BAB I PENDAHULUAN A.
MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Tahun 2015 disusun dengan maksud sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan dalam rangka pengungkapan yang memadai. a. Neraca Neraca menggambarkan posisi keuangan Tahun 2015 mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan. Jumlah aset per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 74.825.155.861,96 yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp. 4.684.482.108,80, aset tetap sebesar Rp. 70.140.673.753,16. Sedangkan Jumlah kewajiban per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 6.313.321.299,00 yang terdiri dari utang usaha sebesar Rp. 2.238.817.411,00 dan beban yang masih harus dibayar Rp. 4.074.503.888,00. Jumlah ekuitas dana per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 68.511.834.562,97 yang terdiri dari ekuitas dana sendiri sebesar Rp. 43.260.422.005,85, surplus/defisit tahun lalu sebesar Rp. 14.503.770.850,88 dan surplus defisit tahun berjalan sebesar Rp. 10.747.641.706,24. b. Laporan Operasional Laporan Operasional menggambarkan informasi jumlah pendapatan dan biaya selama tahun 2015. Total perolehan pendapatan pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 66.893.904.514,00 yang terdiri atas pendapatan operasional sebesar Rp. 32.231.550.949,00, pendapatan dari pemerintahan sebesar Rp. 34.531.168.350,00 dan pendapatan lain-lain sebesar Rp. 131.185.215,00. Sedangkan total beban pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 56.147.362.807,76 yang terdiri atas beban pelayanan sebesar Rp. 28.956.980.259,00, beban umum dan administrasi Rp. 27.182.332.548,76 dan beban lainnya sebesar Rp. 8.050.000,00. Dengan total pendapatan dan total beban tersebut, maka RSUD Patut Patuh Patju berada pada posisi surplus sebesar Rp. 10.747.641.706,24. c. Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tahun 2015, kenaikan kas dan setara pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 752.508.508,80 yang disebabkan oleh adanya kenaikan arus kas 8
bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp. 21.666.839.328,00 dan penurunan arus kas bersih senilai Rp. 21.563.183.990,00. d. Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pospos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan. Baik untuk penyajian neraca maupun Laporan operasional, pengakuan atas pendapatan dan beban, asset, kewajiban, dan ekuitas adalah berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas asset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas BLUD maupun Kas Daerah. B.
LANDASAN HUKUM 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9
8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 9) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123); 10)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007; 11)Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 12)Peratuan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13)Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2007 Nomor 83); 14)Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 41 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. C.
UNSUR LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan SKPD RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola periode 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015, yang terdiri atas: a.Neraca; b.Laporan Operasional; c. Laporan Arus Kas; d.Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
10
BAB II KEBIJAKAN AKUNTANSI
A.
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Kebijakan akuntansi RSUD dimaksudkan untuk digunakan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Indonesia. Kebijakan akuntansi ini disusun meliputi pilihan prinsipprinsip, dasar-dasar, konvensi, peraturan dan prosedur yang digunakan yang berlaku di RSUD. Kebijakan akuntansi ini memuat kebijakan umum akuntansi, pengertian, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dari akuntansi yang digunakan.
B.
ASUMSI DASAR PENERAPAN AKUNTANSI Asumsi dasar Penerapan Akuntansi pada RSUD adalah bahwasanya RSUD melaksanakan usaha jasa pelayanan secara berkesinambungan tanpa dimaksud untuk dibubarkan atau mengurangi secara material skala usahanya. Asumsi dasar kedua adalah basis akuntansi menggunakan basis akrual, yaitu dengan mengakui transaksi pada saat kejadian bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar dan dicatat dalam periode bersangkutan.
C.
PERIODE PELAPORAN Periode pelaporan keuangan adalah untuk masa 1 Januari sampai dengan 31 Desember
D.
KARAKTERISTIK AKUNTANSI Akuntansi keuangan RSUD merupakan bagian dari akuntansi keuangan Pemerintah Daerah, karena kekayaannya bukan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam rangka pengelolaan kas RSUD dapat langsung menggunakan pendapatannya tanpa menyetorkan terlebih dahulu ke kas daerah. Fleksibilitas pengelolaan kas membolehkan RSUD untuk menyimpan dan mengelola rekening bank. RSUD diperbolehkan memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan rumah sakit. RSUD dapat memiliki utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan peminjaman dengan pihak lain. Akuntansi dan Laporan Keuangan RSUD diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Indonesia (IAI). Untuk tujuan konsolidasi ke Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, laporan keuangan RSUD harus disusun menggunakan Standar Akuntansi 11
Pemerintahan yang berlaku. RSUD dapat mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap dengan/melalui persetujuan pejabat berwenang. E.
F.
LAPORAN KEUANGAN POKOK Laporan keuangan pokok RSUD terdiri dari neraca, laporan arus kas, laporan operasional dan catatan atas laporan keuangan. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET 1. ASET LANCAR a) Aset lancar diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu 12 bulan atau kurang. Kas dan Setara Kas b) Kas meliputi kas di bank, Giro, kas di Bendahara Penerimaan, kas di Bendahara Pengeluaran, kas di Bank atas nama Direktur RSUD, kas kecil; dan deposito berjangka kurang dari 3 (tiga) bulan. c) Pengakuan kas setara diakui dan dicatat pada saat diterima atau dikeluarkan Bendahara. d) Suatu pengeluaran kas dapat diakui apabila memenuhi kriteria: - kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh RSUD; dan - nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable). e) Pengukuran Kas dan setara kas diukur sebesar nilai nominal pada saat diterima/dikeluarkan dan dinyatakan dalam nilai rupiah. f) Pengukuran untuk investasi jangka pendek mencakup, - investasi jangka pendek dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut; dan - investasi jangka pendek dinyatakan dalam nilai rupiah, jika ada investasi jangka pendek dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah bank indonesia pada tanggal transaksi. pada akhir tahun, investasi jangka pendek dalam valuta asing dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. Piutang g) Piutang Usaha merupakan piutang yang timbul dari penyerahan jasa layanan kesehatan, terdiri dari: - Piutang BPJS, yaitu jumlah klaim yang diajukan kepada BPJS atas pelayanan kesehatan kepada pasien yang dijamin BPJS;
12
Piutang Kerja Sama, yaitu jumlah klaim yang diajukan kepada perusahaan/asuransi atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD; dan - Piutang Pasien Umum. h) Pengakuan piutang meliputi: - Piutang askes diakui dan dicatat pada saat pengajuan FPK kepada BPJS; - Pengukuran piutang meliputi: piutang diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih; dan penyisihan kerugian piutang tak tertagih atas piutang usaha dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang (aging schedule). - Besarnya penyisihan piutang pada tiap akhir tahun ditentukan berdasarkan Keputusan Pemimpin RSUD. - Penyisihan piutang dikecualikan untuk tagihan kepada Instansi Pemerintah dan Badan Usaha Milik Daerah/Negara. - Penyajian dan pengungkapan piutang meliputi: piutang yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca; piutang yang jatuh tempo lebih dari satu tahun disajikan dalam kelompok aset non lancar dalam kelompok aset lainnya; dan piutang disajikan sebesar jumlah bersih, yaitu jumlah seluruh tagihan piutang dikurangi dengan penyisihan kerugian piutang. Persediaan i) Persediaan adalah: - Aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal; - Aset dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan; dan - Aset yang tersedia dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam pemberian pelayanan, proses produksi, dan mendukung kegiatan administratif. j) Persediaan RSUD, terdiri dari: - persediaan alat tulis kantor, termasuk barang cetakan; - persediaan alat listrik; - persediaan material/bahan, yaitu persediaan obat-obatan, bahan kimia, alat kesehatan habis pakai dan bahan/alat kebersihan habis pakai; - persediaan benda pos; - persediaan bahan bakar; dan -
13
- persediaan bahan makanan pokok. k) Pengakuan persediaan mencakup: - persediaan diakui pada saat barang diterima dan dicatat dalam akun biaya; dan - persediaan pada akhir periode akuntansi diakui berdasarkan hasil perhitungan fisik (stock opname). l) Persediaan dinilai berdasarkan: - harga standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan - harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya jika diperoleh dengan cara lain seperti donasi. Uang Muka Kegiatan Beban Dibayar Dimuka m) Uang muka berfungsi untuk membiayai kelancaran operasional rumah sakit. n) Uang muka sebagaimana terdiri dari: - uang muka yang diakui pada saat pembayaran kas; - uang muka kegiatan yang berkurang pada saat dipertanggungjawabkan; dan - uang muka pembelian barang/jasa berkurang pada saat barang/jasa diterima. o) Uang muka diukur dengan sejumlah nilai nominal yang dibayarkan. p) Pengakuan biaya dibayar dimuka dilakukan dengan : - biaya dibayar dimuka diakui sebagai pos sementara pada saat pembayaran; - biaya dibayar dimuka diakui sebagai biaya pada saat jasa diterima; dan - biaya dibayar dimuka berkurang pada saat jasa diterima atau berlalunya waktu. q) Biaya dibayar dimuka diukur sebesar jumlah uang yang dibayarkan atas prestasi atau jasa yang diterima. r) Penyajian dan pengungkapan biaya di bayar di muka meliputi: - biaya yang dibayar di muka disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca; dan - biaya yang dibayar di muka disajikan secara netto. 2. ASET TETAP a) Aset tetap merupakan aset berwujud dengan ciri-ciri: - dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan - diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.
