BAB I PENDAHULUAN Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pengelolaan keuangan daerah diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). Penyusunan laporan keuangan daerah merupakan wujud akuntabilitas penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan yang disusun ini meliputi : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan . Laporan Keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya Lampiran I SAP basis akrual dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah Daerah. Pelaporan keuangan daerah adalah/ laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomi yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Batang selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektifitas dan

1

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

efisiensi pemerintah Kabupaten Batang, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan: 1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran; 2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan; 3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Batang serta hasil-hasil yang telah dicapai; 4. Menyediakan informasi mengenai upaya Pemerintah Kabupaten Batang dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas; 5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; 6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah daerah

mengenai kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang

dilakukan selama periode pelaporan; 7. Menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih / kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit Laporan Operasional ( LO ) aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas Pemerintah Daerah.

1.2.

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016 disusun berdasarkan: 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4286);

2

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);

3.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);

4.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia diubah terakhir dengan

Nomor 5587) sebagaimana telah

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4028);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4575);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repubilk Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);

9.

Peratutan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4540);

3

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010

tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 4219); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2

Tahun 2012 tentang Hibah

Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 ); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

4

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Tahun Anggaran 2016; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 24. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 547); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 11); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang tahun 2016 Nomor 10); 27. Peraturan Bupati Batang Nomor 48 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016; 28. Peraturan Bupati Batang Nomor 74 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Batang tahun 2015 Nomor 74); 29. Peraturan Bupati

Batang Nomor

40 tahun 2016 tentang Penjabaran

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang tahun anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Batang tahun 2016 Nomor 40). 30. Peraturan Bupati Batang Nomor 69 tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Batang ( Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 69 ); 31. Peraturan Bupati Batang Nomor 70 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Batang ( Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 70 );

5

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

1.3.

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan 1.3.1. Unsur Laporan Keuangan. LKPD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas dalam Pemerintah Kabupaten Batang, yang terdiri dari PPKD (BUD), SKPD dan BLUD. LKPD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016 terdiri dari : A. Laporan Realisasi Anggaran ( LRA ) LRA memuat informasi mengenai Pendapatan, Belanja, Transfer dan Pembiayaan Daerah. Data/informasi Keuangan mengenai Pendapatan Asli Daerah, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal didasarkan pada LRA SKPD dan data / informasi keuangan mengenai Pendapatan Transfer, Lain-lain pendapatan yang sah, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tak terduga, Transfer dan Pembiayaan (penerimaan dan pengeluaran) didasarkan pada LRA PPKD (BUD). B. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah Laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, Silpa/Sikpa, koreksi dan Saldo Akhir. C. Neraca Neraca memuat informasi mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Pada Neraca SKPD disajikan mengenai Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Lainnya, Kewajiban dan Ekuitas. Neraca BLUD menyajikan Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Kewajiban dan Ekuitas. Neraca PPKD (BUD) menyajikan Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Kewajiban dan Ekuitas. D. Laporan Arus Kas (LAK) Laporan arus kas disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh PPKD sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) selama Tahun Anggaran 2016. E. Laporan Operasional Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercermin dalam pendapatan LO, beban dan surplus/ defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya dibandingkan dengan periode sebelumnya.

6

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

F. Laporan Perubahan Ekuitas Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit – LO, koreksi dan ekuitas akhir. G. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan dan daftar mengenai nilai suatu akun yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016 disusun berdasarkan penggabungan antara laporan keuangan SKPD, Laporan Keuangan BLUD dan Laporan Keuangan PPKD (BUD). Laporan Keuangan SKPD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan BLUD terdiri dari Laporan realisasi Anggaran, Laporan operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keauangan, sedangkan Laporan Keuangan PPKD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Opersional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

1.4.

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2016 memuat penjelasan dan atau catatan atas laporan keuangan dalam periode Tahun Anggaran 2015 yang disusun dengan sistematika sebagai berikut: Bab I

Pendahuluan 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 1.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan 1.3.1. Unsur Laporan Keuangan. 1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Bab II

Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD 2.1. Ekonomi Makro

7

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

2.2. Kebijakan Keuangan 2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD. Bab III

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV

Kebijakan Akuntansi 4.1. Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada Pemerintah Daerah.

Bab V

Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5.1.

Laporan Realisasi Anggaran 5.1.1 Pendapatan LRA 5.1.2 Belanja 5.1.3 Pembiayaan 5.1.4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

5.2.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal 5.2.2. Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan 5.2.3. Sisa lebih / kurang pembiayaan Anggaran 5.2.4. Koreksi Kesalahan pembukuan tahun sebelumnya 5.2.5. Saldo Anggaran Akhir

5.3.

Neraca 5.3.1. Aset 5.3.2. Kewajiban 5.3.3. Ekuitas

5.4.

Laporan Operasional 5.4.1. Pendapatan LO 5.4.2. Beban 5.4.3. Surplus / Defisit Kegiatan Operasional

8

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

5.4.4. Surplus / Defisit dari Kegiatan Non Operasional

5.5.

5.4.5

Pos Luar Biasa

5.4.6

Surplus / Defisit Laporan Operasional

Laporan Perubahan Ekuitas 5.5.1. Ekuitas Awal 5.5.2. Surplus / Defisit LO 5.5.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar 5.5.4. Ekuitas Akhir

5.6.

Laporan Arus Kas 5.6.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi 5.6.2. Arus Kas dari Investasi Aset Non Keuangan 5.6.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 5.6.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris 5.6.5. Saldo Akhir Kas

Bab VI

Penjelasan atas Informasi – informasi Non Keuangan.

Bab VII Penutup.

9

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1.

EKONOMI MAKRO Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang yang terbentuk dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 1965 tanggal 14 Juli 1965 berada pada jalur utara yang menghubungkan Jakarta-Surabaya. Luas daerah Kabupaten Batang adalah 78.864,16 ha dan mempunyai batas-batas wilayah: a. Sebelah utara

:

Laut Jawa

b. Sebelah selatan

:

Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara

c. Sebelah barat

:

Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan

d. Sebelah Timur

:

Kabupaten Kendal

Sebagai daerah agraris dimana sektor pertanian dan perkebunan merupakan sumber mata pencaharian bagi sebagian besar penduduk, luas pemanfaatan lahan pertanian adalah sebagai berikut: a. Tanah sawah

:

22.397,14 Ha

b. Tanah Perkebunan

:

7.909,11 Ha

c. Tegal/Huma

:

19.250,75 Ha

d. Padang Rumput

:

89,95 Ha

Potensi tanaman di sektor ini yang cukup menonjol untuk tanaman pangan adalah padi, jagung, kacang tanah, ubi, sayur-sayuran dan buah-buahan. Jenis tanaman sayur-sayuran yang banyak diusahakan adalah bawang merah, bawang daun, kentang, kubis dan cabai. Sedangkan untuk buah-buahan adalah durian, rambutan, nangka, mangga, jeruk dan pisang. Untuk jenis tanaman perkebunan adalah kelapa, tebu, teh, coklat, kopi dan cengkeh. Potensi perikanan Kabupaten Batang dapat dilihat dari letak geografis di tepi pantai Laut Jawa dengan garis pantai sepanjang 38,75 km dan lebar 4 mil merupakan potensi yang sangat strategis untuk pengembangan perikanan laut maupun perikanan darat yang terdiri dari tambak (air payau) dengan potensi lahan seluas 1.429,2 ha, kolam air tawar dengan potensi lahan seluas 300 ha dan perairan umum (sungai, waduk, sawah, dan genangan air).

10

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

2.1.1. Struktur Ekonomi Struktur ekonomi suatu daerah/wilayah menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah/wilayah terhadap kemampuan produksi dari setiap sektor ekonomi. Struktur ekonomi terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh masing-masing sektor. Dengan melihat kontribusi masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB, maka dapat diketahui seberapa besar peran suatu sektor dalam menunjang perekonomian daerah. Struktur perekonomian di Kabupaten Batang dapat ditunjukkan oleh besarnya kontribusi masing-masing sektor terhadap total PDRB Kabupaten. Menurut Lapangan Usaha, pada Tahun 2015 sektor industri pengolahan

memberikan sumbangan terbesar terhadap pembentukan

PDRB Kabupaten Batang yaitu sebesar 33,43%, disusul sektor Pertanian sebesar 24%. Kontribusi terbesar ketiga diberikan oleh sektor Perdagangan, hotel dan Rumah Makan sebesar 12,71%. Sektor Pertambangan dan penggalian memberikan sumbangan terkecil yaitu hanya2,74%.

2.1.2. PDRB Per kapita PDRB perkapita dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur atau menilai indikator tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah/wilayah. PDRB per kapita diperoleh dari hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di suatu wilayah (PDRB) dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya penduduk berpengaruh terhadap nilai PDRB per kapita. Sedang besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor yang terdapat di daerah tersebut. Perkembangan pendapatan per kapita atas dasar harga berlaku setiap tahun mengalami peningkatan. Kenaikan pendapatan per kapita terbesar lima tahun terakhir terjadi pada tahun 2014 sebesar 11,97%. Sedangkan berdasarkan harga konstan kenaikan pendapatan perkapita tertinggi lima tahun terakhir juga terjadi pada tahun 2011 sebesar 4,88%.

11

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

Tabel II.1. Rata-rata Pendapatan Per Kapita Penduduk Kabupaten Batang Tahun 2010-2014

Tahun

Pendapatan perkapita adh berlaku (Rp)

Pertumbuhan (%)

Pendapatan perkapita adh konstan 2000 (Rp)

Pertumbuhan (%)

2010

6.503.164

11,87

2.917.243

4,98

2011

7.213.164

10,92

3.059.693

4,88

2012

7.927.043

9,70

3.182.878

4,42

2013

8.781.768

10,78

3.195.062

4,77

2014

9.832.841

11,97

3.504.015

4,68

Sumber : BPS Kabupaten Batang

Nilai PDRB Per kapita Kabupaten Batang atas dasar harga berlaku sejak tahun 2010 hingga tahun 2014 mengalami peningkatan secara terus-menerus. Pada tahun 2010 nilai PDRB per kapita tercatat sebesar Rp6.503.164,00 dan secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2014

mencapai Rp9.832.841,00

Kenaikan PDRB per kapita

secara riil dapat dilihat dari nilai PDRB berdasarkan harga konstan 2000. Secara riil, Ternyata dari nilai PDRB per kapita sejak tahun 2010 terus mengalami

kenaikan

dari

sebesar

Rp2.917.243,00

menjadi

Rp3.504.015,00 di tahun 2015. 2.1.3. Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi Pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan produk domestik yang mencerminkan kinerja perekonomian suatu daerah. Andil terhadap pertumbuhan ekonomi dapat diamati secara sektoral, spasial, dan penggunaan nilai tambah, sehingga pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat mengambil kebijakan pada sektor, wilayah atau komponen penggunaan apa yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Batang.

12

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang pada Tahun 2015 mencapai 5,60%, naik sekitar 0,17 poin dibanding dengan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2014 yang sebesar 5,43%.

Tabel II.2. Laju Pertumbuhan Riil PDRB menurut Lapangan Usaha (persen) 2011-2015 Lapangan Usaha

2011

2012

2013

2014

2015

3,75

(-0,42)

2,56

1,64

3,57

2. Pertambangan & Penggalian

2,42

4,62

5,08

4,36

7,27

3. Industri Pengolahan

6,81

8,22

8,88

6,50

5,32

4. Pengadaan listrik dan gas

8,25

11,20

7,93

0,45

(-2,35)

0,86

(-2,73)

(-1,77)

1,94

2,42

1,11

4,86

3,98

4,06

7,86

9,15 5,25

1,56 5,44

4,83 10,41

4,41 10,04

4,57 7,64

4,81 8,39 2,25 7,06 9,88 1,69

3,73 10,36 1,90 5,76 7,40 0,93

2,36 8,68 2,83 7,60 13,72 1,96

6,58 19,72 3,22 7,85 10,65 0,53

8,16, 15,64 6,24 6,16 8,15 7,25

21,58 10,29 2,45 6,`12

20,22 10,42 0,92 4,62

8,47 7,17 8,59 5,88

10,15 13,18 8,84 5,43

6,69 5,24 4,10 5,60

1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

5. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang 6. Konstruksi 7. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 8. Transportasi dan pergudangan 9. Penyediaan akomodasi dan makan dan minum 10. Informasi dan komunikasi 11. Jasa keuangan dan asuransi 12.Real estate 13. Jasa Perusahaan 14. Adm pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib 15. Jasa Pendidikan 16. Jasa kesehatan dan kegiatan sos 17.Jasa lainnya Produk domestik regional bruto

Sumber : BPS Kabupaten Batang

Andil

terbesar dalam laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten

Batang pada Tahun 2015 disumbang oleh lapangan usaha informasi dan komunikasi dengan pertumbuhan sebesar

15,64 %. Pada posisi

berikutnya, oleh Lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum, Jasa perusahaan yang masing-masing mempunyai pertumbuhan sebesar 8,16 % dan 8,15 %.

13

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

Laju inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang cukup penting. Laju inflasi Kabupaten Batang pada Tahun 2015 sebesar 2,94 % lebih rendah dari inflasi tahun 2014 sebesar 7,66 %. Untuk Tahun 2015 ini laju inflasi tertinggi pada sektor jasa sebesar 7,05% disusul dengan sector bahan makanan sebesar 3,11%. Kumulatif inflasi tahun 2015 sebesar 2,94%.

2.2.

KEBIJAKAN KEUANGAN Kebijakan keuangan daerah mengacu pada dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang merupakan kesepakatan bersama antara Bupati Batang dengan DPRD Kabupaten Batang. Kebijakan keuangan mencakup kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun 2016. Berikut uraian kebijakan keuangan tersebut.

2.2.1.

Kebijakan Pendapatan Daerah Perencanaan

terhadap

target

pendapatan

daerah

seyogyanya

memperhatikan kondisi perekonomian saat ini. Hal ini perlu diperhatikan, karena kondisi saat ini ada kemungkinan bisa memberikan dampak pada Tahun Anggaran 2016. Untuk memperkuat pelaksanaan otonomi daerah, maka Kabupaten Batang harus berupaya menggali berbagai potensi pendapatan daerah tanpa harus membebani masyarakat. Hal ini dicanangkan dengan harapan secara bertahap, Kabupaten Batang mampu meningkatkan kemampuannya dalam kemandirian keuangan daerah, utamanya dalam memenuhi pembiayaan pembangunan daerah. Beberapa langkah yang ditempuh dapat dilakukan melalui intensifikasi pendapatan asli daerah dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada dan dikelola secara lebih efisien dan efektif. Selanjutnya langkah lainnya adalah melalui ekstensifikasi pendapatan asli daerah dengan mengoptimalkan potensi melalui pembukaan peluang-peluang pendapatan baru yang mempunyai potensi besar. Dalam melaksanakan kegiatan operasional, pelaksanaan pendapatan daerah selama ini lebih banyak diperoleh baik dari kewenangan yang dimiliki daerah sebagai bentuk dari adanya kewenangan daerah otonomi.

14

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

A. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Batang pada tahun-tahun yang akan datang memerlukan upaya kemandirian daerah. Guna mendukung kemandirian daerah. Guna mendukung kemandirian daerah tersebut, maka salah satu tolok ukur keberhasilan daerah tersebut dilakukan dengan meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dengan memperhatikan potensi dan kemampuan pendapatan daerah. Untuk mencapai target pendapatan daerah, diperlukan langkah-langkah dan arah kebijakan keuangan daerah sebagai berikut: 1. Melakukan intensifikasi terhadap pungutan pajak dan retribusi daerah melalui penyuluhan terhadap masyarakat, terutama kesadaran untuk membayar pajak dan retribusi daerah. 2. Penyederhanaan terhadap sistem dan prosedur administrasi, terutama sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, pemberian insentif atau rasionalisasi pajak/retribusi daerah. 3. Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung mobilitas bagi pemungut penerimaan daerah maupun pemberian operasional bagi penerimaan pendapatan. 4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada bidang-bidang yang berhubungan dengan penerimaan daerah, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola penerimaan daerah. 5. Melakukan penataan anggaran berbasis kinerja ( performance budget ) melalui penataan sistem penyusunan dan pdengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja yang lebih efisien, efektif dan berkesinambungan sehingga memberikan hasil yang lebih baik dan biaya lebih rendah. 6. Melakukan peninjauan kembali terhadap berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Batang, terutama yang terkait dengan atau dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah, memberikan respon positif terhadap Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru.

B. Kebijakan Dana Perimbangan Guna

mencapai

target

Pendapatan

dalam

meningkatkan

dana

perimbangan, upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Batang antara lain:

15

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap berbagai sumber pendapatan dari Bagi Hasil Pajak untuk mendukung pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan daerah. 2. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk lebih mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah guna peningkatan pembangunan sarana prasarana perekonomian dan pelayanan publik.

2.2.2.

Kebijakan Belanja Daerah A. Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga. Belanja Daerah merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan pelaksanaan pembangunan daerah. Sehingga alokasi belanja daerah

harus

berdasarkan

prinsip

efisiensi,

efektifitas

dan

proporsionalitas, sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan. Kebijakan yang diambil dalam mennetukan belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan belanja yang dituangkan dalam program kegiatan sebagai berikut : 1. Kebijakan yang nyata akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. 2. Kebijakan yang secara nyata dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia serta dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat. 3. Kebijakan yang dapat mendorong penyerapan tenaga kerja setempat. 4. Mengalokasikan belanja bunga Loan ADB, belanja subsidi pelayanan Pusskesmas, belanja hibah dan social, serta bantuan dkeuangan kepada desa. 5. Anggaran belanja tidak terduga untuk estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah serta tidak biasa /tanggap darurat, yang mendesak dan tidak tertampung dalam bentuk program kegiatan tahun berjalan.

16

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

6. Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan dan penghargaan atas suatu prestasi. 7. Penganggaran pengadaan barang ( termasuk asset tetap ) yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa.

2.3.

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun yang bersangkutan maupun pada tahuntahun anggaran berikutnya. Kebijakan pembiayaan daerah

terdiri dari

penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. 2.3.1.

Kebijakan penerimaan pembiayaan Penerimaan pembiayaan direncanakan berasal dari

SILPA tahun

sebelumnya. 2.3.2.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan Pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dan pembayaran pokok utang yang jatuh tempo.

2.4.

PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 disajikan secara ringkas sebagai berikut: APBD Tahun 2016 Anggaran (Rp)

1 Pendapatan dan Belanja Pendapatan Belanja dan Transfer Surplus/(Defisit) 2 Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Realisasi (Rp)

Surplus Penerimaan/Sisa Pengeluaran

1.573.731.019.980,00 1.729.593.239.012,75 (155.862.219.032,75)

1.498.614.094.093,20 1.560.785.414.489,47 (62.171.320.396,27)

(75.116.925.886,80) 168.807.824.523,28 93.690.898.636,48

159.948.419.032,75 4.086.200.000,00 155.862.219.032,75

159.948.419.032,23 4.081.253.282,00 155.867.165.750,23

(0,52) 4.946.718,00 4.946.717,48

-

93.695.845.353,96

93.695.845.353,96

17

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

Dari data di atas, realisasi pendapatan kurang dari target 4,77% yaitu sebesar (Rp75.116.925.886,80) dan Belanja yang tidak terserap 9,76% yaitu sebesar Rp168.807.824.523,28.

Pencapaian kinerja menurut urusan Pemerintahan Daerah dapat kami sajikan tersendiri dalam bentuk buku matrik sebagai hasil kompilasi pencapaian kinerja keuangan SKPD se-Kabupaten Batang yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016. Dalam CaLK ini akan kami sajikan ringkasan pencapaian kinerja atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam berbagai urusan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2016 baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang diringkas dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2016. Target Kinerja yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Batang disajikan dalam Buku LKPJ Bupati Tahun 2016.

18

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1.

IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN 3.1.1

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2016 Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan Tahun Anggaran 2016 secara ringkas adalah sebagai berikut: 1. Realisasi pendapatan sebesar Rp1.498.614.094.03,20 lebih rendah (Rp75.116.925.886,80) yaitu 4,77% dibandingkan dengan target sebesar Rp1.573.731.019.980,00. 2. Realisasi belanja sebesar Rp1.560.785.414.489,47 lebih rendah Rp168.807.824.523,28 atau 9,76 % dibandingkan dengan anggaran sebesar Rp1.729.593.239.012,75. 3. Pada realisasi APBD Tahun Anggaran 2016 terjadi defisit sebesar (Rp62.171.490.136,27) Sedangkan pada pembiayaan terdapat pembiayaan netto sebesar Rp155.867.165.750,23 sehingga terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp93.695.845.353,96 Realisasi sasaran kinerja fiskal Pemerintah Kabupaten Batang selama tahun anggaran 2016 dapat dilihat pada tabel III.1. berikut ini : Tabel III.1. Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Fiskal Pemerintah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016 APBD Tahun 2016 Anggaran (Rp)

1 Pendapatan dan Belanja Pendapatan Belanja dan Transfer Surplus/(Defisit) 2 Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Realisasi (Rp)

Surplus Penerimaan/Sisa Pengeluaran

1.573.731.019.980,00 1.729.593.239.012,75 (155.862.219.032,75)

1.498.614.094.093,20 1.560.785.414.489,47 (62.171.320.396,27)

(75.116.925.886,80) 168.807.824.523,28 93.690.898.636,48

159.948.419.032,75 4.086.200.000,00 155.862.219.032,75

159.948.419.032,23 4.081.253.282,00 155.867.165.750,23

(0,52) 4.946.718,00 4.946.717,48

-

93.695.845.353,96

93.695.845.353,96

19

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

Dengan menggunakan anggaran sebagai tolok ukur kinerja, SILPA Tahun Anggaran 2016 berasal dari pendapatan yang tidak memenuhi target sebesar ( Rp75.116.925.886,80) atau 4,77%; sisa anggaran belanja sebesar Rp168.807.824.523,28 atau 9,76%; dan dari sisa pembiayaan netto sebesar Rp4.946.717,48 atau 0,12%. Rekapitulasi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan Tahun Anggaran 2016 beserta realisasinya untuk setiap SKPD disajikan pada Lampiran 1a dan 1b. Sebagaimana disajikan pada lampiran tersebut, terdapat realisasi pendapatan di beberapa SKPD yang tidak memiliki anggaran pendapatan. Beberapa SKPD tersebut dinas dan badan yang bukan merupakan penghasil pendapatan, antara lain Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta dinas dan badan lainnya. Hal ini dikarenakan adanya penerimaan pendapatan melalui SKPD tersebut yang berasal dari Lain-lain PAD Yang Sah, diantaranya berasal dari pendapatan pengembalian belanja tahun lalu, dan pendapatan jasa giro pemegang kas.

3.1.2

Realisasi Anggaran Tahun 2015 Dibandingkan dengan Tahun 2016 Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2015, pendapatan Tahun 2016

meningkat Rp102.347.848.972,39

2016

meningkat

sebesar

atau 7,33%. Belanja Tahun

Rp192.620.665.323,90

atau

14,08%.

Pembiayaan netto tahun 2016 meningkat Rp24.020.242.673,24 atau 18,22%. Sedangkan SILPA menurun Rp66.252.573.678,27 atau 41,42% dengan perhitungannya sebagai berikut: Realisasi 2016 (Rp)

Realisasi 2016-Realisasi 2015 2015 (Rp)

Rp

%

1 Pendapatan dan Belanja

Pendapatan Belanja dan Transfer Surplus/(Defisit) 2 Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

1,498,614,094,093.20 1,560,785,414,489.47 (62,171,320,396.27)

1,396,266,245,120.81 1,368,164,749,165.57 28,101,495,955.24

102,347,848,972.39 192,620,665,323.90 (90,272,816,351.51)

7.33 14.08 (321.24)

159,948,419,032.23 4,081,253,282.00 155,867,165,750.23

137,474,382,139.99 5,627,459,063.00 131,846,923,076.99

22,474,036,892.24 (1,546,205,781.00) 24,020,242,673.24

16.35 (27.48) 18.22

93,695,845,353.96

159,948,419,032.23

(66,252,573,678.27)

(41.42)

20

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

3.2.

HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN Permasalahan yang menghambat dan menjadi kendala dalam pencapaian target pendapatan maupun upaya optimalisasi belanja daerah antara lain sebagai berikut: 3.2.1.

Hambatan dan Permasalahan Utama dalam Pendapatan Daerah Secara umum tidak terdapat kendala dalam upaya memperoleh pendapatan sesuai dengan target pendapatan yang telah ditetapkan. Pada kelompok Pendapatan Asli Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah melebihi yang ditargetkan. Sedangkan pada kelompok Dana Perimbangan realisasi pendapatan tidak target yang ditetapkan. Adapun hambatan dan permasalahan utama dalam pendapatan daerah adalah sebagai berikut: 

Terbatasnya SDM baik kualitas maupun kuantitas dalam menangani pemungutan pajak;



Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak;



Banyak terjadi peralihan hak atas tanah namun tidak diikuti dengan permohonan mutasi SPPT sehingga subyek pajak sudah berubah;



Kesulitan penagihan PBB tanah mrancang karena Wajib Pajak di luar kota alamatnya tidak jelas dan tidak ada nomor telpon/HP yang bisa dihubungi.

Sedangkan pada kelompok Pendapatan transfer realisasi pendapatan tidak mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan karena : 

Dana Alokasi Khusus fisik tidak terealisasi 100 %, karena waktunya tidak mencukupi.



Dana Alokasi Khusus Non fisik tidak terealisasi 100%, karena adanya penundaan dana sertfikasi guru berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S – 579/PK/2016 Perihal Penyampaian Informasi kepada Daerah tentang penghentian penyaluran Dana Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan TA 2016 tanggal 16 Agustus 2016 dan Surat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27001/B/PR/2016 Perihal Penggunaan Sisa Dana (SILPA) dan Penghentian Penyaluran Transfer TPG dan DTP Tahun 2016 tanggal 23 Agustus 2016.

21

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

3.2.2.

Hambatan dan Permasalahan Utama dalam Belanja Daerah Realisasi belanja Tahun 2016 mencapai 90,50%. Untuk belanja langsung, yakni untuk belanja dalam rangka pelaksanaan kegiatan, realisasinya mencapai 88,49%. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan belanja daerah diantaranya: 

Realisasi penyerapan anggaran di SKPD tidak berdasarkan pada anggaran kas yang sudah direncanakan, sehingga pencairan dana menumpuk di akhir tahun;



Adanya persepsi dari SKPD pengajuan pencairan Ganti Uang (GU) jika uang persediaan sudah dipertanggungjawabkan 100%, sedangkan di Juknis pengelolaan APBD Tahun 2016 menyebutkan bahwa penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh bendahara pengeluaran apabila dana uang persediaan (UP) telah dipertanggungjawabkan sekurang-kurangnya 50% dari dana UP yang diterima;



Belum maksimalnya koordinasi intern di SKPD antara pelaku yang terkait kegiatan, pengelola keuangan dan pengelola barang di SKPD;



Kurang dapat mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang tiap tahun mengalami perubahan;



Penerima bantuan sosial dan hibah tidak memenuhi persyaratan sebagaimana regulasi;



Ada beberapa pekerjaan yang putus kontrak, tidak jadi lelang dan gagal lelang.

22

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1

ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan perundangundangan wajib meyampaikan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan dalam LKPD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015 adalah Pemerintah Kabupaten Batang. Selain itu Pemerintah Kabupaten Batang memiliki entitas akuntansi yang terdiri dari SKPD dan PPKD (BUD) yang menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya. Entitas akuntansi adalah unit pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Kabupaten Batang meliputi dinas, badan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kantor, kecamatan, dan kelurahan. Tabel 4.1 Entitas Akuntansi Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2016 No.

Kode

SKPD

1.

1.01.1.0

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

2.

1.02.1.1

Dinas Kesehatan

3.

1.02.2.1

Rumah Sakit Umum Daerah (APBD dan BLUD)

4.

1.03.1.1

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

5.

1.05.1.1

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Energi Sumber Daya Mineral

6.

1.06.1.1

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

7.

1.07.1.1

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

8.

1.08.1.1

Badan Lingkungan Hidup

9.

1.10.1.1

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

10.

1.12.1.1

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

11.

1.13.1.1

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

12.

1.16.1.1

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

13.

1.17.1.1

Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu

14.

1.19.1.1

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

23

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

No.

Kode

SKPD

15.

1.19.2.1

Satuan Polisi Pamong Praja

16.

1.20.1.1

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

17.

1.20.2.1

Bupati dan Wakil Bupati

18.

1.20.3.1

Bagian Pemerintahan Desa

19.

1.20.3.2

Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol

20.

1.20.3.3

Bagian Hukum

21.

1.20.3.4

Bagian Pengendalian Pembangunan

22.

1.20.3.5

Bagian Kesejahteraan Rakyat

23.

1.20.3.6

Bagian Perekonomian

24.

1.20.3.7

Bagian organisasi

25.

1.20.3.8

Bagian Umum

26.

1.20.3.9

Bagian Tata Pemerintahan

27.

1.20.4.1

Sekretariat DPRD

28.

1.20.5.1

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

29.

1.20.6.1

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)

30.

1.20.7.1

Inspektorat

31.

1.20.8.1

Badan Kepegawaian Daerah

32.

1.20.14.1 Kecamatan Batang

33

1.20.15.1 Kecamatan Tulis

34.

1.20.16.1 Kecamatan Subah

35.

1.20.17.1 Kecamatan Gringsing

36.

1.20.18.1 Kecamatan Limpung

37.

1.20.19.1 Kecamatan Tersono

38.

1.20.20.1 Kecamatan Reban

39.

1.20.21.1 Kecamatan Bawang

40.

1.20.22.1 Kecamatan Bandar

41.

1.20.23.1 Kecamatan Blado

42.

1.20.24.1 Kecamatan Wonotunggal

43.

1.20.25.1 Kecamatan Warungasem

44.

1.20.26.1 Kecamatan Kandeman

45.

1.20.27.1 Kecamatan Pecalungan

46.

1.20.28.1 Kecamatan Banyuputih

47.

1.20.29.1 Kelurahan Proyonanggan Selatan

24

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

No.

4.2

Kode

SKPD

48.

1.20.30.1 Kelurahan Proyonanggan Tengah

49.

1.20.31.1 Kelurahan Proyonanggan Utara

50.

1.20.32.1 Kelurahan Kauman

51.

1.20.33.1 Kelurahan Watesalit

52.

1.20.34.1 Kelurahan Sambong

53.

1.20.35.1 Kelurahan Kasepuhan

54.

1.20.36.1 Kelurahan Karangasem Utara

55.

1.20.37.1 Kelurahan Karangasem Selatan

56.

1.21.1.1

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

57.

1.22.1.1

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

58.

1.26.1.1

Kantor Perpustakaan danArsip

59.

2.01.1.1

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan

60.

2.02.1.1

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

61.

2.04.1.1

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

62.

2.05.1.1

Dinas Kelautan dan Perikanan

63.

2.07.1.1

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian LKPD Kabupaten Batang tahun anggaran 2015 adalah basis akrual untuk pengakuan Pendapatan LO dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas. Basis kas untuk pengakuan Pendapatan LRA, Belanja, Transfer dan Pembiayaan. Penyusunan dan penyajian LKPD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015 telah mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan ( SAP ) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Peraturan Bupati Batang Nomor 70 tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Batang.

25

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

4.3.

BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Basis pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan meliputi basis pengukuran pendapatan LRA, belanja, transfer, pembiayaan, pendapatan – LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas A. Pengukuran Pendapatan LRA Pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menambah hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan Daerah diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan yang terdiri dari : 1. Pendapatan Asli Daerah ; 2. Dana Perimbangan; dan 3. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah Pengukuran Pendapatan LRA dicatat berdasarkan penerimaan bruto dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). B.

Pengukuran Belanja. Belanja adalah semua pengeluaran dari Kas Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode saldo anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. 1.

Belanja dicatat sebesar nilai nominal pengeluaran uang dari Rekening Umum Kas Daerah;

2.

Pengeluaran belanja dalam bentuk barang dan jasa diakui pada saat serah terima barang dan jasa sebesar nilai yang tercantum dalam Berita Acara ( BA ) serah terima.

3.

Apabila dalam BA serah terima tidak dicantumkan nilai barang dan jasa tersebut, maka dapat dilakukan penaksiran atas nilai barang dan jasa yang bersangkutan.

Adapun Klasifikasi Belanja yang digunakan: a. Belanja Operasi Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja

26

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

operasi antara lain meliputi belanja pegawai (belanja langsung maupun belanja tidak langsung), belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial. b. Belanja Modal Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap berwujud dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi antara lain belanja untuk pengadaan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan aset lainnya. c. Belanja Lain-lain/Tak Terduga Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran

tidak

terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah Kabupaten Batang. C. Pengukuran Pembiayaan Pembiayaan ( financing ) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Keuangan Kabupaten Batang, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Batang terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan dicatat sebesar nominal penerimaan atau pengeluaran. D. Pengukuran Pendapatan LO. Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Akuntansi pendapatan – LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran). Pendapatan LO diukur dengan nilai nominal yaitu aliran masuk yang telah diterima oleh pemerintah daerah dan aliran yang akan diterima oleh pemerintah daerah. Aliran masuk yang diterima oleh Pemerintah Daerah, contoh pajak dengan metode self assesment. Aliran yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah dengan metode official assesment.

27

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

Pengukuran Pendapatan Hibah LO adalah : 1.

Pendapatan hibah dalam bentuk kas dicatat sebesar nilai kas yang diterima;

2.

Pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga yang menyertakan nilai hibah dicatat sebesar nilai nominal pada saat terjadinya penerimaan hibah;

3.

Pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga yang tidak menyertakan nilai hibah, dilakukan penilaian dengan berdasarkan : a. Menurut biayanya; b. Menurut harga pasar; atau c. Menurut perkiraan/taksiran harga wajar.

Apabila pengukuran atas pendapaan hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga yang tidak menyertakan nilai hibah tidak dapat dilakukan, maka nilai hibah dalam bentuk barang/jasa/ surat berharga cukup diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. E.

Pengukuran Beban. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan. Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia ) pada saat pengakuan beban. Beban terdiri dari beban pegawai, beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban penyusutan dan beban lain-lain.

F.

Pengukuran Aset Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang. Tidak termasuk pengertian sumber daya ekonomis adalah sumber daya alam seperti hutan, sungai, danau/rawa, kekayaan di dasar laut, dan kandungan

28

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

pertambangan dan harta peninggalan sejarah. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan dan /atau penguasaannya berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar dan Aset Non Lancar. 1.

Aset Lancar Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pengukuran Aset lancar sebagai berikut: a. Kas dicatat sebesar nilai nominal; b. Setara kas dinilai sebesar harga perolehan, tidak termasuk bunga/hasil yang diharapkan akan diperoleh; c. Kas dan setara kas dalam valuta asing dijabarkan ke dalam rupiah dengan kurs pada tanggal neraca; d. Untuk beberapa jenis investasi jangka pendek, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi jangka pendek yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek dicatat sebesar biaya perolehan.Apabila investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi jangka pendek dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi jangka pendek tersebut. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut. e. Piutang . Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan / atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya bedasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang

29

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi. Terhadap piutang dilakukan penyisihan piutang tak tertagih. Dasar perhitungan penyisihan piutang tak tertagih adalah berdasarkan umur piutang. Penilaian dan penyajian piutang sebesar nilai bersih yang apat direalisasikan (net realizable value), yaitu dalam penilaian piutang di laporan keuangan harus dikurangkan dengan penyisihan piutang tak tertagih ( allowance for doubtful account). Perhitungan penyisihan piutang tak tertagih dilakukan dengan prosentase tertentu dari saldo piutang yang ada, dengan meneliti jatuh tempo umur piutang sebagai berikut : 1) Lancar, apabila umur piutang kurang dari 1 tahun, penyisihan piutang tak tertagih 0,5% 2) Kurang Lancar, apabila umur piutang 1 tahun dan kurang dari 3 tahun, penyisihan piutang tak tertagih 10% 3) Diragukan, apabila umur piutang 3 tahun dan kurang dari 5 tahun, penyisihan piutang tak tertagih 50% 4) Macet, apabila umur piutang 5 tahun atau lebih, penyisihan piutang tak tertagih 100% f. Persediaan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah , dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 ( dua belas) bulan mendatang. Pengukuran Persediaan dilakukan sebagai berikut: 1)

Persediaan yang berasal dari pembelian dicatat dengan biaya perolehan;

2)

Persediaan yang berasal dari kegiatan produksi pada SKPD dicatat sebesar harga pokok produksi;

3)

Persediaan yang berasal dari hibah atau donasi dicatat sebesar nilai wajar persediaan. Persediaan Pemerintah Kabupaten Batang dicatat secara periodik, berdasarkan hasil inventarisasi fisik

30

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

2.

Aset Non Lancar Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya. a. Investasi Jangka Panjang Investasi jangka panjang merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi non permanen dan investasi permanen. 1) Investasi non permanen yang berupa dana yang disisihkan Pemerintah

Kabupaten

Batang

dalam

rangka

pelayanan

masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergilir kepada kelompok masyarakat, dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Reliazable Value ). Nilai bersih bersih yang dapat direalisasikan adalah jumlah yang benar-benar dapat ditagih yaitu sebesar harga perolehan dikurangi perkiraan jumlah tak tertagih ditambahkan dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir. 2) Investasi Permanen Investasi permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualkan, tetapi untuk mendapatkan devidn dan / atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan / atau menjaga hubungan kelembagaan . Investasi permanen dapat berupa : Investasi jangka panjang

yang bersifat permanen seperti penyertaan

modal Pemerintah Daerah, dicatat sebesar biaya perolehan yang meliputi harga transaksi investasi jangka panjang ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi jangka panjang tersebut. b. Aset Tetap Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan digunakan untuk kegiatan Pemerintah Kabupaten Batang atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

31

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

1) Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan; Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. 1.

Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

2.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset yang dapat disusutkan (depreciable asset) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Metode Penyusutan yang digunakan Pemerintah Kabupaten Batang adalah metode garis lurus dengan rumus : Nilai perolehan ( penilaian ) Masa Manfaat Pelaksanaan penyusutan dilakukan bersamaan dengan penerapan basis akrual terhitung sejak tahun perolehannya. Selain tanah, konstruksi dalam pengerjaan dan aset tetap lainnya berupa hewan,

tanamandan

buku

perpustakaan

tidak

dilakukan

penyusutan secara periodik. Masa manfaat atau umur ekonomis yang

digunakan

sebagai

dasar

perhitungan

penyusutan

berdasarkan pada Keputusan Bupati Batang Nomor 940/690/2015 tentang Masa Manfaat Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Batang.

2) Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap sehingga siap dipakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut. Besaran nilai minimum kapitalisasi aset tetap tersebut adalah sebagai berikut: 

Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, dan alat/perlengkapan olah raga yang sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

32

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6



Pengeluaran-pengeluaran

untuk

memperoleh aset tetap

gedung dan bangunan baru yang nilainya samadengan dan atau lebih dari Rp10.000.000,00 diakui sebagai aset tetap gedung dan bangunan dalam neraca; 

Pengeluaran pemeliharaan untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran tanah, jalan/irigasi/jaringan dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Pengeluaran-pengeluaran sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah ) yang bisa dikategorikan sebagai barang pecah belah dan rawan hilang diklasifikasikan sebagai barang habis pakai. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Pengeluaran yang dikategorikan sebagai pemeliharaan tidak berpengaruh terhadap nilai aset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran

setelah

perolehan

awal

aset

tetap

yang

memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja dan memenuhi nilai batasan kapitalisasi harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang besangkutan. c. Dana Cadangan. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar sehingga menjadi tidak proporsional apabila kebutuhan tersebut dipenuhi hanya melalui

penerimaan

daerah

dalam

satu

tahun

anggaran.

Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan harus diatur dengan Peraturan Daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain.

33

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

d. Aset Lainnya Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya terdiri atas tagihan piutang penjualan angsuran, tagihan tuntutan perbendahraan, tuntutan Ganti kerugian daerah, aset kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud dan aset lain-lain. Pengukurannya sebagai berikut:  Tagihan Piutang penjualan angsuran dicatat sebesar nilai nominal yaitu jumlah yang akan diterima pada tanggal jatuh tempo;  Tagihan tuntutan perbendaharaan dicatat sebesar nilai nominal dalam surat ketetapan pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas daerah;  Tuntutan ganti kerugian daerah dicatat sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas daerah;  Aset Kemitraan dengan pihak ketiga dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau nilai bersih yang tercatat pada saat aset tersebut diserahkan;  Aset tak berwujud dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi.  Aset lain-lain. Pos aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, kemitraan dengan pihak ketiga dan aset yang sudah tidak bermanfaat. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah yang telah diajukan ke pengelola barang. G. Pengukuran Kewajiban 

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Batang.

34

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

Kewajiban diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 ( dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang mencakup semua kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan mendatang. 

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal;



Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah

dengan menggunkanan

kurs tengah bank sentral pada

tanggal neraca. H. Pengukuran Ekuitas 

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Batang yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Batan pada tanggal pelaporan;



Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada laporan perubahan ekuitas.

4.4.

PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG BERKAITAN DENGAN KETENTUAN

YANG

ADA

DALAM

STANDAR

AKUNTANSI

PEMERINTAHAN (SAP) PADA PEMERINTAH KABUPATEN BATANG . 1. Pengakuan Pendapatan LRA Pengakuan

pendapatan

LRA

ditentukan

oleh

Bendahara

Umum

Negara/Bendahara Umum Daerah sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh RKUN/RKUD sebagai salah satu tempat penampungannya. Oleh karena itu pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah perlu diinterpretasikan sebagai berikut: 

Pendapatan kas yang telah diterima pada Rekening Kas Umum Daerah;



Pendapatan kas diakui saat diterima oleh bendahara penerimaan sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke Rekening Umum Kas Daerah, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari Bendahara Umum Daerah;



Pendapatan kas diakui saat diterima Unit SKPD, Satuan Kerja /SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah;

35

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6



Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan ;



Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan;



Jika bendahara penerimaan tersebut bukan merupakan bagian dari BUD maka pendapatan yang diterima oleh bendahara SKPD yang belum disetorkan ke kas daerah diakui sebagai pendapatan ditangguhkan.

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah. Pengembalian atas penerimaan LRA yang terjadi pada periode berjalan diakui sebagai pengurang Pendapatan LRA pada tahun terjadinya pengembalian pendapatan. Pengembalain pendapatan LRA pada tahun berikutnya setelah laporan keuangan disampaikan ke DPRD, yang bersifat normal dan berulang dicatat

sebagai

pengurang

pendapatan

LRA

pada

tahun

terjadinya

pengembalian. Koreksi dan pengembalian pendapatan LRA pada tahun berikutnya bsetelah laporan keuangan disampaikan ke DPRD, yang bersifat tidak normal dan tidak berulang, dicatat sebagai pengurang saldo anggaran lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. 2. Pengakuan Belanja  Belanja menurut basis kas diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas

Umum

Daerah

atau

entitas

pelaporan

yang

telah

dipertanggungjawabkan;  Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan di SKPKD;  Penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurang belanja tahun berjalan;  Penerimaan kembali belanja pada tahun anggaran berikutnya dicatat sebagai penerimaan lain-lain LRA

36

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

3. Pengakuan Pembiayaan  Pengakuan penerimaan pembiayaan ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah sebagai salah satu tempat penampungan.  Pengakuan pengeluaran pembiayaan ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah sebagai salah satu sumber pengeluaran. 4. Pengakuan Pendapatan LO  Pendapatan LO diakui pada saat : a. Pemerintah Daerah memiliki hak atas pendapatan; b. Pemerintah Daerah menerima kas yang berasal dari Pendapatan.  Pendapatan LO yang diperoleh untuk beberapa periode, maka pengakuannya dialokasikan untuk setiap periode pelaporan, kecuali pendapatan LO yang berasal daro ijin gangguan (HO), IMB dan ijin trayek maka pendapatan tersebut diakui seluruhnya pada saat kas diterima oleh Kas Daerah;  Pendapatan LO yang berasal dari BPJS diakui pada saat pengajuan claim ke BPJS dan jika claim yang diterima tidak sesuai pengajuan maka dibuatkan jurnal koreksi;  Pendapatan sekolah yang berasal dari APBD Propinsi, APBN, Komite Sekolah dan BOS diakui oleh Pemerintah Daerah pada saat dana tersebut masuk ke rekening sekolah.  Pengakuan pendapatan pajak yang dipungut dengan metode self assesment diakui pada saat realisasi kas diterima di kas daerah tanpa terlebih dahulu diterbitkannya surat ketetapan .  Pengakuan pendapatan pajak yang dipungut dengan metode official assesment diakui pada saat telah diterbitkannya surat ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum.  Pendapatan transfer diakui bersamaan dengan diterimanya kas pada rekening kas umum daerah. 5. Pengakuan Beban. Beban diakui pada saat : 1) Timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah

37

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

2) Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah. 3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan

nilai

aset

sehubungan

dengan

penggunaan

aset

bersangkutan/berlalunya waktu, contoh penyusutan atau amortisasi. 6. Pengakuan Aset a. Pengakuan Aset Lancar sebagai berikut : 1) Kas dan setara kas diakui pada saat diterima atau dibayarkan atau pada saat kepemilikan dan/atau penguasaannya berpindah. 2) Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria : a.

Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoeh Pemerintah Daerah

b.

Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai.

3) Pengakuan Piutang terjadi pada saat penerbitan Surat Ketetapan tentang piutang; dan/atau telah diterbitkan surat penagihan tdan telah dilaksanakan penagihan; dan/atau belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. 4) Pengakuan persediaan pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/kepenguasaannya berpindah b. Aset non lancar 1)

Pengakuan investasi jangka panjang. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria : 

Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah;



Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai.

38

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

2)

Pengakuan Aset Tetap Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus memenuhi kriteria sebagai berikut :  Berwujud;  Mempunyai manfaat lebih dari 12 ( dua belas ) bulan;  Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal ;  Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan  Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

3)

Pengakuan Aset Lainnya.  Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.  Aset kerjasama/kemitraan berupa gedung dan /atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerjasama BSG, diakui pada saat pengadaan / pembangunan Gedung dan / atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/ dioperasikan.  Aset tak berwujud diakui jika, dan hanya jika : a)

Kemungkinan besar aset tersebut akan memberikan manfaat ekonomis dan / atau manfaat sosial di masa depan kepasa entitas pelaporan atau entitas akuntansi;

4)

b)

Mempunyai masa manfat lebih dari 12 bulan;

c)

Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal

Pengakuan Kewajiban 

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat sekarang dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan handal.



Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/ atau pada saat itu kewajiban timbul.

39

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini membahas secara rinci mengenai akun-akun yang terdapat pada laporan keuangan yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. 5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas akun pendapatan, belanja dan pembiayaan. Rekapitulasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk masing-masing SKPD disajikan pada lampiran 1.a dan 1.b. Uraian selengkapnya masing-masing akun laporan realisasi anggaran adalah sebagai berikut :

5.1.1. PENDAPATAN LRA Pada tahun anggaran 2016 Pendapatan Daerah dianggarkan sebesar Rp1.573.731.019.980,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.498.614.094.093,20 atau 95,23% dari target yang telah ditetapkan. Perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan dalam Tahun Anggaran 2016 serta realisasi Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut: Pendapatan 1 Pendapatan Asli Daerah 2 Pendapatan Transfer 3 Lain-lain Pendapatan yang Sah

Tahun 2016 Anggaran (Rp)

Tahun 2015 Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

197.006.684.548,00

209.957.559.449,20

179.721.273.967,81

1.196.152.106.523,00

1.113.347.151.681,00

1.096.477.395.839,00

180.572.228.909,00

175.309.382.963,00

120.067.575.314,00

1.573.731.019.980,00

1.498.614.094.093,20

1.396.266.245.120,81

Berdasarkan rincian di atas terlihat realisasi Pendapatan Daerah tahun 2016 bila dibandingkan dengan realisasi pendapatan Daerah Tahun 2015 lebih besar Rp102.347.848.972,39 atau 7,33 %.

