CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BAB I PENDAHULUAN 1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Laporan

Keuangan

mengenai

posisi

merupakan

keuangan

laporan

dan

yang

terstruktur

transaksi-transaksi

yang

dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.Tujuan umum laporan keuangan

adalah

menyajikan

informasi

mengenai

posisi

keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber

daya.

Secara

spesifik

tujuan

laporan

keuangan

pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk

pengambilan

akuntabilitas

entitas

keputusan

dan

untuk

menunjukan

pelaporan

atas

sumber

daya

yang

dipercayakan kepadanya. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD yang disusun dan disajikan oleh SKPD harus sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan.

Standar

akuntansi

pemerintahan

tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa

Keuangan.

Penyusunan

SAP

Berbasis

Akrual

dilakukan oleh KSAP melalui proses baku penyusunan (due process). Proses baku penyusunan SAP tersebut merupakan pertanggungjawaban profesional KSAP yang secara lengkap. Penyusunan Akuntansi

PSAP

dilandasi

Pemerintahan,

yang

oleh

Kerangka

merupakan

Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015

Konseptual

konsep

dasar 1

penyusunan

dan

pengembangan

Standar

Akuntansi

Pemerintahan, dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi

Pemerintahan,

penyusun

laporan

keuangan,

pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Keuangan Negara tersebut,Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan

tersebut

menggunakan

basis

kas

untuk

pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Walaupun Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

2005

masih

bersifat

sementara

sebagaimana

diamanatkan dalam Pasal 36 ayat (1), namun Undang-Undang Nomor

17

menyatakan

Tahun bahwa

2003

tentang

selama

Keuangan

pengakuan

dan

Negara

yang

pengukuran

pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, dapat digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. Untuk struktur anggaran pengelolaan keuangan BLUD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) , sedangkan untuk struktur anggaran pengelolaan keuangan APBD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.


2

Dalam penyajian Laporan Keuangan SAP berbasis akrual, beberapa komponen yang harus disertakan antara lain : 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2. Laporan Operasional (LO) 3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 4. Neraca 5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) 1.1.1 Maksud Penyusunan Laporan Keuangan Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang

relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh

transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama terutama

satu

periode

digunakan

pelaporan. untuk

Laporan

keuangan

membandingkan

realisasi

pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran

yang

telah

ditetapkan,

menilai

kondisi

keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas

pelaporan,

dan

membantu

menentukan

ketaatannya terhadap peraturan perundang- undangan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang

dicapai

dalam

pelaksanaan

kegiatan

secara

sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan dengan maksud tercapainya : (a) Akuntabilitas Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan

kebijakan yang

dipercayakan

kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. (b) Manajemen Membantu

para

pengguna

untuk

mengevaluasi

pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015

3

periode

pelaporan

perencanaan,

sehingga

pengelolaan

memudahkanfungsi

dan

pengendalian

atas

seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat. (c) Transparansi Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada

masyarakat berdasarkan pertimbangan

bahwa masyarakat memiliki hak secara

terbuka

dan

untuk mengetahui

menyeluruh

atas

pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber

daya

yang

dipercayakan

kepadanya

dan

ketaatannya pada peraturan perundang- undangan. (d) Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity) Membantu

para

pengguna

kecukupan penerimaan

dalam

mengetahui

pemerintah pada periode

pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan

2

akan

ikut

menanggung

beban

pengeluaran tersebut. 1.1.2 Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pelaporan keuangan menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas

entitas

atas

sumber

daya

yang

dipercayakan kepadanya dengan : a. Menyediakan

informasi

yang

berguna

untuk

pengambilan keputusan mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi b. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya c. Menyediakan

informasi

mengenai

cara

entitas

pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.


4

Selain

menyajikan

informasi

yang

relevan,

tujuan

pelaporan keuangan adalah sebagai berikut : a. Menyediakan penerimaan

informasi periode

mengenai

berjalan

kecukupan

untuk

membiayai

seluruh pengeluaran. b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber dengan

anggaran

daya ekonomi dan alokasinya yang

ditetapkan

danperaturan

perundang-undangan. c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang

digunakan dalam kegiatan entitas

pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai. d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan

mendanai

seluruh

kegiatannya

dan

mencukupi kebutuhan kasnya. e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumbersumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas

pelaporan, apakah mengalami

kenaikan atau penurunan, sebagai akibat

kegiatan

yang dilakukan selama periode pelaporan. 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung atas pelaksanaan APBD dan BLUD Tahun 2015 adalah : 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2.

Undang-Undang

Nomor

1

Tahun

2004

tentang

Perbendaharaan Negara;


5

3.

Undang-Undang

Nomor

15

Tahun

2004

tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

5.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

6.

Peraturan Pemerintah Nomor

23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Badan Layanan Umum; 7.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;

9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung; 13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 001 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2014; 14. Peraturan Walikota Bandung Nomor 094 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada RS Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung;


6

15. Peraturan Walikota Bandung Nomor 085 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2014. 16. Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 276 Tahun 2014 tentang perubahan kedua Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah ; 17. Peraturan Walikota Bandung Nomor 528 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Bandung; 18. Keputusan

Walikota

Bandung

Nomor

900/Kep.066-

DPKAD/2011 tentang Penetapan RS Khusus Ibu dan Anak Kota

Bandung

Untuk

Menerapkan

Pola

Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh.

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Maksud

dan

Tujuan

Penyusunan

Laporan

Keuangan 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 1.3 Sistematika

Penulisan

Catatan

atas

Laporan

Keuangan BAB II

EKONOMI

MAKRO,

KEBIJAKAN

KEUANGAN

DAN

PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD dan BLUD 2.1 Ekonomi Makro 2.2 Kebijakan Keuangan 2.3 Pencapaian Target Kinerja Keuangan


7

BAB III

IKHTISAR

REALISASI

PENCAPAIAN

KINERJA

KEUANGAN 3.1. Ikhtisar

Realisasi

Pencapaian

Target

Kinerja

Keuangan 3.2. Hambatan

dan

Kendala

yang

Ada

Dalam

Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI 4.1. Asumsi Dasar Penyajian Laporan Keuangan 4.2. Entitas Pelaporan Keuangan 4.3. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan. 4.4. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 5.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran 5.2. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional 5.3. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas 5.4. Penjelasan Pos-pos Neraca

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII PENUTUP


8

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA PADA RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK KOTA BANDUNG TAHUN 2015

2.1 Ekonomi Makro Ekonomi

makro

merupakan

perubahan

ekonomi

yang

mepengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi masyakarakat, perusahaan, dan pasar. Dengan adanya ekonomi makro, kita dapat menganalisis cara terbaik untuk mempengaruhi targettarget kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan. Pertumbuhan ekonomi makro salahsatunya dipengaruhi oleh tingkat kenaikan (inflasi).

Inflasi merupakan salah satu

indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika

perkembangan

harga

barang

dan

jasa

yang

dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Perkembangan harga barang dan jasa tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat daya beli. Tingkat kenaikan inflasi di Kota Bandung meningkat

menjadi

3,35%

yang

mempengaruhi

terhadap

kenaikan harga sehingga daya beli masyarakat meningkat dan nilai tukar rupiah melemah. Keadaan tersebut mempengaruhi secara

signifikan

terhadap

pertumbuhan

ekonomi

yang

meningkat karena kebutuhan masyarakat akan pertahanan hidup semakin besar tertama aspek pendidikan dan kesehatan. Pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung mencapai 8,5% hal ini menunjukan tingkat keberhasilan Pemerintah Kota Bandung guna meningkatkan kesejahteraan social Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015

dalam mengelola 9

kepemerintahannya melalui program kegiatan di bebrapa sektor, yaitu sektor perdagangan, sector industri dan jasa. Tingkat pertumbuhan yang tinggi tersebut menunjukkan bahwa Kota Bandung adalah menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang penting di Jawa Barat maupun di Indonesia. Secara terrinci kontribusi kegiatan ekonomi Kota Bandung dan sekitarnya terhadap Ekonomi Jawa Barat yang merupakan kota penting bagi aktivitas ekonomi di Jawa Barat maupun Nasional. Sebagai pusat pertumbuhan dengan tumpuan pada aktivitas perdagangan dan industri pengolahan, maka Kota Bandung juga menjadi salah satu tujuan migrasi tenaga kerja yang cukup besar. Peran lainnya adalah Kota Bandung sebagai salah satu kota pendidikan terpenting di Indonesia, telah menyatu dengan kehidupan ekonomi, sehingga tingkat pertumbuhan ekonominya tergolong sangat tinggi. Salah satu program kegiatan Pemerintah Kota Bandung yang paling banyak memberikan kontribusi adalah sektor jasa yang menunjang terhadap laju pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Bandung yaitu Program-program dibidang kesehatan yang telah berhasil meningkat. Peningkatan pelayanan kesehatan salah satunya pada SKPD pemberi pelayanan pada sektor jasa kesehatan. Di

tahun

2015

jumlah

angka

kematian

ibu

mengalami

peningkatan yaitu ditemukan sebanyak 5 kasus kematian ibu atau mengalami peningkatan sebesar 20% dibanding tahun 2014 yaitu sebanyak 4 kasus, hal ini disebabkan karena RSKIA merupakan rumah sakit rujukan pelayanan kesehatan khusus ibu dan anak. Jumlah Kematian Bayi tahun 2014 sebanyak 107 kasus dan pada tahun 2015 sebanyak 100 atau mengalami penurunan 7%. Jumlah kematian Anak tahun 2014 sebanyak 0 kasus dan pada tahun 2015 sebanyak 3 kasus atau mengalami peningkatan sebesar 3%. Keberhasilan program pelayanan Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015

10

kesehatan tidak terlepas dari peranan pemerintah daerah dalam memberikan bantuan anggaran bagi SKPD pemberi pelayanan kesehatan, walaupun masih adanya kasus kematian ibu dan bayi yang masih turun naik, hal ini dikarenakan fungsi RSKIA sebagai rumah sakit rujukan yang banyak menerima pasien rujukan bidan atau puskesmas bahkan rumah sakit lainnya yang tidak bias menangani secara klinis. Pelaksanaan

program

kegiatan

di

bidang

kesehatan

bagi

Pemerintah Daerah Kota Bandung terwujud salah satunya terrealisasinya pembelian lahan untuk rumah sakit yang dapat dijadikan sebagai rumah sakit khusus tipe A yang rencananya akan dibangun pada tahun 2017 sehingga Kota Bandung memiliki rumah sakit khusus tipe A yang dapat menjadi rumah sakit rujukan ibu dan anak setaraf nasional menyaingi rumah sakit lainnya di Kota Bandung. 2.2 Kebijakan Keuangan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kerangka anggaran, belanja dan pembiayaan. Hal tersebut menjadikan Keuangan Daerah merupakan salah satu faktor penentu dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan struktur

keuangan

yang

lebih

baik

melalui

peningkatan

kemampuan keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah dan

pengawasan

keuangan

daerah.

