Laporan Tahunan PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMURTahun 2016

Laporan Tahunan PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR Tahun 2016

Jln Dr Sumarno No 1 Penggilingan Jakarta Timur Telp : 021-48703788 Fax : 021-48703786 Email : [email protected]

KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Tahun 2016 dapat diselesaikan dan dipersembahkan kepada seluruh masyarakat Indonesia

yang

merupakan

bentuk

komitmen

Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam rangka mendorong Keterbukaan

prinsip

memperoleh

transparansi

Informasi

melalui

Publik

sebagai

salah satu wujud pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang seluas-luasnyamengenai program kebijakan umum pembangunan khusus

di

bidang

hukum

dan

capaian

kinerja

Pengadilan Negeri Jakarta Timur..Puji syukur kita panjatkan kehadhirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya Laporan Tahunan pelaksanaan

tugas

tahun

Yustisial/Administrasi

2016

Kepaniteraan

dibidang dan

Administrasi dibidang

teknis

Administrasi

Kesekretariatan telah dapat disusun. Laporan ini telah dilengkapi dengan data-data yang ada diharapkan mampu memberikan gambaran pelaksanaan tugas yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri Jakarta Timur kepada publik sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1144/KMA/SK/I/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Laporan Tahunan Pelaksanaan tugas tahun 2016 ini disamping sebagai informasi dan pertangung jawaban kami kepada Pengadilan Tinggi Jakarta

juga kepada Pimpinan Mahkamah Agung RI. untuk dijadikan

bahan evaluasi dan rencana tugas dimasa mendatang . Diakhir tahun 2016, telah tergores tinta emas di Pengadilan Negeri

Jakarta

Timur

dengan

diterimanya

Sertipikat

Akreditasi

Penjamimam Mutu dari Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI. Sebuah sertifikat manajemen mutu bagi pengadilan adalah suatu penilaian yang menjadikan

tolok ukur kinerja sebuah

pengadilan. Sertifikat diberikan setelah melalui proses audit eksternal oleh 1

Auditor Pengadilan Tinggi Jakarta maupun dari Tim Audit dari Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI. Dengan adanya sertifikat Akreditasi ini, masyarakat tidak perlu ragu lagi dengan Pengadilan Negeri

Jakarta

Timur,

baik

dari

segi

transparansi

dan

akuntabilitasnya.Selanjutnya perkenankan kami untuk menyampaikan kegiatan dan program kerja serta inovasi pelayanan publik yang telah dilaksanakan selama tahun 2016 antara lain:

Pertama, untuk meningkatkan pelayanan persidangan, Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah melaksanakan sistem antrian sidang ,yakni sistem pelayanan persidangan dimana majelis hakim telah menempati ruang sidang khusus untuk menyelenggarakan persidangan, sehingga jadwal persidangan menjadi lebih jelas dan tepat waktu.

Kedua, Untuk melaksanakan pelayanan kepada para pencari keadilan Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah berhasil meningkatkan pelayanan dengan sistem

loket pelayanan terpadu dimana semua pelayanan dapat

dilayani dalam satu pelayanan terpadu di lantai 1 (satu) antara lain pelayanan surat masuk yang dilayani oleh subbag Umum dan Keuangan, pelayanan gugatan dan permohonan oleh kepaniteraan perdata, pelayanan pendafaran cv dan surat keterangan dilayani oleh Kepaniteraan Hukum serta pelayanan kepaniteraan pidana.

Ketiga, sebagai salah satu Pengadilan yang ditunjuk Ketua Mahkamah Agung RI menjadi tempat persidangan teroris sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkanah Agung RI Nomor : 21/KMA/SK/II/2015 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana Terorisme. Pengadilan,Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah berkomitmen untuk meningkatkan angka keberhasilan Penyelesaian

perkara

pidana

terorisme.

Hal

ini

terbukti

dengan

meningkatnya memeriksa dan memutus perkara pidana Terorisme ditahun 2016 dimana dari .......... perkara yang masuk, dan semua perkara tersebut

2

berhasil diputus tepat waktu dan dalam suasana persidangan yang kondusif.

Keempat, untuk memenuhi Surat Edaran Direktur Jenderal badan Peradilan

Umum

Mahkamah

Agung

Republik

Indonesia

Nomor

1/DJU/SE/V/2012 Tentang Penyediaan sarana Ruang Tamu Terbuka pada Pengadilan di Seluruh Indonesia tertanggal 18 Mei pertengahan

tahun

2016

Pengadilan

Negeri

Jakarta

2012, Pada Timur

telah

menyediakan ruang tamu terbuka yang dilengkapi dengan dispenser air minum dan koran serta televisi untuk kenyamanan para pencari keadilan dan juga untuk para pejabat dan pegawai dalam menerima tamu.

Kelima,untuk

memberi

kenyamanan

dan

perlindungan

terhadap

persidangan anak Pengadilan Negeri Jakarta telah membangun suatu sistem dalam persidangan anak yakni Teleconference dimana terdakwa anak tidak bertatap muka langsung dengan saksi melainkan terdakwa anak berada di ruang tunggu anak dalam pemeriksaannya.

Berbagai keberhasilan dari kegiatan dan program kerja ini tidak saja sangat membanggakan, namun juga harus menjadi cambuk agar Pengadilan Negeri Jakarta Timur dapat mempertahankan kinerja dan dengan terus meningkatkan layanan publik dan kinerjanya di tahun-tahun yang akan datang. Masih banyak program prioritas dan target di Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung yang belum kita wujudkan. Kita harus berupaya lebih keras dan ikhlas serta bekerja tuntas agar visi Mahkamah Agung menjadi badan peradilan yang agung segera terwujud.Kami juga berharap,

semoga

Laporan

Tahunan

inidapat

bermanfaat

dalam

mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada keberhasilan penegakan hukum di Indonesia, khususnya di wilayah Kotamadya Jakarta Timur. Kami

telah

berusaha

dalam

menyusun

Laporan

Tahunan

Pelaksanaan Tugas tahun 2016 ini dengan sebaik-baiknya akan tetapi laporan ini tentunya saja masih mengandung kelemahan dan kekurangan 3

disana-sini, yang tentu perlu untuk disempurnakan. Untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan untuk kesempurnaan penyusunan laporan ini untuk masa yang akan datang.

Jakarta, 2 Januari 2017 KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR

NAWAWI POMOLANGO,SH NIP : 196202281988031003

4

MOTTO PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR

“P I N T A R” PROFESIONAL INOVATIF NYAMAN TRANSPARAN AKUNTABEL RAMAH

5

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 026/KMA/SK/II/2012 TENTANG STANDAR PELAYANAN PERADILAN Dimana segenap Pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku: 1. adil dan tidak diskriminatif; 2. cermat; 3. santun dan ramah; 4. tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarutlarut; 5. profesional; 6. tidak mempersulit; 7. patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar; 8. menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi Pengadilan Negeri Jakarta Timur; 9. tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan peradilan dan perundang-undangan yang berlaku; 10. terbuka dan mengambil langkah menghindari benturan kepentingan;

yang

tepat

untuk

11. tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik; 12. tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat; 13. tidak menyalahgunakan informasi, kewenangan yang dimiliki; 14. sesuai dengan kepantasan; dan 15. tidak menyimpang dari prosedur.

6

jabatan,

dan/atau

DAFTAR ISI DAFTAR ISI .......................................................................................................................... 7 B.

VISI DAN MISI PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR ............................. 11

C.

Rencana Strategis (RENSTRA)................................................................................. 18

BAB II................................................................................................................................ 20 STRUKTUR ORGANISASI .............................................................................................. 20 A.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ......................................................... 22

B.

KINERJA/SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) ......................................................... 28

BAB III. ............................................................................................................................... 30 PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN ................................................................................. 30 A.

Sumber Daya Manusia................................................................................................. 32

1.

Profil Sumber Daya Manusia ................................................................................ 32

B.

Keadaan Perkara .............................................................................................................. 51

C.

Pengelolaan Sarana dan Prasarana .......................................................................... 69

D.

Pengelolaan Keuangan .................................................................................................. 72

E.

Dukungan Teknologi Informasi .................................................................................. 75

7

BAB I PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN Pembangunan

nasional

merupakan

usaha

mewujudkan

tujuan

nasional seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 Alinea IV, yaitu melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut

melaksanakan

perdamaian

abadi

ketertiban

dan

keadilan

dunia

berdasarkan

sosial.

Sehingga

kemerdekaan,

pada

hakekatnya

pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya menuju masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman,mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang diterimanya. Untuk itu, diperlukan suatu kebijakan umum yang tepat agar Tugas pokok dan Kewenangantersebut dapat dilaksanakan dengan baik.Dalam merumuskan suatu kebijakan umum, diperlukan pedoman yang jelas agar kebijakan yang diambil

dapat

bersinergi

dan

lebih terarah

sehingga dapat

memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan Visi Mahkamah Agung RI yakni Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Untuk itu, Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah mempedomani semua kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI, termasuk didalamnya Cetak

Biru

Mahkamah

Mahkamah Agung RI

Agung

2010-2035

RI

2010-2035.CetakBiru

telah telah mengamanatkan bidang-

bidang apa saja yang harus terus ditingkatkan untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung yang harus dipedomani oleh seluruh badan peradilan di seluruh Indonesia, yaitu: 1. Melaksanakan

fungsi

kekuasaan

independen,efektifdan berkeadilan. 8

kehakiman

secara

2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN. 3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur. 4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional. 5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan. 6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional. 7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan. 8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima. 9. Memiliki

manajemen

informasi

yang

menjamin

akuntabilitas,

kredibilitas, dan transparansi. 10. Modern dengan berbasis TI terpadu.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Mahkamah Agung RI tersebut sesuai dengan bidang-bidang perubahan yang menjadi skala prioritas, Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah mengambil langkah kebijakan dan terobosan, yaitu:

1. Program Pelayanan antrian sidang adalah suatu program untuk untuk meningkatkan pelayanan persidangan, Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah melaksanakan sistem antrian sidang ,yakni sistem pelayanan persidangan dimana majelis hakim telah menempati ruang sidang khusus untuk menyelenggarakan persidangan, sehingga jadwal persidangan menjadi lebih jelas dan tepat waktu.

2. Untuk melaksanakan pelayanan kepada para pencari keadilan Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah berhasil 9

meningkatkan

pelayanan dengan sistem

loket pelayanan terpadu dimana semua

pelayanan dapat dilayani dalam satu pelayanan terpadu di lantai 1 (satu) antara lain pelayanan surat masuk yang dilayani oleh subbag Umum dan Keuangan, pelayanan gugatan dan permohonan oleh kepaniteraan perdata, pelayanan pendafaran cv dan surat keterangan dilayani oleh Kepaniteraan Hukum serta pelayanan kepaniteraan pidana.

3. Sebagai salah satu Pengadilan yang ditunjuk Ketua Mahkamah Agung RI menjadi tempat persidangan teroris sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkanah Agung RI Nomor : 21/KMA/SK/II/2015 Tentang

Penunjukan

memeriksa

dan

Pengadilan memutus

Negeri perkara

Jakarta

Timur

pidana

untuk

Terorisme.

Pengadilan,Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah berkomitmen untuk

meningkatkan

angka

keberhasilan

Penyelesaian

perkara

pidana terorisme. Hal ini terbukti dengan meningkatnya memeriksa dan memutus perkara pidana Terorisme ditahun 2016 dimana dari 52 perkara yang

masuk, dan semua perkara tersebut

berhasil

diputus tepat waktu dan dalam suasana persidangan yang kondusif.

4. Untuk memenuhi Surat Edaran Direktur Jenderal badan Peradilan Umum

Mahkamah

1/DJU/SE/V/2012

Agung

Tentang

Republik

Penyediaan

Indonesia sarana

Ruang

Nomor Tamu

Terbuka pada Pengadilan di Seluruh Indonesia tertanggal 18 Mei 2012, Pada pertengahan tahun 2016

Pengadilan Negeri Jakarta

Timur telah menyediakan ruang tamu terbuka yang dilengkapi dengan dispenser air minum dan koran serta televisi untuk kenyamanan para pencari keadilan dan juga untuk para pejabat dan pegawai dalam menerima tamu. 5. untuk memberi kenyamanan dan perlindungan terhadap persidangan anak Pengadilan Negeri Jakarta telah membangun suatu sistem dalam persidangan anak yakni Teleconference dimana terdakwa 10

anak tidak bertatap muka langsung dengan saksi melainkan terdakwa anak berada di ruang tunggu anak dalam pemeriksaannya.

B. VISI DAN MISI PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR

Visi Visi Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang dirumuskan pada 10 September 2009 adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR YANG AGUNG “. Visi Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut merupakan kondisi yang diharapkan dapat memotifasi seluruh pegawai Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam menjalankan aktivitas. Pernyataan visi Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut memiliki pokok pengertian bahwa yang ingin dicapai melalui visi ini adalah menjadikan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai lembaga peradilan yang dihormati, yang di kelola dan diawasi oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan, kebesaran dan keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya memutus perkara. Berdasarkan visi Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan beberapa misi Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai fokus program kerja untuk mewujudkan visi tersebut. Misi Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut adalah :

Misi Misi Pengadilan Negeri Jakarta Timur dirumuskan dalam rangka mencapai visinya,yaitu untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan yang optimal. Seperti diuraikan di atas,fokus dari pelaksanaan

tugas

penyelenggaraan

pokok

pengadilan,

dan

fungsi

yaitu

badan

memutus

peradilan suatu

adalah sengketa

/menyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkan hukum dan

11

keadilan. Misi Pengadilan Negeri Jakarta Timur 2010-2035 tersebut adalah : 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Jakarta Timur 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan Kepada Pencari Keadilan

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Jakarta Timur 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Jakarta Timur Penjelasan Makna Misi :

Misi pertama “Menjaga

Kemandirian

Pengadilan Negeri

Jakarta Timur”, maksudnya adalah bahwa Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian

hakim

dalam

menjalankan

fungsinya

(kemandirian

individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Jakarta Timur secara efektif.Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, di mana badan peradilan

telah

mendapatkan

kewenangan

atas

urusan

organisasi,

administrasi dan finansial (konsep satu atap), maka fungsi perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya

kepastian

ini

untuk

memberikan

jaminan

penyelenggaraan

pengadilan di seluruh Indonesia. Selain

kemandirian

institusional,

kemandirian

Pengadilan

Negeri Jakarta Timur juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan peyelenggaraan pengadilan 12

yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.. Misi Berkeadilan

kedua,

Kepada

“Memberikan

Pencari

Pelayanan

Hukum

Yang

Keadilan”, maksudnya adalah Tugas

Pengadilan Negeri Jakarta Timur adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur mempertimbangkan kepentingan

pencari

keadilan

dalam

memperoleh

keadilan.

Adalah

keharusan bagi Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak. Perbaikan yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Misi

ketiga,

“Meningkatkan

Kualitas

Kepemimpinan

Pengadilan Negeri Jakarta Timur”. Kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Jakarta Timur akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial).

Terkait

aspek

yudisial,

seorang

pimpinan

pengadilan

bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata 13

lain, pimpinan Pengadilan Negeri Jakarta Timur harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial. Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Timur menitik beratkan pada peningkatan kualitas

kepemimpinan

dengan

membangun

dan

mengembangkan

kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial). Misi keempat, “Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Jakarta Timur”. Kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Jakarta Timur merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam Pengadilan Negeri Jakarta Timur itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan

ataupun

hukuman

yang

mungkin

mereka

dapatkan.

Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk mewujudkannya.

Wewenang Pengadilan Negeri Jakarta Timur selaku salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan

Kedua Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dalam Pasal 50 menyatakan : Pengadilan Negeri bertugas 14

dan berwewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama, dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan : Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah didaerahnya, apabila diminta dan selain bertugas dan kewenangan tersebut dalam Pasal 50 dan 51, Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain atau berdasarkan Undang-Undang. Berdasarkan visi dan misi di atas, dikembangkanlah nilai-nilai utama badan peradilan. Nilai-nilai inilah yang akan menjadi dasar perilaku seluruh

warga

badan

peradilan

dalam

upaya

mencapai

visinya.

Pelaksanaan dari nilai-nilai ini pada akhirnya akan membentuk budaya badan peradilan. Nilai-nilai yang dimaksud, adalah: 1. Kemandirian Kekuasaan Kehakiman (Pasal 24 ayat (1) UUD 1945) a. Kemandirian Institusional:Badan Peradilan adalah lembaga mandiri dan harus bebas dari intervensi oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). b. Kemandirian

Fungsional:

Setiap

hakim

wajib

menjaga

kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Artinya, seorang Hakim dalam memutus perkara harus didasarkan pada fakta dan dasar hukum yang diketahuinya, serta bebas dari pengaruh,

15

tekanan,

atau

ancaman,

baik

langsung

ataupun

tak

langsung, dari manapun dan dengan alasan apapun juga. 2. Integritas dan Kejujuran (Pasal 24A ayat (2) UUD 1945; Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)Perilaku hakim harus dapat menjadi teladan bagi masyarakatnya. Perilaku hakim yang jujur dan adil

dalam

menjalankan

kepercayaan

masyarakat

tugasnya, akan

akan

kredibilitas

menumbuhkan putusan

yang

kemudian dibuatnya. Integritas dan kejujuran harus menjiwai pelaksanaan tugas aparatur peradilan. 3. Akuntabilitas (Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Hakim harus mampu

melaksanakan

tugasnya

menjalankan

kekuasaan

kehakiman dengan profesional dan penuh tanggung jawab. Hal ini antara lain diwujudkan dengan memperlakukan pihakpihak yang berperkara secara profesional, membuat putusan yang didasari dengan dasar alasan yang memadai, serta usaha untuk

selalu

mengikuti

perkembangan

masalah-masalah

hukum aktual. Begitu pula halnya dengan aparatur peradilan, tugas-tugas yang diemban juga harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan profesional. 4. Responsibilitas (Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Badan Peradilan harus tanggap atas kebutuhan pencari keadilan, serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan 16

untuk dapat mencapai peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu, hakim juga harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 5. Keterbukaan (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 13 dan Pasal 52 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) menjamin

Salah adanya

satu

upaya

perlakuan

badan

sama

di

peradilan hadapan

untuk hukum,

perlindungan hukum, serta kepastian hukum yang adil, adalah dengan

memberikan

memperoleh

akses

informasi.

kepada

Informasi

yang

masyarakat

untuk

berkaitan

dengan

penanganan suatu perkara dan kejelasan mengenai hukum yang berlaku dan penerapannya di Indonesia. 6. Ketidakberpihakan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun

2009

tentang

Kekuasaan

Kehakiman)

Ketidakberpihakan merupakan syarat utama terselenggaranya proses peradilan yang jujur dan adil, serta dihasilkannya suatu putusan yang mempertimbangkan pendapat/kepentingan para pihak terkait. Untuk itu, aparatur peradilan harus tidak berpihak dalam memperlakukan pihak-pihak yang berperkara. 7. Perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 52 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)Setiap warga negara, khususnya pencari keadilan, berhak mendapat perlakuan yang sama dari Badan Peradilan untuk mendapatkan pengakuan, 17

jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. C. Rencana Strategis (RENSTRA) Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang

No.

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Salah satu unsur pokok untuk terwujudnya sistem akuntabilitas, dalam pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Negeri Jakarta Timuri terus mengoptimalkan program kerja dalam suatu bentuk Rencana Strategis (Renstra) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan Tupoksi, sehingga segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dapat diatur secara terencana dan terukur, karena suatu perencanaan yang strategis

diharapkan

dapat

meningkatkan

kinerja

sekaligus

dapat

meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan. Perencanaan Strategis dimulai dengan tujuan strategis yang hendak dicapai. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu

satu

sampai

dengan

lima

tahun.

Penetapan

tujuan

disesuaikan dengan pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur adalah sebagai berikut : 1. Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan 2. Keterjangkauan pelayanan badan peradilan 3. Meningkatkan kepastian hukum Dengan telah ditetapkannya Tujuan Strategis Sasaran Strategis yang akan dicapai. 18

,maka

ditentukanlah

Sasaran adalah penjabaran dari

tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Jakarta Timur adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya penyelesaian perkara 2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 6. Meningkatnya kualitas pengawasan

19

BAB II. STRUKTUR ORGANISASI Pengadilan

Negeri

Jakarta

Timur

Tingkat Pertama di Kotamadya Jakarta Timur

merupakan

Pengadilan

dan daerah hukumnya

meliputi wilayah kotamadya Jakarta Timur yang terdiri dari 10 Kecamatan dan 65 Keluarahan dengan luas wilayah 187.73 KM2. Gambar 1 Peta Yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Timur

Sebagai Peradilan Tingkat Pertama, struktur organisasi Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI berdasarkan 20

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan. Sebagaimana tercantum dalam Perma tersebut, suatu Pengadilan dipimpin oleh Ketua Pengadilan didampingi oleh Wakil Ketua Pengadilan. Guna tertib dan lancarnya pelaksanaan

administrasi

di

Pengadilan,

maka

ditunjuklah

seorang

Panitera yang menangani administrasi perkara dan dan seorang Sekretaris yang menangani administrasi umum disuatu Pengadilan. Lebih lanjut mengenai struktur organisasi Pengadilan Negeri Jakarta Timur dapat dilihat dalam bagan berikut: Gambar 2 Struktur Organisasi Pengadilan NegeriJakarta Timur

21

2016

Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Jakarta Timur

A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya yang serendah-rendahnya. SOP terdiri dari manfaat, kapan dibuat atau direvisi, metode penulisan prosedur, serta dilengkapi oleh bagan flowchart di bagian akhir

Tujuan Pengadilan Negeri Jakarta Timur membuat SOP adalah untuk menjelaskan

perincian

atau

standar

yang

tetap

mengenai

aktivitas

pekerjaan yang berulang-ulang. SOP yang baik adalah SOP yang mampu menjadikan arus kerja yang lebih baik, menjadi panduan untuk karyawan baru, penghematan biaya, memudahkan pengawasan, serta mengakibatkan koordinasi yang baik antara bagian-bagian yang berlainan dalam satuan kerja. Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah membuat SOP yang telah dibukukan dan disosialisasikan keseluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Timur meliputi Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Hukum, Subbag. Umum dan Keuangan . Subbag. Kepegawaian dan Ortala serta Subbag. Perencanaan, IT dan Pelaporan.

1. Kepaniteraan Perdata Standar Operasional Prosedur (SOP) di bagian Perdata sebanyak 44 (empat puluh empat), yang meliputi : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Sop penerimaan berkas perkara perdata gugatan sop pendaftaran perkara perdata gugatan . Sop pemberitahuan putusan perkara perdata gugatan. Sop pemberitahuan putusan perkara perdata gugatan (delegasi). Sop pemberitahuan putusan verstek perkara perdata gugatan. Sop penerimaan berkas perkara perdata gugatan/permohonan prodeo.

22


7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.

2016

Sop penanganan register perkara perdata gugatan. Sop penerimaan perkara perdata permohonan. Sop pendaftaran perkara perdata permohonan. Sop tata cara penyelesaian permohonan 1 hari oleh hakim tunggal. Sop panggilan sidang perkara perdata permohonan. Sop penanganan register perkara perdata permohonan. Sop penerimaan perkara perdata gugatan banding. Sop pendaftaran perkara perdata gugatan banding. Sop penerimaan memori banding/kontra memori banding. Sop pencabutan perkara perdata gugatan banding. Sop pengiriman berkas perkara perdata gugatan banding. Sop penerimaan perkara perdata kasasi. Sop pendaftaran perkara gugatan kasasi. Sop penerimaan memori kasasi/kontra memori kasasi perdata kasasi. Sop pencabutan perkara perdata kasasi. Sop pengiriman berkas perkara perdata gugatan kasasi. Sop penerimaan perkara perdata peninjauan kembali. Sop pendaftaran perkara perdata peninjauan kembali. Sop penerimaan memori p.k/ kontra memori p.k. perdata p.k.. Sop pencabutan perkara perdata peninjauan kembali. Sop pengiriman berkas perkara perdata peninjauan kembali. Sop penyelesaian perkara perdata peninjauan kembali atas dasar novum. Sop penyelesaian perkara perdata peninjauan kembali atas dasar kekhilafan hakim. Sop pemberitahuan putusan perkara perdata banding /kasasi /peninjauan kembali. sop pemberitahuan putusan perkara perdata banding/ kasasi/ peninjauan kembali delegasi. sop penanganan register perkara perdata banding/kasasi/peninjauan kembali. Sop tata cara penyelesaiangugatan sederhana oleh hakim tunggal. Sop tata cara penyelesaian keberatan gugatan sederhana. Sop pengelolaan surat masuk kepaniteraan perdata . Sop pengelolaan surat keluar kepaniteraan perdata. Sop penyumpahan novum. Sop delegasi. Sop panggilan teguran aanmaning. Sop penerimaan permohonan eksekusi. Sop pelaksanaan aanmaning. Sop pelaksanaan sita eksekusi. Sop pelaksanaan eksekusi pengosongan. Sop pelaksanaan eksekusi lelan

23


2016

2. Kepaniteraan Pidana Standar Operasional Prosedur (SOP) di bagian Pidana sebanyak 36 (tiga puluh enam ), yang meliputi : 1. Sop pendaftaran berkas perkara pidana biasa (dewasa/anak). 2. Sop Persidangan Perkara Pidana Biasa/Anak). 3. Sop Penanganan Berkas Perkara Pidana Biasa/Anak). 4. Sop Pendaftaran Berkas Perkara Pidana Singkat. 5. Sop Persidangan Perkara Pidana Singkat. 6. Sop Penanganan Berkas Perkara Pidana Singkat. 7. Sop Pendaftaran Berkas Pidana Cepat (Ringan/Lalu Lintas). 8. Sop Persidangan Perkara Pidana Cepat (Ringan). 9. Sop Persidangan Perkara Pidana Cepat (Pelanggaran Lalu Lintas). 10. Sop Penanganan Berkas Pidana (Cepat, Ringan Dan Lalu Lintas). 11. Sop Pendaftaran Permohonan Banding Perkara Pidana. 12. Sop Pernyataan Permohonan Banding Perkara Pidana. 13. Sop Penerimaan Permohonan Banding Perkara Pidana. 14. Sop Penerimaan Memori Banding/Kontra Memori Banding Pidana. 15. Sop Pencabutan Permohonan Banding Pidana. 16. Sop Pengiriman Berkas Pidana Banding 17. Sop Penerimaan Permohonan Kasasi Perkara Pidana. 18. Sop Pendaftaran Permohonan Kasasi Perkara Pidana. 19. Sop Penerimaan Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi Perkara Pidana. 20. Sop Pencabutan Perkara Pidana Kasasi. 21. Sop Pengiriman Berkas Perkara Pidana Kasasi. 22. Sop Penerimaan Permohonan Peninjauan Kembali (Pk) Perkara Pidana. 23. Sop Pendaftaran Permohonan Peninjauan Kembali (Pk) Perkara Pidana. 24. Sop Pengiriman Berkas Perkara Pidana Peninjauan Kembali (Pk). 25. Sop Penerimaan Permohonan Grasi Perkara Pidana. 26. Sop Pengiriman Permohonan Grasi Perkara Pidana.

24


2016

27. Sop Penanganan Permohonan Izin/Persetujuan Penyitaan. 28. Sop Penanganan Permohonan Izin/Persetujuan Pengeledahan. 29. Sop Penerimaan Permohonan Perpanjangan Penahanan Pasal 29 Ayat (2),(3) Kuhap Tahap Satu Dan Dua. 30. Sop Penerimaan Permohonan Perpanjangan Penahanan Pasal 25 Ayat (2) Kuhap. 31. Sop Penerimaan Diversi Di Pengadilan Negeri. 32. Sop Diversi Di Pengadilan Negeri. 33. Sop Pendataan Anak Korban. 34. Sop Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengamatan. 35. Sop Penerimaan Barang Bukti. 36. Sop Penanganan Penetapan Hari Sidang Pertama/Penahanan Hakim/Perpanjangan Kpn /Petikan Putusan.

3. Kepaniteraan Hukum Standar Operasional Prosedur (SOP) di bagian Hukum sebanyak 18(delapan belas), yang meliputi : 1.

SOP PENGELOLAAN SURAT MASUK KEPANITERAAN HUKUM

2.

SOP PENGELOLAAN SURAT KELUAR KEPANITERAAN HUKUM

3.

SOP PEMBUATAN LAPORAN BULANAN

4.

SOP PEMBUATAN LAPORAN CATUR WULAN

5.

SOP PEMBUATAN LAPORAN SEMESTER

6.

SOP PEMBUATAN LAPORAN TAHUNAN

7.

SOP PENANGANAN PAPAN INFORMASI PERKARA

8.

SOP PENATAAN ARSIP BERKAS PERKARA

9. 10.

SOP PENANGANAN MEJA PENGADUAN KLASIFIKASI PENGADUAN PENGGUNA PENGADILAN SOP PENANGANAN MEJA INFORMASI

11.

SOP PENANGANAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN

12.

SOP PENGESAHAN BADAN HUKUM DAN SURAT KUASA

13. 14.

SOP PENANGANAN SURAT KETERANGAN TIDAK DICABUT HAK PILIH DAN TIDAK SEDANG MENJALANI PIDANA SOP PENERIMAAN BERKAS PERKARA

15.

SOP STANDAR PELAYANAN SAMPLING

16.

SOP STANDAR PELAYANAN KOMUNIKASI DENGAN PENGGUNA

17.

SOP SURVEY PELAYANAN KEPUASAN PENGGUNA PENGADILAN

25

2016


18.

