BAB I PENDAHULUAN 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR: TAHUN 2015 TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2014

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2007 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja. Pemerintah Kabupaten Magelang adalah entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang disesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2013. Catatan Atas Laporan Keuangan menguraikan berbagai hal yang dianggap penting yang telah mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Neraca dan Laporan Arus Kas sehingga Catatan Atas Laporan Keuangan membantu pembacanya untuk dapat memahami kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan secara keseluruhan. Tujuan Catatan Atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Landasan hukum penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut: 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemeritahan; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

1

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 11. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang beserta perubahannya. 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Sistematika catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut: Bab I Pendahuluan 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan; 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan; 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan. Bab II Ekonomi makro. kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD 2.1. Ekonomi makro 2.2. Kebijakan Keuangan 2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan Bab IV Kebijakan Akuntansi 4.1. Entitas akuntansi/ entitas pelaporan keuangan daerah 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan 5.1. Penjelasan Pos-pos Neraca 5.2. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran 5.3. Penjelasan Komponen- komponen Laporan Arus Kas 5.4. Dana Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama 5.5. Penjelasan Tambahan Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan Bab VII Penutup

2

BAB II EKONOMI MAKRO KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi makro Kondisi ekonomi Kabupaten Magelang pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : laju pertumbuhan ekonomi tahun 2014 sebesar 5,46 %, naik bila dibandingkan dengan tahun 2013 yang sebesar 4.76%. Inflasi selama tahun 2014 adalah sebesar 7,91 %. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Magelang tahun 2014 adalah sebesar 0,98 %. Sementara dengan kegiatan pembangunan yang dikerjakan dari tahun ke tahun diharapkan kecenderungan pertumbuhan ekonominya meningkat. Adapun kontribusi masing-masing sektor pada PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2014 adalah sebagai berikut: sektor pertanian menyumbangkan 26,71%, sektor pertambangan dan penggalian 2.54%, sektor industri pengolahan 18,77%, sektor listrik, gas dan air minum sebesar 0,67%, sektor bangunan sebesar 8,79%, sektor perdagangan, restoran dan hotel sebesar 15,53%, sedangkan sektor pengangkutan dan komunikasi 5,32%, sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan 2.67% sektor jasa-jasa 19,00%.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Magelang menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2014 (dalam juta rupiah) sebesar Rp12.047.100,23 yang terdiri dari sektor pertanian sebesar Rp3.217.423,68. Sektor pertambangan dan penggalian sebesar Rp306.553,95. Sektor industri pengolahan sebesar Rp2.260.709,41. Sektor listrik, gas, dan air minum sebesar Rp81.004,65. Sektor bangunan / konstruksi sebesar Rp1.058.829,87, sektor perdagangan. restoran dan hotel sebesar Rp1.870.515,07, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar Rp641.493,61, sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan sebesar Rp321.517,76, sektor jasa-jasa sebesar Rp2.289.052,23. 2.2. Kebijakan Keuangan Dalam penatausahaan. pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah tahun anggaran 2014 menggunakan landasan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Nota kesepakatan Pemerintah Kabupaten Magelang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

3

Kabupaten Magelang tahun 2014 sebagai pedoman penyusunan Rancangan APBD tahun 2014. Adapun penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang tahun 2014 berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang tahun 2014 yang merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2014. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang tahun 2014 dalam penyusunannya berpedoman pula pada Prioritas dan Plafon Anggaran yang merupakan hasil kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Magelang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang. Arah Kebijakan Anggaran Dalam sistem anggaran kinerja. arah kebijakan anggaran merupakan instrumen perencanaan anggaran. disamping juga sebagai dasar untuk penilaian kinerja keuangan daerah selama satu tahun anggaran. Kebijakan Anggaran Pendapatan Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan yang menjadi target daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan daerah. Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah harus selalu memperhatikan pada prinsip bahwa upaya peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Dalam APBD. pendapatan daerah merupakan elemen yang vital perannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. disamping perannya untuk menjaga kelangsungan fiskal daerah. Kebijakan Anggaran Belanja Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan pengelolaan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan kewajiban daerah yang menjadi tanggung jawabnya. dengan memperhatikan bahwa peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran harus terukur. Dalam pelaksanaan anggaran tetap memperhatikan prinsip-prinsip penganggaran. antara lain transparansi dan akuntabilitas anggaran, disiplin anggaran, efisiensi dan efektifitas anggaran. Kebijakan Pembiayaan Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD Dalam pelaksanaan anggaran ada indikator pencapaian target kinerja yang ditetapkan, yaitu: Tabel Indikator pencapaian target kinerja

No

Program

Indikator Program

1

2

3

I

Urusan Wajib

a.

Pendidikan - Program Pendidikan Anak Usia Dini

- Meningkatnya jumlah PAUD

4

- Program Wajib Belajar Sembilan Tahun

- APK SD/MI. SMP/MTs

- Program Pendidikan Menengah

- APK SMA/MA/SMK

- Program Pendidikan Non Formal

- Meningkatnya pemberantasan buta aksara

- Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga

- Meningkatnya penetapan angka kredit jabatan

Kependidikan

guru

- Program Pendidikan Tinggi

- Meningkatnya persentase penduduk yang

- Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

- Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan

- Program Peningkatan Upaya Penumbuhan

- Terlaksananya Pelatihan pemuda produktif bagi

menempuh pendidikan tinggi

Karang Taruna/LPP

Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup - Program Upaya Pncegahan Penyalahgunaan

pemuda pengangguran - Terlaksananya sosialisasi bahaya narkoba

Narkoba

b.

Kesehatan - Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

- Ketersediaan obat sesuai kebutuhan dalam

- Program Upaya Kesehatan Masyarakat

- Jumlah Polindes yang meningkat

- Program Pengembangan Obat Asli Indonesia

- Meningkatnya prosentase pengembangan toga

jumlah yang memadai

di masyarakat - Program Perbaikan Gizi Masyarakat

- Meningkatnya Distribusi Kapsul Yodium. Vitamin A. Tablet Fe

- Program Pencegahan dan Penanggulangan

- Menurunnya jumlah kasus penyakit menular

Penyakit Menular - Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

- Pelayanan Kesehatan sesuai standar dan peraturan

- Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

- Cakupan kujungan masyarakat miskin

- Program Pengadaan. Peningkatan. dan Perbaikan

- Rehabilitasi puskesmas. RSU Muntilan. Gudang

Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Rumah

farmasi. incenerator.

Sakit - Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu

- Kegiatan GSI berjalan lancar

dan Anak - Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Balita

- Terfasilitasinya kegiatan posyandu

dan Lansia - Program Keluarga Berencana

c.

- Meningkatnya peserta KB

Pekerjaan Umum - Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

- Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana

- Program Pembangunan Saluran Drainase

- Terlaksananya pembangunan drainase gorong-

- Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan

- Terlaksananya pemeliharan rutin jalan dan

pedesaan

gorong

Jembatan - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

jembatan kabupaten - Terlaksananya pembangunan jalan kabupaten

Kebinamargaan - Program Pengembangan kinerja pengelolaan air

- Pembangunan SPAM

minum dan air limbah - Program Pengembangan wilayah strategis dan

- Terbangunnya pusat-pusat pertumbuhan

cepat tumbuh - Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi. rawa dan jaringan - Program Pengembangan. Pengelolaan. dan

- Terpenuhi dan tertatanya jaringan irigasi. rawa dan jaringan pengairan lainnya - Terpeliharanya sungai dan sumber daya lainnya

konservasi Sungai. Danau dan Sumber Daya Air lainnya

5

- Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan - Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan - Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

d.

- Melakukan pengawasan dan penyusunan regulasi di bidang pertambangan - Terwujudnya penerapan zona tambang dan penertiban kegiatan penambangan - Terlayaninya kebutuhan masyarakat di bidang ketenagalistrikan

Perencanaan Pembangunan - Program Perencanaan Pembangunan Daerah

- Tersusunnya renja. RPTK. RKPD dan RPJMD - Terlaksananya Forum SKPD

- Program Perencanaan Tata Ruang

- Tersedianya pedoman teknis untuk perijinan pemanfaatan ruang

- Program Kerjasama Pembangunan

- Terlaksananya Koordinasi dan fasilitasi kerjasama pembangunan antar wilayah

- Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

- Fasilitasi program perencanaan pembangunan ekonomi

e.

Perhubungan - Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan - Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas - Program Pengembangan Sistem Manajemen Transportasi

f.

- Meningkatnya jumlah angkutan darat - Meningkatnya PAD dari sektor parkir - Terlaksananya kegiatan pengendalian dan pengamanan Lalu lintas - Terlaksananya Pengembangan Sistem Manajemen Transportasi

Lingkungan Hidup - Program pengembangan kinerja pengelolaan

- Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan

persampahan - Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup - Program Meningkatnya perlindungan dan

- Terkendalinya tingkat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup - Program perlindungan dan konservasi SDA

konservasi SDA - Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup

g.

- Cakupan pengembangan data dan informasi lingkungan

Kependudukan dan Catatan Sipil - Program penataan administrasi kependudukan

- Meningkatnya kualitas administrasi kependudukan di Kab. Magelang

- Program Peningkatan Kualitas Manajemen Kependudukan

h.

- Terselenggaranya tertib administrasi kependudukan

Sosial - Program pemberdayaan fakir miskin . komunitas adapt (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya - Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan

- Terwujudnya pemberdayaan fakir miskin . komunitas adapt (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya - Terlayaninya rehabilitasi kesejahteraan sosial

sosial - Program pembinaan penyandang cacat dan eks

- Terbinanya para penyandang cacat

trauma - Program pemberdayaan kelembagaan

- Terbinanya kelembagaan kesejahteraan sosial

kesejahteraan sosial

6

i.

Tenaga Kerja - Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja

- Meningkatnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja

- Program peningkatan kesempatan kerja

- Meningkatnya kesempatan kerja bagi angkatan

- Program perlindungan dan pengembangan

- Meningkatnya perlindungan dan pengembangan

kerja

lembaga ketenagakerjaan

j.

lembaga

Koperasi dan usaha kecil menengah - Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah - Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

- Tumbuhnya kemandirian dan kewirausahaan UMKM di 360 UMKM - Terwujudnya peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

- Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama

- Meningkatnya investasi dan PMAD

Investasi - Program Peningkatan kapasitas IPTEK Sistem Produksi

- Meningkatnya kemampuan penerapan IPTEK pada sistem produksi

- Program pengembangan IKM

- Meningkatnya daya saing produktivitas serta

- Program Penataan Struktur Industri

- Meningkatnya kualitas struktur industri

- Program pengembangan sentra-sentra industri

- Terlaksananya pengembangan sentra-sentra

efisiensi

potensial

k.

industri potensial

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri - Program Peningkatan Keamanan dan

- Meningkatnya prosentase kegiatan Linmas Desa

kenyamanan lingkungan - Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

- Meningkatnya pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

- Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

- Meningkatnya nasionalisme di masyarakat

- Program Pemberdayaan Masyarakat untuk

- Terciptanya keamanan dan ketertiban

menjaga ketertiban dan keamanan

masyarakat

- Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

- Menurunnya tingkat penyalahgunaan NAPZA.MIRAS dan PEKAT lainnya

- Program Pendidikan Politik Masyarakat

- Meningkatnya jumlah kegiatan pembinaan politik

- Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan

- Menurunnya tingkat gangguan Kamtrantibmas di

daerah

Pencegahan Tindak Kriminal

l.

Otonomi

Daerah.

Administrasi

masyarakat

Pemerintahan

Keuangan

Daerah.

Umum. Perangkat

Daerah. Kepegawaian dan Persandian - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Terciptanya standar waktu maksimum proses

- Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

- Sarana prasarana kantor memadai

- Program Peningkatan Kerjasama antar pemerintah

- Meningkatnya kerjasama antar daerah

pelayanan adm perkantoran

daerah - Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Meningkatnya disiplin aparatur

- Program Peningkatan Manajemen Kepegawaian

- Tertatanya adm kepegawaian

- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

- Meningkatnya profesionalisme aparatur

Aparatur - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Tersusunnya laporan kinerja dan keuangan sesuai mekanisme

7

m.

Pemberdayaan masyarakat dan desa - Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat

- Terwujudnya rencana pembangunan desa

dalam Membangun Desa - Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaaan - Program Peningkatan Peran perempuan di pedesaan - Program pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

- Meningkatnya kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam membangun desa - Lembaga perempuan berfungsi dan berperan aktif dlm pembangunan - Berkembangnya pasar tradisional/pasar desa dan lembaga usaha ekonomi masyarakat. Menguatkan kelembagaan masyarakat sbg wadah partisipasi masyarakat

n.

Komunikasi dan informatika - Program Peningkatan kualitas pelayanan informasi

- Meningkatnya pelayanan dan pemanfaatan arsip

Publik - Program Pengembangan Komunikasi. Informasi dan Media Massa - Program Pengembangan Komunikasi. Informasi dan Media Massa

- Meningkatnya kualitas konten dan pengakses website www.magelangkab.go.id - Terwujudnya kerjasama dengan insan pers dan stakeholder dalam bidang kehumasan. terdokumentasinya penyelenggaraan kegiatankegiatan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada publik

- Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa

- Terwujudnya kerjasama dengan insan pers dan stakeholder dalam bidang kehumasan. terdokumentasinya penyelenggaraan kegiatankegiatan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada publik

o.

Kearsipan - Program Penyelamatan dan pelestarisn dokumen/arsip daerah - Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

II.

URUSAN PILIHAN

p.

Pertanian - Program Peningkatan produksi pertanian/perkebunan

- Meningkatnya kualitas sistem administrasi kearsipan - Meningkatnya pemeliharaan dan pemantauan arsip

- Tercapainya peningkatan produksi dan mutu produk hortikultura

- Program Peningkatan kesejahteraan petani

- Tersedianya permodalan di tingkat petani /

- Program Peningkatan Penerapan Teknologi

- Tercukupinya kebutuhan bibit

kelompok tani dan sarpras agropoliatan

pertanian/perkebunan - Program Peningkatan pemasaran hasil

- Terlaksananya perizinan ditingkat pengusaha.

pertanian/perkebunan - Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak - Program Peningkatan manajemen produksi budidaya Perikanan - Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan

- Sarana dan prasarana Kesehatan hewn memadai - Terlaksananya pelatihan manejemen produksi budidaya Perikanan - Tersusunnya pedoman teknis pelaksanaan usaha sumber daya mineral

8

q.

Pariwisata - Program Pengembangan Destinasi pariwisata

- Peningkatan kulitas sarana dan prasarana obyek wisata sehinnga semakin dikenal oleh wisatawan . semakin lama tingga dan meningkatnya jumlah kunjungan.

- Program Peningkatan Manajemen Kepariwisataan

- Terlaksananya Kegiatan Peningkatan

- Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata

- Terfasilitasinya kegiatan Pengembangan

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

- Tersedianya sarana dan prasarana objek wisata

Manajemen Kepariwisataan

Kemitraan Pariwisata

Objek Wisata

r.

yang memadai

Perdagangan - Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam negeri - Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan - Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan

- Terlaksananya efisiensi perdagangan dalam negeri - Peningkatan terhadap perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan - Terbinanya pedagang kaki lima dan asongan

Asongan - Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

- Meningkatnya pengembangan ekspor

- Program Peningkatan Sarana Prasarana

- Tersediaanya sarana dan prasarana

Perdagangan

Perdagangan yang memadai

9

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD Kabupaten Magelang menurut urusan pemerintahan daerah disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut: a. PENDAPATAN Realisasi Pencapaian Target Kinerja APBD Kabupaten Magelang Menurut Urusan Pemerintahan Daerah – Pendapatan (dalam rupiah) Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran setelah Perubahan

Realisasi

Bertambah / (Berkurang)

%

2

3

4

5=4-3

6

1.620.023.429.389,00

1.646.782.593.500,00

26.759.164.111,00

101,65

-

-

-

-

-

-

1

1

URUSAN WAJIB

1.01

Pendidikan

1.01.01

Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olah Raga

1.02

KESEHATAN

84.389.503.400,00

91.037.983.220,00

6.648.479.820,00

107,88

1.02.01

Dinas Kesehatan

45.724.503.400,00

45.350.112.493,00

(374.390.907,00)

99,18

1.02.02

BPK RSU Muntilan

38.665.000.000,00

45.687.870.727,00

7.022.870.727,00

118,16

1.03

1.775.000.000,00

2.445.318.905,00

670.318.905,00

137,76

1.03.01

PEKERJAAN UMUM Dinas Pekerjaan Umum & ESDM

1.775.000.000,00

2.445.318.905,00

670.318.905,00

137,76

1.07

PERHUBUNGAN

1.999.438.000,00

2.087.328.420,00

87.890.420,00

104,40

1.07.01

Dinas Perhubungan

1.999.438.000,00

2.087.328.420,00

87.890.420,00

104,40

1.10.

KEPENDUDUKAN DAN CAPIL

518.400.000,00

454.207.000,00

(64.193.000,00)

87,62

1.10.01

Dinas Dukcapil

518.400.000,00

454.207.000,00

(64.193.000,00)

87,62

1.14.

KETENAGAKERJAAN Dinas Tenaga Kerja. Sosial & Transmigrasi

20.000.000,00

22.268.000,00

2.268.000,00

111,34

20.000.000,00

22.268.000,00

2.268.000,00

111,34

1.14.01

OTONOMI DAERAH. PEMERINTAHAN UMUM. ADM. KEUANGAN DAERAH. PERANGKAT DAERAH. 1.20.

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1.530.486.087.989,00

1.550.566.363.620,00

20.080.275.631,00

101,31

1.20.00

PPKD

1.431.206.825.313,00

1.413.225.807.764,00

(17.981.017.549,00)

98,74

1.20.03

Sekretariat Daerah (Setda)

42.500.000,00

29.618.000,00

(12.882.000,00)

69,69

1.20.05

DPPKAD

98.727.997.826,00

136.755.501.863,00

38.027.504.037,00

138,52

1.20.07

BPMPPT

296.500.000,00

342.003.000,00

45.503.000,00

115,35

1.20.08

Kecamatan Salaman

5.775.000,00

5.772.000,00

(3.000,00)

99,95

1.20.09

Kecamatan Borobudur

6.060.000,00

5.560.000,00

(500.000,00)

91,75

1.20.10

Kecamatan Ngluwar

6.782.000,00

2.782.000,00

(4.000.000,00)

41,02

1.20.11

Kecamatan Salam

5.664.000,00

4.664.000,00

(1.000.000,00)

82,34

10

Kode


Anggaran setelah Perubahan

Realisasi


%

1.20.12

Kecamatan Srumbung

6.207.000,00

3.903.000,00

(2.304.000,00)

62,88

1.20.13

Kecamatan Dukun

4.219.000,00

4.697.960,00

478.960,00

111,35

1.20.14

Kecamatan Sawangan

4.867.000,00

5.312.000,00

445.000,00

109,14

1.20.15

Kecamatan Muntilan

7.120.000,00

5.806.805,00

(1.313.195,00)

81,56

1.20.16

Kecamatan Mungkid

8.973.000,00

9.350.840,00

377.840,00

104,21

1.20.17

Kecamatan Mertoyudan

22.270.000,00

26.687.820,00

4.417.820,00

119,84

1.20.18

Kecamatan Tempuran

7.102.000,00

5.602.000,00

(1.500.000,00)

78,88

1.20.19

Kecamatan Kajoran

7.954.000,00

9.247.000,00

1.293.000,00

116,26

1.20.20

Kecamatan Kaliangkrik

4.970.000,00

4.087.936,00

(882.064,00)

82,25

1.20.21

Kecamatan Bandongan

5.000.000,00

5.418.585,00

418.585,00

108,37

1.20.22

Kecamatan Candimulyo

4.361.000,00

3.861.000,00

(500.000,00)

88,53

1.20.23

Kecamatan Pakis

5.600.000,00

3.530.000,00

(2.070.000,00)

63,04

1.20.24

Kecamatan Ngablak

-

3.967.000,00

3.967.000,00

1.20.25

Kecamatan Grabag

9.538.850,00

9.924.847,00

385.997,00

104,05

1.20.26

Kecamatan Tegalrejo

3.662.000,00

3.540.000,00

(122.000,00)

96,67

1.20.27

Kecamatan Secang

9.420.000,00

10.048.700,00

628.700,00

106,67

1.20.28

Kecamatan Windusari

1.000.000,00

5.540.000,00

4.540.000,00

554,00

1.20.29

Kelurahan Muntilan

27.525.000,00

27.525.000,00

-

100,00

1.20.30

Kelurahan Mendut

10.450.000,00

10.450.000,00

-

100,00

1.20.31

Kelurahan Sawitan

12.285.000,00

10.690.000,00

(1.595.000,00)

87,02

1.20.32

Kelurahan Sumberrejo

8.100.000,00

8.100.000,00

-

100,00

1.20.33

17.360.000,00

17.364.500,00

4.500,00

100,03

835.000.000,00

169.124.335,00

(665.875.665,00)

20,25

1.25.01

Kelurahan Secang KOMUNIKASI & INFORMATIKA Dinas Komunikasi dan Informatika

835.000.000,00

169.124.335,00

(665.875.665,00)

20,25

2.

URUSAN PILIHAN

9.301.000.000,00

8.891.891.531,00

(409.108.469,00)

95,60

2.01.

301.000.000,00

266.219.000,00

(34.781.000,00)

88,44

2.01.01

PERTANIAN Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan

19.000.000,00

19.250.000,00

250.000,00

101,32

2.01.02

Dinas Peternakan & Perikanan

275.000.000,00

243.469.000,00

(31.531.000,00)

88,53

2.01.03

BPPKP

7.000.000,00

3.500.000,00

(3.500.000,00)

50,00

2.04.

PARIWISATA

4.500.000.000,00

4.089.796.544,00

(410.203.456,00)

90,88

2.04.01

Dinas Pariwisata & Kebudayaan

4.500.000.000,00

4.089.796.544,00

(410.203.456,00)

90,88

2.06.

PERDAGANGAN

4.500.000.000,00

4.535.875.987,00

35.875.987,00

100,80

2.06.01

Dinas Perdagangan & Pasar

4.500.000.000,00

4.535.875.987,00

35.875.987,00

100,80

1.629.324.429.389,00

1.655.674.485.031,00

26.350.055.642,00

101,62

1.25.

JUMLAH

11

b. BELANJA Realisasi Pencapaian Target Kinerja APBD Kabupaten Magelang Menurut Urusan Pemerintahan Daerah – Belanja (dalam rupiah ) Kode


Anggaran Setelah Perubahan

Realisasi (Rp)


%

1

2

3

4

5=4-3

6

1.921.062.069.846,00

1.582.334.997.855,00

(338.675.884.611,00)

82,37

1.00

URUSAN WAJIB

1.01.

PENDIDIKAN

968.757.850.326,00

797.220.308.552,00

(171.537.541.774,00)

82,29

Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga

968.757.850.326,00

797.220.308.552,00

(171.537.541.774,00)

82,29

KESEHATAN

196.232.609.826,00

175.161.185.992,00

(21.071.423.834,00)

90,58

1.02.01

Dinas Kesehatan

130.348.094.426,00

112.831.413.778,00

(17.516.680.648,00)

86,56

1.02.02

RSUD Muntilan

65.884.515.400,00

62.329.772.214,00

(3.554.743.186,00)

94,6

241.338.102.500,00

225.951.569.626,00

(15.386.532.874,00)

93,62

241.338.102.500,00

225.951.569.626,00

(15.386.532.874,00)

93,62

8.333.900.000,00

6.933.328.158,00

(1.400.571.842,00)

83,19

Bappeda

8.333.900.000,00

6.933.328.158,00

(1.400.571.842,00)

83,19

PERHUBUNGAN

7.914.671.280,00

7.319.247.488,00

(595.423.792,00)

92,48

Dinas Perhubungan

7.914.671.280,00

7.319.247.488,00

(595.423.792,00)

92,48

LINGKUNGAN HIDUP

6.744.198.180,00

6.209.887.891,00

(534.310.289,00)

92,08

Badan Lingkungan Hidup

6.744.198.180,00

6.209.887.891,00

(534.310.289,00)

92,08

KEPENDUDUKAN DAN CAPIL

7.223.524.900,00

5.865.923.772,00

(1.357.601.128,00)

81,21

Dinas Kependudukan Catatan Sipil

7.223.524.900,00

5.865.923.772,00

(1.357.601.128,00)

81,21

1.01.01 1.02

1.03. 1.03.01 1.06. 1.06.01 1.07. 1.07.01 1.08. 1.08.01 1.10. 1.10.01

PEKERJAAN UMUM Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.13.

SOSIAL

11.122.062.000,00

6.277.340.975,00

(4.844.721.025,00)

56,44

1.13.01

BPBD

11.122.062.000,00

6.277.340.975,00

(4.844.721.025,00)

56,44

KETENAGAKERJAAN

13.798.954.000,00

12.415.471.534,00

(1.383.482.466,00)

89,97

Dinas Tenaga Kerja, Sosial Dan Transmigrasi

13.798.954.000,00

12.415.471.534,00

(1.383.482.466,00)

89,97

6.261.121.000,00

5.992.619.164,00

(268.501.836,00)

95,71

6.261.121.000,00

5.992.619.164,00

(268.501.836,00)

95,71

2.820.730.400,00

2.554.229.156,00

(266.501.244,00)

90,55

2.820.730.400,00

2.554.229.156,00

(266.501.244,00)

90,55

422.969.879.935,00

304.294.379.228,00

(118.675.500.707,00)

87,75

1.14. 1.14.01 1.15. 1.15.01 1.19. 1.19.01

1.20.

KOPERASI DAN UKM Dinas Perindustrian ,Koperasi, Dan UKM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik OTONOMI DAERAH, PEMERIN-TAHAN UMUM ADM. KEUANG-AN DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1.20.01

PPKD

10.932.273.000,00

146.026.340.755,00

(72.937.089.412,00)

66,69

1.20.00

DPRD

218.963.430.167,00

10.579.389.537,00

(352.883.463,00)

96,77

1.20.02

KDH & WKDH

767.123.000,00

753.929.483,00

(13.193.517,00)

98,28

1.20.03


39.615.968.532,00

31.951.927.627,00

(7.664.040.905,00)

80,65

1.20.04

Sekretariat DPRD

19.009.990.250,00

14.779.644.759,00

(4.230.345.491,00)

77,75

1.20.05

DPPKAD

65.597.684.000,00

43.376.322.000,00

(22.221.362.000,00)

66,12

1.20.06

Inspektorat

4.991.888.000,00

4.788.377.534,00

(203.510.466,00)

95,92

1.20.07

BPMPPT

4.468.145.400,00

4.134.684.319,00

(333.461.081,00)

92,54

12

Kode



Realisasi (Rp)


%

1

2

3

4

5=4-3

6

1.20.08

Kecamatan Salaman

1.606.319.000,00

1.537.883.742,00

(68.435.258,00)

95,74

1.20.09

Kecamatan Borobudur

1.696.185.400,00

1.640.949.199,00

(55.236.201,00)

96,74

1.20.10

Kecamatan Ngluwar

1.625.690.400,00

1.409.125.307,00

(216.565.093,00)

86,68

1.20.11

Kecamatan Salam

1.759.110.756,00

1.488.535.434,00

(270.575.322,00)

84,62

1.20.12

Kecamatan Srumbung

1.573.832.000,00

1.444.828.312,00

(129.003.688,00)

91,8

1.20.13

Kecamatan Dukun

1.687.135.000,00

1.553.316.913,00

(133.818.087,00)

92,07

1.20.14

Kecamatan Sawangan

1.523.286.500,00

1.321.170.375,00

(202.116.125,00)

86,73

1.20.15

Kecamatan Muntilan

1.613.034.000,00

1.553.027.766,00

(60.006.234,00)

96,28

1.20.16

Kecamatan Mungkid

1.344.422.400,00

1.270.425.738,00

(73.996.662,00)

94,5

1.20.17


2.131.161.000,00

1.711.213.486,00

(419.947.514,00)

80,29

1.20.18

Kecamatan Tempuran

1.728.783.400,00

1.522.326.161,00

(206.457.239,00)

88,06

1.20.19

Kecamatan Kajoran

1.885.381.000,00

1.761.499.817,00

(123.881.183,00)

93,43

1.20.20


1.573.474.225,00

1.412.065.972,00

(161.408.253,00)

89,74

1.20.21

Kecamatan Bandongan

1.652.553.000,00

1.486.156.541,00

(166.396.459,00)

89,93

1.20.22


1.536.554.000,00

1.308.441.586,00

(228.112.414,00)

85,15

1.20.23

Kecamatan Pakis

1.478.128.000,00

1.414.616.379,00

(63.511.621,00)

95,7

1.20.24

Kecamatan Ngablak

1.503.409.120,00

1.368.174.262,00

(135.234.858,00)

91

1.20.25

Kecamatan Grabag

1.826.681.000,00

1.571.868.438,00

(254.812.562,00)

86,05

1.20.26

Kecamatan Tegalrejo

1.955.098.000,00

1.644.024.098,00

(311.073.902,00)

84,09

1.20.27

Kecamatan Secang

1.798.344.000,00

1.709.250.385,00

(89.093.615,00)

95,05

1.20.28

Kecamatan Windusari

1.465.886.000,00

1.385.970.503,00

(79.915.497,00)

94,55

1.20.29

Kelurahan Muntilan

837.844.000,00

797.058.601,00

(40.785.399,00)

95,13

1.20.30

Kelurahan Mendut

742.338.000,00

639.449.328,00

(102.888.672,00)

86,14

1.20.31

Kelurahan Sawitan

734.938.800,00

653.095.720,00

(81.843.080,00)

88,86

1.20.32


863.772.700,00

762.573.453,00

(101.199.247,00)

88,28

1.20.33

Kelurahan Secang

782.828.000,00

758.721.141,00

(24.106.859,00)

96,92

1.20.34

Badan Kepegawaian Daerah

12.703.814.085,00

8.073.859.793,00

(4.629.954.292,00)

63,55

1.20.35

Satuan Polisi Pamong Praja

6.993.373.800,00

4.704.134.764,00

(2.289.239.036,00)

67,27

1.22.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

18.792.742.424,00

17.681.809.595,00

(1.110.932.829,00)

94,09

BappermasPuan Dan KB

18.792.742.424,00

17.681.809.595,00

(1.110.932.829,00)

94,09

6.470.943.900,00

6.265.355.826,00

(205.588.074,00)

96,82

6.470.943.900,00

6.265.355.826,00

(205.588.074,00)

96,82

PERPUSTAKAAN

2.280.779.175,00

2.192.340.898,00

(88.438.277,00)

96,12

Kantor Perpustakaan Dan Arsip

2.280.779.175,00

2.192.340.898,00

(88.438.277,00)

96,12

URUSAN PILIHAN

81.501.762.841,00

72.725.224.567,00

(8.776.538.274,00)

85,97

PERTANIAN

54.463.039.861,00

50.980.898.455,00

(3.482.141.406,00)

94,34

25.572.048.000,00

23.155.547.391,00

(2.416.500.609,00)

90,55

12.175.026.236,00

11.660.472.640,00

(514.553.596,00)

95,77

1.22.01 1.25. 1.25.01 1.26. 1.26.01 2. 2.01. 2.01.01 2.01.02

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Dinas Komunikasi Dan Informatika

Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Kehutanan Dinas Peternakan Dan Perikanan

13

Kode



Realisasi (Rp)


%

1

2

3

4

5=4-3

6

2.01.03 2.04. 2.04.01 2.06. 2.06.01

BPPKP

16.715.965.625,00

16.164.878.424,00

(551.087.201,00)

96,7

PARIWISATA

9.253.026.980,00

7.970.280.560,00

(1.282.746.420,00)

86,14

Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

9.253.026.980,00

7.970.280.560,00

(1.282.746.420,00)

86,14

PERDAGANGAN

17.785.696.000,00

13.774.045.552,00

(4.011.650.448,00)

77,44

Dinas Perdagangan Dan Pasar

17.785.696.000,00

13.774.045.552,00

(4.011.650.448,00)

77,44

2.002.563.832.687,00

1.655.060.222.422,00

(347.452.422.885,00)

82,65

JUMLAH

14

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah Kabupaten Magelang telah menetapkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang yang terdiri atas prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. 4.1.

Entitas akuntansi/ entitas pelaporan keuangan daerah Entitas pelaporan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan keuangan daerah (reporting entity) dalam laporan keuangan ini adalah Pemerintah Kabupaten Magelang yang terdiri atas 56 (lima puluh enam) Satuan Kerja Perangkat Daerah. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dengan demikian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang merupakan laporan keuangan yang terkonsolidasi.

4.2.

Prinsip Akuntansi Desentralisasi Tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah didelegasikan dari pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan kepada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai entitas akuntansi.

4.3. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam neraca. Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau bendahara penerimaan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah atau bendahara pengeluaran. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah. 4.4.

Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan a. Aset Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan. kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar.

15

1)

Aset Lancar Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Adapun aset lancar terdiri dari kas, piutang, persediaan dan investasi jangka pendek 2) Aset Non Lancar Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya Adapun rincian penjelasan masing-masing jenis aset adalah 1) Kas dan Setara Kas  Kas dan setara kas adalah alat pembayaran yang sah setiap saat dapat digunakan dan dinilai dalam mata uang rupiah;  Kas di kas daerah adalah saldo kas pemerintah daerah yang berada di rekening kas daerah pada bank;  Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sisa kas yang masih berada di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2014;  Kas di Bendahara Penerimaan adalah sisa kas yang masih berada di bendahara penerimaan per 31 Desember 2014. 2)

Piutang/Tagihan ke Pihak Ketiga Piutang merupakan hak atau klaim entitas pemerintah kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Piutang daerah diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan kerugian piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang dan dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang. Umur piutang dihitung sejak timbulnya piutang sampai dengan akhir periode pelaporan.

3)

Persediaan Persediaan adalah barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah. Persediaan dicatat sebesar:  Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;  Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;  Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/hibah.

4)

Investasi Investasi adalah aset yang dimaksud untuk memperoleh manfaat ekonomi sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi pemerintah dibagi atas 2 yaitu: a) Investasi Jangka Pendek Bentuk investasi yang dapat dicairkan sewaktu-waktu seperti deposito, surat berharga lainnya. Deposito adalah kas yang disimpan di bank yang pencairannya dibatasi pada jangka waktu tertentu. b) Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi Jangka Panjang terdiri atas: (1) Investasi permanen yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Penilaian Investasi Permanen Pemerintah daerah menggunakan Metode Ekuitas. Metode ini mencatat

16

investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. (2) Investasi non permanen yaitu investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen. Metode Penilaian Investasi untuk investasi non permanen menyatakan bahwa penyajian investasi non permanen dana bergulir di neraca berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Penyajiannya dilaksanakan dengan mengurangkan perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan. ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir. Dana bergulir diragukan tertagih merupakan jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir diragukan tertagih. Nilai bersih yang dapat direalisasikan dinilai sebesar nilai kas yang dipegang unit pengelola ditambah jumlah yang dapat tertagih. Investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan atau nilai wajar investasi jika harga perolehannya tidak ada. 5)

Aset Tetap a) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca;

b) c) 6)

Aset tetap diakui pada saat diterima dan hak kepemilikan berpindah; Aset tetap dicatat sebesar harga perolehan. Apabila harga perolehan tidak diketahui maka aset tetap dinilai sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Aset Lainnya a) Aset lainnya ialah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya meliputi tagihan piutang angsuran, tagihan tuntutan ganti rugi, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud dan aset lain-lain. b) Tagihan Piutang Angsuran merupakan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah kepada pegawai pemerintah daerah yang masih akan dilunasi dalam jangka waktu lebih dari dua belas bulan. c) Tagihan tuntutan ganti rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/ pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Pelunasan tuntutan tersebut di atas dilaksanakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun. d) Kemitraan dengan pihak ketiga adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

17

e)

f)

Aset tak berwujud merupakan aset yang tidak berwujud tetapi mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan biaya perolehan asetnya dapat diukur secara andal, seperti sistem informasi/ aplikasi dan dokumen perencanaan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. Aset lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam tagihan piutang angsuran, tagihan tuntutan ganti rugi, kemitraan dengan pihak ketiga dan aset tak berwujud. Aset lain- lain dapat berupa aset Pemerintah Daerah yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah.

