BAGIAN I PENDAHULUAN 1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kecamatan Sukajadi 2014 BAGIAN I PENDAHULUAN

1.1.

MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Dalam aspek pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Implementasi dari UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan yang meliputi : 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Catatan Atas Laporan Keuangan Laporan dimaksud disusun sesuai dengan sistem Akuntansi Pemerintahan. Adapun maksud dan penyusunan laporan keuangan ini adalah : a. Menyediakan Informasi yang

relevan mengenai posisi Keuangan dan seluruh

transaksi yang dilakukan ( SKPD Kecamatan Sukajadi Kota Bandung ) selama satu periode pelaporan. b. Menyajikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam rangka meningkatkan Keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran antar periode, maupun antar entitas. c. Menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, Realisasi Anggaran, dan kinerja keuangan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya. Sedangkan tujuan penyusunan laporan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan Keputusan dan untuk menunjukan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan : a. Menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi. b. Menyedikan Informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya. c. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.

Email: [email protected]

created by astuti_2014

Page 1

Laporan Keuangan Kecamatan Sukajadi 2014 1.2.

LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Sukajadi Kota Bandung atas Pelaksanaan APBD Tahun 2014 adalah : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negar; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; 5. Peraturan Daerah Nomor 58 Tahun 2005. Tentang Pengelolaaan Keuangan Daerah; 6. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor : 7 Tahun 2006 tentang Pokok –pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor :

Tahun 2014 tentang Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2014; 9. Peraturan Walikota No.

Tahun 2014 tanggal

Perubahan Pertama atas Perwal No.

2014 tentang

Tahun 2014 tanggal

tentang

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2014



Page 2

Laporan Keuangan Kecamatan Sukajadi 2014 1.3.

SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Bab.1.

PENDAHULUAN 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas laporan Keuangan

Bab .II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD. 2.2. Ekonomi Makro 2.3. Kebijakan Kauangan 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab.III.

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab.IV.

KEBIJAKAN AKUNTANSI 4.1. Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan. 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar Akuntansi Pemerintahan.

Bab.V.

PENJELASAN POS-POS LAMPIRAN KEUANGAN Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos Pelaporan Keuangan : 5.1. Pendapatan. 5.2. Belanja 5.3. Pembiayaan 5.4. Aset 5.5. Kewajiban 5.6. Ekuitas Dana

Bab. VI

PENJELASAN KEUANGAN

Bab. VII

PENUTUP


ATAS


INFORMASI-INFORMASI

DAN

NON

Page 3

Laporan Keuangan Kecamatan Sukajadi 2014 BAGIAN II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD PADA KECAMATAN SUKAJADI KOTA BANDUNG

2.1 EKONOMI MAKRO Program-program

dibidang

Keuangan

telah

meningkatkan

Tupoksi

Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, hal ini dapat terlihat dari adanya peningkatan ratarata Angka Harapan Hidup (AHH) di Kota Bandung, yaitu pada tahun 2014 sebesar ….. tahun atau meningkat rata-rata …% tahun dibandingkan tahun 2013 sebesar 73,93% tahun. Meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH) tersebut tidak terlepas dari upaya menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) namun pada Tahun 2014 telah ditemukan sebanyak … Kasus kematian atau mengalami kenaikan sebanyak ….. kasus dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu Angka Kematian Bayi (AKB)

juga

mengalami kenaikan, yaitu pada Tahun 2014 menjadi sebesar ……….. kasus jika dibandingkan tahun 2013 dimana tercapai sebesar …% kasus Angka Gizi Buruk di masyarakat, dimana pada Tahun 2014 ditemukan sebanyak…… kasus atau mengalami penurunan sebanyak ………. Kasus dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak …..kasus. Keberhasilan penurunan Angka Gizi Buruk di masyarakat tahun 2014 tidak terlepas dari adanya upaya intensifikasi yang dilaksanakan oleh berbagai pihak baik melalui program-program yang bersipat rutin maupun dari bantuan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat. 2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dimulai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kerangka Anggaran, Belanja dan Pembiayaan. Hal dalam penyelenggaraan fungsifungsi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan Keuangan

daerah diarahkan untuk meningkatkan struktur

keuangan yang lebih baik melalui peningkatan kemampuan keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah. Kebijakan tersebut diharapkan meningkatkan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD. Hal tersebut ditempuh melalui peningkatan target penerimaam daerah. Untuk belanja melakukan efisiensi terhadap Belanja Administrasi Umum dan Operasional



Page 4

Laporan Keuangan Kecamatan Sukajadi 2014 /Pemeliharaan serta selektif dalam belanja modal serta memacu investasi pada daerah dalam menutupi defisit tahun anggaran berjalan dan pengeluaran lainnya. Kebijakan keuangan meliputi komponen-komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan pada setiap kewenangan Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. 2.2.1. Pendapatan Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Kecamatan Sukajadi Kota Bandung yaitu Rp. 0,00. 2.2.2.

