BAB I PENDAHULUAN 1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH KOTA BANDUNG Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2016 disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan entitas pelaporan selama 1 (satu) periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang

ditetapkan,

menilai

kondisi

neraca

keuangan,

menilai

efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan

ketaatannya

terhadap

peraturan

perundang-

undangan. Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan cara: 1) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan; 2) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasilhasil yang telah dicapai; 3) Menyediakan informasi mengenai upaya pemerintah daerah dalam mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kas; 4) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah

daerah

berkaitan

dengan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2016

sumber-sumber 1


penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; 5) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Kota Bandung. Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung disusun Akuntansi

dan

disajikan

dengan

berpedoman

pada

(SAP)

sebagaimana

diatur

Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor Akuntansi

Pemerintahan

keuangan

tahun

dalam

71 Tahun 2010 tentang Standar

(SAP).

anggaran

Standar

Dalam

2016

penyusunan

terlebih

dahulu

Laporan dilakukan

konversi laporan keuangan yang telah disusun berdasarkan Peraturan

Menteri

sebagaimana

telah

Dalam

Negeri

diubah

Nomor

beberapa

kali

13

tahun

terakhir

2006 dengan

Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Konversi mencakup jenis laporan, basis akuntansi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan pada pos-pos laporan keuangan, Struktur APBD, klasifikasi anggaran, aset, kewajiban, ekuitas, arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Dengan ketersediaan informasi-informasi tersebut, maka diharapkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, artinya dapat menyediakan informasi yang berguna

untuk

memprediksi

besarnya

sumber

daya

yang

dibutuhkan dan dihasilkan untuk operasi yang berkelanjutan, risiko dan ketidakpastian yang terkait, serta dapat menyajikan informasi bagi pengguna mengenai indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran. Selain itu juga untuk mengetahui apakah sumber daya uang yang diperoleh dan

digunakan

telah

sesuai

dengan

ketentuan

termasuk

kepatuhan terhadap batas penggunaan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2016

2


Laporan keuangan tahun anggaran 2016, merupakan tahun kedua laporan keuangan disusun berbasis akrual sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2016, Pemerintah Kota Bandung tidak melakukan Penyajian kembali untuk laporan keuangan tahun anggaran 2015. Kondisi ini sesuai dengan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 04 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi Dan Koreksi Kesalahan tanpa Penyajian kembali Laporan Keuangan, sehingga untuk hal-hal yang tidak disajikan kembali tidak dilakukan perbandingan perangkaan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung disusun dengan

melakukan

proses

konsolidasi

dari

seluruh

laporan

keuangan entitas akuntansi yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Neraca saldo dari semua entitas akuntansi SKPD dan entitas akuntansi PPKD menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga dengan demikian laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau entitas akuntansi sampai dengan tersaji sebagai satu entitas tunggal.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Sebagai bentuk kepatuhan terhadap amanat peraturan perundangundangan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Bandung


3


menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2016 sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016, meliputi: 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL); 3. Neraca; 4. Laporan Operasional (LO); 5. Laporan Arus Kas (LAK); 6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan; 7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 1.3. SISTEMATIKA

PENULISAN

CATATAN

ATAS

LAPORAN

KEUANGAN Bab I

Pendahuluan 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Capaian Kinerja Keuangan 2.1. Ekonomi Makro 2.2. Kebijakan Keuangan 2.3. Capaian Kinerja Keuangan berbasis LRA 2.4. Capaian Kinerja Keuangan berbasis LO Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan 3.2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Berbasis LO 3.3. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan Bab IV Kebijakan Akuntansi 4.1. Dasar Penyajian Laporan Keuangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2016

4


4.2. Entitas Pelaporan Keuangan 4.3. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan. 4.4. Basis

Pengukuran

yang

Mendasari

Penyusunan

Laporan. Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran 5.2. Penjelasan Pos-pos Saldo Anggaran Lebih 5.3. Penjelasan Pos-pos Neraca 5.4. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional 5.5. Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas 5.6. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas Bab VI Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan Bab VII Penutup


5


BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. EKONOMI MAKRO Untuk dapat memahami kondisi dan posisi keuangan, berikut ini diuraikan hal-hal mengenai kebijakan fiskal/keuangan, kondisi ekonomi makro, dan perubahan APBD dalam tahun anggaran 2016 sebagai berikut: a) Kebijakan fiskal/keuangan yang ditempuh oleh Pemerintah kota Bandung adalah dengan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016 baik APBD murni maupun APBD perubahan. Beberapa produk hukum yang

menjadi

pedoman

dalam

pelaksanaan

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung tahun anggaran 2016 adalah : (1) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; (2) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2016 tanggal

25

November

2016

tentang

Perubahan

atas

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; (3) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 tahun 2006 tentang

Pokok-Pokok

Pengelolaan

Keuangan

Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2016

6


(4) Peraturan Walikota Bandung Nomor 1249 Tahun 2015 tanggal

31 Desember 2015 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 1305 Tahun 2016 tanggal 25 November 2016 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Nomor 1249 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; (5) Keputusan

Walikota

Bandung

Nomor

954/Kep.002–

DPKAD/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Penunjukan Pejabat

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat

Kuasa

Pengguna

Bendahara Bendahara

Anggaran/Kuasa

Penerimaan, Penerimaan

Pengguna

Bendahara Pembantu

Pengeluaran,

dan

Pengeluaran Pembantu

Barang,

Bendahara

di Lingkungan

Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016. (6) Keputusan

Walikota

Bandung

Nomor

954/Kep.001-

DPKAD/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Penunjukkan Sekretaris

Daerah

Kota

Bandung

selaku

Koordinator

Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah, serta pejabat pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016. b) Indikator Ekonomi Makro Hasil

Pelaksanaan

kebijakan

fiskal/keuangan

yang

telah

diimplementasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Bandung Tahun Anggaran 2016, dapat dilihat dalam beberapa indikator Ekonomi Makro, yaitu: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2016

7


(1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sesuai dengan ketersediaan data pada Badan Pusat Statistik Kota Bandung,

Realisasi pencapaian IPM Kota Bandung

Tahun 2016 belum dapat disajikan. Namun demikian sebagai gambaran bahwa IPM Kota Bandung tahun 2015 adalah sebesar 79,67 point, dibandingkan tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 0,01 poin yaitu dari 79,66 pada Tahun 2014 menjadi 79,67 pada Tahun 2015 Berdasarkan kriteria dari

UNDP

hal

ini

menunjukkan

kesejahteraan/ kemakmuran masyarakat

bahwa

tingkat

Kota Bandung

dalam tingkat yang mengarah pada peningkatan yang berkelanjutan, berarti menunjukkan sub komponen terhadap IPM yaitu pendidikan, daya beli, dan kesehatan, memiliki kecenderungan positif terhadap tolok ukur internasional. (2) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sesuai dengan data pada Biro Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bandung tahun 2016 belum dapat disajikan. Namun demikian sebagai gambaran dapat kami sampaikan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2015 berdasarkan

harga

konstan

adalah

sebesar

Rp

149.566.782.000.000. (3) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) kota Bandung tahun 2015 adalah sebesar 7,63%. Kondisi ini apabila dibandingkan dengan LPE tingkat Nasional maupun Regional pada Provinsi Jawa Barat lebih tinggi, yang mana LPE Nasional pada tahun yang sama adalah sebesar 5% (sumber youtube). Kondisi ini menggambarkan

bahwa

kebijakan

fiskal

yang

telah

ditetapkan dapat menstimulir kegiatan perekonomian di Kota Bandung. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2016

8


(4) Tingkat Inflasi Adapun

tingkat

inflasi di

Kota

Bandung tahun

menunjukkan angka sebesar 3,93%, sedangkan

2015 tingkat

inflasi pada tahun 2016 adalah sebesar 2,93% lebih rendah dibandingkan dengan angka inflasi pada tahun 2015, dengan demikian perekonomian Kota Bandung pada tahun

2016

sudah lebih terkendali dibanding tahun 2015. c) Perubahan APBD Tahun Berjalan APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2016 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016. Selanjutnya APBD murni dimaksud dilakukan perubahan dengan Perda Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran

2016.

Rincian

APBD

Tahun

2016

dan

Perubahan APBD Tahun 2016 diuraikan sebagai berikut: (dalam rupiah) NO

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH

TAMBAH/(KURANG)

PERUBAHAN

1.

Pendapatan

6.355.754.514.638,00

6.684.129.617.384,00

2.

Belanja

7.214.820.553.022,00

7.360,848.469.022,00

146.027.916.000

3.

Surplus/(Defisit)

(859.066.038.384,00)

(676.718.851.638,00)

182.347.186.746,00

4.

Pembiayaan : 135.074.852.254,00

- Penerimaan

859.066.038.384,00

994.140.890.638,00

- Pengeluaran

0,00

317.422..039.000,00

317.422.039.000,00

859.066.038.384,00

(676.718.851.638,00)

(182.347.186.746,00)

0,00

0,00

0,00

-Pembiay. Neto 5.

328.375.102.746

SiLPA / (SiKPA)

Perubahan anggaran Pemerintah Kota Bandung dilakukan mengingat terdapatnya beberapa hal yang harus diakomodasi dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang sedang berjalan. Kondisi-kondisi tersebut di antaranya adalah:


9


(1) Terjadinya perubahan pendapatan yang disebabkan adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya serta adanya perubahan pencapaian target pendapatan yang bersumber

dari

Pendapatan

Asli

Daerah

(PAD),

Dana

Perimbangan, maupun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. (2) Perubahan

belanja

kebijakan-kebijakan

perlu

dilakukan

strategis

yang

karena

harus

adanya

diakomodir,

disamping adanya pergeseran-pergeseran antar kegiatan yang menyebabkan terjadinya perubahan kode rekening pada pos

belanja

sehingga

target

kinerja

dari

pelaksanaan

program/kegiatan dapat tercapai. (3) Terjadinya perubahan pembiayaan terutama disebabkan adanya perhitungan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya setelah pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada bulan Mei Tahun 2016.

2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN Penyerahan sumber keuangan daerah baik berupa pajak daerah dan

retribusi

merupakan

daerah

maupun

konsekuensi

dari

berupa adanya

dana

perimbangan

penyerahan

Urusan

Pemerintahan kepada Daerah yang diselenggarakan berdasarkan Asas Otonomi. Untuk menjalankan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Daerah harus memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di Daerahnya. Pemberian sumber keuangan kepada Daerah harus seimbang dengan beban atau Urusan

Pemerintahan

Keseimbangan

sumber

yang

diserahkan

keuangan

ini

kepada

Daerah.

merupakan

jaminan

terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah.


10


Sejalan dengan pembagian kewenangan yang disebutkan di atas, maka pengaturan pembiayaan daerah dilakukan berdasarkan asas penyelenggaraan

pemerintahan

tersebut.

Pembiayaan

penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan

atas

beban

APBD,

sedangkan

pembiayaan

penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi dilakukan atas beban APBN dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahandalam rangka tugas pembantuan dibiayai

atas

beban

anggaran

tingkat

pemerintahan

yang

menugaskan. Selanjutnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayananan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepada Daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi (tax assignment) dan pemberian bagi hasil penerimaan (revenue sharing) serta bantuan keuangan (grant) atau dikenal sebagai Dana Perimbangan. Daerah juga diberikan kewenangan untuk melakukan pinjaman baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Pinjaman tersebut dapat berupa pinjaman jangka pendek untuk membiayai kesulitan arus kas Daerah dan pinjaman jangka panjang untuk membiayai kebutuhan pengeluaran untuk penyediaan sarana dan prasarana Daerah. Transparansi

dan

akuntabilitas

merupakan

wujud

pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pelaksanaan anggaran,

sementara

disiplin

anggaran

ditunjukkan

untuk

tercapainya keseimbangan antara pendapatan dan belanja. Prinsip yang lain yang dilaksanakan adalah prinsip partisipatif untuk mengakomodir aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta prinsip anggaran kinerja yang didasarkan pada indikator-indikator yang jelas dan terukur. Sumber-sumber pembiayaan Daerah yang utama dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal meliputi:


11


1) Pendapatan Asli Daerah Salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi Daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masingmasing. Kewenangan Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah diatur dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan penyempurnaan dari Undangundang Nomor 34 Tahun 2000. Berdasarkan Undang-Undang, Daerah diberikan kewenangan untuk memungut 11 (sebelas) jenis pajak dan 28 jenis retribusi. Penetapan jenis pajak dan retribusi daerah tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa jenis pajak dan retribusi daerah tersebut secara umum dipungut hampir di semua Daerahdan merupakan jenis pungutan yang secara teoritis dan praktik merupakan jenis pungutan yang potensial. Sesuai dengan amanat Perundangan yang berlaku dan potensi yang ada pada pemerintah Kota Bandung jenis pajak yang dipungut meliputi sembilan jenis pajak yaitu: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan Umum, Pajak Parkir, Pajak Air

Tanah,

Pajak

Bumi

dan

Bangunan

Perdesaan

dan

Perkotaan, Pajak Reklame dan Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan. Adapun jenis retribusi yang dipungut meliputi 16 jenis. Pengaturan pengelolaan pendapatan asli daerah Kota Bandung berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : (1) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah; (2) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Rumah Potong Hewan;


12


(3) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; (4) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan

dan

Retribusi

Pemakaian

Kekayaan Daerah; (5) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan

Menara

Telekomunikasi

dan

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; (6) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan; (7) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan; (8) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan

Keolahragaan

dan

Retribusi

Tempat Rekreasi dan Olahraga; (9) Peraturan Walikota Bandung Nomor 386 Tahun 2012 tentang Tatacara Pemungutan Pajak Hotel sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor

1323

Tahun

2014 tentang

Perubahan kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 386 tahun 2012 Tentang Tata cara Pemungutan Pajak Hotel; (10) Peraturan Walikota Bandung Nomor 387 Tahun 2012 tentang Tata cara Pemungutan Pajak Restoran sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor

1324

Tahun

2014 tentang

Perubahan kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor


13


387 tahun 2012

tentang Tata cara Pemungutan Pajak

Restoran; (11) Peraturan Walikota Bandung Nomor 388 Tahun 2012 tentang Tatacara Pemungutan Pajak Hiburan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1325 tahun 2014

Tentang

Perubahan kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 388 Tahun 2012 tentang Tata cara Pemungutan Pajak Hiburan; (12) Peraturan Walikota Bandung Nomor 389 Tahun 2012 tentang Tatacara Pemungutan Pajak Reklame sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1326 Tahun 2014 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Walikota bandung Nomor 389 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame; (13) Peraturan Walikota Bandung Nomor 390 Tahun 2012 tentang Tatacara Pemungutan Pajak Penerangan Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1327 Tahun 2014 Tentang

Perubahan

Kedua

Atas

Peraturan

Walikota

Bandung Nomor 390 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Penerangan Jalan; (14) Peraturan Walikota Bandung Nomor 391 Tahun 2012 tentang Tatacara Pemungutan Pajak Parkir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1328 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 391 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir;


14


(15) Peraturan Walikota Bandung Nomor 392 Tahun 2012 tentang Tatacara Pemungutan Pajak Air Tanah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1329 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 392 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah; (16) Peraturan Walikota Bandung Nomor 393 Tahun 2012 tentang Tatacara Pemungutan

Bea Perolehan Hak Atas

Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1330 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 393 Tahun 2012 Tentang Tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; (17) Peraturan Walikota Bandung Nomor 216 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Rumah Potong Hewan; (18) Peraturan

Walikota

Nomor

624

Tahun

2013

tentang

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah; (19) Peraturan Walikota Bandung Nomor 1041 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Pemakaman Umum dan Pengabuan Mayat, dan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; (20) Peraturan Walikota Bandung Nomor 1127 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2016

15


2) Dana Perimbangan a) Bagian

Daerah

dalam

bentuk

bagi

hasil

penerimaan

(Revenue Sharing) Untuk

menambah

pendapatan

Daerah

dalam

rangka

pembiayaan pelaksanaan fungsi yang menjadi kewenangan dilakukan dengan pola bagi hasil penerimaan pajak dan bukan pajak (SDA) antara Pusat dan Daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. b) Dana Alokasi Umum Implikasi

langsung

dari

kewenangan/fungsi

yang

diserahkan kepada Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah adalah kebutuhan

dana

yang

cukup

besar,

oleh

karenanya

diperlukan bantuan dana dari Pemerintah Pusat dalam bentuk dana perimbangan. Untuk mengurangi ketimpangan kebutuhan pembiayaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Daerah telah diatasi dengan adanya perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah (dengan kebijakan bagi hasil dan DAU minimal sebesar 25% dari Penerimaan Dalam Negeri). Dengan perimbangan tersebut, khususnya dari DAU akan memberikan kepastian bagi Daerah dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya. Berdasarkan konsep fiscal gap, distribusi DAU bagi daerahdaerah yang memiliki kemampuan relatif besar akan lebih kecil

dan

sebaliknya

daerah-daerah

yang

mempunyai

kemampuan keuangan relatif kecil akan memperoleh DAU yang relatif besar. c)

Dana Alokasi Khusus


16


Pada hakikatnya pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus.

Pengalokasian

DAK

ditentukan

dengan

memperhatikan tersedianya dana dalam APBN.

2.3. CAPAIAN KINERJA KEUANGAN BERBASIS LRA Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016, menunjukkan bahwa pendapatan daerah sebesar Rp5.685.213.859.929,00 atau 85,06%. dari target pendapatan

Tahun

Anggaran

2016

sebesar

Rp6.684.129.617.384,00 Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan

Tahun

Rp5.098.071.916.848,00

Anggaran maka

mengalami

2015

sebesar

kenaikan

sebesar

Rp587.141.943.081,00 atau 11,52%. Realisasi belanja dan transfer Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp5.830.413.719.644,00 atau 79,21%

dari

anggaran

yang

ditetapkan

sebesar

Rp7.360.848.469.022,00 Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp5.201.938.207.165,00 maka mengalami kenaikan sebesar Rp628.475.512.479,00 atau 12,08%. Dengan demikian, berdasarkan realisasi pendapatan dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2016 tersebut diperoleh defisit APBD sebesar Rp145.199.859.715,00. Pembiayaan Tahun Anggaran 2016 menghasilkan nilai pembiayaan netto

sebesar

Rp677.328.852.404,00

yang

diperoleh

dari

penerimaan pembiayaan sebesar Rp994.140.890.638,00 dikurangi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp316.812.038.234,00 sehingga diperoleh sisa lebih pembiayaan anggaran per 31 Desember 2016 sebesar Rp532.128.992.689,00.


17


2.4.

CAPAIAN KINERJA KEUANGAN BERBASIS LO Laporan Operasional Kota Bandung Tahun 2016, menunjukkan pendapatan

sebesar

dibandingkan

dengan

Rp5.606.314.216.157,81

Rp6.084.667.305.068,03. pendapatan maka

tahun

mengalami

2015

kenaikan

Apabila sebesar sebesar

Rp478.353.088.910,22 atau 8,53%. Beban pada Tahun 2016 sebesar Rp5.184.350.502.022,53. Apabila dibandingkan dengan beban pada Tahun 2015 sebesar Rp5.008.584.815.774,13 maka mengalami kenaikan sebesar Rp175.765.686.248,40 atau 3,51%. Dengan demikian, berdasarkan pendapatan dan beban pada Tahun 2016 tersebut diperoleh surplus dari kegiatan operasional sebesar Rp900.316.803.045,50. Apabila dibandingkan dengan surplus dari kegiatan operasional pada Tahun 2015 sebesar Rp597.729.400.383,68

mengalami

kenaikan

sebesar

Rp302.587.402.661,82 atau 50,62%. Surplus dari kegiatan non operasional Tahun 2016 menghasilkan nilai sebesar Rp13.585.858.821,07. Apabila dibandingkan dengan dengan surplus kegiatan non operasional pada Tahun 2015 sebesar Rp.538.302.554,00 maka mengalami kenaikan sebesar Rp.13.047.556.267,07. Adapun Pos Luar Biasa pada Tahun 2016 berupa beban luar biasa menghasilkan nilai sebesar Rp21.746.900,00 yang diperoleh dari adanya pengembalian retribusi perpanjangan Ijin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA). Apabila dibandingkan dengan Pos luar biasa pada Tahun 2015 sebesar Rp116.993.530,00 maka mengalami penurunan sebesar Rp95.246.630,00 atau 81,41%.


18


BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. IKHTISAR

REALISASI

PENCAPAIAN

TARGET

KINERJA

KEUANGAN 1. Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2016 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016 Periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 menunjukkan pendapatan daerah sebesar dari

Rp5.685.213.859.929,00 atau 85,06% anggaran

yang

telah

ditetapkan

sebesar

Rp6.684.129.617.384,00. Adapun realisasi belanja dan transfer sebesar Rp5.830.413.719.644,00 atau 79,21% dari anggaran yang

ditetapkan

sebesar

Rp7.360.848.469.022,00.

Dengan

demikian berdasarkan realisasi pendapatan daerah dan belanja daerah diperoleh defisit sebelum Pembiayaan Netto sebesar (Rp145.199.859.715.00). Realisasi Pendapatan daerah sebesar Rp5.685.213.859.929,00 terdiri dari: - Pendapatan Asli Daerah

Rp

2.152.755.704.962,00

- Pendapatan Transfer

Rp

3.186.705.853.324,00

- Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Rp

345.752.301.643,00

Jumlah

Rp

5.685.213.859.929,00

2. Realisasi Belanja dan Transfer Tahun Anggaran 2016 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016 Periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 menunjukkan realisasi belanja dan transfer daerah sebesar Rp5.830.413.719.644,00 atau mencapai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2016

19


79,21%

dari

anggaran

belanja

daerah

sebesar

transfer

daerah

sebesar

Rp7.360.848.469.022,00. Realisasi

belanja

dan

Rp5.830.413.791.644,00 tersebut terdiri dari: - Belanja Operasi

Rp

4.575.469.446.261,00

- Belanja Modal Rp - Belanja Tak Terduga Rp - Belanja Transfer Bantuan Keu Rp

1.254.021.785.263,00 21.746.900,00 900.741.220,00

Jumlah

Rp 5.830.413.719.644,00

3. Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2016 Rincian Pembiayaan periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut: URAIAN

ANGGARAN 2016

REALISASI 2016

(Rp)

(Rp)

%

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan

994.140.890.638,00

994.140.890.638,00

100,00

994.140.890.638,00

994.140.890.638,00

100,00

317.422.039.000,00

316.812.038.234,00

99,81

Anggaran (SiLPA) Jumlah Penerimaan PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang

0,00

0,00

0,00

Jumlah Pengeluaran

317.422.039.000,00

316.812.038.234,00

99,81

PEMBIAYAAN NETTO

676.718.851.638,00

677.328.852.404,00

100,09

3.2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan antara lain sebagai berikut : 1. Pendapatan Daerah Secara umum pencapaian target kinerja keuangan khususnya pendapatan daerah Kota Bandung, bila dilihat dari realisasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2016

20


pendapatan daerah maka secara umum target yang telah ditetapkan tidak dapat dicapai, yaitu pendapatan

daerah

hanya

sebesar

pencapaian target 85,05%

Antara

lain

disebabkan tidak tercapainya target pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan dari DAK dan dana perimbangan dari bantuan provinsi. Hambatan tersebut antara lain: a. Pajak

hiburan,

pembatasan

antara

jam

lain

operasional

disebabkan tempat

oleh

adanya

hiburan,

adanya

beberapa tempat hiburan yang tutup dan tingkat kunjungan menurun; b. BPHTB, disebabkan oleh adanya penurunan minat investasi sektor properti; c. Pajak Air Tanah, disebabkan oleh adanya kenaikan harga dasar air tanah yang semulaRp. 500,00/m3 menjadi Rp. 5.000,00/m3 sehingga wajib pajak melakukan penghematan dan penggunaan sumber air lain seperti PDAM; d. Pajak

Reklame,

disebabkan

volume

Nota

Pengantar

sektor

property

Perhitungan Pajak menurun. e. Menurunnya

pembangunan

di

(pembangunan Apartemen, mall dan Hotel). f. Adanya

keterlambatan

permohonan

perpanjangan

Izin

Trayek yang harusnya jatuh tempo tahun 2016 akibat akan adanya peraturan baru yang mengharuskan pengusaha angkot berbentuk Badan Usaha. g. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan perijinan. h. Belum terintegrasinya pelayanan perijinan secara penuh dari persyaratan-persyaratan

yang

menjadi

syarat

dalam

pengajuan perijinan. i. Tidak

tercapainya

target

penerimaan

dari

bagi

hasil

Pemerintah pusat disebabkan adanya Prognosa realisasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2016

21


penerimaan

pajak

Tahun

Anggaran

2016

yang

mengakibatkan perubahan alokasi dana. 2. Belanja Daerah Penyerapan belanja daerah Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar 79,21%. Rendahnya tingkat penyerapan tersebut disebabkan antara lain: 1. Terkendalanya keterlambatan Lelang Pembangunan Gedung Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Puskesos), yang mengakibatkan pembangunana

adanya Gedung

keterbatasan Pusat

waktu

Pelayanan

dalam

Kesejahteraan

Sosial.

Disamping itu Kegiatan Konversi Angkutan Kota

menjadi

Angkutan

Umum

Massal

berdasarkan

hasil

konsultasi, tidak jadi dilaksanakan karena konversi bekas kendaraan Angkutan Kota menjadi Angkutan umum massal yang menampung banyak orang tidak diperkenankan. 2. Adanya

permasalahan

pada

rekanan

pelaksana

pada

pelaksanaan 20 (dua puluh) paket pekerjaan pada Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) yang dilaksanakan tidak tepat waktu serta terkendala tidak dapat dilaksanakannya kegiatan

Detail

Enginering

Desaign

(DED)

kawasan

perkantoran Pemerintah Kota di Gedebage legalitas hak kepemilikan tanah masih dikuasai oleh Kementerian Agama Republik Indonesia yang perubahan statusnya harus melalui Keputusan Presiden. 3. Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah pada dasarnya tidak mengalami banyak kendala. Sampai saat ini Pemerintah Kota Bandung untuk mendukung

tersedianya

anggaran

masih

mengandalkan

penerimaan pembiayaan yang berasal dari Anggaran Sisa Lebih Tahun yang lalu.


22


3.3. IKHTISAR KINERJA KEUANGAN BERBASIS LO 1. Pendapatan-LO Tahun 2016 Laporan Operasional Pemerintah Kota Bandung Tahun 2016 untuk periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016

menunjukkan

pendapatan

Rp6.084.667.305.068,03

dan

beban

sebesar sebesar

Rp5.184.350.502.022,53 sehingga diperoleh Surplus Laporan Operasional sebesar Rp900.316.803.045,50. Pendapatan sebesar Rp6.084.667.305.068,03 terdiri dari: - Pendapatan Asli Daerah

Rp

2.165.772.517.404,93


Rp

3.253.286.451.977,00

- Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Rp

665.608.335.686,10

Rp

6.084.667.305.068,03

Jumlah 2. Beban Tahun 2016

Laporan Operasional Pemerintah Kota Bandung Tahun 2016 untuk periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 menunjukkan Beban sebesar Rp5.184.350.502.022,53 yang

terdiri

dari

Rp5.183.449.760.802,53

Beban dan

Operasi

Beban

Transfer

sebesar sebesar

Rp900.741.220,00. Beban Operasi sebesar Rp5.183.449.760.802,53 terdiri dari: -

Beban Beban Beban Beban Beban Beban Beban Beban Beban

Pegawai Barang dan Jasa Bunga Subsidi Hibah Bantuan Sosial Penyusutan Penyisihan Piutang Lain-lain Jumlah I

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

2.292.169.029.796,00 2.279.996.008.054,59 0,00 128.532.390.000,00 151.250.782.000,00 0,00 71.126.836.496,60 76.086.668.655,27 184.288.045.800,07 5.183.449.760.802,53


23


Adapun beban transfer Tahun 2016 untuk periode 1 Januari 2016

sampai

dengan

31

Desember

2016

sebesar

Rp900.741.220,00 merupakan realisasi atas transfer bantuan keuangan kepada partai politik. Beban Luar Biasa Tahun 2016 untuk periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp21.746.900,00 merupakan realisasi pengembalian yang dikeluarkan melalui belanja tidak terduga.


24


BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. ASUMSI DASAR PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN 1) Asumsi Dasar Kemandirian Entitas Setiap unit organisasi merupakan unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. 2) Asumsi Kesinambungan Entitas Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaanya. Dengan demikian Pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek. 3) Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. 4.2. ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Sedangkan entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna

barang

dan

oleh


karenanya

wajib

25


menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa “tiap-tiap kementerian negara/lembaga merupakan entitas pelaporan yang tidak hanya wajib menyelenggarakan akuntansi, tetapi juga wajib menyampaikan

laporan

pertanggungjawaban

berupa

laporan

keuangan”. Peraturan

Menteri

Dalam

Negeri

Nomor

13

Tahun

2006

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 232 ayat (1) menyatakan bahwa : “Entitas pelaporan dan entitas akuntansi

menyelenggarakan

sistem

akuntansi

pemerintahan

daerah”. Selanjutnya Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64

Tahun

Pemerintahan

2013

tentang

Berbasis

Penerapan

Akrual

pada

Standar Pemerintah

Akuntansi Daerah,

menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) terdiri atas sistem akuntansi PPKD dan sistem akuntansi SKPD. Laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan memiliki komponen-komponen yang meliputi: a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL); c. Neraca; d. Laporan Operasional (LO); e. Laporan Arus Kas (LAK); f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).


26


4.3. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung adalah basis basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan Pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional. Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah Kota Bandung, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah Kota Bandung. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula di Laporan Operasional. Basis akrual untuk neraca dan berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah Kota Bandung. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah Kota Bandung, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerahKota Bandung. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan. 4.3.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO 1. Definisi


27


Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. 2. Pengakuan Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau saat pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (realized). 3. Pengukuran Pengukuran pendapatan-LO menggunakan mata uang Rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan. 4.3.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA 1. Definisi Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Transfer Masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas

pelaporan

lain,

misalnya

penerimaan

dana

perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi 2. Pengakuan Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan saat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2016

28


pendapatan

kas

yang

diterima

oleh

bendahara

penerimaan yang sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD; 3. Pengukuran Pengukuran pendapatan-LRA menggunakan mata uang Rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan. 4.3.3 Kebijakan Akuntansi Beban 1. Definisi Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. 2. Pengakuan Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, Saat terjadinya konsumsi aset dan saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. 3. Pengukuran Pengukuran beban menggunakan mata uang Rupiah berdasarkan nilai sekarang yang dikeluarkan dari kas daerah Kota Bandung. Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya belanja. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2016

29


4.3.4 Kebijakan Akuntansi Belanja 1. Definisi Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas daerah Kota Bandung yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak

akan

diperoleh

pembayarannya

kembali

oleh

pemerintah. Transfer keluar (LRA) adalah pengeluaran uang dari entitas

pelaporan

ke

entitas

pelaporan

lain

seperti

pengeluaran dana perimbangan oleh Pemerintah Pusat dan bagi hasil oleh Pemerintah Daerah. 2. Pengakuan Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas daerah Kota Bandung. Khusus pengeluaran yang

dilakukan

melalui

bendahara

pengeluaran,

pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. 3. Pengukuran Pengukuran belanja menggunakan mata uang Rupiah berdasarkan nilai sekarang yang dikeluarkan dari kas daerah Kota Bandung. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah bank Indonesia) pada saat terjadinya belanja.

4.3.5 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan 1. Definisi Pembiayaan

merupakan

seluruh

transaksi

keuangan

pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali yang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2016

30


penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup

defisit

dan

atau

memanfaatkan

surplus

anggaran. Penerimaan

Pembiayaan

adalah

semua

penerimaan

rekening kas daerah Kota Bandung yang antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi daerah/negara, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum daerah Kota Bandung antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam

periode

tahun

anggaran

tertentu,

dan

pembentukan dana cadangan. Pembentukan dana cadangan menambah dana cadangan yang

bersangkutan.

Hasil-hasil

yang

diperoleh

dari

pengelolaan dana cadangan merupakan penambah dana cadangan dan dicatat dalam pos pendapatan asli daerah lainnya. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. 2. Pengakuan Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada kas

daerah

pembiayaan dengan mencatat

Kota

Bandung.

dilaksanakan

membukukan jumlah

Akuntansi

dengan

penerimaan

netonya

(setelah


asas

penerimaan bruto,

bruto,

dan

yaitu tidak

dikompensasikan 31


dengan pengeluaran). Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas daerah Kota Bandung.

Selisih

lebih/kurang

antara

realisasi

penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan selama

satu

periode

pelaporan

dicatat

dalam

pos

SiLPA/SiKPA. 3. Pengukuran Pengukuran

pembiayaan

menggunakan

mata

uang

Rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan dikeluarkan. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja. 4.3.6 Kebijakan Akuntansi Aset 1. Definisi Aset adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai dan dapat diukur dengan satuan uang. Aset terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, Aset Lainnya. Aset Lancar adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat kurang dari 12 (dua belas) bulan (satu periode akuntansi). a. Aset Lancar, antara lain terdiri dari : 1) Kas (1) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. (2) Kas dinyatakan dalam Rupiah. Apabila dalam kas terdapat valuta asing maka valuta asing tersebut

dikonversikan

terlebih

dahulu

berdasarkan nilai kurs pada tanggal transaksi. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2016

32


Pada akhir tahun, saldo kas dalam valuta asing dikonversi

ke

dalam

Rupiah

dengan

menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. (3) Nilai kas pada tanggal neraca adalah hasil kas opname

di

masing-masing

pemegang

kas

(Bendahara Umum Daerah dan Pemegang Kas). 2) Piutang (1) Piutang adalah hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. (2) Piutang dapat berupa tagihan hasil penjualan barang, kewajiban pihak ketiga yang belum dilunasi, seperti pajak/retribusi atau pinjaman uang yang belum dilunasi pada saat pencatatan. (3) Piutang dinilai serta disajikan di neraca sebesar jumlah

yang

dapat

memperhitungkan

direalisasikan

penyisihan

setelah

piutang

tidak

tertagih dan penghapusan piutang. (4) Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas piutang tersebut. (5) Piutang Pajak/Retribusi diakui sebagai piutang apabila

telah

diterbitkan

dasar

ketetapan

pajak/retribusi yaitu Surat Keputusan Pajak Daerah/Surat

Keputusan

Retribusi

Daerah

(SKPD/SKRD). 3) Persediaan (1) Persediaan adalah barang yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah

daerah


dan

atau

untuk

33


dijual/diserahkan

dalam

rangka

pelayanan

kepada masyarakat. (2) Persediaan pada akhir periode akuntansi dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan. (3) Saldo persediaan dinilai dan disajikan dalam neraca berdasarkan: -

Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Nilai pembelian yang digunakan adalah

biaya

perolehan

persediaan

yang

terakhir diperoleh; -

Biaya

standar

apabila

diperoleh

dengan

memproduksi sendiri; -

Nilai

wajar

apabila

persediaan

diperoleh

dengan cara lain seperti donasi/rampasan. (4) Jenis-jenis persediaan: -

Persediaan

Pakai

Habis,

adalah

barang-

barang yang bekas penggunaannya tidak dapat digunakan kembali, misalnya ATK. -

Persediaan

Tak

Habis

Pakai,

adalah

persediaan yang dapat digunakan berulang kali, misal kotak file. -

Persediaan untuk dijual, misal aspal dalam drum, obat-obatan, alat-alat kedokteran, bibit tanaman, benih ikan dan sebagainya.

b. Investasi Jangka Panjang, antara lain terdiri dari: Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah jumlah yang

dibayar

penyertaan

oleh

modal

pemerintah dalam


Badan

daerah Usaha

untuk Milik 34


Negara/Daerah

atau

lembaga

keuangan

lainnya

dimana pemerintah daerah memiliki kepentingan yang dinyatakan

dalam

perjanjian.