Pengakuan Aset  Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;  Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Pengukuran Aset adalah sebagai berikut:  Kas dicatat sebesar nilai nominal  Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan  Piutang dicatat sebesar nilai nominal  Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.  Aset tetap dicatat sebesar nilai perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dari hasil pengadaan baru atas peralatan/ mesin adalah sama atau lebih dari Rp250.000.00 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah) per unit. Pengadaan baru aset tetap tanah, gedung dan bangunan dan jalan/irigasi/jaringan dan aset tetap lainnya tidak memperhatikan besar kecilnya pengeluaran merupakan aset tetap. Aset tetap peralatan /mesin dan aset tetap lainnya yang nilainya tidak memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi aset tidak dicatat dalam neraca tetapi dicatat dalam buku inventaris barang. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dari pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang diperkirakan meningkatkan kinerja aset tetap dan memperpanjang masa manfaat aset tetap untuk gedung dan bangunan serta jalan/irigasi/jaringan adalah yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000.00 per unit. Pengakuan aset tetap yang bukan berasal dari belanja modal dilakukan berdasarkan usulan unit kerja setelah melalui penelitian/klarifikasi dan mendapat persetujuan dari Bidang Pengelolaan Aset pada Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah. b.

Hutang Hutang adalah hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Hutang umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Hutang muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat , lembaga keuangan, entitas pemerintah lain atau lembaga internasional. Hutang pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya. Pengukuran hutang dicatat sebesar nominal. Hutang dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

18

Hutang diklasifikasikan: 1) Hutang jangka pendek yaitu hutang yang diharapkan dibayar kembali/jatuh tempo dalam waktu satu periode akuntansi. meliputi bagian lancar hutang jangka panjang. hutang kepada pihak ketiga. hutang bunga dan hutang perhitungan pihak ketiga. 2) Hutang jangka panjang merupakan hutang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. c.

Ekuitas Dana Ekuitas dana adalah pos pada neraca pemerintah yang menampung selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Pos ekuitas dana terdiri dari tiga kelompok, yaitu: 1) Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Kelompok Ekuitas Dana Lancar antara lain terdiri dari SILPA, Pendapatan yang Ditangguhkan, Cadangan Piutang, Cadangan Persediaan. dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. Ekuitas dana lancar diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana yang berupa sisa perhitungan anggaran cadangan piutang, cadangan persediaan dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek. 2) Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Ekuitas dana investasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana yang berupa investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya dan dana yang disediakan untuk pembayaran hutang jangka panjang. 3) Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan perundangundangan. Akun ini merupakan akun lawan dari dana cadangan. Ekuitas dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana cadangan yang ditransfer dalam periode berjalan.

d.

Pendapatan Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah atau bendahara penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanankan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan diakui dalam periode berjalan berdasarkan asas bruto dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah netto (setelah dikompensasi dengan pengeluaran) pada akhir periode akuntansi. Pengukuran pendapatan menggunakan uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Koreksi atas pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Koreksi atas pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi atas pengembalian tersebut.

e.

Belanja Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening Bendahara Pengeluaran/Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran atau Rekening Kas Umum Daerah. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai

19

pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya. koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain. f.

Transfer Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Magelang dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran sebesar kas yang dikeluarkan. Transfer diukur dengan menggunakan nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang.

g.

Pembiayaan Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan berasal dari pinjaman dan hasil investasi. Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh pemerintah. Pembiayaan diakui selama periode berjalan dan akhir periode akuntansi. Pengakuan pembiayaan dalam periode berjalan pada saat kas diterima dari sumber pembiayaan yang berupa pengeluaran daerah. Pengakuan pembiayaan pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah selisih pendapatan dan belanja yang dialokasikan atau ditutup setelah diperhitungkan dengan elemen-elemen pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan.

20

BAB V PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENJELASAN POS – POS NERACA 1. ASET LANCAR 31 Desember 2014 Rp415.916.344.930,63

31 Desember 2013 Rp445.777.616.925,23

Aset Lancar meliputi Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang dan Persediaan. Rincian aset lancar per 31 Desember 2014 dan per 31 Desember 2013 dapat diuraikan sebagai berikut: (dalam rupiah) Aset Lancar

2014

2013

Kas

220.110.898.905,00

272.687.418.596,00

Investasi Jangka Pendek

155.000.000.000,00

145.000.000.000,00

Piutang

17.202.119.550,00

5.999.525.444,38

Persediaan

23.603.326.474,83

22.090.672.884,85

415.916.344.930,63

445.777.616.925,23

Jumlah

a. Kas 31 Desember 2014 Rp220.110.898.905,00

31 Desember 2013 Rp272.687.418.596,00 (dalam rupiah)

No.

Kas dan Setara kas

1.

Kas di Kas daerah

2014

2.

Kas di Bendahara Penerimaan

3.

Kas di Bendahara Pengeluaran

4.

Kas di Badan Layanan umum Daerah

5.

Kas di Bendahara JKN Jumlah

2013

197.625.675.950,00

267.505.321.611,00

137.244.505,00

188.166.153,00

1.196.928.529,00

2.244.810.674,00

11.468.062.927,00

2.749.120.158,00

9.682.986.994,00

-

220.110.898.905,00

272.687.418.596,00

Adalah saldo kas yang berada di Kasda, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, kas di bendahara Badan Layanan Umum Daerah dan kas di bendahara JKN. 1)

Kas di Kas Daerah 31 Desember 2014 Rp197.625.675.950,00

31 Desember 2013 Rp267.505.321.611,00

Adalah saldo kas yang ada pada Bendaharawan Umum Daerah/ Pemegang Kas Daerah per 31 Desember 2014. Rincian saldo kas di Kas Daerah adalah sebagai berikut: a)

Rekening Giro PT Bank Jateng (BPD Jateng), dengan rincian sebagai berikut: (dalam rupiah) Uraian

No. Rekening

2014 (Rp)

2013 (Rp)

Kas di RKUD

1-005-02340-1

98.221.726.087,00

127.505.321.611,00

Jumlah

98.221.726.087,00

127.505.321.611,00

21

Saldo di RKUD per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp98.221.726.087, nilai tersebut belum dikurangi dengan pencairan 7 SP2D sebesar Rp596.050.137,00 pada tanggal 2 Januari 2015 sehingga saldo akhir Kas di Kas Daerah adalah sebesar Rp97.625.675.950,00. Rincian SP2D yang dicairkan pada tanggal 2 Januari 2015 tersebut adalah sebagai berikut: (dalam rupiah) No 1

SKPD

Nilai

DPU ESDM

Keterangan

99.301.545,00

Peningkatan Jl. Manglong-Kalikodil (dana Pendamping) untuk keg. Peningkatan Jalan Kabupaten

(BANGUB)

Tahun

2014

Perubahan 2

Kecamatan

21.873.500,00

Bandongan 3

Belanja Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tahun 2014

DPU ESDM

280.209.091,00

Pembayaran termin I,II,III (PHO) dan retensi pekerjaan rehab bendung dan sal irigasi DI Banyuurip Dana DAK Keg. Rehab Bendung dan sal irigasi (DAK)

4

Disdagsar

138.000.000,00

Belanja

Jasa

Konsultan

Perencanaan

Kegiatan. Penyusunan DED Pasar Kab. Magelang 5

Dindikpora

46.912.000,00

Peningkatan Mutu Sarpras Pendidikan SD/ SMP

N/S

(operasional

Silpa

DAK

2009,2010,2011,2012 dan 2013) 6

Dindikpora

1.450.000,00

Penanganan sekolah darurat

7

Dindikpora

8.304.000,00

Peningkatan Mutu Sarpras Pendidikan SD/ SMP N/S

Jumlah

b)

596.050.136,00

Deposito merupakan dana yang disimpan dalam rangka manajemen kas dengan rincian sebagai berikut: (dalam rupiah) No. No.

Uraian

Rekening/

Tanggal Tanam

Nilai

5

No. Bilyet 1

2

3

4

1

Deposito Bank Jateng

082667

7 Januari 2012

40.000.000.000

2


082668

7 Januari 2012

10.000.000.000

3


082913

7 September 2012

20.000.000.000

4


082914

7 September 2012

20.000.000.000

5

Deposito BRI

02510100260

10 November 2014

10.000.000.000

8-40-7 Saldo per 31 Desember 2014

100.000.000.000

Berdasarkan perjanjian penanaman deposito antara Bank Jateng Kantor Cabang Magelang dan Pemerintah Kabupaten Magelang yang dibuat pada tanggal 04 April 2012 disebutkan bahwa deposito diperpanjang secara otomatis (Automatic Roll Over) setiap bulannya sehingga apabila telah jatuh tempo deposito tidak dicairkan maka akan secara otomatis diperpanjang dengan jangka waktu yang sama dan suku bunga sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian pula dengan perjanjian deposito antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan Pemerintah Kabupaten Magelang.

22

2)

Kas di Bendahara Pengeluaran 31 Desember 2014 Rp1.196.928.529,00

31 Desember 2013 Rp2.244.810.674,00

Adalah saldo kas yang masih ada di Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah per 31 Desember 2014 sebesar Rp1.196.928.529,00 dengan rincian sisa belanja sebesar Rp265.128.405,00, pajak yang belum disetorkan ke kas negara sebesar Rp913.212.201,00 dan titipan bendahara/utang pihak ketiga sebesar Rp587.923,00. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut: (dalam rupiah)

No.

1

SKPD

Sisa Belanja

Pajak yang belum disetor

Utang Pihak Ketiga

Kas Bendahara Pengeluaran

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

2

Dinas Kesehatan

3

Dinas Tenaga Kerja, Sosial &

175.661.780,00

592.750.042,00

3.202.975,00

6.909.884,00

Transmigrasi

85.000,00

4

PPKD

5


6

Sekretariat DPRD

7

DPPKAD

8

Kecamatan Borobudur

9

Kecamatan Salam

10

Kecamatan Kajoran

11


12

Kelurahan Sawitan

13

Kelurahan Secang

14

Bapermas Perempuan & KB

15

BPPKP

16


17

DPUESDM

3.120.340,00 1.426.000,00

1.426.000,00

102.036,00

102.036,00

6.200.925,00

6.200.925,00 540.000,00

958.000,00

540.000,00 958.000,00

1.003.154,00

1.003.154,00 1.126,00

1.126,00

500,00

500,00

44.210,00

44.210,00

10.150.749,00

10.150.749,00

83.143.310,00

40.000,00 11.773.150,00

931.212.201,00

83.183.310,00 11.773.150,00

299.809.051,00 265.128.405,00

10.119.156,00

85.000,00

3.120.340,00

JUMLAH

3)

768.411.822,00 6.297,00

299.809.051,00 587.923,00

1.196.928.529,00

Kas di Bendahara Penerimaan 31 Desember 2014 Rp137.244.505,00

31 Desember 2013 Rp188.166.153,00

Adalah saldo kas yang masih ada di Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2014 berupa pendapatan yang belum disetorkan ke kas daerah per 31 Desember 2014 sebesar Rp137.244.505,00 dengan rincian sebagai berikut: (dalam rupiah) No.

SKPD

Kas Bendahara Penerimaan

1

Dinas Kesehatan

35.391.700,00

2

Dinas Perhubungan

27.377.920,00

3

Dinas Perinkop UKM

4


5

Dinas Perdagangan & Pasar Jumlah

8.528.840,00 57.692.170,00 8.253.875,00 137.244.505,00

23

4) Kas di BLUD 31 Desember 2014 Rp11.468.062.927,00

31 Desember 2013 Rp2.749.120.158,00

Adalah saldo kas yang masih ada di BLUD Tahun 2014 Rp11.468.062.927,00. adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

sebesar

(dalam rupiah) No.

Uraian

Jumlah

1

Kas di Bendahara Penerimaan

2

Kas di Rekening BLU

14.142.654,00 11.453.920.273,00 11.468.062.927,00

5) Kas di Bendahara JKN 31 Desember 2014 Rp9.682.986.994,00

31 Desember 2013 Rp0,00

Adalah saldo kas yang masih ada di Bendahara JKN Tahun 2014 sebesar Rp9.682.966.994,00 yang terdiri dari saldo kas di rekening sebesar Rp9.403.885.577,00 dan saldo kas tunai sebesar Rp279.101.417,00. Adapun rincian Kas di Bendahara JKN adalah sebagai berikut: No

Nama FKTP

Sisa Kas JKN

(dalam rupiah) Utang Pihak Kas di Ketiga Bendahara JKN

Pajak Belum Disetor

1

FKTP Salaman I

311.208.113,00

-

-

311.208.113,00

2

FKTP Salaman II

186.457.326,00

3.454.760,00

-

189.912.086,00

3

FKTP Borobudur

434.484.553,00

-

-

434.484.553,00

4

FKTP Ngluwar

158.924.803,00

-

-

158.924.803,00

5

FKTP Salam

276.997.202,00

2.511.461,00

-

279.508.663,00

6

FKTP Srumbung

300.617.877,00

-

-

300.617.877,00

7

FKTP Dukun

332.016.935,00

-

-

332.016.935,00

8

FKTP Sawangan I

276.085.918,00

-

-

276.085.918,00

9

FKTP Sawangan II

194.368.612,00

1.792.136,00

96.824.530,00

292.985.278,00

10

FKTP Muntilan I

164.682.715,00

-

-

164.682.715,00

11

FKTP Muntilan II

261.385.545,00

-

-

261.385.545,00

12

FKTP Mungkid

465.686.064,00

-

-

465.686.064,00

13

FKTP Mertoyudan I

270.800.409,00

-

-

270.800.409,00

14

FKTP Mertoyudan II

275.445.698,00

-

-

275.445.698,00

15

FKTP Tempuran

453.795.437,00

-

-

453.795.437,00

16

FKTP Kajoran I

302.792.612,00

-

-

302.792.612,00

17

FKTP Kajoran II

199.751.593,00

-

-

199.751.593,00

18

FKTP Kaliangkrik

505.981.298,00

-

-

505.981.298,00

19

FKTP Bandongan

623.730.000,00

-

-

623.730.000,00

20

FKTP Candimulyo

504.066.793,00

-

-

504.066.793,00

21

FKTP Pakis

446.057.228,00

-

-

446.057.228,00

22

FKTP Ngablak

337.509.043,00

-

-

337.509.043,00

23

FKTP Grabag I

747.693.716,00

37.000,00

-

747.730.716,00

24

FKTP Grabag II

145.675.339,00

-

-

145.675.339,00

25

FKTP Tegalrejo

190.884.825,00

-

-

190.884.825,00

26

FKTP Secang I

364.904.599,00

2.106.050,00

-

367.010.649,00

27

FKTP Secang II

235.234.332,00

-

-

235.234.332,00

28

FKTP Windusari

426.027.371,00

-

-

426.027.371,00

24

No

Nama FKTP

29

Pajak Belum Disetor

Sisa Kas JKN

FKTP Kota Mungkid JUMLAH

Utang Pihak Ketiga

Kas di Bendahara JKN

182.995.101,00

-

-

182.995.101,00

9.576.261.057,00

9.901.407,00

96.824.530,00

9.682.986.994,00

Utang Pihak ketiga sebesar Rp96.824.530,00 merupakan Jasa Pelayanan yang dibayarkan pada bulan Januari 2015. b. Investasi Jangka Pendek 31 Desember 2014 Rp155.000.000.000,00

31 Desember 2013 Rp145.000.000.000,00

Merupakan deposito yang jangka waktunya tiga bulan atau lebih. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut: (dalam rupiah) No.

Bank

No. Bilyet

Tanggal Tanam

Jangka

Nominal

Waktu 1.

BNI

0481983

30 Agustus 2012

3 bulan

5.000.000.000,00

2.

BNI

0497408

30 September 2013

3 bulan

10.000.000.000,00

3.

BNI

0499651

14 November 2013

3 bulan

20.000.000.000,00

4.

BNI

0500066

15 Juli 2014

3 bulan

10.000.000.000,00

5.

Bank Mandiri

136-02-0439386-9

6 Desember 2013

3 bulan

5.000.000.000,00

6.

BPD

082665

7 Januari 2012

6 bulan

40.000.000.000,00

7.

BPD

082666

7 Januari 2012

6 bulan

40.000.000.000,00

8.

BTN

0081-01-40-000353-9

29 Agustus 2012

6 bulan

10.000.000.000,00

9.

BTN

0081-01-40-000354-7

29 Agustus 2012

6 bulan

10.000.000.000,00

10.

BRI

0251-01-002313-40-0

29 Agustus 2012

6 bulan

5.000.000.000,00

Jumlah

155.000.000.000,00

c. Piutang 31 Desember 2014 Rp17.202.119.550,80

31 Desember 2013 Rp5.999.525.444,38

Saldo piutang di atas merupakan saldo piutang bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) setelah dikurangi dengan penyisihan piutang dengan rincian sebagai berikut: (dalam rupiah) Uraian Piutang Pajak

Nilai Piutang 2014

Penyisihan Piutang

33.844.436.198,00

23.563.919.840,20

Saldo Piutang 2014

Saldo Piutang 2013

(NRV)

(NRV)

10.280.516.357,80

28.102.414,50

Piutang Retribusi

2.394.719.412,00

1.157.826.495,20

1.236.892.916,80

480.517.249,60

Piutang Lainnya

6.027.084.270,50

342.373.994,30

5.684.710.276,20

5.490.905.780,28

42.266.239.880,50

25.064.120.329,70

17.202.119.550,80

5.999.525.444,38

Jumlah

Pemerintah Kabupaten Magelang telah menyusun Peraturan Bupati Magelang Nomor 34 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang yang diantaranya mengatur tentang kebijakan akuntansi piutang. Piutang daerah diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value) setelah

25

memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan kerugian piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang dan dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang. Umur piutang dihitung sejak timbulnya piutang sampai dengan akhir periode pelaporan. Untuk menentukan besarnya penyisihan pada tiap akhir tahun. SKPD yang memiliki piutang melakukan penatausahaan piutang menurut umur (aging schedule) sebagai dasar perhitungan. Adapun rincian akumulasi saldo piutang per SKPD berdasarkan nilai tagihan piutang tahun 2014 adalah sebagai berikut: Saldo Piutang Tahun 2014 (dalam rupiah) No

Jenis Piutang

Nilai tagihan per 31 Desember 2013

Penambahan Tahun 2014

Pengurangan Tahun 2014


1

2

3

4

5

6=3+4-5

1

Piutang Pajak

156.356.201,00

34.845.942.623,00

1.157.862.626,00

110.846.500,00

12.268.723,00

-

123.115.223,00

Pajak Restoran

10.148.323,00

3.170.319,00

-

13.318.642,00

Pajak Reklame

33.844.436.198,00

DPPKAD Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

28.930.375,00

1.350.000,00

4.264.125,00

26.016.250,00

Pajak Hiburan

857.003,00

5.645.250,00

857.003,00

5.645.250,00

Pajak Hotel

784.000,00

4.238.000,00

784.000,00

4.238.000,00

Pajak Air Tanah

325.000,00

20.919.939,00

325.000,00

20.919.939,00

PBB

-

34.786.060.392,00

1.147.167.498,00

Pajak Rumah Makan

-

1.900.000,00

-

Pajak Parkir Pajak warung makan

33.638.892.894,00 1.900.000,00

382.500,00

360.000,00

382.500,00

360.000,00

4.082.500,00

10.030.000,00

4.082.500,00

10.030.000,00

2

Piutang Retribusi

918.989.250,00

1.883.269.225,00

407.539.063,00

2.394.719.412,00

a.

Dinas Perhubungan

106.445.385,00

47.262.035,00

54.205.785,00

99.501.635,00

Piutang Retribusi tunggakan ruko terminal

100.272.025,00

37.029.475,00

48.032.425,00

89.269.075,00

6.173.360,00

10.232.560,00

6.173.360,00

10.232.560,00

Dinas Perdagangan dan Pasar

812.543.865,00

404.487.401,00

353.333.278,00

863.697.988,00

Piutang Retribusi

528.747.865,00

404.487.401,00

341.131.278,00

592.103.988,00

Tunggakan Retribusi parkir

Tunggakan Retribusi parker b.

c.

d

3

283.796.000,00

-

12.202.000,00

271.594.000,00

Dinas Komunikasi dan Informatika

-

762.186.989,00

-

762.186.989,00

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

-

762.186.989,00

DPU & ESDM

0

669.332.800,00

0

669.332.800,00

Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Excavator)

0

669.332.800,00

0

669.332.800,00

5.654.932.644,38

5.512.452.339,50

5.140.300.713,38

6.027.084.270,50

697.639.303,00

266.028.555,50

183.007.372,00

780.660.486,50

a. Piutang Pasien Umum 2014

-

266.028.555,50

160.366.097,00

105.662.458,50

b. Piutang Pasien Umum 2013

343.390.361,00

22.641.275,00

320.749.086,00

c. Piutang Pasien Umum 2012

216.199.347,00

216.199.347,00

d. Piutang Pasien Umum 2011

Piutang Lainnya

762.186.989,00

RSU Muntilan Retribusi Rawat Inap

77.765.070,00

77.765.070,00

e. Pasien Rawat Inap 2006

2.177.025,00

2.177.025,00

f. Piutang Rawat Inap 2007

1.757.875,00

1.757.875,00

26

No


Jenis Piutang

g. Piutang Rawat Inap 2005

Penambahan Tahun 2014


Pengurangan Tahun 2014

56.349.625,00

Piutang Askes

56.349.625,00

459.690.744,00

-

459.690.744,00

-

a. Piutang Askes Miskin

0.00

b. Piutang Askes Sosial

459.690.744,00

-

-

-

-

459.690.744,00

-

4.492.639.047,38

5.227.021.068,00

4.492.639.047,38

5.227.021.068,00

a. Piutang Jamkesmas 2014

-

5.227.021.068,00

-

5.227.021.068,00

b. Piutang Jamkesmas 2013

4.492.639.047,38

-

4.492.639.047,38

-

Piutang Jamkesmas

Piutang Jamkesda 2014

-

-

-

-

Piutang Jamkes Lainnya

4.963.550,00

19.402.716,00

4.963.550,00

19.402.716,00

a. Piutang Jamsostek

4.963.550,00

-

4.963.550,00

-

19.402.716,00

6.730.278.095,38

42.241.664.187,50

b. Piutang Jasa Raharja 2014 JUMLAH

19.402.716,00

6.705.702.402,38

42.266.239.880,50

Penambahan Saldo piutang Dinas Perdagangan dan Pasar tahun 2014 sebesar Rp435.940.547,00 merupakan penjumlahan dari koreksi saldo tahun 2013 sebesar Rp31.453.146,00 dan piutang baru tahun 2014 sebesar Rp404.487.401,00.Nilai Berdasarkan nilai tagihan piutang pada tabel diatas, masing-masing SKPD membuat penatausahaan piutang menurut umur (aging schedule) sebagai dasar perhitungan penyisihan piutang tahun 2014. Rincian nilai penyisihan piutang tahun 2014 adalah sebagai berikut: Penyisihan Piutang Tahun 2014 (dalam rupiah) No 1

Nilai Tagihan Piutang 2014

Penyisihan Piutang

Saldo Piutang 2014 (NRV)

33.844.436.198,00

23.563.919.840,20

10.280.516.357,80

123.115.223,00

110.846.500,00

12.268.723,00

Pajak Restoran

13.318.642,00

5.074.161,50

8.244.480,50

Pajak Hiburan

5.645.250,00

-

5.645.250,00

Satuan Kerja

Uraian

Piutang Pajak DPPKAD

Pajak Mineral Bukan Logam

Pajak Air Tanah

20.919.939,00

20.919.939,00

Pajak Hotel

4.238.000,00

4.238.000,00

Pajak Parkir

360.000,00

360.000,00

Pajak Reklame PBB

2

Dinas Perhubungan

12.333.125,00

13.683.125,00

23.435.666.053,70

10.203.226.840,30

Pajak Rumah Makan

1.900.000,00

1.900.000,00

Pajak warung makan

10.030.000,00

10.030.000,00

Piutang Retribusi Dinas Perdagangan dan Pasar

26.016.250,00 33.638.892.894,00

2.394.719.412,00

1.157.826.495,20

1.236.892.916,80

Piutang Retribusi

592.103.988,00

186.622.817,70

405.481.170,30

Piutang Retribusi (tagihan sewa kios di belakang metro)

271.594.000,00

271.594.000,00

Tunggakan ruko terminal

89.269.075,00

30.276.877,50

Tunggakan Retribusi parkir

10.232.560,00


Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

DPU & ESDM

Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Excavator)

762.186.989,00

669.332.800,00

-

58.992.197,50 10.232.560,00 762.186.989,00

669.332.800,00

-

27

No 3

Satuan Kerja

Uraian

Piutang Lainnya RSU Muntilan

Rawat Inap

Nilai Tagihan Piutang 2014

Penyisihan Piutang

Saldo Piutang 2014 (NRV)

6.027.084.270,50

342.373.994,30

5.684.710.276,20

780.660.486,50

342.373.994,30

438.286.492,20

-

-

-

Piutang Askeskin Piutang Askes Sosial

-

-

-

5.227.021.068,00

-

5.227.021.068,00

Piutang Jamkesda 2014

-

-

-

Piutang Jamkes Lainnya

19.402.716,00

-

19.402.716,00

42.266.239.880,50

25.064.120.329,70

17.202.119.550,80

Piutang Jamkesmas

Jumlah

Pemerintah Kabupaten Magelang telah melakukan serah terima Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Kantor Pajak Pratama Magelang pada tanggal 28 Agustus 2014 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor : BA09/WPJ.32/KP.04/2014. Saldo Piutang Pajak Bumi dan Bangunnan Sektor Perdesaan dan Perkotaan yang dialihkan mulai Tahun 1994 s/d Tahun 2012 adalah sebagai berikut : (dalam rupiah) a.

Nilai Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan dalam SISMIOP

114.128.691.537,00

b.

Nilai yang disesuaikan dalam SISMIOP

c.

Nilai Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Bruto (1 – b)

d.

27.208.921.849,00

Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan

e.

86.919.769.688,00

15.661.013.764,00

Nilai Piutang Pajak Bumi Sektor Perdesaan dan Perkotaan Netto (yang kemungkinan bisa ditagih ) ( c – d )

11.547.908.085,00

Atas penyesuaian saldo piutang PBB P2 sebesar Rp86.919.769.688,00 belum dimasukkan dalam basis data SISMIOP karena Pemerintah Kabupaten Magelang belum dapat meyakini validitas data piutang yang dialihkan tersebut. Untuk menelusuri keakuratan data Piutang PBB P2 akan dilakukan verifikasi dan validasi data Piutang PBB P2 dengan desa / kelurahan secara bertahap. Data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan yang diserahkan dari KPP Pratama Magelang kepada Pemerintah Kabupaten Magelang dapat dilakukan koreksi apabila ditemukan data yang lebih akurat seiring pemutakhiran. Nilai piutang PBB-P2 per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp33.638.892.894,00 dengan rincian sebagai berikut: (dalam rupiah) 1.

Nilai Piutang PBB-P2 dalam SISMIOP pelimpahan KPP Pratama Magelang

2.

Piutang PBB-P2 Tahun 2013 s/d 31 Desember 2013

3.796.380.609,00

3.

Piutang PBB-P2 Tahun 2014 s/d 31 Desember 2014

2.654.577.847,00

JUMLAH

27.187.934.438,00

33.638.892.894,00

d. Persediaan 31 Desember 2014 Rp23.603.326.474,83

31 Desember 2013 Rp22.090.672.884,85

Merupakan persediaan barang habis pakai yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Nilai persediaan per 31 Desember 2014 dan 2013 sebesar Rp23.603.326.474,83 dan Rp22.090.672.884,85 dengan rincian sebagai berikut:

28

(dalam rupiah) 2014

ATK

2013

290.620.670,00

269.032.991,90

2.165.764.349,95

2.006.525.144,95

43.924.113,00

37.749.185,00

Leges

363.000,00

243.500,00

Benda Pos

736.000,00

2.757.000,00

Cetakan Alat Kebersihan

31.419.050,00

27.535.650,00

10.910.043.923,82

11.210.390.231,00

1.080.423.695,00

874.654.332,00

Alat Peraga & OR

-

-

Suku Cadang Kendaraan

-

2.085.000,00

Plat Uji

-

-

BBM dan Gas

-

96.500,00

21.444.000,00

10.988.000,00

Bahan Makanan Pasien

9.143.350,00

7.144.350,00

Bahan makanan ternak

-

145.400,00

Bahan Praktek

-

-

300.000,00

-

Aspal

16.350.000,00

-

Pemeliharaan Jalan

44.172.529,06

-

204.389.000,00

-

66.425.294,00

-

Barang yg akan diserahkan ke masyarakat

8.717.807.500,00

7.641.325.600.00

Jumlah

23.603.326.474,83

22.090.672.884,85

Alat Listrik Obat Alat dan Bahan Lab

Isi tabung pemadam

Pelet Ikan

Kuasi Instalasi Radiologi

Adapun persediaan per SKPD sebagai berikut: (dalam rupiah) No. 1.

SKPD

Rincian Persediaan

Disdikpora

Jumlah : 5.969.100,00 ATK 1.092.100,00 Obat

2.

Dinas Kesehatan

3.851.700,00 Alat dan Bahan Lab

Alat Kebersihan 974.300,00 BBM dan Gas

Benda Pos

Alat Listrik

51.000,00 Isi tabung pemadam

Jumlah : 8.541.672.263,32 ATK 28.616.540,00 Obat 8.143.341.703,32

3.

Cetakan

BPK RSU Muntilan

Cetakan 29.981.300,00

Alat Kebersihan 6.621.950,00

Benda Pos 232.000,00

Alat Listrik 11.879.650,00

Alat dan Bahan Lab 320.999.120,00 Jumlah : 2.800.920.714,50

ATK 14.679.200,00

Cetakan 39.549.000,00

Alat Kebersihan 11.512.500,00

Leges

Alat Listrik

363.000,00

1.942.250,00

29

No.

SKPD

Rincian Persediaan Obat 2.351.378.340,50

4.

Bahan makanan pasien

Instalasi Radiologi

9.143.350,00

66.425.294,00

Jumlah : 2.428.581.829,06

23.434.000,00 Barang yang akan diserahkan ke masyarakat 2.327.286.500,00

Cetakan 427.500,00

Alat Kebersihan

Alat Listrik

7.899.800,00

9.011.500,00

Suku cadang kendaraan

Pemeliharaan Jalan

Aspal 16.350.000,00

Bappeda

44.172.529,06

Jumlah: 768.895,00 ATK 312.445,00

6.

305.927.780,00

DPU dan ESDM ATK

5.

Alat dan Bahan Lab

Alat Kebersihan

Cetakan 375.250,00

Dinas Perhubungan

81.200,00

Jumlah : 246.226.585,00 ATK 951.560,00

Alat Kebersihan

Cetakan 39.768.925,00

985.650,00

Alat Listrik

Alat dan Bahan Lab

131.450,00

Kuasi 204.389.000,00 7.

Badan lingkungan Hidup

Jumlah : 31.515.515,00 ATK 1.197.925,00

8.

Disdukcapil

1.815.800,00

Alat Kebersihan

Cetakan 352.500,00

180.233,00

Benda pos 48.000,00

Alat Listrik 96.200,00

Jumlah : 1.831.700,00

1.021.700,00

Alat Kebersihan

Cetakan 700.000,00

Dinas Perinkop dan UMKM

110.000,00

Jumlah : 14.014.180,00

ATK 8.102.430,00

Alat Kebersihan

Cetakan 5.057.000,00

Kantor Kesbangpol

854.750,00

Jumlah : 250.100,00 ATK 225.100,00

13.

28.336.400,00

1.407.049.899,00

Disnakersostrans ATK

12.

766.300,00

Jumlah : 1.612.343,00

935.410,00

11.

152.850,00

Alat dan Bahan Lab

Cetakan

BPBD ATK

10.

1.062.040,00

Alat Listrik

Jumlah : 1.408.865.699,00 ATK

9.

Alat Kebersihan

Cetakan

Alat Kebersihan

Cetakan

Benda pos

25.000,00

Sekretariat Daerah

Jumlah : 4.592.515,00 ATK

Cetakan

Alat Kebersihan

30

No.

SKPD

Rincian Persediaan 3.546.265,00

14.

Sekretariat DPRD

5.332.950,00

995.000,00

Alat Kebersihan

Alat Listrik

2.118.650,00

2.621.950,00

Cetakan 568.970,00

Alat Kebersihan

Cetakan

Benda Pos

Alat Listrik

630.000,00 Jumlah : 1.567.237,00 Alat Kebersihan

ATK

Cetakan

280.800,00

1.237.437,00

Kecamatan Borobudur

49.000,00

Jumlah : 762.607,00

375.150,00

Alat Kebersihan

Cetakan 331.457,00

Kecamatan Ngluwar

56.000,00

Jumlah : 1.501.828,00 ATK

Cetakan

143.700,00

1.343.128,00

Kecamatan Salam

Benda Pos 15.000,00

Jumlah : 848.157,00 ATK 518.200,00

23.

534.722.635,00

Kecamatan Salaman

ATK

22.

138.000,00

Alat Listrik

Jumlah : 1.391.000,00

761.000,00

21.

Cetakan

BPMPPT ATK

20.

2.612.380,00

Benda pos

Jumlah : 1.200.670,00

631.700,00

19.

1.446.500,00

Inspektorat ATK

18.

Alat Kebersihan

Jumlah : 654.329.090,00

114.865.855,00

17.

Cetakan

DPPKAD ATK

16.

572.250,00

Jumlah : 10.524.830,00 ATK

15.

474.000,00

Cetakan

Benda Pos

329.957,00

Kecamatan Srumbung

Jumlah : 3.202.390,00 ATK

Cetakan

769.750,00

2.432.640,00

Kecamatan Dukun

Jumlah : 1.358.500,00 ATK

Cetakan

1.358.500,00 24.

Kecamatan Sawangan

Jumlah : 446.000,00 ATK

Cetakan

446.000,00 25.

26.

Kecamatan Muntilan

Kecamatan Mungkid

Jumlah : 2.147.558,00 ATK

Cetakan

580.400,00

1.567.158,00 Jumlah : 679.518,00

31

No.

SKPD

Rincian Persediaan Cetakan 679.518,00

27.


Jumlah : 2.405.055,00 Cetakan 2.405.055,00

28.

29.

30.

Kecamatan Tempuran

Jumlah : 1.362.582,00 ATK

Cetakan

357.000,00

1.005.582,00

Kecamatan Kajoran

Jumlah : 1.767.663,00 ATK

Cetakan

325.600,00

1.442.063,00


Jumlah : 807.500,00 ATK 498.400,00

31.

441.070,00

24.000,00

Jumlah : 1.128.882,00

290.000,00

Alat kebersihan

Cetakan 838.882,00

Kecamatan Pakis

Jumlah : 1.665.828,00 ATK 703.000,00

Alat kebersihan

Cetakan 900.828,00

Kecamatan Ngablak

62.000,00

Jumlah : 744.950,00 ATK 264.700,00

35.

Alat kebersihan

Cetakan

Kecamatan Candimulyo ATK

34.

161.500,00

Jumlah : 1.956.070,00

1.491.000,00

33.

147.600,00

Kecamatan Bandongan ATK

32.

Alat kebersihan

Cetakan

Alat kebersihan

Cetakan 418.750,00

Kecamatan Grabag

43.500,00

Benda Pos 18.000,00

Jumlah : 788.484,00 ATK

Alat kebersihan

Cetakan

Benda Pos

788.484,00 36.

