BAB I PENDAHULUAN 1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

BKPM Provinsi Sumatera Barat

BAB I PENDAHULUAN 1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Reformasi manajemen keuangan negara, ditandai dengan diluncurkannya satu paket perundang-undangan bidang keuangan negara yakni UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara membawa implikasi diperlukannya sistem pengelolaan keuangan negara yang transparans dan akuntabel.

Kegiatan

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara

harus dilaksanakan dengan tertib, terkendali, efisien dan

efektif.

Upaya konkrit mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah, mengharuskan setiap pengelola keuangan negara menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Laporan harus disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Laporan Keuangan BKPMP Sumatera Barat disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan DPPA tahun anggaran 2014, sehingga diharapkan terwujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Laporan yang disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan BKPMP yang menunjukkan ketaatan DPA dan DPPA dengan menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola Satuan Kerja

Laporan Keuangan Tahun 2014

1


Perangkat Daerah (SKPD) dalam satu periode pelaporan serta menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode. Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas dana) per tanggal laporan. Catatan atas Laporan Keuangan memuat penjelasan atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan keuangan dan penyajian berbagai informasi yang diharuskan oleh standar akuntansi pemerintahan. Laporan Keuangan BKPMP Tahun Anggaran 2014 menyajikan

secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. Disamping itu,

Laporan keuangan yang disusun juga bertujuan

menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan : -

Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai

-

Menyediakan informasi mengenai bagaimana BKPMP daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya

-

Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi BKPMP berkaitan dengan sumber penerimaannya

- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang dilakukan dalam satu periode pelaporan

2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan tahun 2014 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut : - Undang-Undang Dasar R I 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945


2


- Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 - Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah - Undang-Undang Nomor 61 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) Jo Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1979 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah -

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

-

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

-

Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah

- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan -

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 36 Tahun 2009 tanggal 7 September 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

-

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2009 tanggal 7 September 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 111


3


Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. -

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

-

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 63 Tahun 2011 tanggal 8 Desember 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

-

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap.

3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain

yang diharuskan dan dianjurkan untuk

diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan tahun anggaran 2014 meliputi hal-hal berikut : BAB I

PENDAHULUAN 1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA BKPMP 1 Ekonomi Makro 2 Kebijakan Keuangan 3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan BKPMP


4


2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI 1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah 2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan 3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2 Neraca

Bab VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD


5


BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD 1. Ekonomi Makro Berdasarkan pernyataan misi ke 4 pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat “Mewujudkan ekonomi masyarakat yang tangguh, produktif, berbasis kerakyatan, berdaya saing regional dan global”, sesuai dengan tugas dan fungsi BKPMP Sumatera Barat adalah berkembangnya industri olahan, perdagangan, UMKMK dan iklim investasi. Dalam meningkatkan iklim investasi, diperlukan arah kebijakan sebagai berikut : 1. Mengembangkan pemberian insentif bagi para investor. 2. Meningkatkan informasi peluang investasi bagi calon investor 3. Mengembangkan pelayanan satu pintu yang prima dalam penanaman modal.

Dalam Rencana Kerja BKPMP Sumatera Barat Tahun 2014, tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi BKPMP Sumatera Barat, dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan adalah: 1. Meningkatkan

koordinasi,

pelayanan,

pembinaan

dan

pengendalian

penanaman modal serta perumusan kebijakan yang mendukung investasi. 2. Meningkatkan pelaksanaan promosi dan kerjasama investasi yang efektif. 3. Meningkatkan analisa potensi sumber daya dan penyediaan data dan informasi penanaman modal yang akurat.

Prioritas untuk mewujudkan misi 4 dalam meningkatkan iklim investasi adalah peningkatan daya saing penanaman modal, peningkatan promosi dan kerjasama investasi dan penyiapan potensi sumberdaya daerah.


6


Tujuan yang akan dicapai tersebut dijabarkan dalam sasaran yang akan dicapai BKPMP Sumatera Barat dalam tahun 2014, adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya Investasi di Sumatera Barat :  Jumlah persetujuan investasi sebanyak 24 persetujuan pada Tahun 2014.  Jumlah realisasi PMDN sebesar 480 milyar rupiah dan realisasi PMA sebesar 24 juta US$ pada Tahun 2014.  Jumlah tenaga kerja sebanyak 1170 orang pada Tahun 2014. 2. Jumlah investor yang menanamkan modalnya di Sumatera Barat sebanyak 38 calon investor pada Tahun 2014 dan jumlah kesepakatan investasi sebanyak 2 MoU pada tahun 2014. 3. Tersedianya analisa potensi sumberdaya sebanyak 2 kajian pada Tahun 2014 serta data dan informasi penanaman modal yang akurat.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran BKPMP Sumatera Barat Tahun 2014 telah disusun Rencana Kerja dalam bentuk program dan kegiatan yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2014.

2. Kebijakan Keuangan 2.1. Kebijakan Belanja Daerah Kebijakan keuangan BKPM Provinsi Sumatera Barat dalam mengelola APBD tahun anggaran 2014 adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja daerah. Kebijakan di bidang pengeluaran ditempuh dengan menentukan prioritas dan rasionalitas belanja baik belanja operasi maupun modal melalui penghematan yang diiringi dengan rasionalisasi anggaran. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing progam dan kegiatan walaupun ada perubahan pada fisik barang jasa dan bangunan dalam DPPA 2014. Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja daerah adalah sebagai berikut:


7




Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran.



Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengalokasian belanja daerah dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada masyarakat dan investor baik dalam maupun luar negeri.

 Meningkatkan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja daerah.  Meningkatkan pengelolaan keuangan yang dilaksanakan dalam suatu sistim yang terintegrasi serta mewujudkan pengelolaan yang transparansi serta efektifitas dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

2.2. Pencapaian Target Kinerja Penyusunan anggaran BKPMP Tahun 2014, ditempuh pendekatan budget is a plan, a plan is budget, dimana rencana kerja dan anggaran disusun secara terintegrasi. Alokasi anggaran disesuaikan dengan hasil yang akan dicapai. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran telah diformulasikan dengan jelas dan dilengkapi dengan indikator kinerja.

Adapun pencapaian target kinerja program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 11 (sebelas) kegiatan, dengan indikator pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut : 1. Terselenggaranya surat menyurat Badan selama satu tahun. 2. Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor selama satu tahun. 3. Tersedianya jasa kebersihan kantor selama satu tahun. 4. Tersedianya alat tulis Badan dan UPTB lama satu tahun.


8


5. Tersedianya barang catakan dan penggandaan Badan dan UPTB selama satu tahun. 6. Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. 7. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak tujuh macam. 8. Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 120 eksemplar koran dan 5 jenis buku selama satu tahun. 9. Terwujudnya penyediaan makanan dan minuman pengaman kantor, rapat dan tamu Badan dan UPTB selama satu tahun. 10. Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah sebanyak 88 kali selama satu tahun. 11. Terlaksananya wirid dan senam bagi aparatur 29 kali dan 51 kali.

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 7 (tujuh) kegiatan, dengan indikator pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut: 1. Tersedianya meubeleur kantor sebanyak 2 (dua) unit. 2. Terlaksananya penambahan komputer dan jaringan komputerisasi sebanyak 7 (tujuh) unit. 3. Terlaksanannya pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor 4. Terpeliharanya Kendaraan dinas Operasional untuk 5 (lima) unit roda empat dan 2 (dua) unit roda dua selama satu tahun. 5. Terlaksananya

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan

dan

perlengkapan kantor sebanyak 5 (lima) jenis peralatan dan perlengkapan gedung kantor. 6. Terlaksananya pengelolaan, pengawasan dan pengendalian asset SKPD selama satu tahun. 7. Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor.


9


C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya. Indikator pencapaian target kinerjanya: tersedianya

pakaian

dinas beserta

perlengkapannya

sebanyak 47 stel.

D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program ini dimaksudkan untuk menciptakan Aparatur yang siap untuk menciptakan kinerja yang tepat guna dan hasil guna setelah mengikuti berbagai Pelatihan baik didalam Propinsi maupun diluar Propinsi untuk 11 (sebelas) Aparatur tahun ini.

E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja Keuangan Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 4 (empat) kegiatan, dengan indikator pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut: 1. Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebanyak 3 (tiga) laporan.

2. Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 5 jenis laporan selama satu tahun.

3. Terlaksananya monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD selama satu tahun. 4. Terlaksananya penatausahaan Keuangan SKPD selama satu tahun.

F. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 8 (delapan) kegiatan, dengan indikator pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut:


10


1. Terlaksananya keikutsertaan BKPM Provinsi Sumatera Barat pada promosi investasi dalam dan luar negeri yang

dilaksanakan di

jakarta,Bali, Surabaya, NTB dan Australia. 2. Terlaksananya Gelar Potensi Daerah dan Temu Usaha untuk 100 orang yang dilaksanakan BKPM Provinsi Sumatera Barat yang diadakan di Jakarta. 3. Terlaksananya koordinasi promosi dan terfasilitasinya calon investor pada misi investasi dengan dunia usaha dalam 4 (empat) kali pertemuan dengan para calon investor. 4. Terlaksananya pemutakhiran data website BKPMP. 5. Tersedianya bahan materi promosi untuk calon investor sebanyak 300 buku profil investasi berbahasa inggris, 2 buah Banner dan 15 souvenir eksklusif. 6. Terlaksananya

fasilitasi

kerjasama

dibidang

investasi

antara

pemerintah daerah dengan dunia usaha sebanyak 2 MoU. 7. Terlaksananya kesepakatan kerjasama strategis antara usaha besar dengan UMKMK sebanyak 1 kesepakatan. 8. Tersebarnya informasi Penanaman Modal Sumatera Barat pada masyarakat dan dunia usaha melalui media elektronik TV Nasional 1 kali dan TV lokal 3 kali dan media cetak 4 kali.

G. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya Daerah Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 1 (satu) kegiatan, dengan indikator target kinerja kegiatannya sebagai berikut : Tersedianya buku Feasibility Study Reaktifasi Jalur Kereta Api Padang Panjang Payakumbuh sebanyak 150 buku.


