BAB I PENDAHULUAN 1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1

MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dalam aspek Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Implementasi dari UU No. 17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, PP No. 58 Tahun 2005, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan yang meliputi : 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Catatan Atas Laporan Keuangan Laporan dimaksud disusun sesuai dengan sistem Akuntansi Pemerintahan. Adapun maksud dari penyusunan laporan keuangan ini adalah : a. Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung selama satu periode pelaporan. b. Menyajikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalan rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. c. Menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, Realisasi Anggaran, dan Kinerja keuangan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya. Sedangkan tujuan penyusunan laporan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan : a. Menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi; b. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya; c. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya. 1.2

LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung atas pelaksanaan APBD Tahun 2012 adalah : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Distarcip - Catatan Atas Laporan Keuangan 2014

1

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 7. Peraturan Walikota Bandung Nomor 835 Tahun 2010 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bandung. 1.3

SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Bab I

PENDAHULUAN 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD 2.1 Ekonomi Makro 2.2 Kebijakan Keuangan 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan 3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Bab IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI 4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah 4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Yang Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Bab V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN Rincian dan Penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan 5.1 Pendapatan 5.2 Belanja 5.3 Pembiayaan 5.4 Aset 5.5 Kewajiban dan Ekuitas Dana

Bab VI

PENJELASAN KEUANGAN PENUTUP

Bab VII

ATAS

Distarcip - Catatan Atas Laporan Keuangan 2014

INFORMASI-INFORMASI

DAN

NON

2

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD PADA DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG

2.1 EKONOMI MAKRO 2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kerangka Anggaran, Belanja dan Pembiayaan. Hal tersebut menjadikan Keuangan Daerah merupakan salah satu faktor penentu dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan struktur keuangan yang lebih baik melalui peningkatan kemampuan keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah. Kebijakan tersebut diharapkan meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD. Hal tersebut ditempuh melalui peningkatan target penerimaan daerah. Untuk belanja melakukan efisiensi terhadap Belanja Administrasi Umum dan Investasi pada daerah yang diprioritaskan. Untuk Pembiayaan mengoptimalkan pemanfaatan sumber penerimaan daerah dalam menutupi defisit tahun anggaran berjalan dan pengeluaran lainnya. Kebijakan keuangan meliputi komponen-komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan pada setiap kewenangan Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. 2.2.1 Pendapatan

Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung bukan merupakan dinas penghasil, sehingga tidak menerima pendapatan. 2.2.2 Belanja

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Belanja pada dasarnya untuk membiayai kegiatan pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung yang dibiayai oleh APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 250.174.347.706,00 direalisasikan sebesar Rp. 114.429.154.331,00 dengan kondisi belanja tersebut diserap sebesar 45,74 %. 2.3 . INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD


3

Sesuai dengan permendagri No. 13 Tahun 2006, urusan wajib yang dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung Tahun 2014 bentuk Program dan Kegiatan Sebagai Berikut :

Program dan Kegiatan No.

URAIAN KEGIATAN

1 1

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan jasa surat menyurat b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik c. d. e. f. g. h. i. j. k.

2.

c. d. e. f. g. h.

4.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pembangunan Gedung Kantor

b.

3.

Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Perlengkapan gedung kantor Pengadaan Peralatan Gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Program peningkatan disiplin aparatur a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya b. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program kapasitas

INDIKATOR KINERJA URAIAN 3 Terwujudnya penatausahaan dinas Surat menyurat yang terkirim Tersedianya komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlakasananya pelayanan administrasi perkantoran Terpeliharanya kebersihan kantor Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Tersedianya Alat Tulis Kantor untuk pelayanan dan keperluan Dinas Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan untuk pelayanan administrasi Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya meubeulair kantor Tersedianya paket bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya jamuan tamu/rapat untuk kepentingan dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Jumlah rapat-rapat dan konsultasi keluar daerah Tersedianya jasa pengamanan kantor

Terbangunnya gedung kantor DPRD (2013), Terbangunnya Konstruksi Lantai 3 Distarcip, Terbangunnya interior ruang display dan materi display, terbangunnya Gedung kantor wilayah, Terbangunnya gedung galeri, roof garden, vertikal garde, pintu darurat, jembatan penghubung kantor, Terbangunnya sarana dan prasarana penyandang cacat, Terbangunnya gerbang bandung, Terbangunnya gedung kantor UPT Rusun, Terciptanya desain interior untuk Gedung DPRD. Tersedianya kendaraan dinas untuk kelancaran urusan kedinasan Tersedianya selter khusus sepeda Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor DPRD Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Terrehabilitasinya gedung kantor

Tersedianya pakaian dinas perlengkapannya Tersdianya pakaian khusus tertentu

berserta hari-hari

peningkatan Sumber Daya


4

Aparatur a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan b. Pembinaan Kinerja Aparatur 5.

6.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisiasi kinerja SKPD b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program Pengembangan perumahan a. Fasilitasi dan Stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu b. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat e. Pendukung Operasional PNPM-MP (Mandiri Perkotaan)(*) f.

Pengelolaan Rumah Susun

g. Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Banprov) 7.

8.

Program Lingkungan Sehat Perumahan a. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin b. Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan c. Penyediaan Sarana Air Bersih/air minum terutama bagi Masyarakat Miskin (DAK) d. Penyediaan Sarana Air Bersih/air minum terutama bagi Masyarakat Miskin (Pendamping DAK) e. Penyediaan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin (DAK) f. Penyediaan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin (Pendamping DAK) g. Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Lingkungan Biopori (Banprov) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan a. Fasilitasi Pembangunan prasarana dan sarana dasar


Meningkatnya pengetahuan aparat Meningkatnya kinerja aparatur

Tersusunnya pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, Laporan Keuangan, Lakip, Renja, Renstra Tersusunnya pelaporan keuangan semesteran Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun

Pendampingan Program BSPS dan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni Tersedianya penyusunan strategi dan rencana tindak penanganan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni Terwujudnya peningkatan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) Rumah Susun dan Kawasan Pemukiman percontohan MBR Terlaksananya verifikasi PSU di Perumahan di kota Bandung Terlaksananya Pendataan PSU di Perumahan Formal Terlaksananya Pendataan PSU di Perumahan Swadaya Terpeliharanya prasarana jalan lingkungan dan drainase lingkungan di pemukiman kumuh dan MBR Terlaksananya pelatihan masyarakat komunitas perumahan Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan PNPM MP Tersusunnya Laporan Pendukung PNPM-MP Memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di kota bandung untuk mendapatkan hunian yang layak huni dengan cara menyewa Terpeliharanya prasarana jalan lingkungan di kota bandung

Terbangunnya air bersih dan septictank komunal, 3R Persamaphan, Sumur resapan, Biopori Terlaksananya kegiatan penyuluhan kulaitas lingkungan perumahan sehat Terlaksananya pendampingan kepada masyarakat Terbangunnya sarana air bersih

Terbangunnya sarana air bersih

Terbangunnya MCK Komunal, septictank komunal dan perpipaan Terbangunnya MCK Komunal, septictank komunal dan perpipaan Terpeliharanya prasarana drainase lingkungan di pemukiman dan terbangunnya sarana biopori

Terfasilitasinya pembangunan prasarana dan sarana pemukiman berdasarkan aspirasi

5

pemukiman masyarakat 9.

berbasis

Program Perencanaan Tata Ruang a. Penyusunan Kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang

b. Penetapan Kebijakan tentang RDTRK, RTRk dan RTBL c. Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang d. Penyusunan Rencana tata bangunan dan lingkungan e. Survey dan Pemetaan f. Monitoring, Evaluasi Pelaporan

g. Penyusunan 2 RDTR Kawasan Kota Bandung 10.

dan

dokumen Proiritas

Program Pemanfaatan Ruang a. Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang b. Survey dan pemetaan c. Sosialisisasi Kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang d. Penyusunan Sistem Informasi Tata Ruang dan Cipta Karya e. Pengadaan Sistem Informasi data adan analisa hasil orientasi data lapangan pelayanan KRK

11.

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang a. Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan c.

12.

13.

Fasilitasi Penanganan, Penertiban, Pengaduan dan sengketa

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan a. Penataan tempat berusaha bagi pedagang Kaki lima dan Asongan

Program Pembinaan Lingkungan Hisup a. Penetapan Kawasan Tanpa asap Rokok dan Penyediaan Tempat Khusus Merokok


masyarakat kota Bandung

Tersedianya kajian tipologi ruang terbuka publik Tersedianya panduan pereancangan kawasan cagar budaya kota lama Tersedianya kajian itensif dan disentif pemanfaatan ruang Tersedianya dokumen kajian pendukung RDTRK Sosialisasi bandung

Perda RDTR dan zonasi kota

Tersusunnya dokumen rencana tata bangunan dan lingkungan Tersusunnya Raperwal RTBL Updating peta garis eksisting Kota Bandung Evaluasi dan pemutakhiran peta garis rencana kota Teridentifikasinyapotensi dan permasalahan pemukiman kota bandung Teridentifikasinya potensi dan permasalahan infrastruktur kota bandung Tersedianya evaluasi kondisi tata ruang eksisting Tersedianya evaluasi geo data base rencana kota Pengembangan kawasan khusus

Tersusunnya naskah akademis pelayanan KRK dan legitisasi site plan Tersusunnya sistem informasi site plan Pembuatan peta tematik pemukiman kumuh dan drainase pemukiman Terlaksananya sosialisasi kebiajakan, norma,standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang Tersedianya sistem informasi tata cipta karya Tersusunnya aplikasi sistem informasi rencana kota Pembuatan sistem informasi analisa hasil orientasi data pelayanan KRK beserta penunjangnya

ruang dan layanan data dan lapangan perangkat

Tersedianya pedoman teknis tentang green building Tersusunnya model pengarsipan dan pendokumentasian kegiatan penataan ruang, bangunan dan perumahan Tertanganinya fasilitasi penanganan pengaduan dan sengketa baik di dalam maupun diluar pengadilan dalam bidang tata ruang dan bangunan

Tersedianya dokumen perencanaan penataan PKL Tertatanya media dagang, utilitas dan landscape kawasan PKL Pembuatan tempat penampungan sementara PKL

Terciptanya tempat khusus merokok dan mendukung program penetapan kawasan tanpa asap rokok

6

14.