SOP PELIMPAHAN MINUTASI PERKARA

4. Subbag. Umum dan Keuangan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Urusan Umum sebanyak 28 (dua puluh delapan) dan 5 (lima) Intruksi Kerja, yang meliputi : 1. Sop Pelaporan Aplikasi Persediaan Persemester /Pertahun. 2. Sop Pengelolaan Perpustakaan. 3. S.O.P Pengelolaan Surat Keluar. 4. Sop Pengelolaan Surat Masuk. 5. Sop Pengelolaan Aplikasi Persediaan (Kegiatan Harian). 6. Sop Pengelolaan Aplikasi Simak –Bmn(Kegiatan Harian). 7. Sop Permintaan Barang-Barang Persediaan. 8. Sop Pelaporan Aplikasi Simak-Bmn Persemester/Pertahun tingkat Korwil. 9. sop pemeliharaan peralatan & mesin . 10. Sop Pengelolaan Administrasi Keuangan (Pembuatan Specimen Tanda Tangan). 11. Sop

Pengelolaan

Administrasi

Keuangan

(Pembuatan

Kartu

Identitas Pengantar Surat Perintah Membayar (Spm) / Pengambil Surat Perintah Pencairan Dana (Sp2d). 12. Sop Pembayaran Gaji Induk. 13. Sop Pembayaran Kekurangan Gaji Pegawai. 14. Sop Pembayaran Uang Makan. 15. Sop Pengajuan remunerasi 16. Sop Pengajuan Uang Persediaan / Tambahan Uang Persediaan. 17. Sop Pembayaran Up/Tup Dan Penggantian Up/Tup. 18. Sop Pembayaran Langsung Kepada Pihak Ketiga. 19. Sop Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (Pnbp). 20. Sop Laporan Keuangan (Saiba). 21. Sop Laporan Realisasi Anggaran. 22. Sop Laporan Pelaksanaan Anggaran (E-Monev). 23. Sop Pembuatan Kartu Identitas Pegawai. 24. Sop Pembuatan Kartu Keanggotaan Perpustakaan.

26

2016


25. Sop Penerimaan Tamu. 26. Sop Penghapusan Barang Milik Negara. 27. Sop Keamanan. 28. Sop Kebersihan

INSTRUKSI KERJA 1. Instruksi Kerja Memelihara Aplikasi Dan Database. 2. Instruksi

Kerja

Pembuatan

Surat

Keterangan

Penghentian

Pembayaran. 3. Instruksi Kerja Pembuatan Catatan Atas Laporan Keuangan (Calk). 4. Instruksi Kerja Aplikasi Sas. 5. Instruksi Kerja Kebersihan.

5. Subbag. Kepegawaian dan Ortala Standar Operasional Prosedur (SOP) di Subbag. Kepegawaian dan Ortala sebanyak 25 (duapuluh lima) , yang meliputi : 1. Sop Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Rkt). 2. Sop Laporan Kerja Tahunan. 3. Sop Pengangkatan Cpns Menjadi Pns. 4. Sop Pengusulan Kenaikan Pangkat. 5. Sop Pengusulan Pegawai Dalam Jabatan Struktural 6. Sop Mutasi Pegawai Negeri Sipil 7. Sop Usulan Pensiun Hakim Dan Pegawai Negeri. 8. Sop Kenaikan Gaji Berkala (Kgb). 9. Sop Surat Cuti Hakim Dan Pegawai. 10. Sop Daftar Urut Kepangkatan (Duk) Pegawai Negeri Sipil 11. Sop Daftar Urut Senioritas (Dus) Hakim. 12. Sop Investarisasi Pegawai (Bezetting Pegawai). 13. Sop Pengusulan Taspen, Karpeg, Karis/Karsu. 14. Sop Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Jabatan. 15. Sop Pengelolaan Surat Dinas. 16. Sop Rekapitulasi Absen.

27

2016


17. Sop Usulan Tanda Penghargaan Satya Lencana. 18. Sop Pelatihan Bintek. 19. Sop Hukuman Disiplin. 20. Sop Pembuatan Surat Keputusan Ketua Pengadilan. 21. Sop Pelaksanaan Rapat Dinas. 22. Sop

Penyelesaian

Pembuatan

Kartu

Pemohon

Penambahan

Penghasilan Pegawai (Kp4). 23. Sop Pembuatan Sasaran Kerja Pegawai (Skp). 24. Sop Penyelesaian Surat Tugas. 25. Sop Penginputan Dan Pengolahan Data Komdanas/Sikep.

6. Subbag.Perencanaan ,IT dan Pelaporan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Subbag. Perencanaan, IT dan Pelaporan sebanyak 9 (Sembilan) , yang meliputi : 1. Sop Perawatan Dan Pengamanan Perangkat IT. 2. Sop Perawatan Sipp/Cts. 3. S.O.P Pengelolaan Website. 4. S.O.P Perawatan Dan Mengatasi Permasalahan Jaringan. 5. S.O.P Perencanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Dipa). 6. S.O.P Pengajuan Revisi Pok (Dipa). 7. S.O.P Peliputan Dan Penginputan Website. 8. S.O.P Penghimpunan Laporan Dan Lkjip. 9. S.O.P Penyusunan Rencana Kerja .

B. KINERJA/SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) Pemerintah sudah mengeluarkan aturan mengenai Sasaran Kerja Pegawai yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. Penilaian prestasi kerja PNS merupakan suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS (Pasal 1 ayat 2 PP No. 46 Tahun 2011). Tujuannya

28

2016


adalah untuk mengevaluasi kinerja PNS , yang dapat memberi petunjuk bagi manajemen dalam rangka mengevaluasi kinerja unit dan kinerja organisasi

secara

keseluruhan.

Penilaian

prestasi

kerja

PNS

menggabungkan antara penilaian Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil dengan Penilaian Perilaku Kerja. Para Hakim dan Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah membuat dan menilai sendiri Sasaran Kerja Pegawai yang telah dibuat. Walaupun SKP merupakan hal baru namun demikian, seluruh Hakim dan PNS termasuk pimpinan Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah melaksanakannya dengan cukup baik. Berikut Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang terdapat dilingkungan kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur (terlampir) :

29

2016


BAB III. PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN Pembinaan merupakan totalitas kegiatan yang meliputi perencanaan, pengaturan dan penggunaan pegawai sehingga menjadi pegawai yang mampu mengemban tugas menurut bidangnya masing-masing, supaya dapat mencapai prestasi kerja yang efektif dan efisien. Pembinaan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan lebih baik. Untuk dapat membuat perencanaan pembinaan yang baik,diperlukan kebijakan

umum

sebagai

batasan

dalam

membuat

perencanaan

pembinaan.Kebijakan pembinaan para Hakim lebih ditekankan pada kemampuan

Teknis

Yudisial

dan

kemampuan

kepemimpinan

dan

kepribadian, karena Hakim merupakan unsur penting dalam organisasi Pengadilan dan sebagai sumber daya manusia Pengadilan yang harus dipersiapkan menjadi pimpinan dilingkungan Pengadilan.Hakim Pengadilan tingkat pertama merupakan ujung tombak lembaga Peradilan yang berada dibarisan paling depan yang berhadapan langsung dengan masyarakat pencari keadilan dan masyarakat lainnya, sehingga perilaku Hakim baik didalam

maupun

diluar

kedinasan

akan

berada

dalam

pantauan

masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan terhadap Hakim dilakukan secara berjenjang mulai dari pengawasan melekat dari atasan langsung, Pengadilan Tinggi sampai dengan Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial. Selain

itu,secara

langsung

atau

tidak

langsung

Hakim

diawasi

publik.Pengadilan Negeri Jakarta Timur merupakan subbagian organisasi pelaku kekuasaan kehakiman yakni sebagai Pengadilan tingkat pertama. Dalam

menjalankan

tugas

pokok

dan

kewenangan

yang

telah

ditetapkan,akan selalu berkaitan dengan apa yang disebut “bekerja secara system”.Agar Hakim dan Pegawai dapat bekerja dengan system secara baik, diperlukan pembinaan yang berkesinambungan dalam rangka memberikan motivasi dan gairah kerja serta meningkatkan kemampuan dan keahlian yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Pembinaan ini sangat penting dilakukan terutama oleh unsur pimpinan.Pembinaan terhadap Hakim dan Pegawai di Pengadilan Negeri

30


2016

Jakarta Timur telah dilakukan dalam bentuk-bentuk kegiatan sebagai berikut: 1. Mengadakan rapat rutin bulanan

guna memberikan petunjuk dan

pembinaan secara langsung kepada masing-masing bagian untuk meningkatkan mutu, waktu dan ketepatan pelayanan setiap hari kamis pertama setiap bulannya. 2. Mengadakan rapat koordinasi terbatas dengan beberapa bagian untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi, seperti rapat khusus Ketua, Wakil Ketua, dan Pejabat Struktural dll. 3. Secara rutin mengadakan Apel Pagi disetiap hari senin dan Apel Sore di setiap hari Senin dan Jumat sesuai arahan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. 4. Mengadakan kegiatan upacara memperingati HUT RI guna pembinaan kepada seluruh pegawai akan pentingnya rasa nasionalisme. 5. Mengadakan kegiatan keagamaan berupa kegiatan hari besar islam dan pengajian guna pembinaan mental spiritual kepada seluruh pegawai. 6. Mengikut sertakan Hakim, pegawai / pejabat untuk mengikuti diskusi hukum dengan delegasi negara lain yang berkunjung ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

31

2016


A. Sumber Daya Manusia

1. Profil Sumber Daya Manusia Pada saat ini kekuatan personil pegawai Pengadilan Negeri Jakarta Timur berjumlah 138 orang yang diklasifikasi sebagai berikut : a. Jumlah Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jabatan :

NO.

FORMASI

JUMLAH

KETERANGAN

1

Ketua

1

-

2

Wakil ketua

1

-

3

Hakim

31

-

4

Panitera

1

-

5

Sekretaris

1

-

6

Wakil Panitera

1

-

7

Kepala Bagian Umum

1

-

8

Panitera Muda Perdata

1

-

9

Panitera Muda Pidana

1

-

10

Panitera Muda Hukum

1

-

11

Panitera Pengganti

33

-

12

Kepala Sub Bagian Kepegawaian , Organisasi dan Tata Laksana

1

-

13

Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

1

-

14

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

-

-

15

Jurusita

5

-

32

2016


16

Jurusita Pengganti

43

-

17

Staf

15

-

1. Jumlah Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan :

Golongan IV

Golongan III

Golongan II

Golongan I

No

JML E

D

C

B

A

D

C

B

A

D

C

B

A

D

C

B

A

-

21

7

7

8

30

6

33

13

8

3

-

2

-

-

-

-

1.

138

2. Jumlah Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan :

Jenis Kelamin

Pendidikan

No.

Jumlah L

P

SD

SMP

SMA

DIII

S1

S2

S3

1.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

24

7

-

-

30

-

-

-

-

4.

4

4

-

-

-

8

-

-

-

5.

31

30

-

-

-

-

61

-

-

6.

30

8

-

-

-

-

-

38

-

7.

1

-

-

-

-

-

-

-

1

33

138

2016


3. Jumlah Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan : a. Yudicial 1.1. Hakim Hakim Pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur saat ini berjumlah 30 orang yang terdiri dari : PANGKAT NO.

NAMA

1

2

NAWAWI POMOLANGO, SH. 1 NIP : 19620228 198803 1 003 SUTARTO, SH., M.Hum. 2 NIP : 19620421 198803 2 003 PORMAN SITUMORANG, SH, MH. 3 NIP : 19600807 198512 2 001 POLTAK MANAHAN SILALAHI, SH, MH. 4

JABATAN

GOLONGAN RUANG

TMT

NAMA

TMT

3

4

5

6

7

Pembina Utama Madya (IV/d)

01-04-2016

Ketua

22-04-2016

S.2


01-04-2016

Wakil Ketua

09-06-2016

S.2


01-04-2014

Hakim Utama Muda

17-03-2009

S.2


01-04-2014

Hakim Utama Muda

03-01-2012

S.2


01-04-2014

Hakim Madya Utama

25-01-2016

S.2


01-04-2014

Hakim Utama Muda

19-07-2016

S.2


01-04-2015

Hakim Utama Muda

05-02-2014

S.2


01-04-2015

Hakim Utama Muda

18-02-2014

S.2


01-04-2015

Hakim Utama Muda

17-04-2014

S.2


01-04-2015

Hakim Utama Muda

08-11-2014

S.2


01-04-2015

Hakim Utama Muda

09-06-2015

S.2

30-06-2016

S.2

NIP : 19580227 198502 1 001 BOEDI SOESANTO, SH . 5 NIP : 19581220 198612 1 001 JESDEN PURBA, SH. 6 NIP : 19571209 198512 1 001 TRI HADI BUDISATRIO, SH 7 NIP : 19551104 198612 1 001 8

ERIS SUDJARWANTO, SH, MH NIP : 19571215 198612 1 002 IDA MARION, SH, MH.

9 NIP : 19610416 198803 1 001 NOVRRY TAMMY OROH, SH, MH. 10 NIP : 19591114 198212 1 001 NELSON JAPASAR MARBUN, SH, M.Hum 11 NIP : 19600928 198612 1 001 12

Rr. ENDAH HARYUNI, SH.

34

PENDIDIKAN

Pembina Utama

01-04-2015

Hakim Madya

2016


NIP : 19610205 198703 2 003 POSMA P. NAINGGOLAN, SH. 13 NIP : 19591202 198612 1 001 ASBAN PANJAITAN, SH, MH 14 NIP : '19616308 198803 2 002 ENDANG SRIASTUTINING W., SH 15 NIP : 19630116 198803 2 001 ANTONIOUS SIMBOLON, SH. 16 NIP : 19650830 199212 1 001 DWI DAYANTO, SH, MH 17 NIP : 19610217 198803 1 004 IDA AYU PUSPA ADI, SH . 18 NIP : 19610907 198803 2 002 H. HERMAWANSYAH, SH, MH 19 NIP : 19600220 198803 1 006 20

SURUNG SIMANJUNTAK, SH, M.Hum NIP : 19610822 198803 1 002 GEDE ARIAWAN, SH, MH.

21 NIP : 19610720 198803 1 006 H. ABDUL BARI A. RAHIM, SH, MH 22 NIP : 19580418 198803 1 002 TIROLAN NAINGGOLAN, SH 23 NIP : 19620613 198803 2 001 SITI JAMZANAH, SH., MH. 24 NIP: 19590723 198803 2 002 MUHAMAD SIRAD, SH., MH. 25 NIP : 19621105 198903 1 005 TRI ANDITA J, SH., M.Hum. 26 NIP : 19620430 198903 2 003 HJ. ARUMNINGSIH, SH., MH. 27 NIP : 19541014 197602 2 001

28

Dr. SYAFRUDIN AINOR R., SH, M.Hum

35

Madya (IV/d)

Utama


01-10-2015

Hakim Utama Muda

07-04-2015

S.1


01-10-2015

Hakim Utama Muda

16-06-2015

S.2


01-04-2016

Hakim Utama Muda

28-11-2014

S.1


01-04-2016

Hakim Utama Muda

13-03-2015

S.2


01-04-2016

Hakim Utama Muda

09-06-2015

S.2


01-04-2016

Hakim Utama Muda

07-01-2016

S.1


01-04-2016

Hakim Utama Muda

26-10-2015

S.2


01-04-2016

Hakim Utama Muda

06-01-2016

S.2


01-04-2016

Hakim Utama Muda

19-01-2016

S.2

Pembina Utama Muda (IV/c)

01-10-2012

Hakim Madya Utama

23-062014

S.2


01-10-2012

Hakim Madya Utama

11-01-2016

S.1


01-10-2012

Hakim Madya Utama

28-012016

S.2


01-04-2013

Hakim Madya Utama

20-042016

S.2


01-04-2013

Hakim Madya Utama

25-04-2016

S.2


01-10-2013

Hakim Madya Utama

20-04-2016

S.2


01-10-2014

Hakim Madya Utama

21-12-2015

S.3

2016


NIP : 19590407 198201 1 001 ELPITER SIANIPAR, SH. 29 NIP : 19580812 199212 1 001 WENDRA RAIS, SH. 30 NIP : 19650630 199212 1 001 H. POPOP R. TIRTA K. SH., MH. 31 NIP : 19640824 199212 1 001 KHADWANTO, SH. 32 NIP : 19660112 199212 1 001 SAPTA DIHARJA, SH., M.Hum. 33 NIP : 19620707 199212 1 001

Pembina Tk. I (IV/b)

01-04-2013

Hakim Madya Muda

24-06-2014

S.1


01-04-2013

Hakim Madya Muda

26-10-2015

S.1


01-04-2013

Hakim Madya Muda

27-06-2016

S.2


01-04-2013

Hakim Madya Muda

09-09-2016

S.1


01-10-2013

Hakim Madya Muda

21-07-2016

S.2

b. Data Panitera dan Jurusita PANGKAT NO.

