BAB I PENDAHULUAN I.1.Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Upaya pemerintah dalam rangka mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam mencapai tujuan bernegara telah dimanifestasikan melalui gelombang reformasi publik yang telah dimulai beberapa tahun belakangan ini. Sejalan dengan itu reformasi manajemen keuangan pemerintah telah berdampak pada perubahan atas sistem dan organisasi di lingkup Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik dalam suatu Negara merupakan suatu kebutuhan yang mendasar dan tak terelakkan lagi. Oleh karena itu pemerintah wajib menerapkan kaidah-kaidah yang baik dalam menjalankan operational pemerintahan yang diwujudkan dalam bentuk prinsip good governance. Prinsip good governance adalah terciptanya transparansi, akuntabilitas dan keadilan terhadap masyarakat atau entitas selaku pemilik dana APBD. Pemerintah selaku pengelola keuangan rakyat yang bertujuan untuk kemaslahatan hidup orang banyak
maka
pemerintah
mempertanggungjawabkan
pusat
maupun
pelaksanaan
APBD
pemerintah baik
dalam
daerah bentuk
wajib laporan
keuangan maupun laporan kinerja pemerintah pusat/daerah selama satu priode APBD. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) disebut sebagai pengguna anggaran apabila diberi kewenangan mengelola anggaran sebagaimana tercantum dalam DPA SKPD. Konsekuensi sebagai pengguna anggaran menimbulkan kewajiban membuat laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah diterima secara umum. Upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah adalah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan yang memenuhi prinsip tepat waktu, dan dapat dipahami oleh seluruh entitas yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut. Oleh karena itu SKPD dituntut untuk menyiapkan laporan akhir tahun pada satu periode APBD kepada Kepala Daerah. Laporan keuangan SKPD disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh SKPD selama
Page 1
satu periode pelaporan. Laporan keuangan SKPD terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi SKPD, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu juga bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokosi sumber daya, ekonomi, sosial dan politik. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada periode pelaporan untuk kepentingan: 1. Akuntabilitas Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik 2. Manajemen Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat. 3. Transparansi Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan
pertimbangan
bahwa
masyarakat
memiliki
hak
untuk
mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. 4. Keseimbangan Antar Generasi (Inter Generation Equity) Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.
Page 2
I.2.
Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Dasar Hukum :
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
Peraturan Pemerintah P No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun
2013 tentang Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
Perda no. 3 tahun 2014 tentang APBD Tahun Anggaran 2015;
Peraturan Gubernur Riau No 41 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Akrual;
Peraturan Gubernur Riau Nomor 51 tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Akrual;
Peraturan Gubernur no. 67 tahun 2014 tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2015.
I.3.Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD Bab I : Merupakan pendahuluan Catatan Atas Laporan Keuangan yang terdiri dari maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan, dan penjelasan sistimatika penulisan. Bab II
: Menjelaskan Ekonomi Makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau
Page 3
Bab III : Menjelaskan Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau yang terdiri dari Ikhtisar Realisasi Pencapaian
target
Kinerja
Keuangan
Sekretariat
Komisi
Penyiaran
Indonesia Daerah Riau serta Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target. Bab IV : Menjelaskan
kebijakan
Akuntansi
yang
menjadi
dasar
pelaporan
keuangan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau yaitu entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan Keuangan, Basis Akuntansi dan basis Pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau serta penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi Pemerintahan pada Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau Bab V : Menjelaskan Pos-pos laporan Keuangan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau, yaitu rincian dan penjelasan masing-masing Pos pelaporan keuangan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau yang terdiri dari, Pendapatan, Belanja, Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana. Bab VI: Menjelaskan Informasi Non Keuangan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau, seperti domisili dan bentuk hukum Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau, serta Fungsi, Wewenang, Tugas, Kewajiban dan Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau. Bab VII : Merupakan penutup, memuat uraian penutup berupa kesimpulan penting tentang laporan keuangan.
Page 4
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD 2.1. Ekonomi Makro Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tanggungjawabnya telah membuat suatu Visi dan Misi yang menjadi acuan dalam merancang, mengelola sumber daya alam, memanfaatkan sumber daya manusia, mengembangkan indikator kinerja, mengevaluasi, mengukur kinerja yang akan diintegrasikan menjadi sinergi yang diperlukan. Adapun visi KPID Riau adalah “ Terwujudnya Sistim Penyiaran yang Adil dan Mencerdaskan untuk Kepentingan Masyarakat Riau”. Dan Misi Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau adalah sebagai berikut: MISI PERTAMA: Meningkatkan kapasitas KPID sebagai wujud partisipasi masyarakat dibidang penyiaran MISI KEDUA: Membantu mewujudkan infrastruktur bidang penyiaran di Provinsi Riau yang tertib dan teratur MISI KETIGA: Mengembangkan sumber daya manusia penyiaran yang profesional MISI KEEMPAT: Mewujudkan program siaran yang berkualitas dan mencerdaskan MISI KELIMA Membangun iklim persaingan usaha yang sehat dibidang penyiaran
Page 5
MISI KEENAM: Mendorong masyarakat untuk menjadi khalayak yang cerdas dalam menerima dan mendapatkan informasi.
2.2. Kebijakan Keuangan Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya khususnya untuk mencapai visi dan misi Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan
keuangan
antara
Pemerintah
Pusat
dan
Daerah,
Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya, serta Peraturan Gubernur 68 Tahun 2013 tentang perubahan atas pergub no. 55 tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau. 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Pengukuran Kinerja merupakan suatu alat manejemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas yang memiliki makna ganda yaitu pengukuran kinerja sendiri dan evaluasi. Untuk itu sebelum melaksanakan Evaluasi kinerja terlebih dahulu dilakukan pengukuran yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau dalam rangka mewujudkan Visi dan Misinya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara capaian indikator kinerja Input, Output dan Outcome antara yang direncanakan (diharapkan) dengan realisasinya, atau antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau, serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Adapun indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau meliputi Input, Output dan Outcome. Indikator kinerja Input yang digunakan adalah dana dengan satuan rupiah.
Page 6
Indikator output bervariasi sesuai dengan apa yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan. Begitu pula indikator outcome, bervariasi tergantung dari output yang dihasilkan. Data
kegiatan yang diukur kinerjanya bersumber dari kegiatan-kegiatan
yang dilaksanakan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau Tahun Anggaran 2015
Page 7
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN Pada semester pertama Tahun Anggaran 2015 ini Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau telah melaksanakan 30 kegiatan dari 32 kegiatan yang di anggarkan tahun 2015, dengan uraian sebagai berikut : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, 10 kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, 4 kegiatan Program Peningkatan Disiplin aparataur, 2 kegiatan Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja, 4 kegiatan Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa, 2 kegiatan Program Fasilitasi Peningkatan Sdm Bidang Komunikasi Dan Informasi,1 kegiatan Program Peningkatan Ketatalaksanaan, 2 kegiatan Program Peningkatan Sistim Monitoring Dan Evaluasi, 3 kegiatan Program Kerjasama Antar Lembaga, 1 kegiatan Program Pengembangan Data dan Statistik, 1 Kegiatan III.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Kegiatan 01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Total dana yang tersedia adalah sebesar Rp. 10.000.000,-. Dana yang terealisasi pada TA 2015 sebesar Rp. 3.900.000,- atau 39% dari yang dianggarkan tahun 2015 yakni pembelian materai dan benda pos lainnya. Sisa Anggaran sebesar Rp 6.100.000,b. Kegiatan 01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Total dana yang tersedia adalah sebesar Rp. 36.000.000,-. Dana yang terealisasi pada TA 2015 sebesar Rp. 10.241.777,- atau 28% dari yang dianggarkan tahun 2015, berupa belanja telepon dan internet. Sisa Anggaran 25.758.223,-
Page 8
sebesar Rp
c. Kegiatan 01.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Total dana yang tersedia adalah sebesar Rp. 10.000.000,-. Dana yang terealisasi pada TA 2015 sebesar Rp. 10.000.000,- atau
100% dari yang dianggarkan
tahun 2015 selama 12 bulan tersebut. d. Kegiatan 01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. Total dana yang tersedia adalah sebesar Rp. 45.160.000,-. Dana yang terealisasi pada TA 2015 sebesar Rp. 32.700.000,- atau 72% dari yang dianggarkan tahun 2015 dan sisa anggaran selama 1 tahun sebesar Rp 12.460.000,e.