40

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

Grafik V.I Perbandingan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016 La i n-lain Pendapatan ya ng Sah

Pendapatan Asli Daerah

11.70 %

14.01 %

74.29 %

Pendapatan Transfer Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Transfer

Lain-lain Pendapatan yang Sah

Penjelasan untuk masing-masing jenis pendapatan daerah diuraikan sebagai berikut: 5.1.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas: 1) pendapatan pajak daerah; 2) retribusi daerah; 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 4) lain-lain PAD yang sah. Realisasi PAD Tahun 2016 serta perbandingannya dengan realisasi Tahun 2015 adalah sebagai berikut: 2016

2015

Pendapatan Asli Daerah

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

1

Pajak Daerah

51.249.500.000,00

52.924.110.135,00

51.482.053.384,00

2

Hasil Retribusi Daerah

14.146.568.660,00

16.645.386.390,00

16.211.683.279,00

3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

7.660.728.148,00

7.660.728.148,00

7.070.429.150,00

4

Lain-lain PAD yang Sah

123.949.887.745,00

132.727.334.776,20

104.957.108.154,81

197.006.684.553,00

209.957.559.449,20

179.721.273.967,81

Berdasarkan rincian di atas terlihat

bahwa bila dibandingkan dengan

anggarannya, realisasi PAD Tahun 2016 lebih tinggi Rp12.950.874.896,20 atau 6,57%. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2015, realisasi PAD Tahun 2016 lebih besar Rp30.236.285.481,39 atau

41

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

meningkat 16,82%. Adapun penerimaan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PAD yaitu Lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan kontribusi 63,22%. Realisasi masing-masing jenis PAD Tahun Anggaran 2016 dan 2015 diuraikan sebagai berikut:

5.1.1.1.1 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Batang dikelola oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Realisasi PAD selama TA 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: 2016 Pendapatan Pajak Daerah: Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame

2015

Anggaran (Rp) 356.000.000,00 1.555.000.000,00

Realisasi (Rp) 394.059.860,00 1.995.818.184,00

Realisasi (Rp) 319.577.750,00 1.565.033.348,00

609.000.000,00

655.938.950,00

436.584.450,00

1.160.000.000,00

1.272.983.107,00

1.142.398.350,00

19.850.000.000,00

20.361.874.476,00

18.987.341.479,00

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

155.000.000,00

162.584.500,00

165.035.000,00

Pajak Parkir Pajak Air Tanah

19.500.000,00 475.000.000,00

25.637.400,00 522.215.397,00

19.495.000,00 399.995.049,00

50.000.000,00

57.025.000,00

61.150.000,00

19.000.000.000,00

18.231.316.186,00

18.659.567.943,00

8.020.000.000,00

9.244.657.075,00

9.725.875.015,00

51.249.500.000,00

52.924.110.135,00

51.482.053.384,00

Pajak Penerangan Jalan

Pajak Sarang Burung Walet Pajak Bumi dan Bangunan P2 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Berdasarkan rincian pendapatan pajak daerah di atas terlihat bahwa bila dibandingkan dengan anggarannya, realisasi pendapatan pajak daerah Tahun 2016 lebih besar Rp1.674.736.475,00 atau naik 3,27%. Kenaikan terbesar ada pada pajak parkir yaitu sebesar 31,47% dari anggarannya. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2015, realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2016 lebih besar Rp1.442.056.751,00 atau meningkat 2,80%.

42

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

Grafik VI.2. Perbandingan Realisasi Pajak Daerah TA 2015-2016 (dalam milyar rupiah) 25

20.362 18.99

20

18.232 18.76

15 9.245 9.725

10 1.996 0.656 1.273 5 0.394 1.562 0.436 1.142 0.319 0

2016

0.163 0.026 0.522 0.165 0.019 0.3990.0570.061

2015

5.1.1.1.2 Realisasi Retribusi Daerah Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Pendapatan Retribusi Daerah dikelola oleh masing-masing SKPD penghasil, dengan realisasi pada tahun anggaran 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

43

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

2015

2016 Hasil Retribusi Daerah:

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Kesehatan

50.000.000,00

370.093.475,00

4.945.055.777,00

421.610.000,00

341.683.300,00

392.455.800,00

350.000.000,00

350.000.000,00

300.452.000,00

1.751.797.000,00

1.758.233.800,00

1.724.992.805,00

274.263.000,00

364.317.500,00

311.625.500,00

-

392.957.500,00

286.223.620,00

2.847.670.000,00

3.577.285.575,00

7.960.805.502,00

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

2.030.192.360,00

2.554.519.856,00

2.023.162.600,00

Retribusi Tempat Pelelangan

2.700.000.000,00

3.084.011.523,00

2.202.602.696,00

Retribusi terminal

176.830.800,00

180.920.400,00

177.957.800,00

Retribusi Tempat Khusus Parkir

233.428.000,00

330.237.000,00

165.783.500,00

Penyedot Kakus

29.000.000,00

29.460.000,00

20.640.000,00

Retribusi Rumah Potong Hewan

73.050.000,00

73.087.000,00

73.117.000,00

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

30.000.000,00

40.960.000,00

25.422.700,00

1.240.400.000,00

1.568.327.200,00

1.141.847.250,00

40.000.000,00

40.025.089,00

43.250.909,00

6.552.901.160,00

7.901.548.068,00

5.873.784.455,00

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

900.000.000,00

947.460.085,00

645.461.550,00

Retribusi Izin Gangguan/Keramaian

3.778.167.500,00

4.090.997.462,00

1.618.564.372,00

Retribusi Izin Trayek

17.830.000,00

14.880.000,00

22.075.000,00

Retribusi IMTA

50.000.000,00

113.215.200,00

90.992.400,00

4.745.997.500,00

5.166.552.747,00

2.377.093.322,00

14.146.568.660,00

16.645.386.390,00

16.211.683.279,00

Retribusi Pelayanan persampahan/ kebersihan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jln Retribusi Pelayanan Pasar Retribusi Pengujian Kendrn Bermotor Retribusi Pengendalian Menara

R etribusi J asa Usa ha

Retribusi Penyediaan dan/atau

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Retribusi Siaran Radio Abirawa

R etribusi P erizinan T ertentu

Jumlah Hasil Retribusi Daerah

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa bila dibandingkan dengan anggarannya, realisasi hasil retribusi daerah Tahun 2016 lebih besar Rp2.498.817.730,00 atau 17,66%. Bila dibandingkan dengan realisasi

44

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

Tahun 2015, realisasi retribusi daerah Tahun 2016 lebih besar Rp433.703.111,00 atau naik 2,68%. Pada tahun anggaran 2016 hampir semua retribusi realisasinya melebihi 100%, kecuali beberapa obyek pendapatan yang tidak mencapai target yang ditetapkan adalah retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan retribusi ijin trayek. Adapun realisasi Pendapatan Retribusi Tahun 2016 secara rinci untuk masing-masing SKPD adalah sebagai berikut: No 1

KETERANGAN

RETRIBUS I (Rp)

DINAS KESEHATAN

370.093.475,00

2

DINAS BINA MARGA DAN SDA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN ESDM 4 DINAS PERHUBUNGAN, KOMINFO DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN 5 TRANSMIGRASI 6 BADAN LINGKUNGAN HIDUP

191.289.500,00 180.228.000,00 1.534.957.400,00

7

1.639.800.000,00

3

8 9 10 11 12

DINAS TATA PEMERINTAHAN DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI JUMLAH

5.151.672.747,00 40.025.089,00

67.542.656,00 73.087.000,00 1.852.810.200,00 3.304.971.523,00 2.238.908.800,00 16.645.386.390,00

Dilihat dari tabel di atas, maka retribusi yang terbesar adalah Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu sebesar Rp5.151.672.747,00, kemudian

disusul

Dinas

Kelautan

dan

Perikanan

sebesar

Rp3.304.971.523,00 dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sebesar Rp2.238.908.800,00. Pendapatan retribusi sebagaimana tersebut di atas termasuk pendapatan Tahun 2016 dan baru disetor tahun 2017 berada pada bendahara penerimaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp42.670.750,00 dan

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi

dan

Informatika

sebesar

Rp487.300,00.

45

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, merupakan penerimaan PAD yang berasal dari hasil penyertaan modal Pemerintah Kabupaten berupa bagian laba dari lembaga keuangan bank dan bukan bank adalah sebagai berikut: Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:

2016 Anggaran (Rp)

2015 Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

Bagian Laba atas Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Air Minum

3.361.806.596,00

3.361.806.600,00

3.312.775.666,00

Perusda Aneka Usaha

105.919.992,00

105.919.992,00

22.459.271,00

BPR/BKK Batang dan Bapera

891.830.495,00

891.830.496,00

878.212.759,00

Koperasi Serba Usaha Batang

4.042.000,00

4.042.000,00

3.189.961,00

3.297.129.060,00

3.297.129.060,00

2.853.791.493,00

7.660.728.143,00

7.660.728.148,00

7.070.429.150,00

Cemerlang Bank Jateng - Deviden Bank Jateng

Realisasi bagian laba atas penyertaan modal berdasarkan kas yang masuk ke rekening Kas Daerah (STS). Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa bila dibandingkan dengan anggarannya, realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan lebih besar Rp5,00 . Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2015, realisasi Tahun 2016 tersebut lebih besar Rp590.298.998,00 atau menurun 8,35%. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut dicatat berdasarkan basis kas, yakni diakui seluruhnya sebagai pendapatan atas semua penerimaan ke Kas Daerah pada Tahun 2016.

5.1.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah merupakan PAD dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap/rutin. Bila dibandingkan dengan anggarannya, realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2016 lebih besar Rp8.777.447.031,20 atau melebihi 7,08% dari yang dianggarkan, dengan rincian sebagai berikut:

46

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

2016 Lain-lain PAD yang Sah: Hasil Penjualan Aset Daerah Tidak Dipisahkan

Anggaran (Rp)

2015 Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

445.310.000,00

378.605.000,00

672.923.500,00

3.000.000.000,00

3.951.189.532,00

2.716.853.177,00

Penerimaan Bunga Deposito

10.500.000.000,00

12.372.817.313,00

15.677.483.883,00

Tuntutan Ganti Rugi Daerah Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

-

23.400.000,00

11.030.472,00

33.604.254,00

982.557.470,00

437.950.523,00

7.500.000,00 27.056.440,00 607.665.700,00

12.327.700,00 135.427.371,00 857.251.750,00

10.509.790,00 102.413.284,00

1.372.768.968,00

1.474.178.284,00

1.120.565.589,00

46.190.000,00

35.840.000,00

34.660.000,00

103.709.792.383,00

108.217.793.438,20

60.345.297.807,25

4.200.000.000,00

4.285.946.918,00

-

123.949.887.745,00

132.727.334.776,20

23.827.420.129,56 104.957.108.154,81

Penerimaan Jasa Giro

Pendapatan Denda Retribusi Pendapatan Denda Pajak Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan Pendapatan Dari Pengembalian Fasilitas Sosial dan fasilitas umum Pendapatan BLUD Pendapatan Ganti Rugi tanah Pendapatan BPJS Keshtn

Dari tabel tersebut terlihat bahwa obyek pendapatan penyumbang terbesar lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp108.217.793.438,20 yang berasal dari RSUD Kabupaten Batang sebesar Rp75.063.406.874,00 dan Puskesmas se Kabupaten Batang Rp33.154.386.564,20 , disusul dengan Pendapatan dari Penerimaan bunga deposito sebesar Rp12.372.817.313,00. Sedangkan secara prosentase, obyek pendapatan yang melebihi anggaran terbesar adalah dari Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yaitu sebesar 2.924%. Sedangkan penerimaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah tidak dianggarkan, namun terealisasi sebesar Rp23.400.000,00 Realisasi pendapatan dari pengembalian sebesar Rp1.474.051.944,00 termasuk di dalamnya pembayaran PBB tahun 1995 – 2001 sebesar Rp198.126,00 Realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Tahun 2016 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp27.770.226.621,39 atau sebesar 26,46%. Pada tahun anggaran 2016 terdapat realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang tidak diterima di rekening Kas Umum Daerah karena penerimaan tersebut diatur tersendiri oleh peraturan yang berlaku, yaitu

47

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

Pendapatan BLUD (RSUD Kabupaten Batang dan Puskesmas se Kabupaten Batang) yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaaan Keuangan Badan layanan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012. Berikut

ini penjelasan

masing-masing obyek

pendapatan lain-lain

pendapatan asli daerah yang sah: a. Hasil

penjualan

aset

daerah

yang

tidak

dipisahkan

sebesar

Rp378.605.000,00 terdiri atas: 1) Hasil penjualan drum bekas sebesar Rp8.640.000,00. 2) Penjualan hasil penebangan pohon sebesar Rp800.000,00 3) Hasil

penjualan

bahan-bahan

bekas

bangunan

sebesar

Rp22.725.000,00. 4) Penjualan hasil pertanian sebesar Rp296.235.000,00. 5) Penjualan hasil perikanan sebesar Rp50.205.000,00. b. Penerimaan Jasa Giro sebesar Rp3.951.189.532,00 terdiri atas: 1) Penerimaan Jasa Giro Kas Daerah sebesar Rp3.622.045.398,00. 2) Penerimaan Jasa Giro Bendahara sebesar Rp329.144.134,00. c. Pendapatan bunga deposito sebesar Rp12.372.817.313,00 merupakan pendapatan dari penempatan kas daerah pada deposito dengan jangka waktu satu bulan. Penempatan dana kas daerah dalam bentuk deposito merupakan bagian dari manajemen kas daerah yang bertujuan memperoleh hasil maksimal atas kas menganggur (idle cash). d. Penerimaan tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp23.400.000,00 berasal dari Penerimaan dari kerugian uang/barang daerah . e. Penerimaan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp982.557.470,00 terdiri atas: 1) Bidang Pekerjaan Umum sebesar Rp815.382.256,00 2) Bidang Keluarga Berencana sebesar Rp1.426.920,00 3) Bidang Umum Pemerintahan Rp7.237.810,00 4) Bidang Pertanian dan peternakan Rp47.248.762,00 5) Bidang Kesehatan Rp83.677.113,00 6) Bidang Perdagangan Rp27.584.609,00 f. Pendapatan denda retribusi sebesar Rp12.327.700,00 terdiri atas : 1)

Pendapatan

denda

retribusi

perijinan

tertentu

sebesar

Rp10.096.400,00.

48

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

2)

Pendapatan

denda

keterlambatan

pengembalian

buku

Rp2.231.300,00. g. Pendapatan denda pajak sebesar Rp135.427.371,00 h. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan sebesar Rp857.251.750,00 i. Pendapatan dari pengembalian sebesar Rp1.474.178.284,00 terdiri dari: 1)

Sisa pembebanan anggaran sebesar Rp1.353.850.135,00.

2)

Lain-lain penerimaan sebesar Rp120.328.149,00.

j. Fasilitas Sosial dan fasilitas umum sebesar Rp35.840.000,00 berasal dari sewa MCK di lokasi pasar-pasar. k. Pendapatan BLUD sebesar Rp108.217.793.438,20 berasal dari: 1)

Pendapatan BLUD ( RSUD Batang ) sebesar Rp75.063.406.874,00.

2)

Pendapatan BLUD ( Puskesmas ) sebesar Rp33.154.386.564,20

l. Pendapatan Ganti Rugi Tanah ( SD Negeri 1 Gringsing ) sebesar Rp4.285.946.918,00.

5.1.1.2 PENDAPATAN TRANSFER Pendapatan Transfer berasal dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, meliputi Transfer Pemerintah Pusat berupa dana perimbangan dan transfer lainnya serta Transfer Pemerintah Provinsi. Realisasi pendapatan transfer Tahun Anggaran 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: 2016 Anggaran (Rp)

Pendapatan Transfer Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

1.105.862.155.273,00

1.031.465.973.389,00

814.899.907.343,00

-

-

199.918.922.000,00

90.289.951.250,00

81.881.178.292,00

81.658.566.496,00

1.196.152.106.523,00

1.113.347.151.681,00

1.096.477.395.839,00

Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya Transfer Pemerintah Provinsi

2015

Dari tabel tersebut terlihat bahwa bila dibandingkan dengan anggarannya, realisasi

pendapatan

transfer

Tahun

2016

lebih

rendah

Rp82.804.954.842,00 atau 4,22%. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi

Tahun

2015,

realisasi

Tahun

2015

lebih

besar

Rp16.869.755.842,00 atau 1,54%. Adapun penjelasan masing-masing pendapatan transfer adalah sebagai berikut:

49

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Dana Perimbangan terdiri atas Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus dengan rincian sebagai berikut: 2016 Transfer Pemerintah PusatDana Perimbangan:

2015

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

27.829.996.010,00 7.874.430.263,00

29.189.706.196,00 7.455.718.054,00

21.614.628.717,00 7.004.632.626,00

790.848.003.000,00 279.309.726.000,00

790.848.003.000,00 203.972.546.139,00

706.782.246.000,00 79.498.400.000,00

1.105.862.155.273,00

1.031.465.973.389,00

814.899.907.343,00

Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus

Realisasi (Rp)

Dari tabel tersebut terlihat bahwa bila dibandingkan dengan anggarannya, realisasi pendapatan dana perimbangan Tahun Anggaran 2016 lebih kecil Rp74.396.181.884,00 atau 6,73%. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2015, realisasi pendapatan dana perimbangan Tahun 2016 lebih besar Rp216.566.066.046,00 atau meningkat 26,58%. Rincian obyek pendapatan dana perimbangan Tahun 2016 yang tidak memenuhi target adalah

bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam lebih kecil dari

anggarannya sebesar Rp418.712.209,00 dan Dana Alokasi Khusus lebih kecil dari anggarannya sebesar Rp75.337.179.861,00 . Dan jika dibandingkan dengan Tahun 2015 dan realisasi dana bagi hasil bukan pajak lebih besar Rp451.085.428,00 atau 0,06%. Adapun

rincian

Pendapatan

Transfer

Pemerintah

Pusat

-

Dana

Perimbangan dapat dijelaskan sebagai berikut: 5.1.1.2.1.a Dana Bagi Hasil Pajak Pendapatan bagi hasil pajak dari pemerintah pusat terdiri atas bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), bagi hasil pajak penghasilan pasal 25 dan pasal 29 dan bagi hasil pajak penghasilan pasal 21`dengan rincian sebagai berikut : 2016 Dana Perimbangan-Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Pasal 25 dan 29 Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Pasal 21

Anggaran (Rp)

2015 Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

13.716.511.010,00

15.832.899.546,00

14.046.094.317,00

3.231.312.000,00

2.932.054.758,00

393.149.400,00

10.882.173.000,00

10.424.751.892,00

7.175.385.000,00

27.829.996.010,00

29.189.706.196,00

21.614.628.717,00

50

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

Dari tabel tersebut terlihat bahwa bila dibandingkan dengan anggarannya, realisasi pendapatan bagi hasil pajak

Tahun 2016 lebih besar

Rp1.359.710.186,00 atau 4,89%. . Dan bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2015, realisasi pendapatan bagi hasil pajak Tahun 2016 meningkat sebesar Rp7.575.077.479,00 atau 35,05%. 5.1.1.2.1.b Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri atas Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam, dengan rincian sebagai berikut: 2016 Dana Perimbangan-Bagi Hasil Bukan Pajak:

Anggaran (Rp)

Bagi Hasil dari sumber daya alam kehutanan

2015 Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

178.081.712,00

303.817.869,00

435.467.810,00

Bagi Hasil dari sumber daya alam perikanan

1.051.082.239,00

452.025.539,00

703.264.033,00

Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi

20.984.500,00

36.187.500,00

57.172.500,00

755.862.062,00

690.804.958,00

22.463.700,00

4.501.750,00

17.945.050,00

11.570.897,00

186.000,00

186.000,00

26.900.686,00

5.863.732.000,00

5.954.751.138,00

5.747.793.000,00

7.874.430.263,00

7.455.718.054,00

7.004.632.626,00

Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi Bagi Hasil dari Pertambangan Umum Bagi Hasil Cukai Tembakau

Dari tabel tersebut terlihat bahwa bila dibandingkan dengan anggarannya, realisasi pendapatan bagi hasil bukan pajak Tahun 2016 lebih rendah Rp418.712.209,00 atau 5,32 %. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2015, realisasi pendapatan bagi hasil bukan pajak Tahun 2016 lebih tinggi Rp451.085.428,00.

5.1.1.2.1.c Dana Alokasi Umum (DAU) DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk

mendanai

kebutuhan

daerah

dalam

rangka

pelaksanaan

desentralisasi. Alokasi DAU Tahun 2016 ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 dan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016.

51

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, alokasi DAU untuk Kabupaten Batang adalah sebesar Rp790.848.003.000,00. Alokasi DAU Tahun Anggaran 2016 untuk Kabupaten Batang telah diterima seluruhnya pada Tahun Anggaran 2016. Penerimaan DAU Tahun 2016 ini lebih tinggi Rp84.065.757.000,00 dari penerimaan DAU Tahun 2015 atau 11,89 %.

5.1.1.2.1.d Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Alokasi DAK Tahun 2016 ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 137 tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah tahun 2016 dan Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2016 tentang Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan tahun 2016. Dana DAK untuk Kabupaten Batang terdiri dari DAK fisik dan DAK Non Fisik, dengan rincian sebagai berikut:

52

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6 2016 Anggaran (Rp)

Dana Alokasi Khusus: Dana Alokasi Khusus ( Fisik) DAK Bidang Pendidikan DAK Bidang Kesehatan DAK Bidang perumahan, air minum dan Sanitasi DAK Kelautan dan Perikanan DAK Pertanian DAK Lingkungan Hidup DAK Keluarga Berencana DAK Kehutanan DAK Perhubungan DAK Sarana Perdagangan DAK Rujukan DAK infra struktur publik Jumlah DAK Non Fisik DAK DAK Bant opr PAUD DAK Tunjangan Profesi Guru DAK Tambahan Penghasilan Guru DAK Bantuan Operasional Keshtn DAK Akreditasi Puskesmas DAK Jaminan Persalinan DAK Bantuan Operasional KB DAK Proyek Pemda dan desentralisasi Bid Air DAK Proyek Pemda dan desentralisasi Bid Irigasi DAK Proyek Pemda dan desentralisasi Bid Jalan Jumlah

2015 Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

5,123,040,000.00 17,329,084,000.00

4,098,432,000.00 17,329,084,000.00

31,100,230,000.00 20,449,060,000.00 2,285,130,000.00 2,187,870,000.00 3,431,980,000.00 4,763,110,000.00 1,116,040,000.00 1,434,920,000.00 1,286,420,000.00 534,260,000.00 -

1,148,006,000.00 1,533,188,000.00 4,691,676,000.00 1,012,544,000.00 976,011,000.00 1,153,916,000.00 283,905,000.00 2,085,960,000.00 7,455,366,000.00

1,148,005,665.00 1,226,550,000.00 3,753,341,000.00 1,012,544,000.00 976,011,488.00 1,153,916,052.00 283,905,000.00 2,085,960,000.00 7,455,366,000.00

56,811,304,000.00

56,811,303,934.00

99,604,000,000.00

97,334,419,139.00

7,668,000,000.00 159,423,541,000.00 2,948,900,000.00 5,880,315,000.00 729,126,000.00 1,270,750,000.00 706,500,000.00

7,668,000,000.00 87,682,947,000.00 1,621,895,000.00 5,880,315,000.00 729,126,000.00 1,270,750,000.00 706,500,000.00

-

166,748,000.00

166,748,000.00

-

429,720,000.00

429,720,000.00

68,589,020,000.00

4,297,200,000.00

482,126,000.00 482,126,000.00 6,612,180,000.00 _________________________________________________________ 179,705,726,000.00 106,638,127,000.00 10,909,380,000.00

Jumlah Total DAK

279,309,726,000.00

203,972,546,139.00

79,498,400,000.00

Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Tahun 2016 terealisasi sebesar Rp97.334.429.139,00 atau 97,72%, karena waktunya tidak cukup, sedangkan

Dana Alokasi Khusus Non Fisik terealisasi sebesar

Rp106.638.127.000,00 atau 59,34%, karena penghentian penyaluran Tunjangan profesi Guru PNSD tahun 2016 Triwulan III dan IV sesuai dengan surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemeterian Keuangan

Republik

Indonesia

Nomor

:

S-579/PK/2016

Perihal

Penyampaian Informasi kepada Daerah tentang Penghentian Penyaluran Dana Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan TA 2016 dan surat Didrektur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan

dan

Kebudayaan

Nomor

:

27001/B/PR/2016

Perihal

Penggunaan Dana (SILPA) dan Penghentian Penyaluran Transfer TPG dan

53

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

DTP tahun 2016 tanggal 23 Agustus 2016 . Jika dibandingkan dengan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015, maka realisasi pada Tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp124.474.146.139,00 atau 156,57%.

5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Batang tidak menerima transfer Pemerintah Pusat Lainnya, karena tunjangan profesi guru dan dana tambahan penghasilan guru masuk di Pendapatan Dana Alokasi Khusus non fisik.

5.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Pendapatan transfer pemerintah provinsi terdiri atas bagi hasil pajak dan bagi hasil lainnya dengan perincian sebagai berikut: 2016 Transfer Pemerintah Provinsi:

Anggaran (Rp)

2015 Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

Bagi Hasil Pajak: Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Bagi hasil dari pajak rokok

12.602.199.750,00 16.040.058.000,00

15.228.063.892,00 14.525.750.158,00

12.866.812.824,00 15.099.328.130,00

30.702.542.250,00

21.436.310.938,00

24.413.789.613,00

13.598.250,00

23.846.000,00

17.790.015,00

30.931.553.000,00 90.289.951.250,00

30.667.207.304,00 81.881.178.292,00

29.260.845.914,00 81.658.566.496,00

Dari tabel di atas terlihat bahwa bila dibandingkan dengan anggarannya, realisasi

pendapatan

transfer

Pemerintah

Provinsi

lebih

kecil

Rp8.408.772.958,00 atau 9,31%. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2015, realisasi Tahun 2015 lebih tinggi Rp222.611.796,00 atau meningkat 0,27%.

5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Lain-lain Pendapatan Yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer meliputi bantuan keuangan dari provinsi dengan realisasi Tahun 2016 dan 2015 sebagai berikut:

54

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

2016 Anggaran (Rp)

Lain-lain Pendapatan yang Sah: Pendapatan Hibah Pendapatan Lainnya Jumlah

2015 Realisasi (Rp) 2.000.000.000,00

Realisasi (Rp)

180.572.228.909,00

175.309.382.963,00

40.081.940.615,00

180.572.228.909,00

175.309.382.963,00

42.081.940.615,00

Berikut ini penjelasan masing-masing obyek Lain-lain Pendapatan yang Sah yang berasal dari pendapatan lainnya terdiri dari : a. Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp22.161.900.000,00 meliputi : 

FEDEP sebesar Rp85.000.000,00.



TMMD sebesar Rp340.000.000,00.



Penyusunan

sistem

informasi

profil

daerah

sebesar

Rp50.000.000,00. 

Pendidikan Untuk Semua (PUS) sebesar Rp50.000.000,00.



TKPKD sebesar Rp50.000.000,00



Bantuan

akibat

kekurangan

yodium

(GAKY)

sebesar

Rp40.000.000,00 

Bantuan sarana dan prasarana sebesar Rp16.500.000.000,00 berupa pembangunan

pasar

Batang

sebesar

Rp9.000.000.000,00,

peningkatan jalan ruas Limpung- Kalangsono- Bulu sebesar Rp4.000.000.000,00, peningkatan jalan ruas Plelen – Kedawung sebesar

Rp2.000.000.000,00

dan

Pembangunan

jembatan

Pandansari – Karangdadap sebesar Rp1.500.000.000,00. 

Bantuan Pendidikan sebesar Rp4.777.900.000,00



Belanja Operasional Rp269.000.000,00 berupa rintisan desa berdikari sebesar Rp30.000.000,00 dan pendampingan KPMD sebesar Rp239.000.000,00

b. Pendapatan Dana Desa sebesar Rp149.403.922.000,00 c. Kompensasi

atas

Pembayaran

Pajak

PPh

pasal

21

sebesar

Rp3.743.560.963,00 5.1.2. BELANJA Belanja daerah merupakan pengeluaran daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Belanja Daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga. Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2016 untuk masing-masing SKPD disajikan pada lampiran 1a.

55

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

Anggaran dan realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2016 serta realisasi Tahun Anggaran 2015, adalah sebagai berikut: 2016

2015

Belanja Daerah:

Anggaran (Rp)

Belanja Operasi

1.203.583.978.123,63

1.066.297.357.934,47

1.026.867.185.066,57

253.461.277.110,12

223.872.059.440,00

193.435.878.499,00

2.000.000.000,00

651.518.915,00

86.163.000,00

270.547.983.779,00

269.964.478.200,00

147.775.522.600,00

1.729.593.239.012,75

1.560.785.414.489,47

1.368.164.749.165,57

Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Transfer

Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

Dibandingkan dengan anggarannya, realisasi belanja Tahun 2016 lebih rendah Rp168.807.824.523,28. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2015, realisasi belanja Tahun 2016 lebih besar Rp192.620.665.323,90 atau 14,08% Berikut penjelasan untuk masing-masing kelompok belanja:

5.1.2.1 BELANJA OPERASI Belanja operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Belanja Operasi terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan, dengan rincian sebagai berikut: 2016

2015

Belanja Operasi:

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

Belanja Pegawai

825,822,610,015.00

731,922,018,282.00

711,289,300,333.00

Belanja Barang

273,351,994,394.57

278,050,040,673.11

226,141,318,352.47

Bunga

45,000,000.00

4,967,873.00

24,239,434.00

Hibah

70,684,493,800.00

80,443,356,570.00

26,078,153,700.00

Bantuan Sosial

28,171,900,000.00 809,933,635.00

27,062,495,959.00 723,200,898.00

15,486,936,091.00 636,561,114.00

1,203,583,978,123.11

1,066,297,357,934.47

1,026,867,185,066.57

Bantuan Keuangan

Dibandingkan dengan anggarannya, realisasi belanja operasi Tahun 2016 lebih rendah Rp137.286.620.189,16 atau 11,41%. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2015, realisasi belanja operasi Tahun 2016 lebih besar Rp39.430.172.867,90 atau 3,84%.

56

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai Belanja pegawai terdiri atas belanja langsung dan belanja tidak langsung dengan rincian anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut: Belanja Pegawai: Belanja Tidak Langsung: Gaji dan T unjangan Tambahan Penghasilan PNS Belanja Lain Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH Biaya Pemungutan Pajak Daerah Belanja Langsung: Honorarium PNS Honorarium Non PNS Uang Lembur Belanja pegawai BLUD

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

Lebih/(Kurang)

%

490.828.015.653,00 245.770.393.230,00

483.406.787.545,00 167.692.494.700,00

98,49 68,23

(7.421.228.108,00) (78.077.898.530,00)

(1,51) (31,77)

4.002.000.000,00 3.657.587.500,00

3.989.400.000,00 3.551.925.883,00

99,69 97,11

(12.600.000,00) (105.661.617,00)

(0,31) (2,89)

744.257.996.383,00

658.640.608.128,00

88,50

(85.617.388.255,00)

(11,50)

25.605.829.900,52 25.390.155.832,00 2.457.264.700,00 28.111.363.200,00 81.564.613.632,52

23.163.717.547,00 23.484.571.450,00 2.052.588.200,00 24.580.532.957,00 73.281.410.154,00

90,46 92,49 83,53 87,44 89,84

(2.442.112.353,52) (1.905.584.382,00) (404.676.500,00) (3.530.830.243,00) (8.283.203.478,52)

(9,54) (7,51) (16,47) (12,56) (10,16)

825.822.610.015,52

731.922.018.282,00

88,63

(93.900.591.733,52)

(11,37)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa realisasi belanja pegawai tahun 2016 sebesar Rp731.922.018.282,00 (88,63%) dengan sisa anggaran sebesar Rp93.900.591.733,52 (11,37%). Realisasi belanja pegawai yang tidak terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan sebesar Rp658.640.608.128,00, diantaranya diperuntukkan bagi pembayaran gaji dan tunjangan PNS dan CPNS (termasuk guru), gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD dan biaya pemungutan pajak daerah. Realisasi belanja pegawai yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan sebesar Rp73.281.410.154,00, diantaranya dalam bentuk honorarium panitia pelaksana kegiatan, honorarium tim dan honorarium tenaga ahli.

5.1.2.1.2 Belanja Barang Anggaran dan realisasi belanja barang Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

57

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

Belanja Barang: Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Bahan/Material Belanja Jasa Kantor Belanja Premi Asuransi Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Cetak Dan Penggandaan Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja Makan Minum Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya Belanja Perjalanan Dinas Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS Belanja perjalanan pindah tugas Belanja Pemeliharaan Belanja Jasa konsultasi Belanja Survey dan Penyusunan Design Enginering Belanja Barang dan Jasa BLUD

Belanja Barang dan Jasa Dana JKN Belanja jasa narasumber /instruktur/tenaga ahli/pembicara Jumlah

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

Lebih/(Kurang)

%

15,730,142,872.00 15,416,574,204.00 44,217,897,406.00 1,148,331,000.00

14,497,390,844.00 15,150,893,035.00 41,428,558,426.00 305,844,457.00

92.16 98.28 93.69 26.63

(1,232,752,028.00) (265,681,169.00) (2,789,338,980.00) (842,486,543.00)

(7.84) (1.72) (6.31) (73.37)

10,530,335,875.00

9,326,866,712.00

88.57

(1,203,469,163.00)

(11.43)

8,782,352,820.00

8,386,429,127.00

95.49

(395,923,693.00)

(4.51)

5,963,054,500.00

5,478,108,686.00

91.87

(484,945,814.00)

(8.13)

15,397,652,950.00

13,216,099,245.00

85.83

(2,181,553,705.00)

(14.17)

3,464,701,300.00

3,388,772,000.00

97.81

(75,929,300.00)

(2.19)

24,423,492,639.00

22,312,824,902.00

91.36

(2,110,667,737.00)

(8.64)

4,814,035,800.00

3,911,729,816.00

81.26

(902,305,984.00)

(18.74)

13,533,530,825.00 7,474,656,500.00

9,083,074,669.00 7,189,075,400.00

67.12 96.18

(4,450,456,156.00) (285,581,100.00)

#DIV/0! (32.88) (3.82)

248,591,000.00

243,641,900.00

98.01

(4,949,100.00)

(1.99)

82,990,587,033.11

65,862,812,258.47

79.36

(17,127,774,774.64)

(20.64)

359,173,875.00

359,173,875.00

100.00

-

-

6,399,466,000.00

6,000,023,000.00

93.76

(399,443,000.00)

(6.24)

260,894,576,599.11

226,141,318,352.47

86.68

(34,753,258,246.64)

(13.32)

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa belanja barang pada tahun 2016 direalisasikan sebesar Rp226.141.318.352,47 (86,68%) dari anggaran yang telah ditetapkan dengan sisa anggaran sebesar Rp34.753.258.246,64 atau 13,32% Pada tahun 2016 terdapat realisasi Belanja Barang yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah karena pengeluaran belanja tersebut diatur tersendiri oleh peraturan yang berlaku, yaitu

pengeluaran belanja

BLUD (RSUD ) Kabupaten Batang dan BLUD ( Puskesmas ) yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012.

5.1.1.1.3 Belanja Bunga Belanja bunga digunakan untuk membayar bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman jangka panjang.

58

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

Realisasi belanja bunga tahun 2016 sebesar Rp4.967.873,00 dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp45.000.000,00, realisasi bunga utang pinjaman lebih rendah Rp40.032.127 atau 88,98%.

5.1.2.1.4 Belanja Subsidi Belanja Subsidi adalah pengeluaran pemerintah daerah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat. Pemerintah Kabupaten Batang tidak menganggarkan dan tidak merealisasikan belanja dimaksud.

5.1.2.1.5 Belanja Hibah Belanja hibah digunakan untuk pemberian uang, barang dan atau jasa dari pemerintah daerah kepada perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Dari yang dianggarkan sebesar Rp87.839.957.874,00

terealisasi sebesar

Rp80.443.456.570,00 tidak terserap sebesar Rp7.396.601.304,00 atau 8,42%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan Tahun 2015 maka realisasi Tahun 2016 lebih besar Rp54.365.202.870,00 atau 208,47%. Anggaran dan realisasi belanja hibah Tahun 2016 serta perbandingannya dengan realisasi Tahun 2015 adalah sebagai berikut: 2016 Belanja Hibah: hibah kepada badan/lembaga/organisasi hibah kepada kelompok /anggota masyarakat

2015

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

64,339,994,800.00

62,434,154,500.00

18,767,996,700.00

23,499,963,074.00

18,009,202,070.00

7,310,157,000.00

87,839,957,874.00

80,443,356,570.00

26,078,153,700.00

Belanja hibah kepada Badan/Lembaga/organisasi meliputi : 1. Pengembangan sarana dan prasarana PAUD (Disdikpora Kab. Batang) sebesar Rp60.000.000,00 2. Badan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal (Disdikpora Kab. Batang ) sebesar Rp1.905.000.000,00

59

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

3. Bantuan Operasional Sarana Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Non Formal (Disdikpora Kab.Batang ) sebesar Rp740.000.000,00 4. Penyelnggaraan Paket A setara SD (Disdikpora Kab. Batang) sebesar Rp90.000.000,00 5. Penyelenggaraan Paket B setara SMP ( Disdikpora Kab. Batang ) sebesar Rp200.000.000,00 6. Penyelenggaraan Paket C setara SMU ( Disdikpora Kab.Batang ) sebesar Rp325.000.000,00 7. Bantuan Operasional Sekolah dan Penyelenggaraan Ujian SMP/MTs Swasta sebesar Rp180.708.000,00 8. Bantuan Operasional Sekolah dan Penyelenggaraan Ujian SMA/SMK (Disdikpora Kab. Batang ) sebesar Rp242.801.700,00 9. Pembangunan Gedung Sekolah sebesar Rp793.000.000,00 10. Penambahan ruang kelas sekolah sebesar Rp430.000.000,00 11. Penambahan Ruang Guru Sekolah sebesar Rp97.500.000,00 12. Pembangunan Sarana Prasarana bermain sebesar Rp65.000.000,00 13. Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir sebesar Rp145.000.000,00 14. Pembangunan Sarana Air Bersih dan sanitary sebesar Rp8.000.000,00 15. Pengadaan alat praktek dan peraga siswa sebesar Rp80.000.000,00 16. Pengadaan mebeleur sekolah sebesar Rp20.000.000,00 17. Rehabilitasi

sedang/berat

bangunan

sekolah

sebesar

Rp130.000.000,00 18. Rehabilitasi

sedang/berat

ruang

kelas

sekolah

sebesar

Rp110.000.000,00 19. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah (pemasangan plafon) sebesar Rp30.000.000,00 20. Penyelenggaraan

Pendidikan

Anak

Usia

Dini

sebesar

Rp50.000.000,00 21. Penambahan Ruang Kelas baru sebesar Rp100.000.000,00 22. Penambahan ruang Kelas Sekolah sebesar Rp200.000.000,00 23. Pembangunan gedung sekolah (PAUD) sebesar Rp445.000.000,00 24. Rehabilitasi

sedang/berat

bangunan

sekolah

sebesar

Rp140.000.000,00 25. Pembangunan Gedung Sekolah (TK) sebesar Rp965.000.000,00

60

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

26. Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parker sebesar Rp35.000.000,00 27. Pengadaan mebeleur sekolah sebesar Rp50.369.800,00 28. Rehabilitasi sedang berat bangunan sekolah ( akseleresi Disdikpora Kab.Batang ) sebesar Rp50.000.000,00 29. Belanja Hibah Formi (Bagian Kesra ) sebesar Rp15.000.000,00 30. Belanja Hibah KONI sebesar Rp1.000.000.000,00 31. Belanja Hibah KORPRI sebesar Rp50.000.000,00 32. Belanja Hibah KPAD sebesar Rp400.000.000,00 33. Belanja Hibah LVRI sebesar Rp10.000.000,00 34. Belanja Hibah PCNU sebesar Rp2.298.000.000,00 35. Belanja Hibah PD Muhammadiyah sebesar Rp328.000.000,00 36. Belanja Hibah PEPABRI sebesar Rp10.000.000,00 37. Belanja Hibah PMI sebesar Rp250.000.000,00 38. Belanja Hibah PRAMUKA sebesar Rp500.000.000,00 39. TMMD,

Pendamping

TMMD

dan

Bhakti

TNI

sebesar

Rp690.000.000,00 40. Belanja Hibah Generasi Muda dan Olah Raga Masyarakat sebesar Rp811.500.000,00 41. Belanja Hibah KPU, Panwas dan Pengamanan Pemilu sebesar Rp32.041.995.000,00 42. Belanja Hibah Kesenian sebesar Rp202.000.000,00 43. Belanja Hibah Pertinda sebesar Rp30.000.000,00 44. Belanja Hibah Sarana Ibadah sebesar Rp5.163.500.000,00 45. Belanja Hibah ormas/yayasan/LSM sebesar Rp42.500.000,00 46. Belanja Hibah Majlis Taklim, jamaah tahlil dan Pondok Pesantren sebesar Rp1.056.000.000,00 47. Belanja Rehab Sedang / Berat bangunan sekolah Bagian Kesra Rp.206.000.000,00 48. Belanja Hibah Rehab Play Group sebesar Rp20.000.000,00 49. Belanja Hibah PD Rifaiyah sebesar Rp400.000.000,00 50. Belanja Hibah KNPI sebesar Rp105.000.000,00 51. Belanja Bantuan kepada Dharma Wanita sebesar Rp87.500.000,00 52. Belanja Hibah FPTI sebesar Rp20.000.000,00

61

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

53. Bantuan

Penyelenggaraan

Pendidikan

Paket

A

sebesar

Pendidikan

Paket

B

sebesar

Pendidikan

Paket

C

sebesar

Rp30.000.000,00 54. Bantuan

Penyelenggaraan

Rp60.000.000,00 55. Bantuan

Penyelenggaraan

Rp146.000.000,00 56. Bantuan Kursus Kewirausahaan Desa sebesar Rp150.000.000,00 57. Bantuan Fasilitasi Penguatan Manajemen Desa Vokasi sebesar Rp105.000.000,00 58. Bantuan Fasilitasi Keakasaraan Dasar sebesar Rp183.600.000,00 59. Bantuan Fasilitasi Keaksaraan Lanjutan sebesar Rp126.000.000,00 60. Bantuan

Pengembangan

Pusat

Kegiatan

Belajar

sebesar

Rp100.000.000,00 61. Bantuan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Kursus dan Pelatihan (LKP) sebesar Rp100.000.000,00 62. Bantuan Fasilitasi Rintisan Taman Bacaan Masyarakat Desa Vokasi sebesar Rp75.000.000,00 63. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebesar Rp7.507.800.000,00 64. Pembangunan Ruang Kelas Baru (MA) sebesar Rp90.000.000,00 65. Bantuan Pengadaan Sarana Alat Pendidikan sebesar Rp30.000.000,00 66. Bantuan Rehab Gedung Sekolah (RA) sebesar Rp25.000.000,00 67. Bantuan Pendampingan BOS Provinsi Jawa Tengah Jenjang SD/MI sebesar Rp41.280.000,00 68. Bantuan Pendampingan BOS Provinsi Jawa Tengah Jenjang SMP/MTs sebesar Rp145.100.000,00 69. Hibah kepada KODIM Batang sebesar Rp70.000.000,00 70. Hibah kepada Kanminvetcad IV-09 /BTG sebesar Rp25.000.000,00

Sedangkan belanja hibah kepada kelompok anggota masyarakat meliputi : 1. Belanja

barang

yang

diserahkan

kepada

mayarakat

sebesar

Rp10.925.733.570,00 2. Uang yang diserahkan ke masyarakat sebesar Rp1.873.950.000,00 3. Belanja hibah kemsayarakatan sebesar Rp1.165.000.000,00

62

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

4. Belanja Hibah usaha ekonomi desa simpan pinjam sebesar Rp140.000.000,00 5. Belanja hibah UP2K PKK sebesar Rp85.000.000,00 6. Hibah kepada kelompok masyarakat Lakpesdam NU sebesar Rp250.000.000,00 7. Belanja Hibah Kelompok Usaha Bersama sebesar Rp850.400.000,00 8. Pembanguna Prasarana dan Sarana Sanitasi sebesar Rp460.368.500,00 9. Hibah Air Minum Pedesaan sebesar Rp760.000.000,00 10. Belanja Hibah TPQ dan Madin sebesar Rp1.391.750.000,00 11. Belanja Hibah rehab Makam sebesar Rp107.000.000,00

5.1.2.1.6 Belanja Bantuan Sosial Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pada Tahun 2016 realisasi bantuan sosial sebesar Rp27.062.495.959,00 lebih kecil

Rp1.109.404.041,00

atau

3,94%

dari

anggarannya.

Dan

jika

dibandingkan dengan Tahun 2015 maka realisasi belanja bantuan social naik sebesar Rp11.575.559.868,00 atau 74,75% sebagaimana tampak dalam tabel di bawah ini: Bantuan Sosial Bant.sosial kpd kelompok masyarakat Bant.sosial kpdanggota masyarakat

2016 Anggaran (Rp)

2015 Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

120.000.000,00

70.000.000,00

28.051.900.000,00

26.992.495.959,00

15.486.936.091,00

28.171.900.000,00

27.062.495.959,00

15.486.936.091,00

Bantuan sosial kepada anggota masyarakat sebesar Rp70.000.000,00 meliputi: 1. Bantuan fasilitasi Posyandu Rp30.000.000,00. 2. Bantuan lumbung Desa sebesar Rp40.000.000,00

Bantuan sosial kepada anggota masyarakat sebesar Rp26.992.495.959,00 meliputi :

63

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

1. Bantuan

beasiswa

untuk

untuk

masyarakat

berprestasi

sebesar

Rp113.500.000,00 2. Bantuan penyandang masalah social sebesar Rp367.335.000,00 3. Bantuan tunjangan kesejahteraan Guru TK, RA dan BA sebesar Rp856.800.000,00 4. Bantuan Tunjangan Kesejateraan Guru TPQ dan Madin sebesar Rp3.999.600.000,00 5. Bantuan Yatim Piatu sebesar Rp90.400.000,00 6. Jaminan Kesehatan Daerah sebesar Rp14.904.986.959,00 7. Bantuan

Pemugaran

Rumah

Tidak

Layak

Huni

sebesar

tambahan

anak

sekolah

sebesar

Rp4.062.000.000,00 8. Bantuan

penyediaan

makanan

Rp864.000.000,00 9. Bantuan

pemberian

makanan

tambahan

Posyandu

sebesar

Rp24.624.000,00 10. Bantuan keuangan bagi calon transmigrasi sebesar Rp28.000.000,00 11. Penerimaan tambahan kesejahteraan tenaga medis pusat di Kabupaten Batang TA 2016 sebesar Rp197.000.000,00 12. Bantuan uang duka bagi keluarga TKI sebesar Rp6.000.000,00 13. Bantuan

social

bagi

penyandang

Disabilitas

berat

sebesar

Rp198.000.000,00 14. Bantuan social bagi usia lanjut terlantar sebesar Rp224.250.000,00 15. Bantuan Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni ( perubahan ) sebesar Rp1.056.000.000,00

5.1.2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan. Belanja bantuan keuangan berupa bantuan keuangan kepada partai politik, realisasinya sebesar Rp723.200.898,00 dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp809.933.635,00 lebih rendah sebesar Rp86.732.737,00 atau 10,71%. Realisasi bantuan keuangan kepada partai politik meliputi : 1. Nasdem sebesar Rp62.932.975,00 2. PKB sebesar Rp128.690.583,00 3. PKS sebesar Rp38.452.190,00 4. PDI – P sebesar Rp159.592.713,00

64

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

5. GOLKAR sebesar Rp86.639.784,00 6. GERINDRA sebesar Rp98.516.901,00 7. DEMOKRAT sebesar Rp67.178.461,00 8. PAN sebesar Rp42.382.774,00 9. HANURA sebesar Rp38.814.517,00 5.1.2.2 Belanja Modal Belanja modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya yang terdiri atas: Belanja Modal: Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya

Tahun 2016 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) 4.859.787.917,00 3.509.888.570,00 26.734.121.345,00 23.678.348.876,00 125.083.280.355,00 112.492.685.207,00 82.739.682.435,00 74.922.932.651,00 1.328.878.000,00 470.007.800,00 12.715.527.058,00 8.798.196.336,00

Tahun 2015 Realisasi (Rp) 3.296.302.600,00 46.780.624.061,00 90.831.466.980,00 52.066.414.183,00 461.070.675,00

253.461.277.110,00

193.435.878.499,00

223.872.059.440,00

Dibandingkan dengan anggarannya, realisasi belanja modal Tahun 2016 lebih rendah Rp29.589.217.670,12 atau 11,637%. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015, realisasi belanja modal Tahun 2016 lebih besar Rp30.436.180.941,00 atau 15,74%. Realisasi belanja modal sudah termasuk biaya – biaya untuk memperoleh aset tetap tersebut.