Kecamatan Tegalrejo

Jumlah : 621.716,00 ATK

Cetakan 621.716,00

37.

38.

Kecamatan Secang

Jumlah : 1.233.296,00 ATK

Cetakan

Alat Kebersihan

565.600,00

586.396,00

81.300,00

Kecamatan Windusari

Jumlah : 1.229.000,00 ATK 810.000,00

Cetakan 419.000,00

32

No.

SKPD

Rincian Persediaan

39.

Kelurahan Muntilan

Jumlah : 356.500,00 ATK 137.000,00

40.

Alat Kebersihan

Cetakan 139.000,00

Kelurahan Mendut

80.500,00

Jumlah : 426.450,00 ATK 426.450,00

41.

Kelurahan Sawitan

Jumlah : 229.600,00 ATK 229.600,00

42.


Jumlah : 222.000,00 ATK

Cetakan

222.000,00 43.

Kelurahan Secang

Jumlah : 1.585.700,00 ATK 1.024.700,00

44.

76.000,00

Alat Kebersihan

Cetakan 818.000,00

SATPOL PP

122.700,00

Jumlah : 12.004.600,00 ATK 7.382.800,00

Cetakan

Alat Kebersihan

1.259.500,00

2.672.800,00

Bapermas Perempuan & KB


Jumlah : 1.291.100,00

ATK 1.018.300,00 47.

51.500,00

Alat Listrik

Jumlah : 6.693.000,00

5.752.300,00

46.

433.500,00

Badan Kepegawaian Daerah ATK

45.

Alat Kebersihan

Cetakan

Alat Kebersihan

Cetakan 218.000,00


Alat Listrik

54.800,00

Jumlah : 20.577.800,00

ATK 20.337.300,00

Alat Kebersihan

Cetakan 114.500,00

Alat Listrik

126.000,00

Jumlah : 7.056.250,00 48.

Kantor Perpustakaan & Arsip

ATK 1.726.500,00

Cetakan 1.878.800,00

Alat Kebersihan 761.000,00

Alat Listrik 2.689.950,00

Jumlah : 7.219.200.470,00

49.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan

ATK 10.916.795,00 Alat dan Bahan Lab

Cetakan 2.149.000,00

Benda Pos 234.000,00


Obat 389.997.280,00

Barang yang akan diserahkan ke masyarakat

33

No.

SKPD

Rincian Persediaan 425.160.395,00

6.390.521.000,00

Dinas Peternakan dan Perikanan

50.

Jumlah : 46.765.850,00 ATK

Cetakan

12.616.250,00 51.

8.523.000,00

BPPKP

25.326.600,00

Alat Kebersihan

2.088.800,00

300.000,00

Alat Listrik

103.000,00


231.000,00

Jumlah : 48.532.654,95 ATK

Alat Kebersihan

Cetakan

2.796.945,00

40.871.409,95


53.

Pellet Ikan

Jumlah : 2.422.800,00 ATK

52.

Obat

Alat Listrik

4.798.000,00

66.300,00

Jumlah : 53.469.850,00 ATK

Isi Tabung Pemadam

Cetakan

6.645.150,00

25.380.700,00

21.444.000,00

2. INVESTASI JANGKA PANJANG 31 Desember 2014 Rp152.534.614.051,13

31 Desember 2013 Rp127.116.195.684,46

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan yang terdiri dari Investasi Permanen dan Investasi Non Permanen.

a.

Investasi Non Permanen 31 Desember 2014 Rp941.859.856,25

31 Desember 2013 Rp1.184.957.700,00

Saldo Investasi non permanen tahun 2014 disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Nilai investasi non permanen yang tidak tertagih adalah sebesar Rp3.546.325.038,75,00 yang terdiri dari:

No

SKPD

Saldo Investasi Per 31 Desember 2013 (NRV)

1

2

3

1

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan & Kehutanan

41.700.000,00

537.100.000,00

2

Dinas Tenaga Kerja. Sosial dan Transmigrasi

210.000.000,00

210.000.000,00

Nilai Tagihan per 31 Desember 2013

Alokasi 2014

Penerimaan s/d 31 Desember 2014


4

5

6

7=4-6

210.000.000,00

(dalam rupiah ) Nilai Bersih yang dapat direalisasikan Nilai yang tak (dari saldo per tertagih 31 Desember 2014) 8 9=7-8

1.500.000,00

535.600.000,00

20.625.000,00

514.975.000,00

210.000.000,00

210.000.000,00

210.000.000,00

-

34

SKPD

Saldo Investasi Per 31 Desember 2013 (NRV)

Nilai Tagihan per 31 Desember 2013

1

2

3

4

3

Dinas Peternakan & Perikanan

4

BPPKP

5

Dinas Perinkop

No

Jumlah

Alokasi 2014

Penerimaan s/d 31 Desember 2014


5

6

7=4-6

Nilai Bersih yang dapat direalisasikan (dari saldo per 31 Desember 2014) 8

Nilai yang tak tertagih

9=7-8

701.789.625,00

2.139.444.250,00

35.621.250,00

2.103.823.000,00

581.319.000,00

1.522.504.000,00

-

39.958.000,00

4.984.000,00

34.974.000,00

-

34.974.000,00

231.468.075,00

1.627.129.595,00

23.341.700,00

1.603.787.895,00

129.915.856,25

1.473.872.038,75

1.184.957.700,00

4.553.631.845,00

275.446.950,00

4.488.184.895,00

941.859.856,25

3.546.325.038,75

b.

210.000.000,00

Investasi Permanen 31 Desember 2014

31 Desember 2013

Rp151.592.754.194,88

Rp125.931.237.984,46

Termasuk dalam Investasi Permanen adalah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah dan Investasi Permanen Lainnya. Berikut rincian saldo investasi permanen. (dalam rupiah) Jenis Investasi

2014

2013

1

2

3

Investasi Permanen

151.592.754.194,88

125.931.237.984,46

a) Peny. Modal Pemda

126.484.484.926,00

103.895.832.859,05

81.499.091.755,00

63.559.681.696,00

- PDAU

2.026.828.303,00

1.489.580.022,00

- PDAM

42.958.564.868,00

38.846.571.141,05

b) Investasi Permanen Lainnya

25.108.269.268,88

22.035.405.125,41

- PT. Bank Jateng

11.306.000.000,00

10.746.000.000,00

- PD. BPR BKK Muntilan

10.109.223.028,71

8.221.869.897,36

3.413.046.240,17

2.787.535.228,05

280.000.000,00

280.000.000,00

- Bank Bapas 69

- PD. BKK Tempuran - PRPP Semarang

Dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Magelang dijelaskan bahwa: 1) Penilaian investasi permanen menggunakan metode biaya (cost method) untuk investasi permanen pada perusahaan daerah yang kepemilikannya dibawah 20%; 2) Penilaian investasi permanen menggunakan metode ekuitas (equity method) untuk investasi permanen pada perusahaan daerah yang kepemilikannya diatas 20%. Penilaian Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Magelang menggunakan metode ekuitas dan metode ekuitas diberlakukan mulai tahun 2011. Metode ini mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. Investasi permanen pada 5 (lima) Perusahaan Daerah telah dicatat dengan menggunakan metode ekuitas karena kepemilikan lebih dari 20%. Sedangkan pada

35

Bank Jateng dan PT. PRPP masih menggunakan metode biaya karena kepemilikan dibawah 20% atau dapat dijelaskan dalam tabel berikut: (dalam rupiah) No

Nama BUMD

1

2

Persentase Kepemilikan

Ekuitas BUMD di Neraca BUMD

3

Nilai Investasi

4

5

1

PD BPR Bapas 69

100.00%

81.499.091.755,00

81.499.091.755,00

2

PDAU

100.00%

2.026.828.303,00

2.026.828.303,00

3

PDAM

100.00%

42.958.564.868,00

42.958.564.868,00

4

PD. BPR BKK Muntilan

51,39%

19.671.576.238,00

10.109.223.028,71

5

PD. BKK Tempuran

55,44%

6.156.288.312,00

3.413.046.240,17

6

PT. Bank Jateng

0.90%

N/A

11.306.000.000,00

7

PRPP

0.72%

N/A

280.000.000,00 ,00 151.592.754.194,88

Jumlah

Penyertaan modal yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang pada tahun 2014 terlihat pada tabel berikut: (dalam rupiah) Uraian

Nilai (Rp)

Investasi Permanen

9.585.000.000,00

a) Penyertaan Modal Pemda

7.825.000.000,00

- Bank Bapas 69

5.225.000.000,00

- PDAM

2.600.000.000,00

b) Investasi Permanen Lainnya

1.760.000.000,00

- PT. Bank Jateng

560.000.000,00

- PD. BPR-BKK Muntilan

600.000.000,00

- PD. BKK Tempuran

200.000.000,00

- PD. Aneka Usaha

400.000.000,00

Bank Bapas 69. PDAU serta PDAM sahamnya dimiliki secara penuh (100%) oleh Pemerintah Kabupaten Magelang. Investasi Permanen Lainnya merupakan jumlah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang untuk penyertaan modal kurang dari 51% saham ekuitas pada badan usaha tersebut. Penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Magelang pada Bank Bapas 69 sebesar Rp5.225.000.000,00. Penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Magelang pada PDAM sebesar Rp2.600.000.000,00. Penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Magelang pada PT Bank Jateng sebesar Rp560.000.000,00. Penambahan penyertaan modal pada PD BPR-BKK Muntilan sebesar Rp600.000.000,00, PD. BKK Tempuran Rp200.000.000,00 sedangkan penambahan penyertaan modal pada PD. Aneka Usaha sebesar Rp400.000.000,00.

3. ASET TETAP 31 Desember 2014 Rp2.278.215.776.747,38

31 Desember 2013 Rp1.968.838.102.587,45

Jumlah tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2014 dan 2013 yang terdiri dari: (dalam rupiah) Jenis

2014

2013

Tanah

562.999.158.721,00

555.328.782.683,00

Peralatan dan Mesin

287.988.614.414,11

248.650.581.719,11

36

Gedung dan Bangunan

719.585.503.288,76

586.920.405.957,76

Jalan, Irigasi dan Jaringan

626.985.259.090,51

510.939.435.502,58

Aset Tetap Lainnya

33.911.271.083,00

34.184.059.225,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan

46.745.970.150,00

32.814.837.500,00

2.278.215.776.747,38

1.968.838.102.587,45

Jumlah

Adapun penjelasan mutasi masing-masing Aset Tetap tersebut di atas adalah sebagai berikut: a.

Tanah 31 Desember 2014 Rp562.999.158.721,00

31 Desember 2013 Rp555.328.782.683,00

Tanah senilai Rp562.999.158.721,00 dan Rp555.328.782.683,00 merupakan nilai tanah per 31 Desember 2014 dan 2013. Mutasi atas tanah tahun 2014 bertambah senilai Rp7.670.376.038,00 terdiri atas: Penambahan tanah: (dalam rupiah) No.

SKPD

Jumlah

Keterangan

1.

Disdagsar

536.449.700,00

2.

Disdikpora

88.946.500,00

3.

DPPKAD

9.578.505.470,00

Belanja APBD

4.

BPMPPT

853.414.868,00

Belanja APBD

5.

BPBD

338.090.000,00

Saldo Koreksi Neraca

Jumlah Total

Belanja APBD ( Tanah Area Parkir Pasar Hewan Muntilan) Belanja APBD ( Pengganti STA Kaliangkrik)

11.395.406.538,00

Penambahan tanah tahun 2014 sebesar Rp11.395.406.538,00 berasal dari: 1) Pengadaan tanah dari Belanja Modal tahun 2014 oleh Dinas Perdagangan dan Pasar (Disdagsar) senilai Rp536.449.700,00 yang berlokasi di area parkir Pasar Hewan Muntilan. 2) Pengadaan tanah dari Belanja Modal tahun 2014 oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) senilai Rp88.946.500,00 yang berlokasi di Kecamatan Kaliangkrik, sebagai pengganti STA Kaliangkrik. 3) Pengadaan tanah dari Belanja Modal tahun 2014 oleh DPPKAD senilai Rp9.578.505.470,00 dengan rincian sebagai berikut : - Tanah Pekarangan senilai Rp5.524.445.820,00 yang terletak di Jl. SoekarnoHatta, Kota Mungkid, Sebelah Gedung PLN - Tanah Pekarangan senilai Rp3.088.527.625,00 yang terletak di Kec. Mungkid, digunakan untuk gedung pemungut pajak Gol C. - Tanah Pekarangan senilai Rp916.635.525,00 yang terletak di Kec. Mungkid, digunakan untuk gedung pemungut pajak Gol C. - Tanah Pekarangan senilai Rp48.896.500,00 untuk PKL Mertoyudan 4) Pengadaan Tanah dari belanja Modal APBD tahun 2014 oleh BPMPPT senilai Rp853.414.868,00 di jalan Soekarno-Hatta, Kota Mungkid. 5) Saldo Koreksi Neraca aset tanah di BPBD setelah di rekonsiliasi / diklarifikasi sebesar Rp338.090.000,00

37

Pengurangan Tanah: (dalam rupiah) No.

SKPD

Jumlah

1.

Dispeterikan

2.

Distanbunhut

3.

DPU ESDM

Keterangan

89.325.000,00

Hasil Inventarisasi (rekon C) Reklas ke Aset lainnya.

3.591.200.000,00


44.505.500,00

Jumlah Total

Biaya Operasional Pembelian tanah yang gagal di tahun 2013 telah masuk dalam nilai tanah

3.725.030.500,00

Pengurangan tanah tahun 2014 sebesar Rp3.725.030.500,00yang berasal dari: 1) Hasil Inventarisasi (rekon C ) akun tanah sebesar Rp89.325.000,00 di Dinas Peternakan dan Perikanan Reklas ke akun Aset Lainnya. 2) Saldo Koreksi Neraca akun tanah di Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan (Distanbunhut) setelah di rekonsiliasi sebesar Rp3.591.200.000,00 3) Biaya Operasional Pembelian tanah oleh DPU ESDM yang Gagal Beli di tahun 2013 dan telah dimasukkan dalam nilai tanah sebesar Rp44.505.500,00 b.

Peralatan dan Mesin 31 Desember 2014 Rp287.988.614.414,11

31 Desember 2013 Rp248.650.581.719,11

Jumlah tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2014 dan 2013 dengan rincian sebagai berikut: (dalam rupiah) Jenis Aset

Saldo per 31 Des 2014


Peralatan dan Mesin : - Alat Berat

13.083.731.821,72

10.450.841.119,72

- Alat Angkutan

68.861.585.361,82

55.018.212.621,82

- Alat Bengkel

2.048.814.918,00

1.719.999.464,00

- Alat Ukur

1.073.515.649,80

932.715.595,20

- Alat Pertanian

8.739.995.457,06

8.856.609.929,06

107.665.561.518,10

94.093.225.802,12

8.350.598.409,43

6.471.554.453,41

- Alat Kedokteran

51.578.877.990,77

45.594.273.210,77

- Alat Laboratorium

25.893.282.311,94

24.981.592.585,94

- Alat Kantor & RT - Alat Studio

- Alat Keamanan Jumlah

692.650.975,47

531.556.936,47

287.988.614.414,11

248.650.581.719,11

Mutasi peralatan dan mesin terdiri dari : 1)

Alat Berat Saldo alat berat per 31 Desember 2014 dan 2013 sebesar Rp13.083.731.821,72 dan Rp10.450.841.119,72. Mutasi atas alat berat tahun 2014 bertambah senilai Rp2.632.890.702,00 yang terdiri atas : Penambahan alat berat: (dalam rupiah) No.

SKPD

Jumlah

Keterangan

1.

DPU ESDM

981.516.500,00

Belanja Modal APBD

2.

RSUD Muntilan

702.703.200,00

Belanja Modal APBD

38

No.

3.

SKPD

Jumlah

Keterangan

Jumlah

1.684.219.700,00

DPPKAD

1.305.700.000,00

Jumlah

1.305.700.000,00

Jumlah Total

2.989.919.700,00

Hibah dari Pusat

Penambahan alat berat tahun 2014 senilai Rp2.989.919.700,00 berasal dari belanja APBD dua SKPD sebesar Rp1.684.219.700,00 yaitu dari belanja APBD DPU ESDM sebesar Rp981.516.500,00 dan RSUD Muntilan sebesar Rp702.703.200,00. Selain itu juga berasal dari hibah sebesar Rp1.305.700.000,00 pada DPPKAD. Pengurangan alat berat: (dalam rupiah) No.

1.

2.

SKPD

Jumlah

Keterangan

Dishub

171.054.000,00

Jumlah

171.054.000,00

BLH

185.974.998,00

Hasil Inventarisasi (Rekon B) di reklas ke akun aset lainnya masuk DPPKAD

Hasil Inventarisasi (Rekon C) di reklas ke Akun Aset Lainnya

Jumlah

185.974.998,00

Jumlah Total

357.028.998,00

Sedangkan pengurangan alat berat tahun 2014 senilai Rp357.028.998,00 tersebut berasal dari: (a) Hasil inventarisasi (rekon B) sebesar Rp171.054.000,00 pada Dinas Perhubungan yang di reklas ke akun Aset Lainnya masuk ke DPPKAD. (b) Hasil Inventarisasi (rekon C) sebesar Rp185.974.998,00 pada Badan Lingkungan Hidup (BLH) yang di reklas ke akun Aset Lainnya. 2)

Alat angkut Saldo alat angkut per 31 Desember 2014 dan 2013 sebesar Rp68.861.585.361,82 dan Rp55.018.212.621,82. Nilai alat angkut pada tahun 2014 bertambah sebesar Rp13.843.372.740,00. Nilai tersebut berasal penambahan dan pengurangan berdasarkan pengadaan dan mutasi 2014, dengan penjelasan sebagai berikut: Penambahan alat angkut: (dalam rupiah) No.

SKPD

Jumlah

Keterangan

1.

Bapermaspuan KB

389.940.850,40

Belanja Modal APBD

2.

BPBD

639.716.240,00

Belanja Modal APBD

3.

Distanbunhut

191.981.882,00

Belanja Modal APBD

4.

Distanbunhut

5.

BLH

6.

DPPKAD

7.

DPU ESDM

8.

1.501.500,00

Belanja Modal APBD

27.725.000,00

Belanja Modal APBD

12.394.045.995,00

Belanja Modal APBD

210.040.000,00

Belanja Modal APBD

Diskominfo

185.142.500,00

Belanja Modal APBD

9.

Disdukcapil

373.945.900,00

Belanja Modal APBD

10.

Disdagsar

149.550.000,00

Belanja Modal APBD

Dispeterikan Jumlah

39.100.000,00

Silpa DAK 2013

14.602.689.867,40

39

No.

SKPD

Jumlah

Keterangan

11.

DPPKAD

4.023.773.267,00

Jumlah

4.023.773.267,00

RSUD Muntilan

21.500.000,00

Jumlah

21.500.000,00

14.

BPBD

675.264.092,00

15

Disperinkop UMKM

13.

Jumlah

13.250.000,00

Mutasi dari SKPD

Belanja modal BLUD

Hibah dari BNPB Hibah dari Depkop

688.514.092,00

16.

Kel. Mendut

24.224.630,00

Dari DPPKAD

17.

Kel. Muntilan

24.224.630,00

Dari DPPKAD

18.

Kel. Sawitan

24.224.630,00

Dari DPPKAD

19.

Kel. Secang

24.224.630,00

Dari DPPKAD

20.

Kel. Sumberrejo

25.576.250,00

Dari DPPKAD

21.

Kec. Bandongan

47.967.700,00

Dari DPPKAD

22.

Kec. Borobudur

47.967.700,00

Dari DPPKAD

23.

Kec. Candimulyo

49.319.320,00

Dari DPPKAD

24.

Kec. Dukun

47.967.700,00

Dari DPPKAD

25.

Kec. Grabag

47.967.700,00

Dari DPPKAD

26.

Kec. Kajoran

35.855.385,00

Dari DPPKAD

27.

Kec. Kaliangkrik

47.967.700,00

Dari DPPKAD

28.

Disdikpora

392.647.625,00

Dari DPPKAD

29.

Disdukcapil

130.800.150,00

Dari DPPKAD

30.

Dishub

61.913.195,00

Dari DPPKAD

31.

Diskominfo

25.576.250,00

Dari DPPKAD

32.

Disnakersostrans

25.576.250,00

Dari DPPKAD

33.

Disperinkop UMKM

24.224.630,00

Dari DPPKAD

34.

Dispeterikan

103.500.000,00

Dari DPPKAD

35.

DPU ESDM

391.223.150,00

Dari DPPKAD

36.

Bappeda

36.047.600,00

Dari DPPKAD

37.

BKD

24.224.630,00

Dari DPPKAD

38.

BLH

319.881.315,00

Dari DPPKAD

39.

BPMPPT

162.300.880,00

Dari DPPKAD

40.

Inspektorat

56.388.175,00

Dari DPPKAD

41.

Kesbangpol

202.322.065,00

Dari DPPKAD

42.

Perpus Arsip

190.209.750,00

Dari DPPKAD

43.

SATPOL PP

190.209.750,00

Dari DPPKAD

44.

SETDA

3.715.210.266,00

Dari DPPKAD

45.

SET-DPRD

2.934.733.380,00

Dari DPPKAD

46.

Kec. Mertoyudan

47.967.700,00

Dari DPPKAD

47.

Kec. Mungkid

47.967.700,00

Dari DPPKAD

48.

Kec. Muntilan

35.855.385,00

Dari DPPKAD

49.

Kec. Ngablak

47.987.700,00

Dari DPPKAD

50.

Kec. Ngluwar

47.967.700,00

Dari DPPKAD

51.

Kec. Pakis

47.967.700,00

Dari DPPKAD

52.

Kec. Salam

47.967.700,00

Dari DPPKAD

53.

Kec. Salaman

47.967.700,00

Dari DPPKAD

54.

Kec. Sawangan

48.031.195,00

Dari DPPKAD

55.

Kec. Secang

47.967.700,00

Dari DPPKAD

40

No.

SKPD

56.

Kec. Srumbung

35.855.385,00

Dari DPPKAD

57.

Kec. Tegalrejo

35.855.385,00

Dari DPPKAD

58.

Kec. Tempuran

28.743.070,00

Dari DPPKAD

59.

Kec. Windusari

60.

DISPARBUD

61.

Disdagsar

62.

Distanbunhut Jumlah

63

RSUD Muntilan

64 65

Jumlah

Keterangan

47.967.700,00

Dari DPPKAD

141.188.565,00

Dari DPPKAD

82.576.250,00

Dari DPPKAD

105.300.000,00

Dari DPPKAD

10.379.611.571,00

311.900.000,00

Hasil Inventarisasi (rekon D)

Kec. Muntilan

10.000.000,00


Dispeterikan

21.000.000,00


Jumlah

342.900.000,00

66.

SETDA

534.844.999,00


67.

Kec. Mertoyudan

21.650.000,00


68.

Bapermaspuan KB

41.770.000,00


69

SATPOL PP

106.579.000,00


Jumlah

704.843.999,00

Total

30.763.832.796,40

Pengurangan alat angkut: (dalam rupiah) No.

SKPD

1

Dishub

2

Dispeterikan

3

BPBD

4

Jumlah

Keterangan

3.300.000,00

Hasil Inventarisasi (rekon B) di reklas ke akun Aset Lainnya masuk DPPKAD

29.255.000,00


3.000.000,00


Disdagsar

15.449.000,00


5

RSUD Muntilan

12.897.500,00


6

Kec. Muntilan

500.000,00


Jumlah

64.401.500,00

7

Dishub

4.950.000,00

Hasil Inventarisasi (Rekon C ) di reklas ke Akun Aset Lainnya

8

Disnakersostrans

29.600.000,00


9

Dispeterikan

102.750.000,00


10

Distanbunhut

15.161.290,00


11

BLH

983.177.730,00


12

Disdagsar

550.000,00


13

RSUD Muntilan

2.970.000,00


Jumlah 8.

Kec. Mertoyudan

9.

Kec. Mungkid

1.139.159.020,00 6.500.000,00

Mutasi ke DPPKAD

10.500.000,00

Mutasi ke DPPKAD

41

10.

Kec. Ngablak

15.350.000,00

Mutasi ke DPPKAD

11.

Kec. Ngluwar

5.250.000,00

Mutasi ke DPPKAD

12.

Kec. Pakis

1.507.446,00

Mutasi ke DPPKAD

13.

Kec. Salam

10.875.000

Mutasi ke DPPKAD

14.

Kec. Salaman

6.500.000,00

Mutasi ke DPPKAD

15.

Kec. Sawangan

8.350.000,00

Mutasi ke DPPKAD

16.

Kec. Secang

4.000.000,00

Mutasi ke DPPKAD

17.

Kec. Srumbung

13.210.000,00

Mutasi ke DPPKAD

18.

Kec. Tempuran

6.500.000,00

Mutasi ke DPPKAD

19.

Kec. Windusari

4.350.000,00

Mutasi ke DPPKAD

20.

Kec. Bandongan

9.575.000,00

Mutasi ke DPPKAD

21.

Kec. Borobudur

22.

Kec. Candimulyo

23. 24.

7.350.000,00

Mutasi ke DPPKAD

25.000.000,00

Mutasi ke DPPKAD

Kec. Dukun

9.089.000,00

Mutasi ke DPPKAD

Kec. Grabag

8.355.000,00

Mutasi ke DPPKAD

25.

Kec. Kajoran

7.000.000,00

Mutasi ke DPPKAD

26.

Kec. Kaliangkrik

7.000.000,00

Mutasi ke DPPKAD

27.

Disdikpora

89.750.000,00

Mutasi ke DPPKAD

28.

Disdukcapil

105.009.000,00

Mutasi ke DPPKAD

29.

Disnakersostrans

6.050.000,00

Mutasi ke DPPKAD

30.

Disperinkop UMKM

9.550.000,00

Mutasi ke DPPKAD

31.

Dispeterikan

10.000.000,00

Mutasi ke DPPKAD

32.

Distanbunhut

130.321.023,00

Mutasi ke DPPKAD

33.

DPU ESDM

249.350.000,00

Mutasi ke DPPKAD

34.

Bapermaspuan KB

16.272.000,00

Mutasi ke DPPKAD

35.

Bappeda

12.962.000,00

Mutasi ke DPPKAD

36.

BKD

15.452.500,00

Mutasi ke DPPKAD

37.

BLH

152.750.000,00

Mutasi ke DPPKAD

38.

BPMPPT

14.363.000,00

Mutasi ke DPPKAD

39.

Inspektorat

9.510.000,00

Mutasi ke DPPKAD

40.

Kesbangpol

52.200.000,00

Mutasi ke DPPKAD

41.

Perpus Arsip

112.300.000,00

Mutasi ke DPPKAD

42.

SATPOL PP

103.500.000,00

Mutasi ke DPPKAD

43.

SETDA

2.286.960.000,00

Mutasi ke DPPKAD

44.

SET-DPRD

1.185.263.800,00

Mutasi ke DPPKAD

45.

Disdagsar

37.824.500,00

Mutasi Ke DPPKAD

46.

Jumlah

4.765.649.269,00

DPPKAD

10.313.277.422,00

Jumlah

10.313.277.422,00

49.

Disdukcapil

2.141.000,00


50.

Distanbunhut

115.895.119,00


51.

BPBD

276.656.500,00


52.

SET-DPRD

243.280.228,00


Jumlah

637.972.847,00

Total

3)

Mutasi Ke SKPD

16.920.460.058,00

Alat Bengkel Saldo alat bengkel per 31 Desember 2014 dan 2013 sebesar Rp2.048.814.918,00 dan Rp1.719.999.464,00. Nilai alat bengkel pada tahun 2014 bertambah sebesar Rp328.815.454,00. Nilai tersebut berasal dari penambahan dan pengurangan dengan rincian sebagai berikut:

42

Penambahan alat bengkel: (dalam rupiah) No.

SKPD

1.

Disdikpora

2.

Dishub

3.

Disnakersostrans

4. 5.

Jumlah

Belanja Modal APBD

730.000,00

Belanja Modal APBD

173.082.940,00

Belanja Modal APBD

DPU ESDM

59.004.000,00

Belanja Modal APBD

Diskominfo

10.016.000,00

Belanja Modal APBD

Jumlah 6.

Keterangan

147.969.800,00

390.802.740,00

BPBD

25.250.000,00

Jumlah

25.250.000,00

Jumlah Total

DSP BNPB

416.052.740,00

Penambahan pada alat bengkel tahun 2014 senilai Rp416.052.740,00 berasal dari: (a) Belanja Modal APBD pada 5 SKPD yaitu: (1) Dinas Pendidikan sebesar Rp147.969.800,00 (2) Dinas Perhubungan sebesar Rp730.000,00 (3) Disnakersostrans sebesar Rp173.082.940,00 (4) DPU ESDM sebesar Rp59.004.000,00 (5) Diskominfo sebesar Rp10.016.000,00 (b) Dana Siap Pakai (DSP) BNPB sebesar Rp25.250.000,00 pada BPBD dialokasikan untuk pengadaan alat bengkel. Pengurangan alat bengkel: (dalam rupiah) No. 1.

2.

SKPD

Jumlah

BPBD

3.300.000,00

Jumlah

3.300.000,00

Keterangan Saldo Koreksi Neraca

Kec. Tempuran

75.000,00

Jumlah

75.000,00

3.

Kel. Muntilan

15.000,00

Hasil Inventarisasi (rekon C) di reklas ke Akun Aset Lainnya

4.

Kec. Srumbung

750.000,00


5.

BLH

83.097.286,00


Jumlah

83.862.286,00

Jumlah Total

87.237.286,00


Sedangkan Pengurangan pada alat bengkel tahun 2014 senilai Rp87.237.286,00 berasal dari: (a) Hasil inventarisasi (rekon B) yang di reklas ke akun Aset lainnya masuk ke DPPKAD sebesar Rp75.000,00 pada Kecamatan Tempuran. (b) Hasil Inventarisasi (rekon C) yang di reklas ke Akun Aset Lainnya sebesar Rp83.862.286,00 yaitu: (1) Kelurahan Muntilan sebesar Rp15.000,00 (2) Kecamatan Srumbung sebesar Rp750.000,00. (3) Badan Lingkungan Hidup sebesar Rp83.097.286,00 (c) Saldo koreksi neraca pada BPBD sebesar Rp3.300.000,00

43

4)

Alat ukur Saldo alat ukur per 31 Desember 2014 dan 2013 sebesar Rp1.073.515.649,80 dan Rp932.715.595,80. Nilai alat ukur pada tahun 2014 bertambah sebesar Rp140.800.054,00. Kenaikan tersebut berasal dari penambahan dan pengurangan pada mutasi 2014. Penambahan alat ukur: (dalam rupiah) No.

SKPD

1.

Dishub

2.

Jumlah

Keterangan

6.980.000,00

Belanja Modal APBD

Dispeterikan

23.580.000,00

Belanja Modal APBD

3.

Distanbunhut

27.599.710,00

Belanja Modal APBD

4.

DPU ESDM

47.788.700,00

Belanja Modal APBD

5.

BPBD

5.434.840,00

Belanja Modal APBD

6.

BPPKP

1.935.801,00

Belanja Modal APBD

7.

Inspektorat

1.517.750,00

Belanja Modal APBD

8.

DPPKAD

157.148.400,00

Belanja Modal APBD

Jumlah

271.985.201,00

9.

10.

11.

BPBD

17.000.000,00

Jumlah

17.000.000,00

Distanbunhut

9.294.853,00

Jumlah

9.294.853,00

BPBD

13.460.000,00

Jumlah

13.460.000,00

Jumlah Total



DSP BNPB

311.740.054,00

Penambahan nilai alat ukur tahun 2014 senilai Rp311.740.054,00 terdiri atas: (a) Belanja Modal APBD pada 9 SKPD senilai Rp271.985.201,00 yaitu: (1) Dinas Perhubungan sebesar Rp6.980.000,00 (2) Dinas Peterikan sebesar Rp23.580.000,00 (3) Dinas Pertanian sebesar Rp27.599.700,00 (4) DPU ESDM sebesar Rp47.788.700,00 (5) BPBD sebesar Rp5.434.840,00 (6) BPPKP sebesar Rp1.935.801,00 (7) Inspektorat sebesar Rp1.517.750,00 (8) DPPKAD sebesar Rp157.158.400,00 (b) Hasil inventarisasi (rekon D) sebesar Rp17.000.000,00 pada BPBD (c) Saldo Koreksi neraca sebesar Rp9.294.853,00 pada Dinas Pertanian (d) Dana siap pakai sebesar Rp13.460.000,00 pada BPBD yang dialokasikan untuk pengadaan alat ukur. Pengurangan alat ukur: (dalam rupiah) No. 1.

2.

SKPD

Jumlah

Dishub

165.440.000,00

Jumlah

165.440.000,00

BPBD

5.500.000,00

Jumlah

5.500.000,00

Jumlah Total

Keterangan Hasil Inventarisasi (rekon B) di reklas ke Akun Aset lainnya masuk DPPKAD


170.940.000,00

44

Sedangkan pengurangan alat ukur tahun 2014 sebesar Rp170.940.000,00 berasal dari: (a) Hasil inventarisasi (rekon B) sebesar Rp165.440.000,00 pada Dinas Perhubungan di reklas ke akun Aset Lainnya masuk DPPKAD. (b) Saldo koreksi neraca pada BPBD sebesar Rp5.500.000,00 5)

Alat Pertanian Saldo alat pertanian per 31 Desember 2014 dan 2013 sebesar Rp 8.739.995.457,06 dan Rp8.856.609.929,06 Nilai alat pertanian pada 2014 berkurang sebesar Rp116.614.472,00. Nilai tersebut berasal dari penambahan dan pengurangan pada mutasi 2014 dengan penjelasan sebagai berikut: Penambahan alat Pertanian: (dalam rupiah) No. 1.

SKPD

Jumlah

Keterangan

Dispeterikan

91.934.432,00

Jumlah

91.934.432,00

DAK

2.

Dispeterikan

2.349.681,00

Belanja Modal APBD

3.

BPPKP

2.565.000,00

Belanja Modal APBD

Jumlah

4.914.681,00

96.849.113,00

Jumlah Total

Penambahan nilai alat pertanian Tahun 2014 sebesar Rp96.849.113,36 dengan penjelasan sebagai berikut : (a) Dinas Peterikan sebesar Rp91.934.432,00 dari dana DAK (b) Dari Belanja Modal APBD sebesar Rp4.914.681,00, yaitu : (1) Dispeterikan sebesar Rp2.349.681,00 (2) BPPKP sebesar Rp2.565.000,00 Pengurangan Alat Pertanian: (dalam rupiah) No.

SKPD

Jumlah

1

Kel. Muntilan

1.050.000,00

2

Kec. Grabag

1.400.000,00

3

Disperinkop UMKM

Keterangan Hasil Inventarisasi (rekon B) di reklas ke akun Aset Lainnya masuk DPPKAD Hasil Inventarisasi (rekon B) di reklas ke akun Aset Lainnya masuk DPPKAD

150.000,00


4

Kec. Tempuran

1.535.000,00

Jumlah

4.135.000,00


5

Kec. Dukun

6

Kec. Kaliangkrik

1.715.000,00

7

Dishub

1.050.000,00

8

BLH

118.781.000,00

Jumlah

121.576.000,00

9.

BPBD

30.000,00

9.700.000,00

Hasil Inventarisasi (rekon C) di reklas ke akun Aset Lainnya Hasil Inventarisasi (rekon C) di reklas ke akun Aset Lainnya Hasil Inventarisasi (rekon C) di reklas ke akun Aset Lainnya Hasil Inventarisasi (rekon C) di reklas ke akun Aset Lainnya


45

No. 10.

11.