Kegiatan 01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor. Total dana yang tersedia adalah sebesar Rp. 70.850.000,-. Dana yang terealisasi sampai akhir tahun 2015 untuk Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor ini sebesar Rp. 70.525.950,- atau 99% dari yang dianggarkan, berupa 50 item. Sisa Anggaran sebesar Rp.324.050,-
f. Kegiatan 01.011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Total dana yang tersedia adalah sebesar Rp. 118.000.000,-. Dana yang terealisasi hingga akhir tahun 2015 untuk Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan sebesar Rp. 45.990.000,- atau 39 % dari yang dianggarkan. Sisa Anggaran sebesar Rp. 72.010.000,-. g. Kegiatan 01.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. Total dana yang tersedia adalah sebesar Rp. 34.000.000,-. Dana yang terealisasi sampai akhir tahun 2015 sebesar Rp 33.270.000,- atau 98 % dari yang dianggarkan dengan target tersedianya bahan bacaan selama 12 bulan di tahun 2015 ini. Sisa Anggaran sebesar Rp. 730.000,h. Kegiatan 01.017 Penyediaan Makanan dan Minuman. Total dana yang tersedia adalah sebesar Rp. 70.000.000,-. Dana yang terealisasi untuk Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman sebesar Rp 53.107.000,- atau 76% dari yang dianggarkan. Kegiatan ini merupakan penunjang seluruh kegiatan dalam sekretariat KPID Riau dengan target terpenuhinya makanan dan minuman rapat dan jamuan tamu selama 12 bulan. Sisa anggaran sebesar Rp 16.893.000,-.
Page 9
i. Kegiatan 01.018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah. Total dana yang tersedia adalah sebesar Rp. 398.335.000,-. Dana yang terealisasi untuk Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah hingga akhir tahun 2015 sebesar Rp. 274.783.281,- atau 69 % dari yang dianggarkan. Sisa anggaran sebesar Rp 123.551.719,-. Jumlah sisa anggaran tersebut merupakan efisiensi belanja perjalanan dinas. j. Kegiatan 01.22 Penyediaan Jasa Sosialisasi, Informasi, Publikasi dan Kehumasan SKPD. Total dana yang tersedia adalah sebesar Rp. 94.899.300,-. Dana yang terealisasi hingga akhir tahun 2015 sebesar Rp. 94.637.500,- atau 99% dari yang dianggarkan. Sisa anggaran sebesar Rp 261.800,-.
III.2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR a.
Kegiatan 02.022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor. Total dana yang tersedia adalah sebesar Rp. 160.000.000,-. Dana yang terealisasi sampai akhir tahun 2015 sebesar Rp. 151.940.000,- atau 95% dari yang dianggarkan, yaitu rehab ruang rapat KPID Riau dan toilet sesuai target sebanyak 7 item. Sisa Anggaran sebesar Rp 8.060.000,-.
b.
Kegiatan 02.024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas. Total dana yang tersedia adalah sebesar Rp. 73.200.000,-. Dana yang terealisasi sampai akhir tahun 2015 sebesar Rp. 34.812.025,- atau 48% dari yang dianggarkan yakni 1 unit mobil Avanza Sekretariat KPID. Sisa Anggaran sebesar Rp 38.387.975,-.
c.
Kegiatan 02.094 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Total dana yang tersedia adalah sebesar Rp. 300.000.000,-. Dana yang terealisasi sampai akhir tahun 2015 sebesar Rp. 266.512.000,- atau 89% dari yang dianggarkan dengan target adalah 4 item kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor KPID Riau. Sisa anggaran sebesar Rp 33.488.000,-.
Page 10
d.
Kegiatan 02.095 Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi Kantor. Total dana yang tersedia adalah sebesar Rp. 124.000.000,-. Dana yang terealisasi sampai akhir tahun 2015 sebesar Rp. 121.735.000,- atau 98% dari yang dianggarkan, sisa anggaran sebesar Rp 2.265.000,-.
III.3. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR a.
Kegiatan 03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu. Total dana yang tersedia adalah sebesar Rp 11.000.000,-. Dana yang terealisasi sampai akhir tahun 2015 sebesar Rp. 5.850.000,- atau
53 % dari yang
dianggarkan, yakni berupa pakaian batik Riau untuk 12 orang pegawai. Sisa Anggaran sebesar Rp 5.150.000,- . b. Kegiatan 03.18 Pengadaan Pakaian LINMAS dan PDH. Total dana yang tersedia adalah sebesar Rp 7.150.000,-. Dana yang terealisasi sampai akhir tahun 2015 sebesar Rp 7.150.000,- atau 100% dari yang di anggarkan yaitu 12 set pakaian Linmas dan PDH pegawai.
III.4. PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM
PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN a. Kegiatan 06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Total dana yang tersedia sebesar Rp 54.854.000,-. Dana yang terealisasi untuk kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja
SKPD sebesar Rp 53.778.950,- atau 98% dari yang dianggarkan. b. Kegiatan 06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran. Total dana yang tersedia sebesar Rp 12.605.000,-. Dana yang terealisasi hingga akhir tahun 2015 sebesar Rp 12.605.000,- atau 100% dari yang dianggarkan pemerintah.
Page 11
c. Kegiatan 06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun. Total dana yang tersedia sebesar Rp 13.355.000,-. Dana yang terealisasi hingga akhir tahun 2015 sebesar Rp 13.355.000,- atau 100% dari yang dianggarkan pemerintah. d. Kegiatan 06.05 Penyusunan Rencana Kerja SKPD. Total dana yang tersedia sebesar Rp 45.192..000,-. Dana yang terealisasi hingga akhir tahun 2015 sebesar Rp 44.291.900,- atau 98% dari total yang dianggarkan.
III.5. PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA a. Kegiatan 15.10 Verifikasi Faktual Pra Edp Dan Edp (Evaluasi Dengar Pendapat) Total dana yang tersedia adalah sebesar Rp. 279.350.000,-. Dana yang terealisasi hingga akhir tahun 2015 sebesar Rp. 62.258.435,- atau 22 % dari yang dianggarkan. Fisik terlaksana 50%, pelaksanaan evaluasi dengar pendapat 4 kali setahun dilakukan 1 kali karena anggaran untuk Verifikasi Faktual tidak cukup untuk 4 kali pada tahun 2015 ini. Selanjutnya permohonan izin penyiaran baru yakni LPS, LPK, LPB dan LPPL selama tahun 2015 juga sangat kurang. b. Kegiatan 15.11 Penelitian Minat Publik Terhadap Penyiaran Total dana yang tersedia adalah sebesar Rp. 182.600.000,-. Dana yang terealisasi selama tahun anggaran 2015 tidak ada ( Rp 0,-), karena adanya mata anggaran honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/narasumber/Peneliti yang tidak sesuai Pergub dan telah diusulkan di APBD-P tahun 2015, namun karena pengesahan APBD-P Tahun Anggaran 2015 sudah dipenghujung tahun anggaran, maka waktu pelaksanaan kegiatan tersebut tidak memungkinkan. c.
