BAB I PENDAHULUAN
1.1
MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
1.1.1
MAKSUD PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Laporan keuangan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah selama satu periode (tahun 2015) pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan untuk menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantuk menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode untuk kepentingan : a) Akuntabilitas Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. b) Manajemen Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat. c) Transparansi Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. d) Keseimbangan antar Generasi Membantu
para
pengguna
dalam
mengetahui
kecukupan
penerimaan
pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan dating diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.
1
1.1.2
TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Pelaporan keuangan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan : a) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. b) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan peraturan dan perundang-undangan. c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai. d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. e) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. f)
Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut laporan keuangan menyediakan
informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah sebagai suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah terdiri dari: a. Laporan Realisasi Anggaran b. Neraca dan c. Catatan atas Laporan Keuangan Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut: a. Pendapatan b. Belanja c. Surplus/defisit
2
d. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran Laporan
Realisasi
Anggaran
menggambarkan
perbandingan
antara
anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Neraca Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan
asetnya
dalam
aset
lancar
dan
non
lancar
serta
mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang akan diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) setelah tanggal pelaporan dan jumlahjumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos sebagai berikut: a. Kas dan setara kas b. Investasi jangka pendek c. Piutang pajak dan bukan pajak d. Persediaan e. Investasi jangka panjang f.
Aset tetap
g. Kewajiban jangka pendek h. Kewajiban jangka panjang i.
Ekuitas dana
Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, maka catatan atas laporan keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut : a. Informasi tentang pencapaian target berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target tersebut. b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan. c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya. Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.
3
1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Pelaporan keuangan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan
berdasarkan
peraturan
perundang-undangan
yang
mengatur
keuangan pemerintah antara lain : a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara. b. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara c. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara d. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. e. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. f. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. h. Peraturan Pemerintah Nomor. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. j. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah. k. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015.
4
1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor : 900/016265 tanggal 16 Oktober 2015 perihal Percepatan Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah Daerah, maka sistematika isi catatan atas laporan keuangan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut: i. ii. iii. BAB I.
Bab II.
Bab III.
Bab IV.
Bab V.
Bab VI. Bab VII.
Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran Neraca Komparatif Laporan Realisasi Anggaran Pendahuluan 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 1.3. Sistematika Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan 2.1. Ekonomi Makro 2.2. Kebijakan Keuangan Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan secara umum 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada Dalam Pencapaian Target Kinerja yang telah ditetapkan. Kebijakan Akuntansi 4.1. Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan 4.2. Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan. 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5.1. Penjelasan Pos-pos Neraca 5.1.1 Aset 5.1.2 Kewajiban 5.1.3 Ekuitas Dana 5.2. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran 5.2.1 Pendapatan 5.2.2 Belanja Penjelasan atas Informasi Non Keuangan Penutup Lampiran Tambahan
5
BAB II EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN
2.1
EKONOMI MAKRO
Secara umum selama kondisi makro ekonomi Jawa Tengah per triwulan III tahun 2015 relatif melambat apabila dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah hanya sebesar 5%, atau lebih rendah 0,4% dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan III 2014 yang mencapai 5,4%. Kondisi ini dipengaruhi oleh perekonomian global yang sedang melambat serta melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat sehingga turut mempengaruhi daya beli masyarakat. Sedangkan untuk angka inflasi Jawa Tengah pada 2015 sebesar 2,73%, lebih rendah dari kondisi 2014 sebesar 8,22%. Komoditas yang memberikan sumbangan atas rendahnya tingkat inflasi di Jawa Tengah selama tahun 2015 antara lain BBM, Bahan Makanan (cabai merah, cabai rawit, dan minyak goreng), serta semen. Rendahnya angka inflasi ini tentunya meningkatkan daya beli masyarakat sehingga mendorong peningkatan omzet Koperasi dan UMKM, dimana hingga posisi Desember 2015 omzet Koperasi sebesar Rp. 47,218 trilyun (tumbuh 11,66%, yoy) dan omzet UMKM binaan sebesar Rp 29,113 trilyun (tumbuh 18,41%, yoy). Berdasar Hasil Proyeksi Sensus Penduduk Tahun 2010 jumlah penduduk Jawa Tengah pada 2015 diperkirakan mencapai 33,77 juta jiwa, dimana per Desember 2015 7,808 juta jiwa diantaranya merupakan anggota koperasi atau 23,11%. Dengan jumlah koperasi sebanyak 28.227 unit yang tersebar di 35 Kabupaten/Kota, 23.059 unit (81,69%) merupakan koperasi aktif dan hanya 5.168 unit (18,31%) merupakan koperasi tidak aktif. Sektor Koperasi dan UMKM juga berkontribusi positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah, dimana per Desember 2015 tenaga kerja yang bergerak pada sektor Koperasi sebanyak 138.444 orang, sedangkan dari sisi UMKM Binaan, tenaga kerja yang terserap mencapai 714.740 orang. Perkembangan koperasi pada Tahun 2015 mencapai 28.227 unit naik 443 unit atau 1,59%, dengan jumlah koperasi aktif mencapai 23.059 unit naik 496 unit atau 2,20%, dan koperasi tidak aktif 5.168 unit turun 53 unit atau -1,02%. Sedangkan jumlah anggota koperasi sebanyak 7.808.978 orang naik 766.361 orang atau 10,88% dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 138.444 orang naik 2.588 orang atau 1,90%. Upaya pemberdayaan UMKM juga terus dilakukan dimana pada 2015 telah dibina 9.256 UMKM.
