BAB I PENDAHULUAN Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pengelolaan keuangan daerah diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). Penyusunan laporan keuangan daerah merupakan wujud akuntabilitas penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan yang disusun ini meliputi : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan . Laporan Keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya Lampiran I SAP basis akrual dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah Daerah. Pelaporan keuangan daerah adalah/ laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomi yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Batang selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektifitas dan

1

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

efisiensi pemerintah Kabupaten Batang, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan: 1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran; 2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan; 3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Batang serta hasil-hasil yang telah dicapai; 4. Menyediakan informasi mengenai upaya Pemerintah Kabupaten Batang dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas; 5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; 6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah daerah

mengenai kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang

dilakukan selama periode pelaporan; 7. Menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih / kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit Laporan Operasional ( LO ) aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas Pemerintah Daerah.

1.2.

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015 disusun berdasarkan: 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4286);

2

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);

3.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);

4.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia diubah terakhir dengan

Nomor 5587) sebagaimana telah

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4028);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4575);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repubilk Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);

9.

Peratutan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4540);

3

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010

tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 4219); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2

Tahun 2012 tentang Hibah

Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 ); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

4

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 24. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 12); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang tahun 2015 Nomor 6); 27. Peraturan Bupati Batang Nomor 54 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015; 28. Peraturan Bupati Batang Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Batang tahun 2014 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 41 tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah Kabupaten Batang tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah kabupaten Batang tahun 2015 Nomor 41); 29. Peraturan Bupati

Batang Nomor

59 tahun 2015 tentang Penjabaran

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang tahun anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Batang tahun 2015 Nomor 59). 30. Peraturan Bupati Batang Nomor 69 tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Batang ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 69 ); 31. Peraturan Bupati Batang Nomor 70 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Batang

( Lembaran Daerah Kabupaten Batang

Tahun 2015 Nomor 70 );

5

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

1.3.

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan 1.3.1. Unsur Laporan Keuangan. LKPD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas dalam Pemerintah Kabupaten Batang, yang terdiri dari PPKD (BUD), SKPD dan BLUD. LKPD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015 terdiri dari : A. Laporan Realisasi Anggaran ( LRA ) LRA memuat informasi mengenai Pendapatan, Belanja, Transfer dan Pembiayaan Daerah. Data/informasi Keuangan mengenai Pendapatan Asli Daerah, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal didasarkan pada LRA SKPD dan data / informasi keuangan mengenai Pendapatan Transfer, Lain-lain pendapatan yang sah, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tak terduga, Transfer dan Pembiayaan ( penerimaan dan pengeluaran ) didasarkan pada LRA PPKD (BUD). B. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah Laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, Silpa/Sikpa, koreksi dan Saldo Akhir. C. Neraca Neraca memuat informasi mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Pada Neraca SKPD disajikan mengenai Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Lainnya, Kewajiban dan Ekuitas. Neraca BLUD menyajikan Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Kewajiban dan Ekuitas. Neraca PPKD (BUD) menyajikan Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Kewajiban dan Ekuitas. D. Laporan Arus Kas (LAK) Laporan arus kas disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh PPKD sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) selama Tahun Anggaran 2015. E. Laporan Operasional Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercermin dalam pendapatan LO, beban dan surplus/ defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya dibandingkan dengan periode sebelumnya.

6

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

F. Laporan Perubahan Ekuitas Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit – LO, koreksi dan ekuitas akhir. G. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan dan daftar mengenai nilai suatu akun yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015 disusun berdasarkan penggabungan antara laporan keuangan SKPD, Laporan Keuangan BLUD dan Laporan Keuangan PPKD (BUD). Laporan Keuangan SKPD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan BLUD terdiri dari Laporan realisasi Anggaran, Laporan operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keauangan, sedangkan Laporan Keuangan PPKD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Opersional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

1.3.2. Perubahan Kebijakan Akuntansi. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2015 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual, dimana pada tahun-tahun sebelumnya disusun dan disajikan berdasarkan basis kas menuju akrual. Perubahan basis akuntansi ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Pemerintahan pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Batang Nomor 70 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Batang.

7

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

Perubahan penerapan kebijakan akuntansi mengakibatkan adanya penyajian kembali (restatement) untuk pos-pos yang ada pada pos Neraca. Berdasarkan identifikasi maka perlu disajikan kembali antara lain untuk akun sebagai berikut : 

Piutang yang menampilkan nilai wajar setelah dikurangi penyisihan piutang.



Beban dibayar dimuka, sebelumnya diakui seluruhnya sebagai belanja, apabila belum dimanfaatkan seluruhnya, maka disajikan sebagai akun beban dibayar.



Aset Tetap, yang menampilkan nilai buku setelah dikurangi akumulasi penyusutan



Aset tidak Berwujud, yang menampilkan nilai buku setelah dikurangi akumulasi amortisasi



Utang Bunga, perlu disajikan kembali terkait dengan akrual utang bunga akibat adanya utang jangka pendek yang sudah jatuh tempo.



Pendapatan Diterima Dimuka, perlu disajikan kembali karena pada periode sebelumnya belum disajikan.



Ekuitas, perlu disajikan kembali karena kebijakan yang digunakan dalam pengklasifikasian entitas berbeda. Penerapan basis akrual pertama kali juga menghasilkan Laporan

operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Perubahan SAL. Untuk membandingkan dengan laporan sebelumnya, kami sajikan juga Laporan Operasional Tahun 2014 dan Laporan Perubahan Ekuitas 2014.

8

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

1.4.

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2015 memuat penjelasan dan atau catatan atas laporan keuangan dalam periode Tahun Anggaran 2015 yang disusun dengan sistematika sebagai berikut: Bab I

Pendahuluan 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 1.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan 1.3.1. Unsur Laporan Keuangan. 1.3.2. Perubahan Kebijakan Akuntansi 1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Bab II

Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD 2.1. Ekonomi Makro 2.2. Kebijakan Keuangan 2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD.

Bab III

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV

Kebijakan Akuntansi 4.1. Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada Pemerintah Daerah.

Bab V

Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5.1.

Laporan Realisasi Anggaran 5.1.1 Pendapatan LRA 5.1.2 Belanja 5.1.3 Pembiayaan 5.1.4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

9

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

5.2.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal 5.2.2. Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan 5.2.3. Sisa lebih / kurang pembiayaan Anggaran 5.2.4. Koreksi Kesalahan pembukuan tahun sebelumnya 5.2.5. Saldo Anggaran Akhir

5.3.

Neraca 5.3.1. Aset 5.3.2. Kewajiban 5.3.3. Ekuitas

5.4.

Laporan Arus Kas 5.4.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi 5.4.2. Arus Kas dari Investasi Aset Non Keuangan 5.4.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 5.4.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris 5.4.5. Saldo Akhir Kas

5.5.

Laporan Operasional 5.5.1. Pendapatan LO 5.5.2. Beban 5.5.3. Surplus / Defisit Kegiatan Operasional 5.5.4. Surplus / Defisit dari Kegiatan Non Operasional

5.6.

5.5.5

Pos Luar Biasa

5.5.6

Surplus / Defisit Laporan Operasional

Laporan Perubahan Ekuitas 5.6.1. Ekuitas Awal 5.6.2. Surplus / Defisit LO 5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar 5.6.4. Ekuitas Akhir

Bab VI

Penjelasan atas Informasi – informasi Non Keuangan.

Bab VII Penutup.

10

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

BAB II EKONOMI MAKRO KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1.

EKONOMI MAKRO Kabupaten Batang yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 1965 tanggal 14 Juli 1965 berada pada jalur utara yang menghubungkan Jakarta-Surabaya. Luas daerah Kabupaten Batang adalah 78.864,16 ha dan mempunyai batas-batas wilayah: a. Sebelah utara

:

Laut Jawa

b. Sebelah selatan

:

Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara

c. Sebelah barat

:

Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan

d. Sebelah Timur

:

Kabupaten Kendal

Sebagai daerah agraris dimana sektor pertanian dan perkebunan merupakan sumber mata pencaharian bagi sebagian besar penduduk, luas pemanfaatan lahan pertanian adalah sebagai berikut: a. Tanah sawah

:

22.411,08 Ha

b. Tanah Perkebunan

:

7.909,11 Ha

c. Tegal/Huma

:

19.250,75 Ha

d. Padang Rumput

:

89,95 Ha

Potensi tanaman di sektor ini yang cukup menonjol untuk tanaman pangan adalah padi, jagung, kacang tanah, ubi, sayur-sayuran dan buah-buahan. Jenis tanaman sayur-sayuran yang banyak diusahakan adalah bawang merah, bawang daun, kentang, kubis dan cabai. Sedangkan untuk buah-buahan adalah durian, rambutan, nangka, mangga, jeruk dan pisang. Untuk jenis tanaman perkebunan adalah kelapa, tebu, teh, coklat, kopi dan cengkeh. Potensi perikanan Kabupaten Batang dapat dilihat dari letak geografis di tepi pantai Laut Jawa dengan garis pantai sepanjang 38,75 km dan lebar 4 mil merupakan potensi yang sangat strategis untuk pengembangan perikanan laut maupun perikanan darat yang terdiri dari tambak (air payau) dengan potensi lahan seluas 1.429,2 ha, kolam air tawar dengan potensi lahan seluas 300 ha dan perairan umum (sungai, waduk, sawah, dan genangan air).

11

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

2.1.1. Struktur Ekonomi Struktur ekonomi suatu daerah/wilayah menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah/wilayah terhadap kemampuan produksi dari setiap sektor ekonomi. Struktur ekonomi terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh masing-masing sektor. Dengan melihat kontribusi masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB, maka dapat diketahui seberapa besar peran suatu sektor dalam menunjang perekonomian daerah. Struktur perekonomian di Kabupaten Batang dapat ditunjukkan oleh besarnya kontribusi masing-masing sektor terhadap total PDRB Kabupaten. Menurut harga berlaku, pada Tahun 2014 sektor industri pengolahan

memberikan sumbangan terbesar terhadap pembentukan

PDRB Kabupaten Batang yaitu sebesar 27,43%, disusul sektor Pertanian sebesar 23,80%. Kontribusi terbesar ketiga diberikan oleh sektor Perdagangan, hotel dan Rumah Makan sebesar 17,81%. Sektor Pertambangan dan penggalian memberikan sumbangan terkecil yaitu hanya 1,30%. 2.1.2. PDRB Per kapita PDRB perkapita dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur atau menilai indikator tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah/wilayah. PDRB per kapita diperoleh dari hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di suatu wilayah (PDRB) dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya penduduk berpengaruh terhadap nilai PDRB per kapita. Sedang besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor yang terdapat di daerah tersebut. Perkembangan pendapatan per kapita atas dasar harga berlaku setiap tahun mengalami peningkatan. Kenaikan pendapatan per kapita terbesar lima tahun terakhir terjadi pada tahun 2014 sebesar 11,97%. Sedangkan berdasarkan harga konstan kenaikan pendapatan perkapita tertinggi lima tahun terakhir juga terjadi pada tahun 2011 sebesar 4,88%.

12

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

Tabel II.1. Rata-rata Pendapatan Per Kapita Penduduk Kabupaten Batang Tahun 2010-2014

Tahun

Pendapatan perkapita adh berlaku (Rp)

Pertumbuhan (% )

Pendapatan perkapita adh konstan 2000 (Rp)

Pertumbuhan (% )

2010

6.503.164

11,87

2.917.243

4,98

2011

7.213.164

10,92

3.059.693

4,88

2012

7.927.043

9,70

3.182.878

4,42

2013

8.781.768

10,78

3.195.062

4,77

2014

9.832.841

11,97

3.504.015

4,68

Sumber : BPS Kabupaten Batang

Nilai PDRB Per kapita Kabupaten Batang atas dasar harga berlaku sejak tahun 2010 hingga tahun 2014 mengalami peningkatan secara terus-menerus. Pada tahun 2010 nilai PDRB per kapita tercatat sebesar Rp6.503.164.000.000,00, dan secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2014 mencapai Rp9.832.841.000.000,00. Kenaikan PDRB per kapita secara riil dapat dilihat dari nilai PDRB berdasarkan harga konstan 2000. Secara riil, Ternyata dari nilai PDRB per kapita sejak tahun

2010

terus

Rp2.917.243.000.000,00

mengalami

kenaikan

dari

sebesar

menjadi Rp3.504.015.000.000,00 di tahun

2014. 2.1.3. Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi Pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan produk domestik yang mencerminkan kinerja perekonomian suatu daerah. Andil terhadap pertumbuhan ekonomi dapat diamati secara sektoral, spasial, dan penggunaan nilai tambah, sehingga pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat mengambil kebijakan pada sektor, wilayah atau komponen penggunaan apa yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Batang.

13

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang pada Tahun 2014 mencapai 5,16 persen, turun sekitar 0,01 poin dibanding dengan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2013 yang sebesar 5,17 persen.

Tabel II.2. Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kabupaten Batang 2010-2014 (%) S ektor

2010

2011

2012

2013

2014

1. Pertanian

2,95

2,38

1,62

3,03

2,91

2. Pertambangan & Penggalian

4,4

3,51

5,28

5,01

4,97

3. Industri Pengolahan

4,83

5,72

4,71

4,95

4,98

4. Listrik, Gas dan Air bersih

5,87

2,96

5,59

5,9

5,47

5. Bangunan

4,04

3,92

5,64

5,87

5,89

6. Perdagangan, Hotel dan Restoran

5,33

5,89

7,36

7,49

6,91

7. Angkutan dan Telekomunikasi 8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

7,16

7,25

5,83

5,59

5,96

5,56

6,69

7,79

8,89

7,01

9. Jasa-jasa

8,63

9,17

7,74

5,03

6,15

4,97

5,26

5,02

5,17

5,16

PDRB

Sumber : BPS Kabupaten Batang

Andil sektoral yang terbesar dalam laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang pada Tahun 2014 disumbang oleh sector Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan dengan pertumbuhan sebesar

7,01

persen. Pada posisi berikutnya, oleh sektor Perdagangan, hotel dan Restoran dan sektor Jasa-jasa yang masing-masing mempunyai pertumbuhan sebesar 6,91 persen dan 6,15 persen. Laju inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang cukup penting. Laju inflasi Kabupaten Batang pada Tahun 2014 7,66 persen lebih rendah dari inflasi tahun 2013 sebesar 8,08 persen. Untuk Tahun 2014 ini laju inflasi tertinggi pada sektor Bahan Makanan sebesar 13,64% disusul sektor Makanan jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau sebesar 7,89.%. Kumulatif inflasi tahun 2014 sebesar 7,66%.

14

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

2.2.

KEBIJAKAN KEUANGAN Kebijakan keuangan daerah mengacu pada dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang merupakan kesepakatan bersama antara Bupati Batang dengan DPRD Kabupaten Batang. Kebijakan keuangan mencakup kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun 2015. Berikut uraian kebijakan keuangan tersebut.

2.2.1.

Kebijakan Pendapatan Daerah Perencanaan

terhadap

target

pendapatan

daerah

seyogyanya

memperhatikan kondisi perekonomian saat ini. Hal ini perlu diperhatikan, karena kondisi saat ini ada kemungkinan bisa memberikan dampak pada Tahun Anggaran 2015. Untuk memperkuat pelaksanaan otonomi daerah, maka Kabupaten Batang harus berupaya menggali berbagai potensi pendapatan daerah tanpa harus membebani masyarakat. Hal ini dicanangkan dengan harapan secara bertahap, Kabupaten Batang mampu meningkatkan kemampuannya dalam kemandirian keuangan daerah, utamanya dalam memenuhi pembiayaan pembangunan daerah. Beberapa langkah yang ditempuh dapat dilakukan melalui intensifikasi pendapatan asli daerah dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada dan dikelola secara lebih efisien dan efektif. Selanjutnya langkah lainnya adalah melalui ekstensifikasi pendapatan asli daerah dengan mengoptimalkan potensi melalui pembukaan peluang-peluang pendapatan baru yang mempunyai potensi besar. Dalam melaksanakan kegiatan operasional, pelaksanaan pendapatan daerah selama ini lebih banyak diperoleh baik dari kewenangan yang dimiliki daerah sebagai bentuk dari adanya kewenangan daerah otonomi.

A. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Perkembangan kondisi perekonomian saat ini, secara langsung maupun tidak langsung juga sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian secara makro dan global. Dampaknya, kondisi ini tentu memberikan pengaruh terhadap kelangsungan kondisi keuangan di Kabupaten Batang pada tahun anggaran 2015.

15

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

Hingga saat ini dengan melemahnya pertumbuhan ekonomi nasional maupun daya beli masyarakat tentu berpengaruh pada capaian PAD di masing-masing daerah, tidak terkecuali di Kabupaten Batang. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Batang diharapkan tidak menerapkan kebijkan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Bahkan sebaliknya perlu ada kebijakan yang bisa memberikan rangsangan atau insentif untuk menarik agar perekonomian masyarakat stabil dan meningkat. Secara umum kebijakan keuangan daerah diarahkan pada peningkatan kapasitas dan kemandirian kemampuan keuangan daerah disertai dengan efisinsi anggaran yang ditujukan bagi pembiayaan pembangunan. Untuk mencapai target pendapatan daerah, diperlukan langkah-langkah dan arah kebijakan keuangan daerah sebagai berikut: 1. Optimalisasi berbagai sumber-sumber pendapatan daerah khususnya sumber-sumber Pendapatan asli daerah melalui optimalisasi pendataan dan penerimaan wajib pajak dan retribusi daerah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun regulasi yang terkait lainnya. 2. Melakukan intensifikasi terhadap pungutan pajak dan retribusi daerah. 3. Meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat, terutama kesadaran untuk membayar pajak dan retribusi daerah. 4. Penyederhanaan terhadap sistem dan prosedur administrasi, terutama sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, pemberian insentif atau rasionalisasi pajak/retribusi daerah, melakukan peningkatan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah, serta melakukan peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan Pendapatan Asli Daerah yang diikuti dengan peningkatan mutu, kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan. 5. Mengoptimalkan pendapatan dengan tidak menaikkan tarif pajak maupun menaikkan tarif retribusi / penyesuaian retribusi khusus retribusi parkir. 6. Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung mobilitas bagi pemungut penerimaan daerah maupun pemberian operasional bagi penerimaan pendapatan. 7. Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada bidang-bidang yang berhubungan dengan penerimaan daerah, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola penerimaan daerah.

16

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

8. Melakukan peninjauan kembali terhadap berbagai kebijakan pemerintah Kabupaten Batang, terutama yang terkait dengan atau dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah, memberikan respon positif terhadap Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru. 9. Melakukan penetapan terhadap pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, mempertimbangkan hasil dari nilai kekayaan daerah yang disertakan sesuai dengan tujuan dan fungsi penyertaan modal. 10. Menaikkan tarif pajak dan retribusi daerah.

B. Kebijakan Dana Perimbangan Pelaksanaan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015 sudah dimulai sejak bulan Juni 2014. Sedangkan penetapan alokasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2015 secara definitif belum ditetapkan. Oleh karena itu, maka penentuan besarnya dana perimbangan menggunakan pagu perkiraan. Guna

mencapai

target

Pendapatan

dalam

meningkatkan

dana

perimbangan, upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Batang antara lain: a. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk lebih mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah guna peningkatan pembangunan sarana prasarana perekonomian dan pelayanan publik; b. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi

terhadap berbagai sumber

pendapatan yang bersumber dari Bagi hasil pajak untuk mendukung pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan daerah. 2.2.2.

Kebijakan Belanja Daerah A. Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015, Pemerintah Daerah Kabupaten Batang harus mempunyai daya dan upaya dalam menetapkan target capaian baik dalam konteks daerah, satuan kerja dan kegiatan yang senada, senafas dan sejalan dengan urusan yang menjadi kewenangannya. Selain itu, perlu ada upaya-upaya kreatif dan inovatif supaya Belanja Langsung mendapat porsi alokasi yang lebih

17

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

besar dari Belanja Tidak Langsung, dan Belanja Modal mendapat porsi alokasi yang lebih besar dari Belanja Barang dan Jasa.

B. Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga. Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan penambahan PNSD perlu diperhitungkan accress yang besarnya dibatasi maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan). Kebijakan yang diambil dalam menentukan belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga dituangkan dalam program kegiatan adalah sebagai berikut: 1. Kebijakan yang ditujukan untuk mengatasi masalah mendesak dan diperlukan oleh masyarakat luas scara langsung , agar tercipta stabilitas ekonomi dan daerah. 2. Kebijakan yang berhubungan dengan tumpuan hajat hidup sebagaian besar masyarakat. 3. Kebijakan yang secara nyata akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 4. Kebijakan yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. 5. Kebijakan yang secara nyata dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia. 6. Kebijakan yang secara nyata dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat. 7. Kebijakan yang dapat mendorong penyerapan tenaga kerja setempat. 8. Mengalokasikan belanja pendamping kegiatan Dana Alokasi Daerah. 9. Mengalokasikan belanja bunga loan ADB, belanja subsidi pelayanan puskesmas, belanja hibah dan sosial serta bantuan kepada desa. 10. Anggaran belanja tidak terduga untuk estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah serta tidak biasa/tanggap darurat, yang mendesak dan tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan tahun berjalan.

18

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

11. Menghapus/menghilangkan belanja jasa administrasi keuangan secara proporsional (jasa pelayanan SPMU/SP2D). 12. Jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa. 13. Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan dan penghargaan atas suatu prestasi. 14. Penganggaran pengadaan barang ( termasuk aset tetap ) yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa. 15. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja, studi banding dan bimbingan teknis atau sejenisnya, dilakukan secara selektif, dengan mempertimbangkan asepek-aspek urgensi dan kompetetnsi serta memperhatikan target kinerja dan manfat dari perjalanan dinas dimaksud. 16. Penganggaran belanja perjalanan dinas di luar kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi maksimal 20% dari anggaran kegiatan yang bersangkutan.

2.3.

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun yang bersangkutan maupun pada tahuntahun anggaran berikutnya. Kebijakan pembiayaan daerah

terdiri dari

penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. 2.3.1.

Kebijakan penerimaan pembiayaan Penerimaan pembiayaan direncanakan berasal dari

SILPA tahun

sebelumnya. 2.3.2.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan Pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, dan pembentukan dana cadangan.

19

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

2.4.

PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 disajikan secara ringkas sebagai berikut: APBD Tahun 2015 Anggaran (Rp)

1 Pendapatan dan Belanja Pendapatan Belanja dan Transfer Surplus/(Defisit) 2 Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Realisasi (Rp)

Surplus Penerimaan/Sisa Pengeluaran

1.380.012.662.978,00 1.511.870.197.037,99 (131.857.534.059,99)

1.396.266.245.120,81 1.368.164.749.165,57 28.101.495.955,24

16.253.582.142,81 143.705.447.872,42 159.959.030.015,23

137.485.386.559,99 5.627.852.500,00 131.857.534.059,99

137.474.382.139,99 5.627.459.063,00 131.846.923.076,99

(11.004.420,00) 393.437,00 (10.610.983,00)

-

159.948.419.032,23

159.948.419.032,23

Dari data di atas, realisasi pendapatan melampaui target 1,18% yaitu sebesar Rp16.253.542.142,81 dan Belanja yang tidak terserap 9,50% yaitu sebesar Rp143.705.447.872,42.

Pencapaian kinerja menurut urusan Pemerintahan Daerah dapat kami sajikan tersendiri dalam bentuk buku matrik sebagai hasil kompilasi pencapaian kinerja keuangan SKPD se-Kabupaten Batang yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015. Dalam CaLK ini akan kami sajikan ringkasan pencapaian kinerja atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam berbagai urusan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2014 baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang diringkas dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2015. Target Kinerja yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Batang disajikan dalam Buku LKPJ Bupati Tahun 2015.

20

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 3.1.

IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN 3.1.1

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2015 Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan Tahun Anggaran 2015 secara ringkas adalah sebagai berikut: 1. Realisasi pendapatan sebesar Rp1.396.266.245.120,81 lebih besar Rp16.253.542.142,81 yaitu 1,18% dibandingkan dengan target sebesar Rp1.380.012.662.978,00. 2. Realisasi belanja sebesar Rp1.368.164.749.165,57 lebih rendah Rp143.705.447.872,42 atau 9,51 % dibandingkan dengan anggaran sebesar Rp1.511.870.197.037,99. 3. Pada realisasi APBD Tahun Anggaran 2015 terjadi surplus sebesar Rp28.101.495.955,24 Sedangkan pada pembiayaan terdapat pembiayaan netto sebesar Rp 131.846.923.076,99 sehingga terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp159.948.419.032,23 Realisasi sasaran kinerja fiskal Pemerintah Kabupaten Batang selama tahun anggaran 2015 dapat dilihat pada tabel III.1. berikut ini : Tabel III.1. Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Fiskal Pemerintah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015 APBD Tahun 2015 Anggaran (Rp)

1 Pendapatan dan Belanja Pendapatan Belanja dan Transfer Surplus/(Defisit) 2 Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Realisasi (Rp)

Surplus Penerimaan/Sisa Pengeluaran

1.380.012.662.978,00 1.511.870.197.037,99 (131.857.534.059,99)

1.396.266.245.120,81 1.368.164.749.165,57 28.101.495.955,24

16.253.582.142,81 143.705.447.872,42 159.959.030.015,23

137.485.386.559,99 5.627.852.500,00 131.857.534.059,99

137.474.382.139,99 5.627.459.063,00 131.846.923.076,99

(11.004.420,00) 393.437,00 (10.610.983,00)

-

159.948.419.032,23

159.948.419.032,23

21

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

Dengan menggunakan anggaran sebagai tolok ukur kinerja, SILPA Tahun Anggaran 2015 berasal dari over target pendapatan sebesar Rp16.253.542.142,81 atau 1,18%; sisa anggaran belanja sebesar Rp143.705.447.872,42 atau 9,50%; dan dari sisa pembiayaan netto sebesar (Rp10.610.983,00) atau 0,008%. Rekapitulasi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan Tahun Anggaran 2015 beserta realisasinya untuk setiap SKPD disajikan pada Lampiran 1a dan 1b. Sebagaimana disajikan pada lampiran tersebut, terdapat realisasi pendapatan di beberapa SKPD yang tidak memiliki anggaran pendapatan. Beberapa SKPD tersebut dinas dan badan yang bukan merupakan penghasil pendapatan, antara lain Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta dinas dan badan lainnya. Hal ini dikarenakan adanya penerimaan pendapatan melalui SKPD tersebut yang berasal dari Lain-lain PAD Yang Sah, diantaranya berasal dari pendapatan pengembalian belanja tahun lalu, dan pendapatan jasa giro pemegang kas.

3.1.2

Realisasi Anggaran Tahun 2014 Dibandingkan dengan Tahun 2015 Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2014, pendapatan Tahun 2015 meningkat Rp185.049.254.793,89 atau 15,28%. Belanja Tahun 2015

meningkat

sebesar

Rp155.883.696.455,64

atau

12,86%.

Pembiayaan netto tahun 2015 menurun Rp6.702.525.866,01 atau 4,84%. Sedangkan SILPA meningkat Rp22.463.032.472,24 atau 16,34% dengan perhitungannya sebagai berikut: Realisasi 2015 (Rp)

Realisasi 2015-Realisasi 2014 2014 (Rp)

Rp

%

1 Pendapatan dan Belanja

Pendapatan Belanja dan Transfer Surplus/(Defisit) 2 Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

1.396.266.245.120,81 1.368.164.749.165,57 28.101.495.955,24

1.211.216.990.326,92 1.212.281.052.709,93 (1.064.062.383,01)

185.049.254.793,89 155.883.696.455,64 29.165.558.338,25

15,28 12,86 (2.740,96)

137.474.382.139,99 5.627.459.063,00 131.846.923.076,99

146.693.658.753,00 8.144.209.810,00 138.549.448.943,00

(9.219.276.613,01) (2.516.750.747,00) (6.702.525.866,01)

(6,28) (30,90) (4,84)

159.948.419.032,23

137.485.386.559,99

22.463.032.472,24

16,34

22

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

3.2.

HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN Permasalahan yang menghambat dan menjadi kendala dalam pencapaian target pendapatan maupun upaya optimalisasi belanja daerah antara lain sebagai berikut: 3.2.1.

Hambatan dan Permasalahan Utama dalam Pendapatan Daerah Secara umum tidak terdapat kendala dalam upaya memperoleh pendapatan sesuai dengan target pendapatan yang telah ditetapkan. Pada kelompok Pendapatan Asli Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah melebihi yang ditargetkan. Sedangkan pada kelompok Dana Perimbangan realisasi pendapatan di bawah target yang ditetapkan. Adapun hambatan dan permasalahan utama dalam pendapatan daerah adalah sebagai berikut: 

Terbatasnya SDM baik kualitas maupun kuantitas dalam menangani pemungutan pajak;



Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak;



Banyak terjadi peralihan hak atas tanah namun tidak diikuti dengan permohonan mutasi SPPT sehingga subyek pajak sudah berubah;



Kesulitan penagihan PBB tanah mrancang karena Wajib Pajak di luar kota alamatnya tidak jelas dan tidak ada nomor telpon/HP yang bisa dihubungi.

3.2.2.

Hambatan dan Permasalahan Utama dalam Belanja Daerah Realisasi belanja Tahun 2015 mencapai 90,50%. Untuk belanja langsung, yakni untuk belanja dalam rangka pelaksanaan kegiatan, realisasinya mencapai 88,49%. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan belanja daerah diantaranya: 

Realisasi penyerapan anggaran di SKPD tidak berdasarkan pada anggaran kas yang sudah direncanakan, sehingga pencairan dana menumpuk di akhir tahun;



Adanya persepsi dari SKPD pengajuan pencairan Ganti Uang (GU) jika uang persediaan sudah dipertanggungjawabkan 100%, sedangkan di Juknis pengelolaan APBD Tahun 2015 menyebutkan bahwa penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh bendahara pengeluaran apabila dana uang persediaan (UP) telah

23

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

dipertanggungjawabkan sekurang-kurangnya 50% dari dana UP yang diterima; 

Kualitas dan profesionalisme SDM aparatur belum memadai.



Belum maksimalnya koordinasi intern di SKPD antara pelaku yang terkait kegiatan, pengelola keuangan dan pengelola barang di SKPD;



Kurang dapat mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang tiap tahun mengalami perubahan;



Penerima bantuan sosial dan hibah tidak memenuhi persyaratan sebagaimana regulasi;



SKPD pengampu belanja hibah dan bantuan sosial mengajukan pencairannya terlambat di penghujung akhir tahun sehingga tidak terproses pencairannya.



Pengadaan alat peraga (DAK Pendidikan) gagal lelang, dikarenakan pada waktu proses pelelangan penawaran tidak memenuhi syarat.

24

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1

ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan perundangundangan wajib meyampaikan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan dalam LKPD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015 adalah Pemerintah Kabupaten Batang. Selain itu Pemerintah Kabupaten Batang memiliki entitas akuntansi yang terdiri dari SKPD dan PPKD (BUD) yang menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya. Entitas akuntansi adalah unit pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Kabupaten Batang meliputi dinas, badan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kantor, kecamatan, dan kelurahan. Tabel 4.1 Entitas Akuntansi Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2015 No.

Kode

SKPD

1.

1.01.1.0

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

2.

1.02.1.1

Dinas Kesehatan

3.

1.02.2.1

Rumah Sakit Umum Daerah (APBD dan BLUD)

4.

1.03.1.1

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

5.

1.05.1.1

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Energi Sumber Daya Mineral

6.

1.06.1.1

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

7.

1.07.1.1

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

8.

1.08.1.1

Badan Lingkungan Hidup

9.

1.10.1.1

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

10.

1.12.1.1

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

11.

1.13.1.1

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

12.

1.16.1.1

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

13.

1.17.1.1

Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu

14.

1.19.1.1

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

25

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

No.

Kode

SKPD

15.

1.19.2.1

Satuan Polisi Pamong Praja

16.

1.20.1.1

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

17.

1.20.2.1

Bupati dan Wakil Bupati

18.

1.20.3.1

Bagian Pemerintahan Desa

19.

1.20.3.2

Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol

20.

1.20.3.3

Bagian Hukum

21.

1.20.3.4

Bagian Pengendalian Pembangunan

22.

1.20.3.5

Bagian Kesejahteraan Rakyat

23.

1.20.3.6

Bagian Perekonomian

24.

1.20.3.7

Bagian organisasi

25.

1.20.3.8

Bagian Umum

26.

1.20.3.9

Bagian Tata Pemerintahan

27.

1.20.4.1

Sekretariat DPRD

28.

1.20.5.1

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

29.

1.20.6.1

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)

30.

1.20.7.1

Inspektorat

31.

1.20.8.1

Badan Kepegawaian Daerah

32.

1.20.14.1 Kecamatan Batang

33

1.20.15.1 Kecamatan Tulis

34.

1.20.16.1 Kecamatan Subah

35.

1.20.17.1 Kecamatan Gringsing

36.

1.20.18.1 Kecamatan Limpung

37.

1.20.19.1 Kecamatan Tersono

38.

1.20.20.1 Kecamatan Reban

39.

1.20.21.1 Kecamatan Bawang

40.

1.20.22.1 Kecamatan Bandar

41.

1.20.23.1 Kecamatan Blado

42.

1.20.24.1 Kecamatan Wonotunggal

43.

1.20.25.1 Kecamatan Warungasem

44.

1.20.26.1 Kecamatan Kandeman

45.

1.20.27.1 Kecamatan Pecalungan

46.

1.20.28.1 Kecamatan Banyuputih

47.

1.20.29.1 Kelurahan Proyonanggan Selatan

26

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

No.

4.2

Kode

SKPD

48.

1.20.30.1 Kelurahan Proyonanggan Tengah

49.

1.20.31.1 Kelurahan Proyonanggan Utara

50.

1.20.32.1 Kelurahan Kauman

51.

1.20.33.1 Kelurahan Watesalit

52.

1.20.34.1 Kelurahan Sambong

53.

1.20.35.1 Kelurahan Kasepuhan

54.

1.20.36.1 Kelurahan Karangasem Utara

55.

1.20.37.1 Kelurahan Karangasem Selatan

56.

1.21.1.1

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

57.

1.22.1.1

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

58.

1.26.1.1

Kantor Perpustakaan danArsip

59.

2.01.1.1

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan

60.

2.02.1.1

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

61.

2.04.1.1

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

62.

2.05.1.1

Dinas Kelautan dan Perikanan

63.

2.07.1.1

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian LKPD Kabupaten Batang tahun anggaran 2015 adalah basis akrual untuk pengakuan Pendapatan LO dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas. Basis kas untuk pengakuan Pendapatan LRA, Belanja, Transfer dan Pembiayaan. Penyusunan dan penyajian LKPD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015 telah mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan ( SAP ) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Peraturan Bupati Batang Nomor 70 tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Batang.

27

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

4.3.

BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Basis pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan meliputi basis pengukuran pendapatan LRA, belanja, transfer, pembiayaan, pendapatan – LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas A. Pengukuran Pendapatan LRA Pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menambah hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan Daerah diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan yang terdiri dari : 1. Pendapatan Asli Daerah ; 2. Dana Perimbangan; dan 3. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah Pengukuran Pendapatan LRA dicatat berdasarkan penerimaan bruto dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). B.

Pengukuran Belanja. Belanja adalah semua pengeluaran dari Kas Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode saldo anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. 1.

Belanja dicatat sebesar nilai nominal pengeluaran uang dari Rekening Umum Kas Daerah;

2.

Pengeluaran belanja dalam bentuk barang dan jasa diakui pada saat serah terima barang dan jasa sebesar nilai yang tercantum dalam Berita Acara ( BA ) serah terima.

3.

Apabila dalam BA serah terima tidak dicantumkan nilai barang dan jasa tersebut, maka dapat dilakukan penaksiran atas nilai barang dan jasa yang bersangkutan.