Kegiatan 15.12 Riau Broadcasting Expo Total dana yang tersedia adalah sebesar Rp. 150.000.000,-. Dana yang terealisasi selama tahun anggaran 2015 Rp 18.865.000,- atau 13% dari anggaran. Anggaran yang digunakan ini adalah Belanja Perjalanan Dinas Luar
Page 12
Daerah. Hal ini terjadi karena dari hasil kunjungan kerja tersebut disimpulkan bahwa kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan mengingat keterbatasan dana dan personil.
III.6. PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI a. Kegiatan 17.10 Pelatihan Penyiaran Insan Radio/TV di Provinsi Riau Total dana yang tersedia adalah sebesar Rp. 175.000.000,-. Dana yang terealisasi hingga akhir tahun 2015 sebesar Rp. 0,- dari yang dianggarkan. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa item di dalam DPA kegiatan ini yang tidak sinkron. b. Kegiatan 17.11 Pelatihan dan Pembinaan Komunitas Cerdas Media (KCM) seRiau Total dana yang tersedia adalah sebesar Rp. 299.905.000,-. Dana yang terealisasi hingga akhir tahun 2015 ini sebesar Rp 231.233.100,- atau 77% dari anggaran yang tersedia, sisa anggaran sebesar Rp 68.671.900,Indikator kinerja kegiatan ini adalah sebagai berikut : Terbentuknya
kelompok
cerdas
media
yang
mampu
melakukan
pemantauan program siaran di daerah dengan target 4 KCM. Terwujudnya masyarakat yang memahami dan peduli terhadap isi siaran dengan target tahun ini 5 kali penyelenggaraan KCM se- Riau Terbentuknya keluarga cinta siaran Indonesia di daerah dengan target terbentuknya KCSI di wilayah perbatasan Terjalinnya silaturahmi, komunikasi dan koordinasi sesama anggota komunitas, target 5 kali penyelenggaraan pertemuan antar anggota komunitas KCM se- Riau
Page 13
III.7. PROGRAM PENINGKATAN KETATALAKSANAAN a. Kegiatan 24.01 Penguatan Organisasi KPID Riau Total dana yang tersedia adalah sebesar Rp. 144.300.000,-. Dana yang terealisasi
untuk
Kegiatan
Penguatan
Organisasi
KPID
Riau
sebesar
Rp 110.144.452,- atau 76% dari dana yang dianggarkan. Sisa anggaran sebesar Rp 34.185.548,-. Adapun indikator kinerja kegiatan ini adalah penguatan informasi daerah melalui Lembaga Penyiaran Publik Lokal dengan target 1 kali penyelenggaraan Talkshow dan Sosialisasi Peraturan KPID Riau di Lembaga Penyiaran dan Masyarakat di 10 kab/kota se Riau. b. Kegiatan 24.03 Penguatan Kapasitas Masyarakat Wilayah Perbatasan Total dana yang tersedia adalah sebesar Rp. 116.204.500,-. Dana yang terealisasi sebesar Rp 81.242.500,- atau 70% dari dana yang dianggarkan. Sisa anggaran sebesar Rp 34.962.000,-. Adapun indikator kinerja kegiatan ini adalah terbangunnya kesadaran masyarakat di wilayah perbatasan terhadap siaransiaran nasional dan arti penting nasionalisme dengan target 4 kelompok masyarakat.
III.8. PROGRAM PENINGKATAN SISTIM MONITORING DAN EVALUASI a.
Kegiatan 25.01 Pengawasan Perizinan TV Dan Radio Total dana yang tersedia adalah sebesar Rp. 135.000.000,-. Dana yang terealisasi untuk Kegiatan Pengawasan Perizinan Tv Dan Radio sebesar Rp. 83.135.528,- atau
62 % dari yang dianggarkan. Sisa Anggaran
sebesar Rp. 51.864.472,- Sisa dana yang tidak terpakai karena dilakukan efisiensi dalam perjalanan dinas. Indikator kinerja kegiatan ini adalah terlaksananya pengawasan aspek perizinan lembaga penyiaran, target 12 kegiatan di 12 kab/kota. Pengawasan perizinan untuk 12 kab/ kota yang dilakukan KPID Riau sudah terlaksana di 12 kab/kota hingga akhir tahun (terealisasi 100%).
Page 14
b.
Kegiatan 25.02 Pemantauan Isi Siaran Televisi dan Radio Total dana yang tersedia adalah sebesar Rp. 200.000.000,-. Dana yang terealisasi akhir tahun 2015 sebesar Rp. 173.210.000,- atau 87 % dari yang dianggarkan. Sisa Anggaran
sebesar Rp. 26.790.000,- Sasaran kegiatan ini
adalah tersedianya petugas pemantauan isi siaran di 10 chanel televisi. Adapun jumlah pemantau siaran televisi di KPID Riau saat ini sebanyak 4 orang. c.
Kegiatan 25.03 Pengawasan Langsung Siaran TV kabel di 12 Kab/ Kota Total dana yang tersedia adalah sebesar Rp. 764.780.000,-. Dana yang terealisasi hingga akhir tahun 2015 sebesar Rp 757.303.500,- atau sebesar 99% dari yang di anggarkan.
Sasaran kegiatan ini adalah terpantaunya isi
siaran TV kabel di daerah dengan target 12 kali kegiatan . Adapun gaji komisioner KPID Riau yang berjumlah 7 orang dibiayai dari pos anggaran tersebut, dan besaran honor mempedomani ketentuan peraturan Gubernur No. 53 tahun 2014 tentang standar biaya di lingkungan Provinsi Riau tahun anggaran 2015.
III.9. PROGRAM KERJASAMA ANTAR LEMBAGA a.
Kegiatan 26.01 Diskusi Ahli Total dana yang tersedia adalah sebesar Rp. 180.000.000,-. Dana yang terealisasi hingga akhir tahun 2015 adalah sebesar Rp. 143.134.000,- atau 80% dari yang dianggarkan. Sasaran kegiatan ini adalah terselenggaranya diskusi ahli terkait dengan pelanggaran isi siaran, dengan target 12 kegiatan.
III.10.PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN STATISTIK a. Kegiatan 28.01 Survei Kepuasan Masyarakat dan Lembaga Penyiaran terkait Layanan Perizinan Penyiaran di Riau Total dana yang tersedia adalah sebesar Rp. 125.000.000,-. Dana yang terealisasi hingga akhir tahun 2015 adalah sebesar Rp. 15.818.000,- atau 13% dari yang dianggarkan. Sasaran kegiatan ini adalah
diketahuinya tingkat
kepuasan masyarakat dan lembaga penyiaran terkait layanan perizinan
Page 15
penyiaran di Riau dengan target 1 kali kegiatan. Dana yang terpakai adalah dana belanja perjalanan dinas luar daerah, karena setelah kunjungan kerja tersebut diketahui bahwa tidak adanya lembaga survei yang berminat melaksanakan kegiatan tersebut.
Page 16
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI
IV.1. Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan Keuangan Pengguna
Anggaran/
Pengguna
Barang
sebagai
Entitas
Akuntansi
menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/ barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang berbasis akrual pada tahun 2015 ini yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas laporan Keuangan. IV.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan a. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam penyusunan standar akuntansi, oleh penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan
kegiatannya,
serta
oleh
pengguna
laporan
keuangan
dalam
memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. 1. Basis Akuntansi Basis Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau adalah Basis Kas (Cash Basic) untuk pengakuan pendapatan dan belanja
dalam laporan realisasi
anggaran menggunakan Basis Akrual (Accrual Basic) untuk pengakuan Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana dalam Neraca.
Basis Kas (Cash Basic) yang digunakan dalam laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh Bendahara
Page 17
Penerimaan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan di Bendahara Pengeluaran.
Basis Akrual (Accrual Basic) untuk neraca berarti bahwa Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas dikeluarkan dari Bendahara Pengeluaran.