6
Upaya peningkatan akses permodalan bagi UMKM melalui Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hingga saat ini realisasi KUR di Jawa Tengah melalui 7 (tujuh) Bank Pelaksana (Bank Mandiri, BRI, BNI, BUKOPIN, Bank Syariah Mandiri, BTN, Bank Jateng) per November Tahun 2014 mencapai Rp. 28.201.489.000.000,-atau meningkat 31,86% dibandingkan Tahun 2013 sebesar Rp.21.386.472.000.000,-. Sedangkan jumlah debitur KUR per November Tahun 2014 sebanyak 2.861.243 UMKM atau meningkat 22,60% dibandingkan Tahun 2013 sebanyak 2.333.005 UMKM. Peningkatan produktivitas KUMKM dilakukan dengan memfasilitasi sarana prasarana produksi. Fasilitasi tersebut berupa hibah daerah sarana produksi sebesar Rp. 6.486.357.400,-.
7
2.2
KEBIJAKAN KEUANGAN
Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ditujukan dan diarahkan untuk meningkatkan kualitas potensi wilayah dan pemberdayaan masyarakat dalam tiga bidang utama yaitu bidang ekonomi, bidang sosial budaya dan pemerintahan dan bidang fisik infrastruktur. Bidang ekonomi ditujukan untuk meningkatkan kualitas potensi ekonomi wilayah dalam rangka memperbaiki struktur ekonomi daerah, meningkatkan kemandirian dan daya saing sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Bidang sosial budaya dan pemerintahan ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik serta sumber daya manusia dengan mempertimbangan karakteristik wilayah dan dinamika perkembangan masyarakat berdasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Untuk memperoleh pembangunan yang optimal di bidang perkoperasian maka strategi pengembangan yang ditempuh adalah : 1. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM Upaya Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM dilaksanakan antara lain melalui kegiatan : Perencanaan Koordinasi dan sinergitas, model sistem penguatan Koperasi dan UMKM; Penilaian Kesehatan KSP/USP; Pengawasan, Pengendalian dan Akuntabilitas Koperasi Primer dan Sekunder; Pengembangan dan perkuatan kelembagaan kelompok masyarakat, pra koperasi dan koperasi; serta Peningkatan Kualitas Organisasi, Badan Hukum Koperasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pemeringkatan Koperasi. 2. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Melalui Penguatan dan Pengembangan Diversifikasi Usaha dan Sistem Distribusi/Jaringan Usaha Serta Peningkatan Daya Saing Upaya
Pemberdayaan
Koperasi
dan
UMKM
Melalui
Penguatan
dan
Pengembangan Diversifikasi Usaha dan Sistem Distribusi/Jaringan Usaha Serta Peningkatan Daya Saing dilaksanakan antara lain melalui kegiatan : pengembangan kualitas usaha, sarana prasarana dan permodalan Koperasi di Wilayah Perdesaan; fasilitasi Bintek Pengembangan Usaha Koperasi Non Pertanian,
Pengembangan
usaha
Koperasi
Bidang
Agribisnis;
fasilitasi
Pengurusan Merk Bagi UMKM; fasilitasi Perlindungan Produk (Ijin Depkes) bagi UMKM, dan Pengembangan Produk Unggulan Lokal/Daerah OVOP berbasis KUMKM. 3. Penguatan dan Pengembangan Permodalan dan Jaringan Kemitraan Usaha KSP/ USP-Koperasi
8
Upaya Penguatan dan Pengembangan Permodalan dan Jaringan Kemitraan Usaha KSP/ USP-Koperasi dilaksanakan melalui kegiatan : Peningkatan dan Pengembangan Permodalan, Linkage Program Jaringan Usaha, Kemitraan, Asosiasi
KSP/USP/KJKS/UJKS
Pengembangan
STI;
Fasilitasi
Akses
