CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BAB I PENDAHULUAN 1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BAB I PENDAHULUAN 1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Dalam aspek

Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan Peraturan

Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 , Undang-Undang No 1 Tahun 2004,

Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan meliputi : 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Catatan Atas Laporan Keuangan Laporan

dimaksud

disusun

sesuai

dengan

sistem

Akuntansi

Pemerintahan. Adapun maksud dari penyusunan Laporan Keuangan ini adalah : a. Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung selama 1 (satu) periode pelaporan b. Menyajikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan BLUD dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas c. Menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran dan kinerja keuangan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya Sedangkan tujuan penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya dengan :

Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA 2013

1

a. Menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi b. Menyediakan

informasi

mengenai

ketaatan

realisasi

terhadap

anggarannya c. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung atas pelaksanaan APBD dan BLUD Tahun 2013 adalah : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang

Nomor

15

Tahun

2004

tentang

Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 6. Peraturan Pemerintah Nomor

23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Badan Layanan Umum; 7. Peraturan

Pemerintah

Nomor

24

Tahun

2005

tentang

Standar

Akuntansi Pemerintah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebgaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah; 11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah;


2

12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung 13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 001 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2011; 14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 067 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah Keempat kalinya dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 830 Tahun 2011 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 067 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2011; 15. Keputusan

Walikota

Bandung

Nomor

954/Kep.003/DPKAD/2011

tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Penggun Barang, Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara

Pengeluaran,

Bendahara

Penerimaan

Pembantu

dan

Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota

Bandung

Nomor

954/Kep.764-DPKAD/2011

tentang

Penunjukan Pengguna Anggaran/Penggun Barang, Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Bendahara

Pengguna

Pengeluaran,

Barang,

Bendahara

Bendahara Penerimaan

Penerimaan,

Pembantu

dan

Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2011; 16. Keputusan

Walikota

Bandung

Nomor

900/Kep.066-DPKAD/2011

tentang Penetapan RS Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh.


3

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

BAB II

EKONOMI

MAKRO,

KEBIJAKAN

KEUANGAN

DAN

PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD 2.1 Ekonomi Makro 2.2 Kebijakan Keuangan 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 1.1 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan 1.2 Hambatan dan Kendala Yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI 4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 5.1 Pendapatan 5.2 Belanja 5.3 Pembiayaan 5.4 Aset 5.5 Kewajiban 5.6 Ekuitas Dana

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII PENUTUP


4

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA PADA RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK KOTA BANDUNG TAHUN 2013

2.1 EKONOMI MAKRO Program-program dibidang kesehatan telah berhasil meningkat, hal ini terlihat dengan adanya peningkatan rata-rata Angka Harapan Hidup (AHH) di Kota Bandung yang mengalami peningkatan, pada tahun 2012 adalah 68 tahun dan tahun 2013 menjadi 74 tahun. Meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH) tersebut tidak terlepas dari upaya menurunkan Jumlah Kematian Ibu , namun pada tahun 2013 di Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung telah ditemukan sebanyak 6 kasus kematian ibu atau mengalami peningkatan 20% dibanding tahun 2012 yaitu sebanyak 5 kasus, Jumlah Kematian Bayi tahun 2013 sebanyak 73 kasus atau mengalami penurunan 19% dibanding tahun 2012 yang mencapai 91 kasus, Jumlah Kematian Anak tahun 2013 sebanyak 5 kasus atau mengalami penurunan 29% dibanding tahun 2012 yang hanya 7 kasus. Keberhasilan penurunan jumlah kematian anak dan bayi tidak terlepas dari adanya intensifikasi yang dilaksanakan oleh berbagai pihak termasuk Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung melalui programprogram yang bersifat rutin maupun dari bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sedangkan meningkatnya jumlah kematian ibu disebabkan karena kurang nya pemahaman masyarakat terhadap kesehatan pada ibu hamil sehingga banyak pasien yang datang ke rumah sakit sudah dalam keadaan kritis.


5

2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kerangka anggaran, belanja dan pembiayaan. Hal tersebut menjadikan Keuangan Daerah merupakan salah satu faktor penentu dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan struktur keuangan yang lebih baik melalui peningkatan kemampuan keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah. Kebijakan tersebut diharapkan meningkatkan kontribusi Pendapatan, khususnya pendapatan Operasional BLUD yang berasal dari Pelayanan Kesehatan. Hal tersebut ditempuh melalui peningkatan target pendapatan. Untuk belanja melakukan efisiensi terhadap belanja administrasi umum dan operasional/pemeliharaan serta selektif dalam belanja modal serta memacu investasi pada daerah yang diprioritaskan. Untuk pembiayaan mengoptimalkan pemanfaatan sumber penerimaan daerah dalam menutupi defisit tahun anggaran berjalan dan pengeluaran lainnya. Kebijakan keuangan meliputi komponen-komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan pada setiap kewenangan Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dapat meningkatkan mutu pelayanan terhadap masyarakat terutama pelayanan kesehatan. Kebijakan

keuangan

BLUD

meliputi

komponen-komponen

kinerja

pelayanan RSKIA sebagai Pola pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) yang diharapkan pada setiap kewenangan SKPD sebagai BLUD yang akan dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Walikota Bandung tentang Pola pengelolaan badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bagi Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak yang bertujuan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan terhadap masyarakat.


6

2.2.1. Pendapatan Pendapatan Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung yaitu berasal dari Pendapatan Operasional Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Kontribusi Pendapatan terhadap sektor kesehatan dibidang pelayanan selama periode Tahun 2012 – 2013 sebagai berikut : NO

URAIAN

PENDAPATAN BLUD 2012 a

Jasa Layanan

b

Hibah

c

Hasil kerjasama

d

Pendapatan lainnya yang sah

TAHUN TARGET 31,283,001,550.00

CAPAIAN %

REALISASI 19,528,767,845.00

62.4%

19,466,207,508.00 20,000,000.00 42,560,337.00 -

PENDAPATAN BLUD 2013

14,861,512,297.00

22,456,396,257.00

a

Jasa Layanan

b

Hibah

-

c

Hasil kerjasama

-

d

Pendapatan lainnya yang sah

151.1%

22,224,618,410.00

231,777,847.00

Pendapatan Jasa Layanan BLUD sebesar Rp. 22.490.817.057,00 Tahun 2013 bersumber dari :


7

NO

URAIAN

PENDAPATAN BLUD

ANGGARAN

REALISASI

DALAM DPA 14,861,512,297.00

22,456,396,257.00

- Jasa Layanan IGD

1,238,035,920.00

1,802,322,999.67

- Jasa Layanan Instalasi Rawat Jalan

1,761,389,850.00

2,269,051,000.00

- Jasa Layanan Instalasi Rawat Inap

2,607,483,120.00

3,940,928,000.00

- Jasa Layanan Instalasi VK ODS

1,895,818,650.00

2,867,617,500.00

- Jasa Layanan Instalasi Bedah Sentral

2,580,883,800.00

4,210,430,000.00

- Jasa Layanan Instalasi Laboratorium

1,813,925,865.00

2,725,310,000.00

- Jasa Layanan Instalasi Farmasi

2,732,150,130.60

4,073,798,816.33

- Jasa Layanan Instalasi Diklat

12,946,560.00

19,616,000.00

- Jasa Layanan Instalasi Ambulance

39,979,500.00

60,575,000.00

a. Jasa Layanan

b. Hibah

-

c. Hasil Kerjasama

-

d. Pendapatan Lainnya Yang sah

178,898,901.06

215,688,000.00 271,058,941.00

/Bunga Bank

2.2.2. Belanja Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien efektif dan proporsional. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Belanja pada dasarnya untuk membiayai kegiatan pada Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung yang telah dialokasikan dalam DPA dan biaya kegiatan operasional yang dibiayai oleh BLUD yang telah dialokasikan dalam RBA. Dapat kita lihat perbandingan jumlah anggaran belanja terhadap realisasi belanja sebagai berikut :


8

JUMLAH

CAPAIAN

NO

TAHUN

1

2012

33,154,195,572.00

31,404,119,720.00

94.72%

2

2013

35,416,529,836.58

29,194,801,765.00

82.43%

ANGGARAN

REALISASI

%

Uraian anggaran belanja tahun 2013 terhadap realisasi belanja dapat diuraikan sebagai berikut :