SKPD

Jumlah

Distanbunhut

76.061.585,00

Jumlah

85.761.585,00

Kec. Bandongan

1.991.000,00

Jumlah

1.991.000,00

Jumlah

213.463.585,00

Keterangan Saldo Koreksi Neraca

Mutasi ke alat Rumah Tangga

Pengurangan alat pertanian sebesar Rp213.463.585,00 berasal dari: (a) Hasil Inventarisasi (rekon B) yang di reklas ke Akun Aset Lainnya masuk DPPKAD sebesar Rp4.135.000,00yaitu: (1) Kelurahan Muntilan sebesar Rp1.050.000,00 (2) Kecamatan Grabag sebesar Rp1.400.000,00 (3) Disperinkop UMKM sebesar Rp150.000,00 (4) Kecamatan Tempuran sebesar Rp1.535.000,00 (b) Hasil Inventarisasi (rekon C) yang di reklas ke Akun Aset Lainnya sebesar Rp121.576.000,00 yaitu: (1) Kecamatan Dukun sebesar Rp30.000,00 (2) Kecamatan Kaliangkrik sebesar Rp1.715.000,00 (3) Dinas Perhubungan sebesar Rp1.050.000,00 (4) BLH sebesar Rp118.781.000,00 (c) Koreksi saldo neraca sebesar Rp85.761.585,00pada 2 SKPD yaitu: (1) BPBD sebesar Rp9.700.000,00 (2) Distanbunhut sebesar Rp76.061.585,00 (d) Mutasi akun alat pertanian ke alat kantor dan rumah tangga pada Kecamatan Bandongan sebesar Rp1.991.000,00 6)

Alat Kantor dan Rumah Tangga Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga Per 31 Desember 2014 dan 2013 sebesar Rp107.665.561.518,10 dan Rp94.093.225.802,32. Mutasi atas alat kantor dan Rumah Tangga tahun 2014 bertambah senilai Rp13.572.335.715,78. Penambahan alat kantor dan rumah tangga: (dalam rupiah) No.

SKPD

1.

Bapermaspuan KB

2.

Jumlah

Keterangan

402.708.585,74

Belanja Modal APBD

Bappeda

76.948.000,00

Belanja Modal APBD

3.

BKD

82.972.233,00

Belanja Modal APBD

4.

BLH

87.623.825,00

Belanja Modal APBD

5.

BPBD

392.204.440,00

Belanja Modal APBD

6.

BPMPPT

114.005.034,00

Belanja Modal APBD

7.

BPPKP

189.076.862,00

Belanja Modal APBD

8.

Dinas Kesehatan

2.371.730.757,00

Belanja Modal APBD

9.

Disdagsar

120.476.781,004

Belanja Modal APBD

10.

Disdukcapil

400.981.990,00

Belanja Modal APBD

11.

Dishub

82.836.000,00

Belanja Modal APBD

12.

Diskominfo

1.340.760.100,00

Belanja Modal APBD

13.

Disnakersostrans

314.006.507,00

Belanja Modal APBD

14.

DISPARBUD

141.463.065,00

Belanja Modal APBD

15.

Disperinkop UMKM

63.055.000,00

Belanja Modal APBD

16.

Dispeterikan

22.237.000,00

Belanja Modal APBD

17.

Distanbunhut

448.218.632,00

Belanja Modal APBD

18.

DPPKAD

894.396.100,00

Belanja Modal APBD

19.

DPU ESDM

418.746.100,00

Belanja Modal APBD

46

No.

SKPD

Jumlah

Keterangan

20.

Inspektorat

40.840.750,00

Belanja Modal APBD

21.

Kec. Borobudur

18.817.000,00

Belanja Modal APBD

22.

Kec. Candimulyo

66.501.000,00

Belanja Modal APBD

23.

Kec. Dukun

52.362.600,00

Belanja Modal APBD

24.

Kec. Grabag

87.322.420,00

Belanja Modal APBD

25.

Kec. Kajoran

87.289.000,00

Belanja Modal APBD

26.

Kec. Kaliangkrik

95.304.723,00

Belanja Modal APBD

27.

Kec. Mertoyudan

65.049.000,00

Belanja Modal APBD

28.

Kec. Mungkid

84.648.800,00

Belanja Modal APBD

29.

Kec. Muntilan

68.973.500,00

Belanja Modal APBD

30.

Kec. Ngablak

59.701.500,00

Belanja Modal APBD

31.

Kec. Ngluwar

36.307.500,00

Belanja Modal APBD

32.

Kec. Pakis

85.634.000,00

Belanja Modal APBD

33.

Kec. Salam

118.455.625,00

Belanja Modal APBD

34.

Kec. Salaman

113.385.700,00

Belanja Modal APBD

35.

Kec. Sawangan

66.044.000,00

Belanja Modal APBD

36.

Kec. Secang

74.362.700,00

Belanja Modal APBD

37.

Kec. Srumbung

47.140.000,00

Belanja Modal APBD

38.

Kec. Tegalrejo

84.072.900,00

Belanja Modal APBD

39.

Kec. Tempuran

99.964.000,00

Belanja Modal APBD

40.

Kec. Windusari

82.924.000,00

Belanja Modal APBD

41.

Kel. Mendut

10.310.000,00

Belanja Modal APBD

42.

Kel. Muntilan

7.750.000,00

Belanja Modal APBD

43.

Kel. Sawitan

10.445.000,00

Belanja Modal APBD

44

Kel. Secang

15.458.400,00

Belanja Modal APBD

45.

Kel. Sumberrejo

46.

Kesbangpol

47.

Perpus Arsip

48.

SETDA

49.

SET-DPRD

50.

Kec. Bandongan

51.

Disdikpora Jumlah

52.

53.

9.214.364,00

Belanja Modal APBD

43.401.750,00

Belanja Modal APBD

49.146.585,00

Belanja Modal APBD

1.860.681.125,00

Belanja Modal APBD

221.085.800,00

Belanja Modal APBD

60.308.600,00

Belanja Modal APBD

2.114.441.237,00

Belanja Modal APBD

13.901.790.590,78

RSUD Muntilan

368.407.000,00

Jumlah

368.407.000,00

Kec. Bandongan

1.991.000,00

Jumlah

1.991.000,00

54.

BPBD

55.

BPBD Jumlah

Belanja Modal BLUD

Mutasi dari alat pertanian ke alat kantor dan rumah tangga

112.009.950,00

Dari BNPB

21.250.000,00

Dari UNDP

133.259.950,00

BPBD

29.550.000,00

Jumlah

29.550.000,00

57

BPBD

81.100.000,00


58

Disdagsar

78.820.500,00


59

Kec. Grabag

8.812.500,00


60

Kec. Kajoran

10.350.000,00


56.

DSP BNPB

47

No.

SKPD

Jumlah

Keterangan

61

Kec. Kaliangkrik

14.550.000,00


62

Kec. Mertoyudan

17.400.000,00


63

Kec. Mungkid

2.450.000,00


64

Kec. Muntilan

21.925.000,00


65

Kec. Ngluwar

30.765.000,00


66

Kec. Secang

24.623.500,00


67

Kec. Windusari

26.465.000,00


68

Kesbangpol

17.788.000,00


69

Perpus Arsip

36.528.750,00


70

Kel. Muntilan

15.513.250,00


71

Kec. Borobudur

8.885.000,00


72

Kec. Dukun

3.700.000,00


73

Dishub

10.510.000,00


74

Disperinkop UMKM

25.743.250,00


75

BKD

52.710.000,00


76

Inspektorat

18.964.500,00


77

Kec. Pakis

1.000.000,00


78

Kec. Tempuran

9.875.000,00


Jumlah

71.

Dispeterikan

72.

73.

74.

518.479.250,00

1.720.000,00


Kec. Mertoyudan

21.803.100,00


Jumlah

23.523.100,00

Dispeterikan

46.750.000,00

Jumlah

46.750.000,00

Kec. Pakis

6.225.000,00

Jumlah

6.225.000,00

Jumlah Total

DAK

Mutasi dari alat studio ke alat kantor dan rumah tangga

15.029.975.890,74

Penambahan Alat Kantor dan Rumah Tangga tahun 2014 Rp15.029.975.890,74 berasal dari belanja modal APBD, BLUD, hasil inventarisasi, saldo koreksi Neraca, mutasi dan juga hibah dengan penjelasan sebagai berikut : (a) Belanja Modal APBD tahun 2014 Senilai Rp13.901.790.590,74 (b) Belanja Modal BLUD tahun 2014 Senilai Rp368.407.000,00 oleh RSUD Muntilan (c) Adanya koreksi penempatan akun aset Kecamatan Bandongan senilai Rp1.991.000,00 ( mesin Potong Rumput) pada tahun 2013 yang dulunya masuk alat pertanian kemudian pada tahun 2014 di mutasi masuk alat rumah tangga. (d) Hibah dari BNBP dan UNDP untuk BPBD senilai Rp133.259.950,00 (e) Adanya Dana Siap Pakai (DSP) dari BNPB untuk BPBD dialokasikan untuk pengadaan alat kantor dan Rumah Tangga Senilai Rp29.550.000,00 (f) Hasil Inventarisasi (rekon D) Alat Kantor dan Rumah Tangga senilai Rp518.479.250,00 (g) Saldo Koreksi Neraca Tahun 2014 di Akun Aset Alat Kantor dan Rumah Tangga Senilai Rp23.523.100,00 (h) Adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Dinas Peternakan dan Perikanan (Dispeterikan) yang dialokasikan untuk pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Senilai Rp46.750.000,00

48

(i) Adanya Mutasi aset di Kecamatan Pakis berupa Komputer senilai Rp6.225.000,00 perolehan tahun 2002 yang dulunya masuk alat studio, kemudian tahun 2014 di masukkan ke alat kantor dan rumah tangga. Pengurangan alat kantor dan rumah tangga: (dalam rupiah) No.

SKPD

Jumlah

1

Kec. Borobudur

8.533.000,00

2

Kec. Dukun

3.331.100,00

3

Dishub

35.182.438,00

4

Disperinkop UMKM

93.687.057,00

Keterangan Hasil Inventarisasi (rekon B) di reklas ke akun Aset Lainnya masuk DPPKAD Hasil Inventarisasi (rekon B) di reklas ke akun Aset Lainnya masuk DPPKAD Hasil Inventarisasi (rekon B) di reklas ke akun Aset Lainnya masuk DPPKAD Hasil Inventarisasi (rekon B) di reklas ke akun Aset Lainnya masuk DPPKAD

5

BKD

61.482.221,00


6

BLH

38.187.000,00


7

Inspektorat

36.001.767,00


8

Kec Ngablak

2.013.333,00


9

Kec. Pakis

2.304.972,00

10

Kec. Sawangan

1.418.000,00

11

Kec. Tempuran

12.689.867,00

12

BPBD

24.577.350,00

Hasil Inventarisasi (rekon B) di reklas ke akun Aset Lainnya masuk DPPKAD Hasil Inventarisasi (rekon B) di reklas ke akun Aset Lainnya masuk DPPKAD Hasil Inventarisasi (rekon B) di reklas ke akun Aset Lainnya masuk DPPKAD Hasil Inventarisasi (rekon B) di reklas ke akun Aset Lainnya masuk DPPKAD

13

Disdagsar

24.472.360,00


14

Kec. Grabag

1.929.286,00


15

Kec. Kajoran

3.947.500,00


16

Kec. Kaliangkrik

3.170.000,00


17

Kec. Mertoyudan

8.196.968,67

18

Kec. Mungkid

408.000,00

19

Kec. Muntilan

16.194.684,00

20

Kec. Ngluwar

2.733.000,00

Hasil Inventarisasi (rekon B) di reklas ke akun Aset Lainnya masuk DPPKAD Hasil Inventarisasi (rekon B) di reklas ke akun Aset Lainnya masuk DPPKAD Hasil Inventarisasi (rekon B) di reklas ke akun Aset Lainnya masuk DPPKAD Hasil Inventarisasi (rekon B) di reklas ke akun Aset Lainnya masuk DPPKAD

21

Kec. Secang

8.391.030,00


22

Kec. Windusari

7.848.030,00


23

Kesbangpol

8.490.000,00


24

Perpus Arsip

2.802.250,00

Hasil Inventarisasi (rekon B) di reklas

49

No.

SKPD

Jumlah

Keterangan ke akun Aset Lainnya masuk DPPKAD

25

Kel. Muntilan

550.000,00


Jumlah

408.541.213,67

26

Kec. Borobudur

1.724.000,00

27

Kec. Dukun

4.815.000,00

28

Dishub

197.818.076,00

29

Disperinkop UMKM

141.493.337,00

Hasil Inventarisasi (rekon C) di reklas ke akun Aset Lainnya Hasil Inventarisasi (rekon C) di reklas ke akun Aset Lainnya Hasil Inventarisasi (rekon C) di reklas ke akun Aset Lainnya Hasil Inventarisasi (rekon C) di reklas ke akun Aset Lainnya

30

BKD

12.500.000,00

Hasil Inventarisasi (rekon C) di reklas ke akun Aset Lainnya

31

BLH

262.347.490,00


32

Inspektorat

2.815.000,00


33

Kec Ngablak

1.950.000,00


34

Kec. Pakis

850.000,00

35

Kec. Sawangan

7.761.302,00

36

BPBD

5.339.000,00

37

Disdagsar

Hasil Inventarisasi (rekon C) di reklas ke akun Aset Lainnya Hasil Inventarisasi (rekon C) di reklas ke akun Aset Lainnya Hasil Inventarisasi (rekon C) di reklas ke akun Aset Lainnya

25.495.865,00


38

Kec. Grabag

1.463.330,00


39

Kec. Kajoran

20.000,00


40

Kec. Kaliangkrik

250.000,00


41

Kec. Mertoyudan

2.653.833,33


42

Kec. Muntilan

3.032.978,00

43

Kec. Ngluwar

352.000,00

44

Kec. Secang

25.000,00

45

Kec. Windusari


1.950.000,00


46

Kel. Muntilan

100.000,00


Jumlah

47.

Bapermaspuan KB

48.

BPBD

49.

SETDA

674.756.211,33

47.221.000,00


175.490.700,00


4.650.000,00


50

No.

SKPD

50.

Disdukcapil

51.

SET-DPRD

52.

Jumlah

Keterangan

100.000,00


21.018.800,00


Jumlah

248.480.500,00

BPMPPT

125.862.250,00

Usulan Penghapusan di reklas ke akun Aset Lainnya masuk DPPKAD

Jumlah

125.862.250,00

Jumlah Total

1.457.640.175,00

Pengurangan Alat Kantor dan Rumah Tangga tahun 2014 Rp1.457.640.175,00 berasal dari hasil inventarisasi, saldo koreksi Neraca, dan usulan Penghapusan dengan penjelasan sebagai berikut : (a) Hasil Inventarisasi (rekon B) Alat Kantor dan Rumah Tangga senilai Rp408.541.213,67 di reklas ke akun Aset Lainnya masuk DPPKAD (b) Hasil Inventarisasi (rekon C) Alat Kantor dan Rumah Tangga senilai Rp674.756.211,33 di reklas ke akun Aset Lainnya. (c) Saldo Koreksi Neraca tahun 2014 di sub akun Alat Kantor dan Rumah Tangga senilai Rp248.480.500,00. (d) Usulan Penghapusan Alat Kantor dan Rumah Tangga di BPMPPT setelah di lakukan rekonsiliasi dan inventarisasi senilai Rp125.862.250,00 di reklas ke akun Aset Lainnya masuk DPPKAD 7)

Alat Studio Saldo Alat Studio Per 31 Desember 2014 dan 2013 sebesar Rp 8.350.598.409,43 dan Rp6.471.554.453,21. Mutasi atas alat Studio tahun 2014 bertambah senilai Rp1.879.043.956,12 yang terdiri atas : Penambahan alat studio : (dalam rupiah) No.

SKPD

Jumlah

Keterangan

1.

Kec. Grabag

3.661.250,00

Belanja Modal APBD

2.

Kec. Kajoran

9.949.500,00

Belanja Modal APBD

3.

Disdikpora

60.024.738,00

Belanja Modal APBD

4.

Disdukcapil

7.500.000,00

Belanja Modal APBD

5.

Dishub

6.

Diskominfo

7.

28.685.000,00

Belanja Modal APBD

367.653.650,00

Belanja Modal APBD

Disnakersostrans

37.579.318,00

Belanja Modal APBD

8.

Disperinkop UMKM

30.615.000,00

Belanja Modal APBD

9.

Dispeterikan

9.593.000,00

Belanja Modal APBD

10.

Distanbunhut

9.517.141,00

Belanja Modal APBD

11.

DPU ESDM

124.183.000,00

Belanja Modal APBD

12.

Bapermaspuan KB

88.338.895,06

Belanja Modal APBD

13.

BPBD

24.978.170,00

Belanja Modal APBD

14.

BKD

16.169.711,00

Belanja Modal APBD

15.

BPMPPT

960.600,00

Belanja Modal APBD

16.

BPPKP

67.100.000,00

Belanja Modal APBD

17.

Inspektorat

19.675.000,00

Belanja Modal APBD

18.

Perpus Arsip

8.917.730,00

Belanja Modal APBD

19.

SETDA

226.851.114,00

Belanja Modal APBD

20.

SET-DPRD

122.928.400,00

Belanja Modal APBD

21.

Kec. Mertoyudan

23.110.000,00

Belanja Modal APBD

22.

Kec. Mungkid

3.400.000,00

Belanja Modal APBD

51

No.

SKPD

Jumlah

Keterangan

23.

Kec. Muntilan

5.320.000,00

Belanja Modal APBD

24.

Kec. Ngablak

7.590.000,00

Belanja Modal APBD

25.

Kec. Salaman

20.878.300,00

Belanja Modal APBD

26.

Kec. Secang

6.022.700,00

Belanja Modal APBD

27.

Kec. Srumbung

28.

Dinas Kesehatan

29.

Disdagsar

30. 31

18.345.000,00

Belanja Modal APBD

304.383.401,00

Belanja Modal APBD

3.043.119,00

Belanja Modal APBD

DPPKAD

167.010.000,00

Belanja Modal APBD

Disparbud

12.045.000,00

Belanja Modal APBD

Jumlah

31.

32.

33.

34.

1.836.028.736,56

RSUD Muntilan

48.513.789,16

Jumlah

48.513.789,16

BPBD

58.078.380,00

Jumlah

58.078.380,00

BPBD

129.630.000,00

Jumlah

129.630.000,00

Dispeterikan

11.220.000,00

Jumlah

11.220.000,00

Belanja Modal BLUD

Dari BNPB

DSP BNPB

DAK

35

Kec. Muntilan

2.750.000,00


36

Kec. Windusari

2.800.000,00


37

Disperinkop UMKM

4.600.000,00


38

BPBD

2.100.000,00


39

Kec. Ngluwar

775.000,00


40

Kec. Tempuran

1.720.000,00


Jumlah

41.

14.745.000,00

Kec. Mertoyudan

1.333.000,00

Jumlah

1.333.000,00

Jumlah Total


2.099.548.905,72

Penambahan Alat Studio tahun 2014 Rp2.099.548.905,72. Berasal dari belanja modal APBD, belanja modal BLUD, Hibah, DAK, hasil inventarisasi dan saldo koreksi Neraca dengan penjelasan sebagai berikut : (a) Belanja Modal APBD Tahun 2014 senilai Rp1.836.028.736,56. (b) Belanja Modal BLUD Tahun 2014 oleh RSUD Muntilan senilai Rp48.513.789,16. (c) Hibah dari BNPB untuk BPBD senilai Rp58.078.380,00. (d) Adanya Dana Siap Pakai (DSP) dari BNPB untuk BPBD yang di alokasikan untuk pengadaan alat studio Senilai Rp129.630.000,00. (e) Adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Dinas Peternakan dan Perikanan (Dispeterikan) yang di alokasikan untuk pengadaan alat Studio senilai Rp11.220.000,00. (f) Hasil Inventarisasi (rekon D) Alat Studio senilai Rp14.745.000,0 (g) Saldo koreksi neraca di sub akun alat studio senilai Rp1.333.000,00 pada Kecamatan Mertoyudan.

52

Pengurangan alat studio : (dalam rupiah)

No. 1.

SKPD Kec. Borobudur

Jumlah

Keterangan

1.425.000,00


2.

Kec. Dukun

2.600.000,00

3.

Kec. Grabag

1.333.000,00

Hasil Inventarisasi (rekon B) di reklas ke akun Aset Lainnya masuk DPPKAD Hasil Inventarisasi (rekon B) di reklas ke akun Aset Lainnya masuk DPPKAD

4.

Dishub

7.302.000,00

5.

Disperinkop UMKM

10.635.000,00

6.

BPBD

15.930.000,00

Hasil Inventarisasi (rekon B) di reklas ke akun Aset Lainnya masuk DPPKAD Hasil Inventarisasi (rekon B) di reklas ke akun Aset Lainnya masuk DPPKAD Hasil Inventarisasi (rekon B) di reklas ke akun Aset Lainnya masuk DPPKAD

7.

BKD

35.235.000,00

8.

Kesbangpol

5.850.000,00

9.

Perpus Arsip

2.500.000,00

Hasil Inventarisasi (rekon B) di reklas ke akun Aset Lainnya masuk DPPKAD Hasil Inventarisasi (rekon B) di reklas ke akun Aset Lainnya masuk DPPKAD Hasil Inventarisasi (rekon B) di reklas ke akun Aset Lainnya masuk DPPKAD

10.

Kec Ngablak

1.450.000,00

11.

Kec. Ngluwar

5.400.000,00


12.

Kec. Pakis

8.750.000,00

13.

Kec. Tempuran

2.300.000,00

14.

Disdagsar


508.000,00


15.

Kec. Muntilan

223.000,00


Jumlah 16

Kec. Kajoran

101.441.000,00 4.300.000,00


17

Kec. Kaliangkrik

2.575.000,00

18

Dishub

2.452.500,00

19

Disperinkop UMKM

6.869.000,00


20

BKD

3.000.000,00

21

Kec. Ngluwar

8.320.000,00

Hasil Inventarisasi (rekon C) di reklas ke akun Aset Lainnya Hasil Inventarisasi (rekon C) di reklas ke akun Aset Lainnya

22

Disdagsar

7.270.000,00


Jumlah 23.

Kec. Kaliangkrik

24. 25.

26.

34.786.500,00 9.000.000,00


BPBD

14.467.450,00


Sekretariat DPRD

53.585.000,00


Jumlah

77.052.450,00

Kec. Bandongan

1.000.000,00

Usulan penghapusan di reklas ke akun

53

No.

SKPD

Jumlah

Keterangan aset lainnya masuk DPPKAD

27.

Jumlah

1.000.000,00

Kec. Pakis

6.225.000,00

Mutasi dari alat studio ke alat Kantor dan Rumah Tangga

Jumlah

6.225.000,00

Jumlah Total

220.504.950,00

Pengurangan alat studio tahun 2014 Rp220.504.950,00 berasal dari hasil inventarisasi, saldo koreksi neraca, usulan penghapusan dan mutasi, dengan penjelasan sebagai berikut : (a) Hasil inventarisasi (rekon B) alat studio senilai Rp101.441.000,00 yang di reklas ke akun Aset Lainnya masuk ke DPPKAD. (b) Hasil inventarisasi (rekon C) alat studio senilai Rp34.786.500,00 yang di reklas ke akun Aset Lainnya. (c) Saldo koreksi neraca di sub akun studio senilai Rp77.052.450,00. (d) Usulan Penghapusan alat studio di Kecamatan Bandongan setelah di lakukan rekonsiliasi/klarifikasi senilai Rp1.000.000,00 yang kemudian di reklas ke akun Aset Lainnya masuk DPPKAD. (e) Adanya Mutasi aset di Kecamatan Pakis berupa Komputer senilai Rp6.225.000,00 perolehan tahun 2002 yang dulunya masuk alat studio, kemudian tahun 2014 di masukkan ke alat kantor dan rumah tangga. 8)

Alat Kedokteran Saldo alat kedokteran per 31 Desember 2014 da n 2013 sebesar Rp51.578.877.990,77 dan 45.594.273.210,77. Nilai alat kedokteran bertambah sebesar Rp5.984.604.780,00 pada tahun 2014 dengan penjelasan sebagai berikut: Penambahan alat kedokteran : (dalam rupiah) No.

SKPD

1.

RSUD Muntilan

2.

Dinas Kesehatan Jumlah Total

Jumlah 5.818.625.400,00 166.369.380,00

Keterangan Belanja Modal BLUD + APBD Belanja Modal APBD

5.984.994.780,00

Penambahan alat kedokteran tahun 2014 sebesar Rp5.984.994.780,00 berasal dari : (a) Belanja modal APBD dan BLUD oleh RSUD Muntilan sebesar Rp5.818.625.400,00 (b) Belanja Modal APBD oleh Dinas Kesehatan sebesar Rp166.369.380,00 Pengurangan alat kedokteran : (dalam rupiah) No. 1.

SKPD

Jumlah

Kec. Pakis

390.000,00

Jumlah Total

390.000,00

Keterangan Hasil Inventarisasi (rekon C) di reklas kea kun Aset Lainnya

Sedangkan pengurangan alat kedokteran tahun 2014 berasal dari hasil inventarisasi (rekon C) pada Kecamatan Pakis sebesar Rp390.000,00 di reklas ke akun Aset Lainnya.

54

9)

Alat Laboratorium Saldo Alat laboratorium per 31 Desember 2014 dan 2013 sebesar Rp25.893.282.311,94 dan Rp24.981.592.585,94. Nilai alat laboratorium bertambah sebesar Rp911.689.726,00 dengan rincian sebagai berikut: Penambahan alat laboratorium: (dalam rupiah) No.

SKPD

Jumlah

Keterangan

1.

Disdikpora

1.305.620.839,00

Belanja Modal APBD

2.

Distanbunhut

11.103.074,00

Belanja Modal APBD

3.

DPU ESDM

40.707.020,00

Belanja Modal APBD

4.

BLH

8.625.000,00

Belanja Modal APBD

5.

BPPKP

10.882.337,00

Belanja Modal APBD

6.

Dinas Kesehatan

176.262.500,00

Belanja Modal APBD

Jumlah total

1.553.200.770,00

Penambahan alat laboratorium tahun 2014 senilai Rp1.553.200.770,00 pada neraca berasal dari belanja APBD beberapa SKPD yaitu: (a) Dinas Pendidikan sebesar Rp1.305.620.839,00 (b) Dinas Pertanian sebesar Rp11.103.074,00 (c) DPU ESDM sebesar Rp40.707.020,00 (d) BLH sebesar Rp8.625.000,00 (e) BPPKP sebesar Rp10.882.337,00 (f) Dinas Kesehatan sebesar Rp176.262.500,00 Pengurangan alat laboratorium: (dalam rupiah)

No.

SKPD

1.

Distanbunhut

550.003.544,00

Jumlah

550.003.544,00

2.

Jumlah

BLH

91.507.500,00

Jumlah

91.507.500,00

Jumlah total

Keterangan


Hasil Inventarisasi (rekon C) di reklas ke akun Aset Lainnya.

641.511.044,00

Pengurangan nilai alat Laboratorium sebesar Rp641.511.044,00 terdiri atas: (a) Saldo koreksi neraca Dinas Pertanian sebesar Rp550.003.544,00 (b) Hasil inventarisasi (rekon C) BLH sebesar Rp91.507.500,00 yang di reklas ke akun Aset lainnya. 10) Alat Keamanan Saldo alat keamanan per 31 Desember 2014 dan 2013 sebesar Rp692.650.975,47 dan Rp531.556.936,47. Nilai alat keamanan pada tahun 2014 bertambah sebesar Rp161.094.039,00 dengan penjelasan sebagai berikut: Penambahan alat keamanan: (dalam rupiah) No.

SKPD

1.

Dishub

2.

BPBD

3.

DPPKAD Jumlah Total

Jumlah

Keterangan

152.268.300,00

Belanja Modal APBD

1.320.000,00

Belanja Modal APBD

38.353.660,00

Belanja Modal APBD

191.941.960,00

55

Penambahan nilai alat keamanan tahun 2014 berasal belanja modal APBD senilai Rp191.941.960,00 dengan rincian sebagai berikut: (a) Dinas Perhubungan sebesar Rp152.268.300,00 (b) BPBD sebesar Rp1.320.000,00 (c) DPPKAD sebesar Rp38.353.660,00 Pengurangan alat keamanan: (dalam rupiah) No. 1.

SKPD Dishub

Jumlah

Keterangan

704.477,00

Hasil Inventarisasi (rekon B) di reklas ke Akun Aset Lainnya masuk DPPKAD

Jumlah

2.

704.477,00

Dishub

30.143.444,00

Jumlah

30.143.444,00

Jumlah Total

30.847.921,00


Pengurangan nilai alat keamanan tahun 2014 berasal dari hasil inventarisasi pada Dinas Perhubungan sebesar Rp30.847.921,00 dengan rincian sebagai berikut : (a) Hasil inventarisasi (rekon B) pada Dinas Perhubungan sebesar Rp704.477,00 yang di reklas ke akun Aset Lainnya masuk DPPKAD. (b) Hasil Inventarisasi (rekon C) pada Dinas Perhubungan sebesar Rp30.143.444,00 yang di reklas ke akun Aset Lainnya. c.

Gedung dan Bangunan 31 Desember 2014 Rp719.585.503.288,76

31 Desember 2013 Rp586.920.405.957,76

Jumlah tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2014 dan 2013 dengan rincian sebagai berikut : (dalam rupiah) Gedung dan Bangunan - Bangunan Gedung - Bangunan Monumen Jumlah



718.155.998.751,76

585.358.301.420,76

1.429.504.537,00

1.562.104.537,00

719.585.503.288,76

586.920.405.957,76

Mutasi atas gedung dan bangunan terdiri atas : 1) Bangunan Gedung Saldo Bangunan Gedung per 31 Desember 2014 dan 2013 sebesar Rp718.155.998.751,76 dan Rp585.358.301.420,76. Nilai Bangunan gedung bertambah sebesar 132.797.697.331,00 dengan rincian sebagai berikut: Penambahan Bangunan Gedung: (dalam rupiah) NO

SKPD

Jumlah

Keterangan

1.

Kec. Borobudur

83.779.300,00

Belanja Modal APBD

2.

Kec. Candimulyo

52.288.000,00

Belanja Modal APBD

3.

Kec. Kajoran

93.654.500,00

Belanja Modal APBD

4.

Kec. Muntilan

17.900.000,00

Belanja Modal APBD

5.

Kec. Ngluwar

57.894.000,00

Belanja Modal APBD

56

NO

SKPD

Jumlah

Keterangan

6.

Kec. Salam

972.691.300,00

Belanja Modal APBD

7.

Kec. Secang

43.540.000,00

Belanja Modal APBD

8.

Kec. Srumbung

94.621.800,00

Belanja Modal APBD

9.

Kec. Tempuran

19.412.900,00

Belanja Modal APBD

10.

Kec. Windusari

11.

Dinas Kesehatan

12.

Disparbud

13. 14. 15.

53.340.000,00

Belanja Modal APBD

4.681.621.650,00

Belanja Modal APBD

615.381.180,00

Belanja Modal APBD

Disdagsar

3.969.093.746,00

Belanja Modal APBD

Disdikpora

109.769.995.033,00

Belanja Modal APBD

Disdukcapil

450.896.950,00

Belanja Modal APBD

16.

Dishub

854.044.230,00

Belanja Modal APBD

17.

Diskominfo

55.909.000,00

Belanja Modal APBD

18.

Disnakersostrans

498.286.600,00

Belanja Modal APBD

19.

Dispeterikan

394.967.500,00

Belanja Modal APBD

20.

Distanbunhut

970.912.804,00

Belanja Modal APBD

21.

Dppkad

22.

DPU dan ESDM

23.

Bapermaspuan dan KB

24. 25.

406.225.900,00

Belanja Modal APBD

14.351.074.600,00

Belanja Modal APBD

1.015.380.369,00

Belanja Modal APBD

BLH

147.369.900,00

Belanja Modal APBD

BPBD

598.192.900,00

Belanja Modal APBD

26.

BPPKP

197.270.000,00

Belanja Modal APBD

27.

Kesbangpol

24. 980.000,00

Belanja Modal APBD

28.

RSUD

1.558.768.800,00

Belanja Modal APBD

29.

Kel. Secang

674.395.000,00

Belanja Modal APBD

Jumlah

142.723.887.962,00

30.

Disdukcapil

354.532.000,00


31.

Dispeterikan

6.816.768.116,00


Jumlah

7.171.300.116,00

Jumlah Total

149.895.188.078,00

Penambahan nilai Bangunan Gedung Tahun 2014 sebesar Rp149.895.188.078,00 yang berasal dari: (a) Belanja Modal APBD sebesar Rp142.723.887.962,00, (b) Saldo Koreksi Neraca sebesar Rp7.171.300.116,00 Pengurangan Bangunan Gedung : (dalam rupiah) No. 1

SKPD Dispeterikan

Jumlah 32.186.000,00

Keterangan Hasil Inventarisasi (Rekon B) direklas ke akun Aset Lainnya masuk DPPKAD

2

Disdagsar

56.800.000,00

Hasil Inventarisasi (Rekon B) direklas ke akun Aset Lainnya masuk DPPKAD

3

Jumlah

88.986.000,00

Kec. Ngluwar

42.000.000,00

Hasil Inventarisasi (Rekon C) direklas ke akun Aset Lainnya

4

Disdagsar

5

Dispeterikan

6

BLH

1.462.261.834,00


15.000.000,00


1.133.019.638,00

Hasil Inventarisasi (Rekon C) direklas ke

57

akun Aset Lainnya 7

RSUD

9.118.000.000,00


Jumlah

8

11.770.281.472,00

Distanbunhut

5.238.223.275,00

Jumlah

5.238.223.275,00

Jumlah Total


17.097.490.747,00

Pengurangan Nilai Bangunan gedung sebesar Rp17.097.490.747,00 dengan penjelasan sebagai berikut : (a) Hasil Inventarisasi (rekon B) yang di reklas ke akun Aset Lainnya masuk DPPKAD sebesar Rp88.986.000,00 (b) Hasil Inventarisasi (rekon C) yang di reklas ke akun Aset lainnya sebesar Rp11.770.281.472,00 (c) Saldo koreksi neraca di Distanbunhut sebesar Rp5.238.223.275,00 2) Bangunan Monumen Saldo Bangunan Monumen per 31 Desember 2014 dan 2013 sebesar Rp1.429.504.537,00 dan Rp1.562.104.537,00.Nilai Bangunan Monumen berkurang sebesar Rp132.600.00,00. Nilai pengurangan tersebut berasal dari Hasil Inventarisasi (rekon C) yang direklas ke akun Aset Lainnya. (dalam rupiah) No 1.

SKPD

JUMLAH

BLH

132.600.000,00

Jumlah

132.600.000,00

KETERANGAN Hasil Inventarisasi (Rekon C) direklas ke akun Aset Lainnya

d.

Jalan, Irigasi dan Jaringan 31 Desember 2014 Rp626.985.259.090,51

31 Desember 2013 Rp510.939.435.502,58

Jumlah tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2014 dan 2013. Aset ini terdiri dari Jalan dan Jembatan, Bangunan air, Instalasi dan jaringan. (dalam rupiah) Jenis Aset



Jalan & Jembatan

485.534.304.564,37

386.186.363.339,37

Bangunan Air

119.327.402.180,14

103.634.361.965,14

5.122.080.102,00

4.486.779.998,07

Instalasi Jaringan Jumlah

17.001.472.244,00

16.631.930.200,00

626.985.259.090,51

510.939.435.502,58

1) Jalan dan Jembatan Saldo Jalan dan Jembatan Per 31 Desember 2014 dan 2013 sebesar Rp485.534.304.564,37 dan Rp386.186.363.339,37.Penambahan nilai Jalan Jembatan senilai Rp99.347.941.225,00 berasal dari Belanja Modal APBD pada SKPD DPU ESDM.