15.

16.

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur a. Penyusunan database pegawai Program Pemeliharaan Rutin Berkala sarana dan prasarana kearsipan a. Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

Program Peningkatan Kualitas dan Penertiban Bangunan Serta Pembangunan Bangunan a. Pengawasan Bangunan b.

Penertiban Bangunan

c.

Pendataan Penggambaran Pemkot

d.

Rincikan bangunan yang terkena proyek Sosialisasi Peraturan tentang bangunan Pendataan Bangunan Penyusunan Detail Engineering Design

e. f. g.

dan Bangunan

h.

Pembangunan Stadion Utama Sepakbola Gedebage

i.

Penyusunan DED Kawasan Seni Budaya Kota Bandung (Banprov)

j.

Revitalisasi Kawasan Jalan Braga dan Dago

k.

Pembangunan Gedung Pemasaran dan Aktivitas Produk-produk kreatif Bandung l. Peningkatan Ornamen Arsitektur, lighting Outdoor dan Sistem IT Gelora Bandung Lautan Api (Banprov) m. Pengurugan lahan Stadion Madya Altelik (Banprov) n.

Pembangunan Sarana dan Prasarana Stadion Bandung Lautan Api (Banprov)


Tersusunnya database kepegawaian di Dinas tata Ruang dan Cipta Karya

Terwujudnya fasilitas sarana pengarsipandan pendokumentasian yang representatif Terlaksananya pemeliharaan dan penyelamatan arsip

Terlaksananya kegiatan pengawasan bangunan Terlaksananya administrasi penertiban bangunan di kota Bandung Data dan Gambar bangunan/aset Pemkot Tersedianya gambar teknis dan RAB Bangunan Gedung Tersedianya dokumen teknis bangun bangunan yang komplek Tersedianya audit ketersediaan utilitas pada bangunan bertingkat (highrise building) Kota Bandung Tersedianya ricikan persil yang terkena rencana proyek pemerintah Laporan sosialisasi media massa dan elektronik Terdatanya bangunan di Wilayah Gedebage Tersedianya DED Banguann dan Pengelolaan sampah 3R Tersedianya DED Pasar Tematik Tersusunnya DED Interior ruang display tata ruang dan bangunan Tersedianya DED Bangunan gedung arsip Tersedianya DED gedung pemasaran dan aktivitas produk kreatif Bandung Tersedianya DED Pasar Sarijadi Tersedianya DED Pasar Cijerah Tersedianya DED PKL Terbangunnya Stadion Utama Sepakbola Gedebage yang representatif dan memenuhi standar internasional Tersediaya DED bangunan gedung kantor musium, perpustakaan dan parkir Tersedianya DED Panggung pertunjujan Sunda Buhun, sanggar, dan saung botram Tersedianya DED Pasar Seni budaya (2013) Tertatanya kawasan Braga, Penataan kawasan Dago dan Pembangunan Kawasan Braga dan Dago Terbangunnya Stadion Gelora Bandung Lautan Api yang representatif dan memenuhi standar internasional Terbangunnya Stadion Gelora Bandung Lautan Api yang representatif dan memenuhi standar internasional Terbangunnya Stadion Gelora Bandung Lautan Api yang representatif dan memenuhi standar internasional Terbangunnya stadion Gelora Bandung Lautan Api yang representatif dan memenuhi standar internasional

7

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA

3.1.

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya

Sebagaimana dikemukakan pada bab terdahulu, bahwa struktur APBD telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 bahwa dalam Catatan Atas Laporan Keuangan harus menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja APBD yang berisi gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan selama pelaksanaan APBD Tahun 2014. Ikhtisar pencapaian kinerja Keuangan dapat diuraikan melalui program dan kegiatan dari masing-masing urusan tersebut disajikan sebagai berikut : No 1. 2.

Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

4.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor

5.

Penyediaan alat tulis kantor

6.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman

3.

7. 8. 9. 10. 11.

Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

12.

Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor

13.

Pengadaan Kendaraan dinas/operasional

14.

Pengadaan Perlengkapan gedung kantor

15.

Pengadaan peralatan gedung kantor

16.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

17.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ Operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

18. 19.

20. 21.

Anggaran

Realisasi

%

Rp. 50.000.000,Rp. 500.000.000,Rp. 100.000.000,Rp. 224.000.000,Rp. 192.325.000,Rp. 292.325.000,Rp. 1.638.575.000,Rp. 80.000.000,Rp. 200.000.000,Rp. 710.000.000,Rp. 375.000.000,-

Rp. 18.295.000,Rp. 339.639.223,Rp. 74.631.600,Rp. 219.579.050,Rp. 182.860.000,Rp. 235.894.800,Rp. 1.241.847.995,Rp. 70.959.500,Rp. 123.635.000,Rp. 570.312.670,Rp. 270.962.800,-

36,59%

Rp. 7.453.471.000,Rp. 1.814.218.750,Rp. 78.250.000,Rp. 4.879.321.072,Rp. 61.725.000,Rp. 1.000.000.000,Rp. 265.000.000,Rp. 1.336.006.250,-

Rp. 7.265.046.150,Rp. 1.681.605.000,Rp. 73.268.448,Rp. 4.345.448.500,Rp. 61.560.000,Rp. 908.569.122,Rp. 152.637.500,Rp. 1.203.809.000,-

97,47%

Rp. 210.000.000,Rp. 448.500.000,-

Rp. 206.674.000,Rp. 430.130.000,-

98,42%

67,93% 74,63% 98,03% 95,08% 80,70% 75,79% 88,70% 61,82% 80,33% 72,26%

dan

Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu


92,69% 93,63% 89,06% 99,73% 90,86% 57,60% 90,11%

95,90%

8

22. 23.

24. 25. 26.

Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Pembinaan Kinerja Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisiasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Rp. 250.000.000,Rp. 209.000.000,-

Rp. 239.008.823,Rp. 206.500.000,-

95,60%

Rp. 120.000.000,Rp. 60.000.000,Rp. 89.900.000,-

Rp. 111.994.400,Rp. 51.742.200,Rp. 74.514.800,-

93,33%

Rp. 1.691.700.000,Rp. 5.408.584.528,Rp. 1.631.100.000,Rp. 26.018.800.000,Rp. 850.000.000,Rp. 1.570.000.000,Rp. 10.000.000.000,-

Rp. 1.259.991.576,Rp. 2.745.010.722,Rp. 398.788.080,Rp. 19.334.037.782,Rp. 688.052.450,Rp. 1.414.289.759,Rp. 0,-

74,48%

Rp. 13.487.700.275,Rp. 309.050.000,Rp. 2.712.010.000,Rp. 646.875.000,-

Rp. 9.821.899.268,Rp. 176.245.800,Rp. 1.832.389.681,Rp. 445.552.319,-

72,82%

Rp. 1.559.030.000,Rp. 828.925.000,-

Rp. 1.550.093.000,Rp. 705.002.800,-

99,43%

Rp. 10.000.000.000,-

Rp. 0,-

0%

Rp. 461.200.000,-

Rp. 338.724.500,-

73,44%

Rp. 910.000.000,Rp. 1.500.000.000,Rp. 200.000.000,Rp. 1.673.800.000,Rp. 1.170.220.331,Rp. 2.182.415.000,Rp. 800.000.000,-

Rp. 882.865.175,Rp. 1.265.852.000,Rp. 151.613.500,Rp. 1.538.711.200,Rp. 607.589.000,Rp. 1.995.415.500,Rp. 0,-

90,42%

Rp. 403.675.000,-

Rp. 265.697.725,-

65,82%

Rp. 490.000.000,-

Rp. 449.295.000,-

91,69%

Rp. 442.835.000,-

Rp. 345.835.000,-

78,10%

Rp. 555.000.000,-

Rp. 528.690.500,-

95,26%

98,80%

86,24% 82,89%

Program Pengembangan perumahan 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

41.

Fasilitasi dan Stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana sehat Pendukung Operasional PNPM-MP (Mandiri Perkotaan) (*) Pengelolaan Rumah Susun Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Banprop) Program Lingkungan sehat Perumahan Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan Penyediaan Sarana Air Bersih/Air Minum terutama bagi Masyarakat Miskin (DAK) Penyediaan Sarana Air Bersih/Air Minum terutama bagi Masyarakat Miskin (PendampingDAK) Penyediaan Sanitasi Dasar Terutama bagi Masyarakat Miskin (DAK) Penyediaan Sanitasi Dasar Terutama bagi Masyarakat Miskin (Pendamping DAK) Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Lingkungan/Biopori (Banprov) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat (Banprov)

46.

Program perencanaan Tata Ruang Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang Penyusunan Kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL Sosialisasi Peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Survey dan Pemetaan

47.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

48.

Penyusunan 2 dokumen RDTR Kawasan Prioritas Kota Bandung (Banprov)

42. 43. 44. 45.

49. 50. 51. 52.