Permodalan bagi UMKM; Fasilitasi Perkuatan Permodalan dan Diversifikasi Usaha Masyarakat/Anggota/Calon Anggota KSP/USP Koperasi di Wilayah Penghasil dan Industri Hasil Tembakau; serta Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan di Wilayah Penghasil dan Industri Hasil Tembakau. 4. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Melalui Peningkatan Produktivitas Pemasaran dan Jaringan Usaha Upaya Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Melalui Peningkatan Produktivitas Pemasaran dan Jaringan Usaha dilaksanakan melalui kegiatan : Penilaian Keberpihakan Kab/Kota terhadap Pemberdayaan UMKM; Peningkatan kualitas usaha,
sarana
prasarana
dan
permodalan
koperasi
Non
Pertanian;
Pengembangan dan pemberdayaan sentra, kualitas produk batik UMKM; Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana akses Pemasaran bagi UMKM; Fasilitasi Penumbuhan Wirausaha baru dan Peningkatan Kualitas Produk Sentra; Peningkatan Daya Saing dan Pemasaran Produk UMKM diwilayah Penghasil dan Industri Hasil Tembakau. 5. Perluasan dan Peningkatan Akses Jangkauan Pelayanan Pendidikan Upaya Perluasan dan Peningkatan Akses Jangkauan Pelayanan Pendidikan dilaksanakan melalui kegiatan: Peningkatan dan Penguatan Kualitas SDM KUMKM serta Peningkatan dan Penguatan Kualitas SDM KUMKM di Kawasan Penghasil dan Industri Hasil Tembakau.
9
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
3.1.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum Sumber Pendapatan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran 2015 total target sebesar Rp. 579.700.000,- terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan realisasi sebesar Rp. 584.550.000,-atau sebesar 100,84% dari target yang ditetapkan dan adanya realisasi lain-lain pendapatan sebesar Rp. 2.247.626,sehingga total pendapatan daerah pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 586.797.626,Anggaran Rp.59.317.507.000,-,
Pos
Belanja
terdiri
tahun
dari
anggaran
Belanja
2015
Tidak
adalah
Langsung
sebesar sebesar
Rp.20.407.516.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 19.838.268.412,- atau 97,22% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 38.909.991.000,- dengan realisasi belanja Rp.37.310.029.050,- atau 97,98%. Secara keseluruhan realisasi belanja daerah untuk Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah mencapai 96.34% atau sebesar Rp. 57.148.297.462,- Proporsi terbesar realisasi belanja daerah untuk tahun anggaran 2015 adalah untuk belanja barang jasa sebesar
58,81%
atau
Rp.
33.608.654.974,-
dari
anggaran
sebesar
Rp.35.069.096..000,. Secara rinci proporsi realisasi belanja pegawai untuk tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 1.959.127.250,- atau 5,25% dari total realisasi belanja langsung. Belanja barang jasa sebesar Rp. 33.608.654.974,- atau 90,08% dari total realisasi belanja langsung. Untuk belanja barang jasa barang yang dihibahkan kepada masyarakat tahun 2015 adalah sebesar Rp. 4.558.837.000,- sedangkan untuk realisasi untuk belanja modal tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp.1.742.246.826,- atau 4,67% dari total realisasi belanja langsung. Belanja modal yaitu berupa: Pengadaan alat-alat besar darat, Pengadaan Komputer, Perlengkapan Kantor, Pengadaan Meubelair, Konstruksi Bangunan, Penghias Ruangan Rumah Tangga, Alat-alat Studio, Jaringan Air, Buku Perpustakaan dan Kendaraan Angkutan Darat Bermotor Roda Empat.