NAMA

1

2

CORIANA JULVIDA SARAGIH, SH., MH. 1 NIP : 19641007 199103 2 002

JABATAN

PENDIDIKAN

GOLONGAN RUANG

TMT

NAMA

TMT

NAMA

3

4

5

6

7


01-04-2016

Panitera

10-12-2015

S.2

Pembina (IV/a)

01-10-2010

Wakil Panitera

23-10-2015

S.2

Pembina (IV/a)

01-04-2010


26-03-2015

S.2

Pembina (IV/a)

01-04-2016

Panitera Muda Hukum

23-10-2015

S.2

Pembina (IV/a)

01-04-2013

Psnietra Muda Pidana

23-10-2015

S.2

Pembina (IV/a)

01-04-2008

Panitera Pengganti

13-05-2011

S.2

Pembina (IV/a)

01-04-2016

INNA ISKANTRIANA, SH, MH. 2 NIP : 19581013 198603 1 004 MOHAMMAD NAJIB, SH, MH. 3 NIP : 19630213 198903 1 003 H.DEDE MUTTAKIN., SH. M.Hum. 4 NIP : 19650625 198903 1 003 JARA LUMBAN RAJA, SH, MH. 5 NIP : 19660709 198903 1 003 M. ROZI, SH, MH. 6 NIP : 19600728 199203 1 003 7

DASWATI, SH, MH.

36

Panitera

20-09-

S.2

2016


NIP : 19620703 198312 2 001 Dra. HJ. HARIDAH SULKAM, MH. 8

MOHAMMAD RUSTADI, SH. NIP : 19610422 198303 1 002 RUSMANTO, SH 10 NIP : 19620221 199303 1 001 SUMINARMI, SH, MH 11 NIP : 19620912 198503 2 004 TARMUDI, SH. 12 NIP : 19610310 199303 1 001 HJ. TUTI WILDHANI LUBIS, SH 13 NIP : 19650818 199403 2 002 ZUHERMA, SH 14 NIP : 19630820 198402 2 001 HJ. SULISTYANINGSIH, SH 15 NIP : 19620316 198303 2 001 RIDWAN, SH 16 NIP : 19570325 198303 1 005 RINI KUSTANTI, SH 17 NIP : 19651022 199203 2 001 SUHARNI, SH 18 NIP : 19581206 197903 2 001 WIJATMOKO, SH 19 NIP : 19671201 199203 1 009 WAHMUADI, SH 20 NIP : 19620206 198011 1 001 SLAMET HIDAYAT, SH 21 NIP : 19661204 199103 1 004 SCHARLEY POLNAYA, SH 22 NIP : 040071363 23

TRI HENDRAWATI, SH

37

2005

Pembina (IV/a)

01-04-2016

Panitera Pengganti

09-01-2012

S.2

Penata Tk. I (III/d)

01-04-2000

Panitera Pengganti

28-04-2015

S.1


01-04-2001

Panitera Pengganti

02-06-2002

S.1


01-04-2002

Panitera Pengganti

17-06-2002

S.2


01-04-2005

Panitera Pengganti

03-10-2014

S.1


01-04-2006

Panitera Pengganti

02-02-2000

S.1


01-04-2006

Panitera Pengganti

15-08-2005

S.1


01-04-2006

Panitera Pengganti

03-10-2014

S.1


01-04-2007

Panitera Pengganti

25-10-1999

S.1


01-04-2007

Panitera Pengganti

20-09-2005

S.1


01-04-2008

Panitera Pengganti

27-05-1999

S.1


01-04-2008

Panitera Pengganti

25-07-2002

S.1

Penata Tk. I (III/d))

01-04-2008

Panitera Pengganti


01-10-2008

Panitera Pengganti

30-04-2004

S.1


01-04-2011

Panitera Pengganti

09-06-2010

S.1

24-09-2003

S.1

NIP : 19660629 198603 2 001

9

Pengganti

Penata Tk. I

01-10-2011

Panitera

S.1

2016


NIP : 19681217 199003 2 001 LELY SUCIATI, SH 24 NIP : 19650728 198603 2 001 HJ. PURWATI HAZIMAH, SH 25 NIP : 19590819 197901 2 001 ELI YUNANI, SH 26 NIP : 19700808 199903 2 004 MUJIONO, SH 27 NIP : 19680414 199303 1 004 INA SUSILAYANTI, SH 28 NIP : 19611205 198602 2 001 IRSYAF LUBIS, SH 29 NIP : 19710826 200112 1 002 BUDHYAWAN KRISTIANTO, SH 30 NIP : 19690226 199303 1 001 MIRWANSYAH, SH 31 NIP : 19691004 199803 1 006 H. ACHMAD NURJAMAN, SH, MH 32 NIP : 19680518 199103 1 001 KARJO, SH 33 NIP : 19571218 197902 1 001 ROMLI, SH 34 NIP. 19660929 198803 1 004

(III/d)

Pengganti


01-10-2011

Panitera Pengganti

17-03-2011

S.1


01-10-2012

Panitera Pengganti

19-03-1982

S.1


01-10-2013

Panitera Pengganti

01-06-2005

S.1


01-10-2013

Panitera Pengganti

20-06-2006

S.1


01-04-2014

Panitera Pengganti

26-07-2006

S.1


01-04-2014

Panitera Pengganti

19-03-2013

S.1


01-10-2014

Panitera Pengganti

01-06-2005

S.1


01-04-2015

Panitera Pengganti

11-02-2013

S.1


01-10-2015

Panitera Pengganti

01-06-2005

S.1


01-10-2016

Panitera Pengganti

26-03-2015

S.1

Penata Muda Tk.I (III/b)

01-10-2016

Panitera Pengganti

26-07-2006

S.1

Penata (III/c)

01-04-2014

Panitera Pengganti

04-03-2013

S.1

Penata (III/c)

01-10-2014

Panitera Pengganti

25-01-2016

S.2

Penata (III/c)

01-04-2016

Panitera Pengganti

20-06-2016

S.2


01-10-2014

Panitera Pengganti

21-11-2014

S.2

MARTHA ASRI KUSUMA, SH, M.Hum 35 NIP. 19820527 200112 2 002

36

ROMU SANTA MANGADAR SH. MH. NIP. 19801209 200112 2 001 PUDJI SUMARTONO, SH.MH.

37 NIP. 19720625 200112 1 002 FITRI WAHYUNI ARIGAYO, SH, MH 38 NIP. 19701129 199903 2 002

38

2016


SUMARNI 39 NIP : 040038907 DIDIK IKA KARANA 40 NIP : 19640320 198603 1 004 MAHER 41 NIP : 19600604 198203 1 003 RUDI HERMANTO 42 NIP. 19780816 200205 1 001 HERU JAFISA, SH 43 NIP : 040079312


01-04-2001

Jurusita

23-09-1993

SMA


01-04-2006

Jurusita

15-02-1999

SMA


01-10-2007

Jurusita

22-01-2003

SMA

Pengatur Tk.I (II/d)

01-04-2014

Jurusita

05-06-2015

SMA

Penata Muda (III/a)

01-04-2012

Jurusita

26-05-2016

S.1

c. Data Jurusita Pengganti PANGKAT No.

NAMA DAN NIP

GOLONGAN

JABATAN

PENDIDIKAN

5

6

TMT RUANG 1

2 ETTY PUSPIATI, SH

1 NIP : 040042503 MIRA JUANA, SH 2 NIP : 040042504 BOBY HERTANTO, SH 3 NIP : 19820205 200912 1 001 SOFIA RACHMAWATI, SE 4 NIP : 19821027 200912 2 005 FRIDA APRIANI, SH 5 NIP : 19840419 200904 2 009 YENSI RENI 6 NIP : 19610822 198203 2 003 7

SAUT ROBERT PAKPAHAN

39

3

4

Penata Tk.I (III/d)

01-10-2012

Jurusita Pengganti

Sarjana

Penata Tk.I (III/d)

01-04-2014

Jurusita Pengganti

Sarjana


01-10-2009

Jurusita Pengganti

Sarjana


01-04-2001

Jurusita Pengganti

Sarjana


01-04-2002

Jurusita Pengganti

Sarjana


01-10-2002

Jurusita Pengganti

SMEA


01-04-2003

Jurusita Pengganti

SMA

2016


NIP : 19590816 198901 1 001 LENI MARLINA, SH 8 NIP : 19840918 200904 2 010 IRMA ROSMAWATI, SH 9 NIP : 19850526 200912 2 003

10

HENRYAN LEKSOWIBOWO, SH


01-04-2004

Jurusita Pengganti

Sarjana


01-10-2006

Jurusita Pengganti

Sarjana


01-04-2007

Jurusita Pengganti

Sarjana

Penata (III/c)

01-04-2008

Jurusita Pengganti

Sarjana

Penata (III/c)

01-10-2012

Jurusita Pengganti

Pasca Sarjana


01-04-2009

Jurusita Pengganti

SMA


01-04-2009

Jurusita Pengganti

SMEA

Penata Muda Tk.I (III/c)

01-04-2014

Jurusita Pengganti

Sarjana

Penata Muda (III/a)

01-04-2010

Jurusita Pengganti

Sarjana


01-04-2007

Jurusita Pengganti

SMEA


01-04-2007

Jurusita Pengganti

SMA


01-05-2012

Jurusita Pengganti

Sarjana


01-04-2013

Jurusita Pengganti

Sarjana


01-04-2013

Jurusita Pengganti

Sarjana

NIP : 19871120 200912 1 004 WUWUK TRININGSIH, SH 11 NIP : 19620503 198503 2 002 DIMAS PRATOMO, SH, M.Si 12 NIP : 19800810 200604 1 002 SYAHRIZAL 13 NIP : 19670206 198903 1 003 YATI INDRIYATI 14 NIP : 19681223 199003 2 001

15

ARRIEF ROMY WIBOWO, SH NIP : 19770317 200604 1 006 FRAND ARIANTHA, SH

16 NIP : 19800412 201101 1 017 KARNINGSIH 17 NIP : 19661207 198803 2 001 WASKITO 18 NIP : 19691001 199103 1 006 DWI WIDIYARTI, SH 19 NIP : 19850507 200805 2 001 FARIDA USEMAHU, SH 20 NIP : 19780106 200012 2 001 21

IKA MARDIKA NINGSIH, SH

40

2016


NIP : 19770817 200112 2 002

22

MAULANA MUHAMAD, SH


01-04-2010

Jurusita Pengganti

Sarjana

Penata Muda (III/a)

01-04-2004

Jurusita Pengganti

Sarjana


01-04-2006

Jurusita Pengganti

SMA

Penata Muda (III/a)

01-04-2007

Jurusita Pengganti

Sarjana

Penata Muda (III/a)

01-10-2007

Jurusita Pengganti

SMA

Penata Muda (III/a)

01-04-2009

Jurusita Pengganti

SMA

Pengatur (II/c)

01-02-2013

Jurusita Pengganti

SMA

Penata Muda (III/a)

01-02-2009

Jurusita Pengganti

Sarjana

Pengatur (II/c)

01-02-2009

Jurusita Pengganti

SMK

Penata Muda (III/a)

01-04-2010

Jurusita Pengganti

Sarjana

Penata Muda (III/a)

01-04-2010

Jurusita Pengganti

Sarjana

Penata Muda (III/a)

01-10-2015

Jurusita Pengganti

Sarjana

Penata Muda (III/a)

01-04-2016

Jurusita Pengganti

Sarjana

NIP : 220003357

23

RIRY PRATIWI NURDIAN, SE NIP : 19811030 201101 2 007 MOCHAMAD TAUFIK

24 NIP : 040054798 EDY SUJUDY SYAM 25 NIP : 040069700 TUJIYA 26 NIP : 040060112 AMINULLOH 27 NIP : 040065748 ARWAIDI 28 NIP : 220001705 WIKE RAHMAWATI, SH 29 NIP : 220001711 HARIYANTO WAHYUDI 30 NIP : 220001715 EDWIN KOMARUDIN, SH 31 NIP : 19690724 200604 1 001

32

SRI PURWATI WINDY ASTUTI, SH NIP : 19780325 200604 2 002

33

A. A. AYU CHOMALEA DEWI NIP : 19840806 200604 2 001 YULIANA ROSMAWATI

34 NIP : 19870730 200604 2 001

41

2016


PUJI RUDOLF TAMPUBOLON

35

Pengatur (II/c)

01-04-2006

Jurusita Pengganti

STM

Penata Muda (III/a)

30-05-2014

Jurusita Pengganti

Sarjana

Penata Muda (III/a)

01-04-2016

Jurusita Pengganti

Sarjana

Pengatur Tk. I (II/d)

30-05-2014

Jurusita Pengganti

ALTRI


01-04-2010

Jurusita Pengganti

ALTRI

Pengatur (II/c)

30-05-2014

Jurusita Pengganti

ALTRI

Penata Muda (III/a)

05-03-2012

Jurusita Pengganti

Sarjana


05-03-2012

Jurusita Pengganti

ALTRI

Penata Muda (III/a)

05-03-2012

Jurusita Pengganti

Sarjana

NIP : 220004144 LUSTY APRILIA, SH 36 NIP : 19850426 200912 2 005 EVA YULIANTY, SH 37 NIP : 19840719 200904 2 008 CAHYA MULYANTO, Amd 38 NIP : 19850715 200912 1 007 WICAKSONO YULI ANGGORO, Amd

39

NIP : 198607052009041005 BREMA IMANTHA, Amd 40 NIP : 19880306 201101 1 007 AIDA ROSALINA MANULANG, SE

41

NIP : 19820519 201101 2 001 FERAHATIN, Amd. 42 NIP : 220005106 LIA CANDRA, SH 43 NIP : 198211282009042005

4. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial a.

Data Pejabat Struktural PANGKAT

NO.

NAMA

1

2 CORIANA JULVIDA S., SH., MH.

1 NIP : 19641007 199103 2 002

42

JABATAN PENDIDIKA N

GOLONGAN RUANG

TMT

NAMA

TMT

4

5

6

7

8


01-042016

10-122015

S.2

Panitera

2016


RINI SUMARNINGSIH, SH., MM. 2 NIP. 19620106 198703 2 001

Pembina Tk.I (IV/b)

01-102011

Sekretaris

27-072016

S.2

Pembina (IV/a)

01-102009

Kabag Umum

29-122015

S2

Pembina (IV/a)

01-102010

Wakil Panitera

23-102015

S.2

Pembina (IV/a)

01-042010


26-032015

S.2

Pembina (IV/a)

01-042016

Panitera Muda Hukum

23-102015

S.2

Pembina (IV/a)

01-042013

Psnietra Muda Pidana

23-102015

S.2


01-042015

Kasubbag Kepegawaian

01-112010

S1

Penata (III/c)

01-042013

Kasubbag Umum dan Keuangan

28-122015

S2

EKO SUJATMIKO, SH, MM 3

NIP : 19671121 198804 1 001 INNA ISKANTRIANA, SH, MH.