Program Pemanfaatan Ruang Penyusunan Sistem Informasi Tata Ruang dan Cipta Karya Pengadaan Sistem Informasi data dan analisa hasil orientasi data lapangan pelayanan KRK Penyusunan Kebijakan Perizinan pemanfaatan ruang Survey dan Pemetaan


50,75% 62,36% 74,31% 80,95% 90,08% 0%

57,03% 67,57% 68,88%

85,05%

84,39% 75,31% 91,93% 51,92% 91,43% 0%

9

53.

54. 55. 56.

57.

58.

59.

60.

61.

62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74.

Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang

Rp. 200.000.000,-

Rp. 70.611.600,-

35,31%

Rp. 201.050.000,Rp. 620.000.000,-

Rp. 166.502.900,Rp. 586.232.700,-

82,82% 94,55%

Rp. 200.000.000,-

Rp. 128.906.500,-

64,45%

Rp. 75.000.000,-

Rp. 61.645.000,-

82,19%

Rp. 150.000.000,-

Rp. 143.121.100,-

95,41%

Rp. 2.119.700.000,-

Rp. 625.704.750,-

29,52%

Rp. 570.651.000,-

Rp. 555.910.600,-

97,42%

Rp. 180.375.000,-

Rp. 62.113.050,-

34,44%

Penertiban Bangunan Pendataan dan Penggambaran Bangunan Pemkot Rincian Bangunan yang terkena proyek Sosialisasi Peraturan tentang bangunan Pendataan Bangunan Penyusunan DED Pembangunan Stadion Utama Sepakbola

Rp. 200.000.000,Rp. 2.716.700.000,Rp. 275.500.000,Rp. 210.000.000,Rp. 890.000.000,Rp. 598.424.000,-

Rp. 153.356.000,Rp. 1.598.514.750,Rp. 155.418.900,Rp. 164.476.200,Rp. 881.565.600,Rp. 480.545.500,-

76,68% 58,84%

Rp. 18.703.925.000,-

Rp. 18..518.968.526,-

Penyusunan DED Kawasan Seni Budaya Kota Bandung (Banprov) Revitalisasi Kawasan Jalan Braga dan Dago Pembangunan Gedung Pemasaran dan Aktivitas Prosuk-Produk Kreatif Bandung Peningkatan Ornamen Arsitektur, Lighting Outdoor dan sistem IT Gelora Bandung Lautan Api (Banprov) Pengurugan Lahan Stadion Madya Atletik (Banprov) Pembanguan Sarana dan Prasarana Stadion Bandung Lautan Api (Baprov)

Rp. 1.482.138.700,-

Rp. 1.407.138.700,-

73,17%

Rp. 1.068.200.000,-

Rp. 0,-

Rp. 781.625.700,Rp. 0,-

73,17% 0%

Rp. 50.000.000.000,-

Rp. 0,-

0%

Rp. 25.000.000.000,-

Rp. 0,-

0%

Rp. 15.000.000.000,-

Rp. 0,-

0%

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Fasilitasi Penanganan, Pengaduan dan Sengketa

Penertiban,

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Penyusunan Database Pegawai Program Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan Pemeliharaan Rutin/Berkala sarana Pengelolaan dan Penyimpanan Arsip Program Pembinaan Pedagang kakilima dan asongan Penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan Program Pembinaan Lingkungan Hidup Penetapan Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Penyediaan Tempat Khusus Merokok Program Peningkatan Kualitas dan Penertiban Bangunan Serta Pembangunan Bangunan Pengawasan Bangunan

JUMLAH TOTAL

Rp. 230.602.200.906,-

Rp. 96.203.414.364,-

56,41% 78,32% 99,05% 80,30% 99,01%

41,72%

Ada beberapa realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang capaiannya antara 80 % - 100 % karena penghematan anggaran tahun 2014 yaitu : 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor realiasi sebesar 98,03% . 2. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor realisasi sebesar 95,08% . 3. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan realisasi sebesar 80,70%. 4. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan realisasi sebesar 88,70%. 5. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah realisasi sebesar 80,33% Distarcip - Catatan Atas Laporan Keuangan 2014

10

6. Kegiatan Pembangunan Gedung kantor realiasi sebesar 97,47% 7. Kegiatan Pengadaan Kendaraan dinas/operasional realisasi sebesar 92,69% 8. Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor realisasi sebesar 93,63% 9. Kegiatan Pengadaan Peralatan gedung kantor realisasi sebesar 89,06% 10. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor realisasi sebesar 99,73% 11. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional realisasi sebesar 90,86% 12. Kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor realisasi sebesar 90,11% 13. Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya realisasi sebesar 98,42% 14. Kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu realisasi sebesar 95,90% 15. Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan realisasi sebesar 95,60% 16. Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur realisasi sebesar 98,80% 17. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD realisasi sebesar 93,33% 18. Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran realisasi sebesar 86,24% 19. Kegiatan Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun realisasi sebesar 82,89% 20. Kegiatan Pendukung Operasional PNPM-MP (Mandiri Perkotaan)(*) realisasi sebesar 80,95% 21. Kegiatan Pengelolaan Rumah Susun realisasi sebesar 90,08% 22. Kegiatan Penyediaan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin (DAK) realisasi sebesar 99,43% 23. Kegiatan Penyediaan Sanitasi Dasar Terutama bagi masyarakat miskin (Pendamping DAK) realisasi sebesar 85,05% 24. Kegiatan Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang realisasi sebesar 90,42% 25. Kegiatan Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL realisasi sebesar 84,39% 26. Kegiatan Penyusunan Rencana tata bangunan dan lingkungan realisasi sebesar 91,93% 27. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporam realisasi sebesar 91,43% 28. Kegiatan Pengadaan Sistem Informasi data dan analisa hasil orientasi data lapangan pelayanan KRK realisasi sebesar 91,69% 29. Kegiatan survey dan Pemetaan (program pemanfaatan ruang) realisasi sebesar 95,26% 30. Kegiatan Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang realisasi sebesar 82,82% 31. Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan (Program Pengendalian pemanfaatan ruang) realisasi sebesar 94,55% 32. Kegiatan Penyusunan Database pegawai realisasi sebesar 82,19% 33. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip realisasi sebesar 95,41% 34. Kegiatan Penetapan Kawasan Tanpa asap rokok dan penyediaan tempat khusus merokok realisasi sebesar 97,42% 35. Kegiatan Pendataan Bangunan realisasi sebesar 99,05% Distarcip - Catatan Atas Laporan Keuangan 2014

11

36. Kegiatan Penyusunan Detail Engineering Design realisasi sebesar 80,30% 37. Kegiatan Pembangunan Stadion Utama Sepakbola realisasi sebesar 99,01% 38. Kegiatan Penyusuan DED Kawasan seni budaya kota Bandung (Banprov) realisasi sebesar 94,94% Sedangkan kegiatan tahun anggaran 2014 yang capaian realisasinya kurang dari 80 % yaitu : 1. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat realisasi sebesar 36,59% karena sesuai dengan kebutuhan dinas. 2. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik realisasi sebesar 67,93% karena sesuai dengan kebutuhan dinas. 3. Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor realisasi sebesar 74,63% karena efisiensi anggaran. 4. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor realisasi sebesar 75,79% karena adanya efisiensi anggaran. 5. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman realisasi sebesar 61,82 karena bergantung pada kegiatan dan rapat yang dilaksanakan dinas. 6. Kegiatan penyediaan jasa pengamanan kantor realisasi sebesar 72,26% karena efisiensi anggaran. 7. Kegiatan pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor realisasi sebesar 57,60% karena efisiensi anggaran. 8. Kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu realisasi sebesar 74,48% karena pengesahan perubahan anggaran pada akhir tahun anggaran menyebabkan pelaksanaan fisik sangat sulit untuk dilaksanakan. 9. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat realisasi sebesar 50,75% karena terdapat 12 paket pekerjaan TA 2014 belum terealisasi dan akan diluncurkan pada TA 2015. 10. Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan (Program pengembangan perumahan) realisasi sebesar 62,36% karena honor narasumber tidak diserap optimal yang disebabkan kegiatan seminar publik dan sosialisasi PSU tidak terealisasi. Belanja spanduk dll disesuaikan dengan hasil verifikasi di lapangan. 11. Kegiatan Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat realisasi sebesar 74,31% karena terdapat 11 paket pekerjaan TA 2014 belum terealisasi dan akan diluncurkan pada TA 2015 dan terdapat 4 paket pekerjaan gagal lelang. 12. Kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan jalan Lingkungan (Banprov) realisasi sebesar 0,00% karena dana anggaran bantuan Provinsi Jawa Barat turun pada tanggal 31 Desember 2014 sehingga tidak dapat terealisasi. 13. Kegiatan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin realisasi sebesar 72,82% karena anggaran perubahan yang keluar pada akhir tahun sehingga ada beberapa kegiatan fisik yang tidak terlaksana atau gagal tender. 14. Kegiatan Penyuluhan dan Pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan realisasi sebesar 57,03% karena honorarium narasumber/tenaga ahli tidak terealisasi seluruhnya karena penyuluhan lebih banyak intensif dilakukan oleh tim teknis pelaksana kegiatan.


