Pendahuluan
B
adan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Aceh dibentuk berdasarkan Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Tahun 2012 terdiri dari : 1 orang Kepala Badan ( Eselon II.a), 1 orang Sekretaris, 4 orang Kepala Bidang dan 1 orang kepala UPTB ( Eselon III.a), 2 orang Kepala Sub Bagian dan 11 orang Kepala Seksi ( Eselon IV.a), 79 orang PNS dan 14 orang Tenaga Kontrak. Dengan jumlah Personil sebanyak 113 orang Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Aceh mempunyai Visi “Terwujudnya Kemandirian Masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam “ dengan mengemban Misi sebagai berikut : 1. Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintah Mukim, Gampong dan Kelurahan ; 2. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat ; 3. Pemantapan nilai-nilai sosial budaya masyarakat dan pemberdayaan keluarga ; 4. Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat ; 5. Pemanfaatan Sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan ; 6. Pendayagunaan Tehnologi Tepat Guna sesuai kebutuhan masyarakat ; 7. Penanggulangan Kemiskinan.
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami secara keliru oleh para pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan ( CaLK ) yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan. Oleh karena itu, penyajian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dimaksudkan agar Laporan Keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca ataupun manajemen entitas akuntansi. Catatan atas Laporan Keuangan ( CaLK ) merupakan bahagian dari Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang disusun berdasarkan Laporan Realisasi APBA dengan memuat penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan yang berisi informasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) Badan pemberdayaan Masyarakat Aceh yang meliputi:
Kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Ihktisar pencapaian kinerja keuangan Kebijakan akuntansi yang penting Penjelasan pos-pos laporan keuangan Pengungkapan pos-pos laporan keuangan yang menggunakan basis akrual dan informasi tambahan lainnya.
Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Pemberdayaan Masyarakat Prov.NAD Per 31 Desember 2013
1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan didasarkan pada : 1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh; 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ; 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 8. UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2006 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan tentang Standar Akuntansi Pemerintah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2006 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2006 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;erah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2006 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 14. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 17. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/316/BAKD tanggal 05 April 2007 tentang Pedoaman dan Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. 18. Instruksi Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 09/INSTR/2007 tanggal 10 Agustus 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah. 19. Qanun Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh 20. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 140 Tahun 2009 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Aceh 21. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 106 Tahun 2013 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh.
Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Pemberdayaan Masyarakat Prov.NAD Per 31 Desember 2013
2
3. Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Catatatan atas Laporan Keuangan ini disusun dalam bentuk Bab sebanyak 7 bab yang terdiri dari: Bab I Pendahuluan
.......................1
1.1.
Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
........................1
1.2.
Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
........................2
1.3.
Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan
........................3
Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja
...... .................5
2.1. Ekonomi makro
........................5
2.2. Kebijakan keuangan
........................5
2.3. Indikator pencapaian target kinerja
........................5
Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan 3.2
........................7 .........................7
Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
Bab IV Kebijakan akuntansi
..........................8 ...........................9
4.1.
Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah ..................................9
4.2.
Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan ...............9
4.3.
Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan .........10
4.4.
Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan
Bab V
Penjelasan pos-pos laporan keuangan 5.1.
5.2.
Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan 5.1.1
Pendapatan
5.1.2
Belanja
5.1.3
Aset
5.1.4
Kewajiban
5.1.5
Ekuitas dana
Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja, dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi yang menggunakan basis akrual .
Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Pemberdayaan Masyarakat Prov.NAD Per 31 Desember 2013
3
Bab VI
Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan
Bab VII Penutup
Lampiran-lampiran
Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Pemberdayaan Masyarakat Prov.NAD Per 31 Desember 2013
4
Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja 2.1. Kebijakan Makro Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 bahwa perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa kepada Daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah. Sejalan dengan pembagian kewenangan yang disebutkan di atas, maka pengaturan pembiayaan Daerah dilakukan berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban APBD, sedangkan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi dilakukan atas beban APBN, dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas pembantuan dibiayai atas beban anggaran tingkat pemerintahan yang menugaskan.
2.2. Kebijakan keuangan Dalam rangka tersebar luasnya informasi pembangunan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Aceh mengemban tugas yang cukup besar sebagai pelaksanaan urusan wajib yang disediakan anggaran yang cukup besar.
2.3. Indikator pencapaian target kinerja Indikator pencapaian keberhasilan Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh dalam mengemban amanat untuk mencapai visi dan misi Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Aceh, diantaranya direpresentasikan dalam bentuk indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh. Sebagai salah satu indikator keberhasilan Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh adalah termotivasinya masyarakat dengan penuh kesadaran untuk mengembangkan potensi diri dan lingkungan yang ada untuk kemajuan diri pribadi dan lingkungan masyarakat sekitarnya, terciptanya keharmonisan dan kerukunan hidup masyarakat, penanggulangan kemiskinan, keterasingan, keterpencilan dan keterbelakangan. Beberapa hal tersebut hanya sebagian dari indikator pencapaian tujuan yang telah diamanatkan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh sebagai pelayan masyarakat yang mempunyai tanggung jawab dan kewajiban memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat selaku perangkat dari pemerintah daerah.
Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Pemberdayaan Masyarakat Prov.NAD Per 31 Desember 2013
5
Ikhtisar Kinerja Keuangan 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh, berupa realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: 1. Realiasasi Pendapatan
No A 1. 2. 3. 4. B
Uraian Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Pajak Daerah Pendapata Restribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD yang sah
Pendapatan Transfer Transfer Pemerintah Pusat 1. Dana Perimbangan 2. Transfer Pemerintah Provinsi Transfer Pemerintah Pusat 3. Lainnya Jumlah
Anggaran 0 0 0
Realisasi
% 0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
Untuk tahun 2013 Realisasi Pendapatan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh tidak ada ( nihil ).
Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Pemberdayaan Masyarakat Prov.NAD Per 31 Desember 2013
6
2.