Kebijakan

tersebut

diharapkan meningkatkan kontribusi Pendapatan, khususnya pendapatan Operasional BLUD yang berasal dari Pelayanan Kesehatan. Hal tersebut ditempuh melalui peningkatan target Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015

11

pendapatan.

Untuk

belanja

melakukan

efisiensi

terhadap

belanja administrasi umum dan operasional/pemeliharaan serta selektif dalam belanja modal serta memacu investasi pada daerah yang diprioritaskan. Untuk pembiayaan mengoptimalkan pemanfaatan sumber penerimaan daerah dalam menutupi defisit tahun anggaran berjalan dan pengeluaran lainnya. Kebijakan keuangan meliputi komponen-komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan pada setiap kewenangan Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dapat meningkatkan mutu pelayanan terhadap masyarakat terutama pelayanan kesehatan. Kebijakan keuangan pada RSKIA meliputi dana APBD dan BLUD yaitu sumber anggaran dari Pemerintah Daerah dan sumber anggaran dari hasil pendapatan fungsional rumah sakit yang meliputi komponen-komponen kinerja pelayanan RSKIA sebagai Pola pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dan diharapkan pada setiap kewenangan SKPD sebagai BLUD dapat melaksanakan pengelolaan keuangan berpedoman pada Peraturan Walikota Bandung tentang Pola pengelolaan badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bagi Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak yang bertujuan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan terhadap masyarakat. Kebijakan keuangan pada RSKIA Kota Bandung memiliki dua pengelolaan keuangan, yaitu RSKIA sebagai SKPD dan sebagai BLUD. Rumah sakit sebagai SKPD mendapat bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Biaya Langsung (BL) untuk pelaksanaan

program,

kegiatan

dan

belanja

yang

sudah

ditetapkan dalam rencana kerja anggaran. Sedangkan RSKIA sebagai BLUD memiliki sumber anggaran dari hasil pendapatan fungsional rumah sakit untuk membiayai belanja pegawai Non PNS dan untuk belanja pelayanan kesehatan BLUD berkenaan Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015

12

dengan kebutuhan rumah sakit yang tidak difasilitasi dari APBD. Kebijakan keuangan pada RSKIA terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan SILPA . 2.2.1 Pendapatan BLUD Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung yaitu berasal dari Pendapatan fungsional yang digunakan langsung untuk kebutuhan operasional rumah sakit. Kontribusi Pendapatan

terhadap

sektor

kesehatan

dibidang

pelayanan selama periode Tahun 2014 s.d 2015 sebagai berikut : Tabel 2.1 Realisasi Pendapatan BLUD Tahun 2014 dan Tahun 2015

NO

TAHUN

URAIAN

TARGET 25,806,117,216.00

a b c d

PENDAPATAN BLUD 2014 Jasa Layanan Hibah Hasil kerjasama Pendapatan lainnya yang sah

21,155,278,956.00

a b c d

PENDAPATAN BLUD 2015 Jasa Layanan Hibah Hasil kerjasama Pendapatan lainnya yang sah

REALISASI

CAPAIAN %

29,912,267,688.00 115.9% 29,486,046,088.00

426,221,600.00 29,740,887,182.00 140.58% 28,752,232,171.00

988,655,011.00

Tabel 2.1 di atas, merupakan perbandingan pendapatan BLUD dari tahun 2014 s.d 2015 mengalami penurunan pendapatan sebesar 1%. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya perubahan kebijakan pelayanan asuransi dengan

BPJS

yang

mempengaruhi


terhadap

jumlah 13

kunjungan dan realisasi pendapatan rumah sakit. Untuk mengetahu secara jelas, sumber pendapatan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.2 Rincian Obyek Pendapatan Tahun 2015

NO

JUMLAH BULAN INI

ANGGARAN DALAM DPA

URAIAN

I PENDAPATAN BLUD a. Jasa Layanan - Jasa Layanan IGD - Jasa Layanan Instalasi Rawat Jalan - Jasa Layanan Instalasi Rawat Inap - Jasa Layanan Instalasi VK ODS - Jasa Layanan Instalasi Bedah Sentral - Jasa Layanan Instalasi Laboratorium - Jasa Layanan Instalasi Farmasi - Jasa Layanan Instalasi Diklat - Jasa Layanan Instalasi Ambulance b. Hibah e. Hasil Kerjasama d. Pendapatan Lainnya Yang sah/Bunga Bank

21,155,278,956.00

%

29,740,887,182.00 141% 3,537,813,780.00 4,061,844,500.00 4,247,384,020.00 4,447,769,500.00 6,146,576,950.00 1,839,249,750.00 4,429,471,171.00 34,306,500.00 7,816,000.00 988,655,011.00

Berdasarkan tabel 2.2 di atas, dapat diartikan bahwa pendapatan RSKIA berasal dari pendapatan pada setiap instalasi

yang

ada.

Uaraian

pada

tabel

tersebut

merupakan kinerja pelayanan disetiap bagian atas hasil pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 2.2.2. Belanja APBD dan BLUD Dalam

rangka

penyelenggaraan

pemerintah

dan

peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien efektif dan proporsional. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa Belanja Daerah

diprioritaskan

untuk


melindungi

dan 14

meningkatkan

kualitas

kehidupan

masyarakat

dalam

upaya memenuhi kewajiban daerah. Pengelolaan belanja BLUD merupakan belanja operasional rumah sakit yang bertujuan

untuk

meningkatkan

kualitas

pelayanan

kesehatan sesuai Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Belanja pada dasarnya untuk membiayai kegiatan pada Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung yang telah

dialokasikan

operasional

yang

dalam

DPA

dibiayai

dan

oleh

biaya

BLUD

kegiatan

yang

telah

dialokasikan dalam RBA. Untuk mengetahui kebijakan belanja setiap sumber anggaran dapat dilihat pada tabel realisasi belanja di bawah ini. Tabel 2.3 Perbandingan Target dan Belanja Tahun 2014 dan Tahun 2015

JUMLAH

CAPAIAN

NO

TAHUN

1

2014

48,218,073,300.00

42,526,600,676.00

2

2015

57,989,748,208.55

58,804,378,389.00 101.40%

ANGGARAN

REALISASI

% 88.20%

Berdasarkan tabel 2.3 diatas merupakan kinerja rumah sakit

dalam

mengelola

keuangan

terutama

dalam

melakukan efisiensi anggaran. Untuk dapat mengetahui rincian secara jelasnya sumber belanja APBD dan BLUD pada RSKIA dapat dilihat pada tabel selanjutnya.


15

2.2.2.1 Belanja APBD Kebijakan belanja APBD merupakan belanja pada rumah sakit yang menggunakan anggaran dari APBD. Berikut ini tabel realisasi belanja dengan sumber anggaran APBD. Tabel 2.4 Realisasi Belanja APBD Tahun 2015

KODE 5 5.1 5.1.1 5.2

URAIAN BELANJA

ANGGARAN

REALISASI

2015

2015

%

57,989,748,208.55

30,603,255,861.00

53%

BELANJA TIDAK LANGSUNG

11,388,290,955.55

10,722,976,631.00

94%

Belanja Pegawai

11,388,290,955.55

10,722,976,631.00

94%

46,601,457,253.00

19,880,279,230.00

43%

BELANJA LANGSUNG

5.2.1

Belanja Pegawai

15,021,750,000.00

74,500,000.00

0%

5.2.2

Belanja Barang dan Jasa

17,346,050,460.00

8,696,854,801.00

50%

5.2.3

Belanja Modal

14,233,656,793.00

11,108,924,429.00

78%

SURPLUS / DEFISIT

(57,989,748,208.55)

(30,603,255,861.00)

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)

(57,989,748,208.55)

(30,603,255,861.00)

Dari tabel 2.4 diatas, realisasi belanja tersebut merupakan kinerja dari pelaksanaan program, kebiatan dan belanja pada

RSKIA

yang

merupakan

kebutuhan

pelayanan

kesehatan dengan tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 2.2.2.2 Belanja BLUD Kebijakan

belanja

BLUD

merupakan

belanja

untuk kegiatan pelayanan kesehatan BLUD pada RSKIA

Kota

Bandung

yang

berasal

dari

pendapatan fungsional atau penggunaan langsung berbanding

lurus

dengan

pola

pengelolaan

keuangan yang fleksibel dengan mengutamakan produktivitas yaitu memahami kebutuhan apa Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015

16

yang dihadapinya untuk meningkatkan kinerja layanan, efisiensi yaitu penggunaan langsung memotong

rantai

pemerintahan

daerah,

kecepatan

birokrasi dan

penggunaan

keuangan

efektivitas

adalah

langsung

akan

meminimalkan kehilangan momentum bisnis dan dapat dipertanggungjawabkan dalam kerangka pengendalian internal yang baik. Kebijakan belanja BLUD atau penggunaan belanja dari pendapatan fungsional dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 2.5 Realisasi Belanja BLUD Tahun 2015 KODE 5 5.2

URAIAN BELANJA BELANJA LANGSUNG

REALISASI

ANGGARAN 2015 21,155,278,956.00

2015 28,201,122,528.00

133%

21,155,278,956.00

28,201,122,528.00

133%

%

5.2.1

Belanja Pegawai

14,916,000,000.00

19,519,472,459.00

131%

5.2.2


5,839,278,956.00

8,474,656,469.00

145%

5.2.3

Belanja Modal

400,000,000.00

206,993,600.00

52%

SURPLUS / DEFISIT

0.00

1,540,057,124.00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)

0.00

1,540,057,124.00

Belanja BLUD berdasarkan tabel 2.5 di atas merupakan belanja pelayanan kesehatan BLUD yang bertujuan untuk mememuhi

kebutuhan

pelayanan

terutama

kegiatan-

kegiatan pelayanan yang tidak dapat dibiayai dari APBD.