4 NIP : 19581013 198603 1 004 MOHAMMAD NAJIB, SH, MH. 5 NIP : 19630213 198903 1 003 H.DEDE MUTTAKIN., SH. M.Hum. 6 NIP : 19650625 198903 1 003 JARA LUMBAN RAJA, SH, MH. 7 NIP : 19660709 198903 1 003 H. MOH YUDHAWANTO, SH 8 NIP : 19650711 198703 1 001 YUYUN RUSMULIANTY, SE, MM. 9 NIP : 19761218 200604 2 002

43

2016


b.

Data Pegawai/Karyawan PANGKAT

NO.

NAMA

1

2 ETTY PUSPIATI, SH

1 NIP : 040042503 MIRA JUANA, SH 2 NIP : 040042504 BOBY HERTANTO, SH 3 NIP : 19820205 200912 1 001 SOFIA RACHMAWATI, SE 4 NIP : 19821027 200912 2 005 FRIDA APRIANI, SH 5 NIP : 19840419 200904 2 009 YENSI RENI 6 NIP : 19610822 198203 2 003

7

SAUT ROBERT PAKPAHAN

JABATAN PENDIDIKAN

GOLONGAN RUANG

TMT

NAMA

TMT

4

5

6

7

8

Penata Tk.I (III/d)

01-10-2012

Staff Kepaniteraan Hukum

Sarjana

Penata Tk.I (III/d)

01-04-2014

Staff Sub Bagian Umum dan Keuangan

Sarjana


01-10-2009


Sarjana


01-04-2001

Staff Sub Bag. Kepegawaian , ORTALA

Sarjana


01-04-2002

Staff Kepaniteraan Perdata

Sarjana


01-10-2002


SMEA


01-04-2003


SMA


01-04-2004


Sarjana


01-10-2006


Sarjana


01-04-2007

Staff Kepaniteraan Pidana

Sarjana

Penata (III/c)

01-04-2008


Sarjana

Penata (III/c)

01-10-2012

Staff Sub Bag. Perencanaan, IT & Pelaporan

Pasca Sarjana


01-04-2009


SMA

NIP : 19590816 198901 1 001 LENI MARLINA, SH 8 NIP : 19840918 200904 2 010 IRMA ROSMAWATI, SH 9 NIP : 19850526 200912 2 003

10

HENRYAN LEKSOWIBOWO, SH NIP : 19871120 200912 1 004 WUWUK TRININGSIH, SH

11 NIP : 19620503 198503 2 002

12

DIMAS PRATOMO, SH, M.Si NIP : 19800810 200604 1 002

13

44

SYAHRIZAL


2016

NIP : 19670206 198903 1 003 YATI INDRIYATI 14 NIP : 19681223 199003 2 001

15

ARRIEF ROMY WIBOWO, SH


01-04-2009


SMEA

Penata Muda Tk.I (III/c)

01-04-2014


Sarjana

Penata Muda (III/a)

01-04-2010


Sarjana


01-04-2007


SMEA


01-04-2007


SMA


01-05-2012


Sarjana


01-04-2013


Sarjana


01-04-2013


Sarjana


01-04-2010


Sarjana

Penata Muda (III/a)

01-04-2004


Sarjana


01-04-2006


SMA

Penata Muda (III/a)

01-04-2007


Sarjana

Penata Muda (III/a)

01-10-2007


SMA

Penata Muda (III/a)

01-04-2009


SMA

NIP : 19770317 200604 1 006 FRAND ARIANTHA, SH 16 NIP : 19800412 201101 1 017 KARNINGSIH 17 NIP : 19661207 198803 2 001 WASKITO 18 NIP : 19691001 199103 1 006 DWI WIDIYARTI, SH 19 NIP : 19850507 200805 2 001 FARIDA USEMAHU, SH 20 NIP : 19780106 200012 2 001

21

IKA MARDIKA NINGSIH, SH NIP : 19770817 200112 2 002

22

MAULANA MUHAMAD, SH NIP : 220003357

23

RIRY PRATIWI NURDIAN, SE NIP : 19811030 201101 2 007 MOCHAMAD TAUFIK

24 NIP : 040054798 EDY SUJUDY SYAM 25 NIP : 040069700 TUJIYA 26 NIP : 040060112 AMINULLOH 27 NIP : 040065748

45


ARWAIDI 28

Pengatur (II/c)

01-02-2013


SMA

Penata Muda (III/a)

01-02-2009


Sarjana

Pengatur (II/c)

01-02-2009


SMK

Penata Muda (III/a)

01-04-2010


Sarjana

Penata Muda (III/a)

01-04-2010


Sarjana

Pengatur (II/c)

01-04-2010


Sarjana

Pengatur (II/c)

01-04-2010


Sarjana

Pengatur (II/c)

01-04-2006


STM

Penata Muda (III/a)

30-05-2014


Sarjana


30-05-2014


Sarjana


30-05-2014


ALTRI


01-04-2010


ALTRI

Pengatur (II/c)

30-05-2014


ALTRI

Penata Muda (III/a)

05-03-2012


Sarjana

NIP : 220001705 WIKE RAHMAWATI, SH 29 NIP : 220001711 HARIYANTO WAHYUDI 30 NIP : 220001715 EDWIN KOMARUDIN, SH 31 NIP : 19690724 200604 1 001

32

SRI PURWATI WINDY ASTUTI, SH

2016

NIP : 19780325 200604 2 002

33

A. A. AYU CHOMALEA DEWI NIP : 19840806 200604 2 001 YULIANA ROSMAWATI

34 NIP : 19870730 200604 2 001

35

PUJI RUDOLF TAMPUBOLON NIP : 220004144 LUSTY APRILIA, SH

36 NIP : 19850426 200912 2 005 EVA YULIANTY, SH 37 NIP : 19840719 200904 2 008

38

CAHYA MULYANTO, Amd NIP : 19850715 200912 1 007

39

WICAKSONO YULI ANGGORO, Amd NIP : 198607052009041005 BREMA IMANTHA, Amd

40 NIP : 19880306 201101 1 007

41

AIDA ROSALINA MANULANG, SE NIP : 19820519 201101 2 001

46


FERAHATIN, Amd. 42 NIP : 220005106 LIA CANDRA, SH 43 NIP : 198211282009042005 DARMA SETRI 44 NIP : 19720424 199203 2 002 YULIYANTI, SH 45 NIP : 19800714 200904 2 005 NAS ARIZAL, SH 46 NIP : 19850420 201212 1 001 YUNIAR PRAPTIWI, SH 47 NIP : 19870617 201212 2 001 INDAH PRATIWIE, SE 48 NIP : 19880626 201101 2 025 PATAR FERDINAND, SH 49 NIP : 19890124 201212 1 002

50

CANDRA BUDI KURNIAWAN, SH


05-03-2012


ALTRI

Penata Muda (III/a)

05-03-2012


Sarjana

Penata Muda (III/a)

01-04-2012


SMA

Penata Muda (III/a)

01-04-2003


Sarjana

Penata Muda (III/a)

01-04-2003


Penata Muda (III/a)

01-04-2003


Penata Muda (III/a)

01-04-2003


Penata Muda (III/a)

01-04-2003


Penata Muda (III/a)

01-04-2003

Staff Sub Bag. Perencanaan, IT & Pelaporan

Sarjana


01-04-2003


ALTRI


01-04-2011


Penata Muda (III/a)

01-10-2014



01-04-2013


Sarjana


01-04-2015


Sarjana


01-10-2012


ALTRI

NIP : 19890612 201212 1 001 DESY SULASTRI, A.Md 51 NIP : 19810906 200912 2 002 PRABOWO 52 NIP. 19631214 199103 1 001

53

BRURY ENGGELBERT ONASIS RUSSEL

2016

Sarjana

Sarjana

Sarjana

Sarjana

NIP. 19691025 199203 1 010 YUNIWATI, ST 54 NIP. 19801120 200904 2 004 GERRY OZORA, S.Ikom 55 NIP. 19851106 201101 1 009

56

MOHAMMAD GALIH ASHARI, A.Md NIP. 19850126 200805 1 001

47

2016


MARGIYANTO 57 NIP. 19670729 201408 1 001 MASNGUDIN 58 NIP. 19670729 201408 1 001

Pengatur Muda (II/a)

01-08-2014


SMA

Pengatur Muda (II/a)

01-08-2014


SMEA

5. Promosi dan Mutasi No. Nama

Jabatan Lama

Jabatan Baru

PEGAWAI MASUK 1.

NAWAWI POMOLANGO, SH. NIP : 19620228 198803 1 003

2.

NIP : 19610720 198803 1 006 IDA AYU PUSPA ADI, SH .

5.

NIP : 19610907 198803 2 002 BOEDI SOESANTO, SH .

7.

KPN Palu

WKPN Jakarta Timur

KPN Makale

Hakim Madya Utama PN. Jakarta Timur

Hakim Madya Utama PN. Bekasi


Hakim Utama Muda PN. Semarang

Hakim Utama Muda PN.Jakarta Timur

Hakim Madya Utama PN. Bekasi Hakim Madya Utama PN. Bandung

Hakim Madya Utama PN. Jakarta Timur Hakim Madya Utama PN. Jakarta Timur

Panitera Pengganti PN. Bogor

Panitera Pengganti PN. Jakarta Timur

Hakim Madya Utama PN. Semarang


Hakim Madya Utama PN. Surakarta


Panitera Pengganti PN. Bogor

Panitera Pengganti PN. Jakarta Timur

GEDE ARIAWAN, SH, MH.

4.

6.

KPN Jakarta Timur

SUTARTO, SH., M.Hum. NIP : 19620421 198803 2 003

3.

KPN Samarinda

NIP : 19581220 198612 1 001 SURUNG SIMANJUNTAK, SH, M.Hum NIP : 19610822 198803 1 002 TIROLAN NAINGGOLAN, SH NIP : 19620613 198803 2 001

8.

ROMU SANTA MANGADAR SH. MH. NIP. 19801209 200112 2 001

9.

SITI JAMZANAH, SH., MH. NIP: 19590723 198803 2 002

10. TRI ANDITA J, SH., M.Hum. NIP : 19620430 198903 2 003

11. PUDJI SUMARTONO, SH.MH. NIP. 19720625 200112 1 002

12. HJ. ARUMNINGSIH, SH., MH. NIP : 19541014 197602 2 001

13. MUHAMAD SIRAD, SH., MH. NIP : 19621105 198903 1 005

14. H. POPOP R. TIRTA K. SH., MH.

Hakim Madya Utama PN. Bale Hakim Madya Utama PN. Bandung Jakarta Timur

Hakim Madya Utama PN. Bale Hakim Madya Utama PN. Bandung Jakarta Timur Hakim Madya Muda PN. Pemalang

Hakim Madya Muda PN. Jakarta Timur

NIP : 19640824 199212 1 001

15. SAPTA DIHARJA, SH., M.Hum.

48

KPN Kotobaru

Hakim Madya Muda PN.

Ket

2016


NIP : 19620707 199212 1 001

16. JESDEN PURBA, SH.

Jakarta Timur Hakim Utama Muda PN. Jakarta Timur

Hakim Utama Muda PN. Jakarta Timur

Hakim Utama Muda PN. Bekasi


NIP : 19571209 198512 1 001

17. Rr. ENDAH HARYUNI, SH. NIP : 19610205 198703 2 003

18. RINI SUMARNINGSIH, SH., MM.

Kepala Bagian Pemberhentian Sekretaris PN. Jakarta Timur & Pensiun Biro Kepeg. BUA

NIP. 19620106 198703 2 001

PEGAWAI KELUAR 1. 2.

NOVRAN VERIZAL, SH., MH. NIP : 19591114 198803 1 001 EVA RUZANA, SH. NIP : 19730831 199903 2 005

Panitera/Sekretaris PN. Jakarta Panitera Pengganti PT. Bandung Timur Panitera Pengganti PN. Staff PN. Jakarta Timur Cibinong

3.

AGUS SARDJIANTO, SKOM.SH.MH Panitera Pengganti PN. Jakarta Panitera Muda Perdata PN. NIP : 19740831 200112 1 002 Timur Bogor

4.

MIN SETIADHI,SH NIP : 19741204 199804 1 001

Staff PN. Jakarta Timur

Panitera Pengganti PN. Cibinong

5.

SARWEDI, SH.MH. NIP : 19591029 197903 1 001


Hakim Utama Muda PN. Surabaya

6.

RUKMAN HADI, SH. MSi NIP : 19580315 198612 1 001

Hakim Utama Madya PN. Jakarta Timur

Hakim Utama Madya PN. Bandung

7.

RAMLI RIZAL, SH. MH. NIP : 19610722 198803 1 002


Hakim Madya Utama PN. Bekasi

8.

H. YAHYA SYAM, SH.MH. NIP : 19580605 198503 1 004 DEWI RESMIATI, SH NIP : 19620411 199403 2 001

KPN Jakarta Timur

Hakim Tinggi PT. Makassar

9.

Panitera Pengganti PN Jakarta Panitera Pengganti PN Timur Jakarta Selatan

10. ARTHA THERESIA, SH.MH. NIP : 19620421 198803 2 003 11. BONTOR ARUAN, SH.MH. NIP : 19600116 198612 1 001

WKPN Jakarta Timur

KPN Tanjung Karang


Hakim Tinggi PT. Palu

12. ABDUL HUTAPEA, SH.MH. NIP : 19590826 198702 1 001


Hakim Tinggi PT. Palu

13. R. SABARUDDIN ILYAS, SH., M.HUM NIP : 19580327 198603 1 005


Hakim Tinggi PT. Bangka Belitung

14. RAMLAN, SH.MH. NIP : 19600612 198612 1 001


Hakim Tinggi PT. Jayapura

15. MAURID SINAGA SH.M.Hum NIP : 19580121 198603 1 004


Hakim Tinggi PT Maluku Utara

49

2016


16. BARMEN SINURAT, SH. NIP : 19571106 198612 1 001


Hakim Tinggi PT. Kupang

17. AMIR R. ROCHYANA, SH. NIP : 19841221 200805 1 001

Staff PN Jakarta Timur

Panitera Pengganti PN Karawang

a. Promosi dan Mutasi Staff No

Nama

Gol.

1

2

3

1.

EVA RUZANA, SH. NIP : 19730831 199903 2 005

III/c

2.

MIN SETIADHI,SH NIP : 19741204 199804 1 001

III/d

3.

AMIR R. ROCHYANA, SH. NIP : 19841221 200805 1 001 HERU JAFISA, SH. NIP. 19850923 200312 1 002

4.

Pangkat/Jabatan Lama Pangkat/Jabatan Baru

4

No. SK Pengangkatan

5

6



2071/DjU/SK/KP04.5/12/2015



2071/DjU/SK/KP04.5/12/2015

III/a

Jurusita Pengganti PN Jakarta Timur

Panitera Pengganti PN Karawang

1726/DjU/SK/KP04.05/11/2016

III/a

Jurusita Pengganti PN Jakarta Timur

Jurusita PN. Jakarta 877/DJU/SK/KP04.5/5/2016 Timur

6.

b. Pengisian Jabatan Ketua, Wakil dan Hakim 7.