65

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

Realisasi belanja modal berdasarkan obyek belanja disajikan pada tabel berikut: Anggaran (Rp) Belanja Modal Pengadaan Tanah Belanja Modal Peralatan dan Mesin: Belanja Modal Pengadaan Alat -Alat Berat Belanja Modal Pengadaan Alat -Alat Angkutan Belanja Modal Pengadaan Alat -Alat Bengkel Belanja Modal Pengadaan Alat -AlatPert anian Dan Peternakan Belanja Modal Pengadaan Alat -alat Kantor Rumah T angga Belanja Modal Pengadaan Alat -Alat Studio Belanja Modal Pengadaan Alat -Alat Komunikasi Belanja Modal Pengadaan Alat -Alat Ukur Belanja Modal Pengadaan Alat -Alat Kedokteran Belanja Modal Pengadaan Alat -Alat Laboratorium Belanja Modal Pengadaan Alat -Alat Persenjataan/Keamanan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan: Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, T aman Dan Hutan Kota

%

Le bih/(Kurang)

72,22

(1.349.899.347)

(27,78)

120.925.000 10.242.504.500 92.500.000

119.175.000 10.018.234.750 90.882.450

98,55 97,81 98,25

(1.750.000) (224.269.750) (1.617.550)

(1,45) (2,19) (1,75)

31.539.220

31.534.000

99,98

(5.220)

(0,02)

7.322.016.300

6.709.594.176

91,64

(612.422.124)

(8,36)

391.679.610 345.749.000 664.700.000 6.633.683.315 769.019.400

376.477.300 327.067.500 350.598.000 4.935.073.400 607.247.500

96,12 94,60 52,75 74,39 78,96

(15.202.310) (18.681.500) (314.102.000) (1.698.609.915) (161.771.900)

(3,88) (5,40) (47,25) (25,61) (21,04)

119.805.000

112.464.800

93,87

(7.340.200)

(6,13)

23.678.348.876

88,57

(3.055.772.469)

(11,43)

125.083.280.355

112.492.685.207

89,93

(12.590.595.148)

(10,07)

62.979.931.400 6.534.412.000 12.227.491.535

60.983.972.146 1.660.967.215 11.388.927.940

96,83 93,14

(1.995.959.254) (4.873.444.785) (838.563.595)

(3,17) (6,86)

-

-

997.847.500

889.065.350

89,10

(108.782.150)

(10,90)

82.739.682.435

74.922.932.651

90,55

(7.816.749.784)

(9,45)

960.150.000

107.072.800

11,15

(853.077.200)

(88,85)

-

-

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya: Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan Belanja Modal Pengadaan Hewan/T ernak Dan T anaman

#DIV/0!

-

#DIV/0!

-

#DIV/0!

#DIV/0!

368.728.000

362.935.000

98,43

(5.793.000)

(1,57)

1.328.878.000

470.007.800

35,37

(858.870.200)

(64,63)

12.715.527.058

8.798.196.336

69,19

(3.917.330.722)

(30,81)

253.461.277.110

223.872.059.440

88,33

(29.589.217.670)

(11,67)

Belanja Modal Aset Lainnya:

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah Belanja modal tanah pada tahun 2016 terealisasi sebesar Rp3.509.888.570,00 atau 88,01% dari anggaran sebesar Rp4.859.787.917,00. Pengeluaran belanja atas tanah terinci pada SKPD tercantum dalam lampiran 2. 5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja modal peralatan dan mesin Rp23.678.348.876,00

%

3.509.888.570

26.734.121.345

Belanja Modal Pengadaan Instalasi List rik Dan T elepon

Jumlah Belanja Modal

Re alisasi (Rp)

4.859.787.917

-

atau

pada tahun 2016 terealisasi sebesar

88,57%

dari

anggaran

sebesar

Rp26.734.121.345,00 .Pengeluaran belanja atas peralatan dan mesin terinci pada SKPD sebagaimana tercantum dalam lampiran 2.

66

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

5.1.2.2.3 Belanja Modal Bangunan dan Gedung Belanja modal bangunan dan gedung Rp112.492.685.207,00Rp125.083.280.355,00

atau

pada tahun 2016 terealisasi sebesar

89,93%

dari

anggaran

sebesar

.Pengeluaran belanja modal bangunan dan gedung

terinci pada SKPD sebagaimana tercantum dalam lampiran 2. 5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Anggaran belanja modal jalan, iriasi dan jaringan sebesar Rp82.739.682.435,00

pada tahun 2016 adalah

terealisasi sebesar Rp74.922.932.651,00 atau

90,55% .Pengeluaran belanja modal jalan, irigasi dan jaringan terinci pada SKPD sebagaimana tercantum dalam lampiran 2. 5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Anggaran belanja modal aset tetap lainnya meliputi buku dan kepustakaan, barang bercorak seni dan hewan ternak dan tanaman sebesar Rp1.328.878.000,00

pada tahun 2016 adalah

terealisasi sebesar Rp470.007.800,00

atau

35,37% .Pengeluaran belanja modal aset tetap lainnya terinci pada SKPD sebagaimana tercantum dalam lampiran 2. 5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya Anggaran dan realisasi belanja modal aset lainnya

tahun 2016 sebesar

Rp12.725.527.058,00 terealisasi sebesar Rp8.798.196.336,00 atau 69,19%. Pengeluaran belanja modal aset lainnya terinci pada SKPD sebagaimana tercantum dalam lampiran 2.

5.1.2.3 Belanja Tak Terduga Belanja Tak Terduga (BTT) adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bantuan sosial dan pengeluaran tak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. Pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan adalah pengeluaran-pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana yang berhubungan langsung dengan masyarakat, tetapi anggarannya tidak tersedia dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Realisasi belanja tidak terduga sebesar Rp651.518.915,00 atau 32,58% dari anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun

67

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

2015

Rp86.163.000,00

maka

realisasi

Tahun

2016

naik

sebesar

Rp565.355.915,00 atau 656,15%. Realisasi belanja tersebut dipergunakan untuk penyetoran kembali sisa Bantuan Operasional Sekolah (BOS Tahun 2011) Kabupaten Batang TA 2016 yang dikelola oleh DISDIKPORA Kabupaten Batang. 5.1.2.4 Belanja Transfer Akun transfer digunakan untuk menampung pengeluaran uang dari Pemerintah Kabupaten Batang ke entitas pelaporan lain. Pada tahun 2016 Pemerinah Kabupaten Batang mengalokasikan pengeluaran transfer ke Desa sebesar Rp270.547.983.779,00 dan direalisasikan sebesar Rp269.964.478.200,00 (99,78%). Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2015, realisasi Tahun 2016 lebih tinggi Rp122.188.955.600,00 atau 82,69%.. Belanja Transfer / Bagi Hasil Ke Desa terdiri dari: 5.1.2.4.1.a Bagi Hasil Pajak Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Pajak Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2016 sebesar Rp0,00 5.1.2.4.1.b Bagi Hasil Retribusi Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Retribusi Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2015 sebesar Rp0,00 5.1.2.4.1.c Bagi Hasil Lainnya Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Lainnya

Pemerintah

Kabupaten Batang Tahun 2015 sebesar Rp0,00 5.1.2.4.d

Transfer ke Desa Realisasi

belanja

transfer

sebesar

Rp269.964.478.200,00

dipergunakan untuk pengeluaran sebagai berikut: a) Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp82.626.172.600,00. b) Bantuan

Penyelenggaraan

Pilkades

sebesar

(APBN)

sebesar

sebesar

Renovasi

balai

desa

sebesar

Posyandu

sebesar

Rp1.012.943.600,00 c) Bantuan

Dana

Desa

Rp149.403.922.000,00. d) Bantuan

Pembangunan/

Rp265.000.000,00 e) Pembangunan

Pembangunan

Gedung

Rp300.000.000,00.

68

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

f) Bantuan

Pembangunan

Pasar

Desa

sebesar

Rp530.000.000,00. g) Bantuan Percepatan Pemerataan Pembangunan Desa Lunas PBB–P2 sebesar Rp6.300.000.000,00. h) Bantuan

Pembangunan

infra

struktur

Desa

sebesar

Rp570.000.000,00 i)

Bantuan sarana prasarana desa sebesar Rp114.500.000,00

j)

Bantuan sarana prasarana air bersih sebesar Rp50.000.000,00

k) Pembangunan PKD sebesar Rp675.000.000,00. l)

Bantuan

Keuangan

kepada

Desa

sebesar

kemasyarakatan

sebesar

Rp22.436.690.000,00. m) Bantuan

Keuangan

untuk

Rp100.000.000,00 n) Bantuan

pembangunan/rehab

balai/kantor

desa

sebesar

Rp5.580.250.000,00

5.1.3 PEMBIAYAAN Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan dan Pengeluaran, dengan anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2016 dan 2015 serta Pembiayaan Netto, adalah sebagai berikut: 2016 Pembiayaan: 1 Penerimaan Pembiayaan 2 Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Netto

Realisasi (Rp)

2015 Realisasi (Rp)

159.948.419.032,75

159.948.419.032,23

137.474.382.139,99

4.086.200.000,00

4.081.253.282,00

5.627.459.063,00

155.862.219.032,75

155.867.165.750,23

131.846.923.076,99

Anggaran (Rp)

Dibandingkan dengan anggarannya, realisasi pembiayaan neto tahun 2016 lebih rendah Rp4.946.717,48 atau 0,01%. Sedangkan bila dibandingkan

69

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

dengan realisasi Tahun 2015, realisasi pembiayaan netto 2016 lebih tinggi Rp24.020.242.673,24 atau 18,22%. 5.1.3.1 Penerimaaan Pembiayaan Penerimaan pembiayaan mencakup penerimaan kas daerah yang berasal dari penggunaan SILPA tahun lalu, pencairan dana cadangan, penerimaan pinjaman daerah, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman, dengan rincian sebagai berikut: 2016

a b c d

2015

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

Penggunaan SILPA Pencairan dana cadangan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

159.948.419.032,75

159.948.419.032,23

137.474.382.139,99 -

Penerimaan Pembiayaan

159.948.419.032,75

159.948.419.032,23

137.474.382.139,99

5.1.3.1.1 Penggunaan Sisa Pembiayaan Anggaran (SILPA) Penggunaan Sisa Pembiayaan Anggaran (SILPA) merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2015 yang dialokasikan untuk pembiayaan pada Tahun Anggaran 2016. Jumlah yang telah ditetapkan sebagai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2015 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016 adalah Rp159.948.419.032,23. . 5.1.3.1.2 Pencairan Dana Cadangan Anggaran dan Realisasi Pencairan Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2016 sebesar Rp0,00. 5.1.3.1.3 Penerimaan Pinjaman Daerah Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pinjaman Daerah Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2016 sebesar Rp0,00. 5.1.3.1.4 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pinjaman Daerah Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2016 sebesar Rp0,00.

70

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran

pembiayaan

mencakup

pengeluaran

kas

daerah

yang

dipergunakan untuk penyertaan modal, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah. Rincian dan penjelasan lebih lanjut mengenai pengeluaran pembiayaan Tahun 2016 adalah sebagai berikut: 2016 Pengeluaran Pembiayaan: a Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah b Pembayaran Pokok Pinjaman dalam Negeri-Pemerintah Pusat

2015

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

4.000.000.000,00

4.000.000.000,00

5.412.000.000,00

86.200.000,00

81.253.282,00

162.506.563,00

4.086.200.000,00

4.081.253.282,00

52.952.500,00 5.627.459.063,00

c Pembayaran Pokok Pinjaman dalam Negeri-Lainnya

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari : 5.1.3.2.1 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Penyertaan Modal (Investasi ) Pemerintah Daerah pada tahun 2016 sebesar Rp4.000.000.000,00 terdiri dari : a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Kabupaten Batang

kepada PDAM Kabupaten Batang sebesar Rp2.000.000.000,00 b. Penyertaan Modal ( Investasi ) Pemerintah Daerah Kabupaten Batang kepada PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kabupaten Batang Tahun 2016 yang dikelola oleh PT Bank Jateng Cabang Batang Kabupaten Batang sebesar Rp2.000.000.000,00. 5.1.3.2.2 Pembayaran Pokok Pinjaman dalam Negeri-Pemerintah Pusat Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat merupakan angsuran pinjaman SLA-860/DP3/1996 Pemerintah Daerah kepada Asian Development Bank sebesar Rp81.253.282,00. 5.1.3.2.3 Pemberian Pinjaman Daerah Anggaran dan realisasi Pemberian Pinjaman Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 adalah sebesar Rp0,00 5.1.3.2.4 Pembayaran Pokok Pinjaman dalam Negeri Lainnya Anggaran dan realaisasi pembayaran pokok pinjaman dalam negeri lainnya adalah 0.

71

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

5.1.4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Akun sisa lebih pembiayaan anggaran merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan realisasi pengeluaran selama tahun 2016. Berikut rincian sisa lebih pembiayaan anggaran :

Anggaran 2016(Rp)

Realisasi 2016(Rp)

Realisasi 2015(Rp)

Pendapatan

1.573.731.019.980,00

1.498.614.094.093,20

1.396.266.245.120,81

Belanja dan Transfer

1.729.593.239.012,75

1.560.785.414.489,47

1.368.164.749.165,57

1 Pendapatan dan Belanja

Surplus/(Defisit)

(155.862.219.032,75)

(62.171.320.396,27)

28.101.495.955,24

Penerimaan Pembiayaan

159.948.419.032,75

159.948.419.032,23

137.474.382.139,99

Pengeluaran Pembiayaan

4.086.200.000,00

4.081.253.282,00

5.627.459.063,00

155.862.219.032,75

155.867.165.750,23

131.846.923.076,99

-

93.695.845.353,96

159.948.419.032,23

2 Pembiayaan

Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Berdasarkan perhitungan pada laporan realisasi anggaran terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran Tahun 2016 sebesar Rp93.695.845.353,96. Namun demikian posisi uang yang ada di Pemerintah Kabupaten Batang sebesar Rp97.701.462.370,25, hal ini terjadi karena terdapat hutang pajak sebesar

Rp667.991,00

dan

hutang

jangka

pendek

lainnya

sebesar

Rp4.949.025,29. Adapun Saldo Kas per 31 Desember 2016 sebesar Rp93.695.845.353,96 terdiri dari: 1.

Rekening Kas di

BUD/Rekening Kas Umum

Daerah

sebesar

Rp28.885.360.509,00 sama dengan posisi saldo kas di Buku Kas Umum Daerah (BIX) per 31 Desember 2016. 2.

Deposito Pemerintah kabupaten Batang sebesar Rp35.000.000.000,00 yang berada pada: a. Deposito pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Batang sebesar Rp15.000.000.000,00. b. Deposito pada Bank Jateng sebesar Rp20.000.000.000,00.

3.

Kas di Bendahara Penerimaan

SKPD se-Kabupaten Batang sebesar

Rp43.158.050,00 yang berasal dari retribusi daerah. 4.

Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD se-Kabupaten Batang sebesar Rp0.

72

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

5.

Kas di BLUD RSUD Kabupaten Batang sebesar Rp5.942.616.218,00 Posisi Kas di BLUD RSUD per 31 Desember 2016 terdiri dari: a. Kas

di

Bendahara

Penerimaan

BLUD

RSUD

sebesar

Pengeluaran

BLUD

RSUD

sebesar

Rp5.656.254.916,00. b. Kas

di

Bendahara

Rp286.361.302,00. 6.

Kas di BLUD Puskesmas sebesar Rp23.824.710.576,96 Di dalam SILPA sebesar Rp93.695.845.353,96 terdapat kas yang telah

dibatasi penggunaannya (SILPA terikat) sebesar Rp91.301.270.338,60 dan SILPA bebas sebesar Rp2.394.405.275,36 sebagaimana tabel berikut: Uraian

EX. Sd 2014

EX. Sd 2015

Dana Sertifikasi Guru Tambahan Penghasilan Guru

2016 -

37.140.200.695,00

3.848.995.000,00

-

3.848.995.000,00

BLUD RSUD BLUD Puskesmas Dana cukai Sisa DAK Jumlah SILPA Terikat Silpa Tidak Terikat Tota SILPA

5.5

Jumlah

37.140.200.695,00

12.280.095.557,00

5.096.424.327,00

-

-

12.280.095.557,00 12.280.095.557,00

46.085.620.022,00 46.085.620.022,00

5.942.616.218,00

5.942.616.218,00

23.824.710.576,96

23.824.710.576,96

3.168.397.705,00

3.168.397.705,00

-

17.376.519.884,00 -

32.935.724.499,96 32.935.724.499,96

91.301.440.078,96 2.394.405.275,00 93.695.845.353,96

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015. 5.5.1

Saldo Anggaran Lebih Awal Saldo Anggaran Lebih Awal adalah saldo anggaran lebih pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2015. Saldo Anggaran Lebih tahun 2015 adalah sebesar Rp159.948.419.032,23

5.5.2

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan. Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan adalah sebesar Saldo Anggaran Lebih tahun 2016 yang digunakan untuk pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2016, yaitu sebesar Rp159.948.419.032,23

73

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

5.5.4

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran ( SILPA/SIKPA) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Batang pada Tahun Anggaran 2016 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp93.695.845.353,96 yang berasal dari (1) pendapatan tidak memenuhi target sebesar ( Rp75.116.925.886,80) (2) saldo pelaksanaan belanja daerah sebesar Rp168.807.824.523,28 dan (3) saldo pembiayaan netto sebesar Rp4.946.717,48.

5.5.6

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya adalah Rp0.

5.5.8

Saldo Anggaran Akhir Saldo anggaran lebih akhir sebesar Rp93.695.845.353,96 berasal dari transaksi Saldo Anggaran Lebih Awal ditambah /dikurangi dengan sisa lebih/kurang

pembiayaan,

penggunaan

SAL

sebagai

penerimaan

pembiayaan tahun berjalan dan koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya.

5.3. NERACA Neraca terdiri atas aset, kewajiban dan ekuitas. Uraian selengkapnya akun-akun dalam neraca adalah sebagai berikut : 5.1.3. ASET 5. 7 6% Aset adalah sumber daya ekonomi8 yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh

Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset Pemerintah Kabupaten Bat ang t erbagi dalam : Uraian 1.

Aset Lancar

2.

Investasi Jangka Panjang

3.

Aset Tetap

4.

Aset Lainnya

31 Desember 2016

31 Desember 2015

156.071.282.014,52

223.085.992.108,04

89.357.425.422,94

80.672.727.253,01

1.919.316.265.748,31

1.815.482.433.219,79

176.048.727.095,83

5.936.875.129,20

2.340.793.700.281,60

2.125.178.027.710,04

74

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

Berdasarkan rincian Aset di atas terlihat bahwa secara umum terjadi kenaikan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Batang yaitu sebesar Rp215.615.672.571,56 atau 10,15 %. Aset yang dimiliki sebagian besar terdiri dari aset tetap yaitu sebesar 82% dari keseluruhan aset yang dimiliki. Berikut komposisi Aset Pemerintah Kabupaten Batang.

5.1.3.1. ASET LANCAR Aset lancar merupakan kelompok pos/rekening yang menggambarkan kekayaan daerah yang dapat dicairkan atau memiliki perputaran paling lama 8 5. 7 6%

satu tahun terhitung sejak tanggal neraca. Saldo keseluruhan kelompok akun aset lancar per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2016 dapat dirinci sebagai berikut: Aset Lancar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12

Kas di Kasda Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Kas di BLUD Kas Lainnya Piutang Pajak Daerah Piutang Retribusi Penyisihan Piutang tak tertagih Belanja Dibayar Dimuka Piutang Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Piutang Lainnya Persediaan

31 Desember 2016

31 Desember 2015

63.885.360.509,00 667.991,00 43.158.050,00 29.767.326.794,96 635.170.641,29 21.304.973.429,00 1.278.574.537,00 (11.844.456.479,70) -

138.884.699.610,00 207.481.490,00 15.584.501.046,23 5.272.754.222,00 1.057.264,00 18.653.314.047,00 2.948.107.830,00 (9.040.018.161,67) 396.962.200,00

6.004.683.727,00

2.150.283.216,00

-

-

73.332.728,00 19.201.886.518,00 25.720.603.568,97

47.272.728,00 18.785.711.086,00 29.193.865.530,48

156.071.282.014,52

223.085.992.108,04

75

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah Saldo Kas di Kas Daerah terdiri atas penempatan berupa giro dan deposito pada Bank Jateng, dengan rincian saldo sebagai berikut: 31 Desember 2016

Kas di Kasda 1. 2.

1.

31 Desember 2015

Kas di rekening giro Kas dalam bentuk deposito

28.885.360.509,00 35.000.000.000,00

58.884.699.610,00 80.000.000.000,00

Jml Kas di Kas Daerah

63.885.360.509,00

138.884.699.610,00

Rekening Giro Rekening giro bank

sebesar Rp28.885.360.509,00 adalah dana yang

merupakan bagian dari kekayaan milik Pemerintah Kabupaten Batang yang ditempatkan di bank dalam bentuk rekening giropada Bank Jateng Cabang Batang No.1-032-00070-1 atas nama Bank Jawa Tengah Cabang Batang. 2.

Deposito. Saldo deposito sebesar Rp35.000.000.000,00 adalah dana Pemerintah Daerah yang ditempatkan di bank dalam bentuk deposito untuk jangka waktu satu bulan, dan diperpanjang secara otomatis atau automatic roll over (ARO). Tingkat bunga deposito tahun 2016 adalah sesuai tingkat bunga yang berlaku pada masing-masing bank, yang pendapatannya diakui/dibukukan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Batang. Saldo deposito sebesar Rp35.000.000.000,00 terperinci pada bank-bank sebagai berikut: Deposito 1 2 3 4

Bank Rakyat Indonesia Cabang Batang Bank Negara Indonesia Cabang Batang Bank Mandiri Cabang Pembantu Batang Bank Jawa Tengah Jumlah Deposito

31 Desember 2016 15.000.000.000,00 20.000.000.000,00 35.000.000.000,00

31 Desember 2015 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 60.000.000.000,00 80.000.000.000,00

Penjelasan lebih rinci untuk saldo deposito per 31 Desember 2016 sebagai berikut: 1. Bank Rakyat Indonesia Cabang Batang sebesar Rp15.000.000.000,00 terbagi dalam deposito dengan nilai nominal masing-masing

76

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

@Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) berada pada 3 (tiga) bilyet deposito Nomor: DB 5696626, DC 2054227 dan DC 2054822. 2. Bank Jawa Tengah deposito

sebesar Rp20.000.000.000,00 terbagi dalam

dengan

nilai

nominal

masing-masing

@Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) berada pada 2(dua) bilyet deposito Nomor: 146239, dan 146240.

5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran berupa uang tunai atau yang berada di rekening giro bank bendahara pengeluaran SKPD per 31 Desember 2016 sebesar Rp667.991,00 dengan rincian sebagai berikut : 31 Desember 2016 (Rp)

Kas di Bendahara Pengeluaran a Sisa Uang Persediaan yang belum disetor ke Kas Daerah b Hutang belanja dan hutang pajak Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran Penjelasan lebih rinci sebagai berikut :

667.991,00 667.991,00

a. Sisa Uang Persediaan yang belum disetor ke Kas Daerah. Tahun 2016, tidak terdapat kas dibendahara pengeluaran yang berasal dari sisa Uang persediaan. b. Hutang pajak sebesar Rp667.991,00 berada pada SKPD berikut ini : 1)

Kecamatan Reban. Pada bendahara pengeluaran (lama) Kecamatan Reban

masih

terdapat kas dari pajak kegiatan tahun 2014 yang belum disetor ke kas negara sebesar Rp545.591,00. 2)

Kelurahan Karangasem Utara Pada bendahara pengeluaran Kelurahan Karangasem Utara masih terdapat kas dari pajak kegiatan sebesar Rp122.400,00

5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2016 merupakan penerimaan pendapatan tahun 2016 yang belum disetor ke Kas Daerah termasuk

pendapatan

yang

masih

berada

di

pemungut

sejumlah

Rp43.158.050,00 Berada pada SKPD berikut ini:

77

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

Pendapatan yang Belum disetor Bendahara Penerimaan a Dinas Kesehatan b Dinas Kelautan dan Perikanan c Dinas Kebudayaan dan Pariwisata d Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika e DPPKAD f Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan

31 Desember 2016

42.670.750,00 487.300,00

43.158.050,00

Jumlah a.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata : pada tanggal 31 Desember 2016 masih terdapat saldo kas

sebesar Rp42.670.750,00 di bendahara

penerimaan. Kas tersebut berasal dari pendapatan retribusi daerah tujuan wisata dan sewa lahan. b.

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika : pada bendahara penerimaan masih terdapat saldo kas dari pendapatan retribusi TPR dan tempat khusus parkir sebesar Rp487.300,00

Semua saldo kas di Bendahara Penerimaan di atas telah disetor pada bulan Januari 2016. 5.3.1.1.4 Kas di BLUD Kas di BLUD terdiri dari Kas di RSUD Batang dan kas pada 21(dua puluh satu) Puskesmas se-Kab.Batang. Kas di BLUD sejumlah Rp29.767.326.794,96 terdiri dari : Kas di Kasda

31 Desember 2016

31 Desember 2015

a. Kas BLUD RSUD Kab.Batang

5.942.616.218,00

5.272.754.222,00

Kas BLUD Puskesmas seKab.Batang

23.824.710.576,96

-

29.767.326.794,96

5.272.754.222,00

b.

Jml Kas di Kas Daerah

a.

Kas BLUD RSUD Batang Kas di BLUD RSUD Batang per 31 Desember 2016 terdiri atas saldo tunai dan saldo di rekening bendahara penerimaan maupun bendahara pengeluaran dengan rincian sebagai berikut: 31 Desember 2016 (Rp)

Kas di BLUD RSUD Batang

5.656.254.916,00 286.361.302,00

Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Pengeluaran Jumlah

5.942.616.218,00

78

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

1) Kas di Bendahara Penerimaan BLUD RSUD Batang sebesar Rp5.656.254.916,00 dengan rincian: - Rekening Bank Jateng Cabang Batang No.2-032-08176-5

Rp5.570.448.560,00

- Tunai - Rekening Bank Jateng Cabang Batang No.2-084-01844-1

Rp14.034.990,00

- Rekening Bank Jateng Cabang Batang No.2-032-08421-0

Rp2.177.222,00

- Rekening Bank Jateng Cabang Batang No.2-032-11722-3

Rp47.995.124,00

- Rekening Bank Mandiri Cab.Batang No.139-00-0646464-2

Rp21.599.020,00

Jumlah

2) Kas

di

Bendahara

Rp5.656.254.916,00

Pengeluaran

BLUD

RSUD

Batang

sebesarRp285.271.764,00 berada pada rekening Bank Jateng Cabang Batang No.2-032-08534-5 dan tunai sebesar Rp1.089.538,00 3) Kas di BLUD Puskesmas Kas

di

BLUD

Puskesmas

seluruhnya

berjumlah

Rp23.824.710.576,96 berada di rekening Bank Jateng Cabang Batang dengan rincian sebagai berikut:

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Puskesmas Wonotunggal Bandar I Bandar II Blado I Blado II Reban Bawang Tersono Gringsing I Gringsing II Limpung Banyuputih Subah Pecalungan Tulis Kandeman Batang I Batang II Batang III Batang IV Warungasem

Saldo Kas per 31 Des 2016 997.762.266,00 2.569.029.923,28 357.170.523,00 892.610.507,00 369.879.939,00 1.501.097.687,71 2.431.626.627,00 1.056.370.061,00 1.491.236.802,00 183.920.818,00 1.777.357.417,00 821.413.684,00 1.453.820.191,00 979.278.375,00 1.284.531.634,00 1.816.727.042,00 629.201.387,00 439.299.601,00 519.251.432,00 806.363.870,97 1.446.760.789,00 23.824.710.576,96

79

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

5.3.1.1.5 Kas Lainnya Kas lainnya sebesar Rp635.170.641,29 merupakan akun untuk mencatat kas dalam bentuk

tunai maupun non tunai (rekening) pada

bendahara

pengeluaran yang berasal dari dana hutang belanja,Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Komite. Terinci pada SKPD berikut ini : Kas lainnya a b c d e

31 Desember 2016

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kecamatan Gringsing Kecamatan Tersono Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan

2.128.300,00 50,00 1.345.650,00 100.025,29 631.596.616,00

Jumlah

635.170.641,29

a. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah. Pada tanggal 31 Desember 2016, masih terdapat saldo kas di bendahara pengeluaran

Kantor

Perpustakaan

dan

Arsip

Daerah

sebesar

Rp2.128.300,00 . Saldo tersebut merupakan gaji pegawai tidak tetap yang belum diambil dari rekening. b. Kecamatan Gringsing Masih terdapat gaji pegawai tidak tetap yang belum diambil dari rekening bendahara pengeluaran

Kecamatan Gringsing per 31 Desember 2016

sebesar Rp50,00 c. Kecamatan Tersono Masih terdapat gaji pegawai tidak tetap di rekening bendahara pengeluaran Kecamatan Tersono per 31 Desember 2016 sebesar Rp1.345.650,00 d. Dinas Kesehatan Masih terdapat kas di rekening bendahara pengeluaran Puskesmas berupa hutang belanja, dan uang milik bendahara untuk pembukaan dan pemindahbukuan rekening. Kas lainnya pada Dinas Kesehatan seluruhnya sebesar Rp100.025,29 berada pada UPTD Puskesmas sebagai berikut : Kas lainnya a Puskesmas Reban b Puskesmas Banyuputih

Jumlah

31 Desember 2016 50.025,29 50.000,00 100.025,29

80

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

e. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kas lainnya di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

sejumlah

Rp631.596.616,00 terdiri dari : Kas lainnya

31 Desember 2016

1 Bantuan Operasional Sekolah 2 Komite 3 Hutang belanja

599.178.807,00 31.042.809,00 1.375.000,00 631.596.616,00

Jumlah 1. Bantuan Operasional Sekolah

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2015 disebutkan bahwa : a. Pendapatan Hibah-LO dari dana BOS, Block Grant dan Komite Sekolah senilai Rp79.782.383.340,00 tidak didukung data yang memadai dan nilainya berbeda dengan data Disdikpora sebesar Rp87.213.399.823,00 sehingga terdapat selisih Rp7.431.016.483,00. b. Beban hibah dari BOS, Block Grant dan Komite tidak dapat dirinci berdasarkan jenis beban serta belum dikurangi dengan nilai aset tetap yang dihasilkan. c. Pendapatan hibah dan beban hibah yang berasal dari komite belum disajikan di Laporan Operasional (LO). d. Sisa dana dari BOS per 31 Desember 2015 belum disajikan dalam akun kas lainnya di Neraca. Atas temuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Batang Disdikpora

telah

menindaklanjuti

dengan

dalam hal ini

melakukan

rekonsiliasi

pendapatan, beban, belanja modal dan sisa dana BOS per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2016 dengan SD/SMP/SMA.

Dari hasil rekonsiliasi, diperoleh : a. Saldo BOS per 31 Desember 2015 sebesar Rp1.442.107.984,00 terdiri dari uang tunai Rp157.068.388,00 dan saldo Bank Rp1.285.039.596,00 dengan rincian pada UPTD Disdikpora Kecamatan sebagaimana tabel berikut :

81

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

UPTD Disdikpora Kandeman Banyuputih Limpung Bandar Bawang Gringsing Tulis Wonotunggal Warungasem Batang Tersono Reban Blado Subah Pecalungan SMP Negeri SM A/SM K Negeri

Saldo Per 31 Desember 2015 Uang tunai

Bank

Jumlah

603.150,00 422.400,00 3.293.442,00 11.825.134,00 9.262.725,00 1.070.622,00 618.711,00 12.649.600,00 17.774.400,00 14.688.100,00 6.770.000,00 479.300,00 5.040.150,00 5.580.660,00 10.616.285,00 56.373.709,00 -

13.690.837,00 8.211.750,00 9.749.738,00 12.114.594,00 14.073.868,00 16.451.345,00 15.454.515,00 21.060.672,00 23.329.297,00 47.509.430,00 19.439.591,00 22.643.892,00 17.925.768,00 13.312.213,00 5.633.890,00 518.378.861,00 506.059.335,00

14.293.987,00 8.634.150,00 13.043.180,00 23.939.728,00 23.336.593,00 17.521.967,00 16.073.226,00 33.710.272,00 41.103.697,00 62.197.530,00 26.209.591,00 23.123.192,00 22.965.918,00 18.892.873,00 16.250.175,00 574.752.570,00 506.059.335,00

157.068.388,00

1.285.039.596,00

1.442.107.984,00

b. Saldo BOS per 31 Desember 2016 sebesar Rp599.178.807,00 terinci pada UPTD Disdikpora Kecamatan sebagaimana tabel di bawah ini : No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

UPTD Disdikpora Kandeman Banyuputih Limpung Bandar Bawang Gringsing Tulis Wonotunggal Warungasem Batang Tersono Reban Blado Subah Pecalungan SMP Negeri SM A/SM K Negeri

Jumlah

Saldo per 1 Januari 2016

Alokasi BOS 2016

Belanja 2016

Saldo BOS 2016

14.293.987,00 8.634.150,00 13.043.180,00 23.939.728,00 23.336.593,00 17.521.967,00 16.073.226,00 33.710.272,00 41.103.697,00 62.197.530,00 26.209.591,00 23.123.192,00 22.965.918,00 18.892.873,00 16.250.175,00 574.752.570,00 506.059.335,00

3.389.200.000,00 1.937.200.000,00 2.365.800.000,00 3.915.400.000,00 3.678.200.000,00 3.083.800.000,00 2.758.400.000,00 2.361.000.000,00 2.757.200.000,00 8.967.800.000,00 1.857.200.000,00 2.514.000.000,00 3.155.200.000,00 2.927.000.000,00 1.767.800.000,00 23.025.400.000,00 12.133.450.000,00

3.391.658.229,00 1.939.184.776,00 2.369.715.310,00 3.924.909.138,00 3.691.367.788,00 3.093.311.185,00 2.756.768.138,00 2.370.465.651,00 2.777.228.568,00 8.987.160.883,00 1.875.722.706,00 2.521.691.068,00 3.154.336.124,00 2.925.123.538,00 1.770.145.857,00 23.426.753.919,00 12.464.718.852,00

11.835.758,00 6.649.374,00 9.127.870,00 14.430.590,00 10.168.805,00 8.010.782,00 17.705.088,00 24.244.621,00 21.075.129,00 42.836.647,00 7.686.885,00 15.432.124,00 23.829.794,00 20.769.335,00 13.904.318,00 173.398.651,00 174.790.483,00

1.442.107.984,00

82.594.050.000,00

83.440.261.730,00

595.896.254,00

82

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

Saldo bos dalam Neraca sebesar

Rp599.178.807,00

sedangkan dalam tabel menunjukkan

595.896.254,00

Selisih

3.282.553,00

Selisih sebesar Rp3.282.553,00 disebabkan oleh : - Di dalam rekening bos per 1 Januari 2016 termasuk di dalamnya dana USAID sebesar Rp2.500.000,00. Sehingga saldo akhir per 31 Desember 2016 harus dikurangi sebesar Rp Rp2.500.000,00. Hal ini terdapat pada UPTD Disdikpora Kecamatan Subah. - Di dalam rekening bos SMA/SMK Negeri per 31 Desember 2016 terdapat pendapatan bunga bank sebesar Rp5.782.553,00. - Dari saldo BOS sebesar Rp599.178.807,00 terdiri dari kas tunai Rp85.805.353,00 dan kas di Bank sebesar Rp513.373.454,00. Termasuk

di

dalamnya

adalah

kas

SMA/SMK

sebesar

Rp180.573.036,00. Belanja BOS seluruhnya sebesar Rp83.440.261.730,00 terdiri dari :

1 Belanja Pegawai 2 Belanja Barang dan Jasa 3 Belanja Modal

Jumlah

9.382.476.612,00 62.392.494.384,00 11.665.290.734,00 83.440.261.730,00

Belanja pegawai dan Belanja barang dan jasa BOS dalam Laporan Operasional tercatat dalam akun Beban Operasional Sekolah, sedangkan belanja modal BOS tercatat sebagai aset tetap dalam Neraca.

2.

Komite Sekolah. Saldo kas lainnya dari dana komite sekolah

per 31 Desember 2016

sebesar Rp31.042.809,00 berada pada : SMPN 2 Subah SMP N 1 Bandar SMAN 1 Batang SMKN 1 Blado

Jumlah

373.000,00 68.000,00 9.664.559,00 20.937.250,00 31.042.809,00

83

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

Dana komite sekolah yang berupa belanja pegawai dan barang dan jasa tercatat dalam Laporan Operasional - akun beban operasional sekolah, sedangkan belanja modal tercatat sebagai aset tetap dalam Neraca. Rincian realiasasi dana komite sekolah tahun anggaran 2016 terdapat dalam lampiran 3

3). Hutang belanja sebesar Rp1.375.000,00 merupakan gaji PTT bulan Desember 2016 yang masih berada di bendahara pengeluaran.

5.3.1.1.6 Piutang Pajak Daerah Piutang pajak adalah hak Pemerintah Daerah atas pendapatan pajak tahun berkenaan, yang belum dibayar oleh Wajib Pajak bersangkutan.

Berikut

piutang pajak daerah per 31 Desember 2016 dan perbandingannya dengan tahun 2015: Piutang Pajak 1 2 3 4 5 6 7

Pajak hotel Pajak hiburan Pajak reklame Pajak parkir Pajak air tanah Pajak restoran Pajak Bumi dan Bangunan P2 Jumlah Piutang Pajak

31 Desember 2016 4.254.600,00 6.270.000,00 75.769.567,00 615.000,00 695.000,00 22.210.000,00 21.195.159.262,00 21.304.973.429,00

31 Desember 2015 450.000,00 715.000,00 71.385.500,00 615.000,00 1.525.000,00 8.471.000,00 18.570.152.547,00 18.653.314.047,00

Penjelasan Piutang Pajak Tahun 2016 sebagai berikut: a. Piutang pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran dan pajak parkir, penghitungannya didasarkan pada kekurangan pembayaran pajak atas SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) yang telah disampaikan oleh wajib pajak dalam tahun anggaran 2016. Berikut rincian terhadap piutang pajak dimaksud: 1)

Piutang pajak hotel sebesar Rp4.254.600,00

merupakan piutang

untuk 3 (tiga) wajib pajak. 2)

Piutang pajak hiburan sebesar Rp6.270.000,00 terdiri dari piutang untuk 15 (lima belas) wajib pajak meliputi cafe, tempat karaoke, dan panti pijat.

84

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

3)

Piutang pajak restoran sebesar Rp22.210.000,00 terdiri dari piutang untuk 30 (tiga puluh) wajib pajak meliputi rumah makan dan catering.

4)

Piutang pajak parkir sebesar Rp615.000,00 terdiri dari piutang untuk 6 (enam) wajib pajak.

b. Piutang pajak reklame dan pajak air tanah penghitungannya didasarkan pada kekurangan pembayaran pajak atas SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) yang telah diterbitkan. 1) Piutang pajak reklame sebesar Rp75.769.567,00 merupakan piutang dari 21 (dua puluh satu) wajib pajak. 2) Piutang pajak air tanah sebesar Rp695.000,00 merupakan piutang dari 6 (enam) wajib pajak yang terdiri dari SPBU, Rumah Makan, Hotel dan Cucian Motor. c. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan P-2 tahun 2016 sejumlah Rp21.195.159.262,00 berasal dari SPPT PBB masa pajak Tahun 2002 sampai dengan tahun 2016 yang belum dibayar oleh Wajib Pajak. Secara terperinci, piutang PBB-P2 berdasarkan tahun pajak terlihat dalam tabel berikut : Piutang per 31 Des 2016 Tahun:

Penerimaan

Piutang per 31 Des 2016

2016

Bruto (Rp) 20.856.490.421,00

2015

1.848.300.306,00

2014

2.613.636.418,00

72.188.182,00

2.541.448.236,00

2013

3.814.532.905,00

58.071.976,00

3.756.460.929,00

2012

2.555.100.399,00

47.554.957,00

2.507.545.442,00

2011

2.235.628.877,00

10.964.413,00

2010 2009 2008

1.654.889.673,00 1.182.111.140,00 766.604.707,00

7.731.764,00 8.854.208,00 4.433.552,00

2.224.664.464,00 1.647.157.909,00 1.173.256.932,00 762.171.155,00

2007

440.925.671,00

1.864.922,00

2006

501.076.268,00

2.977.414,00

498.098.854,00

2005

262.336.109,00

1.901.562,00

2004 2003

256.163.772,00 291.850.888,00

1.583.387,00

260.434.547,00 254.580.385,00

1.711.180,00

290.139.708,00

2002

146.827.894,00

1.054.659,00 18.231.316.186,00

145.773.235,00 21.195.159.262,00

39.426.475.448,00

Piutang stlh dikurangi penerimaan piut 17.835.365.702,00 3.021.124.719,00 175.058.308,00 1.673.241.998,00

439.060.749,00

85

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

Perhitungan saldo piutang PBB P2 per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut : Piutang PBB P-2 Piutang PBB per 31 Desember 2015 (audited) Koreksi Baku Penetapan 2015 Koreksi Baku Penetapan 2014 Piutang PBB per 31 Desember 2015 setelah koreksi Baku Penetapan 2016 Pembayaran Piutang di tahun 2016 Jumlah

31 Dese mber 2016(Rp) 18.570.152.547,00 (83.760,00) (83.760,00) 18.569.985.027,00 20.856.490.421,00 (18.231.316.186,00) 21.195.159.262,00

- Piutang PBB – P2 tahun 2002 sampai dengan tahun 2012 Kabupaten Batang timbul dikarenakan adanya pelimpahan wewenang pengelolaan PBB – P2 dari pusat kepada daerah. - Jumlah piutang saat pelimpahan pengelolaan PBB – P2 disertai basis data piutang dari aplikasi basis data SISMIOP (Sistim Manajemen Informasi Obyek Pajak)

PBB – P2 dari KPP Pratama kepada Pemerintah Daerah

Kabupaten Batang tersebut

tidak sesuai dengan jumlah piutang yang

tercantum dalam berita acara serah terima dari KPP Pratama

kepada

Pemerintah Daerah Kabupaten Batang. - Jumlah piutang PBB – P2 Kabupaten Batang tahun 2002 sampai dengan tahun 2012 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Data Piutang dan Aset Sitaan Nomor: BA 013/WP1.10/KP.14/2013 Nomor : 973/138/2013 Tanggal 31 Januari 2013 adalah sebesar Rp10.582.956.586,00 (sepuluh milyar lima ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) sedangkan jumlah piutang PBB-P2 Kabupaten Batang tahun 2002 sampai dengan tahun 2012 yang tercantum pada aplikasi basis data SISMIOP (Sistim Manajemen Informasi Obyek Pajak) PBB – P2 dari KPP Pratama berjumlah Rp17.590.717.385,00 (tujuh belas milyar lima ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tujuh belas ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) sehingga terjadi selisih jumlah piutang sebesar Rp7.007.760.799,00 (tujuh milyar tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah). - Atas data selisih tersebut, Pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Batang membentuk Tim Inventarisasi Data Piutang PBB-P2 Kabupaten Batang sesuai Keputusan Bupati Batang Nomor : 970/327/2015 tanggal 25 April 2015

86

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

tentang Tim Inventarisasi Data Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Kabupaten Batang Tahun 2015. Tim ini telah telah melakukan tahapan sosialisasi ke desa-desa serta menyampaikan data dan formulir isian wajib pajak yang belum lunas di tahun 2002-2012 namun hingga batas waktu yang ditentukan, belum ada desa yang menyampaikan data. - Pemerintah Kabupaten Batang kembali membentuk Tim Inventarisasi Data Piutang PBB-P2 Tahun 2016 yang tercantum dalam Keputusan Bupati Batang Nomor : 970/156/2016 tanggal 10 Pebruari 2016 tentang Tim Inventarisasi Data Piutang PBB-P2 Tahun 2016. - Berdasarkan basis data piutang dari KPP Pratama maka Tim melakukan penelusuran dan cek data piutang kepada wajib pajak, Pemerintah Desa dan melakukan cleansing data piutang ke Bank Kredit Kecamatan sejak diterbitkanya Surat Keputusan sampai akhir tahun 2016. - Tim Inventarisasi Data Piutang PBB-P2 Tahun 2016 Kabupaten Batang melaksanakan tugas dengan cara mendatangi seluruh desa di wilayah Kabupaten Batang yang mempunyai tunggakan / piutang serta mendatangi Bank Kredit Kecamatan untuk cleansing data piutang masing masing desa. - Hasil inventarisasi piutang disajikan dalam bentuk matrik dengan memisahkan data piutang yang lunas/telah terbayar dengan ada bukti bayar, lunas/telah telah dibayar namun bukti bayarnya rusak/hilang, menunggak dengan belum bayar, menunggak dikarenakan SPPT bermasalah dan menunggak karena pemakaian oleh petugas dengan perincian sebagai berikut : a. Piutang yang sudah dibayar dengan alat bukti bayar sah adalah sebesar Rp7.635.237.446,00 b. Piutang yang sudah dibayar dengan bukti bayar sah akan tetapi rusak/hilang sebesar Rp263.457.710,00 c. Piutang yang belum dibayar oleh Wajib pajak sebesar Rp9.147.427.909,00 d. Piutang

yang

tidak

dibayar

karena

SPPT

bermasalah

sebesar

Rp221.920.731,00. e. Piutang yang sudah dipungut tapi belum disetor ke Kas Daerah oleh petugas sebesar Rp322.673.589,00. Namun dari hasil tersebut, belum dapat digunakan untuk mengkoreksi nilai piutang karena masih akan dilakukan validasi oleh Inspektorat.