17

2.2.3 Kebijakan SILPA Kebijakan SILPA atau Surplus anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD pada pasal 109 diatur tentang penggunaan surplus yang menyatakan bahwa “Surplus anggaran BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan kepala daerah disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD”. SILPA akhir tahun

merupakan anggaran kas BLUD awal tahun

berikutnya. Surplus anggaran BLUD pada RSKIA Kota Bandung dapat dijelaskan secara rinci pada tabel di bawah ini : Tabel 2.6 Surplus Anggaran BLUD Pada RSKIA Kota Bandung Tahun 2015

NO

TAHUN

PENDAPATAN

BELANJA

SURPLUS/DEFISIT

1

2011

11,226,284,342.00

9,020,359,750.00

2,205,924,592.00

2

2012

19,528,767,845.00

16,951,749,275.00

2,577,018,570.00

3

2013

22,495,819,935.00

17,565,707,889.00

4,930,112,046.00

4

2014

29,912,267,688.00

26,541,245,275.00

3,371,022,413.00

5

2015

29,740,887,182.00

28,201,414,998.00

1,539,472,184.00

112,904,026,992.00

98,280,477,187.00

14,623,549,805.00

Pada tabel 2.6 diatas menunjukan bahwa surplus anggaran BLUD

dari

setiap

tahunnya


mengalami

penambahan

18

sehingga posisi surplus anggaran tahun 2015 menjadi sebesar Rp. 14.623.549.805,00. 2.3 Pencapaian Target Kinerja Keuangan Rskia Kota Bandung Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 urusan wajib yang dilaksanakan Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung Tahun 2013 berbentuk Program dan Kegiatan, dan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pola Pengelolaan

Badan

Layanan

Umum

Daerah

(BLUD)

yang

memuat program kegiatan pada BLUD RSKIA, maka indikator pencapaian target kinerja RSKIA Kota bandung adalah sebagai berikut : Tabel 2.7 Indikator Pencapaian Target Kinerja Pada RS Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung Tahun 2015

NO

KEGIATAN

PROGRAM

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3 Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan 1

4 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 5 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 2 dinas/operasional Dilanjutkan….


19

Lanjutan tabel 2.7 3 Program peningkatan disiplin aparatur 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1 Pembinaan Kinerja Aparatur 2 Seminar dan Lokakarya

5 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

6 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

7 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1

8 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paruparu/ rumah sakit mata

1 2 3 4

9

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

10 Program peningkatan pelayanan kesehatan Badan Layanan Umum Daerah

Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan 2 Akreditasi Rumah Sakit Pembangunan rumah sakit Rehabilitasi bangunan rumah sakit Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit Pengadaan ambulance/mobil jenazah

Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu

Pelayanan kesehatan BLUD

Berdasarkan tabel 2.7 tersebut diatas, menunjukan bahwa indikator pencapaian kinerja keuangan pada RSKIA terdiri dari program kegiatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pelayanan kesehatan yang dilaksanakan selama tahun 2015. Seluruh program kegiatan baik yang bersumber dari APBD maupun dari BLUD dapat terlaksana sepenuhnya atau sebesar 100% sesuai dengan kebutuhan dan rencana kerja yang telah disusun. Pencapaian tersebut membuktikan konsistensinya unsur pendukung pada setiap bagian

untuk meningkatkan

pelayanan kesehatan dan berdampak pada realisasi pencapaiaan efektifitas dan efefisiensi program dan kegiatan. Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015

20

Gambaran

realisasi

pencapaiaan

efektifitas

dan

efefisiensi

program dan kegiatan selama pelaksanaan BLUD Tahun 2015. Dalam hal ini laporan keuangan Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung menggabungkan dua sumber pendanaan dari APBD dan BLUD, dimana kegiatan dari masing-masing sumber dana tersebut memiliki fungsi yang sama dalam meningkatkan

mutu

pelayanan,

kualitas

pelayanan

dan

pelayanan yang optimal bagi masyarakat yang telah dituangkan dalam program kegiatan untuk menunjang terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Indikator

pencapaian

merupakan

kinerja

pencapaian

keuangan

kinerja

rumah

program sakit

kegiatan

yang

dapat

diuraikan melalui program dan kegiatan dari masing-masing urusan tersebut seperti yang disajikan melalui tabel di bawah ini: Tabel 2.7 Indikator Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun 2015 NO

PROGRAM DAN KEGAIATAN

INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Tersedianya kebutuhan listrik, telepon dan air bagi listrik rumah sakit sebesar 100% Penyediaan jasa kebersihan kantor

Terpenuhinya jasa kebersihan kantor selama 12 bulan

Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya kebutuhan kantor sebanyak 1 paket

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 8 paket Terpenuhinya jasa pengamanan kantor selama 12 bulan

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur

Tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit sebesar 80%

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya kegiatan transfortasi aparatur sebesar 100%

Dilanjutkan…. Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015

21

Lanjutan tabel 2.7 3 Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Tercapainya performance seluruh pegawai di lingkungan RS Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung sebesar 100%

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pembinaan Kinerja Aparatur

Terjalinnya solidaritas seluruh pegawai sebesar 100%

Seminar dan Lokakarya 5

Meningkatnya kompetensi pegawai sebesar 30%

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Terlaksananya pelayanan kesehatan sebesar 100%

6 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan media promosi dan informasi Terlaksananya promosi kesehatan rumah sakit sadar hidup sehat sebesar 100% 7 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan

Tersedianya sistem informasi rumah sakit yang terintegrasi sebesar 100%

Akreditasi Rumah Sakit

Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai standar akreditasi rumah sakit sebesar 100%

8 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

Rehabilitasi bangunan rumah sakit

Tercapainya akreditasi rumah sakit sebesar 100%

Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit Pengadaan ambulance/mobil jenazah

Terpenuhinya kebutuhan alat kesehatan rumah sakit sebesar 100% Terlaksananya rujukan pasien 100% dengan tersedianya mobil ambulance sebanyak 1 unit

9 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu

Tercapainya kualitas pelayanan kepada ibu melahirkan dari keluarga tidak mampu secara optimal selama 1 tahun

10 Program peningkatan pelayanan kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pelayanan Kesehatan

Berdasarkan

tabel

Terpenuhinya kebutuhan rumah sakit sebesar 100% dari pembiayaan BLUD bagi pelayanan masyarakat di lingkungan rumah sakit

2.7

diatas,

dapat

disimpulkan

bahwa

penyerapan anggaran berasal dari program, kegiatan dan belanja pada RS Khusus Ibu dan Anak Kota bandung merupakan Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015

22

kinerja SKPD tidak terlepas dari peran serta unsur pendukung yang

memiliki

komitmen

melaksanakan

program

tinggi

dan

pelayanan

konsistensi kesehatan

dalam

sehingga

realisasinya mencapai 100%. 2.3.1 Pencapaian Target Kinerja Keuangan Berbasis LRA Pencapaian Target Kinerja Keuangan Berbasis Laporan Realisasi Anggaran adalah tolak ukur keberhasilan atau kinerja keuangan dalam mengungkapkan Pendapatan dan Belanja RSKIA Kota Bandung Tahun Anggaran 2015. Pencapaian

kinerja

keuangan

pada

LRA

dapat

diungkapkan melalui realisasi pendapatan sebesar Rp 29.740.887.182,00 atau 141% dari target pendapatan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 21.155.278.956,00. Namun jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun

2014

sebesar

Rp

29.912.267.688,00

telah

mengalami penurunan sebesar Rp 171.380.506,00 atau 1%

dari

anggaran

yang

ditetapkan

sebesar

Rp.

sebesar

Rp.

25.806.117.216,00. Realisasi

belanja

RSKIA

tahun

2015

58.804.378.389,00atau sebesar 101% dari target belanja sebesar

Rp.

57.989.748.248,00.

Jika

dibandingkan

dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp

41.448.668.139,00

sebesar

Rp

maka

17.355.710.250,00

mengalami atau

kenaikan

42%.

Dengan

demikian, berdasarkan realisasi pendapatan dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2015 tersebut diperoleh surplus pada BLUD RSKIA sebesar Rp 14.623.549.805,00.

2.3.2 Pencapaian Target Kinerja Keuangan Berbasis Laporan Oerasional (LO) Pencapaian Target Kinerja Keuangan Berbasis Laporan Operasional adalah tolak ukur keberhasilan atau kinerja keuangan dalam mengungkapkan Pendapatan-LO dan Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015

23

Beban-LO pada RSKIA Kota Bandung Tahun Anggaran 2015. Pencapaian kinerja keuangan pada LO dapat diungkapkan melalui realisasi Pendapatan-LO sebesar Rp 32.493.318.782,00 dan Beban-LO Tahun 2015 sebesar Rp 46.255.119.163,00.