ANGGARAN

REALISASI

35,416,519,836.58

29,194,801,765.00

6,221,718,071.58

BELANJA OPERASI

29,146,833,711.00

28,157,292,015.00

989,541,696.00

Belanja Pegawai

17,809,893,069.00

21,002,413,043.00

-3,192,519,974.00

Belanja Barang

11,336,940,642.00

7,154,878,972.00

4,182,061,670.00

BELANJA MODAL

6,269,697,124.00

1,037,509,750.00

5,232,187,374.00

0.00

0.00

0.00

6,012,907,125.00

616,272,275.00

5,396,634,850.00

256,789,999.00

421,237,475.00

-164,447,476.00

URAIAN BELANJA

Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Bangunan dan Gedung

LEBIH / (KURANG)

URAIAN SUMBER ANGGARAN BELANJA RSKIA BERASAL DARI : A. APBD URAIAN BELANJA

ANGGARAN

LEBIH / (KURANG)

REALISASI

20.555.017.539,00

11.668.517.554,00

3.612.517.860,00

BELANJA OPERASI

15.182.110.414,00

11.629.592.554,00

3.552.517.860,00

Belanja Pegawai

10.193.164.511,00

9.506.193.537,00

686.970.974,00

Belanja Barang

4.988.945.903,00

2.123.399.017,00

2.865.546.886,00

BELANJA MODAL

5.372.907.125,00

38.925.000,00

60.000.000,00

5.312.907.125,00

38.925.000,00

5.273.982.125,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Bangunan dan Gedung


9

Pencapaian hal

ini

anggaran terhadap realisasi belanja APBD sebesar 56,77%,

menunjukan

adanya

penurunan

kinerja

keuangan

dalam

merealisasikan anggarannya dibanding tahun 2012 yang mencapai 94%. B. BLUD URAIAN BELANJA

ANGGARAN

REALISASI

LEBIH / (KURANG)

14,861,512,297.00

17,526,284,211.00

(17,154,339,392.00)

BELANJA OPERASI

13,964,723,297.00

16,527,699,461.00

(15,258,965,642.00)

Belanja Pegawai

7,616,728,558.00

11,496,219,506.00

(3,879,490,948.00)

Belanja Barang

6,347,994,739.00

5,031,479,955.00

(11,379,474,694.00)

BELANJA MODAL

896,789,000.00

998,584,750.00

(1,895,373,750.00)

Belanja Tanah

700,000,000.00

577,347,275.00

(1,277,347,275.00)

Belanja Peralatan dan Mesin

196,789,000.00

421,237,475.00

(618,026,475.00)

Untuk belanja yang bersumber dari BLUD anggaran belanja yang tercantum dalam DPA BLUD sebesar Rp. 14.861.512.297,00 adalah merupakan kendali belanja RSKIA BLUD agar tidak melebihi dari pagu anggaran yang telah ditetapkan.Namun pada kenyataanya, belanja BLUD melebihi pagu anggaran belanjanya sebesar 115% dari target belanja yang telah ditetapkan, hal ini terjadi karena target belanja yang ditetapkan terlalu rendah dibandingkan dengan target belanja pada tahun 2012. Sehingga untuk mengantisipasi kekurangan belanja tersebut, maka RSKIA Kota Bandung menggunakan nilai ambang batas belanja dari target sebesar 30%, presentase besaran nilai ambang batas yang digunakan diuraikan dalam RBA BLUD RSKIA tahun 2013. Namun demikian, dalam pengunaan belanja BLUD mengacu pada realisasi pendapatan fungsional BLUD tahun 2013 sebesar Rp. 22.456.396.257,- dimana setelah dikurangi belanja sebesar Rp. 17.526.284.211 maka surplus anggarannya mencapai Rp. 4.930.112.046,-. Anggaran Kas BLUD sampai dengan 31 Desember Tahun 2013 sebesar Rp. 9.713.055.208,00 dengan diuraikan sebagai berikut : 1. Surplus tahun 2011 Rp. 2.205.924.592,00 2. Surplus tahun 2012 Rp. 2.577.018.570,00 3. Surplus tahun 2013 Rp. 4.930.112.046,00


10

2.3 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA RSKIA KOTA BANDUNG Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 urusan wajib yang dilaksanakan Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung Tahun 2013 berbentuk Program dan Kegiatan, dan Permendagri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah sebagai berikut : NO

1

URAIAN KEGIATAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik air dan listrik Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

2

terpenuhinya sarana penerangan dan perairan selama 12 bulan Terciptanya kebersihan gedung RSKIA seluas 3.294m2 Tersedianya Alat Tulis Kantor dan cetakan untuk kebutuhan 1 tahun Tersedianya kebutuhan proyektor bagi kebutuhan kantor Terciptanya keamanan lingkungan RS dan pembayaran jasa keamanan 12 bln

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

3

INDIKATOR KINERJA

Tersedianya kendaraan operasional rumah sakit Tersedianya perlengkapan kantor rumah sakit dalam 1 tahun Terpeliharanya kendaraan operasional rumah sakit secara rutin dalam 1 tahun

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terlaksananya pendidikan dan pelatihan Pendidikan dan pelatihan formal

4

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

5

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Terpenuhinya obat-obatandan alat kesehatan di rumah sakit dalam menun jang kegiatan PONEK di rumah sakit

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak. Pertolongan persalinan bagi ibu dan keluarga kurang mampu

8

Terpenuhinya kebutuhan alat-alat kese hatan di Ruang PICU rumah sakit

rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rs mata Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit untuk kegiatan PONEK

7

Terpenuhinya obat-obatan di rumah sakit dalam menunjang pelayanan kesehatan selama 1 tahun

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan Ruang PICU di Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak

6

pegawai yang berkualitas dan bermutu sebesar 100% dalam 1th

Tercapainya kualitas pelayanan kepada ibu melahirkan dan tidak mampu secara optimal selama 1 tahun

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pelayanan

Pendukung Pelayanan


Terpenuhi kebutuhan rumah sakit dari pembiayaan BLUD bagi pelayanan pada masyarakat di lingkungan rs 100% Terpenuhi kebutuhan rumah sakit dari pembiayaan BLUD bagi Pendukung Pelaya nan untuk pasien di rumah sakit 100%

11

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN Sebagimana dikemukakan pada Bab terdahulu bahwa struktur APBD telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa dalam Catatan Atas Laporan Keuangan harus menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja APBD yang berisi gambaran realisasi pencapaiaan efektifitas dan efefisiensi program dan kegiatan selama pelaksanaan APBD Tahun 2013. Bagi rumah sakit sebagai Badan Layanan Umum Derah (BLUD) mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan badan layanan Umum Daerah ,bahwa dalam pencapaian kinerja BLUD dapat digambarkan dalam bentuk jenis kegiatan yaitu pelayanan dan pendukung pelayanan. Penyajian laporan keuangan BLUD menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja BLUD yang berisi gambaran realisasi pencapaiaan efektifitas dan efefisiensi program dan kegiatan selama pelaksanaan BLUD Tahun 2013. Dalam hal ini laporan keuangan Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung menggabungkan dua sumber pendanaan dari APBD dan BLUD, dimana kegiatan dari masing-masing sumber dana tersebut memiliki fungsi yang sama dalam meningkatkan mutu pelayanan, kualitas pelayanan dan pelayanan yang optimal bagi masyarakat yang telah dituangkan dalam program kegiatan untuk menunjang terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan program kegiatan dana yang bersumber dari APBD mencapai 56,77%, sedangkan program kegiatan yang bersumber dari dana operasional BLUD mencapai 117,93%.