87

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

5.3.1.1.7 Piutang Retribusi Daerah Akun piutang retribusi menggambarkan hak Pemerintah Daerah dari pengenaan retribusi daerah yang sampai dengan 31 Desember 2016 belum diterima pembayarannya, dengan rincian berdasarkan SKPD sebagai berikut:

Piutang Retribusi:

31 Desember 2016(Rp)

Bagian Tata Pemerintahan

31 Desember 2015(Rp)

-

180.000.000,00

Dinas Kesehatan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Dishubkominfo

387.756.887,00 777.281.400,00 113.536.250,00

1.541.179.150,00 452.366.580,00 774.562.100,00 -

Jumlah

1.278.574.537,00

2.948.107.830,00

Piutang retribusi tersebut di atas merupakan piutang lancar dengan umur piutang tidak lebih dari satu tahun. Penjelasan untuk piutang retribusi tahun 2016 masing-masing SKPD tersebut di atas adalah sebagai berikut : a. Piutang retribusi pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Batang pada tahun 2016 sebesar Rp0,00 (nol rupiah) berkurang sebesar Rp180.000.000,00 dari tahun 2015. Piutang Retribusi Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab.Batang

31 Desember 2016 (Rp)

31 Desember 2015 (Rp)

-

180.000.000,00

-

180.000.000,00

Piutang sewa pemanfaatan tanah aset Pemerintah Kabupaten Batang Jumlah

Sewa

tanah aset Pemerintah Kabupaten Batang yang terletak di Blok

Sigandu Desa Klidang Lor Kecamatan Batang oleh

PT.Putra Juwana

Sejahtera digunakan sebagai stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN) dan fasilitas pendukung lainnya. Pada tahun 2016 telah dibayar lunas yaitu sebesar Rp180.000.000,00 pada bulan Juli dan Desember masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 dan Rp80.000.000,00. b. Piutang retribusi Dinas Kesehatan Tahun 2016 sebesar Rp0,00 (nol rupiah) terdiri dari : Piutang Retribusi 31 Desember 2016 (Rp) 31 Desember 2015 (Rp) Dinas Kesehatan Jamkesda 77.908.650,00 Piutang JKN Non 1.463.270.500,00 Kapitasi 1.541.179.150,00 Jumlah

88

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

Pada tahun 2016 Piutang Retribusi Dinas Kesehatan direklasifikasi menjadi piutang lain-lain karena pendapatan BLUD Puskesmas masuk dalam akun pendapatan lain-lain sehingga piutangnya pun masuk dalam piutang lainlain.

c. Dinas Kelautan dan Perikanan Piutang retribusi Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp387.756.887,00 terdiri dari :

31 Desember 2016(Rp)

Dislutkan Retribusi pendaratan kapal Retribusi pelelangan ikan Jumlah

31 Desember 2015(Rp)

2.000.000,00 385.756.887,00

452.366.580,00

387.756.887,00

452.366.580,00

- Retribusi pendaratan kapal TPI Klidang Lor sebesar Rp2.000.000,00 merupakan pendapatan bagi hasil dengan Propinsi. - Retribusi pelelangan ikan pada TPI Klidang Lor 1,TPI Klidang Lor 2, TPI Roban Barat dan TPI Roban Timur mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2013 2014 2015 2016

TPI Klidang Lor 1 TPI Klidang Lor 2 (Rp) (Rp) 17.097.527,00 110.413.480,00 52.215.000,00 40.186.020,00 87.429.020,00 72.106.700,00 156.741.547,00

222.706.200,00

Roban Barat (Rp)

Roban Timur

2.955.740,00

3.353.400,00

Jumlah (Rp) 127.511.007,00 92.401.020,00 165.844.860,00

2.955.740,00

3.353.400,00

385.756.887,00

d. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi. Piutang retribusi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sebesar Rp777.281.400,00 terdiri dari: 1). Piutang sewa lahan pasar sebesar Rp214.659.700,00 dan 2). Piutang sewa kios pasar sebesar Rp562.621.700,00

89

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

Berikut penjelasannya : 1)

Jumlah

piutang

sewa

lahan

pasar

tahun

2016

sebesar

Rp214.659.700,00 terdiri dari piutang dengan ketetapan tahun 2015 dan

2016

masing-masing

sebesar

Rp161.043.700,00

dan

Rp53.616.000,00 sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut ini : 31 Desember 2016 (Rp)

Piutang Se wa Lahan Sewa lahan tahun 2015

161.043.700,00

Sewa lahan tahun 2016

161.043.700,00

53.616.000,00

Jumlah

2)

31 Desember 2015 (Rp)

214.659.700,00

161.043.700,00

Pada tahun 2015, piutang sewa kios/los pasar daerah sebesar Rp613.518.400,00.

Pada

tahun

2016

terdapat

angsuran

Rp50.896.700,00 sehingga piutang sewa kios/los pasar daerah tahun 2016 sebesar Rp562.621.700,00 sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut :

Piutang Sewa Kios/Los Pasar

Jumlah

31 Desember 2016 31 Desember 2015 (Rp) (Rp) 562.621.700,00

613.518.400,00

562.621.700,00

613.518.400,00

e. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Piutang

Dinas

Perhubungan,Komunikasi

dan

Informatika

sebesar

Rp113.536.250,00 adalah piutang retribusi menara telekomunikasi yang belum lunas sampai dengan 31 Desember 2016.

5.3.1.1.8 Penyisihan Piutang Tak Tertagih Penyisihan piutang dilakukan agar aset berupa piutang terjaga sehingga nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Nilai penyisihan piutang per 31 Desember 2016 sebesar Rp11.844.456.479,70 Berikut Tabel Piutang Daerah beserta Penyisihan Piutangnya:

90

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

Piutang per 31 Des 2016 Piutang

Bruto (Rp)

Penyisihan Piutang Piutang per 31 Des 2015 Tak tertagih

Netto (Rp)

Pajak Hotel

4.254.600,00

21.273,00

4.233.327,00

Pajak Hiburan

6.270.000,00

64.125,00

6.205.875,00

Pajak Reklame

75.769.567,00

378.847,84

75.390.719,16

Pajak Restoran

22.210.000,00

796.400,00

21.413.600,00

615.000,00

91.500,00

523.500,00

Pajak Parkir Pajak Air Tanah Pajak Bumi dan Bangunan P2 Piutang Modal Kerja PNS

695.000,00

71.000,00

624.000,00

21.195.159.262,00

11.263.915.770,50

9.931.243.491,51

37.873.261,00

37.873.261,00

719.925.795,00

3.599.628,98

716.326.166,02

1.398.400,00

6.992,00

1.391.408,00

1.405.824.462,00

140.582.446,20

1.265.242.015,80

4.598.859.265,00

22.994.296,33

4.575.864.968,68

1.117.503.850,00

8.936.791,75

1.108.567.058,25

113.536.250,00

567.681,25

112.968.568,75

17.325.185.212,00

86.625.926,06

17.238.559.285,94

777.281.400,00

204.095.710,00

573.185.690,00

387.756.887,00

73.834.829,80

313.922.057,20

47.790.118.211,00

11.844.456.479,70

35.945.661.731,30

Piutang Putus Kontrak Piutang Denda Piutang Dana Perimbangan 2015 Piutang Dana Perimbangan 2016 Piutang Lainnya Dinas Kesehatan Piutang Retribusi Dishubkominfo Piutang Retribusi RSUD Piutang Retribusi Disperindagkop Piutang Retribusi Dinas Kelautan dan Perikanan

-

5.3.1.1.9 Belanja Di Bayar Dimuka Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2016 sebesar Rp0,00 (nol rupiah) atau berkurang sebesar Rp396.962.200,00 dari tahun 2015. Belanja Dibayar Dimuka

31 Desember 2016(Rp)

31 Desember 2015(Rp)

a. DPPKAD

-

374,462,200.00

b. Kecamatan Kandeman

-

22,500,000.00

-

396,962,200.00

Jumlah

91

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

Penjelasan tabel di atas adalah sebagai berikut : a. DPPKAD Pada tahun 2016, kegiatan lelang penyediaan jasa jaminan BMD, pekerjaan belanja premi asuransi Barang Milik Daerah dibatalkan dikarenakan tidak cukup waktu untuk melaksanakan pekerjaan ini. Premi asuransi yang telah terbayarkan

sampai dengan 22 Juni 2016

sebesar Rp374.462.200,00 menjadi beban jasa di tahun 2016. b. Kecamatan Kandeman Kecamatan Kandeman telah mempunyai rumah dinas dan gedung kantor sendiri di tahun 2016. Sehingga pembayaran sewa yang telah dilakukan dari bulan Januari

sampai dengan September 2016

sebesar

Rp22.500.000,00 menjadi beban jasa di tahun 2016.

5.3.1.1.10 Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan. Piutang Transfer Pemerintah Pusat -Dana Perimbangan Tahun 2016 sejumlah Rp6.004.683.727,00 bertambah sebesar Rp3.854.400.511,00 dari yang semula sejumlah Rp2.150.283.216,00. Piutang tersebut berupa kurang bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan

dan Sumber Daya Alam sesuai Peraturan Menteri Keuangan

Republik Indonesia sebagaimana tabel berikut : Piutang TransferDana Perimbangan

31 Desember 2016(Rp)

31 Desember 2015(Rp)

Berdasarkan PMK 04/PMK.07/2016

1.405.824.462,00

2.150.283.216,00

Berdasarkan PMK 162/PMK.07/2016

4.598.859.265,00

-

Jumlah

6.004.683.727,00

2.150.283.216,00

5.3.1.1.11 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Pada Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015 disebutkan terdapat piutang dana bagi hasil dari propinsi (piutang bagi hasil PKB dan BBNKB) yang belum dibayarkan namun belum dapat dicantumkan dalam Neraca karena belum ada SK Gubernur yang menjadi dasar pencatatan. Di tahun 2016 atas dasar SK Gubernur Jawa Tengah No.973/199/2016 piutang tersebut telah terbayarkan, seluruhnya sebesar Rp4.579.302.878,00

92

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

5.3.1.1.12 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Tuntutan ganti rugi adalah ganti rugi yang seharusnya diterima Pemerintah Kabupaten Batang pada Tahun 2016 sebesar Rp73.332.728,00 dengan rincian sebagai berikut : 31 Desember 2016 (Rp) 56.872.728,00 3.000.000,00 5.000.000,00 8.460.000,00 73.332.728,00 Jumlah

Bagian Lancar TGR M.Teguh Prajatna HM.Nasori, SH.MSi Slamet Maktub, SH.MM Hermanto,S.Pi.MM

31 Desember 2015 (Rp) 47.272.728,00

47.272.728,00

- M. Teguh Prajatna : Sesuai

Keputusan

Bupati

Batang

Nomor

950/271/2006

tentang

Pembebanan Kerugian Daerah atas nama Sdr. Muhammad Teguh Prajatna yang bersangkutan harus mengangsur Rp800.000,00 setiap bulannya. Akan tetapi sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 baru mengangsur sebesar Rp727.272,00. Sehingga bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi untuk M.Teguh Prajatna sejumlah Rp56.872.728,00 dengan perhitungan sebagai berikut: 31 Desember 2016(Rp) Jml yang harus diangsur dr thn 2011 sd thn 2015 sesuai SK Pembebanan Angsuran thn 2015 ke Kas Daerah Bagian lancar thn 2015 (audited) Jumlah yang hrs diangsur thn 2016 Bagian lancar thn 2016

48.000.000,00 (727.272,00) 47.272.728,00 9.600.000,00 56.872.728,00

- HM.Nashori, SH.MSi : Sesuai Surat Keterangan Tanggungjwab Mutlak (SKTJM) tertanggal 13 Maret 2012 atas nama HM.Nashori, SH.MSi, disebutkan

bahwa atas

penyalahgunaan dana retribusi Ijin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan (IPHHI) sanggup mengembalikan kerugian daerah dengan angsuran minimal Rp250.000,00 setiap bulan. Sehingga untuk tahun 2017 HM.Nashori, SH.MSi harus mengangsur sejumlah Rp250.000,00 x 12 bulan = Rp3.000.000,00.

93

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

- Slamet Maktub, SH.MM : Sesuai Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) bulan April 2014 atas nama Slamet Maktub, SH.MM bahwa atas hilangnya barang daerah berupa sepeda motor Honda Megapro senilai perolehan tahun 2007,

yang bersangkutan

Rp6.000.000,00

sanggup mengangsur

Rp250.000,00 setiap bulan dan akan dilunasi dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak ditandatanganinya SKTJM. Namun sampai dengan 31 Desember 2016, yang bersangkutan baru mengangsur Rp1.000.000,00. Sehingga bagian lancar TGR atas nama Slamet Maktub, SH.MM adalah sejumlah Rp6.000.000,00 – Rp1.000.000,00 =Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- Hermanto, SPi.MM Sesuai Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) tanggal 7 Mei 2015 atas nama Hermanto,S.Pi.MM bahwa atas hilangnya barang daerah berupa sepeda motor Yamaha

tahun pembuatan 2012 senilai

Rp16.900.000,00 yang bersangkutan sanggup mengangsur Rp705.000,00 setiap bulan mulai bulan Juni 2015 sampai dengan bulan Mei 2017. Sehingga bagian lancar TGR atas nama Hermanto,SPi.MM

adalah

sejumlah Rp705.000,00 x 12 bulan = Rp8.460.000,00 (delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).

5.3.1.1.13 Piutang Lainnya Akun piutang lain-lain menggambarkan hak Pemerintah Daerah dari piutang selain piutang pajak, piutang retribusi, dan bagian lancar tuntutan ganti rugi yang sampai dengan 31 Desember 2016 belum diterima pembayarannya, dengan rincian sebagai berikut:

31 Desember 2016 (Rp)

Piutang Lainnya a b c d e

17.325.185.212,00 1.117.503.850,00 37.873.261,00 1.398.400,00 719.925.795,00

RSUD Dinas Kesehatan Pinjaman Modal PNS Piutang denda keterlambatan Piutang Putus Kontrak Jumlah

19.201.886.518,00

31 Desember 2015 (Rp) 18.747.837.825,00 37.873.261,00

18.785.711.086,00

94

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

a. Piutang BLUD RSUD sebesar Rp17.325.185.212,00 terdiri dari :

Piutang BLUD RSUD

31 Desember 2016 (Rp)

31 Desember 2015 (Rp)

7.840.018.485,00 16.550.288,00 9.468.616.439,00 17.325.185.212,00

7.941.256.746,00 31.452.705,00 10.775.128.374,00 18.747.837.825,00

BPJS PT.Primatex Jamkesda Jumlah

b. Piutang Dinas Kesehatan. Piutang lainnya Dinas Kesehatan terdiri dari Piutang Jamkesda dan piutang BPJS Non Kapitasi yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 belum diterima pembayarannya. Termasuk di dalam piutang ini adalah jasa pelayanan yang telah diberikan namun belum diklaimkan oleh Puskesmas. Terinci pada UPTD Dinas Kesehatan sebagai berikut:

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Puskesmas Wonotunggal Bandar I Bandar II Blado I Blado II Reban Bawang Tersono Gringsing I Gringsing II Limpung Banyuputih Subah Pecalungan Tulis Kandeman Batang I Batang II Batang III Batang IV Warungasem

31-Des-16 37.778.500,00 221.383.850,00 9.795.000,00 58.822.500,00 11.372.500,00 34.195.000,00 79.811.000,00 17.787.000,00 86.784.000,00 2.250.000,00 115.365.000,00 1.190.000,00 94.439.500,00 20.193.000,00 55.875.000,00 39.440.000,00 12.664.000,00 11.047.000,00 53.160.000,00 16.800.000,00 137.351.000,00 1.117.503.850,00

31-Des-15 56.557.000,00 330.359.500,00 37.206.500,00 66.337.500,00 24.607.500,00 40.235.000,00 138.990.000,00 61.595.000,00 79.123.000,00 9.600.000,00 117.595.000,00 9.600.000,00 159.010.000,00 38.214.500,00 73.385.000,00 62.285.000,00 13.325.000,00 26.125.000,00 22.084.000,00 81.750.000,00 15.286.000,00

1.463.270.500,00

c. Piutang Pinjaman Modal PNS Piutang ini merupakan jumlah piutang untuk 5 (lima) orang, yang pada tahun 2016 semuanya belum mengangsur ke Kas Daerah.

95

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

Nama

Saldo Piutang

Angsuran

Saldo Piutang

Per 1 Januari 2015

Piutang

Per 31 Desember 2015

Didik Teguh Raharjo

10.375.000,00

10.375.000,00

Eko Saputro

7.975.000,00

7.975.000,00

Bunari Sishandoyo

1.648.100,00

1.648.100,00

Very Dwi Ariyanto

8.969.261,00

8.969.261,00

Munawir

8.905.900,00

8.905.900,00

37.873.261,00

-

37.873.261,00

d. Piutang Denda Keterlambatan Masih terdapat denda keterlambatan pembangunan pagar di SMPN 5 Batang yang belum disetor ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp1.398.400,00 e. Piutang Putus Kontrak Dalam tahun anggaran 2016 terdapat beberapa paket pekerjaan yang telah diputus kontraknya karena

pelaksanaan pekerjaan tidak selesai sehingga

jaminan pelaksanaan harus disetor ke kas daerah. Namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, tidak ada pencairan jaminan tersebut, sehingga menjadi

piutang

putus

kontrak

di

tahun

2016

seluruhnya

senlai

Rp719.925.795,00. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut : SKPD

Jaminan Pelaksanaan (Rp)

Paket Pekerjaan

Dinas Bina Marga dan SDA

Peningkatan jembatan Pandansari Karangdadap

322,768,600.00

Pemeliharaan Jalan Gemuh-Selokarto Kec.Pecalungan

96,082,745.00

RSUD

Pembangunan Ruang Rawat Inap Paru(3 lantai) RSUD Kab.Batang

212,246,300.00

Kecamatan Tulis

Pengembangan Pasar Desa-Desa Simbangdesa (Lanjutan) Kec.Tulis

38,189,200.00

Dinas Kesehatan

Rehabilitasi Puskesmas Warungasem

Dinas Cipta Karya, TR -ESDM

Daur Ulang Sel TPA Randukuning

Jumlah

-

39,480,000.00 11,158,950.00 719,925,795.00

96

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

5.3.1.1.14 Persediaan Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Satuan Kerja. Rincian saldo persediaan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut: Persediaan 1 2 3 4 5 6

31 Desember 2016 (Rp)

Persediaan ATK/Pakai Habis Persediaan Obat-obatan medis Persediaan Obat-obatan ternak Persediaan Rumah tangga Persediaan Benda Berharga Persediaan Lainnya

31 Desember 2015 (Rp)

339.081.190,00 11.350.911.856,00 483.700,00 92.847.370,00 327.394.859,00 13.609.884.593,97

491.778.546,00 9.721.337.766,00 1.209.900,00 114.127.650,00 282.493.941,00 18.582.917.727,48

25.720.603.568,97

29.193.865.530,48

Persediaan dinilai berdasarkan hasil perhitungan fisik (stock opname) terhadap persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir dan/atau nilai wajar yang ditetapkan oleh pengurus barang masing-masing SKPD.

Berikut

penjelasan dari masing-masing akun persediaan: a. Persediaan Alat Tulis Kantor Persediaan

alat

tulis

kantor

per

31

Desember

2016

sebesar

Rp339.081.190,00 berada pada SKPD dengan rincian tercantum dalam Lampiran 4.

b. Persediaan Obat-Obatan Medis Obat-Obatan Medis 1 2

Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah

3

Badan Pemberdayaan Peremp dan KB

31 Desember 2016 (Rp) 5.756.815.555,00 4.355.414.679,00

31 Desember 2015 (Rp) 4.397.200.590,00 4.898.750.465,00

1.238.681.622,00

425.386.711,00

11.350.911.856,00

9.721.337.766,00

Saldo persediaan obat-obatan medis yang disajikan di Neraca Per 31 Desember 2016 sebesar Rp11.350.911.856,00 berada pada SKPD sebagai berikut:

97

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

1. Persediaan obat-obatan Dinas Kesehatan berada pada Dinas Kesehatan induk dan 21(dua puluh satu) UPTD puskesmas seluruhnya berjumlah Rp5.756.815.555,00 dengan rincian sebagai berikut : SKPD

31 Desember 2016 (Rp)

1

Dinas Kesehatan

2

Puskesmas Wonotunggal

3

Puskesmas Bandar I

152.136.705,00

4

Puskesmas Bandar II

25.529.342,00

5

Puskesmas Blado I

38.608.464,00

6

Puskesmas Blado II

39.894.149,00

7

Puskesmas Reban

8

Puskesmas Bawang

120.353.702,00

9

Puskesmas Tersono

30.905.453,00

10

Puskesmas Gringsing I

87.337.845,00

11

Puskesmas Gringsing II

58.734.192,00

12

Puskesmas Limpung

85.481.271,00

13

Puskesmas Banyuputih

77.361.395,00

14

Puskesmas Subah

98.479.272,00

15

Puskesmas Pecalungan

16

Puskesmas Tulis

17

Puskesmas Kandeman

94.833.715,00

18

Puskesmas Batang I

66.188.405,00

19

Puskesmas Batang II

98.883.047,00

20

Puskesmas Batang III

107.411.325,00

21

Puskesmas Batang IV

56.345.730,00

22

Puskesmas Warungasem

47.690.199,00

Jumlah

5.756.815.555,00

4.156.752.140,00 38.808.977,00

77.379.578,00

95.537.028,00 102.163.621,00

2. Persediaan obat-obatan RSUD Persediaan obat-obatan pada RSUD per 31 Desember 2016 sejumlah Rp4.355.414.679,00 terdiri dari : Persediaan Obat-obatan 1 2 3 4 5 6 7

Tablet/kapsul, infus,alat penunjang kefarmasian, bius dll Laboratorium Radiologi Hemodialisa Alat Kesehatan BMPH Gas medis

31 Desember 2016 (Rp) 3.092.366.737,00 433.882.646,00 17.685.757,00 179.762.055,00 72.950.183,00 394.340.301,00 164.427.000,00 4.355.414.679,00

98

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

3. Persediaan obat-obatan pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Persediaan obat-obatan pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB sejumlah Rp1.238.681.622,00 per 31 Desember 2016 terdiri dari: Persediaan Obat-obatan 1

Non Alkon

2 3

Kontraseps i APBN Kontraseps i APBD II

31 Des ember 2016 (Rp) 189.544.842,00 1.026.308.780,00 22.828.000,00 1.238.681.622,00

c. Persediaan obat-obatan ternak. Persediaan obat-obatan ternak per 31 Desember 2016 sejumlah Rp483.700,00 berada di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan.

d. Persediaan Rumah Tangga Saldo persediaan rumah tangga yang disajikan di Neraca Daerah Per 31 Desember 2016 sebesar Rp92.847.370,00 dengan rincian sebagai berikut: 31 Desember 2016 (Rp)

31 Desember 2015 (Rp)

77,409,370.00 8,919,000.00 3,437,500.00

105,265,100.00 902,500.00

305,000.00

210,000.00

-

3,245,000.00

Dinas Perhub, Komunikasi dan Informatika

1,358,000.00

3,197,650.00

Kecamatan Bandar Kecamatan Warungasem 9 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 10 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 11 Badan Pemberdayaan Peremp dan KB

624,000.00 217,500.00 42,000.00 535,000.00 92,847,370.00

611,000.00 274,500.00 360,900.00 61,000.00 114,066,650.00

Persediaan Rumah Tangga 1 2

RSUD Dinas Kesehatan 3 DPPKAD 4

5 6

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Dinas Cipta Karya, TRK

7 8

e. Persediaan Benda Berharga Saldo persediaan benda berharga yang disajikan di Neraca Daerah Per 31 Desember 2016 sebesar Rp327.394.859,00 dengan rincian sebagai berikut:

99

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

31 Desember 2016 (Rp)

Persediaan Benda Berharga

31 Desember 2015 (Rp)

1 2

DPPKAD Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi

300.000,00 66.397.465,00

285.000,00 69.736.500,00

3

Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika

245.743.394,00

207.912.441,00

4 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 5 Bappeda 6 Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa 7 Bagian Kesejahteraan rakyat Setda 8 Dinas Kesehatan

11.700.000,00 249.000,00 600.000,00 45.000,00 2.360.000,00 327.394.859,00

4.560.000,00

282.493.941,00

Persediaan benda berharga tersebut di atas berupa materai (DPPKAD, Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bappeda dan Bagian Kesra Setda), karcis (Disperindagkop, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Dinas Kelautan dan Perikanan), serta karcis parkir tepi jalan umum, karcis TPR, plat uji dan buku uji (Dishubkominfo).

f. Persediaan Lainnya Saldo persediaan lainnya disajikan di Neraca Daerah per 31 Desember 2016 sebesar Rp13.609.884.593,97. Berada pada SKPD sebagai berikut: Persediaan Lainnya 1 Dinas Bina Marga dan SDA 2 Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan

31 Desember 2016 (Rp)

31 Desember 2015 (Rp)

6.649.939.855,67 5.599.146.066,30

8.123.665.482,18 5.504.060.170,30

36.410.000,00

25.522.300,00

4 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 5 Bapeluh dan Ketahanan Pangan

264.520.850,00

18.986.000,00

108.493.500,00

154.699.625,00

6 Dinas Kelautan dan Perikanan 7 Dinas Kependudukan dan Capil

63.397.000,00 246.551.458,00

658.615.340,00 528.496.210,00

8 Dinas Kehutanan dan Perkebunan

22.900.000,00

484.144.900,00

9 Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB 10 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan 11 Kantor Perpustakaan dan Arsip

1.001.000,00

324.200,00

838.000,00

3.034.803.500,00

150.000,00

30.000.000,00

39.112.864,00

19.600.000,00

3 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

12 Sekretariat DPRD 13 Kecamatan Warungasem 14 Dinas Kesehatan

569.389.000,00 8.035.000,00 13.609.884.593,97

18.582.917.727,48

100

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

Berikut penjelasan rinci dari tabel di atas: 1. Dinas Bina Marga dan SDA Persediaan lainnya di Dinas Bina Marga dan SDA seluruhnya senilai Rp6.649.939.855,67 terdiri dari: - kawat bronjong sebanyak 3.971,5 kg senilai Rp82.567.485,00 - Aspal Jalan Desa tahun 2015 sebanyak 5.213 drum senilai Rp6.567.372.370,67 2. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Persediaan lainnya di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan adalah berupa kawat bronjong untuk

penanganan bencana alam,

penyediaan sarana dan prasarana air bersih, Pembangunan gedung koramil banyuputih, DED pembangunan jaringan air bersih, DED perencanaan penyediaan air minum

dan lain-lain seluruhnya senilai

Rp5.599.146.066,30 3. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Persediaan lainnya Dinsosnakertrans berupa kursi roda 19 buah senilai Rp32.290.500,00 dan alat bantu dengar sebanyak 7 unit senilai Rp4.119.500,00 4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Persediaan lainnya di Dinas Perindustrian dan Perdagangan

sebesar

Rp264.520.850,00 adalah berupa perajang singkong, kompor gas, mesin pemarut singkong dan lain-lain . 5. Bapeluh dan Ketahanan Pangan. Persediaan lainnya di Bapeluh dan Ketahanan Pangan adalah berupa gabah sejumlah 15,1 ton dengan nilai Rp108.493.500,00 6. Dinas Kelautan dan Perikanan Persediaan lainnya di Dinas Kelautan dan Perikanan

adalah berupa

karcis, benih ikan, pakan ikan di BBI Sojomerto dan pakan benih ikan sebesar Rp63.397.000,00 7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persediaan lainnya di Dinas Kependudukan dan Capil adalah berupa blangko akta perkawinan, leaflet, banner, spanduk dan lain-lain seluruhnya senilai Rp246.551.458,00.

101

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

8. Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Persediaan lainnya di Dinas Kehutanan dan Perkebunan seluruhnya senilai Rp22.900.000,00 berupa :

9.

-

bibit sengon, mahoni dan saman senilai Rp20.000.000,00

-

paranet dan polybeg senilai Rp2.900.000,00

Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB. Persediaan lainnya di Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB adalah berupa komponen alat listrik dan elektronik senilai Rp246.551.458,00

10. Dinas Pertanian dan Peternakan. Persediaan lainnya pada Dinas Dinas Pertanian dan Peternakan per 31 Desember 2016 sejumlah Rp838.000,00 11. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah. Persediaan lainnya di Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah berupa kartu anggota keliling dan kartu buku senilai Rp150.000,00 12. Sekretariat DPRD Persediaan lainnya di Sekretariat DPRD adalah berupa plakat kenangan, lencana, leaflet, dan booklet DPRD senilai Rp39.112.864,00 13. Kecamatan Warungasem Persediaan lainnya Kecamatan Warungasem berupa destinasi wisata tubing di Desa Pandansari yang akan diserahkan ke kelompok masyarakat senilai Rp569.389.000,00 14. Dinas Kesehatan. Persediaan lainnya Dinas Kesehatan berupa kertas puyer, plastik obat dan lain-lain senilai Rp8.035.000,00

5.1.3.2. INVESTASI JANGKA PANJANG Saldo Investasi Jangka Panjang merupakan saldo penempatan Dana Pemerintah Kabupaten Batang dengan umur lebih dari satu tahun Per 31 Desember 2015 dengan rincian: Investasi Jangka Panjang 1 Investasi Non Permanen 2 Investasi Permanen

31 Desember 2016 (Rp) 104.000.000,00

31 Desember 2015 (Rp) 104.000.000,00

-

80.672.727.253,01

104.000.000,00

80.776.727.253,01

102

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

5.3.1.2.1 Investasi non permanen adalah investasi yang bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali, seperti pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang, yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dan dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat, seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah. Per 31 Desember 2016 investasi non permanen Pemerintah Kabupaten Batang (dalam hal ini dana bergulir)sebesar Rp104.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut: 31 Desember 2016 (Rp)

Modal Bergulir 1 Modal Bergulir Pengembangan Usaha Ternak 2 Modal Bergulir Gaduhan Sapi

31 Desember 2015 (Rp)

32,000,000.00

32,000,000.00

72,000,000.00

72,000,000.00

104,000,000.00

104,000,000.00

Modal bergulir sebesar Rp104.000.000,00 di atas telah dikategorikan macet namun belum diusulkan penghapusan berada pada kelompok tani sebagai berikut : No 1 2 3 4

Desa Desa Desa Desa

De sa/Ke camatan Padomasan, Kec.Reban Sodong, Kec.Wonotunggal Wonodadi, Kec.Bandar Plosowangi, Kec.Tersono

Ke lompok Tani Gapoktan Tani Jaya Ngudi Makmur Dadi Makmur Dadi Mulyo

Tunggakan (Rp) 32.000.000 36.000.000 13.000.000 23.000.000 104.000.000

Sedangkan dana bergulir yang sudah diusulkan penghapusannya oleh Pemerintah Kabupaten Batang ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara

dan

Lelang

(KPKNL)

Pekalongan

adalah

sebesar

Rp2.547.214.950,00 dengan rincian sebagai berikut :

Modal Bergulir 1 Modal Bergulir Penanaman Bibit

Benar-benar tdk dapat ditagih

Diragukan dapat ditagih

1.074.460.000,00

99.200.000,00

Modal Bergulir Pengembangan 2 Usaha Ternak

460.560.350,00

458.652.600,00

3 Modal Bergulir Gaduhan Sapi

142.554.000,00

300.268.000,00

4 Modal Bergulir Gaduhan Kambing

11.520.000,00 1.677.574.350,00

869.640.600,00

103

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

5.3.1.2.2 Investasi Permanen Saldo investasi permanen merupakan penempatan dana Pemerintah Kabupaten Batang dalam bentuk penyertaan modal pemerintah daerah yang bersifat permanen. Investasi tersebut dicatat dengan menggunakan metode ekuitas (equity method) karena kepemilikan Pemerintah Kabupaten Batang lebih dari 50% kecuali penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Batang pada PT. Bank Jawa Tengah, PT. PRPP Jawa Tengah dan pada Koperasi Batang Cemerlang yang pencatatannya menggunakan metode biaya (cost method). Berikut ini tabel rincian atas investasi permanen Pemerintah Kabupaten Batang atas dasar Laporan Keuangan Perusahaan yang belum diaudit : Investasi Permanen a b c

31 Desember 2016 (Rp)

Penyertaan Pada Perusahaan Daerah Penyertaan Pada BPR/BKK Koperasi Batang Cemerlang

31 Desember 2015(Rp)

79.163.177.474,07 9.724.247.948,87 470.000.000,00

71.393.963.533,29 8.808.763.719,72 470.000.000,00

89.357.425.422,94

80.672.727.253,01

Penjelasan rinci atas penyertaan modal di atas adalah sebagai berikut: c. Penyertaan Pada Perusahaan Daerah meliputi: Penyertaan Pada Perusahaan Daerah Bank Jawa Tengah PT BPR Bapera PD.Aneka Usaha PDAM Batang PT PRPP Jumlah

31-Des-16

Kenaikan / Penurunan

31/12/2015

%

17.334.000.000,00

15.334.000.000,00

2.000.000.000,00

13,04

5.931.879.975,23

5.835.758.889,04

96.121.086,19

1,65

(474.072.469,00)

(11,06)

3.811.686.414,00

4.285.758.883,00

51.621.411.084,84

45.474.245.761,25

6.147.165.323,59

13,52

464.200.000,00 79.163.177.474,07

464.200.000,00 71.393.963.533,29

7.769.213.940,78

10,88

1) Investasi pada PT. Bank Jawa Tengah bertambah sebesar Rp2.000.000.000,00 ( dua milyar rupiah) dari pos pengeluaran Pembiayaan

tahun

2016

sehingga

total

nilai

investasi

Pemerintah Kabupaten Batang sampai dengan tahun 2016 sebesar Rp17.334.000.000,00

104

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

2) Investasi pada PT. BPR Bapera Batang terdiri atas saham dengan prosentasi kepemilikan Pemerintah Daerah Batang sebesar 100 persen. Sampai dengan

akhir

tahun 2016, investasi pada

PT.BPR Bapera sebesar Rp5.931.879975,23 3) PD. Aneka Usaha didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Tingkat II Batang dengan kepemilikan saham oleh Pemerintah Daerah sebesar 100 persen. Sampai dengan akhir tahun 2016, investasi pada PD.Aneka Usaha sebesar Rp3.811.686.414,00 4) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Batang didirikan

berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten

Batang Nomor 2 Tahun 1993 dan telah beberapa kali diperbaharui. Terakhir diperbaharui dengan Perda Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 22 Juni 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Batang. Investasi pada PDAM tahun 2016 bertambah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dari pos pengeluaran pembiayaan tahun 2016. Sampai akhir tahun 2016 investasi

Pemerintah Kabupaten Batang pada PDAM

sebesar Rp51.621.411.084,84 5) PT. Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) Jawa Tengah didirikan bersama-sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Tengah dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1993. Modal yang ditempatkan dan disetor oleh Pemerintah Kabupaten Batang sampai dengan akhir tahun 2016 adalah sebesar Rp464.200.000,00 (empat ratus enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah). d. Penyertaan Modal pada BPR/BKK seluruhnya sebesar Rp9.724.247.948,87 terdiri dari : Penyertaan Pada BPR/BKK

31-Des-16

31-Des-15

BPR/BKK Batang

2.295.375.240,30

6.907.226.176,83

7.428.872.708,57 9.724.247.948,87

2.126.317.071,06 9.033.543.247,89

BKK Bandar Jumlah

Kenaikan / (Penurunan)

%

(4.611.850.936,53) -66,77 5.302.555.637,51 249,38 690.704.700,98 7,646

105

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

1. PD. BPR-BKK Batang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 tahun 1981, dengan prosentase kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Batang 50,55 persen sedangkan untuk sisanya sebesar 40,45 persen merupakan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 2. PD. BKK Bandar didirikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 4 September 1969, dengan porsi kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Batang sebesar 64,80 persen sedangkan sisanya sebesar 35,20 persen dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Akta Notaris Nomor 187 tanggal 5 Desember 2012 oleh Muh. Mursidi, SH, MKn. e. PenyertaanModal Pada Koperasi Batang Cemerlang Investasi pada Koperasi Batang Cemerlang per 31 Desember 2016 sebesar Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) terdiri dari: -

Sebagian tanah seluas 2.000m2 dari tanah hak pakai dengan sertifikat nomor 4 seluas 65.050m2 senilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

-

Modal kerja sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Batang tahun 2007.

5.3.1.2.3 Akumulasi Penyisihan Investasi Jangka Panjang Akumulasi Penyisihan Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Batang dalam hal ini yaitu investasi non permanen berupa modal bergulir sejumlah (Rp104.000.000,00) telah dikategorikan macet karena umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun. Sehingga sesuai Peraturan Bupati Batang Nomor 70 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Batang maka dilakukan penyisihan dana bergulir sebesar 100%.

Modal Bergulir

31 Desember 2015 (Rp)

31 Desember 2014 (Rp)

1

Modal Bergulir Pengembangan Usaha Ternak

32,000,000.00

32,000,000.00

2

Modal Bergulir Gaduhan Sapi

72,000,000.00

72,000,000.00

Akumulasi Penyisihan Invs Jangka Panjang

(104,000,000.00) -

104,000,000.00

106

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

5.1.3.3.

ASET TETAP

Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan milik Pemerintah Kabupaten Batang berupa aset tetap dengan usia manfaat lebih dari 1 (satu) tahun per 31 Desember 2016. Aset tetap dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Berikut penjelasan mengenai aset tetap yang terbagi menjadi: (1). Langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Batang dalam perbaikan pengelolaan aset tetap. (2). Penjelasan mengenai saldo aset tetap beserta mutasinya. (1). Langkah-langkah dalam perbaikan pengelolaan aset tetap. Pemerintah Kabupaten Batang telah melakukan tindak lanjut terhadap Temuan Hasil Pemeriksaaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 45B/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2016 tanggal 24 Mei 2016 menyatakan bahwa penatausahaan dan penyajian nilai aset tetap per 31 Desember 2015 diketahui permasalahan sebagai berikut : A. Terdapat selisih antara nilai saldo aset tetap menurut Neraca dengan nilai aset tetap menurut KIB SKPD pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) dengan rincian sebagai berikut :

No

Jenis Aset

1

2

a

TANAH

Berdasarkan KIB di SIMDA (Rp)

Selisih

3

4

5=3-4

1. DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 64.469.628.915,00 57.666.376.193,80

b

GEDUNG DAN BANGUNAN

a

PERALATAN DAN MESIN

b

GEDUNG DAN BANGUNAN

B.

Berdasarkan Neraca (Rp)

449.106.404.967,00 2. DINAS KESEHATAN 36.858.019.231,37 50.778.748.682,00

432.601.371.017,03

6.803.252.721,20 16.505.033.949,97

36.861.010.231,37

(2.991.000,00)

49.563.797.073,90

1.214.951.608,10

Informasi penting terkait aset tidak semuanya terinput di sistem.

C. Aset prasarana, sarama, dan utilitas perumahan umum belum diproses penyerahannya

107

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

Atas permasalahan tersebut di atas, telah dilakukan tindak lanjut dengan hasil sebagai berikut : A. Selisih antara saldo aset tetap di Neraca dan KIB Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan 1. Dinas Pendidikan Setelah dilakukan inventarisasi aset tetap, untuk Dinas Pendidikan terdapat

penambahan

nilai

aset

tanah

di

KIB

sebesar

Rp15.428.928.335,00 (lima belas milyar empat ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah)

dan penambahan nilai gedung di KIB sebesar

Rp33.716.787.698,59 (tiga puluh tiga milyar tujuh juta enam belas ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh delapan koma lima puluh sembilan rupiah) Berikut hasil inventarisasi untuk

aset tanah dan gedung pada

Disdikpora: Disdikpora a Tanah b Gedung

KIB sblm Inventarisasi

Hasil Inventarisasi Tambah

Kurang

Jumlah

KIB setelah Inventarisasi

57.666.376.193,00

18.715.710.204,00

3.286.781.869,00 15.428.928.335,00

73.095.304.527,00

432.601.371.017,03

42.407.647.378,59

8.690.859.680,00 33.716.787.698,59

466.318.158.715,62

Penambahan dan pengurangan hasil inventarisasi sebagaimana tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut : a.

Tanah Koreksi

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Nama UPTD Disdikpora SLTP /SLTA UPT Kec.Wonotunggal UPT Kec.Bandar UPT Kec. Blado UPT Kec.Reban UPT Kec.Bawang UPT Kec.Tersono UPT Kec.Gringsing UPT Kec.Limpung UPT Kec.Subah UPT Kec.Tulis UPT Kec.Batang UPT Kec.Warungasem

KIB sblm inventarisasi 637.500.000,00 54.438.724.325,00 449.383.700,00 79.912.000,00 59.424.325,00 998.151.133,00 396.800.000,00 93.805.860,00 502.674.850,00 10.000.000,00

UPT Kec.Kandeman UPT Kec.Pecalungan UPT Kec.Banyuputih

Jumlah

57.666.376.193,00

Tambah

Kurang

180.800.000,00 26.340.000,00 1.872.380.000,00 67.635.000,00

1.052.500.000 427.113.700,00 79.912.000,00

134.400.000,00 602.280.000,00 245.580.000,00 878.310.000,00 2.000.000.000,00 15.000.000,00 12.556.095.204,00 21.000.000,00 25.410.000,00

59.424.326,00

90.480.000,00 18.715.710.204,00

664.551.133,00 396.800.000,00 93.805.860,00 502.674.850,00 10.000.000,00

3.286.781.869,00

KIB stlh inventarisasi 637.500.000,00 53.567.024.325,00 26.340.000,00 1.894.650.000,00 67.635.000,00 134.399.999,00 602.280.000,00 579.180.000,00 878.310.000,00 2.000.000.000,00 15.000.000,00 12.556.095.204,00 21.000.000,00 25.410.000,00 90.480.000,00 73.095.304.528,00

108

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

b.

Gedung

Penambahan dan pengurangan nilai Gedung Disdikpora karena hasil inventarisasi dapat dijelaskan sebagai berikut : Koreksi No

Nama UPTD

1

Disdikpora

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

SLTP /SLTA UPT Kec.Wonotunggal UPT Kec.Bandar

KIB sblm inventarisasi

Tambah

3,462,816,000.00 134,867,022,481.97 16,488,173,929.00 20,616,433,554.01 19,396,913,901.00 15,877,269,699.61 19,802,335,549.00 16,382,869,882.00 16,864,640,963.91 20,952,226,592.00 20,388,492,213.00 18,827,736,826.00 43,947,172,218.50 16,119,472,598.00 18,297,189,841.00 13,828,428,428.00 16,482,176,340.00 432,601,371,017.00

UPT Kec. Blado UPT Kec.Reban UPT Kec.Bawang UPT Kec.Tersono UPT Kec.Gringsing UPT Kec.Limpung UPT Kec.Subah UPT Kec.Tulis UPT Kec.Batang UPT Kec.Warungasem UPT Kec.Kandeman UPT Kec.Pecalungan UPT Kec.Banyuputih

Jumlah

Kurang -

1,725,326,203.00 1,857,062,792.00 192,602,000.00 306,815,124.00 175,028,653.00 48,200,000.00 297,987,450.00 26,358,000.00 113,286,775.00 634,918,124.00 573,945,336.00 2,238,958,669.00 44,700,000.00 126,212,151.00 165,631,835.00 163,826,568.00 8,690,859,680.00

13,118,042,120 2,517,979,776.00 3,657,914,576.00 1,127,784,156.00 1,510,657,001.00 1,069,549,278.00 2,473,192,049.00 4,651,350,592.09 1,376,452,179.00 1,129,405,182.00 1,781,987,300.00 5,429,404,507.50 636,271,843.00 325,345,326.00 694,395,983.00 907,915,510.00 42,407,647,378.59

KIB stlh inventarisasi 3,462,816,000.00 146,259,738,398.97 17,149,090,913.00 24,081,746,130.01 20,217,882,933.00 17,212,898,047.61 20,823,684,827.00 18,558,074,481.00 21,489,633,556.00 22,215,391,996.00 20,882,979,271.00 20,035,778,790.00 47,137,618,057.00 16,711,044,441.00 18,496,323,016.00 14,357,192,576.00 17,226,265,282.00 466,318,158,715.59

Sehingga dari hasil inventarisasi tersebut, terdapat penambahan aset tetap

tanah

di

neraca

Dinas

Pendidikan

sebesar

Rp8.625.691.951,00 (delapan milyar enam ratus dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah)

dan

penambahan nilai gedung di Neraca sebesar

Rp17.211.753.748,62 (tujuh belas milyar dua ratus sebelas juta tujuh ratus lima puluh tiga tujuh ratus empat puluh delapan koma enam puluh dua rupiah) sebagaimana dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini :

a b

2.

Disdikpora

KIB setelah Inventarisasi

Tanah

73.095.320.866,00

64.469.628.915,00

8.625.691.951,00

466.318.158.716,00

449.106.404.967,00

17.211.753.749,00

Gedung

Neraca 2015 (Audited)

Koreksi

Dinas Kesehatan

Berdasarkan LHP Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2015 diketahui sebagai berikut :

109

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

No

Jenis Aset

Berdasarkan Neraca (Rp)

Berdasarkan KIB di SIMDA (Rp)

Selisih

1

2

3

4

5=3-4

Dinas Kesehatan a

PERALATAN DAN MESIN

36.858.019.231,37

36.861.010.231,37

(2.991.000,00)

b

GEDUNG DAN BANGUNAN

50.778.748.682,00

49.563.797.073,90

1.214.951.608,10

Atas selisih tersebut pada tahun 2016 dilakukan inventarisasi aset Dinas Kesehatan dengan hasil pencatatan di KIB 2015 mengikuti data Neraca 2015.

B. Tindak lanjut atas Informasi penting terkait aset tidak semuanya terinput di sistem. Proses migrasi secara manual ke SIMDA BMD di bulan April sampai dengan Oktober di tahun 2015 mengakibatkan tidak semua informasi penting terkait aset terinput di sistem. Penatausahaan aset tahun 2015 masih difokuskan pada pengisian

kode barang, harga perolehan,

tahun perolehan dan keadaan barang karena terkait dengan penyusutan. Atas permasalahan tersebut, telah ditindaklanjuti oleh pengurus barang SKPD dengan melengkapi data, melakukan koreksi dan reklasifikasi kode barang di Semester I Tahun 2016 dari KIB A sampai dengan KIB E.

C. Tindak lanjut atas Aset prasarana, sarama, dan utilitas perumahan umum belum diproses penyerahannya. Atas Aset prasarana, sarama, dan utilitas perumahan umum Pemerintah Kabupaten Batang telah membentuk Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas Perumahan dan Permukiman dan Tim Penaksir dan Penilai dengan Surat Keputusan Bupati Batang 030/234/2017 tentang Pembentukan Tim Penaksir dan Penilai BarangBarang Milik Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2017. Berdasarkan daftar Pengembang yang mengajukan ijin IMB untuk membangun perumahan tahun 2012-2016 yang diperoleh data dari Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan ESDM terdapat 31 Pengembang

110

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

perumahan yang melaksanakan pembangunan di Wilayah Kabupaten Batang. Adapun 3 pengembang

yang sudah melakukan

penyerahan

prasarana, sarana dan utilitas yaitu; 1. Pengembang Perumahan Pesona Griya I, PT. Arina Bayu Swakarsa 2. Pengembang Perumahan Pesona Griya II dan III, PT. Arina Bayu Swakarsa 3. Pengembang Perumahan Gaia Residence Batang PT. Dafam Property Indonesia Aset yang diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Batang meliputi tanah, jalan lingkungan, ruang terbuka hijau dan lampu penerangan jalan seluruhnya senilai Rp6.206.511.557,60 dengan rincian perolehan barang sebagai tercantum dalam lampiran

(2) Penjelasan mengenai saldo aset tetap Jumlah pada akun aset tetap sebesar Rp2.962.206.553.489,26 merupakan nilai aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Batang sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, dengan rincian kelompok aset tetap dan mutasi selama 1 (satu) tahun anggaran sebagai berikut: Nilai aset tet ap per 31 Desember 2016 di atas, telah didukung oleh Kartu Inventaris Barang SKPD.