12

15. Kegiatan Penyediaan sarana air bersih/air minum terutama bagi masyarakat miskin (DAK) realisasi sebesar 67,57% karena 1 paket pekerjaan gagal untuk pelelangan dan 1 lokasi tidak diserap 16. Kegiatan Penyediaan sarana air bersih/air minum terutama bagi masyarakat miskin (Pendamping DAK) realisasi sebesar 68,88% karena terdapat sisa anggaran pepelangan baik kegiatan perencanaan dan pekerjaan fisik, dan 1 lokasi tidak terealisasi karena gagal dalam pelelangan. 17. Kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan Drainase lingkungan/biopori (Banprov) realisasi sebesar 0,00% karena dana anggaran bantuan Provinsi Jawa Barat turun pada tanggal 31 Desember 2014 sehingga tidak dapat terealisasi. 18. Kegiatan Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat realisasi sebesar 73,44% karena jumlah yang terealisasi sesuai dengan kebutuhan, belanja narasumber dioptimalkan pada penyiapan dan pembahasan hasil kegiatan. 19. Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang realisasi sebesar 75,81% , sosialisasi perda RDTK direncanakan terdiri dari 2 kegiatan yaitu sosialisasi kepada SKPD di lingkungan pemerintah Kota Bandung dan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi kepada SKPD sudah dilaksanakan namun sosialisasi kepada masyarakat belum bisa dilaksanakan 20. Kegiatan survey dan pemetaan (Program Perencanaan tata ruang) realisasi sebesar 51,92% karena efisiensi anggaran. 21. Kegiatan Penyusunan 2 dokumen RDTR Kawasan Prioritas Kota Bandung realisasi sebesar 0% karena RDTR Kota Bandung telah disusun untuk seluruh Wilayah Kota Bandung menggunakan APBD Kota Bandung TA. 2011. Sesuai dengan arahan pada rapat koordinasi di Bappeda Provinsi Jawa Barat pada awal TA. 2014, telah diputuskan bahwa anggaran Banprov hanya bisa dipergunakan untuk Kota/kabupaten yang belum atau sebagian wilayahnya disusun RDTR. 22. Kegiatan penyusunan Sistem informasi tata ruang dan cipta karya realisasi sebesar 65,82% karena nilai pemenang lelang yang mengajukan penawaran dibawah perkiraan HPS. 23. Kegiatan penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang realisasi sebesar 78,10% karena perubahan anggaran pada akhir tahun sehingga anggaran tidak terserap (waktu yang tidak memungkinkan) 24. Kegiatan Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang realisasi sebesar 35, 31% karena mengajukan Perubahan Anggaran dan waktu penegsahaan anggaran perubahan cukup mendesak untuk melakukan realisasi. 25. Kegiatan Fasilitasi penanganan, penertiban, pengaduan dan sengketa realisasi sebesar 64,45% karena tidak diserapnya belanja tenaga ahli/ narasumber dikarenakan pad penanganan kasus sengketa tata ruang dan bangunan yang sedang ditangani oelh seksi penanganan pengaduan dan sengketa untuk sementara tidak memerlukn keterangan saksi ahli. Serta tidak diserapnya belanja makanan dan minuman kegiatan untuk alasan efisiensi anggaran. 26. Kegiatan Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan realisasi sebesar 29,25% karena adanya putus kontrak dalam kegiatan pengadaan tenda untuk PKL, serta adanya perubahan penataan kawasan alun-alun, dalam perjalanan perencanaan pihak Provinsi


13

berencana menata kawasan alun-alun bandung dan basement oleh PT. JAWI. 27. Kegiatan Pegawasan Bangunan realisasi sebesar 34,44% karena terdapat kesulitan/kendala administratif untuk penyerapan perjalanan dinas dalam dan luar daerah berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi, dilakukannya efisiensi terhadap belanja penggandaan, belanja cetak, dan belanja makanan dan minuman rapat. 28. Kegiatan penertiban Bangunan realisasi sebesar 76,68% karena adanya efisiensi anggaran pada belanja makanan dan minuman rapat, belanja makanan dan minuman kegiatan serta belanja perjalanan dinas dalam daerah. 29. Kegiatan Pendataan dan penggambaran bangunan pemkot realisasi sebesar 58,84% karena belanja jasa tenaga ahli/ narasumber hanya bisa diserap sebesar 50% sesuai dengan terbitnya SK Walikota untuk tenaga ahli tim ahli bangunan gedung (TABG) pada bulan Juli 2014 . Sekretariat TABG belum dapat sepenuhnya melaksanakan kajian teknis dokume IMB karena pedoman pelaksanaan pemeriksaan banguan gedung masih dalam proses penyelesaian oleh TABG. 30. Kegiatan Rincian bangunan yang terkena proyek realisasi sebesar 56,41% karena pelaksanaan pekerjaan rincikan bangunan ini berdasarkan permohonan dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Kota Bandung (DPKAD). Permintaan rincikan bangunan tidak bisa dilaksanakan bila DPKAD belum melaksanakan sosialisasi dengan masyarakat pemlik bangunan. 31. Kegiatan Sosialisasi Peraturan tentang bangunan realisasi sebesar 78,32% karena tidak diserapnya belanja jasa tenaga ahli/narasumber sedangkan belanja lainnya merupakan efisiensi anggaran. 32. Kegiatan Revitalisasi Kawasan Jalan Braga dan Dago realisasi sebesar 73,17% karena efisiensi anggaran (terdapat selisih anatara pagu anggaran dan penawaran). 33. Kegiatan Pembangunan Gedung Pemasaran dan aktivitas produk-produk kreatif bandung realisasi sebesar 0% karena belum ada pelaksanaan fisik. 34. Kegiatan Peningkatan Ornamen Arsitektur, Lighting Outdoor dan Sistem IT Gelora Bandung Lautan Api (Banprov) Sebesar 0% karena Progress pekerjaan per 31 Desember 2014 baru mencapai 80% dan SP2D dari provinsi baru diterima tanggal 31 Desember 2014 sehingga anggaran tidak terealisasi. 35. Kegiatan Pengurugan lahan Stadion Madya Atletik (Banprov) realisasi sebesar 0% karena lahan yang tersedia tidak mencukupi (hanya 1,7 Ha dari minimal 4,5 Ha yang disyaratkan), belum adanya DED dan Feasibility Study serta lokasi belum dipetakan dalam RDTR 36. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Stadion Bandung Lautan Api (Banprov) realisasi sebesar 0% karena Progress pekerjaan pada 31 Desember 2014 hanya mencapai 20% dan SP2D dari provinsi baru diterima tanggal 31 Desember 2014 sehingga anggaran tidak terealisasi. 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan Berdasarkan evaluasi, secara umum permasalahan yang dihadapi adalah :


14

1. Terbatasnya waktu dari mulai terbitnya DPA yang baru disahkan pada tanggal 7 Pebruari 2014, sehingga ada masa sekitar 1 bulan lebih dimana kegiatan seharusnya dimulai pada Bulan Januari 2014. 2. Terbatasnya waktu dari mulai terbitnya DPPA yang disahkan pada tanggal 4 Desember 2014, sehingga penambahan anggaran pada kegiatan pada akhirnya tidak dapat diserap. 3. Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana kegiatan yang terbatas. 4. Beberapa kegiatan yang penyerapan anggaran 0% diantaranya : a. Kegiatan pembangunan sarana dan prsarana stadion Bandung Lautan Api (Banprov), pekerjaan terhambat karena akses ke lokasi pekerjaan terhalang oleh pekerjaan box culvert Dinas Bina Marga dan Pengairan sehingga pekerjaan terhenti selama kurang lebih 1 bulan, Dokumen Perencanaan (DED) yangmerupakan produk provinsi banyak tidak sesuai dengan kondisi lapangan sehingga harus dilaksanakan Review Design yang cukup memakan waktu, uang muka tidak dapat dicairkan karena bantuan provinsi belum turun. SP2D dari provinsi baru diterima tanggal 31 Desember 2014 b. Kegiatan Pengurugan Lahan Stadion Madya Atletik (Banprov), Anggaran tidak diserap karena lahan yang tersedia tidak mencukupi (hanya 1,7 Ha dari minimal 4,5 Ha yang disyaratkan), belum adanya DED dan Feasibility Study, serta lokasi belum dipetakan dalam RDTR. c. Kegiatan Peningkatan Ornamen Arsitektur, lighting outdoor dan sistem IT Gelora Bandung Lautan Api (Banprov), pekerjaan terhambat karena sekitar 80% pekerjaan yang merupakan barang impor dari Perancis dan Austria terlambat tiba di Lokasi pekerjaan sehingga menyebabkan keterlambatan pekerjaan, surah hujan yang cukup tinggi dan intens merupakan kendala pekerjaan ornamen arsitektur yang dipasang di ketinggian kurang lebih 40m yang sangat beresiko dan rentan terhadap kondisi cuaca, SP2D dari provinsi baru diterima tanggal 31 Desember 2014. Progress pekerjaan mencapai 80% per 31 desember 2014. d. Kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan Drainase lingkungan / biopori (Banprov), pekerjaan terhambat karena Prosedur permohonan pencairan yang panjang dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Persyaratan permohonan pencairan ke Pemprov harus melampirkan SPK seluruh paket pekerjaan, kegiatan dilaksanakan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan fisik dalam 1 tahun anggaran dengan jumlah 90 paket pekrjaan dan harus melalui mekanisme lelang. SP2D dari provinsi baru diterima tanggal 31 Desember 2014 e. Kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan Jalan Lingkungan (Banprov), pekerjaan terhambat karena Prosedur permohonan pencairan yang panjang dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Persyaratan permohonan pencairan ke Pemprov harus melampirkan SPK seluruh paket pekerjaan, kegiatan dilaksanakan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan fisik dalam 1 tahun anggaran dengan jumlah 90 paket pekrjaan dan harus melalui mekanisme lelang. SP2D dari provinsi baru diterima tanggal 31 Desember 2014. f. Kegiatan Penyusunan 2 Dokumen RDTR Kawasn Prioritas Kota Bandung (Banprov) tidak diserap karena RDTR Kota Bandung Distarcip - Catatan Atas Laporan Keuangan 2014

15

telah disusun untuk seluruh wilayah Kota Bandung menggunaka APBD Kota Bandung TA. 2011, dan sesuai arahan pada rapat koordinasi di Bappeda Provinsi Jawa Barat pada awal TA. 2014, telah diputuskan bahwa anggaran Banprov hanya bisa diserap/dipergunakan untuk kota / kabupaten yang belum atau baru sebagian wilayahnya disusun RDTR. Solusi Pemecahan Masalah Secara umum dalam upaya pencapaian sasaran ditetapkan strategi sebagai berikut : 1. Meningkatkan konsolidasi dan koordinasi secara internal dalam lingkungan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung yang sesuai dengan penjabaran tugas, pokok dan fungsi yang lebih operasional 2. Meningkatkan sarana dan prasarana dinas untuk pelayanan kepada masyarakat 3. Melaksanakan sosialisasi yang lebih intensif 4. Perlu dilakukan koordinasi dengan pihak yang membuat atau mengeluarkan standar harga agar ada penyesuaian harga yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dikeluarkan pada awal tahun anggaran agar para pelaksana kegiatan tidak terjebak dalam penentuan harga satuan. 5. Mengupayakan penyelesaian pembangunan SUS Gedebage tepat waktunya. 6. Meningkatkan kualitas SDM baik melalui pendidikan formal maupun informal serta pembinaan yang menyeluruh 7. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan sistem yang cepat, tepat, dan transparan. 8. Melanjutkan upaya mewujudkan pemanfaatan ruang yang tertib dengan meningkatkan peran masyarakat dalam pengendalian dan pemanfaatan ruang.