Belanja Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan peningkatan pelayanan

publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Belanja pada dasarnya untuk membiayai kegiatan pada Kantor Kecamatan Sukajadi Kota Bandung yang dibiayai oleh APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 10.942.830.500,00 direalisasikan sebesar Rp. 10.211.172.788,00 dengan kondisi Belanja tersebut diatas diserap sebesar Rp. 10.211.172.788,00 2.3. INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, urusan wajib yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Sukajadi Kota Bandung Tahun 2014 berbentuk Program dan Kegiatan sebagai berikut :



Page 5

Laporan Keuangan Kecamatan Sukajadi 2014 a. Program dan Kegiatan NO KODE 01

PROGRAM

KEGIATAN

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Kegiatan penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang Cetakan dan Penggadaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar dan Dalam Daerah

02

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Mebeulair Pengadaan perlengkapan peralatan komunikasi Pengadaan perlengkapan peralatan aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

03

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

05

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan pelatihan formal Pembinaan kinerja aparatur



Page 6

Laporan Keuangan Kecamatan Sukajadi 2014

30

PROGRAM PENINGKATAN PERAN KECAMATAN DAN KELURAHAN Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakat Kecamatan dan Kelurahan Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat



Page 7

Laporan Keuangan Kecamatan Sukajadi 2014

BAGIAN III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD Sebagaimana dikemukakan pada bab terdahulu, bahwa struktur APBD telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan ikhitisar pencapaian kinerja APBD yang berisi gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan selama pelaksanaan APBD Tahun 2014. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan dapat diuraikan melalui program dan kegiatan dari masing-masing urusan tersebut disajikan sebagai berikut : No

1

Kegiatan PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

698.847.615

608.737.646

87

94.976.565

52.624.466

55

2

Kegiatan penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

11.600.000

6.0286.800

54

3

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

66.760.000

63.350.000

95

4

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

19.270.000

18.770.000

97

5

Penyediaan Alat Tulis Kantor

80.301.050

71.502.778

89

6

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan

49.330.000

48.576.092

98

15.500.000

14.850.000

96

49.000.000

48.235.000

98

64.600.000

50.686.500

78

9

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

10

Penyediaan Makanan dan Minuman

106.660.000

102.558.000

96

11

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah

140.850.000

131.298.010

93

1.968.414.700

1.825.393.530

93

7 8

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1

Pengadaan Mebeulair

251.344.700

247.033.800

98

2

Pengadaan Peralatan Komunikasi

109.050.000

106.553.700

98

3

Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur

497.390.000

400.537.300

81



Page 8

Laporan Keuangan Kecamatan Sukajadi 2014 4 5 6

1

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

57.550.000

56.089.000

97

365.780.000

339.906.720

93

687.300.000

675.273.010

98

72.550.000

65.738.550

91

72.550.000

65.738.550

91

91.050.000

82.049.600

90

1

Pendidikan dan pelatihan formal

21.000.000

18.000.000

86

2

Pembinaan kinerja aparatur

70.050.000

64.049.600

91

3.388.137.685

3.312.651.894

98

PROGRAM PENINGKATAN PERAN KECAMATAN DAN KELURAHAN 1

Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan

53.000.000

50.462.376

95

2

Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan

916.400.000

863.893.978

94

3

Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

1.026.977.685

1.014.573.740

99

4

Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

267.000.000

266.639.050

100

5

Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

1.071.210.000

1.064.034.950

99

7

Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat

53.550.000

53.047.800

99

JUMLAH

6.219.000.000

5.894.571.220

95

1.2.

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan evaluasi secara umum permasalahan yang dihadapi adalah : 1.

Terbatasnya Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);

2.

Masih perlunya Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) teknis.



Page 9

Laporan Keuangan Kecamatan Sukajadi 2014 Solusi Pemecahan Permasalahan Secara umum dalam upaya pencapaian sasaran ditetapkan strategi berikut : 1.

Penambahan Sumber Daya Manusia (SDM);

2.

Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dengan berkoordinasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan misalnya dengan BKD, SIMDA maupun pihak yang lainnya.



Page 10

Laporan Keuangan Kecamatan Sukajadi 2014 BAGIAN IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas pelaporan keuangan daerah Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu

Kepala Kantor Kecamatan Sukajadi kota Bandung sebagai entitas

akuntansi menyusun pertangungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2014 berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca dan Catatan Atas laporan Keuangan.

4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan a.

Basis akuntansi yang digunakan laporan keuangan kebijakan akuntansi Kota Bandung, adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca.

b.

Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.

c.

Basis akrual Neraca, berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kota Bandung, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

d.