Adapun Klasifikasi Belanja yang digunakan: a. Belanja Operasi Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja

28

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

operasi antara lain meliputi belanja pegawai (belanja langsung maupun belanja tidak langsung), belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial. b. Belanja Modal Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap berwujud dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi antara lain belanja untuk pengadaan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan aset lainnya. c. Belanja Lain-lain/Tak Terduga Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran

tidak

terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah Kabupaten Batang. C. Pengukuran Pembiayaan Pembiayaan ( financing ) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Keuangan Kabupaten Batang, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Batang terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan dicatat sebesar nominal penerimaan atau pengeluaran. D. Pengukuran Pendapatan LO. Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Akuntansi pendapatan – LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran). Pendapatan LO diukur dengan nilai nominal yaitu aliran masuk yang telah diterima oleh pemerintah daerah dan aliran yang akan diterima oleh pemerintah daerah. Aliran masuk yang diterima oleh Pemerintah Daerah, contoh pajak dengan metode self assesment. Aliran yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah dengan metode official assesment.

29

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

Pengukuran Pendapatan Hibah LO adalah : 1.

Pendapatan hibah dalam bentuk kas dicatat sebesar nilai kas yang diterima;

2.

Pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga yang menyertakan nilai hibah dicatat sebesar nilai nominal pada saat terjadinya penerimaan hibah;

3.

Pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga yang tidak menyertakan nilai hibah, dilakukan penilaian dengan berdasarkan : a. Menurut biayanya; b. Menurut harga pasar; atau c. Menurut perkiraan/taksiran harga wajar.

Apabila pengukuran atas pendapaan hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga yang tidak menyertakan nilai hibah tidak dapat dilakukan, maka nilai hibah dalam bentuk barang/jasa/ surat berharga cukup diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. E.

Pengukuran Beban. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan. Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia ) pada saat pengakuan beban. Beban terdiri dari beban pegawai, beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban penyusutan dan beban lain-lain.

F.

Pengukuran Aset Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang. Tidak termasuk pengertian sumber daya ekonomis adalah sumber daya alam seperti hutan, sungai, danau/rawa, kekayaan di dasar laut, dan kandungan

30

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

pertambangan dan harta peninggalan sejarah. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan dan /atau penguasaannya berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar dan Aset Non Lancar. 1.

Aset Lancar Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pengukuran Aset lancar sebagai berikut: a. Kas dicatat sebesar nilai nominal; b. Setara kas dinilai sebesar harga perolehan, tidak termasuk bunga/hasil yang diharapkan akan diperoleh; c. Kas dan setara kas dalam valuta asing dijabarkan ke dalam rupiah dengan kurs pada tanggal neraca; d. Untuk beberapa jenis investasi jangka pendek, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi jangka pendek yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek dicatat sebesar biaya perolehan.Apabila investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi jangka pendek dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi jangka pendek tersebut. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut. e. Piutang . Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan / atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya bedasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang

31

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi. Terhadap piutang dilakukan penyisihan piutang tak tertagih. Dasar perhitungan penyisihan piutang tak tertagih adalah berdasarkan umur piutang. Penilaian dan penyajian piutang sebesar nilai bersih yang apat direalisasikan (net realizable value), yaitu dalam penilaian piutang di laporan keuangan harus dikurangkan dengan penyisihan piutang tak tertagih ( allowance for doubtful account). Perhitungan penyisihan piutang tak tertagih dilakukan dengan prosentase tertentu dari saldo piutang yang ada, dengan meneliti jatuh tempo umur piutang sebagai berikut : 1) Lancar, apabila umur piutang kurang dari 1 tahun, penyisihan piutang tak tertagih 0,5% 2) Kurang Lancar, apabila umur piutang 1 tahun dan kurang dari 3 tahun, penyisihan piutang tak tertagih 10% 3) Diragukan, apabila umur piutang 3 tahun dan kurang dari 5 tahun, penyisihan piutang tak tertagih 50% 4) Macet, apabila umur piutang 5 tahun atau lebih, penyisihan piutang tak tertagih 100% f. Persediaan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah , dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 ( dua belas) bulan mendatang. Pengukuran Persediaan dilakukan sebagai berikut: 1)

Persediaan yang berasal dari pembelian dicatat dengan biaya perolehan;

2)

Persediaan yang berasal dari kegiatan produksi pada SKPD dicatat sebesar harga pokok produksi;

3)

Persediaan yang berasal dari hibah atau donasi dicatat sebesar nilai wajar persediaan. Persediaan Pemerintah Kabupaten Batang dicatat secara periodik, berdasarkan hasil inventarisasi fisik

32

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

2.

Aset Non Lancar Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya. a. Investasi Jangka Panjang Investasi jangka panjang merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi non permanen dan investasi permanen. 1) Investasi non permanen yang berupa dana yang disisihkan Pemerintah

Kabupaten

Batang

dalam

rangka

pelayanan

masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergilir kepada kelompok masyarakat, dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Reliazable Value ). Nilai bersih bersih yang dapat direalisasikan adalah jumlah yang benar-benar dapat ditagih yaitu sebesar harga perolehan dikurangi perkiraan jumlah tak tertagih ditambahkan dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir. 2) Investasi Permanen Investasi permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualkan, tetapi untuk mendapatkan devidn dan / atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan / atau menjaga hubungan kelembagaan . Investasi permanen dapat berupa : Investasi jangka panjang

yang bersifat permanen seperti penyertaan

modal Pemerintah Daerah, dicatat sebesar biaya perolehan yang meliputi harga transaksi investasi jangka panjang ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi jangka panjang tersebut. b. Aset Tetap Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan digunakan untuk kegiatan Pemerintah Kabupaten Batang atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

33

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

1) Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan; Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. 1.

Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

2.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset yang dapat disusutkan (depreciable asset) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Metode Penyusutan yang digunakan Pemerintah Kabupaten Batang adalah metode garis lurus dengan rumus : Nilai perolehan ( penilaian ) Masa Manfaat Pelaksanaan penyusutan dilakukan bersamaan dengan penerapan basis akrual terhitung sejak tahun perolehannya. Selain tanah, konstruksi dalam pengerjaan dan aset tetap lainnya berupa hewan,

tanamandan

buku

perpustakaan

tidak

dilakukan

penyusutan secara periodik. Masa manfaat atau umur ekonomis yang

digunakan

sebagai

dasar

perhitungan

penyusutan

berdasarkan pada Keputusan Bupati Batang Nomor 940/690/2015 tentang Masa Manfaat Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Batang.

2) Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap sehingga siap dipakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut. Besaran nilai minimum kapitalisasi aset tetap tersebut adalah sebagai berikut: 

Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, dan alat/perlengkapan olah raga yang sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

34

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5



Pengeluaran-pengeluaran

untuk

memperoleh aset tetap

gedung dan bangunan baru yang nilainya samadengan dan atau lebih dari Rp. 10.000.000,00 diakui sebagai aset tetap gedung dan bangunan dalam neraca; 

Pengeluaran pemeliharaan untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran tanah, jalan/irigasi/jaringan dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Pengeluaran-pengeluaran sama dengan atau lebih dari Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah ) yang bisa dikategorikan sebagai barang pecah belah dan rawan hilang diklasifikasikan sebagai barang habis pakai. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Pengeluaran yang dikategorikan sebagai pemeliharaan tidak berpengaruh terhadap nilai aset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran

setelah

perolehan

awal

aset

tetap

yang

memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja dan memenuhi nilai batasan kapitalisasi harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang besangkutan. c. Dana Cadangan. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar sehingga menjadi tidak proporsional apabila kebutuhan tersebut dipenuhi hanya melalui

penerimaan

daerah

dalam

satu

tahun

anggaran.

Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan harus diatur dengan Peraturan Daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain.

35

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

d. Aset Lainnya Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya terdiri atas tagihan piutang penjualan angsuran, tagihan tuntutan perbendahraan, tuntutan Ganti kerugian daerah, aset kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud dan aset lain-lain. Pengukurannya sebagai berikut:  Tagihan Piutang penjualan angsuran dicatat sebesar nilai nominal yaitu jumlah yang akan diterima pada tanggal jatuh tempo;  Tagihan tuntutan perbendaharaan dicatat sebesar nilai nominal dalam surat ketetapan pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas daerah;  Tuntutan ganti kerugian daerah dicatat sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas daerah;  Aset Kemitraan dengan pihak ketiga dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau nilai bersih yang tercatat pada saat aset tersebut diserahkan;  Aset tak berwujud dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi.  Aset lain-lain. Pos aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, kemitraan dengan pihak ketiga dan aset yang sudah tidak bermanfaat. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah yang telah diajukan ke pengelola barang.

36

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

G. Pengukuran Kewajiban 

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Batang. Kewajiban diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 ( dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang mencakup semua kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari 12 ( dua belas ) bulan mendatang.



Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal;



Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah

dengan menggunkanan

kurs tengah bank sentral pada

tanggal neraca. H. Pengukuran Ekuitas 

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Batang yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Batan pada tanggal pelaporan;



Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada laporan perubahan ekuitas.

37

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

4.4.

PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG BERKAITAN DENGAN KETENTUAN

YANG

ADA

DALAM

STANDAR

AKUNTANSI

PEMERINTAHAN (SAP) PADA PEMERINTAH KABUPATEN BATANG . 1. Pengakuan Pendapatan LRA Pengakuan

pendapatan

LRA

ditentukan

oleh

Bendahara

Umum

Negara/Bendahara Umum Daerah sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh RKUN/RKUD sebagai salah satu tempat penampungannya. Oleh karena itu pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah perlu diinterpretasikan sebagai berikut: 

Pendapatan kas yang telah diterima pada Rekening Kas Umum Daerah;



Pendapatan kas diakui saat diterima oleh bendahara penerimaan sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke Rekening Umum Kas Daerah, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari Bendahara Umum Daerah;



Pendapatan kas diakui saat diterima Unit SKPD, Satuan Kerja /SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah;



Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan ;



Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan;



Jika bendahara penerimaan tersebut bukan merupakan bagian dari BUD maka pendapatan yang diterima oleh bendahara SKPD yang belum disetorkan ke kas daerah diakui sebagai pendapatan ditangguhkan. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan

mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah. Pengembalian atas penerimaan LRA yang terjadi pada periode berjalan diakui sebagai pengurang Pendapatan LRA pada tahun terjadinya pengembalian pendapatan. Pengembalain pendapatan LRA pada tahun berikutnya setelah

38

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

laporan keuangan disampaikan ke DPRD, yang bersifat normal dan berulang dicatat

sebagai

pengurang

pendapatan

LRA

pada

tahun

terjadinya

pengembalian. Koreksi dan pengembalian pendapatan LRA pada tahun berikutnya bsetelah laporan keuangan disampaikan ke DPRD, yang bersifat tidak normal dan tidak berulang, dicatat sebagai pengurang saldo anggaran lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. 2. Pengakuan Belanja 

Belanja menurut basis kas diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas

Umum

Daerah

atau

entitas

pelaporan

yang

telah

dipertanggungjawabkan; 

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan di SKPKD;



Penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurang belanja tahun berjalan;



Penerimaan kembali belanja pada tahun anggaran berikutnya dicatat sebagai penerimaan lain-lain LRA

3. Pengakuan Pembiayaan 

Pengakuan penerimaan pembiayaan ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah sebagai salah satu tempat penampungan.



Pengakuan pengeluaran pembiayaan ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah sebagai salah satu sumber pengeluaran.

4. Pengakuan Pendapatan LO 

Pendapatan LO diakui pada saat : a. Pemerintah Daerah memiliki hak atas pendapatan; b.

Pemerintah Daerah menerima kas yang berasal dari Pendapatan.

 Pendapatan

LO

yang

diperoleh

untuk

beberapa

periode,

maka

pengakuannya dialokasikan untuk setiap periode pelaporan, kecuali pendapatan LO yang berasal daro ijin gangguan (HO), IMB dan ijin trayek maka pendapatan tersebut diakui seluruhnya pada saat kas diterima oleh Kas Daerah;

39

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

 Pendapatan LO yang berasal dari BPJS diakui pada saat pengajuan claim ke BPJS dan jika claim yang diterima tidak sesuai pengajuan maka dibuatkan jurnal koreksi;  Pendapatan sekolah yang berasal dari APBD Propinsi, APBN, Komite Sekolah dan BOS diakui oleh Pemerintah Daerah pada saat dana tersebut masuk ke rekening sekolah.  Pengakuan pendapatan pajak yang dipungut dengan metode self assesment diakui pada saat realisasi kas diterima di kas daerah tanpa terlebih dahulu diterbitkannya surat ketetapan .  Pengakuan pendapatan pajak yang dipungut dengan metode official assesment diakui pada saat telah diterbitkannya surat ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum.  Pendapatan transfer diakui bersamaan dengan diterimanya kas pada rekening kas umum daerah. 5. Pengakuan Beban. Beban diakui pada saat : 1) Timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah 2) Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah. 3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan

nilai

aset

sehubungan

dengan

penggunaan

aset

bersangkutan/berlalunya waktu, contoh penyusutan atau amortisasi. 6. Pengakuan Aset a. Pengakuan Aset Lancar sebagai berikut : 1) Kas dan setara kas diakui pada saat diterima atau dibayarkan atau pada saat kepemilikan dan/atau penguasaannya berpindah. 2) Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria : a.

Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoeh Pemerintah Daerah

b.

Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai.

40

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

3) Pengakuan Piutang terjadi pada saat penerbitan Surat Ketetapan tentang piutang; dan/atau telah diterbitkan surat penagihan tdan telah dilaksanakan penagihan; dan/atau belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. 4) Pengakuan persediaan pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/kepenguasaannya berpindah b. Aset non lancar 1)

Pengakuan investasi jangka panjang. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria : 

Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah;



Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai.

2)

Pengakuan Aset Tetap Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus memenuhi kriteria sebagai berikut :  Berwujud;  Mempunyai manfaat lebih dari 12 ( dua belas ) bulan;  Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal ;  Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan  Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

3)

Pengakuan Aset Lainnya.  Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.  Aset kerjasama/kemitraan berupa gedung dan /atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerjasama BSG, diakui pada saat pengadaan / pembangunan Gedung dan / atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/ dioperasikan.

41

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

 Aset tak berwujud diakui jika, dan hanya jika : a)

Kemungkinan besar aset tersebut akan memberikan manfaat ekonomis dan / atau manfaat sosial di masa depan kepasa entitas pelaporan atau entitas akuntansi;

4)

b)

Mempunyai masa manfat lebih dari 12 bulan;

c)

Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal

Pengakuan Kewajiban 

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat sekarang dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan handal.



Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/ atau pada saat itu kewajiban timbul.

42

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini membahas secara rinci mengenai akun-akun yang terdapat pada laporan keuangan yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. 5.1.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas akun pendapatan, belanja dan pembiayaan. Rekapitulasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk masing-masing SKPD disajikan pada lampiran 1.a dan 1.b. Uraian selengkapnya masing-masing akun laporan realisasi anggaran adalah sebagai berikut : 5.1.1. PENDAPATAN LRA Pada tahun anggaran 2015 Pendapatan Daerah dianggarkan sebesar Rp1.380.012.662.978,00

dan

direalisasikan

sebesar

Rp1.396.266.245.120,81 atau 101,18% dari target yang telah ditetapkan. Perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan dalam Tahun Anggaran 2015 serta realisasi Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut: Pendapatan 1 Pendapatan Asli Daerah 2 Pendapatan Transfer 3 Lain-lain Pendapatan yang Sah

Tahun 2015

Tahun 2014

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

168.613.116.039,00

179.721.273.967,81

172.638.212.951,92

1.090.054.629.939,00

1.096.477.395.839,00

996.496.836.760,00

121.344.917.000,00

120.067.575.314,00

42.081.940.615,00

1.380.012.662.978,00

1.396.266.245.120,81

1.211.216.990.326,92

Berdasarkan rincian di atas terlihat realisasi Pendapatan Daerah tahun 2015 bila dibandingkan dengan realisasi pendapatan Daerah Tahun 2014 lebih besar Rp185.049.254.793,89 atau 15,28 %.

43

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

Grafik V.I Perbandingan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2015 Lain-lain Pendapatan yang Sah

Pendapatan Asli Daerah

8,58%

12,89%

78,53%

Pendapatan Transfer Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Transfer

Lain-lain Pendapatan yang Sah

Penjelasan untuk masing-masing jenis pendapatan daerah diuraikan sebagai berikut: 5.1.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas: 1) pendapatan pajak daerah; 2) retribusi daerah; 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 4) lain-lain PAD yang sah. Realisasi PAD Tahun 2015 serta perbandingannya dengan realisasi Tahun 2014 adalah sebagai berikut: 2015

2014

Pendapatan Asli Daerah

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

1

Pajak Daerah

48.432.250.000,00

51.482.053.384,00

42.714.336.489,00

2

Hasil Retribusi Daerah

14.171.059.120,00

16.211.683.279,00

25.247.348.616,00

3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

7.067.239.187,00

7.070.429.150,00

6.617.718.234,00

4

Lain-lain PAD yang Sah

98.942.567.732,00

104.957.108.154,81

98.058.809.612,92

168.613.116.039,00

179.721.273.967,81

172.638.212.951,92

Berdasarkan rincian di atas terlihat

bahwa bila dibandingkan dengan

anggarannya, realisasi PAD Tahun 2015 lebih besar Rp11.108.157.928,81 atau 6,59%. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2014, realisasi PAD Tahun 2015 lebih besar Rp7.083.061.015,89 atau meningkat

44

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

4,10%. Adapun penerimaan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PAD yaitu Lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan kontribusi 58,40%. Realisasi masing-masing jenis PAD Tahun Anggaran 2015 dan 2014 diuraikan sebagai berikut: 5.1.1.1.1 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Batang dikelola oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Realisasi PAD selama TA 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

2015

2014

Anggaran (Rp) 307.000.000,00 1.426.000.000,00

Realisasi (Rp) 319.577.750,00 1.565.033.348,00

Realisasi (Rp) 296.457.875,00 1.465.708.525,00

375.750.000,00

436.584.450,00

226.388.400,00

995.000.000,00 18.500.000.000,00

1.142.398.350,00 18.987.341.479,00

997.225.350,00 16.029.130.753,00

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

150.000.000,00

165.035.000,00

204.919.000,00

Pajak Parkir Pajak Air Tanah

16.500.000,00 355.000.000,00

19.495.000,00 399.995.049,00

16.800.000,00 389.547.391,00

57.000.000,00

61.150.000,00

65.910.000,00

18.250.000.000,00 8.000.000.000,00

18.659.567.943,00 9.725.875.015,00

17.038.292.291,00 5.983.956.904,00

48.432.250.000,00

51.482.053.384,00

42.714.336.489,00

Pendapatan Pajak Daerah: Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan

Pajak Sarang Burung Walet Pajak Bumi dan Bangunan P2 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Berdasarkan rincian pendapatan pajak daerah di atas terlihat bahwa bila dibandingkan dengan anggarannya, realisasi pendapatan pajak daerah Tahun 2015 lebih besar Rp3.049.803.384,00 atau naik 6,30%. Kenaikan terbesar ada pada Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan yaitu sebesar 21,57% dari anggarannya. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2014, realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2015 lebih besar Rp8.767.716.895,00 atau meningkat 20.53%. Pendapatan pajak daerah tersebut termasuk pendapatan 2015 dan baru disetor tahun 2016 yang berada pada bendahara penerimaan DPPKAD sebesar Rp.3.151.000,00.

45

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

Grafik VI.2. Perbandingan Realisasi Pajak Daerah TA 2014-2015 (dalam milyar rupiah) 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

18,99

18,76 17,04

16,03

9,725 5,983 1,562 0,436 1,142 0,319 1,465 0,997 2. Retribusi Daerah 0,296 0,226

0,165 0,019 0,399 0,204 0,016 0,389 0,061 0,659

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Pendapatan Retribusi Daerah dikelola oleh masing-masing SKPD penghasil, dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

2015

2014

46

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

5.1.1.1.2 Realisasi Retribusi Daerah Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Pendapatan Retribusi Daerah dikelola oleh masing-masing SKPD penghasil, dengan realisasi pada tahun anggaran 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut: 2014

2015 Hasil Retribusi Daerah:

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Kesehatan Retribusi Pelayanan persampahan/

4.576.500.000,00

4.945.055.777,00

12.113.265.350,00

420.034.400,00

392.455.800,00

206.259.200,00

kebersihan Retr bi cetak KK,KTP & akte Capil Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jln

48.787.000,00 300.000.000,00

300.452.000,00

250.000.000,00

1.712.751.400,00

1.724.992.805,00

1.660.147.066,00

Retribusi Pengujian Kendrn Bermotor

200.005.000,00

311.625.500,00

297.939.500,00

Retribusi Pengendalian Menara

424.261.100,00

286.223.620,00

585.246.234,00

7.633.551.900,00

7.960.805.502,00

15.161.644.350,00

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

1.730.431.320,00

2.023.162.600,00

1.627.580.700,00

Retribusi Tempat Pelelangan

1.600.000.000,00

2.202.602.696,00

1.565.740.746,00

Retribusi terminal

176.727.900,00

177.957.800,00

159.597.300,00

Retribusi Tempat Khusus Parkir

169.628.000,00

165.783.500,00

123.131.500,00

Penyedot Kakus

20.000.000,00

20.640.000,00

15.180.000,00

Retribusi Rumah Potong Hewan

73.050.000,00

73.117.000,00

73.098.000,00

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

25.000.000,00

25.422.700,00

8.394.000,00

863.800.000,00

1.141.847.250,00

795.182.500,00

40.000.000,00

43.250.909,00

39.816.720,00

4.698.637.220,00

5.873.784.455,00

4.407.721.466,00

565.040.000,00

645.461.550,00

658.814.900,00

1.190.000.000,00

1.618.564.372,00

4.999.437.900,00

Retribusi Izin Trayek

17.830.000,00

22.075.000,00

17.980.000,00

Retribusi Izin Usaha

6.000.000,00

-

1.750.000,00

60.000.000,00

90.992.400,00

1.838.870.000,00

2.377.093.322,00

5.677.982.800,00

14.171.059.120,00

16.211.683.279,00

25.247.348.616,00

Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Penyediaan dan/atau

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Retribusi Siaran Radio Abirawa

Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Retribusi Izin Gangguan/Keramaian

Retribusi IMTA

Jumlah Hasil Retribusi Daerah

47

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa bila dibandingkan dengan anggarannya, realisasi hasil retribusi daerah Tahun 2015 lebih besar Rp2.040.624.159,00 atau 14,40%. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2014, realisasi retribusi daerah Tahun 2015 lebih kecil Rp9.035.665.337,00 atau turun 35,79%. Pada tahun angaran 2015 hampir semua retribusi realisasinya melebihi 100%, kecuali beberapa obyek pendapatan yang tidak mencapai target yang ditetapkan adalah

retribusi pelayanan persampahan/kebersihan,

retribusi pengendalian menara telekomunikasi dan retribusi tempat khusus parkir. Untuk retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang tidak mencapai target secara signifikan (terealisasi 67,46%) hal ini disebabkan karena adanya putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor

46/PUU-XII/2014 yang mengabulkan gugatan pemohon seluruhnya ( PT Kame Komunikasi Indonesia ) dan menyatakan bahwa penjelasan pasal 124 UU PDRD yang menyatakan bahwa tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% ( dua persen ) dari NJOP PBB menara telekomunikasi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Adapun realisasi Pendapatan Retribusi Tahun 2015 secara rinci untuk masing-masing SKPD adalah sebagai berikut: No

Keterangan

Retribusi (Rp)

1

DINAS KESEHATAN

4.945.055.777,00

2

DINAS BINA MARGA DAN SDA

139.602.000,00

3

DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN ESDM

854.436.550,00

4

DINAS PERHUBUNGAN, KOMINFO

1.330.445.420,00

5

BADAN LINGKUNGAN HIDUP

1.618.564.372,00

6

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

7

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

8

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

43.250.909,00

9

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

44.850.000,00

90.992.400,00 1.399.400.000,00

48

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

No 10 11

Keterangan

Retribusi (Rp)

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

73.117.000,00 1.286.147.250,00

12

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

2.252.275.396,00

13

DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI

2.133.546.205,00

JUMLAH

16.211.683.279,00

Dilihat dari tabel di atas, maka retribusi yang terbesar adalah Dinas Kesehatan sebesar

Rp4.945.055.777,00, kemudian

Kelautan dan Perikanan

disusul

Dinas

sebesar Rp2.252.275.396,00 dan Dinas

Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sebesar Rp2.133.546.205,00. Pendapatan retribusi sebagaimana tersebut di atas termasuk pendapatan Tahun 2015 dan baru disetor tahun 2016 berada pada bendahara penerimaan SKPD berikut: 1. Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp38.836.360,00 merupakan retribusi tempat pelelangan ikan. 2. Dinas

Kebudayaan

dan

Pariwisata

sebesar

Rp23.140.000,00

merupakan pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olah raga dan retribusi tempat khusus parkir. 3. Dinas

Perhubungan,

Komunikasi

dan

Informatika

sebesar

Rp500.000,00 yang terdiri dari retribusi terminal dan retribusi parkir. 5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, merupakan penerimaan PAD yang berasal dari hasil penyertaan modal Pemerintah Kabupaten berupa bagian laba dari lembaga keuangan bank dan bukan bank adalah sebagai berikut:

49

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:

2015

2014

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

3.312.775.666,00

3.312.775.666,00

2.947.708.981,00

22.459.271,00

22.459.271,00

139.682.510,00

878.212.757,00

878.212.759,00

482.903.677,00

-

3.189.961,00

3.654.000,00

2.853.791.493,00

2.853.791.493,00

3.043.769.066,00

7.067.239.187,00

7.070.429.150,00

6.617.718.234,00

Bagian Laba atas Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Air Minum Perusda Aneka Usaha BPR/BKK Batang Koperasi Serba Usaha Batang Cemerlang Bank Jateng - Deviden Bank Jateng -AMU Bank Jateng

Realisasi bagian laba atas penyertaan modal berdasarkan kas yang masuk ke rekening Kas Daerah (STS). Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa bila dibandingkan dengan anggarannya, realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan lebih besar Rp3.189.963,00 atau 0,05%. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2014, realisasi Tahun 2015 tersebut lebih besar Rp452.710.916,00 atau menurun 6,84%. Realisasi hasil pengelolaan

kekayaan

daerah

yang

dipisahkan

tersebut

dicatat

berdasarkan basis kas, yakni diakui seluruhnya sebagai pendapatan atas semua penerimaan ke Kas Daerah pada Tahun 2015. 5.1.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah merupakan PAD dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap/rutin. Bila dibandingkan dengan anggarannya, realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2015 lebih besar Rp 6.014.540.422,81 atau melebihi 6,08% dari yang dianggarkan, dengan rincian sebagai berikut:

50

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

2015 Lain-lain PAD yang Sah: Hasil Penjualan Aset Daerah Tidak Dipisahkan

Anggaran (Rp)

2014 Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

616.810.000,00

672.923.500,00

518.598.800,00

2.075.457.942,00

2.716.853.177,00

2.383.839.888,00

Penerimaan Bunga Deposito

11.000.000.000,00

15.677.483.883,00

13.003.451.617,00

Tuntutan Ganti Rugi Daerah Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

5.870.272,00

11.030.472,00

25.519.359,00

36.750.255,00

437.950.523,00

512.231.883,00

8.382.360,00 -

10.509.790,00 102.413.284,00

63.712.500,00 116.905.333,00

957.478.903,00

1.120.565.589,00

998.922.560,00 448.453.196,00

34.500.000,00

34.660.000,00

30.500.000,00

61.500.000.000,00

60.345.297.807,25

64.707.964.012,75

22.707.318.000,00

23.827.420.129,56

15.248.710.464,17

98.942.567.732,00

104.957.108.154,81

98.058.809.612,92

Penerimaan Jasa Giro

Pendapatan Denda Retribusi Pendapatan Denda Pajak Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan Pendapatan Dari Pengembalian Fasilitas Sosial dan fasilitas umum Pendapatan BLUD Pendapatan BPJS Keshtn

Dari tabel tersebut terlihat bahwa obyek pendapatan penyumbang terbesar lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Kabupaten Batang sebesar

Rp60.345.297.807,25,

disusul

dengan

Pendapatan

BPJS

Kesehatan sebesar Rp23.827.460.129,56 dan Penerimaan bunga deposito sebesar Rp15.677.483.883,00. Sedangkan secara prosentase, obyek pendapatan yang melebihi anggaran terbesar adalah dari Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yaitu sebesar 1.091,69%. Dari tabel dapat diketahui bahwa realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Tahun 2015 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp6.898.298.541,89 atau sebesar 7,03%. Pada tahun anggaran 2015 terdapat realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang tidak diterima di rekening Kas Umum Daerah karena penerimaan tersebut diatur tersendiri oleh peraturan yang berlaku, yaitu (1) Dana Kapitasi JKN yang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik

51

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

Pemerintah Daerah dan (2) Pendapatan BLUD (RSUD Kabupaten Batang) yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaaan Keuangan Badan layanan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012. Berikut ini penjelasan masing-masing obyek pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah: a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan sebesar Rp672.923.500,00 terdiri atas: 1) Hasil penjualan peralatan/perlengkapan kantor tidak terpakai sebesar Rp81.100.000,00. 2) Hasil penjualan drum bekas sebesar Rp33.840.000,00. 3) Penjualan hasil penebangan pohon sebesar Rp. 7.350.000,00 4) Hasil

penjualan

bahan-bahan

bekas

bangunan

sebesar

Rp188.500.000,00. 5) Penjualan hasil pertanian sebesar Rp312.103.500,00. 6) Penjualan hasil perikanan sebesar Rp50.030.000,00. b. Penerimaan Jasa Giro sebesar Rp2.716.853.177,00 terdiri atas: 1) Penerimaan Jasa Giro Kas Daerah sebesar Rp2.526.262.153,00. 2) Penerimaan Jasa Giro Bendahara sebesar Rp190.591.024,00. c. Pendapatan bunga deposito sebesar Rp15.677.483.883,00 merupakan pendapatan dari penempatan kas daerah pada deposito dengan jangka waktu satu bulan. Penempatan dana kas daerah dalam bentuk deposito merupakan bagian dari manajemen kas daerah yang bertujuan memperoleh hasil maksimal atas kas menganggur (idle cash). d. Penerimaan tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp11.030.472,00 berasal dari: 1) Penerimaan dari kerugian uang daerah Rp1.250.000,00. 2) Penerimaan dari kerugian barang daerah Rp9.780.472,00. e. Penerimaan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp437.950.523,00 terdiri atas: 1) Bidang Pendidikan sebesar Rp8.066.329,00 2) Bidang Pekerjaan Umum sebesar Rp299.329.559,00 3) Bidang Perhubungan dan Pariwisata sebesar Rp9.034.970,00 4) Bidang Kelautan Rp40.090.709,00 5) Bidang Pertanian dan peternakan Rp2.041.274,00

52

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

6) Bidang Kesehatan Rp79.387.682,00 f. Pendapatan denda retribusi sebesar Rp10.509.790,00 terdiri atas : 1)

Pendapatan

denda

retribusi

perijinan

tertentu

sebesar

Rp8.412.690,00. 2)

Pendapatan

denda

keterlambatan

pengembalian

buku

Rp.2.097.100,00. g. Pendapatan denda pajak sebesar Rp102.413.284,00 h. Pendapatan dari pengembalian sebesar Rp1.120.565.589,00 terdiri dari: 1)

Sisa pembebanan anggaran sebesar Rp1.037.394.836,00.

2)

Lain-lain penerimaan sebesar Rp83.400.603,00.

i. Fasilitas Sosial dan fasilitas umum sebesar Rp34.660.000,00, berasal dari sewa MCK di lokasi pasar-pasar. j. Pendapatan BLUD sebesar Rp60.345.297.807,25 berasal dari: 1)

Pendapatan jasa layanan sebesar Rp59.577.419.277,00.

2)

Pendapatan hasil kerja sama dengan pihak lain sebesar Rp143.087.300,00.

3)

Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebesar Rp624.791.230,25.

k. Pendapatan BPJS Kesehatan sebesar Rp23.827.420.129,56 merupakan BPJS kapitasi. 5.1.1.2 PENDAPATAN TRANSFER Pendapatan Transfer berasal dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, meliputi Transfer Pemerintah Pusat berupa dana perimbangan dan transfer lainnya serta Transfer Pemerintah Provinsi. Realisasi pendapatan transfer Tahun Anggaran 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut: 2015 Pendapatan Transfer

Anggaran (Rp)

2014 Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

822.197.668.176,00

814.899.907.343,00

766.582.242.761,00

Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

199.918.922.000,00

199.918.922.000,00

164.824.223.000,00

67.938.039.763,00

81.658.566.496,00

65.090.370.999,00

1.090.054.629.939,00

1.096.477.395.839,00

996.496.836.760,00

Transfer Pemerintah Provinsi

53

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

Dari tabel tersebut terlihat bahwa bila dibandingkan dengan anggarannya, realisasi

pendapatan

transfer

Tahun

2015

lebih

tinggi

Rp6.422.765.900,00 atau 0,59%. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi

Tahun

2014,

realisasi

Tahun

2015

lebih

besar

Rp99.980.559.079,00 atau 9,11%. Adapun penjelasan masing-masing pendapatan transfer adalah sebagai berikut: 5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Dana Perimbangan terdiri atas Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus dengan rincian sebagai berikut: 2015 Transfer Pemerintah PusatDana Perimbangan: Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus

Anggaran (Rp)

2014 Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

28.885.616.000,00 7.031.406.176,00

21.614.628.717,00 7.004.632.626,00

25.217.998.330,00 7.004.750.431,00

706.782.246.000,00 79.498.400.000,00

706.782.246.000,00 79.498.400.000,00

682.182.894.000,00 52.176.600.000,00

822.197.668.176,00

814.899.907.343,00

766.582.242.761,00

Dari tabel tersebut terlihat bahwa bila dibandingkan dengan anggarannya, realisasi pendapatan dana perimbangan Tahun Anggaran 2015 lebih kecil Rp7.297.760.833,00 atau 0,89%. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2014, realisasi pendapatan dana perimbangan Tahun 2014 lebih besar Rp48.317.664.582,00 atau meningkat 6,30%. Rincian obyek pendapatan dana perimbangan Tahun 2015 yang tidak memenuhi target adalah dari dana bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam. Dan jika dibandingkan dengan Tahun 2014 realisasi dana bagi hasil pajak lebih kecil Rp117.805,00 dan realisasi dana bagi hasil bukan pajak dari anggarannya lebih kecil Rp26.773.550,00 atau kurang sebesar 0,38%. Adapun rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

54

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

5.1.1.2.1.a Dana Bagi Hasil Pajak Pendapatan bagi hasil pajak dari pemerintah pusat terdiri atas bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), bagi hasil pajak penghasilan pasal 25 dan pasal 29 dan bagi hasil pajak penghasilan pasal 21`dengan rincian sebagai berikut: 2015 Dana Perimbangan-Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Pasal 25 dan 29 Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Pasal 21

2014

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

16.271.392.000,00

14.046.094.317,00

15.795.590.015,00

655.249.000,00

393.149.400,00

575.378.225,00

11.958.975.000,00

7.175.385.000,00

8.847.030.090,00

28.885.616.000,00

21.614.628.717,00

25.217.998.330,00

Dari tabel tersebut terlihat bahwa bila dibandingkan dengan anggarannya, realisasi pendapatan bagi hasil pajak dan bukan pajak Tahun 2015 kurang Rp7.270.987.283,00 atau 25,17%. Hal ini disebabkan semua obyek pendapatan dana perimbangan bagi hasil pajak tidak terealisasi sebagaimana yang telah dianggarkan. Dan bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2014, realisasi pendapatan bagi hasil pajak Tahun 2015 meningkat sebesar Rp3.603.369.613,00 atau 14,29%. 5.1.1.2.1.b Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri atas Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam, dengan rincian sebagai berikut: 2015 Dana Perimbangan-Bagi Hasil Bukan Pajak:

Anggaran (Rp)

2014 Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan

910.613.360,00

435.467.810,00

1.338.745.394,00

Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan

977.791.933,00

703.264.033,00

383.182.410,00

Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi

81.675.000,00

57.172.500,00

237.468.039,00

Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi

32.091.000,00

22.463.700,00

56.578.713,00

Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi

16.195.697,00

11.570.897,00

13.602.070,00

Bagi Hasil dari Pertambangan Umum

32.095.186,00

26.900.686,00

91.481.558,00

4.980.944.000,00

5.747.793.000,00

4.883.692.247,00

7.031.406.176,00 7.004.632.626,00

7.004.750.431,00

Bagi Hasil Cukai Tembakau

55

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

Dari tabel tersebut terlihat bahwa bila dibandingkan dengan anggarannya, realisasi pendapatan bagi hasil bukan pajak Tahun 2015 lebih rendah Rp26.773.550,00 atau 0,38 %. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2014, realisasi pendapatan bagi hasil bukan pajak Tahun 2015 lebih rendah Rp117.805,00. 5.1.1.2.1.c Dana Alokasi Umum (DAU) DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Alokasi DAU Tahun 2015 ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, alokasi DAU untuk Kabupaten Batang adalah sebesar Rp706.782.246.000,00. Alokasi DAU Tahun Anggaran 2015 untuk Kabupaten Batang telah diterima seluruhnya pada Tahun Anggaran 2015. Penerimaan DAU Tahun 2015 ini lebih tinggi Rp24.599.352.000,00 dari penerimaan DAU Tahun 2014 atau 3,61%. 5.1.1.2.1.d Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Alokasi DAK Tahun 2015 ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 162 tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah tahun 2015 dan Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan tahun 2015.