16

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1

Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu Kepala Dinas sebagai entitas akuntansi menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2014 berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

4.2

Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

a. Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam Neraca. b. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daeah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. c. Basis akrual untuk Neraca, berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kota Bandung, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah. d. Asas Bruto, berarti pengakuan serta pencatatannya tidak diperkenalkan secara netto, penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi.

4.3

1)

2) 3)

4)

Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Beberapa informasi yang perlu disajikan, sehubungan dengan basis pengukuran yang mendasari Penyusunan Lapoan Keuangan adalah sebagai berikut : Penyusunan Neraca Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung menganut substansi mengungguli bentuk formalnya (substansi overform). Asas yang digunakan adalah akrual yang dimodifikasi (modified accrual basis)/kas yang dimodifikasi (Modified cash basis). Periode Akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan Neraca Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung adalah tahun anggaran (1 Januari sampai dengan 31 Desember 2012). Aset adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh , baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat


17

5)

6)

7)

8)

9)

diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperluan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Kas  Pencatatan kas menggunakan asas dasar kas Kas di bendahara dinyatakan dalam rupiah. Jika terdapat kas dalam valuta asing maka harus dikonversikan berdasarkan nilai kurs pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun, kas di bendahara dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs pada tanggal neraca.  Nilai kas pada tanggal neraca adalah hasil kas opname di masingmasing bendahara. Piutang  Piutang adalah hak atau klaim kepada Pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi.  Piutang adalah transaksi yang terjadi antara Pemda dengan pihak ketiga, dapat berupa penjualan barang, kewajiban kepada Pemda yang belum dilunasi, seperti pajak/retribusi atau pinjaman uang yang belum dilunasi pada saat pencatatan.  Piutang dinilai sebesar nilai nominal.  Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas piutang tersebut.  Pengakuan piutang pajak/retribusi yaitu Surat Keputusan Pajak Daerah/Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKPD/SKRD). Persediaan  Persediaan adalah barang yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat.  Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan. Persediaan dinilai dalam neraca dengan cara :  Harga Pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian.  Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri.  Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lain seperti donasi.  Jenis-jenis persediaan :  Persediaan Habis Pakai, adalah barang-barang yang bekas penggunaannya tidak dapat digunalan kembali, misalnya ATK.  Persediaan Tak Habis Pakai, adalah persediaan yang dapat digunakan berulang kali, misal file box.  Persediaan Bekas Pakai adalah persediaan bekas pakai yang masih dapat digunakan.  Persediaan untuk dijual, misal aspal dalam drum, obat-obatan, alat-alat kedokteran, bibit, benih ikan dan lain sebagainya. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam BUMN/D atau lembaga keuangan negara dicatat sebesar jumlah yang dibayar oleh pemerintah daerah untuk penyertaan modal tersebut baik di dalam atau di luar negeri serta pada lembaga-lembaga keuangan dimana pemerintah daerah memiliki kepentingan yang berdasarkan perjanjiannya dinyatakan sebagai penyertaan modal. Aset Tetap Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi atau 1 (satu) tahun untuk digunakan dalam


18

kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan atau dari sitaan atau rampasan. Kebijakan penilaian aset tetap telah mengacu pada PP No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa penyusunan Neraca Awal menggunakan nilai wajar pada saat penyusunan. Dalam hal penyusutan Aset Tetap, penerapan akuntansi penyusutan belum dilakukan karena kebijakan akuntansi mengenai masa manfaat aset dan metode penyusutan belum ditetapkan.

10) Konstruksi Dalam Pengerjaan Konstruksi dalam pengerjaan baru dapat dicatat sebagai aset daerah pada saat biaya telah dikeluarkan. Konstruksi dalam pengerjaan dinyatakan dalam neraca dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Bila biaya perolehan suatu konstruksi dalam pengerjaan dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiah aset itu akan ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat perolehan. Konstruksi dalam pengerjaan dinilai berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan atas pekerjaan tersebut. 11) Dana Bergulir Dana Bergulir adalah program berupa bantuan pinjaman penyaluran dana kepada pihak ke tiga sesuai dengan program pemda. Pengelolaan dana tersebut diserahkan kepada Tim Teknis/Bank Jabar Cabang Kota Bandung. Jumlah yang dicatat di neraca adalah sebesar sana yang telah diserahkan dari Pemda ke Timnis/Bank Jabar. 12) Kewajiban Jangka Pendek Merupakan Utang lancar yang harus dibayar kembali atau akan jatuh tempo dalam satu periode akuntansi atau 12 (dua belas) bulan sejak tanggal neraca. Dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing (valas) dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi terdiri dari :  Bagian lancar (BL) Utang kepada Pemerintah Pusat. Merupakan bagian Utang Jangka Panjang kepada Pemerintah Pusat, yang dipindahkan ke Utang Jangka Pendek karena akan jatuh tempo dalam satu periode akuntansi atau 12 (dua belas) bulan sejak tanggal neraca.  Utang Perhitungan Fihak Ketiga Merupakan utang jangka pendek kepada fihak ketiga yang akan jatuh tempo dalam periode akuntansi.  Utang Bunga, Denda dan Commitment Fee  Utang Bunga adalah beban bunga yang harus dibayar oleh Pemda kepada Lender melalui DP3 karena telah menarik pinjaman dengan tarif suku bunga tertentu, dimana pemayarannya telah jatuh tempo.  Denda adalah kewajiban yang timbul karena Pemda tidak dapat melunasi angsuran pokok utang maupun bunganya dengan prosentase tertentu secara tepat waktu sesuai perjanjian pinjaman yang telah disepakati kedua belah fihak.


19

 Commitment Fee adalah kewajiban yang harus dibayar oleh Pemda sebesar prosentase tertentu terhadap jumlah pinjaman yang belum/tidak ditarik sampai dengan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman. 13) Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban jangka panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Kewajiban jangka panjang dapat berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. Kewajiban jangka panjang diakui pada saat dana tersebut diterima dan dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing (valas) di konversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (Kurs Tengah BI) pada tanggal transaksi.  Utang kepada Pemerintah Utang jangka panjang kepada pemerintah pusat, untuk tenggang waktu lebih dari satu periode akuntansi  Utang Bunga Jangka Panjang Utang Bunga jangka Panjang merupakan utang atas bunga pinjaman jangka panjang yang pembayaran bunganya belum jatuh tempo.

14) Ekuitas Dana Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dengan utang pemerintah.  Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah nilai hutang lancar. Ekuitas Dana Lancar, terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA),Cadangan untuk Piutang, Cadangan untuk Persediaan dan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek.  Ekuitas Dana Investasi Ekuitas Dana yang diinvestasikan merupakan selisih antara jumlah nilai investasi jangka panjan, aset tetap, aset lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan) dengan jumlah nilai hutang jangka panjang. Ekuitas Dana yang diinvestasikan meliputi dana yang diinvestasikan dalam investasi permanen, Diinvestasikan dalam Aset Tetap, Diinvestasikan dalam Aset Lainnya, dan sebagai perkiraan yang mengurangi (contra account) adalah Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka panjang.  Ekuitas Dana Cadangan Diinvestasikan dalam dana cadangan merupakan ekuitas dana yang dicadangkan untuk tujuan tertentu. Jadi perkiraan ini merupakan pasangan perkiraan dana cadangan 4.4

Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

4.4.1 Kebijakan Akuntansi Anggaran 1) Kebijakan akuntansi anggaran bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi anggaran mencakup definisi, pengakuan dan pengukuran/penilaian. 2) Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan Kota Bandung meliputi rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan yang Distarcip - Catatan Atas Laporan Keuangan 2014

20

diukur dalam satuan mata uang rupiah dan disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. 3) Akuntansi Anggaranmerupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan. 4) Anggaran diakui pada saat ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang berwenang selaku pejabat/pelaksana tugas kepala daerah menjadi Peraturan Kepala Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD, serta pada saat anggaran di alokasikan. 4.4.2 Kebijakan Akuntansi Belanja 1)