Pemerintah Daerah dicatat

Penyertaan

Modal

dalam neraca dengan

metode ekuitas.

c. Aset Tetap Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan kepemerintahan dan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat

diperoleh

melalui

pembelian

dan

pembangunan yang sumber dananya baik

atau

sebagian

atau seluruhnya berasal dari APBD, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan. Aset

tetap

dicatat

dengan

nilai

historis.

Untuk

keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Aset tetap

yang

dihentikan

dari

penggunaan

aktif

pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Nilai tercatat (carrying amount) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu konstruksi dalam pengerjaan dinyatakan dalam

valuta asing,

penyajian dalam neraca dicatat dengan nilai rupiah


35


berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat perolehan.

d. Aset Lainnya Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset dalam Proses Penghapusan/Aset Rusak Berat adalah aset yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Hal tersebut sesuai dengan PSAP No. 07 Paragraf 79.

4.3.7 Kebijakan Akuntansi Kewajiban Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban Jangka Pendek adalah kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam valuta asing (valas) dikonversikan ke dalam Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi. Kewajiban jangka pendek terdiri dari: (1) Bagian

Lancar

Kewajiban

Jangka

Panjang

Kepada

Pemerintah Pusat.


36


Merupakan bagian kewajiban jangka panjang kepada Pemerintah Pusat, yang telah jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. (2) Kewajiban Bunga, Denda, dan Commitment Fee. -

Kewajiban Bunga adalah bagian beban bunga yang telah jatuh tempo dan harus dibayar dalam suatu periode akuntansi. Kewajiban bunga dicatat sebesar persentase tertentu sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian.

-

Denda adalah kewajiban yang timbul sebagai akibat dari kewajiban pokok pinjaman dan atau bunganya yang

tidak

dapat

dilunasi

tepat

waktu

sesuai

perjanjian. -

Comitment Fee adalah kewajiban yang harus dibayar sebesar persentase tertentu terhadap jumlah pinjaman yang belum atau tidak ditarik sampai batas waktu yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman.

(3) Kewajiban Perhitungan Fihak Ketiga. Merupakan kewajiban jangka pendek kepada fihak ketiga yang akan jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. (4) Pendapatan Diterima Dimuka Berdasarkan

Buletin

Teknis

nomor

08

mengenai

akuntansi utang, terhadap nilai kas yang telah diterima pemerintah

dari

pihak

ketiga

tetapi

belum

ada

penyerahan barang/jasa dari pemerintah dicantumkan di Neraca dengan akun Pendapatan Diterima Dimuka. Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Kewajiban jangka panjang dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Kewajiban jangka Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2016

37


panjang dicatat pada saat dana tersebut diterima sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam valuta asing (valas) dicatat berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi. Kewajiban jangka panjang terdiri dari: (1) Kewajiban Kepada Pemerintah. Kewajiban jangka panjang kepada pemerintah adalah bagian kewajiban kepada pemerintah pusat yang akan jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. (2) Kewajiban Bunga dan Jasa Bank Jangka Panjang. Kewajiban

bunga

dan

jasa

bank

jangka

panjang

merupakan kewajiban atas bunga pinjaman serta jasa bank jangka panjang yang akan jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. 4.3.8 Kebijakan Akuntansi Ekuitas 1. Definisi Ekuitas

adalah

kekayaan

bersih

pemerintah

yang

merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari ekuitas awal

ditambah

(dikurang)

oleh

surplus/defisit-LO,

SiLPA/SiKPA, penutupan saldo perubahan SAL, dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi aset tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). 2. Pengakuan Ekuitas

diakui

pada

saat

terjadi

kenaikan

atau

penurunan hak pemerintah atas kekayaan pemerintah, yang

diakibatkan

oleh

adanya

surplus/defisit-LO,

SiLPA/SiKPA, serta penutupan saldo Perubahan SAL.; 3. Pengukuran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2016

38


Ekuitas dicatat sebesar nilai nominal yang mencerminkan nilai kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.

4.4. BASIS

PENGUKURAN

YANG

MENDASARI

PENYUSUNAN

LAPORAN KEUANGAN Sehubungan dengan penyusunan laporan keuangan, beberapa informasi penting yang perlu disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini adalah sebagai berikut: 1) Penyusunan

Neraca

Pemerintah

Kota

Bandung

menganut

prinsip substansi mengungguli bentuk formalnya (substance over form). Artinya informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. 2) Basis akuntansi yang digunakan adalah basis kas dan basis akrual yaitu: (1) Basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran. (2) Basis Akrual digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca dan pengakuan pendapatan dan beban dalam Laporan Operasional. 3) Periode Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung adalah tahun anggaran (periode tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016). 4) Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar

atau

sebesar

nilai

wajar


dari

imbalan

untuk 39


memperoleh keperluan

aset

tersebut

penyusunan

pada

neraca

saat

awal

perolehan.

suatu

entitas,

Untuk biaya

perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. 5) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.


40


BAB V PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENJELASAN POS – POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN 5.1.1.Dasar Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Dasar Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran adalah: a) Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tanggal 22

Oktober

2010

tentang

Standar

Akuntansi

Pemerintahan khususnya Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP); b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang

Penerapan

Standar

Akuntansi

Pemerintahan

Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor

13

Tahun

2006

tentang

Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah. d) Peraturan Walikota Bandung Nomor 1136 Tahun 2015 Tanggal 26 Nopember Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 528 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi. e) Peraturan Walikota Bandung Nomor 1137 Tahun 2015 Tanggal 26 Nopember Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 529 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.


41


5.1.2.Tujuan Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran bertujuan memberikan informasi tentang kinerja keuangan berupa realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran

dan

ketercapaian

realisasinya

target-target

yang

menunjukkan telah

tingkat

disepakati

antara

legislatif dan eksekutif sesuai dengan perundang-undangan. 5.1.3.Definisi a) Anggaran merupakan pedoman tindakan

yang akan

dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. b) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/ Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak

akan

diperoleh

pembayarannya

kembali

oleh

pemerintah. c) Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/ Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. d) Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima

kembali,

baik

pada

tahun

anggaran

bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang

dalam

penganggaran

pemerintah

terutama

dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.


42


e) Surplus/defisit

adalah

selisih

lebih/kurang

antara

pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. f) Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. 5.1.4.Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016 Periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 menunjukkan pendapatan daerah sebesar Rp5.685.213.859.929,00 atau 85,06% dari anggaran

yang

telah

Rp6.684.129.617.384,00.

ditetapkan

Adapun

realisasi

sebesar belanja

dan

transfer daerah berjumlah Rp5.830.413.719.644,00 atau 79,21%

dari

anggaran

yang

ditetapkan

sebesar

Rp7.360.848.469.022,00 sehingga diperoleh defisit sebelum Pembiayaan Netto antara realisasi pendapatan daerah dan realisasi

belanja

dan

transfer

daerah

sebesar

Rp145.199.859.715,00. Defisit tersebut selanjutnya ditutup dengan pembiayaan neto sebesar Rp677.328.852.404,00 sehingga pada akhirnya sisa lebih pembiayaan anggaran akhir tahun menjadi sebesar Rp532.128.992.689,00. Realisasi pendapatan daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp5.685.213.859.929,00 terdiri dari: - Pendapatan Asli Daerah

Rp 2.152.755.704.962,00


Rp 3.186.705.853.324,00

- Lain-Lain Pendapatan Yang

Rp

345.752.301.643,00

Sah Jumlah

Rp 5.685.213.859.929,0 0


43


Sedangkan realisasi belanja dan transfer daerah Pemerintah Kota Bandung secara keseluruhan untuk periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp5.830.413.719.644,00 atau mencapai 79,21%. Realisasi belanja dan transfer tersebut terdiri dari: Belanja Operasi

Rp

4.575.469.446.261,00

Belanja Modal

Rp

1.254.021.785.263,00

Belanja Tak Terduga

Rp

21.746.900,00

Belanja Transfer

Rp

900.741.220,00

Jumlah

Rp 5.830.413.719.644,00

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016 diuraikan sebagai berikut: 5.1.4.1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung periode

1

Januari

Desember

2016

2016

sampai adalah

Rp2.152.755.704.962,00

atau

dari

anggaran

target

dengan

31

sebesar

mencapai 77,79% sebesar

Rp 2.767.404.903.364,00 yang terdiri dari: No

Uraian

1

Pajak Daerah

2

Retribusi Daerah

Anggaran 2016

Realisasi 2016

(Rp)

(Rp)

%

Realisasi 2015 (Rp)

2.186.416.770.000,00

1.709.807.582.556,00

78,20

1.494.147.377.053,00

204.770.058.000,00

92.006.779.460,00

44,93

64.985.847.830,00

20.000.000.000,00

10.658.411.624,00

53,29

8.602.757.430,00

Hasil Kekayaan 3

Daerah yang Dipisahkan

4

Lain-lain PAD Jumlah

356.218.075.364,00

340.282.931.322,00

95,53

291.958.661.192,00

2.767.404.903.364,00

2.152.755.704.962,00

77,79

1.859.694.643.505,00


44


Realisasi Pendapatan Asli Daerah masing-masing diuraikan sebagai berikut : a. Pendapatan Pajak Daerah Realisasi pendapatan pajak daerah periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp1.709.807.582.556,00 atau 78,20%

dari

target

anggaran

sebesar

Rp2.186.416.770.000,00 dengan rincian sebagai berikut : No

Uraian

Anggaran 2016

Realisasi 2016

(Rp)

(Rp)

Realisasi 2015

%

(Rp)

1

Hotel

260.000.000.000,00

274.748.550.679,00

105,67

215.286.361.236,00

2

Restoran

235.000.000.000,00

241.786.988.140,00

102,89

181.868.358.705,00

3

Hiburan

68.000.000.000,00

69.816.433.368,00

102,67

50.449.101.884,00

4

Reklame

316.716.770.000,00

25.653.533.922,00

8,10

18.107.052.336,00

5

Penerangan Jalan

173.200.000.000,00

177.358.328.595,00

102,40

178.144.137.262,00

6

Parkir

26.000.000.000,00

29.289.132.387,00

112,65

20.234.816.571,00

7

Air Tanah

32.500.000.000,00

33.686.169.278,00

103,65

30.260.440.425,00

8

PBB Perkotaan

415.000.000.000,00

417.139.352.208,00

100,52

399.912.248.339,00

9

BPHTB Jumlah

660.000.000.000,00

440.329.093.979,00

66,72

399.885.860.295,00

2.186.416.770.000,00

1.709.807.582.556,00

78,20

1.494.147.377.053,00

Rendahnya realisasi pendapatan pajak reklame selama Tahun Anggaran 2016 sebesar 8,10% terutama

disebabkan

masih

berlakunya

moratorium penerbitan perijinan reklame baru.

b. Pendapatan Retribusi Daerah Realisasi pendapatan retribusi daerah periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 adalah

sebesar

44,93%

dari

Rp92.006.779.460,00 target


anggaran

atau

sebesar 45


Rp204.770.058.000,00 dengan rincian sebagai berikut : No

Uraian

1

Pelayanan Kesehatan Puskesmas

2

Anggaran 2016

Realisasi 2016

(Rp)

(Rp)

%

Realisasi 2015 (Rp)

16.304.436.000,00

10.049.185.792,00

61,63

8.012.980.000,00

2.464.692.000,00

1.155.695.500,00

46,89

0,00

3.702.314.000,00

3.986.891.000,00

107.69

3.793.450.000,00

89.165.000.000,00

4.929.593.500,00

5.53

5.071.064.500,00

0,00

4.717.350.000,00

0,00

7.798.136.620,00

1.443.779.000,00

947.087.000,00

3.300.066.000,00

0,00

Pelayanan Kesehatan – Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya

3

Pelayanan Penguburan/Pemakam an

4

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

5

Pengujian Kendaraan Bermotor

6

Pelayanan Pemeriksaan/ Pengujian Alat

65.60

810.208.600,00

Pemadam Kebakaran 7

Pemanfaatan Ruang untuk Menara

0,00

0,00

Telekomunikasi 8

Bidang Perhubungan

9

Rumah Potong Hewan

10

Tempat Rekreasi

11

Izin Mendirikan Bangunan

12

0,00

8.272.618.900,00

0,00

5.502.006.200,00

2.062.542.000,00

1.415.930.000,00

68.65

1.652.970.000,00

629.024.000,00

666.422.000,00

105.95

1.193.276.000,00

79.665.669.000,00

49.162.898.976,00

61.71

26.133.792.450,00

1.237.524.900,00

605.238.888,00

48,91

582.088.034,00

2.887.558.100,00

3.867.789.504,00

133,95

3.847.428.426,00

696.107.700,00

45.300.000,00

197.345.300,00

Izin Gangguan Tempat Usaha/Kegiatan kpd Orang Pribadi

13

Izin Gangguan Tempat Usaha/Kegiatan kpd Orang Badan

14

Pemberian Izin Trayek Kepada Orang Pribadi

15

Pemberian Izin Trayek Kepada Badan

16

6,51

472.550.000,00

236.710.000,00

119,95

115.897.000,00

1.014.000.000,00

1.948.068.400,00

192.12

0,00

204.770.058.000,00

92.006.779.460,00

44.93

64.985.847.830,00

Pemberian Perpanjangan

IMTA

kepada

Pemberi Kerja Tenaga Asing - LRA Jumlah


46


Tidak

adanya

realisasi

atas

retribusi

pengendalian menara telekomunikasi disebabkan adanya

keputusan

Mahkamah

membatalkan

penentuan

pengendalian

menara

Agung

tarif

retribusi

telekomunikasi

yang izin yang

berkaitan dengan penetapan tarif retribusi yang berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak. Realisasi pendapatan retribusi daerah periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar

Rp92.006.779.460,00

terdapat

pada

SKPD-SKPD sebagai berikut : 1. Dinas Kesehatan Kota No 1

Uraian Pelayanan Kesehatan Puskesmas

2

Anggaran 2016

Realisasi 2016

(Rp)

(Rp)

%

Realisasi 2015 (Rp)

16.304.436.000,00

10.049.185.792,00

61,63

8.012.980.000,00

2.464.692.000,00

1.155.695.500,00

46,89

0,00

18.769.128.000,00

11.204.881.292,00

Pelayanan Kesehatan Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis yang dimiliki dan/atau Dikelola oleh Pemda

Jumlah

Retribusi

Dinas

59.70

8.012.980.000,00

Kesehatan

2. Dinas Pemakaman dan Pertamanan No 1

Uraian

Anggaran 2016

Realisasi 2016

(Rp)

(Rp)

%

Realisasi 2015 (Rp)

Pelayanan Pemakaman dan

3.702.314.000,00

3.986.891.000,00

107.69

3.793.450.000,00

629.024.000,00

666.422.000,00

105.95

1.193.276.000,00

4.331.338.000,00

4.653.313.000,00

107,43

4.986.726.000,00

Pengabuan Mayat 2

Tempat Rekreasi dan Olahraga

Jumlah

Retribusi

Pemakaman

Dinas dan

Pertamanan


47


3. Dinas Perhubungan No 1

Uraian Pelayanan Parkir di

Anggaran 2016

Realisasi 2016

(Rp)

(Rp)

Realisasi 2015

%

(Rp)

89.165.000.000,00

4.929.593.500,00

5.53

5.071.064.500,00

0,00

4.717.350.000,00

0,00

7.798.136.620,00

0,00

8.272.618.900,00

0,00

5.502.006.200,00

120.000.000,00

76.110.000

63,43

107.297.000,00

89.285.000.000,00

17.995.672.400,00

20.16

18.478.504.320,00

Tepi Jalan Umum 2

Pengujian Kendaraan Bermotor

3

Bidang Perhubungan

4

Izin Trayek kepada Badan

Jumlah Retribusi Dinas Pemakaman dan Pertamanan

4. Dinas

Pencegahan

dan

Penanggulangan

Kebakaran No 1

Uraian Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Jumlah

Retribusi

Pencegahan

Anggaran 2016

Realisasi 2016

(Rp)

(Rp)

%

Realisasi 2015 (Rp)

1.443.779.000,00

947.087.000,00

65.60

810.208.600,00

1.443.779.000,00

947.087.000,00

65.60

810.208.600,00

Dinas dan

Penanggulangan Kebakaran

5. Dinas Komunikasi dan Informatika No 1

Uraian Pengendalian Menara

Anggaran 2016

Realisasi 2016

(Rp)

(Rp)

%

Realisasi 2015 (Rp)

3.300.066.000,00

0,00

0,00

0,00

3.300.066.000,00

0,00

0,00

0,00

Telekomunikasi Jumlah

Retribusi

Komunikasi

Dinas dan

Informatika

6. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu No 1

Uraian Izin Mendirikan

Anggaran 2016

Realisasi 2016

(Rp)

(Rp)

%

Realisasi 2015 (Rp)

79.665.669.000,00

49.162.898.976,00

61.71

26.133.792.450,00

1.237.524.900,00

605.238.888,00

48,91

582.088.034,00

Bangunan 2

Izin Gangguan Tempat Usaha/Kegiatan kpd


48

PEMERINTAH KOTA BANDUNG Catatan Atas Laporan Keuangan No

Uraian

Anggaran 2016

Realisasi 2016

(Rp)

(Rp)

%

Realisasi 2015 (Rp)

Orang Pribadi 3

Izin Gangguan Tempat Usaha/Kegiatan kpd

2.887.558.100,00

3.867.789.504,00

696.107.700,00

45.300.000,00

197.345.300,00

84.684.205.000,00

133,95

3.847.428.426,00

Orang Badan 4

Pemberian Izin Trayek Kepada Orang Pribadi

5

Pemberian Izin Trayek Kepada Badan

Jumlah

Retribusi

Pelayanan

6,51

472.550.000,00

160.600.000,00

119,95

115.897.000,00

53.841.827.368,00

63.75

31.151.755.910,00

Badan

Perijinan

Terpadu

7. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan No 1

Uraian Rumah Potong Hewan

Jumlah

Retribusi

Anggaran 2016

Realisasi 2016

(Rp)

(Rp)

%

Realisasi 2015 (Rp)

2.062.542.000,00

1.415.930.000,00

68.65

1.652.970.000,00

2.062.542.000,00

1.415.930.000,00

68.65

1.652.970.000,00

Dinas

Pertanian dan Ketahanan Pangan

8. Dinas Tenaga Kerja No 1

Uraian

Anggaran 2016

Realisasi 2016

(Rp)

(Rp)

%

Realisasi 2015 (Rp)

Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja

1.014.000.000,00

1.948.068.400,00

192.12

0,00

1.014.000.000,00

1.948.068.400,00

192.12

0,00

Tenaga Asing - LRA Jumlah

Retribusi

Dinas

Pertanian dan Ketahanan Pangan

c. Hasil

Pengelolaan

Kekayaan

Daerah

yang

Dipisahkan Realisasi pendapatan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan periode 1 Januari 2016 sampai dengan

31

Desember

2016

adalah

sebesar

Rp 10.658.411.624,00 atau 53,29% dari target Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2016

49


anggaran sebesar Rp 20.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut : No

Uraian

1

PDAM Tirta Wening

2

Bank BJB

3

PD. Pasar Bermartabat

4

KPKB Jumlah

Anggaran 2016

Realisasi 2016

(Rp)

(Rp)

Realisasi 2015

%

(Rp)

11.140.000.000,00

0,00

0.00

0,00

8.664.565.950,00

9.836.800.509,00

113.53

8.305.600.430,00

0,00

524.454.115,00

0.00

0,00

195.434.050,00

297.157.000,00

152.05

297.157.000,00

20.000.000.000,00

10.658.411.624,00

53.29

8.602.757.430,00

d. Pendapatan Lain – Lain PAD Yang Sah Realisasi penerimaan Lain-lain PAD yang sah periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember

2016

adalah

sebesar

Rp340.282.931.322,00 atau 95,53% dari target anggaran sebesar Rp356.218.075.364,00 dengan rincian sebagai berikut : No 1

Uraian

Anggaran 2016

Realisasi 2016

(Rp)

(Rp)

%

Realisasi 2015 (Rp)

Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak

0,00

68.801.000,00

364,24

574.652.554,00

22.649.721.044,00

36.981.587.384,00

163,28

62.650.381.413,00

0,00

25.010.519.131,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.562.826.325,00

14.841.034.000,00

676.431.129,00

4,56

0,00

0,00

12.771.215.227,00

0,00

10.459.290.506,00

8.235.315.000,00

805.566.396,00

9,78

2.730.401.197,00

14.974.133.364,00

20.752.675.189,00

138,59

0,00

4.077.216.000,00

2.333.929.150,00

57,24

1.562.921.575,00

21.780.000.000,00

25.057.302.632,00

115,05

21.964.329.937,00

dipisahkan 2

Penerimaan Jasa Giro

3

Penerimaan

Bunga

Deposito 4

Tuntutan

Ganti

Kerugian Daerah (TGR) 5

Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

6

Penerimaan Denda Pajak

7

Penerimaan Denda Retribusi

8

Penerimaan dari Pengembalian

9

Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum

10

Pendapatan dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah


50

PEMERINTAH KOTA BANDUNG Catatan Atas Laporan Keuangan No 11

Uraian

Anggaran 2016

Realisasi 2016

(Rp)

(Rp)

Penerimaan Setoran Pendapatan Lainnya

13

Pendapatan Atas

(Rp)

0,00

141.276.052,00

0,00

354.108.602,00

93.641.766.956,00

2.853.459.874,00

3,05

6.477.851.262,00

0,00

110.674.185,00

0,00

0,00

131.000.000.000,00

140.050.786.855,00

106,91

111.427.309.721,00

45.000.000.000,00

72.549.301.118,00

161.22

72.462.949.000,00

0,00

15.000.000,00

180.000.000,00

104.406.000,00

58,00

0,00

356.379.186.364,00

340.282.931.322,00

95.48

298.227.022.092,00

dari Lembaga Lain 12

Realisasi 2015

%

Denda

Pelanggaran

Perda 14

Pendapatan BLUD

15

Dana

Kapitasi

JKN

pada FKTP 16

Pendapatan

Denda

Profesi PPAT 17

Pend.

dari

Pemanfaatan

0,00

Hasil KD

Kerjasama Pemanfaatan Jumlah

Realisasi daerah

pendapatan sebesar

lain-lain

pendapatan

Rp340.282.931.322,00

asli

tersebut

termasuk didalamnya pendapatan yang diperoleh dengan mekanisme Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bandung, Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak (RSKIA) Kota Bandung, Rumah Sakit Khusus Gigi dan

Mulut

(RSKGM)

Puskesmas-Puskesmas

Kota di

Bandung,

Lingkungan

dan Dinas

Kesehatan Kota Bandung. 5.1.4.2. Realisasi Pendapatan Transfer Realisasi Pendapatan Transfer periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar

Rp3.186.705.853.324,00

atau

89,61%

dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3.556.118.038.811,00. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain. Pendapatan dari Transfer ini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2016

51


besarannya sangat tergantung kondisi keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Realisasi Transfer sebesar Rp3.186.705.853.324,00 terdiri atas:  Transfer Pemerintah Pusat – DanaPerimbangan

Rp

2.443.763.935.834,00

Rp

0,00

Rp

742.941.917.490,00

 Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya  Transfer Pemerintah Provinsi Jumlah

Rp 3.186.705.853.324,00

Realisasi pendapatan transfer diuraikan masingmasing sebagai berikut: a. Transfer

Pemerintah

Pusat

-

Dana

Perimbangan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan periode 1 Januari 2016 sampai dengan

31

Desember

2016

Rp2.443.763.935.834,00 anggaran

yang

adalah

atau

sebesar

87,72%

ditetapkan

dari

sebesar

Rp2.785.941.136.000,00 terdiri dari: PENDAPATAN-LRA - Dana Bagi Hasil Pajak - Dana Bagi Hasil Bukan Pajak - Dana Alokasi Umum - Dana Alokasi Khusus Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak:

Anggaran 2016 (Rp)

Realisasi 2016 (Rp)

%

Realisasi 2015 (Rp)

270.489.172.000,00

293.628.719.200,00

108,55

151.312.813.000,00

20.733.293.000,00 1.672.456.589.000,00 822.262.082.000,00

22.024.549.634,00 1.672.456.589.000,00 455.654.078.000,00

106,23 100,00 55,41

22.071.782.066,00 1.574.737.891.000,00 17.709.340.000,00

2.785.941.136.000,00

2.443.763.935.834,00

87,72

1.765.831.826.066,00

Realisasi pendapatan dari Transfer Pemerintah Pusat sangat

–

Dana

Perimbangan

tergantung

dari

ini

kondisi

besarannya keuangan

Pemerintah Pusat. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2016

52


Rincian

Dana

Bagi

Hasil

Pajak

sebesar

Rp293.628.719.200,00 adalah sebagai berikut: Anggaran 2016 (Rp)

PENDAPATAN-LRA - BH dari Pajak Bumi dan Bangunan - BH dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan - BH dari Pajak Penghasilan (PPh) Psl. 25 & 29 WP Orang Pribadi DN dan Psl. 21 - BH dari Cukai Hasil Tembakau Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak:

Realisasi 2016 (Rp)

Realisasi 2015 (Rp)

%

15.101.319.000,00

16.710.730.947,00

110.66

16.555.801.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

251.537.220.000,00

273.019.298.654,00

108.54

131.054.868.000,00

3.850.633.000,00

3.898.689.599,00

101.25

3.702.144.000

270.489.172.000,00

293.628.719.200,00

108.55

151.312.813.000,00

Adapun

rincian

Pajak/Sumber

Dana

Bagi

Daya

Hasil

Alam

Bukan sebesar

Rp22.024.549.634,00 adalah sebagai berikut: Anggaran 2016 (Rp)

PENDAPATAN-LRA - BH dari Iuran Hak Peng. Hutan - BH dari Hasil Pung. Hasil Perikanan - BH dari Pertambangan Minyak Bumi - BH dari Pertambangan Gas Bumi - BH dari Pertambangan Panas Bumi - BH dari Pertambangan Umum JumlahDana Bagi Bukan Pajak/SDA

Hasil

Realisasi 2016 (Rp)

%

Realisasi 2015 (Rp)

84.229.000,00

25.268.700,00

30.00

275.934.928,00

1.089.194.000,00

452.025.539,00

41.50

703.264.033,00

2.705.823.000,00

2.129.578.858,00

78.70

6.619.184.758,00

7.970.794.000,00

9.048.357.759,00

113.52

4.951.137.776,00

8.211.836.000,00

9.880.959.231,00

120.33

8.667.429.710,00

671.417.000,00

488.359.547,00

72.74

854.830.861,00

20.733.293.000,00

22.024.549.634,00

106.23

22.071.782.066,00

Penerimaan Pusat – Dana Perimbangan untuk rincian obyek Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sebagai berikut:

PENDAPATAN-LRA Dana Alokasi Umum Jumlah Dana Alokasi

Anggaran 2016 (Rp)

Realisasi 2016 (Rp)

%

Realisasi 2015 (Rp)

1.672.456.589.000,00

1.672.456.589.000,00

100

1.574.737.891.000,00

1.672.456.589.000,00

1.672.456.589.000,00

100

1.574.737.891.000,00

Umum


53


Penerimaan Pusat – Dana Perimbangan untuk rincian

obyek

Dana

Alokasi

Khusus

(DAK)

sebesar Rp455.654.078.000,00 masing-masing sebagai berikut:

Anggaran 2016 (Rp)

4)Dana Alokasi Khusus

Realisasi 2016 (Rp)

%

Realisasi 2015 (Rp)

- DAK Sektor Pendidikan

750.631.359.000,00

418.896.750.000,00

55.81

10.354.910.500,00

- DAK Sektor Kesehatan

27.762.904.000,00

15.807.589.000,00

56.94

1.357.532.000,00

26.003.958.000,00

14.302.177.000,00

55.00

2.159.745.500,00

2.767.855.000,00

959.127.000,00

34.65

0,00

0,00

0,00

0,00

2.465.870.000,00

2.261.851.000,00

784.737.000,00

34.69

0,00

4.440.344.000,00

1.536.165.000,00

34.60

1.055.890.000,00

998.380.000,00

539.986.000,00

54.09

0,00

1.322.480.000,00

727.364.000,00

55.00

315.392.000,00

- DAK Sektor Insfrastruktur Jalan - DAK Sektor Insfras. Air bersih - DAKSektorLingkunganHidup - DAK Sektor Insfrastruktur Sanitasi - DAKSektorPerdagangan - DAK Sektor Keluarga Berencana - DAK Sektor Transportasi - DAK Sektor Pariwisata Jumlah Dana Alokasi Khusus

6.072.951.000,00

2.100.183.000,00

34.58

0,00

822.262.082.000,00

455.654.078.000,00

55.41

17.709.340.000,00

b. Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Realisasi

transfer

Pemerintah

Pusat–Lainnya

periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 0,00 atau 0,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 00,00 Transfer ini merupakan transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat untuk Dana Penyesuaian sektor Pendidikan bagi Pemerintah Kota

Bandung,

dengan

rincian

obyek

sebagaimana berikut di bawah ini:


54

PEMERINTAH KOTA BANDUNG Catatan Atas Laporan Keuangan b. Transfer Pemerintah PusatLainnya 1) Dana Penyesuaian

Anggaran

Realisasi

2016

2016

(Rp)

(Rp)

Dana Penyesuaian Sektor

Realisasi %

2015 (Rp)

0,00

0,00

0,00

629.172.608.000,00

0,00

0,00

0,00

629.172.608.000,00

Pendidikan Jumlah Dana Alokasi Khusus

c. Transfer Pemerintah Provinsi Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 adalah

sebesarRp742.941.917.490,00

atau

96,46% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar

Rp770.176.902.811,00

seluruhnya

merupakan pendapatan dari bagi hasil yang terdiri dari: 1) Dana Transfer Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Anggaran 2016

Realisasi 2016

(Rp)

(Rp)

%

Realisasi 2015 (Rp)

- Pajak Kendaraan Bermotor

323.702.476.755,00

316.416.214.200,00

97.75

298.152.551.160,00

200.938.640.700,00

200.938.640.700,00

100.00

207.360.224.070,00

159.541.950.442,00

140.023.419.742,00

87.77

162.205.771.476,00

296.718.950,00

277.645.305,00

93.57

257.428.200,00

0,00

0,00

0,00

18.374.353,00

85.697.115.964,00

85.285.997.543,00

99.52

81.488.071.098,00

770.176.902.811,00

742.941.917.490,00

96.46

749.482.420.357,00

- Bea Balik Nama Kend. Bermotor - Pajak Bahan Bakar Kend. Bermotor - Pajak Air Permukaan - Bagi Hasil dari Kemetrologian - Bagi hasil dari pajak rokok Jumlah Dana Transfer Pem. Provinsi Jawa Barat

Realisasi pendapatan dari Transfer Pemerintah Provinsi besarannya sangat tergantung pada kondisi

atau

realisasi

keuangan

Pemerintah

Provinsi Jawa Barat.


55


5.1.4.3. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp345.752.301.643,00 atau 95,88% dari

anggaran

sebesar

Rp360.606.675.209,00.