REALISASI BELANJA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ACEH TAHUN ANGGARAN 2013 ANGGARAN
KODE REKENING
URAIAN
REALISASI
LEBIH KURANG
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
9.363.357.494
9.183.945.244
8.639.695.572
544.249.672
5.1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.1.1
Belanja Pegawai
9.363.357.494
9.183.945.244
8.639.695.572
544.249.672
5.1.1.01
Belanja Gaji dan Tunjangan
5.143.757.494
5.041.395.244
4.638.173.072
505.584.422
5.1.1.01.01
Gaji Pokok PNS
4.000.765.900
3.898.403.650
3.620.363.400
278.040.250
5.1.1.01.02
Tunjangan Keluarga
306.930.000
306.930.000
297.783.676
9.146.324
5.1.1.01.03
Tunjagan Jabatan
248.810.000
248.810.000
226.570.000
22.240.000
5.1.1.01.05
Tunjagan Umum
241.605.000
241.605.000
186.915.000
54.690.000
5.1.1.01.06
Tunjangan Beras
232.076.000
232.076.000
236.654.300
(4.578.300)
5.1.1.01.07
Tunjangan PPH
113.494.648
113.494.648
69.810.787
43.683.861
5.1.1.01.08
Pembulatan Gaji
75.946
75.946
75.909
37
5.1.1.02
Tambahan Penghasilan PNS
4.219.600.000
4.142.550.000
4.001.522.500
141.027.500
5.1.1.02.01
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban kerja
79.200.000
79.200.000
76.320.000
2.880.000
3.363.000.000
3.363.000.000
3.279.752.500
83.247.500
777.400.000
700.350.000
645.450.000
54.900.000
43.703.948.647
46.631.928.347
45.537.975.917
1.093.952.430
5.1.1.02.06
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan
5.2
BELANJA LANGSUNG
5.2.1
Belanja Pegawai
7.990.710.000
8.789.540.000
8.405.372.000
384.168.000
5.2.1.01
Honorarium PNS
391.190.000
487.890.000
460.950.000
26.940.000
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
94.700.000 92.250.000
92.250.000
82.000.000
10.250.000
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
13.200.000
13.200.000
13.200.000
-
12.000.000
12.000.000
7.200.000
4.800.000
161.200.000
161.200.000
161.200.000
-
17.840.000 1.132.300.000
97.340.000 1.948.500.000
86.050.000 1.687.440.000
11.290.000 261.060.000
498.700.000
1.394.100.000
1.156.140.000
237.960.000
633.600.000
554.400.000
531.300.000
23.100.000
5.1.1.02.05
5.2.1.01.02 5.2.1.01.03 5.2.1.01.04 5.2.1.01.05
Honorarium Peneliti/Instruktur/Narasumber
5.2.1.01.06
Honorarium Pejabat Pelaksana Kegiatan Honorarium Non PNS Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
5.2.1.02 5.2.1.02.01 5.2.1.02.02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap
111.900.000
111.300.000
Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Pemberdayaan Masyarakat Prov.NAD Per 31 Desember 2013
600.000
7
5.2.1.03
Uang Lembur
118.300.000
118.300.000
106.340.000
11.960.000
5.2.1.03.01
Uang Lembur PNS
84.560.000
84.560.000
80.416.000
4.144.000
5.2.1.03.02
Uang Lembur Non PNS Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat
33.740.000
33.740.000
25.924.000
7.816.000
6.348.920.000
6.234.850.000
6.150.642.000
84.208.000
6.348.920.000
6.234.850.000
6.150.642.000
84.208.000
34.492.660.786
36.359.910.486
35.697.018.917
662.507.409
Belanja Bahan Pakai Habis
236.122.000
282.622.000
258.441.380
24.180.620
Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Batrey kering) Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
199.824.000
224.324.000
211.292.400
13.031.600
5.400.000
15.400.000
5.232.180
10.167.820
17.898.000
17.898.000
17.883.000
15.000
12.000.000
24.000.000
23.033.800
966.200
1.000.000
1.000.000
1.000.000
-
Belanja Bahan/Material
614.646.000
697.424.000
684.107.500
13.316.500
5.2.2.02.06
Belanja Tas Kegiatan
263.396.000
270.204.000
264.648.000
5.556.000
5.2.2.02.08
Belanja Cenderamata
215.000.000
214.800.000
210.560.000
4.240.000
5.2.2.02.09
Belanja Dekorasi
80.000.000
149.670.000
148.280.000
1.390.000
5.2.2.02.10
Belanja Dokumentasi
30.750.000
32.250.000
31.249.500
1.000.500
5.2.2.02.18
Belanja Bahan Alat-Alat Kesehatan
-
25.500.000
24.370.000
1.130.000
5.2.2.02.19
Belanja Bahan Percontohan
-
5.000.000
5.000.000
-
Belanja Bahan Pangan
25.500.000
-
-
-
Belanja Jasa Kantor
856.551.000
1.039.531.000
897.090.264
142.440.736
5.2.1.05 5.2.1.05.02
5.2.2 5.2.2.01 5.2.2.01.01 5.2.2.01.03 5.2.2.01.04 5.2.2.01.05 5.2.2.01.07
5.2.2.02
5.2.2.02.20 5.2.2.03
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.03.01
Belanja Telepon
65.800.000
65.800.000
45.629.141
20.170.859
5.2.2.03.02
Belanja Air
24.000.000
24.000.000
13.801.345
10.198.655
5.2.2.03.03
Belanja Listrik
317.586.000
317.586.000
223.452.928
94.133.072
5.2.2.03.05
Belanja Surat Kabar/Majalah
18.660.000
18.660.000
18.360.000
300.000
5.2.2.03.07
Belanja Paket/Pengiriman
48.780.000
46.780.000
46.770.000
10.000
5.2.2.03.12
Belanja Publikasi Belanja Jasa Service peralatan dan perlengkapan Kantor
128.625.000
131.125.000
129.425.000
1.700.000
105.500.000
129.380.000
119.485.850
9.894.150
-
158.600.000
154.298.000
4.302.000
Belanja Jasa Cleaning Service
147.600.000
147.600.000
145.868.000
1.732.000
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
179.100.000
180.625.000
178.423.925
2.201.075
5.2.2.03.13 5.2.2.03.14
5.2.2.03.16 5.2.2.05
Belanja Jasa Administrasi Peserta
5.2.2.05.01
Belanja Jasa Service
10.000.000
10.000.000
9.946.500
53.500
5.2.2.05.02
Belanja Pengantian Suku Cadang
33.000.000
50.525.000
50.262.205
262.795
5.2.2.05.03
Belanja BBM/Gas dan Pelumas
118.000.000
102.000.000
101.515.600
484.400
5.2.2.05.05
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
18.100.000
18.100.000
16.699.620
1.400.380
Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Pemberdayaan Masyarakat Prov.NAD Per 31 Desember 2013
8
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Pengadaan
218.357.400
249.943.900
240.288.000
9.655.900
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
110.375.000
136.121.500
132.907.600
3.213.900
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
107.982.400
113.822.400
107.380.400
6.442.000
536.200.000
600.850.000
569.412.000
31.438.000
5.2.2.07.02
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
457.200.000
509.850.000
486.912.000
22.938.000
5.2.2.07.03
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
69.000.000
81.000.000
73.000.000
8.000.000
5.2.2.07.05
Belanja Sewa Tanah
10.000.000
10.000.000
9.500.000
500.000
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
10.000.000
36.450.000
36.330.000
120.000