No

Nama

1 1.

2 NAWAWI POMOLANGO, SH.

Gol.

Pangkat/Jabatan Lama

3

4

SUTARTO, SH., M.Hum.

GEDE ARIAWAN, SH, MH.

4.

IDA AYU PUSPA ADI, SH .

BOEDI SOESANTO, SH .

KPN Palu

Nomor:782/DjU/SK/KP04. 5/4/2016, Tanggal 22 April WKPN Jakarta Timur 2016

KPN Makale

IV/c

NIP : 19610907 198803 2 002

5.

KPN Jakarta Timur

IV/c

NIP : 19610720 198803 1 006

Nomor: 1988/DjU/SK/KP04.5/11/20 Hakim Madya Utama 16, Tanggal 30 November PN. Jakarta Timur 2015

Nomor: Hakim Madya Utama Hakim Madya Utama 1885/DjU/SK/KP04.5/5/201 PN. Jakarta Timur PN. Bekasi 6, Tanggal 28 Oktober 2016

IV/c Hakim Utama Muda PN. Semarang

NIP : 19581220 198612 1 001

6 Nomor: 782/DjU/SK/KP04.5/4/201 6, Tanggal 22 April 2016

KPN Samarinda IV/d

NIP : 19620421 198803 2 003

3.

5

IV/d

NIP : 19620228 198803 1 003

2.

Pangkat/Jabatan Baru No. SK Pengangkatan

Hakim Utama Muda PN.Jakarta Timur

Nomor: 1885/DjU/SK/KP04.5/5/201 6, Tanggal 28 Oktober 2016

6.

SURUNG SIMANJUNTAK, SH, M.Hum, NIP : 19610822 198803 1 002

IV/c

Nomor: Hakim Madya Utama Hakim Madya Utama 1885/DjU/SK/KP04.5/5/201 PN. Bekasi PN. Jakarta Timur 6, Tanggal 28 Oktober 2016

7.

TIROLAN NAINGGOLAN, SH

IV/c

Nomor: Hakim Madya Utama Hakim Madya Utama 1885/DjU/SK/KP04.5/5/201

NIP : 19620613 198803 2 001

50

2016


PN. Bandung SITI JAMZANAH, SH., MH.

8.

TRI ANDITA J, SH., M.Hum.

Nomor: Hakim Madya Utama Hakim Madya Utama 66/DjU/SK/KP04.5/2/2016, PN. Semarang PN. Jakarta Timur Tanggal 04 Februari 2016

IV/c

Nomor: Hakim Madya Utama Hakim Madya Utama 66/DjU/SK/KP04.5/2/2016, PN. Surakarta PN. Jakarta Timur Tanggal 04 Februari 2016

IV/c

Nomor: Hakim Madya Utama Hakim Madya Utama 864/DjU/SK/KP04.5/5/2016 PN. Bale Bandung PN. Jakarta Timur , Tanggal 2 Mei 2016

IV/b

Nomor: Hakim Madya Utama Hakim Madya Utama 864/DjU/SK/KP04.5/5/2016 PN. Bale Bandung PN. Jakarta Timur , Tanggal 2 Mei 2016

NIP : 19620430 198903 2 003

8.

HJ. ARUMNINGSIH, SH., MH. NIP : 19541014 197602 2 001

9.

MUHAMAD SIRAD, SH., MH. NIP : 19621105 198903 1 005

10.. H. POPOP R. TIRTA K. SH., MH.

IV/b

NIP : 19640824 199212 1 001

11.

SAPTA DIHARJA, SH., M.Hum.

Hakim Madya Muda PN. Pemalang


Nomor: 864/DjU/SK/KP04.5/5/2016 , Tanggal 2 Mei 2016

KPN Kotobaru






Hakim Utama Muda PN. Bekasi



IV/b

NIP : 19620707 199212 1 001

12.

JESDEN PURBA, SH.

IV/b

NIP : 19571209 198512 1 001

13.

Rr. ENDAH HARYUNI, SH. NIP : 19610205 198703 2 003

8.

IV/b

Kenaikan Pangkat a. Kenaikan Pangkat Reguler Per April 2016 Hakim PP dan Staff

6, Tanggal 28 Oktober 2016

IV/c

NIP: 19590723 198803 2 002

9.

PN. Jakarta Timur

: 08 orang : 11 orang

Per Oktober 2016 Hakim : 02 orang PP dan Staff : 06 orang

B. Keadaan Perkara Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Jakarta Timur adalah menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diterimanya. Untuk dapat mengetahui pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, perlu dilakukan suatu penilaian sampai sejauh mana capaian penyelesaian perkara

51

2016


tersebut dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Selama tahun 2016, Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah berhasil menyelesaikan 1.359 perkara pidana dari 1.367 perkara pidana yang masuk ditambah sisa perkara tahun 2015 sejumlah 286 perkara sehingga keseluruhan berjumlah 1.653 perkara pidana dan dalam prosentase penyelesaianannya mencapai 82,2% Sedangkan untuk Perkara Perdata, telah berhasil menyelesaikan 562 Perkara dari 921 perkara perdata yang merupakan 376 sisa tahun 2015 dan 545 perkara yang masuk tahun 2016 sehingga penyelesaiannya mencapai (60%). Berikut grafik / tabel keadaan perkara Pidana dan Perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam tahun 2016.

1. Rekapitulasi Perkara a. Perkara Perdata Matriks Perkara Perdata Gugatan Tahun 2016 Perkara No. Bulan Sisa Masuk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Total

376 383 412 422 451 433 433 431 425 395 378 345 359

50 49 47 52 52 39 24 50 37 38 59 48 545

Putus 43 20 37 23 70 39 26 56 67 55 92 34 562

Matriks Perkara Perdata Permohonan Tahun 2016 Perkara No. Bulan Sisa Masuk Putus 1 2 3 4

52

Januari Pebruari Maret April

51 69 79 95

42 41 49 52

24 31 33 35

2016


5 6 7 8 9 10 11 12

Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Total

112 87 99 102 47 25 30 53

48 41 29 55 57 54 71 53 592

73 29 26 110 79 49 48 29 566

Matriks Perkara Perdata Tahun 2016 Perkara No. Sisa Masuk 1

305

Putus

38

8

Matriks Upaya Hukum Banding Perkara Perdata Gugatan No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Bulan Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Jumlah

Sisa

Masuk

Kirim

Cabut

209 214 206 208 213 212 215 214 211 212 209 217 224

6 7 14 12 11 14 6 12 10 13 15 17 137

15 11 7 10 10 5 13 9 14 6 9 109

1 1 2 1 2 2 2 1 1 13

Matriks Upaya Hukum Kasasi Perkara Perdata Gugatan No. 1 2 3 4

53

Bulan Januari Pebruari Maret April

Sisa

Masuk

Kirim

Cabut

TMS

32 38 38 34

6 4 6 1

3 9 3

1 -

1 -

2016


5 6 7 8 9 10 11 12

Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Jumlah

32 29 26 22 29 30

4 3 2 7 4 6 4 6 53

7 6 5 3 2 6 7 51

-

1 1

Matriks Upaya Hukum Peninjauan Kembali Perkara Perdata Gugatan No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Sisa

Masuk

Kirim

Cabut

20 20 20 17 17 15 15 16 17 18

2 1 1 1 1 1 2 1 2 12

2 3 1 4 1 1 1 2 2 17

-

b. Perkara Pidana Matriks Perkara Pidana Biasa Tahun : 2016 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

54

Bulan Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember

Sisa

Perkara Masuk

Putus

286 219 238 244 196 243 387 381 395 355 285

107 126 108 92 116 183 43 156 109 93 104

174 107 102 140 69 39 49 142 149 163 146

2016


12

Desember Total

243 294

133 1367

82 1359

Matriks Perkara Cepat (Lalu Lintas) Tahun 2016 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Bulan Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember

Sisa -

Total

Perkara Masuk

Putus

21.459 17.638 20.501 8.964 18.360 25.277 10.699 10.905 11.943 12.318 27.077 12.988

21.459 17.638 20.501 8.964 18.360 25.277 10.699 10.905 11.943 12318 27.077 12.988

198.129

198.129

Matriks Perkara Cepat (Ringan) Tahun 2016 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Bulan Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Total

55

Sisa

Perkara Masuk

Putus

-

1 70 1 76 79 44 75 1 2 1

1 70 1 76 79 44 75 1 2 1

350

350

2016


Matriks Perkara Anak Tahun 2016 No.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Bulan

Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Total

Perkara Masuk Putus

Sisa Tahun Lalu 2 3 3 2 1 3 2 2 4 6 7 9 2

2 2 2 1 3 2 3 2 3 3

1 2 3 2 1 1 1 1 1 -

Sisa Bulan ini 3 3 2 1 3 2 2 4 6 7 9 12

23

13

12

Matriks Upaya Hukum Perkara Pidana Biasa Tahun 2016 No.

Bulan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember

Perkara Putus 174 107 102 140 69 39 49 142 149 163 146 82

Banding

Kasasi

4 2 3 6 14 8 2 3 8 8 5 1

2 4 2 2 0 3 0 5 1 1 4 3

PK

Ket.

Matriks Perkara Pidana Banding Tahun 2016 No. 1 2 3 4

56

Bulan Januari Pebruari Maret April

Sisa

Perkara Banding Masuk Kirim 4 2 3 6

9 2 3 8

2016


5 6 7 8 9 10 11 12

Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember

14 8 2 3 8 8 5 1

3 8 3 6 8 5 6 6

Total

64

67

Matriks Upaya Hukum Kasasi Perkara Pidana Tahun 2016 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Sisa

Masuk

Kirim

TMS

77 74 73 72 66 60 61 54 54 49 45 42

2 4 2 2 0 3 0 5 1 1 4 3 27

4 4 3 8 6 1 7 5 6 5 7 2 58

1 1 1 1 4

Matriks Upaya Hukum PK Tahun 2016 Jenis Pidana Ringan Pidana Umum Pidana Khusus Perdata Umum Perdata Khusus

Putus

Kasasi

PK

Ket.

2. Rasio perkara Terhadap Majelis Organisasi atau perusahaan yang baru berkembang maupun yang telah maju tidak dapat lepas dari peran sumber daya manusia yang berada di dalam organisasi.Peran sumber daya manusia (SDM) didalam sebuah organisasi sangat penting karena SDM yang

57

2016


melakukan seluruh kegiatan dalam rangka memenuhi tujuan dari organisasi.

Pentingnya

peran

SDM

yang

berada

di

dalam

organisasi,membuat organisasi perlu melakukan perencanaan sumber daya

manusia

dengan

baik

agar

tercapainya

tujuan

organisasi.Pengadilan Negeri Jakarta Timur merupakan salah satu pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan umum. Dalam proses pelayanan

peradilan,

Pengadilan

Negeri Jakarta Timur

membutuhkan tenaga hakim yang dapat melayani para pencari keadilan dalam memutus perkara, sehingga diperlukan perencanaan sumber

daya

manusia

(Human

Resource

Planning).Untuk

merencanakan kebutuhan tenaga hakim belum ada peraturan yang harus diikuti, yaitu peraturan yang menghitung

rasio jumlah hakim

terhadap jumlah perkara yang ditangani. Berdasarkan permasalahan diatas Pengadilan Negeri Jakarta Timur mencoba memaparkan rasio majelis hakim terhadap perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Jakarta Timur baik perkara perdata maupun pidana. Untuk tahun 2016 Pengadilan Negeri Jakarta Timur memiki 33 Majelis Hakim dan telah memutus perkara perdata 562 Perkara sehingga mendapatkan rasio 1 : 17, yang artinya setiap majelis hakim dapat memutus perkara perdata 17 perkara dalam setahun, sedangkan untuk perkara pidana yang diputus ditahun 2016 berjumlah 1.368 perkara

sehingga mendapat

rasio 1 : 42 , yang artinya setiap majelis hakim dapat memutus perkara 42 perkara pidana dalam setahun.Dan dapat disimpulkan bahwa rasio setiap satu Majelis Hakim dapat memutus perkara perdata dan pidana dalam setahun 1 : 59 perkara.

3. Putusan yang diajukan Banding a. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk Banding pada perkara Perdata berjumlah 72 perkara dan Pidana berjumlah 33 perkara seperti dalam tabel berikut : Perdata

58

Pidana


1.

220/PDT.G/2003/PN.JKT.TIM

1. 307/Sus/2013/PN.JKT.TIM

2.



3.


3. 30/Pid.B/2013/PN.JKT.TIM

4.



5.



6.



7.


7. 23/ Pid.B/2010/PN.JKT.TIM

8.



9.



10. 173/PDT.G/2011/PN.JKT.TIM













16. 1107/Sus/2014/PN.JKT.TIM










21. 193/Pid.Sus/2015/PN.JKT.TIM


22. 1276/Sus/2014/PN.JKT.TIM


23. 1211/Sus/2014/PN.JKT.TIM




25. 1805/ Pid.B/2010/PN.JKT.TIM


26. 264/ Pid.B/2010/PN.JKT.TIM














33. 839/PID.B/2015/PN.JKT.TIM

34. 102/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM 35. 91/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM 36. 317/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM 37. 263/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM 38. 80/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM 39. 257/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM

59

2016


2016

40. 06/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM 41. 180/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM 42. 63/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM 43. 303/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM 44. 336/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM 45. 09/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM 46. 371/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM 47. 44/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM 48. 163/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM 49. 240/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM 50. 36/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM 51. 195/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM 52. 318/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM 53. 473/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM 54. 249/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM 55. 286/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM 56. 415/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM 57. 101/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM 58. 83/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM 59. 175/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM 60. 475/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM 61. 469/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM 62. 472/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM 63. 423/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM 64. 92/PDT.G/2014/PN.JKT.TIM 65. 117/PDT.G/2014/PN.JKT.TIM 66. 228/PDT.G/2014/PN.JKT.TIM 67. 345/PDT.G/2014/PN.JKT.TIM 68. 227/PDT.G/2014/PN.JKT.TIM 69. 206/PDT.G/2014/PN.JKT.TIM 70. 232/PDT.G/2014/PN.JKT.TIM 71. 29/PDT.G/2014/PN.JKT.TIM 72. 37/PDT.G/2014/PN.JKT.TIM

b. Putusan Pengadilan Tk I yang dibatalkan Tk Banding pada perkara Perdata berjumlah 16 perkara dan Pidana berjumlah 10 perkara seperti dalam tabel berikut :

60

2016


Perdata

Pidana

1.


1. 4/Pid.Sus.Anak/2014/PN.JKT.TIM

2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.



9.


9. 677/PID.B/2015/PN.JKT.TIM


10.700/PID.SUS/PN.JKT.TIM

11. 262/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM 12. 319/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM 13. 464/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM 14. 255/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM 15. 368/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM 16. 104/PDT.G/2014/PN.JKT.TIM

c. Putusan Pengadilan Tk I yang tidak dapat diterima Tk Banding pada perkara Perdata berjumlah 3 perkara dan Pidana berjumlah 1 perkara seperti dalam tabel berikut :

Perdata

Pidana

1.