56

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

Dana DAK untuk Kabupaten Batang meliputi 11 ( sebelas) bidang, dengan rincian sebagai berikut: 2015 Anggaran (Rp)

Dana Alokasi Khusus:

2014 Realisasi (Rp)

DAK Bidang Pendidikan 31.100.230.000,00 DAK Bidang Kesehatan 20.449.060.000,00 DAK Infrastruktur Jalan 6.612.180.000,00 DAK Infrastruktur Irigasi 4.297.200.000,00 DAK Infrastruktur Air Minum 2.285.130.000,00 DAK Infrastruktur Sanitasi 2.187.870.000,00 DAK Kelautan dan Perikanan 3.431.980.000,00 DAK Pertanian 4.763.110.000,00 DAK Lingkungan Hidup 1.116.040.000,00 DAK Keluarga Berencana 1.434.920.000,00 DAK Kehutanan 1.286.420.000,00 DAK Keselamatan dan Transportasi Darat 534.260.000,00 DAK Perdagangan Pasar DAK Rujukan Jumlah

79.498.400.000,00

Realisasi (Rp)

31.100.230.000,00 20.449.060.000,00 6.612.180.000,00 4.297.200.000,00 2.285.130.000,00 2.187.870.000,00 3.431.980.000,00 4.763.110.000,00 1.116.040.000,00 1.434.920.000,00 1.286.420.000,00 534.260.000,00

18.246.750.000,00 4.056.470.000,00 4.747.480.000,00 4.009.040.000,00 1.390.920.000,00 1.392.660.000,00 4.466.440.000,00 7.298.490.000,00 965.660.000,00 1.007.960.000,00 993.730.000,00 435.890.000,00 1.836.990.000,00 1.328.120.000,00

79.498.400.000,00

52.176.600.000,00

Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 telah diterima seluruhnya oleh Pemerintah Kabupaten Batang. Jika dibandingkan dengan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2014, maka realisasi

pada

Tahun

2015

mengalami

kenaikan

sebesar

Rp27.321.800.000,00 atau 52,36%. 5.1.1.2.2

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya terealisasi sebesar Rp.199.918.922.000,00 atau 100% dari anggarannya berasal dari dana penyesuaian.

5.1.1.2.2.a Dana Otonomi Khusus Dana Otonomi khusus adalah dana yang dialokasikan untuk

membiayai

pelaksanaan

otonomi

khusus

suatu

daerah.S ehingga Pemerintah Kabuapaten Batang tidak menganggar kan dan tidak mereali sasikannya. 5.1.1.2.2.b Dana Penyesuaian Pendapatan yang berasal dari dana penyesuaian terdiri dari tunjangan profesi guru PNSD sebesar Rp196.228.922.000,00 dan Dana

Tambahan

Penghasilan

guru

PNSD

sebesar

Rp.3.690.000.000,00

57

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

5.1.1.2.3

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Pendapatan transfer pemerintah provinsi terdiri atas bagi hasil pajak dan bagi hasil lainnya dengan perincian sebagai berikut: 2015 Anggaran (Rp)

Transfer Pemerintah Provinsi:

2014 Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

Bagi Hasil Pajak: Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Bagi hasil dari pajak rokok

9.180.809.250,00 20.258.590.500,00

12.866.812.824,00 15.099.328.130,00

11.989.114.005,00 18.596.165.355,00

21.326.757.750,00

24.413.789.613,00

21.263.233.090,00

11.383.500,00

17.790.015,00

18.198.615,00

17.160.498.763,00 67.938.039.763,00

29.260.845.914,00 81.658.566.496,00

13.223.659.934,00 65.090.370.999,00

Dari tabel di atas terlihat bahwa bila dibandingkan dengan anggarannya, realisasi pendapatan transfer Pemerintah Provinsi lebih besar

Rp13.720.526.733,00

atau

20,20%.

Sedangkan

bila

dibandingkan dengan realisasi Tahun 2014, realisasi Tahun 2015 lebih tinggi Rp16.568.195.497,00 atau meningkat 25,45%. 5.1.1.3

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Lain-lain Pendapatan Yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer meliputi bantuan keuangan dari provinsi dengan realisasi Tahun 2015 dan 2014 sebagai berikut:

Lain-lain Pendapatan yang Sah: Pendapatan Hibah Pendapatan Lainnya

2015 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00

2014 Realisasi (Rp) 2.000.000.000,00

118.344.917.000,00

117.067.575.314,00

40.081.940.615,00

Jumlah 121.344.917.000,00

120.067.575.314,00

42.081.940.615,00

Berikut ini penjelasan masing-masing obyek Lain-lain Pendapatan yang Sah: 1.

Dana hibah diberikan Pemerintah pusat kepada Pemerintah Kabupaten Batang sebagai

dana pengganti atas pelaksanaan

kegiatan peningkatan akses penyediaan air minum bagi masyarakat yang belum memiliki akses sambungan air minum perpipaan, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pedoman Pengelolaan

58

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

Program Hibah Air Minum yang ditetapkan pada tahun 2013 oleh Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum. Pemerintah memberikan dana hibah kepada Pemerintah Kabupaten Batang sesuai dengan Surat Menteri Keuangan tentang Persetujuan Penerusan hibah Luar Negeri untuk Program Hibah Air Minum kepada Pemerintah Kabupaten Batang Nomor S-153/MK.7/2013 tanggal 11 April 2013. Dana hibah sebagaimana dimaksud diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Batang berdasarkan capaian kinerja atas pelaksanaan kegiatan pemasangan sambungan Rumah (SR) baru yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Pada Tahun 2015 mendapatkan Dana Hibah sebesar Rp3.000.000.000,00 untuk pembangunan lebih dari 1000 SR. 2.

Pendapatan lainnya sebesar Rp117.067.575.314,00 terdiri atas: a. Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp.50.236.399.987,00 

FEDEP sebesar Rp85.000.000,00.



TMMD sebesar Rp330.000.000,00.



Penyusunan

sistem

informasi

profil

daerah

sebesar

Rp50.000.000,00. 

Primatani berbasis pekarangan sebesar Rp125.000.000,00.



Pendidikan Untuk Semua (PUS) sebesar Rp50.000.000,00.



TKPKD sebesar Rp. 50.000.000,00



Bantuan sarana prasarana sebesar Rp40.200.000.000,00.



Bantuan pendidikan sebesar Rp9.186.381.540,00.



Bantuan Keuangan Desa Pemula dan Desa Prakarsa sebesar Rp.100.000.000,00



Bantuan keuangan bersifat umum dari retribusi daerah tera dan tera ulang sebesar Rp.38.393.447,00



Bantuan keuangan bersifat umum dari Retribusi Daerah ijin Usaha Perikanan sebesar Rp.21.625.000,00

b. Pendapatan Dana Desa sebesar Rp. 66.579.163.000,00 c. Kompensasi atas Pembayaran Pajak PPh pasal 21 sebesar Rp252.012.327

59

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

5.1.2.

BELANJA Belanja

daerah

merupakan

pengeluaran

daerah

dalam

rangka

penyelenggaraan pemerintahan. Belanja Daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga. Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2015 untuk masing-masing SKPD disajikan pada lampiran 2. Anggaran dan realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2015 serta realisasi Tahun Anggaran 2014, adalah sebagai berikut: 2015

2014

Belanja Daerah:

Anggaran (Rp)

Belanja Operasi

1.133.807.605.844,99

1.026.867.185.066,57

1.010.380.256.054,93

227.518.251.414,00

193.435.878.499,00

157.304.196.255,00

2.000.000.000,00

86.163.000,00

761.450.400,00

148.544.339.779,00

147.775.522.600,00

43.835.150.000,00

1.511.870.197.037,99

1.368.164.749.165,57

1.212.281.052.709,93

Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Transfer

Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

Dibandingkan dengan anggarannya, realisasi belanja Tahun 2015 lebih rendah Rp143.705.447.872,42 atau 9,50%. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2014, realisasi belanja Tahun 2015 lebih besar Rp155.883.696.455,64 atau 12,86%. Berikut penjelasan untuk masing-masing kelompok belanja:

5.1.2.1 BELANJA OPERASI Belanja operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Belanja Operasi terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan, dengan rincian sebagai berikut: 2015

2014

Belanja Operasi:

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

Belanja Pegawai

780.439.282.063,99

711.289.300.333,00

695.121.258.351,00

Belanja Barang

304.728.924.146,00

273.351.994.394,57

246.774.866.536,93

Bunga

45.000.000,00

24.239.434,00

43.599.157,00

Hibah

30.200.966.000,00

26.078.153.700,00

36.203.606.000,00

Bantuan Sosial

17.583.500.000,00 809.933.635,00

15.486.936.091,00 636.561.114,00

31.458.697.989,00 778.228.021,00

1.133.807.605.844,99

1.026.867.185.066,57

1.010.380.256.054,93

Bantuan Keuangan

60

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

Dibandingkan dengan anggarannya, realisasi belanja operasi Tahun 2015 lebih rendah Rp106.940.420.778,42 atau 9,43%. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2014, realisasi belanja operasi Tahun 2015 lebih besar Rp16.486.929.011,64 atau 1,63%. 5.1.2.1.1. Belanja Pegawai Belanja pegawai terdiri atas belanja langsung dan belanja tidak langsung dengan rincian anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut : Belanja Pegawai: Belanja Tidak Langsung: Gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS Belanja Lain Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH Biaya Pemungutan Pajak Daerah Belanja Langsung: Honorarium PNS Honorarium Non PNS Uang Lembur Belanja pegawai BLUD

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

Lebih/(Kurang)

%

479.264.952.083,99 223.025.009.350,00

467.117.084.438,00 170.250.956.400,00

97,47 76,34

(12.147.867.645,99) (52.774.052.950,00)

(2,53) (23,66)

3.962.000.000,00 2.879.902.395,00

3.962.000.000,00 2.653.387.736,00

100,00 92,13

(226.514.659,00)

(7,87)

709.131.863.828,99

643.983.428.574,00

90,81

(65.148.435.254,99)

(9,19)

25.925.835.050,00 19.823.749.900,00 2.322.849.000,00 23.234.984.285,00 71.307.418.235,00

23.616.064.138,00 19.181.105.980,00 2.110.882.534,00 22.397.819.107,00 67.305.871.759,00

91,09 96,76 90,87 96,40 94,39

(2.309.770.912,00) (642.643.920,00) (211.966.466,00) (837.165.178,00) (4.001.546.476,00)

(8,91) (3,24) (9,13) (3,60) (5,61)

780.439.282.063,99

711.289.300.333,00

91,14

(69.149.981.730,99)

(8,86)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa realisasi belanja pegawai tahun 2015 sebesar Rp. 711.289.300.333 ( 91,14% ) dengan sisa anggaran sebesar Rp.69.149.981.730,99 (8,86%). Realisasi belanja pegawai yang tidak terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan sebesar Rp. 643.983.428.574,00, diantaranya diperuntukkan bagi pembayaran gaji dan tunjangan PNS dan CPNS (termasuk guru), gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD dan biaya pemungutan pajak daerah. Realisasi belanja pegawai yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan sebesar Rp.67.305.871.759,00, diantaranya dalam bentuk honorarium panitia pelaksana kegiatan, honorarium tim dan honorarium tenaga ahli.

61

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

5.1.2.1.2 Belanja Barang Anggaran dan realisasi belanja barang Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut: Belanja Barang:

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

Lebih/(Kurang)

%

Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Bahan/Material Belanja Jasa Kantor Belanja Premi Asuransi Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Cetak Dan Penggandaan Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja Makan Minum Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya Belanja Perjalanan Dinas Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan T eknis PNS Belanja perjalanan pindah tugas Belanja Pemeliharaan Belanja Jasa konsultasi Belanja Survey dan Penyusunan Design Enginering Belanja Barang dan Jasa BLUD Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Belanja Barang dan Jasa Dana JKN Uang untuk diberikan kpd masy/pihak ketiga

17.497.007.529,00 14.117.589.525,00 33.162.580.145,00 1.197.105.281,00

16.153.683.405,00 13.586.360.510,00 30.903.506.935,00 1.109.533.236,00

92,32 96,24 93,19 92,68

(1.343.324.124,00) (531.229.015,00) (2.259.073.210,00) (87.572.045,00)

(7,68) (3,76) (6,81) (7,32)

12.265.539.642,00

10.469.631.506,00

85,36

(1.795.908.136,00)

(14,64)

8.891.533.915,00

8.445.456.290,00

94,98

(446.077.625,00)

(5,02)

4.886.293.500,00

4.382.275.935,00

89,69

(504.017.565,00)

(10,31)

11.176.978.000,00

10.169.104.910,00

90,98

(1.007.873.090,00)

(9,02)

3.262.233.700,00

3.195.502.635,00

97,95

(66.731.065,00)

(2,05)

16.565.892.248,00

14.432.051.567,00

87,12

(2.133.840.681,00)

(12,88)

6.867.382.750,00

6.000.255.983,00

87,37

(867.126.767,00)

(12,63)

55.696.136.689,00 8.350.463.772,00

52.496.166.070,00 7.864.069.908,00

94,25 94,18

(3.199.970.619,00) (486.393.864,00)

#DIV/0! (5,75) (5,82)

513.416.000,00

466.790.500,00

90,92

(46.625.500,00)

(9,08)

43.940.670.690,00

41.274.389.257,00

93,93

(2.666.281.433,00)

(6,07)

23.243.072.160,00

20.636.190.900,00

88,78

(2.606.881.260,00)

(11,22)

29.195.503.600,00

18.602.216.097,57

63,72

(10.593.287.502,43)

(36,28)

7.660.125.000,00

7.345.405.000,00

95,89

(314.720.000,00)

(4,11)

6.239.400.000,00

5.819.403.750,00

93,27

(419.996.250,00)

(6,73)

304.728.924.146,00

273.351.994.394,57

89,70

(31.376.929.751,43)

(10,30)

Belanja jasa narasumber /instruktur/tenaga ahli/pembicara Jumlah

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa belanja barang pada tahun 2015 direalisasikan sebesar Rp. 273.351.994.394,57 atau 89,70% dari anggaran yang telah ditetapkan dengan sisa anggaran sebesar Rp. 31.376.929.751,43 atau 10,30%.

Pada tahun 2015

terdapat realisasi Belanja Barang yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah karena pengeluaran belanja tersebut diatur tersendiri oleh peraturan yang berlaku, yaitu (1) pengeluaran untuk dana kapitasi JKN yang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2014 tentang pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik

62

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

Pemerintah Daerah dan (2) pengeluaran belanja BLUD (RSUD) Kabupaten Batang yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012. 5.1.2.1.3

Belanja Bunga Belanja bunga digunakan untuk membayar bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman jangka panjang. Realisasi belanja bunga tahun 2015 sebesar Rp. 24.239.434,00 dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp. 45.000.000,00, realisasi bunga utang pinjaman lebih rendah Rp20.760.566,00 atau 46,13%.

5.1.2.1.4

Belanja Subsidi Belanja Subsidi adalah pengeluaran pemerintah daerah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat. Pemerintah Kabupaten Batang tidak menganggarkan dan tidak merealisasikan belanja dimaksud.

5.1.2.1.5 Belanja Hibah Belanja hibah digunakan untuk pemberian uang, barang dan atau jasa dari pemerintah daerah kepada perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara

terus

menerus

yang

bertujuan

untuk

menunjang

penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Dari yang dianggarkan sebesar Rp30.200.966.000,00 tidak terserap sebesar

Rp4.122.812.300,00 atau 13,65%. Sedangkan apabila

dibandingkan dengan Tahun 2014 maka realisasi Tahun 2014 lebih kecil Rp10.125.452.300,00 atau 27,97%. Anggaran dan realisasi belanja hibah Tahun 2015 serta perbandingannya dengan realisasi Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

63

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

2015

2014

Belanja Hibah:

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

hibah kepada badan/lembaga/organisasi

20.530.309.000,00

18.767.996.700,00

17.246.680.000,00

9.670.657.000,00

7.310.157.000,00

18.956.926.000,00

30.200.966.000,00

26.078.153.700,00

36.203.606.000,00

hibah kepada kelompok /anggota masyarakat

Realisasi (Rp)

Belanja hibah tersebut belum termasuk realisasi belanja barang dan realisasi belanja modal dari SKPD yang dihibahkan kepada desa dan masyarakat.

5.1.2.1.6 Belanja Bantuan Sosial Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pada

Tahun

2015

realisasi

bantuan

sosial

sebesar

Rp15.486.936.091,00 lebih kecil Rp2.096.563.909,00 atau 11,92% dari anggarannya. Dan jika dibandingkan dengan Tahun 2014 maka realisasi belanja bantuan sosial turun sebesar Rp15.971.761.898,00 atau 50,78% sebagaimana tampak dalam tabel di bawah ini: 2015 Anggaran (Rp)

Bantuan Sosial Bant.sosial kpd kelompok masyarakat Bant.sosial kpdanggota masyarakat

2014 Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

-

-

15.095.937.400,00

17.583.500.000,00

15.486.936.091,00

16.362.760.589,00

17.583.500.000,00

15.486.936.091,00

31.458.697.989,00

Bantuan sosial kepada anggota masyarakat meliputi : 1.

Bantuan pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH) sebesar Rp.4.188.000.000,00.

2.

Bantuan

beasiswa

untuk

masyarakat

berprestasi

sebesar

Rp.127.050.000,00 3.

Bantuan Penyandang Masalah sosial sebesar Rp. 465.825.000,00

64

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

4.

Bantuan tunjangan kesejahteraan Guru TK, RA dan BA sebesar Rp.838.200.000,00

5.

Bantuan tunjangan kesejahteraan guru TPQ dan Madin sebesar Rp.3.268.800.000,00

6.

Bantuan Yatim Piatu sebesar Rp. 115.000.000,00

7.

Jamkesda sebesar Rp. 4.753.661.091,00

8.

BP SPAMS sebesar Rp. 50.000.000,00

9.

Lumbung desa sebesar Rp. 36.000.000,00

10. Rehab pasar desa sebesar Rp. 80.000.000,00 11. Modal Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED SP) sebesar Rp.75.000.000,00 12. Penyediaan

Makanan

Tambahan

Anak

Sekolah

sebesar

Rp.864.000.000,00 13. Pemberian

Makanan

Tambahan

Posyandu

sebesar

Rp.

21.600.000,00 14. Modal UP2K PKK sebesar Rp. 51.000.000,00 15. Bantuan Idul Fitri/Kaum Dhuafa sebesar Rp. 150.000.000,00 16. Bantuan

Asistensi

orang

dengan

kecacatan

sebesar

Rp.252.000.000,00 17. Bantuan Kegiatan PKK sebesar Rp. 32.000.000,00 18. Bantuan THR tenaga medis pusat sebesar Rp. 118.800.000,00 5.1.2.1.7

Belanja Bantuan Keuangan. Belanja bantuan keuangan berupa bantuan keuangan kepada partai politik, realisasinya sebesar Rp. 636.561.114,00 dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp.809.933.635,00 lebih rendah sebesar Rp. 173.372.521,00 atau 21,41%.

5.1.2.2 BELANJA MODAL Belanja modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya yang terdiri atas:

65

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

Belanja Modal: Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya

Tahun 2015 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) 3.945.140.550,00 3.296.302.600,00 56.357.169.331,00 46.780.624.061,00 112.517.315.735,00 90.831.466.980,00 54.178.602.198,00 52.066.414.183,00 520.023.600,00 461.070.675,00

Tahun 2014 Realisasi (Rp) 2.491.894.515,00 50.242.625.237,00 75.185.274.393,00 22.663.077.560,00 1.660.879.155,00 5.060.445.395,00

227.518.251.414,00

157.304.196.255,00

193.435.878.499,00

Dibandingkan dengan anggarannya, realisasi belanja modal Tahun 2015 lebih rendah Rp34.082.372.915,00 atau 14,98%. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2014, realisasi belanja modal Tahun 2015 lebih besar Rp.36.131.682.244,00 atau 22,97%. Realisasi belanja modal sudah termasuk biaya administrasi perkantoran yang melekat pada biaya perolehan modal tersebut.

Grafik V.3. Perbandingan realisasi Belanja Modal

Realisasi belanja modal berdasarkan obyek belanja disajikan pada tabel berikut: Anggaran (Rp) Belanja Modal Pengadaan Tanah Belanja Modal Peralatan dan Mesin: Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel Belanja Modal Pengadaan Alat-AlatPertanian Dan Peternakan Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kantor Rumah T angga Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan

Realisasi (Rp)

%

Lebih/(Kurang)

%

3.945.140.550

3.296.302.600

83,55

(648.837.950)

(16,45)

838.845.000 9.586.582.225 109.866.500

719.310.000 9.137.609.613 105.246.800

85,75 95,32 95,80

(119.535.000) (448.972.612) (4.619.700)

(14,25) (4,68) (4,20)

144.380.000

143.631.970

99,48

(748.030)

(0,52)

9.569.718.656

8.876.461.763

92,76

(693.256.893)

(7,24)

496.271.500 187.591.000 722.725.750 29.737.369.500

432.182.980 218.503.000 688.288.200 23.318.747.785

87,09 116,48 95,24 78,42

(64.088.520) 30.912.000 (34.437.550) (6.418.621.715)

(12,91) 16,48 (4,76) (21,58)

4.764.269.200

2.943.141.950

61,78

(1.821.127.250)

(38,22)

199.550.000

197.500.000

98,97

(2.050.000)

(1,03)

56.357.169.331

46.780.624.061

83,01

(9.576.545.270)

(16,99)

66

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

Anggaran (Rp) Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan: Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, T aman Dan Hutan Kota Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan T elepon

Re alisasi (Rp)

%

Lebih/(Kurang)

%

112.517.315.735

90.831.466.980

80,73

(21.685.848.755)

(19,27)

27.673.990.998 24.427.322.200

27.203.335.639 22.844.888.499

98,30 93,52

(1,70) (6,48)

2.077.289.000

2.018.190.045

97,15

(470.655.359) (1.582.433.701) (59.098.955)

(2,85)

-

54.178.602.198

52.066.414.183

96,10

(2.112.188.015)

(3,90)

110.273.600 70.675.000

107.644.975 69.425.000

97,62 98,23

(2.628.625) (1.250.000)

(2,38) (1,77)

339.075.000

284.000.700

83,76

(55.074.300)

(16,24)

520.023.600

461.070.675

88,66

(58.952.925)

(11,34)

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya: Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan Belanja Modal Pengadaan Hewan/T ernak Dan T anaman

-

-

Jumlah Belanja Modal 227.518.251.414

193.435.878.499

Belanja Modal Aset Lainnya:

85,02

34.082.372.915

14,98

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah Belanja modal tanah pada tahun 2015 terealisasi sebesar Rp3.296.302.600,atau 83,55% dari anggaran sebesar Rp3.945.140.550.Pengeluaran belanja atas tanah terinci pada SKPD tercantum dalam lampiran 3. 5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja modal peralatan dan mesin pada tahun 2015 terealisasi sebesar Rp46.780.624.061,00

-

atau

83,01%

dari

Rp56.357.169.331,00 .Pengeluaran belanja atas

anggaran

sebesar

peralatan dan mesin

terinci pada SKPD sebagaimana tercantum dalam lampiran 3. 5.1.2.2.3 Belanja Modal Bangunan dan Gedung Belanja modal bangunan dan gedung pada tahun 2015 terealisasi sebesar Rp90.831.466.980,00-

atau

80,73%

dari

anggaran

sebesar

Rp112.517.315.735,00 .Pengeluaran belanja modal bangunan dan gedung terinci pada SKPD sebagaimana tercantum dalam lampiran 3. 5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Anggaran belanja modal jalan, iriasi dan jaringan sebesar Rp54.178.602.198,00

pada tahun 2015 adalah

terealisasi sebesar Rp52.066.414.183,00

67

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

atau 96,10% .Pengeluaran belanja modal jalan, irigasi dan jaringan terinci pada SKPD sebagaimana tercantum dalam lampiran 3. 5.1.2.2.4 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Anggaran belanja modal aset tetap lainnya meliputi buku dan kepustakaan, barang bercorak seni dan hewan ternak dan tanaman

pada tahun 2015

adalah sebesar Rp520.023.600,00 terealisasi sebesar Rp461.070.675,00 atau 88,66% .Pengeluaran belanja modal aset tetap lainnya terinci pada SKPD sebagaimana tercantum dalam lampiran 3. 5.1.2.2.4 Belanja Modal Aset Lainnya Anggaran dan realisasi belanja modal aset lainnya tahun 2015 sebesar Rp0,00. 5.1.2.3

BELANJA TAK TERDUGA Belanja Tak Terduga (BTT) adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bantuan sosial dan pengeluaran tak terduga lainnya

yang

sangat

diperlukan

dalam

rangka

penyelenggaraan

kewenangan pemerintah daerah. Pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan adalah pengeluaranpengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana yang berhubungan langsung dengan masyarakat, tetapi anggarannya tidak tersedia dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Realisasi belanja tidak terduga sebesar Rp86.163.000,00 atau 4,31% dari anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00. Dibandingkan dengan Tahun 2014 maka realisasi Tahun 2015 turun sebesar Rp675.287.400,00 atau 88,68%. Realisasi belanja tersebut dipergunakan untuk penanganan bencana kebakaran pasar Simbang Desa Kecamatan Tulis, pekerjaan Los Pasar Darurat Pasar Simbang desa. 5.1.2.4

BELANJA TRANSFER Akun transfer digunakan untuk menampung pengeluaran uang dari Pemerintah Kabupaten Batang ke entitas pelaporan lain. Pada tahun 2015 Pemerinah Kabupaten Batang mengalokasikan pengeluaran transfer ke Desa

sebesar

Rp148.544.339.779,00

dan

direalisasikan

sebesar

Rp147.775.522.600,00 (99,48%). Sedangkan bila dibandingkan dengan

68

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

realisasi

Tahun

2014,

realisasi

Tahun

2015

lebih

tinggi

Rp103.940.372.600,00 atau 237,12%.. Belanja Transfer / Bagi Hasil Ke Desa terdiri dari: 5.1.2.4.1.a Bagi Hasil Pajak Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Pajak Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2015 sebesar Rp0,00 5.1.2.4.1.b Bagi Hasil Retribusi Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Retribusi Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2015 sebesar Rp0,00 5.1.2.4.1.c Bagi Hasil Lainnya Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Lainnya

Pemerintah Kabupaten

Batang Tahun 2015 sebesar Rp0,00 5.1.2.4.1.d Transfer ke Desa Realisasi belanja transfer sebesar Rp147.775.522.600,00 dipergunakan untuk pengeluaran sebagai berikut: a)

Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp74.047.859.600,00.

b)

Bantuan Dana Desa (APBN) sebesar sebesar Rp66.579.163.000,00.

c)

Pembangunan/Renovasi

Kantor/Balai

Desa

sebesar

Rp2.079.000.000,00. d)

Sarana/prasarana desa sebesar Rp1.955.000.000,00.

e)

Sarana/prasarana kantor desa sebesar Rp319.000.000,00.

f)

Pembangunan Pasar Desa sebesar Rp25.000.000,00.

g)

Pembangunan Lingkungan sebesar Rp1.146.000.000,00.

h)

Sarana Perikanan sebesar Rp120.000.000,00.

i)

Lapangan Sepak Bola Desa sebesar Rp65.000.000,00

j)

Pengadaan peralatan/seragam kesenian sebesar Rp35.000.000,00

k)

Bidang perekonomian / simpan pinjam sebesar Rp35.000.000,00

l)

Kegiatan UMKM sebesar Rp369.000.000,00

m) Sarpras Pertanian dan peternakan sebesar Rp904.500.000,00 n)

Sarana peribadatan sebesar Rp96.000.000,00

69

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

5.1.3

PEMBIAYAAN Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan dan Pengeluaran, dengan anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2015 dan 2014 serta Pembiayaan Netto, adalah sebagai berikut: 2015 Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

2014 Realisasi (Rp)

1 Penerimaan Pembiayaan

137.485.386.559,99

137.474.382.139,99

146.693.658.753,00

2 Pengeluaran Pembiayaan

5.627.852.500,00

5.627.459.063,00

8.144.209.810,00

131.857.534.059,99

131.846.923.076,99

138.549.448.943,00

Pembiayaan:

Pembiayaan Netto

Dibandingkan dengan anggarannya, realisasi pembiayaan neto tahun 2015 lebih rendah Rp10.610.983,00 atau 0,008%. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2014, realisasi pembiayaan netto 2015 lebih rendah Rp6.702.525.866,01 atau 4,84%. 5.1.3.1 Penerimaaan Pembiayaan Penerimaan pembiayaan mencakup penerimaan kas daerah yang berasal dari penggunaan SILPA tahun lalu, pencairan dana cadangan, penerimaan pinjaman daerah, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman, dengan rincian sebagai berikut: 2015 Anggaran (Rp) a b c d

2014 Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

Penggunaan SILPA Pencairan dana cadangan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

137.485.386.559,99

137.474.382.139,99

146.693.658.753,00 -

Penerimaan Pembiayaan

137.485.386.559,99

137.474.382.139,99

146.693.658.753,00

70

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

5.1.3.1.1 Penggunaan Sisa Pembiayaan Anggaran (SILPA) Penggunaan Sisa Pembiayaan Anggaran (SILPA) merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2014 yang dialokasikan untuk pembiayaan pada Tahun Anggaran 2015. Jumlah yang telah ditetapkan sebagai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2014 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar anggarannya yaitu Rp137.485.386.559,99. Namun demikian realisasinya berkurang sebesar (Rp11.004.420,00) karena

nilai tersebut bukan

pendapatan tahun 2014, namun merupakan hutang belanja. Yaitu honor/jasa pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan yang belum diserahkan ke penerimanya. 5.1.3.1.2 Pencairan Dana Cadangan Anggaran dan Realisasi Pencairan Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2015 sebesar Rp0,00. 5.1.3.1.3 Penerimaan Pinjaman Daerah Anggaran

dan Realisasi

Penerimaan

Pinjaman

Daerah

Pemerintah

Daerah

Pemerintah

Kabupaten Batang Tahun 2015 sebesar Rp0,00. 5.1.3.1.4. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Anggaran

dan Realisasi

Penerimaan

Pinjaman

Kabupaten Batang Tahun 2015 sebesar Rp0,00. 5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran

pembiayaan

mencakup

pengeluaran

kas

daerah

yang

dipergunakan untuk penyertaan modal, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah. Rincian dan penjelasan lebih lanjut mengenai pengeluaran pembiayaan Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

71

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

2015 Pengeluaran Pembiayaan: a Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah b Pembayaran Pokok Pinjaman dalam Negeri-Pemerintah Pusat c

Pembayaran Pokok Pinjaman dalam Negeri-Lainnya

2014

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

5.412.000.000,00

5.412.000.000,00

5.207.000.000,00

162.900.000,00

162.506.563,00

162.506.562,00

52.952.500,00 5.627.852.500,00

52.952.500,00 5.627.459.063,00

2.774.703.248,00 8.144.209.810,00

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :

5.1.3.2.1 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Penyertaan Modal (Investasi ) Pemerintah Daerah pada tahun 2015 sebesar Rp5.412.000.000,00 terdiri dari : a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Kabupaten Batang

kepada PDAM Kabupaten Batang sebesar Rp3.000.000.000,00 b. Penyertaan Modal ( Investasi ) Pemerintah Daerah Kabupaten Batang kepada PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kabupaten Batang Tahun 2015 yang dikelola oleh PT Bank Jateng Cabang Batang Kabupaten Batang sebesar Rp2.412.000.000,00.

5.1.3.2.2 Pembayaran Pokok Pinjaman dalam Negeri-Pemerintah Pusat Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat merupakan angsuran pinjaman SLA-860/DP3/1996 Pemerintah Daerah kepada Asian Development Bank sebesar Rp162.506.563,00.

5.1.3.2.2 Pemberian Pinjaman Daerah Anggaran dan realisasi Pemberian Pinjaman Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 adalah sebesar Rp0,00

5.1.3.2.4 Pembayaran Pokok Pinjaman dalam Negeri Lainnya Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya

merupakan

pembayaran utang kepada pihak ketiga sebesar Rp52.952.500,00 berupa jaminan pemeliharaan atas kegiatan kontrak pembangunan di Tahun 2015 dimana pemeliharaannya dilaksanakan di Tahun 2015, antara lain berupa Pembangunan Pagar Keliling UPTD BLK tahun 2013 Kabupaten Batang

72

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

TA 2015, Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Kabupaten Batang TA 2015 yang dikelola oleh DINSOSNAKERTRANS Kab. Batang dan Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor ( Rehabilitasi rumah sakit (Ruang Genset ), Kegiatan Rehab Bangunan Rumah Sakit Kab. Batang Tahun 2015, yang dikelola oleh RSUD Kabupaten Batang.

5.1.4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Akun sisa lebih pembiayaan anggaran merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan realisasi pengeluaran selama tahun 2015. Berikut rincian sisa lebih pembiayaan anggaran :

Anggaran 2015 (Rp)

Realisasi 2015 (Rp)

Realisasi 2014 (Rp)

Pendapatan

1.380.012.662.978,00

1.396.266.245.120,81

1.211.216.990.326,92

Belanja dan Transfer

1.511.870.197.037,99

1.368.164.749.165,57

1.212.281.052.709,93

(131.857.534.059,99)

28.101.495.955,24

(1.064.062.383,01)

137.485.386.559,99

137.474.382.139,99

146.693.658.753,00

1 Pendapatan dan Belanja

Surplus/(Defisit) 2 Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Netto

5.627.852.500,00

5.627.459.063,00

8.144.209.810,00

131.857.534.059,99

131.846.923.076,99

138.549.448.943,00

-

159.948.419.032,23

137.485.386.559,99

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Berdasarkan perhitungan pada laporan realisasi anggaran terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran Tahun 2015 sebesar Rp159.948.419.032,23. Namun demikian posisi uang yang ada di Pemerintah Kabupaten Batang sebesar Rp159.950.493.632,23, hal ini terjadi karena terdapat hutang pajak sebesar Rp1.017.336,00 dan hutang jangka pendek lainnya sebesar Rp1.057.264,00. Adapun

Saldo

Kas

per

31

Desember

2015

sebesar

Rp159.950.493.632,23 terdiri dari: 1.

Rekening Kas di

BUD/Rekening Kas Umum

Daerah

sebesar

Rp58.884.699.610,00 sama dengan posisi saldo kas di Buku Kas Umum Daerah (BIX) per 31 Desember 2015. 2.

Deposito Pemerintah kabupaten Batang sebesar Rp80.000.000.000,00 yang berada pada:

73

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

a. Deposito pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Batang sebesar Rp10.000.000.000,00. b. Deposito pada Bank Negara Indonesia sebesar Rp10.000.000.000,00. c. Deposito pada Bank Mandiri sebesar Rp. 60.000.000.000,00. 3.

