kepaniteraan Perdata. Pemeriksaan perkara (gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, putusan) diselesaikan, di luar proses mediasi, kecuali terhadap perkara perdata khusus paling lama 5 bulan. Jurusita/Jurusita

Pengganti

yang

melaksanakan

panggilan

wajib

menyerahkan kepada Panitera Pengganti paling lama 1 hari sebelum hari sidang.

19


Panitera Pengganti wajib menyelesaikan dan melaporkan berita acara sidang 1 hari sebelum sidang berikutnya. Bila ada perkara yang tidak selesai 5 (lima) bulan, Majelis Hakim yang bersangkutan wajib membuat laporan tertulis kepada Ketua Pengadilan Tinggi melalui Ketua Pengadilan Negeri. Panitera Pengganti wajib meminta perincian biaya perkara kepada kasir sebelum putusan diucapkan dan setelah putusan diucapkan wajib melaporkan kepada kasir perdata pada hari itu juga. Pada saat putusan diucapkan, Majelis Hakim membacakan putusan yang telah siap dibacakan dan ditandatangani. Panitera Pengganti wajib melaporkan tanggal dan amar putusan kepada Kepaniteraan Perdata pada hari itu juga setelah putusan diucapkan secara tertulis dan disertai perintah untuk memberitahukan putusan kepada para pihak yang tidak hadir, dan petugas pengisian buku jurnal perkara perdata wajib menutup jurnal perkara tersebut pada hari itu juga setelah mendapat laporan putusan dari Panitera Pengganti yang bersangkutan. Kepaniteraan Perdata mencatat perkembangan persidangan tersebut ke dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu pada hari itu juga setelah menerima laporan dari Panitera Pengganti. Majelis Hakim dan Panitera Pengganti wajib menyelesaikan minutasi dan pemberkasan perkara selama 14 hari kerja setelah putusan (kecuali putusan sela yang bukan putusan akhir) diucapkan. Apabila terlambat menyerahkan minutasi setelah 14 hari kerja, Panitera Pengganti wajib melaporkan kepada Panitera beserta alasannya. b. Penyelesaian Perkara Perdata Tingkat Banding Pernyataan banding dapat diajukan setelah putusan diucapkan/setelah putusan diberitahukan kepada para pihak yang tidak hadir dalam tenggang waktu 14 hari kalender. Apabila hari ke-14 jatuh pada hari libur, maka penetapan hari ke14 jatuh pada hari kerja berikutnya. Pemberitahuan pernyataan banding kepada terbanding setelah pernyataan banding diterima tanpa menunggu memori banding paling lama 7 hari kerja.

20


Minutasi perkara banding harus sudah diselesaikan oleh Panitera Pengganti dan diserahkan kepada Kepaniteraan Perdata setelah permohonan banding diajukan dalam waktu 20 hari. Salinan putusan harus sudah siap 7 hari setelah putusan diucapkan. Para pihak diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas (inzage) paling lama 14 hari kerja. Pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi sejak pernyataan banding diterima

(tanpa

harus

menunggu

memori

banding/terkecuali

ada

pemberitahuan delegasi yang belum kembali) paling lama 30 hari. Jika permohonan banding tersebut dicabut oleh pemohon dan berkas tersebut telah dikirim dan belum diputus oleh Pengadilan Tinggi, harus diberitahukan kepada Pengadilan Tinggi dan terbanding pada hari itu juga. Akta pencabutan banding yang ditandatangani oleh Panitera dan diketahui Ketua Pengadilan Negeri diselesaikan pada hari itu juga dan diberitahukan kepada terbanding. Apabila memori banding yang diterima oleh Pengadilan Negeri setelah berkas dikirim maka Pengadilan Negeri mengirimkan memori banding atau kontra memori banding tersebut sesegera mungkin dengan disertai relas pemberitahuannya. Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy masing-masing putusan, jika tidak disertai maka berkas dianggap tidak lengkap. Pemberitahuan putusan banding dari Pengadilan Tinggi diberitahukan kepada para pihak setelah putusan diterima dalam waktu paling lama 3 hari kerja. Sebelum pemberitahuan putusan banding diberitahukan kepada para pihak, Panitera Muda Perdata harus mengoreksi terlebih dahulu salinan putusan Pengadilan Tinggi tersebut dalam waktu 3 hari kerja. Perkara selain diisi dan dicatat dalam register perkara banding, juga harus dicatat di register induk perkara. c. Penyelesaian Perkara Perdata Tingkat Kasasi Pernyataan kasasi dapat diajukan setelah putusan banding diberitahukan kepada para pihak dalam tenggang wakitu 14 hari kalender. Apabila hari ke-

21


14 jatuh pada hari libur, maka penentuan hari ke-14 jatuh pada hari kerja berikutnya. Pemberitahuan pernyataan kasasi kepada termohon kasasi setelah pernyataan kasasi diterima paling lama 2 hari kerja. Pemohon kasasi wajib menyerahkan memori kasasinya setelah pemohon kasasi diajukan dalam waktu 14 hari. Apabila hari ke-14 jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur maka penentuan hari ke-14 jatuh pada hari kerja berikutnya. Memori kasasi harus diberitahukan kepada termohon kasasi setelah memori diterima dalam waktu 2 hari kerja. Kontra memori kasasi dapat diserahkan oleh termohon kasasi, setelah termohon kasasi menerima memori kasasi dalam waktu 14 hari kalender. Apabila hari ke-14 jatuh pada hari libur maka penentuan hari ke-14 jatuh pada hari kerja berikutnya. Apabila permohonan kasasi tidak atau terlambat mengajukan memori kasasi yang ditetapkan oleh undang-undang (14 hari setelah permohonan kasasi diajukan), maka Panitera membuat surat keterangan permohonan tidak memenuhi syarat formal dan Ketua Pengadilan Negeri membuat penetapan paling lambat 2 hari kerja, dan berkas tidak dikirim ke Mahkamah Agung. Akta pencabutan kasasi yang ditandatangani oleh Panitera dan diketahui Ketua Pengadilan Negeri diselesaikan pada hari itu juga dan diberitahukan kepada termohon kasasi. Sebelum pengiriman berkas kasasi, para pihak diberi kesempatan untuk memeriksa berkas/inzage paling lama 14 hari kalender. Pengiriman berkas perkara kasasi ke Mahkamah Agung sejak pernyataan kasasi diterima paling lama 30 hari. Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy masing-masing putusan, apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap. Putusan kasasi diberitahukan kepada para pihak, setelah putusan diterima dalam waktu paling lama 3 hari. Jurusita wajib melaksanakan/menjalankan pemberitahuan putusan kasasi.

22


Jurusita wajib melaporkan kembali relas pemberitahuan tersebut kepada Panitera Muda Perdata setelah selesai melaksanakan pemberitahuan tersebut pada hari itu juga/hari berikutnya. Perkara selain dicatat dalam buku register kasasi, juga harus dicatat dalam buku register induk perkara. d. Penyelesaian Perkara Perdata Tingkat Peninjauan Kembali Penerimaan permohonan dan pencatatan dalam register PK paling lama 1 hari kerja. Pernyataan PK dapat diajukan setelah putusan diberitahukan kepada para pihak, atau sejak ditentukan bukti baru (novum) dalam tenggang waktu 180 hari kalender dalam hal (Pasal 67 UU No.5 Tahun 2004): -

Bila putusan didasarkan kepada satu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan.

-

Bila ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan.

-

Bila dikabulkan satu hal yang tidak dituntut.

-

Apabila ada suatu kekhilafan Hakim atas kekeliruan yang nyata.

Pemberitahuan permohonan PK kepada termohon PK setelah permohonan PK diterima paling lama 5 hari kerja. Jawaban atas alasan PK, setelah termohon PK menerima alasan PK dalam waktu 30 hari. Dalam hal PK didasarkan dengan alasan novum (adanya bukti baru), maka peninjauan kembali dapat diterima sejak 180 hari kalender sejak ditemukan bukti baru/novum tersebut. PK dengan alasan novum/bukti baru tersebut harus sudah diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri, selanjutnya diucapkan Hakim untuk melakukan penyumpahan terhadap hari dan tanggal ditemukannya bukti baru tersebut dalam waktu 2 hari kerja. Hakim harus telah menetapkan hari penyumpahan dalam waktu paling lambat 7 hari kerja sejak diterima penetapan Ketua Pengadilan Negeri. Hakim dimaksud di atas harus menyerahkan berkas dan berita acara penyumpahan kepada Panitera Muda Perdata paling lambat 2 hari setelah dilakukan penyumpahan.

23


Berkas PK harus dikirim ke Mahkamah Agung setelah jawaban diterima dari termohon PK, dalam waktu paling lama 30 hari. Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy masing-masing putusan, apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap. Putusan PK diberitahukan kepada para pihak setelah putusan diterima dalam waktu paling lama 3 hari kerja. Selain dicatat dalam buku register PK, juga harus dicatat dalam buku register induk perkara. e. Delegasi Permintaan bantuan panggilan/pemberitahuan ke Pengadilan Negeri lain/delegasi diselesaikan paling lama 3 hari kerja. Penyelesaian permintaan bantuan tersebut harus sudah dijalankan, setelah permintaan bantuan tersebut diterima paling lama 3 hari kerja. Pengiriman kembali relas kepada Pengadilan Negeri pemohon bantuan, diselesaikan 1 hari kerja setelah dilaksanakan. Wakil Panitera melakukan pengawasan terhadap kinerja Jurusita apakah sudah benar-benar melakukan tepat waktu dan diharuskan kepada Jurusita apabila telah melaksanakan tugasnya melapor kepada Wakil Panitera dengan memperlihatkan relaas/hasil pekerjaannya. f.

Sita Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima salinan penetapan sita jaminan dari majelis hakim pada hari itu juga/paling lambat 2 hari kerja. Kepaniteraan Perdata mempersiapkan penunjukan Jurusita pada hari itu juga/paling lambat 2 hari kerja setelah pemohon membayar SKUM dan mencatatnya ke dalam buku register penyitaan. Jurusita melaksanakan sita jaminan setelah menerima berkas sita jaminan dari Kepaniteraan Perdata paling lama 2 hari. Pendaftaran berita acara sita oleh Jurusita pada BPN Kabupaten/Kota pada hari itu juga/paling lambat 2 hari kerja.

24


Pengadilan Negeri penerima delegasi sita dari Pengadilan Negeri lain, dilaksanakan paling lama 7 hari kerja. Jurusita menyerahkan berkas sita jaminan kepada Kepaniteraan Perdata setelah pelaksanaan sita jaminan paling lama 1 hari kerja. g. Eksekusi Aanmaning 

Surat masuk permohonan eksekusi, diposisi Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera pada hari yang sama dengan surat masuk.



Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi Ketua Pengadilan Negeri/Panitera, dan mencatatnya ke dalam register eksekusi setelah menerima disposisi, paling lama 1 hari.



Kepaniteraan Perdata mempersiapkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri setelah pemohon membayar SKUM paling lama 2 hari.



Penyerahan berkas aanmaning/peneguran oleh bagian eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk ditetapkan hari dan tanggal peneguran pada hari itu juga/paling lambat 2 hari kerja.



Panitera menunjuk Jurusita untuk melakukan pemanggilan pada hari itu juga/paling lambat 2 hari kerja.



Hari dan tanggal melaksanakan aanmaning diperhitungkan 7 hari kerja untuk wilayah hukum Pengadilan Negeri dan apabila tempat tinggal termohon berada di luar daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan disesuaikan dengan jarak dan wilayah.



Jurusita melakukan pemanggilan kepada termohon pada hari itu juga dan paling lama 3 hari sebelum hari dan tanggal peneguran yang telah ditetapkan.



Panitera membuat berita acara peneguran pada hari itu juga/paling lambat 2 hari kerja setelah peneguran.

25


Eksekusi membayar sejumlah uang 

Ketua Pengadilan Negeri membentuk tim telaah dan bertugas membuat telaah resume dan membuat resume paling lama 7 hari dan telaah paling lama 7 hari kerja.



Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari Ketua Pengadilan Negeri/Panitera, dan mencatatnya ke dalam buku register eksekusi setelah menerima disposisi paling lama 2 hari kerja.



Kepaniteraan Perdata/Bagian Eksekusi mempersiapkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri setelah pemohon membayar SKUM untuk selanjutnya dibuatkan penetapan sita eksekusi paling lama 2 hari kerja.



Ketua Pengadilan Negeri/Panitera meneliti penetapan sita eksekusi untuk ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri pada hari itu juga/paling lambat 2 hari kerja.



Panitera menunjuk Jurusita untuk melakukan sita eksekusi pada hari itu juga/paling lambat 2 hari kerja.



Jurusita melaksanakan sita eksekusi setelah menerima berkas sita eksekusi dari bagian eksekusi paling lama 3 hari.



Jurusita menyerahkan berita acara sita eksekusi pada Bagian Eksekusi Perdata setelah pelaksanaan sita eksekusi paling lama 1 hari.

Eksekusi riil/pengosongan 

Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari Ketua Pengadilan Negeri atau Panitera/Sekretaris.



Kepaniteraan Perdata/Bagian Eksekusi, mempersiapkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri setelah pemohon membayar SKUM untuk selanjutnya dibuatkan penetapan eksekusi paling lama 2 hari.



Ketua Pengadilan Negeri / Panitera/Sekretaris meneliti penetapan eksekusi untuk ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri pada hari itu juga/paling lambat 2 hari kerja.

26




Panitera menunjuk Jurusita pada hari itu juga/paling lambat 2 hari kerja.



Panitera/Wakil Panitera melaksanakan rapat koordinasi setelah menerima berkas eksekusi dari bagian eksekusi paling lama 7 hari.



Panitera memberitahukan tentang rencana eksekusi kepada para pihak sebelum hari dan tanggal pelaksanaan eksekusi paling lambat 3 hari.



Jurusita menyerahkan berita acara eksekusi kepada Panitera pada hari itu juga atau paling lambat 1 hari setelah eksekusi.

Eksekusi lelang 

Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar

biaya

(SKUM)

setelah

menerima

disposisi

dari

Ketua

Pengadilan Negeri/Panitera/Sekretaris. 

Kepaniteraan Perdata atau Bagian Eksekusi mempersiapkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri setelah pemohon membayar SKUM untuk selanjutnya dibuatkan penetapan eksekusi lelang paling lama 2 hari.



Ketua Pengadilan Negeri / Panitera/Sekretaris meneliti penetapan eksekusi lelang untuk ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri pada hari itu juga/paling lambat 2 hari kerja.



Kepaniteraan Perdata atau Bagian Eksekusi mempersiapkan surat permohonan pelaksanaan lelang kepada Kantor Lelang setelah penetapan ditandatangani paling lama 3 hari.

h. Laporan Perdata Panitera Muda Perdata menyerahkan laporan bulanan kepada Panitera Muda Hukum setiap bulannya paling lambat pada tanggal 5. Panitera Muda Perdata menyerahkan laporan 4 bulanan kepada Panitera Muda Hukum tiap 4 bulannya paling lambat pada tanggal 5. Panitera Muda Perdata menyerahkan laporan 6 bulan kepada Panitera Muda Hukum tiap 6 bulannya paling lambat pada tanggal 5. Panitera Muda Perdata menyerahkan laporan tahunan kepada Panitera Muda Hukum bulan Januari paling lambat tanggal 5.

27


3. Kepaniteraan Hukum a. Membuat laporan bulanan yang terdiri dari: 1) Laporan Keuangan Perkara Pidana/Perdata setiap bulannya paling lambat tanggal 10. 2) Laporan Keuangan Perkara Pidana/Perdata setiap bulannya paling lambat tanggal 10. 3) Laporan

Jenis

Perkara

Pidana/Perdata

setiap

bulannya

paling

lambat tanggal 10. b. Membuat laporan 4 bulanan yang terdiri dari: 1) Laporan perkara pidana/perdata yang dimohonkan banding setiap bulannya paling lambat tanggal 10. 2) Laporan perkara pidana/perdata yang dimohonkan kasasi setiap bulannya paling lambat tanggal 10. 3) Laporan perkara pidana/perdata yang dimohonkan PK setiap bulannya paling lambat tanggal 10. 4) Laporan perkara perdata yang dimohonkan eksekusi setiap bulannya paling lambat tanggal 10. 5) Laporan perkara pidana yang dimohonkan grasi/remisi setiap bulannya paling lambat tanggal 10. c. Membuat laporan 6 bulanan yang terdiri dari: 1) Laporan tentang kegiatan Hakim perkara pidana setiap bulannya paling lambat tanggal 10. 2) Laporan tentang kegiatan Hakim perkara perdata setiap bulannya paling lambat tanggal 10. d. Laporan pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat (KIMWASMAT) setiap bulannya paling lambat tanggal 10. e. Membuat statistik perkara perdata dan perkara pidana setiap awal tahun diselesaikan paling lambat 7 hari kerja. f.

Menyusun dan menata arsip perkara yang diterima dari Kepaniteraan Pidana dan Perdata diselesaikan berdasarkan kebutuhan.

g. Menerima surat-surat pengaduan dan mengagenda dan diselesaikan 1 hari kerja.

28


h. Membuat formulir pengaduan untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri diselesaikan 3 hari kerja. i.

Membuat pengantar hasil telaah pengaduan diselesaikan 2 hari kerja.

j.

Mencatat dan mendaftar surat-surat masuk dari notaris dan lain-lain diselesaikan 1 hari kerja.