Asas Bruto, berarti pengakuan serta pencatatannya tidak diperkenalkan secara netto, penerimaan dikurangi pengeluaran pada saat unit organisasi

4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Beberapa informasi penting yang perlu disajikan, sehubungan dengan basis pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut : 1.

Penyusunan Neraca Kecamatan Sukajadi Kota Bandung menganut Substansi mengungguli bentuk formalnya (Substansi Overform)

2.

Asas yang digunakan adalah akrual yang dimodifikasi (modified accrual basis) kas yang dimodifikasi (modified cash basis).

3.

Periode Akuntansi yang digunakan dalam penusunan Neraca Kecamatan Sukajadi Kota Bandung adalah tahun anggaran (1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014)



Page 11

Laporan Keuangan Kecamatan Sukajadi 2014 4.

Aset adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan / atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

5.

Kas  Pencatatan Kas menggunakan asas dasar kas. Kas Bendahara dinyatakan dalam rupiah, jika terlepas kas dalam valuta asing maka harus dikonversikan berdasrkan nilai kurs pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun, kas di bendahara dalam valuta asing dikonversikan berdasarkan nilai kurs pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun, kas di bendahara dalam valuta asing dikonversikan kedalam rupiah menggunakan kurs pada tanggal neraca.  Nilai kas pada tanggal neraca adalah hasil Kas Opname di masing-masing bendahara.

6.

Piutang  Piutang adalah hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi;  Piutang adalah transaksi yang terjadi antara Pemda dengan pihak ketiga, dapat berupa penjualan barang, kewajiban kepada Pemda yang belum dilunasi seperti pajak/restribusi atau pinjaman uang yang belum dilunasi pada saat pencatatan;  Piutang dinilai sebesar nilai nominal;  Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas piutang tersebut;  Pengakuan Piutang Pajak/Retribusi yaitu Surat Keputusan Pajak Daerah / Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKPD/SKRD).

7.

Persediaan  Persediaan adalah barang yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat;  Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan, persediaan dinilai dalam neraca dengan cara : 

Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian;



Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri;



Page 12

Laporan Keuangan Kecamatan Sukajadi 2014 

Harga/Nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

 Jenis-jenis persediaan : 

Persediaan

Habis

Pakai,

adalah

barang-barang

yang

bekas

penggunaannya tidak dapat digunakan kembali, misalnya ATK; 

Persediaan Tak Habis Pakai, adalah persediaan yang dapat digunakan berulang kali, misal file box;



Persediaan Bekas pakai adalah persediaan bekas pakai yang masih dapat digunakan;



Persediaan untuk dijual, misal aspal dalam drum, obat-obatan, alat-alat kedokteran, bibit, benih ikan dlsb.

8.

Penyertaan Modal Pemerintahan Daerah dalam BUMN/D atau lembaga keuangan Negara dicatat sebesar jumlah yang dibayar oleh pemerintah daerah untuk penyertaan modal tersebut baik didalam atau diluar negeri serta pada lembaga-lembaga keuangan dimana pemerintah daerah memiliki kepentingan yang berdasarkan perjanjiannya dinyatakan sebagai penyertaan modal.

9.

Aset Tetap Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi atau 1 (satu) tahun digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan atau dari sitaan atau rampasan. Kebijakan Penilian aset tetap telah mengacu pada PP Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa penyusunan Neraca Awal menggunakan nilai wajar pada saat penyusunan. Dalam hal Penyusunan Aset Tetap, penerapan akuntansi penyusutan belum dilakukan karena kebijakan akuntansi mengenai masa manfaat aset dan metode penyusutan belum ditetapkan.

10.

Konstruksi Dalam Pengerjaan Konstruksi dalam pengerjaan atau dapat dicatat sebagai aset daerah pada saat biaya telah dikeluarkan, Konstruksi dalam pengerjaan dinyatakan dalam neraca dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Bila biaya perolehan suatu konstruksi dalam pengerjaan dinyatakan dalam valuta asing, maka dinilai rupiah aset itu akan ditetapkan berdasarkan nilai ukur (kurs tengah BI) pada saat perolehan.



Page 13

Laporan Keuangan Kecamatan Sukajadi 2014 Konstruksi dalam pengerjaan dinilai berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan atas pekerjaan tersebut. 11.

Dana Bergulir Dana bergulir adalah program berupa bantuan pinjaman penyaluran dana kepada pihak ketiga sesuai dengan program pemda, Pengelolaan dana tersebut diserahkan kepada Tim Teknis/Bank Jabar Cabang kota Bandung. Jumlah yang dicatat di neraca adalah sebesar dana yang telah diserahkan dari Pemda ke Teknis/Bank Jabar.

12.