Belanja Sewa Sarana mobilitas Darat Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
10.000.000
36.450.000
36.330.000
120.000
53.800.000
61.200.000
61.200.000
-
Belanja Sewa Tenda Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik Lainnya
38.800.000
46.200.000
46.200.000
-
15.000.000
15.000.000
15.000.000
-
Belanja Makanan dan Minuman Belanja makanan dan minuman harian pegawai
759.231.500
817.636.000
764.001.000
53.635.000
32.925.000
32.925.000
32.880.000
45.000
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
606.266.500
606.461.500
574.562.000
31.899.500
5.2.2.11.03
Belanja Makanan dan minuman tamu
11.500.000
11.500.000
11.500.000
-
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
108.540.000
166.749.500
145.059.000
21.690.500
5.2.2.12
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
58.700.000
58.700.000
58.325.000
375.000
5.2.2.12.04
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu
58.700.000
58.700.000
58.325.000
375.000
111.200.000
125.700.000
125.700.000
-
1.500.000
2.500.000
2.500.000
-
5.2.2.07
5.2.2.08 5.2.2.08.01 5.2.2.10 5.2.2.10.05 5.2.2.10.07 5.2.2.11 5.2.2.11.01
5.2.2.14 5.2.2.14.02
Belanja Pakaian Adat Daerah
5.2.2.14.03
Belanja Pakaian Batik Tradisional
73.700.000
87.200.000
87.200.000
-
5.2.2.14.04
Belanja Pakaian Olah Raga
36.000.000
36.000.000
36.000.000
-
Belanja Perjalanan Dinas
4.024.800.000
4.316.950.000
3.993.485.308
323.464.692
5.2.2.15.01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah
2.561.450.000
2.850.900.000
2.757.760.688
5.2.2.15.02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
1.463.350.000
1.466.050.000
1.235.724.620
230.325.380
75.000.000
75.000.000
74.665.840
334.160
Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan
75.000.000
75.000.000
74.665.840
Belanja Jasa Konsultasi
14.850.000
14.850.000
14.800.000
5.2.2.21.01
Belanja Jasa Konsultasi Penelitian
14.850.000
14.850.000
14.800.000
5.2.2.23
Belanja Barang modal yang akan diserahkan kepemilikannya kepada pihak ketiga/masyarakat
26.744.102.886
27.802.428.586
27.740.748.700
61.679.886
3.642.875.000
4.704.875.000
4.670.899.000
33.976.000
23.101.227.886
23.097.553.586
23.069.849.700
27.703.886
1.220.577.861
1.482.477.861
1.435.585.000
46.892.861
32.500.000
32.500.000
30.800.000
1.700.000
5.2.2.15
5.2.2.17 5.2.2.17.01
5.2.2.21
5.2.2.23.01 5.2.2.23.02
5.2.3 5.2.3.10
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Pemberdayaan Masyarakat Prov.NAD Per 31 Desember 2013
93.139.312
334.160 50.000 50.000
9
5.2.3.10.14
Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin
5.2.3.12
Belanja Modal Pengadaan Komputer Belanja Modal Pengadaan Komputer Manframe/Server
5.2.3.12.01 5.2.3.12.02 5.2.3.12.03
Belanja modal Pengadaan Komputer/PC Belanja modal Pengadaan Komputer Note Book
32.500.000
32.500.000
30.800.000
1.700.000
191.727.861
247.627.861
215.703.000
31.924.861
0
30.000.000
30.000.000
-
55.835.861
120.735.861
119.634.000
1.101.861
33.392.000
33.392.000
33.069.000
323.000
0
8.000.000
8.000.000
-
0
28.000.000
0
28.000.000
5.2.3.12.04
Belanja modal Pengadaan Printer
5.2.3.12.08
Belanja modal Pengadaan UPS/Stabilizer
5.2.3.12.11
Belanja Modal Pengadaan Sofware/Program
102.500.000
27.500.000
25.000.000
2.500.000
5.2.3.15
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
70.500.000
70.500.000
70.099.000
401.000
5.2.3.15.03
Belanja modal pengadaan Jam Diding/Meja
70.500.000
70.500.000
70.099.000
401.000
5.2.3.16
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
19.900.000
29.900.000
29.700.000
200.000
5.2.3.16.01
Belanja Modal Pengadaan Kamera Belanja Modal Pengadaan Microphone/wireless/loudspeaker Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jariangan Air Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan air bersih/air minum Belanja modal pengadaan konstruksi saluran limbah air kotor Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon
12.200.000
12.200.000
12.000.000
200.000
7.700.000
17.700.000
17.700.000
-
88.000.000
218.000.000
217.460.000
540.000
80.000.000
80.000.000
79.826.000
174.000
8.000.000
138.000.000
137.634.000
366.000
209.000.000
234.000.000
231.200.000
2.800.000
5.2.3.25.01
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik
199.000.000
234.000.000
231.200.000
2.800.000
5.2.3.25.02
Belanja modal Pengadaan instalasi telepon
10.000.000
0
0
-
530.450.000
571.450.000
562.523.000
8.927.000
410.450.000
451.450.000
443.280.000
8.170.000
120.000.000
120.000.000
119.243.000
757.000
78.500.000
78.500.000
78.100.000
400.000
78.500.000
78.500.000
78.100.000
400.000
5.2.3.16.06 5.2.3.23 5.2.3.23.06 5.2.3.23.11 5.2.3.25
5.2.3.26 5.2.3.26.01 5.2.3.26.10 5.2.3.31 5.2.3.31.01
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor Belanja Modal Pengadaan Konstruksi menara/tower Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Belanja modal pengadaan jerjak
TOTAL BTL DAN BL
53.067.306.141
55.815.873.591
54.177.671.489
1.638.202.102
3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target Pada tahun 2013 Realisasi Fisik dan Keuangan yang dicapai Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh meningkat dari tahun sebelumnya, hambatan dan kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan pekerjaan yaitu kurangnya sumber daya manusia yang memiliki semangat dan kemauan kerja, namun semuanya bisa diatasi dengan pendekatan dan pembinaan yang dilakukan terus menerus dan pada tahun 2013 ini Badan Pemberdayaan Masyarakat sudah mampu menyelesaikan semua program dan kegiatan yang diamanatkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2013 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2013. Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Pemberdayaan Masyarakat Prov.NAD Per 31 Desember 2013
10
Kebijakan Akuntansi
K
ebijakan Akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Aceh meliputi:
4.1. Entitas Akuntansi Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Aceh diberikan kewenangan oleh Gubernur melalui Sekretariat Daerah untuk mengelola administrasi keuangan daerah beserta pelaporan keuangannya. Laporan keuangan yang dihasilkan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
4.2. Basis akuntansi Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dalam perhitungan realisasi anggaran; dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca.