58

(dalam rupiah) No 1

SKPD

JUMLAH

KETERANGAN

DPU dan ESDM

99.347.941.225,00

Jumlah

99.347.941.225,00

BM-APBD,DAK, & Ban.Gub

2) Bangunan Air irigasi Saldo Bangunan Air Irigasi per 31 Desember 2014 dan 2013 sebesar Rp119.327.402.180,14 dan Rp103.634.361.965,14. Penambahan nilai Bangunan Air tahun 2014 sebesar Rp15.693.040.215,00 dengan penjelasan sebagai berikut : Penambahan Bangunan air Irigasi: (dalam rupiah) No

SKPD

1

DPU & ESDM

2

DISPETERIKAN

Jumlah

Jumlah

Keterangan

17.118.720.550,00

BM-APBD,DAK,WISM

1.329.703.302,00

Saldo Koreksi neraca

18.448.423.852,00

Penambahan Bangunan Air Irigasi sebesar Rp18.448.423.852,00 yang terdiri atas: (a) Belanja Modal APBD,DAK, dan WISM pada DPU & ESDM sebesar Rp17.118.720.550,00 (b) Saldo Koreksi Neraca pada Dispeterikan sebesar Rp1.329.703.302,00 Pengurangan Bangunan air Irigasi: (dalam rupiah) No. 1

SKPD

Jumlah

Keterangan

DISTANBUNHUT

2.755.383.637,00

Jumlah

2.755.383.637,00


Pengurangan Bangunan air Irigasi berasal dari Saldo Koreksi Neraca Distanbunhut sebesar Rp2.755.383.637,00. 3) Instalasi Saldo Instalasi per 31 Desember 2014 dan 2013 Sebesar Rp5.122.080.102,00 dan Rp4.486.779.998,07 Perubahan nilai Instalasi tahun 2014 bertambah sebesar Rp635.300.103,93 terdiri dari : Penambahan Instalasi : Penambahan nilai Instalasi senilai Rp1.149.750.533,00 yang berasal dari Belanja Modal APBD yang terbagi di 2 SKPD seperti yang tersaji pada tabel dibawah ini: (dalam rupiah) No.

SKPD

1

DPU

2

Jumlah

Keterangan

1.115.490.533,00

BM-APBD

DISHUB

34.260.000,00

BM-APBD

Jumlah

1.149.750.533,00

Pengurangan Instalasi : Pengurangan nilai atas Instalasi sebesar Rp514.450.429,07 yang berasal dari Saldo Koreksi neraca sebesar Rp180.769.107,07 dan hasil inventarisasi (rekon C) sebesar Rp333.681.322,00 yang di reklas ke akun Aset Lainnya seperti yang tersaji pada tabel di bawah ini: (dalam rupiah) No

SKPD

Jumlah

Keterangan

1

DISTANBUNHUT

180.769.107,07


2

BLH

333.681.322,00

Hasil

Inventarisasi

(Rekon

C)

59

No

SKPD

Jumlah

Keterangan direklas ke akun Aset Lainnya

Jumlah

514.450.429,07

4) Jaringan Saldo Jaringan per 31 Desember 2014 dan 2013 Sebesar Rp17.001.472.244,00 dan Rp16.631.930.200,00.Perubahan nilai Jaringan Tahun 2014 bertambah sebesar Rp369.542.044,00 terdiri dari : Penambahan Jaringan: Penambahan nilai Jaringan senilai Rp598.859.594,00 berasal dari Belanja Modal APBD yang terbagi di 6 SKPD seperti yang tersaji pada tabel dibawah. ( dalam rupiah) No.

SKPD

1

DISPARBUD

2 3

Jumlah

Keterangan

27.814.940,00

BM-APBD

DISDIKPORA

45.100.000,00

BM-APBD

DISKOMINFO

120.363.000,00

BM-APBD

4

DPU & ESDM

181.682.000,00

BM-APBD

5

DISDUKCAPIL

3.450.000,00

BM-APBD

6

DISDAGSAR

220.449.654,00

BM-APBD

Jumlah

598.859.594,00

Pengurangan Jaringan : Pengurangan nilai atas Jaringan sebesar Rp229.317.550,00 berasal dari saldo koreksi Neraca dan hasil inventarisasi yang seperti yang tersaji pada tabel di bawah ini: (dalam rupiah) No. 1

SKPD Kecamatan Ngablak

Jumlah 4.600.000,00

Keterangan Hasil Inventarisasi (Rekon B) direklas ke akun Aset Lainnya masuk DPPKAD

2

Diskominfo

16.743.000,00


3

RSUD

42.690.938,00


Jumlah

4

5

64.033.938,00

RSUD

5.217.281,00

Jumlah

5.217.281,00

Distanbunhut

160.066.331,00

Jumlah

160.066.331,00

Jumlah Total

229.317.550,00



Pengurangan nilai jaringan terdiri atas : (a) Hasil Inventarisasi (rekon B) sebesar Rp64.033.938,00 yang di reklas ke akun Aset Lainnya masuk ke DPPKAD (b) Hasil Inventarisasi (rekon C) sebesar Rp5.217.281,00 yang di reklas ke akun Aset Lainnya. (c) Saldo Koreksi neraca di Distanbunhut sebesar Rp160.066.331,00

60

e.

Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2014 Rp33.911.271.083,00

31 Desember 2013 Rp34.184.059.225,00

Jumlah tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2014 dan 2013. Aset ini terdiri dari buku perpustakaan, barang bercorak kesenian dan kebudayaan, hewan ternak dan tanaman dengan rincian sebagai berikut: (dalam rupiah) Jenis Aset



32.896.934.224,00

33.211.532.366,00

Barang bercorak kesenian & kebudayaan

901.632.759,00

859.822.759,00

Hewan, ternak dan Tanaman

112.704.100,00

112.704.100,00

33.911.271.083,00

34.184.059.225,00

Buku Perpustakaan

Jumlah

Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2014 dan 2013 sebesar Rp33.911.271.083,00 dan Rp 34.184.059.225,00. Nilai aset tetap lainnya tahun 2014 berkurang sebesar Rp272.788.142,00 berasal dari mutasi penambahan dan pengurangan : 1)

Buku Perpustakaan Saldo Buku Perpustakaan per 31 Desember 2014 dan 2013 sebesar Rp32.896.934.224,00 dan Rp 33.211.532.366,00. Nilai buku perpustakaan tahun 2014 berkurang sebesar Rp314.598.142,00 yang berasal dari: Penambahan buku perpustakaan : Penambahan nilai pada buku perpustakaan sebesar Rp 74.028.250,00 yang berasal dari Belanja modal APBD sebesar Rp74.023.250,00 dan hasil inventarisasi (rekon D) sebesar Rp 5.000,00 sesuai tabel di bawah ini: (dalam rupiah) No.

SKPD

Jumlah

Keterangan

1

BPPKP

3.999.600,00

Belanja Modal APBD

2

PERPUS

66.909150,00

Belanja Modal APBD

3

Sekretariat Daerah

1.114.500,00

Belanja Modal APBD

4

Sekretariat DPRD

2.000.000,00

Belanja Modal APBD

Jumlah

5

74.023.250,00

Kecamatan Muntilan

5.000,00

Jumlah

5.000,00

Jumlah Total


74.028.250,00

Pengurangan buku perpustakaan: Pengurangan nilai pada buku perpustakaan sebesar Rp 388.626.392,00 yang berasal dari hasil inventarisasi (rekon C) yang di reklas ke akun Aset Lainnya sesuai tabel di bawah ini: (dalam rupiah) No.

SKPD

Jumlah

1

Kecamatan Pakis

100.000,00

2

Dishub

192.000,00

Keterangan

Hasil Inventarisasi (Rekon C) direklas ke akun Aset Lainnya Hasil Inventarisasi (Rekon C) direklas ke akun Aset Lainnya

61

3

2)

BLH

388.334.392,00

Jumlah

388.626.392,00


Barang Bercorak Kesenian Saldo Barang bercorak kesenian per 31 Desember 2014 dan 2013 sebesar Rp901.632.759,00 dan Rp859.822.759,00. Nilai barang bercorak kesenian tahun 2014 bertambah sebesar Rp 41.810.000,00 yang berasal dari penambahan

dan pengurangan yaitu : Penambahan Barang Bercorak Kesenian : (dalam rupiah) No. 1

SKPD

Jumlah

Keterangan

Disdikpora

41.815.000,00

Jumlah Total

41.815.000,00

Belanja Modal APBD

Penambahan Barang barang bercorak kesenian sebesar Rp 41.815.000,00 yang berasal dari belanja Modal APBD oleh Disdikpora. Pengurangan Barang bercorak kesenian : (dalam rupiah) No. 1

SKPD

Jumlah

Keterangan

Kecamatan Borobudur

5.000,00

Jumlah Total

5.000,00


Pengurangan Barang bercorak kesenian sebesar Rp 5.000,00 berasal dari hasil inventarisasi (rekon C) di Kecamatan Borobudur yang kemudian di reklas ke Akun Aset Lainnya. 3)

Hewan Ternak Tanaman Saldo Hewan ternak Tanaman per 31 Desember 2014 dan 2013 sebesar Rp112.704.100,00 dan Rp112.704.100,00. Nilai Hewan ternak Tanaman tahun 2014 tidak mengalami penambahan atau pengurangan.

f.

Konstruksi Dalam Pengerjaan 31 Desember 2014 Rp46.745.970.150,00

31 Desember 2013 Rp32.814.837.500,00

Konstruksi dalam pengerjaan tahun 2014 sebesar Rp46.745.970.150,00 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral yang terdiri atas konstuksi dalam pengerjaan Stadion sebesar Rp34.205.338.148,00 dan konstruksi dalam pengerjaan Pasar Bandongan sebesar Rp12.540.632.002,00. Kedua konstuksi dalam pengerjaan tersebut dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut: (dalam rupiah) No. 1.

Uraian Konstruksi Dalam

Saldo s/d 2013

Penambahan

Saldo akhir 2014

24.238.589.598,00

9.966.748.550,00

34.205.338.148,00

8.576.247.902,00

3.964.384.100,00

12.540.632.002,00

32.814.837.500,00

13.931.132.650,00

46.745.970.150,00

Pengerjaan Stadion 2.

Konstruksi Dalam Pengerjaan Pasar Bandongan Jumlah

62

Saldo konstruksi dalam pengerjaan Stadion sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp24.238.589.598,00 terdiri atas DED Stadion Rp198.700.000,00, konstruksi tahun 2012 sebesar Rp4.097.251.198,00 dan konstruksi tahun 2013 Rp19.942.638.400,00. Saldo konstuksi dalam pengerjaan Pasar Bandongan sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp8.576.247.902,00 merupakan pengadaan konstruksi di tahun 2013. 4. DANA CADANGAN 31 Desember 2014 Rp121.487.436.714,00

31 Desember 2013 Rp80.556.412.289,00

Rincian dana cadangan per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut: (dalam rupiah) Uraian

Nominal

Bunga

Jumlah

Dana Cadangan Pembangunan Gedung DPRD

-

6.596.608,00

6.596.608,00

47.276.457.914,00

4.298.124.687,00

51.574.582.601,00

45.000.000.000,00

3.451.132.668,00

48.451.132.668,00

Pembangunan Pasar Secang

20.000.000.000 ,00

1.455.124.837,00

21.455.124.837,00

JUMLAH

112.276.457.914,00

9.210.978.800,00

121.487.436.714,00

Dana Cadangan Pembangunan Pasar Muntilan Dana Cadangan Pembangunan RSU Daerah Dana Cadangan

Adapun rincian dana cadangan per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut: (dalam rupiah) Uraian Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Dana Cadangan Pembangunan Pasar Muntilan Dana Cadangan Pembangunan Gedung DPRD Dana Cadangan Pembangunan RSU Daerah Dana Cadangan Pembangunan Pasar Secang JUMLAH

Nominal

Bunga

Jumlah

7.500.000.000,00

2.246.247.928,00

9.746.247.928,00

31.276.457.914,00

533.706.447,00

31.810.164.361,00

4.000.000.000,00

-

4.000.000.000,00

25.000.000.000,00

-

25.000.000.000,00

10.000.000.000,00

-

10.000.000.000,00

77.776.457.914,00

2.779.954.375,00

80.556.412.289,00

Dana cadangan merupakan ekuitas dana yang dicadangkan untuk tujuan tertentu. Penggunaan dana cadangan akan digunakan untuk pembangunan pasar Muntilan, pembangunan RSU daerah, dan pembangunan Pasar Secang. Dana cadangan untuk Pilbup dan Wabup sebesar Rp7.500.000.000,00 ditambah bunga Dana Cadangan sebesar Rp2.284.467.106,00 telah dicairkan ke RKUD pada bulan Januari 2014. Dana cadangan untuk pembangunan gedung DPRD sebesar Rp4.000.000.000,00 telah dicairkan akan tetapi masih terdapat bunga deposito sebesar Rp6.596.608,00. Dana cadangan untuk pembangunan Pasar Muntilan sebesar Rp51.574.582.601,00 terdiri atas saldo awal sebesar Rp31.276.457.914,00 penambahan dana cadangan tahun 2014 sebesar Rp16.000.000.000,00 ditambah bunga sebesar Rp4.298.124.687,00. Dana cadangan untuk pembangunan RSU Daerah sebesar Rp48.451.132.668,00 terdiri atas saldo awal sebesar Rp25.000.000.000,00 penambahan dana cadangan tahun 2014 sebesar Rp20.000.000.000,00 ditambah bunga sebesar Rp3.451.132.668,00. Dana cadangan untuk pembangunan Pasar Secang sebesar

63

Rp21.455.124.837,00 terdiri atas saldo awal sebesar Rp10.000.000.000,00 penambahan dana cadangan tahun 2014 sebesar Rp10.000.000.000,00 ditambah bunga sebesar Rp1.455.124.837,00. Dari dana cadangan tersebut yang merupakan penambahan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut: (dalam rupiah) No. Bilyet

Nama Dana Cadangan

136-02-0442796-4

Dana Cadangan Pembangunan Pasar Muntilan

136-02-0442797-2 136-02-0441978-5

Dana Cadangan Pembangunan RSU Daerah Dana Cadangan Pembangunan Pasar Secang JUMLAH

Nominal (Rp) 16.000.000.000,00 20.000.000.000,00 10.000.000.000,00

Posisi Dana Deposito pada Bank Mandiri Deposito pada Bank Mandiri Deposito pada Bank Mandiri

46.000.000.000,00

Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pasar Muntilan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2012. Dana cadangan Pembangunan Pasar Muntilan ditempatkan pada Bank BNI dan Bank Mandiri. Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan RSU Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2013. Dana cadangan Pembangunan RSU Daerah ditempatkan pada Bank Jateng dan Bank Mandiri. Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pasar Secang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2013. Dana cadangan Pembangunan Pasar Secang ditempatkan pada Bank Jateng dan Bank Mandiri. 5. ASET LAINNYA 31 Desember 2014 Rp31.308.247.558,73

31 Desember 2013 Rp15.650.129.988,45

Termasuk dalam Aset Lainnya adalah tagihan Piutang Angsuran, aset kerjasama dengan pihak ketiga (Kemitraan), serta Aset lain-lain yang antara lain berupa pekerjaan perencanaan/Master Plan, persediaan Obat kadaluwarsa, konsinyasi uang ganti rugi, dan Aset Tak Berwujud dengan penjelasan sebagai berikut: a.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga 31 Desember 2014 Rp9.344.640.000.00

31 Desember 2013 Rp9.344.640.000.00

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bangun Kelola Serah adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Metode kemitraan pemerintah daerah dengan pihak ketiga berdasarkan perjanjian atau Build Operating Transfer (BOT). Pada Tahun 2014 tidak terdapat penambahan maupun pengurangan kemitraan dengan pihak ketiga sehingga tidak terdapat perubahan nilai pada neraca. Kemitraan dengan pihak ketiga dicatat berdasarkan nilai aset milik Pemerintah Kabupaten Magelang yang diserahkan atau dikerjasamakan kepada pihak ketiga dengan penjelasan sebagai berikut:

64

(dalam rupiah) No

Jenis

Luas

Dokumen

3

Nilai

4

1

2

1

SPBU Terpadu dan Sarana pendukungnya (Eks Kawedanan Salam)

7.550 m2

Akta Notaris Retno Rochmani. SH No.04 Tgl. 11 Februari 2002

1.017.600.000,00

5

Jatuh tempo 10/12/2027

2

Metro Square. Mertoyudan

2.120 m2

Perjanjian Kerjasama No.21 Tgl. 28 Nov 2005 No.28 Tgl. 30 Juni 2006

271.360.000,00

Jangka waktu 30 tahun

3

Metro Square. Sumberrejo

6.560 m2

Perjanjian Kerjasama No.21 Tgl. 28 Nov 2005 No.28 Tgl. 30 Juni 2006

675.680.000,00

Jangka waktu 30 tahun

4

Obyek Wisata Taman Rekreasi Kalibening

28.570 m2

Kontrak Perjanjian No.415.4/44/31/2012. No.235/TIWUMGL/MO/ IX/2012

7.380.000.000,00

Jangka Waktu 30 tahun

Jumlah

b.

Keterangan 6

9.344.640.000.00

Aset Tak Berwujud 31 Desember 2014 Rp1.291.065.950,00

31 Desember 2013 Rp804.152.450,00

Nilai aset tak berwujud tahun 2014 sebesar Rp1.291.065.950,00. Penambahan aset tak berwujud tahun 2014 berasal dari lima SKPD yaitu: Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumberdaya Mineral (DPU ESDM), Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMPPT), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan Dinas Perdagangan dan Pasar (DISDAGSAR). Penambahan aset tak berwujud pada DPU ESDM sebesar Rp136.978.000,00 berupa Sistem Informasi Bangunan Gedung (SIBG) sebesar Rp47.443.000,00 dan data informasi wilayah konservasi air tanah sebesar Rp89.535.000,00. Penambahan aset tak berwujud pada DPPKAD sebesar Rp50.955.000,00 berupa Software Automatic Vehicle Classification (untuk pos pemungutan bahan mineral bukan logam dan batuan). Penambahan aset tak berwujud pada BPMPPT sebesar Rp83.707.500,00 berupa aplikasi SIMPAPPM. Penambahan aset tak berwujud pada BKD sebesar Rp14.365.000,00 berupa aplikasi SIMPEG Tahap IV. Penambahan aset tak berwujud pada DISDAGSAR sebesar Rp200.908.000,00 berupa Sistem Informasi Pasar. Secara keseluruhan, jumlah Aset Tak Berwujud Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp1.291.065.950,00 terdiri dari: (dalam rupiah) No.

Uraian

1

2

1

Sistem Informasi software)

Dinkes

2

Sistem Informasi DPU & ESDM

3

Sistem Informasi Bangunan Gedung (SIBG)

4

Jumlah 2013

Penambahan

Jumlah 2014

SKPD

3

4

5=3+4

6

(simpus 16.850.000,00

-

16.850.000,00

Dinkes

2.008.750,00

-

2.008.750,00

DPU ESDM

99.508.000,00

47.443.000,00

146.951.000,00

DPU ESDM

Penyediaan dan Pengelolaan Data Informasi Wilayah Konservasi Air Tanah

-

89.535.000,00

89.535.000,00

DPU ESDM

5

Sistem Informasi Lingkungan Berbasis Web Mapping

28.435.000,00

-

28.435.000,00

BLH

6

Sistem Informasi Catatan Sipil

48.400.000,00

-

48.400.000,00

Disdukcapil

7

Sistem Informasi Sekretariat Dewan

55.406.000,00

-

55.406.000,00

Setwan

8

Sistem Aplikasi Keuangan Daerah

40.000.000,00

-

40.000.000,00

DPPKAD

9

Software Aplikasi BPHTB dan PAT

98.934.000,00

-

98.934.000,00

DPPKAD

65

No.

Uraian

Jumlah 2013

Penambahan

Jumlah 2014

SKPD

1

2

3

4

5=3+4

6

10

Database Support Sist. Management Inf. Obyek Pajak dari DJPK

211.038.600,00

-

211.038.600,00

DPPKAD

11

Software OS Microsoft Windows Server OS Support Sistem Mgt. Inf Objek Pajak

23.759.600,00

-

23.759.600,00

DPPKAD

12

Software Automatic Vehicle Classification (untuk pos pemungutan bahan mineral bukan logam dan batuan)

-

50.955.000,00

50.955.000,00

DPPKAD

13

Sistem Informasi Pengawasan

24.100.000,00

-

24.100.000,00

Inspektorat

14

Aplikasi SIMPAPPM

36.895.000,00

83.707.500,00

120.602.500,00

BPMPPT

15

SIMPEG Tahap I, II, III dan IV

118.817.500,00

14.365.000,00

133.182.500,00

BKD

16

Sistem Informasi Pasar

-

200.908.000,00

200.908.000,00

DISDAGSAR

804.152.450,00

486.913.500,00

1.291.065.950,00

JUMLAH

c.

Aset Lain-lain 31 Desember 2014 Rp20.672.541.608,73

31 Desember 2013 Rp5.501.337.538,45

Jumlah tersebut merupakan saldo aset lain-lain per 31 Desember 2014 dan 2013 yang terdiri dari: Aset yang masih berupa pekerjaan perencanaan/Master Plan/DED, Persediaan Obat Kadaluarsa, Jasa konsultan, WISMP DPU, serta inventarisasi aset yang hilang atau yang tidak ditemukan tetapi nilainya tercatat dalam neraca tahun sebelumnya. Realisasi Aset lain-lain sebesar Rp20.672.541.608,73 secara terinci sebagai berikut: (dalam rupiah) URAIAN

JUMLAH 2013

PENAMBAHAN

PENGURANGAN

JUMLAH 2014

1

2

3

4

5

Dinas Kesehatan Perencanaan gedung Kantor Dinkes (gudang)

46.000.000,00

-

-

46.000.000,00

Jasa konsultan Perencanaan Pembangunan sarana kesehatan Puskesmas Sawangan I

-

36.816.550,00

-

36.816.550,00

Persediaan Obat Kadaluarsa di Dinkes

258.940.798,45

324.072.315,28

-

583.013.113,73

Jasa konsultan Sumur Produksi Puskesmas Grabag 2

28.809.600,00

-

-

28.809.600,00

Jasa konsultan Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit

39.382.500,00

-

-

39.382.500,00

-

9.126.187.281,00

-

9.126.187.281,00

Perencanaan Jalan Desa (P2TPD)

356.570.600,00

-

356.570.600,00

-

Perencanaan Gedung-gedung Kantor (Jasa konsultan perencanaan)

339.352.000,00

-

44.500.000,00

294.852.000,00

Penyusunan DED Pasar Muntilan

247.582.000,00

191.260.000,00

-

438.842.000,00

59.357.510,00

-

59.357.510,00

-

RSU Hasil inventarisasi aset yang tidak ditemukan DPU

Penyusunan DED Drainase Perkotaan

66

URAIAN

JUMLAH 2013

PENAMBAHAN

PENGURANGAN

JUMLAH 2014

DED Koridor Ekonomi Berbasis Pariwisata

177.345.150,00

-

177.345.150,00

-

Perencanaan pembangunan RSU

674.434.500,00

-

-

674.434.500,00

Perencanaan pembangunan jembatan

552.192.000,00

-

147.800.000,00

404.392.000,00

Penyusunan masterplan Drainase IKK

86.377.000,00

-

86.377.000,00

-

DED Perbaikan infrastruktur pondok pesantren

39.800.000,00

-

39.800.000,00

-

WISMP

44.484.000,00

173.132.000,00

-

217.616.000,00

Studi Geolistik Sumur Dalam

19.948.000,00

-

19.948.000,00

-

316.816.000,00

-

316.816.000,00

-

355.313.000,00

-

355.313.000,00

-

24.500.000,00

-

-

24.500.000,00

19.900.000,00

-

-

19.900.000,00

14.968.000,00

-

14.968.000,00

-

Studi Hidrologi, pendataan mata air dan sumur resapan Mitigasi dan Kontingensi bencana geologi Kosultan Perencanaan Rehab berat/sedang rumah dinas Kosultan Pengawasan Rehab berat/sedang rumah dinas DED/ Perencanaan Pemeliharaan Jembatan Kali Progo Peningkatan konservasi air tanah (jasa konsultan perencanaan)

267.404.000,00

-

267.404.000,00

-

Penyusunan DED Puskesmas Borobudur

89.925.000,00

-

-

89.925.000,00

Jasa Konsultan Peningkatan SarPras Pusk. Salaman

48.510.000,00

-

-

48.510.000,00

Pemetaan dan Inventarisasi wilayah Usaha Pertambangan (WUP) (jasa konsultan perencanaan)

175.021.000,00

-

175.021.000,00

-

Identifikasi kawasan kumuh (jasa konsultan perencanaan)

94.764.000,00

-

94.764.000,00

-

Penyusunan DED Jalan Blabak Banar - Deyangan

49.731.000,00

-

-

49.731.000,00

Studi Kelayakan Eks Terminal Lama Grabag

182.190.000,00

-

-

182.190.000,00

Identifikasi Permasalahan PSD Perumahan dan Permukiman Kab. Magelang (Jasa Konsultan Perencana)

39.197.000,00

-

39.197.000,00

-

Pemetaan dan Inventarisasi LPJU (jasa konsultan penelitian

276.276.000,00

-

276.276.000,00

-

Penyusunan Masterplan Drainase IKK (jasa konsultan perencanaan)

130.836.000,00

-

130.836.000,00

-

DED Jalur Lambat, Drainase dan Taman (jasa konsultan perencanaan)

44.695.000,00

-

44.695.000,00

-

Penyusunan Naskah Kademik Raperda IUJK

29.904.000,00

-

29.904.000,00

-

Perencanaan Pembg.Kantor Kec.Bandongan

-

46.673.000,00

-

46.673.000,00

Perencanaan Pembg.Kantor Kec.Tempuran

-

47.245.000,00

-

47.245.000,00

67

URAIAN

JUMLAH 2013

PENAMBAHAN

PENGURANGAN

JUMLAH 2014

Perencanaan Pembg.Kantor Kec. Dukun

-

47.195.000,00

-

47.195.000,00

Penyus. DED Ktr Kelurahan Sumberrejo dan Sawitan

-

49.230.000,00

-

49.230.000,00

DED/ Perencanaan Pembangunan Jembatan Tlatar Ruas Jl. Tlalatar-Talun Kec. Sawangan/dukun

-

152.790.000,00

-

152.790.000,00

DED/ Perencanaan Pembangunan Jembatan Kali Putih (Ngepos) Ruas Jl. Srumbung-Jurangjero Kec. Srumbung

-

145.939.000,00

-

145.939.000,00

Penyusunan DED Jembatan Kali Progo Rejosari Kec. Bandongan

-

291.354.000,00

-

291.354.000,00

BOP Pengadaan Tanah

-

106.773.500,00

-

106.773.500,00

DED Jembatan Kali Elo Ruas Jl. Candimulyo- Kota Magelang

-

49.802.000,00

-

49.802.000,00

DED Jembatan Kali Mataram Ruas Jl. Bligo-Blaburan Kec. Ngluwar

-

49.670.000,00

-

49.670.000,00

Rehabilitasi bendung dan saluran irigasi (DAK): DED DI. Krapyak Rp112.225.000,- dan DED DI. Sewukan Rp108.140.000,-

-

220.395.000,00

-

220.395.000,00

DED Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi DI Tlatar dan DI Sidodadi

-

140.068.000,00

-

140.068.000,00

Perencanaan gedung Kantor Dinas Perhubungan

49.900.000,00

-

-

49.900.000,00

Master Plan penentuan lokasi Terminal Kaliangkrik

18.565.000,00

-

-

18.565.000,00

-

236.606.020,00

-

236.606.020,00

27.255.000,00

-

-

27.255.000,00

-

3.712.521.356,00

-

3.712.521.356,00

49.544.000,00

-

-

49.544.000,00

-

66.976.510,00

-

66.976.510,00

-

5.339.000,00

-

5.339.000,00

-

148.362.337,00

-

148.362.337,00

49.700.000,00

-

-

49.700.000,00

Dishub

Hasil inventarisasi aset yang tidak ditemukan Badan Lingkungan Hidup Perencanaan gedung Kantor LH Hasil inventarisasi aset yang tidak ditemukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Perencanaan gedung Kantor Disdukcapil & KB BPBD BOP Pengadaan Tanah Hasil inventarisasi aset yang tidak ditemukan Disperinkop Hasil inventarisasi aset yang tidak ditemukan Sekretariat DPRD Perencanaan gedung Kantor DPRD DPPKAD

68

URAIAN Hasil inventarisasi aset yang rusak berat dari SKPD

JUMLAH 2013

PENAMBAHAN

PENGURANGAN

JUMLAH 2014

-

764.665.297,00

-

764.665.297,00

-

2.815.000,00

-

2.815.000,00

-

54.582.500,00

-

54.582.500,00

3.255.000,00

-

-

3.255.000,00

-

1.729.000,00

-

1.729.000,00

-

50.672.000,00

-

50.672.000,00

-

750.000,00

-

750.000,00

-

7.761.302,00

-

7.761.302,00

-

2.653.833,00

-

2.653.833,00

-

4.320.000,00

-

4.320.000,00

-

4.540.000,00

-

4.540.000,00

7.180.000,00

-

-

7.180.000,00

-

1.340.000,00

-

1.340.000,00

-

1.950.000,00

-

1.950.000,00

-

1.463.330,00

-

1.463.330,00

4.325.000,00

-

-

4.325.000,00

-

1.950.000,00

-

1.950.000,00

32.890.000,00

-

-

32.890.000,00

5.345.000,00

-

-

5.345.000,00

INSPEKTORAT Hasil inventarisasi aset yang tidak ditemukan BPMPPT DED Kecamatan Salaman Hasil inventarisasi aset yang tidak ditemukan Kecamatan Borobudur Hasil inventarisasi aset yang tidak ditemukan Kecamatan Ngluwar Hasil inventarisasi aset yang tidak ditemukan Kecamatan Srumbung Hasil inventarisasi aset yang tidak ditemukan Kecamatan Sawangan Hasil inventarisasi aset yang tidak ditemukan Kecamatan Mertoyudan Hasil inventarisasi aset yang tidak ditemukan Kecamatan Kajoran Hasil inventarisasi aset yang tidak ditemukan Kecamatan Kaliangkrik Hasil inventarisasi aset yang tidak ditemukan Kecamatan Bandongan Hasil inventarisasi aset yang tidak ditemukan Kecamatan Pakis Hasil inventarisasi aset yang tidak ditemukan Kecamatan Ngablak Hasil inventarisasi aset yang tidak ditemukan Kecamatan Grabag Hasil inventarisasi aset yang tidak ditemukan Kecamatan Tegalrejo Hasil inventarisasi aset yang tidak ditemukan Kecamatan Windusari Hasil inventarisasi aset yang tidak ditemukan Kelurahan Mendut Hasil inventarisasi aset yang tidak ditemukan Kelurahan Sawitan Hasil inventarisasi aset yang tidak ditemukan

69

URAIAN

JUMLAH 2013

PENAMBAHAN

PENGURANGAN

JUMLAH 2014

Kelurahan Sumberrejo Hasil inventarisasi aset yang tidak ditemukan

525.000,00

-

-

525.000,00

-

15.500.000,00

-

15.500.000,00

43.000.000,00

-

-

43.000.000,00

Penyusunan FS dan DED Agrowisata Ketep Pass

49.161.880,00

-

-

49.161.880,00

Perencanaan Pasca bencana alam Ketep Pas

12.266.000,00

-

-

12.266.000,00

-

17.900.000,00

BKD Hasil inventarisasi aset yang tidak ditemukan Dinas Komunikasi dan Informatika Perencanaan gedung Perpustakaan Dinas Pariwisata dan Budaya

Penyusunan DED Kalibening 17.900.000,00 Dinas Perdagangan dan Pasar Perencanaan/ Master Plan/ DED/Jasa Konsultan

-

Hasil inventarisasi aset yang tidak ditemukan JUMLAH

67.418.500,00

67.418.500,00

-

1.495.577.699

-

1.495.577.699,00

5.501.337.538,45

17.848.096.330,28

2.676.892.260,00

20.672.541.608,73

Aset lain-lain tersebut dapat dikelompokkan dengan uraian sebagai berikut: (dalam rupiah) No.

Uraian

1

Perencanaan/ Master Plan/ DED/Jasa Konsultan

2

Persediaan Obat Kadaluarsa di Dinkes

3

Saldo 31 Des 2013

Inventarisasi aset yang tidak ditemukan JUMLAH

Pengurangan

Saldo 31 Des 2014

5.188.876.740,00

1.763.570.550,00

2.676.892.260,00

4.275.555.030,00

258.940.798,45

324.072.315,28

-

583.013.113,73

-

173.750.010,00

-

173.750.010,00

53.520.000,00

15.586.703.455,00

-

15.640.223.455,00

5.501.337.538,45

17.848.096.330,28

2.676.892.260,00

20.672.541.608,73

BOP Pengadaan Tanah

4

Penambahan

Pengurangan Aset Lainnya sebesar Rp2.676.892.260,00 terdiri atas pengurangan karena telah menjadi aset tetap sebesar Rp192.300.000,00 dan pengurangan karena koreksi sebesar Rp2.484.592.260,00 6. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 31 Desember 2014 Rp5.485.851.793,00

a.

31 Desember 2013 Rp5.362.213.224,00

Hutang Perhitungan Pihak Ketiga 31 Desember 2014 Rp941.701.531,00

31 Desember 2013 Rp144.663.938,00

Jumlah tersebut merupakan hutang perhitungan pihak ketiga sebesar Rp941.701.531,00 terdiri dari pajak yang belum disetor di SKPD sebesar Rp941.113.608,00, serta titipan bendahara sebesar Rp587.923,00 dengan rincian sebagai berikut:

70

(dalam rupiah) No

Uraian

SKPD

Nilai

1

Titipan Bendahara

587.923,00

a.

Titipan Bendahara

Dinas Kesehatan

b.

Titipan Bendahara

Kecamatan Borobudur

540.000,00

c.

Titipan Bendahara


1.126,00

d.

Titipan Bendahara

Kelurahan Sawitan

e.

Titipan Bendahara

BPPKP

2

Pajak Yang Belum Disetor

6.297,00

500,00 40.000,00 941.113.608,00

Seluruh SKPD

931.212.201,00

JKN

9.901.407,00

Jumlah

b.

941.701.531,00

Hutang Jangka Pendek Lainnya 31 Desember 2014 Rp4.544.150.262,00

31 Desember 2013 Rp5.217.549.286,00

Merupakan kewajiban pemda kepada pihak ketiga yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran, dengan rincian sebagai berikut: (dalam rupiah) Pengurangan

Saldo Per 31 Des 2014

No

Uraian

Saldo Awal

Penambahan

1

Hutang Jasa Pelayanan

5217.549.286,00

3.292.198.790,00

2

Hutang Jasa Pelayanan JKN

96.824.530,00

96.824.530,00

3

Hutang Kegiatan Peningkatan Keselamatan Gakin non Askes RSU Muntilan

1.872.828,00

1.872.828,00

4

Hutang Kepada CV Duta Ilmu Magelang (kegiatan Bantuan Pengembangan Sarpras PAUD pada Disdikpora)

9.880.000,00

9.880.000,00

5

Utang Bagi Hasil Retribusi Ketep Pass Kepada Pemprov Jateng

1.143.374.114,00

1.143.374.114,00

Jumlah

5.217.549.286,00

4.544.150.262,00

5.217.549.286,00

5.217.549.286,00

3.292.198.790,00

4.544.150.262,00

Penambahan hutang pada tahun 2014 merupakan kewajiban RSU Muntilan yang masih harus dibayarkan kepada pegawai berupa jasa pelayanan sebesar Rp3.292.198.790,00, hutang Jasa Pelayanan JKN yang masih harus dibayarkan kepada pegawai sebesar Rp96.824.530,00, hutang pada kegiatan Peningkatan Keselamatan Gakin non Askes yang merupakan reklasifikasi dari hutang PFK sebesar Rp1.872.828,00, hutang kepada CV Duta Ilmu Magelang untuk kegiatan Bantuan Pengembangan Sarpras PAUD pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebesar Rp9.880.000,00, dan hutang Bagi Hasil Retribusi Ketep Pass Kepada Pemprov Jateng sebesar Rp1.143.374.114,00.