Kewajiban Jangka Pendek Merupakan utang lancar yang harus dibayar kembali atau akan jatuh tempo dalam satu periode akuntansi atau 12 (dua belas) bulan sejak tanggal neraca. Dibukukan sebesar nilai

nominal, Utang dalam valuta asing (valas)

dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi terdiri dari :  Bagian Lancar (BL) Utang kepada Pemerintah Pusat; Merupakan Bagian Utang Jangka Panjang kepada Pemerintah Pusat, yang dipindahkan ke utang Jangka Pendek karena akan jatuh tempo dalam satu periode akuntansi atau 12 (dua belas) bulan sejak tanggal neraca.  Utang Perhitungan pihak Ketiga; Merupakan utang jangka pendek pihak ketiga yang akan jatuh tempo dalam satu periode akuntansi  Utang Bunga, Denda, dan Commitmen Fee. 

Utang Bunga adalah beban yang harus dibayar oleh Pemda kepada Lender melalui DP3 karena telah menarik pinjaman dengan tarif suku bunga tertentu, dimana pembayarannya telah jatuh tempo.



Denda adalah kewajiban yang timbul karena Pemda tidak dapat melunasi angsuran pokok utang maupun bunganya dengan prosentase tertentu secara tepat waktu sesuai perjanjian pinjaman yang telah disepakati kedua belah pihak.



Commitment Fee adalah kewajiban yang harus dibayar oleh pemda sebesar prosentase tertentu terhadap jumlah pinjaman yang belum/tidak ditarik sampai dengan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman.



Page 14

Laporan Keuangan Kecamatan Sukajadi 2014 13.

Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban jangka panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi, Kewajiban jangka panjang dapat berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. Kewajiban jangka panjang diakui saat dana tersebut diterima dan dibukukan sebesar nilai nominal, utang dalam valuta asing (valas) dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (Kurs Tengah BI) pada tanggal transaksi.  Utang Kepada Pemerintah Utang jangka panjang kepada pemerintah pusat, untuk tenggang waktu lebih dari satu periode akuntansi.  Utang Bunga Jangka Panjang Utang Bunga Jangka Panjang merupakan utang atas bunga pinjaman jangka panjang yang pembayaran bunganya belum jatuh tempo.

14.

Ekuitas Dana Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dengan utang pemerintah  Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah nilai utang lancar, Ekuitas Dana Lancar, terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Cadangan untuk Piutang. Cadangan untuk persediaan dan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.  Ekuitas Dana Investasi Ekuitas Dana yang Diinvestasikan merupakan selisih antara jumlah nilai investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan ) dengan jumlah nilai utang jangka panjang. Ekuitas Dana yang Diinventasikan meliputi dana yang Diinventasikan dalam Investasi Permanen, Diinventasikan Dalam Aset tetap, mengurangi (contra account) adalah Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang.  Ekuitas Dana Cadangan. Diinvestasikan dalam dana cadangan merupakan ekuitas dana yang dicadangkan untuk tujuan tertentu, Jadi perkiraan ini merupakan pasangan perkiraan dana cadangan.



Page 15

Laporan Keuangan Kecamatan Sukajadi 2014 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. 4.4.1. Kebijakan Akuntansi keuangan 1. Kebijakan akuntansi anggaran bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi anggaran mencakup definisi, pengakuan dan pengukuran / penilaian; 2. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan Kota Bandung meliputi rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diukur dalam satuan mata uang rupiah dan disusun menurut klarifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode; 3. Akuntansi

anggaran

merupakan

teknik

pertanggungjawaban

dan

pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 4. Anggaran diakui pada saat ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang berwenang selaku pejabat/pelaksana tugas kepala daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD, serta pada saat anggaran di alokasikan. 4.4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan 1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi pendapatan mencakup definisi, pengakuan, pengukuran/penilaian dan pengungkapan pendapatan; 2. Pendapatan adalah semua penerimaan uang kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang hak Pemerintah Kota Bandung, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah kota Bandung; 3. Pendapatan

diklasifikasikan

menurut

sumber

dan

pusat

pertanggungjawaban. Sumber Pendapatan dirinci berdasarkan kelompok, jenis dan obyek pendapatan, sedangkan pusat pertanggungjawabannya dirinci berdasarkan bagaian atau fungsi dan unit organisasi Pemerintah Kota Bandung; 4. Pendapatan mencakup pendapatan asli daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah; 5. Akuntansi dan pembukuan pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya; Email: [email protected]