11


H. Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 14 (empat belas) kegiatan,

dengan indikator pencapaian target kinerja kegiatannya

sebagai berikut : 1. Terlaksanannya efektifitas dan efisiensi Pelayanan Perizinan melalui PTSP dengan terbitnya perizinan penanaman modal sebanyak 400 perizinan/non perizinan. 2. Tercapainya solusi pemecahan masalah Penanaman Modal yang dihadapi perusahaan PMA/PMDN di Sumatera Barat sebanyak 4 PMA/PMDN bermasalah. 3. Terciptanya Harmonisasi Perencanaan dan Kebijakan, Promosi Perizinan dan Pengendalian Penanaman Modal Provinsi, Regional dan

Nasional

dengan

lahirnya

masing-masing

3

rumusan

rekomendasi. 4. Dimanfaatkannya buku data perkembangan realisasi investasi fasilitas dan non fasilitas di Sumatera Barat bagi pengambil kebijakan dan dunia usaha sebanyak 100 buku. 5. Tersedianya System Informasi Spasial Penanaman Modal dalam data spasial dasar dan tematik terbaru sebanyak 1 unit dan peta investasi sebanyak 100 lembar. 6. Terciptanya

pemahaman

perusahaan

PMA/PMDN

terhadap

pengisian LKPM pada 40 peserta dari perusahaan yang mengikuti Bimtek. Penyusunan LKPM 7. Terciptanya peningkatan penyampaian LKPM oleh Perusahaan PMA/PMDN dan pelaksanaan kegiatan investasi sesuai dengan ketentuan berlaku sebanyak 11 perusahaan PMA/PMDN. 8. Terciptanya pemahaman aparatur provinsi dan kabupaten/kota dunia usaha dan tokoh masyarakat tentang kebijakan dibidang penanaman modal sebanyak 120 orang.


12


9. Terciptanya sinkronisasi pelayanan perizinan penanaman modal antara Provinsi, Kabupaten/kota dan Pusat. 10. Terciptanya pemahaman pada 50 orang aparatur/investor mengenai standar PTSP. 11. Terdukungnya kegiatan perencanaan promosi dan menunjang pengendalian investasi yang berhubungan dengan lokasi dengan tersedianya softcopy peta topografi sebanyak 60 blad. 12. Tesedianya

pedoman

kebijakan

bagi

instansi

Provinsi

Kabupaten/kota serta dunia usaha sebanyak 1 Ranperda. 13. Termanfaatkannya sarana dan prasarana untuk pelayanan PTSP sebanyak 61 unit. 14. Terciptanya

pemahaman

pada

120

orang

aparatur/investor

mengenai pendelegasian wewenang dalam rangka PTSP.


13


BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Dalam Tahun Anggaran 2014, Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat merencanakan Belanja sebesar

Rp 8.255.903.284,00 yang

bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD Perubahan), yang direncanakan untuk membiayai: 

Belanja Pegawai

Rp.3.941.324.414 ,00



Belanja Barang dan Jasa

Rp. 3.772.438.870,00



Belanja Modal

Rp.

542.140.000,00

Capaian kinerja keuangan dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD tahun 2014 dapat diuraikan sebagai berikut : Total realisasi belanja BKPMP Sumatera Barat dalam tahun anggaran 2014 tercatat sebesar Rp 7.599.345.989,00. Jumlah tersebut mencapai 92,05% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp8.255.903.284,00. Meskipun realisasi seluruh komponen belanja daerah berada dibawah anggaran namun sudah memenuhi prinsip 3E. Realisasi belanja pegawai sebesar Rp.3.805.434.593,00 atau

96,55%, belanja

barang dan jasa sebesar Rp3.275.956.923,00 atau 86,84% dan belanja modal sebesar Rp.517.954.473,00 atau 95,54% dari jumlah anggarannya.

2. Pendapatan Dari hasil pelaksanaan kegiatan tahun anggaran

2014 diperoleh realisasi

Pendapatan BKPM Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp 15.736.494,50. Pendapatan ini dicatat pada Lain-lain PAD yang Sah. Pendapatan ini terdiri dari pengembalian ke kas daerah temuan hasil pemeriksaan

Inspektorat dari

kegiatan Tahun 2013 sebesar Rp.4.586.494,50 dan penerimaan dari hasil penjualan barang milik daerah Provinsi Sumatera Barat yang berada pada BKPMP Sumatera Barat sebesar Rp.11.150.000,00. BKPM Provinsi Sumatera Barat tidak


14


menganggarkan pendapatan pada tahun anggaran 2014 sama halnya dengan tahun-tahun sebelumnya.

3. Belanja Daerah Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian belanja dan pengeluaran dalam Laporan Keuangan dikelompokkan menjadi belanja operasi dan belanja modal yang dapat diuraikan sbb:

B

URAIAN BELANJA

ANGGARAN 8.255.903.284.00

REALISASI 7.599.345.989,00

% 92,05

LEBIH/KURANG 656.557.295,00

I

BELANJA OPERASI

7.713.763.284,00

7.081.391.516,00

91,80

632.371.768,00

1

Belanja Pegawai

3.941.324.414,00

3.805.434.593,00

96,55

135.889.821,00

2

Belanja Barang

3.772.438.870,00

3.275.956.923,00

86,84

496.481.947,00

II

BELANJA MODAL Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya

542.140.000,00 365.100.000,00

517.954.473,00 357.890.473,00

95,54 98,03

24.185.527,00 7.209.527,00

175.000.000,00 1.500.000,00 540.000,00

159.634.000,00 430.000,00

91,22 79,63

15.366.000,00 110.000,00

1 2 3 4 5

Seluruh realisasi belanja BKPMP Sumatera Barat pada tahun 2014 mencapaii 92,05% dari yang dianggarkan. Realisasi belanja tiap program dan kegiatan telah mencapai target kinerja yang ditetapkan. Pencapaian realisasi keuangan atas program dan kegiatan yang telah dialokasikan dalam DPA BKPMP tahun 2014 adalah sebagai berikut:

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Anggaran sebesar Rp. 663.468.170,00 dan realisasi Rp. 631.291.674,00 . Pada umumnya pelaksanaan kegiatan pada program ini telah efisien dan efektif, hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja 95,15%, hanya beberapa kegiatan yang tidak tercapai targetnya dengan rincian kegiatan sebagai berikut:


15


1. Penyediaan Jasa surat menyurat Anggaran Rp. 20.813.200,00 dan realisasi Rp.20.747.624 ,00 atau sebesar 99,68%. Kegiatan Jasa Penyediaan Surat Menyurat dimaksudkan untuk mendukung operasional kantor dalam pelayanan jasa surat menyurat. Seluruh kebutuhan akan penyelesaian surat menyurat kantor selama tahun 2014 dan penyusunan beberapa laporan berbagai kegiatan rutin serta surat dinas lainnya dapat terpenuhi. 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Anggaran Rp. 153.340.200,00 dan realisasi Rp.147.331.320,00 atau sebesar 96,08%. Kegiatan ini dimaksudkan agar sarana komunikasi, sumber daya air,

listrik dan internet kantor dapat digunakan untuk

mendukung aktifitas kantor. Kegiatan ini berjalan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dengan terpenuhinya pembayaran

jasa

komunikasi telepon, listrik dan internet kantor selama tahun 2014. 3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Anggaran Rp. 79.510.000,00 dan realisasi Rp.79.510.000,00 atau sebesar 100%. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung operasional kantor meliputi penyediaan jasa pelayanan kebersihan kantor dan lingkungan kantor. Selama Tahun 2014 penyediaan jasa pelayanan kebersihan kantor dapat terwujud pada kantor BKPMP Sumatera Barat 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor Anggaran Rp. 32.070.770,00 dan realisasi Rp.31.737.200 ,00 atau sebesar 98,96%. Penyediaan alat tulis kantor selama tahun anggaran 2014 dapat dilaksanakan, bahkan menyisakan persediaan untuk tahun anggaran berikutnya. 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Anggaran Rp. 21.100.000,00 dan realisasi Rp.20.783.200 ,00 atau sebesar 98,50%. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama tahun anggaran 2014 beberapa macam dapat dilaksanakan, bahkan menyisakan persediaan untuk tahun anggaran berikutnya.


16


6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Anggaran Rp. 6.500.000,00 dan realisasi Rp.6.445.500 ,00 atau sebesar 99,16 %. Penyediaan komponen installasi listrik/penerangan bangunan kantor selama tahun anggaran 2014 dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan dan target yang ditetapkan. 7.

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Anggaran Rp. 22.800.000,00 dan realisasi Rp.22.257.000 ,00 atau sebesar 97,61 %. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor selama tahun anggaran 2014 dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan target yang ditetapkan, yaitu tersedianya 1 (satu) unit mesin tik, 2 (dua) unit mesin absen finger print, 1 (satu) unit alat pemutar DVD/CD.

8.

Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Anggaran Rp. 13.200.000,00 dan realisasi Rp.12.823.000 ,00 atau sebesar 97,14%. Dari kegiatan ini dapat disediakan bacaan berupa surat kabar/koran harian lokal sebanyak 10 (sepuluh) macam dan koran nasional sebanyak 1 (satu) macam. Disamping itu juga dapat disediakan beberapa macam bahan bacaan buku peraturan perundang-undangan terbaru sesuai kebutuhan.

9. Penyediaan Makanan dan Minuman Anggaran Rp. 36.570.000,00 dan realisasi Rp.33.934.000 ,00 atau sebesar 92,79 %. Penyediaan makanan dan minuman rapat selama tahun 2014 dapat

disediakan.

Penyediaan

makanan

dan

minuman

tamu

pelaksanaannya sesuai dengan tamu yang berkunjung ke BKPMP dan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. 10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah Anggaran Rp. 207.544.000,00 dan realisasi Rp.187.642.830,00 atau sebesar 90,41 %. Selama tahun anggaran 2014 BKPMP mengikuti rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah sesuai undangan serta event kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku.