Kas di Bendahara Penerimaan

SKPD se-Kabupaten Batang sebesar

Rp15.584.501.046,23 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp66.220.360,00 dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah (Pendapatan BPJS Kapitasi) sebesar Rp15.518.280.686,23 4.

Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD se-Kabupaten Batang sebesar Rp207.481490,00.

5.

Kas di BLUD RSUD Kabupaten Batang sebesar Rp5.272.754.222,00 Posisi Kas di BLUD RSUD per 31 Desember 2015 terdiri dari: a. Kas

di

Bendahara

Penerimaan

BLUD

RSUD

sebesar

Pengeluaran

BLUD

RSUD

sebesar

Rp5.090.386.627,00. b. Kas

di

Bendahara

Rp182.367.595,00. 6. Kas lainnya sebesar Rp1.057.264,00 Di dalam SILPA sebesar Rp159.948.419.032,23 terdapat

kas yang

telah dibatasi penggunaannya (SILPA terikat) sebesar Rp156.179.843.561,23 dan SILPA bebas sebesar Rp3.768.575.471,00 sebagaimana tabel berikut: Uraian Dana Sertifikasi Guru Tambahan Penghasilan Guru Dana BOS

EX. Sd 2013

EX. Sd 2014

2015

Jumlah

651.518.915,00

45.039.344.330,00 1.437.600.000,00 -

49.304.468.440,00 2.351.500.000,00 -

94.343.812.770,00 3.789.100.000,00 651.518.915,00

BLUD RSUD

-

-

5.272.754.222,00

5.272.754.222,00

Dana Cukai

-

-

6.125.079.962,00

6.125.079.962,00

Bantuan Keuangan Propinsi Sisa DAK BPJS Jumlah SILPA Terikat Silpa Tidak Terikat Tota SILPA

-

-

2.302.721.006,00

2.302.721.006,00

10.839.440.979,00

12.246.429.785,00

5.090.715.236,00

28.176.586.000,00

-

-

15.518.270.686,23

15.518.270.686,23

11.490.959.894,00 11.490.959.894,00

58.723.374.115,00 58.723.374.115,00

85.965.509.552,23 85.965.509.552,23

156.179.843.561,23 3.768.575.471,00 159.948.419.032,23

74

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

5.2.

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014. 5.2.1.

Saldo Anggaran Lebih Awal Saldo Anggaran Lebih Awal adalah saldo anggaran lebih pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2014. Saldo Anggaran Lebih tahun 2014 adalah sebesar Rp137.485.386.559,99

5.2.2.

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan. Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan adalah sebesar Saldo Anggaran Lebih tahun 2014 yang digunakan untuk pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2015, yaitu sebesar Rp137.474.382.139,99

5.2.3.

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran ( SILPA/SIKPA) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Batang pada Tahun Anggaran 2015 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp159.948.419.032,23 yang berasal dari (1) pendapatan melampaui target sebesar Rp16.253.582.142,81 (2) saldo pelaksanaan belanja daerah sebesar Rp143.705.447.872,42 dan (3) saldo pembiayaan netto sebesar (Rp10.610.983,00).

5.2.4.

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya merupakan

hutang

belanja jasa layanan di Dinas Kesehatan sebesar Rp11.004.420,00 yang pada tahun 2014 dihitung menjadi pendapatan sehingga menjadi komponen SILPA. Sehingga pada laporan keuangan tahun 2015 menjadi pengurang penggunaan SILPA tahun 2014. 5.2.5.

Saldo Anggaran Akhir Saldo anggaran lebih akhir sebesar Rp159.948.419.032,23 berasal dari transaksi Saldo Anggaran Lebih Awal ditambah /dikurangi dengan sisa lebih/kurang

pembiayaan,

penggunaan

SAL

sebagai

penerimaan

pembiayaan tahun berjalan dan koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya.

75

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

5.3.

NERACA Neraca terdiri atas asset, kewajiban dan ekuitas. Uraian selengkapnya akunakun dalam neraca adalah sebagai berikut : 5.3.1. ASET Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumbersumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset Pemerintah Kabupaten Bat ang t erbagi dalam : 31 Desember 2015

Uraian 1.

Aset Lancar

2.

Investasi Jangka Panjang

3.

Aset Tetap

4.

Aset Lainnya

31 Desember 2014

223.085.992.108,04

176.076.289.395,15

80.672.727.253,01

73.842.138.472,93

1.815.482.433.219,79

1.625.446.964.466,02

5.936.875.129,20

7.405.803.525,10

2.125.178.027.710,04

1.882.771.195.859,20

Berdasarkan rincian Aset di atas terlihat bahwa secara umum terjadi kenaikan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Batang yaitu sebesar Rp242.406.831.850,84 atau 12,88%.

Aset yang dimiliki

sebagian besar terdiri dari Aset Tetap yaitu sebesar 85,43% dari keseluruhan aset yang dimiliki. Berikut komposisi Aset Pemerintah Kabupaten Batang.

Investasi Jk Pjg

Aset Tetap 3.8% 10.49

85%

Aset Lancar

0.28% Aset Lainnya

76 8 5. 7 6%

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

5.3.1.1.

ASET LANCAR Aset

lancar

merupakan

kelompok

pos/rekening

yang

menggambarkan kekayaan daerah yang dapat dicairkan atau memiliki perputaran paling lama satu tahun terhitung sejak tanggal neraca. Saldo keseluruhan kelompok akun aset lancar per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 dapat dirinci sebagai berikut: Aset Lancar Kas di Kasda Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Kas di BLUD Kas Lainnya Piutang Pajak Daerah Piutang Retribusi Penyisihan Piutang tak tertagih Belanja Dibayar Dimuka Piutang Transfer Pemerintah Pusat 10 Dana Perimbangan Piutang Transfer Pemerintah Daerah 11 Lainnya 12 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi 13 Piutang Lainnya 12 Persediaan 1 2 3 4 5 6 7 8 9

31 Desember 2015 138.884.699.610,00 207.481.490,00 15.584.501.046,23 5.272.754.222,00 1.057.264,00 18.653.314.047,00 2.948.107.830,00 (9.040.018.161,67) 396.962.200,00

31 Desember 2014 112.553.894.850,00 7.671.945,00 7.297.150.180,24 17.629.239.975,75

2.150.283.216,00

-

-

-

47.272.728,00 18.785.711.086,00 29.193.865.530,48

38.400.000,00 7.010.805.591,00 18.422.941.286,21

223.085.992.108,04

176.076.289.395,15

17.266.202.004,00 2.445.849.273,00 (6.618.365.710,05) 22.500.000,00

5.3.1.1.1. Kas di Kas Daerah Saldo Kas di Kas Daerah terdiri atas penempatan berupa giro dan deposito pada Bank Jateng, dengan rincian saldo sebagai berikut:

Kas di Kasda

1.

31 Desember 2015

31 Desember 2014

1. Kas di rekening giro 2. Kas dalam bentuk deposito

58.884.699.610,00 80.000.000.000,00

27.553.894.850,00 85.000.000.000,00

Jml Kas di Kas Daerah

138.884.699.610,00

112.553.894.850,00

Rekening Giro Rekening giro bank sebesar Rp58.884.699.610,00 adalah dana yang merupakan bagian dari kekayaan milik Pemerintah Kabupaten Batang yang ditempatkan di bank dalam bentuk rekening giro pada

77

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

Bank Jateng Cabang Batang No.1-032-00070-1 atas nama Bank Jawa Tengah Cabang Batang. 2.

Deposito. Saldo

deposito

sebesar

Rp80.000.000.000,00

adalah

dana

Pemerintah Daerah yang ditempatkan di bank dalam bentuk deposito untuk jangka waktu satu bulan, dan diperpanjang secara otomatis atau automatic roll over (ARO). Tingkat bunga deposito tahun 2015 adalah sesuai tingkat bunga yang berlaku pada masing-masing bank, yang pendapatannya diakui/dibukukan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Batang.

Saldo deposito sebesar

Rp80.000.000.000,00 terperinci pada bank-bank sebagai berikut: Deposito 1 Bank Rakyat Indonesia Cabang Batang 2 Bank Negara Indonesia Cabang Batang 3 Bank Mandiri Cabang Pembantu Batang Jumlah Deposito

31 Desember 2015 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 60.000.000.000,00 80.000.000.000,00

31 Desember 2014 20.000.000.000,00 25.000.000.000,00 40.000.000.000,00 85.000.000.000,00

Penjelasan lebih rinci untuk saldo deposito per 31 Desember 2015 sebagai berikut: a. Bank

Rakyat

Indonesia

Cabang

Batang

sebesar

Rp10.000.000.000,00 terbagi dalam deposito dengan nilai nominal masing-masing @ Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) berada pada 2 (dua) bilyet deposito Nomor: 5696108 dan 5696501. b. Bank

Negara

Indonesia

Cabang

Batang

sebesar

Rp10.000.000.000,00 terbagi dalam deposito dengan nilai nominal masing-masing @Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) berada pada 2(dua) bilyet deposito Nomor: PAA 0517416, dan PAA 0517417. c. Bank

Mandiri

Cabang

Pembantu

Batang

sebesar

Rp60.000.000.000,00 terbagi dalam deposito dengan nilai nominal : 

masing-masing @Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) berada pada 10 (sepuluh) bilyet deposito Nomor: AC 930051, AC 930052,

AC 930053, AC 930054,

AC

78

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

930055, AC 930056, AC 930057,

AC 930058,

AC

930067, AC 930074. 

Deposito dengan nilai nominal Rp10.000.000.000,00 berada pada 1(satu) bilyet dengan nomor bilyet AC 930073.

5.3.1.1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran berupa uang tunai maupun yang berada di rekening giro bank bendahara pengeluaran SKPD per 31 Desember 2015 dengan rincian sebagai berikut : 31 Desember 2015 (Rp)

Kas di Bendahara Pengeluaran a Sisa Uang Persediaan yang belum disetor ke Kas Daerah b Hutang belanja dan hutang pajak Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran

206,464,154.00 1,017,336.00 207,481,490.00

Penjelasan lebih rinci sebagai berikut : a. Sisa Uang Persediaan yang belum disetor ke Kas Daerah Sisa Uang Persediaan sebesar Rp206.464.154,00 berada pada SKPD berikut ini : 1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata : pada bendahara pengeluaran per 31 Desember 2015 masih terdapat saldo kas sebesar Rp203.464.154,00 namun telah disetorkan ke Kas Daerah pada bulan Januari 2016. 2) Sekretariat DPRD : masih terdapat saldo kas pada bendahara pengeluaran sebesar Rp3.000.000,00 per 31 Desember 2015 namun telah disetorkan ke Kas Daerah pada bulan Januari 2016. b. Hutang pajak sebesar Rp1.017.336,00 berada pada SKPD berikut ini : 1)

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan Kebersihan. Pada kas bendahara pengeluaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan Kebersihan terdapat

pajak

tahun 2015 sebesar

Rp471.745,00 yang belum disetor ke Kas Negara sampai dengan 31 Desember 2015. 2)

Kecamatan Reban. Pada kas bendahara (lama) Kecamatan Reban terdapat pajak kegiatan

tahun 2014

yang belum disetor

sebesar

Rp545.591,00.

79

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

5.3.1.1.3. Kas di Bendahara Penerimaan. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2015 merupakan penerimaan pendapatan tahun 2015 yang belum disetor ke Kas Daerah termasuk pendapatan yang masih berada di pemungut. Berada pada SKPD berikut ini: Pendapatan yang Belum disetor Bendahara Penerimaan a Dinas Kesehatan b Dinas Kelautan dan Perikanan c Dinas Kebudayaan dan Pariwisata d Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika e DPPKAD f Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan

Jumlah

31 Desember 2015 15.518.320.686,23 38.836.360,00 23.140.000,00 500.000,00 3.151.000,00 553.000,00 15.584.501.046,23

Penjelasan rinci kas di bendahara penerimaan adalah : a.

Dinas Kesehatan Kas di bendahara penerimaan di Dinas Kesehatan berupa saldo dana Non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan dana Kapitasi JKN dengan rincian sebagai berikut: 1) Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berada pada rekening bendahara Puskesmas Reban sebesar Rp50.000,00 dan

rekening

bendahara

Puskesmas

Limpung

sebesar

Rp40.000,00. 2) Dana Kapitasi JKN seluruhnya sebesar Rp15.518.230.686,23. Saldo dana Kapitasi JKN tersebut berada pada 21 Puskesmas dengan rincian sebagai berikut:

80

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

b.

31 Desember 2015 700.194.528,12 1.469.513.905,73 324.091.974,00 744.255.107,00 303.804.800,00 834.942.426,71 1.413.154.000,00 602.619.621,00 782.646.708,00 208.774.000,00 1.053.516.465,23 659.633.812,00 1.163.956.553,41 532.009.200,00 874.608.000,00 1.168.992.459,06 541.289.200,00 407.043.800,69 335.075.323,64 569.916.201,64 828.192.600,00 15.518.230.686,23

Puskesmas Puskesmas Wonotunggal Puskesmas Bandar I Puskesmas Bandar II Puskesmas Blado I Puskesmas Blado II Puskesmas Reban Puskesmas Bawang Puskesmas Tersono Puskesmas Gringsing I Puskesmas Gringsing II Puskesmas Limpung Puskesmas Banyuptih Puskesmas Subah Puskesmas Pecalungan Puskesmas Tulis Puskesmas Kandeman Puskesmas Batang I Puskesmas Batang II Puskesmas Batang III Puskesmas Batang IV Puskesmas Warungasem

Dinas Kelautan dan Perikanan : retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebesar Rp38.836.360,00 pada tanggal 31 Desember 2015 masih berada di bendahara penerimaan.

c.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata : pada tanggal 31 Desember 2015 masih terdapat saldo kas

sebesar Rp 23.140.000,00 di

bendahara penerimaan. Kas tersebut berasal dari pendapatan retribusi tempat Rekreasi dan Olah Raga sebesar Rp21.540.000,00 dan retribusi parkir obyek wisata sebesar Rp1.600.000,00. d.

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika : pada bendahara penerimaan masih terdapat saldo kas dari pendapatan retribusi TPR sebesar Rp500.000,00.

e.

DPPKAD : pada bendahara penerimaan masih terdapat saldo kas sebesar Rp3.151.000,00 terdiri dari penerimaan pajak rumah makan sebesar Rp2.161.000,00 pajak rumah dan kost Rp150.000,00 dan pajak air tanah sebesar Rp840.000,00

81

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

f.

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan. Terdapat

saldo

kas

dari

retribusi

persampahan

sebesar

Rp553.000,00. Semua saldo kas di Bendahara Penerimaan di atas telah disetor pada bulan Januari 2016. 5.3.1.1.4. Kas di BLUD RSUD Batang Kas di BLUD RSUD Batang per 31 Desember 2015 terdiri atas saldo tunai dan saldo di rekening bendahara penerimaan maupun bendahara pengeluaran dengan rincian sebagai berikut: 31 Desember 2015 (Rp)

Kas di BLUD RSUD Batang

5.090.386.627,00 182.367.595,00

Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Pengeluaran Jumlah

5.272.754.222,00

1) Kas di Bendahara Penerimaan BLUD RSUD Batang sebesar Rp5.090.386.627,00 dengan rincian: - Rekening Bank Jateng Cabang Batang No.2-032-08176-5

Rp4.952.912.272,00

- Tunai

Rp54.047.709,00

- Rekening Bank Jateng Cabang Batang No.2-084-01844-1

Rp37.819.627,00

- Rekening Bank Jateng Cabang Batang No.2-032-08421-0

Rp855.374,00

- Rekening Bank Jateng Cabang Batang No.2-032-11722-3

Rp25.090.838,00

- Rekening Bank Mandiri Cab.Batang No.139-00-0646464-2

Rp19.660.807,00

Jumlah

Rp5.090.386.627,00

2) Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Batang sebesar Rp165.921.406,00 berada pada rekening Bank Jateng Cabang Batang No.2-032-08534-5 dan tunai sebesar Rp16.446.189,00

5.3.1.1.5. Kas Lainnya Kas lainnya sebesar Rp1.057.264,00 merupakan akun untuk mencatat kas dalam bentuk tunai maupun non tunai (rekening) pada bendahara pengeluaran yang berasal dari hutang belanja.Terinci pada SKPD berikut ini :

82

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

a.

Puskesmas Reban : terdapat saldo sebesar Rp3.035,00 di rekening merupakan hutang belanja yang belum diambil sampai dengan 31 Desember 2015.

b.

Satuan Polisi Pamong Praja. Pada rekening bendahara pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja terdapat saldo rekening sebesar Rp1.054.150,00 merupakan gaji PTT yang belum diserahkan sampai dengan 31 Desember 2015.

c.

Kelurahan Proyonanggan Tengah. Terdapat saldo di rekening bendahara pengeluaran sebesar Rp79,00 berupa upah pungut yang belum diambil.

Kas lainnya tersebut, belum termasuk kas yang berasal dari sisa dana BOS di bendahara BOS di sekolah-sekolah negeri. Berdasarkan data rekening bendahara pengeluaran di sekolah per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp2.012.322.952,00 seperti dapat dirinci dalam tabel berikut :

Sekolah 1. 2. 3 4

SD Negeri SMP Negeri SMA Negeri SMK Ngeri Jml Saldo Rekening Sekolah

31 Desember 2015

31 Desember 2014

824.006.482,00 527.022.675,00 338.210.201,00 323.083.594,00

608.756.802,00 896.762.413,00 31.865.975,00 198.405.804,00

2.012.322.952,00

1.735.790.994,00

Saldo dana tersebut, belum termasuk kas tunai yang berada di bendahara pengeluaran BOS. Selain itu, saldo rekening per 31 Desember 2015 sebesar Rp2.012.322.952,00 belum dapat dimasukkan ke Neraca karena belum dilakukan penelusuran. Di dalam saldo rekening tersebut terdapat saldo awal pembukaan rekening, saldo sisa kas tahun lalu, jasa bunga, biaya administrasi bank serta uang dari dana lain selain BOS yang masuk ke dalam rekening yang sama. 5.3.1.1.6. Piutang Pajak Daerah Piutang pajak adalah hak Pemerintah Daerah atas pendapatan pajak tahun berkenaan, yang belum dibayar oleh Wajib Pajak bersangkutan. Piutang pajak termasuk akun dalam neraca yang disajikan kembali

83

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

(direstatement). Berikut piutang pajak daerah per 31 Desember 2015 dan perbandingannya dengan tahun 2014: Piutang Pajak 1 Pajak hotel 2 Pajak hiburan 3 Pajak reklame 4 Pajak parkir 5 Pajak air tanah 6 Pajak restoran 7 Pajak Bumi dan Bangunan P2

Jumlah Piutang Pajak

31 Desember 2015 450.000,00 715.000,00 71.385.500,00 615.000,00 1.525.000,00 8.471.000,00 18.570.152.547,00 18.653.314.047,00

31 Desember 2014 (restatment) 250.000,00 1.252.000,00 94.760.084,00 850.000,00 3.081.100,00 7.465.000,00 17.158.543.820,00 17.266.202.004,00

Penjelasan Piutang Pajak Tahun 2015 sebagai berikut: a. Piutang pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran dan pajak parkir, penghitungannya didasarkan pada kekurangan pembayaran pajak atas SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) yang telah disampaikan oleh wajib pajak dalam tahun anggaran 2015. Berikut rincian terhadap piutang pajak dimaksud: 1) Piutang pajak hotel sebesar Rp450.000,00 merupakan piutang untuk 1(satu) wajib pajak. 2) Piutang pajak hiburan sebesar Rp715.000,00 terdiri dari piutang untuk 3 (tiga) wajib pajak meliputi cafe, tempat karaoke, dan panti pijat. 3) Piutang pajak restoran sebesar Rp8.471.000,00 terdiri dari piutang untuk 16 (enam belas) wajib pajak meliputi rumah makan dan cafe. 4) Piutang pajak parkir sebesar Rp615.000,00 terdiri dari piutang untuk 7(tujuh) wajib pajak. b. Piutang pajak reklame dan pajak air tanah penghitungan piutang didasarkan pada kekurangan pembayaran pajak atas SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) yang telah diterbitkan. 1) Piutang pajak reklame sebesar Rp71.385.500,00 merupakan piutang dari 5(lima) wajib pajak. 2) Piutang pajak air tanah sebesar Rp1.525.000,00 merupakan piutang dari10(sepuluh) wajib pajak yang terdiri dari SPBU, Perseroan Terbatas, Bengkel, dan Cucian Motor.

84

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

c. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan P2 pada tabel di atas berasal dari SPPT PBB masa pajak Tahun 2015 yang belum dibayar oleh Wajib Pajak dan koreksi atas piutang PBB tahun 2014 yang semula Rp2.955.950.646,00

(hasil

audit

BPK

RI)

menjadi

Rp2.948.502.992,00. Terdapat selisih Rp7.447.654,00 dikarenakan ada perubahan baku ketetapan PBB Tahun 2014. Perhitungan saldo piutang PBB P2 per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut : Piutang PBB P-2 Piutang PBB per 31 Desember 2014 (audited) Koreksi Baku Penetapan 2014 Piutang PBB per 31 Desember 2014 Baku Penetapan 2015 Pembayaran Piutang di tahun 2015

31 Desember 2015(Rp) 17.367.928.565,00 (7.447.654,00) 17.360.480.911,00 20.071.176.670,00 37.431.657.581,00 (18.861.505.034,00) Jumlah 18.570.152.547,00

Secara terperinci, piutang PBB-P2 berdasarkan tahun pajak terlihat dalam tabel berikut : Piutang per 31 Des 2015 Tahun:

Penerimaan

Piutang per 31 Des 2015

Bruto (Rp) 20.071.176.670,00

Piutang 18.222.792.604,00

stlh dikurangi penerimaan piut

2015 2014

2.948.502.992,00

334.782.814,00

2.613.720.178,00

2013

4.100.346.308,00

285.813.403,00

3.814.532.905,00

2012

2.565.269.492,00

10.169.093,00

2.555.100.399,00

2011

2.238.265.347,00

2.636.470,00

2010 2009 2008

1.656.534.088,00 1.182.805.029,00 767.420.190,00

1.644.415,00 693.889,00 815.483,00

2.235.628.877,00 1.654.889.673,00 1.182.111.140,00 766.604.707,00

2007

441.458.076,00

532.405,00

2006

501.637.762,00

561.494,00

501.076.268,00

2005

262.892.549,00

556.440,00

2004 2003

256.446.351,00 292.026.876,00

282.579,00

262.336.109,00 256.163.772,00

175.988,00

291.850.888,00

2002

146.875.851,00

47.957,00 18.861.505.034,00

146.827.894,00 18.570.152.547,00

37.431.657.581,00

1.848.384.066,00

440.925.671,00

Piutang PBB P2 yang dialihkan sebagai pajak daerah berdasarkan Berita Acara Serah Terima Data Piutang PBB-P2 dan Aset Sitaan Nomor BA013/WPJ.10/KP.14/2013 Nomor 973/138/2013 tanggal 31 Januari 2013 adalah sebesar Rp10.582.956.586,00 (sepuluh milyar lima ratus delapan

85

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

puluh dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) merupakan nilai piutang bruto untuk tahun pajak 2002 sampai dengan tahun 2012. Pemerintah Kabupaten Batang telah berusaha melakukan penelusuran atas piutang PBB P2 dari pelimpahan pusat, namun hasilnya belum optimal. Hasil penelusuran piutang PBB P2 per 31 Desember 2015 baru mencapai 5,97% dari nilai piutang yang perlu ditelusuri.

Penjelasan Piutang Pajak Tahun 2014 sebagai berikut : Piutang

pajak

tahun

Rp17.266.202.004,00.

2014

Sedangkan

dalam

neraca

berdasarkan

adalah

hasil

sebesar

audit

Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia tahun 2014, nilai piutang pajak

tahun 2014 sebesar Rp17.392.097.665 sehingga mengalami

penurunan

Rp125.895.661,00. Penurunan nilai piutang pajak tersebut

dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini :

Piutang Pajak Hotel

31 Des 2014

31 Des 2014

Restatment (Rp)

Audited (Rp)

250.000,00

Selisih (Rp)

250.000,00

-

Pajak Hiburan

1.252.000,00

1.552.000,00

Pajak Reklame

94.760.084,00

10.971.000,00

7.465.000,00

7.465.000,00

-

850.000,00

850.000,00

-

3.081.100,00

3.081.100,00

-

17.158.543.820,00

17.367.928.565,00

(209.384.745,00)

17.266.202.004,00

17.392.097.665,00

(125.895.661,00)

Pajak Restoran Pajak Parkir Pajak Air Tanah Pajak Bumi dan Bangunan P2

a.

(300.000,00) 83.789.084,00

Nilai piutang pajak hotel sebesar Rp0,00 dalam neraca restatement maupun hasil audit BPK RI tahun 2014.

b.

Untuk piutang pajak hiburan, nilai restatement neraca 2014 lebih rendah Rp300.000,00 dibandingkan dengan neraca audited karena terdapat 1(satu) obyek pajak hiburan yaitu pajak karaoke pangkalan truk penundaan yang pada tanggal 23 Desember 2014 telah disetorkan ke Kas Daerah namun masih tercatat sebagai piutang tahun 2014. Setoran ini telah masuk sebagai pendapatan tahun 2014.

86

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

(Berdasarkan Nota Dinas dari Kasi Penetapan

dan Penagihan

Bidang Dana Perimbangan dan Pajak Daerah Lainnya). c.

Untuk Piutang Pajak Reklame, nilai restatement neraca 2014 lebih tinggi Rp83.789.084,00 dibandingkan dengan neraca audited karena setelah dilakukan inventarisasi dan cek di lapangan terdapat koreksi sebagai berikut : (berdasarkan Nota Dinas dari dari Kasi Penetapan dan Penagihan Bidang Dana Perimbangan dan Pajak Daerah Lainnya)

Koreksi Ketetapan Pajak Reklame thn 2014 Koreksi Tambah Ketetapan pajak Pendapatan Tahun 2015 (bukan sbg piutang thn 2014) Koreksi Tambah Ketetapan pajak netto Restatement Piutang thn 2014 (pada neraca audited 2014 tercatat sbg piutang ) Jumlah

d.

(Rp) 172.642.000,00 (83.496.250,00) 89.145.750,00 (5.356.666,00) 83.789.084,00

Untuk nilai Piutang Pajak Bumi dan Bangunan, nilai restatement neraca 2014 lebih rendah Rp209.384.745,00 dibandingkan dengan neraca audited karena berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Bidang BPHTB dan PBB disebutkan : - setoran tanggal 28 Desember 2013 sd 31 Desember 2013 sebesar Rp201.937.091,00 masih tercatat sebagai piutang thn 2013 sehingga harus dilakukan koreksi kurang atas nilai piutang tahun 2013. - Adanya koreksi baku penetapan ke baku akhir setelah adanya proses pengajuan permohonan perubahan ketetapan PBB tahun 2014 sebesar Rp7.447.654,00

5.3.1.1.7. Piutang Retribusi Daerah Akun piutang retribusi menggambarkan hak Pemerintah Daerah dari pengenaan retribusi daerah yang sampai dengan 31 Desember 2015 belum diterima pembayarannya, dengan rincian berdasarkan SKPD sebagai berikut:

87

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

Piutang Retribusi:

31 Desember 2015(Rp)

31 Desember 2014(Rp) Restatment

Bagian Tata Pemerintahan

180.000.000,00

-

Dinas Kesehatan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Dishubkominfo

1.541.179.150,00 452.366.580,00 774.562.100,00 -

1.132.078.433,00 374.441.020,00 653.106.200,00 286.223.620,00

Jumlah

2.948.107.830,00

2.445.849.273,00

Piutang retribusi tersebut di atas merupakan piutang lancar dengan umur piutang tidak lebih dari satu tahun. Penjelasan untuk piutang retribusi tahun 2015 masing-masing SKPD tersebut di atas adalah sebagai berikut : a. Piutang retribusi pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Batang berasal dari :

Piutang Retribusi Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab.Batang Piutang sewa pemanfaatan tanah aset Pemerintah Kabupaten Batang yang terletak di Blok Sigandu Desa Klidang Lor Kecamatan Batang untuk digunakan sebagai stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN) dan fasilitas pendukung lainnya Jumlah

31 Desember 2015(Rp)

180.000.000,00

180.000.000,00

Berdasarkan Surat Perjanjian Sewa antara Pemerintah Kabupaten Batang dengan PT. Putra Juwana Sejahtera Nomor 593.3/0319/2012 dan Nomor 006/PJS/11/2012 bahwa perjanjian sewa selama 5 tahun dapat diperpanjang sampai 6 (enam) kali. Cara pembayaran sewa 50% dari Rp360.000.000,00 atau Rp180.000.000,00 dibayar tahun pertama dan sisanya Rp180.000.000,00 dibayar pada tahun ketiga.

b. Piutang retribusi Dinas Kesehatan

sebesar Rp1.541.179.150,00

terdiri dari :

Piutang Retribusi Dinas Kesehatan Piutang Jamkesda Piutang JKN Non Kapitasi Jumlah

31 Desember 2015 (Rp) 77.908.650,00 1.463.270.500,00 1.541.179.150,00

88

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

Piutang dana JKN pada Dinas Kesehatan merupakan klaim JKN Non Kapitasi Puskesmas kepada BPJS tahun 2015 yang belum diterima pembayarannya sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp1.463.270.500,00 dengan rincian sebagai berikut: Total Klaim

Nama FKTP

Klaim y ang Terealisasi

Piutang (Klaim y ang Blm Terealisasi )

Wonotunggal

107,292,000.00

50,735,000.00

56,557,000.00

Bandar I Bandar II

501,362,500.00 105,924,500.00

171,003,000.00 68,718,000.00

330,359,500.00

Blado I Blado II

190,410,000.00 67,905,000.00

124,072,500.00 43,297,500.00

Reban

131,972,500.00

91,737,500.00

24,607,500.00 40,235,000.00

Bawang Tersono

335,485,000.00 106,595,000.00

196,495,000.00 45,000,000.00

138,990,000.00 61,595,000.00

Gringsing I Gringsing II

209,794,000.00 33,125,000.00

130,671,000.00 23,525,000.00

79,123,000.00

Limp ung

332,110,000.00

214,515,000.00

9,600,000.00 117,595,000.00

Bany up utih Subah

39,150,000.00 330,166,000.00

29,550,000.00 171,156,000.00

9,600,000.00 159,010,000.00

Pecalungan Tulis

82,447,500.00 164,654,500.00

44,233,000.00 91,269,500.00

38,214,500.00

Kandeman Batang I

109,285,000.00 51,785,000.00

47,000,000.00 38,460,000.00

53,750,000.00

27,625,000.00

71,389,500.00 111,720,000.00

49,305,500.00 29,970,000.00

65,688,000.00

50,402,000.00

81,750,000.00 15,286,000.00

3,202,011,000.00

1,738,740,500.00

1,463,270,500.00

Batang II Batang III Batang IV Warungasem

37,206,500.00 66,337,500.00

73,385,000.00 62,285,000.00 13,325,000.00 26,125,000.00 22,084,000.00

c. Dinas Kelautan dan Perikanan Piutang retribusi Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan retribusi pelelangan ikan pada TPI Klidang Lor 1 dan TPI Klidang Lor 2 mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2015. Sesuai Perda Retribusi Jasa Usaha perhitungan retribusi TPI adalah sebesar 2% per hari dari total raman (hasil pelelangan ikan). Rincian dari Piutang Retribusi TPI sebagai berikut:

Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 2015

TPI Klidang Lor 1 (Rp) 7.362.000,00 121.874.000,00 412.000,00 24.787.000,00 14.398.000,00 15.574.320,00

TPI Klidang Lor 1 (Rp) 33.029.120,00 32.394.000,00 85.679.400,00 40.899.400,00 13.606.100,00 62.351.240,00

Jumlah (Rp) 40.391.120,00 154.268.000,00 86.091.400,00 65.686.400,00 28.004.100,00 77.925.560,00

184.407.320,00

267.959.260,00

452.366.580,00

89

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

d. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi. Piutang retribusi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sebesar Rp774.562.100,00 terdiri dari: 1). Piutang sewa lahan pasar sebesar Rp161.043.700,00 dan

2). piutang sewa kios pasar

Warungasem dan Sambong sebesar Rp613.518.400,00. 1) Berikut

rincian

piutang

sewa

lahan

pasar

sebesar

Rp161.043.700,00 Pasar

No 1 2 3 4 5 6 7 8

Warungasem Bandar Subah Plelen Limpung Tersono Bawang Batang

Jumlah

2) Berikut

Piutang

Realisasi Kartu Tanda Bukti Pembayaran (Rp) Sewa Lahan 5.489.000,00 6.900.000,00 8.600.000,00 47.772.000,00 18.746.000,00 41.556.000,00 720.000,00 11.160.000,00 38.188.800,00 82.992.000,00 7.932.000,00 10.716.000,00 15.000.000,00 31.668.000,00 2.148.500,00 25.104.000,00 257.868.000,00 96.824.300,00

rincian

piutang

sewa

kios

(Rp) 1.411.000,00 39.172.000,00 22.810.000,00 10.440.000,00 44.803.200,00 2.784.000,00 16.668.000,00 22.955.500,00 161.043.700,00

pasar

sebesar

Rp613.518.400,00: Piutang Pasar

Tahun

1

Warungasem

2007 2009 2012 2014

2

Sambong

No

(Rp) 28.210.000,00 20.312.000,00 10.520.000,00 163.053.800,00 222.095.800,00 391.422.600,00

Jumlah 2012

613.518.400,00

Jumlah

Piutang sewa kios di atas merupakan reklasifikasi dari Aset Lainnnya-Tagihan

penjualan

kios

karena

berdasarkan

pemeriksaan BPK RI tahun 2013 direkomendasikan agar dilakukan perubahan perjanjian penjualan kios menjadi perjanjian sewa menyewa.

Penjelasan untuk piutang retribusi tahun 2014 adalah sebagai berikut : Piutang retribusi tahun 2014 dalam neraca restatment adalah sebesar Rp2.445.849.273,00 Sedangkan berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa

90

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

Keuangan (BPK) Republik Indonesia tahun 2014, nilai piutang retribusi tahun 2014 sebesar Rp7.863.467.403,00 sehingga mengalami penurunan sebesar (Rp5.417.618.130,00). Penurunan nilai piutang retribusi tersebut dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini :

PiutangRetribusi Bag.Tata Pemerintahan Dinas Kesehatan Dinas Kelautan dan Perikanan RSUD

31 Des 2014 Restatement (Rp) 1.132.078.433,00 374.441.020,00

31 Des 2014 Audited (Rp) 180.000.000,00 49.870.433,00 374.441.020,00

(180.000.000,00) 1.082.208.000,00 -

-

6.972.932.330,00

(6.972.932.330,00)

Disperindagkop

653.106.200,00

-

Dinas Perhub Komunikasi dan Informatika

286.223.620,00

286.223.620,00

2.445.849.273,00

7.863.467.403,00

1)

Selisih (Rp )

653.106.200,00 -

(5.417.618.130,00)

Berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Lahan dengan tarif sebesar Rp360.000.000,00 selama 5 (lima) tahun yaitu mulai tahun 2012 sampai dengan 2017 dibayar 2 kali yaitu pada saat perjanjian (thn 2012) dan tahun ke tiga ( thn 2015). Sehingga seharusnya pada tahun 2014, belum disajikan piutang retribusi pada Bagian Tata Pemerintahan.

2)

Dinas Kesehatan : Pendapatan JKN Non Kapitasi Puskesmas tercatat dalam akun Pendapatan Retribusi. Sehingga piutang atas pendapatan tersebut sebesar Rp1.082.208.000 dicatat ke dalam akun Piutang Retribusi yang semula tercatat ke dalam akun Piutang lain-lain.

3)

RSUD : Pendapatan BLUD RSUD tercatat dalam akun Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Sehingga piutang atas pendapatan tersebut yang semula tercatat ke dalam Piutang Retribusi direklasifikasi ke dalam Piutang Lain-Lain.