12

Pencapaian kinerja rumah sakit dapat diuraikan melalui program dan kegiatan dari masing-masing urusan tersebut disajikan sebagai berikut : NO

URAIAN KEGIATAN

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik air dan listrik Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

2

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

ANGGARAN

REALISASI

%

Rp 1,950,438,200.00 Rp 1,112,699,141.00 57.05% terpenuhinya sarana penerangan dan perairan selama 12 bulan

Rp

895,500,000.00 Rp

287,828,771.00 32.14%

Terciptanya kebersihan gedung RSKIA seluas 3.294m2

Rp

354,600,000.00 Rp

325,392,995.00 91.76%

Rp

405,403,200.00 Rp

205,383,375.00 50.66%

Rp

10,835,000.00 Rp

10,475,000.00 96.68%

Rp

284,100,000.00 Rp

283,619,000.00 99.83%

Rp

204,800,000.00 Rp

118,210,000.00

Rp

51,200,000.00 Rp

28,450,000.00 55.57%

Rp

60,000,000.00 Rp

-

Rp

93,600,000.00 Rp

89,760,000.00 95.90%

Rp

400,000,000.00 Rp

287,225,000.00 71.81%

Rp

400,000,000.00 Rp

287,225,000.00 71.81%

Rp 1,772,902,703.00 Rp

386,924,300.00 21.82%

Rp 1,772,902,703.00 Rp

386,924,300.00 21.82%

Rp 3,000,000,000.00 Rp

-

0.00%

Rp 3,000,000,000.00 Rp

-

0.00%

Rp 2,250,872,125.00 Rp

-

0.00%

Rp 2,250,872,125.00 Rp

-

0.00%

Tersedianya Alat Tulis Kantor dan cetakan untuk kebutuhan 1 tahun Tersedianya kebutuhan proyektor bagi kebutuhan kantor Terciptanya keamanan lingkungan RS dan pembayaran jasa keamanan 12 bln

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas operasional

3

INDIKATOR KINERJA

Tersedianya kendaraan operasional rumah sakit Tersedianya perlengkapan kantor rumah sakit dalam 1 tahun Terpeliharanya kendaraan operasional rumah sakit secara rutin dalam 1 tahun

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

57.72%

0.00%

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan Pendidikan dan pelatihan formal 4

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

5

rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rs mata Terpenuhinya obat-obatandan alat kesehatan di rumah sakit dalam menun jang kegiatan PONEK di rumah sakit

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak. Pertolongan persalinan bagi ibu dan keluarga kurang mampu

8

Terpenuhinya kebutuhan alat-alat kese hatan di Ruang PICU rumah sakit

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana

Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit untuk kegiatan PONEK 7

Terpenuhinya obat-obatan di rumah sakit dalam menunjang pelayanan kesehatan selama 1 tahun

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan Ruang PICU di Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak

6

pegawai yang berkualitas dan bermutu sebesar 100% dalam 1th

Rp 1,798,710,000.00 Rp 1,165,625,486.00 Tercapainya kualitas pelayanan kepada ibu melahirkan dan tidak mampu secara optimal selama 1 tahun

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pelayanan

Pendukung Pelayanan

64.80%

Rp 1,798,710,000.00 Rp 1,165,625,486.00 64.80%

Rp 14,861,512,297.00 Rp 17,526,284,211.00 117.93% Terpenuhi kebutuhan rumah sakit dari pembiayaan BLUD bagi pelayanan pada masyarakat di lingkungan rs 100% Terpenuhi kebutuhan rumah sakit dari pembiayaan BLUD bagi Pendukung Pelaya nan untuk pasien di rumah sakit 100%


Rp 12,274,282,211.00 Rp 13,451,555,829.00 109.59%

Rp 2,587,230,086.00 Rp 4,074,728,382.00 157.49%

13

1.4 HAMBATAN

DAN

KENDALA

YANG

ADA

DALAM

PELAKSANAAN

PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD Berdasarkan evaluasi secara umum di RS Khusus ibu dan Anak Kota Bandung

selama

permasalahan

tahun

tentang

2013

masih

pemahaman

terdapat

kendala

penganggaran

dan

maupun belanja

khususnya tentang Badan Layanan Umum Daerah, dikarenakan RSKIA Kota Bandung selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan juga sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan Keputusan Walikota

Bandung

Nomor

900/Kep.066-DPKAD/2011

Tanggal

27

Januari 2011 tentang Penetapan RS Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung

Untuk

Layanan

Umum

Menerapkan Daerah

Pola

Pengelolaan

(PPK-BLUD)

secara

Keuangan

Badan

penuh.

Dalam

mengimplementasikannya masih harus melakukan berbagai upaya agar tidak terdapat permasalahan yang sangat besar dan melakukan pengelolaan keuangan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pelaksanaan realisasi anggaran belanja BLUD terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu terkait dengan meningkatnya pendapatan rumah sakit yang berpengaruh terhadap realisasi belanja baik belanja pegawai, barang jasa dan belanja modal. Penetapan Pagu Anggaran Belanja yang ditetapkan pada tahun 2013 sangat kecil dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya, seperti dari uraian berikut di bawah ini :

KENAIKAN/PEN URUNAN PAGU ANGGARAN

NO

TAHUN

PAGU ANGGARAN

REALISASI

1

2011

12,000,000,000

9,020,359,750

2

2012

18,000,000,000

16,951,749,275

6,000,000,000

3

2013

14,861,512,297

17,526,284,211

-3,138,487,703

0.00

Dari uraian tersebut di atas dapat terlihat bahwa pagu anggaran belanja yang ditetapkan pada tahun 2012 mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan pendapatan fungsional Rumah Sakit, namun pada tahun 2013 pagu anggaran belanja yang ditetapkan mengalami penurunan, hal itu tidak sebanding dengan peningkatan pendapatan rumah sakit yang


14

berpengaruh secara signifikan terhadap belanja operasional rumah sakit yang mengalami kenaikan.


15

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu Direktur RSKIA Kota Bandung sebagai entitas akuntansi menyusun

pertanggungjawaban

pelaksanaan

APBD

Tahun

2013

berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan a. Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan RSKIA Kota Bandung adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam neraca. b. Basis

kas

untuk

Laporan

Realisasi

Anggaran

berarti

bahwa

pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. c. Basis Akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada sat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kota Bandung bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah. d. Asas

Bruto

diperkenalkan

berarti secara

pengakuan netto,

serta

pencatatannya

penerimaan

setelah

tidak

dikurangi

pengeluaran pada suatu unit organisasi.


16

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Beberapa informasi penting yang perlu disajikan sehubungan dengan basis pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut : a. Penyusunan neraca RSKIA Kota Bandung menganut substansi mengungguli bentuk formalnya (substansi overform) b. Asas yang digunakan adalah akrual yang dimodifikasi (modified accrual basis) atau kas yang dimodifikasi (modified cash basis) c. Periode akuntansi yang digunakan dalam penyusunan neraca RSKIA Kota Bandung adalah Tahun Anggaran (1 Januari sampai dengan 31 Desember 2012) d. Aset adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh Pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya e. Kas a) Pencatatan kas menggunakan asas dasar kas. Kas dibendahara dinyatakan dalam rupiah, jika terdapat kas dalam valuta asing maka harus dikonversikan berdasarkan nilai kurs pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun, kas di bendahara dalam valuta asing dikonversi kedalam rupiah menggunakan kurs pada tanggal neraca b) Nilai kas pada tanggal neraca adalah hasil kas opname di masingmasing bendahara f. Piutang a) Piutang adalah hak atau klaim kepada pihak ke tiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam suatu periode akuntansi


17

b) Piutang adalah transaksi yang terjadi antara Pemerintah Daerah dengan pihak ke tiga dapat berupa penjualan barang, kewajiban c) kepada Pemerintah Daerah yang belum dilunasi seperti pajak atau retribusi atau pinjaman uang yang belum dilunasi pada saat pencatatan d) Piutang dinilai sebesar nilai nominal e) Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas piutang tersebut f)

Pengakuan

piutang

pajak/retribusi

diakui

sebagai

piutang

apabila telah diterbitkan dasar ketetapan pajak/retribusi yaitu Surat Keputusan Pajak Daerah / Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKPD/SKRD). g. Persediaan a) Persediaan adalah barang yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah dan barang-barang yang

dimaksudkan

untuk

dijual/diserahkan

dalam

rangka

pelayanan kepada masyarakat. b) Persediaan

dicatat

pada

akhir

periode

akuntansi

dihitung

berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan. Persediaan dinilai dalam neraca dengan cara :  Harga pembeliaan terakhir apabila diperoleh dengan pembelian  Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri  Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. c) Jenis-jenis persediaan  Persediaan habis pakai adalah barang-barang yang bekas penggunaan tidak dapat digunakan kembali seperti ATK  Persediaan tak habis pakai adalah persediaan yang dapat digunakan berulang kali misalnya boxfile  Persediaan bekas pakai adalah persediaan bekas pakai yang masih dapat digunakan  Persediaan untuk dijual misalnya aspal dalam drum, obatobatan, alat kedokteran, bibit, benih ikan dan lain-lain.