17


11. Penyediaan Jasa Pengaman Kantor Anggaran Rp 59.120.000,00 dengan realisasi Rp.59.080.000,00 atau sebesar 99,93 %. Kegiatan Penyediaan Jasa Pengaman Kantor terlaksana sesuai target kinerja yang ditetapkan yaitu pembayaran jasa , penyediaan pakaian kerja dan makan minum petugas pengaman kantor. 12. Penyediaan Jasa Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur Anggaran Rp. 10.900.000,00 dan realisasi Rp.9.000.000 ,00 atau sebesar 82,57%. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung peningkatan fisik dan mental Aparatur dengan menyediakan jasa instruktur senam dan jasa penceramah agama bagi aparatur BKPMP agar dapat mengikuti senam pagi dan wirid pengajian agama di kantor setiap minggu. Pada kegiatan ini tidak terpenuhi target kinerja yang ditetapkan yaitu pelaksanaan senam pagi dan wirid pengajian bagi aparatur di kantor yang direncanakan sebanyak 29 dan 51 kali.

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Anggaran sebesar Rp.357.907.500,00 dan realisasi Rp.325.183.350,00. Pada umumnya pelaksanaan kegiatan pada program ini telah efisien dan efektif, hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja 90,85 % hanya beberapa kegiatan yang tidak tercapai targetnya, dengan rincian masing-masing kegiatan sebagai berikut: 1. Pengadaan Meubeleur Anggaran Rp. 10.000.000,00 dan realisasi Rp.9.760.200,00 atau 97,60 %. Kegiatan ini

terlaksana sesuai target kinerja ditetapkan yaitu untuk

pembelian/pengadaan meubeleur 1 (satu) unit meja kerja eselon IV dan 1 (satu) unit lemari arsip sesuai dengan kebutuhan Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Sumbar. 2. Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi Anggaran Rp. 33.000.000,00 dan realisasi Rp.32.975.000 ,00 atau sebesar 99,92%. Kegiatan ini terlaksana sesuai target kinerja ditetapkan dengan


18


telah dilaksanakan pengadaan/pembelian 2 (dua) unit komputer Notebook, 1 (satu) unit komputer PC, dan 1(satu) unit monitor komputer. 3. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Anggaran Rp. 20.000.000,00 dan realisasi Rp.19.950.000 ,00 atau sebesar 99,75%. Telah dilaksanakan pemeliharaan gedung kantor sesuai dengan kebutuhan dan anggaran tersedia. 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional. Anggaran Rp. 79.190.000,00 dan realisasi Rp.62.945.650 atau sebesar 79,48 %. Pemeliharaan kendaraan dinas operasional tahun 2014 dapat dipenuhi sesuai dengan target terpeliharanya sebanyak 4 (empat) unit kendaraan roda empat dan 2 unit kendaraan roda 2. Realisasi keuangan yang relatif rendah karena pemeliharaan dilakukan sesuai kebutuhan dan jumlah kendaraan dinas pada Tahun 2014. 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor Anggaran Rp. 10.000.000,00 dan realisasi Rp.9.208.500 ,00 atau sebesar 92,08%. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor yang telah dilaksanakan pada tahun 2014 antara lain adalah pemeliharaan dan perbaikan AC, komputer, printer dan gorden sesuai dengan target yang ditetapkan. 6. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD. Anggaran Rp.30.717.500,00 dan realisasi Rp.30.710.000,00 atau sebesar 99,98

%. Kegiatan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset

SKPD telah terlaksana sesuai target kinerja ditetapkan, sebagian besar merupakan belanja pegawai / honorarium pengelola aset SKPD. 7. Rehab Sedang / Berat Gedung Kantor Anggaran Rp.175.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.159.634.000,00 atau 91,22%. Kegiatan Rehab Sedang/Berat gedung kantor dilaksanakan sesuai target

kinerja

ditetapkan

yaitu

rehab

ruangan

PTSP

sehingga

termanfaatkannya ruangan untuk pelayanan terpadu satu pintu sesuai standar pelayanan publik.


19


C. Program Peningkatan disiplin Aparatur Anggaran sebesar Rp. 16.450.000,00 dan realisasi Rp.16.450.000,00 atau sebesar 100%, pelaksanaannya telah efisien dan efektif dengan rincian kegiatan sebagai berikut: 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapan Sipil Harian (PSH) Anggaran Rp. 16.450.000,00 dan realisasi Rp.16.450.000,00 atau sebesar 100%. Telah dilaksanakan pengadaan pakaian dinas sebanyak 47 stel sesuai dengan target kinerja yakni sesuai dengan jumlah pegawai yang ada.

D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Anggaran sebesar Rp. 72.882.400,00 dan realisasi Rp.68.036.500,00 atau sebesar 93,35%, pelaksanaannya telah efisien dan efektif, dengan rincian kegiatan sebagai berikut: 1. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan. Anggaran Rp.72.882.400,00 dan realisasi Rp. 68.036.500,00 atau sebesar 93,35%. Telah diikutsertakannya beberapa orang pejabat/staf keluar provinsi dalam rangka pelatihan serta Bimbingan Teknis yang diadakan oleh BKPM, serta Instansi terkait lainya.

F. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Anggaran sebesar Rp. 293.050.400,00 dan realisasi Rp.243.887.700,00 atau sebesar 83,22%, pelaksanaannya telah efisien dan efektif dengan rincian kegiatan sebagai berikut : 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD Anggaran Rp. 15.645.000,00 dengan realisasi Rp.8.730.000,00 atau sebesar 55,80%. Kegiatan ini telah terlaksana dengan realisasi output


20


sesuai target, yaitu tersusunnya 4 (empat) macam laporan sebagai berikut : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Bahan LKPJ Kepala Daerah dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) serta Laporan Keuangan SKPD selama satu tahun. 2. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD Anggaran Rp. 76.760.400,00 dan realisasi Rp.41.887.300,00 atau sebesar 54,56%. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD menyediakan dana untuk proses penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD dengan output tersedianya dokumen penganggaran SKPD selama 1 (satu) tahun. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan realisasi pembuatan RKA, DPA serta DPPA. 3. Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD Anggaran Rp 43.250.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 39.325.400 ,00 atau sebesar 90,92%. Kegiatan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan SKPD telah dilaksanakan dengan tersedianya buku laporan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan program /kegiatan BKPMP 2014. 4. Penatausahaan Keuangan SKPD Anggaran Rp. 157.395.000,00 dan realisasi sebesar Rp.153.945.000,00 atau 97,81 %. Telah terlaksananya penatausahaan keuangan untuk tahun 2014. Kegiatan ini sebagian besar merupakan penyediaan honor pengelola keuangan SKPD seperti Honor PA, KPA, PPK, PPTK dan Bendahara Pengeluaran dan telah dibayar honor dimaksud sesuai dengan Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Tahun 2014.

E Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Anggaran sebesar Rp. 997.685.000,00 dan realisasi Rp.936.469.262,00. Pelaksanaan kegiatan pada program ini sudah memenuhi efisiensi dan efektifitas, hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja sebesar 93,86% dan pada umumnya target kinerja dapat tercapai, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :


21


1. Promosi Investasi Anggaran sebesar

Rp. 445.374.000,00 dengan realisasi sebesar

Rp.406.925.300,00 atau sebesar 91,37 %. Maksud dan tujuan diadakan promosi investasi adalah agar potensi dan peluang investasi Sumatera Barat dapat dikenal oleh dunia usaha/investor sehingga menjadikan Sumatera Barat sebagai tujuan investasi, untuk menarik minat dari calon investor yang ingin berinvestasi di Sumatera Barat dan membangun citra positif yang dapat menimbulkan kepercayaan investor terhadap Sumatera Barat sebagai daerah tujuan investasi yang menguntungkan. Kegiatan ini terlaksana sesuai dengan target kinerja kegiatan meliputi promosi investasi ke dalam dan luar negeri dengan mengikuti beberapa event promosi investasi sebanyak 7 (tujuh) kali baik di dalam maupun luar negeri dengan anggaran yang ditetapkan, yaitu: misi investasi dan perdagangan ke Australia, APKASI yang dilaksanakan di Jakarta Internasional Expo (JIExpo), Lombok Sumbawa Expo di Lombok, Gelar Potensi Investasi Daerah (GPID) dan Seminar Nasional Investasi di Makasar, Indonesia Internasional Infrastructure Coference and Exhibition (IIICE) di Jakarta, Sumatera Barat Expo di Bali dan Surabaya Investrade Expo di Surabaya. Hasil kegiatan melebihi target 12 calon investor karena berhasil menarik 22 calon investor yang tertarik untuk berinvestasi di Sumatera Barat. 2. Gelar Potensi dan Temu Usaha Anggaran

sebesar

Rp.95.000.000,00

dengan

realisasi

sebesar

Rp,86.472.600,00 atau sebesar 91,02 %. Maksud dan tujuan kegiatan adalah untuk memfasilitasi daerah sebanyak 7 (tujuh) Kabupaten/kota untuk pengembangan ekonomi

daerah dan investasi melalui sektor

Pariwisata, Energi, Industri Hilir dan Infrastruktur dan untuk menarik minat calon investor baik nasional maupun internasional untuk berinvestasi di Sumatera Barat.


22


Kegiatan ini terlaksana sesuai target kinerja yang telah ditetapkan yaitu terlaksananya pertemuan gelar potensi dan temu usaha dengan calon investor oleh Kementerian Luar Negeri difasilitasi oleh BKPM Provinsi Sumatera Barat dengan mengikutsertakan Kabupaten/kota untuk mempromosikan peluang investasi di daerah yang berlangsung di Jakarta, diilkuti oleh 100 orang. 3. Koordinasi Promosi dan Misi Investasi dengan Dunia Usaha Anggaran sebesar Rp.65.600.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.60.991.350,00 atau sebesar 93 %. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk mengkoordinasikan rencana promosi dan hasil promosi Sumatera Barat secara terintegrasi baik yang dilakukan oleh provinsi maupun kabupaten/kota. Sebagian target kegiatan ini tidak terlaksana yaitu jumlah peserta yang mengikuti pertemuan koordinasi promosi investasi sebanyak 28 orang dari 30 undangan yang ditargetkan sebanyak 60 peserta. Sedangkan koordinasi/pertemuan bidang promosi yang diikuti sebanyak 4 kali sesuai target dan terlaksananya koordinasi promosi investasi dan kerjasama dengan 7 (tujuh) kabupaten / kota. Hasil kegiatan ini dapat merealisasikan 3 (tiga) calon investor yang melakukan penanaman modal di Sumatera Barat. 4. Pemutakhiran Data Website Anggaran

sebesar

Rp.