Page 16

Laporan Keuangan Kecamatan Sukajadi 2014 6. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan pada periode pendapatan maupun periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan periode berkenaan; 7. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan periode berkenaan; 8. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak terulang (non recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukan koreksi dan pengembalian tersebut; 9. Pendapatan diukur dengan mata uang rupiah pada saat kas diterima apabila pendapatan diukur dengan mata uang asing, maka harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah BI pada saat terjadi pendapatan. 4.4.3. Kebijakan Akuntansi Belanja 1. Kebijakan Akuntansi Belanja bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi belanja mencakup definisi, pengakuan, pengukuran/penilaian dan pertanggungjawaban; 2. Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kota Bandung atau sebagai penurunan aktiva dan atau kenaikan utang yang digunakan untuk berbagai kegiatan pemerintahan dalam suatu periode akuntansi; 3. Belanja diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan sebagai urusan wajib

dan

urusan

pilihan,

serta

menurut

fungsi

dan

pusat

pertanggungjawabannya dirinci berdasarkan Kelompok, jenis, obyek belanja, sedangkan pusat pertanggungjawannya dirinci berdasarkan bidang atau fungsi dan unit organisasi Pemerintah Kota Bandung; 4. Belanja diakui saat terjadinya pengeluaran dari kas daerah, yang menjadi beban daerah dan pada saat SPJ disahkan; 5. Kelompok Belanja tidak langsung merupakan belanja administrasi umum yang dianggarkan tidak terkait secara langsung pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan pada SKPD kerkenaan; 6. Kelompok Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan pada SKPD kerkenaan; Email: [email protected]


Page 17

Laporan Keuangan Kecamatan Sukajadi 2014 7. Belanja

barang

dan

jasa

digunakan

untuk

pengeluaran

pembelian/pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah; 8. Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; 9. Belanja barang dan jasa, serta belanja modal diakui pada saat aktiva atau jasa yang dibeli telah diterima dan/atau hak kepemilikannya telah berpindah; 10. Koreksi

atas

pengeluaran

belanja

(penerimaan

kembali

belanja),

yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya dibukukan sebagai

penambah

ekuitas

dana

lancar

(menambah pendapatan lainnya); 11. Belanja diukur dengan menggunakan mata uang rupiah pada saat terjadi pengeluaran kas. Belanja yang diukur dengan mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah BI pada saat terjadinya belanja. 4.4.4. Kebijakan Akuntansi Aset 1. Kebijakan Akuntansi Belanja bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi belanja mencakup definisi, pengakuan, pengukuran/penilaian dan pengungkatan aset; 2. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandung sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kota Bandung maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, dalam pengertian ini yang dimaksud aset pemerintah Kota Bandung tidak mencakup hutan alam, kekayaan dalam laut, maupun kandungan tambang yang belum diolah oleh Pemerintah Kota Bandung; 3. Aset disini mencakup juga aset-aset yang dikuasai Pemerintah Kota Bandung namun belum didukung dengan bukti kepemilikan formal yang sah, termasuk sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah



Page 18

Laporan Keuangan Kecamatan Sukajadi 2014 dan budaya. Tujuannya untuk menjaga kelengkapan, keamanan, dan kelestarian aset, agar semua aset terdaftar dan terawasi; 4. Aset bersejarah tidak harus diungkap dalam neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, nilai perolehan ataupun nilai wajar tidak harus diungkap, namun biaya konstruksi, pemeliharaan

harus

dibebankan

sebagai

belanja

tahun

terjadinya

pengeluaran; 5. Suatu aset dapat diakui dan tercatat dalam akuntansi kala aset tersebut mempunyai manfaat ekonomi masa depan dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; 6. Semua aset yang tercatat dalam neraca harus diukur nilainya dengan satuan uang rupiah, jika terdapat aset yang diperoleh dengan mata uang asing harus dikonversikan kedalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia; 7. Untuk pertanggungjawaban, aset dinilai dengan menggunakan biaya perolehan, dimana jika biaya perolehan tidak diketahui digunakan penaksiran atau nilai wajar atas biaya perolehan aset yang bersangkutan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; 8. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau dinilai wajar

yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat

perolehan atau suatu konstruksi mencerminkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat siap untuk dipergunakan; 9. Aset tidak dicatat dan tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh Pemerintah Kota Bandung setelah periode akuntansi berjalan; 10. Aset diakui pada saat timbulnya, diterimakan atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah; 11. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Pengakuan aset dalam akuntansi terjadi bersamaan dengan perolehan aset yang bersangkutan; 12. Aset diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi Pemerintah Kota Bandung.



Page 19

Laporan Keuangan Kecamatan Sukajadi 2014 BAGIAN V CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK) PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN (Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan)

A.