18

h. Penyertaan modal. Pemerintah Daerah dalam BUMN/BUMD atau Lembaga Keuangan Negara dicatat sebesar jumlah yang dibayar oleh Pemerintah Daerah untuk penyertaan modal tersebut baik di dalam atau di luar negeri serta pada lembaga-lembaga keuangan di mana Pemerintah Daerah memiliki kepentingan yang berdasarkan perjanjiannya dinyatakan sebagai penyertaan modal. i. Aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi atau 1 (satu) tahun untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan atau dari sitaan atau rampasan. Kebijakan penilaian aset tetap telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa penyusunan neraca awal menggunakan nilai wajar pada saat penyusunan. Dalam hal penyusutan aset tetap penerapan akuntansi penyusutan belum dilakukan karena kebijakan akuntansi mengenai masa manfaat aset dan metode penyusutan belum ditetapkan. j. Kontruksi dalam pengerjaan baru dapat dicatat sebagai aset daerah pada saat biaya telah dikeluarkan. Kontruksi dalam pengerjaan dinyatakan

dalam

neraca

dengan

nilai

historis

yaitu

harga

perolehan. Bila biaya perolehan suatu kontruksi dalam pengerjaan dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiah aset itu akan ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada

saat

perolehan.

Kontruksi

dalam

pengerjaan

dinilai

berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan atas pekerjaan tersebut. k. Dana Bergulir adalah program berupa bantuan pinjaman penyaluran dana kepada pihak ke tiga sesuai denganprogram Pemerintah


19

Daerah.

Pengelolaan

dana

tersebut

diserahkan

kepada

Tim

Teknis/Bank Jabar Cabang Kota Bandung. Jumlah yang dicatat di neraca adalah sebesar dana yang telah diserahkan dari Pemerintah Daerah ke Tim Teknis/Bank Jabar l. Kewajiban jangka pendek merupakan utang lancar yang harus dibayar kembali atau akan jatuh tempo dalam satu periode akuntansi atau 12 (duabelas) bulan sejak tanggal neraca. Dibukukan sebesar nilai nominal, utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar pada tanggal transaksi terdiri dari :  Bagian lancar (BL) utang kepada Pemerintah Pusat merupakan bagian utang jangka panjang kepada Pemerintah Pusat yang dipindahkan ke utang jangka pendek karena akan jatuh tempo dalam satu periode akuntansi atau 12 (duabelas) bulan sejak tanggal neraca  Utang perhitungan pihak ke tiga merupakan utang jangka pendek kepada pihak ke tiga yang akan jatuh tempo dalam periode akuntansi  Utang bunga, denda dan commitment fee. Utang bunga adalah beban bunga yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah kepada Lender melalui DP3 karena telah menarik pinjaman dengan tarif suku bungan tertentu, dimana pembayarannya telah jatuh tempo. Denda adalah kewajiban yang timbul karena Pemerintah Daerah tidak dapat melunasi angsuran pokok utang maupun bunganya dengan prosentase tertentu secara tepat waktu sesuai perjanjian pinjaman yang telah disepakati kedua belah pihak. Commitment fee adalah kewajiban yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah sebesar prosentase tertentu terhadap jumlah pinjaman yang belum/tidak ditarik sampai dengan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman m. Kewajiban jangka panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Kewajiban jangka panjang dapat berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. Kewajiban jangka panjang diakui pada saat dana tersebut diterima dan dibukukan sebesar nilai nominal, utang dalam


20

valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar pada tanggal transaksi  Utang

kepada

pemerintah,

utang

jangka

panjang

kepada

Pemerintah Pusat untuk tenggang waktu lebih dari 1 (satu) periode akuntansi  Utang bunga jangka panjang merupakan utang atas bunga pinjaman jangka panjang yang pembayaran bunganya belum jatuh tempo. n. Ekuitas dana Ekuitas dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dengan utang Pemerintah.  Ekuitas dana lancar merupakan selisih antara nilai jumlah aset lancar dengan jumlah nilai hutang lancar. Ekuitas dana lancar terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), cadangan untuk piutang, cadangan untuk persediaan dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek.  Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya (tidak termasuk dana cadangan) dengan nilai hutang jangka panjang. Ekuitas dana yang diinvestasikan meliputi dana yang diinvestasikan permanen, diinvestasikan dalam aset tetap, diinvestasikan dalam aset lainnya dan sebagai perkiraan yang mengurangi (contra account) adalah dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka panjang  Ekuitas dana cadangan diinvestasikan dalam dana cadangan merupakan

ekuitas

dana

yang

dicadangkan

untuk

tujuan

tertentu. Jadi perkiraan ini merupakan pasangan perkiraan dana cadangan 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan 4.4.1. Kebijakan Akuntansi Anggaran


21

1) Kebijakan

akuntansi

anggaran

bertujuan

untuk

mengatur

perlakuan

akuntansi

anggaran mencakup definisi, pengakuan dan

pengukuran/penilaian 2)

Anggaran

merupakan

pedoman

tindakan

yang

akan

dilaksanakan Kota Bandung meliputi rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diukur dalam satuan mata uang rupiah

dan

disusun

menurut

klasifikasi

tertentu

secara

sistematis untuk satu periode 3)

Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan

4)

Anggaran diakui pada saat ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang berwenang selaku pejabat/pelaksana tugas kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD serta pada saat anggaran dialokasikan.

4.4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan 1) Kebijakan akuntansi pendapatan bertujuan untuk mengatur perlakuan pengakuan,

akuntansi

pendapatan

pengukuran/penilaian

mencakup dan

definisi,

pengungkapan

pendapatan 2) Pendapatan

adalah

semua

penerimaan

kas

daerah

yang

menambah akuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kota Bandung dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kota Bandung 3) Pendapatan

diklasifikasikan

menurut

sumber

dan

pusat

pertanggungjawaban. Sumber pendapatan dirinci berdasarkan kelompok,

jenis

dan

objek

pendapatan,

sedangkan

pusat

pertanggungjawabannya dirinci berdasarkan bagian atau fungsi dan unit organisasi Pemerintah Kota Bandung


22

4) Pendapatan mencakup pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah

5) Akuntansi

dan

pembukuan

pendapatan

dilaksanakan

berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya. 6) Pengembalian

yang

sifatnya

normal

dan

berulang

atas

penerimaan pendapatan pada periode pendapatan maupun periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan periode berjalan. 7) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. 8) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukan koreksi dan pengembalian tersebut 9) Pendapatan diukur dengan mata uang rupiah pada saat kas diterima. Apabila pendapatan diukur dengan mata uang asing, maka

harus

dikonversikan

ke

dalam

mata

uang

rupiah

berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat terjadi pendapatan.

4.4.3. Kebijakan Akuntansi Belanja 1) Kebijakan

akuntansi

belanja

bertujuan

untuk

mengatur

perlakuan akuntansi belanja mencakup definisi, pengakuan, pengukuran/penilain dan pengungkapan belanja 2) Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang

tidak

akan

diperoleh

pembayarannya

kembali

oleh

Pemerintah Kota Bandung atau sebagai penurunan aktiva dan


23

atau kenaikan utang yang digunakan untuk berbagai kegiatan pemerintahan dalam suatu periode akuntansi 3) Belanja diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan sebagai urusan wajib dan urusan pilihan, serta menurut fungsi dan pusat pertanggungjawaban. Penggunaan belanja dirinci 4) berdasarkan kelompok, jenis, objek belanja dan rincian objek belanja.