2. Nilai Historis (Historical Cost) Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar asset atau kewajiban terkait 3. Realisasi (Realization) Bagi pemerintah, pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama tahun fiscal akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja selama periode tersebut. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (matching concept against revenue principle) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial. 4. Subtansi Mengungguli Bentuk Formal (Substance Over Form) Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam catatan atas laporan keuangan.
Page 18
5. Periodesitas (Periodicity) Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah periode tahunan dan semesteran. 6. Konsistensi (Consistency) Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang sama dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibandingkan dengan metode yang lama. Pengaruh atas perubahan penetapan metode ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. 7. Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure) Laporan
keuangan
menyajikan
secara
lengkap
informasi
yang
digunakan oleh pemakai. Informasi yang dibutuhkan oleh pemakai laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan. 8. Penyajian yang Wajar (Fair Presentation) Laporan
keuangan
menyajikan
dengan
wajar laporan
realisasi
anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidak pastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidak pastian sehingga asset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu
rendah.
Namun
demikian
penggunaan
pertimbangan
tidak
memperkenankan, misalnya pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan asset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau
Page 19
sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi sehingga laporan keuangan menjadi tidak andal. b. Definisi Unsur Laporan Keuangan 1. Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi anggaran yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan
pemakaian
sumber
daya
ekonomi
yang
dikelola
pemerintah
pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya selama satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari: Pendapatan, Belanja, Transfer dan Pembiayaan. 2. Neraca Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada tanggal tertentu 3. Laporan Operasional Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas adn penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam LO (Laporan Operasional) adalah Pendapatan – LO, beban, transfer, dan pos pos luar biasa. 4. Laporan Perubahan Ekuitas Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenikan atau penurunan
ekuitas
tahun
pelaporan
dibandingkan
dengan
tahun
sebelumnya. 5. Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran,
Laporan
Perubahan
Page 20
SAL,
Laporan
Operasional,
Laporan
Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas). Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.
IV.3. Basis Pengakuan yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur Aset, Kewajiban, Ekuitas Dana, dan Belanja sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait. Kebijakan pengakuan Aset, Kewajiban dan Belanja pada Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau adalah Sebagai Berikut : 1. Pengakuan Aset Aset diakui pada saat potensi ekonomik masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya berpindah. 2. Pengakuan Kewajiban Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dapat dibayar dalam waktu 1 tahun atau kurang setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
Page 21
3. Pengakuan Pendapatan Pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan LRA diakui pada saat kas diterima di rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas Pelaporan. 4. Pengakuan Beban dan Belanja Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Belanja menurut basis kas diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Umum Daerah atau Bendahara Pengeluaran entitas pelaporan. Khusus belanja melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disyahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. IV.4. Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Metode pengukuran yang digunakan dalam pelaporan keuangan adalah: Berdasarkan Biaya perolehan, apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh. Berdasarkan Biaya standar, apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.
Page 22
Berdasarkan Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. Kebijakan pengukuran Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau adalah sebagai berikut: 1. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas dicatat sebesar nilai nominal 2. Aset Tetap Asset tetap dicatat sebesar biaya perolehan, apabila penilaian Aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai asset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat penilaian. 3. Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal neraca. 4. Ekuitas Ekuitas mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam Aset Pemerintah Daerah pada tahun anggaran. IV.5. Asumsi Dasar Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat dibuktikan, yang terdiri dari: 1. Kemandirian Entitas Asumsi kemandirian entitas, baik entitas pelaporan maupun entitas akuntansi, berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya
kewenangan
entitas
untuk
menyusun
anggaran
dan
melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan asset dan sumber daya diluar neraca untuk
Page 23
kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan asset dan sumber daya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat putusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan. 2.
Kesinambungan Entitas Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan jangka pendek.
3. Keterukuran dalam Satuan Uang (Unit Monetary Measurement) Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi. IV.6. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki : 1. Relevan Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Dengan demikian, informasi keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan: Memiliki umpan balik( feedback value) Memiliki manfaat prediktif ( predictive value ) Tepat waktu Lengkap
Page 24
2. Andal Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajianya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi beberapa karakteristik sebagai berikut : Penyajian jujur Dapat diverifikasi ( Verifiability ) Netralitas ( Netrality ) 3. Dapat Dibandingkan Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan priode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama pada periode pelaporan. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbadingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada priode terjadinya perubahan. 4. Dapat Dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna yang dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas keuangan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud. IV.7. Kendala Informasi yang Relevan dan Andal Kendala informasi akuntansi dalam laporan keuangan adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam
Page 25
mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan ( limitation ) atau karena alasan-alasan kepraktisan. 3 hal yang menimbulkan masalah dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan pemerintah, yaitu : 1. Materialitas Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan pemerintah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas.
Informasi
dipandang
material
apabila
kelalaian
untuk
mencatumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. 2. Pertimbangan Biaya dan Manfaat Manfaat
yang
dihasilkan
informasi
seharusnya
melebihi
biaya
penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya itu juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pengguna lain disamping mereka menjadi tujuan informasi, misalnya penyediaan informasi lanjutan kepada kreditor mungkin akan mengurangi biaya yang dipikul oleh suatu entitas pelaporan. 3. Keseimbangan Antar karakteristik Kualitatif Keseimbangan antar karakterisktik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat diantara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah. Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepetingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan professional.
Page 26
IV.8 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi Pemerintahan pada Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau Kebijakan Akuntansi yang telah diterapkan pada Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau
yang sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP) adalah; 1. Penyajian laporan keuangan yang sebagaimana diwajibkan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, antar entitas
telah disusun, terdiri dari
Laporan Realisasi
Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan 2. Pengakuan pendapatan dan belanja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau telah menggunakan Basis akrual. 3. Pengukuran pos-pos dalam pelaporan keuangan pada Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau
menggunakan metode Biaya perolehan.
Dan berdasarkan biaya standar untuk pengukuran persediaan.
Page 27
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN V.1. PENJELASAN POS-POS NERACA V.1.1. ASET A. ASET LANCAR, adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasi, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas. Meliputi: 1. Kas di Bendahara Pengeluaran, merupakan kas diisi dengan dana yang bersumber dari rekening Kas Umum Daerah. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau
per 31 Desember 2015 adalah Rp. 0,- ( Nol ).
Jumlah ini diperoleh setelah dilakukan GU Nihil dan setoran STS (sisa penggunaan Uang Persediaan tahun 2015 sebesar Rp 10.898.500,dengan no STS : 00004/1.25.02/STS/Penegmbalian UP-Kas/IV/2015.
2. Piutang, adalah semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal neraca, yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Saldo Piutang pada Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 0,00.
3. Piutang Lain, merupakan piutang yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu kategori piutang sebagaimana telah dijelaskan di atas. Saldo Piutang Lain-lain per per 31 Desember 2015 sebesar Rp.0,00
4. Persediaan,
merupakan
jenis
aset
dalam
bentuk
barang
atau
perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca, yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan rutin pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka
Page 28
pelayanan kepada masyarakat. Persediaan per 31 Desember 2015 berdasarkan stock opname yang dilakukan sebesar Rp. 2.040.625,-, kantor (ATK)
Terdiri dari persediaan alat tulis
sebesar Rp 1.079.900,-, Alat-alat kebersihan sebesar
Rp 621.500,-, dan barang cetakan sebesar Rp 339.225,-. B.