Aset tetap

Saldo awal (Rp)

Penambahan (Rp)

Pengurangan (Rp)

Saldo Akhir(Rp)

Tanah Peralatan dan Mesin

691.773.745.797,00 346.260.767.669,81

60.517.879.812,00 60.029.604.371,16

69.872.468.684,00 29.325.676.645,17

Gedung dan Bangunan

744.245.947.416,43

180.394.632.569,29

120.258.764.303,39

804.381.815.682,33

Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset tetap lainnya Konstruksi dalam

816.812.967.718,60 54.941.751.732,28 29.771.844.810,63

95.302.832.646,46 4.589.117.344,52 13.860.401.434,00

1.017.225.691.426,74 57.467.499.010,76 23.747.695.048,63

333.209.261.057,54

2.962.206.553.489,26

pengerjaan

2.683.807.025.144,75

295.715.556.354,60 7.114.864.623,00 7.836.251.672,00 611.608.789.402,05

682.419.156.925,00 376.964.695.395,80

Penambahan nilai aset terdiri atas (1) penambahan aset dari belanja modal; (2) penambahan aset yang berasal dari APBD Provinsi/APBN; (3) penambahan aset dari hibah; (4) penambahan aset dari hasil koreksi aset; (5) penambahan aset tetap dari hasil mutasi antar SKPD; (6) penambahan

111

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

aset dari bukan belanja modal; dan (7)penambahan aset dari reklasifikasi rekening; Pengur angan nilai aset terdiri atas (1) penghapusan aset tetap; (2) pengurangan aset karena mutasi antar SKPD; (3) pengurangan aset karena hibah; (4) pengurangan aset karena koreksi akuntansi hasil kodefikasi; (5) pengurangan aset karena rusak berat; (6) pengurangan aset karena extracomptable; dan (7) pengurangan aset karena reklasifikasi Rincian masing-masing komponen penambahan dan pengurangan aset tetap berdasarkan sumber dana dan klasifikasi penyebab mutasi adalah sebagai berikut: 1. Penambahan aset tetap a) Penambahan aset tetap dari belanja modal. Penambahan aset tetap dari realisasi belanja modal tahun 2016 dapat dirinci sebagai berikut: Uraian 1

Tanah

2

Peralatan dan Mesin

3

Gedung dan Bangunan

4

Jalan, Irigasi dan Jaringan

5

Aset tetap lainnya

Realisasi Belanja Modal 2015 (Rp) 3.509.888.570,00 23.678.348.876,00 112.492.685.207,00 74.922.932.651,00 470.007.800,00

6 Konstruksi dalam pengerjaan

215.073.863.104,00

Besarnya realisasi belanja modal untuk setiap SKPD dapat dilihat dalam lampiran 2.

b) Penambahan aset tetap Pemerintah Kabupaten Batang dari dana APBD Provinsi/APBN Uraian

APBN

1

Tanah

2

Peralatan dan Mesin

7,262,539,076.00

3

Gedung dan Bangunan

4,301,852,350.00

4

Jalan, Irigasi dan Jaringan

1,009,194,262.00

5

Aset tetap lainnya

5,430,701,218.00

6

Konstruksi dalam pengerjaan

18,004,286,906.00

Penambahan aset dari dana APBN tersebut menambah aset tetap pada SKPD sebagai berikut:

112

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

SKPD

APBN

1

104.112.200,00

2

Kantor Perpustakaan dan Arsip Dinas Cipta Karya dan TRK 3 Disdikpora 4 Badan Pemberdayaan Peremp dan KB 5 Dinas Kesehatan

919.216.062,00 16.635.628.553,00 70.000.000,00 275.330.091,00 18.004.286.906,00

1. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Mendapatkan penambahan aset tetap berupa buku 1.500 eksemplar

dari Perpustakaan Nasional seluruhnya senilai

Rp104.112.200,00 2. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan ESDM Berdasarkan Berita Acara Penerimaan Hibah Nomor : 105/83.04/DEK.04/2016 dan Nomor : 050/0687 , Pemerintah Kabupaten Batang menerima bantuan aset berupa lampu LED dan perlengkapan penunjang Illuminace Meter total senilai Rp919.260.062,22. 3. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahrga. Penambahan aset tetap dari APBD/APBN berasal dari belanja modal BOS sebesar Rp11.642.743.953,00 dan Block Grant sebesar Rp4.992.884.600,00 4. Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB mendapatkan Oggyn Bed senilai Rp70.000.000,00 dari BKKBN Perwakilan Jawa Tengah. 5. Dinas Kesehatan. Mendapatkan penambahan aset tetap dari APBN berupa UKS Kit, Timbangan Dacin, Sarung Timbang dan lain-lain seluruhnya senilai Rp275.330.091,00 c)

Penambahan aset tetap Pemerintah Kabupaten Batang dari dana APBD Provinsi. Uraian 1

Tanah

2

Peralatan dan Mesin

3

Gedung dan Bangunan

4

Jalan, Irigasi dan Jaringan

5

Aset tetap lainnya

APBD Provinsi

24.560.000,00

6 Konstruksi dalam pengerjaan

24.560.000,00

113

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

Penambahan aset dari dana APBD Propinsi tersebut menambah aset tetap pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi berupa : - 1 (satu) unit sepeda motor seharga Rp13.750.000,00 - 1 (satu) unit computer PC seharga Rp8.850.000,00 dan - 1 (satu) unit printer seharga Rp1.960.000,00

d)

Penambahan aset tetap dari Hibah Penambahan aset tetap dari Hibah dapat dirinci pada kelompok aset berikut ini : Uraian

Hibah

1

Tanah

11,370,608,000.00

2

Peralatan dan Mesin

1,046,979,200.00

3

Gedung dan Bangunan

2,938,283,400.00

4

Jalan, Irigas i dan Jaringan

6,449,723,557.60

5

Aset tetap lainnya

106,802,700.00

6 Konstruksi dalam pengerjaan

21,912,396,857.60

Penambahan tersebut terdapat pada : SKPD 1 2 3 4

Hibah

Dinas Bina Marga dan SDA Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan DPPKAD

11.613.840.000,00 56.849.500,00 4.035.215.800,00 6.206.491.557,60 21.912.396.857,60

1. Dinas Bina Marga dan SDA Hibah dari Propinsi berupa : Penambahan 2 (dua) ruas jalan baru yang semula jalan propinsi menjadi jalan Kabupaten sehingga menambah nilai tanah dan nilai jalan dengan rincian sebagai berikut : Tanah 1 Jl.A.Yani 2 Jl.Pemuda Jalan 1 Jl.A.Yani 2 Jl.Pemuda

Nilai Perolehan 3.984.540.000,00 3.942.400.000,00 7.926.940.000,00 853.300.000,00 2.833.600.000,00 3.686.900.000,00

114

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

2. Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan mendapatkan penambahan aset tetap berupa hadiah

motor

dari

Bank

BPD

Jawa

Tengah

senilai

Rp17.200.000,00 dan alat-alat kantor rumah tangga senilai Rp39.649.500,00 3. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Penambahan aset dari hibah untuk Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga berasal dari komite sekolah seluruhnya berjumlah Rp4.035.215.800,00 4. DPPKAD Terdapat hibah fasilitas umum dari pengembang Perumahan Griya I, II dan III serta Perumahan Gaia Residense ke Pemerintah Kabupaten Batang berupa tanah dan Jalan Irigasi Jaringan senilai Rp6.206.491.557,60 e)

Penambahan aset tetap dari hasil Koreksi Aset, terdapat pada kelompok aset berikut ini : Uraian 1

Tanah

2

Peralatan dan Mesin

3

Gedung dan Bangunan

4

Jalan, Irigas i dan Jaringan

5

Aset tetap lainnya

6 Konstruksi dalam pengerjaan

Hasil koreksi aset 32,826,862,247.00 5,556,551,963.32 19,938,410,919.00 197,213,224,640.00 554,486,805.00 6,960,000.00 256,096,496,574.32

Penambahan aset tetap yang berasal dari hasil koreksi berada pada SKPD berikut ini : SKPD 1 Dinas Bina Marga dan SDA 2 Dinas Cipta Karya dan TRK 3 Dinas Kelautan dan Perikanan 4 Dinas Kesehatan 5 Disperindagkop 6 Dishubkominfo 7 Dinsosnakertrans 8 Bagian Umum 9 RSUD 10 Disdikpora 11 Bdn Pelaks Penyuluhan dan Ketahanan 12 Dinas Pertanian 13 Kecamatan Wonotunggal 14 Bagian Tata Pemerintahan 15 Kantor Perpustakaaan dan Arsip 16 Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Koreksi Aset 220.356.438.150,00 66.810.000,00 388.879.000,00 1.762.424.190,00 4.161.389.197,00 3.508.326.825,00 174.244.022,00 159.602.950,00 1.449.562.200,00 22.610.017.540,32 82.620.000,00 400.000,00 218.210.000,00 1.113.112.500,00 30.000.000,00 14.460.000,00 256.096.496.574,32

115

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

Penambahan aset tetap dari koreksi merupakan penambahan karena kurang catat aset tetap hasil inventarisasi di tahun 2016 dan tahun 2017 sebagai tindak lanjut Temuan Pemeriksaan atas laporan keuangan anaudited Pemerintah Kabupaten Batang tahun 2016 oleh BPK- RI. f)

Penambahan aset tetap dari mutasi antar SKPD terinci pada kelompok aset sebagai berikut: Uraian

Mutasi Dari SKPD

1

Tanah

11.375.594.195,00

2

Peralatan dan Mesin

3

Gedung dan Bangunan

4

Jalan, Irigasi dan Jaringan

-

5

Aset tetap lainnya

-

4.049.864.003,00 20.729.369.096,29

6 Konstruksi dalam pengerjaan

36.154.827.294,29

Daftar SKPD yang mendapatkan penambahan aset berasal dari mutasi dari SKPD lain sebagai berikut : SKPD

Mutasi Dari SKPD

1

Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB

2

Bupati dan Wakil Bupati

3

Inspektorat

4

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

5

Dinas Cipta Karya dan TRK

6

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

4.921.920.311,00

7

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

1.208.270.830,00

8

Disdikpora

9.685.733.945,00

9

Kecamatan Bandar

140.000.000,00 44.659.500,00 105.000.000,00 3.204.380.595,00 144.451.000,00

236.481.785,51

10

Dinas Kesehatan

7.189.510.603,00

11

Kecamatan Kandeman

4.577.028.188,00

12

Kecamatan Bawang

13

Kecamatan Pecalungan

14

Kecamatan Tulis

583.471.902,04

15

Kelurahan Proyonanggan Selatan

274.558.128,94

16

Bagian Umum

354.014.609,14

238.289.172,99 3.247.056.723,67

36.154.827.294,29

g)

Penambahan Aset dari Bukan Belanja Modal terinci pada kelompok aset tetap sebagai berikut:

116

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

Uraian

Bukan Belanja Modal

1

Tanah

3.600.000,00

2

Peralatan dan Mesin

3

Gedung dan Bangunan

4

Jalan, Irigasi dan Jaringan

5

Aset tetap lainnya

201.862.000,00 1.741.134.445,00 81.760.000,00 166.804.000,00

6 Konstruksi dalam pengerjaan

111.765.000,00 2.306.925.445,00

Penambahan aset dari bukan belanja modal diantaranya karena adanya biaya-biaya yang terkait langsung dengan pengadaan barang namun dalam penganggarannya masih berada di akun belanja pegawai dan akun belanja barang dan jasa. Penambahan aset yang berasal dari bukan belanja modal berada di SKPD berikut ini : SKPD

Bukan Belanja Modal

1 Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB

75.307.000,00

2 Rumah Sakit Umum Daerah

338.418.120,00

3 Inspektorat

191.150.000,00

4 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

78.760.000,00

5 Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan ESDM

166.804.000,00

6 Dinas Kesehatan

744.854.925,00

7 Dinas Kependudukan dan Capil Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan 9 Informatika 8

10

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

11

Kecamatan Subah

40.000.000,00 105.000.000,00 158.767.400,00 302.873.000,00 104.991.000,00 2.306.925.445,00

h)

Penambahan Aset dari Reklasifikasi terinci pada kelompok aset tetap sebagai berikut: Uraian 1 Tanah 2 Peralatan dan Mesin 3 Gedung dan Bangunan 4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 5 Aset tetap lainnya 6 Konstruksi dalam pengerjaan

Aset dari Reklasifikasi 1.431.326.800 18.208.899.252,84 18.252.897.152,00 16.038.721.244,00 386.062.100,00 7.717.526.672,00 62.035.433.220,84

117

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

Penambahan aset tetap dari reklasifikasi merupakan penambahan aset karena reklasifikasi rekening dari aset lainnya ke aset tetap (untuk BLUD) atau reklasifikasi antar rekening aset tetap. Kelompok aset

tersebut

menambah aset tetap pada SKPD

sebagaimana dapat dilihat dalam lampiran 6.

2.

Pengurangan Aset tetap a). Pengurangan aset tetap karena penghapusan di tahun 2016 terinci pada kelompok aset sebagai berikut: Uraian

Penghapusan

1 Tanah 2 Peralatan dan Mesin 3 Gedung dan Bangunan 4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 5 Aset tetap lainnya 6 Konstruksi dalam pengerjaan

2.481.531.183,00

2.481.531.183,00

Kelompok aset tersebut mengurangi aset tetap pada SKPD sebagai tercantum dalam tabel berikut : SKPD

Penghapusan

49.568.000,00

1 Sekretariat DPRD 2 Dinas Kesehatan

1.211.855.000,00

3 Disdikpora

1.220.108.183,00 2.481.531.183,00

Jumlah

a).Sekretariat Dewan. Penghapusan di Sekretariat Dewan berupa bangunan gudang arsip tahun perolehan 2004 senilai Rp49.568.000,00. b). Dinas Kesehatan. Penghapusan gedung rumah paramedis di Puskesmas Tersono tahun 1980 senilai Rp1.250.000,00 dan bangunan klinik Puskesmas Warungasem Rp1.210.605.000,00

dihapuskan

tahun 2003 senilai karena

telah

lama

dirobohkan.

118

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

c). Dinas Pendidikan. Penghapusan pada Dinas Pendidikan terdiri dari : Gedung SD Gringsing I senilai Rp869.005.840,00 dirobohkan dan pindah lokasi karena terdampak pembangunan jalan tol serta penghapusan ruang kelas 2a dan 2b di SD Proyonanggan 5 senilai Rp351.102.343,00 b). Pengurangan aset tetap karena mutasi ke SKPD lain terinci pada kelompok aset sebagai berikut: Uraian 1

mutasi Ke SKPD

Tanah

11.375.594.195,00

2 Peralatan dan Mesin 3 Gedung dan Bangunan 4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 5 Aset tetap lainnya 6 Konstruksi dalam pengerjaan

4.049.864.003,00 20.729.369.096,29 36.154.827.294,29

Kelompok aset tersebut mengurangi aset tetap pada SKPD sebagai berikut: SKPD

1 2 2 3 3 4 4 5 5

Mutasi ke SKPD

Badan Lingkungan Hidup Badan Pemberdayaan Peremp dan KB Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Dinas Cipta Karya dan SDM Dinas Kesehatan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Bagian Umum Bagian Perekonomian Bagian Tata Pemerintahan Jumlah

46.400.000,00 99.729.467,00 127.500.000,00 16.981.711.996,29 7.089.781.136,00 144.451.000,00 184.659.500,00 105.000.000,00 11.375.594.195,00 36.154.827.294,29

c). Pengurangan aset tetap karena hibah terinci pada kelompok aset sebagai berikut: Uraian 1

Tanah

2

Peralatan dan Mesin

3

Gedung dan Bangunan

4

Jalan, Irigasi dan Jaringan

5

Aset tetap lainnya

6 Konstruksi dalam pengerjaan

HIBAH 13.374.667,00 10.021.487.400,00 10.034.862.067,00

119

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

Kelompok aset tersebut mengurangi aset tetap pada SKPD berikut ini : SKPD 1 2 3 4 5

Hibah

Badan Pemberdayaan Peremp dan KB Bapeluh Dinas Bina Marga dan SDA Dinas Kehutanan dan Perkebunan Disdikpora

13.374.667,00 10.021.487.400,00

10.034.862.067,00

d). Pengurangan aset tetap karena Koreksi berada pada kelompok aset berikut ini : Uraian 1 Tanah 2 Peralatan dan Mes in 3 Gedung dan Bangunan 4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 5 Aset tetap lainnya 6 Konstruksi dalam pengerjaan

Koreksi 37.321.606.914,00 143.618.814,00 4.203.152.658,10 76.899.964.999,46 275.703.431,52 118.844.046.817,08

Terdapat koreksi lebih catat atas aset tetap dalam KIB SKPD sebagai hasil dari inventarisasi tahun 2016 dan tahun 2017 dan adanya tanah yang semula dicatat dalam KIB ternyata bukan tanah milik Pemerintah Daerah. Kelompok aset tersebut mengurangi aset tetap pada SKPD sebagaimana tabel berikut ini : SKPD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Dinas Bina Marga dan SDA Dinas Cipta Karya,TRK dan ESDM Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kes ehatan Dis dikpora Kelurahan Kasepuhan Kelurahan Proyonanggan Selatan Bagian Tata Pemerintahan Kelurahan Proyonanggan Utara Dis hubkominfo Kelurahan Karangasem Selatan Dis tanak Kantor Kesbangpollinmas Badan Penanaman Modal Kelurahan Proyonanggan Tengah Kelurahan Sambong Kelurahan Watesalit

Koreksi 74.125.979.892,00 3.951.468.789,56 760.862.000,00 2.668.634.215,00 3.120.202.156,52 178.690.000,00 1.522.500.000,00 24.876.059.581,00 58.500.000,00 93.126.620,00 6.480.000.000,00 609.216.000,00 209.937.563,00 27.170.000,00 99.900.000,00 12.500.000,00 49.300.000,00 118.844.046.817,08

120

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

Pengurangan aset tetap karena koreksi : adanya aset-aset tanah yang semula dicatat dalam KIB ternyata bukan tanah milik Pemerintah Daerah, aset-aset sebagai hasil inventarisasi lanjutan di awal tahun 2017 dll. f). Pengurangan aset tetap karena rusak berat berada pada kelompok aset tetap sebagai berikut : Uraian

1

Tanah

2

Peralatan dan Mesin

3

Gedung dan Bangunan

4

Jalan, Irigasi dan Jaringan

5

Aset tetap lainnya

Rusak Be rat 1.537.955.388,00

27.489.534,00

6 Konstruksi dalam pengerjaan 1.565.444.922,00

Kelompok aset tersebut, mengurangi aset tetap pada SKPD berikut ini SKPD 1

Badan Pemberdayaan Peremp dan KB

2

Dinas Cipta Karya, TRK

3

Dinas Kelautan dan Perikanan

4

Dinas Pertanian

5

Disdikpora

Rusak Berat 2.750.000,00 171.026.900,00 19.000.000,00 27.725.000,00 1.344.943.022,00 1.565.444.922,00

g). Pengurangan aset tetap karena extracountable tahun 2016 terinci pada kelompok aset sebagai berikut: Uraian

1 2 3 4 5 6

Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset tetap lainnya Konstruksi dalam pengerjaan

Extracountable 755.105.149,00 201.947.600,00 11.860.000,00 968.912.749,00

121

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

Kelompok aset tersebut mengurangi aset tetap pada SKPD berikut : SKPD

Extracountable

1

Rumah Sakit Umum Daerah

2 3

Badan Penanaman Modal dan PT Dinas Bina Marga dan SDA

4

Dinas Cipta Karya,TRK dan ESDM

5

Dinas Kelautan dan Perikanan

6

Dinas Kependudukan dan Capil

7

10

Dinas Kesehatan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan DPPKAD

11

Kecamatan Banyuputih

47.000.000,00

12

Kecamatan Limpung

19.404.000,00

13

Kecamatan Pecalungan

14

Kecamatan Reban

8 9

119.925.800,00 3.140.000,00 4.400.000,00 11.860.000,00 6.600.000,00 350.000,00 503.145.044,00 182.167.280,00 9.563.625,00 150.000,00

7.500.000,00 8.906.000,00

15

Kecamatan Tulis

24.000.000,00

16

Kecamatan Wonotunggal

10.868.000,00

17

Kelurahan Proyonanggan Selatan Bagian Umum

18

8.580.000,00 1.353.000,00 968.912.749,00

g). Pengurangan aset tetap karena reklasifikasi tahun 2016 terinci pada kelompok aset sebagai berikut:

Uraian 1 Tanah 2 Peralatan dan Mesin 3 Gedung dan Bangunan 4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 5 Aset tetap lainnya 6 Konstruksi dalam pengerjaan

Reklasifikasi 21.175.267.575,00 22.825.758.624,17 92.642.763.766,00 8.353.890.713,00 4.313.413.913,00 13.848.541.434,00 163.159.636.025,17

Kelompok aset tersebut mengurangi aset tetap pada SKPD sebagaimana tercantum dalam lampiran 7.

122

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

Nilai perolehan aset tetap di neraca sampai dengan 31 Desember 2016 dapat dijelaskan pada setiap akun aset tetap di setiap SKPD sebagaimana uraian di bawah ini :

5.3.1.3.1 Tanah Nilai tanah yang disajikan di neraca daerah per 31 Desember 2016 sebesar Rp682.419.176.925,00

turun sebesar (Rp9.354.568.872,00)

atau (1,35%) dari nilai aset tanah dalam neraca tahun 2015 sebesar Rp691.773.745.797,00. Nilai tanah per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 16. Nilai tanah pada tahun 2016 berasal dari

belanja modal dan

penambahan serta pengurangan dengan rincian sebagai berikut : A. Mutasi Penambahan 1. Belanja Modal tanah sebesar Rp3.509.888.570,00 Merupakan penambahan aset tanah dari dana APBD Pemerintah Kabupaten Batang. 2. Penambahan

selain

dari

belanja

modal

sebesar

Rp45.632.417.047,00 terinci sebagai berikut :

Penambahan Selain Belanja Modal a) Hibah

11.370.628.000,00

b) Koreksi

32.826.862.247,00

c) Aset tidak dari Belanja Modal d) Reklasifikasi

3.600.000,00 1.431.326.800,00 45.632.417.047,00

Mutasi penambahan aset tanah tersebut berasal dari : a). Hibah tanah jalan sebesar Rp11.370.608.000,00 Terdiri dari tanah jalan yang semula milik Propinsi menjadi jalan Kabupaten sebesar Rp7.926.940.000,00 pada Dinas Bina Marga dan SDA dan hibah dari pengembang sebesar Rp3.443.668.000,00 sebagaimana tabel berikut :

123

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

Semula jalan Propinsi

Nilai Perolehan 3.984.540.000,00 3.942.400.000,00 7.926.940.000,00

Jl. A.Yani Jl.Pemuda

Pengembang Perum Gaia Residense Perum Griya Batang I Perum Griya Batang II dan III

1.610.388.000,00 1.078.080.000,00 755.200.000,00 3.443.668.000,00

Rincian hibah tanah dari pengembang tercantum dalam lampiran 17.

b). Tambahan

aset

tanah

karena

koreksi

sebesar

Rp32.826.862.247,00. Tambahan aset dengan klasifikasi ini adalah karena :

1) pencatatan luas tanah

di KIB

lebih kecil dengan yang

tercantum dalam sertifikat (lampiran 18). Berada pada SKPD berikut : SKPD 1 2

Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Dinas Kesehatan

3

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

4

Disdikpora

5

Dinas Pertanian dan Peternakan

6 7 8

Kecamatan Wonotunggal Bagian Tata Pemerintahan Dishubkominfo

Koreksi 82.620.000,00 539.159.900,00 1.566.652.397,00 20.000.000,00 400.000,00 218.210.000,00 1.113.112.500,00 2.781.900.000,00 6.322.054.797,00

2) penambahan ruas jalan baru yang semula merupakan jalan Desa sebesar Rp17.779.045.000,00 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini :

124

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6 Tanah jalan

Nilai

1

Jl Garuda

344.000.000,00

2

Jl Kecepak

134.400.000,00

3

Karanganyar - Mengguneng

3.990.000.000,00

4

Kasepuhan Sicepit

1.296.000.000,00

5

Sigandu Ujung Negoro

299.245.000,00

6

Pas ekaran - Pandansari

429.300.000,00

7

Karanggeneng Bakalan

748.800.000,00

8

Banjiran - Sawahjoho Pandansari - Karangdadap

259.200.000,00

9 10

Clapar - Kebumen

565.800.000,00 1.792.000.000,00

11

Pucungkerep - Cluwuk

1.152.000.000,00

12

Siwatu Kaliwareng

13

Brayo - Wates

210.600.000,00 75.600.000,00

14

Jl.Lingkar Pasar Bandar

620.400.000,00

15

Pes alakan - Tombo

669.600.000,00

16

Tambak boyo - Pacet

810.000.000,00

17

Reban Selokarto

18

Bojo - Sumur banger

19

Jl. Lingkar Kecamatan Bawang

56.000.000,00

21

Sidoarjo - Mojotengah Deles - Sigemplong Ds.Pranten

400.000.000,00

22

Pranten - Dieng

141.000.000,00

23

Pas usukan-Curug Agung Krengseng - Sidorejo

202.500.000,00

Krengseng - Pantai Jodo

567.000.000,00

Krengseng - Grings ing

162.000.000,00

20

24 25 26

1.008.000.000,00 658.800.000,00

960.000.000,00

226.800.000,00

17.779.045.000,00

3) koreksi tanah di Dinas Bina Marga dan Dinas Kesehatan yang semula tercatat di Bagian Tata Pemerintahan sebesar Rp6.511.024.697,00 Koreksi dari Bag.Tata Pemerintahan

Nilai Perolehan

Dinas Bina Marga dan SDA Dinas Kesehatan

6.381.904.797,00 129.119.900,00 6.511.024.697,00

4) koreksi kurang catat tanah pada SKPD Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan berupa tanah pembuangan sampah sebesar Rp59.850.000,00 5) Hasil reviu Inspektorat menunjukkan bahwa tanah jalan pasar Batang pada KIB Dinas Bina Marga dan SDA tahun 2015

125

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

belum tercantum nilainya. Setelah diadakan inventarisasi dan penilaian atas aset tetap tanah dan jalan ternyata didapatkan aset dimaksud seharusnya tercatat pada SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa tanah jalan pasar sebesar Rp1.887.776.000,00. c). Tambahan aset tanah tidak dari Belanja Modal sebesar Rp3.600.000,00 Tambahan nilai aset tanah tersebut berasal

dari biaya

administrasi (belanja barang dan jasa) pada SKPD RSUD. d). Tambahan

nilai

aset

tanah

dari

reklasifikasi

sebesar

Rp1.431.326.800,00 berada pada KIB RSUD. Semula tanah tersebut tercatat dalam KIB konstruksi dalam pengerjaan tahun 2015 senilai Rp1.136.595.000,00 ditambah dengan belanja BLUD

(belanja

aset

lainnya)

tahun

2016

sebesar

Rp294.731.800,00.

B. Mutasi Pengurangan Mutasi pengurangan

aset tanah sebesar Rp58.496.874.489,00

terdiri dari : Mutasi Kurang 1 Koreksi

37,321,606,914.00

2 Reklasifikasi

21,175,267,575.00 58,496,874,489.00

1).Pengurangan

aset

tanah

karena

koreksi

sebesar

Rp37.321.606.914,00 Pengurangan aset tanah karena koreksi diantaranya karena tanah jalan turun peringkat klasifikasi menjadi tanah desa, pencatatan tanah disesuikan dengan sertifikat dll berada pada SKPD berikut ini : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

SKPD Dinas Bina Marga dan SDA DinasKelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan Dinas Perhubungan Dinas Pertanian Bagian Tata Pemerintahan Kantor Kesbangpolinmas Kelurahan Proyonanggan Selatan Kelurahan Proyonanggan Tengah Kelurahan Watesalit

Nilai Perole han 4.455.481.000,00 760.862.000,00 2.554.765.000,00 2.600.423.333,00 92.000.000,00 513.216.000,00 24.876.059.581,00 208.600.000,00 1.160.000.000,00 99.900.000,00 300.000,00 37.321.606.914,00

126

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

a) Dinas Bina Marga dan SDA. Koreksi lebih catat tanah di Dinas Bina Marga dan SDA sebesar Rp4.455.481.000,00 disebabkan oleh : - tanah jalan pasar seharusnya tercatat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan sehingga dimutasikan pencatatannya dari Dinas Bina Marga dan SDA ke Dinas

Perindustrian

dan

Perdagangan

senilai

Rp1.887.776.000,00 dengan rincian : KIB A Tanah

Nilai Perolehan 734.080.000,00

1 Tanah jalan pasar timur 2 Tanah jalan pasar utara

583.296.000,00 570.400.000,00

3 Tanah jalan pasar utara

1.887.776.000,00

- tanah jalan yang belum tercantum dalam KIB senilai Rp1.580.500.000,00 dengan rincian : Koreksi

Nilai Perolehan

612.500.000,00

Jln.Kyai Mojo Jln.Kalisalak-Kalangsono

968.000.000,00 1.580.500.000,00

- dobel catat dengan Bagian Tata Pemerintahan sehingga harus dilakukan koreksi atas pencatatan KIB di Dinas Bina Marga dan SDA senilai Rp987.205.000,00 yang terdiri dari : Koreksi

Nilai Perolehan

Tanah Jalan Sigandu-Ujung Negoro

299.245.000,00

Tanah Bahu Jalan Sigandu-Ujung Negoro

687.960.000,00 987.205.000,00

b) Dinas Kelautan dan Perikanan Koreksi lebih catat pada Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp42.862.000,00 Pada Dinas Kelautan dan Perikanan telah dianggarkan belanja modal tanah sebesar Rp42.862.000,00 namun ternyata

digunakan

untuk

pengurugan

kolam

percontohan. Karana kolam tersebut tidak permanen dan

127

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

nantinya akan ditutup kembali, maka tidak menjadi aset Pemda.

c) Dinas Kesehatan Terdapat koreksi lebih catat tanah di Dinas Kesehatan sebesar

Rp2.554.765.000,00

misalnya

karena

tanah

bengkok desa (Puskesmas Batang IV, Puskesmas Subah), milik Desa (Puskesmas Banyuputih) dan dobel catat dengan Dinas Bina Marga dan SDA (Puskesmas Bawang). Rincian keseluruhan pengurangan aset tanah di Dinas Kesehatan berada pada Puskesmas sebagai berikut : Puskesmas

Nilai Perolehan

1 Blado I 2 Blado II 3 Bawang 4 Banyuputih 5 Subah 6 Pecalungan 7 Tulis 8 Kandeman 9 Batang IV 10 Warungasem 11 Bandar I 12 Bandar II

80.125.000,00 10.475.000,00 435.625.000,00 600.000.000,00 977.550.000,00 79.345.000,00 150.860.000,00 62.000.000,00 59.325.000,00 6.000.000,00 53.460.000,00 40.000.000,00 2.554.765.000,00

Pengurangan nilai tanah di KIB sebagaimana tersebut di atas telah dilengkapi dengan Surat Keterangan dari Kepala Puskesmas yang menyatakan bahwa tanah yang dimaksud adalah bukan milik Pemerintah Kab.Batang sehingga harus dikeluarkan dari KIB.A (Tanah).

d). Dinas Pendidikan Koreksi

lebih

catat

tanah

Dinas

Pendidikan

senilai

Rp2.600.423.333,00 mendasari hasil inventarisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.

128

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

e). Dinas Perhubungan Tanah Pos Pengawasan Lalu Lintas senilai Rp87.500.00,00 ternyata milik Perindustrian

Desa dan berupa

dobel

tanah

catat

Terminal

dengan

Dinas

Plelen

senilai

Rp4.500.000,00. Sehingga dilakukan mutasi pengurangan pada KIB A Dinas Perhubungan senilai Rp92.000.000,00

f) Dinas Pertanian. 513.216.000 Koreksi lebih catat tanah pada Dinas Pertanian senilai Rp513.216.000,00 dikarenakan disesuaikan dengan sertifikat.

g). Kelurahan Proyonanggan Selatan Makam, tanah dan kebun milik Desa seluruhnya senilai Rp1.160.000.000,00 sehingga harus dikurangkan dari KIB A (Tanah) Kelurahan Proyonanggan Selatan.

h). Bagian Tata Pemerintahan Mutasi pengurangan pada KIB A Bagian Tata Pemerintahan seluruhnya senilai Rp24.876.059.581,00 terdiri dari : -

Koreksi nilai tanah senilai Rp13.770.706.300,00 karena disesuaikan dengan luas tanah dalam sertifikat. (lampiran 19)

-

Koreksi lebih catat tanah senilai Rp11.105.353.281,00 karena : Koreksi

Nilai Perolehan

mutasi ke Dinas Bina Marga dobel catat dgn Dinas Bina Marga mutasi ke Dinas Kesehatan dobel catat dg Dinas Pendidikan dobel catat dg Dinas Kesehatan salah catat (jalan desa) dobel catat dgn Kel.Karangasem dobel catat dgn SMK N 1

6.778.136.450,00 477.158.056,00 129.119.900,00 520.790.000,00 32.084.400,00 59.115.500,00 38.340.000,00 2.545.720.000,00 121.200.000,00 67.503.175,00 336.185.800,00

dobel catat dgn SMP1 Subah dobel catat dgn SD Menguneng dobel catat dgn SD Pucanggading

11.105.353.281,00

129

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

i).

Dinas Kelautan dan Perikanan, Koreksi lebih catat tanah pada KIB Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp718.000.000 karena tanah tambak di Desa Karangasem Kec.Batang merupakan tanah milik Propinsi.

j).

Kantor Kesbangpollinmas Koreksi lebih catat tanah pada Kantor Kesbangpollinmas sebesar Rp208.600.000,00 karena telah dicatat di Bagian Umum Setda.

k). Kelurahan Proyonanggan Tengah Terdapat tanah makam di Kelurahan Proyonanggan Tengah seluruhnya

senilai

Rp99.900.000,00

sehingga

harus

dikurangkan dari KIB A.(Tanah) l).

Kelurahan Watesalit. Pada Kelurahan Watesalit terdapat tanah makam senilai Rp300.000,00 sehingga harus dikurangkan dari KIB A (Tanah).

2). Mutasi

pengurangan aset tetap tanah

karena reklasifikasi

sebesar Rp21.175.267.575,00. Pengurangan nilai ini karena adanya aset tanah yang akan diserahkan ke propinsi namun karena menunggu revisi BAST dari Propinsi sehingga dicatat di akun aset lainnya, meliputi : 1) Tanah terminal Banyuputih sebesar Rp2.254.000.000,00 2) Aset tanah SMA/SMK sebesar Rp18.580.267.575,00. 3) Tanah pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp341.000.000,00.

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin Nilai peralatan dan mesin yang disajikan di neraca daerah per 31 Desember

2016

sebesar

Rp376.964.695.395,80

naik

sebesar

Rp30.703.927.725,99 atau 8,87% dibandingkan dengan nilai peralatan dan mesin dalam neraca tahun 2015 sebesar Rp346.260.767.669,81

130

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

Berikut daftar rincian peralatan dan mesin berdasarkan 9 jenis peralatan dan mesin: Peralatan dan Mesin

Neraca Per 31 Des 2016

Neraca Per 31 Des 2015

Alat-alat besar

30.313.674.921,15

26.391.599.049,00

3.922.075.872,15

Alat -alat angkutan

101.881.752.599,24

92.405.420.192,38

9.476.332.406,86

alat-alat bengkel dan alat ukur

3.568.889.731,76

4.028.950.677,26

(460.060.945,50)

alat-alat pertanian dan peternakan

1.581.888.036,14

1.521.454.047,23

60.433.988,91

alat-alat kantor dan rumah tangga

133.578.479.755,73

124.786.243.725,67

8.792.236.030,06

alat-alat studio dan komunikasi

Naik (turun)

8.951.230.309,26

9.900.102.762,77

(948.872.453,51)

alat-alat kedokteran

74.142.686.712,00

63.823.989.097,00

10.318.697.615,00

alat-alat laboratorium

21.536.145.134,56

22.356.907.327,21

(820.762.192,65)

1.409.948.195,96

1.046.100.791,29

363.847.404,67

376.964.695.395,80

346.260.767.669,81

30.703.927.725,99

alat-alat keamanan

Nilai peralatan dan mesin berdasarkan SKPD dapat dilihat pada Lampiran 8. Nilai peralatan dan mesin pada tahun 2016 berasal dari belanja modal dan mutasi penambahan dan pengurangan dengan rincian sebagai berikut:

A.Mutasi Penambahan 1. Belanja Modal peralatan dan mesin sebesar Rp23.678.348.876,00 Merupakan penambahan aset peralatan dan mesin dari dana APBD Pemerintah Kabupaten Batang. 2. Penambahan selain dari belanja modal sebesar Rp32.301.391.492,16 Mutasi penambahan aset peralatan dan mesin tersebut berasal dari : Mutasi Penambahan a) APBN b) APBD I

7.262.539.076,00 24.560.000,00

c) Hibah

1.046.979.200,00

d) Koreksi

5.556.551.963,32

e) Aset tidak dari Belanja Modal f)

Reklasifikasi

201.862.000,00 18.208.899.252,84 32.301.391.492,16

131

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

a). Penambahan peralatan dan mesin dari APBN senilai Rp7.262.539.076,00 terinci pada SKPD berikut ini : 1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB mendapatkan Oggyn Bed senilai Rp70.000.000,00 dari BKKBN Perwakilan Jawa Tengah. 2) Dinas Kesehatan Mendapatkan penambahan aset tetap dari APBN berupa UKS Kit, Timbangan Dacin, Sarung Timbang dan lain-lain seluruhnya senilai Rp275.330.091,00 3) Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan mendapatkan penambahan aset peralatan dan mesin dari block grant dan BOS seluruhnya senilai Rp6.917.208.985,00. b). Penambahan peralatan dan mesin dari APBD I senilai Rp24.560.000,00 berada pada SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa : - 1 (satu) unit sepeda motor seharga Rp13.750.000,00 - 1 (satu) unit computer PC seharga Rp8.850.000,00 dan - 1 (satu) unit printer seharga Rp1.960.000,00 c). Penambahan peralatan dan mesin dari hibah sebesar Rp1.046.979.200,00 berada pada SKPD : 1) Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan mendapatkan hibah berupa hadiah motor dari Bank BPD Jawa Tengah senilai Rp17.200.000,00 dan alat-alat kantor rumah tangga senilai Rp39.649.500,00. 2) Dinas Pendidikan Penambahan aset dari hibah untuk Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga berasal dari komite sekolah sebesar Rp990.129.700,00 d). Penambahan

peralatan

dan

mesin

dari

koreksi

sebesar

Rp5.556.551.963,32 berada pada SKPD sebagaimana tabel berikut: SKPD

KOREKSI

1 RSUD

295.957.200,00

2 DINAS KESEHATAN

769.705.317,00

3 DISDIKPORA

4.490.889.446,32 5.556.551.963,32

Penambahan ini sebagai hasil inventarisasi yang dilakukan di tahun 2016 dan awal tahun 2017.

132

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

e). Penambahan nilai peralatan dan mesin dari barang dan jasa (bukan dari belanja modal ) sebesar Rp201.862.000,00 berada pada SKPD : SKPD

Mutasi Penambahan

a) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB

75.307.000,00 7.825.000,00

b) Rumah Sakit Umum Daerah c) Inspektorat

34.900.000,00

d) Dinas Kesehatan

83.830.000,00 201.862.000,00

e). Penambahan nilai peralatan dan mesin karena reklasifikasi. Penambahan satu rincian peralatan dan mesin yang berasal dari rincian lain dalam rekening peralatan dan mesin atau penambahan dari rekening di luar peralatan dan mesin. Atas klasifikasi ini terdapat penambahan sebesar Rp18.208.899.252,84 berada dalam KIB SKPD berikut ini : SKPD a) Badan Penanggulangan Bencana Daerah b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) t) u) v) w)

Badan Pemberdayaan Masyarakat Bappeda RSUD Dinas Bina Marga dan SDA Dinas Cipta Karya TRK Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Perhubungan Dinas Pertanian Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi DPPKAD Kecamatan Banyuputih Kecamatan Bawang Kecamatan Limpung Kecamatan Pecalungan Kecamatan Reban Kecamatan Warungasem Kelurahan Karang Asem Selatan Bagian Umum Bagian Organisasi Bagian Pengendalian Pembangunan

Reklasfikasi 67.190.000,00 1.320.000,00 52.734.533,00 5.677.637.556,00 206.109.000,00 2.510.030.361,15 82.489.000,00 39.080.000,00 9.229.266.740,00 62.704.800,00 43.060.500,00 38.352.862,69 32.200.000,00 7.500.000,00 8.700.000,00 27.399.000,00 7.000.000,00 25.430.000,00 550.000,00 1.000.000,00 71.948.900,00 8.000.000,00 9.196.000,00 18.208.899.252,84

133

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

B. Mutasi Pengurangan. Mutasi Pengurangan nilai aset peralatan dan mesin seluruhnya sebesar Rp25.275.812.642,17 disebabkan oleh: Mutasi Kurang 1 Hibah

13.374.667,00

2 Koreksi

143.618.814,00

3 Rusak berat

1.537.955.388,00

4 Extracountable

755.105.149,00

5 Reklasifikasi

22.825.758.624,17 25.275.812.642,17

1. Hibah Terdapat hibah peralatan dan mesin dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB ke Ikatan Bidan Indonesia Pratama senilai Rp13.374.667,00 2. Koreksi atas pencatatan KIB Peralatan dan Mesin sebesar Rp143.618.814,00

pada

SKPD

berikut

ini

menyebabkan

berkurangnya nilai aset tetap dalam KIB: a). Dinas Kesehatan Terdapat koreksi lebih catat peralatan dan mesin pada Dinas Kesehatan sebesar Rp31.900.634,00 berupa kendaraan roda 2 yang sudah dilelang tapi masih tercatat dan adanya double catat peralatan dan mesin hasil inventarisasi . b). Dinas Pendidikan Terdapat koreksi lebih catat peralatan dan mesin pada Dinas Pendidikan sebesar Rp82.083.997,00 hasil dari inventarisasi Bidang Aset. c). Kantor Kesbangpollinmas Terdapat koreksi lebih catat peralatan dan mesin pada Kantor Kesbangpollinmas

sebesar

Rp1.337.563,00

hasil

dari

inventarisasi Bidang Aset. d)

Badan Penanama Modal. Terdapat koreksi lebih catat peralatan dan mesin pada Badan Penanaman Modal sebesar Rp27.170.000,00 hasil dari inventarisasi Bidang Aset.

134

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

e)

Dinas Perhubungan Terdapat

bahan pakai habis sebesar Rp1.126.620,00 yang

semula tercatat sebagai aset tetap dalam KIB peralatan dan mesin. 3. Pada SKPD berikut terdapat peralatan dan mesin yang kondisinya rusak berat, sehingga mengurangi nilai aset tetap dalam Neraca sebesar Rp1.537.955.388,00 SKPD yang dimaksud adalah : Nilai Perolehan 1 Badan pemberdayaan Peremp dan KB

2.750.000,00 171.026.900,00

2 Dinas Cipta Karya TRK 3 Dinas Kelautan dan Perikanan 4 Dinas Pendidikan 5 Dinas Pertanian

19.000.000,00 1.317.453.488,00 27.725.000,00 1.537.955.388,00

4. Terdapat peralatan dan mesin yang harga per unitnya kurang dari Rp500.000,00 sehingga mengurangi nilai aset tetap di Neraca. Nilai aset ekstra countable ini seluruhnya Rp755.105.149,00. Berada pada SKPD sebagaimana tercantum dalam lampiran 18. 5. Pengurangan nilai peralatan dan mesin karena reklasifikasi. Pencatatan peralatan dan mesin yang disesuaikan dengan kode rekening aset yang benar menyebabkan adanya pengurangan nilai satu jenis rincian aset yang bersangkutan. Atas klasifikasi ini terdapat

mutasi

pengurangan

seluruhnya

sebesar

Rp22.825.758.624,17. Terdapat dalam KIB SKPD sebagaimana tercantum dalam lampiran 7.

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan Nilai gedung dan bangunan yang disajikan di neraca daerah per 31 Desember

2016

sebesar

Rp804.381.815.682,33

naik

sebesar

Rp60.135.868.265,90 atau 8,08% dibandingkan dengan nilai gedung dan bangunan dalam neraca tahun 2015 sebesar Rp744.245.947.416,43 Nilai gedung dan bangunan berdasarkan SKPD dapat dilihat pada Lampiran 20.

135

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

Nilai gedung dan bangunan

pada tahun 2016 berasal dari belanja

modal dan mutasi penambahan dan pengurangan dengan rincian sebagai berikut : A. Penambahan 1. Belanja

Modal

gedung

dan

bangunan

sebesar

Rp112.492.685.207,00 Merupakan penambahan aset gedung dan bangunan dari dana APBD Pemerintah Kabupaten Batang. 2. Mutasi Penambahan selain dari belanja modal

sebesar

Rp47.172.578.266,00 Dengan rincian sebagai berikut : Mutasi tambah a) APBN b) Hibah

4.301.852.350,00

c) Koreksi

19.938.410.919,00

d) Aset tidak dari Belanja Modal e) Pindahan antar rekening

2.938.283.400,00

1.741.134.445,00 18.252.897.152,00 47.172.578.266,00

a). APBN Pada tahun 2016 terdapat penambahan gedung dan bangunan dari dana block grant (APBN) pada Dinas Pendidikan sebesar Rp4.301.852.350,00 b). Hibah dari dana komite Sekolah pada SKPD Dinas Pendidikan sebesar Rp2.938.283.400,00 menambah nilai aset gedung dan bangunan di tahun 2016. c). Penambahan gedung dan bangunan dengan klasifikasi koreksi adalah kurang catat gedung dan bangunan dari hasil inventarisasi aset tetap di tahun 2016.