PENJELASAN LAPORAN REALISASI KEUANGAN (LRA) Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran sampai dengan 31 Desember 2014,

diketahui realisasi pendapatan sebesar Rp. 00,00 atau mencapai 00,00% dari target Tahun 2014 sebesar Rp. 00,00. Realisasi Belanja sebesar Rp. 10.211.172.788,00 atau 93%, dari anggaran Tahun 2014 sebesar

Rp. 10.942.830.500,00 sehingga terdapat defisit/surplus

sebesar Rp. 731.657.712,00. Neraca Kecamatan Sukajadi Kota Bandung menyajikan informasi mengenai posisi aktiva, kewajiban dan ekuitas dana per 31 Desember 2014. Neraca Kecamatan Sukajadi Kota

Bandung per 31 Desember 2014 ditutup dengan jumlah akhir sebesar

Rp. 14.416.557.556,00 atau naik sebesar Rp. 1.566.096.460,00 dibandingkan dengan posisi per

31

Desember

2014

sebesar

Rp.

12.850.461.096,00.

Nilai

aset

sebesar

Rp. 14.416.557.556,00 tersebut, terdiri dari aset lancar sebesar Rp. 5.670.250,00 aset tetap Rp. 14.406.000.400,00 Aset Lainnya sebesar Rp. 4.886.906,00 sedangkan nilai Kewajiban dan Ekuitas Dana sebesar Rp. 14.416.557.556,00 terdiri dari : Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 00,00 Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp. 5.670.250,00 dan Ekuitas dana Investasi sebesar Rp. 14.410.887.306,00. Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos Laporan. A. 1. Pendapatan

Realisasi pendapatan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar Rp. 0,00. (Kecamatan Sukajadi Kota Bandung bukan merupakan SKPD Penghasil)

A. 2. Belanja Struktur Belanja dalam APBD Kota Bandung Tahun 2014 pada Kecamatan Sukajadi Kota Bandung sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Belanja Daerah terdiri dari dua bagian yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Realisasi Belanja periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp. 10.211.172.788,00 atau 93%, dari anggaran Tahun 2014 sebesar Rp. 10.942.830.500,00 terdiri dari :



Page 20

Laporan Keuangan Kecamatan Sukajadi 2014 a. Belanja Operasi sebesar -

Belanja Pegawai

: Rp. 5.893.556.568,00

-

Belanja Barang

: Rp. 2.382.944.732,00

-

Belanja Hibah

: Rp.

Jumlah

: Rp. 8.681.617.478,00

b. Belanja Modal sebesar

: Rp. 1.576.630.310,00

405.116.178,00

-

Belanja peralatan dan mesin

: Rp.

896.688.600,00

-

Belanja Bangunan dan Gedung

: Rp.

665.073.010,00

-

Belanja Jalan,Irigasi dan Jaringan

: Rp.

14.868.700,00

Jumlah

: Rp. 1.576.630.310,00

+

+

A. 3. Pembiayaan Kecamatan Sukajadi Kota Bandung merupakan SKPD yang hanya mempunyai anggaran Pendapatan dan Belanja, khusus untuk Pembiayaan ada di SKPKD.

B.

PENJELASAN ATAS NERACA

B.1. ASET LANCAR B.1.1 Kas di Bendahara Penerimaan

31 Desember 2014 0

31 Desember 2013 0

Nilai saldo kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2014 sebesar Rp 0 dan nilai saldo per 31 Desember 2013 adalah Rp. 0 Kas di Bendahara penerimaan per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 0 B.1.2 Kas di BendaharaPengeluaran

0

0

Nilai saldo kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp. 00,00 yang terdiri dari : - Bunga Bank

: Rp.

00,00

- UYHD

: Rp.

00,00

: Rp.

00,00

Jumlah

Nilai saldo Kas per 31 Desember 2014 tersebut telah sesuai dengan Berita Acara Opname kas dan register penutupan kas 31 Desember 2014.



Page 21

Laporan Keuangan Kecamatan Sukajadi 2014 B.1.3 Piutang Retribusi

0

0

Piutang Retribusi per 31 Desember 2014. Adalah Rp. 0,00 dan nilai saldo per 31 Desember 2013 adalah Rp. 00,00 Piutang Retribusi per 31 Desember 2013. Sebesar Rp. 00,00

B.1.4 Persediaan

0

0

Saldo persediaan per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 5.670.250,00 dan saldo persediaan per 31 Desember 2013, sebesar Rp. 16.204.100,00 Saldo persediaan per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 5.670.250,00 terdiri dari : - Persediaan Habis Pakai (ATK,materai dan : Rp.

4.307.500,00

alat kebersihan) - Persediaan untuk dijual/diserahkan

: Rp.

- Persediaan Barang Cetakan

: Rp. 1.362.750,00

Jumlah

: Rp.

00,00

5.670.250,00

Saldo per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 5.670.250,00 Telah sesuai dengan Berita Acara Opname Persediaan tanggal 31 Desember 2014

a) PERSEDIAAN HABIS PAKAI (ATK, materai dan alat kebersihan) Saldo Akhir Tahun 2013 Persediaan Habis Pakai : Rp. Penambahan selama tahun 2014 Jumlah

: Rp.