71

Adapun penambahan hutang jasa pelayanan RSU Muntilan dapat dirinci sebagai berikut: 1) Jumlah Jasa Pelayanan Pasien Umum Rp274.472.366,00 per 31 Desember 2014 merupakan kewajiban yang belum dibagikan atas pelayanan bulan Desember 2014. 2) Jumlah Jasa Pelayanan Jamkesda Rp64.614.549,00 per 31 Desember 2014 merupakan kewajiban yang belum dibagikan atas pelayanan bulan Desember 2014. 3) Jumlah Jasa Pelayanan Jamkes Lainnya Rp6.397.726,00 per 31 Desember 2014 merupakan kewajiban yang belum dibagikan atas pelayanan bulan Desember 2014. 4) Jumlah Jasa Pelayanan Pasien JKN Rp2.946.714.149,00 per 31 Desember 2014 merupakan kewajiban yang belum dibagikan atas pelayanan bulan Desember 2014 Pada tahun 2014 terdapat pengurangan sebesar Rp5.217.549.286,00 yang merupakan pembayaran atas hutang jasa pelayanan tahun 2013.

7. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 31 Desember 2014 Rp0,00

31 Desember 2013 Rp0,00

Pemerintah Kabupaten Magelang pada Tahun 2014 tidak memiliki kewajiban jangka panjang.

8. EKUITAS DANA LANCAR 31 Desember 2013 Rp410.430.493.137,63

31 Desember 2012 Rp440.415.403.701,23

Merupakan selisih antara jumlah nilai aktiva lancar dengan jumlah nilai hutang lancer dengan rincian sebagai berikut: (dalam rupiah) No

Uraian


373.919.112.857,00

417.324.403.298,00

151.387.159,00

218.351.360.00

1

SILPA

2

Pendapatan Ditangguhkan

3

Cadangan Piutang

17.202.119.550,80

5.999.525.444,38

4

Cadangan Persediaan

23.603.326.474,83

22.090.672.884,85

5

Dana yang disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek

(4.445.452.904,00)

(5.217.549.286,00)

410.430.493.137,63

440.415.403.701,23

Jumlah

a.


SILPA Silpa di Kabupaten Magelang sebesar Rp,373.919.112.857,00. Penjelasan Silpa adalah sebagai berikut: (dalam rupiah) No

Uraian

Nilai

1

RKUD

98.221.726.087,00

2

Deposito

3

Sisa Belanja

265.128.405,00

4

Kas di BLUD

11.453.920.273,00

5

Kas di rekening JKN

100.000.000.000,00

9.576.261.057,00

72

6

Investasi Jangka Pendek

155.000.000.000,00

7

SP2D cair setelah 31 Desember 2014

8

SP2D RSU Peningkatan keselamatan Gakin Non Askes 2009

(596.050.137,00)

Jumlah

(1.872.828,00) 373.919.112.857,00

SILPA sejumlah Rp373.919.112.857,00 tersebut termasuk didalamnya SILPA terikat sejumlah Rp137.046.675.290,00 dengan rincian sebagai berikut: 1) SILPA JKN sebesar Rp1.272.876.091,00 2) SILPA DAK sebesar Rp92.035.792.503,00 3) Tunjangan Profesi dan Tamsil guru PNSD sebesar Rp40.640.050.297,00 4) DBHCHT sebesar Rp3.097.956.399,00 b.

Pendapatan Ditangguhkan Pendapatan ditangguhkan merupakan pendapatan sampai dengan 31 Desember 2014 yang belum disetor ke Kas Daerah. Pendapatan yang ditangguhkan sebesar Rp151.387.159,00 berada di Kas Bendahara Penerimaan sebesar Rp137.244.505,00 dan kas di BLUD sebesar Rp14.142.654,00

c.

Cadangan Piutang Cadangan Piutang TA 2014 sebesar Rp17.202.119.550,80 merupakan kontra pos rekening Piutang.

d.

Cadangan Persediaan Cadangan Persediaan TA 2014 sebesar Rp23.603.326.474,83 merupakan kontra pos rekening Persediaan.

e.

Dana yang disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek Dana yang disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek TA 2014 sebesar Rp4.445.452.904,00 merupakan kontra pos rekening Hutang Jangka Pendek Lainnya.

9. EKUITAS DANA INVESTASI 31 Desember 2014 Rp2.462.058.638.357,24

31 Desember 2013 Rp2.111.604.428.260,36

Merupakan selisih antara jumlah nilai investasi jangka panjang. aset tetap. aset lainnya (tidak termasuk dana cadangan) dengan jumlah nilai hutang jangka panjang. dengan rincian sebagai berikut: (dalam rupiah) No a

Uraian Diinvestasikan dalam Aset Tetap

b

Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang

c

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya

d

Dana yang disediakan untuk pembayaran



2.278.215.776.747,38

1.968.838.102.587,45

152.534.614.051,13

127.116.195.684,46

31.308.247.558,73

15.650.129.988,45

-

-

2.462.058.638.357,24

2.111.604.428.260,36

hutang jangka panjang Jumlah

73

10. EKUITAS DANA CADANGAN 31 Desember 2014 Rp121.487.436.714,00

31 Desember 2013 Rp80.556.412.289.00

Merupakan ekuitas dana yang dicadangkan untuk tujuan tertentu. Dana Cadangan tersebut akan digunakan untuk pembangunan Pasar Muntilan, Pembangunan Gedung RSU Daerah dan Pembangunan Pasar Secang. 5.2.

PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN 1.

PENDAPATAN Anggaran Pendapatan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 08 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang ditargetkan sebesar Rp1.629.324.429.389,00 dan terealisasi sebesar Rp1.655.674.485.031,00. a. Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014 Anggaran Realisasi Rp198.117.604.076,00 Rp242.448.677.267,00

Tahun 2013 Rp173.253.651.914,00

Akun ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode Tahun Anggaran 2013. dengan rincian pos dan jumlah PAD sebagai berikut: (dalam rupiah) 2014

2013

Uraian Anggaran

Realisasi

%

Realisasi

Pajak Daerah

62.467.105.000,00

79.395.385.267,00

127,10

70.672.600.543,00

Retribusi Daerah

36.725.812.250,00

34.075.776.969,00

92,78

28.689.459.898,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

12.540.994.826,00

12.540.994.826,00

100,00

10.740.005.583,00

86.383.692.000,00

116.436.520.205,00

134,79

63.151.585.890,00

198.117.604.076,00

242.448.677.267,00

122,38

173.253.651.914.00

Lain-lain PAD yang Sah Jumlah

1) Pajak Daerah Tahun 2014 Anggaran Rp62.467.105.000,00

Tahun 2013

Realisasi Rp79.395.385.267,00

Rp70.672.600.543,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi Pajak Daerah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014 dengan rincian sebagai berikut: (dalam rupiah) No

2013

2014

Uraian Anggaran

Realisasi

%

Realisasi

1

Pajak Hotel

6.320.984.000,00

9.415.372.689,00

148,95

6.640.638.262,00

2

Pajak Restoran

3.251.673.000,00

4.828.337.167,00

148,49

3.593.410.841,00

3

Pajak Hiburan

367.175.000,00

765.241.112,00

208,41

447.774.200,00

4

Pajak Reklame

764.083.000,00

879.991.459,00

115,17

622.590.032,00

5

Pajak Penerangan Jalan

19.310.403.000,00

22.604.040.161,00

117,06

19.625.284.954,00

dan Batuan

12.500.000.000,00

14.519.541.103,00

116,16

16.424.444.976,00

7

Pajak Parkir

447.816.000,00

553.108.536,00

123,51

545.507.650,00

8

Pajak Air Tanah

814.952.000,00

978.810.603,00

120,11

993.843.492,00

6

Pajak Mineral Bukan Logam

74

No

2013

2014

Uraian Anggaran

9

Pajak Sarang Burung Walet

10

Pajak Bumi dan Bangunan

11

BPHTB Jumlah

Realisasi

%

Realisasi

0,00

0,00

0,00

500.000,00

15.700.419.000,00

19.838.808.035,00

126.36

17.219.110.880,00

2.989.600.000,00

5.012.134.402,00

167.65

4.559.495.256,00

62.467.105.000,00

79.395.385.267,00

127,10

70.672.600.543,00

SKPD pemungut pajak yaitu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan realisasi sebesar Rp79.395.385.267,00. Rincian untuk pendapatan dari pajak adalah sebagai berikut: a)

Pajak Hotel

1.

Pajak Hotel Bintang Lima

4.244.529.000,00

5.039.639.952,00

(dalam rupiah) Bertambah/ % (Berkurang) 795.110.952,00 118,73

2.

Pajak Hotel Bintang Tiga

502.730.000,00

1.439.919.430,00

937.189.430,00

286,42

3.

Pajak Hotel Bintang Satu Pajak Losmen / Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hotel/ Rumah kos Jumlah Pajak Hotel

1.141.935.000,00

2.098.627.838,00

956.692.838,00

183,78

431.790.000,00

837.185.469,00

405.395.469,00

193,89

6.320.984.000,00

9.415.372.689,00

3.094.388.689,00

148,95

No

Uraian

4.

b)

Anggaran

Realisasi

Pajak Restoran (dalam rupiah)

No

Uraian

1.

Pajak Restoran

2.

Pajak Rumah Makan

3.

Pajak Warung Jumlah Pajak Restauran

c)

3.065.267.000,00

4.575.952.862,00

Bertambah/ (Berkurang) 1.510.685.862,00

82.608.000,00

126.123.560,00

43.515.560,00

152,68

103.798.000,00

126.260.745,00

22.462.745,00

121,64

3.251.673.000,00

4.828.337.167,00

1.576.664.167,00

148,49

Anggaran

Realisasi

% 149,28

Pajak Hiburan (dalam rupiah)

Pajak Hiburan

367.175.000,00

765.241.112,00

Bertambah/ (Berkurang) 398.066.112,00

Jumlah Pajak Hiburan

367.175.000,00

765.241.112,00

398.066.112,00

No 1.

Uraian

d)

Anggaran

Realisasi

% 208,41 208,41

Pajak Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron (dalam rupiah)

No 1.

Uraian Reklame Papan/BillBoard/

Videotron/Megatron Jumlah Pajak Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron

e)

Anggaran

Realisasi

Bertambah/ (Berkurang)

%

764.083.000,00

879.991.459,00

115.908.459,00

115,17

764.083.000,00

879.991.459,00

115.908.459,00

115,17

Pajak Penerangan Jalan (dalam rupiah) Anggaran

Realisasi

Pajak Penerangan Jalan PLN

19.310.403.000,00

22.604.040.161,00


Jumlah Penerangan Jalan PLN

19.310.403.000,00

22.604.040.161,00

3.293.637.161,00

No 1.

Uraian

f)

% 117,06 117,06

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (dalam rupiah)

No

Uraian

1.

Pasir, Batu, Kerikil

Jumlah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Anggaran

Realisasi

12.500.000.000,00

14.519.541.103,00


12.500.000.000,00

14.519.541.103,00

2.019.541.103,00

% 116,16 116,16

75

g)

Pajak Parkir (dalam rupiah)

Pasir Parkir

447.816.000,00

553.108.536,00


Jumlah Pajak Parkir

447.816.000,00

553.108.536,00

105.292.536,00

No 1.

Uraian

h)

Anggaran

Realisasi

% 123,51 123,51

Pajak Air tanah (dalam rupiah)

No 1.

Uraian Pasir Air Tanah Jumlah Pajak Air tanah

i)

814.952.000,00

978.810.603,00


814.952.000,00

978.810.603,00

163.858.603,00

Anggaran

Realisasi

% 120,11 120,11

Pajak Sarang Burung Walet (dalam rupiah)

No 1.

Uraian

Anggaran

Realisasi

0,00

0,00

Bertambah/ (Berkurang) 0,00

0,00

0,00

0,00

Pajak Sarang Burung Walet

Jumlah Pajak Sarang Burung Walet

j)

% 0,00 0,00

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (dalam rupiah)

No 1.

Uraian PBB P2

Jumlah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

k)

Anggaran

Realisasi

15.700.419.000,00

19.838.808.035,00


15.700.419.000,00

19.838.808.035,00

4.138.389.035,00

% 126,36 126,36

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (dalam rupiah)

No 1.

Uraian BPHTB

Jumlah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2.989.600.000,00

5.012.134.402,00


2.989.600.000,00

5.012.134.402,00

2.022.534.402,00

Anggaran

Realisasi

% 167,65 167,65

2) Retribusi Daerah Tahun 2014 Anggaran Rp36.725.812.250,00

Realisasi Rp34.075.776.969,00

Tahun 2013 Rp28.689.459.898,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi Retribusi Daerah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014 yang terdiri dari Retribusi Jasa umum, retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan Tertentu dengan rincian sebagai berikut: (dalam rupiah) 2014 No

Uraian

1 1

2

3

2013

Realisasi 4

% 5

Realisasi 6

R Jasa Umum

27.513.145.400,00

25.809.738.275,00

93,81

20.655.789.136,00

R.Pelayanan Kesehatan

20.681.543.400,00

19.624.648.493,00

94,89

13.289.225.148,00

R. Persampahan/Kebersihan

112.290.000,00

119.015.000,00

105,99

104.150.000,00

R. Penggantian KTP dan Akte Capil

609.395.000,00

561.922.000,00

92,21

1.537.131.000,00

R. Pelayanan Parkir di tepi jalan

325.000.000,00

347.279.920,00

106,86

0,00

4.065.462.000,00

4.090.144.027,00

100,61

323.117.580,00

R. Pengujian Kend. Bermotor

919.455.000,00

932.977.500,00

101,47

4.515.687.908,00

R. Pengendalian Menara Telekomunikasi

800.000.000,00

133.751.335,00

16,72

886.477.500,00

7.331.799.000,00

5.856.626.401,00

79,88

6.174.973.720,00

R. Pelayanan Pasar

2

Anggaran

R. Jasa Usaha

76

2014 No

Uraian

1

Anggaran

2

3

4

%

Realisasi

5

6

1.775.255.000,00

718.565.607,00

40,48

980.694.410,00

R. Terminal

622.176.000,00

666.570.100,00

107,14

695.076.180,00

R. Tempat Khusus Parkir

551.998.000,00

628.043.800,00

113,78

584.652.580,00

R. Rumah Potong Hewan

190.200.000,00

158.228.500,00

83,19

186.717.000,00

4.131.170.000,00

3.624.130.894,00

87,73

3.667.700.550,00

61.000.000,00

61.087.500,00

100,14

60.133.000,00

R. Perijinan Tertentu

1.880.867.850,00

2.409.412.293,00

128,10

1.858.697.042,00

R. IMB

1.496.152.850,00

1.972.564.793,00

131,84

1.454.823.542,00

296.500.000,00

342.003.000,00

115,35

300.957.500,00

81.915.000,00

84.614.500,00

103,30

96.187.000,00

6.300.000,00

10.230.000,00

162,38

6.729.000,00

36.725.812.250,00

34.075.776.969,00

92,78

28.689.459.898,00

R. Pemakaian Kekayaan Daerah

R. Tempat Rekreasi dan OR R. Penj. Produksi Usaha Daerah 3

2013

Realisasi

R. Ijin Gangguan R. Ijin Trayek R. Ijin Penempatan Ruko/Kios/Los Jumlah

Rincian Retribusi Daerah dari masing-masing SKPD adalah sebagai berikut: a) Retribusi Pelayanan Kesehatan (dalam rupiah) No 1.

Anggaran

Realisasi


20.681.543.400,00

19.624.648.493,00

(1.056.894.907,00)

20.681.543.400,00

19.624.648.493,00

(1.056.894.907,00)

SKPD Dinas Kesehatan

Jumlah R.Pelayanan Kesehatan

% 94,89 94,89

Retribusi Pelayanan Kesehatan pada SKPD Dinas Kesehatan Terdiri Atas : (dalam rupiah) Jenis Pendapatan

Anggaran

Pendapatan Askes Pendapatan dari Puskesmas Pendapatan Jamkesmas Jumlah

Realisasi

%

7.122.014.400,00 930.000.000,00 12.629.529.000,00

6.495.812.688,00 499.306.805,00 12.629.529.000,00

91,21 53,69 100,00

20.681.543.400,00

19.624.648.493,00

94,89

Dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, menghadapi beberapa hambatan dan kendala yaitu Pendapatan Jamkesda memiliki kendala antara lain: kasus katastropik beralih ke JKN mandiri, kartu Jamkesda sebagian belum sampai sasaran, penggunaan surat keterangan miskin persalinan belum optimal. b)

Retribusi Persampahan/Kebersihan (dalam rupiah)

No

SKPD

Anggaran

Realisasi


%

1.

Dinas Pekerjaan Umum Dan ESDM Jumlah Retribusi Persampahan/Kebersihan

112.290.000,00

119.015.000,00

6.725.000,00

105,99

112.290.000,00

119.015.000,00

6.725.000,00

105,99

c)

Retribusi Penggantian KTP dan Akta Capil (dalam rupiah)

No

SKPD

1

Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

2

Kecamatan Salaman

Anggaran

Realisasi


%

512.400.000,00

449.425.000,00

(62.975.000,00)

87,71

5.675.000,00

5.772.000,00

97.000,00

101,71

77

No

SKPD

Anggaran

Realisasi


%

3

Kecamatan Borobudur

5.560.000,00

5.560.000,00

0,00

100,00

4

Kecamatan Ngluwar

2.782.000,00

2.782.000,00

0,00

100,00

5

Kecamatan Salam

4.664.000,00

4.664.000,00

0,00

100,00

6

Kecamatan Srumbung

3.507.000,00

3.507.000,00

0,00

100,00

7

Kecamatan Dukun

3.719.000,00

3.719.000,00

0,00

100,00

8

Kecamatan Sawangan

4.617.000,00

5.312.000,00

695.000,00

115,05

9

Kecamatan Muntilan

5.120.000,00

5.120.000,00

0,00

100,00

10

Kecamatan Mungkid

6.973.000,00

6.973.000,00

0,00

100,00

11


12.270.000,00

12.270.000,00

0,00

100,00

12

Kecamatan Tempuran

5.502.000,00

5.502.000,00

0,00

100,00

13

Kecamatan Kajoran

7.254.000,00

8.067.000,00

813.000,00

111,21

14


3.660.000,00

3.660.000,00

0,00

100,00

15

Kecamatan Bandongan

0,00

4.980.000,00

4.980.000,00

16


3.761.000,00

3.761.000,00

0,00

100,00

17

Kecamatan Pakis

3.350.000,00

3.350.000,00

0,00

100,00

18

Kecamatan Ngablak

0,00

3.967.000,00

3.967.000,00

19

Kecamatan Grabag

8.499.000,00

8.499.000,00

0,00

100,00

20

Kecamatan Tegalrejo

3.162.000,00

3.162.000,00

0,00

100,00

21

Kecamatan Secang

6.920.000,00

6.920.000,00

0,00

100,00

22

Kecamatan Windusari

0,00

4.950.000,00

4.950.000,00

609.395.000,00

561.922.000,00

(47.473.000,00)

Jumlah Retribusi Penggantian KTP dan Akte Capil

d)

92,21

Retribusi Parkir (dalam rupiah)

No 1

SKPD Dinas Perhubungan Jumlah Retribusi Parkir

e)

Anggaran

Realisasi


325.000.000,00

347.279.920,00

22.279.920,00

106,86

325.000.000,00

347.279.920,00

22.279.920,00

106,86

Realisasi


%

Retribusi Pasar (dalam rupiah)

No

SKPD

1

Dinas Peternakan dan Perrikanan

2

Dinas Perdagangan dan Pasar Jumlah Retribusi Pasar

f)

Anggaran

%

5.800.000,00

6.434.000,00

634.000,00

110,93

4.059.662.000,00

4.083.710.027,00

24.048.027,00

100,59

4.065.462.000,00

4.090.144.027,00

24.682.027,00

100,61

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (dalam rupiah)

No 1

SKPD Dinas Perhubungan

Jumlah Retribusi Pengujian Kend. Bermotor

Anggaran

Realisasi


%

919.455.000,00

932.977.500,00

13.522.500

101,47

919.455.000,00

932.977.500,00

13.522.500

101,47

78

g)

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (dalam rupiah)

No

SKPD

1


Jumlah Retribusi Pengujian Kend. Bermotor

h)

Anggaran


Realisasi

%

800.000.000,00

133.751.335,00

(666.248.665)

16,72

800.000.000,00

133.751.335,00

(666.248.665)

16,72

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (dalam rupiah)

No

SKPD

1

Dinas Pekerjaan Umum Dan ESDM

2

Anggaran


Realisasi

159.037.000,00

316.194.675,00

Dinas Perhubungan

40.428.000,00

3

Dinas Nakersostrans

20.000.000,00

4

Sekretariat Daerah

5

DPPKAD

6

Kecamatan Dukun

%

157.157.675,00

198,82

40.528.400,00

100.400,00

100,25

22.268.000,00

2.268.000,00

111,34

42.500.000,00

29.618.000,00

(12.882.000,00)

69,69

1.210.400.000,00

15.975.032,00

(1.194.424.968,00)

1,32

0,00

0,00

0,00

0,00 100,00

Kelurahan Muntilan

27.525.000,00

27.525.000,00

0,00

8

Kelurahan Mendut

10.450.000,00

10.450.000,00

0,00

100,00

9

Kelurahan Sawitan

12.285.000,00

10.690.000,00

(1.595.000,00)

87,02

10


8.100.000,00

8.100.000,00

0,00

100,00

11

Kelurahan Secang

17.360.000,00

17.364.500,00

4.500,00

100,03

35.000.000,00

35.373.000,00

373.000,00

101,07

14.500.000,00

14.064.000,00

(436.000,00)

96,99

7.000.000,00

3.500.000,00

(3.500.000,00)

50,00

(3.755.000,00)

97,80

7

12 13

Dinas Komunikasi Dan Informatika Dinas Peternakan Dan Perrikanan

14

BPPKP

15

Dinas Perdagangan Dan Pasar

170.670.000,00

166.915.000,00

Jumlah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

1.775.255.000,00

718.565.607,00

i)

(1.056.689.393,00)

40,48

Retribusi Terminal (dalam rupiah)

No 1

SKPD Dinas Perhubungan Jumlah Retribusi Terminal

j)

Anggaran

Realisasi


%

622.176.000,00

666.570.100,00

44.394.100,00

107,14

622.176.000,00

666.570.100,00

44.394.100,00

107,14

Retribusi Tempat Khusus Parkir (dalam rupiah)

No 1

SKPD

Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil 2 Dinas Peternakan Dan Perikanan 3 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan 4 Dinas Perdagangan Dan Pasar Jumlah Retribusi Tempat Khusus Parkir

Anggaran

Realisasi


%

6.000.000,00

4.782.000,00

(1.218.000,00)

79,70

3.500.000,00

3.655.000,00

155.000,00

104,43

282.830.000,00

354.198.800,00

71.368.800,00

125,23

259.668.000,00

265.408.000,00

5.740.000,00

102,21

551.998.000,00

628.043.800,00

76.045.800,00

113,78

79

k)

Retribusi Rumah Potong Hewan (dalam rupiah)

No

SKPD

Dinas Peternakan Dan Perikanan Jumlah Retribusi Rumah Potong Hewan 1

l)

Anggaran


Realisasi

%

190.200.000,00

158.228.500,00

(31.971.500)

83,19

190.200.000,00

158.228.500,00

(31.971.500)

83,19

Retribusi Tempat Rekreasi dan OR (dalam rupiah)

No 1

SKPD Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Jumlah Retribusi Tempat Rekreasi dan OR

m)

Anggaran


Realisasi

%

4.131.170.000,00

3.624.130.894,00

(507.039.106,00)

87,73

4.131.170.000,00

3.624.130.894,00

(507.039.106,00)

87,73

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (dalam rupiah)

No

SKPD

1


Anggaran

Realisasi

Dinas Peternakan Dan Perrikanan

61.000.000,00

61.087.500,00

87.500,00

100,14

Jumlah Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

61.000.000,00

61.087.500,00

87.500,00

100,14

n)

%

Retribusi IMB (dalam rupiah)

No

SKPD

1


2

Kecamatan Salaman

3

Kecamatan Borobudur

4

Kecamatan Ngluwar

5

Kecamatan Salam

6

Kecamatan Srumbung

7

Kecamatan Dukun

8

Kecamatan Sawangan

Anggaran

Realisasi


%

1.462.373.000,00

1.948.930.800,00

486.557.800,00

133,27

100.000,00

0,00

(100.000,00)

0,00

500.000,00

0,00

(500.000,00)

0,00

4.000.000,00

0,00

(4.000.000,00)

0,00

1.000.000,00

0,00

(1.000.000,00)

0,00

1.650.000,00

346.000,00

(1.304.000,00)

20,97

500.000,00

813.960,00

313.960,00

162,79

250.000,00

0,00

(250.000,00)

0,00

9

Kecamatan Muntilan

1.000.000,00

686.805,00

(313.195,00)

68,68

10

Kecamatan Mungkid

2.000.000,00

2.377.840,00

377.840,00

118,89

11


10.000.000,00

14.417.820,00

4.417.820,00

144,18

12

Kecamatan Tempuran

1.500.000,00

0,00

(1.500.000,00)

0,00

13

Kecamatan Kajoran

100.000,00

0,00

(100.000,00)

0,00

14


1.000.000,00

427.936,00

(572.064,00)

42,79

15

Kecamatan Bandongan

5.000.000,00

171.085,00

(4.828.915,00)

3,42

16

Kecamatan Pakis

1.000.000,00

0,00

(1.000.000,00)

0,00

17

Kecamatan Ngablak

0,00

0,00

-

0,00

18

Kecamatan Grabag

179.850,00

565.847,00

385.997,00

314,62

19

Kecamatan Tegalrejo

500.000,00

378.000,00

(122.000,00)

75,60

20

Kecamatan Secang

2.500.000,00

3.128.700,00

628.700,00

125,15

80

No 21

SKPD

Anggaran

Kecamatan Windusari Jumlah Retribusi IMB

o)


Realisasi

%

1.000.000,00

320.000,00

(680.000,00)

32,00

1.496.152.850,00

1.972.564.793,00

476.411.943,00

131,84

Retribusi Ijin Gangguan

p) (dalam rupiah)

No 1

SKPD

342.003.000,00

296.500.000,00

342.003.000,00

45.503.000,00

Anggaran

B PMP P T Jumlah Retribusi Ijin Gangguan

q)

296.500.000,00


Realisasi

% 115,35 115,35

Retribusi Ijin Trayek (dalam rupiah)

No 1

SKPD

Anggaran

Dinas Perhubungan Jumlah Retribusi Ijin Trayek

r)


Realisasi

81.915.000,00 81.915.000,00

84.614.500,00 84.614.500,00

%

2.699.500,00 2.699.500,00

103,30 103,30

Retribusi Ijin Penempatan Ruko (dalam rupiah)

No 1

SKPD

Anggaran

Dinas Perhubungan

Jumlah Retribusi Ijin Penempatan Ruko

3)


Realisasi

%

6.300.000,00

10.230.000,00

3.930.000,00

162,38

6.300.000,00

10.230.000,00

3.930.000,00

162,38

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Tahun 2014 Anggaran Realisasi Rp12.540.994.826,00 Rp12.540.994.826,00

Tahun 2013 Rp10.740.005.583,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014 yang terdiri dari: (dalam rupiah) 2014 No

2013

Uraian Anggaran

Realisasi (Rp)

%

Realisasi

1

Bank Jawa Tengah

7.003.779.120,00

7.003.779.120,00

100,00

1.876.191.064,00

2

PD BPR Bapas

1.877.767.650,00

1.877.767.650,00

100,00

6.546.823.468,00

3

PD Air Minum (PDAM)

739.516.647,00

739.516.647,00

100,00

1.774.055.250,00

4

BPR/BKK

2.919.931.409,00

2.919.931.409,00

100,00

542.935.801,00

12.540.994.826,00

12.540.994.826,00

100,00

10.740.005.583,00

Jumlah

4)

Lain-lain PAD yang Sah

Anggaran Rp86.383.692.000,00

Tahun 2014 Realisasi Rp116.436.520.205,00

Tahun 2013 Rp63.151.585.890,00

81

Jumlah tersebut merupakan realisasi Lain-lain PAD yang sah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014 yang menampung penerimaan pendapatan asli daerah yang tidak termasuk dalam kategori pajak daerah maupun retribusi daerah yaitu hasil penjualan milik daerah, penerimaan jasa bank, bunga Bank, denda retribusi, hasil eksekusi jaminan atas pelaksanaan pekerjaan serta pendapatan dari pengembalian, lain-lainnya Pendapatan BLUD dan lain-lainnya pendapatan dengan rincian sebagai berikut: (dalam rupiah) 2014

2013

No

Uraian

1.

Penjualan Peralatan/ Perlengkapan Kantor

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

2.

Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua

9.300.000,00

26.435.072,00

284,25

0,00

3.

Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat

194.000.000,00

71.740.613,00

36,98

0,00

4.

Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

0,00

0,00

0,00

8.150.000,00

5.

Penjualan Drum Bekas

30.000.000,00

6.900.000,00

23,00

24.500.000,00

6.

Penjualan Hasil Penebangan Pohon

0,00

0,00

0,00

9.498.000,00

7.

Bhn Bekas Bangunan

11.300.000,00

54.278.430,00

480,34

18.053.100,00

8.

Penjualan Hasil Pertanian

19.000.000,00

19.250.000,00

101,32

17.000.000,00

9.

Penerimaan Jasa Giro

7.131.840.000,00

14.286.459.185,00

200,32

12.344.436.322,00

10.

Pendapatan Bunga Deposito

14.753.041.000,00

27.355.527.317,00

185,42

15.107.825.379,00

11.

Pendapatan Denda Retribusi

6.761.000,00

5.163.460,00

76,37

20.524.880,00

12.

Hasil Eksekusi Jaminan Atas Pelaksanaan Pekerjaan

-

160.000.000,00

13.

Pendapatan pengembalian Lainnya

74.490.000,00

1.467.353.557,00

1969,87

1.205.899.924,00

14.

Lain-Lainnya (JKN)

Pendapatan

25.042.960.000,00

25.725.464.000,00

102,73

0,00

15.

Lain-Lainnya (BLUD)

Pendapatan

38.665.000.000,00

45.687.870.727,00

118,16

33.209.731.863,00

16.

Lain-Lainnya Pendapatan

436.000.000,00

1.570.077.844,00

360,11

621.229.497,00

86.383.692.000,00

116.436.520.205,00

134,79

63.151.585.890,00

Anggaran

Jumlah

dari

Realisasi

%

Realisasi

564.736.925,00

Rincian Lain-lain PAD yang sah dari masing-masing SKPD adalah sebagai berikut: a)

Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan Penjualan Peralatan/ Perlengkapan Kantor (dalam rupiah)

No 1

SKPD DPPKAD

Jumlah Penjualan Kend. Dinas Roda Dua

b)

Anggaran


Realisasi

%

10.000.000,00

0,00

(10.000.000,00)

0,00

10.000.000,00

0,00

(10.000.000,00)

0,00

Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua

82

(dalam rupiah) No 1

SKPD DPPKAD

Jumlah Penjualan Kend. Dinas Roda Dua

c)

Anggaran


Realisasi

%

9.300.000,00

26.435.072,00

17.135.072,00

284,25

9.300.000,00

26.435.072,00

17.135.072,00

284,25

Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan Penjualan Kendaraan Dinas Roda 4 (dalam rupiah)

No 1

SKPD DPPKAD

Jumlah Penjualan Kendaraan Dinas Roda 4

d)

Anggaran


Realisasi

%

194.000.000,00

71.740.613,00

(122.259.387,00)

36,98

194.000.000,00

71.740.613,00

(122.259.387,00)

36,98

Penjualan Drum Bekas (dalam rupiah)

No

SKPD

Dinas Pekerjaan Umum Dan ESDM Jumlah Penjualan Drum Bekas 1

e)

Anggaran


Realisasi

%

30.000.000,00

6.900.000,00

(23.100.000)

23,00

30.000.000,00

6.900.000,00

(23.100.000)

23,00

Penjualan Hasil Penebangan Pohon (dalam rupiah)

No

SKPD

Anggaran

Dinas Pekerjaan Umum Dan ESDM Jumlah Hasil Penebangan Pohon 1

f)


Realisasi

%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bahan Bekas Bangunan (dalam rupiah)

No

SKPD

1


Jumlah Bhn Bekas Bangunan

g)

Anggaran

Realisasi


%

11.300.000,00

54.278.430,00

42.978.430,00

480,34

11.300.000,00

54.278.430,00

42.978.430,00

480,34

Penjualan Hasil Pertanian (dalam rupiah) Anggaran

Realisasi


No

SKPD

%

1

Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan

19.000.000,00

19.250.000,00

250.000,00

101,32

Jumlah Penjualan Hasil Pertanian

19.000.000,00

19.250.000,00

250.000,00

101,32

1.

h)

Penerimaan Jasa Giro (dalam rupiah)

No 1

SKPD DPPKAD

Jumlah Penerimaan Jasa Giro

Realisasi


%

7.131.840.000,00

14.286.459.185,00

7.154.619.185,00

200,32

7.131.840.000,00

14.286.459.185,00

7.154.619.185,00

200,32

Anggaran

83

i)

Pendapatan Bunga Deposito (dalam rupiah)

No 1

SKPD DPPKAD

Jumlah Pendapatan Bunga Deposito

j)

Anggaran


Realisasi

14.753.041.000,00

27.355.527.317,00

14.753.041.000,00

27.355.527.317,00

%

12.602.486.317,00

185,42

12.602.486.317,00

185,42

Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum (dalam rupiah)

No

SKPD

1

Kecamatan Srumbung

2

Kecamatan Dukun

3

Kecamatan Muntilan

Anggaran

Realisasi


%

1.050.000,00

50.000,00

(1.000.000,00)

0,00

165.000,00

165.000,00

4,76

1.000.000,00

0,00

(1.000.000,00)

0,00

100.000,00

0,00

100,00

4

Kecamatan Tempuran

100.000,00

5

Kecamatan Kajoran

600.000,00

1.180.000,00

580.000,00

196,67

6


310.000,00

0,00

(310.000,00)

0,00

7

Kecamatan Bandongan

0,00

267.500,00

267.500,00

8


9

Kecamatan Pakis

10

600.000,00

100.000,00

(500.000,00)

1.250.000,00

180.000,00

(1.070.000,00)

14,40

Kecamatan Grabag

860.000,00

860.000,00

0,00

100,00

11

Kecamatan Secang

0,00

0,00

0,00

0,00

12

Kecamatan Windusari

0,00

270.000,00

270.000,00

5.770.000,00

3.172.500,00

(2.597.500,00.)