Kebijakan akuntansi belanja bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi belanja mencakup definisi, pengakuan, pengukuran/penilaian dan pengungkapan belanja. 2) Belanja adalah semua pengeluran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kota Bandung atau sebagai penurunan aktiva dan atau kenaikan utang yang digunakan untuk berbagai kegiatan pemerintahan dalam suatu periode akuntansi. 3) Belanja diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan sebagai urusan wajib dan urusan pilihan, serta menurut fungsi dan pusat pertanggungjawaban. Penggunaan belanja dirinci berdasarkan kelompok, jenis, obyek belanja, sedangkan pusat pertanggungjawabannya dirinci berdarakan bidang atau fungsi dan unit organisasi Pemerintah Kota Bandung. 4) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Daerah, yang menjadi beban daerah dan pada saat SPJ disahkan 5) Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja administrasi umum yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan pada SKPD berkenaan. 6) Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan pada SKPD berkenaan. 7) Belanja Barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah 8) Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah. 9) Belanja Barang dan jasa, serta belanja modal diakui pada saat aktiva atau jasa yang dibeli telah diterima dan/atau hak kepemilikannya telah berpindah. 10) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja), yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya dibukukan sebagai penambah ekuitas dana lancar (menambah pendapatan lainnya). 11) Belanja diukur dengan menggunakan mata uang rupiah pada saat terjadi pengeluaran kas. Belanja yang diukur dengan mata uang asing harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat terjadinya belanja. Distarcip - Catatan Atas Laporan Keuangan 2014

21

4.4.3 Kebijakan Akuntansi Aset 1)

Kebijakan akuntansi aset bertujuan mengatur perlakuan akuntansi aset meliputi, definisi, pengakuan, pengukuran/penilaian dan pengungkapan aset. 2) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandung sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kota Bandung maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang. Dalam pengertian ini yang dimaksud aset Pemerintah Kota Bandung tidak mencakup hutan alam, kekayaan dalam laut, maupun kandungan tambang yang belum diolah oleh Pemerintah Kota Bandung. 3) Aset disini mencakup juga aset-aset yang dikuasai Pemerintah Kota Bandung namun belum didukung dengan bukti kepemilikan formal yang sah, termasuk sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Tujuannya untuk menjaga kelengkapan, keamanan dan kelestarian aset agar semua aset terdaftar dan terawasi 4) Aset bersejarah tidak harus diungkap dalam neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, nilai perolehan ataupun nilai wajar tidak harus diungkapkan, namun biaya rekonstruksi, pemeliharaan harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran. 5) Suatu aset dapat diakui dan dicatat dalam akuntansi kala aset tersebut mempunyai manfaat ekonomi masa depan dan mempunyai nilai dan biaya yang dadapat diukur dengan andal 6) Semua aset yang tercatat dalam neraca harus diukur nilainya dengan satuan uang rupiah, jika terdapat aset yang diperoleh dengan mata uang asing harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia. 7) Untuk pertanggungjawaban, aset dinilai dengan menggunakan biaya perolehan, dimana jika biaya perolehan tidak diketahui digunakan penaksiran atau nilai wajar atas baiaya perolehan aset yang bersangkutan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. 8) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang di bayarkan atau nilai wajar yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau suatu konstruksi mencerminkan seluruh biaya yang dikeluarkan samapai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat siap untuk dipergunakan. 9) Aset tidak dicatat dan tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh Pemerintah Kota Bandung setelah periode akuntansi berjalan. 10) Aset diakui pada saat timbulnya, diterimakan atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah. 11) Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Pengakuan aset dalam akuntansi terjadi bersamaan dengan perolehan aset yang bersangkutan. 12) Aset diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi Pemerintah Kota Bandung.


22

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran sampai dengan 31 Desember 2014, diketahui realisasi Belanja sebesar Rp. 114.429.154.331,00 atau 45,74 % dari anggaran tahun 2014. Neraca Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung menyajikan informasi mengenai posisi aktiva, kewajiban dan ekuitas dana per 31 Desember 2014, Neraca Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung ditutup dengan jumlah akhir sebesar Rp. 6.627.607.836.577,00 atau naik 1,0057% dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 6.589.428.646.965,00 Nilai Aset sebesar Rp. 6.627.607.836.577,00 tersebut terdiri dari Aset Lancar berupa persediaan sebesar Rp. 190.381.108,00 Aset Tetap Rp. 6.623.290.340.012,00 Aset Lainnya yang terdiri dari Aset tidak berwujud Rp. 40.183.000,00 dan Aset Lain-lain (aset dalam proses penghapusan) Rp. 4.086.932.457,00 sedangkan nilai Kewajiban dan Ekuitas Dana sebesar Rp. 6.627.607.836.577,00 terdiri dari Kewajiban Jangka PendekUtang Jangka Pendek Lainnya Rp. 43.755.774.150,00, Ekuitas Dana lancar sebesar (Rp. 43.565.393.042,00) dan Ekuitas dana Investasi sebesar Rp.6.627.417.455.469,00. Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos Laporan Keuangan 5.1 Pendapatan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung bukan merupakan dinas penghasil, sehingga tidak menerima pendapatan. 5.2 Belanja Struktur Belanja dalam APBD Kota Bandung Tahun 2014 pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Belanja Daerah terdiri dari dua bagian yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Realisasi Belanja periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014 adalah sebesar 114.429.154.331,00 atau mencapai 45,74% dari anggaran Tahun 2014 sebesar Rp. 250.174.347.706,00 terdiri dari : a. Belanja Operasi sebesar Rp. 76.515.998.489,00 yaitu : Belanja Pegawai Rp. 21.852.038.967,00 Belanja Barang Rp. 24.437.611.083,00 Belanja Hibah Rp. 30.226.348.439,00 b. Belanja Modal sebesar Rp. 37.913.155.842,00 yaitu: Belanja peralatan dan mesin Rp. 7.578.645.555,00 Belanja Gedung dan Bangunan Rp. 28.294.358.274,00 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp. 1.919.160.373,00 Belanja Aset Tetap Lainnya Rp. 120.991.640,00

5.3 Pembiayaan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung merupakan SKPD yang hanya mempunyai anggaran Belanja, khusus untuk pembiayaan ada di SKPKD. Distarcip - Catatan Atas Laporan Keuangan 2014

23

5.4 Aset 31 Desember 2014 5.4.1 Kas di Pengeluaran

Bendahara

31 Desember 2013

0,00

0,00

Nilai saldo kas per 31 Desember 2013 sebesar Rp 0,00 dan nilai saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2014, adalah sebesar Rp. 0,00 , yang terdiri dari :  

Bunga Bank UYHD Jumlah

5.4.2 Persediaan

Rp Rp

0,00 0,00 Rp

0,00

190.381.108,00

92.260.148,00

Saldo Persediaan per 31 desember 2014 sebesar Rp. 190.381.108,00 dan Saldo Persediaan per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 92.260.148,00. Saldo Persediaan per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 190.381.108,00 terdiri dari : 

Persediaan Habis pakai, yaitu : 1. Persediaan Alat Tulis Kantor 2. Persediaan Barang Cetakan Jumlah persediaan habis pakai 190.381.108,00  Persediaan untuk dijual/diserahkan 0,00 Jumlah 190.381.108,00

Rp. Rp.

112.431.508,00 77.949.600,00 Rp. Rp. Rp.

Saldo per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 190.381.108,00 telah sesuai dengan Berita Acara Opname Persediaan tanggal 31 Desember 2014. Persediaan Habis Pakai Saldo Akhir tahun 2013 Persediaan Habis Pakai 92.260.148,00 Penambahan selama tahun 2014, terdiri dari : -

Rp.

Belanja Alat Tulis Kantor Rp 514.408.217,00 Belanja Alat Listrik Rp 148.126.250,00 Belanja Perangko, materai Rp 45.050.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Rp 97.623.050,00 Belanja Bahan Baku Bangunan Rp. 643.182.260,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Pelumas Rp. 828.454.000,00 Belanja Cetak Rp 434.014.500,00

Jumlah

Rp.

2.710.858.277,00 Jumlah Penambahan Rp. 2.803.118.425,00 Dikeluarkan selama tahun 2014 2.612.737.317,00 Saldo Akhir per 31 Desember 2014 190.381.108,00


Rp. Rp.

24

6.623.290.340.012,00

5.4.3 Aset Tetap

6.585.470.387.440,0 0

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 6.623.290.340.012,00 dan Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 6.585.470.387.440,00 Adapun Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 6.623.290.340.012,00 berasal dari : Saldo Neraca Awal per 31 Desember 2014 6.585.470.387.440,00

Rp.

Penambahan Aset Tetap Tahun 2014 Rp. 38.087.744.792,00 Pengurangan Aset karena dalam proses penghapusan (Kebakaran pada Oktober 2014) (Rp. 267.792.220,00)

Mutasi Penambahan Aset Tetap Tahun 2014

Rp

37.819.952.572,00

Saldo per 31 Desember 2014 6.623.290.340.012,00

Rp.

Perbedaan antara Laporan Realisasi Anggaran dengan Penambahan Aset Tetap pada Neraca 2014 Belanja Modal

Tanah Peralatan dan Mesin Bangunan dan Gedung Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap lainnya

Jumlah

Laporan Realisasi Anggaran Rp. 0,00 Rp. 7.578.645.555,00 Rp. 28.294.358.274,00 Rp 1.919.160.373,00 Rp. 120.991.640,00

Penambahan Aset tetap pada Neraca 2014 Rp. 0,00 Rp. 7.337.910.047,00 Rp 663.046.390.058,00 Rp. 1.855.202.681,00 Rp. 123.556.928,00

Rp. 37.913.155.842,00

Rp. 672.363.059.714,00

Selisih

Rp. 0,00 Rp 240.735.508,00 Rp. 634.752.031.784,00

Rp. 63.957.692,00 Rp. 2.565.288,00

Penjelasan : 1. Tanah, tidak ada perbedaan 2.

Peralatan dan Mesin, perbedaan sebesar Rp. 240.735.508,00, terdiri dari : Belanja Modal Pengadaan Bendera Nasional di Re-Klasifikasi ke Aset tetap lainnya Rp.