14
b)
Aset Tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari pendapatan fungsional maupun sumber dana lainnya yang sah melalui pembelian, pembangunan, donasi, dan pertukaran dengan aset lainnya (trade-in). c) Tanah, gedung dan bangunan merupakan aset yang dimaksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional RSUD dan dalam kondisi siap dipakai. d) Peralatan dan Mesin meliputi mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari satu periode dan dalam kondisi siap pakai. e) Jalan, Jaringan, dan Instalasi mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh RSUD dan dalam kondisi siap dipakai. f) Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional RSUD dan dalam kondisi siap dipakai. g) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. h) Pengakuan Aset tetap meliputi aset yang diperoleh dari pembelian, pekerjaan konstruksi dan atau donasi yang diakui dalam periode berjalan, yaitu pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah. i) Pengakuan Aset tetap harus memenuhi kriteria: mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode; biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk dimanfaatkan. j) Pengukuran Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap tidak memungkinkan untuk menggunakan biaya Perolehan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. k) Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah tersebut sampai dengan siap digunakan. l) Gedung dan bangunan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. m) Pengukuran bangunan yang dibangun sendiri dicatat sebesar seluruh nilai bahan/peralatan yang digunakan, biaya pengerjaan serta biaya-biaya umum lainnya yang terkait dengan pembangunan aset tetap tersebut. n) Aset tetap yang diperoleh dari hibah tidak terikat diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya dengan mengkredit akun “Pendapatan Hibah”. o) Pengukuran untuk konstruksi dalam pengerjaan meliputi: 15
rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan, berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya; nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya; dan uang muka yang diberikan dan retensi (untuk masa pemeliharaan). p) Usulan penghapusan aset tetap diajukan oleh Pimpinan RSUD kepada Kepala Daerah untuk dimintakan persetujuannya. Jika disetujui, kerugian penghapusan dibebankan sebagai biaya lain-lain sebesar nilai buku tersebut. q) Penilaian kembali aset tetap dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. r) Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai buku (nilai tercatat) aset dibukukan dalam akun ekuitas. PENYUSUTAN s) Tarif penyusutan aset dan masa manfaat bukan bangunan dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu: kelompok masa manfaat 4 (empat) tahun tarif penyusutan 25% (dua puluh lima persen); dan kelompok masa manfaat 8 (delapan) tahun tarif penyusutan 12,5% (dua belas koma lma persen). t) Yang termasuk bukan bangunan kelompok masa manfaat 4 (empat) tahun adalah: meubel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, lemari, dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan; mesin kantor seperti mesin ketik, mesin hitung, duplikator, mesin fotocopy, accounting machine, komputer, printer, scanner, dan sejenisnya; alat-alat komunikasi seperti pesawat telepon, faksimile, telepon seluler dan sejenisnya; perlengkapan lainnya seperti tv, video recorder, tape/cassete, amplifier, dan sejenisnya; sepeda motor, sepeda, dan becak; dan alat-alat dapur yang relatif besar. u) Yang termasuk bukan bangunan kelompok masa manfaat 8 (delapan) tahun adalah: mebel dan peralatan dari logam termasuk meja, bangku, kursi, lemari, dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan; alat pengatur udara seperti ac, kipas angin, dan sejenisnya; mobil, bus, truk, dan sejenisnya; dan peralatan medis. -
16
v) Tarif penyusutan aset dan masa manfaat bangunan dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu; - permanen masa manfaat 20 (dua puluh) tahun tarif penyusutan 5% (lima persen); dan - tidak permanen manfaat 10 (sepuluh) tahun tarif penyusutan 10% (sepuluh persen). w) Aset tetap disajikan berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan disajikan secara terpisah dari aset tetap. x) Nilai buku aset tetap disajikan di neraca dengan mengurangi harga perolehan dengan akumulasi penyusutan. y) Mesin, peralatan, dan aset berwujud lainnya, yang tidak berfungsi (tidak produktif) harus disajikan terpisah kedalam kelompok Aset Lainnya sub kelompok Aset Non Produktif sebesar nilai bukunya. 3. ASET LAINNYA Aset lainnya yaitu aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar dan aset tetap yang meliputi: aset tak berwujud; aset kerjasama operasi (KSO); dan aset lain-lain. G.
KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN 1. Kewajiban adalah utang RSUD masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya RSUD yang mengandung manfaat ekonomi. Kewajiban Lancar 2. Kewajiban lancar merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan atau kurang setelah tanggal neraca. 3. Utang usaha diakui pada saat RSUD menerima jasa/hak atas barang/jasa, tetapi RSUD belum membayar atas barang/jasa yang diterima. 4. Utang pajak diakui pada saat transaksi atau kejadian telah mewajibkan RSUD untuk membayar pajak kepada negara sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku. 5. Biaya yang masih harus dibayar diakui pada saat RSUD telah menerima manfaat ekonomis dari pihak lain tetapi RSUD belum melakukan pembayaran atas manfaat ekonomi yang telah diterima. 6. Pendapatan diterima di muka diakui pada saat diterimanya kas dari pihak ketiga dan RSUD sebagai pembayaran jasa tertentu tetapi RSUD belum memberikan jasa tersebut kepada pihak ketiga. Bagian lancar utang jangka
17
panjang diakui pada saat reklasifikasi utang jangka panjang pada setiap akhir periode akuntansi. 7. Kewajiban lancar dinilai sebesar nilai nominal kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek berkurang pada saat pembayaran/penyelesaian oleh RSUD. 8. Penyajian dan pengungkapan utang usaha, utang pajak, biaya yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, bagian lancar utang jangka panjang, dan utang jangka pendek lainnya disajikan pada neraca dalam kelompok kewajiban jangka pendek. 9. Penyajian dan pengungkapan utang RSUD diungkapkan secara rinci dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Kewajiban Jangka Panjang 10. Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca. 11. Kewajiban jangka panjang tetap diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang walaupun kewajiban jangka panjang tersebut akan jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas bulan sejak tanggal neraca apabila: - kesepakatan awal perjanjian pinjaman untuk jangka waktu lebih dari dua belas bulan; dan - RSUD bermaksud membiayai kembali kewajibannya dengan pendanaan jangka panjang yang didukung dengan perjanjian kembali atau penjadualan kembali pembayaran yang resmi disepakati sebelum laporan keuangan disetujui. 12. Kewajiban jangka panjang diakui pada saat RSUD menerima hak dari pihak lain tetapi RSUD belum memenuhi kewajiban kepada pihak tersebut. 13. Kewajiban jangka panjang dinilai sebesar nominal utang jangka panjang. 14. Kewajiban jangka panjang disajikan dalam neraca sebesar bagian utang yang belum dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca. H.
KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS Ekuitas Tidak Terikat 1. Ekuitas tidak terikat merupakan ekuitas berupa sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu yang meliputi: ekuitas awal; surplus dan defisit tahun lalu; surplus dan defisit tahun berjalan; dan ekuitas donasi.
18
2.
Ekuitas awal merupakan hak residual awal RSUD yang merupakan selisih aset dan kewajiban pada saat pertama kali RSUD ditetapkan, kecuali sumber daya ekonomi yang diperoleh untuk tujuan tertentu. 3. Surplus dan defisit tahun lalu merupakan akumulasi surplus & defisit pada periode sebelumnya. 4. Surplus dan defisit tahun berjalan berasal dari seluruh pendapatan setelah dikurangi seluruh biaya pada tahun berjalan. 5. Ekuitas Donasi merupakan sumber daya yang diperoleh dari pihak lain berupa sumbangan atau hibah yang sifatnya tidak mengikat. 6. Ekuitas tidak terikat diakui pada saat: - ditetapkannya nilai kekayaan RSUD; - diterimanya dana sumbangan/bantuan yang tidak mengikat; - diterimanya aset tetap dari sumbangan/bantuan yang tidak mengikat; dan - pengalihan ekuitas terikat temporer menjadi ekuitas tidak terikat. 7. Ekuitas tidak terikat dinilai sebesar: - nilai buku ekuitas tidak terikat pada saat penetapan RSUD; - nominal dana sumbangan/bantuan yang tidak mengikat; - nilai perolehan atau nilai wajar aset sumbangan/bantuan yang tidak mengikat mana yang lebih andal; dan - jumlah dana/nilai wajar aset yang dialihkan dari ekuitas terikat temporer menjadi ekuitas tidak terikat. 8. Ekuitas tidak terikat disajikan dalam kelompok ekuitas pada neraca sebesar saldonya. Ekuitas Terikat Temporer 9. Ekuitas terikat temporer merupakan ekuitas berupa sumber daya ekonomi yang penggunaannya dan/atau waktunya dibatasi untuk tujuan tertentu dan/atau jangka waktu tertentu oleh pemerintah atau donator. Pembatasan dapat berupa pembatasan waktu dan/atau pembatasan penggunaan ekuitas tersebut oleh rumah sakit. 10. Pembatasan ekuitas terikat temporer antara lain mencakup: - sumbangan untuk aktivitas operasi tertentu; - investasi untuk jangka waktu tertentu; - dana yang penggunaanya ditentukan selama periode tertentu dimasa depan; dan - dana untuk memperoleh aset tetap 11. Ekuitas terikat temporer diakui pada saat: - ditetapkannya nilai kekayaan RSUD; - diterimanya dana sumbangan/bantuan yang mengikat secara temporer; dan
19
- diterimanya aset dari sumbangan/bantuan yang mengikat secara temporer. 12. Ekuitas terikat temporer dinilai sebesar: - nilai buku ekuitas terikat temporer pada saat penetapan RSUD; dan - nominal dana sumbangan/bantuan yang sifatnya mengikat temporer. 13. Ekuitas terikat temporer disajikan dalam kelompok ekuitas pada neraca sebesar saldonya. Ekuitas Terikat Permanen 14. Ekuitas terikat permanen yang berupa ekuitas sumber daya yang penggunaannya dibatasi secara permanen untuk tujuan tertentu oleh pemerintah/ donatur, yang meliputi: - tanah atau gedung/bangunan yang disumbangkan untuk tujuan tertentu dan tidak untuk dijual; - aset yang digunakan untuk investasi yang mendatangkan pendapatan secara permanen; dan - donasi pemerintah atau pihak lain yang mengikat secara permanen. 15. Ekuitas terikat permanen diakui pada saat: - ditetapkannya nilai kekayaan RSUD pada saat ditetapkan untuk menerapkan PPK-BLUD; - diterimanya dana dan/atau aset sumbangan/bantuan yang mengikat secara permanen; dan - digunakannya aset untuk investasi yang mendatangkan pendapatan secara permanen. 16. Ekuitas terikat permanen dinilai sebesar: - nilai buku ekuitas terikat permanen pada saat penetapan PPK-BLUD pada RSUD; - nominal dana sumbangan/bantuan yang sifatnya mengikat permanen; - nilai perolehan atau nilai wajar aset sumbangan/bantuan yang terikat permanen mana yang lebih andal; dan - nilai tercatat aset yang digunakan untuk investasi. 17. Ekuitas terikat permanen disajikan dalam kelompok ekuitas pada neraca sebesar saldonya. I.
KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN 1. Pendapatan merupakan arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas RSUD selama satu periode yang mengakibatkan penambahan ekuitas bersih. 2. Pendapatan terdiri dari: - jasa layanan berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat; 20
3.
4.
5. 6.
7.
- hibah berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat; - hasil kerjasama dengan pihak lain berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi RSUD; - APBD berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah daerah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD; dan - APBN berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain; - lain-lain pendapatan RSUD yang sah. Lain-lain pendapatan RSUD yang sah meliputi antara lain: - keuntungan hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan; - hasil pemanfaatan kekayaan; - jasa giro pendapatan bunga; - keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; - komisi potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh RSUD; dan - hasil investasi. Pendapatan usaha dari jasa layanan dan pendapatan usaha lainnya diakui dengan cara sebagai berikut: - untuk pendapatan tunai, pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh bendahara penerimaan; - untuk pendapatan BPJS, pendapatan diakui pada saat FPK diajukan ke BPJS; dan - Pendapatan dari APBN/APBD diakui pada saat pengeluaran belanja dipertanggungjawabkan dengan diterbitkannya SP2D LS/GU/GU Nihil untuk belanja non modal. - Pendapatan Hibah berupa barang diakui pada saat hak kepemilikan berpindah. - Pendapatan Hibah berupa uang diakui pada saat kas diterima oleh RSUD. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan. Pendapatan disajikan secara terpisah pada laporan keuangan untuk setiap jenis pendapatan.