Dengan

demikian,

pendapatan dan beban Tahun defisit

dari

kegiatan

berdasarkan

2015 tersebut diperoleh

operasional

sebesar

Rp

13.761.800.381,00. 2.3.3 Pencapaian Target Kinerja Keuangan Berbasis Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Pencapaian Target Kinerja Keuangan Berbasis Laporan Perubahan Ekuitas adalah tolak ukur keberhasilan atau kinerja keuangan dalam mengungkapkan ekuitas awal, surplus/defisit yang menghasilkan ekuitas akhir pada RSKIA Kota Bandung Tahun Anggaran 2015. Pencapaian kinerja keuangan. Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2015 ditunjukan melalui realisasi pada ekuitas akhir sebesar Rp. 47.358.015.530.10,00 yang merupakan ekuitas akhir dari BLUD sebesar Rp. 17.869.178.612,00 dan dari APBD sebesar Rp.29.488.836.918.10,00 2.3.4 Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pada Neraca Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pada Neraca adalah tolak ukur keberhasilan atau kinerja keuangan dalam mengungkapkan aset, kewajiban dan ekuitas pada RSKIA Kota Bandung Tahun Anggaran 2015. Pencapaian kinerja keuangan berbasis Neraca merupakan bagian laporan keuangan 2015 yang menunjukan jumlah aset lancar sebesar Rp. 19.729.627.618,00, jumlah aset tetap sebesar Rp. 58.193.772.490,00, jumlah aset lainnya sebesar Rp. 1.504.744.418.10,

jumlah

32.070.128.996,00

dan

kewajiban

jumlah


ekuitas

sebesar sebesar

Rp. Rp.

24

47.358.015.530.10 sehingga jumlah kewajiban dan ekuitas dana sebesar Rp. 79.428.144.526.10. 2.3.5 Pencapaian Target Keuangan Pada CaLK Pencapaian Target Kinerja Keuangan pada Catatan atas Laporan Keuangan merupakan tolak ukur keberhasilan atau

kinerja

keuangan

dalam

mengungkap

seluruh

aktivitas keuangan mulai dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca pada RSKIA Kota Bandung Tahun Anggaran 2015.


25

BAB III IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Sebagimana dikemukakan pada bab terdahulu bahwa struktur APBD telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa dalam Catatan Atas Laporan

Keuangan

harus

menyajikan

ikhtisar

pencapaian

kinerja APBD yang berisi gambaran realisasi pencapaiaan efektifitas

dan

efefisiensi

program

dan

kegiatan

selama

pelaksanaan APBD Tahun 2015, dan sturktur BLUD telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bahwa BLUD-SKPD wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas atau laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja kepada PPKD untuk dikonsolidasikan ke dalam

laporan

keuangan

pemerintah

daerah.

Dalam

menyampaikan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, pada bab ini akan diungkapkan ikhtisat realisasi kinerja keungan antara lain: a. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja b. Realisasi Pendapatan-LO dan Beban-LO c. Realisasi Perubahan Ekuitas


26

3.1.1 Ikhtisar Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2015 3.1.1.1 Ikhtisar Realisasi Pendapatan Ikhtisar Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja pada RSKIA Kota Bandung Tahun Anggaran 2015 Periode 1 Januari

2015

sampai

dengan

31

Desember

2015

menunjukkan pendapatan sebesar Rp 29.740.887.182,00 atau 140,58% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 21.155.278.956,00. Realisasi pendapatan tersebut di atas dapat diuraikan pada tabel di bawah ini : Tabel 3.1 Ikhtisar Realisasi Pendapatan RS Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2015

URAIAN PENDAPATAN

ANGGARAN

REALISASI

2015

2015

%

21,155,278,956.00

29,740,887,182.00

141%

PENDAPATAN ASLI DAERAH

21,155,278,956.00

29,740,887,182.00

141%

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

21,155,278,956.00

29,740,887,182.00

141%

1 Jasa Layanan

28,744,416,171.00

2 Hibah

0.00

3 Hasil Kerjasama

7,816,000.00

4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

988,655,011.00

Dari tabel 3.1 di atas dapat diketahui bahwa penyerapan pendapatan RSKIA pada tahun 2015 sebesar 141% dengan sumber dari pendapatan jasa layanan (pasien umum, Jamkesda,

JKN),

pendapatan

hasil

kerjasama

dan

pendapatan lainnya yang sah yaitu berasal dari bunga giro dan bunga deposito. 3.1.1.2 Ikhtisar Realisasi Belanja Tahun 2015 Ikhtisar Realisasi Anggaran Belanja pada

RSKIA Kota

Bandung Tahun Anggaran 2015 Periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 menunjukkan belanja Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015

27

sebesar

Rp

anggaran

58.804.378.389,00 yang

telah

atau

ditetapkan

101,40%

dari

sebesar

Rp.

57.989.748.248,55. Realisasi belanja tersebut merupakan realisasi belanja dari APBD dan BLUD. Untuk lebih jelasnya lagi uraian dari belanja tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.2 Ikhtisar Realisasi Belanja RS Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2015

URAIAN

ANGGARAN

REALISASI

2015 57,989,748,208.55

% 2015 58,804,378,389.00 101.40%


11,388,290,955.55

10,722,976,631.00 94.16%

Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG

11,388,290,955.55 46,601,457,253.00

10,722,976,631.00 94.16% 48,081,401,758.00 103.18%

15,021,750,000.00 17,346,050,460.00 14,233,656,793.00

19,593,972,459.00 130.44% 17,171,511,270.00 98.99% 11,315,918,029.00 79.50%

BELANJA

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

Dari tabel 3.2 diatas dapat diartikan bahwa penyerapan realisasi belanja tahun 2015 sebesar 101% yang merupakan belanja APBD dan BLUD . Rincian realisasi belanja tersebut dapat diuraiakan lagi secara rinci seperti pada tabel di bawah ini : Tabel 3.3 Ikhtisar Realisasi Belanja APBD RS Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2015 URAIAN BELANJA

ANGGARAN

REALISASI

2015

2015

%

36,834,469,252.55

30,603,255,861.00

83%

11,388,290,955.55

10,722,976,631.00

94%

11,388,290,955.55

10,722,976,631.00

94%

25,446,178,297.00

19,880,279,230.00

78%

105,750,000.00

74,500,000.00

70%


11,506,771,504.00

8,696,854,801.00

76%

Belanja Modal

13,833,656,793.00

11,108,924,429.00

80%

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai


28

Tabel 3.3 diatas menunjukan bahwa penyerapan realisasi belanja RSKIA dari APBD sebesar Rp. 30.603.255.861,00 atau sebesar 83,08% dari anggaran yang telah ada sebesar Rp.

36.834.469.252.55.

Selain

belanja

dari

sumber

anggaran APBD, RSKIA memiliki anggaran belanja dari sumber pendapatan fungsional BLUD seperti pada tabel di bawah ini : Tabel 3.4 Ikhtisar Realisasi Belanja BLUD RS Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2015

ANGGARAN

URAIAN BELANJA BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

REALISASI

%

2015 21,155,278,956.00

2015 28,201,122,528.00

133%

21,155,278,956.00

28,201,122,528.00

133%

14,916,000,000.00

19,519,472,459.00

131%

5,839,278,956.00

8,474,656,469.00

145%

400,000,000.00

206,993,600.00

52%

Berdasarkan tabel 3.4 diatas, terlihat bahwa penyerapan realisasi belanja BLUD sangat tinggi yaitu sebesar Rp. 28.201.122.528,00 atau mencapai 133% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 21.155.278.956,00. Namun demikian, realiasi belanja murni berdasarakan kegiatan pelayanan pada RSKIA tahun 2015 adalah sebesar Rp. 27.123.189.991,00

dan

kewajiban

atau

utang

jangka

pendek tahun 2014 yang dibayar pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.077932.537,00.


29

3.1.2 Ikhtisar Realisasi Pendapatan-LO dan Beban-LO Tahun Anggaran 2015 Ikhtisar Realisasi Pendapatan-LO dan Beban-LO pada RSKIA

Kota Bandung Tahun Anggaran 2015 Periode 1

Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.5 Ikhtisar Realisasi Pendapatan-LO dan Beban-LO RS Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2015 URAIAN

APBD

PENDAPATAN - LO

BLUD

3,432,275,000.00

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD yang Sah - LO

0.00

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO Pendapatan Hibah

3,432,275,000.00

JUMLAH

29,061,043,782.00

32,493,318,782.00

29,061,043,782.00

29,061,043,782.00

29,061,043,782.00

29,061,043,782.00

-

3,432,275,000.00

3,432,275,000.00

3,432,275,000.00

BEBAN - L0

17,806,196,846.00

28,448,922,317.00

46,255,119,163.00

BEBAN OPERASI

17,806,196,846.00

28,448,922,317.00

46,255,119,163.00

Beban Pegawai - LO

10,722,976,631.00

Beban Barang dan Jasa SURPLUS/DEFISIT-LO

Berdasarkan

tabel

10,722,976,631.00

7,083,220,215.00

28,448,922,317.00

35,532,142,532.00

(14,373,921,846.00)

612,121,465.00

(13,761,800,381.00)

3.5

menyebutkan

diatas,

bahwa

Pendapatan-LO sebesar Rp. 32.493.318.782,00 dikurangi beban-LO

sebesar

Rp.

46.255.119.163,00

sehingga

menjadi defisit pada LO sebesar Rp.13.761.800.381,00.

3.1.3 Ikhtisar Realisasi Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2015 Ikhtisar Realisasi Perubahan Ekuitas pada

RSKIA

Kota

Bandung Tahun Anggaran 2015 Periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015

30

Tabel 3.6 Ikhtisar Realisasi Perubahan Ekuitas Pada RS Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2015 URAIAN

TAHUN 2015

EKUITAS AWAL

43,862,758,764.10

SURPLUS/DEFISIT-LO

(14,373,921,846.00)

EKUITAS AKHIR

29,488,836,918.10

Dari tabel 3.6 diatas, ikhtisar realisasi perubahan ekuitas berkurang semula ekuitas awal sebesar Rp. 43.862.758.764.10,00 mengalami defisit sebesar Rp. 14.373.921.846,00 sehingga posisi ekuitas akhir sebesar Rp. 29.488.836.918.10,00.