Realisasi lain-lain pendapatan yang sah berasal dari pendapatan hibah dan pendapatan dari bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut: 3) Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat

Anggaran 2016 (Rp)

Realisasi 2016 (Rp)

Realisasi 2015 (Rp)

%

270.230.302.000,00

269.620.301.234,00

99,77

8.551.912.000,00

90.376.373.209,00

76.132.000.409,00

84,24

85.338.503.920,00

360.606.675.209,00

345.752.301.643,00

95,88

93.890.415.920,00

Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat Jumlah

Bantuan

Pemerintah Pusat dan Pem Provinsi Jawa Barat

Realisasi

pendapatan

hibah

sebesar

Rp269.620.301.234,00 penerimaan hibah yang berasal dari Pemerintah Pusat selama Tahun Anggaran 2016 yang terdiri dari: - Hibah untuk PDAM

Rp

15.500.000.000,00

- Hibah untuk PDAM

Rp

252.730.301.234,00

- Hibah untuk PDAM

Rp

1.390.000.000,00

Jumlah

Rp

269.620.301.234,00

Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Bandung untuk PDAM Tirtawening Kota Bandung dibiayai

sebesar terlebih

Rp15.500.000.000,00 dahulu

dengan

yang

penyertaan

modal oleh Pemerintah Kota Bandung ke PDAM pada Tahun Anggaran 2014 melalui SP2D Nomor 957/00009/1.20.06.01/Pemb/2014. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2016

56


Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Bandung untuk PDAM Tirtawening Kota Bandung

sebesar

Rp252.730.301.234,00

diterima berdasarkan Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kota

Bandung

Nomor

:

PHD-142/PK/2016

tanggal 30 September 2016 untuk hibah daerah non kas dalam rangka penyelesaian piutang negara kepada PDAM. Penerimaan hibah ini telah ditindaklanjuti dengan realisasi penyertaan modal Pemerintah Kota Bandung kepada PDAM Kota Bandung melalui SP2D (Non Kas) dengan Nomor : 957/00004/1.20.06.01/BTL-PMK/2016 sebesar Rp252.730.301.234,00. Adapun hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah

Kota

Tirtawening

Bandung

Kota

Rp1.390.000.000,00 Perjanjian

Hibah

untuk

Bandung diterima

Daerah

antara

PDAM sebesar

berdasarkan Pemerintah

Pusat dengan Pemerintah Kota Bandung Nomor : PHD-24/PK/2016 tanggal 25 April 2016 untuk hibah

air

minum

yang

bersumber

dari

penerimaan dalam negeri APBN TA 2016 dan telah direalisasikan kepada PDAM melalui SP2D Nomor : 957/00001/1.20.06.01/BTL-PMK/2016 sebesar Rp1.390.000.000,00. Adapun

alokasi

bantuan

keuangan

dari

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 93 Tahun

2016

Anggaran

tentang

Pendapatan

Perubahan dan

Penjabaran

Belanja

Daerah

Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2016

57


5.1.4.4. Realisasi Belanja Operasi Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kota Bandung periode

1

Januari

Desember

2016

2016

sampai

dengan

adalah

Rp4.575.469.446.261,00

atau

dari

anggaran

alokasi

31

sebesar

mencapai 85,74% sebesar

Rp5.336.672.986.293,47. Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kota Bandung sebesar Rp 4.575.469.446.261,00 terdiri dari: URAIAN

ANGGARAN 2016

REALISASI 2016

(Rp)

(Rp)

%

REALISASI 2015 (Rp)

Belanja Pegawai

2.922.171.815.862,00

2.540.344.665.184,00

86,93

2,381,935,235,484.00

Belanja Barang

2.130.060.453.431,47

1.755.341.609.077.00

82,41

1,288,180,584,635.00

Belanja Subsidi

130.336.000.000.00

128.532.390.000,00

98,62

116,260,455,000.00

Belanja Hibah

154.104.717.000,00

151.250.782.000,00

98,15

126,741,369,485.00

Belanja Bantuan Sosial

0,00

0,00

0,00

0,00

Jumlah Belanja Operasi

5.336.672.986.293,47

4.575.469.446.261,00

85,74

3.913.117.644.604,00

Realisasi belanja operasi Pemerintah Kota Bandung sebesar Rp4.575.469.446.261,00 tersebut termasuk didalamnya

belanja

yang

dilaksanakan

dengan

mekanisme Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bandung, Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak (RSKIA) Kota Bandung, Rumah Sakit Khusus Gigi dan

Mulut

(RSKGM)

Puskesmas-Puskesmas

Kota di

Bandung,

Lingkungan

dan Dinas

Kesehatan Kota Bandung. Realisasi belanja operasi diuraikan masing-masing sebagai berikut:


58


1) Belanja Pegawai Realisasi

Belanja

Bandung

Pegawai

sebesar

Pemerintah

Kota

Rp2.540.344.665.184.00

dianggarkan dalam klasifikasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan masingmasing

realisasi

sebesar

Rp2.275.389.581.281,00

dan

Rp264.955.083.903,00. Realisasi belanja belanja

pegawai dengan

tidak

klasifikasi

langsung

sebesar

Rp2.275.389.581.281,00 terdiri dari: TAHUN 2016 No

1 2

3

4 5 6

URAIAN Gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH Biaya Pemungutan Pajak Daerah Insentif Pemungutan Pajak Daerah Insentif Pemungutan Retribusi Daerah JUMLAH

REALISASI

ANGGARAN

REALISASI

(Rp)

(Rp)

TAHUN 2015

%

2.152.050.021.161,84

1.846.168.496.369,00

383.521.070.062,15

346.684.605.054,00

7.674.120.000,00

7.278.120.000,00

-

-

72.190.186.600,01

(Rp)

85.79 90.40

1,804,025,117,602.00 270,083,138,598.00

94.84

7,026,759,500.00

-

-

71.345.828.558,00

98.83

55,893,202,895.00

5.949.952.680,00

3.912.531.300,00

65.76

2,582,526,904.00

2.621.385.350.504,00

2.275.389.581.281,00

86.80

2.139.610.745.499.00

Adapun belanja pegawai dengan klasifikasi belanja pegawai langsung, yaitu belanja pegawai yang berkaitan

dengan

pelaksanaan

program

dan

kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebesar Rp264.955.083.903,00 terdiri dari :


59

PEMERINTAH KOTA BANDUNG Catatan Atas Laporan Keuangan TAHUN 2016 URAIAN

1 2 3 4

5

6

Honorarium PNS Honorarium Non PNS Uang Lembur Belanja Pegawai BLUD Honorarium Pengelola Dana BOS Honorarium Non Pegawai JUMLAH

REALISASI

ANGGARAN

REALISASI

(Rp)

(Rp)

TAHUN 2015

%

(Rp)

135.256.466.723,00

112.418.312.644,00

83.11

92.167.755.720,00

53.861.552.000,00

52.376.798.400,00

97.24

49.890.196.000,00

16.917.199.600,00

13.363.091.383,00

78.99

13.305.936.475,00

61.725.968.650,00

54.607.368.581,00

88.47

56.393.725.620,00

33.018.878.385,00

32.184.812.895,00

97.47

30.562.076.170,00

6.400.000,00

4.700.000,00

73.44

4.800.000,00

300.786.465.358,00

264.955.083.903,00

88.09

242.324.489.985,00

Realisasi belanja pegawai Pemerintah Kota Bandung sebesar

Rp2.540.344.665.184,00

diuraikan

ke

masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut : TAHUN 2016 No.

URAIAN

ANGGARAN (Rp)

1

Dinas Pendidikan

2

Dinas Kesehatan

3

RSUD

4

RSKIA

5

RSKGM

6

DBMP

7

DPP Kebakaran

8

Dinas Pemakaman dan Pert.

9

Dinas Tata Ruang dan C.K.

10

Bappeda

11

Dinas Perhubungan

12

BPLH

13

Dinas Kependudukan

14

Badan P. Perempuan dan KB

15

Dinas Sosial

16

Dinas Tenaga Kerja

17

Dinas Kopperindag

18

BPPT

19

Dinas Pemuda dan OR

1.739.268.887.080,00 111.258.308.585,00 72.063.244.524,00 17.680.374.311,00 12.999.092.651,00 44.523.183.079,00 20.357.530.388,00 21.507.042.376,00 29.840.989.922,00 16.312.399.357,00 44.334.861.890,00 11.484.637.809,00 11.405.069.954,00 9.930.244.612,00 8.867.567.398,00 9.894.230.174,00 13.475.639.633,00 17.452.658.288,00 12.571.452.326,00

% REALIASI

REALISASI TAHUN 2015

(Rp)

(Rp)

1.463.802.390.626,00

84.16

1.439.567.258.376,00

101.912.652.908,00

91.60

90.420.081.802,00

69.920.313.504,00

97.03

55.846.292.192,00

17.265.241.108,00

97.65

30.316.949.090,00

12.563.928.071,00

96.65

10.734.516.403,00

39.140.746.939,00

87.91

34.871.998.956,00

19.675.547.305,00

96.62

17.062.955.026,00

20.271.822.987,00

94.26

19.252.149.991,00

26.141.536.229,00

87.60

23.826.215.740,00

13.635.660.067,00

83.59

12.279.740.328,00

42.865.580.342,00

96.69

34.022.536.459,00

10.766.226.793,00

93.74

9.338.092.180,00

10.990.982.886,00

96.37

9.557.516.404,00

9.371.925.888,00

94.38

8.399.700.684,00

8.647.160.773,00

97.51

8.431.325.656,00

9.373.828.644,00

94.74

8.972.409.354,00

12.398.929.060,00

92.01

10.515.635.062,00

15.928.934.582,00

91.27

13.420.541.813,00

10.274.004.134,00

81.72

10.277.167.654,00


60

PEMERINTAH KOTA BANDUNG Catatan Atas Laporan Keuangan TAHUN 2016 No.

URAIAN

20

Badan Kesbang dan P. Masy.

21

Satuan Polisi Pamong Praja

22

DPRD

23

Kepala Daerah dan WKDH

24

Sekretaris Daerah

25

Sekretariat DPRD

26

DPKAD selaku SKPD

69.299.869.090,99

27

DPKAD selaku PPKD

28

Inspektorat Kota

29

Dinas Pelayanan Pajak

30

Badan Kepegawaian Daerah

31

ANGGARAN (Rp) 8.325.510.279,00

% REALIASI

REALISASI TAHUN 2015

(Rp)

(Rp)

7.887.540.047,00

94.74

7.053.416.980,00

48.579.960.380,00

96.62

37.419.332.456,00

19.602.493.497,00

99.02

13.226.343.342,00

3.259.472.237,00

87.52

3.007.495.462,00

51.901.330.002,00

92.30

46.043.382.906,00

12.798.636.801,00

90.48

12.471.039.721,00

26.619.151.960,00

38.41

20.907.318.208,00

34.557.556.300,00

31.560.510.312,00

91.33

28.500.000.000,00

23.500.466.354,00

21.790.033.148,00

92.72

18.815.181.495,00

105.806.336.490,01

102.655.185.442,00

97.02

83.765.909.950,00

18.906.877.530,00

16.850.162.114,00

89.12

16.422.273.706,00

Kecamatan Sukasari

7.124.891.598,00

7.013.899.402,00

98.44

6.097.558.053,00

32

Kecamatan Cidadap

6.228.256.365,00

5.941.695.651,00

95.40

5.159.353.826,00

33

Kecamatan Sukajadi

7.802.550.000,00

7.708.051.286,00

98.79

6.388.898.431,00

34

Kecamatan Cicendo

9.176.345.107,00

8.851.261.121,00

96.46

7.701.283.038,00

35

Kecamatan Andir

13.560.688.027,00

13.179.335.781,00

97.19

10.845.918.708,00

36

Kecamatan Coblong

7.728.148.515,00

7.426.492.703,00

96.10

8.158.325.083,00

37

Kecamatan Bandung Wetan

5.079.635.989,00

4.983.248.239,00

98.10

4.805.335.489,00

38

Kecamatan Sumur Bandung

6.071.868.663,00

5.817.948.470,00

95.82

5.717.100.151,00

39

Kecamatan Cibeunying Kidul

7.688.731.375,00

7.329.458.323,00

95.33

8.345.533.200,00

40

Kecamatan Cibeunying Kaler

6.622.117.654,00

6.382.139.938,00

96.38

6.408.337.508,00

41

Kecamatan Astanaanyar

9.089.880.167,00

8.890.516.003,00

97.81

7.968.408.829,00

42

Kecamatan Bojongloa Kaler

10.733.618.676,00

10.503.172.084,00

97.85

8.346.399.023,00

43

Kecamatan Bojongloa Kidul

12.423.226.379,00

12.093.122.622,00

97.34

8.722.979.758,00

44

Kecamatan Babakan Ciparay

9.339.339.233,00

8.908.620.901,00

95.39

7.828.996.148,00

45

Kecamatan Bandung Kulon

11.318.621.453,00

10.899.899.223,00

96.30

9.477.635.871,00

46

Kecamatan Regol

12.392.237.742,00

12.031.652.115,00

97.09

8.339.255.057,00

47

Kecamatan Lengkong

9.422.962.050,00

9.137.361.546,00

96.97

9.881.194.530,00

48

Kecamatan Batununggal

11.211.653.942,00

10.879.634.974,00

97.04

9.348.751.173,00

49

Kecamatan Ujungberung

8.879.203.822,00

8.562.473.445,00

96.43

7.618.076.576,00

50

Kecamatan Kiaracondong

9.619.207.241,00

9.435.278.763,00

98.09

8.568.603.169,00

51

Kecamatan Arcamanik

5.701.570.530,00

5.585.978.155,00

97.97

5.740.089.712,00

52

Kecamatan Cibiru

7.921.175.051,00

7.676.875.918,00

96.92

6.972.690.831,00

53

Kecamatan Antapani

7.465.911.645,00

7.344.706.731,00

98.38

6.390.602.251,00

54

Kecamatan Rancasari

7.366.916.363,00

7.228.819.848,00

98.13

6.465.493.567,00

55

Kecamatan Buahbatu

6.716.093.119,00

6.534.878.887,00

97.30

6.831.258.822,00

56

Kecamatan Bandung Kidul

6.399.559.410,00

6.176.111.008,00

96.51

6.006.166.017,00

57

Kecamatan Gedebage

9.842.275.282,00

9.614.370.643,00

97.68

5.546.956.706,00

58

Kecamatan Panyileukan

7.399.654.246,00

7.066.938.160,00

95.50

6.133.643.216,00

59

Kecamatan Cinambo

6.631.431.197,00

6.330.323.166,00

95.46

6.066.815.350,00

60

Kecamatan Mandalajati

9.172.319.420,00

9.092.272.066,00

99.13

6.497.015.435,00

50.277.910.374,00 19.796.716.296,00 3.724.083.461,00 56.230.968.081,00 14.145.083.449,00


61

PEMERINTAH KOTA BANDUNG Catatan Atas Laporan Keuangan TAHUN 2016 No.

URAIAN

ANGGARAN

%

REALISASI

REALIASI

(Rp)

TAHUN 2015

(Rp)

(Rp)

61

Kapusarda

3.725.582.867,00

3.570.844.766,00

95.85

62

Diskominfo

11.910.514.767,00

10.344.578.591,00

86.85

8.445.637.631,00

63

Dinas Pertanian dan K. P.

12.159.010.071,00

11.716.067.440,00

96.36

10.823.819.080,00

64

Disbudpar

TOTAL

3.085.445.487,00

8.447.825.834,00

7.634.748.429,00

90.38

6.456.881.362,00

2.922.171.815.862,00

2.540.344.665.184,00

87,11

2.381.935.235.484,00

2) Realisasi Belanja Barang Realisasi

belanja

barang

Pemerintah

Kota

Bandung sebesar Rp1.755.341.609.077,00 atau sebesar 82,41% dari alokasi anggaran sebesar Rp2.130.060.453.431,47. Belanja barang dalam dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dianggarkan sebagai belanja barang dan jasa untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan

dan/atau

pemakaian

jasa

dalam

melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Kota Bandung. Belanja barang terdiri dari : TAHUN 2016 No

URAIAN

REALISASI

ANGGARAN

REALISASI

(Rp)

(Rp)

%

TAHUN 2015 (Rp)

1

Belanja Bahan Pakai Habis Kantor

115.268.514.519,70

97.497.714.745,00

84.58

81.366.235.397,00

2

Belanja Bahan/Material

116.540.942.587,00

95.370.035.209,00

81.83

66.197.423.695,00

3

Belanja Kantor

229.215.143.433,00

194.872.533.364,00

85.02

140.163.984.090,00

83.376.167.209,00

76.306.706.034,00

91.52

64.251.427.055,00

82.972.782.283,00

63.435.208.814,00

76.45

52.217.856.803,00

66.473.169.129,00

56.771.150.444,00

85.40

49.660.850.616,00

19.107.556.868,00

11.933.036.315,00

62.45

11.435.140.132,00

5.393.544.000,00

4.360.925.800,00

80.85

3.603.970.300,00

4 5 6 7 8

Jasa

Belanja Premi Asuransi Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/Parkir Belanja Sewa Sarana Mobilitas

9

Belanja sewa alat berat

93.150.000,00

0,00

0,00

34.340.000,00

10

Belanja Sewa Perlengkapan dan

18.702.540.750,00

15.986.814.864,00

85.48

10.755.388.767,00


62

PEMERINTAH KOTA BANDUNG Catatan Atas Laporan Keuangan TAHUN 2016 No

URAIAN

REALISASI

ANGGARAN

REALISASI

(Rp)

(Rp)

%

TAHUN 2015 (Rp)

Peralatan Kantor 11 12 13 14 15 16

17

18 19 20

21

22

23

24

25 26 27 28

29

30

Belanja Makanan dan Minuman Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya Belanja Pakaian Kerja Belanja Pakaian Khusus dan harihari Tertentu Belanja Perjalanan Dinas Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Belanja Pemulangan Pegawai Belanja Pemeliharaan Belanja Jasa Konsultasi Belanja Peralatan dan Mesin serta Alat Olahraga yang tidak Dikapitalisasi Belanja Barang Dana BOS Belanja yang sumberdari Dana Kapitasi Jaminan KesehatanNasional Belanja barang yang akan diserahkan pada pihak ketiga Belanja Barang dan Jasa BLUD Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Belanja jasa tenaga ahli Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga Belanja Hibah barang/Jasa yang akan diserahkan Kepada PihakKetiga /Masyarakat Belanja Peralatan dan Mesin Serta Alat Olah Raga yang tidak dikapitasi JUMLAH

130.184.830.918,00

105.370.874.076,00

80.94

83.200.408.046,00

10.847.389.577,00

10.005.933.891,00

92.24

8.133.947.180,00

18.323.867.599,00

16.799.907.071,00

91.68

12.421.026.816,00

18.667.674.323,00

16.511.234.868,00

88.45

17.300.543.215,00

127.239.318.467,75

98.356.559.906,00

77.30

60.096.361.170,00

1.762.850.000,00

141.950.000,00

8.05

1.168.373.040,00

63.694.407.734,00

59.148.056.852,00

92.86

35.770.246.379,00

25.000.000,00

0,00

0,00

0,00

246.399.858.306,02

221.812.868.695,00

90.02

180.118.199.235,00

129.370.186.827,00

71.83

0,00

0,00

0.00

119.981.023.149,00

118.649.463.647,00

98.89

131.375.759.484,00

47.474.129.705,00

36.14

211.267.500,00

156.153.500,00

73.91

75.738.974.350,00

74.588.748.903,00

98.48

28.539.353.141,00

28.253.323.566,00

99.00

214.106.417.575,00

188.087.941.338,00

87.85

14.449.250.000,00

13.772.529.709,00

94.97

0,00

0,00

0,00

11.251.501.294,00

10.307.620.934,00

91.57

0,00

2.130.060.453.431,47

1.755.341.609.077,00

82.41

1,288,180,584,635.00


151.852.112.055,00 118.304.706.517,00

8.014.567.976,00

92647.287.119,00

42.367.431.352,00

25.155.000,00

39.040.611.747,00 30.361.665.990,00 97.598.393.678,00 8.068.720.500,00

2.122.410.000,00

63


3) Realisasi Belanja Bunga Realisasi belanja bunga periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 adalah nihil. 4) Realisasi Belanja Subsidi Realisasi Belanja Subsidi periode 1 Januari 2016 sampai

dengan

31

Desember

2016

adalah

sebesar Rp128.532.390.000,00 atau mencapai 98,62%

dari

anggaran

sebesar

Rp130.336.000.000,00. Realisasi Belanja Subsidi diberikan kepada PD Kebersihan Kota Bandung dan Perum BULOG Sub Divisi Regional Bandung subsidi beras bagi masyarakat, dengan rincian sebagai berikut: No

Uraian

1

PD Kebersihan

2

Perum Bulog Jumlah

Anggaran 2016 (Rp)

Realisasi 2016 (Rp)

Realisasi 2015 (Rp)

%

105.000.000.000.00

105.000.000.000.00

100,00

25.336.000.000.00

23.532.390.000.00

92.88

88.806.000.000,00

130.336.000.000.00

128.532.390.000.00

98.62

116.260.455.000,00

Pemberian

belanja

subsidi

27.454.455.000,00

dilakukan

berdasarkan ketentuan sebagai berikut : 1) Peraturan

Walikota Bandung Nomor 384

Tahun 2016 tentang Belanja Subsidi kepada Perusahaan

Daerah

Kebersihan

Kota

Bandung Tahun Anggaran 2016; 2) Peraturan

Walikota Bandung Nomor 139

Tahun 2016 tentang Belanja Subsidi kepada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Sub

Divisi

Regional

Bandung

Tahun

Anggaran 2016;


64


5) Realisasi Belanja Hibah Realisasi

belanja

Bandung

periode

hibah 1

Pemerintah

Januari

2016

Kota

s.d.

31

Desember 2016 sebesar Rp151.250.782.000,00 atau

98.15%

dari

alokasi

anggaran

Rp154.104.717.000,00. Realisasi Belanja Hibah berupa uang pada DPKAD selaku PPKD periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 adalah

sebesar

98.15%

Rp151.250.782.000,00

dari

alokasi

atau

anggaran

Rp154.104.717.000,00. Realisasi belanja hibah berupa uang yang diberikan oleh Pemerintah Kota

Bandung

badan/lembaga/organisasi

kepada kemasyarakatan

sebesar Rp151.250.782.000,00 diuraikan sesuai bidangnya sebagai berikut:

No 1 2

Bidang Yang Diamanatkan Perundangan Program Pemerintah Daerah

Anggaran 2016

Realisasi 2016

(Rp)

(Rp)

%

Realisasi 2015 (Rp)

56.163.300.000,00

55.539.275.000,00

98,89

47.731.869.000,00

81.273.800.000,00

79.673.800.000,00

98,03

71.838.462.085,00

150.000.000,00

150.000.000,

100,00

495.000.000,00

0,00

0,00

0,00

6.018.563.400,00

15.316.400.000,00

97,00

40.000.000,00

51.000.000,00

50,50

424.225.000,00

0,00

0,00

65.500.000,00

315.640.000,00

78,45

60.000.000,00

Sosial, Keagamaan/ 3

Peribadatan dan Pendidikan Keagamaan Perumahan dan

4

Urusan Penataan Ruang Pendidikan / BOP

5

PAUD Masyarakat/Swasta

6

Kebudayaan dan Adat Istiadat

15.789.600.000,00 101.000.000,00

Kesatuan Bangsa 7

dan Politik Dalam Negeri

8

Kesejahteraan Sosial

0,00 402.350.000,00


65

PEMERINTAH KOTA BANDUNG Catatan Atas Laporan Keuangan 9

Koperasi dan Usaha

20.000.000,00

0,00

0,00

40.000.000,00

139.667.000,00

139.667.000,00

100,00

27.750.000,00

65.000.000,00

65.000.000,00

100,00

0,00

154.104.717.000,00

151.250.782.000,00

98,15

126.741.369.485,00

Kecil Menengah

10

Ketenagakerjaan

11.

Pertamanan Jumlah

Penyerapan belanja hibah Tahun Anggaran 2016 98,15% disebabkan adanya penyelesaian Peraturan Walikota

terhadap

Undang

Undang

Nomor

23

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 298 ayat 5 huruf d dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/4627/SJ tentang Penajaman Ketentuan Pasal 298 ayat 5 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan adanya Penerima Hibah yang tidak mencairkan dana hibah. Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok

masyarakat

spesifik

telah

perorangan

ditetapkan

yang

secara

peruntukannya.

Pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial oleh Pemerintah Kota Bandung berpedoman pada : 1) Peraturan

Menteri Dalam

Negeri Nomor

32

Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan

Bantuan

Anggaran

Sosial

yang

Pendapatan

dan

Bersumber Belanja

dari

Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang

Perubahan

atas

Peraturan

Menteri

Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang


66


Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 2) Peraturan Walikota Bandung Nomor 891 Tahun 2011 tanggal 16 Nopember 2011 tentang Tata Cara

Penganggaran,

Penatausahaan

Pelaksanaan

dan

Pertanggungjawaban

dan

Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah

dan

Bersumber Belanja

Belanja dari

Anggaran

Daerah

beberapa

kali

Bantuan

yang

Pendapatan

sebagaimana terakhir

Sosial telah

dengan

dan

diubah

Peraturan

Walikota Bandung Nomor 816 Tahun 2016 tanggal 25 Agustus 2016 tentang Perubahan Ketujuh

atas

Peraturan

Walikota

Bandung

Nomor 891 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban

dan

Pelaporan

serta

Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penyaluran belanja hibah dan belanja bantuan sosial berupa uang

Tahun

Anggaran

2016,

dilaksanakan berdasarkan Keputusan Walikota Bandung sebagai berikut : 1) Keputusan

Walikota

Bandung

978/Kep.218-DPKAD/2016

Nomor

tanggal

: 15

Februari 2016 tentang Pemberian Belanja Hibah dan Belanja Bantuan

Sosial yang

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah

Kota

Bandung

Tahun

Anggaran 2016; Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2016

67


2) Keputusan

Walikota

Bandung

978/Kep.1313-DPKAD/2016

Nomor

tanggal

: 28

November 2016 tentang Penetapan Lembaga Penerima

Bantuan

Operasional

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2016; 3) Keputusan

Walikota

Bandung

978/Kep.1316-DPKAD/2016

Nomor

tanggal

: 29

November 2016 tentang Pemberian Belanja Hibah

yang

Pendapatan

Bersumber dan

Belanja

dari

Anggaran

Daerah

Kota

Bandung Tahun Anggaran 2016. 5.1.4.5

Realisasi Belanja Modal Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kota Bandung periode

1

Januari

Desember

2016

sampai

dengan

2016

31

sebesar

Rp1.254.021.785.263,00atau 62,84% dari anggaran sebesar Rp1.995.568.170.865,53 terdiri dari :

URAIAN

ANGGARAN 2016 (Rp)

REALISASI 2016 (Rp)

%

REALISASI 2015 (Rp)

Tanah

283.462.348.500.00

47.423.634.211.00

16,73

105.999.490.000,00

Peralatan Mesin

396.450.740.249,53

330.091.333.540,00

83,26

382.115.607.127,00

Bangunan dan Gedung

465.791.570.149,00

300.049.202.658,00

64,42

285.777.877.939,00

Jalan, Irigasi, Jaringan

752.031.083.561,00

505.407.567.194,00

67,21

479.379.967.515,00

97.832.428.406,00

71.050.047.660,00

72,62

34.529.885.230,00

1.995.568.170.865,53

1.254.021.785.263,00

62.84

1.287.802.827.811,00

Aset Tetap Lainnya Jumlah

Realisasi belanja modal Pemerintah Kota Bandung sebesar Rp1.254.021.785.263,00 tersebut diuraikan


68


ke Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebagai berikut : NO

URAIAN

ANGGARAN 2016 (Rp)

REALISASI 2016 (Rp)

%

REALISASI 2015 (Rp)

1

Dinas Pendidikan

73.012.786.678,00

66.096.626.247,00

90,53

72.704.158.381,00

2

Dinas Kesehatan

49.904.117.008,00

41.545.914.425,00

83,25

17.580.431.639,00

3

RSUD

46.037.276.842,00

44.215.866.923,00

96.04

46.854.657.918,00

4

RSKIA

12.393.612.936,00

11.269.999.077,00

90.93

11.315.918.029,00

5

RSKGM

8.226.437.286,00

7.669.117.550,00

93.23

6.103.639.156,00

6

DBMP

737.456.649.215,00

495.294.371.267,00

67.16

468.491.014.715,00

7

BPP Kebakaran

8

Dinas Pemakaman & P.

9

Dinas Tata Ruang & C.K.

8.947.186.955,28

7.964.530.456,00

89.02

8.062.809.980,00

77.371.303.100,00

50.182.081.191,00

64.86

78.690.354.785,00

166.685.655.546,00

92.140.537.568,00

55.28

83.979.486.360,00

8.084.582.475,00

6.830.649.444,00

84.49

1.262.551.600,00

118.456.662.375,00

93.630.962.873,00

79.04

88.913.070.676,00

10

BAPPEDA

11

DinasPerhubungan

12

BPLH

14.537.071.000,00

13.062.755.572,00

89.86

34.689.975.754,00

13

Disdukcapil

8.157.083.480,00

6.854.347.603,00

84.03

987.409.970,00

14

BPPKB

1.403.620.000,00

786.679.900,00

56.05

589.645.020,00

15

DinasSosial

65.899.167.000,00

28.183.815.160,00

42.77

17.933.844.000,00

16

Dinas Tenaga Kerja

1.072.115.508,00

788.773.750,00

73.57

629.365.630,00

17

Dinas Kopperindag

75.275.460.600,00

59.533.468.732,00

79.09

2.871.871.210,00

18

BPPT

5.841.325.700,00

5.593.784.865,00

95.76

3.743.315.360,00

19

DISPORA

54.650.346.000,00

46.912.811.574,00

85.84

51.871.768.378,00

20

BKBPM

1.100.201.500,00

830.528.780,00

75.49

907.523.810,00

21

SATPOL PP

7.610.469.900,00

7.436.866.742,00

97.72

5.798.916.646,00

22

Sekretariat Daerah

60.631.627.689,00

21.208.065.299,00

34.98

38.367.802.320,00

23

Sekretariat DPRD

9.697.693.445,00

6.883.420.970,00

70.98

10.151.142.924,00

24

DPKAD

288.661.563.507,00

51.189.717.431,00

17.73

109.466.584.670,00

25

Inspektorat

519.100.000,00

391.341.290,00

75.39

769.210.570,00

26

Disyanjak

6.239.078.926,00

6.051.913.320,00

97.00

2.636.350.200,00

27

BKD

2.886.260.000,00

2.556.558.703,00

88.58

463.998.150,00

28

Kec. Sukasari

1.015.958.000,00

1.000.131.650,00

98.44

2.293.646.660,00

29

Kec. Cidadap

845.143.300,00

805.794.330,00

95.34

2.347.469.475,00

30

Kec. Sukajadi

1.994.500.000,00

1.863.512.112,00

93.43

3.464.712.360,00

31

Kec. Cicendo

2.223.056.000,00

2.118.460.260,00

95.29

2.979.453.108,00

32

Kec. Andir

571.807.400,00

542.762.400,00

94.92

4.980.482.107,00

33

Kec. Coblong

1.002.522.070,00

985.653.666,00

98.32

4.594.123.460,00

34

Kec. Bandung Wetan

1.379.912.510,00

1.371.227.790,00

99.37

2.247.295.080,00

35

Kec. Sumur Bandung

2.078.971.474.25

1.796.824.919,00

86.67

2.585.115.000,00

36

Kec. CibeunyingKidul

1.858.508.500,00

1.744.181.844,00

93.85

4.484.647.470,00

37

Kec. CibeunyingKaler

1.759.317.388,00

1.721.535.474,00

97.85

2.120.165.420,00

38

Kec. Astana Anyar

3.110.906.000,00

2.962.771.100,00

95.24

5.658.850.663,00

39

Kec. BojongloaKaler

669.100.000,00

620.077.650,00

92.67

1.982.623.410,00


69

PEMERINTAH KOTA BANDUNG Catatan Atas Laporan Keuangan NO

URAIAN

ANGGARAN 2016 (Rp)

REALISASI 2016 (Rp)

%

REALISASI 2015 (Rp)

40

Kec. BojongloaKidul

1.089.754.000,00

1.056.790.628,00

96.98

2.619.776.330,00

41

Kec. BabakanCiparay

1.478.252.000,00

1.372.385.550,00

92.84

3.431.867.999,00

42

Kec. Bandung Kulon

1.158.710.000,00

1.044.642.881,00

90.16

4.121.061.690,00

43

Kec. Regol

1.459.497.000,00

1.323.211.170,00

90.66

3.613.226.438,00

44

Kec. Lengkong

2.407.268.115,00

2.319.412.130,00

96.35

5.130.649.610,00

45

Kec. Batununggal

1.482.739.325,00

1.439.223.216,00

97.07

4.317.969.265,00

46

Kec. Ujungberung

1.518.294.500,00

1.374.232.220,00

90.51

2.646.042.750,00

47

Kec. Kiaracondong

1.194.433.300,00

1.164.073.400,00

97.46

3.783.176.800,00

48

Kec. Arcamanik

1.470.455.000,00

1.411.313.020,00

95.98

3.270.613.600,00

49

Kec. Cibiru

240.414.820,00

225.707.920,00

93.88

2.216.219.880,00

50

Kec. Antapani

569.469.030,00

558.336.530,00

98.05

3.301.189.010,00

51

Kec. Rancasari

1.355.589.000,00

1.338.197.500,00

98.72

2.943.111.000,00

52

Kec. BuahBatu

1.381.164.560,00

1.344.236.050,00

97.33

3.770.305.974,00

53

Kec. Bandung Kidul

1.082.629.950,00

1.026.633.200,00

94.83

2.847.605.840,00

54

Kec. Gedebage

1.636.543.300,00

1.582.106.651,00

96.67

2.142.001.513,00

55

Kec. Panyileukan

950.219.000,00

935.531.000,00

98.45

3.886.919.586,00

56

Kec. Cinambo

600.834.498,00

560.388.626,00

93.27

1.569.339.000,00

57

Kec. Mandalajati

652.730.750,00

618.351.785,00

94.73

2.318.521.200,00

2.373.510.707,00

2.302.714.735,00

97.02

2.325.652.370,00

10.997.672.000,00

8.491.084.596,00

77.21

8.312.057.412,00 6.102.999.660,00

58

KAPUSARDA

59

Diskominfo

60

Dinas Pertanian dan K.P.

5.879.012.700,00

5.745.151.588,00

97.72

61

Dinas Kebudayaan & Par.

25.320.819.997,00

24.149.620.960,00

95.37

7.557.118.820,00

1.995.568.170.865,53

1.254.021.785.263,00

62.84

1.287.802.827.811,00

TOTAL

5.1.4.6 Realisasi Belanja Tidak Terduga Realisasi Belanja Tak Terduga periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp21.746.900,00 atau 0,08% dari anggaran sebesar Rp27.607.311.863,00. Realisasi

belanja

tidak

terduga

dilaksanakan

berdasarkan pada : 1) Keputusan

Walikota

569/Kep.1111

–

Bandung

DPKAD/

Pengembalian

Pengembalian

Retribusi Ijin

Memperkerjakan


Nomor

2016

:

Tentang

penerimaan Tenaga

Kerja

70


Asing

(IMTA)

a.n

Kamel

Nemmour

Tahun

Anggaran 2015. 2) Keputusan

Walikota

569/Kep.1364

–

Bandung

Nomor

DPKAD/2016

:

Tentang

Pengembalian Penerimaan Retribusi IMTA a.m Kuljet Singh Tahun Anggaran 2015. Realisasi belanja tidak terduga tersebut terdiri dari:  Pengembalian retribusi Perpanjangan IMTA  Penarikan sisa retribusi IMTA Jumlah 5.1.4.7

Rp

9.191.000,00

Rp 12.555.900,00 Rp 21.746.900,00

Realisasi Transfer Realisasi periode

Transfer 1

Januari

Pemerintah 2016

Kota

sampai

Bandung

dengan

31

Desember 2016 adalah sebesar Rp900.741.220,00 atau mencapai 90,07% dari anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00.