18.306.000,00

dan

realisasi

sebesar

Rp.16.134.700,00 atau sebesar 88,14 %. Maksud dan tujuan dilaksanakan kegiatan ini, dengan pengelolaan website BKPMP agar tersedianya data dan informasi yang akurat dan terpercaya serta tersebarnya informasi penanaman modal baik intranet lingkup BKPMP Sumatera Barat maupun akses internet sebagai media informasi bagi pemerintah daerah, masyara kat maupun dunia usaha dalam melakukan aktifitas pembangunan di Sumatera

Barat

melalui

bkpmp.sumbarprov.go.id.

Dari

kegiatan

Pemutakhiran Data Website Penanaman Modal Sumatera Barat ini diperoleh 1 (satu) unit data website BKPMP terbaru yang memudahkan


23


investor dan calon investor memperoleh informasi penanaman modal Sumatera Barat melalui internet. Selain itu juga tersedia data potensi investasi Sumatera Barat terbaru pada Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID) BKPM RI sebanyak 1 unit data sesuai ditargetkan. 5. Pembuatan Materi Promosi Investasi Anggaran

sebesar

Rp.

107.930.000,00

dan

realisasi

sebesar

Rp.105.352.050,00 atau 97,61 %. Kegiatan Pembuatan Materi Promosi Investasi dimaksudkan agar bahan informasi tentang potensi dan peluang investasi Sumatera Barat tersedia lengkap dengan data terkini dan cukup untuk keperluan promosi agar pengguna atau calon investor tahu apa yang menjadi peluang untuk berinvestasi di Sumatera Barat dan menyediakan

bahan

penunjang

pelaksanaan

promosi

investasi.

Pelaksanaan kegiatan ini tahun 2014 sesuai target kinerja yang telah ditetapkan yaitu 3 bahan materi promosi yaitu buku profil investasi berbahasa inggeris, banner dan souvenir eksklusif. 6. Peningkatan Kerjasama Investasi Anggaran

sebesar

Rp.160.975.000,00

terealisasi

sebesar

Rp.159.587.862,00 atau 99,14 %. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk mempersiapkan Sumatera Barat sedemikian rupa sehingga mampu menjadi wadah bagi pertumbuhan dan perkembangan investasi dan memasarkannya kepada dunia luar secara strategis, sistematis dan efisien dan menarik investor khususnya investor asing, untuk melakukan kegiatan penanaman modal di Sumatera Barat. Kegiatan ini terlaksana sesuai target kinerja yang ditetapkan dengan terselenggaranya kunjungan misi investasi oleh Gubernur Sumatera Barat didampingi Kepala BKPM dan SKPD terkait ke Eropa Timur (Belarusia dan Rusia) dan kunjungan misi investasi ke Tiongkok. Hasil kegiatan ini terlaksananya 2 misi investasi dan terfasilitasinya kerjasama di bidang investasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha sebayak 2 (dua) MoU (Memorandum of Understanding).


24


7. Peningkatan kerjasama strategis antar Usaha Besar dengan UMKMK. Anggaran

sebesar

Rp.28.500.000,00

direalisasikan

sebesar

Rp.

26.734.000,00 atau 93,80 %. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah agar terlaksananya kemitraan usaha di daerah antara UMKMK dengan pengusaha ditingkat kabupaten/kota, provinsi maupun nasional. Kegiatan terlaksana sesuai target kinerja yaitu terselenggaranya open discussion forum di Kota Payakumbuh bekerjasama dengan BPMD-PTSP Kota Payakumbuh dengan peserta 60 orang dari UMKMK potensial kota Payakumbuh dan pengusaha tingkat provinsi dan nasional. Hasil kegiatan terdapat 1 (satu) kesepakatan kerjasama/kemitraan antara UMKMK dengan pengusaha tingkat provinsi dan nasional. 8. Publikasi dan Sosialisasi Informasi Penanaman Modal. Anggaran

sebesar

Rp.76.000.000,00

dapat

direalisasikan

sebesar

Rp.74.261.500 atau sebesar 97,71%. Maksud dan tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk memberitahukan perkembangan penanaman modal Sumatera Barat kepada masyarakat luas melalui media cetak dan media elektronik. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai target kinerja yaitu dilaksanakan

penyebaran

informasi

kegiatan

dan

perkembangan

penanaman modal melalui media cetak 7 kali dan media elektronik 5 kali baik pada TVRI Nasional maupun TV lokal.Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya informasi penanaman modal Provinsi Sumatera Barat kepada masyarakat dan dunia usaha sebanyak 12 (dua belas) kali.

F. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya Daerah Anggaran sebesar Rp. 361.710.000,00 dan realisasi Rp. 355.362.437,00. Pelaksanaan 2 kegiatan pada program ini sudah memenuhi efisiensi dan efektifitas, hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja sebesar 98,24%, sementara target kinerja dapat tercapai. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut :


25


1. Penyusunan Feasibility Study Reaktivasi Jalur Kereta Api Padang Panjang - Payakumbuh Anggaran Rp. 361.710.000,00 dan realisasi sebesar Rp.355.362.437,00 atau sebesar 98,25%. Kegiatan Penyusunan Feasibility Study Reaktivasi Jalur Kereta Api Padang Panjang-Payakumbuh dimaksudkan untuk memberikan informasi peluang investasi di sektor infrastruktur perhubungan, sedangkan tujuannya agar

tersusun suatu dokumen

telaahan ekonomi di sektor kereta api sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan promosi investasi. Kegiatan terlaksana sesuai target kinerja dengan tersedianya buku FS Reaktivasi Jalur Kereta Api Padang Panjang - Payakumbuh sebanyak 150 buku untuk ditawarkan kepada calon investor.

G. Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal Anggaran sebesar Rp. 1.855.545.400,00 dan realisasi Rp.1.505.095.473,00. 14 kegiatan pada program ini sudah terlaksana dan memenuhi efisiensi dan efektifitas, hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja sebesar 81,11%, target kinerja dapat tercapai. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Anggaran Rp. 241.360.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 185.178.300,00 atau sebesar 76,72 %. Kegiatan ini mendukung pelayanan penerbitan perizinan penanaman modal dan non perizinan sektor. Hal ini telah berjalan dengan baik setelah adanya Struktuk Organisasi dan Tata Kerja dengan terbitnya Perda dan Pergub Tentang PTSP yang bertujuan untuk pelayanan Perizinan Penanaman Modal di Sumatera Barat. Target kinerja belum terlaksana sesuai yang ditetapkan, realisasi fisik kegiatan tercapai 90 % dan realisasi keuangan masih rendah disebabkan anggaran cetak brosur informasi PTSP terealisasi untuk 15 sektor dari 20 sektor yang direncanakan karena belum terhimpunnya data dari SKPD teknis terkait


26


dan perjalanan dinas luar daerah hanya dapat dilaksanakan kegiatan sesuai undangan. 2. Penyelesaian Permasalahan Investasi. Anggaran Rp.71.626.000,00 dan realisasi sebesar Rp.44.465.350,00 atau sebesar 62,08%. Kegiatan bertujuan untuk menyelesaikan berbagai Permasalahan yang terjadi pada Perusahaan Baik PMA maupun PMDN dilingkungan Provinsi Sumatera Barat. Ditetapkan target kinerja output kegiatan 4 perusahaan PMA/PMDN untuk diselesaikan permasalahanya dan 4 kali rapat terealisasi sebanyak 3 perusahaan dan 2 kali rapat. Hal ini karena 4 perusahaan yang melaporkan baru 3 perusahaan yang bisa diselesaikan, 1 perusahaan di undur sampai Januari 2015. 3. Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Propinsi Sumatera Barat Anggaran Rp. 175.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 155.548.950,00 atau sebesar 88,89%. Kegiatan bertujuan untuk memperoleh rumusan permasalahan Investasi dan pemecahan masalahnya dengan terciptanya berbagai perumusan tentang permasalahan investasi di Sumatera Barat disertai pemecahan masalahnya baik ditingkat Provinsi maupun Nasional. Kegiatan Konsolidasi Perencanaan PM ini telah dilakukan sesuai dengan target

kinerja,

yaitu

penyelenggaraan

pertemuan

Konsolidasi

Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal dengan peserta 74 orang perangkat daerah Kabupaten/Kota dan Bappeda se- Sumatera Barat. Disamping itu telah diikuti Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Nasional (KP3MN) di Manado. Dari pelaksanaan kegiatan diperoleh masing-masing 3 rumusan rekomendasi terkait permasalahan/kendala di bidang perencanaan dan kebijakan, promosi, perizinan dan pengendalian penanaman modal di tingkat Provinsi Sumatera Barat dan Nasional.


27


4. Penyusunan Buku Data Perkembangan Penanaman Modal Sumatera Barat . Anggaran Rp. 98.110.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 93.974.600,00 atau sebesar 95,78 %. Kegiatan bertujuan menyediakan data dan informasi tentang penanaman modal yang up to date serta informatif bagi pengguna

sebagai

dasar

untuk

perencanaan,

pengembangan,

pengendalian dan penyusunan kebijakan daaerah mengenai penanaman modal. Kegiatan telah berjalan dengan Baik dengan adanya Pembuatan dan pencetakan buku data perkembangan Investasi Sumatera Barat Tahun 2013/2014 sebanyak 100 examplar. 5. Updating Informasi Spasial Penanaman Modal. Anggaran Rp. 47.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 40.614.000,00, atau sebesar 85,50 %. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan untuk mendorong pengembangan dan penyempurnaan penyelenggaraan sistem informasi spasial penanaman modal. Kegiatan telah berjalan sesuai dengan target yaitu tersedianya data spasial dasar dan tematik yang terbaru sebanyak 1 unit dan perbanyakan peta investasi sebanyak 100 lembar sehingga diharapkan dapat meningkatkan

penyediaan

sistem informasi spasial penanaman modal. Realisassi keuangan yang relatif rendah merupakan efisiensi penggunaan anggaran belanja jasa konsultan dan biaya cetak. 6. Bimbingan Teknis Pengisian

Formuir LKPM Bagi Perusahaan

PMA/PMDN. Anggaran Rp. 44.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 37.277.300,00 atau sebesar 84,72%. Maksud kegiatan Bimbingan Teknis Pengisian Formulir LKPM bagi perusahaan PMA/PMDN agar perusahaan yang telah mendapatkan perizinan penanaman modal menyampaikan LKPM sesuai ketentuan berlaku. Kegiatan ini telah berjalan dengan baik sesuai target kinerja ditetapkan yaitu terlaksananya pelatihan kepada 40 orang peserta dari Perusahaan PMA/PMDN sehingga tercipta pemahaman dalam


28


pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sesuai aturan berlaku.