3.1.3 Ikhtisar Neraca Tahun Anggaran 2015 Ikhtisar Neraca pada

RSKIA

Kota Bandung Tahun

Anggaran 2015 Periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Aset sebesar Rp. 79.428.144.526,00 yang terdiri dari: (1) Aset Lancar sebesar Rp. 19.729.627.618,00 terdiri dari: a. Kas di BLUD sebesar Rp. 14.623.842.275,00 b. Piutang

Pendapatan

sebesar

Rp.

2.084.033.300,00 c. Beban

dibayar

dimuka

sebesar

Rp.

59.687.500,00 d. Persediaan sebesar Rp. 2.962.064.543,00 (2) Aset Tetap sebesar Rp. 58.193.772.490,00 terdiri dari: a. Tanah sebesar Rp. 6.515.000.000,00 b. Peralatan

dan

mesin

sebesar

Rp.

37.167.092.673,00


31

c. Gedung

dan

bangunan

sebesar

Rp.

13.955.943.667,00 d. Jalan,

irigasi

dan

jaringan

sebesar

Rp.

555.736.150,00 2) Kewajiban sebesar Rp. 32.070.128.996,00 yang terdiri dari : (1) Utang beban sebesar Rp. 1.466.873.135,00 (2) Kewajiban

untuk

dikonsolidasikan

sebesar

Rp.

30.603.255.861,00 3) Ekuitas sebesar Rp. 47.358.015.530,00 4) Jumlah kewajiban dan ekuitas dana sebesar Rp. 79.428.144.526,00 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan untuk lebih jelasnya lagi akan diungkapkan di bab selanjutnya pada Bab V yaitu Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan.

3.2 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan antara lain sebagai berikut : 1. Pendapatan Secara

umum

pencapaian

target

kinerja

keuangan

khususnya pendapatan pada RSKIA Kota Bandung tidak memiliki masalah maupun hambatan dalam pencapaian target pendapatan, namun yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pelayanan di rumah sakit yaitu belum adanya pola tarip baru, hal ini menimbulkan masalah ketika banyak pelayanan yang diberikan namun belum ada penetapan taripnya.

Walaupun

dalam

memberikan

pelayanan

kesehatan tidak mencari keuntungan atau near laba, namun keadaan tersebut dapat menimbulkan inefisiensi dan tidak efektifnya pembiayaan terhadap pelayanan yang


32

diberikan

yang

dapat

mempengaruhi

terhadap

pembengkakan biaya yang tidak sesuai dengan pendapatan. 2. Belanja Penyerapan belanja BLUD pada RSKIA Kota Bandung Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar 85%. Namun pada tahun 2015 mengalami peningkatan yaitu sebesar 133% dari anggaran yang ditetapkan. Kondisi tersebut secara umum berdampak pada penilaian kinerja keuangan yang kurang efisien

dalam

mengelola

anggaran

BLUD,

namun

peningkatan tersebut tidak semata karena borosnya biaya yang dikeluarkan namun pagu anggaran yang ditetapkan untuk BLUD terlalu rendah, sedangkan dari pendapatan BLUD masih mendapatkan surplus biaya. Surplus tersebut dibuktikan dengan adanya penambahan sis akas setiap tahunnya. 3. Pembiayaan BLUD Pembiayaan BLUD pada dasarnya tidak mengalami banyak kendala. Namun demikian dengan penetapan pembiayaan BLUD yang terlalu rendah, hal ini menyebabkan penyerapan belanja melebihi pagu anggaran yang ditetapkan. Kondisi tersebut merupakan rendahnya pemahaman penganggaran dan belanja khususnya tentang Badan Layanan Umum Daerah, dikarenakan RSKIA Kota Bandung selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan juga sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memiliki dua sumber pembiayaan yang tentunya harus dapat dikonsolidasikan atau dikonversikan secara jelas di bagian penganggaran daerah.

Dengan

adanya

target

belanja

BLUD

yang

ditetapkan lebih rendah dari kebutuhan belanja rumah sakit, hal ini memperlihatkan bahwa rumah sakit telah melakukan pemborosan biaya dalam penggunaan belanja operasional,

padahal

dikarenakan

pengaruh

pembiayaan dari

yang

meningkatnya


membengkak pendapatan 33

rumah sakit yang mempengaruhi secara signifikan terhadap belanja pelayanan. Untuk mengantisifasi hal tersebut, maka rumah sakit seringkali menggunakan nilai ambang batas yang sampai saat ini masih belum ada tentang penggunaan nilai ambang batas.


34

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Asumsi Dasar Penyajian Laporan Keuangan 1) Asumsi Dasar Kemandirian Entitas Setiap unit organisasi merupakan unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, sehingga penyusunan laporan keuangan dapat disusun sesuai dengan kebiajakn akuntansi yang berlaku. 2) Asumsi Kesinambungan Entitas Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaanya. Dengan demikian Pemerintah

diasumsikan

tidak

bermaksud

melakukan

likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek. 3) Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang.

4.2. Entitas Pelaporan Keuangan Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut

ketentuan

peraturan

perundang-undangan

wajib

menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Sedangkan

entitas

akuntansi

adalah

unit

pemerintahan

pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa “tiaptiap kementrian negara/lembaga merupakan entitas pelaporan yang tidak hanya wajib menyelenggarakan akuntansi, tetapi juga Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015

35

wajib

menyampaikan

laporan

pertanggungjawaban

berupa

laporan keuangan”. Peraturan

Menteri

Dalam

Negeri

Nomor

13

Tahun

2006

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 232 ayat (1) menyatakan bahwa : “Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah”. Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan pokok adalah meliputi: a. Laporan Realisasi Anggaran(LRA); b. Laporan Operasional(LO); c. Laporan Perubahan Ekuitas(LPE); d. Neraca; e. Catatan atas Laporan Keuangan(CaLK). 4.3. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung adalah basis basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan Pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional. Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah Kota Bandung, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah Kota Bandung atau Rekening Kas BLUD. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula di Laporan Operasional. Basis akrual untuk neraca dan berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015

36

transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah Kota Bandung. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah Kota Bandung, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas

daerah

Kota

penyusunan

laporan

menggunakan perhitugan

Bandung.

istilah

anggaran

Kebijakan

keuangan, laba,

akuntansi

Pemerintah

melainkan

(lebih/kurang)

dalan

daerah

tidak

menggunakan

untuk

setiap

sisa tahun

anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi

penerimaan

pendapatan

dan

pembiayaan

dengan

pengeluaran belanja dan pembiayaan. 4.3.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO 1. Definisi Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. 2. Pengakuan Pendapatan-LO diakui pada saat Timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau saat pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (realized). 3. Pengukuran Pengukuran pendapatan-LO menggunakan mata uang Rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.


37

4.3.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA 1. Definisi Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih

dalam

periode

tahun

anggaran

yang

bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Transfer Masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi 2. Pengakuan Pendapatan-LRA diakui pada saat Diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan saat pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan

ketentuan bendahara penerimaan tersebut

merupakan bagian dari BUD; 3. Pengukuran Pengukuran pendapatan-LRA menggunakan mata uang Rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan. 4.3.3 Kebijakan Akuntansi Beban 1. Definisi Beban potensi

adalah jasa

penurunan dalam

manfaat

periode

ekonomi

pelaporan

atau yang

menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. 2. Pengakuan Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015

38

Beban diakui pada Saat timbulnya kewajiban; Saat terjadinya

konsumsi

aset;

dan

Saat

terjadinya

penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. 3. Pengukuran Pengukuran beban menggunakan mata uang Rupiah berdasarkan nilai sekarang yang dikeluarkan dari kas daerah Kota Bandung. Beban yang diukur dengan mata uang

asing

dikonversi

ke

mata

uang

Rupiah

berdasarkan nilai tukar (kurs tengah bank Indonesia) pada saat terjadinya belanja. 4.3.4 Kebijakan Akuntansi Belanja 1. Definisi Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas daerah Kota Bandung yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Transfer keluar(LRA) adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh Pemerintah Pusat dan bagi hasil oleh Pemerintah Daerah. 2. Pengakuan Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening

kas

pengeluaran

daerah

yang

pengeluaran,

dilakukan

pengakuannya

pertanggungjawaban disahkan

Kota

oleh

unit

atas yang

Bandung. melalui terjadi

Khusus bendahara

pada

pengeluaran mempunyai

saat

tersebut fungsi

perbendaharaan. 3. Pengukuran Pengukuran belanja menggunakan mata uang Rupiah berdasarkan nilai sekarang yang dikeluarkan dari kas daerah Kota Bandung. Belanja yang diukur dengan Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015

39

mata uang asing dikonversi ke mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah bank Indonesia) pada saat terjadinya belanja. 4.3.5 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan 1. Definisi Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali yang dalam

penganggaran

dimaksudkan

untuk

pemerintah

menutup

defisit

terutama dan

atau

memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas daerah Kota Bandung yang antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah,

hasil

privatisasi

daerah/negara,

penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan

berdasarkan

azas

bruto,

yaitu

membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum daerah Kota Bandung antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal

pemerintah,

pembayaran

kembali

pokok

pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Pembentukan cadangan

dana

yang

cadangan

menambah

dana

bersangkutan.

Hasil-hasil

yang

diperoleh dari pengelolaan dana cadangan merupakan penambah dana cadangan dan dicatat dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.


40

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. 2. Pengakuan Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada kas daerah Kota Bandung. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan dengan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas daerah Kota Bandung.