Realisasi

transfer

tersebut

adalah transfer bantuan keuangan lainnya yang diberikan

berdasarkan

Peraturan

Pemerintah

Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Perhitungan,

Penganggaran

Pengajuan,

Penyaluran,

Pertanggungjawaban

Tata Cara

dalam

APBD,

dan

Laporan

Penggunaan

Bantuan

Keuangan Partai Politik. Belanja

Bantuan

Keuangan

dalam

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung


71


Tahun Anggaran 2016 yang diberikan kepada Partai Politik diuraikan sebagai berikut :

URAIAN

ANGGARAN 2016

REALISASI 2016

(Rp)

(Rp)

REALISASI 2015

%

(Rp)

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

230.662.070,00

230.662.070,00

100,00

230,662,070.00

Partai Gerakan Indonesia Raya

153.150.690,00

153.150.690,00

100,00

153,150,690.00

Partai Keadilan Sejahtera

114.380.805,00

114.380.805,00

100,00

114,380,805.00

Partai Golongan Karya

110.128.985,00

110.128.985,00

100,00

110,128,985.00

Partai Demokrat

85.161.650,00

85.161.650,00

100,00

85,161,650.00

Partai Hati Nurani Rakyat

64.493.730,00

64.493.730,00

100,00

64,493,730.00

Partai Persatuan Pembangunan

54.269.155,00

54.269.155,00

100,00

54,269,155.00

Partai Nasional Demokrat

52.667.625,00

52.667.625,00

100,00

52,667,625.00

Partai Kebangkitan Bangsa

35.826.510,00

35.826.510,00

100,00

35,826,510.00

900.741.220.00

900.741.220.00

100,00

900.741.220.00

Jumlah Belanja Operasi

5.1.4.8 Pembiayaan Rincian Pembiayaan periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut: URAIAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) PENGELUARAN PENGELUARAN DAERAH Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah PembiayaanNetto

ANGGARAN 2016

REALISASI 2016

(Rp)

(Rp)

994.140.890.638,00

994.140.890.638,00

100,00

1.213.007.180.955,00

994.140.890.638,00

994.140.890.638,00

100,00

1.213.007.180.955,00

317.422.039.000,00

316.812.038.234,00

99,81

115.000.000.000,00

317.422.039.000,00

316.812.038.234,00

99,81

115.000.000.000,00

676.718.851.638,00

677.328.852.404,00

100,09

1.098.007.180.955,00

%

REALISASI 2015 (Rp)

A. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Realisasi

Penerimaan

Pembiayaan

Daerah

periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember

2016

adalah

sebesar

Rp994.140.890.638,00 atau 100 % dari anggaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2016

72


yang ditetapkan sebesar Rp994.140.890.638,00. Jumlah

tersebut

berasal

dari

Perhitungan

Anggaran

(SiLPA)

setelah

audit

BPK-RI

Rp.994.140.890.638,00

Sisa

Lebih

Tahun

Lalu

sebesar

berdasarkan

Laporan

Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik

Indonesia

Nomor

:

53.A/LHP/XVIII.BDG/05/2016 tanggal 20 Mei 2016. B. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Realisasi

Pengeluaran

Pembiayaan

Daerah

periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember

2016

adalah

Rp316.812.038.234,00 anggaran

atau

yang

sebesar

99,81%

ditetapkan

dari sebesar

Rp317.422.039.000,00. Realisasi

pengeluaran

pembiayaan

daerah

sebesar Rp316.812.038.234,00 terdiri dari: - Penyertaan Modal pada PDAM Tirtawening - Penyertaan Modal pada BJB Jumlah

Jumlah

Penyertaan

Rp

291.812.038.234,00

Rp 25.000.000.000,00 Rp 316.812.038.234,00

Modal

Pemerintah

Kota

Bandung sebesar Rp316.812.038.234,00 pada tahun anggaran 2016 merupakan penyertaan modal Pemerintah Kota Bandung kepada Air Minum

Tirtawening

(PDAM)

Kota

Bandung

sebesar Rp291.812.038.234,00 dan Penyertaan Modal

BJB

sebesar

Rp25.000.000.000,00.

Penyertaan modal Pemerintah Kota Bandung


73


kepada

PDAM

Kota

Bandung

dilakukan

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum

Tirtawening.

Sedangkan

penyertaan

modal kepada PD Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung.

5.1.4.9 Perhitungan Anggaran Dari Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 diperoleh Sisa Lebih

Pembiayaan

Anggaran

(SiLPA)

yang

merupakan

Rp532.128.992.689,00

sebesar hasil

perhitungan sebagai berikut: - Realisasi Pendapatan

Rp

5.685.213.859.929,00

- Realisasi Belanja

Rp

5.830.413.719.644,00

Rp

(145.199.859.715,00)

Rp

(316.812.038.234,00)

Rp

(316.812.038.234,00)

Rp

(462.011.897.949,00)

Rp

994.140.890.638,00

SILPA per 31 Desember 2016 Rp

532.128.992.689,00

Sub Jumlah 1 - Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Sub Jumlah 2 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Berjalan ( 1 - 2 ) SILPA Tahun yang Lalu Hasil Audit


74


5.2. PENJELASAN POS-POS LAPORAN SALDO ANGGARAN LEBIH 5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Per 31 Desember 2016 (Rp) 994.140.890.638,00

Per 31 Desember 2015 (Rp) 1.213.007.180.955,00

Saldo Anggaran Lebih Awal per 31 Desember 2016 sebesar Rp994.140.890.638,00 merupakan saldo gunggungan yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya. 5.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Per 31 Desember 2016 Per 31 Desember 2015 (Rp) (Rp) 994.140.890.638,00

1.213.007.180.955,00

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

per

31

Desember

2016

adalah

sebesar

Rp994.140.890.638,00. 5.2.3. Sisa Per 31 Desember 2016 Per 31 Desember 2015 Lebih/Kurang (Rp) (Rp) Pembiayaan Anggaran 532.128.992.689,00 994.140.890.638,00 (SiLPA/SiKPA) Saldo

Sisa

(SiLPA/SiKPA)

Lebih/Kurang per

31

Pembiayaan

Desember

Anggaran

2016

sebesar

Rp532.128.992.689,00 merupakan angka yang didapat dari selisih lebih/kurang antara realisasi Pendapatan – LRA sebesar

Rp5.685.213.859.929,00

Rp5.830.413.719.644,00 sebesar

serta

dan

belanja

penerimaan

Rp994.140.890.638,00

dan

sebesar

pembiayaan pengeluaran

pembiayaan Pemerintah Kota Bandung dalam APBD 1


75


Januari

2016

sampai

31

Desember

2016

sebesar

Rp316.812.038.234,00. 5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Lain-lain

Per 31 Desember 2016 Per 31 Desember 2015 (Rp) (Rp)

0,00

0,00

Saldo Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya per 31 Desember 2016 sebesar Rp 0,00. Hal ini disebabkan tidak ada perubahan pada koreksi pengolahan pembukuan. Laporan

Saldo

Anggaran

Lebih

tahun

2016

sebesar

Rp532.128.992.689,00 bila dibandingkan dengan Saldo Anggaran Lebih Tahun 2015 sebesar Rp994.140.890.638,00 maka mengalami penurunan sebesar Rp462.011.897.949,00 atau

46,53%.

Hal

ini

mencerminkan

optimalisasi

penggunaan saldo anggaran lebih Pemerintah Kota Bandung pada tahun anggaran 2016.

5.3. Penjelasan Pos – Pos Neraca 5.3.1. Kas di Kas Daerah Per 31 Desember 2016 Per 31 Desember 2015 (Rp) (Rp) 416.340.779.085,00 908.541.462.148,00 Saldo Kas di Kas Daerah Pemerintah Kota Bandung per 31 Desember 2016 sebesar Rp 416.340.779.085,00 merupakan saldo rekening kas daerah Kota Bandung yang disimpan di Bank Jabar Banten Cabang Tamansari dengan nomor Rek. 0270280000017 atas nama Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kota Bandung.


76


5.3.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Per 31 Desember 2016 Per 31 Desember 2015 (Rp) (Rp) 60.584.500,00 8.842.500,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2016 sebesar Rp60.584.500,00 merupakan pendapatan asli daerah berupa hasil retribusi daerah yang diterima oleh Bendahara pada Dinas Kesehatan dan Dinas Perhubungan pada akhir tahun dan belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Bandung. Kas pada Dinas Perhubungan sebesar Rp53.194.500,00 dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp7.390.000,00 serta telah diselesaikan dengan penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Bandung pada tanggal 4 Januari 2016.

5.3.3. Kas di Bendahara Per 31 Desember 2016 Per 31 Desember 2015 Pengeluaran (Rp) (Rp) 5.533.187.527,00 6.510.310.769,00 Saldo Kasdi Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016 sebesar Rp5.533.187.527,00

merupakan

saldo

kas

yang

ada

pada

Bendahara Pengeluaran dan belum diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2016. Kas di Bendahara Pengeluaran berasal dari pengembalian belanja tahun anggaran 2016, sisa uang persediaan dan sisa tambahan uang persediaan, jasa giro rekening bendahara, dan kas lainnya yang merupakan kas yang belum dibayarkan kepada yang berhak. Kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2016 tersebut telah diselesaikan pada saat penyusunan laporan keuangan, yaitu pada awal tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut : No 1 2 3 4

Uraian Kas dari Sisa Belanja TA 2016 Kas dari Sisa UP dan TU TA 2016 Kas dari Jasa giro/bunga Rek.Bendahara Perhitungan Pihak Ketiga

Per 31-12-2016 (Rp)

Per 31-12-2015 (Rp)

4.876.361.620,00 656.251.795,00

1.220.112.093,00 1.535.079.412,00

574.112,00

331.599,00

0,00

6.322.250,00


77


No 5

Uraian Kas Lainnya Jumlah

Per 31-12-2016 (Rp)

Per 31-12-2015 (Rp)

0,00 5.533.187.527,00

3.748.465.415,00 6.510.310.769,00

Saldo kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2016 terdapat pada SKPD sebagai berikut : No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

SKPD Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan DBMP DPPK Dinas Pemakaman Pertamanan Dinas Perhubungan BPLH Dinas Koperasi KUKM BPPT Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Dinas Pelayanan Pajak Kec. Andir Kec. Sumur Bandung Kec. Cibeunying Kaler Kec. Bojongloa Kaler Kec. Babakan Ciparay Kec. Regol Kec. Lengkong Kec. Batununggal Kec. Kiaracondong Kec. Antapani Kec. Buah Batu Kec. Gedebage Kec. Panyileukan Disbudpar Jumlah

Per 31-12-2016 (Rp) 37.820.576,00 188.470.172,00 30.000,00 6.180.444,00 0,00 0,00 0,00 4.832.330.600,00 0,00 180.000,00 417.564.823,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 574.112,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 36.000,00 0,00 600,00 5.533.187.527,00

Per 31-12-2015 (Rp) 84.303.843,00 3.064.457.541,00 534.753.894,00 3.751.239,00 27.713.125,00 326.738.812,00 263.508.050,00 0,00 101.664.828,00 396.113.186,00 210.384.740,00 432.569.429,00 18.000,00 3.190.000,00 0,00 2.933.500,00 360,00 1.257.500,00 331.599,00 10.919.893,00 48.277.100,00 0,00 80,00 0,00 3.223.750,00 994.200.300,00 6.510.310.769,00

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran dan penyelesaiannya selengkapnya disajikan pada Lampiran 1.

5.3.4. Kas di BLUD

Per 31 Desember 2016 Per 31 Desember 2015 (Rp) (Rp) 110.195.015.689,00 35.311.537.001,00

Saldo kas di BLUD pada Pemerintah Kota Bandung per 31 Desember 2016 sebesar Rp 110.195.015.689,00 dengan rincian sebagai berikut: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2016

78


Per 31-12-2016 (Rp)

Uraian

Per 31-12-2015 (Rp)

Kas di BLUD RSUD

16.616.796.212,00

16.476.182.774,00

Kas di BLUD RSKIA

8.998.738.771,00

14.623.842.275,00

Kas di BLUD RSKGM

6.955.311.956,00

4.211.511.952,00

77.624.168.750,00

0,00

110.195.015.689,00

35.311.537.001,00

Kas di BLUD Unit TOTAL

Rincian dari masing-masing kas di BLUD per 31 Desember 2016 diuraikan sebagai berikut : 5.3.4.1. Kas di BLUD RSUD


Saldo Kas di BLUD RSUD per 31 Desember 2016 sebesar Rp16.616.796.212,00 merupakan saldo kas Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung yang disimpan pada Bank bjb Cabang Suci Bandung dengan nomor rekening 0012774206100 atas nama Bendahara Umum RSUD Kota Bandung. 5.3.4.2. Kas di BLUD RSKIA


Saldo Kas di BLUD RSKIA per 31 Desember 2016 sebesar Rp8.998.738.771,00

merupakan

saldo

kas

Rumah

Sakit

Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung yang disimpan pada Bank bjb Cabang Pembantu Terusan Kopo dengan nomor rekening 0017044291001 atas nama BLUD RSKIA Kota Bandung.

5.3.4.3. Kas di BLUD RSKGM

Per 31 Desember 2016 Per 31 Desember 2015 (Rp) (Rp)


79


6.955.311.956,00

4.211.511.952,00

Saldo Kas di BLUD RSKGM per 31 Desember 2016 sebesar Rp6.955.311.956,00 merupakan kas Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung yang disimpan pada Bank bjb Cabang Tamansari dengan 0024824667001 atas nama BLUD RSKGM Kota Bandung. 5.3.4.4. Kas di BLUD Per 31 Desember 2016 Per 31 Desember 2015 Unit (Rp) (Rp) 77.624.168.750,00

0,00

Saldo Kas di BLUD Unit per 31 Desember 2016 sebesar Rp77.624.168.750,00 merupakan kas yang ada di BLUD-Unit yang berada di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut : No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Nama Puskesmas Tamblong Puskesmas Sukarasa Puskesmas Caringin Puskesmas Salam Puskemas Paskal Puskesmas padasuka Puskesmas talaga bodas Puskesmas pasundan Puskesmas sukajadi Puskesmas Neglasari Puskesmas citarip Puskesmas babakan sari Puskesmas garuda Puskesmas Ciumbeluit Puskesmas Pagarsih Puskesmas Ujung Berung Indah Puskesmas Kopo Puskesmas Sindangjaya Puskesmas Cinambo Puskesmas Cipamokolan Puskesmas arcamanik Puskesmas cibuntu Puskesmas kujangsari Puskesmas cibiru Puskesmas margahayu raya Puskesmas Panghegar Puskesmas Puter Puskesmas Griya Antapani

Per 31-12-16 (Rp) 1,575,901,060.00 2,574,156,716.00 3,452,530,434.00 773,480,642.00 3,121,321,369.00 3,190,848,290.00 1,917,856,824.00 3,178,374,138.00 2,708,560,329.00 1,165,995,446.00 5,278,213,292.00 3,616,469,458.00 4,048,378,133.00 1,312,883,124.00 2,136,506,479.00

Per 31-12-15 (Rp) -

2,854,940,952.00

-

3,133,450,332.00 2,198,714,989.00 893,542,980.00 1,570,126,339.00 1,936,455,800.00 3,702,537,762.00 1,766,894,930.00 3,089,097,138.00

-

3,321,707,412.00

-

1,027,948,240.00 4,926,611,632.00

-

1,347,485,207.00

-


80

PEMERINTAH KOTA BANDUNG Catatan Atas Laporan Keuangan No 29 30 31

Nama Puskesmas Riung Bandung Puskesmas Ibrahim Adjie UPT Labkes Jumlah Total

Per 31-12-16 (Rp)

Per 31-12-15 (Rp)

927,291,864.00

-

4,866,650,939.00 9,236,500.00 77,624,168,750.00

-

Penerapan PPK-BLUD di lingkungan Dinas Kesehatan pada puskesmas-puskesmas dilaksanakan berdasarkan Keputusan Wali Kota Bandung sebagai berikut: No. 1

Nama Puskesmas Garuda

Salinan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor

:

440/Kep.818-DPKAD/2016

Tanggal 12 Juli 2016

Tentang Penetapan Unit Pelakasana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Garuda

Untuk

Menerapkan

Pola

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah 2

Puskesmas Pasir Kaliki

Nomor

:

440/Kep.816-DPKAD/2016

12 Juli 2016

Tentang Penetapan Unit Pelakasana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pasir Kaliki Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah 3

Puskesmas Sukajadi

Nomor

:

440/Kep.827-DPKAD/2016

12 Juli 2016

Tentang Penetapan Unit Pelakasana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Sukajadi

Untuk

Menerapkan

Pola


Puskesmas Sukarasa

Nomor

:

440/Kep.805-DPKAD/2016

12 Juli 2016

Tentang Penetapan Unit Pelakasana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Sukarasa

Untuk

Menerapkan

Pola


Puskesmas Neglasari

Nomor

:

440/Kep.810-DPKAD/2016

12 Juli 2016

Tentang Penetapan Unit Pelakasana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Neglasari

Untuk

Menerapkan


Pola 81

PEMERINTAH KOTA BANDUNG Catatan Atas Laporan Keuangan No.

Nama

Salinan Keputusan Wali Kota Bandung

Tanggal


Puskesmas Ciumbuleuit

Nomor

:

440/Kep.820-DPKAD/2016

12 Juli 2016

Tentang Penetapan Unit Pelakasana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Ciumbuleuit Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah 7

Puskesmas Padasuka

Nomor

:

440/Kep.820-DPKAD/2016

12 April 2016

Tentang Penetapan Unit Pelakasana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Padasuka

Untuk

Menerapkan

Pola


Puskesmas Puter

Nomor

:

440/Kep.804-DPKAD/2016

12 Juli 2016

Tentang Penetapan Unit Pelakasana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Puter

Untuk

Menerapkan

Pola


Puskesmas Salam

Nomor

:

440/Kep.807-DPKAD/2016

12 Juli 2016

Tentang Penetapan Unit Pelakasana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Salam

Untuk

Menerapkan

Pola


Puskesmas Tamblong

Nomor

:

440/Kep.828-DPKAD/2016

12 Juli 2016

Tentang Penetapan Unit Pelakasana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Tamblong

Untuk

Menerapkan

Pola


Puskesmas Babakan Sari

Nomor

:

440/Kep.800-DPKAD/2016

12 Juli 2016

Tentang Penetapan Unit Pelakasana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Babakan Sari Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2016

82

PEMERINTAH KOTA BANDUNG Catatan Atas Laporan Keuangan No. 12

Nama Puskesmas Ibrahim Ajie

Salinan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor

:

440/Kep.803-DPKAD/2016

Tanggal 12 Juli 2016

Tentang Penetapan Unit Pelakasana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Ibrahim Ajie Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah 13

Puskesmas Pasundan

Nomor

:

440/Kep.808-DPKAD/2016

12 Juli 2016

Tentang Penetapan Unit Pelakasana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pasundan

Untuk

Menerapkan

Pola


Puskesmas Talaga Bodas

Nomor

:

440/Kep.806-DPKAD/2016

12 Juli 2016

Tentang Penetapan Unit Pelakasana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Talaga Bodas Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah 15

Puskesmas Caringin

Nomor

:

440/Kep.802-DPKAD/2016

12 Juli 2016

Tentang Penetapan Unit Pelakasana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Caringin

Untuk

Menerapkan

Pola


Puskesmas Citarip

Nomor

:

440/Kep.819-DPKAD/2016

12 Juli 2016

Tentang Penetapan Unit Pelakasana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Citarip

Untuk

Menerapkan

Pola


Puskesmas Cibuntu

Nomor

:

440/Kep.825-DPKAD/2016

12 Juli 2016

Tentang Penetapan Unit Pelakasana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Cibuntu

Untuk

Menerapkan

Pola


Puskesmas Kopo

Nomor

:

440/Kep.817-DPKAD/2016

12 April 2016

Tentang Penetapan Unit Pelakasana Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2016

83


Nama

Salinan Keputusan Wali Kota Bandung

Tanggal

Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kopo

Untuk

Menerapkan

Pola


Puskesmas Pagarsih

Nomor

:

440/Kep.812-DPKAD/2016

12 Juli 2016

Tentang Penetapan Unit Pelakasana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pagarsih

Untuk

Menerapkan

Pola


Puskesmas Kujangsari

Nomor

:

440/Kep.826-DPKAD/2016

12 Juli 2016

Tentang Penetapan Unit Pelakasana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kujangsari Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah 21

Puskesmas Cipamokolan

Nomor

:

440/Kep.811-DPKAD/2016

12 Juli 2016

Tentang Penetapan Unit Pelakasana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Cipamokolan Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah 22

Puskesmas

Margahayu

Raya

Nomor

:

440/Kep.814-DPKAD/2016

12 Juli 2016

Tentang Penetapan Unit Pelakasana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Margahayu Raya Untuk Menerapkan Pola

Pengelolaan

Keuangan

Badan

Layanan Umum Daerah 23

Puskesmas Panghegar

Nomor

:

440/Kep.809-DPKAD/2016

12 Juli 2016

Tentang Penetapan Unit Pelakasana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Panghegar Untuk

Menerapkan Pola


Puskesmas Riung Bandung

Nomor

:

440/Kep.813-DPKAD/2016

12 Juli 2016

Tentang Penetapan Unit Pelakasana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Riung Bandung Untuk Menerapkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2016

84


Nama

Salinan Keputusan Wali Kota Bandung Pola

Pengelolaan

Keuangan

Tanggal

Badan


Puskesmas

Ujungberung

Indah

Nomor

:

440/Kep.822-DPKAD/2016

12 Juli 2016

Tentang Penetapan Unit Pelakasana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Ujungberung Menerapkan Keuangan

Indah Pola

Badan

Untuk Pengelolaan

Layanan

Umum

Daerah 26

Puskesmas Cibiru

Nomor

:

440/Kep.801-DPKAD/2016

12 Juli 2016

Tentang Penetapan Unit Pelakasana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Cibiru

Untuk

Menerapkan

Pola


Puskesmas Sindang Jaya

Nomor

:

440/Kep.821-DPKAD/2016

12 Juli 2016

Tentang Penetapan Unit Pelakasana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Sindang Jaya Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah 28

Puskesmas Griya Antapani

Nomor

:

440/Kep.823-DPKAD/2016

12 Juli 2016

Tentang Penetapan Unit Pelakasana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Griya

Antapani

Pola

Pengelolaan

Untuk

Menerapkan

Keuangan

Badan


Puskesmas Cinambo

Nomor

:

440/Kep.824-DPKAD/2016

12 Juli 2016

Tentang Penetapan Unit Pelakasana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Cinambo

Untuk

Menerapkan

Pola


Puskesmas Arcamanik

Nomor

:

440/Kep.829-DPKAD/2016

12 Juli 2016

Tentang Penetapan Unit Pelakasana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Arcamanik Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2016

85


Salinan Keputusan Wali Kota

Nama

Tanggal

Bandung Umum Daerah

31

Laboratorium Kesehatan

Nomor

:

440/Kep.831-DPKAD/2016

12 Juli 2016

Tentang Penetapan Unit Pelakasana Teknis

Laboratorium

Menerapkan Keuangan

Pola Badan

Untuk Pengelolaan

Layanan

Umum

Daerah

5.3.5. Kas di Bendahara Per 31 Desember 2016 Per 31 Desember 2015 Dana Kapitasi (Rp) (Rp) 0,00 47.532.699.984,00 Saldo Kas di Bendahara Dana Kapitasi per 31 Desember 2016 sebesar

Rp0,00.

Hal

ini

karena

sebagaimana

diuraikan

sebelumnya, bahwa pengelolaan dana di puskesmas-puskesmas pada tahun 2016 telah melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Dana Kapitasi per 31 Desember 2015 sebesar Rp47.532.699.984,00 merupakan sisa kas dari pengelolaan dana kapitasi Tahun Anggaran 2015 yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 32 Tahun 2015

tentang

Pengelolaan

dan

Pemanfaatan

Dana

Kapitasi

Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah. Dana kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar dimuka kepada Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Sedangkan

FKTP adalah

fasilitas

kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya. Jumlah kas di Bendahara Dana Kapitasi Pemerintah Kota Bandung per 31 Desember 2015 tersimpan pada 30 (tiga puluh) Fasilitas


86


Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, dengan rincian sebagai berikut: No.

NAMA

Per 31-12-2016

Per 31-12-2015

(Rp)

(Rp)

1

Puskesmas Garuda Puskesmas Pasir Kaliki

0,00 0,00

2.203.241.800,00

2 3

Puskesmas Sukajadi

0,00

1.557.391.500,00

4

Puskesmas Sukarasa

0,00

1.577.608.200,00

5

Puskesmas Neglasari

0,00

795.376.940,00

6

Puskesmas Ciumbuleuit

0,00

777.532.637,00

7

Puskesmas Padasuka

0,00

1.868.900.950,00

8

Puskesmas Puter

0,00

3.341.039.900,00

9

Puskesmas Salam

0,00

518.561.922,00

Puskesmas Tamblong

0,00

865.116.600,00

11

Puskesmas Babakan Sari

0,00

2.138.084.158,00

12

Puskesmas Ibrahim Ajie

0,00

3.181.559.200,00

13

Puskesmas Pasundan

0,00

1.851.010.000,00

14

Puskesmas Talaga Bodas

0,00

1.183.073.400,00

15

Puskesmas Caringin

0,00

2.124.719.309,00

16

Puskesmas Citarip

0,00

3.057.062.320,00

17

Puskesmas Cibuntu

0,00

2.150.097.400,00

18

Puskesmas Kopo

0,00

1.777.414.698,00

19

Puskesmas Pagarsih

0,00

1.314.457.600,00

20

Puskesmas Kujangsari

0,00

1.139.629.500,00

21

Puskesmas Cipamokolan

0,00

1.004.686.000,00

22

Pusk. Margahayu Raya

0,00

2.252.267.600,00

23

Puskesmas Panghegar

0,00

682.998.100,00

24

Puskesmas Riung Bandung

0,00

538.482.450,00

25

Pusk. Ujungberung Indah

0,00

1.731.417.000,00

26

Puskesmas Cibiru

0,00

1.830.616.200,00

27

Puskesmas Sindang Jaya

0,00

1.244.343.700,00

28

Puskesmas Griya Antapani

0,00

824.262.000,00

29

Puskesmas Cinambo

0,00

490.334.800,00

30

Puskesmas Arcamanik

0,00

1.214.391.500,00

31

Laboratorium Kesehatan

0,00

0,00

TOTAL JUMLAH

0,00

47.532.699.984,00

10


2.297.022.600,00

87


Pengelolaan dana kapitasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dilakukan berdasarkan: 1. Keputusan

Walikota

Bandung

Nomor

990/Kep.1092-

DPKAD/2015 tanggal 31 Oktober 2015 tentang Penunjukan PT Bank

Rakyat

Indonesia

(Persero)

Tbk.

sebagai

Tempat

Menyimpan Uang Daerah Kota Bandung yang Berasal dari Dana Kapitasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; 2. Keputusan

Walikota

Bandung

Nomor

990/Kep.1039-

DPKAD/2015 tentang Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015; 3. Keputusan

Walikota

Bandung

Nomor

440/Kep.1042-

DPKAD/2015 tentang Penunjukan Kepala Unit Pelayanan Teknis Puskesmas selaku Kepala Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama Atasan Langsung Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015; 4. Perjanjian Kerjasama antara Bendahara Umum Daerah Kota Bandung dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bandung AH. Nasution Nomor 119/1706DPKAD/2015

tentang

Penyimpanan

Uang

Daerah

Kota

Bandung yang Berasal dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. 5.3.6. Kas Lainnya

Per 31 Desember 2016 (Rp) 1.850.759.723,82

Per 31 Desember 2015 (Rp) 629.386.822,00

Saldo kas lainnya pada Pemerintah Kota Bandung per 31 Desember 2016 sebesar Rp1.850.759.723,82 adalah saldo kas yang berasal dari

Dana

Bantuan

Rp1.785.945.573,82,

Saldo

Operasional Kas

pada


Sekolah Rekening

sebesar Bendahara

88


Pengeluaran Kecamatan Regol sebesar Rp2.000.000,00 dan Saldo Kas pada Puskesmas Citarip sebesar Rp62.814.150,00.

5.3.6.1. Kas dari Dana BOS

Per 31 Desember 2016 (Rp) 1.785.945.573,82

Per 31 Desember 2015 (Rp) 629.386.822,00

Saldo kas yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah

(BOS)

per

Rp1.785.945.573,82

31

Desember

2016

sebesar

Dana BOS tahun anggaran 2016 yang

bersumber dari Pemerintah Pusat tidak masuk ke dalam postur APBD Kota Bandung pada Tahun Anggaran 2016. Pemerintah Pusat melakukan transfer secara langsung ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan kemudian Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan transfer langsung ke rekening masing-masing sekolah. Saldo kas Dana BOS sebesar Rp1.785.945.573,82 berasal dari perhitungan sebagai berikut : No 1. 2. 3.

4.

Uraian

Jumlah (Rp)

Saldo Kas Tahun Lalu Penerimaan Dana BOS TA 2016 Penggunaan Dana BOS TA 2016 a. Untuk Belanja Modal b. Untuk Belanja Barang Jasa c. Beban Lain-lain Saldo Kas Akhir TA 2016

679.636.822,00 276.918.750.000,00 (12.380.146.713,27) (261.631.456.071,91) (1.800.838.463,00) 1.785.945.573,82

Rincian Saldo Kas, Pendapatan dan Belanja Dana Bos untuk setiap jenjang pendidikan adalah sebagai berikut : Sekolah

Saldo Awal

Pendapatan

Belanja

Saldo Akhir

SD

275.367.705,00

144.931.800.000,00

144.173.060.528,18

1.034.107.176,82

SMP

404.269.117,00

59.647.500.000,00

59.467.370.778,00

584.398.339,00

0,00

72.207.450.000,00

0,00

132.000.000,00

132.000.000,00

0,00

679.636.822,00

276.918.750.000,00

275.812.441.248,18

1.785.945.573,82

SMA/SMKN SLB Total


72.040.009.942,00

167.440.058,00

89


Rincian Belanja Dana BOS per jenis belanja adalah sebagai berikut : Belanja Barang dan Jasa

Sekolah SD

Belanja Modal

Total Belanja

133.921.206.317,28

10.251.854.210,90

144.173.060.528,18

SMP

55.538.239.812,64

3.929.130.965,36

59.467.370.778,00

SMA/SMKN

72.040.009.942,00

0,00

72.040.009.942,00

132.000.000,00

0,00

132.000.000,00

261.631.456.071,92

14.180.985.176,26

275.812.441.248,18

SLB Total

Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah Pusat dilaksanakan berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah BOS Pusat Tahun 2016 antara Gubernur Jawa Barat dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor : 978.3/755-SET.DISDIK dan Nomor 900/0467-DISDIK/2016 tanggal 28 Januari 2016 sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2016. 5.3.6.2. Kas dari Dana Non Kapitasi

Per 31 Desember 2016 Per 31 Desember 2015 (Rp) (Rp) 0,00 0,00

Saldo kas di bendahara yang bersumber dari Dana Non Kapitasi per 31 Desember 2016 adalah Rp0,00. Dana non kapitasi atau dana klaim adalah dana yang diperoleh puskesmas dari BPJS Kesehatan

setelah

terlaksananya

suatu

pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2015

tentang

Pedoman

Pelaksanaan

Program

Jaminan

Kesehatan Nasional, pembayaran klaim non kapitasi pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkap Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Pembayaran klaim non kapitasi di FKTP milik Pemerintah Daerah meliputi :


90


1) Pelayanan ambulan; 2) Pelayanan obat program rujuk balik; 3) Pemeriksaan penunjang pelayanan program rujuk balik; 4) Pelayanan skrining kesehatan tertentu termasuk pelayanan terapi krio; 5) Rawat inap tingkat pertama; 6) Pelayanan kebidanan dan neonatal yang dilakukan oleh bidan atau dokter; 7) Peyanan KB berupa MOP/vasektomi; 8) Kompensasi pada daerah yang belum tersebut fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat; 9) Pelayanan darah di FKTP; dan 10) Pelayanan gawat darurat di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Penyetoran dana non kapitasi oleh beberapa FKTP ke Rekening Kas

Umum

Daerah

Kota

Bandung

selama

tahun

2016

diuraikan sebagai berikut : NO 1 2 3 4 5

Penyetoran ke Kasda Tahun 2016 s.d. Tahun 2015 (Rp) (Rp)

FKTP Pusk. Garuda Pusk. Padasuka Pusk. Puter Pusk. Ibrahim Ajie Pusk. Pagarsih TOTAL JUMLAH

0,00 165.353.792,00 281.550.000,00 271.205.000,00 180.315.000,00

165.220.000,00 83.510.000,00 121.605.000,00 154.280.000,00 65.500.000,00

898.423.792,00

590.115.000,00

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2015

tentang

Pedoman

Pelaksanaan

Program

Jaminan

Kesehatan Nasional, dana non kapitasi yang telah disetorkan ke Kas Daerah oleh FKTP dapat dimanfaatkan kembali dengan cara Dinas Kesehatan harus : 1) Mengusulkan

adanya

peraturan

kepala

daerah

untuk

pemanfaatan dana tersebut;


91


2) Membuat dan mengusulkan dalam bentuk program dan kegiatan pada RKA-DPA SKPD Dinas Kesehatan. Sampai

dengan

tahun

anggaran

2016,

Pemerintah

Kota

Bandung belum memiliki peraturan terkait dengan pedoman pemanfaatan dana non kapitasi.

5.3.7. Investasi Per 31 Desember 2016 Jangka Pendek (Rp) 0,00

Per 31 Desember 2015 (Rp) 0,00

Pemerintah Kota Bandung tidak melakukan investasi jangka pendek atas aset yang dimiliki sehingga saldo investasi jangka pendek per 31 Desember 2016 adalah nihil.

5.3.8. Piutang Pajak Netto

Per 31 Desember 2016 (Rp) 368.799.030.751,20

Per 31 Desember 2015 (Rp) 416.921.767.127,44

Saldo piutang pajak netto Pemerintah Kota Bandung per 31 Desember 2016 sebesar Rp368.799.030.751,20 merupakan piutang atas penerimaan pendapatan pajak daerah Kota Bandung yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 belum terima kasnya oleh Pemerintah Kota Bandung setelah diperhitungkan dengan penyisihan piutang pajak daerah sebagai berikut : No

Uraian

1

Jumlah (Rp) 31-12-2016 31-12-2015 991.930.373.515,64 964.899.432.466,04

Piutang Pajak Daerah 2 Penyisihan (623.131.342.764,45) Piutang Pajak Jml Piutang Pajak Netto 368.799.030.751,20

Pengelolaan

piutang

pajak

daerah

(547.977.665.338,60) 416.921.767.127,44

dilaksanakan

oleh

Dinas

Pelayanan Pajak Kota Bandung. Rincian piutang pajak daerah


92


Pemerintah Kota Bandung per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut : Per 31-12-2016 (Rp)

Uraian

Per 31-12-2015 (Rp)

1. Pajak Hotel

18.260.908.600,46

4.630.557.979,86

2. Pajak Restoran

11.061.632.030,15

7.923.911.696,15

3. Pajak Hiburan

7.533.767.842,36

5.338.990.015,36

0,00

0,00

5. Pajak Parkir

6.397.548.338,25

2.936.172.471,25

6. BPHTB

1.658.408.911,00

1.658.408.911,00

Jml Pajak Pendaftaran

44.912.265.722,22

22.488.041.073,62

7. Pajak Reklame

12.336.473.652,42

12.479.850.791,42

4. Pajak Pen. Jalan

8. Pajak Air Tanah 9. PBB Jml Pajak Penetapan Jumlah Total Piutang

7.573.991.220,00

8.403.407.830,00

927.107.642.921,00

921.528.132.771,00

947.018.107.793,42

942.411.391.392,42

991.930.373.515,64 964.899.432.466,04

Rincian selengkapnya pada Lampiran 2 Penyisihan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2016 sebesar (Rp623.131.342.764,45) diperoleh dari perhitungan berdasarkan umur piutang pajak daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 1136 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 528 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi. Rincian penyisihan piutang pajak diuraikan sebagai berikut : Jenis Pajak Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Parkir Pajak BPHTB Pajak Reklame

Saldo Penyisihan Piutang Pajak Per 31-12-2016

Per 31-12-2015

1.129.443.035,53

747.499.420,77

3.338.691.384,25

2.884.212.746,70

3.046.578.688,38 1.923.070.373,93 1.658.408.911,00 10.004.818.076,72

2.893.881.906,92 1.798.000.950,06 829.204.455,50 9.655.413.323,33


93

PEMERINTAH KOTA BANDUNG Catatan Atas Laporan Keuangan Pajak Air Tanah PBB Jumlah

643.038.761,60

458.216.995,08

601.387.293.533,04 528.711.235.540,25 623.131.342.764,45 547.977.665.338,60

5.3.9. Piutang Retribusi Netto

Per 31 Desember 2016 (Rp)

Per 31 Desember 2015 (Rp) 121.343.093,50

690.850.047,00

Saldo piutang retribusi netto Pemerintah Kota Bandung per 31 Desember 2016 sebesar Rp690.850.047,00 merupakan penerimaan pendapatan retribusi Pemerintah Kota Bandung yang sampai dengan

31

Desember

diperhitungkan

dengan

2016

belum

penyisihan

diterima piutang

kasnya

setelah

retribusi

daerah

sebagai berikut : No

Jumlah (Rp)

Uraian

31-12-2016

1.