Realisasi

keuangan

relatif

rendah

merupakan

efisiensi

penggunaan anggaran belanja perjalanan dinas dan honor narasumber. 7. Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal. Anggaran Rp. 109.250.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 99.638.700,00 atau sebesar 91,20 %. Kegiatan pengawasan pelaksanaan penanaman modal

dilakukan

guna

mencegah

dan

mengurangi

terjadinya

penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal dan penggunaan fasilitas penanaman modal. Hasil kegiatan telah dilakukan kunjungan ke 24 perusahaan PMA/PMDN; meliputi pengawasan dan pembinaan terhadap 14 perusahaan dan pembuatan BAP Penerbitan dan Pencabutan izin prinsip/SP terhadap 10 (sepuluh) perusahaan baik PMA maupun PMDN yang ada di Wilayah Operasional Sumatera Barat. 8. Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal Anggaran Rp.119.100.000 dan realisasi sebesar Rp.112.731.150,00 atau sebesar 94,65%. Kegiatan terlaksana sesuai target kinerja dengan diselenggarakannya 3 (tiga) kali pertemuan sosialisasi tentang kebijakan dibidang penanaman modal yang dilaksanakan di Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat dengan total peserta sebanyak 180 orang aparatur provinsi dan kabupaten/kota dunia usaha dan tokoh masyarakat 9. Sosialisasi Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Anggaran Rp. 44.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 27.080.400,00 atau sebesar

61,55 %. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk

memberikan dan meningkatkan pemahaman terhadap Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di PTSP Provinsi Sumatera Barat kepada aparatur dan masyarakat di Sumatera Barat sehingga

adanya

keselarasan

antara

kemampuan

penyelenggara

pelayanan dengan kebutuhan masyarakat/pengguna/pemanfaat layanan pada PTSP Sumatera Barat. Kegiatan


ini telah dillaksanakan sesuai

29


dengan target kinerja dengan mengundang peserta sosialisasi sebanyak 50 (lima puluh) orang dari kabupaten/kota dan SKPD teknis terkait, pelaku usaha pemanfaat jasa pelayanan PTSP, Asosiasi pengusaha dan akademisi dari lingkungan Provinsi Sumatera Barat. 10. Sinkronisasi Pelayanan Perizinan Penanaman Modal. Anggaran

sebesar

Rp

95.000.000,00

dengan

realisasi

sebesar

Rp.63.941.100,00 atau sebesar 67,31 %. Maksud kegiatan Sinkronisasi Pelayanan

Perizinan

penyelenggaraan

Penanaman

pelayanan

Modal

perizinan

adalah

berusaha

mengsinkronkan dengan

seluruh

kabupaten/kota di wilayah Sumatera Barat dan Pemerintah Pusat.. Kegiatan sinkronisasi pelayanan perizinan penanaman modal bertujuan agar tercapai keseragaman sesuai ketentuan perundang-undangan. Kegiatan terlaksana sesuai target dengan dilaksanakannya koordinasi pelayanan perizinan penanaman modal dengan 9 kabupaten/kota se Sumatera Barat dan 1 Kementerian. Kegiatan Sinkronisasi Pelayanan Perizinan

dilaksanakan

2

(dua)

kali

pertemuan, yaitu

disektor

perdagangan dengan peserta 50 (lima puluh) orang dan sektor tenaga kerja yang diadakan di hotel di Padang. 11. Pembuatan Peta Topografi Digital. Anggaran Rp 190.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp167.944.600,00 atau sebesar 88,39 % .Maksud dan tujuan kegiatan untuk membangun basis data spasial sebagai perangkat penyusunan Sistem Informasi Spasial Pusat Data dan Informasi Penanaman Modal, menyediakan data dan informasi spasial yang memuat konten peta dasar untuk mendukung penanaman modal di Sumatera Barat, menyusun dan menyediakan data dasar spasial di BKPMP Sumatera Barat sebagai bahan pengambilan keputusan

dan

pelaksanaan

kegiatan

perencanaan,

pelayanan

penanaman modal, evaluasi, pemantauan, dan pengendalian penanaman modal dan membantu seluruh instansi masyarakat umum, penanam modal dan perguruan tinggi yang memerlukan data dasar spasial


30


Sumatera Barat. Kegiatan pembuatan peta topografi digital terlaksana sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dengan telah tersedianya output kegiatan berupa softcopy peta topografi pendukung promosi investasi dengan ukuran 60 blad. 12. Finalisasi Ranperda Penanaman Modal. Anggaran Rp 70.239.400,00 dengan realisasi sebesar Rp. 50.820.800,00 atau sebesar

72,35 %. Kegiatan

ini merupakan lanjutan Kegiatan

Penyusunan Ranperda Penanaman Modal yang dilaksanakan Tahun 2013 dengan

output

Ranperda

dan

Naskah

Akademis

yang

telah

disempurnakan oleh tim bersama dengan tenaga ahli, namun study banding

belum

dilaksanakan

karena

adanya

penundaan

jadwal

pembahasan Ranperda Penanaman Modal oleh DPRD yang semula direncanakan pembahasan tahun 2013 ditunda pada tahun 2014. Kegiatan telah dilaksanakan sesuai target kinerja yaitu untuk mendukung lahirnya output kegiatan yaitu Perda tentang Penanaman Modal pada Tahun 2014 ini. 13. Peningkatan Sarana dan Prasarana PTSP Anggaran ditetapkan sebesar Rp 450.360.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 373.075.323,00 atau 82,84 %. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT-PTSP BKPM Provinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaran pelayanan perizinan dan non Perizinan di Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan terlaksana dengan realisasi fisik 97% pada umumnya merupakan pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam operasional PTSP antara lain perlengkapan kantor, komputer, meubeleur dan CCTV. 14. Sosialisasi Pendelegasian Wewenang Dalam Rangka PTSP. Anggaran Rp 100.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.52.804.900 atau sebesar

52,80

%. Kegiatan sosialisasi ini dimaksudkan untuk

memberikan

pemahaman

kepada

pejabat/pegawai

pemda

Provinsi/Kabupaten/Kota serta masyarakat dan pengusaha yang berkaitan


31


dengan perizinan/non perizinan berusaha di Sumatera Barat terhadap esensi kebijakan yang diatur pada Keputusan Gubernur Sumatera Barat tentang Pendelegasian/pelimpahan

Wewenang penandatanganan

perizinan/non perizinan kepada lembaga PTSP di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat kepada aparatur di Sumatera Barat. Kegiatan sosialisasi direncanakan 2 kali dengan jumlah peserta 140 orang sedangkan yang terlaksana 1 kali pertemuan dengan peserta 82 orang.

4. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Pada dasarnya, dalam pencapaian target yang telah ditetapkan pada anggaran tahun 2014 ini boleh dikatakan hampir tidak ada hambatan dan kendala, dari target yang telah ditetapkan hanya..... % keuangan yang tidak terealisasi. Pada umumnya hal ini disebabkan karena adanya efisiensi anggaran dan ada beberapa kegiatan yang tidak tercapai targetnya tetapi sasaran dari kegiatan tersebut tercapai. Antara lain kegiatan-kegiatan yang realisasinya dibawah 90% : a) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (79,48%) Anggaran Rp. 79.190.000,00 dan realisasi Rp.62.945.650 atau sebesar 79,48 %. Pemeliharaan kendaraan dinas operasional tahun 2014 dapat dipenuhi sesuai dengan target yaitu terpeliharanya sebanyak 4 (empat) unit kendaraan roda empat dari 5 (lima) unit yang direncanakan dan 2 (dua) unit kendaraan roda 2. Realisasi keuangan yang relatif rendah karena Tahun 2014 terdapat 1 (satu) unit kendaraan roda 4 yang dilelang sesuai ketentuan dan tidak dilakukan pemeliharaan terhadap kendaraan tersebut. b) Penyediaan Jasa Pembinaan Fisik dan Mental Anggaran Rp. 10.900.000,00 dan realisasi Rp.9.000.000,00 atau sebesar 82,57%. Pada kegiatan ini tidak terpenuhi target kinerja secara keseluruhan yaitu pelaksanaan senam pagi dan wirid pengajian bagi aparatur di kantor yang direncanakan sebanyak 51 dan 29 kali, namun hanya dapat dilaksanakan


32


masing-masing 46 dan 23 kali. Hal ini antara lain disebabkan karena beberapa kali jadwal pelaksanaan senam pagi dan wirid pengajian bertepatan dengan kegiatan lain sehingga tidak dapat dilaksanakan. c) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Anggaran Rp. 15.645.000,00 dengan realisasi Rp.8.730.000,00 atau sebesar 55,80%. Kegiatan ini telah terlaksana dengan realisasi output sesuai target, namun realisasi anggaran rendah antara lain disebabkan honorarium petugas verifikasi laporan harian SKPD dibayarkan sesuai standar biaya yang lebih rendah dibandingkan standar honor yang terbit saat pengganggaran dan efisiensi penggunaan anggaran belanja yang telah dianggarkan pada belanja uang lembur PNS dan belanja cetak penggandaan. d) Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD. Anggaran Rp. 60.600.000,00 dan realisasi Rp. 50.977.200,00 atau sebesar 84,12%. Kegiatan ini telah dilaksanakan

sesuai target kinerja, dengan

pembuatan RKA, DPA serta DPPA. Realisasi keuangan rendah dikarenakan adanya sisa tiket perjalanan dinas luar daerah dan sisa perjalanan dinas dalam daerah yang dianggarkan untuk pembahasan anggaran dengan DPRD di Bukittinggi tidak terlaksana karena tidak ada undangan untuk pembahasan dengan DPRD. e) Pemutakhiran Data Website (88,14%). Anggaran sebesar Rp. 18.306.000,00 dan realisasi sebesar Rp.16.134.700,00 atau sebesar 88,14 %. Dari kegiatan Pemutakhiran Data Website Penanaman Modal Sumatera Barat ini diperoleh 1 (satu) unit data website BKPMP terbaru yang memudahkan investor dan calon investor memperoleh informasi penanaman modal Sumatera Barat melalui internet. Selain itu juga tersedia data potensi investasi Sumatera Barat terbaru pada Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID) BKPM RI sebanyak 1 unit data sesuai ditargetkan. Namun realisasi keuangan dibawah 90 % disebabkan sisa belanja perjalanan dinas luar daerah dari sisa tiket dan efisiensi penggunaan anggaran.