Jumlah Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum

k)

16,67

54,98

Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha (dalam rupiah)

No 1

SKPD Dinas Perdagangan dan Pasar

Jumlah Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha

l)

Anggaran

Realisasi


%

991.000,00

1.990.960,00

999.960,00

200,90

991.000,00

1.990.960,00

999.960,00

200,90

Hasil Eksekusi Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan (dalam rupiah)

No 1

SKPD DPPKAD

Jumlah Hasil Eksekusi Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan

0,00

160.000.000,00


0,00

160.000.000,00

160.000.000,00

Anggaran

Realisasi

% 100,00 100,00

m) Pendapatan Dari Pengembalian Lainnya (dalam rupiah) No

SKPD

1

Dinas Perhubungan

2

DPPKAD

3

Dinas Perdagangan dan Pasar Jumlah Pendapatan Dari Pengembalian Lain-Lain

Anggaran

Realisasi


%

4.164.000,00

5.128.000,00

964.000,00

123,15

61.317.000,00

1.444.373.557,00

1.383.056.557,00

2.355,58

9.009.000,00

17.852.000,00

8.843.000,00

198,16

74.490.000,00

1.467.353.557,00

1.392.863.557,00

1.969,87

84

Pendapatan dari pengembalian Lainnya dari Dinas Perhubungan sebesar Rp5.128.000,00, terdiri atas : (dalam rupiah) Realisasi

Jenis Pendapatan Pendapatan Ongkos Cetak

4 .564.000,00

Pendapatan Listrik

564.000,00 Jumlah

5.128.000,00

Sedangkan untuk Pendapatan dari Pengembalian Lainnya dari SKPD Dinas Perdagangan dan Pasar sebesar Rp17.852.000,00 terdiri dari : (dalam rupiah) Realisasi

Jenis Pendapatan Pendapatan Ongkos Cetak

n)

4.233.000,00

Pendapatan Listrik

13.619.000,00

Jumlah

17.852.000,00

Lain-Lainnya Pendapatan JKN (dalam rupiah)

No 1

SKPD Dinas Kesehatan

Jumlah Lain-Lainnya Pendapatan JKN

o)

Anggaran

Realisasi

25.042.960.000,00 25.042.960.000,00

25.725.464.000,00 25.725.464.000,00


%

682.504.000,00

102,73

682.504.000,00

102,73

Lain-Lainnya Pendapatan BLUD (dalam rupiah)

No 1

SKPD RSU

Jumlah Lain-Lainnya Pendapatan BLUD

p)

Anggaran

Realisasi


%

38.665.000.000,00

45.687.870.727,00

7.022.870.727,00

118,16

38.665.000.000,00

45.687.870.727,00

7.022.870.727,00

118,16

Lain-Lainnya Pendapatan (dalam rupiah)

No 1 2

SKPD

Anggaran 350.000.000,00

DPPKAD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jumlah Lain-Lainnya Pendapatan

Realisasi 1.458.610.994,00


%

1.108.610.994,00

416,75

86.000.000,00

111.466.850,00

25.466.850,00

129,61

436.000.000,00

1.570.077.844,00

1.134.077.844,00

360,11

Lain-lainnya Pendapatan sebesar Rp1.570.077.844,00 berasal dari SKPD DPPKAD dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. b. PENDAPATAN TRANSFER Anggaran Rp1.390.003.754.313,00

Tahun 2014 Realisasi Rp1.371.853.521.157,00

Tahun 2013 Rp1.229.608.160.155,00

Merupakan realisasi Pendapatan Transfer periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014 dengan rincian:

85

(dalam rupiah) No

Uraian

1

Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

2

Transfer Pemerintah Pusat lainnya

3

Transfer pemerintah provinsi Jumlah

2014 Anggaran

2013 Realisasi

%

Realisasi

1.065.590.847.313,00

1.047.440.614.157,00

98,30

986.615.535.111,00

226.290.121.000,00

226.290.121.000,00

100,00

168.558.883.000,00

98.122.786.000,00

98.122.786.000,00

100,00

74.433.742.044,00

1.390.003.754.313

1.371.853.521.157

98,69

1.229.608.160.155,00

1) Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Tahun 2014 Anggaran Realisasi Rp1.065.590.847.313,00 Rp1.047.440.614.157,00

Tahun 2013 Rp986.615.535.111,00

Transfer dari Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan yang terdiri dari: (dalam rupiah) 2014 No

Uraian

1

2

1

Anggaran

Realisasi

%

Realisasi

3

4

5

6

Bagi Hasil Pajak

34.060.581.149,00

32.366.080.083,00

95,03

43.139.931.309,00

PBB

10.069.524.304,00

11.902.145.860,00

118,20

18.952.355.651,00

BPHTB

2

2013

0,00

0,00

0,00

0,00

PPH

13.908.088.869,00

9.660.315.635,00

69,46

10.895.622.821,00

Bagi Hasil dari Cukai Tembakau

10.082.967.976,00

10.803.618.588,00

107,15

13.291.952.837,00

1.424.349.164,00

1.213.989.074,00

85,23

851.011.802,00

601.117.740,00

431.676.284,00

71,81

320.455.921,00

402.414.486,00

383.182.410,00

95,22

347.408.873,00

247.215.000,00

328.949.597,00

133,06

146.667.415,00

36.064.000,00

56.578.713,00

156,88

31.170.208,00

0,00

13.602.070,00

137.537.938,00

0,00

0,00

Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA Bagi Hasil dari Provisi SDH Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber daya Lainnya

5.309.385,00 0,00

3

DAU

965.124.427.000,00

965.124.427.000,00

100,00

899.528.369.000

4

DAK

64.981.490.000,00

48.736.118.000,00

75,00

43.096.223.000,00

1.065.590.847.313,00

1.047.440.614.157,00

98,30

986.615.535.111,00

Jumlah 1 s.d. 4

2) Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Tahun 2014 Anggaran Realisasi Rp226.290.121.000,00 Rp226.290.121.000,00

Tahun 2013 Rp168.558.883.000,00

Transfer dari Pemerintah Pusat Lainnya terdiri dari: (dalam rupiah)

No

Anggaran 1

2013

2014

Uraian Dana Penyesuaian Jumlah

Realisasi

%

Realisasi

226.290.121.000,00

226.290.121.000,00

100,00

168.558.883.000,00

226.290.121.000,00

226.290.121.000,00

100,00

168.558.883.000,00

86

Dana Penyesuaian merupakan transfer dana dari pemerintah pusat yang diperuntukkan sebagai Dana Penyesuaian Tambahan Guru Sertifikasi dan Non Sertifikasi. 3) Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2014 Anggaran Rp98.122.786.000,00

Tahun 2013

Realisasi Rp98.122.786.000,00

Rp74.433.742.044,00

Transfer dari Pemerintah Provinsi terdiri dari: (dalam rupiah) No

2013

2014

Uraian

%

Realisasi

1

Pajak Kendaraan Bermotor

21.980.776.059,00

Anggaran

19.807.150.900,00

Realisasi

90,11

18.181.729.456,00

2

BBNKB

30.056.218.123,00

25.898.764.229,00

86,17

26.600.876.495,00

3

Pajak Bahan Bakar

35.064.139.284,00

36.562.374.771,00

104,27

29.633.353.021,00

22.244.772,00

13.508.049,00

60,72

17.783.072,00

10.999.407.762,00

15.840.988.051,00

144,02

-

98.122.786.000,00

98.122.786.000,00

100,00

74.433.742.044,00

Kendaraan Bermotor 4

Pajak Pengambilan dan pemanfaatan air permukaan

5

Bagi Hasil Dari Pajak Rokok Jumlah

c. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Tahun 2014 Anggaran Rp41.203.071.000,00

Tahun 2013

Realisasi Rp41.372.286.607,00

Rp25.381.448.274,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp41.372.286.607,00 terdiri dari: (dalam rupiah) No

Anggaran 1

Pendapatan Hibah Bantuan Keu dr Prov/Pemda

2

2013

2014

Uraian

Realisasi

%

1.965.400.000,00

646.646.970,00

32,90

858.660.907,00

Realisasi

39.237.671.000,00

40.725.639.637,00

103,79

24.522.787.367,00

41.203.071.000,00

41.372.286.607,00

100,41

25.381.448.274,00

lainnya Jumlah

Rincian Bantuan Keuangan dari Provinsi/ Pemda lainnya tahun 2014 adalah sebagai berikut: (dalam rupiah) No. 1

Uraian

Anggaran

Realisasi

%

Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Umum Dari 107.654.000,00

85.622.637,00

79,54

Retribusi SP 3 Kayu

19.042.000,00

19.042.000,00

100,00

3

FEDEP

95.000.000,00

95.000.000,00

100,00

4

TMMD

320.000.000,00

320.000.000,00

100,00

5

Profil Daerah

50.000.000,00

50.000.000,00

100,00

6

AGROPOLITAN

100.000.000,00

100.000.000,00

100,00

7

Primatani Berbasis Pekarangan

100.000.000,00

100.000.000,00

100,00

8

Pendidikan Untuk Semua (PUS)

50.000.000,00

50.000.000,00

100,00

9

Bantuan Sarana dan Prasarana

25.130.000.000,00

26.640.000.000,00

106,01

2

Retribusi Daerah Tera Dan Tera Ulang Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Umum Dari

87

No.

Uraian

10

Anggaran

Realisasi

%

Bantuan Pendidikan

13.265.975.000,00

13.265.975.000,00

Jumlah

39.237.671.000,00

40.725.639.637,00

100,00

2. BELANJA Anggaran Belanja dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang ditetapkan sebesar Rp2.002.563.832.687,00 dengan realisasi sebesar Rp1.655.060.222.422,00. Realisasi belanja tersebut di dalamnya termasuk realisasi belanja yang dikeluarkan dari rekening BLUD dan Dana JKN pada Dinas Kesehatan. Realisasi belanja yang dikeluarkan dari rekening BLUD sebesar Rp36.952.783.405,00 dan realisasi belanja BLUD yang dicairkan dari kasda Rp25.376.988.809,00. Sehingga realisasi belanja keseluruhan BLUD sebesar Rp62.329.772.214,00. Adapun rincian untuk realisasi belanja BLUD sebagai berikut:  Realisasi belanja BLUD dari rekening BLUD sebesar Rp36.952.783.405,00 (dalam rupiah) Uraian

Anggaran

Realisasi

38.665.000.000,00

36.952.783.405,00

Belanja Pegawai

2.052.037.000,00

1.630.411.000,00

Belanja Barang

34.910.605.000,00

33.763.780.605,00

Belanja Modal

1.702.358.000,00

1.558.591.800,00

Belanja Daerah

 Realisasi belanja BLUD yang dicairkan dari kasda sebesar Rp25.376.988.809,00 (dalam rupiah) Uraian Belanja Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

Anggaran

Realisasi

27.219.515.400,00

25.376.988.809,00

19.963.269.000,00

18.313.637.684,00

70.084.000,00

59.734.525,00

7.186.162.400,00

7.003.616.600,00

 Realisasi belanja yang dicairkan dari rekening JKN pada UPTD Puskesmas di Dinas Kesehatan yaitu sebesar Rp16.149.202.943,00 (dalam rupiah) Uraian

Anggaran

Realisasi

25.042.960.000,00

16.149.202.943,00

Belanja Pegawai

15.479.626.000,00

14.296.311.933,00

Belanja Barang

8.872.131.000,00

1.723.546.630,00

691.203.000,00

129.344.380,00

Belanja Daerah

Belanja Modal

a. Belanja Operasi (dalam rupiah)

Tahun 2014 Anggaran Realisasi 1.496.504.324.283,00 1.335.134.537.057,00

Tahun 2013 Realisasi 1.148.886.604.684,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Operasi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014 dengan rincian: (dalam rupiah) 2014 No

Anggaran 1

2013

Jenis Belanja Belanja Pegawai

1.008.582.512.098,00

Realisasi 936.122.276.415,00

% 92,82

Realisasi 827.006.325.175,00

88

2014 No

2013

Jenis Belanja Anggaran

Realisasi

%

Realisasi

250.047.569.378,00

211.643.391.964,00

84,64

166.905.090.028,00

2

Belanja Barang

3

Belanja Bunga

-

-

-

-

4

Belanja Subsidi

-

-

-

-

5

Belanja Hibah

134.006.983.807,00

85.696.643.958,00

63,95

69.164.085.536,00

6

Belanja Bantuan Sosial

13.457.970.000,00

12.284.003.660,00

91,28

6.400.095.000,00

7

Belanja Bantuan Keuangan

89.094.795.000,00

88.073.727.060,00

98,85

78.096.808.738,00

8

Belanja Bagi Hasil Propinsi

1.314.494.000,00

1.314.494.000,00

100,00

1.314.200.207,00

1.496.504.324.283,00

1.335.134.537.057,00

89,22

1.148.886.604.684,00

Jumlah

1) Belanja Pegawai (dalam rupiah)

Tahun 2014 Anggaran 1.008.582.512.098,00

Realisasi 936.122.276.415,00

Tahun 2013 Realisasi 827.006.325.175,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung dan Langsung periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014 dengan rincian sebagai berikut : Belanja Pegawai Tidak Langsung Rp889.340.550.538,00 Belanja Pegawai tidak langsung merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji, tunjangan, penghasilan lainnya yang diberikan kepada PNS dan uang representasi, tunjangan DPRD serta gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dianggarkan sebesar Realisasi sebesar Kurang dari anggaran sebesar

: : :

Rp955.693.909.252,00 Rp889.340.550.538,00 Rp 66.353.358.714,00

Rincian Belanja Pegawai Tidak Langsung sebesar Rp889.340.550.538,00 terdiri dari: (dalam rupiah) Belanja Tidak Langsung 2014 No.

SKPD Anggaran

1

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA & OLAHRAGA

2 3

Realisasi

691.636.055.000,00

649.587.578.134,00

DINAS KESEHATAN

59.964.707.000,00

58.904.143.821,00

RSU MUNTILAN

19.963.269.000,00

18.313.637.684,00

4

DPU & ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

17.540.386.000,00

17.265.841.052,00

5

BAPPEDA

2.728.515.000,00

2.490.041.100,00

6

DINAS PERHUBUNGAN

4.199.290.000,00

3.966.809.886,00

7

BADAN LINGKUNGAN HIDUP (BLH)

2.450.411.000,00

2.061.935.847,00

8

DINAS KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL

3.123.899.000,00

2.215.375.786,00

9

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

2.111.029.000,00

2.066.663.340,00

10

DINAS TENAGA KERJA SOSIAL DAN TRANS

7.491.271.000,00

6.568.610.470,00

11

DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM

2.872.631.000,00

2.734.399.014,00

12

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1.746.226.000,00

1.566.419.108,00

13

DPRD

10.932.273.000,00

10.579.389.537,00

14

KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

767.123.000,00

753.929.483,00

89

Belanja Tidak Langsung 2014 No.

SKPD Anggaran

15

SEKRETARIAT DAERAH

16

SEKRETARIAT DPRD

17

DINAS PEND PENG KEUANGAN & ASET DAERAH

18

Realisasi

22.216.530.932,00

17.000.212.425,00

2.486.575.000,00

2.178.940.496,00

11.893.359.000,00

10.579.493.418,00

INSPEKTORAT

2.887.690.000,00

2.794.225.129,00

19

BPMPPT

2.069.469.000,00

1.987.355.399,00

20

KECAMATAN SALAMAN

1.129.780.000,00

1.098.110.854,00

21

KECAMATAN BOROBUDUR

1.306.459.000,00

1.263.922.767,00

22

KECAMATAN NGLUWAR

1.242.226.000,00

1.054.862.849,00

23

KECAMATAN SALAM

1.350.547.000,00

1.169.514.378,00

24

KECAMATAN SRUMBUNG

1.139.380.000,00

1.074.309.611,00

25

KECAMATAN DUKUN

1.299.401.000,00

1.244.171.590,00

26

KECAMATAN SAWANGAN

1.159.798.000,00

975.279.549,00

27

KECAMATAN MUNTILAN

1.142.400.000,00

1.108.215.366,00

28

KECAMATAN MUNGKID

925.457.000,00

884.669.438,00

29

KECAMATAN MERTOYUDAN

1.720.335.000,00

1.335.069.586,00

30

KECAMATAN TEMPURAN

1.333.716.000,00

1.160.818.392,00

31

KECAMATAN KAJORAN

1.364.855.000,00

1.252.886.849,00

32

KECAMATAN KALI ANGKRIK

1.125.541.000,00

1.011.722.949,00

33

KECAMATAN BANDONGAN

1.276.661.000,00

1.133.403.549,00

34

KECAMATAN CANDIMULYO

1.123.731.000,00

958.283.126,00

35

KECAMATAN PAKIS

1.063.491.000,00

1.006.936.755,00

36

KECAMATAN NGABLAK

1.082.753.000,00

956.183.528,00

37

KECAMATAN GRABAG

1.290.057.000,00

1.053.910.188,00

38

KECAMATAN TEGALREJO

1.502.844.000,00

1.228.630.608,00

39

KECAMATAN SECANG

1.339.370.000,00

1.278.285.935,00

40

KECAMATAN WINDUSARI

996.307.000,00

951.473.382,00

41

KELURAHAN MUNTILAN

649.643.000,00

621.363.151,00

42

KELURAHAN MENDUT

609.304.000,00

511.421.328,00

43

KELURAHAN SAWITAN

576.338.000,00

502.926.037,00

44

KELURAHAN SUMBERREJO

727.216.300,00

634.713.327,00

45

KELURAHAN SECANG

614.745.000,00

595.830.546,00

46

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

6.474.334.235,00

2.417.997.439,00

47

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

3.136.832.000,00

2.872.838.200,00

48

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & KB

10.741.870.524,00

10.071.388.386,00

49

DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA

2.373.678.350,00

2.286.391.581,00

50

KANTOR PERPUSTAKAAN & ARSIP

1.418.509.000,00

1.367.006.374,00

51

DINAS PERTANIAN,PANGAN& KEHUTANAN

6.179.456.000,00

5.196.509.298,00

52

DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

5.396.947.911,00

5.240.590.201,00

53

BADAN PELAK. PENYUL. & KETAHANAN PANGAN

11.309.352.000,00

11.026.485.603,00

54

DINAS PARIWISATA & KEBUDAYAAN

3.740.346.000,00

3.384.991.458,00

55

DINAS PERDAGANGAN DAN PASAR

6.749.519.000,00

5.794.435.231,00

955.693.909.252,00

889.340.550.538,00

Jumlah

90

Belanja Pegawai Langsung Rp46.781.725.877,00 Belanja Pegawai Langsung digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Magelang. Dianggarkan sebesar Realisasi sebesar Kurang dari anggaran sebesar

: : :

Rp52.888.602.846,00 Rp46.781.725.877,00 Rp 6.106.876.969,00

Belanja pegawai langsung tersebut, di dalamnya terdapat belanja pegawai langsung yang dikeluarkan dari rekening BLUD RSU Muntilan dan dari kasda. Belanja pegawai langsung yang dikeluarkan dari rekening BLUD RSU Muntilan sebesar: Dianggarkan sebesar Realisasi sebesar Kurang dari anggaran sebesar

: : :

Rp2.052.037.000,00 Rp1.630.411.000,00 Rp 421.626.000,00

Belanja pegawai langsung yang dikeluarkan dari rekening JKN sebesar: Dianggarkan sebesar Realisasi sebesar Kurang dari anggaran sebesar

: : :

Rp15.479.626.000,00 Rp14.296.311.933,00 Rp1.183.314.067,00

Belanja Pegawai langsung yang dikeluarkan dari rekening kasda sebesar Rp30.855.002.944,00 dengan rincian sebagai berikut : (dalam rupiah) Belanja Pegawai 2014 No.

SKPD Anggaran

1


2

DINAS KESEHATAN

3

Realisasi

3.806.505.200,00

2.771.756.340,00

26.837.179.546,00

10.562.443.729,00

RSU MUNTILAN

2.052.037.000,00

0,00

4


1.304.364.000,00

1.230.644.325,00

5

BAPPEDA

1.322.671.000,00

1.231.345.250,00

6

DINAS PERHUBUNGAN

310.353.500,00

273.144.000,00

7


372.938.500,00

364.864.000,00

8


719.036.600,00

664.879.100,00

9


328.926.000,00

315.139.000,00

10


361.678.000,00

348.352.500,00

11


173.934.000,00

168.051.500,00

12


249.211.000,00

234.474.000,00

13

SEKRETARIAT DAERAH

3.221.446.000,00

2.869.545.000,00

14

SEKRETARIAT DPRD

189.046.000,00

117.414.000,00

15

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH

2.884.963.500,00

2.440.648.000,00

16

INSPEKTORAT

1.087.435.800,00

1.062.644.000,00

17

BPMPPT

304.427.500,00

280.584.100,00

18

KECAMATAN SALAMAN

48.895.000,00

46.907.000,00

19

KECAMATAN BOROBUDUR

44.485.000,00

43.015.000,00

20

KECAMATAN NGLUWAR

48.237.000,00

44.687.000,00

21

KECAMATAN SALAM

26.575.000,00

21.275.000,00

22

KECAMATAN SRUMBUNG

47.320.000,00

45.021.000,00

91

Belanja Pegawai 2014 No.

SKPD Anggaran

Realisasi

23

KECAMATAN DUKUN

34.430.000,00

33.380.000,00

24

KECAMATAN SAWANGAN

37.700.000,00

36.122.000,00

25

KECAMATAN MUNTILAN

70.056.000,00

69.441.000,00

26

KECAMATAN MUNGKID

30.750.000,00

30.145.000,00

27


30.330.000,00

30.135.000,00

28

KECAMATAN TEMPURAN

37.023.000,00

34.878.000,00

29

KECAMATAN KAJORAN

34.205.000,00

34.205.000,00

30


49.928.000,00

48.462.000,00

31

KECAMATAN BANDONGAN

57.518.000,00

57.385.500,00

32


42.499.000,00

40.667.000,00

33

KECAMATAN PAKIS

38.349.000,00

38.349.000,00

34

KECAMATAN NGABLAK

50.222.000,00

49.322.000,00

35

KECAMATAN GRABAG

72.544.000,00

71.784.000,00

36

KECAMATAN TEGALREJO

45.595.000,00

43.605.000,00

37

KECAMATAN SECANG

32.430.000,00

32.230.000,00

38

KECAMATAN WINDUSARI

56.123.500,00

48.293.500,00

39

KELURAHAN MUNTILAN

20.827.000,00

20.362.000,00

40

KELURAHAN MENDUT

25.210.000,00

24.460.000,00

41

KELURAHAN SAWITAN

24.961.000,00

24.618.000,00

42


14.700.000,00

14.700.000,00

43

KELURAHAN SECANG

12.388.000,00

12.388.000,00

44


1.681.538.000,00

1.449.686.000,00

45


1.886.607.000,00

837.322.000,00

46


771.214.500,00

753.203.000,00

47


320.323.200,00

303.925.100,00

48


124.130.000,00

122.961.000,00

49

DINAS PERTANIAN & KEHUTANAN

354.812.000,00

319.573.000,00

50


355.445.000,00

351.625.500,00

51


297.173.500,00

293.866.000,00

52


303.478.000,00

286.612.500,00

53


234.428.000,00

204.463.000,00

52.888.602.846,00

30.855.002.944,00

Jumlah

2) Belanja Barang dan Jasa (dalam rupiah)

Tahun 2014 Anggaran Realisasi 250.047.569.378,00 211.643.391.964,00

Tahun 2013 Realisasi 166.905.090.028,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2014 sebesar Rp211.643.391.964,00 dari anggaran sebesar Rp250.047.569.378,00 merupakan Belanja Barang dan Jasa yang dikeluarkan dari kasda dan dari rekening BLUD RSU Muntilan serta rekening JKN. Realisasi tersebut digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Magelang selain yang diserahkan pada masyarakat. Belanja Barang dan Jasa tersebut mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor,

92

perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa gedung, makan dan minum, serta perjalanan dinas. Sedangkan sebesar Rp42.246.025.923,00 merupakan realisasi Belanja barang yang akan diserahkan masyarakat dan dikonversi menjadi belanja hibah. Rincian belanja barang dan jasa selama Tahun 2014 adalah sebagai berikut: (dalam rupiah) Uraian Belanja barang dan Jasa dari Kasda Belanja barang dan jasa BLUD Belanja barang dan jasa JKN Jumlah belanja barjas non hibah

Tahun 2014 Anggaran

Realisasi

250.047.569.378,00

176.156.064.729,00

34.910.605.000,00

33.763.780.605,00

8.872.131.000,00

1.723.546.630,00

250.047.569.378,00

211.643.391.964,00

Rincian Belanja barang dan jasa dari Kasda sebesar Rp176.156.064.729,00 adalah sebagai berikut : (dalam rupiah) Belanja Barang Jasa Non Hibah 2014 No.

SKPD Anggaran

Realisasi

1


44.391.591.640,00

34.636.932.571,00

2

DINAS KESEHATAN

31.083.065.097,00

19.167.501.247,00

3

RSU MUNTILAN

34.980.689.000,00

59.734.525,00

4


45.322.148.000,00

42.751.012.441,00

5

BAPPEDA

4.199.114.000,00

3.134.993.808,00

6

DINAS PERHUBUNGAN

2.209.806.780,00

1.918.428.072,00

7


2.235.073.050,00

2.124.672.219,00

8


2.005.049.300,00

1.748.894.046,00

9


2.684.039.000,00

2.036.690.335,00

10


3.210.927.500,00

2.854.050.174,00

11


2.571.138.000,00

2.470.487.250,00

12


755.293.400,00

684.954.298,00

13

SEKRETARIAT DAERAH

12.075.765.100,00

9.992.650.577,00

14

SEKRETARIAT DPRD

15.953.841.500,00

12.136.161.063,00

15

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH

8.907.124.500,00

6.946.990.057,00

16

INSPEKTORAT

948.762.200,00

864.827.405,00

17

BPMPPT

951.207.900,00

873.816.542,00

18

KECAMATAN SALAMAN

291.985.000,00

262.218.888,00

19

KECAMATAN BOROBUDUR

325.241.400,00

315.194.432,00

20

KECAMATAN NGLUWAR

237.417.400,00

217.573.958,00

21

KECAMATAN SALAM

237.417.756,00

180.353.431,00

22

KECAMATAN SRUMBUNG

281.660.000,00

221.243.701,00

23

KECAMATAN DUKUN

293.479.000,00

223.402.723,00

24

KECAMATAN SAWANGAN

255.988.000,00

243.724.826,00

25

KECAMATAN MUNTILAN

306.177.000,00

283.177.900,00

26

KECAMATAN MUNGKID

298.694.400,00

267.562.500,00

27


278.475.000,00

257.849.900,00

28

KECAMATAN TEMPURAN

254.937.400,00

227.411.769,00

29

KECAMATAN KAJORAN

293.396.000,00

283.514.968,00

30


295.984.225,00

257.776.300,00

31

KECAMATAN BANDONGAN

255.353.000,00

235.058.892,00

32


303.303.000,00

242.990.460,00

93

Belanja Barang Jasa Non Hibah 2014 No.

SKPD Anggaran

Realisasi

33

KECAMATAN PAKIS

289.267.000,00

283.696.624,00

34

KECAMATAN NGABLAK

301.413.120,00

295.377.234,00

35

KECAMATAN GRABAG

368.309.000,00

355.190.580,00

36

KECAMATAN TEGALREJO

317.343.000,00

287.164.250,00

37

KECAMATAN SECANG

294.151.000,00

274.009.050,00

38

KECAMATAN WINDUSARI

272.434.500,00

249.939.621,00

39

KELURAHAN MUNTILAN

159.074.000,00

147.583.450,00

40

KELURAHAN MENDUT

96.822.000,00

93.258.000,00

41

KELURAHAN SAWITAN

122.639.800,00

115.106.683,00

42


111.994.400,00

103.945.762,00

43

KELURAHAN SECANG

116.510.000,00

111.457.195,00

44


4.429.582.850,00

4.092.439.854,00

45


1.969.934.800,00

993.974.564,00

46


5.088.385.400,00

4.716.104.659,00

47


1.732.016.350,00

1.651.103.895,00

48


580.236.375,00

550.008.749,00

49


2.851.857.000,00

2.436.407.893,00

50


1.712.809.800,00

1.602.811.029,00

51


3.636.309.225,00

3.463.996.121,00

52


3.865.645.210,00

3.501.972.417,00

53


3.036.690.000,00

2.708.665.821,00

250.047.569.378,00

176.156.064.729,00

Jumlah

Belanja Barang dan Jasa Muntilan adalah:

yang dikeluarkan dari rekening BLUD RSU

Dianggarkan sebesar Realisasi sebesar Kurang dari anggaran sebesar

: : :

Rp34.910.605.000,00 Rp33.763.780.605,00 Rp 1.146.824.395,00

Belanja Barang dan Jasa yang dikeluarkan dari rekening JKN adalah: Dianggarkan sebesar : Rp8.872.131.000,00 Realisasi sebesar : Rp1.723.546.630,00 Kurang dari anggaran sebesar : Rp7.148.584.370,00 3) Belanja Bunga (dalam rupiah)

Tahun 2014 Anggaran 0.00

Realisasi 0.00

Tahun 2013 Realisasi 0.00

4) Belanja Subsidi (dalam rupiah)

Tahun 2014 Anggaran 0.00

Realisasi 0.00

Tahun 2013 Realisasi 0.00

94

5) Belanja Hibah (dalam rupiah)

Tahun 2014 Anggaran Realisasi 134.006.983.807,00 85.696.643.958,00

Tahun 2013 Realisasi 48.310.339.849,00

Realisasi Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya. Realisasi Belanja Hibah Tahun 2014 sebesar Rp85.696.643.958,00 berada di PPKD dan di SKPD yang secara terinci digambarkan dalam tabel sebagai berikut: (dalam rupiah) 2014 No I

Uraian

Anggaran

Realisasi

Sisa Anggaran

PPKD Hibah Kpd Badan/Lembaga/Organisasi

44.720.998.500,00

43.450.618.035,00

1.270.380.465,00

1

TMMD

490.000.000,00

490.000.000,00

0,00

2

PAMSIMAS

3.000.000.000,00

3.000.000.000,00

0,00

3

Hibah Bid. Pendidikan (Bangub)

5.825.070.000,00

5.782.710.000,00

42.360.000,00

4

Hibah BOSDA

5

Hibah Hasil Verifikasi SKPD

II

SKPD Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/Pihak ketiga

1 2 3 4 5 6 7 8


DPU & ENERGI SUMBER DAYA MINERAL BADAN LINGKUNGAN HIDUP (BLH)

2.595.000,00 1.225.425.465,00

89.285.985.307,00

42.246.025.923,00

47.039.959.384,00

46.379.854.857,00

4.071.006.943,00

42.308.847.914,00

457.569.500,00

440.282.180,00

17.287.320,00

18.870.370.000,00

15.457.573.150,00

3.412.796.850,00

1.535.025.750,00

1.513.113.000,00

21.912.750,00

85.000.000,00

83.932.200,00

1.067.800,00

1.670.957.500,00

1.605.687.210,00

65.270.290,00

549.096.000,00

526.011.400,00

23.084.600,00

271.760.000,00

270.760.250,00

999.750,00

30.908.200,00

30.139.775,00

768.425,00

14.420.399.000,00

13.513.371.205,00

907.027.795,00

4.016.153.600,00

3.821.352.910,00

194.800.690,00

998.890.900,00

912.795.700,00

86.095.200,00

134.006.983.807,00

85.696.643.958,00

48.310.339.849,00

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DINAS TENAGA KERJA SOSIAL DAN TRANS DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & KB KANTOR PERPUSTAKAAN & ARSIP

10


12

3.003.405.000,00 31.174.503.035,00

DINAS KESEHATAN

9

11

3.006.000.000,00 32.399.928.500,00

DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN BADAN PELAK. PENYUL. & KETAHANAN PANGAN Jumlah

6) Belanja Bantuan Sosial (dalam rupiah)

Tahun 2014 Anggaran 13.457.970.000,00

Realisasi 12.284.003.660,00

Tahun 2013 Realisasi Rp6.400.095.000,00

95

Realisasi Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2014 sebagai berikut: (dalam rupiah) 2014 No

1.

Uraian

Bantuan Sosial kepada kelompok masyarakat

Anggaran

Realisasi

Sisa Anggaran

13.457.970.000,00

12.284.003.660,00

1.173.966.340,00

4.532.225.000,00

4.417.225.000,00

115.000.000,00

115.000.000,00

115.000.000,00

0,00

a.

PNPM Mandiri Pedesaan

b

P2KP

c.

Bansos Tak Terencana

1.415.000.000,00

536.214.000,00

878.786.000,00

d.

Perumahan

4.385.500.000,00

4.235.500.000,00

150.000.000,00

e.

Lansia Terlantar

924.800.000,00

924.800.000,00

0,00

f.

Peralatan OPRB

484.050.000,00

481.229.660,00

2.820.340,00

g.

Beasiswa Miskin

1.147.395.000,00

1.120.035.000,00

27.360.000,00

h.

Beasiswa Miskin (Bangub)

454.000.000,00

454.000.000,00

0,00

7) Bantuan Keuangan (dalam rupiah)

Tahun 2014 Anggaran 89.094.795.000,00

Realisasi 88.073.727.060,00

Tahun 2013 Realisasi 78.096.808.738,00

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk pemberian bantuan kepada pemerintah desa dan Partai Politik dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. 8) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Propinsi /Kab/Kota (dalam rupiah)

Tahun 2014 Anggaran 1.314.494.000,00

Realisasi 1.314.494.000,00

Tahun 2013 Realisasi 1.314.200.207,00

Realisasi Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Propinsi/Kab/Kota digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan. Realisasi Belanja Bagi Hasil ini merupakan Bagi Hasil Penerimaan bersih Retribusi Daerah yang berasal dari Ketep Pass. b. Belanja Modal (dalam rupiah)

Tahun 2014 Anggaran 435.684.335.737,00

Realisasi 319.022.187.365,00

Tahun 2013 Realisasi 108.603.624.493,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Modal periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014 dengan rincian sebagai berikut:

96

(dalam rupiah) No

2014

Jenis Belanja

Anggaran

2013

Realisasi

%

Realisasi

1

Tanah

37.467.308.000,00

11.223.377.598,00

29,96

485.258.800,00

2

Peralatan dan Mesin

75.132.432.803,00

40.784.802.469,00

54,28

17.002.924.103,00

3

Gedung dan Bangunan

188.053.189.820,00

148.681.071.796,00

79,06

52.618.434.323,00

4

Jalan, Irigasi dan Jaringan

124.998.090.614,00

118.122.403.902,00

94,50

38.163.354.967,00

5

Aset Tetap Lainnya

9.935.009.500,00

112.459.100,00

1,13

275.737.300,00

6

Aset Lainnya

98.305.000,00

98.072.500,00

99,76

57.915.000,00

435.684.335.737,00

319.022.187.365,00

73,22

108.603.624.493,00

Jumlah

Rincian belanja modal yang dikeluarkan dari rekening BLUD RSU Muntilan sebagai berikut: (dalam rupiah) No

2014


% Realisasi

1

Tanah

2

Peralatan dan Mesin

898.366.000,00

868.462.800,00

96,67

3

Gedung dan Bangunan

803.992.000,00

690.129.000,00

85,84

1.702.358.000,00

1.558.591.800,00

Jumlah

91,55

Rincian belanja modal yang dikeluarkan dari rekening JKN sebagai berikut: (dalam rupiah) No

2014


1

Tanah

2

Peralatan dan Mesin

3

Gedung dan Bangunan Jumlah

% Realisasi

691.203.000,00

129.344.380,00

18,71

691.203.000,00

129.344.380,00

18,71

Rincian Belanja modal dengan jenis belanja tanah untuk tiap SKPD yang dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai berikut: (dalam rupiah) No.

SKPD

Tanah Anggaran 2.000.000.000,00

Realisasi 88.946.500,00

875.000.000,00

36.816.550,00

1.492.500.000,00

62.268.000,00

1


2

DINAS KESEHATAN

3


4

BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH

3.851.525.000,00

66.976.510,00

5


27.208.283.000,00

9.578.505.470,00

6

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

1.000.000.000,00

853.414.868,00


1.040.000.000,00

536.449.700,00

37.467.308.000,00

11.223.377.598,00

7

Jumlah

Rincian Belanja modal dengan jenis belanja Peralatan dan Mesin untuk tiap SKPD yang dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai berikut: (dalam rupiah) No.