Selisih

penerimaan

lebih/kurang

pembiayaan

antara

dengan

realisasi

pengeluaran

pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA. 3. Pengukuran Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang Rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan dikeluarkan. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja. 4.3.6 Kebijakan Akuntansi Aset 1. Definisi Aset adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai dan dapat diukur dengan satuan uang. Aset terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, Aset Lainnya. Aset Lancar adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat kurang

dari

12

(dua

belas)

bulan (satu

periode

akuntansi). a. Aset Lancar, antara lain terdiri dari : 1) Kas Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015

41

(1) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan . (2) Kas dinyatakan dalam Rupiah. Apabila dalam kas terdapat valuta asing maka valuta asing tersebut

dikonversikan

berdasarkan

nilai

terlebih

dahulu

pada

tanggal

kurs

transaksi. Pada akhir tahun, saldo kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. (3) Nilai kas pada tanggal neraca adalah hasil kas opname di masing-masing pemegang kas (Bendahara Umum Daerah dan Pemegang Kas). 2) Piutang (1) Piutang adalah hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. (2) Piutang dapat berupa tagihan hasil penjualan barang, kewajiban pihak ketiga yang belum dilunasi,

seperti

pajak/retribusi

atau

pinjaman uang yang belum dilunasi pada saat pencatatan. (3) Piutang dinilai serta disajikan di neraca sebesar jumlah yang dapat direalisasikan setelah memperhitungkan penyisihan piutang tidak tertagih dan penghapusan piutang. (4) Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas piutang tersebut. (5) Piutang piutang ketetapan

Pajak/Retribusi apabila

telah

diakui diterbitkan

pajak/retribusi


yaitu

sebagai dasar Surat

42

Keputusan Pajak Daerah/Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKPD/SKRD). 3) Persediaan (1) Persediaan adalah barang yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan atau untuk

dijual/diserahkan

dalam

rangka

pelayanan kepada masyarakat. (2) Persediaan pada akhir periode akuntansi dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan. (3) Saldo persediaan dinilai dan disajikan dalam neraca berdasarkan: -

Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.

Nilai

digunakan

adalah

pembelian biaya

yang

perolehan

persediaan yang terakhir diperoleh; -

Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

-

Nilai wajar apabila persediaan diperoleh dengan cara lain seperti donasi/rampasan

(4) Jenis-jenis persediaan: -

Persediaan Pakai Habis, adalah barangbarang yang bekas penggunaannya tidak dapat digunakan kembali, misalnya ATK.

-

Persediaan persediaan

Tak

Habis

yang

Pakai,

dapat

adalah

digunakan

berulang kali, misal kotak file. -

Persediaan dalam

untuk

drum,

dijual,

misal

obat-obatan,

aspal

alat-alat

kedokteran, bibit tanaman, benih ikan dan sebagainya. b. Investasi Jangka Panjang, antara lain terdiri dari: Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015

43

Penyertaan Modal Pemerintah adalah jumlah yang dibayar oleh pemerintah daerah untuk penyertaan modal dalam Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau lembaga keuangan lainnya dimana pemerintah daerah memiliki kepentingan yang dinyatakan dalam perjanjian. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dicatat dalam neraca sebesar nilai nominal. c. Aset Tetap Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan kepemerintahan dan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh melalui pembelian dan atau pembangunan yang sumber dananya baik sebagian atau seluruhnya berasal dari APBD, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan. Aset tetap dicatat dengan nilai historis. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Nilai tercatat (carrying amount) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan atas

pekerjaan

tersebut.

Apabila

penilaian

konstruksi dalam pengerjaan berdasarkan SPM yang diterbitkan tidak memungkinkan, maka konstruksi


44

dalam

pengerjaan

dicatat

berdasarkan

harga

perolehan yang diestimasikan. Apabila biaya perolehan suatu konstruksi dalam pengerjaan

dinyatakan

dalam

valuta

asing,

penyajian dalam neraca dicatat dengan nilai rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat perolehan. d. Aset Lainnya Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik

serta

dimiliki

untuk

digunakan

dalam

menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset

dalam

Proses

Penghapusan/Aset

Rusak

Berat adalah aset yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Hal tersebut sesuai dengan PSAP No. 07 Paragraf 79. 4.3.7 Kebijakan Akuntansi Kewajiban Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban Jangka Pendek adalah kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam valuta asing (valas) dikonversikan ke dalam Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi. Kewajiban jangka pendek terdiri dari: (1) Bagian Lancar Kewajiban Jangka Panjang Kepada Pemerintah Pusat.


45

Merupakan bagian kewajiban jangka panjang kepada Pemerintah Pusat, yang telah jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. (2) Kewajiban Bunga, Denda, dan Commitment Fee. - Kewajiban Bunga adalah bagian beban bunga yang telah jatuh tempo dan harus dibayar dalam suatu periode akuntansi. Kewajiban bunga dicatat sebesar persentase

tertentu

sesuai

ketentuan

yang

ditetapkan dalam perjanjian. - Denda adalah kewajiban yang timbul sebagai akibat dari kewajiban pokok pinjaman dan atau bunganya yang tidak dapat dilunasi tepat

waktu sesuai

perjanjian. - Comitment Fee adalah kewajiban yang harus dibayar sebesar

persentase

tertentu

terhadap

jumlah

pinjaman yang belum atau tidak ditarik sampai batas waktu yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman. (3) Kewajiban Perhitungan Fihak Ketiga. Merupakan kewajiban jangka pendek kepada fihak ketiga yang akan jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. (4) Pendapatan Diterima Dimuka Berdasarkan Buletin Teknis nomor 08 mengenai akuntansi utang, terhadap nilai kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah dicantumkan di Neraca dengan akun Pendapatan Diterima Dimuka. Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Kewajiban jangka panjang dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Kewajiban jangka panjang dicatat pada saat dana tersebut diterima sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam valuta asing Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015

46

(valas) dicatat berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi. Kewajiban jangka panjang terdiri dari: (1) Kewajiban Kepada Pemerintah. Kewajiban jangka panjang kepada pemerintah adalah bagian kewajiban kepada pemerintah pusat yang akan jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. (2) Kewajiban Bunga dan Jasa Bank Jangka Panjang. Kewajiban bunga dan jasa bank jangka panjang merupakan kewajiban atas bunga pinjaman serta jasa bank jangka panjang yang akan jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. 4.3.8 Kebijakan Akuntansi Ekuitas 1. Definisi Ekuitas

adalah kekayaan bersih pemerintah yang

merupakan

selisih

antara

aset

dan

pemerintah pada tanggal laporan.

kewajiban

Saldo Ekuitas

berasal dari ekuitas awal ditambah(dikurang) oleh surplus/defisit-LO,

SiLPA/SiKPA,

penutupan

saldo

perubahan SAL, dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi aset tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). 2. Pengakuan Ekuitas

diakui

pada

saat

terjadi

kenaikan

atau

penurunan hak pemerintah atas kekayaan pemerintah, yang

diakibatkan

oleh

adanyasurplus/defisit-LO,

SiLPA/SiKPA, serta penutupan saldo Perubahan SAL.; 3. Pengukuran Ekuitas

dicatat

sebesar

nilai

nominal

yang

mencerminkan nilai kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.


47

4.4. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Sehubungan dengan penyusunan laporan keuangan, beberapa informasi penting yang perlu disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini adalah sebagai berikut: 1) Penyusunan Neraca Pemerintah Kota Bandung menganut prinsip substansi mengungguli bentuk formalnya (substance over form). Artinya informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. 2) Basis akuntansi yang digunakan adalah basis kas dan basis akrual yaitu: (1) Basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja

dan

pembiayaan

dalam

Laporan

Realisasi

Anggaran. (2) Basis Akrual digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca dan pengakuan pendapatan dan beban dalam Laporan Operasional. 3) Periode

Akuntansi

yang

digunakan

dalam

penyusunan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung adalah tahun anggaran (periode tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015). 4) Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar

atau

sebesar

nilai

wajar

dari

imbalan

untuk

memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. 5) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015

48

maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.


49

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1.Penjelasan Pos – Pos Laporan Realisasi Anggaran 5.1.1. Dasar Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Dasar Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran adalah: a) Peraturan

Pemerintahan

Nomor

71

Tahun

2010

tanggal 22 Oktober 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

khususnya

Pernyataan

Standar

Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan

Realisasi

diterbitkan

Anggaran

oleh

Komite

Berbasis

Kas

yang

Standar

Akuntansi

Pemerintahan (KSAP); b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang

Perubahan

Kedua

atas

Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013

tentang

Pemerintahan

Penerapan Berbasis

Standar

Akrual

pada

Akuntansi Pemerintah

Daerah; e) Peraturan Walikota Bandung No 528 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi 5.1.2. Tujuan Laporan Realisasi Anggaran Laporan

Realisasi

Anggaran

bertujuan

memberikan

informasi tentang kinerja keuangan berupa realisasi dan anggaran

entitas

Penyandingan

pelaporan

antara

anggaran


secara

tersanding.

dan

realisasinya 50

menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan perundang-undangan. 5.1.3. Definisi a) Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan

pemerintah

meliputi

rencana

pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. b) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/ Daerah yang mengurangi ekuitas dana

lancar

dalam

periode

bersangkutan

yang

tidak

tahun

anggaran

akan

diperoleh

pembayarannya kembali oleh pemerintah. c) Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/ Daerah yang menambah ekuitas dana lancar

dalam

periode

tahun

anggaran

yang

bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. d) Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan

maupun

tahun-tahun

anggaran

berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. e) Surplus/defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan

dan

belanja

selama

satu

periode

pelaporan. f) Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015

51

5.1.4. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja pada RSKIA Kota Bandung Tahun Anggaran 2015 Periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 5.1 Laporan Realisasi Anggaran Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2015

URAIAN PENDAPATAN

ANGGARAN

REALISASI

2015

2015

REALISASI

%

2014

21,155,278,956.00

29,740,887,182.00 141%

29,912,267,688.00

21,155,278,956.00

29,740,887,182.00 141%

29,912,267,688.00

21,155,278,956.00

29,740,887,182.00 141%

29,912,267,688.00

57,989,748,208.55

58,804,378,389.00 101.40%

42,389,000,676.00


11,388,290,955.55

10,722,976,631.00 94.16%

9,329,100,399.00


11,388,290,955.55 46,601,457,253.00

10,722,976,631.00 94.16% 48,081,401,758.00 103.18%

9,329,100,399.00 33,059,900,277.00

15,021,750,000.00 17,346,050,460.00 14,233,656,793.00

19,593,972,459.00 130.44% 17,171,511,270.00 98.99% 11,315,918,029.00 79.50%

14,567,292,447.00 15,617,119,839.00 2,875,487,991.00

PENDAPATAN ASLI DAERAH Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah BELANJA


Dari tabel 5.1 diatas menunjukkan bahwa pendapatan BLUD sebesar Rp 29.740.887.182,00 atau 140,58% dari anggaran

yang

telah

ditetapkan

sebesar

Rp

21.155.278.956,00. Realisasi pendapatan pada Tahun 2015 mengalami penurunan sebesar Rp. 171.380.506,00 atau mencapai 0.57% dibandingkan dengan realisasi penadapatan

tahun

2014

yaitu

sebesar

Rp.