Sedangkan

pusat

pertanggungjawabannya

dirinci

berdasarkan bidang atau fungsi dan unit organisasi Pemerintah Kota Bandung 5) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Daerah yang menjadi beban daerah dan pada saat SPJ disahkan 6) Kelompok

belanja

tidak

langsung

merupakan

belanja

administrasi umum yang dianggarkan tidak terkait secara langsung

dengan

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

pemerintahan pada SKPD 7) Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan pada SKPD 8) Belanja

barang

dan

jasa

digunakan

untuk

pengeluaran

pembelian/pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakain jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah 9) Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembeliaan/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah 10) Belanja barangdan jasa serta belanja modal diakui pada saat aktiva atau jasa yang dibeli telah diterima dan/atau hak kepemilikannya telah berpindah 11) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya dibukukan sebagai penambah ekuitas dana lancar (menambah pendapatan lainnya)


24

12) Belanja diukur dengan mengunakan mata uang rupiah pada saat terjadi pengeluaran kas. Belanja yang diukur dengan mata uang asing

harus

dikonversikan

kedalam

mata

uang

rupiah

berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat terjadi belanja

4.4.4. Kebijakan Akuntansi Aset 1) Kebijakan

akuntansi

akuntansi

aset

aset

bertujuan

meliputi

mengatur

definisi,

perlakuan pengakuan,

pengukuran/penilaian dan pengungkapan aset 2) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandung sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kota Bandung maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang. Dalam pengertian ini yang dimaksud aset Pemerintah Kota Bandung tidak mencakup hutan alam, kekayaan dalam laut, maupun kandungan tambang yang belum diolah oleh Pemerintah Kota Bandung 3) Aset disini mencakup juga aset-aset yang dikuasai Pemerintah Kota Bandung namun belum didukung dengan bukti kepemilikan formal yang sah termasuk sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Tujuannya untuk menjaga kelengkapan, keamanan dan kelestarian aset agar semua aset terdaftar dan terawasi 4) Aset bersejarah tidak harus diungkap dalam neraca namun aset tersebut

harus

diungkapkan

dalam

Catatan

Atas

Laporan

Keuangan. Nilai perolehan ataupun nilai wajar tidak harus diungkapkan, namun biaya rekontruksi, pemeliharaan harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran 5) Suatu aset dapat diakui dan dicatat dalam akuntansi kala aset tersebut

mempunyai

manfaat

ekonomi

masa

depan

mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal


25

dan

6) Semua aset yang tercatat dalam neraca harus diukur nilainya dengan satuan uang rupiah, jika terdapat aset yang diperoleh dengan mata uang asing harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengan Bank Indonesia 7) Untuk pertanggungjawaban, aset dinilai dengan menggunakan biaya perolehan, dimana jika biaya perolehan tidak diketahui digunakan penaksiran atau nilai wajar atas biaya perolehan aset yang

bersangkutan

sesuai

dengan

Standar

Akuntansi

Pemerintahan 8) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar yang diberikan untuk memperoleh suatu

aset

pada

saat

perolehan

atau

suatu

kontruksi

mencerminkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat siap untuk dipergunakan 9) Aset tidak dicatat dan tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh Pemerintah Kota Bandung setelah periode akuntansi berjalan 10) Aset diakui pada saat timbulnya, diterimakan atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah 11) Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalannya yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Pengakuan aset dalam akuntansi terjadi bersamaan dengan perolehan aset yang bersangkutan 12) Aset dilkasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktifitas operasi Pemerintah Kota Bandung


26

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 5.1. PENDAPATAN

NO

ANGGARAN

URAIAN

REALISASI

DALAM DPA

PENDAPATAN BLUD

%

14,861,512,297.00

22,456,396,257.00

151%

- Jasa Layanan IGD

1,238,035,920.00

1,802,322,999.67

146%

- Jasa Layanan Instalasi Rawat Jalan

1,761,389,850.00

2,269,051,000.00

129%

- Jasa Layanan Instalasi Rawat Inap

2,607,483,120.00

3,940,928,000.00

151%

- Jasa Layanan Instalasi VK ODS

1,895,818,650.00

2,867,617,500.00

151%

- Jasa Layanan Instalasi Bedah Sentral

2,580,883,800.00

4,210,430,000.00

163%

- Jasa Layanan Instalasi Laboratorium

1,813,925,865.00

2,725,310,000.00

150%

- Jasa Layanan Instalasi Farmasi

2,732,150,130.60

4,073,798,816.33

149%

- Jasa Layanan Instalasi Diklat

12,946,560.00

19,616,000.00

152%

- Jasa Layanan Instalasi Ambulance

39,979,500.00

60,575,000.00

152%

a. Jasa Layanan

b. Hibah

-

c. Hasil Kerjasama

-

d. Pendapatan Lainnya Yang sah

-

178,898,901.06

215,688,000.00

0%

271,058,941.00

152%

/Bunga Bank

Realisasi Pendapatan BLUD per 31 Desember 2013 22.456.396.257,00

atau

mencapai

151,34%

sebesar dari

Rp. target

Rp.

14.861.512.297,- yang terdiri dari : a. Pendapatan Jasa Layanan

Rp

22,185,337,316.00

b. Pendapatan Bunga Bank

Rp.

231.727.847,00

Pendapatan Operasional BLUD yang telah masuk ke kas Bank adalah sebesar

Rp. 22.456.396.257,00. Dan sisanya sebesar Rp. 34.420.800,00

merupakan pendapatan Bendahara penerimaan dari tanggal 30 s.d 31 Desember 2013, dimana pada tanggal 31 Desember 2013 pendapatan tersebut belum disetorkan ke Kas BLUD dan baru disetorkan pada tanggal 2 Januari 2014 telah disetorkan ke Kas BLUD.


27

5.2. BELANJA Struktur belanja dalam APBD Kota Bandung Tahun 2013 pada RSKIA Kota Bandung sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, belanja daerah terdiri dari dua bagian yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung yaitu Belanja Pegawai yang terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan dan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja. Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal yang bersumber dari APBD Kota Bandung. Sedangkan belanja yang bersumber dari anggaran Operasional BLUD RSKIA Kota Bandung sesuai dengan Perturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 yaitu Biaya Operasional Biaya Pelayanan dan Pendukung Pelayanan yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal Seperti tabel di bawah ini : URAIAN BELANJA

REALISASI

ANGGARAN

LEBIH / (KURANG)

35,416,519,836.58

29,194,801,765.00

6,221,718,071.58

BELANJA OPERASI

29,146,833,711.00

28,157,292,015.00

989,541,696.00

Belanja Pegawai

17,809,893,069.00

21,002,413,043.00

-3,192,519,974.00

Belanja Barang

11,336,940,642.00

7,154,878,972.00

4,182,061,670.00

BELANJA MODAL

6,269,697,124.00

1,037,509,750.00

5,232,187,374.00

0.00

0.00

0.00

6,012,907,125.00

616,272,275.00

5,396,634,850.00

256,789,999.00

421,237,475.00

-164,447,476.00

Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Bangunan dan Gedung


28

Realisasi Belanja di atas dapat diuraikan sebagai berikut : 5.2.1 Realisasi Belanja yang bersumber dari APBD

URAIAN

ANGGARAN

PENDAPATAN

BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang BELANJA MODAL Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Bangunan dan Gedung

LEBIH / (KURANG)

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

20.555.017.539,58

11.668.517.554,00

8.886.499.985,58 56,77%

15.182.110.414,58 10.193.164.511,58 4.988.945.903,00

11.629.592.554,00 9.506.193.537,00 2.123.399.017,00

3.552.517.860,58 76,60% 686.970.974,58 93,26% 2.865.546.886,00 42,56%

5.372.907.125,00 0,00 5.312.907.125,00 60.000.000,00

38.925.000,00 0,00 38.925.000,00 0,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah BELANJA

REALISASI

5.333.982.125,00 0,00 5.273.982.125,00 60.000.000,00

0,00% 0,73% 0,00%

5.2.2 Realisasi Belanja yang bersumber dari BLUD

URAIAN

ANGGARAN 2013

REALISASI 2013

(%)

PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

14,861,512,297.00 14,861,512,297.00 14,861,512,297.00

22,456,396,257.00 22,456,396,257.00 151.10% 22,456,396,257.00 151.10%

BELANJA BELNJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

14,861,512,297.00 13,964,723,297.00 7,616,728,558.00 6,347,994,739.00

17,526,284,211.00 16,527,699,461.00 11,496,219,506.00 5,031,479,955.00

BELANJA MODAL Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Bangunan dan Gedung SURPLUS/ (DEFISIT) SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)


117.93% 118.35% 150.93% 79.26%

896,789,000.00 700,000,000.00 196,789,000.00

998,584,750.00 82.48% 0.00% 577,347,275.00 82.48% 421,237,475.00

14,861,512,297.00 14,861,512,297.00

4,930,112,046.00 0.00% 4,930,112,046.00 0.00%

29

5.3. PEMBIAYAAN RSKIA Kota Bandung merupakan SKPD yang mempunyai anggaran Pendapatan

dan

Belanja

dari

pembiayaan

APBD

dan

pendapatan

Fungsional BLUD. Untuk pembiayaan yang bersumber dari APBD, realisasi anggarannya melalui PPKD, dan bagi pembiayaan yang bersumber dari fungsional BLUD, realisasi anggarannya melalui Bank BLUD sebesar Rp. 29.194.801.765,00 dengan uraian sebagai berikut : 1. Pembiayaan dari APBD sebesar Rp. 11.668.517.554,00. 2. Pembiayaan dari BLUD sebesar Rp. 17.526.284.211,00.