Piutang Retribusi

2.

Penyisihan Piutang Retribusi Jml Piutang Retribusi Netto

31-12-2015

3.469.808.521,00

2.843.747.354,00

(2.778.958.474,00)

(2.722.404.260,50)

690.850.047,00

121.343.093,00

Piutang retribusi per 31 Desember 2016 ada pada SKPD sebagai berikut:

NO

Saldo Piutang Retribusi (Rp)

SKPD

1. 2.

Dinas PP Kebakaran Dinas Pemakaman dan Pertamanan

3.

BPPT

4.

Diskominfo

5.

Dinas Perhubungan Jumlah Total

Per 31-12-2016

Per 31-12-2015

143.329.000,00

129.393.500,00

461.750.000,00

0,00

2.471.218.156,00

2.675.266.989,00

39.086.865,00

39.086.865,00

354.424.500,00

0,00

3.469.808.521,00 2.843.747,354,00

Penyisihan Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2016 sebesar

(2.778.958.474,00)

diperoleh


dari

perhitungan 94


berdasarkan umur piutang pajak daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 1136 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 528 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi. Adapun rincian penyisihan piutang retribusi daerah per 31 Desember 2016 diuraikan sebagai berikut : No

1 2 3 4 5

Saldo Penyisihan Piutang Retribusi

SKPD

Per 31-12-2016

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Dinas Perhubungan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Pemakaman dan Pertamanan Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Jumlah Total

5.3.10. Piutang Pendapatan Lainnya Netto

Per 31-12-2015

2.471.218.156,00

2.678.726.527,00

156.899.353,00

755.141,50

39.086.865,00

39.086.865,00

39.246.850,00

0,00

72.507.250,00

3.835.727,00

2.778.958.474,00

2.722.404.260,50



146.955.486.549,68

67.053.977.018,76

Saldo piutang pendapatan lainnya netto Pemerintah Kota Bandung per 31 Desember 2016 sebesar Rp146.955.486.549,68 merupakan piutang pendapatan selain dari piutang pajak dan piutang retribusi yang sampai dengan 31 Desember 2016 belum diterima kasnya setelah diperhitungkan dengan penyisihan piutang pendapatan lainnya, sebagai berikut : No 1. 2.

Uraian Piutang Pend Lainnya Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya

Jml Piutang Pajak Netto

Jumlah (Rp) 31-12-2016

31-12-2015

159.886.089.206,62

92.841.260.631.81

(12.930.602.656,95)

(25.787.283.613,06)

146.955.486.549,68 67.053.977.018,75


95


Piutang

pendapatan

lainnya

dikelola

oleh

SKPD-SKPD

di

lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebagai berikut : NO

SALDO PIUTANG LAINNYA (Rp)

SKPD

Per 31-12-2016

Per 31-12-2015

1.

BLUD RSUD

3.682.139.968,00

10.674.350.521,00

2.

BLUD RSKIA

1.336.329.600,00

2.084.033.300,00

3.

BLUD RSKGM

1.670.575.400,00

858.368.300,00

4.

BPPT

453.040.715,00

474.849.861,00

5.

Dispora

787.142.603,00

572.324.425,00

6.

DPKAD PPKD

35.596.893.246,00

7.

DPKAD SKPD

102.177.491.899,00 39.097.214.059,00

8.


7.725.898.037,62

6.469.264.315,17

9.

Dinas Kesehatan

1.726.256.925,00

151.028.300,00

Dinas Kebudayaan Par.

1.230.000.000,00

1.230.000.000,00

10.

Jumlah Total

Adapun

penyisihan

34.696.642.152,00

159.886.089.206,62 92.841.260.631,81

piutang

pendapatan

lainnya

sebesar

(Rp12.930.602.656,95) per 31 Desember 2016 sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 1136 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi pada masing-masing SKPD diuraikan sebagai berikut : NO

SKPD

SALDO PENYISHAN PIUTANG LAINNYA (Rp) Per 31-12-2016

Per 31-12-2015

1.

BLUD RSUD

(3.071.000.490,94)

(2.480.364.966,06)

2.

BLUD RSKIA

(6.681.648,00)

(328.421.630,00)

3.

BLUD RSKGM

(8.352.877,06)

(4.291.841,50)

4.

BPPT

(453.040.715,00)

0,00

5.

Dispora

(3.935.713,02)

0,00

6.

DPKAD PPKD

(4.395.128.958,00)

(4.395.128.958,00)

7.

DPKAD SKPD

(3.762.462.254,93)

(17.348.321.076,00)

8.


0,00

0,00

9.

Dinas Perhubungan

0,00

(755.141,50)

(1.230.000.000,00)

(1.230.000.000,00)

(12.930.602.656,95)

(25.787.283.613,06)

10.

Dinas Kebudayaan Par. Jumlah Total


96


Masing-masing piutang pendapatan lainnya tersebut diuraikan sebagai berikut : (1)

Piutang BLUD RSUD Kota Bandung per 31 Desember 2016 sebesar Rp3.682.139.986,00 merupakan tagihan atas jasa pelayanan

kesehatan

yang

telah

diberikan

kepada

masyarakat/pihak ketiga. Piutang jamkesda yang diperoleh dari gakinda adalah klaim biaya pelayanan kesehatan yang telah diberikan RSUD kepada pasien miskin peserta program Gakinda Kabupaten Bandung. Piutang jamkesmas/jampersal diperoleh dari klaim atas jasa pelayanan kesehatan yang telah diberikan RSUD kepada pasien peserta Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) dan Jampersal (Jaminan Persalinan) yang ditanggung oleh pemerintah. Piutang Perusahaan/Kontrak diperoleh dari klaim atas jasa pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada pasien peserta jaminan dari perusahaan yang bekerjasama dengan RSUD Kota Bandung. Piutang PT Askes diperoleh dari klaim atas jasa pelayanan kesehatan

yang

telah

diberikan

kepada

pasien

yang

menggunakan kartu peserta askes. Piutang

Pasien

Umum/SKTM

berasal

dari

pelayanan

kesehatan kepada pasien yang tidak mampu membayar namun tidak memiliki jaminan kesehatan yang lengkap. (2)

Piutang BLUD RSKIA Kota Bandung per 31 Desember 2016 sebesar Rp1.336.329.600,00 merupakan tagihan atas jasa pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada masyarakat yang ditanggung oleh pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kota Bandung. Nilai Piutang sebesar Rp1.336.329.600,00 merupakan piutang yang berasal dari


97


pelayanan kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk Bulan November dan Desember 2016; (3)

Piutang lainnya pada BLUD RSKGM per 31 Desember 2016 sebesar Rp1.670.575.400,00 merupakan tagihan atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat yang ditanggung oleh pemerintah;

(4)

Piutang lainnya pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) per 31 Desember 2016 sebesar Rp453.040.715,00 merupakan piutang denda yang berasal dari pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi yang dikelola oleh BPPT Kota Bandung;

(5)

Piutang Pendapatan Lainnya pada Dinas Pemuda dan Olah Raga

Kota

Bandung

per

31

Desember

2016

sebesar

Rp787.142.603,00 merupakan piutang penggunaan Sarana Olah Raga/Gedung Olah Raga. (6)

Piutang lainnya pada DPKAD PPKD per 31 Desember 2016 sebesar

Rp102.177.491.899,00

merupakan

piutang

yang

berasal dari piutang bagi hasil pajak pemerintah pusat, piutang bagi hasil pajak kendaraan bermotor, dari pendapatan BOT dan piutang dari kelebihan pembayaran belanja pegawai Pemerintah Kota Bandung, dengan rincian masing-masing sebagai berikut : No.

Uraian

1.

Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak (Pemerintah

Nilai Piutang (Rp) 51.559.624.190,00

Pusat) 2.

Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak (Pemerintah

45.962.488.051,00

Provinsi) 2.

Piutang Built Operating Transfer

3.

Piutang Pegawai Total


4.395.128.958,00 260.250.700,00 102.177.491.899,00

98


Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor per 31 Desember 2016 sebesar Rp51.559.624.190,00 berasal dari kekurangan

penerimaan

pendapatan

bagi

hasil

pajak

Pemerintah Pusat sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 162/PMK.07/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Rincian Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil menurut Provinsi/Kabupaten/Kota yang Dialokasikan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016. Piutang bagi hasil pajak kendaraan bermotor per 31 Desember 2016 sebesar Rp45.962.488.051,00 berasal dari kekurangan penerimaan pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jabar No 913/Kep.316-BPKAD/2017 tgl 12 April 2017). Piutang Pendapatan BOT per 31 Desember 2016 sebesar Rp4.395.128.958,00 berasal dari tagihan Pemerintah Kota Bandung kepada Pihak Ketiga atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama pembangunan/pengembangan pasar di beberapa Wilayah Kota Bandung. Tagihan dari perjanjian kerjasama pembangunan/pengembangan pasar yang terdiri dari: -

PT. Elsana

Rp

500.000.000,00

-

PT. Anugerah Parahyangan Jaya Rp

3.819.650.000,00

-

PT. Marga Tirta Kencana Jumlah

Rp

75.478.958,00

Rp 4.395.128.958,00

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung, penagihan dan pencatatan atas mutasi Piutang BOT sejak Tahun 2009 dilakukan oleh PD. Pasar Bermartabat. Selama tahun anggaran 2016 tidak terdapat mutasi terhadap akun piutang pendapatan lainnya berupa BOT ini.


99


Rincian selengkapnya disajikan pada Lampiran 3. Adapun piutang pegawai Pemerintah Kota Bandung per 31 Desember

2016

sebesar

Rp0,00

merupakan

kelebihan

pembayaran gaji dan tunjangan kepada pegawai yang telah pensiun. Kelebihan pembayaran tersebut dikembalikan oleh masing-masing pegawai melalui potongan gaji pensiun oleh PT Taspen dan disetorkan ke Kas Daerah Kota Bandung setiap bulannya.

Rekapitulasi

piutang

pegawai

Pemerintah

Kota

Bandung per 31 Desember 2016 diuraikan sebagai berikut: No. 1.

Potongan Des 2016 (Rp)

Uraian Pemotongan dengan melalui Dapem Induk

2.

Pemotongan dengan melalui Dapem Susulan

3.

Pemotongan dengan melalui Non Dapem Jumlah

(7)

Sisa Utang s.d. Nop 2016 (Rp)

Sisa Utang s.d. Des 2016 (Rp)

0,00

0,00

260.250.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

260.250.700,00

Piutang lainnya pada DPKAD SKPD per 31 Desember 2016 sebesar Rp39.097.214.059,00 terdiri dari piutang sewa tanah dan bangunan sebesar Rp31.692.880.150,00 dan piutang denda

sewa

tanah

dan

bangunan

sebesar

Rp7.404.333.909,00. Piutang sewa tanah dan bangunan per 31 Desember 2016 sebesar Rp31.692.880.150,00 merupakan piutang atas sewa tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Bandung yang disewa oleh pihak ketiga. Total luas tanah Pemerintah Kota Bandung yang disewakan adalah seluas + 792.681 m2dengan jumlah penyewa sebanyak 5.041 orang. Pengelolaan sewa tanah dan Bangunan dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan Aset pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung. Rincian piutang sewa diuraikan sebagai berikut : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2016

100


Piutang Sewa Tanah Bangunan (Rp)

TAHUN

Per 31-12-2016

Per 31-12-2015

1

s.d. Tahun 2001

1.461.000,00

1.461.000,00

2

Tahun 2002

14.051.009,00

13.848.900,00

3

Tahun 2003

44.504.304,00

45.990.341,00

4

Tahun 2004

85.725.611,00

93.863.123,00

5

Tahun 2005

160.725.795,00

169.788.956,00

6

Tahun 2006

379.513.003,00

400.589.989,00

7

Tahun 2007

698.197.133,00

753.661.667,00

8

Tahun 2008

1.164.241.507,00

1.261.740.463,00

9

Tahun 2009

1.450.380.802,00

1.560.869.339,00

10

Tahun 2010

1.849.556.567,00

1.988.081.924,00

11

Tahun 2011

2.261.815.780,00

2.449.323.918,00

12

Tahun 2012

2.785.678.909,00

3.079.707.448,00

13

Tahun 2013

3.367.602.055,00

3.742.668.927,00

14

Tahun 2014

3.872.618.922,00

4.592.810.931,00

15

Tahun 2015

6.434.023.823,00

7.988.109.811,00

16

Tahun 2016

7.122.783.930,00

0,00

31.692.880.150,00 28.142.516.737,00

Jumlah Total

Adapun piutang denda sewa tanah dan bangunan per 31 Desember

2016

sebesar

Rp7.404.333.909,00

merupakan

piutang denda yang berasal dari pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran sewa tanah dan bangunan. Dasar pengakuan piutang denda sewa tanah adalah surat perjanjian sewa antara Pemerintah Kota Bandung dengan penyewa. Rincian piutang denda sewa tanah adalah sebagai berikut : Piutang Denda Sewa Tanah B. (Rp)

NO

TAHUN

1

s.d. Tahun 2001

146.100,00

146.100,00

2

Tahun 2002

3.372.240,00

3.323.734,00

3

Tahun 2003

10.681.009,00

11.037.657,00

4

Tahun 2004

20.574.112,00

22.527.113,00

5

Tahun 2005

38.574.122,00

40.749.277,00

6

Tahun 2006

91.082.932,00

96.141.398,00

7

Tahun 2007

167.566.983,00

180.878.444,00

8

Tahun 2008

279.417.552,00

302.817.264,00

Per 31-12-2016


Per 31-12-2015

101


Piutang Denda Sewa Tanah B. (Rp)

TAHUN

Per 31-12-2016

Per 31-12-2015

9

Tahun 2009

348.090.871,00

374.608.079,00

10

Tahun 2010

443.892.928,00

477.138.956,00

11

Tahun 2011

542.835.055,00

587.836.938,00

12

Tahun 2012

668.562.072,00

739.128.824,00

13

Tahun 2013

808.223.496,00

898.239.422,00

14

Tahun 2014

929.427.397,00

1.102.273.302,00

15

Tahun 2015

1.544.164.469,00

1.717.278.907,00

16

Tahun 2016 Jumlah Total

1.507.722.571,00

0,00

7.404.333.909,00

6.554.125.415,00

(8) Piutang lainnya pada Dinas Pelayanan Pajak per 31 Desember 2016 sebesar Rp7.725.898.037,62 merupakan piutang yang berasal dari pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran pajak dengan rincian sebagai berikut : No 1 2 3 4 5 6

Denda Pajak Hotel Restoran Hiburan Parkir Reklame Air Tanah Jumlah Total

per 31 Des 2016 (Rp)

per 31 Des 2015 (Rp)

2.127.368.749,00 2.768.040.441,74 982.830.113,00 518.450.387,00 1.161.077.174,40 168.131.172,40 7.725.898.037,54

1.300.499.733,64 2.648.303.019,62 978.515.503,17 388.190.164,50 835.938.280,48 297.224.238,40 6.448.670.939,81

Rincian selengkapnya pada Lampiran 4 (9) Piutang

lainnya

pada

Dinas

Kesehatan

sebesar

Rp1.726.256.925,00 merupakan piutang kelebihan pembayaran premi BPJS Masyarakat Miskin Kota Bandung. (10)

Piutang lainnya pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata per

31 Desember 2016 sebesar Rp1.230.000.000,00 merupakan piutang yang berasal kontribusi PT Esa Gemilang Indah dari Perjanjian Kerja Sama Penataan dan Pembangunan Kawasan Babakan Siliwangi berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Bandung dengan PT Esa Gemilang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2016

102


Indah dengan Nomor Surat Perjanjian 602./028–Huk

.

001/EGI/PKS/I/2007 tanggal 30 Januari 2007 tentang Penataan dan Pembangunan Kawasan Babakan Siliwangi di Jalan Siliwangi Kelurahan Babakan Siliwangi, Kecamatan Coblong Kota Bandung. Jangka waktu kerjasama adalah 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya surat perjanjian atau mulai tanggal 30 Januari 2007 sampai dengan 29 Januari 2027. Pihak Pemerintah Kota Bandung menyertakan modalnya berupa tanah di kawasan Babakan Siliwangi dan bangunannya senilai Rp125.222.985.000,00

sedang

PT

Esa

Gemilang

Indah

menyertakan modalnya berupa biaya pembangunan kawasan Babakan

Siliwangi

sebesar

Rp27.770.409.643,75

dan

berkewajiban memberikan kontribusi berupa uang setiap tahun selama jangka waktu kerjasama sebesar Rp7.211.500.000,00. Walikota Bandung sebagai pihak pertama dalam perjanjian kerjasama,

dalam

Kebudayaan

dan

pelaksanaannya Pariwisata

Kota

diwakili

oleh

Bandung.

Dinas

Kewajiban

kontribusi s.d. periode pelaporan diuraikan sebagai berikut : Jumlah Kontribusi (Rp)

No Tahun

Jumlah Disetor (Rp)

Sisa Blm Setor (Rp)

Keterangan

1

2007

250.000.000 250.000.000

0

2

2008

300.000.000 300.000.000

0

3

2009

300.000.000 300.000.000

4

2010

300.000.000

0

300.000.000 Blm Setor

5

2011

300.000.000

0

300.000.000 Blm Setor

6

2012

300.000.000

0

300.000.000 Blm Setor

7

2013

330.000.000

0

330.000.000 Blm Setor

Jml

2.080.000.000 850.000.000

0

1.230.000.000

Perjanjian kerjasama dengan PT PT Esa Gemilang Indah tersebut saat

ini

telah

berakhir

melalui

perjanjian

pengakhiran dengan Nomor : 602.2/2741-DISBUDPAR tanggal 31 Oktober 2013 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2016

103


015/EGI/DIR/X/2013 tentang

Pengakhiran

Surat

Perjanjian

Kerjasama

antara

Pemerintah Kota Bandung dengan PT Esa Gemilang Indah Nomor : 602./028–Huk Pembangunan 001/EGI/PKS/2007

tentang

Penataan

dan

Kawasan Babakan Siliwangi di Jalan Siliwangi Kelurahan Lebak Siliwangi Kecamatan Coblong Kota Bandung.

5.3.11. Belanja Dibayar Dimuka

Per 31 Desember 2016 (Rp) 649.807.402,50

Per 31 Desember 2015 (Rp) 286.235.672,00

Saldo belanja dibayar dimuka per 31 Desember 2016 sebesar Rp649.807.402,50

merupakan

pembayaran

atas

transaksi-

transaksi yang mempunyai jangka waktu satu tahun dan melewati periode pelaporan. Transaksi tersebut merupakan pembayaran asuransi dan pembayaran sewa kantor. Beban dibayar dimuka sebesar Rp649.807.402,50 terdapat pada SKPD sebagai berikut : NO I 1 2 3 4

II 1 2 3

NILAI (Rp) Per 31-12-2016

NILAI (Rp) Per 31-12-2015

Asuransi Dinas Kesehatan Sekretariat Daerah DPKAD Sekretariat DPRD Jumlah I

0,00 175.497.172,00 363.336.750,00 0,00 538.833.922,00

51.051.000,00 175.497.172,00 0,00 0,00 226.548.172,00

Sewa Gedung/Bangunan RSKIA Sekretariat Daerah Dinas Pelayanan Pajak Jumlah II

59.687.500,00 3.743.678,00 47.542.302,50 110.973.480,50

59.687.500,00 0,00 0,00 59.687.500,00

Jumlah I & II

649.807.402,50

286.235.672,00

SKPD


104


5.3.12. Piutang Lainnya


Per 31 Desember 2015 (Rp) 5.602.895.550,00

0,00

Saldo Piutang Lainnya Pemerintah Kota Bandung per 31 Desember 2016 adalah nihil.

5.3.13. Persediaan


Jumlah persediaan Pemerintah Kota Bandung per 31 Desember 2016 sebesar Rp64.950.346.444,52 merupakan persediaan untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan dan barangbarang yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan

kepada

masyarakat.

Persediaan

dikuasakan

pada

Pengurus Barang/Penyimpan Barang (Pengelola Persediaan) pada dinas/badan/kantor/satuan

kerja

lainnya

di

lingkungan

Pemerintah Kota Bandung yang terdiri dari : Nilai Per 31-12-2016 (Rp)

No

Uraian

1

Alat Tulis Kantor Dokumen/Administrasi Tender Peralatan Listrik dan Elektronik Perangko, Materai, & Benda Pos Lainnya Peralatan Kebersihan & Bhn Pembersih

2 3 4 5 6

Bahan Bakar Minyak/Gas

8

Isi Tabung Kebakaran Souvenir

9

Bahan Pakai Habis Lainnya

7

Pemadam

10

Bahan Baku Bangunan

11

Bahan/Bibit Tanaman

8.652.441.173,52 0,00

Nilai Per 31-12-2015 (Rp) 10.822.811.807,23 0,00

573.674.600,75

479.169.724,00

36.937.030,00

37.456.030,00

929.258.493,66

1.079.052.117,00

287.058.666,00

585.778.069,33

2.757.500,00

1.875.500,00

334.598.500,00 60.665.000,00

0,00 459.790.500,00

7.189.190.831,86

6.724.865.722,10

12.135.511.180,86

10.228.687.377,30


105


Nilai Per 31-12-2016 (Rp)

Uraian

12

Bibit Ternak

13

Bahan Obat-obatan

14

Bahan Kimia

15

Bahan Makanan Pokok

16

Pakan Ternak

17

Bahan Medis Habis Pakai

18

Bahan Bakar dan Pelumas

19

Accu dan Ban

20

Cetakan Makanan dan Minuman Pasien Barang dan Jasa BLUD Peralatan dan Mesin serta alat olah raga yang tidak dikapitalisasi Alat Bantu Kerja Suku Cadang Sarana Mobilitas

21 22 23 24 25 26 27 28

minyak/Gas

87.690.000,00

53.184.000,00

14.281.145.285,34

22.770.673.145,31

1.356.903.052,40

212.314.520,00

330.285.530,00

188.958.964,00

5.174.000,00

0,00

3.636.280.551,40

0,00

44.249.600,00

0,00

68.822.500,00

0,00

7.061.441.941,49

0,00

119.810.639,00

0,00

3.167.296.776,00

0,00

112.123.000,00

0,00

1.083.641.790,00

0,00

835.576.800,00

Bahan/Material Lainnya Barang yang akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga Persediaan Barang-Barang Lainnya Jumlah Persediaan

Terdapat

reklasifikasi

314.994.300,00

0,00

2.787.342.317,94

0,00

174.260.000,00 228.035.268,00

2.557.812.002,24 64.950.346.444,52

jenis


persediaan

untuk

57.149.249.362,21

saldo

awal

disebabkan telah dibukanya kodrek jenis persediaan baru untuk menampung jenis persediaan yang pada tahun 2015 lalu kodrek tersebut belum ada. Rincian saldo awal setelah reklasifikasi dan saldo akhir 2016 persediaan diuraikan sebagai berikut : No

Uraian

1

Alat Tulis Kantor Dokumen/Administrasi Tender Peralatan Listrik dan Elektronik

2 3

Nilai Per 31-12-2016 (Rp) 8.652.441.173,52 0,00 573.674.600,75


Nilai Per 31-12-2015 (Rp) 6.037.321.469,23 0,00 420.705.015,00

106


Uraian

10 11

Perangko, Materai, & Benda Pos Lainnya Peralatan Kebersihan & Bhn Pembersih Bahan Bakar Minyak/Gas Isi Tabung Pemadam Kebakaran Persediaan Pengharum Ruangan Persed. Spanduk, Brosur, Pamflet, Umbul-2 dan Sarana Informasi Lainnya Souvenir Bahan Pakai Habis Lainnya

12

Bahan Baku Bangunan

13

Bahan/Bibit Tanaman

14

Bibit Ternak

15

Bahan Obat-obatan

16

Bahan Kimia

17

Bahan Makanan Pokok

18

Pakan Ternak

19

Bahan Medis Habis Pakai

20

Bahan/Material Lainnya Bahan Bakar minyak/Gas dan Pelumas Accu dan Ban

4 5 6 7 8 9

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Cetakan Makanan dan Minuman Pasien Barang dan Jasa BLUD Peralatan dan Mesin serta alat olah raga yang tidak dikapitalisasi Alat Bantu Kerja Suku Cadang Sarana Mobilitas Bahan/Material Lainnya Barang yang akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga Persediaan Barang-Barang Lainnya Jumlah Persediaan



36.937.030,00

35.128.030,00

929.258.493,66

955.526.024,00

287.058.666,00

585.778.069,33

2.757.500,00

0,00

0,00

320.000,00

0,00

31.600.000,00

334.598.500,00 60.665.000,00

423.340.500,00 49.192.000

7.189.190.831,86

6.783.299.672,10

12.135.511.180,86

10.154.976.047,30

87.690.000,00

53.184.000,00

14.281.145.285,34

19.774.251.508,31

1.356.903.052,40

212.314.520,00

330.285.530,00

35.941.700,00

5.174.000,00

17.805.000,00

3.636.280.551,40 0,00 44.249.600,00 68.822.500,00 7.061.441.941,49

0,00 0,00 0,00 0,00 4525489969

119.810.639,00

145334314

3.167.296.776,00

3574015126

112.123.000,00

22647500

1.083.641.790,00 835.576.800,00 0,00

0,00 314.994.300,00 0,00

0,00

174.260.000,00

2.557.812.002,24

2.821.824.597,94

64.950.346.444,52

57.149.249.362,21


107


Persediaan per 31 Desember 2016 pada masing-masing SKPD diuraikan sebagai berikut : No

PERSEDIAAN PER SKPD

1 2 3 4 5 6 7 8

Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan RSUD Kota Bandung RSKIA Kota Bandung RSKGM Kota Bandung DBMP DPP Kebakaran Dinas Pemakaman Pertaman. Dinas Tata Ruang Cipta Karya Bappeda Dinas Perhubungan BPLH Disdukcapil Badan P. Perempuan dan KB Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja Dinas Koperasi UKM Perindag Badan Pel. Perijinan Terpadu Dinas Pemuda dan Olah Raga BKBPM Satpol PP Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD DPKAD Inspektorat Dinas Pelayanan Pajak Badan Kepegawaian Daerah Kec. Sukasari Kec. Cidadap Kec. Sukajadi Kec. Cicendo Kec. Andir Kec. Coblong Kec. Bandung Wetan Kec. Sumur Bandung Kec. Cibeunying Kidul

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Per 31-12-2016

Per 31-12-2015

(Rp)

(Rp)

482.143.685,00 16.636.393.666,69 3.176.907.623,86 2.545.241.242,00 2.307.258.163,13 22.534.204.227,96 91.627.466,00

386.790.883,00 16.447.447.757,17 3.735.072.800,00 2.962.064.543,00 1.670.167.616,37 19.783.429.863,67 37.717.554,00

1.489.475.715,00

1.451.014.070,00

159.150.035,00

180.177.446,00

31.729.880,00 5.645.996.887,00 16.353.450 4.265.092.386,95

2.965.000,00 3.295.285.645,00 18.994.950,00 1.738.421.261,00

0

10.137.710,00

19.447.825,00 19.564.600,00

38.557.600,00 14.332.900,00

69.826.144,00

24.318.252,00

947.639.179,93

1.265.277.700,00

45.561.725,00

35.514.403,00

18.117.750,00 10.094.400,00 1.014.777.447,00 289.031.987,00 114.353.450,00 40.679.050,00 926.286.259,00 225.846.940,00 6.333.400,00 7.441.500,00 19.824.600,00 20.827.775,00 117.580.600,00 10.129.720,00 13.866.414,00 5.037.000,00 6.072.000,00

60.657.210,00 0 1.357.420.878,00 358.776.080,00 69.089.300,00 8.788.000,00 1.278.669.480,00 161.987.623,00 6.929.850,00 3.286.000,00 6.266.000,00 14.717.200,00 24.414.800,00 23.681.050,00 11.988.202,00 5.319.500,00 3.900.385,00


108

PEMERINTAH KOTA BANDUNG Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31-12-2016

No

PERSEDIAAN PER SKPD

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

Kec. Cibeunying Kaler Kec. Astanaanyar Kec. Bojongloa Kaler Kec. Bojongloa Kidul Kec. Babakan Ciparay Kec. Bandung Kulon Kec. Regol Kec. Lengkong Kec. Batununggal Kec. Ujungberung Kec. Kiaracondong Kec. Arcamanik Kec. Cibiru Kec. Antapani Kec. Rancasari Kec. Buah Batu Kec. Bandung Kidul Kec. Gedebage Kec. Panyileukan Kec. Cinambo Kec. Mandalajati Kapusarda Diskominfo Dinas Pertanian dan K.P. Dinas Kebudayaan dan Par. JUMLAH

Per 31-12-2015

(Rp)

(Rp)

11.731.800,00 19.807.400,00 4.446.850,00 8.154.600,00 24.030.965,00 26.749.050,00 9.749.100,00 429.500,00 4.292.500,00 8.564.280,00 4.111.200,00 4.715.800,00 8.453.650,00 21.097.200,00 3.843.100,00 11.089.150,00 13.311.500,00 12.379.200,00 29.978.500,00 14.968.340,00 709.400,00 44.444.400,00 97.307.250,00 1.225.209.525,00 10.857.990,00

8.402.000,00 18.484.450,00 6.192.400,00 6.029.100,00 21.369.500,00 13.395.150,00 16.300.100,00 1.750.000,00 4.980.300,00 10.637.750,00 5.230.275,00 2.299.000,00 5.450.500,00 89.185.980,00 6.125.450,00 18.780.300,00 11.144.400,00 5.537.000,00 18.591.950,00 10.889.390,00 3.402.600,00 20.836.500,00 66.659.000,00 279.689.650,00 4.307.105,00

Rp64.950.346.444,52

57.149.249.362,21

Rincian selengkapnya atas jenis persediaan per SKPD dapat dilihat pada lampiran 5. 5.3.14. Investasi Non Permanen

Per 31 Desember 2016 (Rp) 395.805.587,00

Per 31 Desember 2015 (Rp) 395.805.587,00

Jumlah Investasi Jangka Panjang–Investasi non permanen per 31 Desember

2016

sebesar

Rp395.805.587,00

merupakan

nilai

investasi berupaperguliran dana yang menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Perguliran dana dimulai sejak tahun 2001 sesuai dengan SK Walikota Bandung No. 195 Tahun 2001 tanggal 2 Mei 2001 tentang Kredit Program Barokah-GMT. Maksud dan tujuan kredit ini adalah salah satu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2016

109


upaya Pemerintah Kota Bandung dalam rangka pemberdayaan ekonomi

masyarakat,

khususnya

dalam

meningkatkan

dan

mengembangkan usaha kecil/mikro dan koperasi serta lembaga ekonomi rakyat lainnya melalui penyediaan permodalan yang murah dan mudah. Dana yang disalurkan pada program Barokah GMT (Genah Merenah

Tumaninah)

berjumlah

Rp5.266.980.000,00.

Dana

tersebut terdiri dari:  APBD Tahun 2001

Rp

1.000.0000.000,00

 APBD Tahun 2002

Rp

400.000.000,00

 APBD Tahun 2003

Rp

690.000.000,00

 APBD Tahun 2004

Rp

100.000.000,00

 Dana guliran Tahun 2001 s.d. 2009

Rp

3.076.980.000,00

Rp

5.266.980.000,00

Jumlah

Jumlah dana pokok dari APBD sejak Tahun 2001 s.d. 2004 adalah sebesar Rp2.190.000.000,00. Adapun nilai investasi non permanen per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp2.430.071.097,00 dan nilai penyisihan dana bergulir yang diragukan tertagih per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp(2.034.265.510,00) sehingga jumlah

yang

dapat

direalisasikan

adalah

sebesar

Rp395.805.587,00. Dana

tersebut

disalurkan

kepada

kelompok/anggota

usaha

kecil/mikro, koperasi dan lembaga ekonomi lainnya. Program Barokah tersebut disalurkan seluruhnya melalui Bank Jabar Banten Kantor Cabang Tamansari. Pemberian kredit tersebut adalah untuk Modal Kerja dan untuk Investasi dengan prinsip syariah, yaitu bagi hasil. Jangka waktu pemberian kredit modal kerja adalah maksimum 1 (satu) tahun termasuk masa tenggang maksimum 2 (dua) bulan, sementara


110


kredit investasi maksimum 2,5 (dua setengah) tahun termasuk masa tenggang maksimum 6 (enam) bulan. Besarnya

kredit

untuk

Modal

Kerja

maksimal

Rp2.000.000,00/anggota, sedangkan untuk investasi maksimal Rp3.000.000,00/anggota. Setelah jatuh tempo, penerima pinjaman wajib mengembalikan pinjaman pokok ke Pemerintah Kota Bandung melalui Bank Jabar Kantor Cabang Tamansari selaku pemegang kas Kredit Program Barokah-GMT,

ditambah

dengan

sejumlah

keuntungan

yang

besarnya didasarkan pada bagi hasil yang telah disepakati. Sebelumnya program Barokah-GMT ini disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2010 sebagai Aset Lain-lain, namun karena karakteristiknya memenuhi unsur sebagai dana bergulir sebagaimana diatur dalam Buletin Teknis SAP Nomor 07 tentang Dana Bergulir, maka mulai tahun 2011 penyajiannya dipindahkan ke Investasi Non Permanen. Rincian selengkapnya disajikan pada Lampiran 6. 5.3.15. Investasi Permanen

Per 31 Desember 2016 (Rp) 1.074.706.314.317,75

Per 31 Desember 2015 (Rp) 931.061.871.320,00

Jumlah investasi jangka panjang – Investasi permanen Pemerintah Kota

Bandung

per

31

Desember

2016

sebesar

Rp1.074.706.314.317,75 merupakan penyertaan modal Pemerintah Kota

Bandung

pada

Badan

Usaha

Milik

Daerah.