Seluruhnya sebesar Rp19.938.410.919,00 berada

pada SKPD sebagai berikut: Nilai Perolehan 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

RSUD Dinas Kesehatan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pendidikan Dishubkominfo Dinsosnakertrans Bagian Umum Dinas Kehutanan dan Perkebunan

1.144.605.000,00 453.558.973,00 148.754.600,00 217.504.800,00 17.211.753.749,00 413.926.825,00 174.244.022,00 159.602.950,00 14.460.000,00 19.938.410.919,00

136

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

1)

RSUD Koreksi

nilai

gedung

sebesar

Rp1.144.605.000.000,00

merupakan kurang catat ruang Bougenville dari Dana DAK tahun 2004. 2). Dinas Kesehatan. Koreksi nilai gedung sebesar Rp453.558.973,00 merupakan kurang catat gedung di Dinkes Rp225.000.000,00 , Puskesmas Subah Rp56.806.306,00 dan Puskesmas Gringsing I sebesar Rp171.752.667,00. 3). Dinas Kelautan dan Perikanan. Koreksi kurang catat gedung sebesar Rp148.754.600,00 merupakan hibah dari Kemetrian Kelautan pada tahun 2015. 4). Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Terdapat kurang catat gedung dan bangunan sebagai hasil inventarisasi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp217.504.800,00 5). Dinas Pendidikan Terdapat kurang catat gedung dan bangunan sebagai hasil inventarisasi di Dinas Pendidikan sebesar Rp17.211.753.749,00 6). Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdapat penambahan nilai gedung seluruhnya sebesar Rp413.926.825,00 yang disebabkan oleh : - beberapa aset gedung yang semula extracountable digabung dengan aset induknya sehingga menambah nilai perolehan baru senilai Rp56.872.960,00 - terdapat gedung dan bangunan yang semula belum tercatat di Pangkalan truk Banyuputih sebesar Rp303.400.000,00 meliputi bangunan gedung kantor, MCK,Kios A dan Kios B. - terdapat tugu leger jalan sebesar Rp53.653.865,00 yang semula tercatat di Dinas Bina Marga dan SDA. 7). Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Penambahan aset gedung dan bangunan pada Dinsosnakertrans sebesar Rp174.244.022,00 terdiri dari penataan makam Astana

137

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

tahun 2004 sebesar Rp99.539.072,00 dan Pembangunan makam tahun 2004 senilai Rp74.704.950,00. 8). Bagian Umum Penambahan aset gedung dan bangunan pada Bagian Umum sebesar Rp159.602.950,00 karena adanya aset yang semula tercatat di Dinas Cipta Karya dimutasikan ke Bagian Umum berupa rehab rumah Dinas Sekda dan rehab gedung BLH. 9). Dinas Kehutanan dan Perkebunan Terdapat kurang catat gedung dan bangunan sebagai hasil inventarisasi di Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebesar Rp14.460.000,00 d). Aset tidak dari Belanja Modal Terdapat penambahan peralatan dan mesin dari Barang dan Jasa seluruhnya sebesar Rp1.741.134.445,00 berada pada SKPD berikut ini : Nilai Perolehan 1) RSUD

313.843.120,00

2) Inspektorat

156.250.000,00

Dinas Kependudukan dan Capil 4) Dinas Kesehatan

658.024.925,00

5) Disperindag

105.000.000,00

3)

6) Dishubkominfo 7) Dinsosnakertrans 8) Kecamatan Subah

40.000.000,00

60.152.400,00 302.873.000,00 104.991.000,00 1.741.134.445,00

e). Penambahan Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi Terdapat penambahan gedung dan bangunan yang semula berupa Konstruksi dalam Pengerjaan. Sehingga harus direklasifikasi ke dalam rekening Gedung dan Bangunan. Seluruhnya sebesar Rp18.252.897.152,00 berada pada SKPD sebagaimana tercantum dalam lampiran 6. B. Mutasi Pengurangan. Mutasi pengurangan aset gedung dan bangunan

sebesar

Rp99.529.395.207,10 dengan rincian sebagai berikut:

138

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

Mutasi Kurang 1 Penghapusan

2.481.531.183,00

2 Koreksi

4.203.152.658,10

3 Extracountable 4 Reklasifikasi

201.947.600,00 92.642.763.766,00 99.529.395.207,10

1. Terdapat penghapusan gedung

dan bangunan sehingga

mengurangi aset sebesar Rp2.481.531.183,00 berada pada SKPD berikut ini : Nilai Perolehan a) Sekretariat Dewan

49.568.000,00

b) Dinas Kesehatan

1.211.855.000,00

c) Dinas Pendidikan

1.220.108.183,00 2.481.531.183,00

a) Sekretariat Dewan. Penghapusan di Sekretariat Dewan berupa bangunan gudang arsip tahun perolehan 2004 senilai Rp49.568.000,00. b). Dinas Kesehatan. Penghapusan

gedung

di

Dinas

Kesehatan

sebesar

Rp1.211.855.000,00 terdiri dari : rumah paramedis di Puskesmas Tersono tahun 1980 senilai Rp1.250.000,00 dan bangunan klinik Puskesmas Warungasem tahun 2003 senilai Rp1.210.605.000,00

dihapuskan

karena

telah

lama

dirobohkan. c). Dinas Pendidikan. Penghapusan

pada

Dinas

Pendidikan

sebesar

Rp1.220.108.183,00 terdiri dari : Gedung SD Gringsing I senilai Rp869.005.840,00 dirobohkan dan pindah lokasi karena terdampak pembangunan jalan tol serta penghapusan ruang kelas 2a dan 2b di

SD Proyonanggan 5 senilai

Rp351.102.343,00 2. Terdapat koreksi lebih catat nilai aset gedung dan bangunan pada SKPD berikut ini karena mutasi KIB ke SKPD lain, double catat dengan SKPD lain dll. SKPD yang dimaksud adalah :

139

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

Nilai Perolehan a) Dinas Bina Marga dan SDA

2.057.702.662,00

b) Dinas Cipta Karya TRK c) Dinas Kesehatan d) Dinas Pendidikan

1.960.481.415,10 81.968.581,00 103.000.000,00 4.203.152.658,10

a) Dinas Bina Marga dan SDA Koreksi lebih catat gedung dan bangunan di Dinas Bina Marga dan SDA senilai Rp2.057.702.662,00 dikarenakan : -

Telah Dicatat di Cipta Karya : bangunan GOR senilai Rp18.000.000,00

-

Mutasi ke Dinsos : Penataan makam astana senilai Rp99.539.072,00

-

Mutasi ke Dinsos : Pembangunan makam senilai Rp74.704.950,00

-

Mutasi ke Dishub : Pembuatan leger jalan senilai Rp53.653.865,00

-

Telah Dicatat di Kecamatan Reban : Pembangunan gedung ktr senilai Rp599.119.740,00

-

Telah Dicatat di Bag. Umum : Pembangunan gedung PKK senilai Rp498.813.325,00

-

Telah Dicatat di Perpus dan Arsip : Pembangunan gedung arsip senilai Rp48.333.950

-

Telah Dicatat di RSUD dan sudah dialih fungsikan : Kantin RSUD Rp10.000.000,00

-

Mutasi ke Bag. Umum: Pembangunan kamar mandi senilai Rp29.999.950,00

-

Telah Dicatat di Bag. Umum : Rp197.481.220,00

-

Mutasi ke Dinas Pendidikan SD Sigemplong : Bangunan gedung sekolah Rp99.160.000,00

-

Mutasi ke TPS Pasar Bawang Disperindagkop: rehab bangunan pasar Rp32.999.800,00

-

Telah DIcatat di Pasar Limpung Disperindagkop: Perbaikan bgn. Psr Rp47.815.790,00

-

Telah Tercatat di Kecamatan Warungasem: rehab kantor senilai Rp248.081.000,00

140

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

b). Dinas Cipta Karya TRK Mutasi kurang atas

gedung dan bangunan

di Cipta

Karya sebesar Rp1.960.481.415,00 karena pembangunan gedung PBB sudah dicatat oleh DPPKAD namun di KIB Dinas Cipta Karya masih mencatatnya dan terdapat kursi staff dan pejabat yang masih masuk dalam gedung dan bangunan. c). Dinas Kesehatan Koreksi lebih catat gedung dan bangunan di Dinas Kesehatan sebesar Rp81.968.581,00 pada Puskesmas Subah. c). Dinas Pendidikan Karena adanya dobel catat gedung di Dinas Pendidikan maka harus dikurangi dari KIB C Gedung dan Bangunan. Nilai gedung yang harus dikurangi dari KIB C sebesar Rp103.000.000,00.

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan Nilai jalan, irigasi dan jaringan yang disajikan di neraca daerah per 31 Desember

2016

sebesar

Rp1.017.225.691.426,74

naik

sebesar

Rp200.412.723.708,14 atau 24,54% dibandingkan dengan nilai jalan, irigasi dan jaringan yang disajikan dalam neraca 2015 sebesar Rp816.812.967.718,60 Berikut daftar rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam neraca 2016: Jalan, Irigasi dan Jaringan

Neraca Per 31 Des 2016 Neraca Per 31 Des 2015

Naik (turun)

Jalan dan Jembatan

772.732.502.726,34

694.080.933.302,70

78.651.569.423,64

Bangunan air

213.736.419.672,50

100.963.238.633,00

112.773.181.039,50

Instalasi

17.446.503.248,00

14.803.080.388,00

2.643.422.860,00

Jaringan

13.310.265.779,90

6.965.715.394,90

6.344.550.385,00

1.017.225.691.426,74

816.812.967.718,60

200.412.723.708,14

Nilai jalan, irigasi dan jaringan berdasarkan SKPD dapat dilihat pada Lampiran 8.

141

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

Nilai jalan, irigasi dan jaringan

pada tahun 2016 berasal dari belanja

modal dan mutasi penambahan dan pengurangan dengan rincian sebagai berikut : A. Mutasi Penambahan 1. Belanja Modal jalan, irigasi dan jaringan

sebesar

Rp74.922.932.651,00 Merupakan penambahan aset jalan, irigasi dan jaringan

dari

dana APBD Pemerintah Kabupaten Batang. 2. Mutasi Penambahan selain dari belanja modal

sebesar

Rp220.792.623.703,60 Dengan rincian sebagai berikut : Mutasi tambah a) APBN b) Hibah c) Koreksi d) Aset tidak dari Belanja Modal e) Reklasifikasi

1.009.194.262,00 6.449.723.557,60 197.213.224.640,00 81.760.000,00 16.038.721.244,00 220.792.623.703,60

a)

Penambahan jalan, irigasi dan jaringan dari APBN senilai Rp1.009.194.262,00 menambah KIB pada SKPD : 1). Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Berdasarkan Berita Acara Penerimaan Hibah Nomor : 105/83.04/DEK.04/2016, Pemerintah Kabupaten Batang menerima bantuan aset dari Asian Development Bank berupa lampu LED dan perlengkapan penunjang Illuminace Meter total senilai Rp919.216.062,00. 2). Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Penambahan aset tetap dari APBN berasal dari Block Grant senilai Rp89.978.200,00

b) Penambahan jalan, irigasi dan jaringan dari Hibah senilai Rp6.449.723.557,60 menambah KIB pada SKPD :

Mutasi tambah 1) Dinas Bina Marga dan SDA

3.686.900.000,00

2) DPPKAD

2.762.823.557,60 6.449.723.557,60

142

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

1). Dinas Bina Marga dan SDA Pada Dinas Bina Marga dan SDA terdapat penambahan 2 (dua) ruas jalan baru senilai Rp3.686.900.000,00 dengan rincian : Nilai Perolehan 853.300.000,00

1) Jln. Ahmad Yani 2) Jl. Pemuda

2.833.600.000,00 3.686.900.000,00

2). DPPKAD Pada tahun 2016 telah dilakukan penilaian penyerahan prasarana sarana dan utilitas umum perumahan dari pengembang berupa tanah dan jalan irigasi dan jaringan. Nilai jalan, irigasi dan jaringan yang diserahkan ke Pemerintah Daerah sebesar Rp2.762.823.557, 60 dengan rincian : 1) Perum Gaia Residense 2) Perum Griya Batang I 3) Perum Griya Batang II dan III

Nilai Perolehan 548.848.188,00 1.203.208.870,40 1.010.766.499,20 2.762.823.557,60

Rincian jalan, irigasi dan jaringan yang diserahkan ke Pemerintah Daerah dapat dilihat dalam lampiran 13. c)

Penambahan jalan, irigasi dan jaringan dari Koreksi senilai Rp196.263.168.800,00 menambah KIB pada SKPD : Nilai Perolehan 1) RSUD 2) 3) 4) 5) 6)

9.000.000,00

Dinas Bina Marga dan SDA Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Perhubungan Disdikpora Disperindag

195.799.256.700,00 240.124.400,00 312.500.000,00 362.887.540,00 489.456.000,00 197.213.224.640,00

1) RSUD Terdapat koreksi

tambah jalan,irigasi dan jaringan pada

RSUD sebagai hasil dari inventarisasi

berupa tower air

bersih senilai Rp9.000.000,00

143

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

2) Dinas Bina Marga dan SDA Pada tahun 2016 terdapat penambahan ruas jalan baru senilai Rp25.347.620.000,00 dan penambahan jalan karena belum tercatat di KIB D namun di KIB A Tanah jalan sudah tercatat senilai Rp5.861.800.000,00 serta hasil inventarisasi aset sebesar Rp164.589.836.700,00. 3) Dinas Kelautan dan Perikanan Terdapat aset-aset hibah dari Kementrian yang belum tercatat

dalam

KIB

Dinas

Kelautan

dan

Perikanan

seluruhnya senilai Rp240.124.400,00 berupa :

1) Bak Penyimpan/ Tower Air 2) Saluran Lalu Lintas air 3) Bangunan pengamanan 4) Saluran Drainage 5) Bangunan Dermaga 6) Jalan Khusus Lainnya

Nilai Perolehan 19.916.700,00 8.028.700,00 104.904.000,00 23.950.000,00 47.400.000,00 35.925.000,00 240.124.400,00

4) Dinas Perhubungan Belum tercatat aset tetap jalan, irigasi dan jaringan senilai Rp312.500.000,00 meliputi : Nilai Perolehan Jalan pada Pangkalan truk 1) Banyuputih Jalan pada Pangkalan truk 2) Penindan

107.500.000,00 205.000.000,00 312.500.000,00

5) Disdikpora Terdapat koreksi Disdikpora

tambah jalan,irigasi dan jaringan pada

sebagai

hasil

dari

inventarisasi

senilai

Rp362.887.540,00 6) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Terdapat koreksi tambah jalan,irigasi dan jaringan sebagai hasil dari inventarisasi senilai Rp489.456.000,00 7) Penambahan jalan, irigasi dan jaringan yang berasal dari belanja barang dan jasa (bukan dari belanja modal) senilai Rp81.760.000,00 berada pada SKPD berikut ini :

144

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

Nilai Perolehan 1) Dinas Kesehatan 2) Dinas Bina Marga dan SDA

3.000.000,00 78.760.000,00 81.760.000,00

d) Mutasi Penambahan jalan, irigasi dan jaringan yang berasal dari reklasifikasi senilai Rp16.038.721.244,00 berada pada SKPD sebagaimana tercantum dalam lampiran. e) Terdapat mutasi penambahan jalan, irigasi dan jaringan yang berasal dari lain-lain senilai Rp950.055.840,00 berada pada SKPD Nilai Perolehan 1) Dinas Perindustrian

489.456.000,00 97.712.300,00

2) Dinas Bina Marga dan SDA 3) Disdikpora

362.887.540,00 950.055.840,00

B. Mutasi Pengurangan. Mutasi pengurangan aset jalan, irigasi dan jaringan

sebesar

Rp95.302.832.646,46 dengan rincian sebagai berikut : Mutasi Kurang 1 Hibah

10.021.487.400,00

2 Koreksi

76.899.964.999,46

3 Rusak berat 4 Reklasifikasi

27.489.534,00 8.353.890.713,00 95.302.832.646,46

1. Hibah Hibah sebesar Rp10.021.487.400,00 berupa jalan yang turun klasifikasi menjadi jalan Desa, mengurangi KIB SKPD Dinas Bina Marga dan SDA 2. Mutasi koreksi lebih catat jalan, irigasi dan jaringan seluruhnya sebesar Rp76.899.964.999,46 berada pada SKPD sebagaimana tercantum dalam lampiran 14 3. Pengurangan nilai jalan, irigasi dan jaringan karena rusak berat sebesar Rp27.489.534,00 berada pada SKPD Disdikpora. 4. Terdapat reklasifikasi yang mengurangi nilai jalan,irigasi dan jaringan seluruhnya senilai Rp8.353.890.713,00 karena masuk

145

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

tercatat ke rekening aset tetap selain jalan, irigasi dan jaringan berada pada SKPD sebagaimana tercantum dalam lampiran.

5.3.1.3.5 Aset tetap lainnya Nilai aset tetap lainnya yang disajikan di neraca daerah per 31 Desember 2016 sebesar Rp57.467.499.010,76 naik sebesar Rp2.525.747.278,48 atau 4,60 % dibandingkan dengan aset tetap lainnya yang disajikan dalam neraca 2015 sebesar Rp54.941.751.732,28 Berikut daftar rincian aset tetap lainnya berdasarkan jenisnya: Aset Tetap Lainnya

Neraca Per 31 Des 2016

Neraca Per 31 Des 2015

Naik (turun)

Buku dan Kepustakaan

48.452.314.475,09

46.783.311.004,62

1.669.003.470,47

Barang Bercorak Seni Kebudayaan

6.380.987.114,67

5.879.448.906,66

501.538.208,01

Hewan, Ternak dan Tumbuhan

2.634.197.421,00

2.278.991.821,00

355.205.600,00

57.467.499.010,76

54.941.751.732,28

2.525.747.278,48

Nilai aset tetap lainnya pada tahun 2016 tersebut, berasal dari belanja modal dan mutasi penambahan dan pengurangan dengan rincian sebagai berikut : A. Penambahan. 1. Belanja Modal aset tetap lainnya

sebesar Rp470.007.800,00

Merupakan penambahan aset jalan, irigasi dan jaringan

dari

dana APBD Pemerintah Kabupaten Batang. 2. Penambahan aset tetap lainnya selain dari belanja modal sebesar Rp6.644.856.823,00 dengan rincian : Mutasi tambah a) APBN

5.430.701.218,00

b) Hibah

106.802.700,00

c) Koreksi d) Aset tidak dari Belanja Modal

554.486.805,00

e) Reklasifikasi

386.062.100,00

166.804.000,00

6.644.856.823,00

146

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

A. Pengurangan Mutasi pengurangan aset tetap lainnya sebesar Rp4.589.117.344,52 dengan rincian : Mutasi Kurang 1 Koreksi 2 Reklasifikasi

126.662.000,00 4.313.413.913,00 149.041.431,52

3 Lain-lain

4.589.117.344,52

Nilai aset tetap lainnya berdasarkan SKPD dapat dilihat pada Lampiran 8.

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan yang tersaji di neraca daerah per 31 Desember 2016 sebesar Rp23.747.695.048,63 sedangkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp29.771.844.810. Sehingga mengalami penurunan sebesar (Rp6.024.149.762,00) atau (20,23%). Berikut daftar konstruksi dalam pengerjaan pada tahun 2016 dan 2015:

SKPD

Neraca Per 31 Des 2016

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan ESDM Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kecamatan Reban

Neraca Per 31 Des 2015

Naik (turun)

1.475.474.669,63

14.100.886.303,63

(12.625.411.634,00)

10.268.084.887,00

7.720.128.197,00

2.547.956.690,00

8.157.193.610,00

6.949.355.510,00

1.207.838.100,00

428.019.000,00

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

1.660.967.215,00

49.849.800,00

1.611.117.415,00

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa

49.725.000,00

49.725.000,00

-

Kecamatan Bawang

30.000.000,00

Dinas Kesehatan

776.330.667,00

Kecamatan Tulis

901.900.000,00

901.900.000,00

-

23.747.695.048,63

29.771.844.810,63

(6.024.149.762,00)

Rincian kegiatan di SKPD terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah sebagai berikut : 1. Dinas

Cipta

Karya

Tata

Ruang

dan

ESDM

sebesar

Rp1.475.474.669,63 berupa: -

pembangunan gedung kantor senilai Rp1.225.641.669,63

147

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

-

pembangunan

saluran

drainase

/gorong-gorong

senilai

Rp99.575.000,00 -

Penataan RTH senilai Rp145.980.000,00

-

Pembangunan

jaringan

air

bersih/air

minum

senilai

Rp4.278.000,00 2. Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp10.268.084.887,00 berupa kegiatan: -

Pembangunan gedung paru senilai Rp7.251.822.880,00

-

Rehab gedung hemodialisa 2 lantai Rp85.122.400,00

-

Perencanaan gas medis senilai Rp24.887.500,00

-

Pengembangan ruang bersalin senilai Rp2.906.252.107,00

3. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, berupa kegiatan pembangunan pelabuhan (reklamasi pantai) dan akses jalan ke pelabuhan senilai Rp8.157.193.610,00 4. Kecamatan Reban berupa ikon Kecamatan desa Wisata sebesar Rp428.019.000,00 5. Dinas Bina Marga dan SDA sebesar Rp1.660.967.215,00

berupa

pekerjaan : -

Peningkatan

Jembatan

Pandansari-Karangdadap

sebesar

Rp1.660.967.215,00 6. Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

berupa

DED

Rencana

Pembangunan Gedung Bapermades senilai Rp49.725.000,00. 7. Kecamatan Bawang : pembangunan gedung kantor Kecamatan Bawang senilai Rp30.000.000,00 8. Dinas Kesehatan

:

Pembangunan

gedung kantor

Puskesmas

Warungasem yang belum selesai karena putus kontrak senilai Rp776.330.667,00 9. Kecamatan

Tulis

berupa

Pembangunan

Ikon

Desa

Wisata

Rp901.900.000,00

148

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

5.1.3.4.

AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP Nilai akumulasi Penyusutan Aset tetap pada neraca 2016 dan perbandingannya dengan neraca tahun 2015 sebagai berikut : Neraca Per 31 Des 2016 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Neraca Per 31 Des 2015

Naik (turun)

(1.042.890.287.740,95)

(868.324.591.924,96)

(174.565.695.815,99)

(1.042.890.287.740,95)

(868.324.591.924,96)

(174.565.695.815,99)

Akumulasi penyusutan aset tetap berdasarkan SKPD dapat dilihat dalam lampiran 15. 5.1.3.5.

ASET LAINNYA Akun ini menggambarkan nilai tagihan penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, piutang retribusi, aset tak berwujud dan aset lain-lain dengan rincian saldo per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebagai berikut: Neraca Per 31 Des 2016

SKPD Piutang Tuntutan Ganti Rugi Kemitraan dengan Pihak ketiga Aset tak Berwujud Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Aset lain-lain

Neraca Per 31 Des 2015

Naik (turun)

192.156.065,00 178.910.697,00 647.569.274,00

97.040.000,00 178.910.697,00 320.408.798,00

95.116.065,00 327.160.476,00

(153.989.182,50)

(47.313.099,80)

(106.676.082,70)

175.184.080.242,33 176.048.727.095,83

5.387.828.734,00 5.936.875.129,20

169.796.251.508,33 170.111.851.966,63

5.3.1.5.1 Tuntutan Ganti Rugi Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp192.156.065,00 merupakan saldo piutang kerugian daerah yang telah mempunyai Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang terdiri dari: Tuntutan Ganti Rugi 1 2 3 4 5 6

M. Teguh Prajatna Slamet Maktub Hermanto Runi Rahmawati H.M Nashori, SH.Msi Yarsono

31 Desember 2016 (Rp) 8.450.000,00 6.030.000,00 57.500.000,00 118.676.065,00 1.500.000,00 192.156.065,00

31 Desember 2015 (Rp) 18.050.000,00 6.000.000,00 15.490.000,00 57.500.000,00

97.040.000,00

5.3.1.5.2 Kemitraan dengan pihak ketiga Aset kemitraan dengan pihak ketiga bangunan pasar Bandar dibentuk berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah

149

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

Kabupaten Batang dengan CV. Putra Daya Nomor 644.1/488 tanggal 11 Februari 1991. Pada tahun 2001, Pemerintah Kabupaten Batang menandatangani kembali perjanjian kerjasama Nomor 168/2001 tentang Pengembangan Pembangunan Pasar Bandar di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang dengan CV. PD. Berdasarkan perjanjian tersebut CV. PD membangun ruko, kios dan los di atas tanah

milik

Pemerintah

Kabupaten

Batang

senilai

Rp178.910.697,00. Sebagai kompensasi, CV. PD diberikan Hak Guna Bangunan selama 20 tahun.

5.3.1.5.3 Aset tak berwujud Aset tak berwujud seluruhnya senilai Rp647.569.274,00 terinci pada SKPD berikut ini : Aset tak berwujud 1 2 3 4 5 6 7 8

31 Desember 2016 (Rp) 163.682.798,00 75.000.000,00 31.000.000,00 48.735.000,00 1.991.000,00 24.970.000,00 5.000.000,00 297.190.476,00 647.569.274,00

DPPKAD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kantor Perpustakaan Bagian Pengendalian Pembangunan-Setda Bagian Humas-Setda Badan Kepegawaian Daerah Puskesmas Bandar I Puskesmas Batang I

5.3.1.5.4 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud tahun 2016 sebesar (Rp153.989.182,50)

turun

sebesar

(Rp32.378.463,70).

dari

akumulasi amortisasi aset tak berwujud tahun 2015 sebesar (Rp121.610.718,80).

SKPD Disperindag

Nilai

Thn Perolehan

Amortisasi 2015

Beban Amortisasi 2016

Amortisasi 2016

75.000.000,00

2014

7.500.000,00

3.750.000,00

11.250.000,00

163.682.798,00

2012

27.753.299,80

8.184.139,90

35.937.439,70

48.735.000,00

2013

7.310.250,00

2.436.750,00

9.747.000,00

Bagian Humas dan Protokol

1.991.000,00

2015

99.550,00

Badan Kepegawaian Daerah

24.970.000,00

2016

Kantor Perpustakaan

31.000.000,00

2013

Puskesmas Bandar I

5.000.000,00

2016

Puskesmas Batang I

297.190.476,00

2011

DPPKAD Bagian Dalbang

647.569.274,00

99.550,00

199.100,00

1.248.500,00

1.248.500,00

4.650.000,00

1.550.000,00

6.200.000,00

-

250.000,00

250.000,00

74.297.619,00

14.859.523,80

89.157.142,80

121.610.718,80

32.378.463,70

153.989.182,50

150

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

5.3.1.5.5 Aset lain-lain Aset lain-lain sebesar Rp175.184.080.242,33 terdiri dari Aset lain-lain 65.677.330.978,00

1) Barang rusak berat 2)

Aset yang akan dilimpahkan ke propinsi

108.760.286.254,33 746.463.010,00

3) Aset milik Desa

175.184.080.242,33

Aset lain-lain terdiri dari : 1). barang rusak berat yang diusulkan untuk dihapuskan dicatat sebesar nilai bukunya dgn rincian sebagai berikut :

Neraca Per 31 Des 2016

SKPD

Barang Rusak Berat yang diusulkan akan dihapus

Neraca Per 31 Des 2015

Naik (turun)

65.677.330.978,00

5.387.828.734,00

60.289.502.244,00

65.677.330.978,00

5.387.828.734,00

60.289.502.244,00

Rincian barang rusak berat pada tiap SKPD tercantum dalam lampiran 16 Dalam SIMDA Barang, barang rusak berat tercantum sebesar harga perolehan. Selain aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Batang yang tercantum dalam Neraca, terdapat aset bersejarah berupa patung yoni, batu umpak polos, patung kola, patung ganesha dan beberapa tombak seluruhnya berjumlah 54 buah yang sekarang disimpan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

2). Aset –aset yang akan dilimpahkan ke Propinsi Sebagaimana amanat Undang-Undang

bahwa Pemerintah

Kabupaten /Kota harus menyerahkan beberapa kewenangan pengelolaan dan penyelenggaran urusan pemerintahan dan sub urusan pemerintahan kepada Propinsi. Namun karena Berita Acara Serah Terima masih perlu direvisi, aset-aset pada SKPD berikut dicatat sebagai aset lainny : a. Aset SMA/SMK di Dinas Pendidikan yang akan dilimpahkan ke propinsi seluruhnya senilai Rp102.926.722.738,00. Aset SMA/SMK tersebut terdiri dari :

151

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

Aset Tetap

31 Desember 2016 (Rp)

1 Tanah 2 3 4 5

Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya

18.580.267.575,00 18.593.527.938,09 60.054.662.464,00 1.571.699.248,00 4.126.565.513,00 102.926.722.738,09

b. Aset pada Bapeluh Aset pada Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan yang akan dilimpahkan ke propinsi sebesar Rp354.258.472,00 berupa peralatan dan mesin sebagaiman tercantum dalam lampiran 17 c. Dinas Kelautan dan Perikanan Aset tetap yang akan diserahkan ke propinsi dari SKPD Dinas Kelautan sebesar Rp2.107.044.500,00 berupa : -

Tanah bangunan kantor pemerintah Rp341.000.000,00

-

Kapal patrol pantai Rp217.750.000,00

-

Gedung dan Bangunan Rp982.347.100,00

-

Jalan, irigasi dan jaringan Rp565.947.400,00

Selengkapnya tercantum dalam lampiran 18 d. Dinas Perhubungan Aset tetap yang akan diserahkan ke propinsi dari SKPD Dinas Perhubungan sebesar Rp2.801.982.112,00 berupa : - Tanah terminal Banyuputih Rp2.254.000.000,00 - Gerobak senilai Rp2.063.160,00 - Gedung dan Bangunan senilai Rp537.238.502,00 - Instalasi listrik tenaga air Rp8.680.450,00 Selengkapnya tercantum dalam lampiran 19 e. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aset pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang akan dilimpahkan ke propinsi sebesar Rp570.278.432,33 berupa peralatan dan mesin sebagaiman tercantum dalam lampiran 20

152

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

3. Aset Milik Desa Aset milik Desa masih tercatat sebagai Aset lainnya Pemerintah Kabupaten Batang karena belum ada BA Serah Terima. Aset yang dimaksud tercatat pada SKPD : - Dinas Cipta Karya, TRK dan ESDM Berupa bangunan air bersih senilai Rp642.638.010,00 - Kelurahan Proyonanggan Utara Berupa jalan kampong senilai Rp35.025.000,00 - Dinas Pertanian Berupa irigasi pertanian senilai Rp68.800.000,00

5.3.2

KEWAJIBAN Akun kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Batang. Sampai dengan 31 Desember 2016, kewajiban Pemerintah Kabupaten Batang terdiri dari :

Uraian

Neraca Per 31 Des 2016

Neraca Per 31 Des 2015

Naik (turun)

Kewajiban Jangka Pendek

10.458.999.832,29

5.803.569.691,51

4.655.430.140,78

Kewajiban Jangka Panjang

-

-

-

10.458.999.832,29

5.803.569.691,51

4.655.430.140,78

Kewajiban Pemerintah Kabupaten Batang per 31 Desember 2016 seluruhnya terdiri dari kewajiban jangka pendek berada pada SKPD sebagaimana tercantum dalam lampiran 21.

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek Akun kewajiban Jangka Pendek merupakan akun untuk menampung kewajiban Pemerintah Kabupaten Batang yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan. Untuk Tahun 2016 terdiri dari:

153

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

31 Desember 2016 (Rp) 667.991,00 1.599.610.720,00 3.866.895.982,00 4.991.825.139,29 10.458.999.832,29

Kewajiban Jangka Pendek: Hutang Perhitungan Pihak Ketiga Hutang Bunga Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang Pendapatan di terima dimuka Hutang Belanja Hutang Jangka Pendek Lainnya

31 Desember 2015 (Rp) 1.017.336,00 4.967.873,00 81.341.442,51 1.531.377.591,00 1.936.668.513,00 2.248.196.936,00 5.803.569.691,51

Penjelasan rincinya sebagai berikut : 5.3.2.1.1

HutangPerhitungan Pihak ketiga

Tahun 2016 terdapat hutang kepada pihak ketiga merupakan pungutan pajak kegiatan yang belum disetor ke kas negara .

Hutang PerhitunganPihak ketiga 1 Cipta Karya,TR dan ESDM

31 Desember 2016 (Rp)

31 Desember 2015(Rp) 471.745,00

2 Kecamatan Reban 3 Kelurahan Karangsem Utara

545.591,00

545.591,00

122.400,00 667.991,00

5.3.2.1.2

1.017.336,00

Hutang Bunga.

Utang bunga Pemerintah Kabupaten Batang atas pinjaman Loan ADB No.SLA-867/DP3/1996 sebesar Rp0,00 (nol rupiah ) atau tidak terdapat lagi hutang bunga Loan ADB karena telah lunas.

Hutang Bunga

31 Desember 2016 (Rp)

31 Desember 2015(Rp)

Loan ADB

4.967.873,00 4.967.873,00

5.3.2.1.3

Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang

Akun ini merupakan bagian lancar dari pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun anggaran. Hutang jangka panjang dimaksud adalah Penerusan Pinjaman (Sub Loan Agreement – SLA) dari Pemerintah Pusat d.h.i. Departemen Keuangan sesuai Perjanjian Nomor

154

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

SLA-860/DP3/1996 tanggal 30 Januari 1996. Tahun 2016 tidak terdapat lagi bagian lancar hutang jangka panjang karena telah lunas.

31 Desember 2016 (Rp) -

Bagian lancar Hutang Jangka Panjang

5.3.2.1.4

31 Desember 2015 (Rp) 81.341.442,51 81.341.442,51

Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang belum menjadi hak pemerintah Daerah namun telah diterima di tahun 2016 sebesar Rp1.599.610.720,00 berada pada SKPD berikut ini :

31 Desember 2016 (Rp)

SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan DPPKAD RSUD Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sekretariat Daerah -Kompilasi Dinas Bina Marga dan SDA Badan Penanaman Modal dan PPT

271.771.846,00 53.750.000,00 -

31 Desember 2015 (Rp) 833.333,00 275.527.842,00 43.750.000,00 45.099.750,00

1.216.500.007,00 1.341.667,00 56.247.200,00

1.166.166.666,00

1.599.610.720,00

1.531.377.591,00

a. DPPKAD Pendapatan diterima di muka di DPPKAD adalah berupa pajak reklame yang masa pajaknya sampai dengan tahun 2017 namun telah masuk ke Kas Daerah

di tahun 2016

sejumlah

Rp271.771.846,00 b. RSUD Pendapatan diterima di muka RSUD sebesar Rp53.750.000,00 terdiri dari : - Pendapatan diterima dimuka dari sewa gedung BRI Batang sebesar Rp18.750.000,00

155

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

Masa sewa BRI sesuai perjanjian adalah selama 2 (dua) tahun dari tanggal 6 Oktober 2015 sampai dengan 6 Oktober2017. Telah dibayar lunas pada tahun 2015 sebesar Rp50.000.000,00. Sehingga pendapatan diterima dimuka untuk tahun 2016 adalah sebesar Rp18.750.000,00 (Rp50.000.000,00- Rp6.250.000,00Rp25.000.000,00). - Pendapatan diterima dimuka dari sewa gedung Bank Jateng sebesar Rp35.000.000,00. Pendapatan sewa yang telah diterima oleh RSUD dari Bank Jateng sebesar Rp70.000.000,00 adalah untuk 2 (dua) tahun dari bulan Januari 2016 sampai dengan Januari 2017. Sehingga sejumlah Rp35.000.000,00 menjadi pendapatan

di tahun

2016,dan Rp35.000.000,00 menjadi pendapatan

diterima

dimuka. c. Setda-Kompilasi Hasil lelang garapan tanah aset Pemda tahun 2016 diterima oleh Kas Daerah

sebesar Rp1.459.800.000,00 untuk periode bulan

November 2016 sampai dengan November 2017. Pendapatan –LO atas lelang garapan tanah tersebut sebesar Rp243.299.993,00 sehingga sisanya sebesar Rp1.216.500.007,00 merupakan pendapatan diterima dimuka. d. Dinas Bina Marga dan SDA Pendapatan diterima dimuka pada Dinas Bina Marga dan SDA adalah berupa sewa lahan sebesar Rp1.341.667,00. e. Badan Penanaman Modal Pendapatan diterima dimuka pada Badan Penanaman Modal dan Perijinan

Terpadu

adalah

retribusi

perpanjangan

ijin

memperkerjakan tenaga kerja asing sebesar Rp56.247.200,00

5.3.2.1.5

Hutang Belanja.

Meliputi utang listrik, telpon dan air bulan Desember yang baru dibayar pada tahun berikutnya. Total

utang belanja

tahun 2016 adalah

Rp3.866.895.982,00. Berada pada SKPD terlampir ( Lampiran 22).

156

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

5.3.2.1.6

Hutang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek meliputi utang retensi, utang obat, gaji PTT yang belum dibayarkan sebesar Rp4.991.825.139,29,00 dengan rincian pada SKPD sebagai berikut: 31 Desember 2016 (Rp)

SKPD Dinas Bina Marga dan SDA

253.948.355,00

156.236.055,00

100.025,29

54.427.685,00

16.812.200,00

16.812.200,00

Dinas Kesehatan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kelurahan Proyonanggan Tengah Rumah Sakit Daerah

31 Desember 2015 (Rp)

-

79,00

4.716.115.559,00

2.019.666.767,00

Dinas Pendidikan

-

Dinsosnakertrans

-

Satuan Polisi Pamomg Praja

-

Disdikpora

1.375.000,00

Kantor Perpustakaan

2.128.300,00

Kecamatan Gringsing

50,00

Kecamatan Tersono

1.054.150,00

1.345.650,00 4.991.825.139,29

2.248.196.936,00

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang 5.3.2.2.1

Kewajiban Jangka Panjang Lainnya Kewajiban jangka panjang lainnya Pemerintah Kabupaten Batang merupakan pinjaman kepada Asian Development Bank

No. SLA/867/DP3/1996 yang telah dapat dilunasi

pada tahun 2015 sebesar Rp81.253.281,13. Sehingga tahun 2016 tidak ada lagi kewajiban jangka panjang. 5.3.3

EKUITAS Ekuitas merupakan akun untuk menampung selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Batang sebagai berikut:

Uraian Ekuitas

31 Desember 2016(Rp)

31 Desember 2015 (Rp)

2.330.334.700.796,31

2.119.374.458.018,53

2.330.334.700.796,31

2.119.374.458.018,53

Rincian Akun Ekuitas per SKPD terdapat dalam lampiran 23.

157

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

5.4 LAPORAN OPERASIONAL Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan dalam satu periode pelaporan. 5.4.1

Pendapatan - LO Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Transaksi Pendapatan-LO tidak hanya mencakup pendapatan yang telah diterima dalam bentuk kas tetapi juga meliputi pendapatan dalam bentuk hak tagih dan penerimaan pendapatan dalam bentuk barang/jasa. Selain itu transaksi Pendapatan-LO tidak hanya mencakup transaksi yang sudah dianggarkan dalam APBD tetapi juga mencakup seluruh transaksi penerimaan yang tidak melalui mekanisme APBD. Pada

tahun

2016

Pendapatan-LO

direalisasikan

sebesar

Rp1.632.622.454.977,73 apabila dibandingkan dengan Pendapatan-LO pada tahun 2015 sebesar Rp1.500.161.751.007,89 maka terjadi kenaikan sebesar Rp132.460.703.969,84 atau 8,83%. Perbandingan Realisasi Pendapatan-LO pada tahun 2016 dengan tahun 2015 sebagai berikut :

1 Pendapatan Asli Daerah 2 Pendapatan Transfer 3 Lain-lain Pendapatan yang Sah

Tahun 2016

Tahun 2015

Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

Kenaikan/ Penurunan (Rp)

%

219.972.493.531,13

199.832.138.412,89

20.140.355.118,24 110,08

1.117.201.552.192,00

1.098.627.679.055,00

295.448.409.254,60

201.701.933.540,00

18.573.873.137,00 101,69 93.746.475.714,60 146,48

1.632.622.454.977,73

1.500.161.751.007,89

132.460.703.969,84 108,83

Rincian Pendapatan-LO tahun 2016 dan tahun 2015 terdapat dalam lampiran 24. Berdasarkan rincian Pendapatan Daerah di atas terlihat bahwa hampir seluruh akun Pendapatan Daerah memiliki capaian realisasi di atas realisasi Tahun 2015, dengan kenaikan tertinggi ada pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

dengan kenaikan sebesar Rp93.746.475.714,60 atau

46,48 %.

158

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

Penjelasan untuk masing-masing jenis pendapatan daerah diuraikan sebagai berikut : 5.4.1.1

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas: 1) pendapatan pajak daerah; 2) retribusi daerah; 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 4) Pendapatan Asli Daerah Lainnya. Berikut rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah:

1 2 3 4

Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pendapatan Asli Daerah lainnya

Realisasi 2016

Realisasi 2015

55.579.693.033,00 16.377.134.472,00

52.776.164.752,00 16.451.692.081,00

Kenaikan/(Penurunan) (Rp) % 2.803.528.281,00 105,31 (74.557.609,00) 99,55

16.345.426.317,93

13.901.017.930,08

2.444.408.387,85

117,58

131.670.239.708,20 219.972.493.531,13

116.703.263.649,81 199.832.138.412,89

14.966.976.058,39 20.140.355.118,24

112,82 110,08

Berdasarkan rincian Pendapatan Asli Daerah di atas terdapat jenis pendapatan yang mengalami penurunan yaitu Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp74.557.609,00 atau -(0,45 %). Pendapatan retribusi daerah mengalami penurunan karena pada tahun 2015, pendapatan Puskesmas masuk dalam akun pendapatan retribusi (retribusi kesehatan), Sedangkan pada tahun 2016 Puskesmas sudah menjadi BLUD, sehingga pendapatannya masuk dalam akun Pendapatan Asli Daerah lainnya.

5.1.3.6. Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

159

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

Pendapatan Pajak Daerah selama Tahun 2016 & 2015 terdiri dari : Realisasi 2016

Pendapatan Pajak Daerah: 1 Pajak Hotel 2 Pajak Restoran

397.864.460,00 2.009.557.184,00

3 Pajak Hiburan 4 Pajak Reklame 5 Pajak Penerangan Jalan 6 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 7 Pajak Parkir 8 Pajak Air Tanah 9 Pajak Sarang Burung Walet 10 Pajak Bumi dan Bangunan P2 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 11 Bangunan

Realisasi 2015

Kenaikan/(Penurunan)

319.777.750,00 1.566.039.348,00

78.086.710,00 443.517.836,00

% 124,42 128,32

661.493.950,00

436.047.450,00

225.446.500,00

151,70

1.281.123.170,00 20.361.874.476,00

1.026.009.561,00 18.987.341.479,00

255.113.609,00 1.374.532.997,00

124,86 107,24

162.584.500,00

165.035.000,00

25.637.400,00 521.385.397,00

19.260.000,00 398.438.949,00

(2.450.500,00) 6.377.400,00 122.946.448,00 (4.125.000,00)

(98,52) 133,11 130,86

57.025.000,00

61.150.000,00

20.856.490.421,00

20.071.190.200,00

785.300.221,00

103,91

9.244.657.075,00

9.725.875.015,00

(481.217.940,00)

95,05

55.579.693.033,00

52.776.164.752,00

2.803.528.281,00

(93,25)

105,31

Berdasarkan rincian Pendapatan Pajak Daerah di atas terlihat bahwa hampir seluruh akun Pendapatan Pajak Daerah memiliki capaian realisasi di atas realisasi Tahun 2015 kecuali pajak mineral bukan logam dan batuan yang mengalami penurunan sebesar Rp2.450.500,00 atau 1,48% , pajak sarang burung wallet yang mengalami penurunan sebesar Rp4.125.000,00 atau

6,75% dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang

mengalami penurunan sebesar Rp481.217.940 atau 4,99%. Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah tidak saja berasal dari transaksi penerimaan kas tetapi juga berasal dari tansaksi penerbitan surat ketetapan pajak yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 Wajib Pajak belum memenuhi kewajibannya dikurangi dengan realisasi kas yang bukan merupakan pendapatan 2016 (piutang tahun 2015 dan pendapatan diterima dimuka tahun 2016).