ASET TETAP Adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 449.977.810,- dan telah dikurangi akumulasi penyusutan aset tetap tahun 2015 sebesar Rp 85.174.190,-,yang berasal dari penyusutan aset tetap peralatan dan mesin pada kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 148.885.000,- dan penyusutan aset tetap tahun anggaran 2015 berupa Peralatan dan Mesin senilai Rp 386.264.067. Nilai aset tetap KPID tahun anggaran 2015 ini di hitung berdasarkan harga perolehan aset tetap. Pada tahun 2015 ini KPID tidak memiliki anggaran belanja pegawai dan belanja barang dan jasa untuk perolehan aset tetap nya. Peralatan dan Mesin terdiri dari peralatan kantor sebesar Rp 99.697.000,-, perlengkapan
kantor
senilai
Rp
22.176.000,-,
Komputer
senilai
Rp 94.839.067,- setelah dikurangi Rp 1.980.000,- (mouse dan keyboard tidak masuk aset tetap), mebeulair senilai Rp 45.738.000,-, alat komunikasi Rp 38.887.000,-, alat perlengkapan rumah tangga senilai Rp 792.000,-, alat alat studio senilai Rp 84.135.000,-. Aset Tetap Renovasi gedung KPID Riau tahun 2015 sebesar Rp 151.940.000,telah diserahterimakan ke Setda Propinsi Riau selaku pemilik gedung sesuai berita acara serah terima no : 172/BA/KPID-Sekrt/II/42 tanggal 22 Februari 2016. Status gedung KPID Riau adalah pinjam pakai milik pemerintah provinsi Riau/ Gedung KPU Riau lantai 3. C. ASET LAINNYA, adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar dan aset tetap pada neraca. Aset Lainnya terdiri atas: - Tagihan Penjualan Angsuran, jumlah yang diterima dari penjualan rumah dan kendaraaan dan tagihan angsuran lainnya kepada pegawai pemerintah
Page 29
yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan. Saldo Tagihan Penjualan Angsuran KPID Riau per 31 Desember 2015 Rp.0,00 - Kemitraan dengan Pihak Ketiga nilai hak yang akan diperoleh atas suatu bangunan yang dibangun dengan cara kemitraan pemerintah dan swasta berdasarkan perjanjian.
Saldo Kemitraan KPID Riau dengan pihak ketiga
per 31 Desember 2015 Rp.0,00 - Aset Lain-lain merupakan kelompok ASET LAINNYA yang tidak dapat dikelompokkan pada Tagihan penjualan angsuran dan kemitraan dengan pihak ketiga. Saldo Aset lain
KPID Riau pada per 31 Desember 2015
sebesar Rp.00,00. Sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2015 total aset KPID Riau adalah sebesar Rp 452.018.435,- yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp 2.040.625,dan aset tetap sebesar Rp 449.977.810,- (telah dilakukan penyusutan aset tetap).
V.1.2. KEWAJIBAN A. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK, berupa hutang perhitungan pihak ke tiga, uang muka dari kas daerah, pendapatan diterima di muka atau pendapatan yang ditangguhkan, dan utang jangka pendek lainnya berupa beban telepon dan internet KPID per 31 Desember 2015 bersaldo Rp 1.413.583,- ( sesuai dengan bill telepon dan internet dari PT. Telkom) yang berasal dari Uang Muka dari Kas daerah. B. EKUITAS, menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penyajian LPE ini sekurang-kurangnya pos – pos ekuitas awal, surplus/defisit LO pada periode
bersangkutan,
RK-PPKD,
koreksi-koreksi
yang
langsung
menambah / mengurangi ekuitas yang berasal dari dampak kumulatif disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar seperti koreksi persediaan periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap, serta ekuitas akhir. Ekuitas adalah selisih antara jumlah asset dengan jumlah nilai kewajiban. Saldo Ekuitas KPID Riau per 31 Desember 2015 berdasarkan Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebesar Rp. 450.604.852,- berupa Ekuitas
Page 30
Awal 2015 yang berasal dari Ekuitas tahun 2014 lalu sebesar Rp 151.122.750,- ditambah nilai Surplus/Defisit LO tahun 2015 sebesar Rp 3.983.080.622,- dan ditambah nilai RK PPKD tahun 2015 sebesar Rp 4.297.451.224,-. Jumlah RK PPKD ini mengalami penurunan sebesar Rp 151.940.000,- yang berasal dari penyerahan Aset Tetap Renovasi Gedung KPID Riau ke Setda Propinsi Riau (PPKD) selaku pemilik gedung sesuai berita acara serah terima No : 172/BA/KPID-Sekrt/II/42 tanggal 22 Februari 2016.
V.2. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN V.2.1. PENDAPATAN Penerimaan Pendapatan per 31 Desember 2015 ini adalah sebesar Rp.0,00 karena KPID Riau tidak ada pos pendapatan nya. V.2.2. BELANJA Berdasarkan permendagri 13 tahun 2006 belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Adapun Belanja Operasi merupakan total dari seluruh pengeluaran daerah yakni belanja pegawai ditambah belanja barang dan jasa. Pada Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau ini di berikan Anggaran Belanja Pendapatan Daerah Perubahan tahun 2015 oleh Pemerintah Provinsi Riau sebesar Rp 6.078.712.274,- dan yang terserap oleh KPID Riau hingga akhir tahun 2015 ini sebesar Rp 4.449.391.224,- atau 73,20 % dari anggaran yang disediakan tersebut. Seperti terlihat pada tabel di bawah ini :
BELANJA Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Jumlah
ANGGARAN 2015 1.637.972.474,00 4.440.739.800,00 6.078.712.274,00
Page 31
S/D 31 Desember 2015 REALISASI SISA 1.431.891.326,00 3.017.499.898,00 4.449.391.224,00
% REALISASI
206.081.148,00 1.423.239.902,00
87,42% 67,95%
1.629.321.050,00
73,20%
V.2.2.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG V.2.2.1.1. BELANJA PEGAWAI Merupakan seluruh Belanja Pegawai tahun Anggaran 2015 yang tidak berhubungan dengan operasional kegiatan KPID Riau. Berikut ini adalah rincian ikhtisar dan persentasi realisasi Belanja Pegawai pada 31 Desember 2015, yakni : No
U raian
A Belanja Tidak Langsung :
Anggaran
S/d 30 Juni 2015 Realisasi
Sisa
% Realisasi
1.637.972.474
1.431.891.326
206.081.148
87,42%
605.242.183
496.408.820
108.833.363
82,02%
2 Tunjangan Keluarga
41.651.480
35.329.952
6.321.528
84,82%
3 Tunjangan Jabatan
38.480.000
38.968.368
(488.368)
101,27%
4 Tunjangan Umum
19.110.000
16.875.000
2.235.000
88,30%
5 Tunjangan Beras
30.833.920
24.173.320
6.660.600
78,40%
6 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 7 Pembulatan Gaji
11.098.425
10.065.150
1.033.275
90,69%
1.690.000
7.551
1.682.449
0,45%
8 Iuran Asuransi Kesehatan
11.516.466
12.578.165
(1.061.699)
109,22%
878.350.000
797.485.000
80.865.000
90,79%
1 Gaji Pokok Representasi
PNS/Uang
9 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
Dari ikhtisar saldo diatas dapat diketahui bahwa jumlah anggaran yang disediakan untuk pos BTL Belanja Pegawai tahun 2015 ini adalah sebesar Rp 1.637.972.474,-. Adapun
serapan anggaran Belanja Tidak langsung
Pegawai tersebut terlihat di tabel sebesar Rp 1.431.891.326,- atau 87,42 % dari yang di anggarkan.
V.2.2.2. BELANJA LANGSUNG V.2.2.2.1 BELANJA PEGAWAI
Page 32
Belanja Pegawai yang di anggarkan untuk menunjang langsung semua kegiatan di Sekretariat KPID Riau tahun 2015 ini sebesar Rp 985.560.000,- . Yang diserap KPID Riau hingga akhir Tahun Anggaran 2015 ini adalah sebesar Rp 904.710.000,- atau 91,80% dari total yang dianggarkan tahun ini. Adapun belanja pegawai selama tahun 2015 ini berupa honorarium panitia
pelaksana
kegiatan,
honorarium
PPTK,
Honorarium
Tenaga
Tukang/Teknisi/Operator/Asisten seperti gaji komisioner KPID Riau dan Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga pada kegiatan tahun berjalan.