4)

Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi : Tagihan penjualan angsuran-penjualan kios dalam neraca 2015 telah tercatat ke dalam piutang retribusi. Sehingga untuk tahun 2014 seharusnya tercatat pula ke dalam Piutang Retribusi yang semula tercatat ke dalam akun aset lainnya.

91

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

5.3.1.1.8. Penyisihan Piutang Tak Tertagih Penyisihan piutang dilakukan agar aset berupa piutang terjaga sehingga nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Berikut Tabel Piutang Daerah beserta Penyisihan Piutangnya: Piutang per 31 Des 2015 Bruto (Rp)

Piutang

Penyisihan Piutang Piutang per 31 Des 2015 Tak tertagih

Netto (Rp)

Pajak Hotel

450.000,00

2.250,00

447.750,00

Pajak Hiburan

715.000,00

36.350,00

678.650,00

Pajak Reklame

71.385.500,00

356.927,50

71.028.572,50

Pajak Restoran

8.471.000,00

170.605,00

8.300.395,00

Pajak Parkir

615.000,00

61.500,00

553.500,00

1.525.000,00

45.150,00

1.479.850,00

Pajak Bumi dan Bangunan P2 Piutang Modal Kerja PNS Piutang Retribusi Dinas Kesehatan Piutang Retribusi RSUD

18.570.152.547,00

8.550.217.988,63

10.019.934.558,37

37.873.261,00

37.873.261,00

-

1.541.179.150,00

7.705.895,75

1.533.473.254,25

18.747.837.825,00

46.857.987,49

18.700.979.837,51

Piutang Retribusi Tata Pemerintahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Piutang Retribusi Dinas Kelautan dan Perikanan

180.000.000,00

18.000.000,00

162.000.000,00

774.562.100,00

208.360.748,50

566.201.351,50

452.366.580,00

170.329.497,80

282.037.082,20

40.387.132.963,00

9.040.018.161,67

31.347.114.801,33

Pajak Air Tanah

5.3.1.1.9. Belanja Di Bayar Dimuka Belanja Dibayar Dimuka berada pada SKPD berikut ini : Belanja Dibayar Dimuka

31 Desember 2015(Rp)

31 Desember 2014(Rp) Restatment

DPPKAD Kecamatan Kandeman

Jumlah

374.462.200,00

-

22.500.000,00

22.500.000,00

396.962.200,00

22.500.000,00

92

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

Penjelasan tabel di atas adalah sebagai berikut : a. DPPKAD Belanja di bayar dimuka merupakan pembayaran premi asuransi Barang Milik Daerah Tahun 2015. Total pembayaran premi sebesar Rp898.709.281,00 untuk jangka waktu dari 22 Juni 2015 sampai dengan 22 Juni 2016. Dari nilai premi asuransi tersebut, yang menjadi beban jasa tahun 2015 adalah sebesar Rp524.247.081,00

sisanya

merupakan belanja dibayar dimuka yaitu sebesar Rp374.462.200,00. b. Kecamatan Kandeman Kecamatan Kandeman telah membayar lunas sewa

rumah dinas

sebesar Rp15.000.000,00 dan gedung kantor sebesar Rp15.000.000,00 . Jangka waktu sewa selama 1 ( satu) tahun mulai bulan Oktober 2015 sampai dengan September 2016. Sehingga beban jasa tahun 2015 adalah sebesar Rp7.500.000,00, sedangkan sisanya sebesar Rp22.500.000,00 merupakan belanja dibayar dimuka. Pada neraca hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tahun 2014, akun ini belum ada.

5.3.1.1.10. Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.07/2016 Tentang Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2011, Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, masih terdapat Piutang Dana Perimbangan-Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan

Pemerintah

Kabupaten

Batang

seluruhnya

sebesar

Rp2.150.283.216,00.

5.3.1.1.11. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Merupakan piutang dana bagi hasil dari propinsi (piutang bagi hasil PKB dan BBNKB) yang belum dibayarkan pada tahun 2015 namun belum bisa dicantumkan dalam Neraca karena belum ada SK Gubernur yang menjadi dasar pencatatan piutangnya.

93

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

5.3.1.1.12. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Tuntutan ganti rugi adalah ganti rugi yang seharusnya diterima Pemerintah Kabupaten Batang pada Tahun 2015. Bagian lancar tuntutan ganti rugi sebesar Rp47.272.728,00 merupakan piutang kepada Sdr. Muhammad Teguh Prajatna sesuai Keputusan Bupati Batang Nomor 950/271/2006 tentang Pembebanan Kerugian Daerah atas nama Sdr. Muhammad Teguh Prajatna. Berdasarkan Keputusan Bupati Batang tersebut, yang bersangkutan harus mengangsur Rp800.000,00 setiap bulannya. Akan tetapi sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 belum ada setoran yang masuk ke kas daerah. Baru pada tahun 2015, Sdr. Muhammad Teguh Prajatna mengangsur sebesar Rp727.272,00. Berikut tabel perhitungan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi : Bagian Lancar TGR Bagian Lancar Thn 2014 ( Audited) (dari thn 2011 sd 2014) Bagian Lancar di th 2015

31 De se mbe r 2015(Rp) 38.400.000,00 9.600.000,00 48.000.000,00 (727.272,00) 47.272.728,00

Jumlah Angsuran thn 2015 Jumlah Bagian lancar sd tahun 2015

5.3.1.1.13. Piutang Lainnya Akun piutang lain-lain menggambarkan hak Pemerintah Daerah dari piutang selain piutang pajak, piutang retribusi, dan bagian lancar tuntutan ganti rugi yang sampai dengan 31 Desember 2015 belum diterima pembayarannya, dengan rincian sebagai berikut:

31 Desember 2015 (Rp)

Piutang Lainnya Piutang BLUD RSUD Piutang Pinjaman Modal PNS Jumlah

31 Desember 2014 (Rp) Restatment

18.747.837.825,00

6.972.932.330,00

37.873.261,00 18.785.711.086,00

37.873.261,00 7.010.805.591,00

a. Piutang BLUD RSUD sebesar Rp18.747.837.825,00 terdiri dari : Piutang BLUD RSUD BPJS PT.Primatex Jamkesda Jumlah

31 Desember 2015 (Rp) 7.941.256.746 31.452.705 10.775.128.374,00 18.747.837.825,00

94

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

b. Piutang Pinjaman Modal PNS Piutang tersebut merupakan jumlah piutang untuk 5 (lima) orang, yang pada tahun 2015 semuanya belum mengangsur ke Kas Daerah.

Nama

Saldo Piutang

Angsuran

Saldo Piutang

Per 1 Januari 2015

Piutang

Per 31 Desember 2015

Didik Teguh Raharjo

10.375.000,00

10.375.000,00

Eko Saputro

7.975.000,00

7.975.000,00

Bunari Sishandoyo

1.648.100,00

1.648.100,00

Very Dwi Ariyanto

8.969.261,00

8.969.261,00

Munawir

8.905.900,00

8.905.900,00

37.873.261,00

-

37.873.261,00

5.3.1.1.14. Persediaan Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barangbarang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Satuan Kerja. Rincian saldo persediaan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Persediaan 1 2 3 4 5 6

Persediaan ATK/Pakai Habis Persediaan Obat-obatan medis Persediaan Obat-obatan ternak Persediaan Rumah tangga Persediaan Benda Berharga Persediaan Lainnya

31 Desember 2015 (Rp)

31 Desember 2014 (Rp)

491.778.546,00 9.721.337.766,00 1.209.900,00 114.127.650,00 282.493.941,00 18.582.917.727,48

361.605.355,00 8.734.816.536,20

29.193.865.530,48

18.422.941.286,21

20.513.450,00 315.942.667,00 8.990.063.278,01

95

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

Persediaan dinilai berdasarkan hasil perhitungan fisik (stock opname) terhadap persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir dan/atau nilai wajar yang ditetapkan oleh pengurus barang masingmasing SKPD. Berikut penjelasan dari masing-masing akun persediaan: a. Persediaan Alat Tulis Kantor Rincian Saldo Persediaan ATK sebesar Rp491.778.546,00 berada di SKPD dengan rincian terlampir dalam Lampiran 6. b. Persediaan Obat-Obatan Medis Saldo persediaan obat-obatan medis yang disajikan di Neraca Per 31 Desember 2015 sebesar Rp9.721.337.766,00 berada pada SKPD sebagai berikut: Obat-Obatan Medis 1 Dinas Kesehatan 2 Rumah Sakit Umum Daerah 3 Badan Pemberdayaan Peremp dan KB

31 Desember 2015 (Rp) 4.397.200.590,00 4.898.750.465,00 425.386.711,00

31 Desember 2014 (Rp) 5.420.891.710,20 2.814.248.904,00 499.675.922,00

9.721.337.766,00

8.734.816.536,20

c. Persediaan obat-obatan ternak. Terdapat saldo persediaan obat-obatan ternak sebesar Rp1.209.900,00 pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan. d. Persediaan Rumah Tangga Saldo persediaan rumah tangga yang disajikan di Neraca Daerah Per 31 Desember 2015 sebesar Rp114.127.650,00 dengan rincian sebagai berikut: Persediaan Rumah Tangga 1 RSUD 2 Dinas Kesehatan 3 DPPKAD 4 Kantor Kesbangpollinmas 5

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

31 Desember 2015 (Rp)

31 Desember 2014 (Rp)

105,265,100.00 902,500.00

11,578,350.00 6,769,100.00

-

68,500.00

210,000.00

6 Dinas Cipta Karya, TRK

3,245,000.00

-

7 Dinas Perhub, Komunikasi dan Informatika 8 Kecamatan Bandar

3,197,650.00

1,589,500.00

611,000.00 274,500.00 360,900.00 61,000.00 114,127,650.00

382,000.00 126,000.00

9 Kecamatan Warungasem

10 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 11 Dinas Kehutanan dan Perkebunan

20,513,450.00

96

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

e. Persediaan Benda Berharga Saldo persediaan benda berharga yang disajikan di Neraca Daerah Per 31 Desember 2015 sebesar Rp282.493.941,00 dengan rincian sebagai berikut: Persediaan Benda Berharga

31 Desember 2015 (Rp)

31 Desember 2014 (Rp)

1 DPPKAD 2 Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi

285,000.00 69,736,500.00

80,691,410.00

3 Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika

207,912,441.00

220,431,257.00

4,560,000.00

14,820,000.00

282,493,941.00

315,942,667.00

4 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Persediaan benda berharga sebagaimana tersebut di atas adalah berupa materai (DPPKAD), karcis pasar (Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi); plat uji, buku uji, karcis parkir, karcis TPR, sticker tanda samping, dan kartu pas (untuk Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika); dan karcis masuk untuk Daya Tarik Wisata (untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata). f. Persediaan Lainnya Saldo persediaan lainnya disajikan di Neraca Daerah per 31 Desember 2015 sebesar Rp18.582.917.727,48. Nilai persediaan lainnya tersebut belum termasuk nilai persediaan barang yang diserahkan

kepada

masyarakat di SKPD yang belum dicatat dan belum diserahkan kepada masyarakat karena belum berbadan hukum.

Berada pada

SKPD sebagai berikut:

97

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

31 Desember 2015 (Rp) 8.123.665.482,18 5.504.060.170,30

31 Desember 2014 (Rp) 1.102.844.184,36 5.731.248.946,65

3 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

25.522.300,00

2.800.000,00

4 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 5 Bapeluh dan Ketahanan Pangan

18.986.000,00

600.569.647,00

154.699.625,00

104.804.000,00

6 Dinas Kelautan dan Perikanan 7 Dinas Kependudukan dan Capil

658.615.340,00 528.496.210,00

1.447.796.500,00 -

8 Dinas Kehutanan dan Perkebunan

484.144.900,00

-

9 Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB 10 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan 11 Kantor Perpustakaan dan Arsip

324.200,00

-

3.034.803.500,00

-

30.000.000,00

-

19.600.000,00

-

18.582.917.727,48

8.990.063.278,01

Persediaan Lainnya 1 Dinas Bina Marga dan SDA 2 Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan

12 Sekretariat DPRD

Berikut penjelasan rinci dari tabel di atas: a) Dinas Bina Marga dan SDA Persediaan lainnya di Dinas Bina Marga dan SDA seluruhnya senilai Rp8.123.665.482,18 terdiri dari : - kawat bronjong untuk membuat tanggul-tanggul pengaman sebagai cadangan jika terjadi bencana senilai Rp83.419.875,00 - sisa

persediaan

aspal

jalan

desa

tahun

2014

senilai

Rp82.850.000,20. - Aspal Bidang Prasarana Jalan Kabupaten tahun 2015 senilai Rp1.376.165.362,52 - Aspal Bidang Prasarana Jalan Desa tahun 2015 sebesar Rp6.581.230.244,46. b) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Persediaan lainnya di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan adalah berupa

pembelian kawat bronjong untuk

penanganan bencana alam, rehab kantor dan penataan lingkungan,

98

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

sarana dan prasarana air bersih, pengadaan pipa, paving dan dokumen konsultan perencanaan air bersih yang akan dihibahkan seluruhnya senilai Rp5.504.060.170,00 c) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Persediaan lainnya di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp25.522.300,00 adalah berupa peralatan berbagai kursus yang telah dipakai akan tetapi kondisi barang masih baik dan akan dipergunakan kembali. d) Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Persediaan lainnya di Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp18.986.000,00 adalah berupa mesin jahit dan mesin obras yang akan diserahkan ke masyarakat. e) Bapeluh dan Ketahanan Pangan. Persediaan lainnya di Bapeluh dan Ketahanan Pangan sebesar Rp154.699.625,00 adalah berupa gabah kering sejumlah 15,2 ton senilai Rp104.804.000,00 dan gabah Tahun Anggaran 2015 sebesar 6.675 kg senilai Rp49.895.625,00. f) Dinas Kelautan dan Perikanan Persediaan lainnya di Dinas Kelautan dan Perikanan adalah berupa jalan produksi, pembangunan pagar PPI Klidang Lor dan pengadaan

alat-alat

pengolahan

seluruhnya

senilai

Rp658.615.340,00. g) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persediaan lainnya di Dinas Kependudukan dan Capil

adalah

berupa barang cetakan seluruhnya senilai Rp528.496.210,00. h) Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Persediaan lainnya di Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah berupa barang-barang yang seharusnya dihibahkan ke kelompok tani

namun

belum

dapat

diserahterimakan

senilai

Rp484.144.900,00. i) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB. Persediaan lainnya di Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB adalah berupa alat kontrasepsi dan non kontrasepsi senilai Rp324.200,00.

99

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

j) Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan. Persediaan lainnya pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan senilai Rp3.034.803.500,00 berupa alat-lat pertanian dan bibit tanaman yang akan diserahkan ke masyarakat. k) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah. Persediaan lainnya di Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah berupa 900 eksemplar buku yang akan diserahkan ke Perpustakaan Desa senilai Rp30.000.000,00. l) Sekretariat DPRD Persediaan lainnya di Sekretariat DPRD adalah berupa plakat kenangan DPRD sejumlah 49 buah senilai Rp19.600.000,00.

5.3.1.2. INVESTASI JANGKA PANJANG Saldo Investasi Jangka Panjang merupakan saldo penempatan Dana Pemerintah Kabupaten Batang dengan umur lebih dari satu tahun Per 31 Desember 2015 dengan rincian: Investasi Jangka Panjang 1 Investasi Non Permanen 2 Investasi Permanen

31 Desember 2015 (Rp)

31 Desember 2014 (Rp)

104.000.000,00

104.000.000,00

80.672.727.253,01

73.842.138.472,93

80.776.727.253,01

73.946.138.472,93

5.3.1.2.1. Investasi non permanen adalah investasi yang bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali, seperti pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang, yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dan dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat, seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah. Per 31 Desember 2015 investasi non permanen Pemerintah Kabupaten Batang (dalam hal ini dana bergulir) sebesar Rp104.000.000 dengan rincian sebagai berikut :

100

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

Modal Bergulir 1 Modal Bergulir Pengembangan Usaha Ternak 2 Modal Bergulir Gaduhan Sapi

31 Desember 2015 (Rp)

31 Desember 2013 (Rp)

32.000.000,00

32.000.000,00

72.000.000,00

72.000.000,00

104.000.000,00

104.000.000,00

Modal bergulir sebesar Rp104.000.000,00 di atas telah dikategorikan macet namun belum diusulkan penghapusan berada pada kelompok tani sebagai berikut :

No 1 2 3 4

Desa Desa Desa Desa

De sa/Ke camatan Padomasan, Kec.Reban Sodong, Kec.Wonotunggal Wonodadi, Kec.Bandar Plosowangi, Kec.Tersono

Ke lompok Tani Gapoktan Tani Jaya Ngudi Makmur Dadi Makmur Dadi Mulyo

Tunggakan (Rp) 32.000.000 36.000.000 13.000.000 23.000.000 104.000.000

Sedangkan dana bergulir yang sudah diusulkan penghapusannya oleh Pemerintah Kabupaten Batang ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan adalah sebesar Rp2.547.214.950,00 dengan rincian sebagai berikut : Modal Bergulir 1 Modal Bergulir Penanaman Bibit 2

Modal Bergulir Pengembangan Usaha Ternak

3 Modal Bergulir Gaduhan Sapi

Benar-benar tdk dapat ditagih

Diragukan dapat ditagih

1.074.460.000,00

99.200.000,00

460.560.350,00

458.652.600,00

142.554.000,00

300.268.000,00

4 Modal Bergulir Gaduhan Kambing

11.520.000,00 1.677.574.350,00

869.640.600,00

5.3.1.2.2. Investasi Permanen Saldo investasi permanen merupakan penempatan dana Pemerintah Kabupaten Batang dalam bentuk penyertaan modal pemerintah daerah yang bersifat permanen. Investasi tersebut dicatat dengan menggunakan metode ekuitas (equity method) karena kepemilikan Pemerintah Kabupaten Batang lebih dari 50% kecuali penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Batang

101

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

pada PT. Bank Jawa Tengah, PT. PRPP Jawa Tengah dan pada Koperasi Batang Cemerlang yang pencatatannya menggunakan metode biaya (cost method). Berikut ini tabel rincian atas investasi permanen Pemerintah Kabupaten Batang atas dasar Laporan Keuangan Perusahaan yang belum diaudit : Investasi Permanen

31 Desember 2015 (Rp)

Penyertaan Pada Perusahaan Daerah

31 Desember 2014 (Rp)

71.393.963.533,29

64.338.595.225,04

Penyertaan Pada BPR/BKK

8.808.763.719,72

9.033.543.247,89

Koperasi Batang Cemerlang

470.000.000,00

470.000.000,00

80.672.727.253,01

73.842.138.472,93

Penjelasan rinci atas penyertaan modal di atas adalah sebagai berikut : 5.3.1.2.2.a Penyertaan Pada Perusahaan Daerah

Penyertaan Pada Perusahaan Daerah meliputi: 31 Desember 2015

31 Desember 2014

Kenaikan / Penurunan

%

15.334.000.000,00

12.922.000.000,00

2.412.000.000,00

18,67

PT BPR Bapera

5.835.758.889,04

5.758.963.181,93

76.795.707,11

1,33

PD.Aneka Usaha

4.285.758.883,00

4.125.845.110,00

159.913.773,00

3,88

45.474.245.761,25

41.067.586.933,11

4.406.658.828,14

10,73

464.200.000,00 71.393.963.533,29

464.200.000,00 64.338.595.225,04

7.055.368.308,25

10,97

Bank Jawa Tengah

PDAM Batang PT PRPP Jumlah

1)

Investasi

pada

PT.

Bank

Jawa

Tengah

bertambah

sebesar

Rp2.412.000.000,00 dari pos pengeluaran Pembiayaan tahun 2015. 2)

Investasi pada PT. BPR Bapera Batang terdiri atas saham dengan prosentasi kepemilikan Pemerintah Daerah Batang sebesar 99,76 persen sedangkan sisanya sebesar 0,24 persen merupakan saham milik PDAM Kabupaten Batang.

3)

PD. Aneka Usaha didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Tingkat II Batang dengan kepemilikan saham oleh Pemerintah Daerah sebesar 100 persen.

4)

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Batang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 1993 dan telah beberapa kali diperbaharui. Terakhir diperbaharui

102

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

dengan Perda Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 22 Juni 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Batang. Investasi pada PDAM tahun 2015 bertambah sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) 5)

PT. Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) Jawa Tengah didirikan bersama-sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Tengah dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1993. Modal yang ditempatkan dan disetor oleh Pemerintah Kabupaten Batang adalah sebesar Rp464.200.000,00 (empat ratus enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).

5.3.1.2.2.b

Penyertaan Modal pada BPR/BKK seluruhnya sebesar Rp8.808.763.719,72 terdiri dari :

Penyertaan Pada BPR/BKK BPR/BKK Batang BKK Bandar Jumlah

31 Desember 2015

Kenaikan / (Penurunan)

31 Desember 2014

7.131.830.874,51

6.907.226.176,83

1.676.932.845,21 8.808.763.719,72

2.126.317.071,06 9.033.543.247,89

%

224.604.697,68 3,2517 (449.384.225,85) -21,13 (224.779.528,17) -2,488

1. PD. BPR-BKK Batang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 tahun 1981, dengan prosentase kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Batang 50,55 persen sedangkan untuk sisanya sebesar 40,45 persen merupakan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 2. PD. BKK Bandar didirikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 4 September 1969, dengan porsi kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Batang sebesar 64,80 persen sedangkan sisanya sebesar 35,20 persen dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Akta Notaris Nomor 187 tanggal 5 Desember 2012 oleh Muh. Mursidi, SH, MKn.

103

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

5.3.1.2.2.c

Penyertaan Modal Pada Koperasi Batang Cemerlang

Investasi pada Koperasi Batang Cemerlang per 31 Desember 2015 sebesar Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) terdiri dari: -

Sebagian tanah seluas 2.000 m2 dari tanah hak pakai dengan sertifikat nomor 4 seluas 65.050 m2 senilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

-

Modal kerja sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Batang tahun 2007.

5.3.1.2.3. AKUMULASI PENYISIHAN INVS JANGKA PANJANG Akumulasi Penyisihan Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Batang dalam hal ini yaitu investasi non permanen berupa modal bergulir sejumlah Rp104.000.000,00 telah dikategorikan macet karena umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun. Sehingga sesuai Peraturan Bupati Batang Nomor 70 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Batang maka dilakukan penyisihan dana bergulir sebesar 100%.

1

Modal Bergulir Modal Bergulir Pengembangan Usaha Ternak

2

Modal Bergulir Gaduhan Sapi

Akumulasi Penyisihan Invs Jangka Panjang

31 Desember 2015 (Rp)

31 Desember 2014 (Rp)

32.000.000,00

32.000.000,00

72.000.000,00

72.000.000,00

(104.000.000,00) -

104.000.000,00

5.3.1.3. ASET TETAP Jumlah pada akun aset tetap sebesar Rp2.683.807.025.144,75 merupakan nilai aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Batang sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 , dengan rincian kelompok aset tetap dan mutasi selama 1 (satu) tahun anggaran sebagai berikut:

Aset tetap

Saldo awal (Rp)

Penambahan (Rp)

Pengurangan (Rp)

Saldo Akhir(Rp)

Tanah Peralatan dan Mesin

588.168.866.704,00 312.800.185.761,05

153.954.579.693,00 74.880.725.117,63

50.349.700.600,00 41.420.143.208,87

691.773.745.797,00

Gedung dan Bangunan

679.575.819.945,47

117.878.634.621,26

53.208.507.150,30

744.245.947.416,43

Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset tetap lainnya Konstruksi dalam

772.532.701.581,93 52.952.824.032,00 25.639.055.338,65

15.902.448.407,98 26.798.232.930,38 19.754.173.428,65

816.812.967.718,60 54.941.751.732,28 29.771.844.810,63

pengerjaan

60.182.714.544,65 28.787.160.630,66 23.886.962.900,63

346.260.767.669,81

2.431.669.453.363,10 459.570.777.507,83 207.433.205.726,18 2.683.807.025.144,75

104

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

Nilai aset tetap per 31 Desember 2015 di atas, telah didukung oleh Kartu Inventaris Barang SKPD. Penambahan nilai aset terdiri atas (1) penambahan aset dari belanja modal; (2) penambahan aset yang berasal dari APBD Provinsi/APBN; (3) penambahan aset dari hibah; (4) penambahan aset dari hasil koreksi aset; (5) penambahan aset tetap dari hasil mutasi antar SKPD; (6) penambahan aset dari bukan belanja modal; (7) penambahan aset dari pindahan antar rekening; dan (8) penambahan aset dari lain-lain. Pengurangan nilai aset terdiri atas (1) penghapusan aset tetap; (2) pengurangan aset karena mutasi antar SKPD; (3) pengurangan aset karena hibah; (4) pengurangan aset karena koreksi akuntansi hasil kodefikasi; (5) pengurangan aset karena rusak berat; (6) pengurangan aset karena extracomptable; (7) pengurangan aset karena pindahan antar rekening dalam SKPD; dan (8) Pengurangan aset karena lain-lain. Rincian masing-masing komponen penambahan dan pengurangan aset tetap tersebut di atas adalah sebagai berikut: 1.

Penambahan aset tetap a)

Penambahan aset tetap dari belanja modal. Penambahan aset tetap dari realisasi belanja modal tahun 2015 dapat dirinci sebagai berikut: Uraian

Realisasi Belanja Modal 2015 (Rp)

1

Tanah

3.296.302.600,00

2

Peralatan dan Mesin

46.780.624.061,00

3

Gedung dan Bangunan

90.831.466.980,00

4

Jalan, Irigasi dan Jaringan

52.066.414.183,00

5

Aset tetap lainnya

461.070.675,00

6 Konstruksi dalam pengerjaan

193.435.878.499,00

Besarnya realisasi belanja modal untuk setiap SKPD dapat dilihat dalam lampiran 3. b)

Penambahan aset tetap Pemerintah Kabupaten Batang dari dana APBD Provinsi/APBN

105

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

Uraian

APBD Provins i /APBN

1

Tanah

2

Peralatan dan Mes in

6.338.862.663,00

3

Gedung dan Bangunan

4

Jalan, Irigasi dan Jaringan

5

Aset tetap lainnya

401.558.730,00 24.437.138.222,00

6 Konstruksi dalam pengerjaan

31.177.559.615,00

Penambahan aset dari dana APBD Provinsi/APBN tersebut menambah aset tetap pada SKPD sebagai berikut: SKPD

APBD Provinsi /APBN

1 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

31.148.189.615,00

3 Badan Penanggulangan Bancana Daerah

29.370.000,00 31.177.559.615,00

c)

Penambahan aset tetap dari Hibah Penambahan aset tetap dari Hibah dapat dirinci pada kelompok aset berikut ini : Uraian

Hibah

1

Tanah

-

2

Peralatan dan Mesin

833.168.278,00

3

Gedung dan Bangunan

993.541.500,00

4

Jalan, Irigasi dan Jaringan

-

5

Aset tetap lainnya

-

6 Konstruksi dalam pengerjaan

1.826.709.778,00

Penambahan tersebut terdapat pada SKPD berikut ini : SKPD

Hibah

1 Badan Penanggulangan Bancana Daerah

56.122.000,00

2 Badan Pemberdayaan Masyarakat

16.550.000,00

3 Dinas Kelautan dan Perikanan 4 Dinas Kesehatan

539.516.378,00 3.140.000,00

5 Dinas Perindustrian Perdag dan Koperasi

985.445.500,00

6 Dishubkominfo

225.935.900,00 1.826.709.778,00

106

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

d)

Penambahan aset tetap dari hasil Koreksi Aset , terdapat pada kelompok aset berikut ini : Uraian

has il koreksi as et

1

Tanah

2

Peralatan dan Mes in

1.622.490.000,00

3

Gedung dan Bangunan

-

4

Jalan, Irigas i dan Jaringan

-

5

As et tetap lainnya

-

1.450.000,00

6 Kons truks i dalam pengerjaan

1.623.940.000,00

Penambahan aset tetap yang berasal dari hasil koreksi aset tetap berada pada SKPD berikut ini : SKPD 1

Dinas Bina Marga dan SDA

2

Dinas Kes ehatan

SK Koreksi Aset 1.622.490.000,00 1.450.000,00 1.623.940.000,00

e)

Penambahan aset tetap dari mutasi antar SKPD terinci pada kelompok aset sebagai berikut: Uraian

Mutasi Antar SKPD

1

Tanah

2

Peralatan dan Mesin

3

Gedung dan Bangunan

4

Jalan, Irigasi dan Jaringan

-

5

Aset tetap lainnya

-

6 Konstruksi dalam pengerjaan

256.000.000,00 10.084.465.028,00 5.653.163.484,65

15.993.628.512,65

Daftar SKPD yang mendapatkan penambahan aset berasal dari mutasi dari SKPD lain sebagai berikut :

107

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

SKPD

Mutasi Dari SKPD

1

Badan Penanggulangan Bancana Daerah

2

Badan Pemberdayaan Masyarakat

3

Badan Kepegawaian Daerah

347.381.176,00

4

Bappeda

114.066.000,00

5

Bupati dan Wakil Bupati

101.250.000,00

6

RSUD

294.631.176,00

7

Inspektorat

522.395.500,00

8

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

229.385.714,00

9

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

172.800.000,00

10

Disprindagkop

551.707.000,00

11

Dishubkominfo

484.982.000,00

12

DPPKAD

1.193.340.814,00

13

Kecamatan Banyuputih

3.344.097.725,00

14

Kecamatan Bawang

189.230.425,21

15

Kecamatan Limpung

446.349.335,00

16

Kecamatan Tersono

349.165.148,00

17

Kecamatan Warungasem

234.042.308,00

18

Kelurahan Sambong

193.027.456,50

19

Bagian Umum

5.928.397.246,94 15.000.000,00

1.282.379.488,00 15.993.628.512,65

f)

Penambahan Aset dari Bukan Belanja Modal terinci pada kelompok aset tetap sebagai berikut: Uraian

Bukan Belanja Modal

1

Tanah

2

Peralatan dan Mesin

1.130.858.047,00

3

Gedung dan Bangunan

2.642.751.637,00

4

Jalan, Irigasi dan Jaringan

277.469.150,00

5

Aset tetap lainnya

600.284.000,00

6 Konstruksi dalam pengerjaan

40.095.000,00

4.691.457.834,00

Penambahan aset dari bukan belanja modal diantaranya karena adanya biaya-biaya yang terkait langsung dengan pengadaan barang namun dalam penganggarannya masih terletak di akun belanja pegawai dan akun belanja barang dan jasa.

108

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

Penambahan aset yang berasal dari bukan belanja modal berada di SKPD berikut ini : SKPD

Bukan Belanja Modal

1

Badan Penanggulangan Bancana Daerah

2

Kantor Perpustakaan dan Arsip

3

Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan

1.073.242.540,00

4

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

318.744.000,00

5

Dinas Kelautan dan Perikanan

6

RSUD

658.617.100,00

7

Dinas Kesehatan

750.955.300,00

8

Disprindagkop

327.965.000,00

9

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

256.684.441,00

10

Dinsosnakertrans

263.875.788,00

11

DPPKAD

12

Kecamatan Warungasem

13

Kelurahan Kasepuhan

28.168.625,00

14

Kelurahan Watesalit

22.597.000,00

184.920.000,00 23.825.890,00

43.831.150,00

27.995.000,00 710.036.000,00

4.691.457.834,00

g)

Penambahan Aset dari Pindahan antar Rekening terinci pada kelompok aset tetap sebagai berikut: Aset dari Pindahan antar Rekening

Uraian 1

Tanah

2

Peralatan dan Mesin

3

Gedung dan Bangunan

4

Jalan, Irigasi dan Jaringan

5

Aset tetap lainnya

2.399.931.130,00 17.584.276.297,00 4.630.968.453,65 -

6 Konstruksi dalam pengerjaan

23.184.401.499,63 47.799.577.380,28

Kelompok aset tersebut

menambah aset tetap pada SKPD

berikut ini :

109

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

SKPD

Mutasi Dari SKPD

Badan Pelaksana Penyuluhan dan 1 Ketahanan Pangan

21.125.000,00

2

Bappeda

3

RSUD

9.878.000,00

4

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

5

Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan ESDM

6

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

7

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

499.189.182,00

8

Dinas Kelautan dan Perikanan

133.495.000,00

9

Dinas Kependudukan dan Capil

13.074.215.797,00 2.475.074.200,00 25.383.198.180,28 -

-

10

Dinas Kesehatan

231.625.000,00

11

Disperindagkop

12

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

13

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

14

DPPKAD

15

Kecamatan Banyuputih

6.000.000,00

16

Kecamatan Limpung

5.300.000,00

17

Kecamatan Pecalungan

18

Kecamatan Tulis

19

Kecamatan Wonotunggal

20

Bagian Umum

21

Bagian Pengendalian Pembangunan

22

Bagian Tata Pemerintahan

1.795.975.000,00 367.458.301,00 2.660.710.720,00 34.989.000,00

60.450.000,00 901.900.000,00 10.250.000,00 104.318.000,00 6.000.000,00 18.426.000,00 47.799.577.380,28

h)

Penambahan Aset dari lain-lain terinci pada kelompok aset tetap sebagai berikut: Uraian

Aset dari lain-lain

1

Tanah

148.739.692.093

2

Peralatan dan Mesin

7.311.365.910,63

3

Gedung dan Bangunan

4

Jalan, Irigasi dan Jaringan

2.806.304.028,00

5

Aset tetap lainnya

3.288.667.733,66

6 Konstruksi dalam pengerjaan

173.434.722,61

702.561.401,00 163.022.025.888,90

110

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

Penambahan aset karena kondisi ini misalnya karena aset yang telah dimiliki SKPD belum tercatat dalam Kartu Inventaris Barang. Penambahan aset yang berasal dari lain-lain berada di SKPD berikut ini: SKPD

2.