2.


3.


4. Putusan yang diajukan Kasasi

61

2016


a. Putusan pengadilan Tk I yang dikuatkan Tk Banding dan dikuatkan Tk Kasasi pada perkara Perdata berjumlah 56 perkara dan Pidana berjumlah ..... perkara seperti dalam tabel berikut :

62

NO

Perdata

1.


2


3


4


5

172//PDT.G/2007/PN.JKT.TIM

6

335/PDT.G/2010/ PN.JKT.TIM

7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18

257/PDT.G/2012/ PN.KT.TIM

19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


NO

Pidana

2016


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


b. Putusan pengadilan Tk I yang dikuatkan Tk Banding dan dibatalkan Tk Kasasi pada perkara Perdata berjumlah 6 perkara dan Pidana berjumlah ....... perkara seperti dalam tabel berikut :

NO

63

Perdata

1


2


3


4


Pidana

2016


5


6


c. Putusan pengadilan Tk I yang dikuatkan Tk Banding dan tidak dapat diterima Tk Kasasi pada perkara Perdata berjumlah 2 perkara dan Pidana berjumlah ....... perkara seperti dalam tabel berikut :

NO

Perdata

1


2


Pidana Nihil

d. Putusan pengadilan Tk I yang dibatalkan Tk Banding dan dikuatkan Tk Kasasi pada perkara Perdata berjumlah 6 perkara dan Pidana berjumlah 7 perkara seperti dalam tabel berikut :

NO

Perdata

1


2


3


4


5


6


Pidana 1.

e. Putusan pengadilan Tk I yang dibatalkan Tk Banding dan dibatalkan Tk Kasasi pada perkara Perdata berjumlah 6 perkara dan Pidana berjumlah 0 perkara seperti dalam tabel berikut :

NO

64

Perdata

1


2


3


4

223/PDT.G/2013 PN.JKT.TIM

5


Pidana Nihil

2016


6


5. Putusan yang diajukan Peninjauan kembali (PK) a. Putusan pengadilan Tk I yang dikuatkan Tk Banding dan dikuatkan Tk Kasasi yang dikuatkan Tk PK ada 4 perkara perdata dan 0 perkara pidana.

NO 1

Perdata 324/PDT.G/2009/PN.JKT.TIM 393/PDT.G/2010/ PN.JKT.TIM

Pidana Nihil

2 492/PDT.G/2010/ PN.JKT.TIM 3 373/PDT.G/2009/ PN.JKT.TIM 4

b. Putusan pengadilan Tk I yang dikuatkan Tk Banding dan dibatalkan Tk Kasasi yang dikuatkan Tk PK ada 3 perkara perdata dan 0 perkara pidana.

NO

Perdata Nihil

Pidana Nihil

c. Putusan pengadilan Tk I yang dikuatkan Tk Banding dan tidak dapat diterima Tk Kasasi yang dikuatkan Tk PK ada 0 perkara perdata dan 0 perkara pidana.

NO

Perdata Nihil

Pidana Nihil

d. Putusan pengadilan Tk I yang dibatalkan Tk Banding dan dikuatkan Tk Kasasi yang dikuatkan Tk PK ada 6 perkara perdata dan 0 perkara pidana.

65

2016


NO

Perdata

1.


2.


3.


4.


5


6.


Pidana Nihil

e. Putusan pengadilan Tk I yang dibatalkan Tk Banding dan dibatalkan Tk Kasasi yang dikuatkan Tk PK ada 0 perkara dan 0 perkara pidana.

NO

Perdata Nihil

Pidana Nihil

f. Putusan pengadilan Tk I yang dikuatkan Tk Banding dan dikuatkan Tk Kasasi yang dibatalkan Tk PK ada 1 perkara perdata dan 0 perkara pidana.

NO 1.

Perdata 309/PDT.G/2010/ PN.JKT.TIM

Pidana Nihil

g. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan dibatalkan Kasasi yang dibatalkan Tk. PK ada 0 perkara perdata dan 0 perkara pidana. NO

Perdata Nihil

Pidana Nihil

h. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK ada 0 perkara perdata dan 0 perkara pidana.

66

2016


NO 1.

i.


Nihil

Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK ada 0 perkara perdata dan 0 perkara pidana. NO 1.

j.

Pidana


Pidana Nihil

Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK ada 0 perkara perdata dan 0 perkara pidana. NO

Perdata Nihil

Pidana Nihil

k. Putusan Pengadilan Tk. I yang Berkekuatan HukumTetap yang dikuatkan Tk. PK ada 0 perkara perdata dan 0 perkara pidana. NO

l.

Perdata

1.


2.


3.


Nihil

Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. PK ada 0 perkara perdata dan 0 perkara pidana.

NO

Perdata Nihil

67

Pidana

Pidana Nihil

2016


m. Putusan Pengadilan Tk. Kasasi yang berkekuatan Hukum Yang Tetap yang dikuatkan Tk. PK ada 0 perkara perdata dan 0 perkara pidana. NO

Perdata Nihil

Pidana Nihil

n. Putusan Pengadilan Tk. yang berkekuatan Hukum Yang Tetap yang dibatalkan Tk. PK ada 1 perkara perdata dan 0 perkara pidana.

NO

Perdata Nihil

Pidana Nihil

o. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang berkekuatan Hukum Yang Tetap yang dibatalkan Tk. Kasasi ada 0 perkara perdata dan 0 perkara pidana.

NO

Perdata Nihil

Pidana Nihil

p. Tk. Kasasi yang berkekuatan Hukum tetap yang tidak dapat diterima Tk. PK ada 0 perkara perdata dan 0 perkara pidana.

NO

Perdata Nihil

Pidana Nihil

q. Putusan Pengadilan Tk. Kasasi yang berkekuatan Hukum Yang Tetap yang tidak dapat diterima Putusan Pengadilan Tk. Kasasi yang berkekuatan Hukum Yang Tetap yang dikuatkan Tk. PK ada 0 perkara perdata dan 0 perkara pidana NO

Perdata Nihil

68

Pidana Nihil

2016


r.

Putusan Pengadilan Tk. Banding yang berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan tidak dapat diterima Tk. PK ada 0 perkara perdata dan 0 perkara pidana. NO 1.

Perdata

Pidana


Nihil

C.Pengelolaan Sarana dan Prasarana 1. Sarana dan Prasarana Gedung Gedung kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur berkedududkan dijalan DR Sumarno No.1 Penggilingan Jakarta Timur

mulai

dibangun tahun 2008 diatas tanah seluas. 6.458 M2. Gedung terdiri dari 5 lantai dengan 1 basement luas keseluruhan mencapai + 9.000 M2. Fasilitas gedung yang dimiliki oleh Pengadilan

Negeri

Jakarta

Timur

adalah

Gedung

Kantor

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang ditempati sekarang ini diresmikan pada tanggal 11 Januari 2012, oleh Bapak H. A. Arifin Tumpa, SH. MH. Ketua Mahkamah Agung, Perinciannya adalah sebagai berikut :

1.

Ruang Ketua ruang

69

2.

Ruang Wakil

: 1 ruang

3.

Ruang Panitera/Sekretaris

: 1 ruang

4.

Ruang Hakim

: 6 ruang

5.

Ruang Wakil Panitera

: 1 ruang

6.

Ruang Wakil Sekretaris

: 1 ruang

7.

Ruang Jurusita

: 1 ruang

8.

Ruang Sidang Besar

: 9 ruang

9.

Ruang Sidang Anak

: 1 ruang

10.

Ruang Tunggu

: 2 ruang

11.

Ruang Panitera Pengganti

: 1 ruang

: 1

2016


12.

Ruang Kepaniteraan Perdata

: 1 ruang

13.

Ruang Kepaniteraan Pidana

: 1 ruang

14.

Ruang Kepaniteraan Hukum

: 1 ruang

15.

Ruang Bagian Kepegawaian

: 1 ruang

16.

Ruang Bagian Keuangan

: 1 ruang

17.

Ruang Bagian Umum

: 1 ruang

18.

Ruang Tahanan

: 3 ruang

19.

Ruang Arsip

: 1 ruang

20.

Ruang Jaksa

: 1 ruang

21.

Ruang Perpustakaan

: 1 ruang

22.

Ruang Ibadah/Mushola

: 2 ruang

23.

Ruang Tunggu Sidang

: 2 ruang

24.

Ruang Tunggu Tahanan

: 1 ruang

25.

Ruang Toilet

: 13 ruang

26.

Ruang Toilet Penyandang Cacat

: 1 ruang

Berikut Foto Gedung Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur dari masa ke masa :Gambar 1 Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Timur dari zaman ke zaman

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung Penyediaan sarana dan fasilitas gedung kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur tercatat dalam Daftar Barang Milik Negara sebagai berikut :

70

2016


KENDARAAN RODA DUA

TQA TQB TQA TQB AQ JQ JQ TQA JQ

TH. PEROLEHAN 2008 2011 2011 2011 2003 1999 2003 2007 1981

TQN WU PQN JQ PQ

TH. PEROLEHAN 2011 2009 2009 1995 2002

NO

MERK

NO.POL

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Honda Tiger 2000 Yamaha Yamaha Mio Soul Yamaha Mio Soul Honda Kharisma Honda GLP III Honda Kharisma Honda Mega GL 160 Yamaha L2S

B B B B B B B B B

6380 6086 6087 6085 6820 6290 6767 6343 3510

Kendaraan Roda Empat NO 1 2 3 4 5

MERK Grand Livina Toyota New Vios Toyota Kijang Inova Toyota Kijang Toyota Kijang

NO.POL B B B B B

1392 8636 1375 2098 2142

Sarana barang lainnya sesuai daftar Inventaris di bawah ini : RB 22 7 50 55 5 6

Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah

10 1 1 91 8 100 4 17 4 1

1 122 200 23 20 2

NAMA BARANG

JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7 8

Mesin Ketik Manual Mesin Photo copy Lemari Besi Lemari Kayu Rak Kayu Filling Kabinet Besi Brankas Alat Pemadam Kebakaran White Board Alat Detektor Peta Kursi Kerja Kayu Kursi Besi./ Metal Kursi Kayu Sice Bangku Panjang Kayu Meja Rapat Meja Komputer Meja Resepsionis Kursi Fiber / Plastik

22 1 27 125 95 36 2 7 14 1 1 165 221 135 28 129 4 19 4 6

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

71

Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah

KEADAAN B RR 1 18 2 50 25 25 15 20 11 2 1 -

NO

3 43 21 21 29 2 3

2016


21 22 23 24 25 26

AC Kipas Angin Printer Komputer / PC Unit Laptop CCTV

Keterangan :

25 42 44 38 11 12

Buah Buah Buah Buah Buah Buah

B

= Baik

RR

= Rusak Ringan

RB

= Rusak Berat

8 3 18 20 5 12

7 9 6 8 2 -

10 30 20 10 4 -

3. Pengadaan : Dari usulan DIPA tahun 2016 untuk pengadaan sarana dan prasana gedung Kantor sudah diusulkan namun tidak disetujui sehingga tidak ada pengadaan untuk sarana dan Prasarana Gedung.

4. Pemeliharaan : Dari anggaran DIPA 2016, Pengadilan Negeri Jakarta Timur selalu melakukan pemeliharaan rutin gedung perkantoran. 5. Penghapusan : Dari hasil laporan SIMAK-BMN belum ada terdapat barang-barang yang sudah mengalami kerusakan namun belum dilakukan usul penghapusan.

D.Pengelolaan Keuangan Pengelolaan Keuangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Pengadilan Negeri Jakarta Timur Tahun Anggaran 2016 mendapat Pagu Definitif untuk DIPA 005.01.2.097492 Badan Urusan Administrasi sebagai berikut : I. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis lainnya. a. Untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai mendapat anggaran sebesar Rp 21.732.391.000,-(Dua Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga puluh Dua

72

2016


Juta Tiga Ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) Realisasi Anggaran Pembayaran dan Tunjangan Pegawai sebagai berikut:

No.

JENIS BELANJA

1.

Beban Gaji Pokok PNS

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Beban PNS Beban PNS Beban Beban PNS Beban PNS

PAGU

REALISASI

7.016.079.000

7.382.741.000

SISA (366.662.820 )

93.000

90.804

2.196

541.284.000 161.547.000

514.306.972 136.817.109

26.977.028 24.729.891

60.125.000

37.075.000

9.513530.000

10.315.355.000

2.751.378.000 391.632.000 1.172.160.000 26.000.000

1.618.991.528 332.625.060 1.051.222.000 0

23.050.000 (801.825.000 ) 1.132.386.47 2 59.006.940 120.938.000 26.000.000

43.095.000 55.468.000 21.732.391.000

31.010.000 54.951.000 21.475.186.293

12.085.000 517.000 257.204.707

Pembulatan Gaji

Tunj. Fungsional

Beban Tunj. PPh PNS

8. 9.

Beban Tunj. Beras PNS Beban Uang Makan PNS Beban Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka 10. PNS Dalam dan Luar Negeri Beban Tunjangan 11. Umum PNS 12 Belanja uang Lembur JUMLAH

105.23 97.64

Tunj. Suami/Istri Tunj. Anak PNS Tunj. Struktural

%

95.02 84.69 61.66 108.43 58.84 84.93 89.68 0

71.96 99.07 98.82

b. Untuk Belanja Non Operasional Perkantoran mendapat anggaran sebesar Rp 52.740.000,- (Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) Realisasi Belanja Non Operasional Perkantoran sebagai berikut: No. 1. 2. 3.

JENIS BELANJA Belanja Bahan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

JUMLAH

PAGU 20.264.000 17..160.000

REALISASI 15.500.00 0

15.316.000

7.010.000

52.740.000

22.510.000

SISA 4.764.000 17.160.00 0 8.306.000 30.230.0 00

% 76.49 0 45.77 42.68

c. Untuk Belanja Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran mendapat anggaran sebesar Rp. 2.118.857.000 ( Dua milyard seratus delapan belas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) Realisasi Belanja Non Operasional Perkantoran sebagai berikut: No. 1.= 2.= 3.= 4.=

73

JENIS BELANJA Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Beban Langganan Listrik

PAGU 275.000.000

REALISASI 274.201.500

SISA 798.500

% 99.71

168.850.000

159.365.000

9.485.000

94.38

18.000.000

18.000.000

0

100%

480.000.000

497.183.933

(17.183.933)

103.58

2016


5.= 6.= 7.= 8.=

9.= 10. 12.

Beban Langganan Telepon Beban Langganan Air Beban Keperluan Perkantoran Beban Honor Operasional Satuan Kerja Beban Barang Persediaan Barang Konsumsi Belanja pemeliharan jaringan Beban Barang Operasional Lainnya

JUMLAH

9.000.000

7.030.000

1.970.000

78.11

114.000.000 787.968.000

105.390.000 779.775.000

8.610.000 8.193.000

92.45 98.96

66.400.000

43.790.000

22.610.000

65.95

123.971.000

111.505.900

12.465.100

89.95

2.868.000 72.800.000

1.800.000 72.767.000

1.068.000 33.000

62.76 99.95

2.118.857.000

2.070.808.333

48.048.66 7

97.73

d. Untuk Belanja Modal mendapat anggaran sebesar Rp 174.000.000,(seratus Tujuh puluh empat juta Rupiah) Realisasi Belanja Modal sebagai berikut: No.