V.2.2.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA Belanja
Barang
dan
jasa
merupakan
pengeluaran
pembelian/
pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/ atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Realisasi belanja barang dan jasa APBD-P, per 31 Desember 2015 adalah Rp. 1.572.602.326- atau 54,72% dari yang dianggarkan tahun 2015 ini yakni Rp 2.873.929.800,-. Pada belanja cetak kegiatan Penguatan Kapasitas Masyarakat Wilayah Perbatasan
terdapat
pengembalian
sisa
uang
persediaan
sebesar
Rp 3.000.000,- dengan no STS : 00001/1.25.02/STS/PENGEMBALIAN UPKAS/IV/2015 tanggal 22 Desember 2015, hal ini terjadi karena kelebihan pamakaian dana anggaran (lebih pagu) pada kegiatan tersebut. Rincian ikhtisar Realisasi serta persentase Belanja barang dan jasa tahun anggaran 2015 ini sebagai berikut :
Page 33
No
U raian
1
Belanja Alat Tulis Kantor
2
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
3
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Belanja Dekorasi Belanja Dokumentasi Belanja Telepon Belanja Surat Kabar/Majalah Belanja Kawat/Faksimili/Internet
4 5 6 7 8
Anggaran
S/d 31 Desember 2015 Realisasi
% Realisasi
Sisa
204.141.500
167.587.500
36.554.000
82,09%
6.132.000
5.826.000
306.000
95,01%
25.000.000
25.000.000
21.400.000 22.000.000 12.000.000 34.000.000
7.050.000 13.735.000 4.009.910 33.270.000
14.350.000 8.265.000 7.990.090 730.000
32,94% 62,43% 33,42% 97,85%
24.000.000
6.231.867
17.768.133
25,97%
6.100.000
0,00%
100,00%
9
Belanja Paket/Pengiriman
10
Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Jasa Service
10.000.000
10.000.000
11.400.000
11.296.000
104.000
99,09%
12
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
61.800.000
23.516.025
38.283.975
38,05%
13
Belanja Cetak
161.340.900
78.090.000
83.250.900
48,40%
14
Belanja Penggandaan
25.770.500
19.272.800
18.470.500
28,33%
15
Belanja Penjilidan
7.309.100
7.300.000
7.309.100
0,00%
16
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
29.000.000
29.000.000
0,00%
17
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
93.750.000
68.707.000
25.043.000
73,29%
18
Belanja Makanan dan Minuman Tamu Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
13.000.000
11.400.000
1.600.000
87,69%
112.687.500
42.862.500
69.825.000
38,04%
7.150.000
7.150.000
-
100,00%
11.000.000
5.850.000
5.150.000
53,18%
772.210.000
441.301.284
330.908.716
57,15%
521.694.000
309.709.512
211.984.488
59,37%
2.750.000
0,00%
158.850.000
0,00%
99.300
99,00%
6.162.500
92,75%
-
100,00%
219.950.000
37,08%
19.795.000
56,01%
1.320.599.702
54,72%
11
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Belanja Pakaian Khusus Lainnya Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Pemeliharaan Gedung Belanja Jasa Konsultansi Event Organizer Belanja Jasa Publikasi Media Cetak Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual Belanja Jasa Publikasi Media Online Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumbe r/Peneliti. Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat Jumlah
6.100.000
-
2.750.000 158.850.000 9.899.300
9.800.000
85.000.000
78.837.500
30.000.000
30.000.000
349.550.000
129.600.000
44.995.000
25.200.000
2.873.929.800
1.572.602.898
Page 34
-
100,00%
V.2.2.2.3 BELANJA MODAL Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Untuk Sekretariat KPID Riau memiliki anggaran
Belanja Modal pada tahun
2015 ini sebesar Rp 581.250.000,- dan yang terserap selama tahun anggaran 2015 sebesar Rp 540.187.000,- atau 92,94% dari nilai anggaran. 1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Adalah seluruh pengeluaran untuk perolehan aset Tetap yang terdiri dari: belanja modal pengadaan alat-alat berat, belanja modal pengadaan alatalat
bengkel, Belanja modal
pengadaan
alat-alat
pertanian
dan
peternakan, belanja Modal Pengadaan Alat-Alat kantor dan Rumah Tangga, belanja modal alat-alat studio dan komunikasi, dan Belanja modal alat ukur. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 388.247.000,- atau 92,22% dari total yang dianggarkan tahun 2015 sebesar Rp 421.000.000,-. 2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Adalah seluruh pengeluaran untuk memperoleh aset tetap berupa belanja modal pengadaan konstruksi/Pembelian gedung kantor. Realisasi pada kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor di KPID Riau adalah Rp 151.940.000,- atau 96,62% dari yang dianggarkan pada TA 2015 sebesar Rp 157.250.000,-. Adapun ikhtisar belanja modal peralatan dan mesin serta belanja gedung dan bangunan tahun 2015 ini sebagai berikut :
Page 35
No
U raian
Anggaran
S/d 31 Desember 2015 Realisasi Sisa
% Realisasi
1 Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy 2 Belanja modal pengadaan alat pompa 3 Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 4 Belanja modal pengadaan vacuum cleaner 6 Belanja modal Pengadaan almari
75.500.000,00
63.713.800,00
11.786.200,00
84,39%
30.000.000,00
19.846.200,00
10.153.800,00
66,15%
15.000.000,00
10.197.000,00
4.803.000,00
67,98%
6.035.800,00
5.940.000,00
95.800,00
98,41%
22.400.000,00
22.176.000,00
224.000,00
99,00%
7 Belanja modal Pengadaan komputer note book 8 Belanja modal Pengadaan printer 9 Belanja modal Pengadaan scaner
71.136.800,00
69.696.000,00
1.440.800,00
97,97%
22.724.000,00
21.780.000,00
944.000,00
95,85%
2.890.000,00
2.772.000,00
118.000,00
95,92%
10 Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, spea 11 Belanja modal Pengadaan meja kerja 12 Belanja modal Pengadaan kamera 13 Belanja modal Pengadaan proyektor 14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Audio 15 Belanja modal Pengadaan telepon 16 Belanja Modal Pengadaaan Televisi/Radio/Tape/Sound System 17 Belanja modal Pengadaan instalasi listrik 18 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 19 Belanja modal pengadaan alat alat perlengkapan rumah tangga
2.790.900,00
2.574.000,00
216.900,00
92,23%
46.200.000,00
45.738.000,00
462.000,00
99,00%
42.000.000,00
40.260.000,00
1.740.000,00
95,86%
19.500.000,00
18.975.000,00
525.000,00
97,31%
24.900.000,00
24.900.000,00
1.500.000,00
1.287.000,00
37.600.000,00
37.600.000,00
TOTAL
3.000.000,00
0,00 100,00% 213.000,00
85,80%
0,00 100,00% 3.000.000,00
0,00%
157.250.000,00
151.940.000,00
5.310.000,00
96,62%
822.500,00
792.000,00
30.500,00
96,29%
581.250.000,00
540.187.000,00
41.063.000,00
92,94%
Page 36
3. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Adalah seluruh pengeluaran untuk perolehan aset tetap yang terdiri dari jalan dan jembatan, bangunan air (Irigasi), Instalasi, Jaringan. Realisasi belanja jalan, irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp.0,00 karena jaringan listrik di KPID Riau masih menumpang di gedung KPU Riau dan pembayaran listriknya melalui Setda Provinsi Riau. 4. Belanja Aset Tetap Lainnya Adalah seluruh pengeluaran untuk perolehan aset tetap yang terdiri dari Belanja buku dan perpustakan, barang bercorak kesenian dan kebudayaan, Hewan/ternak dan tumbuhan. Realisasi belanja buku dan perpustakan,
barang
bercorak
kesenian
dan
kebudayaan,
Hewan/ternak dan tumbuhan per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp.0,00., karena tidak ada anggarannya.