21
J.
KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN BEBAN OPERASIONAL 1. Beban operasional merupakan seluruh biaya yang menjadi beban RSUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi. 2. Biaya operasional terdiri dari biaya pelayanan dan biaya umum dan administrasi. BEBAN PELAYANAN 3. Biaya pelayanan mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan, yang terdiri dari: - biaya pegawai, meliputi honorarium dari tenaga medis dan para medis; - biaya bahan, meliputi obat-obatan, alat kesehatan habis pakai, bahan kimia, gas medis, bahan makan/minum pasien; - biaya jasa pelayanan, meliputi insentif yang diberikan yang diperhitungkan dengan jasa pelayanan; - biaya pemeliharaan, yaitu biaya untuk pemeliharaan sarana kesehatan meliputi pemeliharaan bangunan, peralatan dan mesin yang terkait kegiatan pelayanan; - biaya barang dan jasa, meliputi listrik , air, telepon, alat tulis untuk pelayanan - biaya penyusutan aset tetap yang digunakan untuk pelayanan; dan - biaya pelayanan lain-lain. BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM 4. Biaya umum dan administrasi mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan, terdiri dari: - biaya pegawai meliputi gaji dan tunjangan, honorarium dari tenaga non medis; - biaya administrasi kantor meliputi alat tulis kantor, bahan habis pakai, makan/minum pegawai; - biaya pemeliharaan meliputi pemeliharaan sarana kantor, pemeliharaan peralatan dan mesin kantor; - biaya barang dan jasa meliputi alat tulis listrik , air, telepon untuk kantor; - biaya penyusutan aset tetap yang digunakan untuk non pelayanan; - biaya promosi; dan - biaya umum dan administrasi lain-lain; termasuk biaya penyisihan kerugian piutang. BEBAN NON OPERASIONAL 5. Biaya non operasional merupakan seluruh biaya yang menjadi beban RSUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi. 6. Biaya non operasional meliputi seluruh biaya yang menjadi beban RSUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi, terdiri dari: 22
- biaya bunga; - biaya administrasi bank; - biaya kerugian penjualan aset tetap; - biaya kerugian penurunan nilai; dan - biaya non operasional lain-lain. 7. Pengakuan dan Pengukuran biaya dengan cara sebagai berikut: - biaya yang timbul dari pengeluaran yang bersumber dari APBD diakui dan dicatat pada saat pengeluaran belanja dipertanggungjawabkan dengan diterbitkannya SP2D LS/GU/GU Nihil untuk belanja non modal; - biaya yang timbul dari pengeluaran yang bersumber dari pendapatan fungsional diakui dan dicatat pada saat pengeluaran kas bendahara pengeluaran atas pengeluaran definitif; - pada akhir tahun dibentuk penyisihan kerugian piutang tak tertagih berdasarkan daftar umur piutang (aging schedule); - pada awal tahun dilakukan penyesuaian pembebanan biaya atas sisa persediaan awal tahun; - pada akhir tahun dilakukan penyesuaian pembebanan biaya atas sisa persediaan akhir tahun; - pada awal tahun dilakukan penyesuaian pembebanan biaya atas saldo biaya yang masih harus dibayar pada awal tahun; - pada akhir tahun dilakukan penyesuaian pembebanan biaya atas saldo biaya yang masih harus dibayar pada akhir tahun; - biaya penyusutan diakui dan dicatat pada akhir tahun. koreksi atas pengeluaran biaya (penerimaan kembali biaya) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan biaya. Apabila diterima pada periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai penambah Surplus dan Defisit tahun lalu. 8. pembebanan biaya penyusutan untuk pertama kalinya atas aset yang diperoleh sampai dengan bulan September, biaya penyusutan dibebankan setahun, sedangkan atas aset yang diperoleh pada bulan Oktober sampai dengan Desember biaya penyusutannya mulai dibebankan pada periode akuntansi berikutnya; 9. Pengukuran biaya menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan. Biaya yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan biaya. 10. Pengungkapan biaya disajikan pada laporan keuangan secara terpisah untuk setiap jenis biaya. 11. Rincian jenis biaya harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
23
BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 1.
PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA 31 Desember 2015 (Rp ) 74.825.155.861,96
1. Aset
31 Desember 2014 (Rp ) 61.206.031.098,72
Saldo Aset SKPD RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 74.825.155.861,96 dengan rincian sebagai berikut: Uraian Aset Lancar Tanah Gedung dan Bangunan Peralatan dan Mesin Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset tetap lainnya Aset lain-lain
Tahun 2015 (Rp ) 4.684.482.108,80 1.260.000.000,00 48.737.999.284,99 66.603.082.517,86 2.592.725.090,00 2.400.000,00 -
Tahun 2014 (Rp ) 1.550.739.223,80 1.260.000.000,00 48.370.135.284,86 46.950.762.527,86 1.049.725.090,00 2.400.000,00 80.046.086,00
a) Aset Lancar Saldo Aset Lancar SKPD RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 4.684.482.108,80 dengan rincian sebagai berikut : Tahun 2015 (Rp ) 752.508.508,80 2.379.852.900,00 1.552.120.700,00 4.684.482.108,80
Uraian Kas dan Setara Kas Piutang Pelayanan Persediaan Total
Tahun 2014 (Rp ) 648.853.170,80 2.000.000,00 899.886.053,00 1.550.739.223,80
1) Kas Saldo Kas SKPD RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 752.508.508,80 terdiri atas: Uraian Kas Di Bendahara Pengeluaran BLUD Bank Pengeluaran BLUD Jumlah
24
Jumlah (Rp) 10.398.947,06 742.109.561,74 752.508.508,80
2) Piutang Pelayanan Saldo Piutang Retribusi SKPD RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat per tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp. 2.379.852.900,00 yang merupakan piutang dari BPJS. 3) Persediaan Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional SKPD RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Saldo persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik per 31 Desember 2015 sebesar Rp 1.552.120.700,00, dengan rincian sebagai berikut : JENIS BARANG PERSEDIAAN Persediaan Alat Tulis Kantor Persediaan Alat Listrik dan Elektronik Persediaan Prangko, Materai dan Benda Pos Persediaan Bahan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Persediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) / Gas Elpiji Persediaan Tabung Gas Medis - Oksigen Medis - N2O Persediaan Tinta Komputer, Flash Disc, Disket, CD dll Persediaan Barang Seprai/Sarung/Taplak Meja/Selimut/Pakaian Bayi Persediaan Bahan Obatobatan dan BHP Farmasi : - Persediaan Obat-obatan - Persediaan Habis Pakai Farmasi - Persediaan Obat-obatan DBHCT