29.912.267.688,00. Realisasi belanja tahun 2015 sebesar Rp. 58.804.378.389,00 atau mencapai 101,40% dari pagu anggaran

yang

57.989748,248.55,00

ditetapkan dan

mengalami

sebesar

Rp.

peningkatan

sebesar Rp. 16.415.377.713,00 atau mencapai 36%


52

dibandingkan tahun 2014 yang hanya sebesar Rp. 42.389.000.676,00. 5.1.4.1 Realisasi Pendapatan Realisasi

pendapatan

BLUD

sebesar

Rp

29.740.887.182,00 terdiri dari: Tabel 5.2 Laporan Realisasi Pendapatan BLUD Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2015

URAIAN PENDAPATAN

ANGGARAN

REALISASI

2015

2015

REALISASI

%

2014

21,155,278,956.00

29,740,887,182.00 141%

29,912,267,688.00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

21,155,278,956.00

29,740,887,182.00 141%

29,912,267,688.00

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

21,155,278,956.00

29,740,887,182.00 141%

29,912,267,688.00

28,744,416,171.00

20,798,550,982.00

0.00

0.00

7,816,000.00

8,687,495,106.00

988,655,011.00

426,221,600.00

1 Jasa Layanan 2 Hibah 3 Hasil Kerjasama 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Tabel 5.2 di atas merupakan pendapatan BLUD dari berbagai sumber yang merupakan lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah. Realisasi pendapatan tahun 2015 pada RSKIA Kota Bandung sebesar Rp. 29.740.887.182 atau mencapai 141% dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 21.155.278.966,00, namun demikian jika dibandingkan tahun 2014 realisasi pendapatan sebesar Rp. 29.912.267.688,00 atau mengalami penurunan sebesar 0,57%. Penurunan pendapatan tersebut disebabkan karena adanya

perubahan

Berikut

kebijakan

pelayanan

pasien

ini

JKN. adalah

rincian pendapatan tahun 2015 sebagai berikut: 1) Pendapatan

dari

Jasa

Layanan

sebesar

Rp.

28.744.416.171,00 yang terdiri dari : Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015

53

(1)

Pasien Umum sebesar Rp. 7.491.070.870,00

(2)

Pasien Jamkesda sebesar Rp. 6.856.489.500,00

(3)

Pasien JKN sebesar Rp. 14.493.414.600,00

2) Pendapatan dari Hasil Kerjasama sebesar Rp. 7.816.000 merupakan pendapatan dari sewa parkir dilahan RSKIA. 3) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp. 988.655.011,00 merupakan pendapatan bunga deposito. Seluruh pendapatan tersebut di atas berasal dari beberapa sumber atau instalasi terkait pelayanan yang ada di RSKIA, seperti pada tabel di bawah ini : Tabel 5.3 Rinician Objek Realisasi Pendapatan Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2015 NO

REALISASI TAHUN 2015

URAIAN

I PENDAPATAN BLUD a. Jasa Layanan - Jasa Layanan IGD - Jasa Layanan Instalasi Rawat Jalan - Jasa Layanan Instalasi Rawat Inap - Jasa Layanan Instalasi VK ODS - Jasa Layanan Instalasi Bedah Sentral - Jasa Layanan Instalasi Laboratorium - Jasa Layanan Instalasi Farmasi - Jasa Layanan Instalasi Diklat - Jasa Layanan Instalasi Ambulance b. Hibah e. Hasil Kerjasama d. Pendapatan Lainnya Yang sah/Bunga Bank

29,740,887,182.00

JUMLAH

3,537,813,780 4,061,844,500 4,247,384,020 4,447,769,500 6,146,576,950 1,839,249,750 4,429,471,171 34,306,500 7,816,000 988,655,011

29,740,887,182

Berdasarkan tabel 5.3 diatas menunjukan bahwa sumber pendapatan yang paling tinggi yaitu pada instalasi bedah sentral. tingginya penyerapan pendapatan

pada bedah

sentral merupakan bagian dari peningkatan pelayanan


54

kesehatan pada RSKIA sebagai rumah sakit rujukan bagi puskesmas, bidan dan rumah sakit sekitarnya. 5.1.4.2 Realisasi Belanja Tahun 2015, penyerapan realisasi belanja berjumlah Rp 58.804.378.389,00 ditetapkan diperoleh

sebesar

atau Rp

101%

dari

anggaran

57.989.748.248,55

yang

sehingga

surplus sebelum Pembiayaan Netto antara

realisasi pendapatan daerah dan realisasi belanja daerah sebesar Rp 14.623.842.275,00. Realisasi belanja sebesar Rp. 58.804.378.389,00 terdiri dari : Tabel 5.4 Realisasi Belanja APBD dan BLUD Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2015

ANGGARAN

URAIAN

REALISASI

%

REALISASI

2015 57,989,748,208.55

2015 58,804,378,389.00 101.40%

2014 42,389,000,676.00


11,388,290,955.55

10,722,976,631.00 94.16%

9,329,100,399.00


11,388,290,955.55 46,601,457,253.00

10,722,976,631.00 94.16% 48,081,401,758.00 103.18%

9,329,100,399.00 33,059,900,277.00

15,021,750,000.00 17,346,050,460.00 14,233,656,793.00

19,593,972,459.00 130.44% 17,171,511,270.00 98.99% 11,315,918,029.00 79.50%

14,567,292,447.00 15,617,119,839.00 2,875,487,991.00

BELANJA


Dari tabel 5.4 diatas menunjukan bahwa penyerapan realisasi

belanja

tahun

2015

sebesar

Rp.

58.804.378.389,00 atau mencapai 101,40% mengalami peningkatan yang cukup tinggi disbanding tahun 2014 hanya sebesar Rp. 42.389.000.676,00 atau mencapai 39%. Peningkatan

penyerapan

belanja

tersebut

merupakan

penyerapan realisasi anggaran dari APBD dan BLUD, seperti uraian berikut ini :


55

Tabel 5.5 Realisasi Belanja BLUD Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2015 ANGGARAN

URAIAN

REALISASI

REALISASI

%

2015 21,155,278,956.00

2015 28,201,122,528.00 133%

2014 26,541,245,275.00

BELANJA LANGSUNG

21,155,278,956.00

28,201,122,528.00 133%

26,541,245,275.00

Belanja Pegawai

14,916,000,000.00

19,519,472,459.00 131%

14,288,012,447.00

5,839,278,956.00

8,474,656,469.00 145%

12,005,637,514.00

400,000,000.00

206,993,600.00 52%

247,595,314.00

BELANJA

Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

Tabel 5.5 diatas adalah realisasi belanja BLUD sebesar Rp. 28.201.122.528,00 atau mencapai 133% dari anggaran sebesar Rp. 21.155.278.956,0 , mengalami peningkatan penyerapan anggaran belanja disbanding tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 26.541.245.275,00. Realisasi belanja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Belanja Pegawai sebesar Rp. 19.519..472.459,00 2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 8.474.656.469,00 3) Belanja Modal sebesar Rp. 206.993.600,00 Untuk

belanja

pegawai

dibandingkan

tahun

2014

mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hal ini disebabkan karena adanya penambahan jumlah pegawai BLUD Non PNS bidang kesehatan sesuai profesi yang dibutuhkan rumah sakit

yaitu menuju rumah sakit

khusus kelas A yang mewajibkan standar pelayanan minimal

sesuai

Permenkes,

disamping

itu

jumlah

kunjungan pasien yang semakin meningkat dan prasarana serta fasilitas kesehatan yang bertambah sehingga rumah sakit membutuhkan SDM yang sesuai dengan klasifikasi. Sedangkan

untuk

belanja

barang

jasa

dan

modal

mengalami penurunan karena lebih diprioritaskan dari APBD

terkait

dengan

program


kegiatan

peningkatan

56

pelayanan kesehatan untuk relokasi lahan rumah sakit dan pencapaian target rumah sakit yang terakreditasi. Berikut ini adalah realisasi belanja tahun 2015 sumber dari APBD: Tabel 5.6 Realisasi Belanja APBD Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2015

URAIAN

REALISASI

ANGGARAN

REALISASI

%

36,834,469,252.55

2015 30,603,255,861.00

83%

2014 15,847,755,401.00

11,388,290,955.55

10,722,976,631.00

94%

9,329,100,399.00

11,388,290,955.55

10,722,976,631.00

94%

9,329,100,399.00

25,446,178,297.00

19,880,279,230.00

78%

6,656,255,002.00

105,750,000.00

74,500,000.00

70%

279,280,000.00


11,506,771,504.00

8,696,854,801.00

76%

3,611,482,325.00

Belanja Modal

13,833,656,793.00

11,108,924,429.00

80%

2,627,892,677.00

BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai

Berdasarkan tabel 5.6 di atas dapat disimpulkan bahwa pada

tahun

2015

mengalami

peningkatan

penyerapan

anggaran yaitu sebesar Rp. 30.603.255.861 atau mencapai 83% dari pagu anggaran yang ditetapkan sebsar Rp. 36.834.469.252.55,00 anggaran

belanja

15.847.755.401 Peningkatan

dibandingkan tahun

atau

2014

dengan hanya

kenaikannya

penyerapan sebesar

mencapai

Rp. 93%.