Page 37
v.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL Laporan Operasional (LO) menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit
dari
operasi,
surplus/defisit
dari
kegiatan
non
operasional,
surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus defisit LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komprehensif. Saldo surplus/defisit- LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas. Pada tahun pertama penerapan akrual basis di Pemerintahan Provinsi Riau terlihat di laporan operasional (LO) berupa Pos-pos LO di sekretariat KPID Riau pada tahun anggaran 2015 beban pegawai tercatat Rp 2.336.601.326,-, beban persediaan Rp 219.395.625,- (beban bahan habis pakai dan beban bahan/material), beban barang
jasa
(selain
beban
persediaan)
sebesar
Rp
1.354.817.981,-
(telah
ditambahkan beban telepon dan internet desember 2015 sebesar Rp 1.413.583,-) dan beban penyusutan sebesar Rp 70.285.690,-. Pos surplus/defisit LO tahun anggaran 2015 sebesar Rp 3.983.080.622,-. Pada nilai beban barang jasa di atas telah ditambahkan beban lain-lain sebesar Rp 1.980.000,- yang berasal dari belanja mouse dan belanja keyboard yang nilai atau harga per item nya dibawah ketentuan nilai batas pengakuan sebagai aset tetap. Sehingga tidak diakui sebagai aset tetap dan akan menambah beban LO atau manambah nilai surplus/defisit LO tahun 2015. Beban penyusutan dihitung berdasarkan metode garis lurus sesuai dengan tabel masa manfaat sesuai peraturan gubernur no. 41 tahun 2014. Aset tetap KPID Riau tahun anggaran 2014 telah dilakukan penyusutan sebesar Rp 14.888.500,-. Penyusutan aset tetap KPID Riau semester I tahun 2015, diakui dan dicatat selama 6 bulan penyusutan hingga juni 2015 ( Laporan keuangan semester 1 tahun 2015 ). Pada akhir periode tahun anggaran 2015 ini aset tetap pengadaan 2014 telah disusutkan 1,5 tahun (lihat tabel penyusutan). Aset tetap yang perolehannya di semester 2 tahun 2015 ini disusutkan 6 bulan. Berikut ini ikhtisar tabel penyusutan aset tetap tahun 2015 :
Page 38
Nama / Jenis Barang Filling Besi/Metal Brankas
Merek
Tahun Harga Umur Penyusutan Perolehan Perolehan Ekonomis per Tahun
Akumulasi Penyusutan
Penyusutan Tahun 2015 Semester 1
Semester 2
Nilai Buku
supersip
2014
19.250.000
5
3.850.000
3.850.000
1.925.000
5.775.000
13.475.000
Uchida
2014
8.250.000
5
1.650.000
1.650.000
825.000
2.475.000
5.775.000
Potong Kertas
Lokal
2014
4.015.000
5
803.000
803.000
401.500
1.204.500
2.810.500
AC
LG
2014
6.050.000
5
1.210.000
1.210.000
605.000
1.815.000
4.235.000
AC
LG
2014
4.950.000
5
990.000
990.000
495.000
1.485.000
3.465.000
Rak Kayu Semi Glossy 2014
5.995.000
5
1.199.000
1.199.000
599.500
1.798.500
4.196.500
Sofa
Office sofa
2014
14.850.000
5
2.970.000
2.970.000
1.485.000
4.455.000
10.395.000
Lemari es
Sharp
2014
4.950.000
5
990.000
990.000
495.000
1.485.000
3.465.000
Dispenser
Saken
2014
5.830.000
5
1.166.000
1.166.000
583.000
1.749.000
4.081.000
PC Unit lenovo Peralatan ICA Personel Meja kerja pejabat Eselon Meja kerja Peralatan LG studio visual Mesin Foto Canon copyAir Pedrolla Mesin
2014
37.125.000
5
7.425.000
7.425.000
3.712.500
11.137.500
25.987.500
2014
4.950.000
5
990.000
990.000
495.000
1.485.000
3.465.000
2014
3.960.000
5
792.000
792.000
396.000
1.188.000
2.772.000
2014
13.860.000
5
2.772.000
2.772.000
1.386.000
4.158.000
9.702.000
2014
14.850.000
5
2.970.000
2.970.000
1.485.000
4.455.000
10.395.000
2015
63.713.800
5
12.742.760
-
6.371.380
6.371.380
57.342.420
2015
4.455.000
5
891.000
-
445.500
445.500
4.009.500
2015
5.610.000
5
1.122.000
-
561.000
561.000
5.049.000
2015 2015
9.781.200 10.197.000
10 5
978.120 2.039.400
-
489.060 1.019.700
489.060 1.019.700
9.292.140 9.177.300
2015
5.940.000
5
1.188.000
-
594.000
594.000
5.346.000
2015
22.176.000
5
4.435.200
-
2.217.600
2.217.600
19.958.400
2015
69.696.000
4
17.424.000
-
8.712.000
8.712.000
60.984.000
2015
6.949.250
4
1.737.313
-
868.656
868.656
6.080.594
2015
3.445.750
4
861.438
-
430.719
430.719
3.015.031
HP
2015
4.446.750
4
1.111.688
-
555.844
555.844
3.890.906
Tangki Air
Penguin
Sumur Bor Wavin Alat Pendingin LG (AC) Electrolux/Fl Vacuum cleaner exio Lemari Arsip Tempahan Notebook ASUS /Laptop Printer dot Epson Metrik Printer Warna Brother Printer Laser Jet Printer Portable Scanner
HP
2015
6.938.250
4
1.734.563
-
867.281
867.281
6.070.969
Canon
2015
2.772.000
4
693.000
-
346.500
346.500
2.425.500
Mouse
mtech
2015
990.000
-
-
-
-
-
Speaker
Advance
2015
591.067
147.767
-
73.883
73.883
517.184
Keyboard Logitec Meja kerja Tempahan staf Telepon Panasonic
2015
-
-
-
-
2015
990.000 45.738.000
5
9.147.600
-
4.573.800
4.573.800
41.164.200
2015
1.287.000
5
257.400
-
128.700
128.700
1.158.300
Rice Cooker
Cosmos
2015
792.000
5
158.400
-
79.200
79.200
712.800
Kamera
Canon
2015
40.615.500
5
8.123.100
-
4.061.550
4.061.550
36.553.950
Proyektor
Sony
2015
12.870.000
5
2.574.000
-
1.287.000
1.287.000
11.583.000
4 -
Page 39
Nama / Jenis Barang
Umur Tahun Penyusutan per Merek Harga Perolehan Ekonom Perolehan Tahun is
Brecket Microvisiob 2015 Proyektor
Layar Proyektor
Dlight
2015
DB Speaker Tekhnolog 2015 i Stand RX 200 2015 Microphone Power AXL 2015 Amplifier Audion Speaker Box JK Coustik 2015 TOA Televisi
TOA ZW 2015 LG 2015 JUMLAH
Penyusutan Tahun 2015 Semester 1
Semester 2
Akumulasi Penyusutan
Nilai Buku
1.650.000
5
330.000
-
165.000
165.000
1.485.000
4.455.000
5
891.000
-
445.500
445.500
4.009.500
22.100.000
5
4.420.000
-
2.210.000
2.210.000
19.890.000
2.800.000
5
560.000
-
280.000
280.000
2.520.000
12.240.000 5
2.448.000
-
1.224.000
1.224.000
11.016.000
5.760.000
5
1.152.000
-
576.000
576.000
5.184.000
10.500.000 9.100.000
5 5
2.100.000 1.820.000
-
1.050.000 910.000
1.050.000 910.000
9.450.000 8.190.000
29.777.000
55.397.190
85.174.190
449.977.810
535.152.000
Page 40
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN VI.1. Domisili dan Bentuk Hukum Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 tahun 2012 Tanggal 8 Oktober 2012. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau berkantor di Gedung KPU Provinsi Lantai 3 Jl. Gajahmada No. 200 Pekanbaru. Sebelum menjadi sekretariat, KPID Riau berpindah kantor 2 (dua) kali sebelum menetap di tempat sekarang, yaitu: 1. Tahun 2010-2013 awal
di Jl. Sumatra (sewa)
2. Maret 2013-Januari 2014
di Jl. Ronggowarsito (sewa)
3. Januari 2014 s/d sekarang
di Gedung KPU Provinsi (pinjam pakai/milik
pemerintah provinsi Riau) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau , dibentuk Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau
maka
dikeluarkan
Peraturan Gubernur Riau Nomor 73 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau . VI.2. Visi Dan Misi Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tanggungjawabnya telah membuat suatu visi dan Misi yang menjadi acuan dalam merancang, mengelola sumber daya alam, memanfaatkan sumber daya manusia, mengembangkan indikator kinerja, mengevaluasi, mengukur kinerja yang akan diintegrasikan menjadi sinergi yang diperlukan. Adapun visi Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau adalah “ Terwujudnya Sistem Penyiaran yang Adil dan Mencerdaskan untuk Kepentingan Masyarakat Riau.