4.3. Basis Pengakuan dan Pengukuran Pengakuan Pendapatan Pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Umum Aceh dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengakuan Belanja Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Aceh dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pengeluaran berdasarkan jumlah nominal yang terdapat pada dokumen Surat Perintah Pencairan Dana atau Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Belanja sesuai dengan posnya masingmasing. Pengakuan Investasi Suatu pengeluaran kas atau aset diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria: - Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah. - Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Pemberdayaan Masyarakat Prov.NAD Per 31 Desember 2013
11
Secara umum Pemerintah Provinsi Aceh dalam menetapkan kebijakan akuntansi berpedoman kepada ketentuan yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Aceh dihasilkan mulai dari proses pencatatan jurnal transaksi, pemindahbukuan ke buku besar, penyesuaian-penyesuaian pos-pos akrual, dan pengikhtisaran. Sampai Dengan tahun anggaran 2013 ini, jurnal transaksi atas anggaran, buku besar dan buku besar pembantu dan realisasi anggaran masih dilakukan secara manual. Dokumen sumber sebagai dasar pencatatan penerimaan adalah Surat Tanda Setor (STS) dan dokumen lainnya yang dipersamakan sedangkan dasar pencatatan pengeluaran adalah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Format laporan keuangan tahun 2013, sistem dan prosedur mengikuti ketentuan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 dan permendagri no 59 tahun 2007, namun format laporan keuangan telah mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Dalam sistem akuntansi pemerintah Daerah, kebijakan akuntansi yang diterapkan mencakup masalah pengakuan, pengukuran, penilaian, dan pengungkapan. 1. PERSEDIAAN Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barangbarang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan; misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. Persediaan dapat meliputi barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, pita cukai dan leges, bahan baku, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga antara lain berupa cadangan energi (misalnya minyak) atau cadangan pangan (misalnya beras). 1) Pengakuan Persediaan Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki dan akan dipakai dalam pekerjaan pembangunan fisik yang dikerjakan secara swakelola, dimasukkan sebagai perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, dan tidak dimasukkan sebagai persediaan.
Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Pemberdayaan Masyarakat Prov.NAD Per 31 Desember 2013
12
2). Pengukuran Persediaan disajikan sebesar: (1)
Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.
(2)
Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.
(3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. 3). Pengungkapan
Persediaan disajikan di Neraca sebesar nilai moneternya. Selain itu di dalam catatan atas laporan keuangan harus diungkapkan pula: (1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan; (2) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat ; (3) Hal-hal lain yang perlu diungkapkan berkaitan dengan persediaan, misalnya persediaan yang diperoleh melalui hibah atau rampasan. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 2. ASET TETAP Aset Tetap adalah Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Aceh atau dimamfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan. 1). Tanah Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Aceh diluar daerah / luar negeri, misalnya tanah yang digunakan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, hanya diakui bila kepemilikan tersebut berdasarkan isi perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada bersifat permanen. Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Pemberdayaan Masyarakat Prov.NAD Per 31 Desember 2013
13
(1). Pengakuan Kepemilikan atas Tanah ditunjukkan dengan adanya bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum seperti sertifikat tanah. Apabila perolehan tanah belum didukung dengan bukti secara hukum maka tanah tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaannya telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya. (2). Pengukuran Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan. (3). Pengungkapan Tanah disajikan di Neraca sebesar nilai moneternya. Selain itu di dalam catatan atas laporan keuangan harus diungkapkan pula dasar penilaian yang digunakan Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode menurut jenis tanah yang menunjukkan: - Penambahan; - Pelepasan; - Mutasi Tanah lainnya. 2). Gedung dan Bangunan Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kategori Gedung dan Bangunan adalah Barang Milik Pemerintah Aceh yang berupa Bangunan Gedung, Monumen, Bangunan Menara, Rambu-rambu, serta Tugu Titik Kontrol. (1). Pengakuan Gedung dan Bangunan yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut. Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Gedung dan Bangunan tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Pemberdayaan Masyarakat Prov.NAD Per 31 Desember 2013
14
Pengakuan atas Gedung dan Bangunan ditentukan jenis transaksinya meliputi: penambahan, pengembangan, dan pengurangan. Penambahan adalah peningkatan nilai Gedung dan Bangunan yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan Gedung dan Bangunan tersebut. Pengembangan adalah peningkatan nilai Gedung dan Bangunan karena peningkatan manfaat yang berakibat pada: durasi masa manfaat, peningkatan efisiensiensi, dan penurunan biaya pengoperasian. Pengurangan adalah penurunan nilai Gedung dan Bangunan dikarenakan berkurangnya kuantitas aset tersebut. (2). Pengukuran Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, serta jasa konsultan. (3). Pengungkapan Gedung dan Bangunan disajikan di Neraca sebesar nilai moneternya. Selain itu di dalam Catatan Atas Laporan Keuangan diungkapkan pula: (1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai. (2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: • Penambahan; • Pengembangan; dan • Penghapusan; (3) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Gedung dan Bangunan; 3. PERALATAN DAN MESIN Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Wujud fisik Peralatan dan Mesin bisa meliputi: Alat Besar, Alat Angkutan, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, Alat Kedokteran dan Kesehatan, Alat Laboratorium, Alat Persenjataan, Komputer, Alat Eksplorasi, Alat Pemboran, Alat Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Pemberdayaan Masyarakat Prov.NAD Per 31 Desember 2013
15
Produksi, Pengolahan dan Pemurnian, Alat Bantu Eksplorasi, Alat Keselamatan Kerja, Alat Peraga, serta Unit Proses/Produksi. 1). Pengakuan Peralatan dan Mesin yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut. Peralatan dan Mesin yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Peralatan dan Mesin tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah. Pengakuan atas Peralatan dan Mesin ditentukan jenis transaksinya meliputi: penambahan, pengembangan, dan pengurangan. Penambahan adalah peningkatan nilai Peralatan dan Mesin yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan Peralatan dan Mesin tersebut. Pengembangan adalah peningkatan nilai Peralatan dan Mesin karena peningkatan manfaat yang berakibat pada: durasi masa manfaat, peningkatan efisiensiensi dan penurunan biaya pengoperasian. Pengurangan adalah penurunan nilai Peralatan dan Mesin dikarenakan berkurangnya kuantitas aset tersebut. 2). Pengukuran Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut. 3). Pengungkapan Peralatan dan Mesin disajikan di Neraca sebesar nilai moneternya. Selain itu di dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan pula: (1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai. (2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir menunjukkan: - Penambahan; - Pengembangan; dan - Penghapusan;
periode
Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Pemberdayaan Masyarakat Prov.NAD Per 31 Desember 2013
yang
16
(3) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Peralatan dan Mesin.
a. JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Aceh serta dikuasai oleh Pemerintah Aceh dan dalam kondisi siap dipakai. Barang Milik Pemerintah Aceh yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Jalan dan Jembatan, Bangunan Air, Instalasi, dan Jaringan. 1). Pengakuan Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal. Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah. Pengakuan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan ditentukan jenis transaksinya meliputi: penambahan, pengembangan, dan pengurangan. Penambahan adalah peningkatan nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang disebabkan pengadaan baru, diperluas, atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut. Pengembangan adalah peningkatan nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan karena peningkatan manfaat yang berakibat pada: durasi masa manfaat, peningkatan efisiensiensi, dan penurunan biaya pengoperasian. Pengurangan adalah penurunan nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan dikarenakan berkurangnya kuantitas aset tersebut. 2). Pengukuran Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biayabiaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi, dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi, dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.
Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Pemberdayaan Masyarakat Prov.NAD Per 31 Desember 2013
17
3). Pengungkapan Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan di Neraca sebesar nilai moneternya. Selain itu di dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan pula: (1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai. (2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: - Penambahan; - Pengembangan; dan - Penghapusan; (3) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Jalan, Irigasi, dan Jaringan. 5. ASET TETAP LAINNYA Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Koleksi Perpustakaan/Buku, Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga, Hewan, Ikan, dan Tanaman. 1). Pengakuan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal. Aset Tetap Lainnya yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah. Pengakuan atas Aset Tetap Lainnya ditentukan jenis transaksinya meliputi: penambahan dan pengurangan. Penambahan adalah peningkatan nilai Aset Tetap Lainnya yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan Aset Tetap Lainnya tersebut. Pengurangan adalah penurunan nilai Aset Tetap Lainnya dikarenakan berkurangnya kuantitas / kualitas aset tersebut. 2). Pengukuran Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan. Biaya perolehan asset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.
Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Pemberdayaan Masyarakat Prov.NAD Per 31 Desember 2013
18
3). Pengungkapan Aset Tetap Lainnya disajikan di Neraca sebesar nilai moneternya. Selain itu di dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan pula: (1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai. (2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan dan Penghapusan; (3) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap Lainnya. 6. KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan pada tanggal laporan keuangan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Konstruksi Dalam Pengerjaan langsung dibukukan oleh Unit Akuntansi dan disajikan dalam Neraca. 1). Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset yang dimaksudkan untuk digunakan dalam operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal dan masih dalam proses pengerjaan. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya. 2). Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi: - Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia; biaya bahan; pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi; penyewaan sarana dan peralatan; serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi. - Biaya yang dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi; biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Pemberdayaan Masyarakat Prov.NAD Per 31 Desember 2013
19
Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi: - Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan; - Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi. 3). Pengungkapan Konstruksi dalam pengerjaan disajikan di Neraca sebesar nilai moneternya. Selain itu di dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan pula: (1) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka (1) Waktu penyelesaiannya; (2) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaanya; (3) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan; (4) Uang muka kerja yang diberikan; (5) Retensi. 7. PEROLEHAN SECARA GABUNGAN Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. 8. ASET BERSEJARAH (Heritage Assets) Aset bersejarah (heritage assets) tidak harus disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (archaeological sites) seperti candi, dan karya seni (works of art). Aset Bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah, a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar; b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual; c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun; d. Sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun. Pemerintah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset bersejarah dicatat dalam kuantitasnya tanpa nilai, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen. Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Pemberdayaan Masyarakat Prov.NAD Per 31 Desember 2013
20
Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Kebijakan akuntansi yang telah diterapkan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Aceh telah mengacu sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005 dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 140 Tahun 2009.
Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Pemberdayaan Masyarakat Prov.NAD Per 31 Desember 2013
21
Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5.1. Rincian dan Penjelasan masing-masing pos 4. Pendapatan 4.1. Pendapatan Asli Daerah 4.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Uraian
Realisasi 2013 (Rp.)
Merupakan saldo Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Rencana 2013 (Rp.) 0
0
Pada tahun 2013 Realisasi Pendapatan Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Aceh tidak ada (nihil). 5. Belanja 5.1.2. Belanja Operasi Realisasi Belanja Operasi per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 52.742.086.489,- yang terdiri dari : - Belanja Pegawai - Belanja Barang & Jasa
Rp. Rp.
17.045.067.572,35.697.018.917,-
Belanja Pegawai terdiri : 5.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan Uraian Merupakan saldo Belanja Gaji dan Tunjangan per 31 Desember 2013.
Realisasi 2013 (Rp.)
4.638.173.072
Anggaran 2013 (Rp.)
5.041.395244
5.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS Uraian Merupakan saldo Belanja Tambahan Penghasilan PNS per 31 Desember 2013.
Realisasi 2013 (Rp.)
4.001.522.500
Anggaran 2013 (Rp.)
4.142.550.000
Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Pemberdayaan Masyarakat Prov.NAD Per 31 Desember 2013
22
Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan PNS tahun 2013 terdiri dari Tambahan Penghasilan Kerja ( TPK ), Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja, Bantuan Uang Meugang Puasa, Idul Fitri dan Idul Adha dan Bantuan Uang Makan untuk PNS. 5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS Realisasi 2013 (Rp.)
Uraian Merupakan saldo Honorarium PNS Desember 2013.
Belanja per 31
460.950.000
Anggaran 2013 (Rp.)
487.890.000
5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS Uraian Merupakan saldo Belanja Honorarium Non PNS per 31 Desember 2013.
Realisasi 2013 (Rp.)
1.687.440.000
Anggaran 2013 (Rp.)
1.948.500.000
5.2.1.03 Belanja Uang Lembur Uraian Merupakan saldo Belanja Uang Lembur PNS dan Non PNS per 31 Desember 2013.
Realisasi 2013 (Rp.)
106.340.000
Anggaran 2013 (Rp.)
118.300.000
5.2.1.05 Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Uraian Merupakan saldo Belanja Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat per 31 Desember 2013.
Realisasi 2013 (Rp.)
6.150.642.000
Anggaran 2013 (Rp.)
6.234.850.000
Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Pemberdayaan Masyarakat Prov.NAD Per 31 Desember 2013
23
Belanja Barang dan Jasa terdiri : 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis Uraian
Realisasi 2013 (Rp.)
Merupakan saldo Belanja Bahan Pakai Habis per 31 Desember 2013.
258.441.380
Anggaran 2013 (Rp.)
282.622.000
5.2.2.02 Belanja Bahan / Material Uraian
Realisasi 2013 (Rp.)
Merupakan saldo Belanja Bahan/Material per 31 Desember 2013.
684.107.500
Anggaran 2013 (Rp.)
697.424.000
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor Uraian
Realisasi 2013 (Rp.)
Merupakan saldo Belanja Jasa Kantor per 31 Desember 2013.
897.090.264
Anggaran 2013 (Rp.) 1.039.531.000
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Uraian
Realisasi 2013 (Rp.)
Merupakan saldo Belanja Perawatan Kendaraan per 31 Desember 2013.
178.423.925
Anggaran 2013 (Rp.)
180.625.000
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan Uraian Merupakan saldo Belanja Cetak dan Penggandaan per 31 Desember 2013.
Realisasi 2013 (Rp.)
240.288.000
Anggaran 2013 (Rp.)
249.943.900
Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Pemberdayaan Masyarakat Prov.NAD Per 31 Desember 2013
24
5.2.2.07 Belanja Sewa Gedung/Rumah/Tempat/Parkir Realisasi 2013 (Rp.)
Uraian Merupakan saldo Belanja Sewa Gedung/Rumah/Tempat/Parkir per 31 Desember 2013.
Anggaran 2013 (Rp.)
569.412.000
600.850.000
5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Uraian
Realisasi 2013 (Rp.)
Merupakan saldo Belanja Sewa Sarana Mobilitas per 31 Desember 2013.