10
3.1.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan Meskipun secara keseluruhan realisasi pendapatan dan pengelolaan belanja daerah telah memenuhi target namun masih terdapat potensi yang masih bisa dioptimalkan pencapaian kinerja. Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi terkait hal-hal tersebut di atas antara lain: Retribusi
pemakaian
kekayaan
daerah
antara
lain
sewa
gedung/ruangan/aula dan asrama milik Pemerintah Daerah belum maksimal. Lemahnya kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM meliputi manajemen, organisasi dan tatalaksana. Lemahnya Koperasi dasn UMKM terhadap akses pasar. Lemahnya akses Koperasi dan UMKM terhadap sumber permodalan dan pembiayaan usaha. Lemahnya Koperasi dan UMKM terhadap penguasaan teknologi dan pemenuhan sarana dan prasarana usaha. Rendahnya kualitas SDM Koperasi dan UMKM yang meliputi kompetensi semangat dan jiwa kewirausahaan. Beberapa langkah solusi untuk menghadapi permasalahan tersebut diatas antara lain : Dimaksimalkan tingkat hunian gedung/ruangan/aula dan asrama, disamping meningkatkan PAD juga adanya efisiensi anggaran. Penguatan Kapasitas Kelembagaan KUMKM. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM melalui penguatan dan pengembangan Diversifikasi Usaha dan sistem distribusi/jaringan usaha serta peningkatan daya saing. Penguatan dan pengembangan permodalan dan jaringan kemitraan usaha KSP/USP-Kop. Pemberdayaan KUMKM melalui peningkatan produktivitas, pemasaran dan jaringan usaha. Pemberdayaan KUMKM melalui peningkatan produktivitas, pemasaran dan jaringan usaha. Perluasan dan peningkatan akses jangkauan pelayanan pendidikan.
11
12
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI
4.1.
Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Entitas pelaporan yang dimaksud dalam laporan keuangan disini adalah Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan, sedangkan pusat-pusat pertanggungjawaban adalah setiap Program Kegiatan di lingkungan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah.
4.2.
Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Basis akrual untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapat diakui pada saat kas diterima di rekening Kas Bendahara Pengeluaran di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah dan belanja serta pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Bendahara pengeluaran di Dinas Koperasi dsan UMKM. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Dinas Koperasi dan UMKM tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Karena pelaporan keuangan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2015 menggunakan basis akrual untuk rekening-rekening pendapatan dan belanja seperti dinyatakan di atas, maka dalam Catatan atas Laporan Keuangan ini tidak perlu dilakukan pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis akrual, untuk entitas pelaporan yang menggunakan akuntansi berbasis akrual.
4.3.
Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 4.3.1. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di bendahara pengeluaran/pemegang kas/pemegang kas merupakan kas yang menjadi tanggungjawab / dikelola oleh bendahara pengeluaran/pemegang kas yang berasal dari sissa kas PK yang belum disetor
ke
kas
daerah
per
tanggal
neraca
kas
di
bendahara
pengeluaran/pemegang kas mencakup seluruh saldo rekening bendahara
13
pengeluaran/pemegang kas, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas. Kas di bendahara pengeluaran diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang. 4.3.2. Investasi Jangka Pendek Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Investasi jangka pendek dalam bentuk deposito jangka pendek di catat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
4.3.3. Piutang Piutang dinilai sebesar nilai nominal bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan. 4.3.4. Persediaan Persediaan diakui pada saat diteria atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Persediaan diakui berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan tidak dimasukkan sebagai persediaan. Persediaan dinilai berdasarkan harga pembelian terakhir jika diperoleh dengan pembelian dan harga standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri. 4.3.5. Investasi Non Permanen Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimasukkan
untuk
dimiliki
secara tidak
berkelanjutan.
Investasi
ini
diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu, seperti investasi dalam bentuk dana bergulir, obligasi atau surat utang, penyertaan/modal dalam proyek pembangunan, Nilai investasi daslam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang tertagih.
4.3.6. Investasi Permanen Investasi Permanen dalam bentuk penyertaan modal pemerintah dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu
14
sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Apabila investasi permanen diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan atau nilai wajar investasi tersebut jika harga-harga perolehannya tidak ada. Pengeluaran untuk memperoleh investasi permanen diakui sebagai pengeluaran untuk memperoleh investasi permanen diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan harga perolehan yaitu jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.
4.3.7. Pengukuran Aset Tetap Secara Umum a. Aset yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang telah diakui dalam periode berjalan. b. Aset Tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berjalan, yaitu pada saat aset tetap tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah. c. Dalam pengakuan aset tetap harus dibuat ketentuan yang membedakan antara penambaan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama. d. Aset Tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya. e. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian. f.
Aset Tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian
aset
tetap
dengan
menggunakan
nilai
historis
tidak
memungkinkan, maka nilai aset tersebut didasarkan pada harga perolehan yang diestimasikan. g. Pelepasan aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan atau pertukaran. Hasil penjualan aset tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan. Aset tetap yang diperoleh karena penukaran dinilai sebesar nilai wajar aset tetap yang diperoleh atau nilai wajar aset yang diserahkan, mana yang lebih mudah. h. Penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tetap tersebut rusak berat, usang, hilang, dan sebagainya. Penghapusan aset tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. i.
Perubahan nilai aset tetap dapat disebabkan oleh penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.
15
j.