33


f) Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (76,72%) Anggaran Rp. 241.360.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 185.178.300,00 atau sebesar 76,72 %. Kegiatan ini mendukung pelayanan penerbitan perizinan penanaman modal dan non perizinan sektor. Hal ini telah berjalan dengan baik setelah adanya Struktuk Organisasi dan Tata Kerja dengan terbitnya Perda dan Pergub Tentang PTSP yang bertujuan untuk pelayanan Perizinan Penanaman Modal di Sumatera Barat. Target kinerja belum terlaksana sesuai yang ditetapkan, realisasi fisik kegiatan tercapai 90 % dan realisasi keuangan masih rendah dibawah 90% disebabkan anggaran cetak brosur informasi PTSP terealisasi untuk 15 sektor dari 20 sektor yang direncanakan karena belum terhimpunnya data dari SKPD teknis terkait dan perjalanan dinas luar daerah hanya dapat dilaksanakan kegiatan sesuai undangan. g) Penyelesaian Permasalahan Investasi (62,08%) Anggaran Rp.71.626.000,00 dan realisasi sebesar Rp.44.465.350,00 sebesar

62,08%. Kegiatan

bertujuan

untuk menyelesaikan

atau

berbagai

Permasalahan yang terjadi pada Perusahaan Baik PMA maupun PMDN dilingkungan Provinsi Sumatera Barat. Ditetapkan target kinerja output kegiatan 4 perusahaan PMA/PMDN untuk diselesaikan permasalahanya dan 4 kali rapat terealisasi sebanyak 3 perusahaan dan 2 kali rapat. Hal ini karena 4 perusahaan yang melaporkan baru 3 perusahaan yang bisa diselesaikan, 1 perusahaan di undur sampai Januari 2015. h) Konsolidasi

Perencanaan dan Pelaksanaan

Penanaman Modal Propinsi

Sumatera Barat (88,89%) Anggaran Rp. 175.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 155.548.950,00 atau sebesar

88,89%. Dari pelaksanaan kegiatan diperoleh masing-masing 3

rumusan rekomendasi terkait permasalahan / kendala di bidang perencanaan dan kebijakan, promosi, perizinan dan pengendalian penanaman modal di tingkat Provinsi Sumatera Barat dan Nasional sesuai target kinerja, namun realisasi keuangan dibawah 90 % disebabkan adanya efisiensi penggunaan


34


anggaran belanja perjalanan dinas luar daerah dari sisa tiket dan akomodasi peserta. i) Bimbingan Teknis Pengisian Formulir LKPM Bagi Perusahaan PMA/PMDN (84,72%) Anggaran Rp. 44.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 37.277.300,00 atau sebesar 84,72%. Kegiatan ini telah berjalan dengan baik sesuai target kinerja ditetapkan yaitu terlaksananya pelatihan kepada 40 orang peserta dari Perusahaan PMA/PMDN sehingga tercipta pemahaman dalam pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sesuai aturan berlaku. Realisasi keuangan relatif rendah merupakan efisiensi penggunaan anggaran belanja perjalanan dinas dan honor narasumber. j) Sosialisasi Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (61,54%) Anggaran Rp. 44.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 27.080.400,00 atau sebesar 61,54 %. Kegiatan ini telah berjalan dengan baik sesuai dengan target kinerja dengan mengundang peserta sosialisasi sebanyak 50 (lima puluh) orang dari kabupaten/kota dan SKPD teknis terkait, pelaku usaha pemanfaat jasa pelayanan PTSP, Asosiasi pengusaha dan akademisi dari lingkungan Provinsi Sumatera Barat. Namun realisasi keuangan dibawah 90 % disebabkan efisiensi penggunaan anggaran belanja barang dan jasa dan belanja jasa narasumber. k) Sinkronisasi Pelayanan Perizinan Penanaman Modal (67,31%). Anggaran

sebesar

Rp

95.000.000,00

dengan

realisasi

sebesar

Rp.63.941.100,00 atau sebesar 67,31 %. Kegiatan terlaksana sesuai target kinerja dengan terlaksananya koordinasi pelayanan perizinan penanaman modal dengan 9 kabupaten/kota se Sumatera Barat dan 1 Kementerian. Kegiatan Sinkronisasi Pelayanan Perizinan dilaksanakan 2 (dua) kali pertemuan, yaitu disektor perdagangan dengan peserta 50 (lima puluh) orang dan sektor tenaga kerja diadakan di hotel Bumi Minang.


35


l) Pembuatan Peta Topografi Digital (88,39%) Anggaran Rp 190.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp167.944.600,00 atau sebesar 88,39 %. Kegiatan pembuatan peta topografi digital terlaksana sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dengan telah tersedianya output kegiatan berupa softcopy peta topografi pendukung promosi investasi dengan ukuran 60 blad. Realisasi keuangan kurang dari 90 % disebabkan efisiensi penggunaan anggaran biaya cetak peta. m) Finalisasi Ranperda Penanaman Modal (72,35 %) Anggaran Rp 70.239.400,00 dengan realisasi sebesar Rp. 50.820.800,00 atau sebesar 72,35 %. Kegiatan ini merupakan lanjutan Kegiatan Penyusunan Ranperda Penanaman Modal yang dilaksanakan Tahun 2013 dengan output Ranperda dan Naskah Akademis yang telah disempurnakan oleh tim bersama dengan tenaga ahli, namun study banding belum dilaksanakan karena adanya penundaan jadwal pembahasan Ranperda Penanaman Modal oleh DPRD yang semula direncanakan pembahasan tahun 2013 ditunda pada tahun 2014. Realisasi keuangan dibawah 90 % disebabkan efisiensi penggunaan anggaran perjalanan dinas untuk mendampingi DPRD. n) Peningkatan Sarana dan Prasarana PTSP (82,84%). Anggaran ditetapkan sebesar Rp 450.360.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 373.075.323,00 atau 82,84 %. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT-PTSP BKPM Provinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaran pelayanan perizinan dan non Perizinan di Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan terlaksana dengan realisasi fisik 97% pada umumnya merupakan pengadaan

sarana dan prasarana yang

dibutuhkan dalam operasional PTSP antara lain perlengkapan kantor, komputer, meubeleur dan CCTV. Realisasi keuangan dibawah 90 % karena tidak direalisasikannya belanja jasa konsultasi design pembuatan sistem informasi pelayanan perizinan karena SPP dan SOP PTSP baru dapat disiapkan pada Bulan Desember 2014.


36


o) Sosialisasi Pendelegasian Wewenang Dalam Rangka PTSP (52,80%) Anggaran Rp 100.000.000,00

dapat direalisasikan sebesar Rp.52.804.900

atau sebesar 52,80 %. Kegiatan ini rendah realisasinya karena tidak tercapai target kinerja seperti yang direncanakan dengan output peserta 140 orang untuk 2 (dua) kali pertemuan sedangkan yang terlaksana 1 kali pertemuan dengan peserta 82 orang. Tempat acara yang semula direncanakan di hotel karena ada SE Menpan. RB tentang larangan melaksanakan kegiatan di hotel, dilaksanakan di ruangan pertemuan milik Pemda sehingga realisasi keuangan semakin rendah.


37


BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2014,

BKPM Provinsi

Sumatera Barat mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 36 Tahun 2009 tanggal 7 September 2009 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor: 110 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta

Peraturan Gubernur Sumatera Barat

Nomor 37 Tahun 2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2011 tanggal Desember 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 tahun 2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap.

1. Entitas Akuntansi BKPMP selaku SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan peraturan yang berlaku merupakan pengguna anggaran/barang berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan dan akuntansi atas pelaksanaan anggaran dengan menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca yang disertai dengan catatan atas laporan keuangan.


38


2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 adalah cash toward accrual basic, dimana basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca. Pendapatan meliputi semua penerimaan di Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima di Kas Umum Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendaharawan pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang , termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.


39


Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aktiva dan hutang, yang terklasifikasi atas ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan. Mutasi pos-pos Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana di Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut : Pengukuran/ Penilaian Aset a. Kas Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominalnya. b. Piutang Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal/nilai rupiah piutang yang belum dilunasi. c. Investasi Jangka Pendek Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan. d. Persediaan disajikan sebesar : 

Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.

Biaya

perolehan persediaan meliputi harga beli, ongkos angkut dan biaya lainnya yang secara langsung

dapat dibebankan pada perolehan

persediaan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan terakhir diperoleh. 

Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.


40


e. Investasi Jangka Panjang Secara umum, Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut (at cost). Pencatatan dan pelaporan untuk investasi berupa penyertaan modal pada perusahaan daerah maupun lembaga keuangan dipengaruhi oleh besaran persentase kepemilikan (saham ) dari total ekuitas dan hak kendali atas perusahaan dan lembaga keuangan tersebut. Jika persentase kepemilikan melebihi 20 % dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki kendali signifikan atas manajemen perusahaan maka digunakan metode ekuitas dan jika tidak maka digunakan metode biaya. f. Tanah Tanah dinilai dengan biaya perolehan yang mencakup harga pembelian/ pembebasan, biaya dalam rangka perolehan hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan g. Gedung dan Bangunan Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan dan jika penggunaan biaya perolehan tidak memungkinkan maka didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Jika gedung dan bangunan dibangun secara swakelola maka nilainya meliputi biaya langsung tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak lansung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Jika gedung dan bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan serta jasa konsultan.


41


h. Peralatan dan Mesin Biaya

perolehan

peralatan

dan

mesin

menggambarkan

jumlah

pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang

berasal

dari

pembelian

meliputi

harga

pembelian,

biaya

pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak, meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan. i. Jalan, Irigasi dan Jaringan Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh, Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama. Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama. j. Aset Tetap Lainnya Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang dibangun secara


42


swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama. k. Kontruksi Dalam Pengerjaan Kontruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan Konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi : 

Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia, biaya bahan, pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi, penyewaan sarana dan peralatan, serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.



Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi, biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi, dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara kontrak meliputi : 

Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.



Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

l.

Penyusutan Aset Tetap  Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.  Nilai buku adalah nilai aset yang tertera pada catatan/informasi akun dalam daftar aset, biasanya yang dicatat adalah harga ketika aset itu dibeli.


43


 Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktifitas pemerintah dan atau pelayanan publik.  Metode penyusutan aset tetap digunakan dengan metode garis lurus.

4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan pada

pos-pos laporan

keuangan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pada tahun anggaran 2005, dilaksanakan penyusunan neraca awal Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, seiring hal tersebut dilaksanakan penilaian kembali atas seluruh aset-aset tetap daerah. Untuk pengadaan jenis aset yang masa perolehan/pengadaan setelah tahun anggaran 2005 penyajiannya telah berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran (at cost). Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat nomor 5 Tahun 2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap, mulai tahun 2014 telah dilakukan penyusutan aset tetap dan amortisasi. Nilai yang disusutkan pertamakali merupakan nilai buku per 31 Desember 2013 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2013.


44


BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

5.1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah No.

1.

Perkiraan

Lain-lain PAD yang sah

Realisasi Tahun 2014 (Rp)

Anggaran Tahun 2014 (Rp)

15.736.494,90

0,00

Realisasi Tahun 2013 (Rp) 3.518.960,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi Pendapatan dari Lain-lain PAD Yang Sah di Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat dalam tahun 2014 yang berasal dari Hasil Penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan sebesar Rp.11.150.000,00 dan pendapatan atas penyetoran temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat kegiatan Tahun 2013 sebesar Rp.4.586.494,50 yang tidak dianggarkan dalam dokumen anggaran (DPA tahun anggaran 2014).Penerimaan dari hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan sebesar Rp11.150.000,00 terdiri dari : -

Rp.10.650.000,00 hasil penjualan/pelelangan 1 unit kendaraan dinas operasional roda 4 merk/type Mitsubihi Kuda tahun perolehan 1999 pada BKPMP yang telah dihapuskan dari daftar Aset Tetap BKPMP Sumbar dengan Keputusan Gubernur Nomor 030-1006-2014 tanggal 31 Desember 2014 dengan nilai buku Rp.105.000.000,00 (Surat Keputusan terlampir).

-

Rp. 500.000,00 hasil penjualan/pelelangan aset peralatan dan mesin yang sudah tidak dapat digunakan secara optimal/idle dengan nilai buku sebesar Rp.183.422.800,00 sebanyak 38 unit. Aset peralatan dan mesin tersebut sudah dihapuskan dari daftar inventaris Barang BKPMP Sumbar berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 030 - 1011 -2014 tanggal 31 Desember 2014 (rincian sesuai Surat Keputusan terlampir).


45


Rincian pendapatan sesuai table terlampir pada lampiran 2 Laporan Keuangan ini.

No.

2.

Perkiraan

Belanja Pegawai

Realisasi Tahun 2014 (Rp) 3.805.434.593,00

Anggaran Tahun 2014 (Rp) 3.941.324.414,00

Realisasi Tahun 2013 (Rp) 3.593.716.722,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran belanja pegawai di Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat dalam tahun 2014. Jumlah realisasi dan anggaran belanja tersebut terinci atas:

a. Belanja Tidak Langsung Gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan: - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Jumlah

2.594.889.503,00

3.672.480.090,00

2.417.432.531,00

828.680.090,00

870.724.324,00

761.229.191,00

94.000.000,00

94.000.000,00

94.000.000,00

3.517.569.593,00

3.637.204.414,00

3.272.661.722,00

Jumlah realisasi belanja pegawai tidak langsung mencapai 96,71 % dari jumlah yang dianggarkan.


46


No.

Perkiraan

b. Belanja Langsung Honorarium PNS - Honorarium Tim Pengadaan Barang/

Jasa - Honorarium Pengelola Keuangan Daerah - Honorarium Pengelola Aset Daerah - Honorarium Pengelola SIPKD - Honorarium PPHPK SKPD Uang Lembur : - Uang Lembur PNS Belanja Pembahasan/ Verifikasi - Belanja Pembahasan Task Force Jumlah




1.650.000,00

2.650.000,00

3.675.000,00

96.825.000,00

97.200.000,00

99.900.000,00

17.400.000,00

17.400.000,00

0,00

24.000.000,00

27.000.000,00

30.000.000,00

1.650.000,00

5.400.000,00

0,00

141.840.000,00

145.470.000,00

121.380.000,00

4.500.000,00

9.000.000,00

12.000.000,00

287.865.000,00

304.120.000,00

266.955.000,00

Jumlah realisasi belanja pegawai langsung mencapai 94,56% dari jumlah yang dianggarkan. 3.

Belanja Barang dan

3.275.956.923,00

3.772.438.870,00 3.340.733.669,00

Jasa Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran belanja barang dan jasa pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat dalam tahun 2014. Jumlah realisasi dan anggaran belanja barang dan jasa tersebut terinci atas:


47


No.

Perkiraan

- Belanja Bahan Pakai Habis - Belanja Jasa Kantor - Belanja Perawatan Kend. Bermotor - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/Parkir - Belanja Sewa Sarana Mobilitas - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya - Belanja Perjalanan Dinas - Belanja Kursus, Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis - Belanja Pemeliharaan - Belanja Jasa Konsultasi - Belanja Jasa Petugas - Belanja Jasa Lembaga - Belanja Peralatan/ perlengkapan kantor - Belanja Kepesertaan

Jumlah




270.808.524,00 353.877.120,00 62.945.650,00

295.237.300,00 376.107.700,00 79.190.000,00

305.380.325,00 442.170.690,00 63.848.323,00

169.101.400,00

214.837.400,00

209.441.750,00

61.000.000,00

80.000.000,00

58.000.000,00

6.000.000,00

7.000.000,00

0,00

168.049.000,00

217.590.000,00

131.706.500,00

16.450.000,00

16.450.000,00

16.450.000,00

1.419.309.829,00 3.700.000,00

1.646.344.900,00 5.700.000,00

1.275.964.281,00 12.100.00,00

29.158.500,00 463.581.000,00 194.200.000,00 0,00 51.925.900,00

30.000.000,00 471.210.000,00 222.700.000,00 50.000.000,00 53.711.170,00

30.999.200,00 791.172.600,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0.00

3.500.000,00

3.275.956.923,00

3.772.438.870

3.340.733.669,00

Jumlah realisasi belanja barang dan jasa tersebut mencapai 86,84 % dari jumlah anggaran tahun 2014.

4.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

357.890.473,00

365.100.000,00

20.610.000,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran belanja modal peralatan dan mesin dalam tahun anggaran 2014. Jumlah realisasi belanja peralatan dan mesin tersebut terinci sebagai berikut:


48


No.

Perkiraan

- BM. Pengadaan Peralatan Kantor - BM. Pengadaan Perlengkapan Kantor - Belanja Modal Pengadaan Komputer - Belanja Modal Pengadaan Meubeleur - Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan RT - Belanja Modal Pengadaan alat-alat studio - Belanja Modal Pengadaan alat-alat komunikasi

Jumlah




13.750.000,00

13.750.000,00

0,00

42.955.338,00

44.300.000,00

0,00

169.125.000,00

172.000.000,00

15.000.000,00

36.452.135,00

37.300.000,00

5.610.000,00

2.983.000,00

3.000.000,00

0,00

67.125.000,00

69.250.000,00

0,00

25.500.000,00

25.500.000,00

0,00

357.890.473,00

365.100.000,00

20.610.000,00

Jumlah realisasi belanja peralatan dan mesin tersebut mencapai 98,03 % dari jumlah anggaran tahun 2014.

5.

Belanja Modal Instalasi Listrik, Air dan Telepon

0,00

1.500.000,00

0,00

Jumlah realisasi belanja instalasi listrik, air dan telepon tersebut tidak terealisasi dari jumlah anggaran tahun 2014, karena permohonan penambahan jaringan telepon baru ke TELKOM belum dikabulkan. Belanja Modal Instalasi listrik, Air dan telepon

Jumlah 6.

Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor

0,00

500.000,00

0,00

0,00

1.500.000,00

0,00

159.634.000,00

175.000.000,00

0,00

Jumlah realisasi belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor tersebut mencapai 91.22% dari jumlah anggaran tahun 2014.


49


No.

Perkiraan



Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor

159.634.000,00

175.000.000,00

0,00

159.634.000,00

175.000.000,00

0,00

430.000,00

540.000,00

407.500,00

Jumlah

7.

Belanja Aset Tetap Lainnya


Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran belanja modal pengadaan buku/kepustakaan tahun anggaran 2014. Jumlah realisasi belanja asset tetap lainnya tersebut terinci sebagai berikut: - Pengadaan Buku/Kepustakaan

430.000,00

540.000,00

407.500,00

430.000,00 540.000,00 407.500,00 Jumlah Jumlah realisasi belanja aset tetap lainnya mencapai 79,63 % dari jumlah yang

dianggarkan.

5.2. Penjelasan Pos-Pos Neraca No. 1.

Perkiraan

Tahun 2014 (Rp)

Kas di Bendahara Pengeluaran

0,00

Tahun 2013 (Rp) 0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2014 dan 2013. Karena UYHD telah disetor ke kas daerah maka saldo kas di bendahara pengeluaran adalah Rp 0,00 (Nihil)

2.

Persediaan

23.112.580,00

119.400.080,00

Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan per 31 Desember 2014 dan 2013, yang terdiri dari: a. Bahan Pakai Habis b. Bahan/Material Jumlah


3.472.580,00 19.640.000,00 23.112.580,00

2.371.500,00 117.028.580,00 119.400.080,00

50


Rincian persediaan antara lain terdiri dari ATK sebesar Rp.1.524.000,00 dan barang cetakan sebesar Rp.1.948.580.00 serta persediaan peta investasi dan Buku Profil Bahasa Inggris sebesar Rp.19.640.000.00 sesuai daftar persediaan per 31 Desember 2014 pada lampiran 9 Laporan Keuangan ini.