Anggaran 2013 (Rp.)
36.330.000
36.450.000
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Uraian
Realisasi 2013 (Rp.)
Merupakan saldo Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kamera per 31 Desember 2013.
61.200.000
Anggaran 2013 (Rp.)
61.200.000
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman Uraian Merupakan saldo Belanja Makanan dan Minuman per 31 Desember 2013.
Realisasi 2013 (Rp.)
764.001.000
Anggaran 2013 (Rp.)
817.636.000
5.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya Uraian Merupakan saldo Belanja Pakaian Kerja per 31 Desember 2013.
Realisasi 2013 (Rp.)
58.325.000
Anggaran 2013 (Rp.)
58.700.000
Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Pemberdayaan Masyarakat Prov.NAD Per 31 Desember 2013
25
5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu Uraian Merupakan saldo Belanja Pakaian Kerja per 31 Desember 2013.
Realisasi 2013 (Rp.)
125.700.000
Anggaran 2013 (Rp.)
125.700.000
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas Uraian Merupakan saldo Belanja Perjalanan Dinas per 31 Desember 2013.
Realisasi 2013 (Rp.)
3.993.485.308
Anggaran 2013 (Rp.)
4.316.950.000
5.2.2.17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS Uraian Merupakan saldo Belanja Perjalanan Dinas per 31 Desember 2013.
Realisasi 2013 (Rp.)
74.665.840
Anggaran 2013 (Rp.)
75.000.000
5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi Uraian Merupakan saldo Belanja Perjalanan Dinas per 31 Desember 2013.
Realisasi 2013 (Rp.)
14.800.000
Anggaran 2013 (Rp.)
14.850.000
5.2.2.23 Belanja Barang Modal Yang diserahkan kepemilikannya kepada masyarakat Uraian Merupakan saldo Belanja Barang yang diserahkan kepemilikannya kepada masyarakat per 31 Desember 2013.
Realisasi 2013 (Rp.)
27.740.748.700
Anggaran 2013 (Rp.)
27.802.428.586
Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Pemberdayaan Masyarakat Prov.NAD Per 31 Desember 2013
26
Belanja Modal 5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor Uraian Merupakan saldo Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor per 31 Desember 2013.
Realisasi 2013 (Rp.)
Anggaran 2013 (Rp.)
30.800.000
32.500.000
5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer Uraian Merupakan saldo Belanja Modal Pengadaan Komputer per 31 Desember 2013.
Realisasi 2013 (Rp.)
Anggaran 2013 (Rp.)
215.703.000
247.627.861
5.2.3.15 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga Uraian Merupakan saldo Belanja Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga per 31 Desember 2013.
Realisasi 2013 (Rp.)
Anggaran 2013 (Rp.)
70.099.000
70.500.000
5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat–alat Studio Uraian Merupakan saldo Belanja Pengadaan Alat–alat Studio per 31 Desember 2012.
Realisasi 2013 (Rp.)
Anggaran 2013 (Rp.)
29.700.000
29.900.000
5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Uraian Merupakan saldo Belanja Pengadaan Konstruksi Jaringan Air per 31 Desember 2013.
Realisasi 2013 (Rp.)
217.460.000
Anggaran 2013 (Rp.)
218.000.000
Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Pemberdayaan Masyarakat Prov.NAD Per 31 Desember 2013
27
5.2.3.25 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon Uraian
Realisasi 2013 (Rp.)
Merupakan saldo Belanja Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon per 31 Desember 2013.
Anggaran 2013 (Rp.)
231.200.000
234.000.000
5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Uraian
Realisasi 2013 (Rp.)
Merupakan saldo Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan per 31 Desember 2013.
Anggaran 2013 (Rp.)
562.523.000
571.450.000
5.2.3.33 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Uraian
Realisasi 2013 (Rp.)
Merupakan saldo Belanja Pengadaan Peralatan Dapur per 31 Desember 2013.
Anggaran 2013 (Rp.)
78.100.000
78.500.000
2013 (Rp.)
2012 (Rp.)
1. Aset 1.1. Aset Lancar 1.1.1. Kas di Bendahara Penerimaan. Uraian Merupakan saldo Buku Besar Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2013 dan 2012.
0
0
1.1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran. Uraian Merupakan saldo Buku Besar Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2013 dan 2012.
2013 (Rp.)
2012 (Rp.)
0
Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Pemberdayaan Masyarakat Prov.NAD Per 31 Desember 2013
0
28
Pada tahun 2013 kas di bendahara pengeluaran nihil. 1.1.3. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran. Uraian
2013 (Rp.)
Merupakan saldo Buku Besar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Per 31 Desember 2013 dan 2012.
2012 (Rp.)
0
0
1.1.4. Persediaan Uraian Merupakan saldo hasil Opname terhadap persediaan berupa ATK dan bahan pakai habis lainnya yang tersisa per 31 Desember 2013 dan 2012.
2013 (Rp.)
2012 (Rp.)
12,528,100
15.126.400
2013 (Rp.)
2012 (Rp.)
1.2. Aset Tetap 01.01 Tanah Uraian Merupakan saldo Tanah per 31 Desember 2013 dan 2012.
4.926.700.000
5.556.700.000
Tanah yang dimaksud diatas merupakan Tanah Bangunan Kantor seluas 2446 M2 senilai Rp. 4.926.700.000,- ( Empat milyar sembilan ratus dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah ). Pada Tahun 2010 ada penambahan Aset berupa tanah yang berlokasi di Cot Bateeglungku Kecamatan Pandrah Kabupaten Bireun yang dipergunakan untuk pembangunan Gedung Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh seluas 6 Ha sesuai dengan Surat Bupati Bireuen Nomor : Pem.100/783/2009 tanggal 22 Oktober 2009. Sampai saat ini surat hibah masih dalam proses, izin prinsip dari DPRK Bireun sudah selesai. Pada Tahun 2013 ada pengurangan Aset berupa tanah perumahan yang terletak di jalan Malikul Saleh Kelurahan Kota Baru ( lampineng ) Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh dengan harga taksiran sebesar Rp. 630.000.000,- yang berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 012/422/2013 tanggal 31 Mei 2013 bertepatan dengan 21 Rajab 1434 H tentang Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh kepada Dinas Kesehatan Aceh. Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Pemberdayaan Masyarakat Prov.NAD Per 31 Desember 2013
29
02.02. Alat – Alat Berat 2013 (Rp.)
Uraian Merupakan saldo Buku Besar Alat – Alat Berat per 31 Desember 2013 dan 2012.
501.320.500
2012 (Rp.)
305.120.500
Penambahan alat-alat berat pada tahun 2013 berupa Travo 100 Kva lengkap dengan jaringannya untuk UPTB sebesar Rp. 196.200.000,- ( Seratus Sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah ). 02.03. Alat Angkutan Kendaraan Bermotor Uraian Merupakan saldo Buku Besar Alat Angkutan Kendaraan Bermotor per 31 Desember 2013 dan 2012.