Adapun SOP untuk administrasi umum (kesekretariatan) kami uraikan berikut ini: Ketua Pengadilan Negeri bertanggung jawab secara manajerial terhadap

pelaksanaan

bertanggung

jawab

administrasi

penuh

umum

terhadap

(kesekretariatan).

pengelolaan

Sekretaris

administrasi

umum

(kesekretariatan) yang dilaksanakan oleh Sekretaris melalui garis tanggung jawab terhadap para Kepala Sub Bagian. Dalam hal pengelolaan DIPA, Sekretaris bertanggung jawab penuh selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang telah didelegasikan oleh Ketua Pengadilan Negeri. 1. Sekretaris a. Membuat

program

kerja

pelaksanaan

anggaran selaku Pejabat

Pembuat Komitmen dilaksanakan setelah turun DIPA, diselesaikan selama 10 hari kerja. b. Menyusun rencana kegiatan kesekretariatan tahunan dan rencana anggaran tahun berjalan diselesaikan selama 10 hari kerja. c. Mengkoordinir dan mengawasi tugas-tugas Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian setiap hari. d. Mengoreksi dan mengkoordinasikan surat-surat keluar yang dibuat oleh sub bagian umum, keuangan dan kepegawaian diselesaikan 2 hari kerja. e. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dilaksanakan sesuai kebutuhan. f.

Menyusun data untuk keperluan evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan

untuk

disampaikan

kepada

pimpinan

melalui

Panitera/Sekretaris dilaksanakan 4 hari kerja.

29


2. Sub Bagian Umum a. Administrasi Tata Persuratan 1) Surat Masuk Semua surat dinas yang diterima oleh bagian umum baik mengenai perkara pidana (masalah permohonan perpanjangan penahanan, ijin penyitaan, ijin penggeledahan), serta perkara perdata serta suratsurat lain yang menyangkut kedinasan yang diterima sub bagian umum atas delegasi Ketua Pengadilan Negeri. 2) Pengelolaan Surat Masuk Surat yang diterima oleh Sub Bagian Umum dari Panitera/Sekretaris lalu disortir/dipilah-pilah sesuai dengan klasifikasi lalu agenda pada buku agenda surat masuk diberi nomor, lembar disposisi dan kartu kendali setelah itu diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk didisposisi oleh Ketua Pengadilan Negeri diteruskan ke Panitera/Sekretaris untuk meneruskan disposisi Ketua ke bagian masing-masing. Khusus surat masuk yang mengenai ijin penyitaan, penggeledahan didisposisi oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri. Surat masuk yang menyangkut masalah perkara baik perkara pidana dan perkara perdata dari Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri. Surat masuk yang menyangkut masalah kesekretariatan dari Panitera/Sekretaris diberikan kepada Wakil Sekretaris untuk meneruskan disposisi Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri. Surat masuk yang telah didisposisi oleh Wakil Panitera dan Wakil Sekretaris diberikan kepada Sub Bagian Umum untuk dibagikan ke masing-masing bagian sesuai dengan disposisinya. Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri mendisposisi surat masuk selambat-lambatnya 3 hari kerja (kecuali sedang dinas luar). Surat kembali ke Panitera/Sekretaris untuk didisposisi, diselesaikan 2 hari kerja kecuali Panitera/Sekretaris tidak ada di tempat.

30


Surat didistribusikan sesuai disposisi oleh Panitera/Sekretaris kepada Wakil Sekretaris atau Wakil Panitera diselesaikan selambatlambatnya 2 hari kerja. Surat yang memerlukan jawaban/tanggapan masing-masing harus sudah dijawab/ditanggapi setelah surat diterima oleh bagian masingmasing diselesaikan paling lama 3 hari kerja. 3) Pengelolaan Surat Keluar Surat diagenda dalam buku agenda surat keluar diberi nomor sesuai kode surat dan diberi tanggal serta 1 (satu) lembar surat ditinggal pada Sub Bagian Umum sebagai arsip, selesai 1 hari kerja. Pengiriman surat dilampiri tanda terima atau ekspedisi dan dilakukan melalui kantor pos dan dilaksanakan setiap hari, sedangkan suratsurat yang sangat mendesak/penting dikirim hari itu juga melalui kurir. Pengiriman surat yang ditujukan ke Pengadilan Tinggi mengenai perpanjangan penahanan dikirim melalui faksimili dan surat aslinya dikirim melalui kantor pos, diselesaikan selama 2 hari kerja. b. Administrasi Perlengkapan Pencatatan aset/barang milik negara dan setiap ada kegiatan pengadaan barang/jasa setelah adanya penyerahan/laporan dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan telah adanya SPM dan SP2D dilakukan pencatatan/penginputan ke dalam aplikasi SIMAK BMN diselesaikan paling lambat 7 hari kerja. Pencatatan barang-barang persediaan (ATK) diselesaikan 2 hari kerja. Pemberian nomor urut pendaftaran (NUP) BMN diselesaikan 2 hari kerja. Pembuat daftar barang ruangan (DBR) yang berlaku selama 1 tahun diselesaikan dalam waktu 3 hari kerja. Pembuatan kartu inventaris barang (KIB) diselesaikan selama 1 hari kerja Pembuatan laporan neraca (SIMAK-BMN) dan dilaporkan setiap akhir bulan ke Sub Bagian Keuangan dilaksanakan selama 3 hari.

31


Melakukan rekonsiliasi data BMN di neraca SIMAK-BMN dengan neraca SAKPA setiap bulan dengan bagian keuangan dilaksanakan selama 2 hari kerja. Membuat laporan barang milik negara setiap semester ke instansi terkait, diselesaikan 7 hari kerja. Setiap semester melakukan rekonsiliasi ke KPKNL diselesaikan 3 hari kerja. Melakukan opname barang setiap triwulan, diselesaikan 3 hari kerja. Pendaftaran barang inventaris yang telah rusak dan sudah tidak bisa dipakai untuk diusulkan penghapusan diselesaikan 14 hari kerja. Perpanjangan pajak kendaraan operasional roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) diselesaikan 2 hari kerja. Perbaikan dan perawatan kendaraan operasional roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) yang masih bisa diperbaiki dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Perawatan dan pemeliharaan gedung kantor secara periodik sesuai dengan kebutuhan. Perbaikan dan perawatan meubelair yang masih bisa diperbaiki dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Perawatan AC dan dan komputer setiap 3 (tiga) bulan, dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Perbaikan dan perawatan meubelair yang masih bisa diperbaiki dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. c. Administrasi Perencanaan Menghimpun data kebutuhan ATK dan sarana penunjang kerja dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera/Sekretaris, Kepaniteraan dan Kesekretariatan tahun yang akan datang, diselesaikan selama 7 hari. Menyusun rencana kerja tahunan yang berhubungan dengan sarana dan prasarana, diselesaikan selama 10 hari kerja. Menyusun rencana kerja dan program kerja sub bagian umum setiap awal tahun, diselesaikan selama 7 hari.

32


d. Kerumahtanggaan 1) Pengelolaan Perpustakaan Mencatat buku baru yang diterima ke dalam buku agenda, buku induk

dan

penomoran

menurut

klasifikasi,

oleh

petugas

perpustakaan diselesaikan selama 1 hari. Membuat catatan peminjaman buku dan pengembalian buku dalam buku pinjaman, diselesaikan pada hari itu juga. Melakukan pemeliharaan, perawatan koleksi buku satu minggu sekali. Mendata penerimaan buku baru untuk dimasukkan ke website setiap bulannya. 2) Perawatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Perawatan dan pemeliharaan gedung sesuai dengan kebutuhan dilaksanakan oleh pihak ketiga sesuai kebutuhan. Perawatan dan pemeliharaan barang inventaris kantor, setiap 3 bulan sekali oleh pihak ketiga. Pengisian ulang tabung pemadam kebakaran setiap satu tahun sekali. Perawatan dan kebersihan taman dilakukan oleh petugas taman serta dilakukan secara kerja bakti sebulan 2 kali. 3) Keamanan Menyusun uraian tugas (job description) satuan pengamanan setiap akhir bulan diselesaikan selama 1 hari. Melakukan pertemuan dalam rangka evaluasi pelaksanaan tugas dengan staf Sub Bagian Umum dan satuan pengamanan setiap akhir bulan. Melakukan pengontrolan lingkungan kantor setiap 2 (dua) jam sekali setiap hari dilaksanakan oleh petugas pengamanan dan staf Sub Bagian Umum. Melakukan koordinasi dengan aparatur keamanan terkait (Polres, Polsek, Kodim) apabila diperlukan. 33


Membuat jadwal piket penerima tamu karyawan/karyawati setiap bulan sekali, diselesaikan selama 1 hari kerja. Mengarahkan semua tamu untuk melapor ke piket. Melakukan pengontrolan semua ruang kerja setelah jam kerja, mematikan AC, listrik dan komputer yang masih menyala dan mengunci pintu yang belum terkunci dilaksanakan selama 2 (dua) jam oleh satuan pengamanan. Menyalakan lampu di malam hari di luar ruangan seperlunya dilaksanakan oleh petugas pengamanan. Mencatat dalam buku bagi pegawai atau pihak luar yang melaksanakan kegiatan di lingkungan kantor di luar jam kerja, diselesaikan sesuai dengan keperluan. 4) Kebersihan Menyusun uraian tugas (job description) petugas kebersihan dan penanggung jawab petugas kebersihan, diselesaikan selama 1 hari kerja. Mengontrol pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas

(job

description). Disamping tugas-tugas tersebut di atas Sub Bagian Umum juga bertugas dan bertanggung jawab terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan kantor dalam menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. 3. Sub Bagian Keuangan a. Perencanaan Anggaran Membuat dan menyusun RKA-KL dan data pendukung kelengkapan untuk diserahkan kepada Pengadilan Tinggi paling lambat bulan Februari. b. Administrasi Keuangan 1) Membuat berita acara rekonsiliasi : 2 hari kerja setiap awal bulan.

34


2) Mengagendakan surat masuk yang sudah didisposisi oleh Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera/Sekretaris, diselesaikan sejak surat itu diterima : 1 hari kerja. 3) Membuat rekapitulasi gaji pegawai yang disampaikan ke bank : 1 hari kerja setelah SP2D diterima dari KPPN 2 hari kerja. c. Pelaksanaan Anggaran 1) Gaji Induk Membuat daftar gaji pegawai menggunakan aplikasi gaji dan menyusun kelengkapan daftar gaji (SK Kenaikan Berkala, SK Kenaikan Pangkat, Tunjangan Istri/Anak dan SK Mutasi) diselesaikan selama 2 hari kerja setiap awal bulan. Membuat surat setoran pajak (SSP) diselesaikan selama 1 hari kerja. Pengajuan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) daftar gaji dan kelengkapannya untuk ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, diselesaikan selama 1 hari kerja. Membuat surat perintah membayar (SPM) untuk ditandatangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM diselesaikan selama 1 hari kerja. Mengantar SPM ke KPPN paling lambat tanggal 10 setiap bulan. 2) Gaji Susulan/Kekurangan Gaji/Beras Membuat daftar gaji susulan pegawai menggunakan aplikasi gaji dan menyusun kelengkapan daftar gaji (SK KGB, SK Kenaikan Pangkat, Tunjangan Istri/Anak dan SK Mutasi), diselesaikan selama 2 hari kerja. Membuat surat setoran pajak diselesaikan selama 1 hari kerja. Mengoreksi daftar gaji susulan dan kelengkapannya, diselesaikan selama 1 hari kerja. Pengajuan

SPTJM,

daftar

gaji

dan

kelengkapannya

untuk

ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, diselesaikan selama 2 hari kerja. Membuat surat perintah membayar (SPM) untuk ditandatangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM diselesaikan selama 1 hari kerja. Mengantar SPM ke KPPN diselesaikan selama 1 hari kerja.

35


3) Uang Makan Membuat dan mengoreksi daftar nominatif uang makan setelah mendapat rekapitulasi absen dari Sub Bagian Kepegawaian pada tanggal 5 setiap bulannya diselesaikan selama 2 hari kerja. Membuat SPTJM untuk ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran diselesaikan selama 1 hari kerja. Membuat SPM dan SSP diselesaikan selama 1 hari kerja. Penandatanganan surat perintah membayar (SPM) oleh pejabat penanda tangan SPM diselesaikan selama 1 hari kerja. Mengantar SPM ke KPPN diselesaikan selama 2 hari kerja. 4) Uang Lembur Membuat surat perintah lembur yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) diselesaikan selama 1 hari kerja. Membuat daftar absen lembur diselesaikan selama 2 hari kerja. Penandatanganan oleh penerima/yang diperintah lembur yang disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) diselesaikan selama 1 hari kerja. Pembuatan daftar nominatif uang lembur dan SPTJM diselesaikan selama 1 hari kerja. Penandatanganan daftar nominatif uang lembur dan SPTJM oleh Kuasa Pengguna Anggaran diselesaikan selama 1 hari kerja. Penerbitan SPM dan SSP diselesaikan selama 1 hari kerja. Penandatanganan SPM oleh pejabat penanda tangan SPM diselesaikan selama 1 hari kerja. Mengantar SPM ke KPPN diselesaikan selama 2 hari kerja. 5) Gaji Ke-13 Membuat daftar gaji ke-13 Hakim dan Pegawai menggunakan aplikasi gaji dan kelengkapannya mengacu pada daftar gaji bulan Juni, dilaksanakan setelah ada Surat Edaran Menteri Keuangan melalui KPPN, diselesaikan selama 2 hari kerja. Membuat SSP diselesaikan selama 1 hari kerja.

36


Mengoreksi daftar gaji ke-13 dan kelengkapannya diselesaikan selama 1 hari kerja. Pengajuan daftar gaji ke-13 dan kelengkapannya dan SPTJM untuk ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran diselesaikan selama 1 hari kerja. Penerbitan SPM dan SSP diselesaikan selama 1 hari kerja. Penandatanganan SPM dan SSP ditandatangani oleh pejabat penanda tangan SPM diselesaikan selama 1 hari kerja. Mengantar SPM ke KPPN diselesaikan selama 2 hari kerja. 6) Rapel Gaji Membuat daftar rapel gaji Hakim dan Pegawai menggunakan aplikasi gaji dan menyusun kelengkapannya mengacu pada daftar gaji, dilaksanakan setelah ada Surat Edaran Menteri Keuangan melalui KPPN, diselesaikan selama 3 hari kerja. Membuat SSP diselesaikan selama 1 hari kerja. Mengoreksi daftar rapel gaji dan kelengkapannya diselesaikan selama 1 hari kerja. Pengajuan

daftar

rapel

gaji

dan

kelengkapannya

untuk

ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran diselesaikan selama 1 hari kerja. Membuat dan menandatangani SPM dan SSP oleh pejabat penanda tangan SPM diselesaikan selama 1 hari kerja. Mengantar SPM ke KPPN diselesaikan selama 2 hari kerja. 7) Remunerasi dan Pertanggungjawabannya Membuat daftar nominatif remunerasi berdasarkan rekapitulasi absen dari Sub Bagian Kepegawaian diselesaikan selama 2 hari kerja. Mengoreksi daftar nominatif oleh Bendahara Pengeluaran dan Kepala Sub Bagian Keuangan diselesaikan selama 1 hari kerja. Membuat rekapitulasi permintaan remunerasi dan mengoreksi rekapitulasi permintaan remunerasi diselesaikan selama 1 hari kerja.

37


Penandatanganan rekapitulasi permintaan remunerasi oleh Ketua Pengadilan Negeri dan Kuasa Pengguna Anggaran diselesaikan selama 1 hari kerja. Penandatangan

daftar

nominatif remunerasi

oleh

penerima

diselesaikan selama 2 hari kerja. Mengantar

rekapitulasi

pertanggungjawaban

permintaan

remunerasi Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi Palembang, diselesaikan selama 2 hari kerja. 8) Pengajuan Uang Persediaan Mengajukan permintaan kartu pengawasan (karwas) ke KPPN sebagai pertanggungjawaban kas Bendahara Pengeluaran tahun lalu untuk syarat pengajuan uang persediaan (UP), diselesaikan selama 2 hari kerja. Mengantar SPM ke KPPN diselesaikan selama 2 hari kerja. 9) Tambahan Uang Persediaan (TUP) Pembuatan

surat

permohonan

permintaan

tambahan

uang

persediaan (TUP) ke KPPN yang bersifat mendesak untuk menunjang uang persediaan yang tidak cukup, dilaksanakan sesuai kebutuhan. Pembuatan

surat

permohonan

permintaan

tambahan

uang

persediaan (TUP) yang diajukan ke KPPN diselesaikan selama 2 hari kerja. Membuat SPM TUP dan kelengkapannya, diselesaikan selama 1 hari kerja. Mengantar SPM TUP ke KPPN, diselesaikan 2 hari kerja. 10) Pengajuan Ganti Uang Persediaan (GUP) Mengajukan ganti uang persediaan (GUP) dan kelengkapannya diselesaikan selama 2 hari kerja. Mengantar SPM ke KPPN diselesaikan selama 2 hari kerja. 11) Pengajuan SPM Langsung (LS) Membuat SPM Langsung (LS) dan kelengkapannya, diselesaikan selama 2 hari kerja. Mengantar SPM ke KPPN diselesaikan selama 2 hari kerja.