Aset dari lain-lain

1

Dinas Bina Marga dan SDA

2

Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan

147.779.692.093,00 856.722.921,61

3

Dinas Kesehatan

949.183.957,00

4

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

5

Dinas Perhubungan

6

Dinas Pendidikan

7

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

129.800.000,00 1.128.100.000,00 11.395.328.792,29 783.198.121,00 163.022.025.884,90

Pengurangan Aset tetap a). Pengurangan aset tetap karena penghapusan di tahun 2015 terinci pada kelompok aset sebagai berikut: Uraian

Penghapusan

1

Tanah

2

Peralatan dan Mesin

3

Gedung dan Bangunan

10.479.334.904,00

4

Jalan, Irigasi dan Jaringan

12.777.568.075,00

5

Aset tetap lainnya

6 Konstruksi dalam pengerjaan

955.584.000,00 2.702.280.459,45

51.308.700,00 26.966.076.138,45

Kelompok aset tersebut mengurangi aset tetap pada SKPD sebagai tercantum dalam lampiran 7. b). Pengurangan aset tetap karena mutasi ke SKPD lain terinci pada kelompok aset sebagai berikut: Uraian

mutasi Antar SKPD

1

Tanah

256.000.000,00

2

Peralatan dan Mesin

3

Gedung dan Bangunan

4

Jalan, Irigasi dan Jaringan

-

5

Aset tetap lainnya

-

10.084.465.028,00 5.653.163.484,65

6 Konstruksi dalam pengerjaan

15.993.628.512,65

111

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

Kelompok aset tersebut mengurangi aset tetap pada SKPD sebagai berikut: SKPD

Mutasi ke SKPD

244.820.500,00

1 Badan Kepegawaian Daerah

1.839.970.250,00

2 Sekretariat DPRD

302.683.500,00

3 Inspektorat

10.783.513.144,65

4 Dinas Cipta Karya dan SDM

7 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

409.225.000,00 189.275.000,00 211.290.300,00

8 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan

395.655.000,00

9 DPPKAD

845.860.890,00

5 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 6 Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi

763.834.928,00

10 Bagian Umum

7.500.000,00

11 Bagian Hukum Jumlah

15.993.628.512,65

c). Pengurangan aset tetap karena hibah terinci pada kelompok aset sebagai berikut: Uraian

HIBAH

1

Tanah

-

2

Peralatan dan Mesin

3

Gedung dan Bangunan

-

4

Jalan, Irigasi dan Jaringan

-

5

Aset tetap lainnya

-

29.700.000,00

6 Konstruksi dalam pengerjaan

29.700.000,00

Kelompok aset tersebut mengurangi aset tetap pada SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB berupa komputer ke SMP 1 Batang, SMP 2 Batang dan SMA Subah. d). Pengurangan aset tetap karena SK Koreksi berada pada kelompok aset berikut ini : Uraian 1

Tanah

2

Peralatan dan Mesin

3

Gedung dan Bangunan

4

Jalan, Irigasi dan Jaringan

5

Aset tetap lainnya

6 Konstruksi dalam pengerjaan

SK Koreksi 571.512.000,00

571.512.000,00

112

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

Kelompok aset tersebut mengurangi aset tetap pada SKPD Dinas Bina Marga dan SDA. e). Pengurangan aset tetap karena rusak berat terinci pada kelompok aset sebagai berikut: Uraian

Rusak be rat

1

Tanah

2

Peralatan dan Mesin

2.216.151.729,00

3

Gedung dan Bangunan

5.282.532.118,00

4

Jalan, Irigasi dan Jaringan

5

Aset tetap lainnya

-

39.451.170,00 1.565.748.175,00

6 Konstruksi dalam pengerjaan

9.103.883.192,00

Kelompok aset tersebut mengurangi aset tetap pada SKPD berikut ini: SKPD 1

Dinas Pendidikan

2

Kecamatan Banyuputih

3

Kecamatan Reban

Aset Rusak Berat 9.057.883.192,00 7.000.000,00 39.000.000,00 9.103.883.192,00

f). Pengurangan aset tetap karena extracountable tahun 2015 terinci pada kelompok aset sebagai berikut: Uraian

1

Tanah

2

Peralatan dan Mesin

3

Gedung dan Bangunan

4

Jalan, Irigasi dan Jaringan

5

Aset tetap lainnya

6 Konstruksi dalam pengerjaan

Extracountable 14.891.773.227,00 9.400.704.857,00 1.140.655.409,00 25.433.133.493,00

113

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

Kelompok aset tersebut mengurangi aset tetap pada SKPD berikut :

SKPD

Extracountable

109.126.600,00

1

Badan Ligkungan Hidup

2

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

22.708.000,00

3

Badan Pemberdayaan Peempuan dan KB

825.000,00

4

Rumah Sakit Umum Daerah

5 6

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan ESDM

7

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

21.052.000,00 77.864.000,00 47.780.000,00

8

Dinas Kelautan dan Perikanan

38.284.900,00

9

Dinas Kesehatan

38.515.000,00

10 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga 11 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

104.638.000,00

22.381.371.964,00 2.452.997.029,00

12 Kecamatan Banyuputih

32.640.000,00

13 Kecamatan Pecalungan

36.575.000,00

14 Kecamatan Reban 15 Kecamatan Wonotunggal 16 Kelurahan Karang Asem Utara 17 Kelurahan Proyonanggan Tengah 18 Kelurahan Proyonanggan Utara

3.245.000,00 16.190.000,00 1.760.000,00 14.000.000,00 2.550.000,00 22.011.000,00

19 Bagian Umum 20 Bagian Pemerintahan Desa

9.000.000,00 25.433.133.493,00

g). Pengurangan aset tetap karena pindahan antar rekening tahun 2015 terinci pada kelompok aset sebagai berikut: Uraian

Pindahan antar Rekening

1 Tanah

1.329.524.600,00

2 Peralatan dan Mesin

2.229.195.100,00

3 Gedung dan Bangunan 4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 5 Aset tetap lainnya 6 Konstruksi dalam pengerjaan

21.646.491.088,65 2.842.184.162,98 19.754.173.428,65 47.801.568.380,28

114

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

Kelompok aset tersebut mengurangi aset tetap pada SKPD berikut ini: SKPD Badan Pelaksana Penyuluhan dan 1 Ketahanan Pangan

Pindahan Antar Rekening 21.125.000,00

2

Bappeda

9.878.000,00

3

BRSUD

4

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

5

Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan ESDM

6

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

7

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

499.189.182,00

8

Dinas Kelautan dan Perikanan

133.495.000,00

9

Dinas Kependudukan dan Capil

13.074.215.797,00 2.475.074.200,00 25.383.198.180,28 -

-

10

Dinas Kesehatan

11

Disperindagkop

231.625.000,00

12

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

13

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

14

DPPKAD

15

Kecamatan Banyuputih

6.000.000,00

16

Kecamatan Limpung

5.300.000,00

17

Kecamatan Pecalungan

18

Kecamatan Tulis

19

Kecamatan Wonotunggal

20

Bagian Umum

21

Bagian Pengendalian Pembangunan

22

Bagian Tata Pemerintahan

23

Bagian Humas dan Protokol

1.795.975.000,00 367.458.301,00 2.660.710.720,00 34.989.000,00

60.450.000,00 901.900.000,00 10.250.000,00 104.318.000,00 6.000.000,00 18.426.000,00 1.991.000,00 47.801.568.380,28

h). Pengurangan aset tetap karena lain-lain terinci pada kelompok aset sebagai berikut: Uraian

Lain-Lain

1

Tanah

2

Peralatan dan Mesin

3

Gedung dan Bangunan

746.280.698,00

4

Jalan, Irigasi dan Jaringan

243.245.000,00

5

Aset tetap lainnya

47.237.080.000,00 9.266.577.665,42

24.040.520.646,38

6 Konstruksi dalam pengerjaan

81.533.704.009,80

115

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

Kelompok aset tersebut mengurangi aset tetap pada SKPD sebagai berikut: SKPD

Lain-Lain

1

Badan Pemberdayaan Mas yarakat

2

DPPKAD

3

Bagian Umum

232.267.142,00

4

Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan ESDM

850.253.698,00

5

Dinas Kelautan dan Perikanan

6

Dinas Kes ehatan

7

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan

8

7.250.000,00 21.050.000,00

52.194.263,00 1.398.618.369,63 31.734.990.533,17 47.237.080.000,00 4,00

Kecamatan Subah

81.533.704.009,80

Nilai perolehan aset tetap di neraca sampai dengan 31 Desember 2015 dapat dijelaskan pada setiap akun aset tetap di setiap SKPD sebagaimana uraian di bawah ini:

5.3.1.3.1.

Tanah Nilai tanah pada umumnya merupakan nilai yang berasal dari penyajian neraca awal ditambah harga perolehan pada tahun berjalan. Namun pada tahun 2015 terdapat penambahan tanah karena adanya penilaian atas aset tanah sebesar Rp147.779.692.093,00 sebagai berikut : 1.

Penambahan nilai tanah karena penilaian tanah untuk bahu jalan pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Alam sebesar Rp86.321.558.593,00

2.

Penambahan nilai tanah karena penilaian tanah untuk daerah irigasi yang menjadi

kewenangan Kabupaten Batang pada Dinas Bina

Marga dan Sumber Daya Alam sebesar Rp61.458.133.500,00. Selain itu terjadi mutasi kurang karena koreksi salah catat tanah Dinas Pertanian yang ternyata berdasar bukti kepemilikan yang ada merupakan milik Pemerintah propinsi Jawa Tengah sebesar Rp47.237.080.000,00. Nilai tanah yang disajikan di neraca daerah per 31 Desember 2015 sebesar

Rp691.773.745.797,00

bertambah

sebesar

Rp103.604.879.093,00 atau 17,61% dari nilai aset tanah dalam

116

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

neraca tahun 2014 sebesar Rp588.168.866.704,00. Nilai tanah per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 8.

Dalam Neraca 2015 tersebut terdapat : - tanah seluas 7.115m2 dikerjasamakan dengan pihak ketiga dari luas tanah 44.310m2 yang berlokasi di pasar Bandar. 5.3.1.3.2.

Peralatan dan Mesin Nilai peralatan dan mesin yang disajikan di neraca daerah per 31 Desember

2015

sebesar

Rp346.260.767.669,81

naik

sebesar

Rp33.460.581.908,76 atau 10,70 % dibandingkan dengan nilai peralatan dan mesin dalam neraca tahun 2014 sebesar Rp312.800.185.761,05

Berikut daftar rincian peralatan dan mesin berdasarkan 9 jenis peralatan dan mesin: Peralatan dan Mesin

Neraca Per 31 Des 2015

Alat-alat besar Alat -alat angkutan alat-alat bengkel dan alat ukur alat-alat pertanian dan peternakan alat-alat kantor dan rumah tangga alat-alat studio dan komunikasi alat-alat kedokteran alat-alat laboratorium alat-alat keamanan

26.391.599.049,00 92.405.420.192,38 4.028.950.677,26 1.521.454.047,23 124.786.243.725,67 9.900.102.762,77 63.823.989.097,00 22.356.907.327,21 1.046.100.791,29 346.260.767.669,81

Neraca Per 31 Des 2014 25.467.459.719,00 81.054.789.434,00 2.732.999.882,76 960.320.985,17 120.128.782.588,06 9.855.221.513,77 42.229.265.485,00 29.989.064.295,00 382.281.858,29 312.800.185.761,05

Naik (turun) 924.139.330,00 11.350.630.758,38 1.295.950.794,50 561.133.062,06 4.657.461.137,61 44.881.249,00 21.594.723.612,00 (7.632.156.967,79) 663.818.933,00 33.460.581.908,76

Nilai peralatan dan mesin berdasarkan SKPD dapat dilihat pada Lampiran 8. 5.3.1.3.3.

Gedung dan Bangunan Nilai gedung dan bangunan yang disajikan di neraca daerah per 31 Desember

2015

sebesar

Rp744.245.947.416,43

naik

sebesar

Rp64.670.127.470,96 atau 9,52% dibandingkan dengan nilai gedung dan bangunan dalam neraca tahun 2014 sebesar Rp679.575.819.945,47 Nilai gedung dan bangunan berdasarkan SKPD dapat dilihat pada Lampiran 8.

117

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

5.3.1.3.4.

Jalan, Irigasi dan Jaringan Nilai jalan, irigasi dan jaringan yang disajikan di neraca daerah per 31 Desember

2015

sebesar

Rp816.812.967.718,60

naik

sebesar

Rp44.280.266.136,67 atau 5,73% dibandingkan dengan nilai jalan, irigasi dan

jaringan

yang

disajikan

dalam

neraca

2014

sebesar

Rp772.532.701.581,93 Berikut daftar rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam neraca 2015: Jalan, Irigasi dan Jaringan

Neraca Per 31 Des 2015 Neraca Per 31 Des 2014

Naik (turun)

Jalan dan Jembatan

694.080.933.302,70

664.041.569.257,03

30.039.364.045,67

Bangunan air

100.963.238.633,00

77.644.168.510,00

23.319.070.123,00

Instalasi

14.803.080.388,00

24.667.175.752,00

(9.864.095.364,00)

Jaringan

6.965.715.394,90

6.179.788.062,90

785.927.332,00

816.812.967.718,60

772.532.701.581,93

44.280.266.136,67

Nilai jalan, irigasi dan jaringan berdasarkan SKPD dapat dilihat pada Lampiran 8.

5.3.1.3.5.

Aset tetap lainnya Nilai aset tetap lainnya yang disajikan di neraca daerah per 31 Desember 2015 sebesar Rp54.941.751.732,28 naik sebesar Rp1.988.927.700,28 atau 3,76% dibandingkan dengan aset tetap lainnya yang disajikan dalam neraca 2014 sebesar Rp52.952.824.032,00. Berikut daftar rincian aset tetap lainnya berdasarkan jenisnya:

Aset Tetap Lainnya Buku dan Kepustakaan

Neraca Per 31 Des 2015

Neraca Per 31 Des 2014

Naik (turun)

46.783.311.004,62

47.748.600.537,00

(965.289.532,38)

Barang Bercorak Seni Kebudayaan

5.879.448.906,66

3.928.972.832,00

1.950.476.074,66

Hewan, Ternak dan Tumbuhan

2.278.991.821,00

1.275.250.663,00

1.003.741.158,00

54.941.751.732,28

52.952.824.032,00

1.988.927.700,28

Nilai aset tetap lainnya berdasarkan SKPD dapat dilihat pada Lampiran 8.

118

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

5.3.1.3.6.

Konstruksi Dalam Pengerjaan Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan yang tersaji di neraca daerah per 31 Desember 2015 sebesar Rp29.771.844.810,63 sedangkan saldo per 31 Desember 2014 sebesar Rp25.639.055.338,65 . Sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp4.132.789.471,98 atau 16,12%. Berikut daftar konstruksi dalam pengerjaan pada tahun 2015 dan 2014: SKPD

Neraca Per 31 Des Neraca Per 31 Des 2014 2015

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan ESDM Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Kesehatan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Dinas Pendidikan Pemuda dan OR Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Tulis

Naik (turun)

14.100.886.303,63 7.720.128.197,00 6.949.355.510,00 49.849.800,00 49.725.000,00 901.900.000,00

12.845.988.327,65 3.779.213.800,00 5.101.694.910,00 367.458.301,00 1.699.000.000,00 1.795.975.000,00 49.725.000,00 -

1.254.897.975,98 3.940.914.397,00 1.847.660.600,00 (367.458.301,00) (1.649.150.200,00) (1.795.975.000,00) 901.900.000,00

29.771.844.810,63

25.639.055.338,65

4.132.789.471,98

Rincian kegiatan di SKPD terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah sebagai berikut :

1. Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan ESDM, berupa kegiatan pembangunan pasar Batang, pembangunan saluran drainase, urugan dan

pavingisasi

rumah

dinas

Setda

seluruhnya

sejumlah

Rp14.100.886.303,63

2. Rumah Sakit Umum Daerah, berupa kegiatan: - Tanah bangunan rumah sakit senilai Rp1.136.595.000,00 - Bangunan ruang paru 3 (tiga) lantai Rp3.790.519.490,00 - Pembangunan ruang rawat gabung ruang bersalin senilai Rp2.793.013.707,00

119

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

3. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, berupa kegiatan pembangunan pelabuhan (reklamasi pantai) dan akses jalan ke pelabuhan, dan pembangunan dermaga senilai Rp6.949.355.510,00.

4. Dinas Bina Marga dan SDA, berupa pekerjaan perencanaan pembangunan Gedung UPTD III Bandar (pembuatan DED) sebesar Rp49.849.800,00

5. Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

berupa

DED

Rencana

Pembangunan Gedung Bapermades senilai Rp49.725.000,00.

6. Kecamatan

Tulis

berupa

Pembangunan

Ikon

Desa

Wisata

Rp901.900.000,00 5.3.1.4. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP Nilai

akumulasi

Penyusutan

Aset

tetap

pada

neraca

2015

dan

perbandingannya dengan restatement neraca tahun 2014 sebagai berikut :

Neraca Per 31 Des 2015 Neraca Per 31 Des 2014 (restatment) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Naik (turun)

(868.324.591.924,96)

(806.222.488.897,08)

(62.102.103.027,88)

(868.324.591.924,96)

(806.222.488.897,08)

(62.102.103.027,88)

Akumulasi penyusutan aset tetap berdasarkan SKPD dapat dilihat dalam lampiran 9.

5.3.1.5. ASET LAINNYA Akun ini menggambarkan nilai tagihan penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, piutang retribusi, aset tak berwujud dan aset lain-lain dengan rincian saldo per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebagai berikut:

SKPD Piutang Tuntutan Ganti Rugi Kemitraan dengan Pihak ketiga

Neraca Per 31 Des 2015

Neraca Per 31 Des 2014

Naik (turun)

97.040.000,00

96.292.800,00

747.200,00

178.910.697,00

178.910.697,00

-

Aset tak Berwujud

320.408.798,00

318.417.798,00

1.991.000,00

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

(47.313.099,80)

(31.292.659,00)

(16.020.440,80)

5.387.828.734,00

6.843.474.890,00

(1.455.646.156,00)

5.936.875.129,20

7.405.803.526,00

(1.468.928.396,80)

Aset lain-lain

120

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

5.3.1.5.1. Tuntutan Ganti Rugi Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp97.040.000,00 merupakan saldo piutang keugian daerah yang telah mempunyai Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang terdiri dari: Tuntutan Ganti Rugi

31 Desember 2015 (Rp)

1

M. Teguh Prajatna

18.050.000,00

2

Slamet Maktub

3

Hermanto

15.490.000,00

4

Runi Rahmawati

57.500.000,00

6.000.000,00

97.040.000,00

5.3.1.5.2. Kemitraan dengan pihak ketiga Aset kemitraan dengan pihak ketiga bangunan pasar Bandar dibentuk berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Batang dengan CV. PD Nomor 644.1/488 tanggal 11 Februari 1991. Pada tahun 2001, Pemerintah Kabupaten Batang menandatangani kembali perjanjian kerjasama Nomor 168/2001 tentang Pengembangan Pembangunan Pasar Bandar di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang dengan CV. PD. Berdasarkan perjanjian tersebut CV. PD membangun ruko, kios dan los di

atas

tanah

milik

Pemerintah

Kabupaten

Batang

senilai

Rp178.910.697,00. Sebagai kompensasi, CV. PD diberikan Hak Guna Bangunan selama 20 tahun. Sampai dengan tahun 2015, aset tersebut masih dalam status dikerjasamakan.

5.3.1.5.3. Aset tak berwujud Aset tak berwujud seluruhnya senilai Rp320.408.798,00 terinci pada SKPD berikut ini : 1

DPPKAD

2

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

163.682.798,00 75.000.000,00 31.000.000,00

4

Kantor Perpustakaan Bagian Pengendalian Pembangunan-Setda

5

Bagian Humas-Setda

1.991.000,00

3

48.735.000,00

320.408.798,00

121

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

5.3.1.5.4. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud sebesar (Rp47.313.099,80) pada tahun 2015 dan (Rp31.292.659,90) pada tahun 2014 terinci sbb: SKPD

Thn Perolehan

Nilai

Disperindag DPPKAD Bagian Dalbang Bagian Humas dan Protokol

Amortisasi 2015

75.000.000,00

2014

3.750.000,00

3.750.000,00

7.500.000,00

163.682.798,00

2012

19.569.159,90

8.184.139,90

27.753.299,80

48.735.000,00

2013

4.873.500,00

2.436.750,00

7.310.250,00

2015

-

99.550,00

99.550,00

2013

3.100.000,00

1.550.000,00

4.650.000,00

31.292.659,90

16.020.439,90

47.313.099,80

1.991.000,00

Kantor Perpustakaan

Beban Amortisasi 2014

Amortisasi 2014

31.000.000,00

320.408.798,00

5.3.1.5.5. Aset lain-lain Aset lain-lain terdiri dari barang rusak berat yang diusulkan untuk dihapuskan dicatat sebesar nilai bukunya dgn rincian sebagai berikut : Neraca Per 31 Des 2015

SKPD

Barang Rusak Berat yang diusulkan akan dihapus

Neraca Per 31 Des 2014

Naik (turun)

5.387.828.734,00

6.843.474.890,00

(1.455.646.156,00)

5.387.828.734,00

6.843.474.890,00

(1.455.646.156,00)

Selain aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Batang yang tercantum dalam Neraca, terdapat aset bersejarah berupa patung yoni, batu umpak polos, patung kola, patung ganesha dan beberapa tombak seluruhnya berjumlah 54 buah yang sekarang disimpan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

5.3.2. KEWAJIBAN Akun kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Batang. Sampai dengan 31 Desember 2015, kewajiban Pemerintah Kabupaten Batang terdiri dari : Uraian

Neraca Per 31 Des 2015

Neraca Per 31 Des 2014

Naik (turun)

Kewajiban Jangka Pendek

5.803.569.691,51

5.399.707.471,26

403.862.220,25

Kewajiban Jangka Panjang

-

81.253.281,13

(81.253.281,13)

5.803.569.691,51

5.480.960.752,39

322.608.939,12

122

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

Kewajiban Pemerintah Kabupaten Batang per 31 Desember 2015 seluruhnya terdiri dari kewajiban jangka pendek berada pada SKPD sebagaimana tercantum dalam lampiran 10.

5.3.2.1. Kewajiban Jangka Pendek Akun kewajiban Jangka Pendek merupakan akun untuk menampung kewajiban Pemerintah Kabupaten Batang yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan. Untuk Tahun 2015 terdiri dari: Kewajiban Jangka Pendek: Hutang Perhitungan Pihak Ketiga Hutang Bunga Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang Pendapatan di terima dimuka Hutang Belanja Hutang Jangka Pendek Lainnya

31 Desember 2015 (Rp) 1.017.336,00 4.967.873,00 81.341.442,51 1.531.377.591,00 1.936.668.513,00 2.248.196.936,00 5.803.569.691,51

31 Desember 2014 (Rp) 703.991,00 24.239.434,00 162.506.562,26 1.147.363.631,00 1.709.473.548,00 2.355.420.305,00 5.399.707.471,26

Penjelasan rincinya sebagai berikut : 5.3.2.1.1.

Hutang Perhitungan Pihak ketiga

Tahun 2015 terdapat hutang kepada pihak ketiga merupakan pungutan pajak kegiatan yang belum disetor ke kas negara

31 Desember 2015 (Rp)

SKPD Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kecamatan Reban Kecamatan Blado

31 Desember 2014 (Rp)

471.745,00 545.591,00 1.017.336,00

5.3.2.1.2.

545.591,00 158.400,00 703.991,00

Hutang Bunga.

Utang bunga Pemerintah Kabupaten Batang atas pinjaman Loan ADB No.SLA-867/DP3/1996

sebesar

Rp4.967.873,00 pada Neraca tahun

2015, sedangkan pada tahun 2014 sebesar Rp24.239.434,00

123

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

5.3.2.1.3.

Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang

Akun ini merupakan reklasifikasi bagian lancar dari pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun anggaran, yaitu sebesar Rp81.341.442,51. Hutang jangka panjang dimaksud adalah Penerusan Pinjaman (Sub Loan Agreement – SLA) dari Pemerintah Pusat d.h.i. Departemen Keuangan sesuai Perjanjian Nomor SLA-860/DP3/1996 tanggal 30 Januari 1996.

5.3.2.1.4.

Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang belum menjadi hak pemerintah Daerah namun telah diterima di tahun 2015 sebesar Rp1.531.377.591,00 berada pada SKPD berikut ini :

31 Desember 2015 (Rp)

SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan DPPKAD RSUD Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sekretariat Daerah -Kompilasi

5.3.2.1.5.

31 Desember 2014 (Rp)

833.333,00 275.527.842,00 43.750.000,00 45.099.750,00

1.500.000,00 182.513.637,00 15.000.000,00

1.166.166.666,00 1.531.377.591,00

948.349.994,00 1.147.363.631,00

Hutang Belanja.

Meliputi utang listrik, telpon dan air bulan Desember yang baru dibayar pada tahun berikutnya. Total

utang belanja

tahun 2015 adalah

Rp1.936.668.513,00 Berada pada SKPD terlampir ( Lampiran 11) 5.3.2.1.6.

Hutang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek meliputi utang retensi, utang obat, gaji PTT yang belum dibayarkan sebesar Rp2.248.196.936,00 dengan rincian pada SKPD sebagai berikut:

124

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

31 Desember 2015 (Rp)

SKPD Dinas Bina Marga dan SDA Dinas Kesehatan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

156.236.055,00 54.427.685,00 16.812.200,00

Kelurahan Proyonanggan Tengah

79,00

Rumah Sakit Daerah Dinas Pendidikan Dinsosnakertrans Satuan Polisi Pamomg Praja

2.019.666.767,00

1.054.150,00 2.248.196.936,00

31 Desember 2014 (Rp) 156.236.055,00 54.424.650,00 16.812.200,00

2.060.792.650,00 32.005.000,00 34.283.500,00 866.250,00 2.355.420.305,00

5.3.2.2. Kewajiban Jangka Panjang 5.3.2.2.1.

Kewajiban Jangka Panjang Lainnya Kewajiban jangka panjang lainnya Pemerintah Kabupaten Batang merupakan pinjaman kepada Asian Development Bank

No. SLA/867/DP3/1996 yang telah dapat dilunasi

pada tahun 2015 sebesar Rp81.253.281,13.

5.3.3.

EKUITAS Ekuitas merupakan akun untuk menampung selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Batang sebagai berikut:

Uraian Ekuitas

31 Desember 2015(Rp)

31 Desember 2014 (Rp)

2.119.374.458.018,53

1.877.290.235.106,81

2.119.374.458.018,53

1.877.290.235.106,81

Rincian Akun Ekuitas per SKPD terdapat dalam lampiran 12.

125

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

5.4.

LAPORAN ARUS KAS Laporan Arus Kas menyajikan informasi aliran penerimaan dan pengeluaran kas selama tahun dan 2015 dan 2014, meliputi Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan, Aktivitas Pembiayaan dan Aktivitas Non Anggaran. Penyajian laporan arus kas didasarkan pada transaksi kas daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) selaku pejabat pengelola keuangan daerah, serta kas yang dikelola oleh RSUD Batang sebagai BLUD. Transaksi pada kas DPPKAD menggunakan dokumen sumber surat tanda setoran (STS) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Transaksi pada kas BLUD RSUD Batang menggunakan dokumen sumber Surat Perintah Membayar (SPM) Pengesahan dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pengesahan. Ringkasan laporan arus kas tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut: 2015 (Rp)

2014 (Rp)

A Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

220.612.438.627,24

155.721.535.071,99

B Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

(192.762.954.999,00)

(156.785.597.455,00)

C Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan D Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

(5.627.459.063,00)

(8.144.209.810,00)

(8.247.705.558,99)

(6.665.872.239,24)

Kenaikan/Penurunan Kas

13.974.319.006,25

(15.874.144.432,25)

Saldo Awal Kas di BUD dan BLUD

130.183.134.825,75

146.057.279.258,00

Saldo Akhir Kas di BUD dan BLUD

144.157.453.832,00

130.183.134.825,75

Saldo pada Bendahara Pengeluaran

207.481.490,00

7.671.945,00

15.584.501.046,23

7.297.150.180,24

Saldo Awal Kas Lainnya

-

-

Saldo Akhir Kas Lainnya

1.057.264,00

-

159.950.493.632,23

137.487.956.950,99

Saldo pada Bendahara Penerimaan

5.4.1.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

126

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

Arus kas dari aktivitas operasi terdiri atas arus masuk dan arus keluar kas, dengan perincian sebagai berikut: 2015(Rp)

2014 (Rp)

1 Arus Masuk Kas

1.395.341.309.293,81

1.210.698.391.526,92

2 Arus Keluar Kas

1.174.728.870.666,57

1.054.976.856.454,93

220.612.438.627,24

155.721.535.071,99

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

5.4.1.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi Arus masuk kas dari aktivitas operasi berasal dari penerimaan pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah dengan rincian sebagai berikut: 2015 (Rp) Penerimaan Pajak Daerah Penerimaan Retribusi Daerah Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penerimaan lain-lain PAD yang Sah Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah Pusat Penerimaan Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pemerintah Pusat Penerimaan Dana Alokasi Umum Penerimaan Dana Alokasi Khusus Penerimaan Dana Penyesuaian Penerimaan Bagi Hasil Pajak- Propinsi Penerimaan Bantuan Gubernur Penerimaan Hibah Penerimaan Lainnya Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

2014 (Rp)

51.482.053.384,00 16.211.683.279,00 7.070.429.150,00

42.714.336.489,00 25.247.348.616,00 6.617.718.234,00

104.284.184.654,81 21.614.628.717,00

97.540.210.812,92 25.217.998.330,00

7.004.632.626,00

7.004.750.431,00

706.782.246.000,00 79.498.400.000,00 199.918.922.000,00 81.658.566.496,00 50.236.399.987,00 3.000.000.000,00 66.579.163.000,00

682.182.894.000,00 52.176.600.000,00 164.824.223.000,00 65.090.370.999,00 40.081.940.615,00 2.000.000.000,00

1.395.341.309.293,81

1.210.698.391.526,92

5.4.1.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi Arus keluar kas untuk aktivitas operasi dipergunakan untuk pengeluaran belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan bantuan keuangan, serta belanja tidak terduga, dengan rincian sebagai berikut:

127

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

Pembayaran Pegawai Pembayaran Barang Pembayaran Bunga Pembayaran Subsidi Pembayaran Hibah Pembayaran Bantuan Sosial Pembayaran Bantuan Keuangan Pembayaran Tidak Terduga Pembayaran Bagi Hasil Pajak Pembayaran Bagi Hasil Retribusi Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan Lainnya Pembayaran transfer/bagi hasil ke desa Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

5.4.2.

2015 (Rp)

2014 (Rp)

711.289.300.333,00 273.351.994.394,57 24.239.434,00 26.078.153.700,00 15.486.936.091,00 636.561.114,00 86.163.000,00 147.775.522.600,00 1.174.728.870.666,57

695.121.258.351,00 246.774.866.536,93 43.599.157,00 36.203.606.000,00 31.458.697.989,00 778.228.021,00 761.450.400,00 43.835.150.000,00 1.054.976.856.454,93

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus kas dari aktivitas investasi terdiri atas arus masuk kas dan arus keluar kas, dengan rincian sebagai berikut: 2015 (Rp)

2014 (Rp)

Arus Masuk Kas

672.923.500,00

518.598.800,00

Arus Keluar Kas

193.435.878.499,00

157.304.196.255,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

(192.762.954.999,00)

(156.785.597.455,00)

5.4.2.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Arus masuk kas berasal dari penerimaan yang bersumber dari pelepasan hak atas tanah, penjualan peralatan dan mesin, serta penjualan aset lainnya dengan rincian sebagai berikut:

128

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

2015 (Rp)

2014 (Rp)

Pelepasan Hak Atas Tanah

-

-

-

9.600.000,00 9.600.000,00

81.100.000,00

-

-

-

7.350.000,00

-

33.840.000,00 188.500.000,00 312.103.500,00 50.030.000,00 672.923.500,00

29.050.000,00 72.355.000,00 358.793.800,00 48.800.000,00 508.998.800,00

Penjualan atas Peralatan dan Mesin: Penjualan Kendaraan Dinas roda dua Penjualan Kendaraan Dinas roda empat Penjualan Aset Lainnya: Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai Penjualan Mesin/alat-alat berat tidak terpakai Penjualan Hasil Penebangan Pohon Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas Penjualan Drum Bekas Penjualan bahan-bahan Bekas Bangunan Penjualan hasil pertanian Penjualan hasil perikanan

5.4.2.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Arus keluar kas dari Aktivitas Investasi merupakan pengeluaran kas untuk perolehan aset tetap yang terdiri atas: 2015 (Rp) Perolehan Tanah Perolehan Peralatan dan Mesin Perolehan Gedung dan Bangunan Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan Perolehan Aset Tetap Lainnya Perolehan Aset Lainnya Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

2014 (Rp)

3.296.302.600,00 46.780.624.061,00 90.831.466.980,00 52.066.414.183,00 461.070.675,00 -

2.491.894.515,00 50.242.625.237,00 75.185.274.393,00 22.663.077.560,00 1.660.879.155,00 5.060.445.395,00

193.435.878.499,00

157.304.196.255,00

129

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

Perincian lebih lanjut arus keluar kas dari aktivitas investasi adalah sebagai berikut : 2015(Rp)

Perolehan Tanah

2014(Rp)

3.296.302.600,00

2.491.894.515,00

719.310.000,00 9.137.609.613,00 105.246.800,00 143.631.970,00 8.876.461.763,00 432.182.980,00 218.503.000,00 688.288.200,00 23.318.747.785,00 2.943.141.950,00 197.500.000,00

5.216.617.728,00 12.542.715.714,00 424.222.760,00 73.737.500,00 14.071.134.067,00 1.011.265.068,00 257.666.800,00 318.480.600,00 15.373.756.200,00 893.328.550,00 59.700.250,00

Perolehan Gedung dan Bangunan

90.831.466.980,00

75.185.274.393,00

Konstruksi Jalan Konstruksi Jembatan Konstruksi Jaringan Air Penerangan, Taman dan Hutan Kota Instalasi Listrik dan Telpon

27.203.335.639,00

10.088.397.870,00

22.844.888.499,00 2.018.190.045,00

5.607.561.800,00 982.898.000,00 5.984.219.890,00

107.644.975,00 69.425.000,00 284.000.700,00

1.282.282.755,00 38.945.500,00 339.650.900,00

-

5.060.445.395,00

193.435.878.499,00

157.304.196.255,00

Alat Alat Alat Alat Alat Alat Alat Alat Alat Alat Alat

-Alat Berat -Alat Angkutan -alat Bengkel -alat Pertanian dan Peternakan -alat Kantor dan Rumah Tangga -alat Studio -alat Komunikasi -alat Ukur -alat Kedokteran -alat Laboratorium -alat Keamanan

Buku/ Kepustakaan Barang Bercorak Seni, Kebudayaan Hewan/ Ternak dan Tanaman Rambu Peringatan Perolehan Aset Lainnya Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

130

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

5.4.3.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Rincian arus masuk kas dan arus keluar kas dari aktivitas pendanaan dijelaskan sebagai berikut: 2015 (Rp)

2014 (Rp)

1 Arus Masuk Kas 2 Arus Keluar Kas Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

5.627.459.063,00

8.144.209.810,00

(5.627.459.063,00)

(8.144.209.810,00)

5.4.3.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan Arus masuk kas dari Aktivitas Pendanaan pada tahun anggaran 2015 terdiri atas: 2015 (Rp) Pencairan dari Dana Cadangan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Entitas Lainnya Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

2014 (Rp) -

-

-

-

5.4.3.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan Arus keluar kas dari Aktivitas Pendanaan terdiri atas rincian sebagai berikut: 2015 (Rp) Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Pemerintah Pusat Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

5.4.4.

2014 (Rp)

5.412.000.000,00

5.207.000.000,00

162.506.563,00

162.506.562,00

52.952.500,00

2.774.703.248,00

5.627.459.063,00

8.144.209.810,00

ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus masuk kas dari aktivitas

131

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

transitoris terdiri dari penerimaan PFK dan penerimaan sisa uang persediaan tahun lalu yang merupakan realisasi kas masuk akibat aktivitas transitoris Pemerintah Kabupaten Batang periode 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Sedangkan arus keluar kas dari Aktivitas transitoris terdiri dari pengeluaran PFK dan pengeluaran sisa uang persediaan tahun berjalan. Arus kas dari aktivitas transitoris yang disajikan dalam laporan arus kas merupakan arus kas pada kas daerah yang dikelola oleh DPPKAD selaku PPKD. 2015 (Rp)

2014 (Rp)

1 Arus Masuk Kas

111.306.711.134,24

52.473.243.869,00

2 Arus Keluar Kas Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

119.554.416.693,23

59.139.116.108,24

(8.247.705.558,99)

(6.665.872.239,24)

5.4.4.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris Rincian arus masuk kas dari aktivitas transitoris adalah sebagai berikut:

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris 1. Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Iuran Wajib Pegawai 10% Taperum Potongan BPJS Subsidi Askes Pajak Penghasilan Ps 21 Pajak Penghasilan Ps 22 Pajak Penghasilan Ps 23 Pajak Penghasilan Ps 23 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Askes 2% Gaji Terusan PFK Kecamatan Reban dan Kecamatan Blado PFK Dinas Cipta Karya TRK 2. Penerimaan Sisa UP Tahun lalu Sisa Uang Persediaan yang belum disetor per 31 Desember 2014 Pengembalian Belanja yang belum disetor per 31 Desember 2014 Pendapatan SKPD yang belum disetor per 31 Desember 2014 Penerimaan PFK Kec.Reban dan Blado yang belum disetor per 31 Desember 2014 Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

2015 (Rp) 35.301.637.805,00 715.081.000,00 11.475.454.819,00 30.706.464.341,00 985.473.163,00 202.576.098,00 3.149.375.429,00 21.454.407.426,00 12.813.583,00 471.745,00

2014 (Rp) 32.905.134.710,00 706.364.000,00 9.888.433.607,00 8.324.964.214,00

11.263.852,00 703.991,00

4.995.000,00 7.297.256.734,24

636.379.495,00

703.991,00 111.306.711.134,24

52.473.243.869,00

132

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

5.4.4.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris Arus keluar kas dari aktivitas transitoris terdiri atas rincian sebagai berikut: Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris

2015 (Rp)

2014 (Rp)

1. Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Iuran Wajib Pegawai 10% Taperum Potongan BPJS

35.301.637.805,00

32.905.134.710,00

715.081.000,00

706.364.000,00

11.475.454.819,00

Subsidi Askes

9.888.433.607,00

Pajak Penghasilan Ps 21

30.454.452.014,00

Pajak Penghasilan Ps 22

985.473.163,00

Pajak Penghasilan Ps 23

202.576.098,00

Pajak Penghasilan Ps 4(2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

8.324.964.214,00

3.149.375.429,00 21.454.407.426,00

Askes 2% Gaji Terusan

12.813.583,00

PFK Kecamatan Blado

158.400,00

11.263.852,00

2. Pengeluaran Sisa UP Tahun Berjalan Sisa Uang Persediaan yang belum disetor per 31 Desember 2015 Pengembalian Belanja SKPD yang belum disetor per 31 Desember 2015 Pendapatan SKPD yang belum disetor per 31 Desember 2015 Koreksi Pendapatan Dinkes yg tdk disetor ke Kasda (Hutang Belanja) Penerimaan PFK Kec.Reban dan Dinas Cipta Karya TRK yang belum disetor per 31 Desember 2015 Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

203.464.154,00 3.000.000,00 15.584.501.046,23

7.302.955.725,24

11.004.420,00 1.017.336,00 119.554.416.693,23

59.139.116.108,24

133

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

5.4.5.