0,00 4.307.500,00

: Rp. 4.307.500,00

Di Keluarkan selama tahun 2014

: Rp.

0,00

Saldo akhir per 31 Desember 2014

: Rp

4.307.500,00

b) PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL / DISERAHKAN Rp. 0,00. (Tidak terdapat persediaan untuk dijual/diserahkan) c) PERSEDIAAN CETAKAN Saldo Akhir Tahun 2013 Persediaan Cetakan

: Rp.

0,00

Penambahan selama tahun 2014

: Rp. 1.362.750,00

Jumlah

: Rp.

1.362.750,00

Di Keluarkan selama tahun 2014

: Rp.

0,00

Saldo akhir per 31 Desember 2014

: Rp

1.362.750,00

* Catatan : Perincian lihat lampiran Berita Acara Opname Persediaan



Page 22

Laporan Keuangan Kecamatan Sukajadi 2014 B.2. ASET TETAP

B.2.1 Aset Tetap

14.406.000.400,00

12.829.370.090,00

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 14.406.000.400,00 dan Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 12.829.370.090,00. Adapun Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 14.406.000.400,00 berasal dari : Saldo per 31 Desember 2013

: Rp. 12.829.370.090,00

Mutasi Penambahan aset tahun 2014

: Rp. 1.576.630.310,00

Saldo per 31 Desember 2014

: Rp. 14.406.000.400,00

Penambahan

Aset

selama

tahun

2014

APBD

sebesar

Rp. 1.576.630.310,00 terdiri dari : a. Biaya Umum

: Rp.

00,00

: Rp.

00,00

: Rp.

1.576.630.310,00

: Rp.

1.576.630.310,00

b. Belanja Pihak Ketiga ( Perencanaan & Pengawasan ) c. Belanja Modal Jumlah

Penambahan Aset tahun 2014 oleh -

Belanja peralatan dan mesin

: Rp.

896.688.600,00

-

Belanja Gedung dan Bangunan

: Rp.

665.073.010,00

-

Belanja Jalan,Irigasi & Jaringan

: Rp.

14.868.700,00

Jumlah

: Rp.

1.576.630.310,00

* Catatan: Nilai Aset Tetap peralatan dan mesin merupakan penjumlahan dari belanja modal peralatan dan mesin ditambah mutasi asset peralatan dan mesin dari SKPD lain dengan rincian berikut ini : Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2014 terdiri dari : -

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin : Rp.

2.696.317.992,00

Per 31 Desember 2013 -

Belanja modal peralatan dan mesin

: Rp.

849.613.600,00

Jumlah

: Rp.

3.545.931.592,00

Mutasi dari SKPD lain

: Rp.

47.075.000,00

Tahun 2014

-

(Motor Vario Kasi Trantib dan Motor Triseda Bantuan Gubernur) Saldo per 31 Desember Email: [email protected]


: Rp.

3.545.931.592,00 Page 23

Laporan Keuangan Kecamatan Sukajadi 2014 Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2014 terdiri dari :

1. Tanah

: Rp.

6.405.548.000,00

2. Peralatan dan Mesin

: Rp.

3.593.006.592,00

3. Gedung dan Bangunan

: Rp.

4.182.595.108,00

4. Jalan, Jaringan dan Instalasi

: Rp.

208.201.950,00

5. Konstruksi dalam pengerjaan

: Rp.

0,00

6. Aset lainnya

: Rp.

0,00


: Rp. 14.406.000.400,00

B.3. ASET LAINNYA B.3.1 Aset Lainnya

4.886.906,00

4.886.906,00

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 4.886.906,00, yang terdiri dari :  Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

: Rp.

0,00

 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

: Rp.

0,00

 Kemitraan dengan pihak Ketiga

: Rp.

0,00

 Aset Tidak Berwujud

: Rp.

4.886.906,00

 Aset Lain-lain

: Rp.

0,00

 Aset Rusak Berat/Proses Penghapusan

: Rp.

0,00

: Rp.

4.886.906,00

Jumlah

B.4. KEWAJIBAN 31 Desember 2014 B.4.1 Uang Muka dari BUD

31 Desember 2013

0

0

Saldo Uang Muka dari BUD per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 00,00 merupakan saldo yang berasal dari : - UYHD sebesar

: Rp.

00,00

- Realisasi Penerimaaan SP2D untuk kegiatan belanja Selama tahun 2014

: Rp. …00,00

Jumlah

: Rp. …00,00

B.4.2 Pendapatan Yang ditangguhkan 0,00 0,00 Saldo pendapatan yang ditangguhkan per 31 Desember 2014 sebesar

Rp. 0,00

merupakan pendapatan bunga bank sebesar Rp. 0,00 Email: [email protected]


Page 24

Laporan Keuangan Kecamatan Sukajadi 2014 B.5. Ekuitas Dana B.5.1 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

0

0

Saldo SiLPA / SiKPA per 31 Desember 2014 sebesar : Rp. 00,00 merupakan realisasi belanja selama tahun 2014.