38


12) Pengelolaan PNBP Menerima, membukukan dan menyetorkan PNBP pada bank persepsi, dilaksanakan setiap hari Jumat (kecuali Jumat libur dilaksanakan hari kerja sebelumnya). Melaporkan

pembukuan

disertai

bukti

penyetoran

untuk

ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris pada setiap hari Senin. Melaporkan PNBP ke Biro Keuangan Mahkamah Agung RI paling lambat tanggal 5 setiap bulannya. d. Pertanggungjawaban Laporan Keuangan 1) Pelaporan Bulanan SAKPA Pembuat pelaporan memasukkan data ke aplikasi setelah menerima bukti setoran dari Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima sesuai format dari KPPN, diselesaikan selama 2 hari kerja. SPM yang telah disetujui oleh KPPN akan diterbitkan SP2D dan SP2D tersebut diinput ke aplikasi SAKPA, diselesaikan selama 1 hari kerja. Melakukan rekonsiliasi untuk menyamakan hasil belanja selama sebulan antar satker dengan KPPN, diselesaikan selama 2 hari kerja. Membuat laporan ke Korwil dan ke KPKNL setelah menerima Laporan SIMAK-BMN dari Sub Bagian Umum paling lambat tanggal 23 setiap bulannya diselesaikan selama 2 hari kerja. Mengirim laporan keuangan ke Korwil, Biro Keuangan Mahkamah Agung RI, Badan Urusan Administrasi MARI dan Badan Pengawasan MARI paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, diselesaikan selama 1 hari kerja. 2) Pelaporan Keuangan Triwulan Pembuatan laporan keuangan hasil realisasi belanja selama 3 bulan dikirimkan ke Biro Keuangan Mahkamah Agung RI, Badan Urusan Administrasi MARI dan Badan Pengawasan MARI, diselesaikan selama 2 hari kerja. Melakukan input data aplikasi PP 39 Tahun 2006 formulir A dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen, diselesaikan selama 1 hari kerja.

39


Mengantar laporan aplikasi PP 39 Tahun 2006 ke Korwil diselesaikan selama 1 hari kerja. 3) Pelaporan Keuangan Semester/Tahunan Penerimaan data dari SIMAK-BMN untuk ditransfer ke SAKPA dilaksanakan selama 1 hari kerja. Pembuatan laporan realisasi belanja maupun realisasi PNBP per semester baik melalui SAKPA dan manual dilaksanakan selama 2 hari kerja. Pembuatan laporan keuangan (LK) per semester hasil realisasi belanja selama 6 bulan baik SAKPA maupun manual diantar ke Korwil dan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, diselesaikan selama 7 hari kerja. Pembuatan LAKIP dilaksanakan setiap akhir tahun. Pengiriman LAKIP ke Pengadilan Tinggi diselesaikan selama 1 hari kerja. e. Penatausahaan dan Pengawasan Anggaran 1) Buku Kas Umum Buku kas umum pada awal tahun diberi penomoran di setiap lembarnya

dan

diparaf

oleh

Kuasa

Pengguna

Anggaran,

diselesaikan selama 1 hari kerja. Buku kas umum ditutup setiap bulannya dan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) diselesaikan selama 1 hari kerja. Kuasa Pengguna Anggaran melakukan pemeriksaan terhadap buku kas umum setiap bulan. 2) Buku Pembantu Buku pembantu kas tunai dibukukan pada setiap transaksi dan ditutup setiap bulan, diselesaikan selama 1 hari kerja. Buku pembantu bank dibukukan pada setiap ada transaksi yang ada di rekening giro, diselesaikan selama 1 hari kerja. Buku pembantu pajak dibukukan pada setiap transaksi/pembayaran surat setoran pajak (SSP) diselesaikan 1 hari kerja.

40


Kuasa Pengguna Anggaran melakukan pemeriksaan terhadap buku pembantu kas tunai, buku pembantu bank, dan buku pembantu pajak setiap bulan. 4. Sub Bagian Kepegawaian a. Peningkatan Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian 1) Mengelola surat dinas penting yang telah didisposisi Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera/Sekretaris: Surat yang diterima Sub Bagian Kepegawaian dari disposisi Ketua Pengadilan dan Panitera/Sekretaris diagendakan pada buku surat masuk sejak surat itu diterima hari itu juga. Surat-surat yang memerlukan tindak lanjut mulai dari konsep, pengetikan dan koreksi oleh Kepala Sub Bagian Kepegawaian diselesaikan selama 2 hari kerja. Mengirimkan surat yang telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri / Panitera/Sekretaris baik melalui fax maupun melalui Bagian Umum diselesaikan selama 1 hari kerja. 2) Pengelolaan file Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri dilaksanakan setiap hari kerja. 3) Mengadakan inventarisasi jumlah data pegawai (bezetting) yang disusun pada akhir tahun anggaran, pengetikan jumlah data pegawai (bezetting) dan koreksi oleh Kasubbag Kepegawaian diselesaikan selama 4 hari kerja. 4) Penyusunan daftar urut kepangkatan (DUK) disusun pada akhir tahun anggaran, pengetikan daftar urut kepangkatan dan koreksi oleh Kasubbag Kepegawaian diselesaikan selama 4 hari kerja. 5) Penyusunan Daftar Urut Senioritas (DUS) Hakim Pengadilan Negeri (pelaksanaan sesuai kebutuhan) selama 4 hari kerja. 6) Pembuatan buku harian pelaksanaan tugas kerja untuk Ketua Pengadilan Negeri, Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Hakim, Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, Panitera Muda,

41


Kepala Sub Bagian, Panitera Pengganti, Jurusita dan Staf setiap hari mengetahui atasan langsungnya. 7) Perekapan absensi hakim dan pegawai Pengadilan Negeri. Pengumpulan daftar absensi dan pengetikan hasil perekapan absen setiap minggu diselesaikan selama 3 hari kerja. Pengontrolan print out absen dari finger print setiap akhir bulan. Koreksi oleh Kasubbag Kepegawaian diselesaikan selama 2 hari kerja. Penyerahan rekap absensi kepada bagian keuangan untuk uang makan dan remunerasi setiap bulannya paling lambat tanggal 5. 8) Pembuatan SK honorer (pramubakti, sopir, satpam dan IT). 9) Pembuatan SK Hakim Pengawas Bidang dan Hakim Pengamat (pelaksanaan sesuai kebutuhan). b. Proses Pengusulan Kenaikan Pangkat 1) Meneliti kelengkapan berkas usulan, pengetikan usulan dan koreksi oleh Kasubbag Kepegawaian diselesaikan selama 7 hari kerja. 2) Proses penomoran dan pengiriman berkas yang surat usulannya telah

ditandatangani

oleh

Ketua

Pengadilan

Negeri

/

Panitera/Sekretaris diselesaikan selama 3 hari kerja. 3) Kenaikan pangkat reguler: Menyusun daftar hakim dan pegawai yang akan naik pangkat selama 1 (satu) tahun dan diselesaikan selama 2 hari kerja. Pengumpulan data pendukung usulan kenaikan pangkat diselesaikan selama 5 hari kerja. Koreksi oleh Kasubbag Kepegawaian terhadap usulan kenaikan pangkat reguler diselesaikan selama 3 hari kerja. 4) Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah: Membuat telaahan, diselesaikan selama 2 hari kerja. Dilakukan Baperjakat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Pengetikan usulan, koreksi oleh Kasubbag Kepegawaian diselesaikan selama 3 hari kerja.

42


Mengirimkan usul kenaikan pangkat yang telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi diselesaikan selama 2 hari kerja. 5) Kenaikan pangkat pilihan Membuat telaahan, diselesaikan selama 1 hari kerja. Mengusulkan usul kenaikan pangkat yang diselesaikan selama 7 hari kerja. Dilakukan Baperjakat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Pengetikan usulan dan koreksi oleh Kasubbag Kepegawaian diselesaikan selama 2 hari kerja. Mengirimkan usul kenaikan pangkat yang telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri diselesaikan selama 2 hari kerja. 6) Kenaikan pangkat pengabdian Pengumpulan data diselesaikan selama 5 hari kerja. Mengusulkan usul kenaikan pangkat diselesaikan selama 5 hari kerja. Pengetikan dan koreksi oleh Kasubbag Kepegawaian diselesaikan selama 3 hari kerja. Mengirimkan usul kenaikan pangkat yang telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri diselesaikan selama 2 hari kerja. c. Kenaikan Gaji Berkala (KGB) 1) Menyusun daftar hakim dan pegawai yang akan naik gaji berkala setiap akhir tahun, diselesaikan selama 4 hari kerja. 2) Pembuatan SK KGB dibuat 2 (dua) bulan sebelum TMT KGB diselesaikan selama 7 hari kerja. 3) Disampaikan kepada yang bersangkutan, pembuat daftar gaji dan dimasukkan ke file yang bersangkutan, diselesaikan selama 2 hari kerja. d. Mutasi Hakim dan Pegawai 1) Membuat Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dan Surat Perintah Menduduki Jabatan diselesaikan selama 1 hari kerja.

43


2) Disampaikan

kepada

yang

bersangkutan,

bendahara, dan

dimasukkan ke file yang bersangkutan, diselesaikan selama 2 hari kerja. e. Usul Jabatan 1) Penelitian

dokumen

dan

dibuatkan

telaahan

diselesaikan

selama 3 hari kerja. 2) Dilakukan Baperjakat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. 3) Mengirimkan usul jabatan yang telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi diselesaikan selama 2 hari kerja. f.

Usul Pensiun 1) Pengumpulan data dilakukan 6 bulan sebelum yang bersangkutan memasuki usia pensiun, diselesaikan selama 5 hari kerja. 2) Mengirimkan usul pensiun yang telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi diselesaikan selama 2 hari kerja.

g. Usulan Tanda Penghargaan Satya Lencana 1) Pengumpulan data untuk Hakim dan Pegawai yang telah memasuki masa kerja selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun dilakukan setiap tahun, diselesaikan setiap awal tahun. 2) Mengirimkan usulan tanda penghargaan satya lencana yang telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi diselesaikan selama 8 hari kerja. h. Cuti Hakim dan Pegawai 1) Pengetikan surat cuti diselesaikan selama 1 hari kerja. 2) Mencatat pada buku agenda cuti diselesaikan selama 1 hari kerja. 3) Menyampaikan kepada yang bersangkutan dan memasukkan ke dalam arsip file yang bersangkutan diselesaikan selama 1 hari kerja. i.

Hukuman Disiplin 1) Membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri diselesaikan selama 1 hari kerja.

44


2) Membuat surat tugas pemeriksaan dan diberikan kepada tim pemeriksa diselesaikan selama 2 hari kerja. 3) Membuat dan mengirim surat pemanggilan diselesaikan selama 3 hari kerja. 4) Pemeriksaan

oleh

tim pemeriksa dilakukan sesuai dengan

kebutuhan. 5) Membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri serta tindak lanjut sesuai rekomendasi, diselesaikan selama 2 hari kerja. j.

DP3 1) Menyiapkan formulir DP3, menyerahkan pada atasan langsung yang dinilai, diselesaikan selama 1 hari kerja. 2) Pengetikan DP3 diselesaikan selama 15 hari kerja untuk DP3 Hakim, Struktural, Panitera Pengganti dan Jurusita, untuk DP3 Staf diserahkan kepada Kasubnya masing-masing dan dikerjakan oleh subnya masing-masing selama 7 hari kerja. 3) Penandatanganan oleh pejabat penilai serta memasukkan kembali ke file yang bersangkutan diselesaikan selama 5 hari kerja.

B. Kinerja / Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan PNS berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja, maka penilaian prestasi kerja PNS dilaksanakan dengan berorientasi pada peningkatan prestasi kerja dan pengembangan potensi PNS. Penilaian prestasi kerja merupakan suatu proses rangkaian manajemen kinerja yang berawal dari penyusunan rencana prestasi kerja yang berupa Sasaran Kerja Pegawai (SKP), penetapan tolok ukur yang meliputi aspek kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya dari setiap kegiatan tugas jabatan. Pelaksanaan penilaian SKP dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kerja dengan target yang telah ditetapkan. Dalam melakukan penilaian dilakukan analisis terhadap hambatan pelaksanaan pekerjaan untuk mendapatkan umpan balik serta menyusun rekomendasi perbaikan dan menetapkan hasil penilaian.

45


Sistem penilaian prestasi kerja PNS yang bersifat terbuka, diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja serta menciptakan hubungan interaksi antara pejabat penilai dengan PNS yang dinilai dalam rangka objektivitas penilaian dan untuk mendapatkan kepuasan kerja setiap PNS.

No

Eselon

Jumlah SOP/SKP

1

ESELON II

-

2

ESELON III

26

3

ESELON IV

29

4

STAF

89

5

FUNGSIONAL

85

Berikut SKP Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Panitera Muda, Kaur dan Karyawan/ti pada Pengadilan Negeri Muara Enim :

46


FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NO 1 2 3 4 5

I. PEJABAT PENILAI Nama DR. NOMMY HT SIAHAAN, SH.,MH. NIP 19520126 198102 1 001 Pangkat/Gol.Ruang Pembina Utama (IV/e) Jabatan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Unit Kerja Pengadilan Tinggi Palembang

NO

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Membuat penetapan pembagian perkara perdata dan pidana kepada hakim untuk disidangkan Mendisposisi pengelolaan surat masuk Menandatangani surat-surat keluar Menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Menandatangani laporan remunerasi pegawai setiap bulan Minutasi penyelesaian perkara perdata Minutasi penyelesaian perkara pidana Menandatangani laporan keadaan perkara setiap bulan Menandatangani penetapan perpanjangan penahanan dari majelis Menilai pelaksanaan pekerjaan bawahan Menandatangani buku-buku register bagian pidana dan perdata Menerima laporan pengawasan dari hakim pengawas bidang Menandatangani surat penetapan perpanjangan penahanan dari penyidik penuntut umum Menandatangani penetepan zizn/persetujuan penyitaan dari penyidik Menandatangani penetapan penujukan hakim perkara lalu lintas Menandatangani perpanjangan penahanan dari kejaksaan Menandatangani surat penetapan izin/persetujuan penggeledahan dari penyidik

NO 1 2 3 4 5

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama ABU HANIFAH, SH.,MH NIP 19670429199603 1 001 Pangkat/Gol.Ruang Pembina Tk. I (IV/a) Jabatan Ketua Unit Kerja Pengadilan Negeri Muara Enim TARGET ANGKA KUANTITAS/ KUALITAS/ KREDIT WAKTU BIAYA OUTPUT

Pejabat Penilai,

DR. NOMMY HT SIAHAAN, SH.,MH. 19520126 198102 1 001 Catatan : * Angka Kredit Bagi PNS yang memangku jabatan fungsional tertentu

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

120 1500 300 20 13 10 15 12 566 8 25 12 26 622 28 6 89

MUTU

Penetapan Surat Surat Surat Laporan Perkara Perkara Laporan Penetapan Orang Buku Laporan Laporan Penetapan Penetapan Penetapan Penetapan

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan

Muara Enim, 02 Januari 2015 Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

ABU HANIFAH, SH.,MH. 19670429 199603 1 001

47



I. PEJABAT PENILAI Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan Unit Kerja

ABU HANIFAH, SH.,MH 19670429199603 1 001 Pembina Tk. I (IV/a) Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Pengadilan Negeri Muara Enim

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Penyelesaian Perkara Pidana tepat waktu Penyelesaian Perkara Perdata tepat waktu Melaksanakan Disposisi surat masuk dari Pimpinan Menandatangani Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Penyidik /Penuntut Umum Menandatangani surat Penetapan Izin /Persetujuan Penyitaan dari Penyidik Menandatangani Penetapan Pennjukan Hakim Perkara Lalulintas Menandatangani Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Menandatangani surat Penetapan izin / Persetujuan Pengeledahan dari penyidik Melakukan Koordinator Pengawasan Bidang Kepaniteraan dan kesekretariatan

NO 1 2 3 4 5 ANGKA KREDIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama RENDRA YOZAR D.P, SH.,MH NIP 19701208 199603 1 002 Pangkat/Gol.Ruang Pembina Tk. I (IV/a) Jabatan Wakil Ketua Unit Kerja Pengadilan Negeri Muara Enim TARGET KUANTITAS/ OUTPUT

150 8 100 80 700 20 10 50 10

Berkas Berkas Surat Penetapan Penetapan Penetapan Penetapan Penetapan Pengawasan

KUALITAS/ MUTU

100 100 100 100 100 100 100 100 100

WAKTU

10 10 10 10 10 10 10 10 12

BIAYA

Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan

Pejabat Penilai,

Muara Enim,02 Maret 2015 Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

ABU HANIFAH, SH.,MH. 19670429 199603 1 001

RENDRA YOZAR DHARMA PUTRA, SH.,MH. 19701208 199603 1 002

Catatan : * Angka Kredit Bagi PNS yang memangku jabatan fungsional tertentu

48





NO 1 2 3 4 5 6 7

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Penyeleselesaian Perkara Pidana Umum tepat waktu Penyelesaian Perkara Lalu lintas tepat waktu Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan /Tepiring tepat Waktu Penyelesaian Proses Mediasi Penyelesaian Perkara Perdata Permohonan Tepat waktu Peneyelesaian Perkara perdata Gugatan tepat waktu Melakukan Pengawasan wasmat

NO 1 2 3 4 5 ANGKA KREDIT 0 0 0 0 0 0 0

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama BUDI CHANDRA PERMANA, SH NIP 19780618 200212 1 007 Pangkat/Gol.Ruang Penata (III/c) Jabatan Hakim Pratama Madya Unit Kerja Pengadilan Negeri Muara Enim TARGET KUANTITAS/ OUTPUT

150 100 1 8 2 5 1

Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Pengawaan

KUALITAS/ MUTU

100 100 100 100 100 100 100

WAKTU

12 12 12 12 12 12 12

BIAYA

Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan

Pejabat Penilai,

Muara Enim,02 Januari 2015 Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

ABU HANIFAH, SH.,MH. 19670429 199603 1 001

BUDI CHANDRA PERMANA, SH. 19780618 200212 1 007


49





NO 1 2 3 4 5 6 7

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Penyeleselesaian Perkara Pidana tepat waktu Penyelesaian Perkara Lalu lintas tepat waktu Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan /Tepiring tepat Waktu Penyeleselesaia Perkara Perdata Gugatan Tepat Waktu Penyelesaian Perkara Perdata Permohonan Tepat waktu Penyelesaian Perkara Pidana Anak Tepat Waktu Melakukan Pengawasan di bidang Kepaniteraan Pidana