JENIS BELANJA Belanja Modal 1. Peralatan dan Mesin JUMLAH

PAGU 174.000.000

REALISASI 172.320.500

SISA 1.679.500

% 99.60

174.000.000

172.320.500

1.679.500

99.60

Dari Program-program tersebut berikut rekap Realisasi No DIPA 005.01.2.097492 Badan Urusan Administrasi Anggaran tahun 2016 sebagai berikut : No. 1. 2.

3.

4.

JENIS BELANJA Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai Belanja Non Operasional Perkantoran Belanja Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Belanja Modal

JUMLAH

PAGU

REALISASI

21.682.926.000

21.574.770.467

108.155.533

99.5

52.740.000

47.970.000

4.770.000

90.9

2.118.857.000

2.066.855.278

52.001.722

97.5

172.320.500

1.679.500

174.000.000 23.854.523.000

SISA

23.689.595.745

%

164.927.255

99.6 0 96.8

II. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum nomor DIPA 005.03.2.099065 Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum mendapat Pagu Definitif Sebesar 350.000.000,-. (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Ribu Rupiah) Realiasasi Anggaran Peningkatan Manajemen Peradilan Umum sebagai berikut: No.

1.

74

JENIS BELANJA PELAKSANAAN POS PELAYANAN HUKUM Beban Bahan

PAGU

2.400.000

REALISASI

2.400.000

SISA

%

0

100

2016


2.

Beban Jasa Lainnya PENYELESAIAN PERKARA YANG KURANG DARI 5 (LIMA) BULAN 3 Belanja Pengiriman Pos Dinas Pusat 4. Beban Bahan 5. Beban Barang Non Operasional Lainnya 5. Belanja Bahan (Prodeo) JUMLAH

57.600.000

57.600.000

0

100

26.800.000

26.638.000

162.000

99,4

19.200.000 234.000.000

19.200.000 233.967.750

0 32.250

100 99.74

10.925.000

10.925.000

0

100

350.925.000

350.730.750

194250

99.94

III. Rekapitulasi Realisasi Anggaran tahun 2016 No. 1.

2.

JENIS BELANJA DIPA 005.01.2.097492 Badan Urusan Administrasi DIPA 005.03.2.099065 Badan Peradilan Umum

PAGU 23.854.523.000

REALISASI 23.689.595.7 45

SISA 164.927.255

% 96.87

350.925.000

350.730.750

194.250

99.94

E. Dukungan Teknologi Informasi

a)

Perangkat Keras :

Komputer yang dimiliki oleh pengadilan Negeri Jakarta Timur, spesifikasinya dan jumlahnya: 1

Operating system

Windows: 17 buah

2

Kapasitas Memory

Terkecil: 1 GB

3

Kapasitas disk

4

Kepemilikkan

17 buah Negara

5

Prosessor

i. dual core jumlah 7 buah

hard Terkecil: gigabytes

b. Perangkat Lunak :

75

Terbesar gigabytes 150 Terbesar gigabytes

:

2 350

milik ii.

core to dual jumlah 10 buah

2016


Pengadilan Negeri Jakarta Timur memiliki sistem aplikasi manajemen perkara dengan pembiayaan DIPA, berupa : NAMA APLIKASI

: DATA BASE MYSQL

FUNGSI

: UNTUK MEREKAN SELURUH AKTIVITAS

PERKARA

PENDAFTARAN DINYATAKAN

MULAI

HINGGA

PERKARA

INCRACHT.

MEMUDAHKAN

PARA

KEADILAN

DARI

UNTUK PENCARI

MEMPEROLEH

INFORMASI PERKARA. DIBANGUN

: SISTIM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA.

STATUS

: AKTIF.

KOMPATIBEL DENGAN OS

: YA

JENIS APLIKASI

: MYSQL dan PHP

Sekarang telah dilaksanakan Sistim Informasi Penelusuran Perkara (SIPP/CTS.02) yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung bekerja sama dengan C4J. -

Aplikasi di-update setiap bulan.

-

Alamat

website Pengadilan Negeri Jakarta Timur adalah

www.pn-jakartatimur.go.id

dan

alamat

email

:

info@pn-

jakartatimur.go.id. -

Memiliki layar informasi public yang berisi mengenai jadwal persidangan dengan aplikasi Sistim Informasi Penelusuran Perkara (SIPP/CTS).

F. Regulasi Tahun 2016

Tahun 2016 Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah membuat kebijakan internal dengan menerbitkan Surat Keputusan antara lain : 1. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : W10U5/65/Kp.04.5/III/2016 tanggal 30 Maret 2016 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

76


2016

2. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : W10.U5/79/OT.01.4/VI/2016, tanggal 21 Juni 2016 tentang Area Dilarang Merokok Pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur. 3. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : W10.U5/80/Kp.04.5/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016 tentang Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Jakarta Timur. 4. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : W10.U5/82/Kp.03/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur . 5. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor W10.U5/115/OT.01.4/VII/2016 tanggal 11 Juli 2016 tentang Pemberlakuan Baner, papan Visual,Papan Pengumuman, dan Media Informasi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

6. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor W10.U5/116/Kp.04.5/VII/2016 tanggal 11 Juli 2016 tentang Pembentukan Tim Pengelola Meja Pengaduan Pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur. 7. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur W10.U5/119/Kp.04.5/VII/2016 tanggal 11 Juli 2016 tentang Pembentukan Tim Implentasi Pelayanan Kebijakan Publik Pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur. 8. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur W10.U5/120/Kp.04.5/VII/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Pembentukan Tim Pengelola Meja Informasi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur. 9. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur W10.U5/121/OT.01.3/VII/2016 tanggal 17 Juli 2016 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Revisi Standard Operasional Prosedur Pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur. 10. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur W10.U5/116/Kp.03/VII/2016 tanggal 19 Juli 2016 tentang Penetapan Role Model Pengadilan Negeri Jakarta Timur. 11. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur W10.U5/116/Kp.04.5/VII/2016 tanggal 20 Juli 2016 tentang Koordinator Penanganan Panggilan Dan Delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

77


2016

12. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur W10.U5/131/Kp.03/VII/2016 tanggal 15 Juli 2016 tentang Penetapan Motto dan Ikrar Bersama Pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur. 13. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur W10.U5/150/Kp.03/IX/2016 tanggal 1 Nopember 2016 tentang Penetapan Budaya 3 S Pengadilan Negeri Jakarta Timur. 14. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur W10.U5/151/Kp.03/IX/2016 tanggal 1 Nopember 2016 tentang Pelaksanaan 5 R (Ringkas,Rapi,Resik,rawat,Rajin) Pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur. 15. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur W10.U5/155/Kp.03/IX/2016 tanggal 10 Nopember 2016 tentang Panitia Ikrar dan penandatanganan Pakta Intregritas Pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur 16. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur W10.U5/151/Kp.04.5/IX/2016 tanggal 30 Nopember 2016 tentang Pelayanan Terpadu Pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur. 17. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur W10.U5/163/Kp.04.5/IX/2016 tanggal 30 Nopember 2016 tentang Penetapan Pencapaian Survey Kepuasan Pelanggan Pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur. 18. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur W10.U5/163/Kp.04.5/IX/2016 tanggal 30 Nopember 2016 tentang Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur

78

2016


BAB IV PENGAWASAN A. PENGAWASAN INTERNAL Dalam rangka meningkatkan fungsi Pengawasan Internal, Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut : 1. Menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tentang penunjukan Hakim Pengawas Bidang yang disesuaikan dengan kebutuhan yakni dengan menambah beberapa bidang pengawasan agar pengawasan yang dilakukan lebih efektif dan terarah. Selama Tahun 2016, Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menerbitkan 2 SK Hakim Pengawas Bidang karena adanya hakim yang mendapat promosi dan mutasi serta adanya penambahan hakim baru.Berikut Susunan Hakim Pengawas Bidang yang berlaku untuk saat ini BERDASARKAN Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 82/Kp.03/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pad Pengadilan Negeri Jakarta Timur : Tabel 23 Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur Tahun 2016

NO 1 2. 3. 4. 5. 6.

PORMA P NAINGGOLAN,SH BONTOR ARUAN,SH.,MH SITI JAMZANAH,SH,.MH HERMAWANSYAH,SH.,MH Hj. ARUMNINGSIH,SH.,MH

7. 8. 9. 10. 11.

TIROLAN NAINGGOLAN,SH ENDANG S WILUJENG,SH GDE ARYAWAN,SH.,MH ANTONIUS SIMBOLON,SH MUHAMAD SIRAD,SH.,MH

12. 13. 14. 15. 16. 17.

79

NAMA SUTARTO,SH.,M.Hum

R. SABARUDDIN ILYAS,SH.,M.Hum IDA AYU PUSPA ADI,SH TRI A. JURISTIAWATI,SH.,M.Hum BOEDI SESANTO,SH DWI DAYANTO,SH.,M.H H.POPOP RIZANTA.T.K,SH.,MH

JABATAN WAKIL KETUA HAKIM

PENGAWAS BIDANG KOORDINATOR

HAKIM

KEJURUSITAAN/PANGG ILAN/ DELEGASI PIDANA

HAKIM

PERDATA

HAKIM

TIPIRING/TILANG

HAKIM HAKIM

EKSEKUSI HUKUM DAN KEARSIPAN

HAKIM

UMUM DAN PEPUSTAKAAN


18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27

POLTAK M SILALAHI,SH.,M.H WENDRA RAIS, SH SURUNG SIMANJUNTAK,SH.,M.Hum PORMAN SITUMORANG,SH.,MH Rr. ENDAH HARYUNI,SH BARMEN SINURAT .SH. IDA MARION, SH.,MH ELPITER SIANIPAR,SH ERIS SUJARWANTO,SH.,MH RAMLAN,SH.,MH

2016

HAKIM

IT/SIPP/WEBSITE/DIRE KTORI/PERENCANAAN

HAKIM

KEPEGAWAIAN /TATALAKSANA ORGANISASI

HAKIM KEUANGAN

28. 29. 30. 31.

ABDUL HUTAPEA,SH.,MH NELSON J MARBUN,SH ABDUL BARI A RAHIM,SH.,MH ASBAN PANJAITAN,SH.,MH

HAKIM

OLAH RAGA/TENIS

HAKIM

KIMWASMAT

32. 33.

NOVRI T OROH,SH.,MH DR.SAFRUDIN A RAFIEK,SH.,MH

HAKIM

HUMAS

2. Secara Rutin telah dilaksanakan rapat bulanan yang membahas antara lain: a. Evaluasi kinerja dan penyampaian hasil temuan dari masingmasing hakim pengawas bidang disertai rekomendasi dan tindak lanjut. b. Mengumumkan bila ada peraturan, kebijakan baru serta informasi penting baik yang berasal dari Pimpinan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi ataupun yang berasal dari instansi lain yang perlu disampaikan kepada seluruh hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Jakarta Timur. c. Laporan minutasi perkara termasuk pengecekan pelaksanaan CTS dan Direktori putusan 3. Secara berkala dilakukan rapat Khusus Hakim, Pejabat Struktural, Panitera Pengganti serta rapat khusus Jurusita/Jurusita Pengganti untuk membahasmpermasalahan yang dihadapi oleh masing-masing bagian dalam pelaksanaanmtugas Pokok dan Fungsinya serta mencari solusi pemecahannya. 4. Secara berkala melakukan pemeriksaan/peninjauan langsung tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian apakah dalam pelaksanaanya sudah sesuai SOP. 5. Pengawasan kedisiplinan setiap hari dilakukan pengecekan rutin terhadap absensi Hakim dan Pegawai. Pimpinan akan memberikan teguran secara lisan kepada para Hakim dan Pegawai yang melanggar ketentuan jam kerja. Hasil rekap absensi setiap bulan diawasi dan dinilai oleh pimpinan dalam hal ini oleh Wakil Ketua

80


2016

Pengadilan Negeri Jakarta Timur selaku Koordinator Pengawasan dan oleh Panitera serta Sekretaris. 6. Secara rutin dan berkala dilakukan pemeriksaan uang kas bendahara pengeluaran, serta pembukuan dan penatalaksanaan arsipnya.

Disamping pengawasan internal yang telah berjalan sesuai ketentuan yang ada, disamping itu juga telah berjalan pengawasan secara eksternal yang dilakukan oleh : 1. Pengadilan Tinggi secara berkala 2. Mahkamah Agung dimana pengawasan-pengawasan tersebut sangat dirasakan sekali dan membantu untuk kelancaran tugas secara keseluruhan Pengawasan Pengadilan Tinggi Jakarta

81


2016

B. EVALUASI Setelah dilakukan evaluasi dan pengawasan internal pada masingmasing bagian, masih ditemukan permasalahan dan hambatanhambatan sebagai berikut: 1. Masih banyaknya pegawai yang mempunyai tugas tambahan disamping tugas pokok yang diembannya, hal ini disebabkan oleh sangat kurangnya jumlah pegawai di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, 2. Akibat dari kekurangan pegawai ini, disamping pegawai yang mempunyai tugas rangkap, terdapat juga beberapa tenaga Honorer yang diberdayakan untuk membantu administrasi setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas-tugas pokoknya sebagai pramubhakti. 3. Koneksi internet dan jaringan LAN sering mengalami gangguan ketidakstabilan koneksi, sehingga pengisian CTS dan Upload Direktori Putusan sering terganggu. 4. Ruangan dan Rak arsip Perkara yang tersedia sudah tidak memadai untuk menampung berkas yang masuk. Untuk itu akan diusulkan pembangunan ruang arsip baru yang lebih representatif. 5. Sarana dan prasarana alat pengolah data seperti Laptop, Komputer dan Printer untuk Hakim, Panitera Pengganti dan Staff masih sangat kurang. Sehubungan dengan hal tersebut , akan diusulkan anggaran untuk itu.

82


2016

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI C. Kesimpulan 1. Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus sebagai Pengadilan Tingkat Pertama telah berupaya secara maksimal untuk mewujudkan visi dan misi pengadilan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang terbatas telah berusaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat para pencari keadilan. 2. Proses penyelenggaraan administrasi peradilan maupun administrasi umum telah berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedru (SOP), walaupun masih terdapat berbagai kekurangan karena terbatasnya sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana pendukung lainnya. 3. Seluruh kegiatan penyelenggaraan peradilan tidak terlepas dari pengawasan internal,Pembinaan dan Monitoring yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus,Wakil Ketua dan serta jajaran Hakim Pengawas pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus D. Rekomendasi 1. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi penyelenggaraan peradilan, maka perlu secara bertahap diupayakan peningkatan ketersediaan saranadan prasarana yang memadai guna menunjang kelancaran, kenyamanan dan kualitas kinerja.Dan perlu ditambah anggaran pemeliharaannya. 2. Dengan volume perkara dan pekerjaan yang terus meningkat diharapkan adanya penambahan pegawai pada Pengadilan Neger Jakarta Timur Kelas IA Khusus mengingat sumber daya manusia yang dimiliki saat ini masih sangat terbatas. 3. Agar dilakukan pelatihan dan pembinaan secara berkelanjutan kepada seluruh pegawai baik teknis maupun non teknis agar dalam melaksanakan tugas pokokdan fungsinya dapat berjalan dengan baik dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik.

83

Laporan Tahunan PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMURTahun 2016

Recommend Documents