5.4 NERACA Neraca RSKIA Kota Bandung menyajikan informasi mengenai posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana per 31 Desember 2013. Neraca RSKIA Kota Bandung dibandingkan dengan per 31 Desember 2012 sebesar

Rp.

50.930.698.618,10 dan Neraca per 31 Desember 2013 sebesar

Rp.

59.372.387.079,10. yang terdiri dari : 1. Neraca SKPD

Rp. 41.231.344.212,10

2. Neraca BLUD

Rp. 18.892.168.157,00

1.

ASET URAIAN

1

Jumlah

PER 31 DESEMBER 2013

ASET

Aset

Rp

Tahun

8.441.688.461,00

dari


59.372.387.079,10

2013

mengalami

tahun

2012

Rp

50,930,698,618.10

penambahan yang

hanya

sebesar

Rp.

sebesar

Rp.

50.930.698.618,10,- sehingga jumlah aset tahun 2013 menjadi Rp. 60.123.512.369,10 yang terdiri dari : 1. Aset yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 41.231.344.212,10. 2. Aset yang bersumber dari BLUD sebesar Rp. 18.892.168.157,00.


30

1.1 ASET LANCAR Aset lancar RSKIA bertambah sebesar Rp.

8,136,972,601.00 yang

semula pada tahun 2012 hanya sebesar Rp. 9.883.369.620,00 sehingga pada tahun 2013 bertambah menjadi Rp. 18.892.168.157,00 dengan uraian sebagai berikut : 1. Aset Lancar dari anggaran APBD sebesar Rp.

804.739.827,00

2. Aset Lancar dari anggaran BLUD sebesar Rp. 17.216.084.872,00 1.1.1 Kas URAIAN

1 . 1. 1


KAS

Rp


9,713,055,208

Rp

4,805,245,677.00

Kas per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 9.713.055.208,00 adalah kas yang bersumber dari anggaran BLUD yang merupakan : 1. Surplus tahun 2011 Rp. 2.205.924.592,00

2. Surplus tahun 2012 Rp. 2.577.018.570,00 3. Surplus tahun 2013 Rp. 4,930,112,046,00 Uraian Silpa tahun 2013 adalah sebagai berikut : a. Pendapatan Tahun 2013 sebesar Rp. 22,456.396.258,00

b. Belanja Tahun 2013 sebesar Rp. 17.526.284.211,00. 1.1.2 Investasi Jangka Pendek Sampai tanggal 31 Desember 2013, RSKIA belum memiliki investasi jangka pendek. 1.1.3 Piutang Untuk piutang pada jenis pelayanan lainnya per 31 Desember 2013 RSKIA tidak memiliki piutang. 1.1.4 Piutang Lainnya URAIAN 1 . 1. 4

PIUTANG LAINNYA

PER 31 DESEMBER 2013 Rp

6.842.962.268,00



2,889,236,801.00

31

Pengakuan Piutang BLUD RSKIA per 31 Desember 2013 yang diakui dalam pelayanan adalah sebesar Rp. namun

yang

tercatat

dalam

7,082,598,211.00 ,

neraca

hanya

sebesar

Rp.

6,842,962,268.00 dengan uraian sebagai berikut:

NO

PIUTANG

Bulan

Tahun 2011 s.d 2012 1 Agustus

JAMKESMAS 52,697,911.33

JAMPERSAL 238,063,010.72

JAMKESDA 467,846,615.00

JUMLAH

ASKES

758,607,537.05

80,000,000.00

80,000,000.00

2

September

277,575,068.00

1,298,931,226.00

1,576,506,294.00

3

Oktober

296,244,236.71

1,093,702,877.00

1,389,947,113.71

4

Nopember

269,212,768.00

1,296,039,303.56

1,565,252,071.56

5

Desember

250,100,000.00

1,196,783,252.00

6

Jumlah

25,766,000.00

1,472,649,252.00

1,225,829,984.04 5,123,519,669.28 467,846,615.00 25,766,000.00 6,842,962,268.32

Sisanya sebesar

Rp. 239.635.943,00 merupakan piutang Bawaku

Sehat yang bersumber dari dana hibah anggaran APBD Kota Bandung dimana pengajuan klaim pelayanannya ditagihkan ke Dinas kesehatan Kota sehingga tercatat sebagai piutang pada Dinas kesehatan kota kepada Pemerintah Daerah Kota Bandung. 1.1.5 Persediaan URAIAN 1 . 1. 5


PERSEDIAAN

Rp

1.093.198.923,00


2,189,369,620.00

Persediaan akhir tahun 2013 sebesar Rp. 1.093.198.923,00 adalah persediaan merupakan

bersumber

anggaran

APBD

dan

BLUD

yang

Belanja persediaan pada tahun 2013 sebesar Rp.

1.701.758.139,00 sebesar Rp.

dari

ditambah stok Persediaan akhir tahun 2012

2.189.369.620,00 dikurangi pengeluaran persediaan

tahun 2013 sebesar Rp. 2.655.049.416,00 yang dapat diuraikan pada tabel di bawah ini :


32

NO NAMA PERSEDIAAN 1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 15 16 17

ATK Alat Listrik Cetakan Obat-obatan Alat Kebersihan Mamin pasien Mamin pegawai ALKES Alat rumah tangga Komputer Alat tenun Mesin Absensi Doppler JUMLAH

PERSEDIAAN AKHIR TAHUN 2012

PENAMBAHAN BP TAHUN 2013

JUMLAH PERSEDIAAN

PENGELUARAN SALDO AKHIR PERSEDIAAN TH 2013 PERSEDIAAN TH 2013

Rp

92,576,843.00 Rp

90,163,500.00 Rp

182,740,343.00 Rp

121,162,233.00 Rp

61,578,110.00

Rp

73,882,930.00 Rp

- Rp

73,882,930.00 Rp

70,196,680.00 Rp

3,686,250.00

Rp

160,663,110.00 Rp

238,088,000.00 Rp

398,751,110.00 Rp

205,579,908.00 Rp

193,171,202.00

Rp 1,716,362,996.00 Rp

798,407,836.00 Rp 2,514,770,832.00 Rp

1,723,845,243.00 Rp

790,925,589.00

Rp

44,322,598.00 Rp

106,532,500.00 Rp

150,855,098.00 Rp

111,763,358.00 Rp

39,091,740.00

Rp

2,365,443.00 Rp

283,249,583.00 Rp

285,615,026.00 Rp

280,868,994.00 Rp

4,746,032.00

Rp

- Rp

142,879,420.00 Rp

142,879,420.00 Rp

- Rp

-

Rp

17,607,700.00 Rp

- Rp

17,607,700.00 Rp

17,607,700.00 Rp

-

Rp

76,388,000.00 Rp

42,437,300.00 Rp

118,825,300.00 Rp

118,825,300.00 Rp

-

Rp

5,200,000.00 Rp

- Rp

5,200,000.00 Rp

5,200,000.00 Rp

-

Rp

- Rp

- Rp

- Rp

- Rp

-

Rp

- Rp

- Rp

- Rp

- Rp

-

Rp

- Rp

- Rp

- Rp

- Rp

-

1,701,758,139.00 Rp 3,891,127,759.00 Rp 2,655,049,416.00 Rp

1,093,198,923.00

Rp 2,189,369,620.00 Rp

a. Persediaan APBD

NO 1 2 3 4 5 6 7

Nama Persediaan

Jumlah Belanja Barang dan Jasa

Jumlah Saldo Barang Habis Pakai

Jumlah Aktiva Persediaan

ATK Alat Listrik Cetakan Obat-obatan Alat Kebersihan Mamin pasien Suku Cadang

189,000,000 621,052,023 283,249,583 -

72,500 3,686,250 172,484,522 621,052,023 2,698,500 4,746,032 _

72,500 3,686,250 172,484,522 621,052,023 2,698,500 4,746,032 _

Jumlah

1,093,301,606

804,739,827

804,739,827


33

b. Persediaan BLUD

Nama Persediaan

NO

1 2 3 4 5 6 7




ATK Kebersihan Cetakan Alat rumah tangga Alat komputer Mamin Pegawai Obat-obatan BHP

90,163,500 106,532,500 49,088,000 42,437,300 142,879,420 177,355,813

61,505,610 36,393,240 20,686,680 169,873,566

61,505,610 36,393,240 20,686,680 169,873,566

Jumlah

608,456,533

288,459,096

288,459,096

1.1.6

Biaya

Biaya Dibayar Dimuka Dibayar

Dimuka

per

31

Desember

2013

sebesar

Rp.