SALDO AKHIR 31 DESEMBER 2015 17.821.300,00 2.338.500,00
(2.263.950,00) 2.338.500,00
SALDO AKHIR 31 DESEMBER 2014 20.085.250,00 0,00
0,00
0,00
0,00
27.334.500,00
6.837.000,00
20.497.500,00
MUTASI
0,00
25
0,00
8.965.000,00 5.950.000,00 3.547.500,00
7.150.000,00 (5.950.000,00) 3.547.500,00
1.815.000,00 11.900.000,00 0,00
3.315.000,00
3.315.000,00
0,00
667.983.964,00 513.777.683,00
336.958.152,00 321.860.712,00
331.025.812,00 191.916.971,00
0,00
(1.819.700,00)
1.819.700,00
SALDO AKHIR 31 DESEMBER 2015 7.585.750,00
JENIS BARANG PERSEDIAAN Persediaan Obat-obatan ARV (APBN) Persediaan Kantung Darah Persediaan Reagent Persediaan Bahan Plastik Persediaan Barang Cetakan Persediaan Makanan Segar Persediaan Makanan Kering Persediaan Peralatan Masak dan Makan Pasien Peti Jenazah Jumlah b)
(3.540.820,00)
SALDO AKHIR 31 DESEMBER 2014 11.126.570,00
2.925.000,00 2.925.000,00 173.209.303,00 (59.923.097,00) 4.688.000,00 4.688.000,00 88.224.500,00 17.454.100,00 1.451.200,00 (1.871.150,00) 7.113.500,00 4.639.400,00 7.190.000,00 7.190.000,00
0,00 233.132.400,00 0,00 70.770.400,00 3.322.350,00 2.474.100,00 0,00
8.700.000,00 1.552.120.700,00
MUTASI
8.700.000,00 0,00 652.234.647,00 899.886.053,00
Aset Tetap Saldo Nilai Buku Aset Tetap SKPD RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 70.140.673.753,16, dengan rincian sebagai berikut : Tahun 2015 (Rp) 1.260.000.000,00 40.111.974.531,45 26.403.928.715,46 2.362.370.506,25 2.400.000,00 70.140.673.753,16
Uraian Tanah Gedung dan Bangunan Peralatan dan Mesin Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Jumlah
Tahun 2014 (Rp) 1.260.000.000,00 40.587.310.945,37 16.724.552.110,30 1.000.982.733,25 2.400.000,00 59.575.245.788,92
Mutasi penambahan aset tetap selama tahun 2015 sebesar Rp 10.565.427.964,24 dapat dijelaskan sebagai berikut : 1) Tanah Saldo Tanah SKPD RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat per 31 Desember 2015 sebesar Rp 1.260.000.000,00 dengan perincian sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 001/804/VI/2012 dengan luas 42.000 M2 dengan nilai sebesar Rp 1.260.000.000,00. Saldo tersebut tidak mengalami mutasi tambah maupun kurang pada tahun 2015. 2) Gedung dan Bangunan Nilai Buku Gedung dan Bangunan SKPD RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat per 31 Desember 2015 sebesar Rp 40.111.974.531,45
26
1. Saldo awal (sebelum penyusutan) 2. Penambahan: - Pembangunan Poli Paru 3. Pengurangan 4. Mutasi Periode Berjalan (3-2) (Rp) 5. Saldo Akhir Sebelum Penyusutan Per 31 Desember 2015 (Rp) 6. Akumulasi penyusutan 7. Nilai Buku per 31 Desember 2015
3)
48.370.135.284,99 367.864.000,00 0,00
367.864.000,00 48.737.999.284,99 (8.626.024.753,54) 40.111.974.531,45
Peralatan dan Mesin Saldo Nilai Buku Peralatan dan Mesin SKPD RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 26.403.928.715,46 dengan perincian sebagai berikut :
27
1. Saldo awal 2. Penambahan: - Kendaraan Ambulance - Tool Set - Papan Penunjuk Arah - Box Obat dan Box BHP Bahan Plastik - CCTV Acunico 900 TVL - Trolley Linen Bersih - Trolley Linen Kotor - Easymove - Alat Penghancur Kertas - Mesin Pompa Air - Mesin Pemotong Rumput Gendong -
Meja Tulis Kursi eselon III dan IV Kursi Lipat Gordyn Lemari Es Alat Pendingin Alat Dapur Televisi Alat Rumah Tangga Lain-lain Alat Pemdam Kebakaran Lainnya P.C Unit/ Komputer PC Laptop Printer Alat Komunikasi Telephone ALat Kedokteran Umum Lain Lain Alat Kesehatan Kebidanan LainLain Alat Lab. Kedokteran Lain-Lain
- Alat Laboratorium Total 3. Pengurangan:
46.950.762.527,86 276.945.000,00 9.850.000,00 28.270.000,00 4.180.000,00 39.940.000,00 45.007.000,00 57.007.000,00 160.157.000,00 2.800.000,00 131.200.000,00 5.850.000,00 10.300.000,00 19.790.000,00 10.800.000,00 36.726.000,00 6.750.000,00 52.700.000,00 29.635.850,00 19.925.000,00 138.965.000,00 73.000.000,00 119.920.000,00 76.455.000,00 50.945.000,00 495.000,00 15.406.460.740,00 4.800.000,00 1.185.300.000,00 1.654.896.400,00 19.652.319.990,00 0,00
4. Mutasi Periode Berjalan (Rp) 5. Saldo Akhir Sebelum Penyusutan Per 31 Desember 2015 (Rp) 6. Akumulasi penyusutan J Buku per 31 Desember 2015 7.4)Nilai
28
19.652.319.990,00 66.603.082.517,86 (40.199.153.802,40) 26.403.928.715,46
alan, jaringan dan Instalasi Saldo jalan, jaringan dan instalasi SKPD RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat per 31 Desember 2015 sebesar Rp 2.362.370.506,25 dengan perincian sebagai berikut. 1. Saldo awal sebelum penyusutan (Rp) 2. Penambahan Pengadaan Peralatan Instalasi Pengelolaan Limbah RS
1.049.725.090,00 1.543.000.000,00
3. Saldo Akhir Per 31 Desember 2015 (Rp) 4. Akumulasi Penyusutan 5. Nilai Buku per 31 Desember 2015
2.592.725.090,00 (230.354.583,75) 2.362.370.506,25
5)
Aset Tetap Lainnya Saldo Aset Tetap lainnya SKPD RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat per 31 Desember 2015 sebesar Rp 2.400.000,00 yang merupakan saldo tahun 2014. 6) Konstruksi dalam Pengerjaan Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan SKPD RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat per 31 Desember 2015 sebesar Rp 0,00 c) Aset Lainnya Saldo aset lainnya SKPD RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat per 31 Desember 2015 sebesar Rp 80.046.086,00 yang merupakan aset tetap rusak berat telah dihapuskan, dengan rincian sebagai berikut : Uraian
Pemotong Rumput Kipas Angin Televisi Mesin Absensi Komputer Note Book Axio Kamera LCD Proyektor Total
31 Desember 2015 (Rp ) 9.000.000,00 1.140.750,00 7.392.000,00 9.700.000,00 40.833.336,00 5.000.000,00 6.980.000,00 80.046.086,00
2. Kewajiban Lancar 31 Desember 2015 (Rp ) 1) Utang Usaha 2) Beban yang Masih Harus Dibayar Total Kewajiban Lancar