2013 (Rp.)
2.438.850.000
2012 (Rp.)
2.438.850.000
Pada tahun 2013 tidak terdapat penambahan Kenderaan Dinas baik Roda 4 maupun Kenderaan Dinas Roda 2. 02.04. Alat Bengkel dan Alat Ukur Uraian Merupakan saldo Buku Besar Alat – Alat Bengkel per 31 Desember 2013 dan 2012.
2013 (Rp.)
169.950.000
2012 (Rp.)
169.950.000
Pada tahun 2013 ini tidak ada penambahan aset alat-alat bengkel 02.05. Alat Pertanian dan Peternakan Uraian Merupakan saldo Buku Besar Alat Pertanian dan Peternakan per 31 Desember 2013 dan 2012.
2013 (Rp.)
8.200.000
2012 (Rp.)
2.500.000
Pada tahun 2013 ada penambahan Alat Pertanian dan Peternakan berupa Penyemprot Tangan ( Hand Sprayer ) untuk UPTB sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dan Mesin Potong Rumput untuk UPTB sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), yang merupakan barang modal yang diperoleh Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Pemberdayaan Masyarakat Prov.NAD Per 31 Desember 2013
30
dari kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor berupa biaya jasa pembasmian rayap di UPTB. 02.06. Alat – Alat Kantor dan Rumah Tangga 2013 (Rp.)
Uraian Merupakan saldo Buku Besar Alat – Alat Kantor dan Rumah Tangga per 31 Desember 2013 dan 2012.
2012 (Rp.)
4.567.174.650
4.158.542.650
Pada tahun 2013 Realisasi Belanja Modal untuk Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp. 408.632.375,- ( Empat ratus delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah ), terdiri dari : - Pengadaan karpet untuk mushalla BPM Aceh
1 unit Rp.
9.999.000,-
- Pengadaan gorden untuk mushalla BPM aceh
1 unit Rp.
1.800.000,-
280 cm Rp.
54.000.000,-
2 unit Rp.
300.000,-
2 unit Rp.
1.000.000,-
4 unit Rp.
3.000.000,-
5 unit Rp.
30.800.000,-
5 unit Rp.
50.000.000,-
5 unit Rp.
5.800.000,-
1 unit Rp.
63.834.000,-
1 unit Rp.
25.740.000,-
- Pengadaan Laptop untuk secretariat TP PKK Acehh
1 unit Rp.
7.329.000,-
- Pengadaan printer
5 unit Rp.
8.000.000,-
- Pengadaan gorden untuk UPTB - Pengadaan Papan Visi Misi Gubernur Aceh Periode 2012 s.d 2017 - Pengadaan foto beserta bingkai mantan kepala BPM Aceh - Pengadaan foto beserta bingkai Gubernur Aceh Dan Wakil Gubernur Aceh periode 2012 s.d 2017 - Pengadaan AC Split 2 PK - Pengadaan Komputer PC Lengkap dengan printer Dan UPS - Pengadaan Mesin Absen Jari - Pengadaan Komputer server untuk pengelolaan Sistem Aplikasi Keuangan pada BPM Aceh - Pengadaan Laptop untuk penyusunan program Pemberdayaan masyarakat aceh
- Pengadaan server untuk aplikasi dan pelaporan BKPG
1 unit Rp. 30.000.000,-
- Pengadaan system aplikasi dan pelaporan BKPG
1 unit Rp. 25.000.000,-
- Pengadaan Teralis untuk gedung UPTB
1 pkt Rp. 78.100.000,-
- Pengadaan papan nama UPTB
1 pkt Rp. 13.930.000,Jumlah
Rp. 408.632.000,============
Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Pemberdayaan Masyarakat Prov.NAD Per 31 Desember 2013
31
02.07. Alat – Alat Studio dan Komunikasi 2013 (Rp.)
Uraian Merupakan saldo Alat - Alat per 31 Des Studio dan Komunikasi Desember 2013 dan 2012.
2012 (Rp.)
753.943.000
724.243.000
Pada tahun 2013 ada pengadaan Alat-alat studio dan komunikasi sebesar Rp. 29.700.000,-( Dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah ) terdiri dari : - Pengadaan Kamera untuk bidang KMMG
1 unit Rp.
12.000.000,-
- Pengadaan Ampli dan Mic untuk mushalla BPM
1 unit Rp.
2.600.000,-
- Pengadaan sound system untuk mushalla UPTB
1 pkt Rp.
9.400.000,-
- Pengadaan wireless untuk UPTB
1 unit Rp.
5.700.000,-
Rp.
29.700.000,-
Jumlah
============== 03.11 Bangunan Gedung Uraian Merupakan saldo Bangunan Gedung per 31 Desember 2013 dan 2012.
2013 (Rp.)
31.957.049.300
2012 (Rp.)
31.527.699.300
Pada tahun 2013 ada penambahan aset Bangunan Gedung sebesar Rp. 429.350.000,- ( Empat ratus dua puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluh juta rupiah ), terdiri dari : 1. Pembuatan pintu alternative Aula BPM Aceh
1 pkt
Rp.
3.000.000,-
2. Penggantian Atap beserta rehabilitasi jaringan Listrik gedung kantor BPM Aceh
1 pkt
Rp. 194.360.000,-
1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt
Rp. 7.890.000,Rp. 140.000.000,Rp. 5.150.000,Rp. 39.500.000,Rp. 14.450.000,Rp. 25.000.000,Rp. 429.350.000,=============
3. Perencanaan penggantian atap beserta rehabilitasi Jaringan listrik gedung kantor BPM Aceh 4. Rehab/Dekorasi Mushalla BPM Aceh 5. Pengawasan Rehab/Dekorasi Mushalla BPM Aceh 6. Pembuatan Taman BPM Aceh 7. Rehab Kamar Mandi Aula BPM Aceh 8. Rehab/Dekorasi Fasade Mushalla BPM Aceh Jumlah
Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Pemberdayaan Masyarakat Prov.NAD Per 31 Desember 2013
32
04.12. Jalan dan Jembatan 2013 (Rp.)
Uraian Merupakan saldo Bangunan Air/Irigasi per 31 Desember 2013 dan 2012.
366.027.800
2012 (Rp.)
366.027.800
Pada tahun 2012 tidak ada penambahan asset 04.14. Bangunan Air/Irigasi 2013 (Rp.)
Uraian Merupakan saldo Bangunan Air/Irigasi per 31 Desember 2013 dan 2012.
540.111.000
2012 (Rp.)
203.408.000
Pada tahun 2013 ada penambahan aset pada Bangunan Air / irigasi sebesar Rp. 336.703.000,- ( Tiga ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tiga ribu rupiah ) terdiri dari : 1. Pemasangan pipa air bersih komplek UPTB
1 pkt Rp. 79.826.000,-
2. Pembuatan jaringan sanitasi air BPM Aceh
1 pkt Rp.