Page 41
Dan Misi Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau
adalah
sebagai berikut: MISI PERTAMA: Meningkatkan kapasitas KPID sebagai wujud partisipasi masyarakat dibidang penyiaran MISI KEDUA: Membantu mewujudkan infrastruktur bidang penyiaran di Provinsi Riau yang tertib dan teratur MISI KETIGA: Mengembangkan sumber daya manusia penyiaran yang profesional MISI KEEMPAT: Mewujudkan program siaran yang berkualitas dan mencerdaskan MISI KELIMA Membangun iklim persaingan usaha yang sehat dibidang penyiaran MISI KEENAM: Mendorong masyarakat untuk menjadi khalayak yang cerdas dalam menerima dan mendapatkan informasi.
VI.3. Fungsi,
Wewenang,
Tugas
dan
Kewajiban
Sekretariat
Komisi
Penyiaran Indonesia Daerah Riau Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau seperti yang tercantum pada Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau , mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrative kepada KPID Riau dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan wewenangnya.
Page 42
Sedangkan fungsi dari Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau adalah : a. Pemberian dukungan dalam penyusunan rencana dan program serta perancangan peraturan dan administrasi pengaduan; b. Pemberian dukungan administrasi perizian penyelenggaraan penyiaran dan fasilitas kajian teknologi penyiaran KPID Riau; c. Pemberian dukungan kegiatan hubungan dengan masyarakat dan antar lembaga, pemberdayaan masyarakat serta fasilitasi monitoring siaran; dan d. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan,
dokumentasi
dan
kepustakaan
Sekretariat
Komisi
Penyiaran Indonesia Daerah Riau Menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2012, Kepala Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau
secara fungsional
bertanggangjawab kepada KPID Riau dan secara administrasi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Menurut Peraturan Gubernur Riau Nomor 73 Tahun 2012,
Kepala
Sekretariat
KPID
Riau
mempunyai
tugas
merencanakan,
melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, perlengkapan, penyusunan program, keuangan. Menurut Peraturan Gubernur Riau Nomor 73 Tahun 2012, Kepala Sekretariat KPID Riau mempunyai fungsi: a. Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Umum; b. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian; c. Pengelolaan Administrasi Keuangan; d. Pengelolaan Administrasi Perlengkapan; e. Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Program Anggaran dan Perundangundangan; f. Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Tugas-Tugas Bidang; g. Pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan; h. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Organisasi dan Tatalaksana. Kepala Sekretariat KPID Riau dalam operasional kerja dibantu oleh: a. Kasubbag Umum, keuangan dan Kepegawaian; b. Kasubbag Program dan Evaluasi;
Page 43
c. Kasubbag Hukum dan Perizinan; d. Kasubbag Kelembagaan dan Isi Siaran. Kasubbag Umum, keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas: a. Menyelenggarakan
dukungan
pelayanan
administrative
dalam
bidang
kepegawaian, ketatasusilaan dan kerumahtanggaan dilingkungan sekretariat KPID; b. Mengelola keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai, pembukuan keuangan,
menyusun
laporanpertanggungjawaban
atas
pelaksanaan
pengelolaan keuangan, menyusun kebutuhan perlengkapan kantor dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang inventaris.
Kasubbag Program dan Evaluasi mempunyai tugas: a. Menyusun dan mengkoordinasikan rencna kerja dananggaran tahunan jangka menengah dan panjang untuk mendukung tugas pokok dan fungsi KPID Riau; b. Melaksanakan penyusunan laporan bulan, dan melakukan Evaluasi terhadap Program dan Kinerja KPID; c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sekretariat KPID Riau. Kasubbag Hukum dan Perizinan mempunyai tugas: a. Menyelenggarakan dukungan administrasi dalam proses perizinan lembaga penyiaran, perencanaan alokasi frekwensi serta penyiapan aplikasi tekhnologi penyiaran yang menjadi kewenangan KPID; b. Mempersiapkan aplikasi professional dibidang hukum yang akan dijadikan panduan dalam penindakan dan pencegahan penyalahgunaan penyiaran; c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberika oleh Kepala Sekretariat KPID Riau. Kasubbag Kelembagaan dan Isi Siaran mempunyai tugas: a. Menyelenggarakan dukungan administratif, riset serta dan perencanaan kelembagaan KPID; b. Menyediakan
dukungan
administratif,
aplikasi
sarana
komunikasi serta penyiapan media hubungan masyarakat.
Page 44
dan
prasarana
VI.4. Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau
Kepala Sekretariat
Kasubbag Umum, keuangan dan Kepegawaian
Kasubbag Program dan Evaluasi
Kasubbag Hukum dan Perizinan
Kasubbag Kelembagaan dan Isi Siaran
Sedangkan Susunan Organisasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau Tahun 2015 terdiri dari: a. Ketua (Zainul Ikhwan) b. Wakil Ketua (Alnofrizal) c. Anggota d. Bidang Kelembagaan, terdiri dari: 1. Hery Sudeska (Koordinator) 2. Zainul Ikhwan (Anggota) e. Bidang Perizinan, terdiri dari: 1. Cecep Suryadi (Koordinator) 2. Alnofrizal (Anggota) f. Bidang Pengawasan Isi Siaran, terdiri dari: 1. Tatang Yudiansyah (Koordinator) 2. Novita, SE (Anggota) 3. Junaidi (Anggota)
Page 45
BAB VII PENUTUP Sebagai penutup Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015 dapat disampaikan hal-hal berikut : 1.
Neraca Pemerintah Provinsi Riau Per 31 Desember 2015 disusun dengan mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau No 41 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Akrual.
2.
Basis akuntansi yang digunakan untuk penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum (PABU) dengan basis kas menuju akrual untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas.
3.
Secara garis besar, Neraca KPID Riau Per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut : ASET Aset Lancar Aset Tetap Aset Lainnya Total ASET KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban Jangka Panjang
Rp. 2.040.625,Rp. 449.977.810,Rp. 0,00 Rp. 452.018.435,Rp. Rp.
1.413.583,0,00
Total Kewajiban EKUITAS Ekuitas
Rp. 450.604.852,-
Total KEWAJIBAN DAN EKUITAS
Rp. 452.018.435,-
Rp.
1.413.583,-
Pekanbaru, 15 Januari 2016 SEKRETARIS KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH RIAU dto ARSYAD , SE, M,Si Pembina NIP. 19681231 199803 1 030
Page 46