Investasi

permanen berupa penyertaan modal pada PDAM Kota Bandung, PD BPR Kota Bandung, PD Kebersihan Kota Bandung, dan PD Pasar Bermartabat dicatat dengan menggunakan metode ekuitas dengan nilai keseluruhan sebesar Rp1.035.236.312.697,75. Selain itu, terdapat pula investasi permanen di Bank Jabar Banten, Yayasan Purnabhakti, dan Koperasi Pegawai Kota Bandung yang dicatat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2016

111


dengan metode perolehan dengan nilai keseluruhan sebesar Rp1.035.236.312.697,75,00.

Rincian

masing-masing

diuraikan

sebagai berikut: Rincian investasi permanen yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas sebagai berikut :  PDAM Kota Bandung

Rp

146.654.381.195,75

 PD. BPR

Rp

70.422.893.275,00

 PD. Kebersihan

Rp

0,00

 PD. Pasar Bermartabat

Rp

818.159.038.227,00

Rp

1.035.236.312.697,75

Jumlah

Investasi permanen di PDAM Kota Bandung yang disajikan dengan nilai Rp146.654.381,75 tersebut merupakan penyertaan modal Pemerintah Kota Bandung yang jika dihitung dengan metode ekuitas memiliki saldo sebesar Rp146.654.381,75. Perhitungan

metode

ekuitas

dilakukan

berdasarkan

laporan

keuangan masing-masing perusahaan daerah yang belum diaudit (Laporan

Keuangan

Unaudit),

karena

sampai

dengan

saat

penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah proses audit oleh auditor independen terhadap laporan keuangan perusahaan daerah belum selesai. Adapun

rincian

investasi

permanen

yang

dicatat

dengan

menggunakan metode perolehan sebagai berikut :   

Bank BJB Yayasan Purnabhakti Koperasi Pegawai Kota Bandung Jumlah

Rp Rp Rp Rp

29.000.001.620,00 1.470.000.000,00 9.000.000.000,00 39.470.001.620,00

Keseluruhan investasi permanen tersebut di atas, memiliki nilai perolehan ditetapkan

berdasarkan dengan

nilai

Peraturan

akumulasi Daerah

investasi (Perda)

yang telah

dengan

nilai

perolehan per 31 Desember 2016 sebagai berikut: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2016

112


      

PDAM Kota Bandung PD. BPR PD. Kebersihan PD. Pasar Bermartabat Bank Jabar Yayasan Purnabhakti Koperasi Pegawai Kota Bandung Jumlah

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

146.654.381.195,75 70.422.893.275,00 0,00 818.159.038.227,00 29.000.001.620,00 1.470.000.000,00 9.000.000.000,00

Rp

1.074.706.314.317,75

Dalam tahun anggaran 2016 terdapat penambahan investasi berupa penyertaan modal sebesar Rp316.812.038.234,00 yang dilakukan

kepada

PDAM

Kota

Bandung

sebesar

Rp291.812.038.234,00 dan BJB sebesar Rp29.000.000.000,00. Penyertaan modal tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung. Rincian

masing-masing

investasi

berupa

penyertaan

modal

pemerintah daerah selengkapnya disajikan pada Lampiran 7, 8, 9, dan 10, 11, 12 dan 13.

5.3.16. Aset Tetap

Per 31 Desember 2016


(Rp)

(Rp)

21.568.032.703.000,80

20.526.614.135.730,10

Saldo aset tetap Pemerintah Kota Bandung per 31 Desember 2016 sebesar Rp21.568.032.703.000,80 diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut : □

Saldo per 31 Desember 2015

Rp

20.526.614.135.730,10

□

Penambahan Tahun 2016

Rp

1.942.652.559.723,56


113

PEMERINTAH KOTA BANDUNG Catatan Atas Laporan Keuangan □

Pengurangan Tahun 2016

Rp

901.233.992.452,81

□

Saldo Akhir per 31 Desember 2016

Rp

21.568.032.703.000,80

Saldo aset tetap per 31 Desember 2016 dan 2015 terdiri atas : Uraian Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan Irigasi Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi dlm Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Jumlah

Saldo Aset Tetap Per 31-12-2015 (Rp) 15.661.333.732.283,00 1.472.206.763.902,90 2.742.615.260.617,72

Transaksi Penambahan Tahun 2016 (Rp) 97.267.993.021,00 357.550.230.553,86 387.565.786.836,80

Transaksi Pengurangan Tahun 2016 (Rp) 186.788.847.810,00 26.273.157.514,21 197.524.532.820,00

Saldo Aset Tetap Per 31-12-2016 (Rp) 15.571.812.877.494,00 1.803.483.836.942,55 2.932.656.514.634,52

2.911.915.597.126,89

645.064.577.584,00

166.254.139.054,00

3.390.726.035.656,89

89.367.155.826,00 403.432.411.194,00

101.091.809.892,90 354.112.161.835,00

42.215.978.522,00 211.050.500.236,00

148.242.987.196,90 546.494.072.793,00

(2.754.256.785.220,42)

-

71.126.836.496,60

(2.825.383.621.717,02)

20.526.614.135.730,10

1.942.652.559.723,56

901.233.992.452,81

21.568.032.703.000,80

Saldo nilai buku aset tetap Pemerintah Kota Bandung per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut : No

Per 31-12-2016 (Rp)

URAIAN

Per 31-12-2015 (Rp)

1

Nilai Aset Tetap

24.393.416.324.717,82

23.280.870.920.950,52

2

Akumulasi Penyusutan

(2.825.383.621.717,02)

(2.754.256.785.220,42)

Nilai Buku Aset Tetap

21.568.032.703.000,80

20.526.614.135.730,10

Saldo nilai buku aset tetap per 31 Desember 2016 sebesar Rp21.568.032.703.000,80

pada

masing-masing

Satuan

Kerja

Perangkat Daerah sebagai berikut : No

ASET TETAP PER SKPD

Per 31-12-2016 (Rp) 3.631.200.745.266,87

Per 31-12-2015 (Rp) 4.144.044.442.133,00

1

Dinas Pendidikan

2

Dinas Kesehatan

437.090.124.084,70

459.991.505.497,00

3

RSUD Kota Bandung

123.347.903.827,61

172.597.695.931,00

4

RSKIA Kota Bandung

40.834.473.694,36

57.971.887.494,00

RSKGM Kota Bandung

27.772.071.485,23

29.099.743.223,72

2.683.431.098.856,89

3.646.755.645.898,89

5 6

Dinas Bina Marga dan Pengair.

7

DPP Kebakaran

8

Dinas Pemakaman Pertamanan

36.967.338.480,00

58.619.855.979,00

2.799.122.401.510,00

2.775.230.518.031,00


114


ASET TETAP PER SKPD

9

Dinas Tata Ruang Cipta Karya

10

Bappeda

11

Dinas Perhubungan

12 13 14

Badan Pemb. Perempuan KB

15

Per 31-12-2016 (Rp) 6.820.496.681.499,00

Per 31-12-2015 (Rp) 6.766.200.427.732,00

14.560.743.888,00

15.013.379.065,00

529.328.066.547,00

484.204.768.769,00

BPLH

41.690.972.559,00

34.881.362.434,00

Disdukcapil

15.404.746.771,00

20.344.983.676,00

7.453.810.350,00

11.701.085.976,00

77.196.331.895,00

54.101.050.095,00

7.766.997.074,00

10.900.676.520,00

106.457.609.289,00

53.407.298.293,00

15.837.434.544,00

20.430.913.169,00

116.714.447.082,80

74.103.330.541,00

Dinas Sosial

16

Dinas Tenaga Kerja

17

Dinas Koperasi UKM Perindag

18

Badan Pel. Perijinan Terpadu

19

Dinas Pemuda dan Olah Raga

20

BKBPM

21

Satpol PP

22

Sekretariat Daerah

23

Sekretariat DPRD

24

DPKAD

25

Inspektorat

26


27


4.064.942.386,00

5.990.292.950,00

28

Kec. Sukasari

31.196.559.648,33

34.544.451.268,00

29

Kec. Cidadap

26.297.729.307,43

27.763.357.951,00

30

Kec. Sukajadi

16.053.552.979,17

18.069.648.260,00

31

Kec. Cicendo

15.920.052.769,49

17.829.666.431,00

32

Kec. Andir

14.537.456.243,00

16.609.356.876,00

33

Kec. Coblong

22.026.357.842,33

25.131.843.479,00

34

Kec. Bandung Wetan

15.689.472.313,00

17.813.676.466,00

35

Kec. Sumur Bandung

27.695.722.919,26

30.087.931.192,00

36

Kec. Cibeunying Kidul

13.854.275.833,37

17.377.102.108,00

37

Kec. Cibeunying Kaler

13.575.183.790,00

14.993.898.102,00

39

Kec. Astanaanyar

19.579.105.319,00

19.088.469.248,00

40

Kec. Bojongloa Kaler

14.660.973.535,00

17.149.595.121,00

41

Kec. Bojongloa Kidul

18.860.162.283,79

21.006.890.570,00

42

Kec. Babakan Ciparay

17.331.910.146,00

18.642.884.671,00

43

Kec. Bandung Kulon

15.553.580.825,00

17.659.601.605,00

Kec. Regol

21.224.625.628,13

22.976.284.617,00

45

Kec. Lengkong

31.026.501.282,00

31.751.549.197,00

46

Kec. Batununggal

19.940.773.514,00

21.928.150.990,00

47

Kec. Ujungberung

20.320.486.580,00

22.000.040.231,00

48

Kec. Kiaracondong

15.830.234.284,00

17.731.530.365,00

49

Kec. Arcamanik

24.518.981.251,00

25.946.234.680,00

50

Kec. Cibiru

23.959.490.748,00

26.612.347.425,00

51

Kec. Antapani

8.218.472.351,00

9.823.499.169,00

44

4.078.015.606,00

6.835.645.393,00

14.635.132.224,92

16.936.853.425,00

177.416.187.403,49

296.923.026.830,00

47.882.414.878,00

64.419.743.132,00

2.772.182.322.482,00

2.915.247.784.315,80

2.102.212.008,00

4.328.958.745,00

24.323.932.834,00

38.949.279.286,00


115


ASET TETAP PER SKPD

Per 31-12-2016 (Rp) 16.913.557.618,00

Per 31-12-2015 (Rp) 18.493.567.968,00

52

Kec. Rancasari

53

Kec. Buah Batu

16.370.712.732,00

18.736.390.246,00

54

Kec. Bandung Kidul

12.257.704.173,00

13.828.946.614,00

55

Kec. Gedebage

17.249.402.554,00

19.331.945.114,00

56

Kec. Panyileukan

12.813.869.682,10

14.180.493.374,10

57

Kec. Cinambo

14.510.060.330,00

16.062.060.069,00

Kec. Mandalajati

10.839.955.068,00

12.619.881.424,00

59

Kapusarda

13.673.097.813,27

15.579.109.993,00

60

Diskominfo

26.444.593.200,00

28.984.833.573,00

61

Dinas Pertanian & K.P.

174.654.009.517,37

182.996.268.423,00

62

Dinas Kebudayaan dan Par.

58

JUMLAH

225.074.920.393,93

208.287.259.596,00

21.568.032.703.000,80

23.280.870.920.950,52

Adapun aset tetap berupa Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2016 sebesar Rp546.494.072.793,00 ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut: No

KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN

Per 31-12-2016 (Rp)

Per 31-12-2015 (Rp)

1

Dinas Pendidikan

48.478.820.851,00

45.624.934.604,00

3

RSUD Kota Bandung

78.225.000,00

78.225.000,00

6

Dinas Bina Marga dan Pengair.

160.086.417.751,00

117.303.349.701,00

8

Dinas Pemakaman Pertamanan

200.004.750,00

200.004.750,00

9

Dinas Tata Ruang Cipta Karya

134.071.723.157,00

132.708.972.607,00

11

Dinas Perhubungan

15.816.248.788,00

15.816.248.788,00

15

Dinas Sosial

65.307.645.256,00

36.938.393.006,00

17

Dinas Koperasi UKM Perindag

49.454.404.602,00

0,00

19

Dinas Pemuda dan Olah Raga

68.840.781.975,00

42.537.094.555,00

21

Satpol PP

22

Sekretariat Daerah

23

Sekretariat DPRD

24

DPKAD

30

Kec. Sukajadi

32 55

63.565.000,00

63.565.000,00

0,00

8.065.387.520,00

747.581.000,00

747.581.000,00

0,00

74.546.321,00

49.104.000,00

49.104.000,00

Kec. Andir

158.795.000,00

158.795.000,00

Kec. Gedebage

623.472.000,00

623.472.000,00


116

PEMERINTAH KOTA BANDUNG Catatan Atas Laporan Keuangan KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN

No 59

Per 31-12-2016 (Rp)

Kapusarda JUMLAH

Per 31-12-2015 (Rp)

2.517.283.663,00

2.517.283.663,00

546.494.072.793,00

403.432.411.194,00

Saldo akumulasi penyusutan sebesar Rp2.825.383.621.717,02 per 31 Desember 2016 terdiri dari : Jumlah (Rp)

No

Akumulasi Penyusutan

1

Akum. Peny. Peralatan & Mesin

(745.964.773.393,42)

(715.661.537.578,42)

2

Akum. Peny. Gedung & Bang.

(638.180.149.093,00)

(638.180.149.093,00)

3

Akum. Peny. Jalan Irigasi & Jar. (1.370.111.862.734,00)

(1.399.390.033.639,00)

4

Akum. Peny. Aset Tetap Lainnya Total Jumlah

Per 31-12-2016

Per 31-12-2015

(71.126.836.496,58)

(1.025.064.910,00)

(2.825.383.621.717,02)

(2.754.256.785.220,42)

Penambahan akumulasi penyusutan selama tahun 2016 adalah beban penyusutan sebesar Rp71.126.836.496,00 pada 17 (tujuh belas) Satuan Kerja Perangkat Daerah. Rincian masing-masing SKPD sebagaimana telah dijelaskan pada penjelasan pos-pos Laporan Operasional diatas. Rincian

aset

tetap

per

SKPD

selengkapnya

disajikan

pada

Lampiran 14.1. Kejadian-kejadian selama tahun anggaran 2016 yang berpengaruh kepada penambahan dan pengurangan kekayaan Pemerintah Kota Bandung khususnya terhadap Aset Tetap Kota Bandung antara lain dilakukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut : 1) Penerimaan hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kota Bandung tentang Hibah Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Kota Bandung Nomor : 593/05-Pbd/2013 dan Nomor : 593/153DPKAD dengan total nilai Rp33.154.125.438,00; Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2016

117


2) Penerimaan hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kota Bandung tentang Hibah Tanah dan Bangunan Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Daerah Kota Bandung Nomor : 593/45/PBD dan Nomor : 593/2045-DPKAD; 3) Penambahan dan pengurangan kekayaan Pemerintah Kota Bandung dalam bentuk aset tetap selama tahun 2016 terutama bersumber dari belanja modal Pemerintah Kota Bandung yang tersebar pada 62 (enam puluh dua) Satuan Kerja Perangkat Daerah. Mutasi aset tetap selama tahun 2016 yang disajikan kedalam

Neraca

Pemerintah

Kota

Bandung

dilakukan

berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Barang Milik Daerah. BA Rekonsiliasi BMD yang telah selesai sampai dengan saat penyusunan Laporan Keuangan adalah sebanyak 50 (lima puluh) SKPD. Sisanya sebanyak 12 (dua belas) SKPD belum menyelesaikan proses rekonsiliasi sehingga mutasi aset tetap terutama berdasarkan belanja modal. SKPD dimaksud adalah Dinas Pendidikan, Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Pemakaman

dan

Pertamanan,

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah, Kecamatan Andir, Kecamatan Bandung Wetan, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kecamatan Bojongloa Kidul,

Kecamatan

Batununggal,

Kecamatan

Arcamanik,

Kecamatan Bandung Kidul, dan Kecamatan Mandalajati; 4) Data aset tetap Pemerintah Kota Bandung masih belum termasuk aset tetap yang berasal dari Dana BOS, baik yang berasal dari tahun sebelumnya maupun Dana BOS tahun 2016. Hal ini dikarenakan kami belum mendapatkan data pendukung dari Dinas Pendidikan. Sehubungan dengan adanya perpindahan kewenangan Pengalihan Pengelolaan SMA/SMK kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2016

118


Pemerintah

Kota

Bandung

telah

melaksanakan

pemindahan

tersebut pada Bulan Oktober 2016. Berita Acara Serah Terima tersebut saat ini masih dalam proses administrasi. Selain itu, proses serah

terima

aset

sekolah-sekolah

belum

dilaksanakan

oleh

Pemerintah Kota Bandung dan masih tercatat sebagai aset. Hal ini karena proses validasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum selesai. Nilai aset tetap pada sekolah-sekolah SMA dan SMK yang akan diserahkan adalah sebesar Rp1.413.637.480.569,98. Rincian aset tetap per sekolah-sekolah selengkapnya disajikan pada Lampiran 14.2

Commented [u1]: Arahan WPJ : Bisa disajikan gak data aset sekolah yg akan dihibahkan ini?

5.3.17. Dana Cadangan


Commented [u2R1]: Aset sekolah yang akan diserahkan terlampir di Lampiran 14.2


Dana cadangan per 31 Desember 2016 adalah nihil.

5.3.18. Aset Lainnya



(Rp)

(Rp)

260.938.103.810,38

255.142.513.330,38

Aset lainnya Pemerintah Kota Bandung per 31 Desember 2016 sebesar Rp260.938.103.810,38 merupakan aset lainnya Pemerintah Kota Bandung yang terdiri dari: No 1 2 3

Saldo Aset Lainnya (Rp)

Uraian Tagihan Piutang Angsuran Tagihan Tuntutan Rugi Kemitraan dengan Ketiga

Penj.

Per 31-12-2016 384.844.428,00

Per 31-12-2015 384.844.428,00

Ganti

127.920.000,00

127.920.000,00

Pihak

211.827.200.000,00

211.827.200.000,00

4

Aset Tidak Berwujud

26.690.527.819,00

21.278.293.089,00

5

Aset Lain-lain

21.907.611.563,38

21.524.255.813,38

Total

260.938.103.810,38 255.142.513.330,38


119


Rincian dari masing-masing aset lainnya tersebut disajikan sebagai berikut: 5.3.18.1. Tagihan Piutang Per 31 Desember 2016 Penjualan


(Rp)

(Rp)

384.844.428,00

384.844.428,00

Angsuran

Tagihan Piutang Penjualan Angsuran pada Pemerintah Kota Bandung per 31 Desember 2016sebesar Rp384.844.428,00 terdiri

atas

Piutang

atas

pelepasan

tanah

sebesar

Rp37.752.990,00 dan Piutang penjualan aset tetap sebesar Rp347.091.438,00. Piutang atas pelepasan tanah sebesar Rp37.752.990,00 terdiri dari: - Pelepasan hak atas tanah cicil (SK Rp 1998) - Pelepasan hak atas tanah cicil (SK Rp 2003) Jumlah per 31-12-2013 Rp - Pembayaran cicilan tahun 2016 Rp (SK 1998) Jumlah piutang atas pelepasan Rp tanah

37.752.990,00 0,00 37.752.990,00 0,00 37.752.990,00

Pelepasan hak atas tanah didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 593 – 696 tanggal 24 Agustus 1998, PERDA Kota Bandung No. 20 Tahun 2002 tanggal 20 Nopember 2002 dan SK. Walikota Bandung No. 593/Kep111-HUK/2003 tanggal 2 Pebruari 2003. Selama Tahun 2016 tidak terdapat mutasi penerimaan kas dari pembayaran pelepasan hak atas tanah. Rincian selengkapnya disajikan pada lampiran 15. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2016

120


Piutang Penjualan Aset Tetap per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp347.091.438,00 merupakan sisa tagihan atas penjualan kendaraan dinas sesuai Keputusan Walikota Bandung No.024/Kep.368-Huk/2005 tanggal 2 Mei 2005, yang telah jatuh tempo pada tanggal 31 Oktober 2005. Selama Tahun 2016 tidak terdapat mutasi penerimaan kas dari pembayaran pelunasan Piutang Penjualan Aset Tetap. Rincian sebagaimana disajikan pada Lampiran 16.

5.3.18.2. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah



(Rp)

(Rp)

127.920.000,00

127.920.000,00

Saldo Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Pemerintah Kota Bandung per 31 Desember 2016 sebesar Rp127.920.000,00 merupakan saldo piutang/tagihan atas 10 (sepuluh) kasus kerugian yang telah ada Surat Ketetapan Pembebanan TGR dan seluruhnya telah jatuh tempo akhir Tahun 2003. Namun

demikian

selain

kasus

yang

telah

ada

SK

Pembebanannya sebagaimana disebut di atas, terdapat pula 35 (tiga puluh lima) kasus kerugian senilai Rp541.168.888 yang sampai dengan saat ini belum ada Surat Ketetapan Pembebanan TGR-nya. Rincian selengkapnya disajikan pada Lampiran 17. 5.3.18.3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Per 31 Desember 2016 (Rp) 211.827.200.000,00

Commented [u3]: Pertanyaan WPJ : Pada akun Piutang lainnya ada uraian ini: Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Bandung dengan PT Esa Gemilang Indah dengan Nomor Surat Perjanjian 602./028– Huk . 001/EGI/PKS/I/2007 tanggal 30 Januari 2007 tentang Penataan dan Pembangunan Kawasan Babakan Siliwangi di Jalan Siliwangi Kelurahan Babakan Siliwangi, Kecamatan Coblong Kota Bandung. Jangka waktu kerjasama adalah 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya surat perjanjian atau mulai tanggal 30 Januari 2007 sampai dengan 29 Januari 2027

Per 31 Desember 2015 (Rp) 211.827.200.000,00

kok ini gak masuk sbg Aset Kemitraan? Commented [D4]: Karena perjanjian dgn PT EGI telah berakhir tahun 2013 (jawabannya di hal 89)


121


Jumlah akun kemitraan dengan pihak ketiga Pemerintah Kota

Bandung

per

31 Desember

2015

sebesar

Rp211.827.200.000,00 adalah nilai aset yang dimitrakan dengan

PT

Mega

Chandra

Purabuana

dengan

nilai

Rp211.827.200.000,00 sebagai berikut: No

Uraian

Nilai (Rp)

1 Jalan Banten

14.395.200.000,00

2 Jalan Banten

6.224.000.000,00

3 Jalan Banten

4.480.000.000,00

4 Jalan Banten

13.760.000.000,00

5 Jalan Karawang

17.326.400.000,00

6 Jalan Karawang

5.696.000.000,00

7 Jalan Karawang

4.960.000.000,00

8 Jalan Banten

12.833.600.000,00

9 Jalan Banten

5.168.000.000,00

10 Jalan Jakarta

5.208.000.000,00

11 Jalan Jakarta

8.592.000.000,00

12 Jalan Jakarta

3.336.000.000,00

13 Jalan Karawang

18.816.000.000,00

14 Jalan Karawang

2.984.000.000,00

15 Jalan Karawang

3.120.000.000,00

16 Jalan Kiaracondong, Jalan

84.928.000.000,00

Jakarta Jumlah

211.827.200.000,00

Seluruh aset yang dimitrakan tersebut sebelumnya tercatat sebagai aset tetap di Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung.

Saat

ini

aset

kemitraan

dicatat

di

Dinas

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung. Rincian selengkapnya disajikan pada Lampiran 18.


122


5.3.18.4. Aset Tidak Berwujud

Per 31 Desember 2016 (Rp) 26.690.527.819,00

Per 31 Desember 2015 (Rp) 21.278.293.089,00

Saldo aset tidak berwujud Pemerintah Kota Bandung per 31 Desember 2016 sebesar Rp26.690.527.819,00 merupakan aset berupa software yang digunakan dalam operasional pemerintah dan memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun pada SKPD sebagai berikut : No

SKPD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Dinas Pendidikan RSUD Kota Bandung RSKIA Kota Bandung Dinas Pemakaman Pertam. Dinas Tata Ruang Cipta Karya Dinas Perhubungan Dinas Kependudukan Capil Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja Dinas Pemuda dan Olah Raga BKPPM Satpol PP Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD DPKAD Inspektorat Dinas Pelayanan Pajak Badan Kepegawaian Daerah Kec. Sukasari Kec. Cidadap Kec. Sukajadi Kec. Cicendo Kec. Andir Kec. Coblong Kec. Bandung Wetan Kec. Sumur Bandung Kec. Cibeunying Kidul Kec. Cibeunying Kaler Kec. Astanaanyar Kec. Bojongloa Kaler Kec. Bojongloa Kidul

Per 31-12-2016 (Rp)

1.168.771.700,00 59.408.800,00 195.538.849,00 1.057.253.500,00 40.183.000,00 415.392.500,00 59.290.000,00 191.902.780,00 31.110.874,00 1.283.642.800,00 19.140.000,00 93.500.000,00 635.479.316,00 413.620.000,00 17.141.000,00 197.050.000,00 1.685.413.000,00 9.790.000,00 4.886.906,00 4.886.906,00 4.886.906,00 4.886.906,00 4.886.906,00 7.312.406,00 402.272.906,00 15.842.906,00 4.886.926,00 4.886.906,00 4.886.906,00 137.156.906,00 6.096.906,00


Per 31-12-2015 (Rp)

208.435.700,00 45.812.800,00 195.538.849,00 1.057.253.500,00 40.183.000,00 415.392.500,00 59.290.000,00 53.175.550,00 31.110.874,00 1.042.907.800,00 19.140.000,00 93.500.000,00 635.479.316,00 413.620.000,00 17.141.000,00 197.050.000,00 1.685.413.000,00 9.790.000,00 4.886.906,00 4.886.906,00 4.886.906,00 4.886.906,00 4.886.906,00 4.886.906,00 402.272.906,00 15.842.906,00 4.886.926,00 4.886.906,00 4.886.906,00 137.156.906,0 6.096.906,00 123


32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Per 31-12-2016

SKPD

Kec. Babakan Ciparay Kec. Bandung Kulon Kec. Regol Kec. Lengkong Kec. Batununggal Kec. Ujungberung Kec. Kiaracondong Kec. Arcamanik Kec. Cibiru Kec. Antapani Kec. Rancasari Kec. Buah Batu Kec. Bandung Kidul Kec. Gedebage Kec. Panyileukan Kec. Cinambo Kec. Mandalajati Diskominfo Jumlah

5.3.18.5.Aset Lain-lain

Per 31-12-2015

(Rp)

(Rp)

4.886.906,00 4.886.906,00 4.886.906,00 4.886.906,00 4.886.906,00 4.886.906,00 4.886.906,00 4.886.906,00 4.886.906,00 4.886.906,00 32.606.906,00 4.886.906,00 4.886.906,00 37.496.906,00 4.886.906,00 4.886.906,00 4.886.906,00 18.365.715.000,00 26.690.527.819,00

4.886.906,00 4.886.906,00 4.886.906,00 4.886.906,00 4.886.906,00 4.886.906,00 4.886.906,00 4.886.906,00 4.886.906,00 4.886.906,00 32.606.906,00 4.886.906,00 4.886.906,00 37.496.906,00 4.886.906,00 4.886.906,00 4.886.906,00 14.309.300.000,00 21.278.293.089,00



(Rp)

(Rp)

21.907.611.563,38

21.524.255.813,38

Saldo aset lain-lain Pemerintah Kota Bandung per 31 Desember 2016 sebesar Rp21.907.611.563,38 merupakan aset lain-lain berupa : No 1

Uraian Aset dalam Proses

Saldo Aset Lainnya (Rp) Per 31-12-2016 19.407.611.563,38

Per 31-12-2015 19.024.255.813,38

Penghapusan 2

Piutang Dana Talangan Jumlah

2.500.000.000,00

2.500.000.000,00

21.907.611.563,38

21.524.255.813,38

Aset lain-lain Pemerintah Kota Bandung per 31 Desember 2016 tersebut masing-masing diuraikan sebagai berikut: 1) Aset Dalam Proses Penghapusan


124


Jumlah aset dalam proses penghapusan (aset rusak berat) Pemerintah Kota Bandung per 31 Desember 2016 sebesar Rp19.407.611.563,38 antara lain terdapat pada Dinas

Tata

Ruang

dan

Cipta

Karya

sebesar

Rp4.086.932.457,00 berupa aset-aset yang diserahkan kepada masyarakat sesuai rekomendasi BPK-RI dan di Dinas Pendidikan, yaitu bangunan di SMKN 15 Bandung sebesar Rp4.027.769.706,00 yang berdasarkan putusan Mahkamah

Agung

515/PK/Pdt.1989

Republik

tanggal

16

Indonesia Maret

Nomor

1991.

Dalam

permohonan peninjauan kembali perkara perdata antara Yayasan

Pendidikan

Nasional

Indonesia

melawan

Pemerintah RI cq. Menteri P dan K cq. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Jawa Barat dinyatakan sebagai milik yayasan Pendidikan Nasional Indonesia. Rincian aset dalam proses penghapusan/aset rusak berat pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut: No

SKPD

Per 31-12-2016 (Rp)

1

Dinas Pendidikan

2

RSUD Kota Bandung

770.000,00

770.000,00

3

RSKIA Kota Bandung

1.504.744.418,10

1.504.744.418,10

4

RSKGM Kota Bandung

798.068.910,28

798.068.910,28

5

Dinas Kebakaran

1.348.438.350,00

1.348.438.350,00

6

Dinas Tata Ruang dan CK

4.086.932.457,00

4.086.932.457,00

7

Dinas Sosial

7.370.000,00

7.370.000,00

8

Dinas Tenaga Kerja

9

BPPT

10

BKPPM

11

Kantor Satpol PP

12

Sekretariat Daerah

13

DPKAD

14


15

Kecamatan Sukasari

16

Kecamatan Coblong

4.027.769.706,00

Per 31-12-2015 (Rp) 3.639.463.956,00

28.448.000,00

28.448.000,00

683.674.062,00

683.674.062,00

23.001.960,00

23.001.960,00

3.465.000,00

3.465.000,00

829.467.390,00

834.417.390,00

38.594.430,00

38.594.430,00

165.000,00

165.000,00

98.000,00

98.000,00

4.482.500,00

4.482.500,00


125


Per 31-12-2016 (Rp)

SKPD

Per 31-12-2015 (Rp)

17

Kec. Sumur Bandung

374.069.480,00

374.069.480,00

18

Kec. Cibeunying Kaler

754.527.520,00

754.527.520,00

19

Kecamatan Astanaanyar

13.674.950,00

13.674.950,00

20

Kec. Bojongloa Kaler

33.399.000,00

33.399.000,00

21

Kec. Babakan Ciparay

171.991.000,00

171.991.000,00

22

Kec. Bandung Kulon

826.857.400,00

826.857.400,00

23

Kecamatan Regol

832.240.100,00

832.240.100,00

24

Kecamatan Lengkong

2.109.800,00

2.109.800,00

25

Kecamatan Batununggal

431.682.200,00

431.682.200,00

26

Kecamatan Ujungberung

91.291.200,00

91.291.200,00

27

Kecamatan Arcamanik

4.400.000,00

4.400.000,00

28

Kecamatan Cibiru

495.425.000,00

495.425.000,00

29

Kecamatan Antapani

300.354.478,00

300.354.478,00

30

Kecamatan Buah Batu

91.505.000,00

91.505.000,00

31

Kec. Bandung Kidul

93.480.000,00

93.480.000,00

32

Kecamatan Gedebage

33

Kecamatan Panyileukan

34

Kecamatan Mandalajati

701.112,00

701.112,00

35

Kapusarda

602.675.600,00

602.675.600,00

36

Dinas Pertanian Kepang

801.633.540,00

801.633.540,00

37

Disbudpar

3.327.500,00

3.327.500,00

19.407.611.563,38

19.024.255.813,38

Jumlah

5.271.500,00

5.271.500,00

91.505.000,00

91.505.000,00

2) Piutang Dana Talangan Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2016 sebesar Rp2.500.000.000,00 merupakan saldo Piutang Kepada Pihak Ketiga berupa pemberian dana talangan kepada CV Usaha Mandiri Pedagang Kaki Lima (PKL) pada Tahun 2004. Pemberian dana talangan ini ditetapkan sesuai Surat

Perjanjian

Nomor:511.23/500-Ek

tanggal

14

Desember 2004 antara Pemerintah Kota Bandung dengan CV Usaha Mandiri Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Pemilik Gedung. Berdasarkan surat perjanjian tersebut, dana talangan harus dikembalikan dalam 2 (dua) tahap yaitu


126


pada bulan April 2005 sebesar Rp.1.250.000.000 dan pada bulan Agustus 2005 sebesar Rp.1.250.000.000. Dana talangan ini digunakan untuk kegiatan relokasi dan pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dari 7 (tujuh) titik (Kawasan Alun-alun, Jalan Dalem Kaum dan Jalan Dewi Sartika, Jalan Kepatihan, Jalan Asia Afrika, Jalan Oto Iskandardinata, Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Merdeka)

ke Gedung Eks Toko Ria di Jalan Otto

Iskandardinata No.540 dan Jalan Baranang Siang No.8 Kota Bandung. Sampai dengan 31 Desember 2010 CV. Usaha Mandiri PKL

belum

memenuhi

kewajiban

sesuai

perjanjian

tersebut diatas, sehingga pada tanggal 14 Januari 2009 atas nama Walikota Bandung, Sekretaris Daerah ub. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan ap. Kepala Bagian Ekonomi Kota Bandung mengirimkan surat tagihan Nomor:500/108-Ek, dengan nilai tagihan sebesar

Rp.4.797.500.000

(termasuk

denda

sebesar

Rp2.297.500.000). Pada Tahun 2010 telah dilayangkan pula surat kepada CV Usaha Mandiri PKL sesuai Surat No. 511.23/308-Ek tanggal 10 Desember 2010 perihal Pengembalian

Dana

Talangan

dengan

nilai

tagihan

sebesar Rp7.437.500.000,00 (termasuk denda sebesar Rp4.937.500.000,00). Menurut Pendapat Ahli Hukum (Legal Expert Opinion) dari Universitas Padjadjaran berpendapat bahwa, pengakuan

Commented [u5]: Pertanyaan WPJ : Ada no dan tgl dokumen yg mendasari pernyataan ini? Cantumkan juga nama ahli hukumnya

piutang atas dana talangan yang harus dikembalikan tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian, sehingga perjanjian tersebut dapat dibatalkan dan batal demi hukum.