No. 3.

Perkiraan Peralatan dan Mesin

Tahun 2014 (Rp) 2.478.466.577,00

Tahun 2013 (Rp) 2.162.894.904,00

Jumlah tersebut merupakan nilai peralatan dan mesin yang dimiliki Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2014 dan 2013.

SALDO AWAL (AUDITED 31 DES 2013)

2,162,894,904.00

2,364,237,504.00

MUTASI TAMBAH Belanja Modal 2014 Hibah dari Pihak Ketiga MUTASI KURANG Penghapusan sesuai SK Gubernur Reklas ke Aset Lainnya SALDO PER 31 DES 2014

357,890,473.00 357,890,473.00 (42,318,800.00) (42,318,800.00) 2,478,466,577.00

104,210,000.00 20,610,000.00 83,600,000.00 (305,552,600.00) (169,355,600.00) (136,197,000.00) 2,162,894,904.00

Saldo awal peralatan mesin adalah saldo per 31 Desember 2013 (audited) sebesar Rp. 2.162.894.904,00. Mutasi tambah peralatan dan mesin tahun 2014 sebesar Rp.357.890.473,00 dengan rincian sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Papan Baliho 1 unit Notebook 2 unit Meja kerja es IV 1 unit Lemari arsip 1 unit Mesin absensi finger print 1 unit Monitor 2 unit Pemutar DVD,CD 1 unit Mesin Tik 1 unit Komputer 10 unit Printer 1 unit Running text 1 unit AC 2 unit Jam Dinding 2 unit Telepon 1 unit


51


15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

Faximilie multyfuntion Printer 1 unit Lemari Arsip 4 unit Filling Kabinet 1 unit Kursi kerja Frint office 7 unit Kursi duduk putar 3 unit Camera Digital 1 unit Handycam 1 unit Home Theatre Televisi Ruang Tunggu 1 unit Turner Televisi Ruang Tunggu 1 unit Televisi Display Ruang Staf PTSP 1 unit IP CCTV 1 unit Monitor CCTV 2 unit DVR 1 unit Mesin Finger Print 1 unit Komputer Server HP ML 10 G7 1 unit Laptop 2 unit Printer Brother 1 unit Printer Antrian Matrix Point Mini 1 unitr Scanner Canon 1 unit Barcod Scanner Reader Laser 1 unit UPS 5 unit Jaringan Komputer Terpasang 1 unit Kursi Tamu 1 unit,

Rincian sesuai Daftar Pengadaan Aset Tetap dan Aset Lainnya pada Lampiran 14 Laporan Keuangan ini. Mutasi kurang tahun 2014 adalah reklas peralatan dan mesin (2 unit lukisan) ke aset tetap lainnya sebesar Rp.1.993.000,00 dan peralatan dan mesin rusak berat ke aset lainnya (aset tidak bermanfaat) sebesar Rp.40.325.800,00 sehingga total mutasi kurang sebesar 42.318.800,00. Saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2014 berjumlah Rp. 2.478.466.577,00.

No. 4.

Perkiraan Gedung dan Bangunan

Tahun 2014 (Rp) 0,00

Tahun 2013 (Rp) 0,00

Jumlah tersebut merupakan nilai gedung dan bangunan yang dimiliki Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember


52


2014 dan 2013. Pada tahun 2014 telah terealisir belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor sebesar Rp. 159.634.000,00, namun nilai tersebut tidak menambah nilai gedung dan bangunan BKPMP Sumatera Barat karena gedung dan bangunan merupakan aset Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu, telah dilakukan penyerahan nilai aset gedung dan bangunan sebesar Rp. 159.634.000,00, kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat

dengan Berita Acara Serah Terima Aset Tetap No. 110.108/BA/BKPMP-2014 tanggal 31 Desember 2014 ( Berita Acara terlampir).

No. 5.

Perkiraan Aset Tetap Lainnya

Tahun 2014 (Rp) 10.255.000,00

Tahun 2013 (Rp) 7.832.000,00

Jumlah tersebut merupakan nilai aset tetap lainnya yang dimiliki Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2014 dan 2013. SALDO AWAL (AUDITED 31 DES 2013) MUTASI TAMBAH Belanja Modal 2014 Reklas dari Peralatan dan Mesin MUTASI KURANG SALDO PER 31 DES 2014

6. Aset Tidak Berwujud

7.832.000,00 430.000,00 430.000,00 1.993.000,00 10.255.000,00

368.076.000,00

333.278.000,00

Jumlah aset tidak berwujud pada Badan Koordinasi Penanaman Modal tahun 2013 sebesar 333.278.000,00 dan tahun 2014 adalah sebesar Rp.368.076.000,00. Terdapat penambahan

sebesar Rp. 34.798.000,00

yang merupakan Updating Sistim Informasi Spasial Penanaman Modal pada tahun 2014, dari belanja barang dan jasa yang dikapitalisir.


53


7.

Aset Tidak Bermanfaat SALDO AWAL (AUDITED 31 DES 2013) MUTASI TAMBAH Reklas dari Peralatan dan Mesin MUTASI KURANG Penghapusan SK Gubernur No. 0301011-2014 SALDO PER 31 DES 2014

0,00

143.097.000,00

143.097.000,00 40.325.800.00 40.325.800.00 (183.422.800.00) (183.422.800.00)

0.00 143.097.000,00 143.097.000,00 (0.00)

0.00

0.00

Jumlah tersebut di atas adalah aset tidak bermanfaat pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Sumbar Tahun 2014 sebesar Rp. 0,00 dan tahun 2013 sebesar Rp. 143.097.000,00. Hal ini disebabkan reklasifikasi dari aset peralatan dan mesin sebesar Rp. 40.325.800,00 dan saldo per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 143.097.000,00 telah dilakukan penghapusan dari daftar aset berdasarkan SK Gubernur Sumatera Barat No. SK.030-1011-2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Penghapusan Aset Tidak Bermanfaat pada BKPMP Sumatera Barat senilai Rp. 183.422.800,00.

8.

Utang Jangka Pendek Lainnya

12.927.737,00

8.600.440,00

Jumlah tersebut merupakan nilai utang jangka pendek lainnya yang dimiliki Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2013 dan 2012, yang terdiri dari: Utang telepon Utang air Utang listrik Utang internet Jumlah

795.644,00 0,00 7.348.093,00 4.784.000,00 12.927.737,00

685.363,00 103.200,00 5.927.877,00 1.884.000,00 8.600.440,00

Utang jangka pendek tahun 2014 adalah tagihan telepon, listrik, dan internet bulan Desember 2014 sebesar Rp. 12.927.737,00 yang baru dapat dilakukan pembayaran pada bulan Januari Tahun 2015. Rincian sesuai Daftar Hutang Jangka Pendek Per 31 Desember Tahun 2014 pada lampiran 19 Laporan Keuangan ini.


54


No. 9.

Perkiraan SILPA

Tahun 2014 Tahun 2013 (Rp) (Rp) (7.583.609.494,50) (6.951.948.931,00)

Jumlah tersebut merupakan saldo SILPA yang dimiliki Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2014 dan 2013. 10.

Cadangan Persediaan

23.112.580,00

119.400.080,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Cadangan Persediaan per 31 Desember 2014 dan 2013. Cadangan persediaan ini merupakan pasangan dari perkiraan/rekening persediaan pada pos aset lancar.

11.

Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

(12.927.737,00)

(8.600.440,00)

Jumlah tersebut merupakan dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2014 dan 2013.

12.

Diinvestasikan dalam Aset Tetap

2.488.721.577,00

2.170.726.904,00

Jumlah tersebut merupakan nilai diinvestasikan dalam aset tetap BKPM Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2014 dan 2013.:

13.

Diinvestasikan dalam Aset 368.076.000,00 476.375.000,00 Lainnya Jumlah tersebut merupakan nilai diinvestasikan dalam aset lainnya pada 31 Desember 2014 dan 2013.

14.

Ekuitas Dana untuk Dikonsolidasi 7.583.609.494,50 6.951.948.931,00 R/K PPKD Jumlah tersebut merupakan nilai ekuitas dana untuk dikonsolidasikan pada 31 Desember 2014 dan 2013.


55


BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN 6.1 Tugas pokok dan fungsi Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 95 Tahun 2009, BKPMP mempunyai tugas pokok membantu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan Penanaman Modal. Didalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut BKPMP mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Perumusan kebijakan teknis bidang Koordinasi Penanaman Modal Provinsi; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat; c. Pembinaan dan fasilitasi bidang Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota; d. Pelaksanaan urusan tata usaha Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat; e. Pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, promosi dan kerjasama, pelayanan dan pengendalian; f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Koordinasi Penanaman Modal Provinsi; g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6.2 Komposisi Pegawai Dalam menjalankan Tupoksi dan mewujudkan tujuannya BKPM Provinsi Sumatera Barat didukung oleh 47 orang Sumber Daya Manusia dalam menjalankan

tugasnya.

Berikut

ini

merupakan

komposisi

pewai

berdasarkan golongan adalah:


56


1. Golongan IV d

: 1 (satu) orang

2. Golongan IV b

: 3 (tiga) orang

3. Golongan IV a

: 6 (enam) orang

4. Golongan III d

: 8 (delapan) orang

5. Golongan III c

: 7 (tujuh) orang

6. Golongan III b

: 10 (sepuluh) orang

7. Golongan III a

: 3 (tiga) orang

8. Golongan II d

:-

9. Golongan II c

: 1 (satu)

10. Golongan II b

: 6 (enam) orang

11. Golongan II a

: 1 (satu) orang

12. Golongan Id

: 1 (satu) orang

Sementara itu berdasarkan jabatan struktural adalah sebagai berikut: 1. Eselon II a

: 1 (satu) orang

2. Eselon III a

: 5 (lima) orang

3. Eselon IV a

: 12 (dua belas) orang

Staf

: 29 (dua puluh sembilan orang)

Sedangkan berdasarkan kualifikasi pendidikan adalah sebagai berikut: 1.

Strata 2

: 8 (delapan) orang

2.

Strata 13

: 6 (enam) orang

3.

SMA

: 19 (Sembilan belas) orang

4.

Diploma

: 14 (empat belas) orang


57

BAB I PENDAHULUAN 1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Recommend Documents