NO 1 2 3 4 5 ANGKA KREDIT 0 0 0 0 0 0 0

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama SAPRI TARIGAN, SH. M. Hum NIP 198220201 200702 1 001 Pangkat/Gol.Ruang PENATA MUDA TK.I /III-b Jabatan HAKIM PRATAMA MUDA Unit Kerja Pengadilan Negeri Muara Enim TARGET KUANTITAS/ OUTPUT

100 60 1 5 3 5 12

KUALITAS/ MUTU


100 100 100 100 100 100 100

WAKTU

12 12 12 12 12 12 12

BIAYA


Pejabat Penilai,


ABU HANIFAH, SH.,MH. 19670429 199603 1 001

SAPRI TARIGAN, SH. M. Hum. 198220201 200702 1 001


50





NO


NO 1 2 3 4 5

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama ARIE FERDIAN, SH. MH NIP 19780212 200702 1 001 Pangkat/Gol.Ruang PENATA MUDA TK.I /III-b Jabatan HAKIM PRATAMA MUDA Unit Kerja Pengadilan Negeri Muara Enim TARGET ANGKA KUANTITAS/ KUALITAS/ KREDIT WAKTU BIAYA OUTPUT

1 2 3 4 5 6 7

Penyeleselesaian Perkara Pidana Umum tepat waktu Penyelesaian Perkara Lalu lintas tepat waktu Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Penyeleselesaia Perkara Pidana Anak Tepat Waktu Penyelesaian Perkara Perdata Permohonan Tepat waktu Penyelesaian Perkara Perdata Gugatan Tepat Waktu Melakukan Pengawasan di bidang Kepegawaian

0 0 0 0 0 0 0

100 80 1 7 2 3 12

MUTU


100 100 100 100 100 100 100

12 12 12 12 12 12 12


Pejabat Penilai,


ABU HANIFAH, SH.,MH. 19670429 199603 1 001

ARIE FERDIAN, SH. MH 19780212 200702 1 001


51





NO


NO 1 2 3 4 5

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama AL FADJRI, SH NIP 19811130 200702 1 001 Pangkat/Gol.Ruang PENATA MUDA TK.I /III-b Jabatan HAKIM PRATAMA MUDA Unit Kerja Pengadilan Negeri Muara Enim TARGET ANGKA KUANTITAS/ KUALITAS/ KREDIT WAKTU BIAYA OUTPUT

1 2 3 4 5 6 7

Penyeleselesaian Perkara Pidana Umum tepat waktu Penyelesaian Perkara Lalu lintas tepat waktu Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan /Tipiring Tepat Waktu Penyeleselesaia Perkara Perdata Gugatan Tepat Waktu Penyelesaian Perkara Perdata Permohonan Tepat waktu Penyelesaian Perkara Pidana Anak Tepat Waktu Melakukan Pengawasan di bidang Kepaniteraan Perdata

0 0 0 0 0 0 0

130 110 3 5 2 5 12

MUTU


100 100 100 100 100 100 100

12 12 12 12 12 12 12


Pejabat Penilai,


ABU HANIFAH, SH.,MH. 19670429 199603 1 001

AL FADJRI, SH 19811130 200702 1 001


52





NO


NO 1 2 3 4 5

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama DEDEK AGUS. K.SH.MH NIP 19820810 200702 1 001 Pangkat/Gol.Ruang PENATA MUDA TK.I /III-b Jabatan HAKIM PRATAMA MUDA Unit Kerja Pengadilan Negeri Muara Enim TARGET ANGKA KUANTITAS/ KUALITAS/ KREDIT WAKTU BIAYA OUTPUT

1 2 3 4 5 6 7

Penyeleselesaian Perkara Pidana umum tepat waktu Penyelesaian Perkara Lalu lintas tepat waktu Penyelesaian Perkara Pidana Ringan/tipiring tepat waktu Penyeleselesaia Perkara Perdata Gugatan Tepat Waktu Penyelesaian Perkara Perdata Permohonan Tepat waktu Penyelesaian Perkara Pidana Anak Tepat Waktu Melakukan Pengawasan di bidang Kepaniteraan Pidana

0 0 0 0 0 0 0

120 100 2 5 2 10 10

MUTU


100 100 100 100 100 100 100

10 10 10 10 10 10 10


Pejabat Penilai,

Muara Enim,02 Maret 2015 Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

ABU HANIFAH, SH.,MH. 19670429 199603 1 001

DEDEK AGUS KURNIAWAN,SH.MH 19820810 200702 1 001


53





NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menandatangani Permintaan Gaji dan Uang Makan setiap Bulan Menandatangani Laporan KOMDANAS Menandatangani laporan PNPB Perkara tiap bulan Menandatangani Laporan Remunrasi tiap bulan Menandatangani Laporan Bulalan Keuangan Menandatangani Laporan Keadaan Perkara tiap Bulan Melaksanakan Disposisi Surat masuk dari Pimpinan Memeriksa dan membubuhkan paraf pada surat keluar yang akan ditandatangani oleh KPN Menandatangani surat yang berhubungan dgn banding,kasasi,PK Perkara pidana dan Perdata Menunjuk Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara Pidana dan Perdata Menandatangani Legalisir surat-surat yang berhubungan dengan perkara Menilai Pelaksanaan Pekerjaan Bawahan Menandatangani Pendaftaran Pendirian Perusahaan

NO 1 2 3 4 5 ANGKA KREDIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama MUHAMMAD HASYMI,SH NIP 19610820 198503 1 002 Pangkat/Gol.Ruang PENATA TK.I /III-d Jabatan PANITERA/SEKRETARIS Unit Kerja Pengadilan Negeri Muara Enim TARGET KUANTITAS/ OUTPUT

6 6 6 6 6 6 500 150 50 250 100 2 150

KUALITAS/ MUTU

Surat Berkas Laporan Laporan Laporan Laporan surat Surat Surat perkara Orang orang Akta

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

WAKTU

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

BIAYA

Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan

Pejabat Penilai,

Muara Enim,07 Juli 2015 Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

ABU HANIFAH, SH.,MH. 19670429 199603 1 001

MUHAMMAD HASYMI,SH 19610820 198503 1 002


54




MUHAMMAD HASYMI,SH 19610820 198503 1 002 PENATA TK.I /III-d PANITERA/SEKRETARIS Pengadilan Negeri Muara Enim

NO 1 2 3 4 5 6

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menyelesaikan Perkara Pidana Menyelesaikan Perkara Perdata Mendesposisikan Surat Persetujuan Izin Penyitaan dan Pengeledahan Menunjuk Panitera Pengganti Perkara Lalulintas Memerintahkan Jurusita,Melaksanakan Panggilan,Pemberitahuan Putusan Perkara Perdata, untuk tingkatPertama,Banding,Kasasi,dan Peninjauan Kembali Memerintahkan Jurusita,Melaksanakan Panggilan,Pemberitahuan Putusan Perkara Pidana untuk tingkatPertama,Banding,Kasasi,dan Peninjauan Kembali

NO 1 2 3 4 5 ANGKA KREDIT

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama DARMAWATI ,SH NIP 19650827 198702 2 001 Pangkat/Gol.Ruang PENATA TK.I /III-d Jabatan WAKIL PANITERA Unit Kerja Pengadilan Negeri Muara Enim TARGET KUANTITAS/ OUTPUT

KUALITAS/ MUTU

WAKTU

0 0 0 0

10 8 20 100

Berkas Berkas Surat Berkas

100 100 100 100

2 2 2 2

Bulan Bulan Bulan Bulan

0

5

Berkas

100

2

Bulan

0

8

Berkas

100

2

Bulan

BIAYA

Pejabat Penilai,

Muara Enim,26 Oktober 2015 Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai


DARMAWATI, SH 19650827 198702 2 001


55




BASTARI,SH.MH 19610602 198301 1 001 PEMBINA / IV-a PANITERA/SEKRETARIS Pengadilan Negeri Muara Enim

NO


1 2

Membantu Panitera/Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dlm menyusun RKA-KL Menyusun Rencana anggaran tahun berjalan Mengkoordinasikan pendistribusikan Pengelolaan surat masuk dengan sisitim kartu kendali ke bagian umum,keuangan,kepegawaian Memeriksa,meneliti dan membubuhkan paraf surat-surat keluar yang dibuat bagian umum,keuangan,kepegawaian Memeriksa laporan KOMDANAS dalam hal rekon SIMAK dan SAKPA Menilai Pelaksanaan Pekerjaan Bawahan Mengkoordinir Penyusunan data untuk keperluan evaluasi dan pelaporan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

3 4 5 6 7


II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama YURIKA ARIYANI,ST NIP 19800722 200602 2 003 Pangkat/Gol.Ruang PENATA / III-c Jabatan WAKIL SEKRETARIS Unit Kerja Pengadilan Negeri Muara Enim TARGET KUANTITAS/ OUTPUT

KUALITAS/ MUTU

WAKTU

0 0

1 1

Konsep Konsep

100 100

6 6

Bulan Bulan

0

200

surat

100

6

Bulan

0

300

surat

100

6

Bulan

0 0

12 3

Laporan orang

100 100

6 6

Bulan Bulan

0

1

Laporan

100

6

Bulan

BIAYA

Pejabat Penilai,


BASTARI, SH.,MH. 19610602 198301 1 001

YURIKA ARIYANI,ST 19800722 200602 2 003


56





NO


1

Mengkoordinir semua kegiatan pada Kepaniteraan Pidana Mengawasi ,Memeriksa hasil kerja staf dan memberi paraf serta mendatangani surat- surat yang berhubungan dengan kepaniteraan pidana Mempertanggung jawabkan semua urusan bidang Pidana kepada Panitera Sekretaris Tugas-tugas lain yang menurut Undang-Undang diwajibkan Kepadanya Menilai Pelaksanaan Pekerjaan Bawahan Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya siding Pengadilan Membantu Hakim dalam hal membuat penetapan hari sidang,Membuat penetapan Penahanan,dan penetapan perpanjangan penahanan Membuat Berita Acara Persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya Melaporkan kepada Panitera Muda Pidana/Perdata untuk dicatat dalam Register perkara penundaan hari sidang,perkara yang sudah putus berikut amar putusannya Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana/Perdata bila telah selesai minutasi

2 3 4 5 6 7

8 9


II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama MOHD SOBIRIN, SH NIP 197207281993031004 Pangkat/Gol.Ruang PENATA MUDA TK.I / III-b Jabatan PANITERA MUDA PIDANA Unit Kerja Pengadilan Negeri Muara Enim TARGET KUANTITAS/ OUTPUT

KUALITAS/ MUTU

WAKTU

0

1

Laporan

100

1

Bulan

0

2

Laporan

100

1

Bulan

0 0 0 0

1 1 2 1

Konsep Konsep orang Konsep

100 100 100 100

1 1 1 1


0

1

Konsep

100

1

Bulan

2 2

laporan laporan

100

1

Bulan

100

1

Bulan

0 0

BIAYA

Pejabat Penilai,

Muara Enim,02 Desember 2015 Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai


MOHD. SOBIRIN, SH 197207281993031004


57





NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Membuat Penetapan hari sidang Membuat Penetapan Penahanan Majelis Hakim Membuat Penetapan Penahanan Ketua Pengadilan Membuat Penetapan Penahanan Pengadilan Tinggi Palembang Membuat Berita acara Persidangan dan Minutasi Berkas Perkara Membantu Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Membuat Program Kerja Membantu Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Melaksanakan Program Kerja serta mengelola data Pengawasan Kegiatan Hakim Mengkoordinasikan dan Mengawasi tugas-tugas Kepaniteraan Hukum Menerima serta Mengkoodinir dan Melakukan Pengawasan terhadap Notaris dan Penasehat Hukum Menerima dan Mengawasi Laporan Bulalanan,Triwulan,Catur Wulan,Semester dan Tahunan. Menjalakan serta Mengkoordinir Penyuluhaan Hukum ( KADARKUM) Mengawasi dan megkoordinir Pengarsipan data Perkara serta IT


II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama SHOFWAN,SH NIP 19670619 199203 1 003 Pangkat/Gol.Ruang PENATA / III-c Jabatan PANITERA MUDA HUKUM Unit Kerja Pengadilan Negeri Muara Enim TARGET KUANTITAS/ OUTPUT

KUALITAS/ MUTU

WAKTU

0 0 0 0 0 0

30 30 30 6 30 6

surat surat surat surat Berkas Laporan

100 100 100 100 100 100

12 12 12 12 12 12

Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan

0

6

Laporan

100

12

Bulan

0

8

Laporan

100

12

Bulan

50 5 7 60

akta Laporan Laporan Berkas

100

12

Bulan

100 100 100

12 12 12

Bulan Bulan Bulan

0 0 0 0

BIAYA

Pejabat Penilai,



SHOFWAN, SH 19670619 199203 1 003


58





NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Mengkooordinir semua kegiatan pada kepaniteraan perdata Membuat pebagian tugas staaf kepaniteraan perdata Menerima dan menaksir biaya pendaftaran perkara perdata Menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perdata Memeriksa kelengkapan berkas perkara minutasi Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan Menyiapkan surat-surat penetapan Membuat berita acara persidangan Mengetik ekstra vonis Melakukan input data perkara dalam aplikasi CTS.

NO 1 2 3 4 5 ANGKA KREDIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama ANTONIUS SUANIE,SH.MH NIP 19781030 200112 1 001 Pangkat/Gol.Ruang PENATA / III-c Jabatan PANITERA MUDA PERDATA Unit Kerja Pengadilan Negeri Muara Enim TARGET KUANTITAS/ OUTPUT

1 3 22 110 30 20 120 20 35 20

KUALITAS/ MUTU

Laporan Dokumen surat surat Berkas Berkas Penetapan Berita Acara surat data

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

WAKTU

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

BIAYA

Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan

Pejabat Penilai,



ANTONIUS SUANIE, SH.,MH 19781030 200112 1 001


59




YURIKA ARIYANI,ST 19800722 200602 2 003 PENATA / III-c WAKIL SEKRETARIS Pengadilan Negeri Muara Enim

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Mengkonsep Rencana Anggaran tahun berjalan beserta TOR dan RAB Mengetik berkas SPP yang diajukan oleh pejabat Pembuat Komitmen dan berkas SPM/SAS Mengajukan Usulan Gaji Pegawai,gaji susulan dan kekurangan gaji pembayaran uang lembur dan uang makan PNS Mengajukan Permintaan Pembayaran Remunerasi Pegawai Membuat laporan Realisasi anggaran manual tingkat satker Membuat laporan keuangan triwulan I,II,III dan IV tingkat satuan kerja Mengkonsep formulir SPJ perjalanan Dinas Menyusun laporan keuangan aplikasi Komdanas Satker Menyusun laporan Catatan atas laporan keuangan semester I,II Tingkat satuan kerja Melakukan rekonsiliasi tingkat satuan kerja Menyusun laporan pertanggung jawaban bendahara Menyusun Kwitansi dan SPBY,membayar pajak, tagihan pihak ke III dalam setiap transaksi Menyusun laporan PNBP,Triwulan I,II,III dan IV dan Rekab PNBP Menyusun Laporan Realissasi belanja listrik Menyusun Pembukuan Kas Umum


II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama A. MAHBUB ULHAQ,SE NIP 19860129 200902 1 002 Pangkat/Gol.Ruang PENATA MUDA TK.I / III-b Jabatan KAUR KEUANGAN Unit Kerja Pengadilan Negeri Muara Enim TARGET KUANTITAS/ OUTPUT

KUALITAS/ MUTU

WAKTU

0 0

1 80

Dokumen Surat

100 100

12 12

Bulan Bulan

0

13

berkas

100

12

Bulan

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 12 2 20 12 2 12 12 80 2 12 12

berkas laporan Laporan Surat Laporan Laporan Laporan Laporan berkas Laporan Laporan Laporan

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan

BIAYA

Pejabat Penilai,



A. MAHBUB ULHAQ,SE 19860129 200902 1 002


60





NO 1 2 3 4 5 6 7

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Membuat Agenda Rencana Kerja tahunan bagian kepegawaian Membuat konsep surat-surat keluar yang bergubungan dengan kepegawaian Mengoreksi dan membubuhkan faraf pada surat-surat keluar bagian Kepegawaian yang telah dibuat oleh staf Mengganti dan menulis ulang Papan Daftar Urut Kepangkatan, papan data Pegawai dan papan statistik kepegawaian Mengelola, menata, memeriksa file kepegawaian Menginput data Pegawai ke dalam aplikasi SIMPEG Mengetik, menyusun data untuk keperluan SKP, nilai capaian SKP, dan nilai prestasi kerja.