Berikut rincian penerimaan pajak daerah berdasarkan jenis pajak selama tahun 2016 :

160

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

No

Pendapatan Pajak Daerah:

Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan 7 Pajak Parkir 8 Pajak Air T anah 9 Pajak Sarang Burung Walet 10 Pajak Bumi dan Bangunan P2 11 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 1 2 3 4 5 6

Penerimaan Kas (LRA) 394.059.860,00 1.995.818.184,00 655.938.950,00 1.272.983.107,00 20.361.874.476,00

Piutang 2016 4.254.600,00 22.210.000,00 6.270.000,00 75.769.567,00

Piutang 2015 450.000,00 8.471.000,00 715.000,00 71.385.500,00

Pendapatan diterima dimuka 2015

275.527.842,00

Pendapatan diterima dimuka 2016

271.771.846,00

Total 397.864.460,00 2.009.557.184,00 661.493.950,00 1.281.123.170,00 20.361.874.476,00

162.584.500,00 25.637.400,00 522.215.397,00 57.025.000,00 18.231.316.186,00

162.584.500,00 615.000,00 695.000,00

615.000,00 1.525.000,00

21.195.159.262,00

18.569.985.027,00

25.637.400,00 521.385.397,00 57.025.000,00 20.856.490.421,00

9.244.657.075,00 52.924.110.135,00

9.244.657.075,00 21.304.973.429,00

18.653.146.527,00

275.527.842,00

271.771.846,00

55.579.693.033,00

5.1.3.7. Pendapatan Retribusi Daerah. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pendapatan retribusi terdiri dari :

161

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

Realisasi 2016

Kenaikan/(Penurunan)

Realisasi 2015

Hasil Retribusi Daerah:

Rp

%

Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Kesehatan

292.184.825,00

5.354.156.494,00

(5.061.971.669,00)

Retribusi Pelayanan persampahan/

341.683.300,00

392.455.800,00

(50.772.500,00)

(5,46) 87,06

kebersihan Retribusi pendaratan kapal Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jln Retribusi Pelayanan Pasar Retribusi Pengujian Kendrn Bermotor Retribusi Pengendalian Menara

2.000.000,00

-

2.000.000,00

100,00

350.000.000,00

300.452.000,00

49.548.000,00

116,49

1.758.233.800,00

1.724.992.805,00

33.240.995,00

101,93

364.317.500,00

311.625.500,00

52.692.000,00

116,91

506.493.750,00

100,00

506.493.750,00

-

3.614.913.175,00

8.083.682.599,00

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

2.326.397.481,00

2.107.468.495,00

218.928.986,00

110,39

Retribusi Tempat Pelelangan

3.017.401.830,00

2.280.528.256,00

736.873.574,00

132,31

Retribusi terminal

180.920.400,00

177.957.800,00

2.962.600,00

101,66

Retribusi Tempat Khusus Parkir

330.237.000,00

165.783.500,00

164.453.500,00

199,20

Penyedot Kakus

29.460.000,00

20.640.000,00

8.820.000,00

142,73

Retribusi Rumah Potong Hewan

73.087.000,00

73.117.000,00

(4.468.769.424,00)

(44,72)

R e t ribus i J a s a Us a ha

Retribusi Penyediaan dan/atau

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Retribusi Siaran Radio Abirawa

(30.000,00)

99,96

40.960.000,00

25.422.700,00

15.537.300,00

161,12

1.568.327.200,00

1.141.847.250,00

426.479.950,00

137,35

40.025.089,00

43.250.909,00

7.606.816.000,00

6.036.015.910,00

(3.225.820,00) 1.570.800.090,00

92,54 126,02

R e t ribus i P e rizina n T e rt e nt u Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Retribusi Izin Gangguan/Keramaian Retribusi Izin Trayek

947.460.085,00

645.461.550,00

301.998.535,00

(146,79)

4.090.997.462,00

1.618.564.372,00

2.472.433.090,00

(252,75)

14.880.000,00

22.075.000,00

Retribusi Izin Usaha Retribusi IMTA

Jumlah Hasil Retribusi Daerah

(7.195.000,00)

67,41

-

-

45.892.650,00

56.175.100,00

222,41

5.155.405.297,00

2.331.993.572,00

2.823.411.725,00

221,07

16.377.134.472,00

16.451.692.081,00

102.067.750,00

(74.557.609,00)

(99,55)

Pada tahun 2016 pendapatan retribusi daerah sebesar Rp16.377.134.472,00 mengalami penurunan sebesar Rp74.557.609,00 atau 0,45% dari tahun 2015 sebesar Rp16.451.692.081,00. Pendapatan retribusi yang mengalami penurunan terbesar yaitu retribusi kesehatan sebesar Rp5.061.971.669,00, hal ini disebabkan karena berdasarkan Keputusan Bupati Batang Nomor 900/700/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Penetapan Puskesmas se Kabupaen Batang sebagai Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, sehingga pada tahun 2016 pendapatan Puskesmas yang semula Retribusi Kesehatan menjadi Pendapatan Asli Daerah lainnya. Retribusi pelayanan

162

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

persampahan

/kebersihan

mengalami

penurunan

karena

kesadaran

masyarakat untuk membayar retribusi tersebut sangat rendah.Sedangkan retribusi ijin trayek mengalami penurunan disebabkan karena sebagian masyarakat sudah memiliki mobil pribadi, sehingga angkutan umum menjadi sepi. Akibatnya pemilik angkutan umum enggan mengurus ijin trayek. Pendapatan Retribusi tahun 2016 yang diterima oleh Kas Daerah sebesar Rp16.645.386.390,00 sedangkan berdasarkan hak yang

diakui oleh

Pemerintah Kabupaten Batang adalah sebesar Rp16.377.134.472,00. dengan perincian sebagai berikut : No

Pendapatan Retribusi Daerah

Pene rimaan Kas (LRA)

Piutang 2016

Piutang 2015

Pendapatan diterima dimuka 2015

Pendapatan diterima dimuka 2016

Total

Re tribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Kesehatan Retribusi Pelayanan persampahan/ kebersihan Retr ibusi pendaratan kapal Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jln Retribusi Pelayanan Pasar Retribusi Pengujian Kendrn Bermotor Retribusi Pengendalian Menara Jumlah Re tribusi Jasa Usaha Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Retribusi Tempat Pelelangan Retribusi terminal Retribusi Tempat Khusus Parkir Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedot Kakus Retribusi Rumah Potong Hewan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Retribusi Siaran Radio Abirawa Jumlah Re tribusi Pe rijinan Tertentu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Retribusi Izin Gangguan/ Keramaian Retribusi Izin T rayek 9 Retribusi Izin Usaha 10 Retribusi IMT A Jumlah Jumlah Hasil Re tribusi Dae rah

370.093.475

-

77.908.650

292.184.825

341.683.300

341.683.300 2.000.000

2.000.000

350.000.000

350.000.000

1.758.233.800

1.758.233.800

364.317.500

364.317.500

392.957.500

113.536.250

3.577.285.575

115.536.250

77.908.650

506.493.750

2.554.519.856

777.281.400

954.562.100

3.084.011.523

385.756.887

452.366.580

-

1.166.999.999

-

1.217.841.674

3.614.913.175 2.326.397.481 3.017.401.830

180.920.400

180.920.400

330.237.000

330.237.000

29.460.000

29.460.000

73.087.000

73.087.000

40.960.000

40.960.000

1.568.327.200

1.568.327.200

40.025.089

40.025.089

7.901.548.068

1.163.038.287

1.406.928.680

1.166.999.999

1.217.841.674

7.606.816.000 -

947.460.085

947.460.085

4.090.997.462

4.090.997.462

14.880.000 113.215.200

-

5.166.552.747

-

16.645.386.390

1.278.574.537

-

1.484.837.330

45.099.750

56.247.200

14.880.000 102.067.750

45.099.750

56.247.200

5.155.405.297

1.212.099.749

1.274.088.874

16.377.134.472

163

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

5.1.3.8. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan selama tahun 2016 adalah sebesar Rp16.345.426.317,93 mengalami kenaikan sebesar Rp2.444.408.387,85

atau sebesar 17,58% bila dibandingkan

dengan pendapatan yang diterima selama tahun 2015 yaitu sebesar Rp13.901.017.930,08 Berikut rincian pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan selama tahun 2016 : Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan: Bagian Laba atas Penyertaan Modal 1 Perusahaan Daerah Air Minum 2 Perusda Aneka Usaha 3 BPR/BKK Batang 4 Koperasi Serba Usaha Batang Cemerlang 5 Bank Jateng

Realisasi 2016

Realisasi 2015

Kenaikan/ (Penurunan)

9,508,971,923.59

7,719,434,494.14

1,789,537,429.45

123.18

%

(368,152,477.00)

182,373,044.00

(550,525,521.00)

(201.87)

1,903,435,811.34

730,228,937.94

1,173,206,873.40

260.66

4,042,000.00

3,189,961.00

852,039.00

126.71

5,297,129,060.00

5,265,791,493.00

31,337,567.00

100.60

16,345,426,317.93

13,901,017,930.08

2,444,408,387.85

117.58

Berdasarkan tabel di atas, realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusda Aneka Usaha mengalami penurunan sebesar (Rp368.152.477,00) hal ini disebabkan : a)

Perolehan pendapatan pada unit pertanian dan perkebunan mengalami penurunan, hal ini terjadi

pada waktu penawaran

lelang panen cengkeh harga dibawah standar b)

Perolehan pendapatan pada unit jasa mengalami penurunan, hal ini antara lain bus pariwisata yang dimiliki belum sesuai dengan standar bus pariwisata, menurunnnya usaha pada jasa bengkel.

c) Perolehan

pendapatan pada unit usaha mengalami penurunan

pendapatan dalam hal perolehan keuntungan pada waralaba minimarket. Pendapatan atas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang masuk ke Kas Daerah tahun 2016 adalah sebesar Rp7.660.728.148,00 sedangkan berdasarkan hak yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Batang sebesar Rp16.345.426.317,93 dengan perincian sebagai berikut :

164

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan: Bagian Laba atas Penyertaan Modal 1 Perusahaan Daerah Air Minum 2 Perusda Aneka Usaha 3 BPR/BKK Batang 4 Koperasi Serba Usaha Batang Cemerlang 5 Bank Jateng

5.1.3.9.

Penerimaan Kas(LRA)

3,361,806,600.00

Kenaikan investasi

Pendapatan-LO

6,147,165,323.59

105,919,992.00 891,830,496.00

Penurunan investasi

9,508,971,923.59 474,072,469.00

1,011,605,315.34

(368,152,477.00) 1,903,435,811.34

4,042,000.00

4,042,000.00

3,297,129,060.00

2,000,000,000.00

7,660,728,148.00

9,158,770,638.93

5,297,129,060.00 474,072,469.00

16,345,426,317.93

Pendapatan Asli Daerah Lainnya.

Akun Pendapatan Asli Daerah lainnya merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Pendapatan Asli Daerah lainnya yang diterima selama tahun 2016 adalah sebesar

Rp131.670.239.708,20

Rp14.966.976.058,81

mengalami

kenaikan

sebesar

atau 12,82% bila dibandingkan dengan yang

diterima pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp116.703.263.649,81 Berikut rincian Pendapatan Asli Daerah Lainnya selama tahun 2016 : Pendapatan Asli Daerah Lainnya Hasil Penjualan Aset Daerah Tidak Dipisahkan

Realisasi 2016 (Rp)

Realisasi 2015 (Rp)

Kenaikan/(Penurunan)

%

378,605,000.00

672,923,500.00

(294,318,500.00)

56.26

3,951,189,532.00

2,716,853,177.00

1,234,336,355.00

145.43

Penerimaan Bunga Deposito

12,372,817,313.00

15,677,483,883.00

(3,304,666,570.00)

78.92

Tuntutan Ganti Rugi Daerah Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

23,400,000.00

11,030,472.00

12,369,528.00

212.14

983,955,870.00

437,950,523.00

546,005,347.00

224.67

12,327,700.00

10,509,790.00

135,427,371.00

102,413,284.00

1,817,910.00 33,014,087.00

117.30 132.24

857,251,750.00 1,474,178,284.00

1,120,565,589.00

857,251,750.00

100.00

353,612,695.00

131.56

103.40 147.64

Penerimaan Jasa Giro

Pendapatan Denda Retribusi Pendapatan Denda Pajak Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan Pendapatan Dari Pengembalian Pendapatan putus kontrak Fasilitas Sosial dan fasilitas umum Pendapatan BLUD

719,925,795.00 35,840,000.00

34,660,000.00

106,439,374,175.20

72,091,453,302.25

1,180,000.00 34,347,920,872.95

4,285,946,918.00

23,827,420,129.56

(19,541,473,211.56)

17.99

131,670,239,708.20

116,703,263,649.81

14,247,050,263.39

112.82

Pendapatan BPJS Keshtn

165

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

Realisasi Pendapatan Asli Daerah lainnya yang diterima di Kas Daerah sebesar Rp132.727.334.776,20 sedangkan pendapatan yang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Batang sebesar Rp131.695.615.838,20 dengan perincian sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah Lainnya Hasil Penjualan Aset Daerah T idak Dipisahkan Penerimaan Jasa Giro Penerimaan Bunga Deposit o T unt utan Ganti Rugi Daerah Denda At as Keterlambat an Pelaksanaan Pekerjaan Pendapatan Denda Retribusi Pendapatan Denda Pajak Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan Pendapatan Dari Pengembalian Fasilit as Sosial dan fasilit as umum Pendapatan BLUD

Penerimaan Kas

Piutang 2016

Pendapatan dit erima dimuka Pendapatan-LO 2016

378,605,000.00

378,605,000.00

3,951,189,532.00

3,951,189,532.00

12,372,817,313.00

12,372,817,313.00

23,400,000.00

23,400,000.00

982,557,470.00

1,398,400.00

983,955,870.00

12,327,700.00

12,327,700.00

135,427,371.00

135,427,371.00

857,251,750.00

857,251,750.00

1,474,178,284.00

-

1,474,178,284.00

35,840,000.00 108,217,793,438.20

Pendptn Gant i rugi t anah

Pendapat an dit erima dimuka 2015

Piut ang 2015

35,840,000.00 18,442,689,062.00

20,211,108,325.00

43,750,000.00

53,750,000.00

106,439,374,175.20

4,285,946,918.00

Pendapatan put us kontrak

4,285,946,918.00

-

719,925,795.00

132,727,334,776.20

19,164,013,257.00

719,925,795.00

20,211,108,325.00

43,750,000.00

53,750,000.00

131,670,239,708.20

5.1.3.10. Pendapatan Transfer Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pemerintah lain yang pada umumnya berasal dari pemerintah Pusat dan pemerintah provinsi. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada rekening Kas Daerah. Pendapatan transfer terdiri dari : Kenaikan/ Pendapatan Transfer Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Realisasi 2016

1,035,320,373,900.00

%

(Penurunan)

817,050,190,559.00

218,270,183,341.00

126.71

199,918,922,000.00

(199,918,922,000.00)

-

81,881,178,292.00

81,658,566,496.00

222,611,796.00

100.27

1,117,201,552,192.00

1,098,627,679,055.00

18,573,873,137.00

101.69

Transfer Pemerintah PusatLainnya Transfer Pemerintah Provinsi

Realisasi 2015

166

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

Pendapatan

transfer

selama

Rp1.117.201.552.192,00

tahun

2016

mengalami

adalah

kenaikan

sebesar sebesar

Rp18.573.873.137,00 atau sebesar 1,69% bila dibandingkan dengan pendapatan

yang

diterima

Rp1.098.627.679.055,00.

selama

tahun

2015

yaitu

sebesar

Berikut rincian pendapatan transfer selama

tahun 2016 :

5.1.3.10.1. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pendapatan Dana Perimbangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Batang pada tahun

2016

adalah

sebesar

Rp1.035.320.373.900,00

lebih

besar

Rp218.270.183.341,00 bila dibandingkan dengan dana yang diterima pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp817.050.190.559,00.Tabel berikut ini merupakan rincian dari Penerimaan Pendapatan Dana Perimbangan : Kenaikan/Penurunan

1 2 3 4

Realisasi 2016

Realisasi 2015

32.739.652.766,00

23.764.911.933,00

8.974.740.833,00

7.760.171.995,00

7.004.632.626,00

755.539.369,00

110,79

790.848.003.000,00 203.972.546.139,00

706.782.246.000,00 79.498.400.000,00

84.065.757.000,00 124.474.146.139,00

111,89 256,57

1.035.320.373.900,00

817.050.190.559,00

218.270.183.341,00

126,71

Transfer Pemerintah PusatDana Perimbangan: Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus

(Rp)

% (137,76)

Berdasarkan

tabel di atas terlihat bahwa realisasi pendapatan Dana

Perimbangan

yang mengalami peningkatan paling tinggi dibandingkan

dengan tahun 2016 adalah Pendapatan dari Dana Alokasi Khusus dengan kenaikan sebesar Rp124.474.146.139,00 (56,57%), hal ini karena tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan guru masuk ke rekening Dana Alokasi Khusus non fisik, sedangkan tahun 2015 masuk ke Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya.

5.1.3.11. Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Pajak yaitu dana yang bersumber dari Pendapatan APBN khususnya Pajak yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan prosentase

167

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak tahun 2016 sebesar Rp32.739.652.766,00 dan apabila dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar Rp23.764.911.933,00 mengalami kenaikan Rp8.974.740.833,00 atau 37,76%.

Dari Dana

Perimbangan-Bagi Hasil Pajak tahun 2016 sebesar Rp32.739.652.766,00 Berikut penjelasan rinci dari Dana Perimbangan-Bagi Hasil Pajak.

Dana PerimbanganBagi Hasil Pajak Bagi Hasil dari Pajak 1 Bumi dan Bangunan Bagi Hasil dari Pajak 2 Penghasilan Pasal 25 dan 29 Bagi Hasil dari Pajak 3 Penghasilan Pasal 21

Realisasi 2016

Realisasi 2015

Kenaikan/Penurunan

%

17.035.355.554,00

16.196.377.533,00

838.978.021,00

(105,18)

3.457.956.398,00

393.149.400,00

3.064.806.998,00

(879,55)

12.246.340.814,00

7.175.385.000,00

5.070.955.814,00

(170,67)

32.739.652.766,00

23.764.911.933,00

8.974.740.833,00

(137,76)

Realisasi pendapatan Bagi Hasil Pajak di Kas Daerah adalah sebesar Rp29.189.706.196,00,

sedangkan

pendapatan

yang

merupakan

hak

Pemerintah Kabupaten Batang sebesar Rp32.739.652.766,00, dengan perincian sebagai berikut :

No

Uraian Penapatan Bagi Hasil Pajak

Penerimaan Kas (LRA) 29.189.706.196,00

Piutang 2016

5.700.229.786,00

Piutang 2015

Pendapatan diterima dimuka 2015

Pe ndapatan diterima dimuka 2016

-

-

2.150.283.216,00

Total

32.739.652.766,00

5.1.3.12. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri atas Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam, dengan rincian sebagai berikut: Dana Perimbangan-Bagi Hasil Bukan Pajak: 1 Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 2 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan/kehutanan 3 Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi 4 Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi 5 Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi 6 Bagi Hasil dari Pertambangan Umum 7 Bagi Hasil Cukai Tembakau

Realisasi 2016

Realisasi 2015

Kenaikan / Penurunan

%

303.817.869,00

435.467.810,00

(131.649.941,00)

(69,77)

537.828.481,00

703.264.033,00

(165.435.552,00)

76,48

36.221.348,00

57.172.500,00

(20.951.152,00)

(63,35)

883.233.935,00

22.463.700,00

860.770.235,00

(3.931,83)

35.540.632,00

11.570.897,00

23.969.735,00

(307,16)

587.688,00 5.962.942.042,00

26.900.686,00 5.747.793.000,00

(26.312.998,00) 215.149.042,00

(2,18) 103,74

7.760.171.995,00

7.004.632.626,00

755.539.369,00

168

110,79

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak /Sumber Daya Alam dibandingkan tahun 2015

mengalami

peningkatan sebesar Rp755.539.369,00 (10,79%), peningkatan terbesar ada pada pendapatan bagi hasil dari pertambangan gas bumi sebesar Rp860.770.235,00 (3.831,83%), sedangkan yang mengalami penurunan terbesar adalah bagi hasil dari pungutan hasil perikanan/kehutanan sebesar Rp165.435.033,00 ( 23,52%). Realisasi pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam di Kas Daerah adalah sebesar R7.455.718.054,00, sedangkan pendapatan yang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Batang sebesar Rp7.760.171.995,00 dengan rincian sebagai berikut :

No

Penapatan Bagi Hsil Pajak Bagi hasil dari SDA kehutanan Bagi hasil dari SDA Perikanan Bagi hasil dari Pertambangan Minyak bumi Bagi hasil dari pertambangan gas bumi Bagi hasil dari pertambangan panas bumi Bagi hasil dari pertambangan umum Bagi hasil cukai tembakau Jumlah

Pe ne rimaan Kas (LRA) 303.817.869,00

Piutang 2016

Piutang 2015

Pe ndapatan dite rima dimuka 2015

Pe ndapatan dite rima dimuka 2016

Total

85.802.942,00

452.025.539,00

389.620.811,00 -

-

-

452.025.539,00

36.187.500,00

33.848,00

-

690.804.958,00

192.428.977,00

883.233.935,00

17.945.050,00

17.595.582,00

35.540.632,00

186.000,00

401.688,00

587.688,00

5.954.751.138,00

8.190.904,00

5.962.942.042,00

7.455.718.054,00

304.453.941,00

-

36.221.348,00

-

-

7.760.171.995,00

5.1.3.13. Dana Alokasi Umum (DAU). Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) pada tahun 2016 adalah sebesar Rp790.848.003.000,00 lebih besar bila dibandingkan dengan Dana Alokasi Umum yang diterima pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp706.782.246.000,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp84.065.757.000,00 (11,89%).

5.1.3.14. Dana Alokasi Khusus (DAK). Realisasi Dana Alokasi Khusus pada tahun 2016 adalah sebesar Rp203.972.546.139,00 lebih besar bila dibandingkan dengan Dana Alokasi Khusus yang diterima pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp79.498.400.000,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp124.474.146.139,00 (156,57%). Terjadi kenaikan karena dana tunjangan profesi guru dan tambahan

169

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

penghasilan guru tahun 2015 masuk dalam komponen dana penyesuaian, sedangkan tahun 2016 masuk dalam komponen Dana Alokasi Khusus Nono Fisik. 5.1.3.15. Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya. Untuk Tahun 2016 realisasi Penerimaaan Transfer Pemerintah PusatLainnya adalah sebesar Rp0 ,00 (nol rupiah)

5.1.3.16. Transfer Pemerintah Propinsi Realisasi Transfer Pemerintah Propinsi untuk tahun 2016 seluruhnya berasal dari Bagi Hasil Pajak sebesar Rp81.881.178.292,00 mengalami peningkatan sebesar

Rp222.611.796,00

(0,27%)

dari

tahun

2015

sebesar

Rp81.658.566.496,00. Berikut rincian Pendapatan Transfer Dari Pemerintah Propinsi : Realisasi 2016

Transfer Pemerintah Provinsi:

Kenaikan/ (Penurunan)

Realisasi 2015

%

Bagi Hasil Pajak: 1 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 2 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 3 Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air 4 Permukaan Bagi hasil dari pajak rokok 5

15.228.063.892,00 14.525.750.158,00 21.436.310.938,00 23.846.000,00

12.866.812.824,00 15.099.328.130,00 24.413.789.613,00 17.790.015,00

2.361.251.068,00 (573.577.972,00) (2.977.478.675,00) 6.055.985,00

18,35 (3,80) (12,20) 34,04

30.667.207.304,00

29.260.845.914,00

1.406.361.390,00

4,81

81.881.178.292,00

81.658.566.496,00

222.611.796,00

0,27

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa hampir seluruh akun pendapatan bagi hasil pajak mengalami peningkatan. Penerimaan pendapatan bagi hasil pajak untuk tahun 2016 seluruhnya berasal dari transaksi penerimaan kas.

5.1.3.17. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Lain-lain Pendapatan Yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer meliputi pendapatan hibah, dana darurat dan bantuan keuangan dari provinsi dengan realisasi tahun 2016 dan 2015 sebagai berikut: Kenaikan/ Realisasi 2016

Realisasi 2015

120.139.028.291,00

84.634.358.226,00 117.067.575.314,00 201.701.933.540,00

Lain-lain Pendapatan yang Sah: 1 Pendapatan Hibah 2 Pendapatan Dana Darurat 3 Pendapatan Lainnya Jumlah

175.309.382.963,00 295.448.411.254,00

% (Penurunan) 35.504.670.065,00 58.241.807.649,00 93.746.477.714,00

141,95 149,75 146,48

170

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

Berikut ini penjelasan masing-masing obyek Lain-lain Pendapatan yang Sah: 5.1.3.17.1. Pendapatan Hibah. Pendapatan Hibah tahun 2016 sebesar Rp113.932.534.734,00 berada pada SKPD berikut ini: Nominal (Rp)

Pendapatan Hibah 1 Disdikpora

100,868,626,881.00

2 Dinas Kesehatan 3 Kantor Perpustakaan dan Arsip

332,179,591.00 104,112,200.00

4 Dinas Cipta Karya dan TRK

919,216,062.00

5 Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB

70,000,000.00

6 DPPKAD 7 Disperindagkop

6,206,491,557.00 24,560,000.00

8 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

11,613,840,000.00 120,139,026,291.00

Rincian pendapatan hibah sebagai berikut : 1). Hibah sebesar Rp100.868.626.881,00 pada Disdikpora berasal dari Dana BOS sebesar Rp82.594.050.000,00, Dana Komite Sekolah sebesar Rp13.281.692.281,00 dan Dana Block Grant sebesar Rp4.992.884.600,00 2) Hibah sebesar Rp332.179.591,00 pada Dinas Kesehatan berasal dari APBN sebesar Rp275.330.091,00 berupa UKS Kit dan Antropometri Kit, Timbangan Dacin, Sarung Timbang dan lain-lain, dari Pegawai berupa AC Sharp sebesar Rp3.679.500,00 dan dari Bank BPD Jawa Tenfah sebesar Rp53.170.000,00 berupa hadiah motor senilai Rp17.200.000,00

dan

alat-alat

kantor

rumah

tangga

senilai

Rp35.970.000,00 3)

Hibah sebesar Rp104.112.200,00 pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah berupa buku 1.500 eksemplar dari Perpustakaan Nasional

4)

Hibah sebesar Rp919.260.062,22 pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan ESDM berasal dari APBN berupa lampu LED dan perlengkapan berpenunjang Illuminace Meter

5) Hibah sebesar Rp70.000.000,00 pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB berasal dari BKKBN Perwakilan Jawa Tengah berupa Oggyn Bed 6)

Hibah

sebesar

Rp6.206.491.557,00

pada

Dinas

Pendapatan,

Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah berasal dari Pengembang :

171

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

- PT Dafam Roperty Indonesia untuk fasilitas umum di Perumahan Gaian Residence berupa Tanah sebesar Rp1.610.388.000,00, jalan Perumahan sebesar Rp260.260.000,00, saluran irigasi sebesar Rp288.588.188,00. - PT Arinah Bayu Swakarsa untuk fasilitas umum di Perumahan Griya Batang I berupa Tanah sebesar Rp1.078.080.000,00 , jalan perumahan

sebesar

Rp353.484.000,

saluran

lingkngan

Rp795.164.652,00 dan saluran induk sebesar Rp54.560.217,00 - PT Arinah Bayu Swakarsa untuk fasilitas umum di Perumahan Griya Batang II dan III berupa Tanah sebesar Rp755.200.000. jalan perumahan Rp272.688.000,00 dan saluran lingkungan sebesar Rp738.078.499,20. 7)

Hibah

sebesar

Rp24.560.000,00

berasal

dari

APBD

pada

Disperindagkop Provinsi Jawa Tengah berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor seharga Rp13.750.000,00, 1 ( satu ) unit computer PC seharga Rp8.850.000,00 dan 1 ( satu ) printer seharga Rp1.960.000,00 8). Hibah sebesar Rp11.613.840.000,00 pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Alam berasal dari Provinsi Jawa Tengah, berupa Tanah sebesar Rp7.926.940.000,00 dan jalan sebesar Rp3.686.900.000,00.

5.1.3.17.2. Pendapatan Dana Darurat. Realisasi Pendapatan Dana darurat tahun 2016 sebesar Rp0,00

5.1.3.17.3. Pendapatan Lainnya Pendapatan Lainnya tahun 2016 sebesar Rp175.309.382.963,00, terdiri dari:

Pendapatan Lainnya Bantuan Propinsi dari Pemprov Dana Desa Restitusi Pajak Jumlah

Realisasi 2016

Realisasi 2015

Kenaikan/Penurunan (Rp) %

22.161.900.000,00

50.236.399.987,00

(28.074.499.987,00)

44,12

149.403.922.000,00

66.579.163.000,00

82.824.759.000,00

224,40

3.743.560.963,00

252.012.327,00

3.491.548.636,00

1.485,47

175.309.382.963,00

117.067.575.314,00

58.241.807.649,00

149,75

172

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

5.1.4.

BEBAN Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya potensi manfaat ekonomi atau potensi jasa . Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Beban

diklasifikasikan

menurut

klasifikasi

ekonomi,

yaitu

mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi terdiri dari beban pegawai, beban pegawai BLUD, beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan, beban transfer dan beban operasional sekolah, beban barang dan jasa BLUD dan beban lain-lain. Selama tahun 2016, beban Pemerintah Kabupaten Batang adalah sebesar Rp1.497.642.190.731,43 dan apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2015 sebesar Rp1.325.888.841.927,25 maka mengalami peningkatan sebesar Rp147.149.792.318,18 atau 12,95%. Berikut realisasi beban 2016 dibandingkan dengan tahun 2016 : Realisasi 2016

Realisasi 2015

Beban

Kenaikan/

%

(Penurunan)

Beban Pegawai

674,888,542,440.00

Beban pegawai BLUD

670,177,251,262.00

4,711,291,178.00

100.70

24,580,532,957.00

Beban Persediaan

33,365,508,314.51

41,357,227,131.73

(7,991,718,817.22)

(80.68)

203,866,678,816.01

139,305,328,055.57

64,561,350,760.44

146.35

Beban Pemeliharaan

18,280,338,381.00

62,965,797,576.00

(44,685,459,195.00)

29.03

Beban Perjalanan Dinas

22,312,824,902.00

14,431,689,067.00

7,881,135,835.00

154.61

-

24,239,434.00 -

(24,239,434.00) -

Beban Hibah Beban Bantuan Sosial

79,837,557,570.00 27,062,495,959.00

115,516,954,926.00 15,486,936,091.00

(35,679,397,356.00)

69.11

Beban Penyusutan & amortisasi Beban Penyisihan Piutang

69,304,600,154.67 3,029,153,961.77

76,483,322,392.06 2,350,861,062.89

11,575,559,868.00 (7,178,722,237.39)

(174.74) 90.61

270,687,679,098.00

148,412,083,714.00

128.85 182.39 178.85 112.95

Beban Jasa

Beban Bunga Beban Subsidi

Beban Transfer Beban oeprasional sekolah Beban Barang dan Jasa BLUD

70,426,278,177.47

39,377,151,215.00

678,292,898.88 122,275,595,384.00 31,049,126,962.47

1,497,642,190,731.43

1,325,888,841,927.25

147,172,815,847.18

-

Rincian beban pada tiap SKPD tercantum dalam lampiran24.

5.1.4.1. Beban Pegawai. Beban pegawai adalah beban Pemerintah daerah dalam pengeluaran yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai

173

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

yang dipekerjakan oleh Pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban pegawai Pemerintah Kabupaten Batang pada tahun 2016 adalah sebesar Rp674.888.542.440,00 apabila dibandingkan

dengan beban

pegawai pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp670.177.251.262,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.711.291.178,00 atau turun sebesar 0,70%, hal ini disebabkan karena beban pegawai tahun 2015 termasuk di dalamnya beban pegawai BLUD.

Rincian beban pegawai tersebut terdiri dari : Nominal (Rp)

Beban Pegawai Gaji dan Tunjangan PNS

483,406,787,545.00 167,692,494,700.00

Tambahan Penghasilan PNS Belanja Penerimaan Lainnya Pimp & Angg DPRD Serta KDH/WKDH Insentif Pemungutan Pajak

3,989,400,000.00

Daerah dan Retribusi Daerah Beban belanja pegawai dr komite sekolah Belanja pegawai dari BOS Uang Lembur

3,551,925,883.00 4,812,869,500.00 9,382,476,612.00 2,052,588,200.00 674,888,542,440.00

5.4.2.2. Beban pegawai BLUD Beban pegawai BLUD adalah beban pegawai yang terdapat di BLUD RSUD Kabupaten Batang dan BLUD Puskesmas se Kabupaten Batang. Beban pegawai BLUD tahun 2016 sebesar Rp24.580.532.957,00 terdiri dari beban pegawai BLUD RSUD Batang sebesar Rp24.571.332.957,00 dan beban pegawai BLUD Puskesmas se Kabupaten Batang sebesar Rp9.200.000,00 . Tahun 2015 beban pegawai BLUD masih digabung dengan beban pegawai.

5.4.2.3 Beban Persedi aan Beban Persediaan adalah beban Pemerintah Kabupaten Batang dalam bentuk pemakaian persediaan dalam jangka waktu tertentu. Beban persediaan pada tahun 2016 adalah sebesar Rp33.365.508.314,51 sedangkan

pada

tahun

2015

beban

persediaan

adalah

sebesar

174

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

Rp41.357.227.131,73 mengalami penurunan sebesar Rp7.991.718.817,22 atau 19,32%. Beban Persediaan terdiri dari : Nominal (Rp)

Beban Persediaan Bahan Pakai Habis Bahan Material Persediaan tahun 2015 Persediaan tahun 2016

14,497,390,844.00 15,150,893,035.00 22,723,062,590.48 (19,005,838,154.97) 33,365,508,314.51

5.4.2.4 Beban Jasa Beban jasa merupakan beban Pemerintah Kabupaten Batang dalam bentuk pengadaaan jasa dari pihak ketiga yang memiliki keahlian dan pelayanan jasa tertentu untuk membantu melaksanakan kegiatan Pemerintah daerah. Beban jasa sedangkan

pada tahun 2016 adalah sebesar Rp203.866.678.816,01 pada

tahun

Rp139.305.328.055,57

2015

sehingga

beban

jasa

mengalami

adalah

sebesar

kenaikan

sebesar

Rp64.561.350.760,44 atau 46,35% Beban Jasa terdiri dari : Beban Jasa

Nominal (Rp)

Honorarium PNS

23,163,717,547.00

Honorarium Non PNS

23,484,571,450.00

Jasa kantor

41,428,558,426.00

Belanja jasa yang menjadi AT

(124,640,233.00)

Belanja jasa yang menjadi lainnya

(115,408,096.99)

Cetak dan Penggandaan

8,386,429,127.00

Sewa

5,478,108,686.00

M akan M inum

13,216,099,245.00

Pakain dinas

3,388,772,000.00

Belanja Kursus dan Sosialisasi

3,911,729,816.00

Belanja JKN Jasa Konsultasi Survey dan Peny usunan Design Belanja brg & jasa dr Komite Sekolah Belanja brg & jasa dr BOS Belanja Jasa Narasumber

359,173,875.00 7,189,075,400.00 243,641,900.00 4,433,606,981.00 62,415,041,165.00 6,000,023,000.00

Hutang jk pendek lain

(54,424,650.00)

Premi Asuransi

305,844,457.00

Belanja dibayar dimuka

396,962,200.00

Belanja Telp, listrik air 2016

2,141,613,994.00

Belanja Telp, listrik air 2015

(1,781,817,473.00) 203,866,678,816.01

175

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

5.4.2.5 Beban Pemeli haraan. Beban pemeliharaan merupakan beban Pemerintah Kabupaten Batang yang terjadi sebagai akibat dari pemeliharaan atas aset tetap Pemerintah daerah yang bersifat tidak menambah nilai. Beban pemeliharaan pada tahun 2016 adalah sebesar Rp18.280.338.381,00 sedangkan pada tahun 2015 beban pemeliharaan Rp62.965.797.576,00

sehingga

mengalami

adalah sebesar

penurunan

sebesar

Rp44.685.459.195,00 atau turun sebesar 70,97%. Beban pemeliharaan tahun 2016 terdiri dari : Nominal (Rp)

Beban Pemeliharaan Perawatan Kendaraan bermotor

9,326,866,712.00 8,953,471,669.00

Pemeliharaan gedung, dll

18,280,338,381.00

5.4.2.6 Beban Perjal anan Dinas Beban perjalanan dinas merupakan beban Pemerintah Kabupaten Batang yang terjadi sebagai akibat adanya PNS atau pegawai yang dipekerjakan yang melakukan perjalanan dinas. Beban

perjalanan

dinas

pada

tahun

2016

adalah

sebesar

Rp22.312.824.902,00 sedangkan pada tahun 2015 beban perjalanan dinas adalah sebesar Rp14.431.689.067,00 sehingga mengalami peningkatan sebesar Rp7.881.135.835,00 atau naik sebesar 54,61%. 5.4.2.7 Beban Bunga Beban bunga utang adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten Batang yang mengurangi kekayaan bersih yang berasal dari pelunasan atas bunga dari pinjaman/utang. Beban bunga utang pada tahun 2016 adalah sebesar Rp0.

5.4.2.8 Beban Subsi di Beban subsidi adalah beban Pemerintah Kabupaten Batang yang timbul karena memberikan subsidi kepada perusahaan/lembaga tertentu dengan tujuan agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat. Tidak ada beban subsidi pada tahun 2016 dan tahun 2015.

176

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

5.4.2.9 Beban Hibah Beban hibah adalah beban Pemerintah daerah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada Pemerintah atau Pemerintah daerah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat,dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Beban hibah

pada tahun 2016 adalah sebesar Rp79.837.557.570,00

sedangkan pada tahun 2015 beban hibah sebesar Rp115.516.954.926,00 sehingga mengalami penurunan sebesar (Rp35..679.397.356,00) atau turun sebesar 30,89% Beban hibah terdiri dari : Nominal (Rp)

Beban Hibah

62,434,154,500.00

Belanja hibah kepada badan/ lembaga organisasi

5,209,518,500.00

Belanja Hibahkepada kelompok/ anggota masyarakat Belanja barang yang diserahkan ke masyarakat

10,319,934,570.00 1,873,950,000.00

Uang yang diberikan ke masyarakat belanja hibah

79,837,557,570.00

5.4.2.10 Beban Bantuan S osial Beban bantuan sosial adalah beban Pemerintah daerah dalam bentuk uang/barang/jasa yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Beban

bantuan

sosial

pada

tahun

2016

adalah

sebesar

Rp27.062.495.959,00 sedangkan pada tahun 2015 beban bantuan sosial adalah

sebesar

Rp15.486.936.091,00,00

sehingga

naik

sebesar

Rp11.575.559.868,00 atau 74,74%.

5.4.2.11 Beban Penyusutan dan A mortisasi Beban penyusutan dan amortissi adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap dan aset tak berwujud yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Pada tahun 2015 beban penyusutan dan amortisasi Rp76.483.322.392,06

sehingga

mengalami

adalah sebesar

penurunan

sebesar

Rp7.178.722.237,39 atau 9,39%.

177

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

Beban

penyusutan

dan

amortisasi

pada

tahun

2016

sebesar

Rp69.304.600.154,67, berasal dari : 1. Beban Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp69.272.221.690,97 2. Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp32.378.463,70.

Beban penyusutan Aset Tetap sebesar Rp69.272.221.690,97 terdiri dari : Nominal (Rp) Beban penyusutan peralatan dan mesin

39,596,266,468.97

Beban penyusutan gedung dan bangunan

14,104,662,628.00

Beban penyusutan jalan, irigasi dan jaringan

15,571,292,594.00 69,272,221,690.97

Beban penyusutan per SKPD dapat dilihat pada lampiran 25. Sedangkan beban amortisasi aset tak berwujud sebesar Rp32.378.463,70 terdapat pada SKPD berikut : Nominal (Rp) Bagian Pengendalian Pembangunan (Software) Bagian Humas dan Protokol (software)

2,436,750.00 99,550.00

Disperindagkop (Software) DPPKAD ( Software pendapatan)

3,750,000.00 5,692,510.00 2,491,629.00

Kantor Perpustakaan dan arsip daerah (Software)

1,550,000.00

DPPKAD ( Software oracle )

Badan Kepegawaian Daerah (Software ) Puskesmas Bandar I (Software)

1,248,500.00 250,000.00 14,859,523.00

Puskesmas Batang I (software)

32,378,462.00

5.4.2.12 Beban Penyisihan Piutang Merupakan

piutang

yang

disisihkan

pada

tahun

2016

sebesar

Rp3.029.153.961,77. Sedangkan pada tahun 2015 beban penyisihan piutang adalah sebesar Rp2.350.861.062,89 sehingga mengalami kenaikan

178

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

sebesar Rp678.419.779,53 atau 28,85%. Beban Penyisihan piutang terinci pada SKPD sebagai berikut : Nominal (Rp)

SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan

35.998.092,00

DPPKAD

2.718.057.774,18

PPKD

163.576.742,53

BRSUD

86.625.926,06

Dinas Kesehatan

8.760.514,25

Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi

15.567.231,50

Dishubkominfo

567.681,25 3.029.153.961,77

5.4.2.13 Beban Tran sf er Beban transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban uang dari entitas pelaporan pada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban transfer pada tahun 2016 adalah sebesar Rp270.687.679.098,00 sedangkan

pada

tahun

2015

beban

transfer

adalah

sebesar

Rp148.412.083.714,00 sehingga naik sebesar Rp122.275.595.384 atau 82,39%. Beban transfer terdiri dari :

Beban Transfer Bantuan keuangan Belanja transfer ke desa

Nominal (Rp) 723.200.898,00 269.964.478.200,00 270.687.679.098,00

5.4.2.15 Beban Barang dan Jasa BLUD Akun Beban barang dan jasa Blud menjadi akun tersendiri karena di dalamya terdapat beban persediaan, perjalanan dinas, pemeliharaan dan jasa BLUD. Beban barang dan jasa BLUD

tahun 2016 sebesar

Rp70.426.278.177,47 mengalami kenaikan sebesar Rp31.049.126.962,47 atau 78,85% dari tahun 2015 sebesar Rp39.377.151.215,00. Beban barang dan jasa BLUD tahun 2016 terdiri dari : Beban jasaBLUD Belanja barang dan jasa BLUD Belanja Telp.listrik dan air Tahun 2016 Belanja Telp.listrik dan air Tahun 2015 Persediaan Tahun 2016 Persediaan Tahun 2015

Nominal (Rp) 65,827,561,911.47 6,441,397,547.00 (2,174,517,807.00) (6,108,966,414.00) 6,440,802,940.00 70,426,278,177.47

179

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

5.1.5.

SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI Dalam kegiatan operasional Tahun 2016, berdasarkan realisasi pendapatan sebesar

Rp1.632.622.454.977,73

dan

realisasi

beban

Rp1.497.642.190.731,43 maka Pemerintah Kabupaten Batang mengalami surplus sebesar Rp134.980.264.246,30 Apabila dibandingkan dengan surplus tahun 2015 sebesar Rp1.325.888.841.927,25 maka terjadi penurunan sebesar Rp14.712.111.877,34 atau turun sebesar 26,09%. Seperti dijelaskan dalam tabel berikut ini :

Realisasi 2016

1,500,161,751,007.89

108.83

1,497,642,190,731.43

1,325,888,841,927.25

171,753,348,804.18

112.95

134,980,264,246.30

174,272,909,080.64

(39,292,644,834.34)

77.45

1,632,622,454,977.73

Beban

5.1.6.

%

(Penurunan) 132,460,703,969.84

Uraian Pendapatan Jumlah

Kenaikan/

Realisasi 2015

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan Non Operasional. Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya. 5.1.6.1. SURPLUS PENJUALAN ASET NON LANCAR Tidak terjadi surplus penjualan aset non lancar Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2015.

5.1.6.2. SURPLUS

PENYELESAIAN

KEWAJIBAN

JANGKA

PANJANG Tidak

terdapat

transaksi

penyelesaian

kewajiban

jangka panjang

Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2015

5.1.6.3. DEFISIT PENJUALAN ASET NON LANCAR Defisit

penjualan aset non lancar pada tahun 2016 adalah sebesar

Rp657.589.006,00

sebagaimana

tahun

2015

juga

defisit

sebesar

Rp4.886.236.365,00 naik sebesar Rp4.228.647.359,00. Berikut penjelasan rincinya :

180

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

Realisasi 2016 Uraian Defisit penjualan aset non lancar

Kenaikan/

Realisasi 2015

(657.589.006,00)

(4.886.236.365,00)

(Penurunan) 4.228.647.359,00

(657.589.006,00)

(4.886.236.365,00)

4.228.647.359,00

% 13,46 13,46

gedung dan bangunan Jumlah

Berikut kami sampaikan hasil penjualan aset non lancar gedung dan bangunan sebagai berikut :

Nominal (Rp)

SDN Gringsing 1 SDN Bawang 1 DPPKAD DISPERTANAK

5.1.6.4. DEFISIT

(660.314.006,00) 1.350.000,00 450.000,00 925.000,00 (657.589.006,00)

PENYELESAIAN

KEWAJIBAN

JANGKA

PANJANG Tidak

terdapat

transaksi

penyelesaian

kewajiban

jangka panjang

Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2016.

5.1.7.

POS LUAR BIASA Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut : a. kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran b. tidak diharapkan terjadi berulang-ulang c. kejadian di luar kendali Pemerintah Daerah. Untuk tahun 2016 terdapat realisasi untuk Pos Luar Biasa sebesar (Rp651.518.915,00) yang terdiri dari : Uraian Pendapatan Luar Biasa Beban Luar Biasa Pos Luar Biasa

31 Desember 2016 (Rp) 651.518.915,00 (651.518.915,00)

Penjelasan rincinya sbb : - Belanja tak terduga tahun 2016 merupakan penyetoran kembali sisa Bantuan Opersaional Sekolah (BOS) tahun 2011 Kabipaten Batang yang dikelola oleh Disdikpora Kabupaten Batang.

181

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

5.1.8.

SURPLUS/DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL Surplus/Defisit –LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa. Surplus Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2016 yaitu sebesar Rp133.671.156.325,30 dan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 sebesar Rp169.300.509.715,64 maka mengalami penurunan sebesar Rp35.629.353.390,34 atau turun sebesar 21,05%.

5.2.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Komponen Perubahan Ekuitas terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO, Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dan Ekuitas Akhir. 5.2.1.

Ekuitas Awal Ekuitas Awal Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2016 adalah sebesar Rp2.119.374.458.018,53. Nilai ini merupakan Ekuitas Akhir Tahun 2015.

5.2.2.

Surplus/Defisit –LO Surplus/Defisit-LO Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2016 adalah sebesar Rp133.671.176.325,30 yang dihasilkan dari transaksi menutup akun Surplus/Defisit-LO

5.2.3.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2016 merupakan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas pada tahun 2016, dengan perincian sebagai berikut :

182

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Koreksi Nilai Perubahan Koreksi Ekuitas lainnya Penambahan aset tetap Pengurangan aset tetap Penambahan aset lainnya Pengurangan aset lainnya Perhitungan akumulasi penyusutan Aset Tetap yg dihapuskan Perhitungan akumulasi Peny aset tetap ke Aset Lainnya

31 Desember 2016 (Rp)

Perhit perhit AT yang doubel catat Perhit peny. AT karena kurang catat Perhitungan hutang jangka panjang Koreksi nilai piutang Koreksi nilai penyisihan piutang Perhitungan Nilai investasi permanen Perhiungan hutang jangka panjang Perhit.bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Defisit penjualan aset tetap Koreksi nilai persediaan Perhitungan dana BOS dan Komite Akumulasi amortisasi aset tak berwujud

(113.089.462.740,02) 190.378.549.192,50 257.998.520.689,33 (133.894.797.738,08) 60.206.478.844,00 (5.466.000,00) 353.425.448,00 7.044.616.603,00 487.280.897,00 (89.334.333,00) (97.712.300,00) 94.948.545,00 224.715.643,74 (4.000.000.000,00) 88.160,51 26.060.000,00 657.589.006,00 (30.000.000,00) 1.476.433.346,00 (74.297.619,00)

Berikut penjelasan dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar Dalam Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2016 :

5.2.3.1.

KOREKSI NILAI PERUBAHAN

Koreksi Nilai Perubahan sebesar (Rp113.089.462.740,00) merupakan selisih dari akumulasi penyusutan per 31 Desember 2015 dengan nilai akumulasi penyusutan per 1 Januari 2016 dalam Simda Barang. Perbedaan

tersebut

dikarenakan

adanya

perubahan

metode

penghitungan penyusutan aset tetap yang pada tahun 2015 dihitung secara tahunan sedangkan tahun 2016 dihitung secara bulanan. Hasil penghitungan yang diambil dari SIMDA Barang dengan menyandingkan antara akumulasi penyusutan per 31 Desember 2015 dengan

1

Januari

2016

terdapat

perbedaan

sebesar

(Rp113.089.462.740,00) disebabkan oleh :

Uraian a b c d

Karena Perubahan Metode Tahunan ke Bulanan Karena Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang bertambah Karena Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang berkurang Karena Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yg salah catat Tahun Perolehan Jumlah

Rupiah 151.013.817.941,78 (85.876.634.295,91) 44.980.617.918,40 (223.207.264.304,29) (113.089.462.740,02)

183

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

a. Atas aset tetap yang sama dan tahun perolehan yang sama ketika dihitung tahunan pada neraca audited 2015 dan pada posisi 1 Januari

2016

dengan

metode

bulanan

terdapat

selisih

Rp151.013.817.941,78 b. Terdapat aset tetap yang belum tercatat di tahun 2015 namun pada tahun 2016 terdapat penambahan aset dengan tahun perolehan sebelum tahun 2016. Atas kondisi ini menyebabkan akumulasi penyusutan aset tersebut terakumulasi di dalam akumulasi penyusutan per 1 Januari 2016 sehingga harus mengurangi penghitungan akumulasi penyusutan senilai (Rp85.876.634.295,91) tercantum dalam lampiran 26 c. Terdapat aset tetap yang telah tercatat di tahun 2015 namun pada tahun 2016 dimutasikan keluar dari pencatatan KIB. Sehingga menyebabkan akumulasi penyusutan aset tersebut ikut keluar dari pencatatan

KIB

yang

seharusnya

masih

tercatat

senilai

Rp44.980.617.918,40 tercantum dalam lampiran 27. d. Terdapat salah pencatatan tahun perolehan aset tetap. Atas hasil inventarisasi, terdapat perubahan tahun perolehan yang jauh berbeda dari yang semula tercatat pada KIB 2015 sehingga akumulasi penyusutannya ikut mempengaruhi nilai akumulasi penyusutan per 1 Januari 2016 senilai (Rp223.207.264.304,29) tercantum dalam lampiran 28.

5.2.3.2. Penambahan aset t et ap. Penambahan aset tetap sebesar Rp257.998.520.689,33 terdiri dari : Penambahan Aset Tetap

31 Desember 2016(Rp)

a Penambahan dari Koreksi b Penambahan dari Belanja Barag dan Jasa Jumlah

255.691.595.244,33 2.306.925.445,00 257.998.520.689,33

a. Penambahan aset tetap dari koreksi merupakan penambahan karena kurang catat aset tetap hasil inventarisasi di tahun 2016 dan tahun 2017 sebagai tindak lanjut Temuan Pemeriksaan atas laporan keuangan anaudited Pemerintah Kabupaten Batang tahun 2016 oleh BPK- RI.