2.238.817.411,00 4.074.503.888,00 6.313.321.299,00 29
31 Desember 2014 (Rp ) 1.711.359.387,00 1.828.551.055,00 3.539.910.442,00
Saldo Kewajiban Lancar SKPD RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 6.313.321.299,00 dengan rincian sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Utang Obat-obatan Utang BHP/Alkes Utang Reagent Utang Akomodasi Makan dan Minum Pasien Utang Kantung Darah (PMI) Utang Peralatan dan Bahan Pembersih Utang Listrik Utang Air Utang Telepon Beban yang Masih Harus Dibayar
Rp. 549.971.514,00 Rp. 895.150.997,00 Rp. 447.559.450,00 Rp. 154.855.950,00 Rp. 189.225.000,00 Rp. 2.054.500,00 Rp. 59.675.800,00 Rp. 74.000,00 Rp. 1.432.165,00 Rp. 4.074.503.888,00
3. Ekuitas Dana 31 Desember 2015 (Rp ) 68.511.834.562,97
Ekuitas Dana
31 Desember 2014 (Rp ) 57.666.120.656,73
Saldo Kewajiban SKPD RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 68.511.834.562,97 dengan rincian sebagai berikut : Tahun 2015 (Rp ) 43.260.422.005,85 14.503.770.850,88 10.747.641.706,24
Uraian Ekuitas Sendiri Surplus/Defisit Tahun lalu Surplus/Defisit Tahun Berjalan
Tahun 2014 (Rp ) 43.260.422.005,85 12.858.440.402,16 1.547.258.248,72
B. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL 1. Pendapatan Besarnya perolehan pendapatan SKPD RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat per 31 Desember 2015 adalah Rp. 66.893.904.514,00 dengan rincian sebagai berikut :
30
-
Pendapatan Jasa Layanan Pendapatan APBD Operasional Pendapatan APBD Investasi Pendapatan Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain Pendapatan Sewa Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan Pendapatan Usaha Lainnya
Rp. 32.231.550.949,00 Rp. 14.005.880.210,00 Rp. 20.525.288.140,00 Rp. 15.927.251,00 Rp. 72.832.750,00 Rp. 37.850.802,00 Rp. 4.574.412,00
2. Beban Beban meliputi Beban Operasional, Beban Administrasi Umum dan beban Lainnya. Besaran beban pada tahun 2015 adalah Rp 56.147.362.807,76 dengan rincian sebagai berikut : Uraian
Rp
Beban Pegawai
15.286.652.770,00
Beban Pemakaian Persediaan/Bahan
15.201.428.749,00
Beban Jasa Layanan
11.462.807.797,00
Beban Pemeliharaan
1.121.652.125,00
Beban Langganan Daya dan Jasa
1.414.102.983,00
Beban Administrasi Perkantoran
95.961.002,00
Beban Penyusutan
11.077.802.111,76
Beban Promosi
14.760.000,00
Beban Umum dan Administrasi Lainnya
472.195.270,00
Total
56.147.362.807,76
Keuntungan Penurunan Nilai Hutang diperoleh sebesar Rp 1.100.000,00 yang bersumber dari nilai faktur hutang BHP/Alkes PT.Niaga Medika. C. KINERJA KEUANGAN Berdasarkan posisi keuangan tahun 2015 dan 2014, kinerja keuangan RSUD Patut Patuh Patju ditinjau dari rasio keuangan adalah sebagai berikut: No. Jenis Rasio
Rasio 2015
2014
1
Return On Investment (ROI)
31,86 %
14,85%
2
Cash Ratio (CAR)
11,92 %
18,33%
3
Current Ratio (CR)
74,20%
43,81%
4
Collection Period (CP)
12,98
0,02
5
Perputaran Persediaan (PP)
8.47
6,85
6
Perputaran Total Aset (TATO)
89,40%
78,32%
7
Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aktiva
57,82%
70,68%
31
Penjelasan Ratio: 1) Return On Investment (ROI) Formula: ROI = EBIT + Penyusutan x 100% Capital Empoled - EBIT (earning before interest and taxes) adalah surflus deficit sebelum dikurangi bunga dan pajak - Penyusutan adalah depresiasi dan amortisasi - Capital Employed adalah posisi pada akhir tahun buku. Total aktiva dikurangi hutang lancer - Hasil ukur : rasio persentase Kesimpulan: Kinerja keuangan RSUD Patut Patuh Patju tahun 2015 ditinjau dari sisi ROI meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 2) Cash Ratio (CAR) Formula: Cash Ratio = Kas+Bank+Surat Berharga Jangka Pendek x 100% Current Liabilities - Kas, bank dan surat berharga jangka pendek adalah posisi masing-masing akhir tahun buku. - Current Liabilities adalah posisi seluruh kewajiban lancar pada akhir tahun buku - Hasil ukur : rasio persentase Kesimpulan : - Cash Ratio mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya 3) Ratio Lancar/ Current Ratio Formula: Current Ratio = Current Asset x 100% Current Liabilities - Current asset adalah posisi total aktiva lancer pada akhir tahun buku - Current Liabilities adalah posisi total kewajiban lancar pada akhir tahun buku - Hasil ukur : rasio persentase Kesimpulan : Current Ratio mengalami peningkatan kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya
32
4) Collection Period (CP) Formula : Collection Period = Total Piutang Usaha x 365 hari Total Pendapatan Usaha - Total piutang adalah posisi piutang usaha setelah dikurangi cadangan penyisihan piutang pada akhir tahun buku. - Total pendapatan usaha adalah jumlah pendapatam usaha selama tahun buku. - Hasil ukur: ratio dan persentase Kesimpulan: Collection Period mengalami peningkatan kinerja yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya 5) Perputaran Persediaan (PP) Formula: Perputaran Persediaan = Total Persediaan x 365 hari Total Pendapatan Kesimpulan: Perputaran Persediaan mengalami peningkatan kinerja dibandingkan tahun sebelumnya 6) Perputaran Total Aset (Total Asset Turnover/TATO) Formula: TATO = Total Pendapatan x 100% Total Aset - Total pendapatan usaha adalah total pendapatan usaha dan non usaha termasuk pendapatan hasil penjualan aktiva tetap - Total aset adalah total asset dikurangi dengan dana-dana yang belum ditetapkan statusnya pada posisi akhir tahun buku yang bersangkutan Kesimpulan : Total asset turnover mengalami peningkatan kinerja dibandingkan tahun sebelumnya. 7) Rasio Modal Sendiri Formula : Rasio Modal Sendiri = Total Modal Sendiri x 100% Total Aset
33
-
Total modal sendiri adalah seluruh komponen modal sendiri pada akhir tahun buku diluar dana-dana yang belum ditetapkan statusnya Total asset adalah total asset dikurangi dengan dana-dana yang belum ditetapkan statusnya pada posisi akhir tahun yang bersangkutan Hasil ukur: rasio dan persentase Kesimpulan: Rasio modal sendiri terhadap total asset mengalami penurunan kinerja dibandingkan tahun sebelumnya.
34
BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN
A.