SKPD

Peralatan & Mesin Anggaran

1


2

DINAS KESEHATAN

Realisasi

32.228.757.800,00

3.285.465.289,00

5.529.999.383,00

2.889.401.658,00

97

No.

SKPD


Realisasi

3

RSU MUNTILAN

6.289.992.400,00

6.134.976.800,00

4

DPU &ESDM

1.971.148.000,00

1.881.684.700,00

5

BAPPEDA

83.600.000,00

76.948.000,00

6

DINAS PERHUBUNGAN

277.378.000,00

272.561.300,00

7


129.249.880,00

123.973.825,00

8


916.000.000,00

782.427.890,00

9


1.427.435.000,00

1.084.751.690,00

10


564.120.000,00

540.484.580,00

11


94.322.000,00

93.670.000,00

12


13

SEKRETARIAT DAERAH

14

SEKRETARIAT DPRD

15


16

INSPEKTORAT

17


18

KECAMATAN SALAMAN

19

KECAMATAN BOROBUDUR

20

KECAMATAN NGLUWAR

21

KECAMATAN SALAM

22

45.000.000,00

43.401.750,00

2.101.112.000,00

2.088.405.125,00

378.527.750,00

345.129.200,00

14.503.954.000,00

13.650.954.155,00

68.000.000,00

66.681.000,00

59.181.000,00

55.805.910,00

135.659.000,00

130.647.000,00

20.000.000,00

18.817.000,00

25.636.000,00

22.811.000,00

144.571.000,00

117.392.625,00

KECAMATAN SRUMBUNG

66.472.000,00

65.485.000,00

23

KECAMATAN DUKUN

59.825.000,00

52.362.600,00

24

KECAMATAN SAWANGAN

69.800.500,00

66.044.000,00

25

KECAMATAN MUNTILAN

76.451.000,00

74.293.500,00

26

KECAMATAN MUNGKID

89.521.000,00

88.048.800,00

27


102.021.000,00

88.159.000,00

28

KECAMATAN TEMPURAN

103.107.000,00

99.218.000,00

29

KECAMATAN KAJORAN

99.021.000,00

97.238.500,00

30


102.021.000,00

94.104.723,00

31

KECAMATAN BANDONGAN

63.021.000,00

60.308.600,00

32


67.021.000,00

66.501.000,00

33

KECAMATAN PAKIS

87.021.000,00

85.634.000,00

34

KECAMATAN NGABLAK

69.021.000,00

67.291.500,00

35

KECAMATAN GRABAG

95.771.000,00

90.983.670,00

36

KECAMATAN TEGALREJO

89.316.000,00

84.624.240,00

37

KECAMATAN SECANG

85.493.000,00

81.185.400,00

38

KECAMATAN WINDUSARI

87.021.000,00

82.924.000,00

39

KELURAHAN MUNTILAN

8.300.000,00

7.750.000,00

40

KELURAHAN MENDUT

11.002.000,00

10.310.000,00

41

KELURAHAN SAWITAN

11.000.000,00

10.445.000,00

42


43

KELURAHAN SECANG

44 45 46


47


48


49 50

9.862.000,00

9.214.364,00

39.185.000,00

39.045.400,00


103.914.000,00

99.371.500,00


905.422.000,00

868.551.380,00

2.044.926.000,00

2.023.935.250,00

62.720.600,00

57.950.000,00


724.932.000,00

667.456.500,00

295.303.425,00

249.125.500,00

51

DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN BADAN PELAK. PENYUL. & KETAHANAN PANGAN

271.100.000,00

266.465.400,00

52


355.398.065,00

153.508.065,00

98

No. 53

SKPD DINAS PERDAGANGAN DAN PASAR Jumlah


Realisasi

294.231.000,00

273.069.900,00

73.542.863.803,00

39.786.995.289,00

Rincian Belanja modal dengan jenis belanja Gedung dan Bangunan untuk tiap SKPD sebagai berikut: (dalam rupiah) No.

SKPD

Gedung dan Bangunan Anggaran

Realisasi

138.406.465.829,00

102.737.552.775,00

4.909.370.900,00

4.681.621.650,00

896.170.000,00

868.639.800,00

30.178.114.000,00

29.466.116.650,00

881.218.000,00

854.044.230,00

21.500.000,00

21.329.000,00

1


2

DINAS KESEHATAN

3

RSU MUNTILAN

4


5

DINAS PERHUBUNGAN

6


7


456.040.000,00

450.896.950,00

8


634.108.000,00

623.187.900,00

9


500.000.000,00

498.286.600,00

10


25.000.000,00

24.980.000,00

11


200.000.000,00

179.730.900,00

12

KECAMATAN NGLUWAR

72.174.000,00

69.190.500,00

13

KECAMATAN SRUMBUNG

39.000.000,00

38.769.000,00

14

KECAMATAN MUNTILAN

17.950.000,00

17.900.000,00

15

KECAMATAN KAJORAN

93.904.000,00

93.654.500,00

16

KECAMATAN SECANG

46.900.000,00

43.540.000,00

17

KECAMATAN WINDUSARI

54.000.000,00

53.340.000,00

18


1.014.090.000,00

1.001.801.920,00

19


1.040.592.000,00

1.022.229.495,00

20

398.366.500,00

394.967.500,00

21

DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN BADAN PELAK. PENYUL. & KETAHANAN PANGAN

199.140.000,00

197.270.000,00

22


959.659.705,00

615.381.180,00

23

DINAS PERDAGANGAN DAN PASAR Jumlah

6.205.434.886,00

4.036.512.246,00

187.249.197.820,00

147.990.942.796,00

Rincian Belanja modal dengan jenis belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk tiap SKPD yang dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai berikut : (dalam rupiah) No.

SKPD

Jalan, Irigasi dan Jaringan Anggaran

1


2


3

DINAS PERHUBUNGAN

4


5

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

6

DINAS PERDAGANGAN DAN PASAR Jumlah

Realisasi

45.000.000,00

0

124.659.072.500,00

117.836.429.308,00

36.625.000,00

34.260.000,00

3.500.000,00

3.450.000,00

28.500.000,00

27.814.940,00

225.393.114,00

220.449.654,00

124.998.090.614,00

118.122.403.902,00

Rincian Belanja modal dengan jenis belanja Aset Tetap Lainnya untuk tiap SKPD yang dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai berikut:

99

(dalam rupiah) No.

Aset Tetap Lainnya

SKPD

Anggaran 9.863.620.000,00

Realisasi 41.070.000,00

SEKRETARIAT DAERAH

1.114.500,00

1.114.500,00

SEKRETARIAT DPRD

2.000.000,00

2.000.000,00

64.275.000,00

64.275.000,00

1


2 3 4


5

BPPKP Jumlah

4.000.000,00

3.999.600,00

9.935.009.500,00

112.459.100,00

Rincian Belanja modal dengan jenis belanja Aset Lainnya untuk tiap SKPD yang dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai berikut: (dalam rupiah) No.

Aset Lainnya

SKPD 1


2


Anggaran 83.860.000,00

Realisasi 83.707.500,00

14.445.000,00

14.365.000,00

98.305.000,00

98.072.500,00

Jumlah

c. Belanja Tak Terduga (dalam rupiah) Tahun 2014

Tahun 2013

Anggaran

Realisasi

Realisasi

70.375.172.667,00

903.498.000,00

665.122.000,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Tak Terduga periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014. 3. PEMBIAYAAN Struktur APBD tahun anggaran 2014 terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan. Anggaran pembiayaan adalah semua transaksi keuangan daerah yang merupakan hak dan kewajiban daerah yang belum terpenuhi pada tahun sebelumnya, termasuk transaksi untuk menutup atau memanfaatkan selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Sumber penerimaan pembiayaan yang merupakan penerimaan daerah antara lain: Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, transfer dari dana cadangan, penerimaan pinjaman dan obligasi, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali Pembayaran Pajak. Sedangkan pembiayaan yang merupakan pengeluaran daerah antara lain: Pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, transfer ke dana cadangan, penyertaan modal, pemberian Pinjaman Daerah, dan Pembayaran Pengembalian Pajak. Anggaran Penerimaan Pembiayaan tahun anggaran 2014 ditetapkan sebesar Rp429.034.403.298,00 dan anggaran Pengeluaran Pembiayaan tahun anggaran 2014 ditetapkan sebesar Rp55.795.000.000,00. Adapun realisasi pembiayaan tahun anggaran 2014 adalah sebagai berikut: Penerimaan Daerah sebesar Pengeluaran Daerah sebesar Pembiayaan Netto sebesar

Rp429.099.850.248,00 Rp 55.795.000.000,00 Rp373.304.850.248,00

Realisasi Pembiayaan Tahun anggaran 2014 adalah sebagai berikut :

100

(dalam rupiah) No

3 3.1 3.1.1 3.1.2

2014

Uraian

2013 %

Anggaran

Realisasi

373.239.403.298,00

373.304.850.248,00

100,02

247.236.494.132

429.034.403.298,00

429.099.850.248,00

100,02

316.131.494.132,00

417.324.403.298,00

417.324.403.298,00

100,00

Pencairan Dana Cadangan

11.500.000.000,00

11.500.000.000,00

100,00

Pencairan Dana Cadangan

PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)

Realisasi

296.632.711.632 19.140.276.500

11.500.000.000,00

11.500.000.000,00

100,00

Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah

210.000.000,00

275.446.950,00

131,17

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

210.000.000,00

275.446.950,00

131,17

Penerimaan Hasil Penarikan

-

-

-

Penerimaan Hasil Penarikan Aset Management Unit dan Pelimpahan Dana Cadangan Tujuan PemKab Magelang

-

-

-

3.2

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

55.795.000.000,00

55.795.000.000,00

100,00

68.895.000.000,00

3.2.1

Pembentukan Dana Cadangan

46.000.000.000,00

46.000.000.000,00

100,00

60.000.000.000,00

3.2.2

Penyertaan Modal (Investasi) Pemda

9.585.000.000,00

9.585.000.000,00

100,00

8.685.000.000,00

- PD. Bapas 69

5.225.000.000,00

5.225.000.000,00

100,00

5.225.000.000,00

- PDAM

2.100.000.000,00

3.1.5

3.1.7

19.140.276.500 358.506.000,00 358.506.000,00

BUMD

2.600.000.000,00

2.600.000.000,00

100,00

- Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU)

400.000.000,00

400.000.000,00

100,00

- PD. BPR-BKK MUNTILAN

600.000.000,00

600.000.000,00

100,00

- PD.BKK. TEMPURAN

200.000.000,00

200.000.000,00

100,00

560.000.000

560.000.000

100,00

560.000.000,00

210.000.000,00

210.000.000,00

100,00

210.000.000,00

210.000.000,00

210.000.000,00

100,00

210.000.000,00

210.000.000,00

210.000.000,00

100,00

210.000.000,00

- Bank Jawa Tengah 3.2.4

Pemberian Pinjaman Daerah Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Lembaga/Masyarakat - Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Lembaga/Kelompok Masyarakat/Masyarakat

800.000.000,00

Pencairan Dana Cadangan sebesar Rp11.500.000.000,00 merupakan dana cadangan Pemilihan Bupati Magelang sebesar Rp7.500.000.000,00 yang ditransfer ke Kas Daerah dan untuk pembangunan gedung DPRD sebesar Rp4.000.000.000,00 Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebesar Rp275.446.950,00 berasal dari pengembalian investasi non permanen dari lima (5) SKPD, adapun rinciannya sebagai berikut: (dalam rupiah) NO.

SKPD

JUMLAH

1

DISTANBUNHUT

1.500.000,00

2

BPPKP

4.984.000,00

3

DISPETERIKAN

4

DISNAKERSOSTRANS

5

DISPERINKOP

35.621.250,00 210.000.000,00 23,341,700,00 JUMLAH

275.446.950,00

Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp46.000.000.000,00 terdiri atas:

101

(dalam rupiah) No. Bilyet

Nama Dana Cadangan

Nominal (Rp)

136-02-0442796-4

Dana Cadangan Pembangunan Pasar Muntilan

16.000.000.000,00

136-02-0441978-5 136.02.0442797-2

Dana Cadangan Pembangunan Pasar Secang Dana Cadangan Pembangunan RSU Daerah JUMLAH

Posisi Dana

10.000.000.000,00 20.000.000.000,00

Deposito pada Bank Mandiri Deposito pada Bank Mandiri Deposito pada Bank Mandiri

46.000.000.000,00

Secara keseluruhan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2014 adalah sebagai berikut: a. b. c. d.

Realisasi Pendapatan Realisasi Belanja Surplus/Sisa Lebih tahun Berjalan (a-b) Realisasi Pembiayaan 1) Penerimaan 2) Pengeluaran 3) Pembiayaan Netto 1) – 2) e. Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2014 (c + 3))

5.3.

Rp Rp Rp

1.655.674.485.031,00 1.655.060.222.422,00 614.262.609,00

Rp Rp Rp

429.099.850.248,00 55.795.000.000,00 373.304.850.248,00

Rp

373.919.112.857,00

PENJELASAN KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN ARUS KAS Laporan ini menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi baik keuangan maupun non keuangan, pembiayaan dan non anggaran. Informasi ini bertujuan untuk: a. Menilai pengaruh dari masing-masing aktivitas terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah daerah; b. Mengevaluasi hubungan antara masing-masing aktivitas. Komponen laporan arus kas yang disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang terdiri atas: a. Arus kas aktivitas operasi; b. Arus kas aktivitas investasi aset nonkeuangan; c. Arus kas aktivitas pembiayaan; d. Arus kas aktivitas non anggaran. 1. Aktivitas Operasi Aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas bersih dari aktivitas operasi tahun 2014 sebesar Rp299.538.989.730,00 dan tahun 2013 sebesar Rp276.845.714.498,00 dengan penjelasan sebagai berikut: (dalam rupiah) Uraian

Tahun 2014

Tahun 2013

Jumlah (Rp)

Jumlah (Rp)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Arus Kas Masuk Pajak Daerah

79.395.385.267.00

70.672.600.543.00

Retribusi Daerah

34.075.776.969.00

28.689.459.898.00

102

Uraian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg

Tahun 2014

Tahun 2013

Jumlah (Rp)

Jumlah (Rp)

12.540.994.826.00

10.740.005.583.00

Lain-lain PAD Yang Sah

44.925.009.793.00

29.933.704.027.00

Dana Bagi Hasil Pajak

32.366.080.083.00

43.139.931.309.00

1.213.989.074.00

851.011.802.00

Dana Alokasi Umum

965.124.427.000.00

899.528.369.000.00

Dana Alokasi Khusus

48.736.118.000.00

43.096.223.000.00

Dipisahkan

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Pendapatan Hibah

0.00

0.00

226.290.121.000.00

168.558.883.000.00

98.122.786.000.00

74.433.742.044.00

0.00

0.00

646.646.970.00

858.660.907.00

0.00

0.00

40.725.639.637.00

24.522.787.367.00

1.584.162.974.619.00

1.395.025.378.480.00

Belanja Pegawai

920.195.553.482.00

814.323.484.807.00

Belanja Barang dan Jasa

176.156.064.729.00

148.215.867.694.00

Belanja Bunga

0.00

0.00

Belanja Subsidi

0.00

0.00

Belanja Hibah

85.696.643.958.00

69.164.085.536.00

Belanja Bantuan Sosial

12.284.003.660.00

6.400.095.000.00

1.314.494.000.00

1.314.200.207.00

88.073.727.060.00

78.096.808.738.00

903.498.000.00

665.122.000.00

0.00

0.00

1.284.623.984.889.00

1.118.179.663.982.00

299.538.989.730.00

276.845.714.498.00

Dana Darurat Pendapatan Lainnya Jumlah Arus Kas Masuk

Arus Kas Keluar

Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga Belanja Bagi Hasil ke Desa Jumlah Arus Kas Keluar Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

2. Aktivitas investasi aset non keuangan Aktivitas investasi aset nonkeuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan pada tahun 2014 sebesar (Rp317.236.075.500,00) dan tahun 2013 sebesar (Rp107.924.714.393.00). Ini menggambarkan bahwa pada tahun ini Pemerintah Kabupaten Magelang lebih banyak berinvestasi untuk menambah aset. Adapun penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut:

103

(dalam rupiah) Uraian

Tahun 2014

Tahun 2013

Jumlah (Rp)

Jumlah (Rp)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NONKEUANGAN Arus Kas Masuk 0.00

0.00

98.175.685.00

8.150.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya

0.00

0.00

Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya

0.00

0.00

98.175.685.00

8.150.000.00

11.223.377.598.00

485.258.800.00

Pendapatan Penjualan atas Tanah Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan Pendapatan Penjualan atas Jalan.Irigasi.dan Jaringan

Jumlah Arus Kas Masuk Arus Kas Keluar Belanja Tanah

39.786.995.289.00

16.635.209.003.00

Belanja Gedung dan Bangunan

147.990.942.796.00

52.315.389.323.00

Belanja Jalan. Irigasi. dan Jaringan

118.122.403.902.00

38.163.354.967.00

112.459.100.00

275.737.300.00

Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya Jumlah Arus Kas Keluar Arus Kas Bersih dr Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan

98.072.500.00

57.915.000.00

317.334.251.185.00

107.932.864.393.00

(317.236.075.500.00)

(107.924.714.393.00)

3. Aktivitas Pembiayaan Aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Arus kas masuk dari aktivitas ini antara lain : 1. Pencairan dana cadangan; 2. Hasil penjualan aset/kekayaan daerah yang dipisahkan; 3. Penerimaan pinjaman dan obligasi; 4. Penerimaan kembali pinjaman; 5. Penerimaan piutang; 6. Penerimaan hasil penarikan. Arus kas keluar dari aktivitas ini antara lain: 1. Pembentukan dana cadangan; 2. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; 3. Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan obligasi; 4. Pemberian pinjaman; 5. Pembayaran Pengembalian Pajak; 6. Pemindahbukuan ke investasi jangka pendek. Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan pada tahun 2014 sebesar Rp54.019.553.050,00 sedangkan pada tahun 2013 arus kas bersih dari aktivitas ini sebesar Rp79.396.217.500,00.

104

(dalam rupiah) Tahun 2014

Tahun 2013

Jumlah (Rp)

Jumlah (Rp)

Uraian ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN Arus Kas Masuk Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Aset/Kekayaan Daerah. Yg Dipisahkan

11.500.000.000.00

19.140.276.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

275.446.950.00

358.506.000.00

Penerimaan Piutang

0.00

0.00

Penerimaan Hasil Penarikan

0.00

0.00

Penerimaan Perubahan Deposito

0.00

115.000.000.000.00

11.775.446.950.00

134.498.782.500.00

46.000.000.000.00

60.000.000.000.00

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

9.585.000.000.00

8.685.000.000.00

Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi

0.00

0.00

Penerimaaan Pinjaman dan Obligasi Penerimaaan Kembali Pinjaman

Jumlah Arus Kas Masuk

Arus Kas Keluar Pembentukan Dana Cadangan

210.000.000.00

210.000.000.00

Pemindahbukuan ke Investasi Jangka Pendek

10.000.000.000.00

145.000.000.000.00

Jumlah Arus Kas Keluar

65.795.000.000.00

213.895.000.000.00

(54.019.553.050.00)

(79.396.217.500.00)

Pemberian Pinjaman

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan

4. Aktivitas non anggaran Aktivitas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus masuk kas dari aktivitas non anggaran adalah penerimaan perhitungan pihak ketiga yang menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari SP2D atau diterima secara tunai oleh pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Arus keluar kas dari aktivitas non anggaran adalah pengeluaran perhitungan pihak ketiga. Metode yang digunakan dalam menyajikan Laporan Arus Kas ini menggunakan metode langsung dengan mengungkapkan pengelompokkan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto. Keuntungan metode ini adalah: a. Menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasikan arus kas di masa yang akan datang. b. Lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan. c. Data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat langsung diperoleh dari catatan akuntansi. Pada tahun 2014 arus kas bersih dari aktivitas ini sebesar Rp1.837.005.002,00 dan pada tahun 2013 arus kas bersih dari aktivitas ini adalah Rp984.833.300.00. Adapun penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut :

105

(dalam rupiah) Tahun 2014

Tahun 2013

Jumlah (Rp)

Jumlah (Rp)

Uraian Arus Kas Masuk Penerimaan Perhitungan pihak ketiga

74.368.625.214.00

67.013.044.303.00

0.00

0.00

2.102.121.564.00

1.273.644.107.00

0.00

42.610.000.00

11.843.00

0.00

76.470.758.621.00

68.329.298.410.00

0.00

0.00

74.368.625.214.00

67.013.044.303.00

0.00

17.512.000.00

0.00

59.900.000.00

0.00

121.542.000.00

265.128.405.00

2.102.121.564.00

0.00

11.843.00

74.633.753.619.00

69.314.131.710.00

1.837.005.002.00

(984.833.300.00)

Hutang PFK Penerimaan UUDP Tahun lalu Penerimaan dari Kota Magelang Penerimaan Pembayaran kesalahan pencairan pajak rekening giro Jumlah Arus Kas Masuk Arus Kas Keluar Penyetoran Pajak Tahun Lalu Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga Pengeluaran Hutang PFK Pengeluaran Hutang PFK Pengeluaran Hutang PFK Penerimaan UUDP di bendahara pengeluaran Pembayaran kesalahan pencairan pajak rekening giro Jumlah Arus Kas Keluar Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran

Terdapat Penurunan bersih kas selama periode sebesar Rp69.879.633.818.00 yang merupakan penjumlahan dari arus kas bersih dari aktivitas operasi, arus kas bersih dari aktivitas investasi aset nonkeuangan, arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan dan arus kas bersih dari aktivitas nonanggaran. Sedangkan saldo akhir kas sebesar Rp220.110.898.905.00 merupakan penjumlahan dari saldo akhir kas di BUD sebesar Rp197.625.675.950.00, saldo akhir kas di BLUD dan JKN sebesar Rp21.151.049.921.00, saldo akhir kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp1.196.928.529,00 dan saldo akhir kas di bendahara penerimaan sebesar Rp137.244.505.00 dengan rincian sebagai berikut: (dalam rupiah) URAIAN

2014

2013

Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode

(69.879.633.818,00)

88.539.949.305.00

Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah

267.505.309.768.00

178.965.360.463.00

Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah

197.625.675.950.00

267.505.309.768.00

21.151.049.921.00

2.749.120.158.00

Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran

1.196.928.529.00

2.244.810.674.00

Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan

137.244.505.00

188.166.153.00

220.110.898.905.00

272.687.406.753.00

Saldo Kas di BLUD dan JKN

Saldo Akhir Kas

106

5.4. DANA TUGAS PEMBANTUAN DAN URUSAN BERSAMA 1 TUGAS PEMBANTUAN Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota/Desa serta dari PemerintahKabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan (Pasal 1 ayat 11). Adapun rincian penjelasan dana tugas pembantuan adalah sebagai berikut: a. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan (Pasal 1 ayat 15). b. Dana Tugas Pembantuan Provinsi adalah dana yang berasal dari APBD Provinsi yang dilaksanakan oleh kabupaten, atau kota dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten, atau Kota, dan/atau Desa (Pasal 1 ayat 16). c. Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota adalah dana yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Kabupaten, atau Kota kepada Desa (Pasal 1 ayat 17). Selain Peraturan Pemerintah tersebut diatas, ada beberapa Peraturan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan, diantaranya: a. Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; b. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; c. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. e. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Magelang mendapat 9 DIPA Tugas Pembantuan dari 5 Kementerian yang diterima pada 8 SKPD dengan total anggaran Rp27.329.203.000. Anggaran yang dapat direalisasikan sebesar Rp26.419.590.900,00 (96,67%) dan realisasi fisik sebesar 99,66%. Tugas Pembantuan yang Diterima Kabupaten Magelang Tahun 2014

No

Kementerian

SKPD Pelaksana

Anggaran (Rp)

/No.DIPA 1 1

2

3

Kementerian Dalam

Bappeda

Negeri

010.06.4.031954/2014

4

250.000.000

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

(Rp)

(%)

(%)

5

6

7

92,24

92,24

230.600.500

107

Disdukcapil 010.08.4.031959/2014 2

Kementerian Pertanian

1.302.100.000

992.208.538

76,20

76,20

1.909.500.000

1.646.523.925

86,23

99,93

Distanbunhut 033.05.5.502868/2014

BPPKP

3

4

5

018.11.4.039071/2014

801.500.000

799.033.300

99,69

100

Kementerian Tenaga

Dinas Tenaga Kerja,

525.520.000

493.455.750

93,90

100

Kerja dan

Sosial dan Transmigrasi

Transmigrasi

026.04.4.039560/2014

Kementerian

Dinas Kesehatan

Kesehatan

024.03.4.039561/2014

2.680.350.000

2.678.908.100

99,95

99,95

024.04.4.0319/2014

1.431.565.000

1.180.788.000

82,48

100

Kementerian

Dinas Pariwisata dan

Pariwisata dan

Kebudayaan

Ekonomi Kreatif

040.05.4.035515/2014

1.170.000.000

1.059.796.268

90,58

100

023.15.4.031958/2014

1.500.000.000

1.444.813.760

96,32

100

11.570.535.000

10.526.128.141

90,97

95,14

JUMLAH

Adapun rincian program dan kegiatan pada DIPA berdasarkan SKPD pelaksana tugas pembantuan sebagai berikut : a. Bappeda Program Bina Pembangunan Daerah (010.06.06) dilaksanakan dengan Kegiatan Fasilitasi Penataan Ruang Daerah dan Lingkungan Hidup di Daerah. Dalam Pelaksanaan kegiatan berupa penanganan lahan kritis sumberdaya air berbasis masyarakat yang dilaksanakan dalam bentuk penanaman tanaman semusim dan tanaman buah-buahan yaitu durian, pete, klengkeng, manggis, alpokat. Dengan luas areal 16,8 ha. Adapun lokasi penanaman di Desa Tanggulrejo Kecamatan Tempuran, Desa Kebonagung Kecamatan Bandongan dan Desa Mangunrejo Kecamatan Kajoran. b. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Melaksanakan Program Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu dengan outcome yang diharapkan adalah tertib database kependudukan berbasis NIK nasional dan pelayanan dokumen kependudukan, terwujudnya pemberian NIK pada setiap penduduk, koneksitas NIK dengan identitas kependudukan dan tersedianya regu. Pelaksanaan kegiatan berupa pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu. Output kegiatan ini adalah laporan penyelenggaraan adminduk. c. Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Pada tahun 2014 Distanbunhut melaksanakan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura, dengan kegiatan sebagai berikut : 1) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan. Output kegiatan ini adalah pengembangan kawasan tanaman buah seluas 5 ha dan Sekolah Lapang Good Agriculture Practice (GAP) di lokasi Kelompok Tani (KT) Sido Makmur Kecamatan Srumbung; Sekolah Lapang Good Handling Practice (GHP) di KT Ngudi Luhur Kecamatan Srumbung dan penyediaan sarana prasarana di Kecamatan Srumbung 2) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Florikultura Berkelanjutan. Output kegiatan adalah pengembangan kawasan tanaman florikultura, Sekolah Lapang GAP, Sekolah Lapang GHP serta sarana prasarana budidaya dan pasca panen. Kegiatan ini dilaksanakan di Kecamatan Grabag oleh KT Sidomukti, KT Eko Brayan, KT Sido Harjo, KT Sido Asri, KT Sumber Berkah.

108

3)

4)

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan. Kegiatan ini berupa sekolah lapang GAP di KT Margi Lestari Kecamatan Dukun serta pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat di Kecamatan Tempuran dan Salaman. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura Berupa penataan dan pengelolaan laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan hortikultura (1 laporan) serta penataan dan pengelolaan perencanaan, keuangan dan perlengkapan, kepegawaian pengembangan hortikultura (2 dokumen); layanan perkantoran (12 bulan)

d. BPPKP Pada tahun 2014 BPPKP melaksanakan program Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan kegiatan : 1) Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan Output kegiatan adalah terlaksananya pemantauan dan pemantapan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan. Pada kegiatan ini terdapat 1 desa mandiri pangan yang diberdayakan (Desa Candirejo Kecamatan Borobudur) serta lokasi penanganan rawan pangan SKPG di Kabupaten Magelang. 2) Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar. Output kegiatan yang diharapkan adalah tersedianya data dan informasi tentang pola konsumsi dan penganekaragaman konsumsi pangan. Dilaksanakan dengan pendampingan P2KP (Percepatan Penganeka ragaman Konsumsi Pangan) pada 30 desa di 14 kecamatan. 3) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan Dilaksanakan dengan 12 kali laporan bulanan. e. Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja dilaksanakan dengan kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja berupa padat karya infrastruktur. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Krijing Kecamatan Kajoran dan Desa Kemutuk Kecamatan Tempuran. f. Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan melaksanakan 2 DIPA dengan 2 program, yaitu 1) Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dengan kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk 29 puskesmas 2) Program Pembinaan Upaya Kesehatan dengan kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan; kegiatan ini mempunyai output pengadaan alat kesehatan di pelayanan medik dasar sebanyak 4 unit dan layanan perkantoran selama 3 bulan layanan. g. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Melaksanakan 2 DIPA dengan 2 program yaitu: 1) Program Pengembangan Destinasi Wisata pada Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata. Output dari kegiatan adalah fasilitasi/pendukungan amenitas/fasilitasi pariwisata. Pelaksanaan kegiatan berupa penataan Taman Rekreasi Mendut (lanjutan) di Kelurahan Mendut Kecamatan Mungkid dan revitalisasi panggung pertunjukan di Kawasan Borobudur Desa Wanurejo Kecamatan Borobudur. 2) Program Pengembangan Budaya dengan kegiatan pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman. Pelaksanaan kegiatan berupa revitalisasi dan pengadaan sarana penunjang Museum H. Widayat.

109

2 DANA URUSAN BERSAMA Pemerintah Kabupaten Magelang pada tahun anggaran 2014 menerima 2 DIPA Dana Urusan Bersama pada 2 SKPD dengan total anggaran sebesar Rp27.194.911.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp27.149.016.750 (99,83%) dan realisasi fisik sebesar 100% dengan rincian sebagaimana tabel berikut ini : Anggaran Dana Urusan Bersama yang Diterima Kabupaten Magelang Tahun 2014 No

Kementerian

1

2

1

SKPD/No.DIPA

3

Anggaran (Rp)

4

Kementerian

Badan Pemberdayaan

Dalam Negeri

Masyarakat, Perempuan dan

Realisa

Realisasi Keuangan

si Fisik

(Rp)

(%)

(%)

5

6

7

Keluarga Berencana 010.05.5.039562/2014 2

Kementerian

DPU dan ESDM

Pekerjaan Umum

033.05.5.502868/2014 Jumlah

25.009.911.000

24.964.016.750

99,82

100

2.185.000.000

2.185.000.000

100

100

27.194.911.000

27.149.016.750

99,83

100

Adapun rincian program dan kegiatan dana urusan bersama yang diterima Kabupaten Magelang berdasarkan SKPD pelaksana dana urusan bersama sebagai berikut : a. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan kegiatan Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM) yang dilaksanakan pada 19 kecamatan. Outcome program yang ingin dicapai adalah meningkatnya keberdayaan masyarakat dan kapasitas pemerintahan desa/kelurahan dalam memfasilitasi poses pengelolaan pembangunan yang partisipatif dan demokratis. b. DPU dan ESDM Melaksanakan Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman dengan kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara. Output kegiatan ini adalah keswadayaan masyarakat P2KP (PNPM-MP) di 27 desa/kelurahan di Kecamatan Muntilan dan Mertoyudan. 6.

PENJELASAN TAMBAHAN Terdapat dana penanganan bencana Gunung Merapi sebesar Rp5.496.315.354.00. Dana tersebut telah diterima pada tahun 2010 sebesar Rp3.573.628.250.00 dan tahun 2011 sebesar Rp1.922.687.104.00. Penyaluran pada tahun 2010 sebesar Rp2.490.295.250.00 dan pada tahun 2011 sebesar Rp2.751.111.245.00. Saldo dana penanganan bencana Gunung Merapi per 31 Desember 2014 sebesar Rp303.352.172,00. Saldo tersebut berada pada Bank Jateng dengan nomor rekening 2-005-05608-2 Rekening Bencana Merapi sebesar Rp118.810.680,00 dan BRI Muntilan nomor rekening 000000251-01000245-30-0 atas nama Rekening Bencana Merapi senilai Rp,184.541.492,00. Pada Pemerintah Kabupaten Magelang juga terdapat dana yang dikelola oleh SMAN dan SMKN pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp2.876.628.882,00dengan saldo awal per 1 Januari 2014 Rp2.829.396.334,00 realisasi penerimaan tahun 2014 Rp15.787.080.426,00 dan realisasi pengeluaran tahun 2014 sebesar Rp15.739.847.878,00 yang merupakan sumbangan masyarakat untuk SMAN dan SMKN se-Kabupaten Magelang pada tahun 2014. Berkaitan dengan aset eks kerjasama Plaza Muntilan saat ini menjadi kasus yang ditangani pengadilan dengan substansi gugatan antara lain untuk memberikan ijin 110

perpanjangan / rekomendasi perpanjangan HGB dan hak milik satuan rumah susun kepada para penggugat atas penempatan Plaza Muntilan untuk masa 20 tahun ke depan dengan biaya perjanjian yang tidak membebankan / memberatkan para penggugat sesuai hukum dan memperpanjang sertifikat HGB dan hak milik satuan rumah susun murni terhadap pemegang sertifikat HGB dan hak milik satuan rumah susun murni tanpa ada tuntutan di atas tanah HPL.

111

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

Pemerintah Kabupaten Magelang berdomisili di Jalan Letnan Tukiyat Kota Mungkid berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36). Pemerintah Kabupaten Magelang mempunyai Proiritas Pembangunan yang meliputi: a. Peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. b. Peningkatan pengembangan bidang unggulan yaitu: 1) Pertanian 2) Industri kecil/menengah 3) Pariwisata c. Peningkatan pembangunan infrastuktur, sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan pelayanan kegiatan ekonomi untuk mendukung bidang unggulan, pelaksanaan urusan wajib dan pilihan sebagai wujud peningkatan pelayanan kepada masyarakat. d. Penanggulangan kemiskinan dalam upaya mendorong pertumbuhan yang mengarah pada rakyat miskin dan peningkatan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar serta perluasan cakupan program pembangunan berbasis masyarakat. e. Peningkatan pelayanan ketenagakerjaan guna menciptakan suasana kondusif bagi berkembangnya investasi dapat membuka lapangan kerja baru dan pembinaan terhadap calon tenaga kerja serta dengan mengintensifkan peranan Balai Latihan Kerja f. Peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dan reformasi birokrasi diarahkan untuk pengembangan dan peningkatan kapasitas secara keseluruhan yang terkoordinir mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur, kualitas pelayanan publik, kinerja dan kesejahteraan aparatur, sarana dan prasarana aparatur, penataan kelembagaan ketatalaksanaan, pengawasan aparatur serta pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sehubungan dengan ditetapkannya beberapa perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. akan membawa implikasi yang sangat mendasar di bidang pengelolaan keuangan daerah. Amanat perundang-undangan tersebut masih perlu ditindaklanjuti dengan aturan pelaksanaan yang sampai saat ini belum seluruhnya ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam masa transisi untuk pengelolaan keuangan daerah dilakukan langkah-langkah khusus yang antara lain: a. Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparat pengawasan daerah; b. Pemberdayaan pemerintahan desa dan masyarakat desa; c. Pendidikan dan pelatihan profesionalisme aparatur pemerintah daerah; d. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.

112

BAB VII PENUTUP

Demikian beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan laporan dengan penjelasan secara naratif, analisis atau daftar terinci memuat Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas serta Neraca. Diharapkan dapat membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2014.

BUPATI MAGELANG,

ZAENAL ARIFIN

113

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan

Recommend Documents