184

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

Penambahan dari Koreksi sebesar Rp255.691.595.244,33 terinci pada akun : RINCIAN a Tanah b Peralatan dan Mesin

Nilai Perubahan (Rp) 32.826.862.247,00 5.281.253.633,32

c Gedung dan Bangunan b Jalan, Irigasi dan Jaringan

19.808.807.919,00 197.213.224.640,00

c Aset tetap lainnya b Konstruksi Dlm Pengerjaan

554.486.805,01

Jumlah

255.691.595.244,33

6.960.000,00

Penambahan aset tetap yang berasal dari hasil koreksi berada pada SKPD berikut ini : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

SKPD Dinas Bina Marga dan SDA Dinas Cipta Karya dan TRK Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Disperindagkop Dishubkominfo Dinsosnakertrans Bagian Umum RSUD Disdikpora Bdn Pelaks Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Kecamatan Wonotunggal Bagian Tata Pemerintahan Kantor Perpustakaaan dan Arsip Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Koreksi Aset 220.356.438.150,00 66.810.000,00 388.879.000,00 1.757.174.190,00 4.161.389.197,00 3.508.326.825,00 174.244.022,00 29.999.950,00 1.419.562.200,00 22.369.969.210,33 82.620.000,00 400.000,00 218.210.000,00 1.113.112.500,00 30.000.000,00 14.460.000,00 255.691.595.244,33

b. Penambahan Aset tetap dari belanja jasa Merupakan penambahan aset yang berasal dari penganggaran belanja jasa. Terinci pada akun berikut ini : Uraian

Bukan Belanja Modal

1 Tanah 2 Peralatan dan Mesin 3 Gedung dan Bangunan 4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 5 Aset tetap lainnya 6 Konstruksi dalam pengerjaan

3.600.000,00 201.862.000,00 1.741.134.445,00 81.760.000,00 166.804.000,00 111.765.000,00 2.306.925.445,00

Daftar SKPD yang mendapatkan penambahan aset tetap dari belanja barang dan jasa adalah sebagai berikut :

185

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

SKPD 1 2 3 4 5 6 7 8

Bukan Belanja Modal

Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Inspektorat Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan ESDM Dinas Kesehatan Dinas Kependudukan dan Capil Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi

9 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 10 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 11 Kecamatan Subah

75.307.000,00 338.418.120,00 191.150.000,00 78.760.000,00 166.804.000,00 744.854.925,00 40.000.000,00 105.000.000,00 158.767.400,00 302.873.000,00 104.991.000,00 2.306.925.445,00

5.2.3.3. Pengu rangan Aset Tetap Pengurangan aset tetap sebesar (Rp133.894.797.738.08) terdiri dari : Pengurangan Ase t Tetap a Pengurangan karena penghapusan b Pengurangan karena Hibah c Pengurangan karena Koreksi d Pengurangan karena rusak berat e Pengurangan karena extracountable Jumlah

31 Desember 2016 (Rp) 2.481.531.183,00 10.034.862.067,00 118.844.046.817,08 1.565.444.922,00 968.912.749,00 133.894.797.738,08

a. Penghapusan Pada tahun 2016 terdapat penghapusan aset tetap gedung sebesar Rp2.481.531.183,00 berada pada SKPD berikut : 1). Sekretariat Dewan. Penghapusan di Sekretariat Dewan berupa bangunan gudang arsip tahun perolehan 2004 senilai Rp49.568.000,00 2). Dinas Kesehatan. Penghapusan gedung rumah paramedis di Puskesmas Tersono tahun 1980

senilai Rp1.250.000,00 dan bangunan klinik Puskesmas

Warungasem

tahun 2003 senilai Rp1.210.605.000,00 dihapuskan

karena telah lama dirobohkan. 3). Dinas Pendidikan. Penghapusan pada Dinas Pendidikan terdiri dari : Gedung SD Gringsing I senilai Rp869.005.840,00 dirobohkan dan pindah lokasi

186

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

karena terdampak pembangunan jalan tol serta penghapusan ruang kelas 2a dan 2b di SD Proyonanggan 5 senilai Rp351.102.343,00

b. Pengurangan aset tetap karena hibah. Hibah pada masyarakat berpengaruh pada akun : Uraian 1

Tanah

2

Peralatan dan Mesin

3

Gedung dan Bangunan

4

Jalan, Irigasi dan Jaringan

5

Aset tetap lainnya

HIBAH 13.374.667,00 10.021.487.400,00

6 Konstruksi dalam pengerjaan

10.034.862.067,00

Kelompok aset tetap tersebut mengurangi aset tetap pada SKPD berikut ini : SKPD 1 2 3 4 5

Hibah

Badan Pemberdayaan Peremp dan KB Bapeluh Dinas Bina Marga dan SDA Dinas Kehutanan dan Perkebunan Disdikpora

13.374.667,00 10.021.487.400,00

10.034.862.067,00

1. Terdapat hibah peralatan dan mesin dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB ke Ikatan Bidan Indonesia Pratama

senilai

Rp13.374.667,00 2. Hibah sebesar Rp10.021.487.400,00 berupa jalan yang turun klasifikasi menjadi jalan Desa, mengurangi KIB SKPD Dinas Bina Marga dan SDA c. Pengurangan aset tetap karena koreksi. Pengurangan aset tetap karena koreksi berpengaruh pada kelompok akun berikut ini : Uraian 1 2 3 4 5 6

Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset tetap lainnya Konstruksi dalam pengerjaan

Koreksi 37.321.606.914,00 143.618.814,00 4.203.152.658,10 76.899.964.999,46 275.703.431,52 118.844.046.817,08

187

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

Terdapat koreksi lebih catat atas aset tetap dalam KIB SKPD sebagai hasil dari inventarisasi tahun 2016 dan tahun 2017 dan adanya tanah yang semula dicatat dalam KIB ternyata bukan tanah milik Pemerintah Daerah. Kelompok aset tersebut mengurangi aset tetap pada SKPD sebagaimana tabel berikut ini : SKPD

Koreksi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dinas Bina Marga dan SDA Dinas Cipta Karya,TRK dan ESDM Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Disdikpora Kelurahan Kasepuhan Kelurahan Proyonanggan Selatan Bagian Tata Pemerintahan Kelurahan Proyonanggan Utara

74.125.979.892,00 3.951.468.789,56 760.862.000,00 2.668.634.215,00 3.120.202.156,52 178.690.000,00 1.522.500.000,00 24.876.059.581,00 58.500.000,00

10 11 12 13 14 15 16 17

Dishubkominfo Kelurahan Karangasem Selatan Distanak Kantor Kesbangpollinmas Badan Penanaman Modal Kelurahan Proyonanggan Tengah Kelurahan Sambong Kelurahan Watesalit

93.126.620,00 6.480.000.000,00 609.216.000,00 209.937.563,00 27.170.000,00 99.900.000,00 12.500.000,00 49.300.000,00 118.844.046.817,08

d. Pengurangan aset t et ap kar ena rusak ber at. Uraian 1 2 3 4 5 6

Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset tetap lainnya Konstruksi dalam pengerjaan

Rusak Berat 1.537.955.388,00 27.489.534,00 1.565.444.922,00

Kelompok aset tersebut, mengurangi aset tetap pada SKPD berikut ini SKPD 1

Badan Pemberdayaan Peremp dan KB

2

Dinas Cipta Karya, TRK

3

Dinas Kelautan dan Perikanan

4

Dinas Pertanian

5

Disdikpora

Rusak Berat 2.750.000,00 171.026.900,00 19.000.000,00 27.725.000,00 1.344.943.022,00 1.565.444.922,00

188

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

e. Pengurangan aset t et ap kar ena extracount abel Uraian

1

Extracountable

Tanah

-

2

Peralatan dan Mesin

755.105.149,00

3

Gedung dan Bangunan

201.947.600,00

4

Jalan, Irigasi dan Jaringan

5

Aset tetap lainnya

-

6 Konstruksi dalam pengerjaan

11.860.000,00 968.912.749,00

Kelompok aset tersebut mengurangi aset tetap pada SKPD berikut : SKPD

Extracountable

1

Rumah Sakit Umum Daerah

2 3

Badan Penanaman Modal dan PT Dinas Bina Marga dan SDA

4

Dinas Cipta Karya,TRK dan ESDM

5

Dinas Kelautan dan Perikanan

6

Dinas Kependudukan dan Capil

7

Dinas Kesehatan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan DPPKAD

8 9 10

119.925.800,00 3.140.000,00 4.400.000,00 11.860.000,00 6.600.000,00 350.000,00 503.145.044,00 182.167.280,00 9.563.625,00 150.000,00

11

Kecamatan Banyuputih

47.000.000,00

12

Kecamatan Limpung

19.404.000,00

13

Kecamatan Pecalungan

14

Kecamatan Reban

7.500.000,00 8.906.000,00

15

Kecamatan Tulis

24.000.000,00

16

Kecamatan Wonotunggal

10.868.000,00

17

Kelurahan Proyonanggan Selatan Bagian Umum

18

8.580.000,00 1.353.000,00 968.912.749,00

5.2.3.4. Penambahan Aset Lainnya. Penambahan Aset Lainnya sebesar Rp60.206.478.844,00 terdapat pada SKPD berikut : Penambahan aset lainnya a

Kelurahan Proyonanggan Utara

b Dinas Pertanian dan Peternakan c Dinas Bina Marga dan SDA Jumlah

31 Desember 2016 (Rp) 35.025.000,00 68.800.000,00 60.102.653.844,00 60.206.478.844,00

189

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

Penambahan Aset lainnya sebesar Rp60.206.478.844,00 pada masing-masing SKPD dapat kami uraikan sebagai berikut : a) Kelurahan Proyonanggan Utara sebesar Rp35.025.000,00 berupa jalan dan jembatan milik desa yang belum ada Berita Acara Serah Terima, dicatat sebesar Nilai Buku sebagai Aset Lainnya. b) Pada KIB Dinas Pertanian dan Peternakan masih tercatat saluran

air

Jitut

dan

Jides

milik

Desa

sebesar

Rp68.800.000,00. Karena belum ada Berita Acara Serah Terima, maka dicatat sebesar Nilai Buku

sebagai Aset

Lainnya. c)

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Alam sebesar Rp60.102.653.844,00 berupa Aset Bendungan dan Bangunan Pembawa irigasi lain-lain yang belum dilakukan konfirmasi oleh Pemerintah Kabupaten

Batang kepada pihak ketiga,

maka dicatat ke Aset Lainnya. 5.2.3.5. Pengurangan Aset Lainnnya. Realisasi belanja modal pada Puskesmas Bandar I tercatat pada Aset Lainnya sehingga harus direklasifikasi ke aset tetap untuk dapat tercatat dalam KIB. Namun tidak semua belanja modal tersebut menjadi aset, karena terdapat peralatan mesin yang nilainya kurang dari Rp500.000,00 , seluruhnya berjumlah Rp5.466.000,00.

5.2.3.6. Perhitungan

Akumulasi

Penyusutan

Aset

Tetap

yang

Dihapuskan. Akun Perhitungan akumulasi penyusutan aset tetap yang dihapuskan sebesar Rp353.425.448,00 merupakan akumulusi penyusutan aset tetap sampai dengan tahun asset tersebut dihapus. Perhitungan akumulasi aset tetap yang dihapuskan terdapat pada SKPD sebagai berikut : 31 Desember 2016(Rp)

SKPD a Dinas Kesehatan b Sekretariat DPRD

293.437.875,00 10.987.573,00

d Kelurahan Watesalit Jumlah

49.000.000,00 353.425.448,00

190

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

a. Dinas Kesehatan Terdapat rumah paramedis pada Puskesmas Tersono dan banguan klinik/laboratorium pada Puskesmas Warungasem

seluruhnya

senilai Rp1.211.855.000,00 . Akumulasi gedung yang dihapuskan tersebut adalah sebesar Rp293.437.875,00 sebagai penambah ekuitas. b. Sekretariat Dewan Bangunan gudang arsip pada Sekretariat Dewan

senilai

Rp49.568.000,00 Akumulasi gudang yang dihapuskan tersebut adalah sebesar Rp10.987.573,00 sebagai penambah ekuitas. c. Kelurahan Watesalit. Jalan milik desa pada Kelurahan Watesalit senilai Rp49.000.000,00 dihapus. Akumulasi penyusutannya sebesar nilai perolehan aset sebagai penambah ekuitas

5.2.3.7. Perhitungan Akumulasi Aset Tetap ke Aset Lainnya . Perhitungan akumulasi aset tetap ke aset lainnya sebesar Rp7.044.616.603,00 berada pada SKPD berikut : 31 Desember 2016(Rp)

SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB

2.750.000,00

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Alam

6.187.545.739,00

Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan ESDM

171.026.900,00

Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Bapeluh

54.925.000,00 206.015.049,00

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Kel.Proyonanggan Utara Jumlah

a.

19.000.000,00

379.053.915,00

24.300.000,00 7.044.616.603,00

Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Semula aset pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB senilai Rp2.750.000,00 masih tercatat dengan kondisi baik, pada tahun 2016 aset tersebut menjadi rusak berat sehingga tercatat sebagai aset lainnya. Nilai akumulasi penyusutannya sebesar harga perolehan Rp2.750.000,00

191

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

b.

Dinas Bina Marga dan SDA Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Dinas Bina Marga dan SDA sebesar Rp6.187.545.739,00 merupakan Akumulasi Penyusutan dari

Jalan,Irigasi dan bangunan air senilai

Rp66.290.199.583,00. Karena belum dilakukan konfirmasi oleh Pemerintah Kabupaten Batang kepada pihak ketiga dalam hal ini Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat maka masih dicatat sebagai aset lainnya sebesar nilai buku Rp60.102.653.844,00 . c.

Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan ESDM Semula aset pada Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan ESDM peralatan dan mesin senilai Rp171.026.900,00, masih tercatat dengan kondisi baik. Namun pada tahun 2016 aset tersebut menjadi rusak berat sehingga tercatat sebagai aset lainnya. Nilai akumulasi penyusutannya sebesar harga perolehan Rp171.026.900,00 sebagai penambah ekuitas.

d.

Dinas Kelautan dan Perikanan Semula aset pada Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp19.000.000,00, masih tercatat sebagai aset tetap dengan kondisi baik, tahun 2016 aset tersebut menjadi rusak berat sehingga tercatat sebagai aset lainnya. Nilai akumulasi penyusutannya sebesar harga perolehan Rp19.000.000,00 sebagai penambah ekuitas.

e.

Dinas Pertanian Tanaman pangan dan Peternakan Pada Dinas Pertanian Tanaman pangan dan Peternakan terdapat aset-aset yang semula tercatat dalam kondisi baik ternyata setelah dicek fisik aset tersebut dalam kondisi rusak berat.

Perhitungan akumulasi aset tetap ke aset lainnya

sebesar Rp54.925.000,00 terdiri dari : - Peralatan dan mesin senilai Rp27.725.000,00. akumulasi

penyusutannya

sebesar

harga

Nilai

perolehan

Rp27.725.000,00 sebagai penambah ekuitas. - Saluran Air Jitut dan Jides di desa Kemusu Kecamatan Reban

senilai Rp68.800.000,00

tercatat sebagai aset

192

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

lainnya di Pemkab. Batang karena belum ada BAST. Akumulasi penyusutannya

sebesar Rp27.200.000,00

sebagai penambah ekuitas. f.

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar Rp206.015.049,00 merupakan Akumulasi Aset Tetap yang akan diserahkan ke Propinsi Jawa Tengah berupa Peralatan dan Mesin dengan nilai perolehan sebesar Rp354.258.472.00.

g.

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar Rp379.053.915,00 merupakan Akumulasi Aset Tetap yang akan diserahkan ke Propinsi Jawa Tengah berupa Peralatan dan Mesin nilai perolehan sebesar Rp570.278.432,33.

h.

Kelurahan Proyonanggan Utara Jalan Desa pada Kelurahan Proyonanggan Utara

senilai

Rp58.500.000,00 masih tercatat dalam KIB Proyonanggan Utara. Karena belum ada BAST maka harus direklasifikasi ke aset lainnya. Akumulasi penyusutan dari aset tersebut sebesar Rp24.300.000,00

5.2.3.8.

Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Double Catat/Lebih Catat. Akun Perhitungan akumulasi penyusutan aset tetap yang double catat/lebih catat seluruhnya sebesar Rp486.143.3344,00 berada pada SKPD berikut ini: SKPD

31 Desember 2016 (Rp)

Kesbangpolinmas Kelurahan Proyonanggan selatan Kelurahan Sambong Kelurahan Kasepuhan Dinas Kesehatan

1.337.563,00 362.500.000,00 12.500.000,00 96.610.000,00 14.333.334,00

Jumlah

487.280.897,00

a. Kesbangpollinmas Terdapat kelebihan pencatatan alat kantor rumah tangga Rp200.000,00

dan

alat

angkutan

Rp1.137.563,00.

193

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

Akumulasi penyusutannya sebesar Rp1.337.563, 00. dicatat sebagai penambah ekuitas. b. Proyonanggan Selatan Aset jalan dan Jembatan pada Proyonanggan Selatan senilai Rp362.500.000,00 tercatat juga di Dinas Bina Marga dan SDA. Sehingga KIB jalan dan jembatan pada Proyonanggan Selatan dihapus. Akumulasi penyusutannya juga

senilai

Rp362.500.000,00 sebagai penambah ekuitas. c. Kelurahan Sambong. Jalan Kelurahan Sambong senilai Rp 12.500.000,00 tercatat juga pada Dinas Bina Marga dan SDA

Sehingga harus

dikeluarkan dari KIB D Kelurahan Sambong. Nilai akumulasi penyusutannya

Rp12.500.000,00 menambah

ekuitas. d. Kelurahan Kasepuhan Jalan Kelurahan Kasepuhan

senilai Rp96.610.000,00

tercatat juga pada Dinas Bina Marga dan SDA. Sehingga harus dikeluarkan dari KIB D Kelurahan Kasepuhan. Nilai akumulasi penyusutannya

Rp96.610.000,00 menambah

ekuitas. e. Dinas Kesehatan Pada

Puskesmas Bandar

II terdapat dobel catat alat

kedokteran senilai Rp9.333.334,00 dan pada Puskesmas Batang IV

terdapat motor senilai Rp5.000.000,00 telah

dihapuskan namun masih tercatat dalam KIB. Sehingga karena dikeluarkan dari KIB maka akumulasi penyusutan kedua aset tersebut senilai Rp14.333.334,00 menambah ekuitas. 5.2.3.9.

Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Kurang Catat. Akun Perhitungan akumulasi penyusutan aset tetap yang kurang catat seluruhnya sebesar (Rp89.334.333,00) merupakan kurang catat akumulasi penyusutan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin pada 3(tiga) puskesmas yaitu Puskesmas Batang I

194

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

senilai

Rp71.409.333,00,

Puskesmas

Batang

III

senilai

Rp17.225.000,00 dan Puskesmas Batang IV Rp700.000,00 5.2.3.10. Perhitungan Hutang Retensi Terdapat kegiatan Pembangunan jalan ruas Plelen Kedawung pada Dinas Bina Marga dan SDA di tahun 2016 senilai Rp1.954.246.000,00.

Dari

Rp97.712.300,00

atau

kegiatan 5%nya

tersebut,

sebesar

merupakan

jaminan

pemeliharaan yang belum dibayarkan. Sehingga menjadi hutang retensi sebagai pengurang ekuitas.

5.2.3.11.

Koreksi Nilai Piutang

Koreksi nilai piutang sebesar Rp94.948.545,00 merupakan koreksi kurang baku penetapan PBB tahun 2014 dan tahun 2015 sebesar (Rp167.520,00) dan penambahan piutang Tuntuntan Ganti Rugi sebesar Rp95.116.065,00.

5.2.3.12.

Koreksi Nilai Penyisihan Piutang

Terdapat koreksi nilai penyisihan piutang sebesar Rp224.715.643,74 terinci pada SKPD sebagai berikut : SKPD a b c d e

31 Desember 2016 (Rp)

Dinas Kesehatan RSUD Bagian Tata Pemerintahan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Jumlah

7.529.618,25 46.857.987,49 18.000.000,00 132.495.768,00 19.832.270,00 224.715.643,74

a) Bagian Tata Pemerintahan Tahun

2015

tercatat

Rp18.000.000,00

penyisihan

dari

nilai

Piutang piutang

Retribusi

sebesar

retribusi

sebesar

Rp180.000.000,00. Pada tahun 2016 piutang tersebut telah dilunasi sehingga nilai penyisihan piutang sebesar Rp18.000.000,00 tersebut harus dikoreksi dalam Laporan Perubahan Ekuitas. b) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 tercatat piutang retribusi sebesar Rp452.366.580,00. Atas piutang tersebut pada tahun 2016 telah dilunasi sebesar Rp232.454.553,00

dengan

nilai

penyisihan

piutang

sebesar

195

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

Rp132.495.768,00 sehingga harus dicatat dalam Laporan Perubahan Ekuitas sebagai koreksi nilai penyisihan piutang. c) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2015 tercatat piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp774.562.100,00 dari piutang tersebut pada tahun 2016 telah dilunasi sebesar Rp50.896.700,00 dengan nilai penyisihan piutang sebesar Rp19.832.270,00 sehingga harus dicatat dalam Laporan Perubahan Ekuitas sebagai koreksi nilai penyisihan piutang.

5.2.3.13.

Perhitungan Nilai investasi Permanen. Perhitungan nilai investasi permanen merupakan penyertaan modal Kabupaten Batang sebesar Rp4.000.000.000,00, yang terdiri dari : a. Penyertaan modal ke PDAM Kabupaten Batang sebesar Rp2.000.000.000,00 b. Penyertaan modal kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebesar Rp2.000.000.000,00

5.2.3.14.

Perhitungan Hutang Jangka Panjang Perhitungan hutang jangka panjang sebesar Rp88.160,51 merupakan denda hutang jangka panjang.

5.2.3.15.

Perhitungan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Nilai

akun

ini

sebesar

Rp26.060.000,00

merupakan

penambahan bagian lancar tuntutan ganti rugi tahun 2016 yang telah memiliki SKTJM terdiri dari : a. MH.Nasori, SH.M.Si sebesar Rp3.000.000,00 b. Slamet Maktup Rp5.000.000,00, c. Hermanta sebesar Rp8.460.000,00 d. Mochamad Teguh Prajatna Rp9.600.000,00

5.2.3.16.

Defisit Penjualan Aset Tetap Defisit

penjualan

aset

tetap

sebesar

Rp657.589.006,00

merupakan selish antara nilai buku dan harga jual. Berikut kami sampaikan penjualan aset non lancar gedung dan bangunan sebagai berikut :

196

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

Nominal SDN Gringsing SDN Bawang 1 DPPKAD DISPERTANAK Jumlah

5.2.3.17.

(660.314.006,00) 1.350.000,00 450.000,00 925.000,00 (657.589.006,00)

Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi nilai persediaan sebesar Rp30.000.000,00 berada pada Kantor Arsip Perpustakaan dan Arsip Daerah. Persediaan tersebut menjadi aset tetap

5.2.3.18.

Perhitungan Dana BOS dan Komite Sekolah Perhitungan Dana BOS sebesar Rp1.442.107.984,00 merupakan saldo awal BOS dan Komite Sekolah sebesar Rp34.325.362,00 yang tahun 2015 belum masuk di laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Batang sehingga harus dimasukkan sebagai ekuitas di tahun 2016.

5.6.3.19

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Koreksi ekuitas lainnya dari akumulasi amortisasi asset tak berwujud yang tahun sebelumnya belum diakukan amortisasi sebesar Rp74.297.619,00, berada pada Puskesmas Batang I.

5.2.4.

Ekuitas Akhir Ekuitas Akhir Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2016 yaitu sebesar Rp2.330.334.700.796,31 dan apabila dibandingkan dengan Ekuitas Akhir tahun 2015 sebesar Rp2.119.374.458.018,54 maka mengalami peningkatan sebesar Rp220.960.242.777,77 atau naik sebesar 10,43%.

5.3.

LAPORAN ARUS KAS Laporan Arus Kas menyajikan informasi aliran penerimaan dan pengeluaran kas selama tahun dan 2016 dan 2015, meliputi Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan, Aktivitas Pembiayaan dan Aktivitas Non Anggaran. Penyajian laporan arus kas didasarkan pada transaksi kas daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) selaku

197

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

pejabat pengelola keuangan daerah, serta kas yang dikelola oleh RSUD Batang dan Puskesmas sebagai BLUD. Transaksi pada kas DPPKAD menggunakan dokumen sumber surat tanda setoran (STS) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Transaksi pada kas BLUD RSUD Batang dan Puskesmas se Kabupaten Batang menggunakan dokumen sumber Surat Perintah Membayar (SPM) Pengesahan dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), BLUD sedangkan dana BOS dan Komite Sekolah berdasarkan pada laporan Realisasi Sekolah. Ringkasan laporan arus kas tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: 2016 (Rp)

2015 (Rp)

A Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

139,804,124,858.00

220,612,438,627.24

B Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

(214,695,258,104.00)

(192,762,954,999.00)

C Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan D Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

(4,081,253,282.00)

(5,627,459,063.00)

19,491,368,113.23

(8,236,701,138.99)

Kenaikan/Penurunan Kas

(59,481,018,414.77)

13,985,323,426.25

Saldo Awal Kas di BUD

138,884,699,610.00

112,553,894,850.00

Saldo Akhir Kas di BUD

63,885,360,509.00

138,884,699,610.00

Saldo awal Kas BLUD

5,272,754,222.00

17,618,235,555.00

Saldo akhir kas BLUD

29,767,326,794.00

5,272,754,222.00

667,991.00

207,481,490.00

43,158,050.00

15,584,501,046.23

Saldo Awal Kas Lainnya

1,057,264.00

-

Saldo Akhir Kas Lainnya

4,949,025.29

1,057,264.00

93,701,462,369.29

159,950,493,632.23

Saldo pada Bendahara Pengeluaran Saldo pada Bendahara Penerimaan

5.4.1 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas dari aktivitas operasi terdiri atas arus masuk dan arus keluar kas, dengan perincian sebagai berikut: 2016(Rp)

2015 (Rp)

1 Arus Masuk Kas

1,386,274,134,692.00

1,395,341,309,293.81

2 Arus Keluar Kas

1,246,470,009,834.00

1,174,728,870,666.57

139,804,124,858.00

220,612,438,627.24

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

198

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

5.4.1.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi Arus masuk kas dari aktivitas operasi berasal dari penerimaan pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah dengan rincian sebagai berikut: 2016 (Rp) Penerimaan Pajak Daerah Penerimaan Retribusi Daerah Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penerimaan lain-lain PAD yang Sah Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah Pusat Penerimaan Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pemerintah Pusat Penerimaan Dana Alokasi Umum Penerimaan Dana Alokasi Khusus Penerimaan Dana Penyesuaian Penerimaan Bagi Hasil Pajak- Propinsi Penerimaan Bantuan Gubernur Penerimaan Hibah Penerimaan Lainnya Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

2015 (Rp)

52,924,110,135.00 16,645,386,390.00 7,282,123,148.00

51,482,053,384.00 16,211,683,279.00 7,070,429,150.00

24,509,541,338.00 29,189,706,196.00

104,284,184,654.81 21,614,628,717.00

7,455,718,054.00

7,004,632,626.00

790,848,003,000.00 203,972,546,139.00 81,881,178,292.00 22,161,900,000.00 149,403,922,000.00

706,782,246,000.00 79,498,400,000.00 199,918,922,000.00 81,658,566,496.00 50,236,399,987.00 3,000,000,000.00 66,579,163,000.00

1,386,274,134,692.00

1,395,341,309,293.81

5.4.1.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi Arus keluar kas untuk aktivitas operasi dipergunakan untuk pengeluaran belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan bantuan keuangan, serta belanja tidak terduga, dengan rincian sebagai berikut: Pembayaran Barang

160.278.506.094,00

273.351.994.394,57

Pembayaran Bunga

4.967.873,00

24.239.434,00

Pembayaran Subsidi

-

Pembayaran Hibah

80.443.356.570,00

26.078.153.700,00

Pembayaran Bantuan Sosial

27.062.495.959,00

15.486.936.091,00

Pembayaran Bantuan Keuangan

723.200.898,00

636.561.114,00

Pembayaran Tidak Terduga

651.518.915,00

86.163.000,00

Pembayaran Bagi Hasil Pajak

-

Pembayaran Bagi Hasil Retribusi

-

Pembayaran Bagi Hasil Penerimaan Lainnya Pembayaran transfer/bagi hasil ke desa

199 269.964.478.200,00

147.775.522.600,00

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

5.4.2 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus kas dari aktivitas investasi terdiri atas arus masuk kas dan arus keluar kas, dengan rincian sebagai berikut: 2016 (Rp)

2015 (Rp)

Arus Masuk Kas

378,605,000.00

672,923,500.00

Arus Keluar Kas

215,073,863,104.00

193,435,878,499.00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

(214,695,258,104.00)

(192,762,954,999.00)

5.4.2.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Arus masuk kas berasal dari penerimaan yang bersumber dari pelepasan hak atas tanah, penjualan peralatan dan mesin, serta penjualan aset lainnya dengan rincian sebagai berikut :

2016 (Rp) Pelepasan Hak Atas Tanah Penjualan atas Peralatan dan Mesin: Penjualan Kendaraan Dinas roda dua Penjualan Kendaraan Dinas roda empat

2015 (Rp) -

-

-

-

Penjualan Aset Lainnya: Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai Penjualan Mesin/alat-alat berat tidak terpakai Penjualan Hasil Penebangan Pohon Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas Penjualan Drum Bekas Penjualan bahan-bahan Bekas Bangunan Penjualan hasil pertanian

81.100.000,00 800.000,00

7.350.000,00

8.640.000,00 22.725.000,00 296.235.000,00

33.840.000,00 200 188.500.000,00 312.103.500,00

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

5.4.2.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Arus keluar kas dari Aktivitas Investasi merupakan pengeluaran kas untuk perolehan aset tetap yang terdiri atas: 2016 (Rp) Perolehan Tanah Perolehan Peralatan dan Mesin Perolehan Gedung dan Bangunan Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan Perolehan Aset Tetap Lainnya Perolehan Aset Lainnya Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

2015 (Rp)

3,509,888,570.00 23,678,348,876.00 112,492,685,207.00 74,922,932,651.00 470,007,800.00 -

3,296,302,600.00 46,780,624,061.00 90,831,466,980.00 52,066,414,183.00 461,070,675.00 -

215,073,863,104.00

193,435,878,499.00

Perincian lebih lanjut arus keluar kas dari aktivitas investasi adalah sebagai berikut : Perolehan Tanah Peralatan dan Mesin Alat -Alat Berat Alat -Alat Angkutan Alat -alat Bengkel Alat -alat Pertanian dan Peternakan Alat -alat Kantor dan Rumah Tangga Alat -alat Studio Alat -alat Komunikasi Alat -alat Ukur Alat -alat Kedokteran Alat -alat Laboratorium Alat -alat Keamanan Perolehan Gedung dan Bangunan Konstruksi Jalan Konstruksi Jembatan Konstruksi Jaringan Air Penerangan, Taman dan Hutan Kota Instalasi Listrik dan Telpon Buku/ Kepustakaan Barang Bercorak Seni, Kebudayaan Hewan/ Ternak dan Tanaman Rambu Peringatan Perolehan Aset Lainnya

3,509,888,570.00

3,296,302,600.00

119,175,000.00 10,018,234,750.00 90,882,450.00 31,534,000.00 6,709,594,176.00 376,477,300.00 327,067,500.00 350,598,000.00 4,935,073,400.00 607,247,500.00 112,464,800.00

719,310,000.00 9,137,609,613.00 105,246,800.00 143,631,970.00 8,876,461,763.00 432,182,980.00 218,503,000.00 688,288,200.00 23,318,747,785.00 2,943,141,950.00 197,500,000.00

112,492,685,207.00

90,831,466,980.00

60,983,972,146.00 1,660,967,215.00 11,388,927,940.00 889,065,350.00

27,203,335,639.00

107,072,800.00 362,935,000.00

107,644,975.00 69,425,000.00 284,000,700.00

8,798,196,336.00

-

22,844,888,499.00 2,018,190,045.00

201

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

5.4.3 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Rincian arus masuk kas dan arus keluar kas dari aktivitas pendanaan dijelaskan sebagai berikut: 2016 (Rp)

2015 (Rp)

1 Arus Masuk Kas 2 Arus Keluar Kas Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

-

-

4.081.253.282,00

5.627.459.063,00

(4.081.253.282,00)

(5.627.459.063,00)

5.4.3.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan Arus masuk kas dari Aktivitas Pendanaan pada tahun anggaran 2016 terdiri atas:

2016 (Rp)

2015 (Rp)

Pencairan dari Dana Cadangan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Entitas Lainnya Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

-

-

-

-

5.4.3.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan Arus keluar kas dari Aktivitas Pendanaan terdiri atas rincian sebagai berikut: 2016 (Rp) Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Pemerintah Pusat Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

2015 (Rp)

4.000.000.000,00

5.412.000.000,00

81.253.282,00

162.506.563,00

-

52.952.500,00

4.081.253.282,00

5.627.459.063,00

202

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

5.4.4 ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris terdiri dari penerimaan PFK dan penerimaan sisa uang persediaan tahun lalu yang merupakan realisasi kas masuk akibat aktivitas transitoris Pemerintah Kabupaten Batang periode 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016. Sedangkan arus keluar kas dari Aktivitas transitoris terdiri dari pengeluaran PFK dan pengeluaran sisa uang persediaan tahun berjalan. Arus kas dari aktivitas transitoris yang disajikan dalam laporan arus kas merupakan arus kas pada kas daerah yang dikelola oleh DPPKAD selaku PPKD. 2016 (Rp) 1 Arus Masuk Kas 2 Arus Keluar Kas Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

2015 (Rp)

117,655,907,324.23

111,306,711,134.24

98,164,539,211.00

119,554,416,693.23

19,491,368,113.23

(8,247,705,558.99)

5.4.4.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris Rincian arus masuk kas dari aktivitas transitoris adalah sebagai berikut:

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris 1. Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Iuran Wajib Pegawai 10% Taperum Potongan BPJS Subsidi Askes Pajak Penghasilan Ps 21 Pajak Penghasilan Ps 22 Pajak Penghasilan Ps 23 Pajak Penghasilan Ps 23 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Askes 2% Gaji Terusan PFK Kelurahan Karangasem utara PFK Dinas Cipta Karya TRK Potongan JKK Potngan JKM 2. Penerimaan Sisa UP Tahun lalu Sisa Uang Persediaan yang belum disetor per 31 Desember 2015 Pengembalian Belanja yang belum disetor per 31 Desember 2015 Pendapatan SKPD yang belum disetor per 31 Desember 2015 Penerimaan PFK Kec.Reban dan DCKTRK yang belum disetor per 31 Desember 2015 Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas

2016 (Rp)

2015 (Rp)

34.645.235.516,00 694.900.000,00 10.411.805.993,00

35.301.637.805,00 715.081.000,00 11.475.454.819,00

27.690.076.573,00 710.929.843,00 216.738.913,00 4.199.869.218,00 21.572.776.015,00 12.151.448,00 122.400,00

30.706.464.341,00 985.473.163,00 202.576.098,00 3.149.375.429,00 21.454.407.426,00 12.813.583,00 471.745,00

759.701.224,00 949.617.645,00

203.464.154,00 3.000.000,00

4.995.000,00

15.584.501.046,23

7.297.256.734,24

1.017.336,00

703.991,00

117.655.907.324,23

111.306.711.134,24

203

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

5.4.4.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris Arus keluar kas dari aktivitas transitoris terdiri atas rincian sebagai berikut: Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris 1. Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Iuran Wajib Pegawai 10% Taperum Potongan BPJS Subsidi Askes Pajak Penghasilan Ps 21 Pajak Penghasilan Ps 22 Pajak Penghasilan Ps 23 Pajak Penghasilan Ps 23 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Askes/BPJS 2% Gaji Terusan PFK Kecamatan Blado PFK Dinas Cipta Karya TRK Potongan JKK Potngan JKM 2. Pengeluaran Sisa UP Tahun lalu Sisa Uang Persediaan yang belum disetor per 31 Pengembalian Belanja yang belum disetor per 31 Desember 2015 Pendapatan SKPD yang belum disetor per 31 Desember 2015 Koreksi pendapatan Dinkes tidak disetor ke Kasda ( Hutang Belanja ) Penerimaan PFK Kecamatan Reban yang belum disetor per 31 Desember 2016 Penerimaan PFK Kelurahan Kr Utara yang belum disetor per 31 Desember 2016 Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

2016 (Rp)

2015 (Rp)

34,645,235,516.00 694,900,000.00 10,411,805,993.00

35,301,637,805.00 715,081,000.00 11,475,454,819.00

23,946,515,610.00 710,929,843.00 216,738,913.00 4,199,869,218.00 21,572,776,015.00 12,151,448.00 471,745.00 759,701,224.00 949,617,645.00

30,454,452,014.00 985,473,163.00 202,576,098.00 3,149,375,429.00 21,454,407,426.00 12,813,583.00 158,400.00

-

203,464,154.00

-

3,000,000.00

43,158,050.00

15,584,501,046.23 11,004,420.00

545,591.00

1,017,336.00

122,400.00 98,164,539,211.00

119,554,416,693.23

5.4.5 SALDO AKHIR KAS Perhitungan saldo akhir Kas adalah sebagai berikut:

204

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

Saldo Awal Kas di BUD dan BLUD Kenaikan/(Penurunan) Kas Saldo Akhir Kas di BUD dan BLUD Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan Saldo Awal Kas Lainnya Saldo Akhir Kas Lainnya Saldo Akhir Kas

2016 (Rp) 144,157,453,832.00 (50,504,766,528.04) 93,652,687,303.96 667,991.00 43,158,050.00 1,057,264.00 4,949,025.29

2015 (Rp) 130,183,134,825.75 13,974,319,006.25 144,157,453,832.00 207,481,490.00 15,584,501,046.23 1,057,264.00

93,701,462,370.25

159,950,493,632.23

Saldo akhir kas per 31 Desember 2016 terdiri atas Kas di Kas Daerah, Kas di RSUD Batang, Kas di Bendahara Pengeluaran, dan Kas di Bendahara Penerimaan, dengan rincian sebagai berikut: Kas di Kas Daerah: Kas di Kas Daerah Kas di RSUD Batang Kas di Puskesmas se Kab.Batang

63,885,360,509.00 5,942,616,218.00 23,824,710,576.96 93,652,687,303.96

Kas di Bendahara Penerimaan: Pendapatan Asli Daerah

43,158,050.00 43,158,050.00 667,991.00 4,949,025.29

Kas di Bendahara Pengeluaran: Kas Lainnya : Saldo Akhir Kas

93,701,462,370.25

Saldo Kas Lainnya sebesar Rp4.949.025,29 terdiri dari : 1. Di Bendahara Pengeluaran : a) Gaji PTT Kec. Tersono b) Gaji PTT Kec. Gringsing c) Gaji PTT Kant.Perpustakaan d) Hutang Jangka Pendek lainnya Puskesmas Reban e) Hutang Jangka Pendek lainnya Puskesmas Banyuputih f) Gaji PTT Disdikpora sebesar

Jumlah

Rp 1.345.650,00 Rp 50,00 Rp 2.128.300,00 Rp 50.025,29 Rp 50.000,00 Rp 1.375.000,00 Rp 4.949.025,29

205

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1

PELAKSANAAN KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI DANA TUGAS PEMBANTUAN DAN URUSAN BERSAMA Jumlah SKPD penerima Dana Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama Kabupaten Batang Tahun TA.2016 adalah 3 (tiga) satuan kerja yaitu Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ; Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan ; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Realisasi belanja lingkup koordinator wilayah Kabupaten Batang pada Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp10.623.587.480,00,00 atau sebesar 96,03 persen dari anggaran senilai Rp11.062.511.000,00,00. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2016 tersaji dalam tabel sebagai berikut : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA. 2016

Ur a i a n Be la n j a P e ga wa i Be la n j a Ba r a n g Be la n j a Mod a l Su bs i di Hi ba h Ba n t ua n Sos i al Be la n j a La i n- lai n J u ml a h B e l anj a

a.

Ang g a r an

Re a li sa si

1 1. 0 6 2. 5 1 1 . 0 0 0, 0 0 1 1. 0 6 2. 5 1 1 . 0 0 0, 0 0

1 0. 6 2 3. 5 8 7 . 4 8 0, 0 0 1 0. 6 2 3. 5 8 7 . 4 8 0, 0 0

% 9 6, 0 3 9 6, 0 3

Belanja Pegawai

206

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

Realisasi Belanja pegawai Tahun Anggaran 2016 Rp0,00 dari anggaran Rp0,00 b.

Belanja Barang Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2016 dan TA. 2015 masing-masing sebesar Rp10.623.587.480,00,00 dan Rp4.773.786.201,00,00

Tabel dibawah ini menunjukkan perbandingan belanja barang TA. 2016 dan TA.2015, realisasi belanja barang TA. 2016 mengalami kenaikan sebesar 22,54 persen dari realisasi belanja barang TA.2015.

Perbandingan Belanja Barang TA. 2016 dan TA. 2015 Ur a i a n J en i s B e l a nj a

R ea l i s a s i 2 0 1 6

B e l a n j a B a r a n g Op er a s i on a l B e l a n j a B a r a n g N o n O p er a s i ona l

3 2 8 . 0 6 3 . 0 0 0 , 00 5 6 2 . 3 1 7 . 0 5 0 , 00

Naik ( Tu r un) % (35,98) 178,41 2.927,31

R ea l i s a s i 2 0 1 5

2 1 0 . 0 3 3 . 0 0 0 , 00 1 . 5 6 5 . 5 4 4 . 4 0 0 , 00

B e l a n j a B a r a n g P e r s e di a a n

2 0 4 . 3 4 3 . 3 5 0 , 00

6.750.000,00

Belanja Jasa

1 4 7 . 1 0 0 . 0 0 0 , 00

8 4 4 . 8 3 9 . 7 7 7 , 00

(82,59)

B e l a n j a P e me l i h a r a a n B e l a n j a P er j a l a na n Da l a m Ne g e r i

6 9 6 . 7 7 4 . 0 3 0 , 00

22.390.000,00 3 7 8 . 1 3 0 . 2 0 0 , 00

(100,00) 84,27

2 . 5 5 5 . 5 4 2 . 5 7 4 , 00

205,21

-

82.476.900,00

(100,00)

1 0 . 6 2 3 . 5 8 7 . 4 80 . 0 0

4 . 7 8 0 . 5 0 9 . 5 0 1 , 00

122,23

-

6.723.300,00

(100,00)

1 0 . 6 2 3 . 5 8 7 . 4 80 , 0 0

4 . 7 7 3 . 7 8 6 . 2 0 1 , 00

122,54

B e l a n j a B a r a n g u n t uk di s e r a hk a n k ep a da ma s ya r a k a t / p e mda

7.799.792.700,00

B e l a n j a B a r a n g P e n un j a n g Da na D KTP unt uk d i s er a hk a n k ep a da P e md a J um l a h B e l a nj a K ot or P eng e mb a l i a n B e l a n j a J um l a h B e l a nj a B e rs i h

c.

Belanja Mod al Realisasi belanja modal TA. 2016 dan TA.2015 masing-masing sebesar Rp0.00,00 dan Rp234.064.000,00,00 Perbandingan belanja modal TA 2016 dan TA 2015 di bawah ini menunjukkan belanja modal TA 2016 mengalami penurunan sebesar Rp234.064.000,00 atau 100 % dari realisasi belanja modal TA 2015.

Perbandingan Belanja Modal TA.2016 dan T A.2015 Ur ai a n J en is Bel a nj a

Re al i sas i 2 0 1 6

Re al i sas i 2 0 1 5

Be la n ja Mod a l La i n n ya J u ml a h Be l anj a K ot or Pe n ge m b al ia n B ela n j a J u ml a h Be l anj a B er si h

-

2 3 4. 0 6 4. 0 0 0 , 0 0 2 3 4. 0 6 4. 0 0 0 , 0 0 2 3 4. 0 6 4. 0 0 0 , 0 0

N ai k (T ur un) % ( 1 0 0, 0 0) ( 1 0 0, 0 0) ( 1 0 0, 0 0)

207

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

d. e. f.

g.

6.2

Belanja S ubsidi Realisasi Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2016 Rp0,00 dari anggaran Rp0,00 Belanja Hibah Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2016 Rp0,00 dari anggaran Rp0,00 Belanja Bantuan Sosi al Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp0,00 dari Anggaran Rp0,00 Belanja Lain-lain Realisasi Belanja Lain-lain Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp0,00 dari Anggaran Rp0,00

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDesa Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dapat dilihat dalam tabel berikut ini: Rekap Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2016

NO URAIAN (1) (2) A. Pendapatan 1.Pendapatan Asli Desa 2.Pendapatan Transfer -Dana Desa -Bagi Hasil -Alokasi Dana Desa -Bantuan Keuangan 3.Pendapatan Lain-Lain Jumlah B. Belanja 1.Bidang Penyelenggara Pemerintahan Desa 2.Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 3.Bidang pembinaan Kemasyarakatan 4.Bidang Pemberdayaan masyarakat 5.Bidang Tak Terduga Jumlah Surplus/Defisit C. Pembiayaan 1.Penerima Pembiayaan 2.Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Neto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

ANGGARAN (3)

REALISASI (4)

LEBIH (KURANG) (5)

%

10.821.930.814

10.741.815.814

80.115.000

99,26

130.238.989.350 408.063.887 69.969.604.447 35.882.342.394 2.823.012.368

129.592.204.350 408.063.887 69.509.789.619 35.772.507.513 2.688.062.000

646.785.000 459.814.828 109.834.881 134.950.368

99,50 100,00 99,34 99,69 95,22

250.143.943.260

248.712.443.183

1.431.500.077

99,43

76.440.321.997

72.961.118.462

3.479.203.535

95,45

291.350.641.327

290.284.301.669

1.066.339.658

99,63

1.476.505.420

1.475.807.320

698.100

99,95

10.381.015.307 382.220.480

9.796.381.999 382.220.480

584.633.308 -

94,37 100,00

380.030.704.531 (129.886.761.271)

374.899.829.930 (126.187.386.747)

5.130.874.601 (3.699.374.524)

98,65 97,15

28.738.283.227 25.893.673.445

25.230.481.859 25.276.089.382

3.507.801.368 617.584.063

87,79 97,61

2.890.217.305

-1,60

2.844.609.782

(45.607.523)

208

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

Realisasi Pelaksanaan APBDesa pada tiap Kecamatan tercantum dalam lampiran 23.

BAB VII PENUTUP

Sebagai upaya memperbaiki pengelolaan keuangan, Pemerintah Kabupaten Batang telah melakukan berbagai upaya perbaikan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Upaya-upaya tersebut diantaranya melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan, dan pembaruan terhadap peraturan pengelolaan keuangan daerah. LKPD Kabupaten Batang ini dimaksudkan untuk memberikan informasi secara menyeluruh mengenai pelaksanaan APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016 dan posisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang tanggal 31 Desember 2016 serta kinerja Pemerintah Kabupaten Batang tahun 2016. Selanjutnya informasi dalam LKPD ini diharapkan dapat dipergunakan oleh para pemangku kepentingan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja, penentuan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun anggaran yang akan datang, serta pengambilan keputusan lainnya. Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2016. Melalui laporan keuangan ini diharapkan secara bertahap terwujud pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Batang,

Mei 2017

Pj. BUPATI BATANG

SISWO LAKSONO, SH.,M.Kn

209

Pe me r i n t a h Ka b u pa t e n B a ta n g Cat at an at as L ap o r an Ke ua n g a n Unt u k Ta h u n ya n g B e r a kh i r 3 1 D e se m ber 2 0 1 6

210