II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama HENDRIK, SH NIP 19690607 199303 1 002 Pangkat/Gol.Ruang PENATA MUDA TK.I / III-b Jabatan KAUR KEPEGAWAIAN Unit Kerja Pengadilan Negeri Muara Enim TARGET KUANTITAS/ OUTPUT

KUALITAS/ MUTU

WAKTU

0 0

1 150

Konsep Surat

100 100

12 12

Bulan Bulan

0

150

Surat

100

12

Bulan

0

3

Papan

100

12

Bulan

0 0 0

50 32 32

file Data Data

100 100 100

12 12 12

Bulan Bulan Bulan

BIAYA

Pejabat Penilai,



HENDRIK, SH 19690607 199303 1 002


61




SHOFWAN,SH 19670619 199203 1 003 PENATA / III-c PANITERA MUDA HUKUM Pengadilan Negeri Muara Enim

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Membuat semua register Kepaniteraan Muda Hukum Menerima berkas minutasi perkara perdata dan pidana Meregister dan mengarsipkan berkas minutasi perkara perdata dan pidana Meregister dan mengarsipkan berkas pendaftaran Akta pendirian dari Notaris Mengarsipkan surat masuk dan keluar di kepaneteraan muda hukum Meregister surat keterangan tidak berperkara untuk pencalonan Legislatif, Kaddes, dll Membuat kotak berkas untuk minutasi perkara perdata dan pidana Membuat laporan bulanan pengaduan di kepanitraan muda hukum Membantu menjalankan dan mengkoordinir penyuluhan hukum (KADARKUM) Membantu membuat laporan pertanggung jawaban penyuluhan hukum (KADARKUM) II.TUGAS TAMBAHAN DAN KREATIVITAS PENUNJANG A.TUGAS TAMBAHAN Melaksanakan tugas sebagai panitera pengganti diluar tanggungan Negara (PP Lokal)

NO 1 2 3 4 5 ANGKA KREDIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama YESSI ERVINA,SH NIP 19840914 200912 2 006 Pangkat/Gol.Ruang PENATA MUDA TK.I / III-b Jabatan STAF KEPANITERAAN HUKUM Unit Kerja Pengadilan Negeri Muara Enim TARGET KUANTITAS/ OUTPUT

12 250 250 200 100 100 100 12 20 20

KUALITAS/ MUTU

register berkas berkas akta surat surat kotak laporan penyuluhan laporan

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

WAKTU

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

BIAYA

Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan

Pejabat Penilai,


SHOFWAN,SH 19670619 199203 1 003

YESSI ERVINA, SH 19840914 200912 2 006


62





NO 1 2 3 4 5 6 7

1

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Membuat statistik perkara pidana dan perdata Menjalankan dan mengkoordinir penyuluhan hukum (KADARKUM) Membuat laporan pertanggung jawaban penyuluhan hukum (KADARKUM) Menerima laporan kegiatan Hakim dan membuat Rekapitulasi (A-1) Membuat surat kuasa insidentil berperkara Mengelola administrasi pendaftaran Notaris dan Penasehat Hukum serta Pengacara Membantu tugas-tugas pengarsipan berkas II.TUGAS TAMBAHAN DAN KREATIVITAS PENUNJANG A.TUGAS TAMBAHAN Melaksanakan tugas sebagai panitera pengganti diluar tanggungan Negara (PP Lokal)

NO 1 2 3 4 5 ANGKA KREDIT 0 0 0 0 0 0 0

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama ARY FERRY PRATAMA, SH NIP 19851206 200912 1 002 Pangkat/Gol.Ruang PENATA MUDA TK.I / III-b Jabatan STAF KEPANITERAAN HUKUM Unit Kerja Pengadilan Negeri Muara Enim TARGET KUANTITAS/ OUTPUT

2 20 20 6 2 10 100

KUALITAS/ MUTU

laporan penyuluhan laporan laporan surat laporan berkas

100 100 100 100 100 100 100

WAKTU

12 12 12 12 12 12 12

BIAYA


Pejabat Penilai,


SHOFWAN,SH 19670619 199203 1 003

ARY FERRY PRATAMA, SH 19851206 200912 1 002


63





NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Membantu pengelolaan website PN Muara Enim Membantu pembuatan laporan bulanan CTS2_PN PN Muara Enim Membantu pengelolaan aplikasi CTS2_PN PN Muara Enim Membantu pengelolaan meja informasi / desk info Membantu mengontrol dan perbaikan stabilitas jaringan internet PN Muara Enim Membantu upload putusan PN Muara Enim ke Direktori Putusan Membuat Aplikasi Delegasi berbasis Web Membuat Aplikasi Pencarian Cepat Arsip Perkara Membantu Input Data Pegawai kedalam Aplikasi SIKEP Mahkamah Agung RI

NO 1 2 3 4 5 ANGKA KREDIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama SEPTIAN KRISNA .D, S Kom NIP 19890922 201503 1 002 Pangkat/Gol.Ruang PENATA MUDA / III-a Jabatan STAF KEPANITERAAN HUKUM Unit Kerja Pengadilan Negeri Muara Enim TARGET KUANTITAS/ OUTPUT

50 5 50 50 20 50 1 1 32

Kegiatan laporan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Putusan Aplikasi Aplikasi Data

KUALITAS/ MUTU

100 100 100 100 100 100 100 100 100

WAKTU

5 5 5 5 5 5 5 5 5

BIAYA


Pejabat Penilai,

Muara Enim,03 Agustus 2015 Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

SHOFWAN,SH 19670619 199203 1 003

SEPTIAN KRISNA DINATA, S Kom 19890922 201503 1 002


64




ANTONIUS SUANIE,SH.MH 19781030 200112 1 001 PENATA / III-c PANITERA MUDA PERDATA Pengadilan Negeri Muara Enim

NO 1 2 3 4 5 6 7 8

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima dan membukukan uang panjar perkara sebagaimana tertera dalam skum dan menandatangani SKUM Membukukan penerimaan dan pengeluaranuang setiap hari Membukukan uang ke buku jurnal yang bersangkutan Gugatan,Permohonan Banding,Kasasi,PK,Eksekusi dan somasi. Memberikan nomor perkara pada lembar 1 Gugatan,Permohonan dan Eksekusi Mengeluarkan biaya-biaya yang merupakan hak-hak kepaniteraan dari panjar perkara Menyerahkan penerimaan HHK kepada bendaharawan penerima untuk disetor ke kas Negara seminggu sekali Melaporkan kepada Panitera,Penerimaan dan Pengeluaran uang setiap hari untuk dicatat dalam buku induk keuangan Membuat laporan Keuangan Perkara Perdata (Form LI-A7)

Pejabat Penilai,

ANTONIUS SUANIE, SH.,MH 19781030 200112 1 001 Catatan : * Angka Kredit Bagi PNS yang memangku jabatan fungsional tertentu


II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama ASMAWATI, S Kom NIP 19841011 201101 2 009 Pangkat/Gol.Ruang PENATA MUDA /III-a Jabatan STAF KEPANITERAAN PERDATA Unit Kerja Pengadilan Negeri Muara Enim TARGET KUANTITAS/ OUTPUT

KUALITAS/ MUTU

WAKTU

0

20

Perkara

100

12

Bulan

0

1

Buku

100

12

Bulan

0

7

Jurnal

100

12

Bulan

0 0

20 20

Perkara Perkara

100 100

12 12

Bulan Bulan

0

36

Perkara

100

12

Bulan

0

200

laporan

100

12

Bulan

0

12

laporan

100

12

Bulan

BIAYA


ASMAWATI, S.KOM 19841011 201101 2 009

65





NO 1 2 3 4 5 6 7

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Mendaftarkan perkara masuk dalam buku register induk perkara perdata (Banding,Kasasi,Pk,Eksekusi dan somasi) Menerima memori banding/kontra memori banding,memori kasasi/kontra memori kasasi,jawaban/tanggapan atas alas an PK Mengisi Register register (banding,kasasi,pk,eksekusi,somasi)dengan tertib Mengirimkan berkas perkara yang dimintakan banding,kasasi dan pk Mengisi CTS perkara banding,kasasi dan PK Menetapkan urutan tugas jurusita pengganti Menyiapkan dan menyerahkan salinan putusan dan penetapan pengadilan atas permintaan para pihak berperkara

Pejabat Penilai,



II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama HENDRA PRATAMA NIP 19840424 200604 1 003 Pangkat/Gol.Ruang PENGATUR / II-c Jabatan STAF KEPANITERAAN PERDATA Unit Kerja Pengadilan Negeri Muara Enim TARGET KUANTITAS/ OUTPUT

KUALITAS/ MUTU

WAKTU

0

25

Perkara

100

12

Bulan

0

25

Berkas

100

12

Bulan

0 0 0 0

25 25 25 100

Register Berkas Perkara Panggilan

100 100 100 100

12 12 12 12


0

20

Salinan

100

12

Bulan

BIAYA


HENDRA PRATAMA 19840424 200604 1 003

66





NO 1 2 3 4 5 6 7

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Meregiter Perkara masuk dalam buku register induk perkara perdata Gugatan dan Permohonan Melengkapi berkas perkara dengan pormulir penunjukan Majelis Hakim dan disampaiklan kepada Panitera /Wakil Panitera untuk diserahkan kepada Katua Pengadilan Menyerahkan berkas perkara kepada Majelis Hakim dilengkapi dengan pormulir penetapan hari sidang Menyiapkan Instrumen 3 Penundaan sidang ,Instrumen 2 Perintah Panggil,Instrumen 9 Perintah Pemberitahuan Mengisi CTS Perkara Gugatan dan Permohonan Menerima dan merigiter surat kuasa Menerima dan merigister surat-surat bukti yang masuk

Pejabat Penilai,



II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama ANTONI NIP 19840407 201212 1003 Pangkat/Gol.Ruang PENGATUR MUDA/ II-a Jabatan STAF KEPANITERAAN PERDATA Unit Kerja Pengadilan Negeri Muara Enim TARGET KUANTITAS/ OUTPUT

KUALITAS/ MUTU

WAKTU

0

20

Perkara

100

12

Bulan

0

20

Perkara

100

12

Bulan

0

20

Berkas

100

12

Bulan

0

20

Surat

100

12

Bulan

0 0 0

20 50 150

Perkara Surat Surat

100 100 100

12 12 12

Bulan Bulan Bulan

BIAYA


ANTONI 19840407 201212 1003

67




A. MAHBUB ULHAQ,SE 19860129 200902 1 002 PENATA MUDA TK.I / III-b KAUR KEUANGAN Pengadilan Negeri Muara Enim

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menyetorkan PNBP ke Bank Membuat laporan pertanggung jawaban bendahara penerimaan Membuat laporan realisasi penerimaan PNBP Membuat laporan bendahara penerimaan keaplikasi SILABI Menginput data laporan PNBP keaplikasi komunikasi data nasional Menyampaikan SPM dan mengambil SP2D ke KPPN Menginfud SPM dan SP2D keaplikasi SAKPA/SAIBA Melaksanakan laporan rekon internal keungan dan barang tingkat satuan kerja Melaksanakan rekon sealiasi tingkat satuan kerja ke KKPN

NO 1 2 3 4 5 ANGKA KREDIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama ALEXANDER PRATAMA .H, SH NIP 19861022 201101 1 010 Pangkat/Gol.Ruang PENATA MUDA / III-a Jabatan STAF KEUANGAN Unit Kerja Pengadilan Negeri Muara Enim TARGET KUANTITAS/ OUTPUT

50 12 12 12 12 12 12 12 12

Berkas Berkas Berkas Berkas Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan

KUALITAS/ MUTU

100 100 100 100 100 100 100 100 100

WAKTU

12 12 12 12 12 12 12 12 12

BIAYA


Pejabat Penilai,


A. MAHBUB ULHAQ,SE 19860129 200902 1 002

ALEXANDER PRATAMA HUTAJULU, SH 19861022 201101 1 010


68




A. MAHBUB ULHAQ,SE 19860129 200902 1 002 PENATA MUDA TK.I / III-b KAUR KEUANGAN Pengadilan Negeri Muara Enim

NO 1 2 3 4 5 6 7 8

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Mengetik pembukuan buku kas umum (BKU) Mengetik laporan pertanggung jawaban bendahara (LPJ) Mengarsip berita acara rekonsiliasi Mengetik permintaan uang persedian (UP) Mengetik permintaan ganti uang persediaan (GUP) Mengetik kwitansi dan surat perintah pembayaran (SPDY) Membayar pajak setiap transaksi belanja pegawai dan belanja barang Monitoring aplikasi SPAN melalui website KEMENKEU

NO 1 2 3 4 5 ANGKA KREDIT 0 0 0 0 0 0 0 0

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama JIMMY OKTAVIANUS, A.Md NIP 19801009 200805 1 001 Pangkat/Gol.Ruang PENGATUR TK.I / II-d Jabatan BENDAHARA PENGELUARAN Unit Kerja Pengadilan Negeri Muara Enim TARGET KUANTITAS/ OUTPUT

12 12 12 12 12 100 22 12

KUALITAS/ MUTU

Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Dokumen Surat Kegiatan

100 100 100 100 100 100 100 100

WAKTU

12 12 12 12 12 12 12 12

BIAYA

Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan

Pejabat Penilai,


A. MAHBUB ULHAQ,SE 19860129 200902 1 002

JIMMY OKTAVIANUS, A.Md 19801009 200805 1 001


69





NO 1 2 3 4 5 6 7

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Membuat Berita Acara Rekon Simak-BMN internal setiap bulan Membuat laporan BMN semester tahunan ke instansi terkait Mendata barang inventaris peruangan Mengirimkan surat melalui kantor pos Meregister dan mendisposisikan surat masuk Meregister surat keluar Membuat sk rumah dinas

NO 1 2 3 4 5 ANGKA KREDIT 0 0 0 0 0 0 0

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama FIQRI ADRIANSYAH, SH NIP 19890909 200912 1 005 Pangkat/Gol.Ruang PENGATUR MUDA / II-a Jabatan BENDAHARA PENGELUARAN Unit Kerja Pengadilan Negeri Muara Enim TARGET KUANTITAS/ OUTPUT

12 2 18 175 300 200 8

Laporan Laporan DBR Surat Surat Surat SK

KUALITAS/ MUTU

100 100 100 100 100 100 100

WAKTU

12 12 12 12 12 12 12

BIAYA


Pejabat Penilai,



FIQRI ADRIANSYAH, SH 19890909 200912 1 005


70




DARMAWATI ,SH 19650827 198702 2 001 PENATA /III-c PANITERA MUDA PIDANA Pengadilan Negeri Muara Enim

NO 1 2 3 4 5

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima dan membuat surat pengantar kutipan putusan perkara pidana dari panitera pengganti untuk disampaikan kepada pihak-pihak. Membantu panitera dalam melegalisir penetapan ketua pengadilan negeri tentang penunjukan penasehat hokum yang akan mendampingi terdakwa(surat kuasa) Membantu Panitera dalam melegalisir putusan hakim pengadilan negeri dan menyiapkan salinan putusan atas permintaan pihak pihak Menginput data perkara pidana kedalam CTS Mempersiapkan data-data yang diperlukan kepaneteraan hukum untuk menyusun laporan


II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama HERIYANTO NIP 19760503 200701 1 001 Pangkat/Gol.Ruang PENGATUR MUDA II-a Jabatan STAF KEPANITERAAN PIDANA Unit Kerja Pengadilan Negeri Muara Enim TARGET KUANTITAS/ OUTPUT

KUALITAS/ MUTU

WAKTU

0

500

Putusan

100

12

Bulan

0

50

Penetapan

100

12

Bulan

0

50

Penetapan

100

12

Bulan

0 0

500 1

Berkas Laporan

100 100

12 12

Bulan Bulan

BIAYA

Pejabat Penilai,


DARMAWATI, SH 19650827 198702 2 001

HERIYANTO 19760503 200701 1 001


71





NO 1 2

3

4

5 6

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima berkas perkara pidan biasa,lengkap dengan surat dakwaannya dan surat surat yang berhubungan dengan perkara itu. Membuat surat penetapan penunjukan majelis hakim dan panitera pengganti perkara pidana biasa untuk ditandatangani ketua/wakil ketua dan panitera Menerima berkas perkara pidana biasa yang akan diminutasi dengan meneliti terlebih dahulu kelengkapan berkas kemudian membubuhkan tanggal minutasi perkara untuk selanjutnya dicatat dalam register dan menyerahkan kebagian hokum disertai dengan tanda terima dalam buku penyerahan berkas perkara Menerima dan membuat penepatan perpanjangan penahanan,izin/Persetujuan penyitaan,izin pengeledahan,diversi dan menyerahkan surat penetapan tersebut untuk ditanda tangani ketua/wakil ketua untuk ditanda tangani dan menyerahkan kembali kepada pemohon Mengisi/menulis kolom kolom dalam register induk perkara pidana biasa,izin penyitaan/penggeledahan,barang bukti dan penahan an dengan teleti,cepat,tepat dan bertanggung jawab dalam penyelesaiannya Mempersiapkan data data yang diperlukan kepaneteraan hukum untuk menyusun laporan


II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama WENNY PUSPITASARI,SH NIP 19880612 201212 2 003 Pangkat/Gol.Ruang PENATA MUDA / III-a Jabatan STAF KEPANITERAAN PIDANA Unit Kerja Pengadilan Negeri Muara Enim TARGET KUANTITAS/ OUTPUT

KUALITAS/ MUTU

WAKTU

0

500

Berkas

100

12

Bulan

0

500

Berkas

100

12

Bulan

0

500

Berkas

100

12

Bulan

0

750

Penetapan

100

12

Bulan

0

500

Berkas

100

12

Bulan

0

5

Laporan

100

12

Bulan

BIAYA

Pejabat Penilai,


DARMAWATI, SH 19650827 198702 2 001

WENNY PUSPITASARI,SH 19880612 201212 2 003


72





NO 1 2 3 4 5 6

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima, membuat dan mempersiapkan akta pernyataan banding, kasasi peninjauan kembali, grasi Menerima dan menyerahkan memori banding atau kasasi, konta memori banding atau kasasi alas an peninjauan kembali serta jawaban atau tanggapan peninjauan kembali. Menerima kembali berkas perkara banding, kasasi, grasi, dan peninjauan kembali serta mencatatnya dalam register terkait serta menyampaikan salinan putusan pada pihak pihak yang berkepentingan Mengisi atau menulis kolom kolom dalam register perkara pidana banding, kasasi peninjauan kembali dan grasai dengan teliti, cepat, tepat dan bertanggung jawab dalam penyelesaiannya. Melakukan pemberkasan perkara pidana yang di mohonkan banding, kasasi, grasi dan peninjauan kembali. Mempersiapkan data data yang di perlukan kepaniteraan hokum untuk menyusun laporan.