B.5.2 Cadangan Piutang 0 0 Cadangan Piutang per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 00,00 dan Cadangan piutang tahun 2014 sebesar Rp. 00,00.

B.5.3 cadangan Persediaan

5.670.250,00

16.204.100,00

Saldo Cadangan persediaan per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 5.670.250,00 merupakan saldo persediaan berdasarkan opname persediaan per 31 Desember 2014 dengan rincian sebagai berikut : - Persediaan Habis Pakai (ATK,materai dan

: Rp.

4.307.500,00

- Persediaan untuk dijual/diserahkan

: Rp.

00,00

- Persediaan Barang Cetakan

: Rp. 1.362.750,00

alat kebersihan)

Jumlah

5.6.4

: Rp.

Ekuitas Dana diinvestasikan Dalam Aset Tetap & Lainnya

5.670.250,00

14.410.887.306,00

12.834.256.996,00

Saldo Ekuitas dana diinvestasikan dalam aset tetap per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 14.410.887.306,00 dan saldo per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 12.834.256.996,00. Adapun Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 14.410.887.306,00 berasal dari : Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2013

: Rp. 12.834.256.996,00

Mutasi Penambahan Aset Tahun 2014

: Rp.


: Rp. 14.410.887.306,00



1.576.630.310,00

Page 25

Laporan Keuangan Kecamatan Sukajadi 2014 BAGIAN VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan; Peraturan Walikota Bandung Nomor 250 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisai pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintahan Kota Bandung. 6.1. Susunan Organisasi Kecamatan Sukajadi Kota Bandung. Susunan Organisasi Kecamatan Sukajadi Kota Bandung terdiri atas: 1. Camat; 2. Sekretaris Camat; 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 4. Sub Bagian Program dan Keuangan; 5. Seksi Pemerintahan; 6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban; 7. Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan; 8. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup; 9. Seksi Pelayanan. CAMAT

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIS CAMAT

SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN

SEKSI PEMERINTAHAN

SEKSI KETENTRAMAN & KETERTIBAN

SEKSI PENDIDIKAN & KEMASYARAKATAN

SUB BAGIAN PROGRAM & KEUANGAN

SEKSI EKONOMI, PEMBANGUNAN & LINGKUNGAN HIDUP

SEKSI PELAYANAN

Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2007



Page 26

Laporan Keuangan Kecamatan Sukajadi 2014 6.2. Keadaan Pegawai Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, keadaan sampai dengan Bulan Desember 2014 sebanyak : 48 Orang.

Adapun

rinciannya sebagai berikut: 1. Kecamatan Sukajadi

: 19 Orang

2. Kelurahan Pasteur

: 7 Orang

3. Kelurahan Cipedes

: 6 Orang

4. Kelurahan Sukagalih

: 5 Orang

5. Kelurahan Sukabungah

: 5 Orang

6. Kelurahan Sukawarna

: 6 Orang

Jumlah Pegawai Kecamatan dan Kelurahan a. Berdasarkan Golongan Golongan IV

2

Golongan III

38

Golongan II

7

Golongan I

1

Kontrak Kerja

0

Tenaga Non Pegawai

0

Jumlah

48

b. Berdasarkan Eselon Eselon III A

1

Eselon III B

1

Eselon IV A

10

Eselon IV B

19

c. Berdasarkan Pendidikan


S.2

2

S.1

27

D III

4

SMA

14

SMP

1

SD

-


Page 27

Laporan Keuangan Kecamatan Sukajadi 2014 BAB VII PENUTUP

Catatan atas laporan Kuangan ( CALK ) yang merupakan salah satu bagian dari Laporan Keuangan APBD Kota Bandung Tahun 2014 disusun dengan mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ( SAP ). Namun demikian, catatan Atas laporan Keuangan ini tetap disusun dengan mengungkapkan beberapa penjelasan terhadap laporan keuangan secara keseluruhan sehingga diharapkan dapat dengan mudah dibaca dan dipahami oleh pembaca tertentu ataupun hanya manajemen entitas pelaporan. Semoga dengan tersusunnya catatan atas laporan Keuangan ini dapat memberikan penjelasan dan informasi yang berguna bagi berbagai media pertanggungjawaban serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan Kinerja Keuangan Lingkup Pemerintah kota Bandung.

Bandung, 31 Desember 2014 CAMAT SUKAJADI

Drs. YUDY HERMAWAN NIP. 19690501 198910 1 002



Page 28

BAGIAN I PENDAHULUAN 1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Recommend Documents