127


Selama Tahun 2016 tidak ada mutasi penerimaan dari piutang pihak ketiga.

5.3.19. Kewajiban Jangka Pendek

5.3.19.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Per 31 Desember 2016 Per 31 Desember 2015 (Rp) (Rp) 157.874.797.725,30 109.207.066.182,33 Per 31 Desember 2016 (Rp) 0,00

Per 31 Desember 2015 (Rp) 6.322.250,00

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pemerintah Kota Bandung per 31 Desember 2016 adalah nihil.

5.3.19.2.

Utang Bunga Per 31 Desember 2016 Per 31 Desember 2015 (Rp) (Rp) 0,00 0,00 Saldo utang bunga Pemerintah Kota Bandung per 31 Desember 2016 adalah nihil.

5.3.19.3.

Bagian Per 31 Desember 2016 Per 31 Desember 2015 Lancar Utang (Rp) (Rp) Jangka 0,00 0,00 Panjang Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pemerintah Kota Bandung per 31 Desember 2016 adalah nihil.

5.3.19.4.

Pendapatan Diterima Dimuka

Per 31 Desember 2016 Per 31 Desember 2015 (Rp) (Rp) 37.032.175.103,50

Saldo

pendapatan

Bandung

per

diterima 31

dimuka

Desember

29.281.400.626,83 Pemerintah 2016

Kota

sebesar

Rp37.032.175.103,50 merupakan penerimaan dimuka dari sewa lahan di RSUD dan Dinas Perhubungan, penerimaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2016

128


dimuka retribusi pemakaman pada Dinas Pemakaman dan Pertamanan, penerimaan dimuka pajak reklame pada Dinas Pelayanan Pajak dan penerimaan dimuka sewa tanah dan bangunan di DPKAD, sebagai berikut: No

Pend. Diterima Dimuka (Rp)

SKPD

Per 31-12-2016

1.

RSUD

2.

Dinas Pehubungan

226.065.574,00 19.955.000,00

19.955.000,00

3.

Dinas Pemakaman

160.162.500,00

320.325.000,00

4.

DPKAD

27.732.373.608,00

23.483.930.703,00

5.

Dinas Pelay. Pajak

8.893.618.421,50

5.411.031.268,50

Total

5.3.19.5.

Per 31-12-2015 46.158.655,33

37.032.175.103,50 29.281.400.626,83

Utang Beban

Per 31 Desember 2016 (Rp) 52.077.509.780,00

Per 31 Desember 2015 (Rp) 41.452.871.425,50

Saldo utang belanja Pemerintah Kota Bandung per 31 Desember 2016 sebesar Rp52.077.509.780,00 merupakan utang belanja (utang beban) berupa beban/tagihan yang berupa beban pegawai dan

beban barang jasa yang

diperoleh manfaatnya pada Bulan Desember 2016 dengan rincian sebagai berikut : No

SKPD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan RSUD Kota Bandung RSKIA Kota Bandung RSKGM DBMP DPP Kebakaran Dinas Pemakaman Pertaman. Dinas Tata Ruang Cipta Karya Bappeda Dinas Perhubungan BPLH

Per 31-12-2016 (Rp)

5.418.271.500,00 7.492.938.726,00 13.575.698.950,00 360.411.168,00 862.913.923,00 938.210.160,00 600.694.372,00 519.339.925,00 664.146.870,00 349.100.019,00 1.292.999.855,00 227.878.421,00


Per 31-12-2015 (Rp)

4.660.552.079,00 1.834.673.047,00 9.213.142.155,00 1.466.873.135,00 0,00 0,00 531.388.375,00 513.268.674,00 502.139.908,00 371.591.212,00 795.658.620,00 170.932.809,00 129


13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

SKPD

Dinas Kependudukan Capil BPPKB Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja Dinas Koperasi UKM Indag BPPT Dinas Pemuda dan olahraga BKPPM Satpol PP Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD DPKAD SKPD DPKAD PPKD Inspektorat Dinas Pelayanan Pajak Badan Kepegawaian Daerah Kec. Sukasari Kec. Cidadap Kec. Sukajadi Kec. Cicendo Kec. Andir Kec. Coblong Kec. Bandung Wetan Kec. Sumur Bandung Kec. Cibeunying Kidul Kec. Cibeunying Kaler Kec. Astanaanyar Kec. Bojongloa Kaler Kec. Bojongloa Kidul Kec. Babakan Ciparay Kec. Bandung Kulon Kec. Regol Kec. Lengkong Kec. Batununggal Kec. Ujung Berung Kec. Kiaracondong Kec. Arcamanik Kec. Cibiru Kec. Antapani Kec. Rancasari Kec. Buah Batu Kec. Bandung Kidul Kec. Gedebage Kec. Panyileukan Kec. Cinambo

Per 31-12-2016 (Rp)

287.564.122,00 233.060.466,00 208.532.548,00 277.878.410,00 327.446.622,00 290.331.391,00 290.262.317,00 193.828.003,00 1.063.259.113,00 5.413.065.437,00 458.625.656,00 696.383.393,00 10.811.174,00 532.730.845,00 712.675.512,00 292.553.831,00 225.684.153,00 185.351.659,00 231.653.753,00 274.404.119,00 292.788.384,00 311.005.136,00 193.582.600,00 220.885.201,00 248.786.550,00 225.138.396,00 295.193.814,00 223.121.963,00 281.641.289,00 264.655.911,00 339.480.669,00 318.677.925,00 319.609.561,00 337.058.751,00 272.137.121,00 275.717.067,00 199.032.904,00 245.213.850,00 197.563.328,00 239.427.542,00 249.228.252,00 211.445.748,00 227.119.778,00 241.645.086,00 207.179.442,00


Per 31-12-2015 (Rp)

220.899.872,00 185.073.595,00 140.571.165,00 222.783.207,00 268.969.674,00 236.514.124,00 0,00 171.127.583,00 0,00 5.449.142.988,00 298.539.963,00 1.703.667.645,00 580.715.156,00 435.929.813,00 594.282.459,00 0,00 0,00 0,00 375.027.222,00 0,00 224.200.984,00 240.216.019,00 0,00 0,00 218.896.953,00 185.835.425,00 218.495.045,00 182.166.627,00 0,00 218.672.892,00 259.154.153,00 252.119.201,00 0,00 0,00 0,00 18.924.000,00 0,00 188.486.903,00 0,00 0,00 189.573.108,00 172.043.187,00 0,00 0,00 181.505.157,00 130


Per 31-12-2016

SKPD

58 59 60 61 62

Per 31-12-2015

(Rp)

Kec. Mandalajati Kapusarda Diskominfo Dinas Pertanian Kepang Dinas Kebudayaan Pariw. Jumlah

(Rp)

207.866.887,00 98.566.745,00 235.499.061,00 344.657.491,00 244.876.915,00

154.438.695,00 71.479.407,00 0,00 285.802.434,00 173.718.100,00

52.077.509.780,00

41.452.871.425,50

Rincian utang beban per SKPD sebagaimana tersaji dalam Lampiran 19.

5.3.19.6. Utang Jangka



Pendek

(Rp)

(Rp)

Lainnya

68.765.112.841,80

38.466.471.880,00

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya Pemerintah Kota Bandung

per

31

Desember

2016

sebesar

Rp68.765.112.841,80 merupakan hutang kepada pihak ketiga atas pekerjaan yang telah selesai namun sampai dengan

berakhirnya

tahun

anggaran

2016

belum

diselesaikan pembayarannya. Jumlah utang jangka pendek lainnya diuraikan sebagai berikut : SKPD

Per 31-12-2016 (Rp)

Per 31-12-2015 (Rp)

1. Dinas Pendidikan

108.230.870,00

2. Dinas Kesehatan

318.189.168,00

310.898.070,00

3. RSUD

752.449.198,00

3.135.991.414,00

4. RSKIA

0,00

0,00

5. RSKGM

0,00

0,00

38.397.356.324,00

23.324.402.484,00

6. DBMP 7. Dinas Pemakaman dan Pertaman. 8. Distarcip

0,00

210.965.000,00

6.971.465.155,00

5.970.480.006,00

9. Bappeda 10. Dinas Perhubungan

2.829.109.086,00

0,00

0,00

166.265.000,00

428.338.050,00

11. BPLH

0,00

0,00

12. Dinas Sosial

0,00

895.025.250,00

13. BPPT

0,00

111.815.555,00

1.450.255.899,80

407.630.000,00

15. Satpol PP

0,00

359.630.900,00

16. Sekretariat Daerah

0,00

13.887.500,00

14. Dinas Pemuda Olahraga


131

PEMERINTAH KOTA BANDUNG Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31-12-2016

SKPD

Per 31-12-2015

(Rp)

17. Sekretariat DPRD

(Rp)

5.609.890.415,00

13.498.925,00

18. DPKAD SKPD

0,00

0,00

19. DPKAD PPKD

10.542.583.760,00

0,00

0,00

29.695.000,00

20. Dinas Pelayanan Pajak 21. Kec. Cicendo

14.901.700,00

0,00

22. Kec. Sumur Bandung

0,00

3.190.000,00

23. Kec. Cibeunying Kidul

0,00

14.839.000,00

24. Kec. Astanaanyar

0,00

0,00

25. Kec. Bojongloa Kaler

0,00

0,00

2.574.112,00

0,00

26. Kec. Regol 27. Kec. Bandung Kidul 28. Diskominfo 29. Disbudpar

106.077.000,00

0,00

4.076.002.040,00

19.587.040,00

248.872.000,00 Jumlah

68.765.112.841,80

387.488.600,00 38.466.471.880,00

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per SKPD sebagaimana tersaji dalam Lampiran 19.

5.3.20 Ekuitas

Per 31 Desember 2016 (Rp) 23.862.223.976.710,40

Per 31 Desember 2015 (Rp) 23.149.676.966.833,00

Saldo ekuitas Pemerintah Kota Bandung per 31 Desember 2016 sebesar

Rp23.862.223.976.710,40

adalah

kekayaan

bersih

Pemerintah Kota Bandung yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

5.4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Commented [u6]: Pertanyaan WPJ : Pendapatan LO atas dana BOS masuk dimana?

5.4.1. Dasar Penyusunan Laporan Operasional

Commented [D7]: Masuk ke pendapatan hibah

Dasar Penyusunan Laporan Operasional adalah: a) Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tanggal 22

Oktober

Pemerintahan

2010

tentang

khususnya

Standar Pernyataan

Akuntansi Standar

Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2016

132


Laporan

Realisasi

diterbitkan

oleh

Anggaran

Berbasis

Komite

Standar

Kas

yang

Akuntansi

Pemerintahan (KSAP); b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor

13

Tahun

2006

tentang

Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah. d) Peraturan Walikota Bandung Nomor 1136 Tahun 2015 Tanggal 26 Nopember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 528 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi. e) Peraturan Walikota Bandung Nomor 1137 Tahun 2015 Tanggal 26 Nopember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 529 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. 5.4.2. Tujuan Laporan Operasional Laporan

Operasional

bertujuan

menyajikan

informasi

mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam Pendapatan-LO, beban, dan

surplus/defisit

Operasional

dari

suatu

entitas

pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. 5.4.3. Definisi a. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2016

133


b. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsia setelah atau timbulnya kewajiban. c. Pos luarbiasa adalah pendapatan atau beban luarbiasa yang terjadi karena

kejadian

atau

transaksi yang

bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan rutin atau sering terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. d. Surplus/defisit-LO adalah

selisih antara Pendapatan-

LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan

surplus/defisit

dari

kegiatan

non

operasional dan pos luarbiasa 5.4.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional Laporan

Operasional

Pemerintah

Kota

Bandung

untuk

periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 menunjukkan pendapatan sebesar Rp6.084.667.305.068,03 sedangkan Sehingga

beban diperoleh

berjumlah surplus

Rp5.184.350.502.022,53 dari

operasional

sebesar

Rp900.316.803.045,50. Realisasi pendapatan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2016 sebesar Rp6.084.667.305.068,03 terdiri dari: NO

PENDAPATAN-LO

TAHUN 2016 (Rp)

TAHUN 2015 (Rp)

1

Pendapatan Asli Daerah

2.165.772.517.404,93

1.987.577.777.020,81

2

Pendapatan Transfer

3.253.286.451.977,00

3.175.428.368.011,00

3

Lain-Lain Pend. Yang Sah

665.608.335.686,10

443.308.071.126,00

Jumlah

Sedangkan

6.084.667.305.068,03 5.606.314.216.157,81

beban

Pemerintah

Kota

Bandung

secara

keseluruhan untuk periode 1 Januari 2016 sampai dengan


134


31 Desember 2016 adalah sebesar Rp5.184.350.502.022,53 yang terdiri dari: NO

BEBAN

TAHUN 2016 (Rp)

TAHUN 2015 (Rp)

1

Beban Pegawai

2.292.169.029.796,00

2.177.720.008.002,00

2

Beban Barang Jasa

2.279.996.008.054,59

1.667.039.981.498,17

3

Beban Bunga

0,00

0,00

4

Beban Subsidi

128.532.390.000,00

116.260.455.000,00

5

Beban Hibah

151.250.782.000,00

126.741.369.485,00

6

Beban Bantuan Sosial

0,00

0,00

7

Beban Penyusutan

71.126.836.496,60

346.746.187.214,80

8

Beban Penyisihan

76.086.668.655,27

573.176.073.354,16

9

Beban Lain-lain

184.288.045.800,07

0,00

10

Beban Transfer

900.741.220,00

900.741.220,00

5.184.350.502.022,53

5.008.584.815.774,13

Jumlah Beban

Laporan Operasional Pemerintah Kota Bandung Tahun 2016 masing-masing diuraikan sebagai berikut: 5.4.4.1. Pendapatan Asli Daerah periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp2.165.772.517.404,93 yang terdiri dari:

NO

PENDAPATAN-LO

1

Pajak Daerah

2

Retribusi Daerah

3

Hasil

Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan 4

Lain-lain PAD

Jumlah

TAHUN 2016 (Rp)

TAHUN 2015 (Rp)

1.733.355.936.452,60

1.607.299.170.932,00

92.653.938.455,00

63.359.752.483,00

10.658.411.624,00

8.602.757.430,00

329.104.230.873,33

308.316.096.175,81

2.165.772.517.404,93

1.987.577.777.020,81


135


Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bandung masing-masing diuraikan sebagai berikut : A. Pendapatan Pajak Pendapatan pajak daerah periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 1.733.355.936.452,60 dengan rincian sebagai berikut : NO

TAHUN 2016 (Rp)

PENDAPATAN-LO

TAHUN 2015 (Rp)

1

Hotel

288.378.901.299,60

220.352.587.627,00

2

Restoran

244.924.708.474,00

185.497.891.468,48

3

Hiburan

72.011.211.195,00

50.475.591.489,34

4

Reklame

22.027.569.630,00

14.733.682.589,50

5

Penerangan Jalan

177.358.328.595,00

178.144.137.262,00

6

Parkir

32.750.508.254,00

20.307.134.943,25

7

Air Tanah

32.856.752.668,00

32.853.742.240,00

8

PBB Perkotaan

422.718.862.358,00

505.048.543.017,03

9

BPHTB Jumlah

440.329.093.979,00

399.885.860.295,00

1.733.355.936.452,60

1.607.299.170.931,60

B. Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan retribusi daerah periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar

Rp92.653.938.455,00 dengan rincian

sebagai berikut : NO

PENDAPATAN-LO

1

Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

2 3 4

Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis yang Dimiliki dan/atau Dikelola oleh Pemda Pelayanan Penguburan/Pemakaman Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

TAHUN 2016

TAHUN 2015

(Rp)

(Rp)

10.048.171.792,00

8.013.994.000,00

1.155.695.500,00

0,00

4.486.673.500,00 4.921.765.000,00


3.458.157.000,00 5.070.752.500,00

136


PENDAPATAN-LO

5

Retribusi PKB –Mobil Penumpang Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran Pengendalian Menara Telekomunikasi Rumah Potong Hewan Pelayanan Tempat Rekreasi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan Kepada Orang Pribadi Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan Kepada Badan Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi Pemberian Izin Trayek kepada Badan (BPPT) Pemberian Izin Trayek kepada Badan (DISHUB) Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Retribusi Bidang Perhubungan Jumlah

TAHUN 2016

TAHUN 2015

(Rp)

(Rp)

4.717.350.000,00

5.502.006.200,00

961.022.500,00

815.013.100,00

0.00

0,00

1.415.930.000,00 788.552.000,00

1.652.970.000,00 1.215.246.000,00

49.019.119.711,00

24.753.963.003,00

596.034.888,00

589.405.634,00

3.859.580.064,00

3.852.561.426,00

23.250.000,00

521.650.000,00

160.600.000,00

8.600.000,00

76.110.000,00

107.297.000,00

1.948.068.400,00

0,00

8.476.015.100,00

7.798.136.620,00

92.653.938.455,00

63.359.752.483,00

C. Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang

Dipisahkan Pendapatan

hasil

kekayaan

daerah

yang

dipisahkan periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp10.658.411.624,00 dengan rincian sebagai berikut:


137


PENDAPATAN-LO

1

PDAM Tirta Wening

2

Bank BJB

3

PD. Pasar Bermartabat

4

KPKB Jumlah

TAHUN 2016 (Rp)

TAHUN 2015 (Rp) 0,00

0,00

9.836.800.509,00

8.305.600.430,00

524.454.115,00

0,00

297.157.000,00

297.157.000,00

10.658.411.624,00

8.602.757.430,00

D. Penerimaan Lain – Lain PAD Yang Sah

Penerimaan Lain-lain PAD yang sah periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp329.104.051.365,33 dengan rincian sebagai berikut : NO

PENDAPATAN-LO

1

Hasil Penjualan Peralatan/Mesin Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan Jasa Giro Kas Daerah Jasa Giro Kas Bendahara Pendapatan Bunga Deposito Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Penataan Ruang Pendapatan Denda Pajak Hotel Pendapatan Denda Pajak Restoran Pendapatan Denda Pajak Hiburan Pendapatan Denda Pajak Reklame Pendapatan Denda Pajak Parkir Pendapatan Denda Pajak Air Tanah

2 3 4 5

6

7 8 9 10 11 12

TAHUN 2016 (Rp)

TAHUN 2015 (Rp)

13.050.000,00

0,00

55.751.000,00

36.350.000,00

35.171.052.135,00 1.810.203.650,00 25.010.519.131,00

61.825.490.101,00 825.222.911,00 0,00

0,00

7.562.826.325,00

676.431.129,00

0,00

1.235.937.514,00

636.370.122,84

842.880.022,00

744.294.712,62

313.610.604,00

128.824.982,17

264.009.601,00

77.717.083,84

165.821.720,00

44.993.857,50

583.452.857,00

408.886.894,20


138

PEMERINTAH KOTA BANDUNG Catatan Atas Laporan Keuangan TAHUN 2016 (Rp)

NO

PENDAPATAN-LO

13

Pendapatan Denda PBB Perdesaan dan Perkotaan Pendapatan Denda BPHTB/PPAT Pendapatan Denda Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Pendapatan Denda Perijinan Tertentu Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda Pendapatan dari Pengembalian Hasil Pemeriksan Laporan Keuangan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Kerjasama Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD Pendapatan Lain-lain BLUD Lain-lain PAD yang Sah Lainnya Fasilitas Umum Pendapatan Dana Kapitasi JKN Penerimaan Setoran dari PT.TASPEN Pendapatan Denda Pemeriksaan Kendaraan Bermotor

13 14 15 16 17

18 19 20

21 22 23 24 25 26

Jumlah

TAHUN 2015 (Rp)

10.578.487.511,00

8.891.292.246,00

15.000.000,00

0,00

63.770.350,00

43.024.771,00

561.975.000,00

2.537.219.539,00

110.674.185,00

1.000.000,00

15.149.809.639,00

0,00

25.209.431.634,00

24.650.363.705,00

104.406.000,00

193.184.000,00

126.490.073.343,33

108.741.946.705,00

0,00

219.511.000,00

6.398.999.853,00

2.131.839.410,00

2.881.547.597,00

11.226.585.462,00

2.548.747.328,00

2.135.246.000,00

72.549.301.118,00

72.462.949.000,00

141.276.052,00

168.658.802,00

158.011.900,00

0,00

329.104.230.873,33

305.693.797.630,17

5.4.4.2. Pendapatan Transfer Pendapatan Transfer periode 1 Januari 2016 sampai dengan

31

Desember

2016

adalah

sebesar

Rp3.253.286.451.977,00. Transfer masuk adalah


139


penerimaan

uang

dari

entitas

pelaporan

lain.

Pendapatan dari Transfer ini besarannya sangat tergantung kondisi keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Realisasi Transfer ke Pemerintah Kota Bandung sebesar Rp3.253.286.451.977,00 terdiri atas:  Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan  Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya  Transfer Pemerintah Provinsi Jumlah

A. Transfer

Rp

2.495.323.560.024,00

Rp

0,00

Rp 757.962.891.953,00 Rp 3.253.286.451.977,00

Pemerintah

Pusat

-

Dana

Perimbangan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember

2016

adalah

sebesar

Rp2.495.323.560.024,00 terdiri dari: NO

PENDAPATAN-LO

TAHUN 2016 (Rp)

TAHUN 2015 (Rp)

1

Dana Bagi Hasil Pajak

337.874.897.781,00

151.312.813.000,00

2

Dana Bagi Hasil SDA

29.337.995.243,00

22.071.782.066,00

3

Dana Alokasi Umum

1.672.456.589.000,00

1.574.737.891.000,00

4

Dana Alokasi Khusus

455.654.078.000,00

17.709.340.000,00

2.495.323.560.024,00

1.765.831.826.066,00

Jumlah

Pendapatan dari Transfer Pemerintah PusatDana

Perimbangan

ini

besarannya

sangat

tergantung kondisi keuangan Pemerintah Pusat. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2016

140


Penerimaan

Pusat-Dana

Perimbangan

untuk

rincian obyek Dana Bagi Hasil Pajak adalah sebagai berikut:

TAHUN 2016 (Rp)

PENDAPATAN-LO  BH

dari

Pajak

Bumi

TAHUN 2015 (Rp)

dan

Bangunan

19.273.110.693,00

16.555.801.000,00

Tanah dan Bangunan  BH dari Pajak Penghasilan (PPh)

0,00

0,00

Psl. 25 & 29 WP Orang Pribadi DN dan Psl. 21

314.697.821.742.00

131.054.868.000,00

 BH dari Cukai Hasil Tembakau

3.903.965.346,00

3.702.144.000,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak:

337.874.897.781,00

151.312.813.000,00

 BH dari Bea Perolehan Hak atas

Penerimaan rincian

Pusat-Dana

obyek

Pajak/Sumber

Dana Daya

Perimbangan Bagi

Alam

untuk

Hasil

Bukan

adalah

sebagai

berikut: PENDAPATAN-LO

TAHUN 2016 (Rp)

 BH dari Iuran Hak Peng. Hutan  BH dari Hasil Pung. Hsl Perikanan  BH dari Pertamb. Minyak Bumi

TAHUN 2015 (Rp)

25.268.700,00 452.025.539,00

275.934.928,00 703.264.033,00

2.130.242.521,00

6.619.184.758,00

13.040.318.454,00 13.194.857.789,00

4.951.137.776,00 8.667.429.710,00

491.209.037,00 4.073.203,00

854.830.861,00 0,00

29.337.995.243,00

22.071.782.066,00

 BH dari Pertambangan Gas Bumi  BH dari Pertamb. Panas Bumi  BH dari Pertambangan Umum  BH dari Provisi Sumber Daya Alam JumlahDana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA

Penerimaan

Pusat-Dana

Perimbangan

untuk

rincian obyek Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sebagai berikut:


141


PENDAPATAN-LO - Dana Alokasi Umum Jumlah Dana Alokasi Umum

TAHUN 2015 (Rp)

1.672.456.589.000,00

1.574.737.891.000,00

1.672.456.589.000,00

1.574.737.891.000,00

Penerimaan

Pusat-Dana

Perimbangan

untuk

rincian obyek Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah sebagai berikut: PENDAPATAN-LO  DAK Sektor Pendidikan

2016 (Rp)

2015 (Rp)

418.896.750.000,00

10.354.910.500,00

 DAK Sektor Kesehatan

15.807.589.000,00

1.357.532.000,00

 DAK Sektor Infrastr. Jalan

14.302.177.000,00

0,00

 DAK Sektor Infrast. Air bersih

959.127.000,00

2.159.745.500,00

 DAK Sektor Infrast. Sanitasi

784.737.000,00

0,00

0,00

2.465.870.000,00

 DAK Sektor Pertanian  DAK Sektor Keluarga Berenc.

539.986.000,00

0,00

 DAK Sektor Perdagangan

1.536.165.000,00

1.055.890.000,00

 DAK Sektor Transportasi

727.364.000,00

315.392.000,00

2.100.183.000,00

0,00

455.654.078.000,00

17.709.340.000,00

 DAK Sektor Pariwisata Jumlah Dana Alokasi Khusus

B. Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Transfer Pemerintah Pusat–Lainnya periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 0,00 Transfer ini merupakan transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat untuk Dana Penyesuaian sektor Pendidikan bagi Pemerintah Kota Bandung, dengan rincian obyek sebagaimana berikut di bawah ini:


142


PENDAPATAN-LO Dana Penyesuaian Sektor Pendidikan Jumlah Dana Alokasi Khusus

TAHUN 2015 (Rp) 0,00

629.172.608.000,00

0,00

629.172.608.000,00

C. Transfer Pemerintah Provinsi

Transfer Pemerintah Provinsi periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp757.962.891.953,00 dan seluruhnya merupakan

pendapatan

dari

bagi

hasil.

Pendapatan dari Transfer Pemerintah Provinsi ini besarannya

sangat

tergantung

pada

kondisi/realisasi keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. PENDAPATAN-LO - Transfer Pemerintah Provinsi Jumlah

TAHUN 2016 (Rp)

TAHUN 2015 (Rp)

757.962.891.953,00

780.423.933.945,00

757.962.891.953,00

780.423.933.945,00

5.4.4.3. Pendapatan Lain-Lain Yang Sah Pendapatan Lain-Lain yang Sah periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar

Rp665.608.335.686,10

diperoleh

dari

pendapatan hibah Pemerintah Pusat dan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan rincian sebagai berikut: PENDAPATAN-LO

TAHUN 2016 (Rp)

Pendapatan Hibah Pendapatan Hibah Pem. Pusat Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat

TAHUN 2015 (Rp) 0,00

357.969.564.206,00

583.625.337.632,10

0,00

76.132.000.409,00

85.338.506.920,00


143

PEMERINTAH KOTA BANDUNG Catatan Atas Laporan Keuangan Dropping Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai dari Provinsi Jawa Barat ke Dinas Kesehatan Kota Bandung

5.850.997.645,00

Jumlah

665.608.335.686,10

443.308.071.126,00

Alokasi bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 93 Tahun 2016 tentang Perubahan Penjabaran

Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016. Pendapatan

Hibah

dari

Pemerintah

Pusat

diantaranya berasal dari Dana BOS APBN sebesar Rp276.918.750.000,00. 5.4.4.4. Beban Beban Pemerintah Kota Bandung untuk tahun 2016 sebesar Beban

Rp5.184.350.502.022,53 Operasi

sebesar

terdiri dari

Rp5.183.449.760.802,53

dan Beban Transfer sebesar Rp900.741.220,00. Beban yang terdiri dari Beban Operasi dan beban transfer sebesar Rp5.184.350.502.022,53

terdiri

dari:

BEBAN

Tahun 2016 (Rp)

Tahun 2015 (Rp)

- Beban Pegawai

2.292.169.029.796,00

2.177.720.008.002,00

- Beban Barang dan Jasa

2.279.996.008.054,59

1.667.039.981.498,17

0,00

0,00

- Beban Subsidi

128.532.390.000,00

116.260.455.000,00

- Beban Hibah

151.250.782.000,00

126.741.369.485,00

0,00

0,00

- Beban Penyusutan

71.126.836.496,60

346.746.187.214,80

- Beban Penyisihan Piutang

76.086.668.655,27

573.176.073.354,16

- Beban Bunga

- Beban Bantuan Sosial


144

PEMERINTAH KOTA BANDUNG Catatan Atas Laporan Keuangan - Beban Lain-lain

184.288.045.800,07

0,00

900.741.220,00

900.741.220,00

5.184.350.502.022,53

5.008.584.815.774,13

- Beban Transfer Bantuan Jumlah

Beban

operasi

sebesar

Rp5.183.449.760.802,53

tersebut termasuk beban yang dilaksanakan dengan mekanisme Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bandung, Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak (RSKIA) Kota Bandung, Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut (RSKGM) Kota Bandung, dan Pusat Kesehatan Masyarakat yang berada dalam lingkup keuangan Dinas Kesehatan Kota Bandung. Beban Operasi untuk tahun 2016 masing-masing diuraikan sebagai berikut : A. Beban Pegawai Beban sebesar

Pegawai

Pemerintah

Kota

Rp2.292.169.029.796,00

Bandung merupakan

beban dari Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan PNS, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH, Biaya

Pemungutan

Pemungutan

Pajak

Pajak

Daerah,

Daerah

dan

Insentif Insentif

Pemungutan Retribusi Daerah. Beban pegawai tahun

2016

mengalami

Rp114.449.021.794,00 2015

sebesar

kenaikan

sebesar

dibandingkan

Rp2.177.720.008.002,00

tahun atau

sebesar 5,26%. Beban pegawai sebesar Rp2.292.169.029.796,00 terdiri dari :


145


BEBAN

TAHUN 2016 (Rp)

1

Beban Gaji dan Tunjangan – LO

2

Beban Tambahan Penghasilan PNS – LO

1.844.484.360.788,00 351.837.604.819,00

Beban Penerimaan Lainnya 3

Pimpinan dan Anggota DPRD

7.278.120.000,00

serta KDH/WKDH – LO 4

Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah

5

71.345.828.558,00

Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

6

3.860.024.248,00

Beban Uang Lembur - LO

13.363.091.383,00

Jumlah Beban Pegawai

2.292.169.029.796,00

Rincian beban pegawai per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 20.

B. Beban Barang Jasa Beban

barang

Bandung

dan

jasa

tahun

Pemerintah 2016

Rp2.279.996.008.054,59 kedalam

beban

langsung

Kota

sebesar

dikelompokkan di

mana

untuk

pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Kota Bandung. Beban barang

dan

jasa

tahun

2016

mengalami

kenaikan sebesar Rp612.956.026.556,51 atau sebesar 36,77% dibandingkan beban barang jasa tahun 2015 sebesar Rp1.667.039.981.498,17. Beban Barang Jasa Pemerintah Kota Bandung sebesar Rp2.279.996.008.054,59 tersebut terdiri dari beban-beban sebagai berikut :


146


BEBAN

1 2

Honorarium PNS Honorarium Non PNS Honorarium Pengelola Dana BOS Kota Honorarium Pengelola Dana BOS Pusat Beban Honorarium Non Pegawai Beban Pegawai BLUD Beban Bahan Pakai Habis Beban Bahan/Material Beban Jasa Kantor Beban Premi Asuransi Beban Perawatan Kendaraan Bermotor Beban Cetak dan Penggandaan Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Beban Sewa Sarana Mobilitas Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Beban Makanan dan Minuman Beban Pakaian Dinas dan Atributnya Beban Pakaian Kerja Beban Pakaian khusus dan harihari tertentu Beban Perjalanan Dinas Beban Beasiswa Pendidikan PNS Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS Beban Pemeliharaan Beban Jasa Konsultansi Beban Barang Dana BOS Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Beban yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Beban Barang dan Jasa BLUD Beban Jasa Pelayanan Kesehatan

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

32

33 34

Beban Jasa Tenaga Ahli/Narasumber Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Beban Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Beban Peralatan dan Mesin serta Alat Olah Raga yang tidak dikapitalisasi BOS Pusat Jumlah Beban Barjas


TAHUN 2016 (Rp) 112.244.000.644,00 52.376.798.400,00 32.184.812.895,00 32.498.225.123,00 4.700.000,00 55.070.466.379,00 95.092.810.109,62 102.256.115.244,85 194.276.495.271,00 75.939.625.606,00 63.332.659.714,00 54.412.052.000,51 11.984.087.315,00 4.382.430.800,00 15.992.699.864,00 105.559.490.251,00 10.005.933.891,00 16.815.184.451,00 16.632.537.368,00 98.391.559.906,00 141.950.000,00 59.148.056.852,00 225.644.591.523,70 129.125.149.427,00 118.649.463.647,00 156.153.500,00 47.474.129.705,00 77.092.216.745,00 31.685.239.792,00 188.132.990.538,00 13.772.529.709,00

174.260.000,00

10.213.360.434,00 229.133.230.948,91 2.279.996.008.054,59

147


Berdasarkan tabel beban barang dan jasa diatas terdapat beban pegawai yang diklasifikasikan (mapping) ke dalam beban barang jasa. Hal ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar

Akuntansi

Pemerintahan

Berbasis

Akrual pada Pemerintah Daerah. Beban pegawai yang berasal dari belanja pegawai dan dibebankan kedalam beban barang jasa adalah

sebesar

Rp284.379.003.441,00

yang

terdiri dari : No

BEBAN

1 2 3

Honorarium PNS Honorarium Non PNS Honorarium Pengelola Dana BOS Kota Honorarium Pengelola Dana BOS Pusat Beban Honorarium Non Pegawai Beban Pegawai BLUD

4 5 6

TAHUN 2016 (Rp)

Jumlah

112.244.000.644,00 52.376.798.400,00 32.184.812.895,00 32.498.225.123,00 4.700.000,00 55.070.466.379,00 284.379.003.441,00

Rincian beban barang dan Jasa per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 20. C. Beban Subsidi Beban Subsidi Pemerintah Kota Bandung untuk tahun

2016

sebesar

Rp128.532.390.000,00

diberikan kepada PD Kebersihan Kota Bandung dan Perum BULOG Sub Divisi Regional Bandung, dengan rincian sebagai berikut: BEBAN - PD Kebersihan Kota Bandung - Perum Badan Urusan Logistik Jumlah

Tahun 2016 (Rp) 105.000.000.000,00

Tahun 2015 (Rp) 88.806.000.000,00

23.532.390.000,00

27.454.455.000,00

128.532.390.000,00

116.260.455.000,00


148


Beban subsidi tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar

Rp12.271.935.000,00

atau

sebesar

10,56% dari beban subsidi tahun 2015 sebesar Rp116.260.455.000,00. Beban

subsidi

dilaksanakan

berdasarkan

ketentuan sebagai berikut : 1) Peraturan

Walikota

Bandung

Nomor

384

Tahun 2016 tentang Belanja Subsidi kepada Perusahaan

Daerah

Kebersihan

Kota

Bandung Tahun Anggaran 2016; 2) Peraturan

Walikota

Bandung

Nomor

139

Tahun 2016 tentang Belanja Subsidi kepada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Bandung Tahun Anggaran 2016;

D. Beban Hibah Beban hibah Pemerintah Kota Bandung untuk tahun

2016

sebesar

Rp151.250.782.000,00

merupakan hibah berupa uang yang diberikan kepada

Badan/Lembaga/Organisasi

Kemasyarakat-an dengan uraian sebagai berikut:

NO 1

BEBAN Yang Diamanatkan

TAHUN 2016 (Rp)

TAHUN 2015 (Rp)

55.539.275.000,00

47.731.869.000,00

79.673.800.000,00

71.838.462.085,00

150.000.000,00

495.000.000,00

0,00

6.018.563.400,00

Perundangan 2

Program Pemerintah Daerah

3

Sosial, Keagamaan/ Peribadatan dan Pendidikan Keagamaan

4

Perumahan dan Urusan


149


TAHUN 2016 (Rp)

BEBAN

TAHUN 2015 (Rp)

Penataan Ruang 5

Pendidikan

6

Kebudayaan dan Adat Istiadat

7

Kesatuan Bangsa dan Politik

15.316.400.000,00

40.000.000,00

51.000.000,00

424.225.000,00

0,00

65.500.000,00

315.640.000,00

60.000.000,00

0,00

40.000.000,00

139.667.000,00

27.750.000,00

65.000.000,00

0,00

151.250.782.000.00

126.741.369.485,00

Dalam Negeri 8

Kesejahteraan Sosial

9

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

10

Ketenagakerjaan

11. Pertamanan Jumlah

Penyerapan beban hibah untuk tahun 2016 sebesar 98,15% disebabkan adanya penyelesaian Peraturan Walikota terhadap Undang Undang Nomor 233

Tahun 2015 tentang Pemeritah

Daerah Pasal 290 ayat 5 huruf d dan Surat Edaran

Menteri

900/4627/SJ

Dalam

tentang

Negeri

Penajaman

Nomor Ketentuan

Pasal 298 ayat 5 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah. Beban hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan

atau

pemerintah

jasa

kepada

daerah

kemasyarakatan,

dan

pemerintah

atau

lainnya,

organisasi

kelompok

masyarakat

perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Pengelolaan hibah dan bantuan sosial oleh Pemerintah Kota Bandung terutama berpedoman pada : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2016

150


1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari

Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun

2012

tentang

Perubahan

atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari

Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Daerah; 2. Peraturan

Walikota

Bandung

Nomor

891

Tahun 2011 tanggal 16 Nopember 2011 tentang

Tata

Pelaksanaan

Cara

Penganggaran,

dan

Pertanggungjawaban

dan

Penatausahaan Pelaporan

serta

Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana

telah

diubah

beberapa

kali

terakhir dengan Peraturan Wali ota Bandung Nomor 816 Tahun 2016 tanggal 25 Agustus 2016

tentang

Peraturan

Perubahan

Walikota

Ketujuh

Bandung

Nomor

atas 891

Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan

dan

Penatausahaan

Pertanggung-jawaban dan Pelaporan

serta

Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.