PROFIL SINGKAT RSUD PATUT PATUH PATJU Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat. RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok barat menjadi fasilitas unggulan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam hal pemberian layanan kesehatan kepada penduduk Kabupaten Lombok Barat dan penduduk wilayah kabupaten sekitar. Untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pasien dan sekaligus memberikan sumbangan pendapatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat, RSUD Patut Patuh Patju senantiasa mengembangkan diri dalam hal inovasi layanan, peningkatan mutu layanan, peningkatan mutu pengelolaan keuangan dan lain sebagainya. RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat berdiri diatas lahan seluas 40.000 m2 ( 4 Ha ), dengan luas bangunan sampai saat ini 12.369,11 m2, yang terletak di Jalan H.L. Anggrat BA No.2, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Telepon (0370)-681321, 681561, Fax. (0370)681341, email :
[email protected], Kode Pos 83363. RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat, sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 660 / Menkes / SK / IV / 2005 tentang RSUD Patut Patuh Patju adalah milik Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan berkedudukan sebagai Rumah Sakit tipe C. Sedangkan status pengelolaannya merupakan Rumah Sakit yang sudah terakreditasi penuh 5 ( lima ) Pelayanan Tingkat Dasar sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 0301/C.III/SK/428/2010, Tanggal 15 April 2010, dan status lainnya merupakan Rumah Sakit Non Pendidikan. Selanjutnya dinyatakan sebagai PPK - BLUD PENUH sesuai dengan SK Bupati No 01 A/001.b/RSUD/2012 tanggal 1 Januari 2012.
B.
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI RSUD PATUT PATUH PATJU KABUPATEN LOMBOK BARAT 1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 660 / Menkes / SK/ IV / 2005 tentang RSUD Patut Patuh Patju adalah milik Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat dan berkedudukan sebagai Rumah Sakit tipe C dan merupakan Rumah Sakit non pendidikan yang pada tahun 2012 telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, 35
2.
disebutkan bahwa RSUD Patut Patuh Patju merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, dipimpin oleh direktur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Disebutkan pula bahwa Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan bermutu sesuai standar pelayanan Rumah Sakit, melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan. Fungsi RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat adalah: 1) Penyusunan rencana strategis dibidang pelayanan kesehatan; 2) Perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan dibidang pelayanan kesehatan; 3) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah bidang pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan non medis, pelayanan dan asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan; 4) Pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah; 5) Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Rumah Sakit Umum Daerah; 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Struktur Organisasi Susunan struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut : 1. Direktur, melaksanakan tugas sebagai pimpinan RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat, juga menyusun kebijaksanaan pelaksanaan, membina pelaksanaan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Rumah Sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Kepala Bagian Tata Usaha, sebagai pembantu Direktur membawahi : a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian b) Sub Bagian Program c) Sub Bagian Keuangan 3. Kepala Bidang setingkat dengan Kepala Bagian Tata Usaha yang juga berperan sebagai Pembantu Direktur meliputi : a) Kepala Bidang Pelayanan Medik membawahi : 1) Seksi Pelayanan Medik 36
2) Seksi Keperawatan b) Kepala Bidang Penunjang membawahi : 1) Seksi Penunjang Medik 2) Seksi Rekam Medik dan Pelaporan c) Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan membawahi : 1) Seksi Penelitian dan Pengembangan 2) Seksi Pendidikan dan Pelatihan SDM d) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari : 1) Instalasi sebagai unit penyelenggara pelayanan fungsional di RSUD Patut Patuh Patju 2) Satuan Pengawas Internal ( SPI ) 3) Komite Medik 4) Komite Keperawatan. Struktur organisasi RSUD Patut Patuh Patju dapat dilihat seperti gambar berikut ini :
37
STRUKUR ORGANISASI RSUD PATUT PATUH PATJU KABUPATEN LOMBOK BARAT (Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat No.9 Tahun 2011 ) DIREKTUR
SPI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KOMITE MEDIK
BAGIAN TATA USAHA
KOMITE KEPERAWATAN
SUB BAG PROGRAM
INSTALASI : -RAWAT JALAN -RAWAT INAP -GAWAT DARURAT -BEDAH SENTRAL -LABORATORIUM -RADIOLOGI -IBU DAN ANAK -FARMASI -GIZI -KESEHATAN LINGK
BIDANG PENUNJANG
BIDANG PELAYANAN
SEKSI PELAYANAN MEDIK
SUB BAG KEUANGAN
SEKSI PENUNJANG MEDIK
SEKSI KEPERAWATAN
38
SEKSI REKAM MEDIK
SUB BAG UMUM &KEPEGAWAIAN
BIDANG PENDIDIKAN DAN PENELITIAN
SEKSI PENDIDIKAN & PELATIHAN SDM
SEKSI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
C.
SUMBER DAYA MANUSIA Dalam menetapkan indikator kinerjanya, RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat didukung oleh sumber daya manusia disamping sarana dan prasarana pendukung lainnya. Tenaga yang tersedia di RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat didukung oleh berbagai latar belakang pendidikan yakni tenaga klinis yang meliputi 32 orang tenaga medis, 199 orang tenaga keperawatan, 62 orang tenaga professional kesehatan lainnya dan 173 orang tenaga non klinis yang hingga tahun 2015 berjumlah 466 orang pegawai yang terdiri dari 202 orang PNS dan 264 orang tenaga Non PNS. Tenaga yang tersedia di RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat secara keseluruhan baik dilihat dari jumlah maupun kualitas masih relatif dibawah standar kebutuhan sebagai Rumah Sakit Kelas C. Dibutuhkan perhatian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dan instansi terkait lainnya untuk mendukung ketersediaan ketenagaan pada RSUD Patut Patuh Patju guna mendukung misi Bupati Lombok Barat untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang bermutu, merata dan terjangkau. Dari jumlah ketenagaan RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat tersebut, terdapat 15 orang tenaga dokter spesialis. Adapun jenis ketenagaan dokter spesialis pada RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut : Tabel 2 Daftar Dokter Spesialis RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Dokter Spesialis Dokter Spesialis Kandungan dan Kebidanan Dokter Spesialis Bedah/Bedah Tulang Dokter Spesialis Penyakit Dalam Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Dokter Spesialis Mata Dokter Spesialis Patologi Klinik Dokter Spesialis Anestesi Dokter Spesialis Radiologi Dokter Gigi Spesialis Orthodenti Dokter Spesialis THT Dokter Spesialis Anak Total
D.