2.565.288,00

Re-klasifikasi Aset Peralatan dan Mesin ke Aset dalam proses penghapusan ( aset rusak karena kebakaran) Rp. 238.170.220,00

3.

Bangunan dan Gedung, perbedaan sebesar Rp. 634.752.031.784,00 terdiri dari : 

Kegiatan Pembangunan Stadion Utama Sepakbola Gedebage Tahap I Telah selesai pada Akhir Tahun 2013 maka awalnya pada neraca di klasifikasikan dalam Konstruksi dalam Pengerjaan di Re-klasifikasi Ke Bangunan dan


25

Gedung, Sebesar Rp. 585.635.130.532,00 dengan rincian sebagai berikut: (terlampir) Fisik Konstruksi PT. ADHI KARYA Rp. 545.535.427.483 Eskalasi PT. ADHI KARYA Rp. 30.318.550.000 Jasa Konsultasi Pengawasan (PT. Indah Karya) Rp. 5.146.762.499 Jasa Konsultasi Perencanaan (PT. Penta Rekayasa) Rp. 3.746.682.500 Biaya Penunjang Lainnya Rp. 887.708.050 Jumlah 585.635.130.532,00 

Rp.

Kegiatan Pembangunan Gedung kantor, Gedung DPRD telah selesai pada Tahun 2014 maka awalnya pada neraca diklasifikasikan dalam Konstruksi dalam Pengerjaan di Re-klasifikasi Ke Bangunan dan Gedung,sebesar Rp. 67.774.756.378,00 dengan rincian sebagai berikut: (terlampir) Tahun 2012 Rp. 27.463.604.063 Tahun 2013 Rp. 40.311.152.315 Jumlah 67.774.756.378,00

Rp.



Kegiatan Pembangunan Stadion Utama Sepakbola Gedebage Tahap II pada neraca diklasifikasikan dalam Konstruksi dalam Pengerjaan, dengan rincian realisasi sebagai berikut : Pembangunan Stadion Utama Sepakbola Gedebage Rp. 18.344.379.576 Jumlah Konstruksi dalam Pengerjaan (Rp. 18.344.379.576,00) 

Kegiatan Pembangunan Gedung kantor diklasifikasikan dalam Konstruksi dalam Pengerjaan, dengan rincian realisasi sebagai berikut : o Pembangunan Gedung kantor UPT Pengelola Rusun Biaya penunjang Rp. 1.000.000,00 o Pembangunan Gerbang Bandung Konsultasi perencanaan Rp. 48.051.000,00 Biaya penunjang Rp. 1.750.000,00 o Pembangunan Sarana dan Prasarana bagi penyandang cacat Konsultasi perencanaan Rp. 43.513.000,00 Biaya penunjang Rp. 7.212.250,00 o Pembangunan Gedung galeri tata ruang dan bangunan, roof garden, Vertikal garden, pagar hidup, pemasangan pintu darurat, Pembangunan jembatan penghubung Konsultasi perencanaan Rp. 48.664.000,00 Biaya penunjang Rp. 18.719.400,00 o Pembangunan Rumah Samapah Perkantoran JL. Cianjur Biaya penunjang Rp. 685.000,00 o Pembangunan kantor Wilayah Konsultasi perencanaan Rp. 9.876.000,00 Biaya penunjang Rp. 1.864.400,00 o Pembangunan Konstruksi Lt.3 Distarcip Konsultasi perencanaan Rp. 48.026.000,00 Biaya penunjang Rp. 2.354.900,00 o Pembangunan Interior Ruang Display dan materi display Konsultasi perencanaan Rp. 48.026.000,00 Biaya penunjang Rp. 3.868.600,00 Jumlah Konstruksi dalam pengerjaan (Rp. 283.853.550,00)



Aset Rusak Berat akibat kebakaran berupa Gedung


26

tempat khusus merokok 29.622.000,00)

Selisih pada Bangunan dan Gedung 634.752.031.784,00

(Rp.

Rp.

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan, perbedaan sebesar Rp. 76.663.092,00, terdiri dari : 

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat pada neraca diklasifikasikan dalam Konstruksi dalam Pengerjaan, dengan rincian realisasi sebagai berikut : Belanja Modal Jaringan Air Bersih Honor panitia pengadaan barang dan jasa, penerima hasil, PPK, pejabat penerima hasil,materai, penggandaan, mamin Rapat dan kegiatan Rp. 33.152.550,00 Honor panitia pelaksana kegiatan, atk, materai, penggandaan, Mamin rapat, perjalanan dinas dalam & luar daerah, honor Pejabat pengadaan barang dan jasa Rp. 43.510.542,00 Konstruksi dalam pengerjaan (Rp. 76.663.092,00)



Re-Klasifikasi dari Konstruksi dalam pengerjaan ke Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik - Rusunawa Cingised Rp. 12.705.400,00 (Pekerjaan Tahun 2011 s.d Tahun 2012)

Selisih pada Jalan, Jaringan dan Irigasi

Rp.

63.957.962,00

5.

Aset tetap lainnya, perbedaan sebesar Rp. 2.565.288,00, terdiri dari : Belanja Modal Pengadaan Bendera Nasional di Re-Klasifikasi ke Aset tetap lainnya Rp. 2.565.288,00

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2014 terdiri dari : Tanah Rp. 5.802.621.934.238,00 Peralatan dan Mesin Rp. 18.604.137.157,00 Gedung dan Bangunan Rp. 684.746.517.858,00 Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp. 19.168.135.961,00 Aset Tetap Lainnya Rp 2.160.843.228,00 Konstruksi dalam Pengerjaan Rp. 95.988.771.570,00 Saldo per 31 Desember 2014 Rp. 6.623.290.340.012,00


27

Saldo Aset Tetap 31 Desember 2014 Sebesar Rp.6.623.558.132.232,00 dirinci sebagai berikut : 1. Tanah Tidak terdapat Belanja Tanah pada tahun 2014. 2. Peralatan dan Mesin Saldo 31 Desember 2013 11.266.227.110,00 Belanja Modal 2014

Rp.

Rp. 7.578.645.555,00

(-) belanja Bendera Nasional di Re-Klasifikasi Ke Aset Tetap Lainnya Rp. 2.565.288,00 (-) aset rusak Karena kebakaran Rp. 238.170.220,00 Rp. 7.337.910.047,00 Saldo 31 Desember 2014 Rp. 18.604.137.157,00

3. Gedung dan Bangunan Saldo 31 Desember 2013

Rp.

21.700.127.800,00 Pengadaan Konstruksi Tahun 2014 Rp.9.666.125.148,00  Pengadaan konstruksi/Pembelian Gedung Kantor pada Kegiatan Pembangunan Gedung kantor Gedung DPRD Rp. 4.443.823.000 Pekerjaan interior bangunan kantor DPRD Rp. 2.537.369.600  Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor pada kegiatan Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor Rp. 1.203.809.000  Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Kantor pada kegiatan Pembagunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat Rp. 899.857.100,00  Pengadaan konstruksi/pembelian Gedung Kantor pada kegiatan penetapan kawasan Tanpa asap rokok dan penyediaan tempat Khusus merokok Rp. 507.998.000,00  Pengadaan konstruksi/Pembelian Selter Pada kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor Rp. 73.268.448,00 Re-Klasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan Rp. 653.409.886.910,00  Pengadaan Konstruksi/Pembelian Sarana Olahraga Kegiatan Pembangunan Stadion Utama Sepakbola Gedebage Rp. 585.635.130.532,00 (Rician terlampir).  Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor kegiatan Pembangunan Gedung kantor (DPRD) Rp. 67.774.756.378,00 (rincian terlampir). Jumlah penambahan gedung dan bangunan


Rp. 663.076.012.058,00

28



Aset Rusak Berat Akibat Kebakaran Berupa Gedung Tempat Khusus Merokok Rp. 29.622.000,00 Jumlah Pengurangan gedung dan bangunan

(Rp. 29.622.000,00)

Saldo 31 Desember 2014

Rp.

684.746.517.858,00 4. Jalan, Irigasi dan Jaringan Saldo 31 Desember 2013 17.312.933.280,00

Rp.

Pengadaan konstruksi Tahun 2014 Rp. 1.842.497.281,00  Pengadaan Konstruksi Jalan pada kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat Rp. 580.043.091,00  Pengadaan Konstruksi Jaringan air bersih/ Air minum pada kegiatan Penyediaan Sarana Air bersih dan sanitasi dasar terutama Bagi masyarakat miskin Rp. 196.650.160,00  Pengadaan Konstruksi Jaringan air kotor/ Saluran drainase pada kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat Rp. 420.808.000,00  Pengadaan Konstruksi instalasi Listrik Pada kegiatan Pembangunan sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat Rp. 644.996.030,00 

ReKlasifikasi dari Konstruksi dalam pengerjaan ke Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Belanja Modal Pengadaan Instalasi listrik- Rusunawa Cingised (Tahun 2011 s.d Tahun 2012) Rp. 12.705.400,00 Penambahan Tahun 2014 Rp. 1.855.202.681,00

Saldo 31 Desember 2014 19.168.135.961,00

Rp.

5. Aset Tetap Lainnya Saldo 31 Desember 2013 2.037.286.300,00

Rp.

Belanja Modal 2014 Rp. 123.556.928,00  Belanja modal pengadaan buku Peraturan perundang-undangan Rp. 7.551.500,00  Belanja Modal Pengadaan lukisan/ Foto Rp. 11.731.500,00  Belanja Modal Pengadaan patung Rp. 76.958.640,00  Belanja Modal Pengadaan Tanaman Rp. 24.750.000,00  Belanja Modal Pengadaan Bendera Nasional Rp. 2.565.288,00


29

Saldo 31 Desember 2014 Rp. 2.160.843.228,00

6. Konstruksi dalam Pengerjaan Saldo 31 Desember 2013 730.531.878.712,00 



Kegiatan Pembangunan Stadion Utama Sepakbola Gedebage Tahun 2014 (Tahap II) Fisik Konstruksi Belanja Pegawai Belanja Barang Jasa Rp.