151


Penyaluran beban hibah dan bantuan sosial berupa

uang

Tahun

Anggaran

2016,

dilaksanakan berdasarkan Keputusan Wali kota Bandung sebagai berikut : 1) Keputusan

Wali

Kota

Bandung

978/Kep.218-DPKAD/2016

Nomor:

tanggal

15

Februari 2016 tentang Pemberian Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah

Kota

Bandung

Tahun

Anggaran 2016; 2) Keputusan

Wali

Kota

Bandung

978/Kep.1313-DPKAD/2016

Nomor

tanggal

: 28

November 2016 tentang Penetapan Lembaga Penerima

Bantuan

Operasional

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2016; 3) Keputusan

Wali

Kota

Bandung

978/Kep.1316-DPKAD/2016

Nomor:

tanggal

29

November 2016 tentang Pemberian Belanja Hibah

yang

Pendapatan

Bersumber dan

Belanja

dari

Anggaran

Daerah

Kota

Bandung Tahun Anggaran 2016. E. Beban Penyusutan

Commented [u8]: Araha WPJ : Disajikan dahulu berdasarkan jenis Aset Tetap

Beban penyusutan Pemerintah Kota Bandung

Commented [u9R8]: Beban Penyusutan Sudah tersaji di tabel per jenis Aset dan per SKPD

untuk tahun 2016 sebesar Rp71.126.836.496,60 adalah beban penyusutan atas aset tetap pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:


152

PEMERINTAH KOTA BANDUNG Catatan Atas Laporan Keuangan NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 39 40 41 42 43 44 45 46

BEBAN Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan RSUD Kota Bandung RSKIA Kota Bandung RSKGM Kota Bandung Dinas Bina Marga dan Pengairan Dinas Penc. dan Penangg. Kebakaran Dinas Pemakaman Pertamanan Dinas Tata Ruang Cipta Karya Bappeda Dinas Perhubungan Badan Pengelola Lingkungan Hidup Dinas Kependudukan & Penc. Sipil Badan Pemberd. Perempuan & KB Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja Dinas Koperasi UKM Perindag Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Dinas Pemuda dan Olah Raga BKBPM Satpol PP Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD DPKAD Inspektorat Dinas Pelayanan Pajak Badan Kepegawaian Daerah Kec. Sukasari Kec. Cidadap Kec. Sukajadi Kec. Cicendo Kec. Andir Kec. Coblong Kec. Bandung Wetan Kec. Sumur Bandung Kec. Cibeunying Kidul Kec. Cibeunying Kaler Kec. Astanaanyar Kec. Bojongloa Kaler Kec. Bojongloa Kidul Kec. Babakan Ciparay Kec. Bandung Kulon Kec. Regol Kec. Lengkong Kec. Batununggal


TAHUN 2016 (Rp) 0,00 0,00 30.403.913.084,39 5.791.731.896,64 2.460.511.780,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.698.680.826,08 15.160.241.445,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.248.525.446,67 90.413.428.,57 1.194.884.966,83 1.305.673.144,51 0,00 1.312.161.282,67 0,00 1.336.580.071,74 1.640.626.522,63 796.355.003,00 0,00 0,00 11.770.907,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153


BEBAN

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

Kec. Ujungberung Kec. Kiaracondong Kec. Arcamanik Kec. Cibiru Kec. Antapani Kec. Rancasari Kec. Buah Batu Kec. Bandung Kidul Kec. Gedebage Kec. Panyileukan Kec. Cinambo Kec. Mandalajati Kantor Perpustakaan & Arsip Daerah Dinas Komunikasi & Informatika Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata JUMLAH

Berdasarkan (audited)

Laporan

diketahui

penyusutan

TAHUN 2016 (Rp) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.012.334.212,73 0,00 2.550.631.730,49 2.111.800.746,07 71.126.836.496,60

Operasional bahwa

Tahun

TA

nilai

2016

2016 beban

sebesar

Rp71.126.836.496,60. Penjelasan Kepala Bidang Aset

dan

kertas

menunjukkan

kerja

bahwa

beban

nilai

penyusutan

tersebut

hanya

berasal dari 17 SKPD dari 64 SKPD yang ada di Pemerintah Kota Bandung. Namun dari rincian atas beban

penyusutan

yang

diterima

BPK

diketahui bahwa nilai beban penyusutan Tahun 2016 tidak sama dengan nilai rinciannya, karena jumlah nilai yang ada pada rincian adalah Rp72.821.455.276,44, sehingga terdapat selisih sebesar

Rp1.694.618.779,84

(Rp72.821.455.276,44 - Rp71.126.836.496,60). Atas selisih tersebut selengkapnya dapat dilihat pada LHP SPI 39.B/LHP/XVIII.BDG/06/2017 Temuan No.6 poin a. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2016

154


Rincian beban penyusutan per jenis Aset per SKPD adalah sebagai berikut : Beban Penyusutan 2016

SKPD P&M DINAS KEBUDAYAAN DAN PERIWISATA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KECAMATAN CIBEUNYING KALER

JIJ

Total

1.515.979.962,27

593.972.033,80

1.848.750,00

2.111.800.746,07

901.100.360,76

110.405.454,30

828.397,67

1.012.334.212,73

1.097.662.012,19

114.293.895,25

7.194.893,47

1.219.150.800,91

KECAMATAN CIDADAP KECAMATAN SUKAJADI

G&B

90.413.428,57

0,00

0,00

90.413.428,57

1.101.646.423,22

86.975.720,56

6.262.823,05

1.194.884.966,83

KECAMATAN SUKASARI

1.092.776.708,47

149.217.156,26

6.531.579,50

1.248.525.444,23

SEKRETARIAT DAERAH

12.749.296.958,62

2.301.698.460,26

109.246.026,51

15.160.241.445,39

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

2.168.104.778,12

150.763.178,82

231.763.773,55

2.550.631.730,49

KECAMATAN BOJONGLOA KIDUL

1.129.523.604,93

124.496.768,04

29.573.518,61

1.283.593.891,58

KECAMATAN SUMUR BANDUNG

1.288.764.395,23

39.026.716,38

8.788.960,13

1.336.580.071,74

RSUD

29.699.867.317,16

577.596.978,47

126.448.788,76

30.403.913.084,39

KECAMATAN COBLONG

1.202.582.878,58

104.649.523,68

4.928.880,41

1.312.161.282,67

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

2.607.176.641,31

85.161.995,60

6.342.189,17

2.698.680.826,08

KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL

1.545.705.069,46

87.245.495,17

7.675.958,00

1.640.626.522,63

RSKGM

2.115.946.656,96

337.931.024,02

6.634.100,00

2.460.511.780,98

RSKIA

5.480.594.153,55

282.042.518,86

29.095.224,23

5.791.731.896,64

KECAMATAN CICENDO

1.197.586.406,25

95.231.475,26

12.855.263,00

1.305.673.144,51

66.984.727.755,65

5.240.708.394,73

596.019.126,06

72.821.455.276,44

Total

F. Beban Penyisihan Piutang Beban Bandung

penyisihan

piutang

untuk

Pemerintah 2016

Kota

sebesar

Rp76.086.668.655,27. NO

BEBAN

1 2 3

Beban Penyisihan Piutang Pajak Beban Penyisihan Piutang Retribusi Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya Jumlah


TAHUN 2016 (Rp) 75.153.677.425,85 508.839.788,00 424.151.441,42 76.086.668.655,27

155


Rincian beban penyisihan piutang per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 20.

G. Beban Lain-lain. Beban Lain-lain Pemerintah Kota Bandung untuk tahun 2016 sebesar Rp184.288.045.800,07 yang merupakan

beban

yang

terjadi

akibat

adanya

penurunan nilai investasi permanen dengan metode ekuitas, beban berasal dari aset ekstra komptabel dan

beban

yang

berasal

dari

BOS

(Bantuan

Operasional Sekolah) Pusat. Beban

lain-lain

sebesar

Rp184.288.045.800,07

terdiri dari : No

BEBAN

1

Penurunan Nilai Investasi

2

Beban Aset Ekstrakomptabel

3

BOS Pusat

TAHUN 2016 (Rp) 173.167.625.236,25 9.319.582.100,82 1.800.838.463,00

Jumlah Beban Lain-Lain

184.288.045.800,07

Rincian beban yang berasal aset ekstra komtabel adalah sebagai berikui : No

Beban Aset Ekstrakomptabel

1

Tanah

2

Peralatan dan Mesin

3

Gedung dan Bangunan

4

Jalan, jaringan dan Irigasi

5

Konstruksi dalam Pengerjaan

Nilai 754.438,00

Jumlah

9.151.498.529,82 35.038.423,00 132.190.710,00 100.000,00 9.319.582.100,82

Rincian beban lain-lain per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 20.

H. Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2016

156


Beban Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Kota

Bandung

untuk

Rp900,741,220.00

tahun

adalah

2016

sebesar

beban

yang

dikeluarkan untuk bantuan keuangan kepada partai politik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik

dan Peraturan Menteri Dalam

Negeri 24 Tahun 2009 tentang Pedoman

Tata

Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan,

Penyaluran,

Pertanggungjawaban

dan

Laporan

Penggunaan

Bantuan

Keuangan Partai Politik. Beban

Bantuan

Keuangan

dalam

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016 yang diberikan kepada Partai Politik diuraikan sebagai berikut :

BEBAN

TAHUN 2016 (Rp)

TAHUN 2015 (Rp)

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

230.662.070,00

230.662.070,00

Partai Gerakan Indonesia Raya

153.150.690,00

153.150.690,00

Partai Keadilan Sejahtera

114.380.805,00

114.380.805,00

Partai Golongan Karya

110.128.985,00

110.128.985,00

Partai Demokrat

85.161.650,00

85.161.650,00

Partai Hati Nurani Rakyat

64.493.730,00

64.493.730,00

Partai Persatuan Pembangunan

54.269.155,00

54.269.155,00

Partai Nasional Demokrat

52.667.625,00

52.667.625,00

Partai Kebangkitan Bangsa Jumlah Belanja Operasi

35.826.510,00

35.826.510,00

900.741.220.00

900.741.220.00

5.4.4.5. Pos Luar Biasa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2016

157


Beban luar biasa dalam pos luar biasa Pemerintah Kota

Bandung

untuk

tahun

2016

sebesar

Rp21.746.900,00 mengalami penurunan sebesar Rp95.246.630,00

atau

sebesar

81.41%

dibandingkan dengan beban luar biasa tahun 2015 sebesar Rp116.993.530,00. Beban luar biasa untuk tahun 2016 terdiri dari: - Pengembalian retribusi Perpanjangan IMTA

Rp

9.191.000,00

- Penarikan sisa retribusi IMTA

Rp

12.555.900,00

Rp

21.746.900,00

Jumlah

5.5. PENJELASAN POS–POS LAPORAN ARUS KAS 5.5.1.Penjelasan Umum Laporan Arus Kas 5.5.1.1. Tujuan Laporan Arus Kas Laporan arus kas bertujuan untuk memberikan informasi mengenai arus kas masuk, arus kas keluar, dan perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi pada tanggal pelaporan. 5.5.1.2. Definisi a. Arus kas yaitu arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas. b. Kas adalah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah. c. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas dengan jumlah tertentu serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. 5.5.1.3. Aktivitas Arus Kas


158


Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan

berdasarkan

aktivitas

operasi,

investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran. Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional akuntansi.

pemerintah

selama

Penerimaan/arus

satu

masuk

periode kas

dari

aktivitas operasi antara lain berupa penerimaan pajak

daerah,

penerimaan transfer

penerimaan

transfer

provinsi.

retribusi

pusat,

Sedangkan

dan

daerah,

penerimaan

pengeluaran/arus

keluar kas dari aktivitas operasi antara lain berupa belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan belanja barang dan jasa. Aktivitas Investasi adalah aktivitas perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset lainnya yang tidak masuk dalam aset. Arus kas masuk dari aktivitas investasi aset non keuangan antara lain berupa penjualan aset tetap dan penjualan aset lainnya. Sedangkan arus kas keluar antara lain berupa kas untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya. Aktivitas

Pendanaan

penerimaan mengakibatkan

dan

merupakan

pengeluaran

perubahan

dalam

aktivitas kas

jumlah

yang dan

komposisi ekuitas dan dan pinjaman pemerintah sehubungan dengan aset dan surplus anggaran. Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan antara


159


lain

berupa

obligasi

penerimaan

pemerintah,

dan

pinjaman,

penjualan

penjualan

investasi

permanen lainnya. Sedangkan arus keluar kas antara

lain berupa pembayaran cicilan

utang,

pembayaran obligasi pemerintah dan penyertaan modal pemerintah. Aktivitas penerimaan

Transitoris dan

merupakan

pengeluaran

kas

aktivitas yang

tidak

mempengaruhi anggaran pemerintah. Arus masuk kas non anggaran antara lain berupa penerimaan pihak ketiga dan kiriman uang masuk, sedangkan arus keluar kas antara lain berupa pengeluaran untuk pihak ketiga dan kiriman uang keluar. 5.5.2.Penjelasan Pos Laporan Arus Kas 5.5.2.1 Posisi Kas Posisi kas dan setara kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp532.129.566.801,00 terdiri dari : a.

Kas di Kas Daerah

Rp

416.340.779.085,00

b. Kas di Bend. Penerimaan

Rp

60.584.500,00

c.

Rp

5.533.187.527,00

Rp

110.195.015.689,00

Kas di Bend. Pengeluaran

d. Kas di BLUD Jumlah

Rp 532.129.566.801,00

5.5.2.2 Perubahan Saldo Kas Perubahan saldo kas di Kas Daerah untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 dapat diuraikan sebagai berikut. Ringkasan kenaikan kas di Kas Daerah sebesar (Rp462.018.220.199,00) adalah sebagai berikut :


160


31 Desember 2016 (Rp)

Uraian


1

Arus Masuk Kas

6.080.899.701.316,00

5.224.516.507.055,00

1.1

Aktivitas Operasi

5.685.213.859.929,00

5.097.497.264.294,00

1.2

Aktivitas Investasi

0,00

574.652.554,00

1.3

Aktivitas Pembiayaan

0,00

0,00

1.4

Aktivitas Non Anggaran

395.685.841.387,00

126.444.590.207,00

2

Arus Keluar Kas

6.542.917.921.515,00

5.443.376.475.122,00

2.1

Aktivitas Operasi

4.576.391.934.381,00

3.914.135.379.354,00

2.2

Aktivitas Investasi

1.570.833.823.497,00

1.402.802.827.811,00

2.3


0,00

0,00

2.4


3

Arus Kas Bersih (1–2)

3.1

Aktivitas Operasi

1.108.821.925.548,00

1.183.361.884.940,00

3.2

Aktivitas Investasi

(1.570.833.823.497,00)

(1.402.228.175.257,00)

3.3


3.4


4

Kenaikan/Penurunan Kas

5 6 7 8

395.692.163.637,00

126.438.267.957,00

(462.018.220.199,00)

(218.859.968.067,00)

0,00)

0,00

(6.322.250,00)

6.322.250,00

(462.018.220.199,00)

(218.859.968.067,00)

994.147.212.888,00

1.213.007.180.955,00

532.128.992.689,00

994.147.212.888,00

574.112,00

8.842.500,00

532.129.566.801,00

994.156.055.388,00

Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Saldo Akhir di BUD & Kas di Bendahara Saldo Akhir Kas di Bendahara Saldo Akhir Kas

5.5.2.3 Arus Masuk dan Keluar Kas dari Aktivitas Operasi Arus kas bersih dari aktivitas operasi per 31 Desember 2016 berasal dari : -

Arus Masuk Kas sebesar

Rp

5.685.213.859.929,00

-

Arus Keluar Kas sebesar

Rp

4.576.391.934.381,00

Rp

1.108.821.925.548,00

Arus Kas Bersih

Rincian arus masuk dan keluar kas dari aktivitas operasi adalah sebagai berikut : a. Arus Masuk Kas


161


Arus masuk kas dari aktivitas operasi sampai dengan

31

Desember

2016

sebesar

Rp5.685.213.859.929,00 dirinci sebagai berikut : No

Uraian

1.

Pendapatan Pajak Daerah

2.

Hasil Retribusi Daerah

3.

Hasil Pengelolaan Kekayaan

31 Desember 2016 (Rp) 1.709.807.582.556,00

31 Desember 2015 (Rp) 1.485.255.717.607,00

92.006.779.460,00

64.985.847.830,00

10.658.411.624,00

8.602.757.430,00

340.282.931.322,00

300.275.668.084,00

293.628.719.200,00

151.312.813.000,00

Daerah yang Dipisahkan 4.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

5.

Bagi Hasil Pajak

6.

Bagi Hasil Sumber Daya Alam

7.

Dana Alokasi Umum

8.

Dana Alokasi Khusus

9.

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

22.024.549.634,00

22.071.782.066,00

1.672.456.589.000,00

1.574.737.891.000,00

455.654.078.000,00

17.709.340.000,00

0,00

629.172.608.000,00 749.482.420.357,00

10.

Pendapatan Bagi Hasil Pajak

742.941.917.490,00

11.

Pendapatan Hibah

269.620.301.234,00

8.551.912.000,00

12.

Pendapatan Lainnya

76.132.000.409,00

85.338.506.920,00

5.685.213.859.929,00

5.097.497.264.294,00

Jumlah

b. Arus Keluar Kas Arus keluar kas untuk aktivitas operasi sampai dengan

31

Desember

2016

sebesar

Rp4.576.391.934.381,00 dirinci sebagai berikut : No

Uraian

1

Belanja Pegawai

2

Belanja Barang dan Jasa

3

Belanja Bunga

4

31 Desember 2016 (Rp) 2.540.344.665.184,00

31 Desember 2015 (Rp) 2.381.935.235.484,00

1.755.341.609.077,00

1.288.180.584.635,00

0,00

0,00

Belanja Subsidi

128.532.390.000,00

116.260.455.000,00

5

Belanja Hibah

151.250.782.000,00

126.741.369.485,00

6

Belanja Bantuan Sosial

7

Belanja Bantuan Keuangan

8

Belanja Tak Terduga Jumlah

0,00

0,00

900.741.220,00

900.741.220,00

21.746.900,00

116.993.530,00

4.576.391.934.381,00

3.914.135.379.354,00


162


5.6.2.4

Arus

Masuk

dan

Keluar

Kas

dari

Aktivitas

Investasi Arus kas bersih dari aktivitas Investasi sampai dengan

31

Desember

2016

(Rp1.570.833.823.497,00) terdiri dari :

a. Arus Masuk Kas Sampai dengan 31 Desember 2016 tidak terdapat arus masuk kas yang berasal dari aktivitas investasi. b. Arus Keluar Kas Arus keluar kas dari aktivitas investasi sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp1.570.833.823.497,00 terdiri dari : 31 Desember 2016 (Rp)

No

Uraian

1

Belanja Modal Pengadaan Tanah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Bangunan dan Gedung Belanja Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

2 3 4 5 6.

Jumlah


47.423.634.211,00

105.999.490.000,00

330.091.333.540,00

382.115.607.127,00

300.049.202.658,00

285.777.877.939,00

505.407.567.194,00

479.379.967.515,00

71.050.047.660,00

34.529.885.230,00

316.812.038.234,00

115.000.000.000,00

1.570.833.823.497,00

1.402.802.827.811,00

5.5.2.5 Arus Masuk dan Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp0,00 terdiri dari : a. Arus Masuk Kas


163


Arus masuk kas berasal dari aktivitas pendanaan sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp0,00. b. Arus Keluar Kas Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp0,00 terdiri dari :

5.5.2.6 Arus Masuk dan Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris Arus kas bersih dari aktivitas transitoris sampai dengan 31 Desember 2016 adalah ( Rp6.322.250,00) No 1.


Uraian


Arus Kas Masuk Penerimaan Perhitungan dari

395.685.841.387,00

126.444.590.207,00

395.692.163.637,00

126.438.267.957,00

(6.322.250,00)

6.322.250,00

Fihak Ketiga (PFK) 2.

Arus Keluar Kas Pengeluaran Perhitungan dari Fihak Ketiga (PFK) Jumlah

5.6. Penjelasan Pos – Pos Laporan Perubahan Ekuitas 5.6.1. Ekuitas Awal

Saldo

Ekuitas



23.149.676.966.833,00

24.976.000.782.250,60

awal

per

1

Januari

2016

sebesar

Rp23.149.676.966.833,00 merupakan saldo awal yang diperoleh dari nilai total ekuitas tahun 2016 sesuai hasil pemeriksaan BPKRI.


164


5.6.2.Surplus/DefisitLO



913.880.914.966,57

598.150.709.407,68

Saldo Surplus/Defisit-LO periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp913.880.914.966,57 merupakan saldo yang diperoleh dari selisih antara Pendapatan-LO sebesar Rp6.084.667.305.068,03 dan beban Pemerintah Kota Bandung periode 1 Januari 2016 sampai 31 Desember 2016 sebesar Rp5.184.350.502.022,53 serta perhitungan surplus/defisit dari kegiatan non operasional sebesar Rp13.585.858.821,07 dan pos luar biasa sebesar minus Rp21.746.900,00.

5.6.3.Koreksi Nilai Persediaan



Saldo Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember 2016 adalah nihil.

5.6.4.Selisih Revaluasi Aset Tetap



Saldo Selisih Revaluasi Aset Tetap per 31 Desember 2016 adalah nihil.

5.6.5.Koreksi Ekuitas Lainnya

Per 31 Desember 2016 (Rp) (201.333.905.089,22)

Per 31 Desember 2015 (Rp) (2.424.474.524.825,27)

Saldo koreksi ekuitas lainnya per 31 Desember 2016 sebesar (Rp201.333.905.089,22) merupakan koreksi terhadap ekuitas yang terutama disebabkan adanya koreksi atas penilaian tanah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2016

165


dan transaksi utang belanja tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut : No 1 2 3 4 5 6 7

Uraian Kas Piutang Pendapatan Aset Tetap Aset Lainnya Utang Beban Utang Jangka Pendek Lainnya Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya Jumlah Total

Nilai (Rp) 50.250.000,00 15.348.644,81 (198.252.835.221,00) 13.596.000,00 (125.480.900,00) (3.182.042.764,00) 147.259.150,97 (201.333.905.089,22)

Koreksi-koreksi tersebut ada pada SKPD-SKPD sebagai berikut : No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Tahun 2016 (Rp) (32.676.335.563,00) (125.480.900,00) 384.587.300,00 4.043.571.700,00 59.224.000,00 882.799.000,00 895.025.250,00 (20.806.128,00) 407.630.000,00 359.630.900,00 (16.928.770.131,00) (153.604.531.849,03) (5.632.589.798,00) 36.154.772,81 479.030.158,00 331.599,00 (113.250.000,00) 219.874.600,00

Uraian Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan BLUD RSUD Dinas Bina Marga dan Pengairan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Badan Pengelola Lingkungan Hidup Dinas Sosial Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Dinas Pemuda dan Olahraga Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah DPKAD selaku SKPD DPKAD selaku PPKD Dinas Pelayanan Pajak Kecamatan Astanaanyar Kecamatan Lengkong Kecamatan Rancasari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jumlah

Rincian

koreksi

ekuitas

selengkapnya

(201.333.905.089,22)

dapat

dilihat

pada

lampiran 21.


166


BAB VI PENJELASAN INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016

Susunan organisasi Pemerintah Kota Bandung dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagai berikut: 1) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung. 2) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah. 3) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung. 4) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kota Bandung. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah


167


Kota Bandung

dengan susunan organisasi Sekretariat Daerah Kota

Bandung sebagai berikut: 1) Asisten Pemerintahan, yang meliputi: a. Bagian Pemerintahan Umum, dengan membawahkan: (1) Sub Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah; (2) Sub Bagian Bina Pemerintahan Kecamatan; dan (3) Sub Bagian Bina Pemerintahan Kelurahan; b. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan membawahkan : (1) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia; (2) Sub Bagian Bantuan Hukum; dan (3) Sub Bagian Evaluasi dan Dokumentasi Hukum. c. Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah, dengan membawahkan : (1) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Formasi Jabatan; (2) Sub Bagian Ketatalaksanaan; dan (3) Sub Bagian Sistem Informasi dan Akuntabilitas Kinerja. d. Bagian Kerja Sama, dengan membawahkan : (1) Sub Bagian Kerja Sama Luar Negeri; dan (2) Sub Bagian Kerja Sama Dalam Negeri. 2) Asisten

Administrasi Perekonomian

dan

Pembangunan,

yang

meliputi: a. Bagian Perekonomian, dengan membawahkan : (1) Sub Bagian Bina Produksi dan Distribusi; (2) Sub Bagian Bina Potensi dan Pengembangan Daya Saing; dan (3) Sub Bagian Pengembangan Usaha Daerah. b. Bagian

Pembangunan

dan

Sumber

Daya

Alam,

dengan

membawahkan : (1) Sub Bagian Administrasi Pengendalian Program; (2) Sub Bagian Bina Sarana dan Prasarana; dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2016

168


(3) Sub Bagian Bina Sumber Daya Alam. c. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, dengan membawahkan : (1) Sub Bagian Sosial Keagamaan; (2) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan (3) Sub Bagian Penanggulangan Kemiskinan. 3) Asisten Administrasi Umum, yang meliputi: a. Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah, dengan membawahkan : (1) Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah; (2) Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah; dan (3) Sub Bagian Administrasi, Sandi dan Telekomunikasi. b. Bagian Umum dan Perlengkapan, dengan membawahkan : (1) Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan; (2) Sub Bagian Protokol; dan (3) Sub Bagian Perlengkapan. 4) Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun susunan organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari : 1) Sekretaris DPRD; 2) Bagian Hukum dan Persidangan, membawahkan : a. Sub Bagian Perundang-undangan dan Dokumentasi; dan b. Sub Bagian Persidangan. 3) Bagian Umum, membawahkan; a. Sub Bagian Tata Usaha; dan b. Sub Bagian Rumah Tangga. 4) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahkan : a. Sub Bagian Hubungan Masyarakat; dan b. Sub Bagian Protokol. 5) Bagian Keuangan, membawahkan : a. Sub Bagian Anggaran; dan Sub Bagian Perbendaharaan dan Pembukuan. 6) Kelompok Jabatan Fungsional. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2016

169


Penataan organisasi dinas pada Pemerintah Kota Bandung ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas

Daerah

Kota

Bandung.

Sedangkan

penataan

organisasi

Lembaga Teknis Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah. Jumlah organisasi dinas dan lembaga teknis (badan dan kantor) pada Pemerintah Kota Bandung berdasarkan perda-perda tersebut di atas adalah 17(tujuh belas) dinas, 6 (enam)badan, 1(satu) kantor, 3 (tiga) rumah sakit daerah, 4 (empat) perusahaan daerah, Inspektorat Kota Bandung dan Satuan Polisi Pamong Praja, serta 30 (tiga puluh) kecamatan. Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun2016 diuraikan sebagai berikut: 1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Kesehatan 3. Rumah Sakit Umum Daerah selaku BLUD 4. Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak selaku BLUD 5. Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut selaku BLUD 6. Dinas Bina Marga dan Pengairan 7. Dinas Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran 8. Dinas Pemakaman dan Pertamanan 9. Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya 10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 11. Dinas Perhubungan 12. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


170


14. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 15. Dinas Sosial 16. Dinas Tenaga Kerja 17. Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan 18. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 19. Dinas Pemuda dan Olah Raga 20. Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat 21. Satuan Polisi Pamong Praja 22. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 23. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 24. Sekretariat Daerah 25. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 26. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 27. Inspektorat 28. Dinas Pelayanan Pajak 29. Badan Kepegawaian Daerah 30. Kecamatan Sukasari 31. Kecamatan Cidadap 32. Kecamatan Sukajadi 33. Kecamatan Cicendo 34. Kecamatan Andir 35. Kecamatan Coblong 36. Kecamatan Bandung Wetan 37. Kecamatan Sumur Bandung 38. Kecamatan Cibeunying Kidul 39. Kecamatan Cibeunying Kaler 40. Kecamatan Astanaanyar 41. Kecamatan Bojongloa Kaler 42. Kecamatan Bojongloa Kidul 43. Kecamatan Babakan Ciparay 44. Kecamatan Bandung Kulon 45. Kecamatan Regol Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2016

171


46. Kecamatan Lengkong 47. Kecamatan Batununggal 48. Kecamatan Ujungberung 49. Kecamatan Kiaracondong 50. Kecamatan Arcamanik 51. Kecamatan Cibiru 52. Kecamatan Antapani 53. Kecamatan Rancasari 54. Kecamatan Buah Batu 55. Kecamatan Bandung Kidul 56. Kecamatan Gedebage 57. Kecamatan Panyileukan 58. Kecamatan Cinambo 59. Kecamatan Mandalajati 60. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 61. Dinas Komunikasi dan Informatika 62. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 63. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

6.2 STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017

Pemerintah Kota Bandung dalam melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 18 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja masing-masing Perangkat

Daerah

dilaksanakan

mulai

1

Januari

2017.

Berdasarkan peraturan daerah dimaksud maka perangkat daerah yang ada mulai tahun anggaran 2017 adalah sebagai berikut : 1.

Sekretariat Daerah

2.

Sekretariat DPRD

3.

Inspektorat Daerah


172


4.

Dinas Pendidikan

5.

Dinas Kesehatan

6.

Dinas Pekerjaan Umum

7.

Dinas Penataan Ruang

8.

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan

9.

Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan

10.Dinas Tenaga Kerja 11.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat 12.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 13.Dinas Pangan dan Pertanian 14.Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 15.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 16.Dinas Perhubungan 17.Dinas Komunikasi dan Informatika 18.Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 19.Dinas Perdagangan dan Perindustrian 20.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 21.Dinas Pemuda dan Olah Raga 22.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 23.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 24.Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana 25.Satuan Polisi Pamong Praja 26.Badan

Perencanaan

Pembangunan,

Penelitian

dan

Pengembangan 27.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 28.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 29.Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 30.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 31.Kecamatan Sukasari 32.Kecamatan Cidadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2016

173


33.Kecamatan Sukajadi 34.Kecamatan Cicendo 35.Kecamatan Andir 36.Kecamatan Coblong 37.Kecamatan Bandung Wetan 38.Kecamatan Sumur Bandung 39.Kecamatan Cibeunying Kidul 40.Kecamatan Cibeunying Kaler 41.Kecamatan Astana Anyar 42.Kecamatan Bojongloa Kaler 43.Kecamatan Bojongloa Kidul 44.Kecamatan Babakan Ciparay 45.Kecamatan Bandung Kulon 46.Kecamatan Regol 47.Kecamatan Lengkong 48.Kecamatan Batununggal 49.Kecamatan Ujungberung 50.Kecamatan Kiaracondong 51.Kecamatan Arcamanik 52.Kecamatan Cibiru 53.Kecamatan Rancasari 54.Kecamatan Antapani 55.Kecamatan Buah Batu 56.Kecamatan Bandung Kidul 57.Kecamatan Gedebage 58.Kecamatan Panyileukan 59.Kecamatan Cinambo 60.Kecamatan Mandalajati


174


BAB VII PENUTUP Keberhasilan pelaksanaan suatu rencana kerja akan sangat bergantung pada beberapa aspek yang mempengaruhi, baik internal maupun eksternal. Demikian

pula optimalisasi

pelaksanaan

program

pada

Pemerintah Kota Bandung akan lebih optimal apabila sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai yang menunjang terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Upaya untuk melakukan perbaikan terhadap pengelolaan keuangan daerah harus senantiasa dikomitmenkan bersama terutama oleh para pimpinan selaku pengguna anggaran dan harus tetap konsisten dalam upaya perbaikan dalam rangka menuju perolehan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Demikian catatan atas laporan keuangan ini disusun agar dapat menjelaskan secara lengkap pos-pos laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung.


175



176

BAB I PENDAHULUAN 1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Recommend Documents