Jumlah 2 orang 3 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 2 orang 1 orang 1 orang 1 orang 15 orang
SARANA DAN PRASARANA Potensi sumberdaya yang dimiliki oleh RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat disamping sumber daya manusia juga didukung oleh sarana dan prasarana yang ada. Adapun sarana dan prasarana yang ada di RSUD Patut Patuh Patju meliputi :
39
Tabel 3 Sarana dan Prasarana RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat No
Sarana dan Prasarana
1
Bangunan Instalasi Rawat Jalan
2
Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas I
3
Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas II
4
Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III
5
Bangunan Bangsal Anak
6
Bangunan Instalasi Ibu dan Bayi
7
Bangunan Maternal dan Ruang Neonatal
8
Bangunan Ruang Rawat Inap Kesehatan Paru
9
Bangunan Ruang Penunggu Pasien Rawat Inap
10
Bangunan Instalasi Gawat Darurat
11
Bangunan Instalasi Radiologi
12
Bangunan Instalasi Farmasi
13
Bangunan Instalasi Bedah Sentral
14
Bangunan Instalasi Bank Darah Rumah Sakit
15
Bangunan ICU
16
Bangunan Manajemen Rumah Sakit
17
Bangunan Pemulasaran Jenazah
18
Bangunan Power House
19
Bangunan Central Sterilisation Supplay Department (CSSD)
20
Bangunan Laundry
21
Bangunan Instalasi Gizi
22
Bangunan Instalasi Laboratorium
23
Bangunan Instalasi Pengelolaan Limbah
24
Bangunan Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
25
Bangunan Rekam medis
26
Bangunan Insenerator
27
Bangunan Klinik Voluntary Consoulling & Testing (VCT)
28
Bangunan / Gudang Peralatan Kesehatan
29
Bangunan / Garase Mobil Ambulance dan Mobil Jenazah
30
Bangunan Pos Jaga Keamanan
31
Listrik (PLN dan Generator Listrik)
32
Air (Sumur Bor dan PDAM)
33
Gas Medis
34
Penanganan Kebakaran (Alat Pemadam Kebakaran Api Ringan)
35
Perangkat Komunikasi (24 Jam)
36
Inforamasi Senter
37
Mobil Operasional Manajemen
38
Mobil Ambulance 40
No
Sarana dan Prasarana
39
Mobil Jenazah
40
Kendaraan Roda 2
41
Mushola
42
Kantin
Sumber data : Profil RSUD Patut Patuh Patju 2013 Adapun fasilitas pelayanan yang ada di RSUD Patut Patuh Patju sampai dengan akhir 2015 terdiri atas : 1. Instalasi Rawat Jalan meliputi : Poli Umum Poli Gigi Poli Kebidanan dan Kandungan Poli Anak Poli Bedah Poli Penyakit Dalam Poli Mata Poli THT Poli Kulit & Kelamin Poli Paru Poli Gizi 2. Instalasi Rawat Inap dengan pelayanan yang tersedia meliputi : Ruang Rawat Inap Kelas I Ruang Rawat Inap Kelas II Ruang Rawat Inap Kelas III Ruang Rawat Ibu dan Anak Ruang Intensive Care Unit (ICU) Bangsal Anak 3. Instalasi Gawat Darurat dengan pelayanan kegawatdaruratan 24 jam dengan fasilitas sebagai berikut: Ruang Triase Ruang Pelayanan Kegawatdaruratan Ruang Observasi 4. Pelayanan Penunjang Diagnostik yang tersedia meliputi : Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium 24 Jam Pelayanan Pemeriksaan Rongent Pelayanan Pemeriksaan USG Pelayanan ECG Pelayanan EKG Pelayanan Farmasi 24 Jam
41
Pelayanan Transportasi Pasien yang tersedia selama 24 Jam, meliputi : - Pelayanan Ambulance - Pelayanan Mobil Jenazah 5. Pelayanan Non Medis, meliputi : Instalasi Pengelolaan Limbah Instalasi CSSD Laundry E.
KINERJA PELAYANAN RSUD Patut Patuh Patju sebagaimana mengacu pada kedudukan, tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat guna mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan memiliki indikator standar kinerja pelayanan yang dipersyaratkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia meliputi : 1) BOR =Bed Occupancy Rate yaitu rata-rata pemanfaatan tempat tidur 2) LOS = Length of Stay yaitu angka lama dirawat 3) TOI = Turn Over Interval yaitu angka pergantian interval 4) BTO = Bad Turn Over yaitu angka perputaran tempat tidur 5) GDR = Gross Death Rate yaitu angka kematian umum 6) NDR = Net Death Rate yaitu angka kematian bersih Berdasarkan penetapan indikator kinerja pelayanan tersebut, maka capaian kinerja pelayanan kesehatan yang telah dilaksanakan oleh RSUD Patut Patuh Patju sampai dengan bulan Desember 2015 menunjukkan bahwa pada rata-rata pemanfaatan tempat tidur (BOR) mencapai 71,32% dan masih berada dikisaran angka BOR yang ideal yakni 60%-85%. Angka rata-rata jumlah hari dimana tempat tidur ditempati dari setelah diisi ke saat terisi berikutnya (TOI) yaitu 2 hari, angka ini sudah sesuai dengan angka standar yang diinginkan yaitu selama 1 sampai dengan 3 hari. Dengan demikian, nilai TOI RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat tahun 2015 termasuk kriteria masih memenuhi tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur pasien. Sedangkan cakupan rata-rata lamanya pasien dirawat (Length of Stay) di RSUD Patut Patuh Patju Lombok Barat saat ini adalah 5 hari, masih rendah dari standar nilai ideal berdasarkan indikator pelayanan Rumah Sakit adalah 6-9 hari. Dengan demikian nilai ini telah menunjukkan tingkat efisiensi yang optimal sebagai indikator pelayanan Rumah Sakit. Untuk Angka perputaran tempat tidur (Bad Turn Over) mencapai 65 kali atau angka ini diatas standar yang telah ditetapkan yaitu 40 sampai dengan 50 kali per tahun. Hal ini disebabkan karena terjadi penurunan jumlah pasien namun tidak dibarengi dengan prosentase penurunan angka lama perawatan pada pasien rawat inap. Gross Death Rate (GDR) yakni angka kematian umum kurang dari 48 jam setelah dirawat untuk setiap 1000 pasien keluar. Pada tahun 2015 mengalami peningkatan jumlah jika dibandingkan dengan tahun 2014. Angka Kematian Umum (GDR) mencapai 24 per 1.000 penderita keluar pada tahun 2015. Angka Kematian Umum ini berada 42
dibawah angka maksimal, dimana nilai NDR tidak boleh lebih dari 45 per 1.000 pasien keluar. Net Death Rate (NDR) atau angka kematian bersih yakni angka kematian pasien setelah 48 jam dirawat untuk setiap 1000 pasien keluar, pada tahun 2015 angka NDR adalah 14 per 1.000 penderita keluar, angka ini mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan angka NDR pada tahun 2014 yaitu dari 8 per 1.000 penderita keluar. Namun demikian, angka NDR ini masih tergolong baik karena berada di bawah angka standar maksimal yakni 25 per 1.000 penderita keluar. Bertitik tolak pada hasil capaian kinerja pelayanan sampai dengan bulan Desember 2015 tersebut, maka pada tahun 2011-2015 RSUD Patut Patuh Patju menetapkan indikator kinerja disamping keenam indikator yang disebutkan di atas, terdapat 4 (empat) indikator tambahan meliputi : jumlah dokter spesialis, jenis spesialisasi, jumlah unit/sarana yang dibangun, dan tingkat kepuasan pelanggan.
Tabel 4 Indikator Kinerja Pelayanan RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat NO
INDIKATOR
SATUAN
1
2
PENCAPAIAN KINERJA 2011
2012
2013
2014
2015
3
4
5
6
7
8
65,40 75,04
Indikator Pelayanan Rawat Inap meliputi : 1
BOR
%
2
LOS
Hari
4
5
4
5
5
3
TOI
Hari
2
2
2
1
2
4
BTO
Kali ( x )
59
59
71
77
65
5
GDR
Per 1.000
22
23
20
24
29
6
NDR
Per 1.000
13
15
11
8
14
7
Akreditasi / Sertifikasi
Unit
5
5
5
5
4 Pokja
8
Jumlah Spesialis
Orang
11
12
12
13
15
9
Jenis Spesialis
Spesialis
11
11
11
11
11
10
Jumlah Unit Pelayanan yang dibangun
Unit
4
3
2
2
1
43
68,80 73,80
71,32