SALDO AKHIR KAS Perhitungan saldo akhir Kas adalah sebagai berikut:

Saldo Awal Kas di BUD dan BLUD Kenaikan/(Penurunan) Kas Saldo Akhir Kas di BUD dan BLUD Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan Saldo Awal Kas Lainnya Saldo Akhir Kas Lainnya Saldo Akhir Kas

2015 (Rp) 130.183.134.825,75 13.974.319.006,25 144.157.453.832,00 207.481.490,00 15.584.501.046,23 1.057.264,00

2014 (Rp) 146.057.279.258,00 (15.874.144.432,25) 130.183.134.825,75 7.671.945,00 7.297.150.180,24 -

159.950.493.632,23

137.487.956.950,99

Saldo akhir kas per 31 Desember 2015 terdiri atas Kas di Kas Daerah, Kas di RSUD Batang, Kas di Bendahara Pengeluaran, dan Kas di Bendahara Penerimaan, dengan rincian sebagai berikut: Kas di Kas Daerah: Kas di Kas Daerah Kas di RSUD Batang

138.884.699.610,00 5.272.754.222,00 144.157.453.832,00

Kas di Bendahara Penerimaan: Pendapatan Asli Daerah Pendapatan BPJS Kapitasi Kas di Bendahara Pengeluaran: Kas Lainnya : S aldo Akhir Kas

66.220.360,00 15.518.280.686,23 15.584.501.046,23 207.481.490,00 1.057.264,00 159.950.493.632,23

134

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

5.5.

LAPORAN OPERASIONAL Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan dalam satu periode pelaporan. 5.5.1.

Pendapatan - LO Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Transaksi Pendapatan-LO tidak hanya mencakup pendapatan yang telah diterima dalam bentuk kas tetapi juga meliputi pendapatan dalam bentuk hak tagih dan penerimaan pendapatan dalam bentuk barang/jasa. Selain itu transaksi Pendapatan-LO tidak hanya mencakup transaksi yang sudah dianggarkan dalam APBD tetapi juga mencakup seluruh transaksi penerimaan yang tidak melalui mekanisme APBD. Pada

tahun

2015

Pendapatan-LO

direalisasikan

sebesar

Rp1.500.161.751.007,89 apabila dibandingkan dengan Pendapatan-LO pada tahun 2014 sebesar Rp1.224.249.151.749,73 maka terjadi kenaikan sebesar Rp275.912.599.258,16 atau 22,54%. Perbandingan Realisasi Pendapatan-LO pada tahun 2015 dengan tahun 2014 sebagai berikut :

1 Pendapatan Asli Daerah 2 Pendapatan Transfer 3 Lain-lain Pendapatan yang Sah

Tahun 2015

Tahun 2014

Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

Kenaikan/ Penurunan (Rp)

%

199.832.138.412,89

185.670.374.374,73

14.161.764.038,16 107,63

1.098.627.679.055,00

996.496.836.760,00

102.130.842.295,00 110,25

201.701.933.540,00

42.081.940.615,00

159.619.992.925,00 479,31

1.500.161.751.007,89

1.224.249.151.749,73

275.912.599.258,16 122,54

Rincian Pendapatan-LO tahun 2015 dan tahun 2014 terdapat dalam lampiran 4. Berdasarkan rincian Pendapatan Daerah di atas terlihat bahwa hampir seluruh akun Pendapatan Daerah memiliki capaian realisasi di atas realisasi Tahun 2014, dengan kenaikan tertinggi ada pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan kenaikan sebesar Rp159.619.992.925,00.

135

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

Penjelasan untuk masing-masing jenis pendapatan daerah diuraikan sebagai berikut : 5.5.1.1. Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas: 1) pendapatan pajak daerah; 2) retribusi daerah; 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 4) Pendapatan Asli Daerah Lainnya. Berikut rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah:

Pendapatan Asli Daerah 1 Pajak Daerah 2 Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan 3 Daerah yang Dipisahkan 4 Pendapatan Asli Daerah lainnya

52.776.164.752,00 44.242.229.786,00 16.451.692.081,00 25.136.797.395,00

Kenaikan/(Penurunan) (Rp) % 8.533.934.966,00 119,29 (8.685.105.314,00) 65,45

13.901.017.930,08 18.940.404.588,81

(5.039.386.658,73) 73,39

Realisasi 2015

Realisasi 2014

116.703.263.649,81 97.350.942.604,92 19.352.321.044,89 119,88 199.832.138.412,89 185.670.374.374,73 14.161.764.038,16 107,63

Berdasarkan rincian Pendapatan Asli Daerah di atas terdapat jenis pendapatan yang mengalami penurunan yaitu Pendapatan Retribusi Daerah dan Hasil pengeloaan Kekayaan Daeah yang dipisahkan. 5.5.1.1.1.Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pendapatan Pajak Daerah selama Tahun 2015 & 2014 terdiri dari : Pendapatan Pajak Daerah: 1 Pajak Hotel 2 Pajak Restoran 3 Pajak Hiburan 4 Pajak Reklame 5 Pajak Penerangan Jalan 6 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 7 Pajak Parkir 8 Pajak Air Tanah 9 Pajak Sarang Burung Walet 10 Pajak Bumi dan Bangunan P2 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 11 Bangunan

Realisasi 2015

Realisasi 2014

Kenaikan/(Penurunan)

319.777.750,00 1.566.039.348,00

296.707.875,00 1.471.823.525,00

23.069.875,00 94.215.823,00

% 107,78 106,40

436.047.450,00 1.026.009.561,00

227.640.400,00 835.071.949,00

208.407.050,00 190.937.612,00

191,55 122,86

18.987.341.479,00 165.035.000,00

16.029.130.753,00 204.919.000,00

19.260.000,00 398.438.949,00

17.575.000,00 392.553.491,00

61.150.000,00 20.071.190.200,00

65.910.000,00 18.716.940.889,00

9.725.875.015,00

5.983.956.904,00

3.741.918.111,00

162,53

52.776.164.752,00

44.242.229.786,00

8.533.934.966,00

119,29

2.958.210.726,00 118,46 (39.884.000,00) (80,54) 1.685.000,00 5.885.458,00

109,59 101,50

(4.760.000,00) (92,78) 1.354.249.311,00 107,24

136

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

Berdasarkan rincian Pendapatan Pajak Daerah di atas terlihat bahwa hampir seluruh akun Pendapatan Pajak Daerah memiliki capaian realisasi di atas realisasi Tahun 2014 kecuali pajak mineral bukan logam dan batuan yang mengalami penurunan sebesar Rp39.884.000,00 atau 19,46% dan pajak sarang burung wallet yang mengalami penurunan sebesar Rp4.760.000,00 atau 7,22%.

Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah tidak saja berasal dari transaksi penerimaan kas tetapi juga berasal dari tansaksi penerbitan surat ketetapan pajak yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 Wajib Pajak belum memenuhi kewajibannya dikurangi dengan realisasi kas yang bukan merupakan pendapatan 2015 (piutang tahun 2014).

Berikut rincian penerimaan pajak daerah berdasarkan jenis pajak selama tahun 2015 : No

Pendapatan Pajak Daerah:

Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan 7 Pajak Parkir 8 Pajak Air T anah 9 Pajak Sarang Burung Walet 10 Pajak Bumi dan Bangunan P2 11 Bea Perolehan Hak atas T anah dan Bangunan 1 2 3 4 5 6

Penerimaan Kas (LRA) 319.577.750 1.565.033.348 436.584.450 1.142.398.350 18.987.341.479

Piutang 2015 450.000 7.121.000 370.000 71.385.500

Piutang 2014 250.000 6.115.000 907.000 94.760.084

Pendapatan diterima dimuka 2014

182.513.637

Pendapatan diterima dimuka 2015

275.527.842

165.035.000 19.495.000 399.995.049 61.150.000 18.659.567.943

319.777.750 1.566.039.348 436.047.450 1.026.009.561 18.987.341.479 165.035.000

1.130.000

235.000 2.686.100

1.848.384.066

436.761.809

19.260.000 398.438.949 61.150.000 20.071.190.200

9.725.875.015 51.482.053.384

T otal

9.725.875.015 1.928.840.566

541.714.993

182.513.637

275.527.842

5.5.1.1.2.Pendapatan Retribusi Daerah. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

137

52.776.164.752

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

Pendapatan Retribusi Daerah terdiri dari : Realisasi 2015

Kenaikan/(Penurunan)

Realisasi 2014

Hasil Retribusi Daerah:

Rp

%

Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Kesehatan

5.354.156.494,00

12.212.799.483,00

392.455.800,00

206.279.200,00

300.452.000,00

250.000.000,00

50.452.000,00

120,18

1.724.992.805,00

1.660.127.066,00

64.865.739,00

103,91

311.625.500,00

297.939.500,00

13.686.000,00

104,59

-

871.469.854,00

(871.469.854,00)

8.083.682.599,00

15.547.402.103,00

(7.463.719.504,00)

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

2.107.468.495,00

756.830.706,00

1.350.637.789,00

278,46

Retribusi Tempat Pelelangan

Retribusi Pelayanan persampahan/

(6.858.642.989,00) 186.176.600,00

(43,84) 190,25

kebersihan Retr bi cetak KK,KTP & akte Capil Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jln Retribusi Pelayanan Pasar Retribusi Pengujian Kendrn Bermotor Retribusi Pengendalian Menara

48.787.000,00

(48.787.000,00)

-

(51,99)

Retribusi Jasa Usaha

2.280.528.256,00

1.940.121.766,00

340.406.490,00

117,55

Retribusi terminal

177.957.800,00

159.497.300,00

18.460.500,00

111,57

Retribusi Tempat Khusus Parkir

165.783.500,00

131.098.500,00

34.685.000,00

126,46

20.640.000,00

15.180.000,00

5.460.000,00

135,97

Retribusi Rumah Potong Hewan

73.117.000,00

73.098.000,00

19.000,00

100,03

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

25.422.700,00

8.454.000,00

16.968.700,00

300,72

1.141.847.250,00

787.315.500,00

354.531.750,00

145,03

43.250.909,00

39.816.720,00

3.434.189,00

108,62

6.036.015.910,00

3.911.412.492,00

2.124.603.418,00

154,32

645.461.550,00

658.814.900,00

(13.353.350,00)

1.618.564.372,00

4.999.437.900,00

(3.380.873.528,00)

22.075.000,00

17.980.000,00

-

1.750.000,00

45.892.650,00

-

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedot Kakus

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Retribusi Siaran Radio Abirawa

Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Retribusi Izin Gangguan/Keramaian Retribusi Izin Trayek Retribusi Izin Usaha Retribusi IMTA

Jumlah Hasil Retribusi Daerah

4.095.000,00 (1.750.000,00)

(97,97) (32,37) 122,78 -

45.892.650,00

2.331.993.572,00

5.677.982.800,00

(3.345.989.228,00)

41,07

16.451.692.081,00

25.136.797.395,00

(8.685.105.314,00)

(65,45)

Pendapatan retribusi yang diterima oleh Kas Daerah sebesar

Rp16.211.683.279,00 sedangkan berdasarkan hak yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Batang adalah sebesar Rp16.451.692.081,00. Terdapat selisih sebesar Rp240.008.802 dengan penjelasan sebagai berikut :

138

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

No

Pendapatan Retribusi Daerah

Pe ne rimaan Kas (LRA)

Piutang 2015

Piutang 2014

Pe ndapatan dite rima dimuka 2014

Pe ndapatan dite rima dimuka 2015

Total

Re tribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Kesehatan Retribusi Pelayanan persampahan/ kebersihan Retr bi cetak KK,KT P & akte Capil Retribusi Pelayanan Parkir di T epi Jln Retribusi Pelayanan Pasar Retribusi Pengujian Kendrn Bermotor Retribusi Pengendalian Menara Jumlah Re tribusi Jasa Usaha Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Retribusi T empat Pelelangan Retribusi terminal Retribusi T empat Khusus Parkir Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedot Kakus Retribusi Rumah Potong Hewan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Retribusi T empat Rekreasi dan Olahraga Retribusi Siaran Radio Abirawa Jumlah Re tribusi Pe rijinan Te rte ntu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Retribusi Izin Gangguan/ Keramaian Retribusi Izin T rayek 9 Retribusi Izin Usaha 10 Retribusi IMT A Jumlah Jumlah Hasil Re tribusi Dae rah

4.945.055.777

1.541.179.150

1.132.078.433

5.354.156.494

392.455.800

392.455.800

-

-

300.452.000

300.452.000

1.724.992.805

1.724.992.805

311.625.500

311.625.500

286.223.620

286.223.620

7.960.805.502

1.541.179.150

1.418.302.053

2.023.162.600

954.562.100

653.106.200

2.202.602.696

452.366.580

374.441.020

-

949.849.994

-

1.166.999.999

8.083.682.599 2.107.468.495 2.280.528.256

177.957.800

177.957.800

165.783.500

165.783.500

20.640.000

20.640.000

73.117.000

73.117.000

25.422.700

25.422.700

1.141.847.250

1.141.847.250

43.250.909 5.873.784.455

43.250.909 1.406.928.680

1.027.547.220

949.849.994

1.166.999.999

6.036.015.910 -

645.461.550

645.461.550

1.618.564.372

1.618.564.372

22.075.000 45.099.750

22.075.000 45.892.650

45.099.750

2.331.993.572

1.212.099.749

16.451.692.081

90.992.400 2.377.093.322

16.211.683.279

-

2.948.107.830

-

2.445.849.273

-

949.849.994

Pada tahun 2015 pendapatan retribusi daerah sebesar Rp16.451.692.081,00 mengalami penurunan

sebesar Rp8.685.105.314,00

atau 34,55% dari

semula tahun 2014 sebesar Rp25.136.797.395,00 Dalam tahun 2015 tidak terdapat lagi retribusi penggantian biaya cetak Kartu Keluarga, KTP dan Akte Catatan Sipil karena mulai tahun 2015 pelayanan tersebut telah digratiskan. Namun demikian terdapat tambahan

139

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

obyek pendapatan retribusi yang baru yaitu Retribusi Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing.(IMTA)

5.5.1.1.3.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan selama tahun 2015 adalah sebesar Rp13.901.017.930,08 mengalami penurunan sebesar (Rp5.039.386.658,73)

atau sebesar 26,61% bila dibandingkan

dengan pendapatan yang diterima selama tahun 2014 yaitu sebesar Rp18.940.404.588,81. Berikut rincian pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan selama tahun 2015 : Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan: Bagian Laba atas Penyertaan Modal 1 Perusahaan Daerah Air Minum 2 Perusda Aneka Usaha 3 BPR/BKK Batang 4 Koperasi Serba Usaha Batang Cemerlang 5 Bank Jateng

Realisasi 2015

Kenaikan/ (Penurunan)

Realisasi 2014

%

7.719.434.494,14

10.254.142.533,73 (2.534.708.039,59)

75,28

182.373.044,00

1.996.077.946,00 (1.813.704.902,00)

9,14

730.228.937,94

2.435.761.043,08 (1.705.532.105,14)

29,98

3.189.961,00

3.654.000,00

(464.039,00)

87,30

5.265.791.493,00

4.250.769.066,00

1.015.022.427,00

123,88

13.901.017.930,08

18.940.404.588,81

(5.039.386.658,73)

73,39

Pendapatan atas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang masuk ke Kas Daerah tahun 2015 adalah sebesar Rp7.070.429.150,00 sedangkan berdasarkan hak yang diakui oleh Pemerintah

Kabupaten

Batang

sebesar

Rp13.901.017.930,08

terdapat selisih sebesar Rp6.830.588.780,08. Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan: Bagian Laba atas Penyertaan Modal 1 Perusahaan Daerah Air Minum 2 Perusda Aneka Usaha 3 BPR/BKK Batang 4 Koperasi Serba Usaha Batang Cemerlang 5 Bank Jateng

Penerimaan Kas(LRA)

Kenaikan investasi

Penurunan investasi

Pendapatan-LO

3.312.775.666,00

4.406.658.828,14

7.719.434.494,14

22.459.271,00

159.913.773,00

182.373.044,00

878.212.759,00

147.983.821,06

3.189.961,00

730.228.937,94 3.189.961,00

2.853.791.493,00

2.412.000.000,00

7.070.429.150,00

6.978.572.601,14

5.265.791.493,00 147.983.821,06

13.901.017.930,08

140

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

5.5.1.1.4.

Pendapatan Asli Daerah Lainnya.

Akun Pendapatan Asli Daerah lainnya merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Pendapatan Asli Daerah lainnya yang diterima selama tahun 2015 adalah sebesar

Rp116.703.263.649,81

Rp19.352.321.044,89

mengalami

kenaikan

sebesar

atau 19,88% bila dibandingkan dengan yang

diterima pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp97.350.942.604,92. Berikut rincian Pendapatan Asli Daerah Lainnya selama tahun 2015 : Pendapatan Asli Daerah Lainnya Hasil Penjualan Aset Daerah Tidak Dipisahkan

Realisasi 2015 (Rp)

Realisasi 2014 (Rp)

Kenaikan/(Penurunan)

%

672.923.500,00

518.598.800,00

154.324.700,00

129,76

2.716.853.177,00

2.383.839.888,00

333.013.289,00

113,97

Penerimaan Bunga Deposito

15.677.483.883,00

13.003.451.617,00

2.674.032.266,00

120,56

Tuntutan Ganti Rugi Daerah Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

11.030.472,00

25.519.359,00

(14.488.887,00)

43,22

437.950.523,00

512.231.883,00

(74.281.360,00)

85,50

102.413.284,00

63.712.500,00 116.905.333,00

(53.202.710,00) (14.492.049,00)

16,50 87,60

1.120.565.589,00

998.922.560,00 448.453.196,00

(998.922.560,00)

-

672.112.393,00

249,87

34.660.000,00

30.500.000,00

72.091.453.302,25

64.000.097.004,75

4.160.000,00 8.091.356.297,50

113,64 112,64

23.827.420.129,56

15.248.710.464,17

8.578.709.665,39

156,26

116.703.263.649,81

97.350.942.604,92

19.352.321.044,89

119,88

Penerimaan Jasa Giro

Pendapatan Denda Retribusi Pendapatan Denda Pajak Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan Pendapatan Dari Pengembalian Fasilitas Sosial dan fasilitas umum Pendapatan BLUD

10.509.790,00

Pendapatan BPJS Keshtn

Pendapatan Asli Daerah Lainnya sebesar Rp116.703.263.649,81 adalah merupakan hak yang diakui Pemerintah Kabupaten Batang, sedangkan realisasi pendapatan di Kas Daerah adalah sebesar Rp104.957.108.154,81.

Terdapat

selisih

sebesar

Rp11.746.155.495,00 dengan rincian sebagai berikut :

141

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

Pendapatan Asli Daerah Lainnya Hasil P enjualan Aset Daerah T idak Dipisahkan

P enerimaan Kas

Piut ang 2015

Pendapatan dit erima dimuka 2014

Piutang 2014

P endapatan dit erima dimuka P endapatan-LO 2015

672.923.500,00

-

-

-

-

672.923.500,00

2.716.856.836,00

-

-

-

-

2.716.856.836,00

15.677.483.883,00

-

-

-

-

15.677.483.883,00

11.030.472,00

-

-

-

-

11.030.472,00

437.950.523,00

-

-

-

-

437.950.523,00

10.509.790,00

-

-

-

-

10.509.790,00

102.413.284,00

-

-

-

-

102.413.284,00

-

-

-

-

-

-

1.120.565.589,00

-

-

-

-

1.120.565.589,00

34.660.000,00

-

-

-

-

34.660.000,00

Pendapatan BLUD

60.345.297.807,25

18.747.837.825,00

6.972.932.330,00

15.000.000,00

43.750.000,00

72.091.453.302,25

Pendapatan BP JS Kesht n

23.827.416.470,56

-

-

-

-

23.827.416.470,56

104.957.108.154,81

18.747.837.825,00

6.972.932.330,00

15.000.000,00

43.750.000,00

116.703.263.649,81

Penerimaan Jasa Giro Penerimaan Bunga Deposit o T unt utan Gant i Rugi Daerah Denda At as Ket erlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Pendapatan Denda Ret ribusi Pendapatan Denda Pajak Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan Pendapatan Dari Pengembalian Fasilit as Sosial dan fasilitas umum

5.5.1.2. Pendapatan Transfer Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pemerintah lain yang pada umumnya berasal dari pemerintah Pusat dan pemerintah provinsi. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada rekening Kas Daerah. Pendapatan transfer terdiri dari :

Kenaikan/ Realisasi 2015

Pendapatan Transfer

Realisasi 2014

(Penurunan)

%

Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

817.050.190.559,00

766.582.242.761,00

50.467.947.798,00

106,58

Transfer Pemerintah PusatLainnya

199.918.922.000,00

164.824.223.000,00

35.094.699.000,00

121,29

81.658.566.496,00

65.090.370.999,00

16.568.195.497,00

125,45

1.098.627.679.055,00

996.496.836.760,00

102.130.842.295,00

110,25

Transfer Pemerintah Provinsi

Pendapatan

transfer

selama

Rp1.098.627.679.055,00

tahun

2015

mengalami

adalah

kenaikan

sebesar sebesar

Rp102.130.842.295,00 atau sebesar 10,25% bila dibandingkan dengan pendapatan

yang

diterima

selama

tahun

2014

yaitu

sebesar

Rp996.496.836.760,00. Berikut rincian pendapatan transfer selama tahun 2015 :

142

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

5.5.1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pendapatan Dana Perimbangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Batang pada tahun

2015

adalah

sebesar

Rp817.050.190.559,00

lebih

besar

Rp50.467.947.798,00 (6,58 %) bila dibandingkan dengan dana yang diterima pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp766.582.242.761,00.Tabel berikut ini merupakan rincian dari Penerimaan Pendapatan Dana Perimbangan : Kenaikan/Penurunan

1 2 3 4

Transfer Pemerintah PusatDana Perimbangan: Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus

Realisasi 2015

Realisasi 2014

23.764.911.933,00

25.217.998.330,00

(1.453.086.397,00)

7.004.632.626,00

7.004.750.431,00

(117.805,00)

100,00

706.782.246.000,00 79.498.400.000,00

682.182.894.000,00 52.176.600.000,00

24.599.352.000,00 27.321.800.000,00

103,61 152,36

817.050.190.559,00

766.582.242.761,00

50.467.947.798,00

106,58

(Rp)

% (94,24)

Berdasarkan

tabel di atas terlihat bahwa realisasi pendapatan Dana

Perimbangan

yang mengalami peningkatan paling tinggi dibandingkan

dengan tahun 2014 adalah Pendapatan dari Dana Alokasi Khusus dengan kenaikan sebesar Rp27.321.800.000,00 (52,36%). Untuk Tahun 2015, Pendapatan Dana Perimbangan

berasal dari Pendapatan

dalam bentuk

kas(realisasi pendapatan) sebesar Rp814.899.907.343,00 dan dalam bentuk piutang dana bagi hasil pajak PBB sebesar Rp2.150.283.216,00 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:4/PMK.07/2016 Tentang Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2011, Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014.

5.5.1.2.1.a Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Pajak yaitu dana yang bersumber dari Pendapatan APBN khususnya Pajak yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan prosentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak tahun 2015 sebesar Rp23.764.911.933,00 dan apabila dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar Rp25.217.998.330,00 mengalami penurunan Rp1.453.086.397,00 atau 5,76%.

Dari Dana

143

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

Perimbangan-Bagi Hasil Pajak tahun 2015 sebesar Rp23.764.911.933,00 ada yang berupa piutang

yaitu sebesar Rp2.150.283.216,00 merupakan

kurang bayar dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:4/PMK.07/2016 Tentang Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2011, Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014. Berikut penjelasan rinci dari Dana Perimbangan-Bagi Hasil Pajak.

Dana PerimbanganBagi Hasil Pajak Bagi Hasil dari Pajak 1 Bumi dan Bangunan Bagi Hasil dari Pajak 2 Penghasilan Pasal 25 dan 29 Bagi Hasil dari Pajak 3 Penghasilan Pasal 21

Realisasi 2015

Realisasi 2014

Kenaikan/Penurunan

%

16.196.377.533,00

15.795.590.015,00

400.787.518,00

(102,54)

393.149.400,00

575.378.225,00

(182.228.825,00)

(68,33)

7.175.385.000,00

8.847.030.090,00

(1.671.645.090,00)

(81,11)

23.764.911.933,00

25.217.998.330,00

(1.453.086.397,00)

(94,24)

5.5.1.2.1.b Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri atas Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam, dengan rincian sebagai berikut:

1 2 3 4 5 6 7

Dana Perimbangan-Bagi Hasil Bukan Pajak: Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi Bagi Hasil dari Pertambangan Umum Bagi Hasil Cukai Tembakau

Realisasi 2015 435.467.810,00 703.264.033,00 57.172.500,00 22.463.700,00 11.570.897,00 26.900.686,00 5.747.793.000,00

Realisasi 2014 1.338.745.394,00 383.182.410,00 237.468.039,00 56.578.713,00 13.602.070,00 91.481.558,00 4.883.692.247,00

7.004.632.626,00 7.004.750.431,00

Kenaikan / Penurunan

%

(903.277.584,00) (32,53) 320.081.623,00 183,53 (180.295.539,00) (24,08) (34.115.013,00) (39,70) (2.031.173,00) (85,07) (64.580.872,00) (29,41) 864.100.753,00 117,69 (117.805,00) 100,00

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa hampir seluruh pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak /Sumber Daya Alam mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2014 kecuali Dana Bagi Hasil Pungutan Hasil Perikanan naik sebesar Rp320.081.623,00 (83,53%) dan Bagi Hasil Cukai Tembakau naik sebesar Rp864.100.753,00 atau 17,69%.

144

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

5.5.1.2.1.c Dana Alokasi Umum (DAU). Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) pada tahun 2015 adalah sebesar Rp706.782.246.000,00 Alokasi Umum

lebih besar bila dibandingkan dengan Dana

yang diterima pada tahun 2014 yaitu sebesar

Rp682.182.894.000,00

atau

mengalami

peningkatan

sebesar

Rp24.599.352.000,00 (3,61%).

5.5.1.2.1.d Dana Alokasi Khusus (DAK). Realisasi Dana Alokasi Khusus pada tahun 2015 adalah sebesar Rp79.498.400.000,00 lebih besar bila dibandingkan dengan Dana Alokasi Khusus yang diterima pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp52.176.600.000,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp27.321.800.000,00 (52,36%).

5.5.1.2.2. Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya. Untuk Tahun 2015 realisasi Penerimaaan Transfer Pemerintah PusatLainnya adalah sebesar Rp199.918.922.000,00 yang seluruhnya berasal dari Penerimaan Dana Penyesuaian sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut :

Transfer Pemerintah PusatLainnya T unjangan Profesi Guru 1 PNSD 2 Dana T ambahan Penghasilan Guru PNSD

Realisasi 2015

Realisasi 2014

Kenaikan / Penurunan

196.228.922.000,00

164.824.223.000,00

3.690.000.000,00

-

199.918.922.000,00

164.824.223.000,00

31.404.699.000,00

%

119,05

3.690.000.000,00

35.094.699.000,00

121,29

5.5.1.2.2.a Dana Otonomi Khusus Dana Otonomi khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah.Sehingga Pemerintah Kabupaten Batang tidak menganggarkan dan tidak merealisasikannya.

5.5.1.2.2.b Dana Penyesuaian Pendapatan yang berasal dari dana penyesuaian terdiri dari

tunjangan

profesi guru PNSD sebesar Rp196.228.922.000,00 dan Dana Tambahan Penghasilan guru PNSD sebesar Rp.3.690.000.000,00

145

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

5.5.1.2.3. Transfer Pemerintah Propinsi Realisasi Transfer Pemerintah Propinsi untuk tahun 2015 seluruhnya berasal dari Bagi Hasil Pajak sebesar Rp81.658.566.496,00 mengalami peningkatan sebesar Rp16.568.195.497,00 (25,45%) dari tahun 2014. Berikut rincian Pendapatan Transfer Dari Pemerintah Propinsi :

Realisasi 2015

Transfer Pemerintah Provinsi:

Kenaikan/ (Penurunan)

Realisasi 2014

%

Bagi Hasil Pajak: Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor

12.866.812.824,00

11.989.114.005,00

877.698.819,00

107,32

Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

15.099.328.130,00

18.596.165.355,00

(3.496.837.225,00)

81,20

Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

24.413.789.613,00

21.263.233.090,00

3.150.556.523,00

114,82

3

Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan

17.790.015,00

18.198.615,00

(408.600,00)

97,75

4

29.260.845.914,00

13.223.659.934,00

16.037.185.980,00

221,28

81.658.566.496,00

65.090.370.999,00

16.568.195.497,00

125,45

1 2

5

Bagi hasil dari pajak rokok

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa hampir seluruh akun pendapatan bagi hasil pajak mengalami peningkatan. Penerimaan pendapatan bagi hasil pajak untuk tahun 2015 seluruhnya berasal dari transaksi penerimaan kas.

5.5.1.3.

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer meliputi pendapatan hibah, dana darurat dan bantuan keuangan dari provinsi dengan realisasi tahun 2015 dan 2014 sebagai berikut:

Realisasi 2015

%

84.634.358.226,00

2.000.000.000,00

(Penurunan) 82.634.358.226,00

-

-

-

117.067.575.314,00 40.081.940.615,00

76.985.634.699,00

292,07

Jumlah 201.701.933.540,00 42.081.940.615,00

159.619.992.925,00

479,31

Lain-lain Pendapatan yang Sah: 1 Pendapatan Hibah 2 Pendapatan Dana Darurat 3 Pendapatan Lainnya

Kenaikan/

Realisasi 2014

4.231,72 -

146

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

Berikut ini penjelasan masing-masing obyek Lain-lain Pendapatan yang Sah: 5.5.1.3.1. Pendapatan Hibah. Pendapatan Hibah tahun 2015 sebesar Rp84.634.358.226,00 berada pada SKPD berikut ini: Nominal (Rp)

Pendapatan Hibah 1 Dinas Cipta Karya TRK

3.000.000.000,00

2 Dis dikpora 3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4 Bapermasdes

79.782.383.348,00 85.492.000,00 16.550.000,00

5 Dis hubkominfo

221.831.000,00

6 Dis perindagkop

985.445.500,00

7 Dinas Kesehatan 8 Dinas Kelautan

3.140.000,00 539.516.378,00 84.634.358.226,00

1). Hibah

sebesar

Rp3.000.000.000,00

dari

Dirjen

Perimbangan

Kementerian Keuangan untuk peningkatan akses penyediaan air minum dan pelayanan sanitasi rumah tangga. 2). Hibah Bantuan Operasional Sekolah dari dana BOS dan Block Grant sebesar Rp79.782.383.348,00 3). Hibah pada SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah oleh BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) berupa motor trail dan HT seluruhnya senilai Rp85.492.000,00 4). Hibah

pada SKPD Bapermasdes oleh Bank Jateng berupa

perlengkapan sarana gedung pertemuan senilai Rp16.550.000,00 5). Hibah pada SKPD Dishubkominfo oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika RI berupa peralatan media center dan Kementerian Perhubungan

berupa

peralatan

survey

seluruhnya

sejumlah

Rp221.831.000,00 6). Hibah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa gedung pasar Bandar senilai Rp985.445.500,00 7).

Hibah oleh Pegawai Puskesmas Batang III berupa lemari besi dan kursi senilai Rp3.140.000,00

8). Hibah oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan antara lain berupa kapal pengawasan dan coolbox senilai Rp539.516,378,00

147

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

5.5.1.3.2. Pendapatan Dana Darurat. Realisasi Pendapatan Dana darurat tahun 2015 sebesar Rp0,00 5.5.1.3.3. Pendapatan Lainnya Pendapatan Lainnya sebesar Rp117.067.575.314,00 terdiri dari : Realisasi 2015

Pendapatan Lainnya Bantuan Propinsi dari Pemprov Dana Desa Restitusi Pajak

50.236.399.987,00

40.081.940.615,00

10.154.459.372,00

125,33

66.579.163.000,00

-

66.579.163.000,00

-

252.012.327,00

-

76.985.634.699,00

292,07

252.012.327,00 Jumlah

5.5.2.

Kenaikan/Penurunan (Rp) %

Realisasi 2014

117.067.575.314,00

40.081.940.615,00

BEBAN Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya potensi manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Beban

diklasifikasikan

menurut

klasifikasi

ekonomi,

yaitu

mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi terdiri dari beban pegawai, beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan, beban transfer dan beban lain-lain. Selama tahun 2015, beban Pemerintah Kabupaten Batang adalah sebesar Rp1.325.888.841.927,25 dan apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2014 sebesar Rp1.162.476.896.778,30 maka mengalami peningkatan sebesar Rp163.411.945.148,95 atau 14,06%. Berikut realisasi beban 2015 dibandingkan dengan tahun 2014 : Realisasi 2015

Realisasi 2014

Beban Beban Pegawai

Kenaikan/

%

(Penurunan) 670.177.251.262,00

650.270.687.445,00

19.906.563.817,00

103,06

41.357.227.131,73

59.435.016.070,35

(18.077.788.938,62)

(69,58)

139.305.328.055,57

128.956.546.377,93

10.348.781.677,64

108,03

Beban Pemeliharaan

62.965.797.576,00

54.530.325.365,00

8.435.472.211,00

115,47

Beban Perjalanan Dinas

14.431.689.067,00

14.283.427.631,00

148.261.436,00

101,04

24.239.434,00 -

43.599.157,00 -

(19.359.723,00) -

(55,60)

Beban Hibah Beban Bantuan Sosial Beban Penyusutan

115.516.954.926,00 15.486.936.091,00 76.483.322.392,06

81.367.948.496,00 31.458.697.989,00 64.853.538.779,07

34.149.006.430,00

141,97

(15.971.761.898,00)

(49,23)

Beban Penyisihan Piutang Beban Transfer

2.350.861.062,89 148.412.083.714,00

1.922.232.751,95 44.613.378.021,00

117,93 122,30 332,66 128,09 114,06

Beban Persediaan Beban Jasa

Beban Bunga Beban Subsidi

Beban Lain-lain Beban Barang dan Jasa BLUD

39.377.151.215,00

30.741.498.695,00

11.629.783.612,99 428.628.310,94 103.798.705.693,00 8.635.652.520,00

1.325.888.841.927,25

1.162.476.896.778,30

163.411.945.148,95

148

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

5.5.2.1. Beban Pegawai. Beban pegawai adalah beban Pemerintah daerah dalam pengeluaran yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban pegawai Pemerintah Kabupaten Batang pada tahun 2015 adalah sebesar Rp670.177.251.262,00 apabila dibandingkan

dengan beban

pegawai pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp650.270.687.445,00 mengalami kenaikan sebesar Rp19.906.563.817,00 atau naik sebesar 3,06%. Beban pegawai tersebut termasuk di dalamnya beban pegawai BLUD.