Dalam penyajian nilai aset tetap yang ada dalam Neraca Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2015 ini belum dikurangkan dengan akumulasi penyusutan/ depresiasi untuk masingmasing pos aset tetap.
4.3.8. Tanah Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian untuk pembebasan tanah, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan biaya penimbunan. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sesuatu yang baru jika bangunan tua itu dimaksudkan untuk dibongkar. 4.3.9. Peralatan dan Mesin Mesin dan peralatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh aset tersebut sehingga siap digunakan. Mesin dan peralatan yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya. Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kendaraan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan. Kendaraan yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya. Meubelair dan perlengkapan diukur berdasarkan seluruh biaya yang diikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan. Mebeulair dan perlengkapan yang diperoleh dari donasi berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau gantinya. 4.3.10. Gedung dan Bangunan Gedung diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap
16
untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli atau biaya konstruksi, biaya pembebasan tanah, biaya pengurusan IMB, Notaris dasn pajak. 4.3.11. Jalan, Irigasi dan Jaringan Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jembatan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah untuk pembangunan jalan) sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap untuk digunakan. Instalasi dan jaringan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi dan jaringan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain-lain (termasuk di dalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan instalasi dan jaringan tersebut siap untuk digunakan. 4.3.12. Aset Tetap Lainnya Buku
perpustakaan
diukur
berdasarkan
seluruh
biaya
yang
dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Hewan ternak dan tanaman diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan hewan dan tanaman tersebut siap untuk dimanfaatkan.
4.3.13. Konstruksi dalam Pengerjaan Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain dari kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola jika ada. Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.
4.3.14. Dana Cadangan Dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan transfer dari dana cadangan atau jumlah pembiayaan yang berupa pengeluaran transfer ke dana cadangan.
17
4.3.15. Kewajiban Jangka Pendek Bagian lancar kewajiban jangka panjang diakui
pada saat
reklasifikasi dalam periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembayaran bagian lancar kewajiban jangka panjang yang telah diakui dalam periode berjalan. Kewajiban jangka pendek diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar. 4.3.16. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban dalam negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan kewajiban dalam negeri yang telah diakui dalam periode berjalan. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri adalah sebesar jumlah yang belum dibayar pemerintah yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari duabelas bulan setelah tanggal neraca. 4.3.17. Ekuitas Dana Ekuitas dana terdiri dari : a. Ekuitas Dana Lancar Ekuitas dana lancar diakui pada akhir nperiode akutansi berdasarkan selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah nilai kewajiban jangka pendek. b. Ekuitas Dana Investasi Ekuitas dana investasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan selisih anatar jumlah nilai investasi permanen, aset tetap, aset tetap lainnya dengan jumlah ninali kewajiban jangka panjang. c. Ekuitas dana cadangan Ekuitas dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah cadangan yang ditransfer dalan periode berjalan. 4.3.18. Koreksi a. Terhadap setiap kesalahan harus dilakuakn korelasi segera setelah diketahui. b. Korelasi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
18
c. Korelasi kesalahan yang tidak berulang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan. d. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset serta ekuitas dana yang terkait. e. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kasa dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain. f.
Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas dana lancar.
g. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non recurring) atas penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. h. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. i.
Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan belanja, apabila diterima pada periode berikutnya dalam lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
4.3.19. Pendapatan a. Pendapatan
diklasifikasi
menurut
sumber
dan
pusat
pertanggungjawaban. b. Pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening bendahara pengeluaran.
19
c. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membuka penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). d. Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. e. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. f.
Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima.
g. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia). 4.3.20. Belanja a. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas bendahara pengeluaran. b. Khusus pengeluaran melalui pemegang kas pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi verifikasi. c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. d. Pengukuran belanja non modal menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan. e. Pengukuran belanja modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aset tetap. f.
Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia).
4.3.21. Pembiayaan a. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas di bendahara pengeluaran. b. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan aza bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran). c. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas dibendahara pengeluaran.
20
d. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos pembiayaan netto. e. Pengukuran pembiayaan pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah selisih pendapatan dan belanja yang dialokasikan atau ditutup setelah diperhitungkan dengan elemen-elemen pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan. f.
Selisih lebih / kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan satu periode pelaporan dicatat dalam pos SILPA/SiKPA.
g. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dan nilai kas sekarang yang dikeluarkan. h. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal pengakuan pembiayaan. 4.4.
Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Jawa Tengah mengacu sepenuhnya pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan setiap rekening laporan keuangan
merupakan
sepenuhnya
Standar
Akuntansi
Pemerintah
dengan
pengecualian untuk penerapan penyusutan aset tetap.
21