Rp. 18.518.968.526,00

Rp. 18.344.379.576,00 Rp. 55.615.000,00 118.973.950,00

Kegiatan Pembangunan Gedung kantor

o o

o

o

o o

o

o



Rp.

Rp.

283.853.550,00

Pembangunan Gedung kantor UPT Pengelola Rusun Biaya penunjang Rp. 1.000.000,00 Pembangunan Gerbang Bandung Konsultasi perencanaan Rp. 48.051.000,00 Biaya penunjang Rp. 1.750.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana bagi penyandang cacat Konsultasi perencanaan Rp. 43.513.000,00 Biaya penunjang Rp. 7.212.250,00 Pembangunan Gedung galeri tata ruang dan bangunan, roof garden,Vertikal garden, pagar hidup, pemasangan pintu darurat, Pembangunan jembatan penghubung Konsultasi perencanaan Rp. 48.664.000,00 Biaya penunjang Rp. 18.719.400,00 Pembangunan Rumah Samapah Perkantoran JL. Cianjur Biaya penunjang Rp. 685.000,00 Pembangunan kantor Wilayah Konsultasi perencanaan Rp. 9.876.000,00 Biaya penunjang Rp. 1.864.400,00 Pembangunan Konstruksi Lt.3 Distarcip Konsultasi perencanaan Rp. 48.026.000,00 Biaya penunjang Rp. 2.354.900,00 Pembangunan Interior Ruang Display dan materi display Konsultasi perencanaan Rp. 48.026.000,00 Biaya penunjang Rp. 3.868.600,00

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan air bersih/air minum

Rp. 76.663.092,00

Re-klasifikasi ke Bangunan dan Gedung

 Pengadaan Konstruksi/Pembelian Sarana Olahraga Kegiatan Pembangunan Stadion Utama Sepakbola Gedebage (Rp. 585.635.130.532,00)  Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor kegiatan Pembangunan Gedung kantor (DPRD) (Rp. 67.774.756.378,00) Re-klasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan

 Pengadaan Instalasi Listrik- Rusunawa Cingised (Rp. 12.705.400,00) (Tahun 2011 s.d Tahun 2012)


30

Saldo 31 Desember 2014 95.988.771.570,00

Rp.

5.4.4 Aset Lainnya 5.4.4.1 Aset tidak berwujud

40.183.000,00

40.183.000,00

Saldo 31 Desember 2013 40.183.000,00

Rp.

Belanja Modal 2014

Rp.

0,00

Saldo 31 Desember 2014 40.183.000,00

5.4.4.2 Aset Berat/Dalam Penghapusan

Rusak Proses

Rp.

4.086.932.457,00

3.819.140.237,00

Saldo 31 Desember 2013 3.819.140.237,00

Rp.

Aset Rusak Berat karena kebakaran di DISTARCIP Oktober 2014 (Review Inspektorat) Rp. 267.792.220,00 Saldo 31 Desember 2014 4.086.932.457,00

5.5

Rp.

Kewajiban dan Ekuitas Dana

5.5.1.1 Utang Pendek Lainnya

Jangka

43.755.774.150,00

Saldo 31 Desember 2013 0,00 Utang atas kegiatan-kegiatan sbb :  Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat  Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Banprov)  Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Lingkungan/Biopori (Banprov)  Kegiatan Peningkatan Ornamen Arsitektur, lighting outdoor dan sistem IT Gelora Bandung Lautan Api (Banprov)  Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Stadion Bandung Lautan Api (Banprov) (Rincian Terlampir) Saldo 31 Desember 2014 43.755.774.150,00


0,00

Rp.

Rp. 2.874.928.020,00 Rp. 8.232.033.900,00 Rp. 7.648.812.230,00 Rp. 18.000.000.000,00

Rp. 7.000.000.000,00

Rp.

31

5.5.2.1 Persediaan

Cadangan

190.381.108,00

92.260.148,00

Saldo Cadangan persediaan per 31 Desember 2014 sebesar Rp.190.381.108,00 merupakan saldo persediaan berdasarkan opname persediaan per 31 Desember 2014 dengan rincian sebagai berikut :  Persediaan Habis Pakai Rp. 190.381.108,00  Persediaan untuk dijual/diserahkan Rp. 0,00 Jumlah Rp. 190.381.108,00 5.5.2.2 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek

(43.755.774.150,00)

0,00

Pada Tahun 2014 terdapat kegiatan-kegiatan yang belum dibayarkan (belum terbit SP2D) dengan rincian sbb :  Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat  Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Banprov)  Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Lingkungan/Biopori (Banprov)  Kegiatan Peningkatan Ornamen Arsitektur, lighting outdoor dan sistem IT Gelora Bandung Lautan Api (Banprov)  Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Stadion Bandung Lautan Api (Banprov) (Rincian Terlampir) Jumlah 43.755.774.150,00)

5.5.3 Ekuitas dana yang diinvestasikan Dalam Aset Tetap

Rp. 2.874.928.020,00 Rp. 8.232.033.900,00 Rp. 7.648.812.230,00 Rp. 18.000.000.000,00

Rp. 7.000.000.000,00

6.623.290.340.012,00

(Rp.

6.585.470.387.440,00

Saldo ekuitas dana yang diinvestasikan dalam Aset Tetap per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 6.623.290.340.012,00 dan saldo per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 6.585.470.387.440,00 Adapun

Saldo

aset

tetap

per

31

Desember

2014

sebesar

Rp.

6.623.290.340.012,00 berasal dari : Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2013

Rp.

6.585.470.387.440,00 Penambahan Aset Tetap Tahun 2014 Rp. 38.087.744.792,00 Pengurangan Aset karena dalam proses penghapusan (Kebakaran pada Oktober 2014) (Rp. 267.792.220,00)

Mutasi Aset tahun 2014 37.819.952.572,00 Distarcip - Catatan Atas Laporan Keuangan 2014

Rp 32

Saldo per 31 Desember 2014

Rp.

6.623.558.132.232,00

5.5.4 Ekuitas dana yang diinvestasikan Dalam Aset lainnya

4.127.115.457,00

3.859.323.237,00

Saldo ekuitas dana yang diinvestasikan dalam Aset Tetap per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 4.127.115.457,00 dan saldo per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 3.859.323.237,00 Adapun Saldo aset tetap per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 3.859.323.237,00 berasal dari : Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2013

Rp.

3.859.323.237,00 Mutasi Penambahan Aset diinvestasikan dlm aset lainnya tahun 2014

Rp

267.792.220,00

Saldo per 31 Desember 2014

Rp.

4.127.115.457,00


33

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG

Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah membawa dampak terhadap perubahan Struktur Organisasi pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung yaitu dengan lahirnya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. 6.1 Susunan Organisasi Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung Susunan Organisasi Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung : Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tanggal 4 Desember 2007 sebagaimana terdapat dalam lampiran nomor 6. 6.2 Keadaan Pegawai Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung, keadaan sampai dengan Bulan Desember 2013 sebanyak : 283 Orang, terdiri dari wanita sebanyak 56 orang dan pria sebanyak 227 orang, adapun rinciannya sebagai berikut : 1. Berdasarkan Esselon No. Esselon/Jabatan 1. II/b 2. III/a 3. III/b 4. IV/a 5. IV/b 6. Non Esselon / Pelaksana Jumlah

Jumlah (Orang) 1 1 6 20 1 254 283

2. Berdasarkan Pangkat/Golongan/Ruang No. Pangkat/Golongan/Ruang Jumlah (Orang) 1. Pembina Utama Muda (IV/c) 1 2. Pembina Tingkat I (IV/b) 1 3. Pembina (IV/a) 9 4. Penata Tingkat I (III/d) 34 5. Penata (III/c) 25 6. Penata Muda Tingkat I (III/b) 79 7. Penata Muda (III/a) 32 8. Pengatur Tingkat I (II/d) 12 9. Pengatur (II/c) 14 10. Pengatur Tingkat I (II/b) 67 11. Pengatur Muda (II/a) 3 12. Juru (I/c) 3 13. Juru Muda Tingkat I (I/b) 1 14. Juru Muda (I/a) Jumlah 283


34

3. Berdasarkan Pendidikan No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Pendidikan

Jumlah (Orang) 1 28 119 1 21 1 4 52 41 6 7 2

Jumlah

283

S3 S2 S1 D4 D3 D2 D1 SMA STM SMEA SMP SD


35

BAB VII PENUTUP

Catatan atas laporan keuangan (CALK) yang merupakan salah satu bagian dari Laporan Keuangan APBD Kota Bandung Tahun 2014 disusun dengan mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Namun demikian, Catatan Atas Laporan Keuangan ini tetap disusun dengan mengungkapkan beberapa penjelasan terhadap Laporan Keuangan secara keseluruhan sehingga diharapkan dapat dengan mudah dibaca dan dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun hanya manajemen entitas pelaporan. Semoga dengan tersusunnya Catatan Atas Laporan Keuangan ini dapat memberikan penjelasan dan informasi yang berguna sebagai media pertanggungjawaban serta upaya untuk lebih meningkatkan kinerja keuangan lingkup Pemerintah Kota Bandung.

Bandung,

Januari 2015

KEPALA DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG

DR. H. A MARYUN SASTRAKUSUMAH, MH NIP. 19610903 199109 1 001


36

BAB I PENDAHULUAN 1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Recommend Documents