8.000.000,
3. Pembangunan jaringan drainase pembuangan Limbah UPTB
1 pkt Rp. 129.634.000,-
4. Pembuatan Tower Air BPM Aceh
1 pkt Rp. 39.350.000,-
5. Pembangunan Tower Air komplek UPTB
1 pkt Rp. 79.893.000,-
Jumlah
Rp. 336.703.000,============
04.15. Instalasi Uraian Merupakan saldo Instalasi per 31 Desember 2013 dan 2012.
2013 (Rp.)
41.000.000
2012 (Rp.)
6.000.000
Pada tahun 2013 terdapat penambahan aset berupa perbaikan jaringan listrik lantai dasar kantor BPM Aceh sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah).-
Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Pemberdayaan Masyarakat Prov.NAD Per 31 Desember 2013
33
04.16. Jaringan Uraian Merupakan saldo Jaringan per 31 Desember 2013 dan 2012.
2013 (Rp.)
2012 (Rp.)
99.350.000
99.350.000
Pada tahun 2013 ini tidak ada penambahan asset. 1.2.8. Aset Tetap Lainnya Uraian Merupakan saldo Aset lainnya per 31 Desember 2013 dan 2012.
2013 (Rp.)
2012 (Rp.)
67.445.000
67.445.000
Pada tahun 2012 tidak ada penambahan Aset Tetap Lainnya. 1.2.8. Konstruksi dalam pengerjaan Uraian
2013 (Rp.)
Merupakan saldo Aset lainnya per 31 Desember 2013 dan 2012.
2012 (Rp.) 0
0
2. Kewajiban 2.1. Kewajiban Jangka Pendek 2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga Uraian
2013 (Rp.)
Merupakan saldo Utang perhitungan pihak ketiga per 31 Desember 2013 dan 2012.
2012 (Rp.)
0
0
2.1.1 RK PPKD Uraian Merupakan saldo RK PPKD per 31 Desember 2013 dan 2012.
2013 (Rp.)
2012 (Rp.) 0
Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Pemberdayaan Masyarakat Prov.NAD Per 31 Desember 2013
0
34
2.1.2 PENDAPATAN2.1.2. Pendapatan ditangguhkan Uraian
2013 (Rp.)
Merupakan saldo Pendapatan yang ditangguhkan per 31 Desember 2013 dan 2012.
2012 (Rp.)
0
0
3. Ekuitas Dana 3.1. Ekuitas Dana Lancar 3.1.1. Cadangan Piutang Uraian
2013 (Rp.)
Merupakan saldo Cadangan Piutang per 31 Desember 2013 dan 2012.
2012 (Rp.)
0
0
3.1.2. Cadangan Persediaan Uraian Merupakan saldo Cadangan Persediaan per 31 Desember 2013 dan 2012.
2013 (Rp.)
2012 (Rp.)
12.528.100
15.126.400
3.1.3. Uang Muka dari Kas Daerah ( Sisa UP/GU/TU) Uraian
2013 (Rp.)
Merupakan saldo Uang Muka dari Kas Daerah ( Sisa UP/GU/TU ) per 31 Desember 2013 dan 2012.
2012 (Rp.)
0
0
3.2. Ekuitas Dana Investasi 3.2.1. Investasi Aset Tetap Uraian Merupakan saldo Investasi Aset Tetap per 31 Desember 2013 dan 2012.
2013 (Rp.)
2012 (Rp.)
46.437.121.625 45.625.836.250
Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Pemberdayaan Masyarakat Prov.NAD Per 31 Desember 2013
35
5.1.5.2.2. Investasi Aset Lainnya Uraian Merupakan saldo Investasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2013 dan 2012.
2013 (Rp.)
2012 (Rp.)
0
Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Pemberdayaan Masyarakat Prov.NAD Per 31 Desember 2013
0
36
Penjelasan atas Informasi non-Keuangan
B
adan Pemberdayaan Masyarakat Aceh dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah ( Qanun ) Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Aceh yang beralamat di jalan Tgk. Syech Mudawali No. E-19 Banda Aceh. Adapun tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Aceh sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan daerah adalah : a. Pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kelembagaan, sarana dan prasarana perdesaan, ketahanan masyarakat mukim dan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengembangan teknologi pedesaan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan; b. Melaksanakan pengembangan sarana prasarana perdesaan, penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat mukim dan gampong; c. Melaksanakan upaya peningkatan motivasi, swadaya, sumber daya, pembinaan tradisi dan budaya dalam rangka pemberdayaan masyarakat; d. Melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan masyarakat perdesaan dan wilayah perkotaan serta pengembangan usaha ekonomi produktif kemasyarakatan; e. Melaksanakan fasilitasi, bimbingan dan penyuluhan terhadap masyarakat perdesaan dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna. Pada tahun 2013 terjadi 1 (satu) kali Penggantian Kuasa Penggunaan Anggaran dari bapak Taufik Setiawan, SE. Ak, M.Si kepada bapak T. Sulaiman, SE sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh nomor : Ku.954.1/098/2013 tanggal 17 Juni 2013 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Tahun Anggaran 2013 Dengan visi Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Aceh “Terwujudnya kemandirian Masyarakat Aceh“, Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Aceh mengupayakan dengan segala kemampuan yang ada untuk mengurangi jumlah penduduk miskin di perdesaan, mengurangi jumlah mukim dan gampong yang masih tertinggal, peningkatan kualitas SDM masyarakat gampong/mukim, penguasaan teknologi tepat guna dalam bentuk POKMAS, tersedianya sarana dan prasarana mukim dan gampong, tersedianya dana untuk pembangunan di kemukiman dan gampong, peningkatan pelayanan lembaga keuangan gampong kepada usaha-usaha ekonomi masyarakat, mengembangkan berbagai usaha produksi masyarakat yang berorientasi pasar dan berkembangnya lapangan kerja sektor diluar pertanian, meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan di kemukiman dan gampong, terciptanya pembangunan yang sinergi antar mukim dan gampong.
Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Pemberdayaan Masyarakat Prov.NAD Per 31 Desember 2013
37
Penutup Laporan Keuangan SKPA masih dibuat secara manual, karena belum adanya program ataupun aplikasi yang disediakan untuk mempermudah terealisasinya laporan keuangan ini, sehingga proses pembuatan laporan ini lebih lama dan sulit karena dibutuhkan ketelitian yang tinggi. Laporan Inventaris Barang juga masih dibuat secara manual dan belum adanya kesamaan antara Jumlah Aset di Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh dengan Jumlah Aset yang ada di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh. Demikian Laporan Keuangan SKPA ini kami perbuat dengan harapan dapat dipergunakan seperlunya.
BANDA ACEH, 15 JANUARI 2014 KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
dto, Drs. ZULKIFLI Hs, MM PEMBINA UTAMA MADYA Nip. 19570310 198603 1 006
Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Pemberdayaan Masyarakat Prov.NAD Per 31 Desember 2013
38
