BAB I PENDAHULUAN 1.2. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. UMUM Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan komponen laporan keuangan yang berkedudukan menggantikan Nota Perhitungan Anggaran, sebagaimana yang dimaksud dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002.

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan komponen laporan keuangan yang menjelaskan berbagai kebijakan akuntansi dan penjelasan atas pos-pos laporan keuangan yang disajikan pada Laporan Realisasai Anggaran, Laporan Arus Kas dan Neraca dan berbagai informasi tambahan yang bersifat keuangan maupun nonkeuangan.

Catatan Atas Laporan Keuangan ini juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari komponen laporan keuangan lainnya yang terdiri dari Laporan Realisasai Anggaran, Laporan Arus Kas dan Neraca. Informasi yang disajikan dalam ketiga laporan tersebut harus secara bersama-sama dengan informasi yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disediakan sebagai sarana informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan.

Laporan

Keuangan

Pemerintah

Daerah

digunakan

untuk

membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Pemerintah Daerah dan membantu menentukan ketaatannya terhadap

2

peraturan perundang-undangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik, dengan : a. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh anggaran. b. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber dananya ekonomis dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber dananya ekonomis yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai. d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mendanai seluruh kegiatannya dalam mencukupi kebutuhan kasnya. e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah, berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan akibat pajak dan pinjaman. f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.3. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Mendahului uraian secara terinci mengenai pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2007 perlu dikemukakan disini bahwa Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 ini disusun dengan berpedoman pada ketentuan yang termuat dalam : 1.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622);

2.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

3

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 3.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3655) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

5.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

9.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

4

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penatapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

5

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

6

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007; 29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007; 30. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 64 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007. 31. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 28 Tahun 2007 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.

1.4. SISTIMATIKA PENULISAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Umum 1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 1.4. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD 2.1. Ekonomi Makro 2.2. Kebijakan Keuangan 2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI 3.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah 3.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

7

3.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 3.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 4.1. Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos-pos Pelaporan Keuangan 4.1.1. Pendapatan a. Pendapatan Asli Daerah b. Dana Perimbangan c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah 4.1.2. Belanja a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang c. Belanja Modal d. Belanja Bunga e. Belanja Subsidi f. Belanja Hibah g. Belanja Bantuan Sosial h. Belanja Bagi Hasil i. Belanja Bantuan Keuangan j. Belanja Tidak Terduga 4.1.3. Pembiayaan a. Pembiayaan Penerimaan b. Pembiayaan Pengeluaran 4.1.4. Aset a. Aset Lancar b. Investasi Jangka Panjang c. Aset Tetap d. Dana Cadangan e. Aset Lain-lain 4.1.5. Kewajiban a. Kewajiban Jangka Pendek b. Kewajiban Jangka Panjang 4.1.6. Ekuitas Dana a. Ekuitas Dana Lancar b. Ekuitas Dana Investasi c. Ekuitas Dana Cadangan 4.1.7. Komponen-komponen Laboran Arus Kas, yang terdiri atas : a. Arus Kas Aktivitas Operasi b. Arus Kas Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan

8

c. Arus Kas Aktivitas Pembiayaan d. Arus Kas Aktivitas Nonanggaran 4.2. Pengungkapan Atas Pos-pos Aset dan Kewajiban yang timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual Atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Pelaporan yang menggunakan Basis Akrual BAB V

PENUTUP Selanjutnya BAB II ...