II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama SUKARMIN,S.IP NIP 19771112 201212 1 003 Pangkat/Gol.Ruang PENATA MUDA / III-a Jabatan STAF KEPANITERAAN PIDANA Unit Kerja Pengadilan Negeri Muara Enim TARGET KUANTITAS/ OUTPUT

KUALITAS/ MUTU

WAKTU

0

20

Akta

100

12

Bulan

0

20

Akta

100

12

Bulan

0

20

Akta

100

12

Bulan

0

20

Berkas

100

12

Bulan

0

20

Berkas

100

12

Bulan

0

2

Laporan

100

12

Bulan

BIAYA

Pejabat Penilai,


DARMAWATI, SH 19650827 198702 2 001

SUKARMIN, S.IP 19771112 201212 1 003


73


FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NO 1 2 3 4 5 NO 1 2

3

4 5 6 7 8 9 10


DARMAWATI ,SH 19650827 198702 2 001 PENATA /III-c PANITERA MUDA PIDANA Pengadilan Negeri Muara Enim III. KEGIATAN TUGAS JABATAN

Menerima berkas perkara pidana anak, cepat TIPIRING,dan lalu lintas lengkap dengan surat surat yang berhubungan dengan perkara itu Membuat surat penetapan penunjukan majelis hakim dan panitera pengganti perkara pidana anak, cepat TIPIRING dan lalu lintas untuk di tanda tangani ketua/wakil ketua dan panitera Menerima berkas perkara pidana anak cepat TIPIRING yang akan di minutasi dangan meneliti terlebih dahulu kelengkapan berkas kemudian membubuhkan tanggal minutasi perkara untuk selanjutnya di catat dalam register dan menyerahkan ke bagian hokum di sertai tanda terima dalam buku penyerahan berkas Mengisi/menulis kolom kolom dalam register induk perkara pidana anak, anak korban, cepat TIPIRING , penahanan anak, kesepakatan diversi dan lalu lintas dangan teliti, cepat dan tepat, dan bertanggung jawab dalam penyelesaianya Menyetorkan uang denda dan biaya perkara lalu lintas/ tilang dari panitera pengganti kepada petugas tilang kejaksaan negeri muara enim. Mempersiapkan data data yang di perlukan kepaniteraan hokum untuk menyusun laporan dan membuat laporan perkara pidana bulanan per 3 bulanan, 6 bulan dan laporan tahunan Mempersiapkan data-data yang diperlukan kepaniteraan hokum untuk menyusun laporan Mendaftarkan perkara lalu lintas dalam register perkara serta memberikan nomor urut register setelah perkara diputus oleh Hakim Menerima minutasi perakara pidan dari panitera pengganti untuk dicatat dalam register terkait dan diserahkan ke kepaniteraan hukum Membantu panitera dalam mebuat penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan penasehat hukum yang akan mendampingi terdakwa (surat kuasa)

Pejabat Penilai, DARMAWATI, SH 19650827 198702 2 001 Catatan : * Angka Kredit Bagi PNS yang memangku jabatan fungsional tertentu.


II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama KMS. MUHAMMAD AMIN, SH NIP 19840611 201212 1 005 Pangkat/Gol.Ruang PENATA MUDA / III-a Jabatan STAF KEPANITERAAN PIDANA Unit Kerja Pengadilan Negeri Muara Enim TARGET KUANTITAS/ OUTPUT

KUALITAS/ MUTU

WAKTU

0

50

Berkas

100

12

Bulan

0

50

Berkas

100

12

Bulan

0

10

Berkas

100

12

Bulan

0

50

Berkas

100

12

Bulan

0

50

Berkas

100

12

Bulan

0

2

Laporan

100

12

Bulan

0

5

Laporan

100

12

Bulan

0

850

Berkas

100

12

Bulan

0

50

Berkas

100

12

Bulan

0

50

Berkas

100

12

Bulan

BIAYA

Muara Enim,02 Januari 2015 Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai KMS. MUHAMMAD AMIN, SH 19840611 201212 1 005

74





NO 1 2 3 4 5 6

III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Menerima Berkas dari Bagian Kepaniteraan Pidana dan Kepaniteraan Perdata setelah ditetapkan Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti Membuat Penetapan Hari Sidang dan Penetapan Penahanan 30 Hari dari Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim Membuat Penetapan Perpanjangan Penahanan 60 hari dari Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim dan Permohonan Perpanjangan Penahanan dari Pengadilan Tinggi ( jika diperlukan ) Mengikuti Persidangan dan membuat berita acara Persidangan dan melaporkanPenundaan Persidangan ke Kepanitreaan Pidana dan Kepaniteraan Perdata Membuat ekstra vonis setelah berkas diputus oleh majelis Hakim Minutasi Perkara ke bagian Kepaniteraan Pidana


II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama GLORIA RICE ERICA,SE NIP 19770922 200212 2 002 Pangkat/Gol.Ruang PENATA / III-c Jabatan PANITERA PENGGANTI Unit Kerja Pengadilan Negeri Muara Enim TARGET KUANTITAS/ OUTPUT

KUALITAS/ MUTU

WAKTU

0

65

Berkas Perkara

100

12

Bulan

0

65

Surat Penetapan

100

12

Bulan

0

65

Surat Penetapan

100

12

Bulan

0

65

100

12

Bulan

0 0

65 65

100 100

12 12

Bulan Bulan

Berita acara Perkara Ekstra Vonis berkas perkara

Pejabat Penilai,



GLORIA RICE ERICA,SE 19770922 200212 2 002

BIAYA


75




NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6

NO 1 2 3 4 5

MUHAMMAD HASYMI,SH 19610820 198503 1 002 PENATA TK.I /III-d PANITERA/SEKRETARIS Pengadilan Negeri Muara Enim III. KEGIATAN TUGAS JABATAN

ANGKA KREDIT

Melaksanakan panggilan sidang perkara perdata Melaksanakan pemberitahuan putusan tingkat pertama, banding, kasasi Pemberitahuan pernyataan banding Penyerahan memori banding Penyerahan kontra memori banding Pemberitahuan pernyataan kasasi Penyerahan memori kasasi Penyerahan kontra memori kasasi Pemberitahuan memeriksa berkas (Inzage) Membantu Majelis Hakim melaksanakan pemeriksaan setempat Melaksanakan pemberitahuan Aanmaning Melaksanakan permintaan relas panggilan dari PN lain (delegasi) Membuat Berita Acara Eksekusi A.TUGAS TAMBAHAN Mengetik proses izin cuti Pegawai Membuat laporan Bezzeting Per triwulan Mengetik Laporan Bulanan / Absensi Hakim dan pegawai Mengetik Laporan Remunrasi Membuat laporan DUK dan DUS Membuat proses usul dan pelantikan CPNS dan PNS Pejabat Penilai,

MUHAMMAD HASYMI,SH 19610820 198503 1 002 Catatan : * Pegawai Yang bersangkutan dinilai oleh Atasan Pejabat Penilai sehubungan Pejabatan Penilai yaitu Wakil Panitera Baru di lantik Tgl 26 Oktober 2015 Belum dapat memberikan Penilaian.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama JAMAL PAIKO NIP 19720729 200602 1 008 Pangkat/Gol.Ruang PENGATUR / II-c Jabatan JURUSITA PENGGANTI Unit Kerja Pengadilan Negeri Muara Enim TARGET KUANTITAS/ OUTPUT

50 15 7 7 7 5 5 5 10 10 1 8 1

KUALITAS/ MUTU

Panggilan Putusan Pernyataan Memori Kontra Pernyataan Memori Kontra Berkas PS Berkas Panggilan Berkas

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

WAKTU

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

BIAYA

Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan

Muara Enim, 02 Januari 2015 Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai JAMAL PAIKO 19720729 200602 1 008

76


FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9


MUHAMMAD HASYMI,SH 19610820 198503 1 002 PENATA TK.I /III-d PANITERA/SEKRETARIS Pengadilan Negeri Muara Enim III. KEGIATAN TUGAS JABATAN

Melaksanakan panggilan sidang Pemberitahuan / menyampaikan putusan Pemberitahuan pernyataan banding Menyerahkan memori banding Menyerahkan kontra memori banding Pemberitahuan inzage Pemberitahuan putusan banding Pemberitahuan pernyataan kasasi Menyerahkan memori kasasi Menyerahkan kontra memori kasasi Pemberitahuan putusan kasasi Membantu majelis Hakim melaksanakan Pemeeriksaan Setempat Menyampaikan relas panggilan sidang ke PP Menyampaikan relas pemberitahuan kepada Panitera Muda Perdata Melaksanakan permintaan relas panggilan/pemberitahuan dari PN lain Membantu Jurusita dalam melaksanakan eksekusi A.TUGAS TAMBAHAN Registrasi dan mengelola pengarsipan berkas perkara yang sudah diminutasi Membuat laporan bulanan,Triwulan,Catur Wulan,Semester,,Tahunan perkara Melaksanakan Kadarkum Maintenance server PN muara enim Upload data ke Website PN Muara Enim Maentenance Website PN Muara Enim Maentenance Aplikasi CTS 2 PN Muara Enim Cek dan Abdate data CTS 2 PN Muara Enim Sincronisasi database CTS 2 PN Muara Enim ke Wibside PN Muara Enim

NO 1 2 3 4 5 ANGKA KREDIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI Nama EFENDI SULISTIYO, ST.SH NIP 19791128 200912 1 002 Pangkat/Gol.Ruang PENATA MUDA/ III-a Jabatan JURUSITA PENGGANTI Unit Kerja Pengadilan Negeri Muara Enim TARGET KUANTITAS/ OUTPUT

50 12 6 6 6 6 2 2 2 2 1 2 50 20 12 1

Panggilan Putusan Prnytn Banding Mmori Bndng Kntra mm bdg Inzage Putusan bdg Putusan Ksasi Memori bdg Memori ksasi Putusan Ksasi PS Rls pggln Rls pbt Rls pg/pbr Eksekusi

KUALITAS/ MUTU

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

WAKTU

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

BIAYA

Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan

77


10 11 12 13 14 15 16 17

A.TUGAS TAMBAHAN Back Up Impor database CTS 2 PN Muara Enim Sincronisasi database CTS 2 PN Muara Enim ke Webside CTS Mahkamah Agung Menyusun LAKIP Melaksankan tugas dan tanggung jawab PPK Menyusun Formulir Situasi Daerah Hukum PN Muara Enim Melaksanakan tugas dan tanggung jawabsebagai Admin CTS 2 PN Muara Enim Memeriksa berkas pengajuan SK hak dipilih dan tidak dihukum penjara Memeriksa berkas pengajuan legalisasi badan hukum

Pejabat Penilai,



EFENDI SULISTIYO, ST.,SH 19791128 200912 1 002


78


BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN A. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia yang ada pada Pengadilan Negeri Muara Enim sebanyak 42 (empat puluh dua) orang yang terdiri dari 8 orang Hakim, 28 Karyawan/Karyawati dan 6 (enam) orang tenaga honorer. 1. Profil Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial pada Pengadilan Negeri Muara Enim menurut keadaan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut : NO.

NAMA

NIP

GOL.

JABATAN

KETERANGAN

1

2

3

4

5

6

1.

ABU HANIFAH, SH.,MH

19670429 199603 1 001

IV/a

KETUA

2.

RENDRA YOZAR DHARMA PUTRA, SH., MH.

19701208 199603 1 002

IV/a

WAKIL KETUA

3.

BUDI CHANDRA PERMANA, SH

19780618 200212 1 007

III/c

HAKIM

4.

ARIE FERDIAN, SH.,MH

19780414 200704 1 001

III/b

HAKIM

5.

SAPRI TARIGAN, SH., M.Hum

19840401 200704 1 001

III/b

HAKIM

6.

AL FADJRI, SH

19811130 200704 1 001

III/b

HAKIM

7.

RIO NAZAR, SH., MH

19820613 200704 1 001

III/b

HAKIM

8.

DEDEK AGUS KURNIAWAN, SH.,MH

19820810 200702 1 001

III/b

HAKIM

9.

MUHAMMAD HASYMI, SH

19610820 198503 1 004

III/d

PANITERA/ SEKRETARIS

79


10.

DARMAWATI, SH

19650827 198702 2 001

III/c

WAKIL PANITERA

11.

SHOFWAN, SH

19670619 199203 1 003

III/c

PANMUD HUKUM

12.

ANTONIUS SUANIE, SH.,MH

19781030 200112 1 001

III/c

PANMUD PERDATA

13.

MOHD. SOBIRIN, SH

197207281993031004

III/b

PANMUD PIDANA

14.

GLORIA RICE ERICA, SE

19770924 200212 2 004

III/c

PANITERA PENGGANTI

15.

EFENDI SULISTIYO, ST.,SH

19791128 200912 1 004

III/a

JURUSITA PENGGANTI

16.

JAMAL PAIKO

19720729 200604 1 008

II/a

JURUSITA PENGGANTI

NO.

JABATAN

JUMLAH

KETERANGAN

1.

Ketua

1 Orang

2.

Wakil Ketua

1 Orang

3.

Hakim

6 Orang

4.

Panitera/Sekretaris

1 Orang

5.

Wakil Panitera

1 Orang

6.

Panitera Muda Perdata

1 Orang

7.

Panitera Muda Pidana

1 Orang

8.

Panitera Muda Hukum

1 Orang

8.

Panitera Pengganti

1 Orang

Jurusita Pengganti

2 Orang

1 Merangkap staf kepegawaian, dan 1 orang merangkap staf kepaniteraan

Staf Kepaniteraan Perdata

3 Orang

1 orang Merangkap Kasir

9.

10.

hukum

80


11. 12.

Staf Kepaniteraan Pidana

4 Orang

Staf Kepaniteraan Hukum

4 Orang

Jumlah SDM Teknis Yudisial

1 orang Merangkap Jurusita Pengganti

27 orang

Komposisi Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial Pengadilan Negeri Muara Enim berdasarkan Golongan Ruang sebagai berikut :

Golongan IV

2 Orang

Golongan III

21 Orang

Golongan II

4 Orang

Golongan I

-

Komposisi Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial Pengadilan Negeri Muara Enim berdasarkan Tingkat Pendidikan sebagai berikut :

Tingkat Pendidikan

Jumlah

Strata III

-

Strata II

9

Strata I

14

Sarjana Muda (D3)

-

SLTA

4

SLTP

-

SD

-

81


Sumber Daya Manusia Teknis Non Yudisial Pengadilan Negeri Muara Enim menurut keadaan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut : NO.

NAMA

NIP

GOL.

JABATAN

KETERANGAN

1

2

3

4

5

6

1.

SYAIFULLAH, SE.,MM

19780305 201101 1 006

III/b SEKRETARIS

2.

A. MAHBUB ULHAQ, SE

19860129 200904 1 002

III/b KASUBAG UMUM & KEUANGAN

3.

YURIKA ARIANI, ST

19800722 200602 2 003

III/c KASUBAG IT & PELAPORAN

4.

HENDRIK, SH

19690607 199303 1 002

III/b KASUBAG KEPEGAWAIAN

5.

JIMMY OKTAVIANUS, A.Md

19801009 200805 1 001

II/d

6.

ALEXANDER PRATAMA HUTAJULU, SH

19861022 201101 1 010

III/a STAF KEUANGAN

7.

FIQRI ADRIANSYAH, SH

19890909 200912 1 005

III/a S TAF UMUM

8.

SEPTIAN KRISNA DINATA, S.KOM

19890922 201503 1 002

III/a S TAF IT & PELAPORAN

NO.

JABATAN

& TATA LAKSANA

JUMLAH

1.

Sekretaris

1 Orang

2.

Kasubag Kepegawaian & Tata Laksana

1 Orang

3.

Kasubag Umum & Keuangan

1 Orang

4.

Kasubag IT & Pelaporan

1 Orang

PELAKSANA

BENDAHARA PENGELUARAN

KETERANGAN

82


5.

Staf Kepegawaian

1 Orang

Merangkap JurusIta Pengganti 1 orang Bendahara Pengeluaran dan 1 orang Staf

6.

Staf Keuangan & Umum

3 Orang

7.

Staf IT & Pelaporan

1 Orang

Jumlah SDM Teknis Non Yudisial

9 Orang

Komposisi Sumber Daya Manusia Teknis Non Yudisial Pengadilan Negeri Muara Enim berdasarkan Golongan Ruang sebagai berikut : Golongan IV

-

Golongan III

7 Orang

Golongan II

2 Orang

Golongan I

-

Komposisi Sumber Daya Manusia Teknis Non Yudisial Pengadilan Negeri Muara Enim berdasarkan Tingkat Pendidikan sebagai berikut :

Tingkat Pendidikan

Jumlah

Strata III

-

Strata II

1

Strata I

6

Sarjana Muda (D3)

1

SLTA

1

SLTP

-

SD

-

83


Honorer Satpam

2 Orang

Pramubakti / Pesuruh

3 Orang

Sopir

1 Orang

Tenaga Sukarela

-

Rekruitmen Pada tahun 2015 terdapat penambahan pegawai yang berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Pengadilan Negeri Muara Enim sebanyak 1 (satu) orang.