Rincian beban pegawai tersebut terdiri dari : Nominal (Rp)

Beban Pegawai Gaji dan Tunjangan PNS

467.292.541.863,00 170.075.498.975,00

Tambahan Penghasilan PNS Belanja Penerimaan Lainnya Pimp & Angg DPRD Serta KDH/WKDH Insentif Pemungutan Pajak

3.962.000.000,00 2.653.387.736,00

Daerah dan Retribusi Daerah Uang Lembur Belanja Pegawai BLUD

2.110.882.534,00 22397819107

Hutang jasa layanan BLUD

1685121047 670.177.251.262,00

5.5.2.2. Beban Persediaan Beban Persediaan adalah beban Pemerintah Kabupaten Batang dalam bentuk pemakaian persediaan dalam jangka waktu tertentu. Beban persediaan pada tahun 2015 adalah sebesar Rp41.357.227.131,73 sedangkan

pada

tahun

2014

beban

persediaan

adalah

sebesar

Rp59.435.016.070,35 sehingga berkurang sebesar (Rp18.077.788.938,62) atau 30,42%. Beban Persediaan terdiri dari :

149

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

Nominal (Rp)

Beban Persediaan Bahan Pakai Habis Bahan Material Cetak dan Penggandaan Jasa Konsultasi Belanja brg dan jasa yg diserahkan ke masy Persediaan tahun 2014 Persediaan tahun 2015

Jasa Konsultasi

16.154.333.405,00 13.586.360.510,00 224.654.250,00 58.143.000,00 19.841.279.900,00 15.584.057.332,21 (24.091.601.265,48) 41.357.227.131,73

sebesar Rp58.143.000,00 merupakan jasa konsultan

perencanaan penyediaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan dan perkotaan. Sumber dana berasal dari DAK.

5.5.2.3. Beban Jasa Beban jasa merupakan beban Pemerintah Kabupaten Batang dalam bentuk pengadaaan jasa dari pihak ketiga yang memiliki keahlian dan pelayanan jasa tertentu untuk membantu melaksanakan kegiatan Pemerintah daerah. Beban jasa sedangkan

pada tahun 2015 adalah sebesar Rp139.305.328.055,57 pada

tahun

Rp128.956.546.377,93

2014

sehingga

beban

jasa

mengalami

adalah

sebesar

peningkatan

sebesar

Rp10.348.781.677,64 atau naik 8,03%. Beban Jasa terdiri dari : Beban Jasa Honorarium PNS

Nominal (Rp)

Honorarium Non PNS

23.616.064.138,00 19.181.105.980,00

Jas a Kantor

30.903.506.935,00

Premi Asuransi

735.071.036,00

Cetak dan Penggandaan

8.220.100.040,00

Sewa

4.388.690.435,00

Makan Minum

10.158.729.910,00

Pakain dinas

3.195.502.635,00

Belanja Kurs us dan Sosialis as i

6.000.255.983,00

Jas a Kons ultas i

8.041.451.908,00

Survey dan Penyusunan Design Belanja Barang dan Jas a BLUD Belanja JKN Uang yang diberikan ke mas yarakat Belanja Jas a Narasumber Belanja Telp, lis trik air 2016 Belanja Telp, lis trik air 2015

466.790.500,00 12.000.000,00 18.602.216.097,57 12.000.000,00 5.576.253.750,00 1.812.550.427,00 (1.616.961.719,00) 139.305.328.055,57

150

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

5.5.2.4. Beban Pemeliharaan. Beban pemeliharaan merupakan beban Pemerintah Kabupaten Batang yang terjadi sebagai akibat dari pemeliharaan atas aset tetap Pemerintah daerah yang bersifat tidak menambah nilai. Beban pemeliharaan pada tahun 2015 adalah sebesar Rp62.965.797.576,00 sedangkan pada tahun 2014 beban pemeliharaan Rp54.530.325.365,00

sehingga

mengalami

adalah sebesar

peningkatan

sebesar

Rp8.435.472.211,00 atau naik sebesar 15,47%. Beban pemeliharaan tahun 2015 terdiri dari : Nominal (Rp)

Beban Pemeliharaan Perawatan Kendaraan bermotor

10.469.631.506,00 52.496.166.070,00

Pemeliharaan gedung, dll

62.965.797.576,00

5.5.2.5. Beban Perjalanan Dinas Beban perjalanan dinas merupakan beban Pemerintah Kabupaten Batang yang terjadi sebagai akibat adanya PNS atau pegawai yang dipekerjakan yang melakukan perjalanan dinas. Beban

perjalanan

dinas

pada

tahun

2015

adalah

sebesar

Rp14.431.689.067,00 sedangkan pada tahun 2014 beban perjalanan dinas adalah sebesar Rp14.283.427.631,00 sehingga mengalami peningkatan sebesar Rp148.261.436,00 atau naik sebesar 1,04%. Beban Perjalanan Dinas Belanja kursus, pelatihan dan sosialisasi Pakaian Dinas Perjalanan Dinas

Nominal (Rp) 247.870.446,00 79.178.074,00 14.104.640.547,00 14.431.689.067,00

5.5.2.6. Beban Bunga Beban bunga utang adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten Batang yang mengurangi kekayaan bersih yang berasal dari pelunasan atas bunga dari pinjaman/utang. Beban bunga utang pada tahun 2015 adalah sebesar Rp24.239.434,00 sedangkan pada tahun 2014 beban bunga utang

adalah sebesar

Rp43.599.157,00 sehingga mengalami turun sebesar Rp19.359.723,00 atau 44,40%.

151

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

5.5.2.7. Beban Subsidi Beban subsidi adalah beban Pemerintah Kabupaten Batang yang timbul karena memberikan subsidi kepada perusahaan/lembaga tertentu dengan tujuan agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat. Tidak ada beban subsidi pada tahun 2015 dan tahun 2014.

5.5.2.8. Beban Hibah Beban hibah adalah beban Pemerintah daerah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada Pemerintah atau Pemerintah daerah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat,dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Beban hibah sedangkan

pada tahun 2015 adalah sebesar Rp115.516.954.926,00 pada

tahun

Rp81.367.948.496,00

2014

sehingga

beban

hibah

mengalami

adalah

sebesar

peningkatan

sebesar

Rp34.149.006.430 atau naik sebesar 41,97% Beban hibah terdiri dari : Nominal (Rp)

Beban Hibah Belanja barang yang diserahkan ke masyarakat

799.311.000,00

Uang yang diberikan ke masyarakat

7.329.005.000,00

belanja hibah

26.078.153.700,00

Hibah aset Disperindag

985.445.500,00

Hibah Aset Dinas Kesehtan

3.140.000,00

Hibah Aset Dinas Kelautan

539.516.378,00

Hibah Dana BOS

77.700.900.348,00

Hibah Block Grant

2.081.483.000,00 115.516.954.926,00

5.5.2.9. Beban Bantuan Sosial Beban bantuan sosial adalah beban Pemerintah daerah dalam bentuk uang/barang/jasa yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Beban

bantuan

sosial

pada

tahun

2015

adalah

sebesar

Rp15.486.936.091,00 sedangkan pada tahun 2014 beban bantuan sosial adalah

sebesar

Rp31.458.697.989,00

sehingga

turun

sebesar

Rp15.971.761.898,00 atau 50,77%.

152

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

5.5.2.10. Beban Penyusutan dan Amortisasi Beban penyusutan dan amortissi adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap dan aset tak berwujud yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban penyusutan

dan amortisasi pada tahun 2015 adalah sebesar

Rp76.483.322.392,06 sedangkan pada tahun 2014 beban penyusutan adalah sebesar Rp64.853.538.779,07 sehingga mengalami peningkatan sebesar Rp11.629.783.612,99 atau naik sebesar 17,93% 5.5.2.11. Beban Penyisihan Piutang Merupakan

piutang

yang

disisihkan

pada

tahun

2015

sebesar

Rp.2.350.861.062,89. Sedangkan pada tahun 2014 beban penyisihan piutang adalah sebesar Rp1.922.232.751,95 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp428.628.310,94. Beban Penyisihan piutang terinci pada SKPD sebagai berikut : SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan DPPKAD

Nominal (Rp) 57.682.137,30 2.090.137.192,85

BRSUD

46.857.987,49

Dinas Kesehatan

7.705.895,75

Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Bagian Tata Pemerintahan

130.477.849,50 18.000.000,00 2.350.861.062,89

5.5.2.12. Beban Transfer Beban transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban uang dari entitas pelaporan pada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban transfer pada tahun 2015 adalah sebesar Rp148.412.083.714,00 sedangkan

pada

tahun

2014

beban

transfer

adalah

sebesar

Rp44.613.378.021,00 sehingga naik sebesar Rp103.798.705.693,00 atau 232,66%. Beban transfer terdiri dari :

Beban Transfer Bantuan keuangan Belanja transfer ke desa

Nominal (Rp) 636,561,114.00 147,775,522,600.00 148,412,083,714.00

153

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

5.5.2.13. Beban Lain-lain. Beban Lain-lain tahun 2014 dan 2015 sebesar Rp0,00

5.5.2.14. Beban Barang dan Jasa BLUD Akun Beban barang dan jasa Blud menjadi akun tersendiri karena di dalamya terdapat beban persediaan, perjalanan dinas, pemeliharaan dan jasa BLUD. Beban barang dan jasa BLUD RSUD tahun 2015 sebesar Rp39.377.151.215,00 mengalami kenaikan sebesar Rp8.635.652.520,00 atau 28,92% dari tahun 2014 sebesar Rp30.741.498.695,00 5.5.3.

SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI Dalam kegiatan operasional Tahun 2015, berdasarkan realisasi pendapatan sebesar

Rp1.500.161.751.007,89

dan

realisasi

beban

Rp1.325.888.841.927,25 maka Pemerintah Kabupaten Batang mengalami surplus sebesar Rp174.272.909.080,64 Apabila dibandingkan dengan surplus tahun 2014 sebesar Rp61.772.254.971,43 maka terjadi peningkatan sebesar Rp112.500.654.109,21 atau naik sebesar 182,12%. Seperti dijelaskan dalam tabel berikut ini :

Realisasi 2015

Kenaikan/

Realisasi 2014

%

Uraian Pendapatan

1.500.161.751.007,89

1.224.249.151.749,73

(Penurunan) 275.912.599.258,16

Beban

1.325.888.841.927,25

1.162.476.896.778,30

163.411.945.148,95

114,06

174.272.909.080,64

61.772.254.971,43

112.500.654.109,21

282,12

Jumlah

5.5.4.

122,54

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan Non Operasional. Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya. 5.5.4.1. SURPLUS PENJUALAN ASET NON LANCAR Tidak terjadi surplus penjualan aset non lancar Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2015.

154

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

5.5.4.2. SURPLUS

PENYELESAIAN

KEWAJIBAN

JANGKA

PANJANG Tidak

terdapat

transaksi

penyelesaian

kewajiban

jangka panjang

Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2015

5.5.4.3. DEFISIT PENJUALAN ASET NON LANCAR Defisit

penjualan aset non lancar pada tahun 2015 adalah sebesar

Rp4.886.236.365,00 sebagaimana tahun 2014 juga defisit sebesar Rp548.646.815,00 naik sebesar Rp4.337.589.550,00. Berikut penjelasan rincinya : Realisasi 2015 Uraian Defisit penjualan aset non lancar

Kenaikan/

Realisasi 2014

%

(4.886.236.365,00)

(548.646.815,00)

(Penurunan) (4.337.589.550,00)

(4.886.236.365,00)

(548.646.815,00)

(4.337.589.550,00)

890,60 890,60

gedung dan bangunan Jumlah

5.5.4.4. DEFISIT

PENYELESAIAN

KEWAJIBAN

JANGKA

PANJANG Tidak

terdapat

transaksi

penyelesaian

kewajiban

jangka panjang

Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2015

5.5.4.5. SURPLUS/DEFISIT

DARI

KEGIATAN

NON

OPERASIONAL LAINNYA Defisit

dari

kegiatan

non

operasional

tahun

2015

sebesar

Rp4.886.236.365,00 seluruhnya berasal dari penjualan aset non lancar.

5.5.5.

POS LUAR BIASA Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut : a. kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran b. tidak diharapkan terjadi berulang-ulang c. kejadian di luar kendali Pemerintah Daerah. Untuk tahun 2015 terdapat realisasi untuk Pos Luar Biasa sebesar (Rp86.163.000,00) yang terdiri dari :

155

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

Uraian Pendapatan Luar Biasa Beban Luar Biasa Pos Luar Biasa

31 Desember 2015 (Rp) 86.163.000,00 (86.163.000,00)

Penjelasan rincinya sbb : -

Pendapatan luar biasa merupakan lebih bayar PPh Pasal 21 SPT Tahunan atas pajak pribadi PNS Kabupaten Batang tahun 2014 sehingga dikompensasikan pada pembayaran PPh Pasal 21 gaji bulan ketiga belas Tahun 2015. - Beban Luar Biasa merupakan beban tidak terduga untuk penanganan bencana kebakaran pasar Simbang Desa, Kec. Tulis.

5.5.6.

SURPLUS/DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL Surplus/Defisit –LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa. Surplus Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2015 yaitu sebesar Rp169.300.509.715,64 dan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 sebesar Rp60.462.157.756,43 maka mengalami peningkatan sebesar Rp108.838.351.959,21 atau naik sebesar 280,01%.

156

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

5.6.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Komponen Perubahan Ekuitas terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO, Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dan Ekuitas Akhir. 5.6.1.

Ekuitas Awal Ekuitas Awal Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2015 adalah sebesar Rp1.877.290.235.106,81. Nilai ini merupakan Ekuitas Akhir Tahun 2014.

5.6.2.

Surplus/Defisit –LO Surplus/Defisit-LO Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2015 adalah sebesar Rp169.300.509.715,64 yang dihasilkan dari transaksi menutup akun Surplus/Defisit-LO

5.6.3.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2015 merupakan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas pada tahun 2015. Koreksi-koreksi tersebut sebesar Rp72.783.713.196,08

dengan rincian

sebagai berikut :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar RK PPKD Koreksi Nilai Perubahan Penambahan aset tetap Pengurangan aset tetap Penambahan aset lainny a Pengurangan aset lainny a Perhitungan akumulasi p eny usutan Perhitungan hutang retensi Perhitungan hutang beban Koreksi nilai p iutang Koreksi nilai p enyisihan p iutang Perhitungan Hutang Jangka Pendek Lainnya Perhit. Bagian Lancar Hutang Jk.Panjang Perhit. Hutang Jk.Panjang Koreksi Pendapatan Perhit.bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Hibah aset tetap PPKD Defisit p enjualan aset tetap Perhitungan dana BOS Koreksi tagihan angsuran penjualan kios Akumulasi p enyusutan aset lain-lain Pembulatan koma

31 Desember 2015 (Rp ) (5.639.463.485,00) 19.271.561,00 266.134.899.008,83 (207.433.205.726,18) 9.106.621.392,00 (4.290.012.154,00) 14.365.198.927,26 34.283.500,00 (9.708,00) (13.530,00) (70.791.388,73) 2.092.797.650,00 81.165.119,75 81.253.281,13 39.587.650,00 8.872.728,00 (49.800.393.877,00) 4.886.236.365,00 49.476.520.877,00 116.486.300,00 (6.425.591.294,00) (0,98) 72.783.713.196,08

157

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

Berikut Penjelasan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Dalam Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2015 : 5.6.3.1.

R/K PPKD

R/K PPKD merupakan selisih antara realisasi belanja 2015 dan realisasi pendapatan 2015 ditambah dengan selisih kas tahun 2015 dan tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut : Total Surplus /Defisit Total Kas Bendahara Total Kas Bendahara LRA SKPD 2014 SKPD 2015 (28.101.495.955,24) 137.486.386.559,99 159.948.422.067,23

R/K PPKD (5.639.460.448,00)

R/K PPKD tahun 2015 sebesar (Rp5.639.463.485,00). Sedangkan dalam tabel di atas, nilai R/K PPKD adalah sebesar (Rp5.639.460.448). terdapat selisih Rp.3.037,00 berasal dari : Uraian

31 Desember 2015 (Rp)

Salah catat hutang belanja seharusnya dicatat dalam hutang jangka pendek lainnya lainnya Pembulatan perhitungan Jumlah

3.035,00 2,00 3.037,00

R/K PPKD untuk setiap SKPD terdapat dalam lampiran 5.

5.6.3.2.

Koreksi Nilai Perubahan.

Akun Koreksi Nilai Perubahan sebesar Rp19.271.561,00 adalah koreksi nilai pembayaran hutang bunga dengan rincian sebagai berikut : Koreksi Nilai Perubahan

31 Desember 2015 (Rp)

Pembayaran hutang bunga atas Loan ADB No.SLA-867/DP3/1996 yang belum tercatat dalam Neraca 2015

24.239.434,00

Hutang bunga atas Loan ADB No.SLA867/DP3/1996

(4.967.873,00)

Jumlah

5.6.3.3.

19.271.561,00

Perhitungan Nilai Aset Tetap

Perhitungan Nilai Aset Tetap 2015 sebesar Rp0,00 sedangkan hasil restatement tahun 2014 sebesar Rp15.843.969.435,44.

158

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

5.6.3.4.

Perhitungan Nilai Aset Lainnya

Perhitungan Nilai Aset Lainnya tahun 2015 sebesar Rp0,00, sedangkan hasil restatement tahun 2014 sebesar (Rp298.173.114,00). 5.6.3.5.

Perhitungan Penyusutan AT s/d Tahun Sebelumnya

Perhitungan Penyusutan Aset Tetap tahun sebelumnya merupakan hasil restatement akibat perubahan kebijakan akuntansi, sehingga untuk tahun 2015 bernilai Rp0,00, sedangkan hasil restatement tahun 2014 sebesar (Rp741.384.871.004,91)

5.6.3.6.

Penambahan aset tetap

Penambahan aset tetap sebesar Rp266.134.899.008,83 terdiri dari :

Penambahan Aset Tetap

31 Desember 2015 (Rp) Penambahan dari APBN 31.177.559.615,00 Penambahan dari Hibah 1.826.709.778,00 Penambahan dari SK Koreksi 1.623.940.000,00 Penambahan dari Mutasi SKPD Lain 15.993.628.512,65 Penambahan dari Belanja Barag dan Jasa 4.691.457.834,00 Penambahan dari Pindahan antar rekening 47.799.577.380,28 Penambahan dari Lain-lain 163.022.025.888,90 Jumlah 266.134.899.008,83 Jenis Aset Tetap dan SKPD yang mengalami penambahan aset tetap terinci pada penjelasan Akun Aset tetap di Neraca.

5.6.3.7.

Pengurangan Aset Tetap

Pengurangan aset tetap sebesar (Rp207.433.205.726,18) terdiri dari : Pengurangan Aset Tetap Pengurangan karena penghapusan Pengurangan karena Mutasi ke SKPD Lain Pengurangan karena Hibah Pengurangan karena SK Koreksi Pengurangan karena rusak berat Pengurangan karena extracountable Pengurangan karena pindahan antar rekening Pengurangan karena Lain-lain Jumlah

31 Desember 2015 (Rp) (26.966.076.138,45) (15.993.628.512,65) (29.700.000,00) (571.512.000,00) (9.103.883.192,00) (25.433.133.493,00) (47.801.568.380,28) (81.533.704.009,80) (207.433.205.726,18)

159

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

5.6.3.8. Penambahan Aset Lainnya Penambahan Aset Lainnya sebesar Rp.9.106.621.392,00 terdiri dari : -

Penambahan aset lainnya yang berasal dari aset tetap dengan kondisi rusak berat dicatat berdasar harga perolehan, berada pada SKPD berikut: SKPD

31 Desembe r 2015 (Rp)

Dinas Pendidikan Kecamatan Reban

9.057.883.192,00 39.000.000,00 7.000.000,00 9.103.883.192,00

Kecamatan Banyuputih

Jumlah

-

Penambahan aset tak berwujud berupa software pada Bagian Humas dan Protokol sebesar Rp1.991.000,00.

-

Penambahan/(Pengurangan) piutang TPTGR pada DPPKAD sebesar Rp747.200,00 terdiri dari : Tuntutan Ganti Rugi 1 M. Teguh Prajatna 2 Slamet Maktub 3 Hermanto

31 Desember 2015 (Rp) 18.050.000,00 6.000.000,00 15.490.000,00

-

-

5.142.800,00

57.500.000,00

57.500.000,00

97.040.000,00

96.292.800,00

4 Hartono 5 Runi Rahmawati

31 Desember Naik/(turun) Rp 2014(Rp) 27.650.000,00 (9.600.000,00) 6.000.000,00 15.490.000,00 (5.142.800,00) 747.200,00

5.6.3.9. Pengurangan Aset Lainnya. Pengurangan Aset Lainnya merupakan aset tetap dalam kondisi rusak berat yang telah dihapuskan sebesar (Rp4.290.012.154,00).

5.6.3.10. Perhitungan

Akumulasi

Penyusutan

Aset

Tetap

yang

Dihapuskan. Akun Perhitungan akumulasi penyusutan aset tetap yang dihapuskan sebesar Rp12.004.726.058,80 merupakan akumulusi penyusutan asset tetap sampai dengan tahun asset tersebut dihapus.

160

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

5.6.3.11.

Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap ke SKPD Lain

Akun Perhitungan akumulasi penyusutan aset tetap ke SKPD lain sebesar Rp7.897.954.175,38 merupakan total akumulasi penyusutan atas aset tetap yang dimutasikan ke SKPD lain berada pada SKPD sebagaimana tercantum dalam tabel berikut: SKPD Dinas Cipta Karya dan TRK Badan Lingkungan Hidup Bagian Hukum Bagian Umum Sekretariat DPRD DPPKAD Inspektorat Badan Kepegawaian Daerah Dinas Pertanian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Perindustrian

Jumlah

5.6.3.12.

31 Desember 2015 (Rp) 4.071.861.766,23 60.368.657,14

7.500.000,00 452.943.458,86 1.839.970.250,00 771.814.971,71 302.683.500,00 69.948.714,29 59.852.142,86 98.775.000,00 162.235.714,29 7.897.954.175,38

Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dari SKPD Lain

Akun Perhitungan akumulasi penyusutan aset tetap dari SKPD lain sebesar (Rp7.897.954.175,25) merupakan total akumulasi penyusutan atas aset tetap yang diperoleh dari SKPD lain. Perinciannya dijelaskan dalam tabel berikut ini : SKPD

31 Desember 2015 (Rp)

BRSUD

(294.631.176,00) (114.066.000,00) (457.942.714,29)

Bappeda Dinas Perhubungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bagian Umum DPPKAD Inspektorat Badan Kepegawaian Daerah Kecamatan Limpung Kecamatan Tersono Kecamatan Warungasem Kecamatan Banyuputih Kelurahan Sambong BadanPemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Jumlah

(3.911.592.766,70)

(544.005.426,86) (931.085.865,14) (522.395.500,00) (347.381.176,00) (8.926.986,70) (6.983.302,96) (4.680.846,16) (135.817.314,58) (3.860.549,00) (15.000.000,00) (172.800.000,00) (131.077.550,86) (295.707.000,00) (7.897.954.175,25)

161

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

5.6.3.13.

Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap ke Aset Lainnya.

Akun Perhitungan akumulasi penyusutan aset tetap ke aset lainnya berasal dari aset tetap yang berubah kondisi menjadi rusak berat. Karena semula tercatat sebagai aset tetap sehingga akumulasi penyusutan di aset tetap berkurang yang berdampak pada penambahan ekuitas, seluruhnya sebesar Rp42.375.000,00 berada pada SKPD berikut ini : SKPD

31 Desember 2015 (Rp)

37.125.000,00 5.250.000,00

Kecamatan Reban Kecamatan Banyuputih

Jumlah

5.6.3.14.

42.375.000,00

Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Double Catat/Lebih Catat.

Akun Perhitungan akumulasi penyusutan aset tetap yang double catat/lebih catat seluruhnya sebesar Rp2.322.310.562,78 berada pada SKPD berikut ini: SKPD

31 Desember 2015 (Rp)

Dinas Kesehatan Bagian Umum

2.090.043.420,78 232.267.142,00

Jumlah

5.6.3.15.

2.322.310.562,78

Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Kurang Catat.

Akun Perhitungan akumulasi penyusutan aset tetap yang kurang catat seluruhnya sebesar (Rp4.212.694,45) berada pada SKPD berikut ini :

SKPD

31 Desember 2015 (Rp)

Dinas Kesehatan Dinas Cipta Karya dan TRK

(290.000,00) (3.922.694,45)

Jumlah 5.6.3.16.

(4.212.694,45)

Perhitungan Hutang Retensi.

Pembayaran hutang retensi oleh SKPD

Dinsosnakertrans sebesar

Rp34.283.500,00 menyebabkan penambahan ekuitas.

162

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

5.6.3.17.

Perhitungan Hutang Beban.

Hutang beban sebesar (Rp9.708,00) adalah kurang catat atas hutang belanja listrik,telpon air pad SKPD Kecamatan Tulis.

5.6.3.18.

Koreksi Nilai Piutang

Terdapat Koreksi lebih catat atas piutang PBB Tahun 2011 dan tahun 2012 sebesar Rp13.530 yang semula tercatat sebagai denda pajak.

5.6.3.19.

Koreksi Nilai Penyisihan Piutang

Terdapat koreksi nilai penyisihan piutang sebesar (Rp70.791.388,73) terinci pada SKPD sebagai berikut : SKPD

31 Desember 2015 (Rp)

Dinas Kesehatan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Jumlah

5.6.3.20.

5.660.392,17 1.431.118,10 (77.882.899,00) (70.791.388,73)

Perhitungan hutang jangka pendek lainnya

Perhitungan hutang jangka pendek lainnya sebesar Rp2.092.797.650,00 merupakan pembayaran

hutang retensi dan hutang belanja di Dinas

Pendidikan dan hutang obat dan hutang retensi pada BRSUD terinci pada SKPD sebagai berikut : SKPD

31 Desember 2015 (Rp)

Dinas Pendidikan BRSUD

32.005.000,00 2.060.792.650,00

Jumlah

5.6.3.21.

2.092.797.650,00

Koreksi Nilai Investasi Jangka Panjang

Koreksi Nilai Investasi Jangka Panjang tahun 2015 sebesar Rp0,00, sedangkan hasil restatement tahun 2014 sebesar (Rp464.238.000,00). 5.6.3.22.

Akumulasi Penyisihan Piutang Investasi Jangka Panjang

Akumulasi Penyisihan Piutang Investasi Jangka Panjang tahun 2015 sebesar Rp0,00,

sedangkan

hasil

restatement

tahun

2014

sebesar

(Rp104.000.000,00).

163

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

5.6.3.23.

Perhitungan Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang.

Perhitungan bagian lancar hutang jangka panjang sebesar Rp81.165.119,75 merupakan bagian lancar hutang Pemerintah Kabupaten Batang atas Loan ADB No.SLA-867/DP3/1996. 5.6.3.24.

Perhitungan Hutang Jangka Panjang

Perhitungan hutang jangka panjang sebesar Rp81.253.281,13 menambah ekuitas dikarenakan hutang jangka panjang tersebut telah menjadi bagian lancar hutang jangka panjang tahun 2015. 5.6.3.25.

Koreksi Pendapatan

Koreksi Pendapatan sebesar Rp39.587.650,00 terinci pada SKPD sebagai berikut : SKPD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dinas Perindustrian Jumlah

5.6.3.26.

31 Desember 2015 (Rp) (150,00) 39.587.800,00 39.587.650,00

Perhitungan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Nilai akun ini sebesar Rp8.872.728,00 merupakan piutang TPTGR yang akan diterima di tahun 2016.

5.6.3.27.

Hibah Aset Tetap PPKD

Hibah aset tetap PPKD merupakan hibah aset kepada SKPD yang pencatatannya harus melalui PPKD termasuk di dalamnya belanja BOS. Seluruhnya sebesar (Rp49.800.393.877,00). Terinci pada SKPD sebagai berikut : SKPD

31 Desember 2015 (Rp)

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (16.550.000,00) Dishubkominfo (221.831.000,00) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (85.492.000,00) Disdikpora (49.476.520.877,00) Jumlah (49.800.393.877,00)

164

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

5.6.3.28.

Defisit Penjualan Aset Tetap

Defisit penjualan aset tetap sebesar Rp4.886.236.365,00 merupakan rugi atas penjualan bongkaran gedung dan bangunan dibandingkan dengan nilai bukunya. 5.6.3.29.

Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi nilai persediaan sebesar Rp0,00 sedangkan hasil restatement tahun 2014 sebesar (Rp739.155,00). 5.6.3.30.

Perhitungan Dana BOS

Perhitungan Dana BOS sebesar Rp49.476.520.877,00 berasal dari : 31 Desember 2015 (Rp) Pendapatan Dana BOS BOS yang menjadi Aset Jumlah

5.6.3.31.

80.624.710.492,00 31.148.189.615,00 49.476.520.877,00

Koreksi Tagihan Angsuran Penjualan Kios

Koreksi tagihan angsuran penjualan kios 2015 sebesar Rp116.486.300,00 merupakan kenaikan angsuran kios pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi tahun 2015.

5.6.3.32. Akumulasi

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud amortisasi

asset

tak

berwujud

tahun

2014

sebesar

(Rp15.371.770,00) merupakan akumulasi amortisasi software oracle pada DPPKAD sebesar

(Rp11.385.020,00) & akumulasi amortisasi software

simonev

Bagian

pada

Pengendalian

Pembangunan

sebesar

(Rp2.436.750,00), akumulasi amortisasi software simpus pada kantor Perpustakaan dan Arsip daerah sebesar (Rp1.550.000,00).

5.6.3.33.

Akumulasi Penyusutan Asset Lain-Lain (Rusak Berat)

Akumulasi Penyusutan Asset Lain-Lain (Rusak Berat) tahun 2015 sebesar Rp0,00. Akumulasi

penyusutan

asset

lain-lain

(Rusak

Berat)

sebesar

(Rp6.425.591.294,00) merupakan selisih total akumulasi penyusutan asset rusak berat/asset lainnya tahun 2015 dengan akumulasi penyusutan asset rusak berat/asset lainnya tahun 2014.

165

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

5.6.3.34.

Pembulatan Koma

Pembulatan koma tahun 2015 sebesar (Rp0,98) merupakan pengurangan ekuitas akibat perhitungan decimal.

5.6.4.

Ekuitas Akhir Ekuitas Akhir Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2015 yaitu sebesar Rp2.119.374.458.018,53 dan apabila dibandingkan dengan Ekuitas Akhir tahun 2014 sebesar Rp1.877.290.235.106,81 maka mengalami peningkatan sebesar Rp242.084.222.911,72 atau naik sebesar 12,90%.

166

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

I. PELAKSANAAN KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI DANA TUGAS PEMBANTUAN DAN URUSAN BERSAMA Jumlah SKPD penerima Dana Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama Kabupaten Batang Tahun TA.2015 adalah 3 (tiga) satuan kerja yaitu Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Realisasi belanja lingkup koordinator wilayah Kabupaten Batang pada Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp5.007.850.201,- atau sebesar 82,09 persen dari anggaran senilai Rp 6.100.519.000,-. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2015 tersaji dalam tabel sebagai berikut : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA. 2015 Uraian

Anggaran

Bel anj a Pegawai Bel anj a Bar ang Bel anj a Modal

5,287,519,000

1.

% -

-

4,773,786,201

90.28

813,000,000

234,064,000

28.79

-

-

-

Bel anj a Bantuan Sosi al Jumlah Belanja

Reali sasi

6,100,519,000

5,007,850,201

82.09

Belanja Pegawai Realisasi Belanja pegawai Tahun Anggaran 2015 Rp 0,00 dari anggaran Rp0,00

2.

Belanja Barang Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2015 dan TA. 2014 masing-masing sebesar Rp4.773.786.201,- dan Rp4.844.058.975,Tabel dibawah ini menunjukkan perbandingan belanja barang TA. 2015 dan TA.2014, realisasi belanja barang TA. 2015 mengalami penurunan sebesar 1,45 persen dari realisasi belanja barang TA.2014.

167

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

Perbandingan Belanja Barang TA. 2015 dan TA. 2014 Uraian J enis Bel anj a

Realisasi 2015

Belanja Bar ang Oper asional

328,063,000

Belanja Bar ang Non Oper asional

562,317,050

Belanja Bar ang Per sediaan Belanja Jasa Belanja P emelihar aan Belanja Perj alanan Dalam Negeri Belanja Bar ang untuk diser ahkan kepada masyarakat/pemda Belanja Bar ang Penunjang Dana DK-T P untuk di serahkan kepada Pemda Ju mlah Belanja Kotor Pengembalian Belanj a Ju mlah Belanja Bersi h

3.

6,750,000 844,839,777 22,390,000 378,130,200 2,555,542,574 82,476,900 4,780,509,501 6,723,300 4,773,786,201

Realisasi 2014

Naik (Turun) % (4.00)

341,715,340 1,309,593,860

(57.06)

51,900,000

1,527.82

513,388,800

(26.35) 3.25

2,474,998,000 177,593,500

(53.56) (1.82)

4,869,189,500 25,130,525

(73.25) (1.45)

4,844,058,975

Belanja Modal Realisasi belanja modal TA. 2015 dan TA.2014 masing-masing sebesar Rp234.064.000,- dan Rp 0,00. Perbandingan belanja modal TA 2015 dan TA 2014 di bawah ini menunjukkan belanja modal TA 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp234.064.000,- dari realisasi belanja modal TA 2014.

168

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

Perbandingan Belanja Modal TA.2015 dan T A.2014 Urai an J eni s Bel anja

Realisasi 2015

Belanja Modal Lainnya

Realisasi 2014

234,064,000

Naik (Turun) % -

-

-

Ju mlah Belanja Kotor Pengembalian Belanja Ju mlah Belanja Bersih 4.

234,064,000

-

-

-

234,064,000

-

-

Belanja Bantuan Sosi al Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2015 dan TA. 2014 masingmasing sebesar Rp 0,00 dan Rp26.766.728.000,Berdasarkan Tabel 10 perbandingan belanja bantuan sosial Tahun Anggaran 2015 dan TA.2014, realisasi belanja bantuan sosial Tahun Anggaran 2015 mengalami penurunan sebesar 100 persen dari realisasi belanja bantuan sosial TA.2014, karena di tahun anggaran 2015 tidak di anggarkan untuk belanja bantuan sosial.

Perbandingan Bel anj a Bantuan S osial TA.2015 dan TA.2014 Urai an Jeni s Bel anj a Belanja Bantuan Sosi al untuk Pemberdayaan Sosi al Belanja Bantuan Sosi al untuk Penanggul angan Kemi skinan Ju mlah Belanja Kotor Pengembalian Belanj a Ju mlah Belanja Bersi h

Realisasi 2015

Naik (Turun) %

Realisasi 2014

-

2,897,500,000

(100)

-

23,869,228,000

(100)

-

26,766,728,000

-

-

-

-

26,766,728,000

(100)

(100)

169

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 5

BAB VII PENUTUP

Sebagai upaya memperbaiki pengelolaan keuangan, Pemerintah Kabupaten Batang telah melakukan berbagai upaya perbaikan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Upaya-upaya tersebut diantaranya melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan, dan pembaruan terhadap peraturan pengelolaan keuangan daerah. LKPD Kabupaten Batang ini dimaksudkan untuk memberikan informasi secara menyeluruh mengenai pelaksanaan APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015 dan posisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang tanggal 31 Desember 2015 serta kinerja Pemerintah Kabupaten Batang tahun 2015. Selanjutnya informasi dalam LKPD ini diharapkan dapat dipergunakan oleh para pemangku kepentingan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja, penentuan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun anggaran yang akan datang, serta pengambilan keputusan lainnya. Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2015. Melalui laporan keuangan ini diharapkan secara bertahap terwujud pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Batang,

Mei 2016

BUPATI BATANG

YOYOK RIYO SUDIBYO

170