337.187.500,00 Merupakan pembayaran sewa gedung 2 kantor manajemen RSKIA untuk tahun 2014 s.d 2015 dengan uraian sebagai berikut : 1. Gedung kantor 226 untuk pembayaran sewa dari tahun 2014 s.d Maret 2016 sebesar Rp. 177.187.500,00. 2. Gedung kantor 230 untuk pembayaran sewa dari tahun 2014 s.d Agustus 2016 sebesar Rp. 160.000.000,00.

1.2

INVESTASI JANGKA PANJANG

Untuk tahun 2013, RSKIA belum meiliki investasi permanen dan non permanen baik anggaran yang bersumber dari BLUD maupun dari APBD. 1.3 ASET TETAP URAIAN 1.3

ASET TETAP


40,597,943,252.00



39,542,102,102.00

34

Uraian Aset Tetap Tahun 2013 merupaan gabungan dari Aset APBD dan BLUD sebagai berikut : a. Tanah sebesar Rp. 6.515.000.000,00 b. Perlatan dan Mesin sebesar Rp. 20.566.133.838,00 c. Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 13.321.149.667,00 d. Jalan, Jaringan dan Instalasi sebesar Rp. 195.659.750,00 Uraian asset tetap APBD dan BLUD Tahun 2013 : ASET TETAP 1.3.1

Tanah

1.3.2

APBD

BLUD

6,515,000,000.00

0.00

Peralatan dan Mesin

19,597,214,605.00

968,919,230.00

1.3.3

Gedung dan Bangunan

12,713,285,362.00

607,864,305.00

1.3.4

Jalan, Jaringan dan Instalasi

96,360,000.00

99,299,750.00

1.3.5

Aset Tetap Lainnya

0.00

0.00

1.3.6

Konstruksi Dalam Pengerjaan

0.00

0.00

1.3.7

Akumulasi Penyusutan

0.00

0.00

38,921,859,967.00

1,676,083,285.00

JUMLAH ASET TETAP

1.3.1 Tanah Tanah RSKIA dari tahun 2012 s.d 31 Desember 2013 masih belum adanya penambahan, masih tetap sebesar Rp. 6.515.000.000,00. 1.3.2 Peralatan dan Mesin Peralatan

dan

mesin

dari

tahun

2012

adalah

sebesar

Rp.

20.056.684.910,00 dan pada tahun 2013 mengalami penambahan sebesar

509,448,925.00 sehingga posisi peralatan dan mesin per 31

Desember 2013 menjadi sebesar Rp. 20.566.133.835,00. Penambahan tersebut bersumber dari anggaran APBD sebesar Rp. dan

yang

bersumber

dari

anggran

BLUD

38,925,000.00

sebesar

Rp.

478,942,275.00 tetapi dari jumlah tersebut ada beberapa peralatan mesin yang memiliki harga <300.000 sebesar Rp.

8,418,350.00

sehingga dilakukan kapitalisasi sehingga jumlah peralatan dan mesin yang merupakan modal sebesar Rp. 470,523,925.00. 1.3.3 Gedung dan Bangunan Gedung

dan

Bangunan

12.874.057.192,00

yang

menjadi


Rp.

tahun

2012

adalah

13.321.149.667,00

Rp. terjadi

35

penambahan sebesar Rp.

447.092.47,00 yang bersumber dari

anggaran BLUD dengan uraian sebagai berikut : PAKET I

URAIAN

JUMLAH

Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan

15,724,000.00

Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan

10,131,000.00

Belanja Modal Rehabilitasi Rumah Sakit

196,789,000.00

SUB TOTAL II

222,644,000.00

Belanja Modal Rehabilitasi Gedung

198,548,975.00

Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan

15,724,500.00

Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan

10,175,000.00

SUB TOTAL

224,448,475.00

JUMLAH TOTAL (PAKET I+II)

447,092,475.00

1.3.4 Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2012 RSKIA hanya memiliki Jaringan Listrik sebesar Rp. 96.360.000,00 bersumber dari anggaran APBD . Dan pada tahun 2013 terjadi

penambahan

pada

Bangunan

Air/Irigasi

sebesar

Rp.

99.299.750,00 bersumber dari anggaran BLUD sehingga jumlah jaringan, bangunan air dan irigasi per 31 Desember 2013 menjadi Rp. 195.659.750,00. Penambahan tersebut merupakan Belanja Modal pada Perbaikan Sistem Pengolahan Air Limbah.

1.4 DANA CADANGAN Tahun 2013 RSKIA tidak memiliki Dana Cadangan. 1.5 ASET LAINNYA URAIAN 1.5


Aset Lainnya

1,504,744,418.10

PER 31 DESEMBER 2012 1,504,744,418.10

Aset Lainnya sebesar Rp. 1.504.744.418,10 merupakan aset rusak berat/proses penghapusan pada APBD dan sampai saat ini masih belum dilakukan proses penghapusan.


36

2

. KEWAJIBAN URAIAN



2.1

Kewajiban Jangka Pendek

1,277,692,867.15

0.00

2.2

Kewajiban Jangka Panjang

0,00

0,00

RS Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung selaku SKPD dan RS Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung selaku BLUD tidak mempunyai kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. 3. EKUITAS DANA

URAIAN 3


Ekuitas Dana


58,845,819,501.95

50,930,698,618.10

Ekuitas Dana pada tahun 2013 Rp. 58.845.819.501.95 yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar Rp. 17.243.933.409,00 dan Ekuitas Dana Investasi Rp. 42.102.687.670,10. 3.1 EKUITAS DANA LANCAR

URAIAN 3.1



19,020,824,699.00

9,883,852,098.00

Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Lancar terdiri dari : URAIAN

JUMLAH

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Rp

9,713,055,208.00

Cadangan untuk Piutang

Rp

6,842,962,268.00

Cadangan untuk Persediaan

Rp

1,093,198,923.00

Pendapatan yang Ditangguhkan

Rp

34,420,800.00

Cadangan untuk Biaya Dibayar Dimuka

Rp

337,187,500.00

Rp

18,020,824,699.00

JUMLAH


37

Uraian Ekuitas Dana Lancar dari APBD dan BLUD :

KOD REK

EKUITAS DANA LANCAR

APBD

BLUD

3.1.1

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Rp

- Rp

9,713,055,208.00

3.1.2

Cadangan untuk Piutang

Rp

- Rp

6,842,962,268.00

3.1.3

Cadangan untuk Persediaan

Rp

804,739,827.00 Rp

288,459,096.00

3.1.4

Dana yang harus disediakan untuk pembayaran

Rp

- Rp

-

utang jangka pendek

3.1.5

Pendapatan yang Ditangguhkan

Rp

- Rp

34,420,800.00

3.1.6

Selisih Kasda

Rp

- Rp

-

3.1.7

Cadangan untuk Biaya Dibayar Dimuka

Rp

- Rp

337,187,500.00

Rp

804,739,827.00 Rp

17,216,084,872.00

JUMLAH

3 . 1 . 1 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) URAIAN 3.1.1


SILPA

9.713.055.208,00

PER 31 DESEMBER 2012 4.782.943.162,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada tahun 2013 Rp. 9.713.055.208,00 merupakan SILPA pada BLUD yang terdiri dari : 1.