2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia Demi terwujudnya pelayanan publik yang baik, dan tercapainya standard pekerjaan yang maksimal, maka jumlah sumber daya manusia nya pun harus berbanding dengan pekerjaan itu sendiri agar pelayanan lebih prima. Untuk itu khususnya di Pengadilan Negeri Muara Enim diperlukan banyak sumber daya manusia disetiap bidang. Setelah terpenuhinya sumber daya manusia yang cukup, maka akan tercipta promosi untuk sumber daya manusia itu sendiri.

3. Mutasi Adapun mutasi selama tahun 2015 pada Pengadilan Negeri Muara Enim adalah sebagai berikut: a. MUHAMMAD JAUHARI, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Enim, dimutasikan menjadi Hakim pada Pengadilan Negeri Bonyolali. b. BASTARI, SH.MH Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Muara Enim, dimutasikan menjadi Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Sekayu. c. SYAMSIAH DUSU Staf Kepegawaian pada Pengadilan Negeri Muara Enim, dimutasikan menjadi Staf di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau. d. MOHD. SOBIRIN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, dimutasikan menjadi Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam.

84


e. MOHD. SOBIRIN, SH Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam DIMUTASIKAN MENJADI Panitera Muda Pidana Pada Pengadilan Negeri Muara Enim.

4. Promosi Adapun promosi selama tahun 2015, Pada Pengadilan Negeri Muara Enim adalah sebagai berikut : a. DERRY TAUHID, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, dipromosikan menjadi Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Negeri Pagar Alam. b. ANDREY SYAH WIJAYA, SH. Kaur Umum pada Pengadilan Negeri Muara Enim, dipromosikan menjadi Kasubag Kepegawaian & Tata Laksana pada Pengadilan Negeri Lahat.

5. Pensiun Pada tahun 2015 pada Pengadilan Negeri Muara Enim tidak ada pegawai yang pensiun dan tidak ada pengusulan pegawai pensiun.

B. Keadaan Perkara 1. Rekapitulasi Perkara : Keadaan perkara pada Pengadilan Negeri Muara Enim untuk tahun 2015 adalah sebagai berikut : Perkara Pidana Tahun 2015 Sisa Tahun 2014

Masuk Tahun 2015

Putus

Sisa Tahun 2015

Pidana Biasa

92

584

578

98

Pidana Anak

-

40

38

2

Pidana Cepat/Ringan

-

13

13

-

Pidana Lalu Lintas/Tilang

-

1331

1331

-

92

1968

1960

100

Jenis Perkara

Jumlah

85


Perkara Perdata Tahun 2015 Sisa Tahun 2014

Masuk Tahun 2015

Putus

Sisa Tahun 2015

Gugatan

6

16

17

5

Permohonan

-

81

76

5

Banding

3

8

14

-

Kasasi

3

10

4

9

Eksekusi

-

7

-

-

Peninjauan Kembali

-

-

-

-

12

122

111

19

Jenis Perkara

Jumlah

REKAPITULASI PERKARA PADA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM PROPINSI SUMATERA SELATAN WILAYAH PENGADILAN TINGGI PALEMBANG PERKARA NO SATKER PIDANA PERDATA MASUK PUTUS SISA MASUK PUTUS 1 2 3 4 5 6 7 1

Pengadilan Negeri Muara Enim

1968

1960

100

122

111

SISA 8

19

JUMLAH HAKIM 9

8 Orang

KETERANGAN 10 Jumlah Hakim Termasuk Ketua dan Wakil Ketua Pidana - Perkara Masuk tambah 92 (sembilan puluh dua) perkara pidana sisa tahun 2014. Perdata - Perkara Masuk ditambah 12 (dua belas) perkara Perdata Gugatan

86


2. Rasio Perkara Terhadap Majelis : Rasio perkara terhadap majelis pada Pengadilan Negeri Muara Enim untuk tahun 2015 adalah sebagai berikut :

NO 1 2 3 4 5 6

Jenis perkara Perdata Gugatan Perdata Permohonan Pidana Biasa Pidana Anak Pidana cepat/tipiring Pidana lalulintas

Keterangan

TAHUN 2015

Jumlah majelis hakim

4

Rasio

52,25 % Jumlah perkara masuk

2090

3. Putusan Yang diajukan Banding : a. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan tingkat banding : -

No. 04 /Pdt.G/2015/PN.Mre An. No. 90 /Pid.B/2015/PN.Mre An. Mat Amrul Bin Ismail. No. 127 /Pid.B/2015/PN.Mre An. Alian Bin Sahlan. No. 164 /Pid.B/2015/PN.Mre An. Jaya Bin Wahid, Dkk. No. 257 /Pid.B/2015/PN.Mre An. Lesi Andarna Binti Jubirman. No. 190 /Pid.B/2015/PN.Mre An.

b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan tingkat banding : - No. 240 /Pid.B/2015/PN.Mre An. Ani Susanti BInti Basari Jenasim. - No. 263 /Pid.B/2015/PN.Mre An. Jogaswara Julian Bin Johanes Julian. c. Putusan Pengadilan Tk. I yang tidak dapat diterima tingkat banding : - NIHIL. 4. Putusan Yang diajukan Kasasi : a. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan banding dan dikuatkan tingkat kasasi : - No. 334 /Pid.B/2015/PN.Mre An. Kasim Bin Said. b. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan banding dan dibatalkan tingkat kasasi : - NIHIL. c. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan banding dan tidak dapat diterima tingkat kasasi : - No. 90 /Pid.B/2015/PN.Mre An. Mat Amrul Bin Ismail. - No. 257 /Pid.B/2015/PN.Mre An. Lesi Andarna Binti Jubirman. d. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan tk. banding dan dikuatkan tingkat kasasi : - NIHIL.

87


e. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan tk. banding dan dibatalkan tingkat kasasi : - NIHIL. 5. Putusan yang diajukan Peninjauan Kembali (PK) : a. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK : - NIHIL. b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK : - NIHIL. c. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK : - NIHIL. d. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK : - NIHIL. e. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK : - NIHIL. f.

Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK : - NIHIL.

g. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK : - NIHIL. h. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK : - NIHIL. i.

Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan tk. banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK : - NIHIL.

j.

Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan tk. banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK : - NIHIL.

k. Putusan Pengadilan Tk. I yang berkekuatan hukum tetap yang dikuatkan Tk. PK : - NIHIL. l.

Putusan Pengadilan Tk. I Banding yang berkekuatan hukum tetap yang dikuatkan Tk. PK : - NIHIL.

m. Putusan Pengadilan Tk. Kasasi yang berkekuatan hukum tetap yang dikuatkan Tk. PK : - NIHIL.

88


n. Putusan Pengadilan Tk. I yang berkekuatan hukum tetap yang dibatalkan Tk. PK : - NIHIL. o. Putusan Pengadilan Tk. I banding yang berkekuatan hukum tetap yang dibatalkan Tk. PK : - NIHIL. p. Tk. Kasasi yang berkekuatan hukum tetap yang dibatalkan Tk. PK : - NIHIL. q. Putusan Pengadilan Tk. I yang berkekuatan hukum tetap yang tidak dapat diterima Tk. PK : - NIHIL. r.

Putusan Pengadilan Tk. I Banding yang berkekuatan hukum tetap tidak dapat diterima Tk. PK : - NIHIL.

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Saat ini kantor Pengadilan Negeri Muara Enim masih terletak di jalan Jendral Ahmad yani No. 17 A diatas tanah seluas 2.233 m² dengan luas tanah bangunan 1.034 m² dan luas tanah untuk sarana lingkungan (jalan, taman dan lain-lain) 679 m² dengan sertifikat Hak pakai No.7/kelurahan Muara Enim yang telah lama dibalik nama menjadi atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 24 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 186/PMK.06/2009 dan Kepala Badan Pertanahan No. 24 Tahun 2009 tanggal 18 November 2009 tentang persertifikatan Barang Milik Negara berupa Tanah. Untuk gedung kantor pengadilan sampai saat ini masih belum prototype sebagaimana yang ditentukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada tanggal 13 November 2014 Pengadilan Negeri Muara Enim mengajukan Proposal Perencanaan Pengadaan Tanah untuk pembangunan gedung kantor Pengadilan Negeri Muara Enim yang baru dengan nomor surat W6-U6/888/PL.02/XI/2014 yang ditujukan melalui Ketua Pengadilan Tinggi Palembang. Agar dapat mewujudkan Visi Pengadilan Negeri Muara Enim yang Agung dan misi mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai standard yang berlaku. Sarana Pengadilan Negeri Muara Enim untuk saat ini secara umum masih memenuhi Standart, untuk kendaraan Roda 4 (empat ) sebanyak 3 (tiga) unit terdiri dari :

89




1 (satu) unit Toyota Kijang Inova E Tahun Warna Hitam Tahun 2007 dengan nomor Polisi BG 2213 DZ digunakan oleh Panitera /Sekretaris.



1 (satu) unit Toyota Kijang Standart KF 70 Short Tahun 1997 Warna Abu-abu Metalik dengan nomor Poilisi BG 2114 DZ digunakan untuk keperluan operasional kantor.



1 (satu) unit Mitsubshi Colt L300 2.500 cc Diesel Tahun 2003 Warna Putih Kombinasi dengan Nomor Polisi BG 3073 DZ digunakan untuk keperluan operasional kantor.



Untuk Kendaraan Roda 2(dua) sebanyak 5 (lima) unit terdiri dari :



1 (satu) unit Honda Supra NF 125 SD Tahun 2005 Warna Hitam dengan Nomor Polisi BG 5606 NZ digunakan oleh Plt. Kaur Umum.



1 (satu) Unit Honda Supra NF 125 SD Tahun 2005 Warna Hitam dengan Nomor Polisi BG 5610 NZ digunakan oleh Panitera/Sekretaris.



1 (satu) unit Honda Supra NF 100 Tahun 2003 Warna Hitam Dengan Nomor Polisi BG 6005 DZ digunakan oleh Kaur Keuangan.



1 (satu) unit Honda Supra NF 100 Tahun 2003 Warna Hitam Dengan Nomor Polisi BG 6006 DZ digunakan untuk keperluan operasional kantor.



1 (satu) unit Honda Supra NF 100 Tahun 2003 Warna Hitam Dengan Nomor Polisi BG 6007 DZ digunakan oleh Panitera Muda Pidana.

Prasarana Fasilitas Gedung Kantor Pengadilan Negeri Muara Enim saat ini memperihatinkan karena : a)

Kurangnya beberapa ruangan yang seharusnya ada seperti : 

Ruang Sidang Anak



Ruang Wakil Sekretaris



Ruang Tunggu Jaksa Penuntut Umum



Toilet Ruang Tahanan Anak-anak



Toilet Ruang Tahanan Wanita



Ruang Arsip



Toilet Ruang Wakil Ketua



Toilet Ruang Para Hakim



Ruang Darmayukti karini 90


b)

Kurangnya Fasilitas pendukung seperti : 

Pos Jaga Satpam



Meja Desk Info



Lahan Parkir yang belum memadai untuk kendaraan roda 4 maupun roda 2.

Berikut laporan barang Pengadilan Negeri Muara Enim :

91


92


D. Pengelolaan Keuangan 1. Program Dukungan Manajeman dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya : NO

Kode Satker. Program. Keg. Output. Kode Akun

Uraian

Pagu DIPA

Realisasi s.d bulan lalu

Realisasi bulan ini

Rp.

%

Rp.

%

Realisasi s.d bulan ini

Sisa dana s.d bulan ini

Rp.

%

Rp.

%

005.1100.098991 099232

PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

4,120,156,000.00

3,598,813,912.00

87.35

326,843,990.00

7.93

3,925,657,902.00

95.28

194,498,098.00

4.72

005.01.1100.098991

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

4,030,006,000.00

3,517,394,152.00

87.28

318,676,570.00

7.91

3,836,070,722.00

95.19

193,935,278.00

4.81

BELANJA BARANG NON OPERASIONAL

96,635,000.00

89,997,621.00

93.13

6,183,000.00

6.40

96,180,621.00

99.53

454,379.00

0.47

3,990,006,000.00

3,477,594,152.00

87.16

318,676,570.00

7.99

3,796,270,722.00

95.14

193,735,278.00

4.86

Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan

96,635,000.00

89,997,621.00

93.13

6,183,000.00

6.40

96,180,621.00

99.53

454,379.00

0.47

005.01.01.1066.007.011

Belanja Barang Non Operasional

96,635,000.00

89,997,621.00

93.13

6,183,000.00

6.40

96,180,621.00

99.53

454,379.00

0.47

005.01.01.1066.007.011. A

KOORDINASI/KIMWASMAT/KONSULTASI

005.01.01.1066.007.011. A.524111

Beban Perjalanan Biasa

44,422,000.00

44,394,499.00

99.94

0.00

0.00

44,394,499.00

99.94

27,501.00

0.06

005.01.01.1066.007.011. B

REKON, KONSULTASI, PENGAJUAN SPM SAK DAN BMN KE KPPN DAN KPKNL LAHAT

005.01.01.1066.007.011. B.524111


37,380,000.00

33,092,500.00

88.53

4,030,000.00

10.78

37,122,500.00

99.31

257,500.00

0.69

005.01.01.1066.007.011. C

PERTEMUAN/JAMUAN/DELEGASI/MISI/TAMU

005.01.01.1066.007.011. C.521211

Beban Bahan

14,833,000.00

12,510,622.00

84.34

2,153,000.00

14.51

14,663,622.00

98.86

169,378.00

1.14

BELANJA PEGAWAI

3,441,625,000.00

3,005,236,022.00

87.32

268,071,344.00

7.79

3,273,307,366.00

95.11

168,317,634.00

4.89

005.01.01.1066.994

Layanan Perkantoran

3,893,371,000.00

3,387,596,531.00

87.01

312,493,570.00

8.03

3,700,090,101.00

95.04

193,280,899.00

4.96

005.01.01.1066.994.001

Pembayaran Gaji dan Tunjangan

3,441,625,000.00

3,005,236,022.00

87.32

268,071,344.00

7.79

3,273,307,366.00

95.11

168,317,634.00

4.89

005.01.01.1066.994.001. A

Pembayaran Gaji dan Tunjangan

005.01.01.1066.994.001. A.511111

Beban Gaji Pokok PNS

1,322,468,000.00

1,223,001,740.00

92.48

98,191,060.00

7.42

1,321,192,800.00

99.90

1,275,200.00

0.10

005.01.01.1066.994.001. A.511119

Beban Pembulatan Gaji PNS

46,000.00

25,709.00

55.89

1,584.00

3.44

27,293.00

59.33

18,707.00

40.67

005.01.01

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

005.01.01.1066.007

93


005.01.01.1066.994.001. A.511121

Beban Tunj. Suami/Istri PNS

108,192,000.00

99,519,610.00

91.98

7,993,840.00

7.39

107,513,450.00

99.37

678,550.00

0.63

005.01.01.1066.994.001. A.511122

Beban Tunj. Anak PNS

29,760,000.00

25,832,930.00

86.80

2,308,374.00

7.76

28,141,304.00

94.56

1,618,696.00

5.44

005.01.01.1066.994.001. A.511123

Beban Tunj. Struktural PNS

20,050,000.00

17,400,000.00

86.78

1,570,000.00

7.83

18,970,000.00

94.61

1,080,000.00

5.39

005.01.01.1066.994.001. A.511124

Beban Tunj. Fungsional PNS

1,281,300,000.00

1,150,710,000.00

89.81

95,080,000.00

7.42

1,245,790,000.00

97.23

35,510,000.00

2.77

005.01.01.1066.994.001. A.511125

Beban Tunj. PPh PNS

275,218,000.00

169,890,213.00

61.73

13,909,486.00

5.05

183,799,699.00

66.78

91,418,301.00

33.22

005.01.01.1066.994.001. A.511126

Beban Tunj. Beras PNS

98,606,000.00

77,623,820.00

78.72

7,242,000.00

7.34

84,865,820.00

86.07

13,740,180.00

13.93

005.01.01.1066.994.001. A.511129

Beban Uang Makan PNS

250,800,000.00

209,532,000.00

83.55

39,210,000.00

15.63

248,742,000.00

99.18

2,058,000.00

0.82

005.01.01.1066.994.001. A.511151

Beban Tunjangan Umum PNS

55,185,000.00

31,700,000.00

57.44

2,565,000.00

4.65

34,265,000.00

62.09

20,920,000.00

37.91

BELANJA BARANG OPERASIONAL

451,746,000.00

382,360,509.00

84.64

44,422,226.00

9.83

426,782,735.00

94.47

24,963,265.00

5.53

005.01.01.1066.994.002

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

451,746,000.00

382,360,509.00

84.64

44,422,226.00

9.83

426,782,735.00

94.47

24,963,265.00

5.53

005.01.01.1066.994.002. A

Penambah Daya Tahan Tubuh

005.01.01.1066.994.002. A.521113

Beban Penambah Daya Tahan Tubuh

005.01.01.1066.994.002. A.521115

Beban Honor Operasional Satuan Kerja

005.01.01.1066.994.002. B

PERAWATAN GEDUNG KANTOR

005.01.01.1066.994.002. B.523111

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

005.01.01.1066.994.002. C

PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR

005.01.01.1066.994.002. C.523121

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

005.01.01.1066.994.002. D

PERAWATAN SARANA GEDUNG

005.01.01.1066.994.002. D.523121


005.01.01.1066.994.002. E

LANGGANAN DAYA DAN JASA

005.01.01.1066.994.002. E.522111

Beban Langganan Listrik

005.01.01.1066.994.002. E.522112 005.01.01.1066.994.002. E.522113 005.01.01.1066.994.002. F

JASA/ POS

005.01.01.1066.994.002. F.521114

Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

3,375,000.00

2,720,100.00

80.60

654,000.00

19.38

3,374,100.00

99.97

900.00

0.03

42,120,000.00

35,100,000.00

83.33

7,020,000.00

16.67

42,120,000.00

100.00

0.00

0.00

95,645,000.00

92,432,250.00

96.64

3,065,000.00

3.20

95,497,250.00

99.85

147,750.00

0.15

45,000,000.00

44,938,949.00

99.86

50,000.00

0.11

44,988,949.00

99.98

11,051.00

0.02

1,500,000.00

967,000.00

64.47

200,000.00

13.33

1,167,000.00

77.80

333,000.00

22.20

84,000,000.00

58,314,524.00

69.42

12,495,639.00

14.88

70,810,163.00

84.30

13,189,837.00

15.70

Beban Langganan Telepon

6,000,000.00

2,726,443.00

45.44

354,829.00

5.91

3,081,272.00

51.35

2,918,728.00

48.65

Beban Langganan Air

9,600,000.00

4,088,675.00

42.59

1,039,025.00

10.82

5,127,700.00

53.41

4,472,300.00

46.59

15,086,000.00

10,962,710.00

72.67

1,691,660.00

11.21

12,654,370.00

83.88

2,431,630.00

16.12

94


005.01.01.1066.994.002. G

OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN

005.01.01.1066.994.002. G.521111

Beban Keperluan Perkantoran

005.01.01.1066.994.002. G.521811 005.01.01.1066.994.002. H

perawatan inventaris kantor

005.01.01.1066.994.002. H.523121


005.01.01.1066.994.002. I

PAKAIAN KERJA SOPIR/CS/SATPAM

005.01.01.1066.994.002. I.521119

Beban Barang Operasional Lainnya BELANJA MODAL

90,960,000.00

77,409,058.00

85.10

13,472,473.00

14.81

90,881,531.00

99.91

78,469.00

0.09

47,500,000.00

43,000,800.00

90.53

4,304,600.00

9.06

47,305,400.00

99.59

194,600.00

0.41

7,200,000.00

7,100,000.00

98.61

75,000.00

1.04

7,175,000.00

99.65

25,000.00

0.35

3,760,000.00

2,600,000.00

69.15

0.00

0.00

2,600,000.00

69.15

1,160,000.00

30.85

40,000,000.00

39,800,000.00

99.50

0.00

0.00

39,800,000.00

99.50

200,000.00

0.50

1. Program Dukungan Manajeman dan Pelaksanaan Tugas Teknis

2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung :

NO


Uraian

Pagu DIPA

Realisasi bulan ini


Sisa dana s.d bulan ini

Rp.

%

Rp.

%

Rp.

%

Rp.

%

39,800,000.00

99.50

0.00

0.00

39,800,000.00

99.50

200,000.00

0.50

40,000,000.00

39,800,000.00

99.50

0.00

0.00

39,800,000.00

99.50

200,000.00

0.50

40,000,000.00

39,800,000.00

99.50

0.00

0.00

39,800,000.00

99.50

200,000.00

0.50

40,000,000.00

39,800,000.00

99.50

0.00

0.00

39,800,000.00

99.50

200,000.00

0.50

BADAN PERADILAN UMUM

90,150,000.00

81,419,760.00

90.32

8,167,420.00

9.06

89,587,180.00

99.38

562,820.00

0.62

BELANJA BARANG NON OPERASIONAL

90,150,000.00

81,419,760.00

90.32

8,167,420.00

9.06

89,587,180.00

99.38

562,820.00

0.62

005.01.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

40,000,000.00

005.01.02.1071.022

Teknologi Informasi

005.01.02.1071.022.011

Pengadaan CTS (Server)

005.01.02.1071.022.011. A

tanpa sub komponen

005.01.02.1071.022.011. A.532111 005.03.1100.099232

Realisasi s.d bulan lalu

95


3. Program Peningkatan Manajeman Peradilan : NO

23


Uraian

Pagu DIPA

Realisasi s.d bulan lalu Rp.

%

Realisasi bulan ini Rp.


%

Rp.

%

Sisa dana s.d bulan ini Rp.

%

005.03.07

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

90,150,000.00

81,419,760.00

90.32

8,167,420.00

9.06

89,587,180.00

99.38

562,820.00

0.62

005.03.07.1049

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

90,150,000.00

81,419,760.00

90.32

8,167,420.00

9.06

89,587,180.00

99.38

562,820.00

0.62

9,150,000.00

9,150,000.00

100.00

0.00

0.00

9,150,000.00

100.00

0.00

0.00

9,150,000.00

9,150,000.00

100.00

0.00

0.00

9,150,000.00

100.00

0.00

0.00

005.03.07.1049.005 005.03.07.1049.005.011

Pelaksanaan Posyankum

005.03.07.1049.005.011. A

tanpa sub komponen

005.03.07.1049.005.011. A.521211

Beban Bahan

2,400,000.00

2,400,000.00

100.00

0.00

0.00

2,400,000.00

100.00

0.00

0.00

005.03.07.1049.005.011. A.522151

Beban Jasa Profesi

6,750,000.00

6,750,000.00

100.00

0.00

0.00

6,750,000.00

100.00

0.00

0.00

81,000,000.00

72,269,760.00

89.22

8,167,420.00

10.08

80,437,180.00

99.31

562,820.00

0.69

81,000,000.00

72,269,760.00

89.22

8,167,420.00

10.08

80,437,180.00

99.31

562,820.00

0.69

68,362,450.00

94.29

4,066,600.00

5.61

72,429,050.00

99.90

70,950.00

0.10

005.03.07.1049.007 005.03.07.1049.007.011

PENYELESAIAN ADMINISTRASI PERKARA ( yang sederhana dan tepat waktu )

005.03.07.1049.007.011. A

PENYELESAIAN ADMINISTRASI PERKARA DI TINGKAT PERTAMA DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

005.03.07.1049.007.011. A.521211

Beban Bahan

72,500,000.00

005.03.07.1049.007.011. A.521211

Beban Bahan

3,815,000.00

0.00

0.00

3,800,400.00

99.62

3,800,400.00

99.62

14,600.00

0.38

005.03.07.1049.007.011. A.524111


3,685,000.00

3,465,000.00

94.03

220,000.00

5.97

3,685,000.00

100.00

0.00

0.00

005.03.07.1049.007.011. A.521114

Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

1,000,000.00

442,310.00

44.23

80,420.00

8.04

522,730.00

52.27

477,270.00

47.73

96


E. Dukungan Teknologi Informasi Dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Lembaga Peradilan yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI, salah satunya adalah dengan meningkatkan pelayanan informasi dan keterbukaan informasi di Pengadilan sesuai dengan SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan dan adapun pengelolaan rutinnya merupakan pelaksanaan dari SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 05 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144 tahun 2007 tersebut. Program tersebut tidaklah akan berjalan dengan baik jika tidak didukung dengan sarana dan prasana yang memadai, dalam Laporan Tahunan ini kami menyajikan rincian sarana dan prasarana sebagai dukungan teknologi informasi pada Pengadilan Negeri Muara Enim. a) Perangkat Keras Perangkat keras untuk Pengelolaan Teknologi Informasi pada Pengadilan Negeri Muara Enim berupa : No. 1.

Uraian P.C unit

Kuantitas (unit/buah)

Keterangan

3 Unit

Diperuntukan untuk : -

Pengelolaan Website

1 Unit

-

Desk Info (Meja Informasi)

1 Unit

-

Server

1 Unit

2.

UPS

1

3.

Jaringan Kabel LAN

1 Paket

4.

Scanner

1 Buah

5.

Router (Wireless)

2 Buah

6.

Hub (Switch)

2 Buah

7.

Modem ADSL

1 Buah

8.

ISP Telkom Speedy Office Unlimited

1 Line

9.

TV Led 40” (Display Jadwal Sidang)

1 Unit

97


b) Perangkat Lunak Adapun perangkat lunak yang digunakan untuk Pengelolaan Teknologi Informasi pada Pengadilan Negeri Muara Enim, yaitu : -

Sistem Operasi Sistem Operasi yang dipergunakan pada Pengadilan Negeri Muara Enim pada umumnya adalah Microsoft Windows dan untuk server menggunakan Linux.

-

Website Sejak bulan Februari 2010, Pengadilan Negeri Muara Enim telah memiliki website dengan alamat http://pn-muaraenim.go.id Untuk direktori putusan Pengadilan Negeri Muara Enim yang beralamat http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-muaraenim,

selama

tahun 2015 telah diunggah sebanyak kurang lebih 1000 dokumen elektronik putusan. - CTS/SIPP VER.3.0.1, Sistem Informasi Delegasi Berbasis Web, Pencarian cepat putusan perkara berbasis web, sistem informasi Pengadilan Negeri Muara Enim berbasis web, Simak BMN, Aplikasi UAKPB, KOMDANAS, SAIBA, SIMAN, SIMANTAP, SIKEP, SAS, RKA-KL, GPP-GAJI, SIMARI, SIMPONI, SSE, SILABI, dan SPANINT.

F. Regulasi Tahun 2015 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Area : 1. Manajeman Perubahan Dalam melaksanakan tupoksinya, Pengadilan Negeri Muara Enim melakukan berbagai perubahan-perubahan diantaranya dalam manajeman jadwal siding, manajeman pengelolaan arsip perkara, manajeman putusan perkara, yang saat ini mulai berbasis teknologi informasi. 2. Perundang-undangan Ditahun 2015, Mahkamah Agung telah mengeluarkan beberapa peraturan salah satunya peraturan Mahkamah Agung R.I No.7 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Laksana untuk melaksanakan reformasi birokrasi, dimana dengan adanya PERMA tersebut, Mahkamah Agung R.I memisahkan struktur organisasi antara kepaniteraan dan kesekretariatan.

98


3. Penataan dan Penguatan organisasi Penataan dan Penguatan Organisasi salah satunya dengan dilaksanakan pengisian jabatan-jabatan kosong baik structural maupun fungsional agar Pengadilan Negeri Muara Enim dapat melaksanakan Tupoksinya dengan maksimal. 4. Penataan Sistem Tata Laksana Penataan Sistem Tata Laksana salah satunya dengan dibuatnya standar operasional prosedur (SOP) pada masing-masing bidang, untuk melaksanakan tupoksinya. 5. Penataan Sisitem Manajeman SDM Penataan Sisitem Manajeman SDM salah satunya dengan mengikutsertakan Hakim/Pegawai dalam bintek atau diklat baik yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Maupun Mahkamah Agung R.I 6. Penguatan Akuntabilitas Salah satunya dengan pembuatan laporan LAKIP, dan melaksanakan evaluasi atas hasil akuntabilitas kerja Pengadilan Negeri Muara Enim. 7. Penguatan Pengawasan Salah satunya dengan melaksanakan pengawasan rutin, baik internal yag dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim atau ekternal oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung R.I. 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Salah satunya peningkatan kualitas pelayanan public yaitu dengan membuat jadwal sidang berbasis teknologi informasi, desk info, system penelusuran perkara, upload putusan pada website Pengadilan Negeri Muara Enim.

99


BAB IV PENGAWASAN A. Internal Pengawasan Internal adalah kegiatan administratif yang bersifat preventif dan represif oleh Pimpinan Pengadilan Negeri yang bertujuan untuk menjaga agar para pejabat peradilan baik kepada pejabat kepaniteraan maupun kesekretariatan dan para Hakim dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tidak mengabaikan keluruhan martabat atau tugas jabatannya dan tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku atau melanggar sumpah jabatan dan tidak melanggar kode etik profesinya. Didalam pengawasan internal mencakup bidang pekerjaan masing-masing pejabat kepaniteraan dan kesekretariatannya beserta para staf Pengadilan agar didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat mencapai sasaran yang tepat guna dan berhasil guna, sehingga pelayanan terhadap masyarakat khususnya pencari keadilan terwujud. Bahwa pengawasan internal yang dilakukan oleh pimpinan pengadilan meliputi semua kegiatan dalam menyelenggarakan proses peradilan yang baik di antaranya: a. Kecepatan dan ketepatan penyelesaian perkara. b. Pengawasan terhadap minutasi perkara baik pidana maupun perdata. c. Pengawasan terhadap perkara yang banding/kasasi/peninjauan kembali dan lain-lain yang menyangkut teknis acara persidangan. Kemudian dalam bidang kesekretariatan, pengawasan internal dilakukan di antaranya dengan melakukan pengawasan terhadap penggunaan barang-barang inventaris dan pengawasan terhadap keperluankeperluan kantor serta pengawasan terhadap kedisiplinan para pegawai dalam melaksanakan kewajiban dan tugasnya dan pengawasan terhadap keamanan dan keindahan lingkungan kantor Pengadilan. Bahwa pengawasan internal tersebut dilakukan dengan cara diberlakukannya di setiap sub kepaniteraan dan bagian untuk membuat laporan bulanan tertulis tentang semua kegiatan yang ada dan telah dilakukan maupun pekerjaan yang masih belum

100


diselesaikan dengan menyebutkan alasan-alasan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Bahwa di samping itu pengawasan yang dilakukan bersifat membimbing dan membina yang di antaranya diwujudkan dengan diadakannya pertemuan berkala oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan segenap jajarannya sehingga semua kendala-kendala yang ada dapat segera diatasi dan diminimalisir. B. Evaluasi Berdasarkan hasil pengawasan Internal pada Pengadian Negeri Muara Enim tahun 2015 yang merupakan evaluasi setiap tahunnya pada akhir tahun untuk menjadi acuan keberhasilan terhadap tahun berikutnya. Adapun hasil evaluasi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Kepaniteraan -

Pidana Keadaan perkara tahun 2015 sangatlah berbeda dengan tahun 2014 yaitu dengan kenaikanan jumlah perkara yang sangat signifikan. Namun penyelesaian jumlah perkara pada tahun 2015 ini semakin meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, peningkatan tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor seperti sarana dan prasarana yang memadai dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Pengadilan Negeri Muara Enim semakin berkembang dengan sering diadakannya pelatihanpelatihan oleh Pengadilan Tinggi Palembang maupun dari Mahkamah Agung RI, yang dimana bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme para Pegawai Pengadilan Negeri Muara Enim.

-

Perdata Sama halnya dengan keadaan perkara Pidana, keadaan perkara Perdata juga mengalami penurunan jumlah perkara dari tahun sebelumnya. Begitupun dengan penyelesaian perkara pada pekara perdata juga mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya seperti penyelesaian perkara tepat waktu, penyampaian relas panggilan maupun relas pemberitahuan tepat waktu.

-

Hukum Pada bagian hukum telah melakukan pelaporan secara tepat waktu sesuai dengan Standard Operational Procedure (SOP). Juga menyusun dan menata arsip perkara 101


yang diterima dari Kepaniteraan Pidana maupun Kepaniteraan Perdata yang diselesaikan secara kebutuhan. 2. Kesekretariatan -

Umum Kegiatan pada bagian umum yaitu pengelolaan surat-surat masuk dan surat-surat keluar telah dilaksanakan sesuai Standard Operational Procedure (SOP), pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) telah dilakukan secara rutin serta melaksanakan pelaporan secara tepat waktu. Pada bagian umum juga telah secara rutin melaksanakan perencanaan dan pendistribusian ATK ke bagian-bagian sesuai kebutuhan.

-

Keuangan Pelaksanaan kegiatan pada bagian keuangan berjalan sesuai Standard Operational Procedure (SOP) dengan melaksanakan perancangan anggaran, pengelolaan anggaran dan pelaporan sesuai tepat waktu.

-

Kepegawaian Pada bagian kepegawaian telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai Standard Operational Procedure (SOP) seperti merekap absensi kepegawaian setiap bulannya dan melaporkannya secara rutin tiap bulan. Mengadakan inventarisasi jumlah data pegawai (Bezetting), penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK), Daftar Urut Senioritas (DUS), serta mengusulkan kenaikan pangkat dan membuat usulan kenaikan gaji berkala pegawai.

102


BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Kesimpulan Pengadilan Negeri Muara Enim dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya khususnya dalam wilayah hukumnya, telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan memanfaatkan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang ada. Pengawasan internal pada Pengadilan Negeri Muara Enim juga telah diupayakan demi menjamin tertib administrasi baik administrasi peradilan maupun administrasi umum melalui penyampaian laporan tertulis dan lisan dalam rapat yang secara rutin dilaksanakan setiap bulan yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim. Selain itu untuk memperketat pengawasan internal, telah ditunjuk hakim-hakim pengawas bidang. Secara umum, kualitas administrasi peradilan dan administrasi umum pada Pengadilan Negeri Muara Enim telah diupayakan untuk berjalan semaksimal mungkin, walaupun masih terdapat kekurangan akibat keterbatasan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang terbatas jika dibandingkan dengan volume perkara yang cukup tinggi.

Rekomendasi

Untuk Tahun 2016 mohon Mahkamah Agung juga mengadakan bimbingan teknis untuk Bagian Kesekretariatan, seperti bidang Umum, bidang Kepegawaian, Keuangan, Kearsipan maupun Perpustakaan, serta bimbingan untuk pemanfaatan dan pengelolaan IT. Mohon kiranya dapat menambah tenaga tehnis maupun non tehnis. Sarana dan Prasarana Komputer juga sangat kurang, mudah-mudahan di tahun 2016 akan lebih baik lagi dalam segala hal.

103

LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM TAHUN 2015 PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM. Jalan Jenderal A. Yani No. 17 A Muara Enim 31311

Recommend Documents