Silpa Tahun 2011 sebesar Rp. 2,205,924,592,00

2.

Silpa Tahun 2012 sebesar Rp. 2,577,068,570,00

3.

Sisa dari pendapatan dan belanja BLUD Tahun 2013 sebesar Rp. 4,890,638,368,00

4.

Pengembalian Sisa UP dari Bendahara Pengeluaran sebesar Rp.

5.

34,623,678,00

Pengembalian dari Bendahara Pengeluaran Belanja Pegawai sebesar Rp. 4.800.000,00


38

3.1.2 CADANGAN PIUTANG Cadangan piutang tahun 2012 sebesar Rp.

2.889.236.801,00

sudah terealisasi pada bulan Februari 2013 dan sudah disetorkan ke Kas BLUD. Sedangkan untuk cadangan piutang Tahun 2013 sebesar Rp. 6.842.962.268,00 merupakan piutang pelayanan kesehatan

masyarakat

miskin

dari

peserta

Jamkesmas

dan

Jampersal. Cadangan piutang pada tahun 2013 merupakan cadangan piutang pada BLUD.

3.1.3 CADANGAN UNTUK PERSEDIAAN URAIAN



1,093,198,923.00

2,189,369,620.00

3.1.3 Cadangan Untuk Persediaan

Cadangan untuk Persediaan merupakan saldo akhir persediaan pada tahun 2013 yang terdiri dari :

NO

Nama Persediaan


72,500 3,686,250 172,484,522 621,052,023 2,698,500 4,746,032 _ 61,505,610 36,393,240 20,686,680

-

-

_

-

-

142,879,420

-

-

177,355,813

169,873,566

169,873,566

1,701,758,139

1,093,198,923

1,093,198,923

189,000,000 621,052,023 283,249,583 90,163,500 106,532,500 49,088,000 42,437,300

13 Mamin pegawai BLUD 14 Obat-obatan BLUD Jumlah


72,500 3,686,250 172,484,522 621,052,023 2,698,500 4,746,032 _ 61,505,610 36,393,240 20,686,680

ATK Alat Listrik Cetakan Obat-obatan Alat Kebersihan Mamin pasien Suku Cadang ATK BLUD Kebersihan BLUD Cetakan BLUD 11 Alat rumah tangga BLUD 12 Alat komputer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



39

Cadangan persediaan berasal dari APBD dan BLUD sebagai berikut :

NO 1 2 3 4 5 6 7

3.2

Nama Persediaan

Jumlah Aktiva Persediaan APBD

ATK Alat Listrik Cetakan Obat-obatan Alat Kebersihan Mamin pasien Suku Cadang

72,500 3,686,250 172,484,522 621,052,023 2,698,500 4,746,032 -

Jumlah

804,739,827

Jumlah Aktiva Persediaan BLUD

61,505,610 -

20,686,680 169,873,566 36,393,240 -

288,459,096

EKUITAS DANA INVESTASI

URAIAN 3.2


Ekuitas Dana Investasi

42.102.687.670,00

PER 31 DESEMBER 2012 41.046.846.520,00

Ekuitas Dana Investasi terdiri dari : a. Diinvestasikan dalam Aset Tetap

Rp. 40.597.943.252,00

b. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Rp. 1.504.744.418,10 Ekuitas Dana Investasi tersebut bersumber dari APBD dan BLUD, dengan uraian sebagai berikut :

KOD REK

EKUITAS DANA INVESTASI

APBD

BLUD

3 . 2 . 1 Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang

Rp

3 . 2 . 2 Diinvestasikan dalam Aset Tetap

Rp

3 . 2 . 3 Diinvestasikan dalam Aset Lainnya

Rp

- Rp

1,504,744,418.10

3 . 2 . 4 Dana yang harus disediakan Untuk Pembayaran

Rp

- Rp

-

- Rp

-

1,676,083,285.00 Rp 38,921,859,967.00

utang Jangka Panjang JUMLAH


Rp

1,676,083,285.00 Rp 40,426,604,385.10

40

3.3 EKUITAS DANA CADANGAN URAIAN 3.3.1

Diinvestasikan dalam Dana Cadangan




0,00

0,00

41

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK KOTA BANDUNG

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah membawa dampak terhadap perubahan struktur organisasi pada RSKIA Kota Bandung yaitu dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2009 Struktur Organisasi RSKIA Kota Bandung. 6.1 Susunan Organisasi RSKIA Kota Bandung Susunan organisasi RSKIA Kota Bandung sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2009 adalah sebagai berikut : 1) Direktur 2) Sub Bagian Tata Usaha 3) Seksi Pelayanan dan Penunjang Medik 4) Seksi Keperawatan 5) Seksi Sarana dan Prasarana 6) Kelompok Jabatan Fungsional 6.2 Kondisi Pegawai Jumlah Pegawai di RSKIA Kota Bandung sampai dengan bulan Desember 2012 sebanyak 280 orang yang terdiri dari : 1. Pegawai PNS 163 Orang 2. Pegawai PTT 47 Orang 3. Pegawai BLUD/ Non PNS 70 Orang Struktur Organisasi di RS Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung tahun 2013 dapat dilihat pada bagan di bawah ini :


42


43

Rekapitulasi jumlah tenaga yang ada per tanggal 31 Desember 2013 dapat dilihat

pada

tabel

di

bawah

i 1

1

2 3

4

5 6 7

8

9

2

TENAGA DOKTER a. Dokter Umum - S1 - S2 b. Dokter Spesialis - Obgyn - Anak - Anestesi - Patologi Klinik c. Dokter Gigi TENAGA PSICHOLOG TENAGA PERAWAT + BIDAN a. Perawatan - SPK - D3 - Anesthesi - S1 - S2 b. Bidan - D3 TENAGA FARMASI a. S1 Apoteker b. D3 Farmasi d. SMF TENAGA KESMAS a. S1 Kesmas TENAGA KESLING a. S1 Kesling TENAGA GIZI a. Nutrisionis - SPAG - D3 Nutrisionis TENAGA KETEKNISAN MEDIS a. Teknis Laboratorium - D3 Analis c. Perekam Medik - D3 d. Elektro Medik - D3 TENAGA ADMINISTRASI - S2 Kebijakan Publik - S1 Administrasi Negara - S1 Sosial - S1 Ekonomi - S1 Akuntansi - S1 Manajemen - S1 Komputer - S1 Teknik - D3 Sastra - D3 Akuntansi - D1 Komputer - D1 Pariwisata - SLTA/Sederajat - SLTP - SD JUMLAH


3

4

5

6

27 12 3

2

14 3

3 4 1 1

1

4 4 1 1 0 1

1

149 6 27 2 2 1 41

6 49 4 4 1

22 2 2

44

2 2 5

85 10 2 2 6 2

1

2

2 2

1

1

2 4

1 3

1 3 19

6

3

9

3

5

8

2 1 1 1 3

70

280

1 3 1

1 1 1 1 3

1

14 3 2 163

1 1 19 4 3

2 66 1 1 1 4 3 1 1 1 2 1 4 1 33 7 5

47

44

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa belum semua jenis tenaga yang seharusnya ada di Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak type B dimiliki oleh RSKIA Kota Bandung seperti misalnya tenaga Radiologi, Internis dan lain – lain. Selain itu juga belum adanya tenaga yang khusus menguasai manajemen Rumah Sakit. Dalam operasional pelayanan RSKIA Kota Bandung dibantu oleh tenaga non PNS baik dalam kategori keperawatan maupun jenis tenaga kerja lainnya seperti tenaga administrasi, pengemudi, satpam maupun cleaning service.


45

BAB VII PENUTUP

Laporan

Keuangan

RSKIA

Kota

Bandung

menggambarkan

posisi

keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung selama tahun 2013, serta menyajikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Disamping itu juga menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran dan kinerja keuangan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya Demikian Laporan Keuangan RS Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung dapat diselesaikan dan disusun sesuai prosedur /

kebijakan yang

berlaku umum.

Bandung, 31 Desember 2013 DIREKTUR RS KHUSUS IBU DAN ANAK KOTA BANDUNG

dr. NINA MANAROSANA R, M. Kes Pembina Tk.I NIP. 19660319 199703 2 001


46


47

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BAB I PENDAHULUAN 1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Recommend Documents