ini dipengaruhi oleh peningkatan kinerja

pelayanan dan keuangan dalam melaksanakan program kegiatan pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama masyarakat miskin yang berhak

secara

pelayanan

penuh

untuk

kesehatan

yang

bentukdukungan

terhadap

Bandung

mewujudkan

dalam

mendapatkan lebih

program impian

layak

fasilitas sebagai

pemerintah Kota

Kota

Bandung

memiliki rumah sakit khusus ibu dan anak tipe A satusatunya rumah sakit milik pemerintah di Indonesia. Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015

57

Penyerapan

anggaran

belanja

tahun

2015

terdiri

dari

program kegiatan yang dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini : Tabel 5.7 Rincian objek Realisasi Belanja APBD Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2015

URAIAN

REALISASI

BELANJA

Rp

30,603,255,861.00


Rp

10,722,976,631.00

Rp

10,722,976,631.00

Gaji pokok PNS

Rp

6,094,791,597.00

Tunjangan Keluarga

Rp

500,107,346.00

Tunjangan Jabatan

Rp

44,950,000.00

Tunjangan Fungsional

Rp

551,170,000.00

Tunjangan Umum

Rp

117,580,000.00

Tunjangan Beras

Rp

393,121,620.00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

Rp

104,037,784.00

Pembualatan Gaji

Rp

105,979.00

Tambahan Penghasilan berdsrkn beban kerja

Rp

2,764,726,400.00

Tunjangan PPh Tambahan Penghasilan PNS

Rp

152,385,905.00

BELANJA LANGSUNG

Rp

19,880,279,230.00

Belanja Pegawai

Rp

74,500,000.00

Rp

74,500,000.00

Belanja Pegawai

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

Dilanjutkan….


58

Lanjutan Tabel 5.6 Belanja Barang dan Jasa

Rp

8,696,854,801.00

Rp

2,278,215,430.00

Rp

270,100,000.00

Rp

347,136,270.00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Rp

1,135,606,873.00

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Rp

2,186,953,155.00

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Rp

134,374,390.00

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Rp

326,982,468.00

Rp

442,848,120.00

Rp

1,574,638,095.00

Rp

11,108,924,429.00

Rp

2,408,852,900.00

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rp

64,025,000.00

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Rp

199,494,000.00

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana da Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata (Rehab Gedung)+ (Ambulance)

Rp

8,436,552,529.00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana da Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Belanja Modal Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dari tabel 5.7 diatas menunjukan bahwa pelaksanaan program kegiatan dilaksanakan secara efektip,

efisien,

konsisten dan akuntabel guna meningkatkan pelayanan kesehatan.


59

5.1.4.3 Saldo Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Saldo

Sisa

Lebih/Kurang

Pembiayaan

Anggaran

(SiLPA/SiKPA) per 31 Desember 2015 sebesar Rp 1.539.764.654,00 merupakan angka yang didapat dari

selisih

lebih/kurang

Pendapatan-LRA

antara

BLUD

29.740.887.182,00

dan

realisasi

sebesar

belanja

Rp

sebesar

Rp

28.201.122.528,00 serta penerimaan pembiayaan APBD dari Januari 2015 sampai 31 Desember 2015 sebesar sebesar Rp 6.231.213.391.55,00. Saldo

Sisa

Lebih

Pembiayaan

Anggaran

APBD

merupakan SILPA nya Pemerintah Kota Bandung, dan Saldo Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran BLUD merupakan SILPA nya KAs BLUD RS Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung. Akumulasi penambahan Silpa pad akas BLUD sebesar Rp. 14.623.842.275,00 dengan uraian sebagai berikut : 1) Silpa tahun 2011 sebesar Rp. 2.205.924.592,00 2) Silpa tahun 2012 sebesar Rp. 2.577.018.570,00 3) Silpa tahun 2013 sebesar Rp. 4.930.112.046,00 4) Silpa tahun 2014 sebesar Rp. 3,371,022,413,00 5) Silpa tahun 2015 sebesar Rp. 1.539.764.654,00 5.2

Penjelasan Pos – Pos Laporan Operasional 5.2.1. Dasar Penyusunan Laporan Operasional Dasar Penyusunan Laporan Operasional adalah: 1) Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

khususnya

Pernyataan

Standar

Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas yang


60

diterbitkan

oleh

Komite

Standar

Akuntansi

Pemerintahan (KSAP); 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007

tentang

Pedoman

Teknis

Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013

tentang

Penerapan

Standar

Akuntansi

Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 5) Peraturan Walikota Bandung No 528 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi. 5.2.2. Tujuan Laporan Operasional Laporan Operasional bertujuan menyajikan informasi mengenai

seluruh

kegiatan

operasional

keuangan

entitas pelaporan yang tercerminkan dalam PendapatanLO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiaannya disandingkan dengan periode sebelumnya. 5.2.3 Definisi 1) Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam perode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak peru dibayar kembali. 2) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi

jasa

dalam

periode

pelaporan

yang

menurunkan ekuitas, yang daat berupa pengeluaran anatu konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. 3) Pos luar biasa adalah pendapatan atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi ynag

bukan

merupakan


operasi

biasa,

tidak 61

diharapkan rutin atau sering terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. 4) Surplus/defisit-LO

adalah

selisih

antara

Pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasionan dan pos luar biasa 5.2.4. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional Laporan Operasional RS Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung Periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 menunjukkan Pendapatan-LO sebesar Rp 32.493.318.782,00 sedangkan Beban-LO berjumlah Rp 46.255.119.163,00 sehingga diperoleh Defisit-LO sebesar Rp 13.761.800.381,00. Penjelasan mengenai Laporan Operasional dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 5.8 Penjelasan Laporan Operasional Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2015

URAIAN

BLUD

APBD

PENDAPATAN - LO

29,061,043,782.00

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

29,061,043,782.00

Lain-lain PAD yang Sah - LO LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO

29,061,043,782.00 -

Pendapatan Hibah

JUMLAH

3,432,275,000.00

32,493,318,782.00 29,061,043,782.00

0.00

29,061,043,782.00

3,432,275,000.00

3,432,275,000.00

3,432,275,000.00

3,432,275,000.00

BEBAN - L0

28,448,922,317.00

17,806,196,846.00

46,255,119,163.00

BEBAN OPERASI

28,448,922,317.00

17,806,196,846.00

46,255,119,163.00

10,722,976,631.00

10,722,976,631.00

28,448,922,317.00

7,083,220,215.00

35,532,142,532.00

612,121,465.00

(14,373,921,846.00)

(13,761,800,381.00)

Beban Pegawai - LO Beban Barang dan Jasa SURPLUS/DEFISIT-LO


62

Dari tabel 5.8 di atas, diketahui bahwa Pendapatan-LO sebesar Rp. 32.493.318.782,00 merupakan pendapatan lain-lain PAD yang sah bersumber dari BLUD dan pendapatan hibah sebesar Rp.

3.432.275.000,00

bersumber

dari

APBD.

Sedangkan

Beban-LO sebesar Rp. 46.255.119.163,00 merupakan bebanLO pada BLUD sebesar Rp. 28.448.922.317 dan Beban-LO pada APBD sebesar Rp. 17.806.196.846,00 sehingga defisit sebesar

Rp.

13.761.800.381,00.

Rincian

objek

laporan

operasional per sumber anggaran dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 5.9 Laporan Operasional BLUD Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2015 URAIAN

BLUD

PENDAPATAN - LO

29,061,043,782.00

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

29,061,043,782.00

Lain-lain PAD yang Sah - LO

29,061,043,782.00

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO

-

Pendapatan Hibah BEBAN - L0

28,448,922,317.00

BEBAN OPERASI

28,448,922,317.00

Beban Pegawai - LO Beban Barang dan Jasa

28,448,922,317.00

SURPLUS/DEFISIT-LO

Pada

Tabel 5.9

612,121,465.00

di atas, Pendapatan-LO sebesar

Rp.

29.061.043.782,00 merupakan realisasi pendapatan BLUD pada

LRA

tahun

2015

sebesar

Rp.

29.740.887.182,00

dikurangi pengurangan piutang tahun 2014 semula sebesar Rp. 2.763.876.700, pada tahun 2015 mengalami pengurangan sebesar Rp. 679.843.400,00, sehingga piutang tahun 2015 menjadi sebesar Rp. 2.084.033.300. Beban-LO

pada

barang

dan

jasa

sebesar

Rp.

28.448.922.317,00 merupakan penjumlahan dari : Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015

63

1) Belanja

pegawai

BL

pada

LRA

BLUD

sebesar

Rp.

jasa

pada

LRA

BLUD

sebesar

Rp.

19.519.472.459,00 2) Belanja

barang

8.474.656.469,00 3) Jumlah utang tahun 2015 sebesar Rp. 1.272.822.135,00 dikurangi utang tahun 2014 sebesar Rp. 1.077.932.537,00 sehingga menghasilkan menambah beban utang sebesar Rp. 194.889.598,00 4) Jumlah

persediaan

tahun

2014

sebesar

Rp.

365.619.425,00 dikurangi jumlah persediaan tahun 2015 sebesar

Rp.

244.465.634,00

sehingga

pengurangan

sebesar Rp. 121.153.791,00 menjadi Beban –LO 5) Pengurangan beban biaya dibayar dimuka tahun 2014 sebesar Rp. 198.437.500,00 pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp. 59.687.500,00 sehingga pengurangan beban biaya

dibayar

dimuka

sebesar

Rp.

138.750.000,00

menambah Beban-LO pada BLUD. Dari Pendapatan-LO terhadap Beban-LO menghasilkan surplus sebesar Rp. 612.121.465,00. Selain Laporan Operasional BLUD di atas, berikut ini laporan operasional APBD tahun 2015 sebagai berikut: Tabel 5.10 Laporan Operasional APBD Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2015 URAIAN PENDAPATAN - LO

APBD 3,432,275,000.00

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD yang Sah - LO LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO Pendapatan Hibah

0.00 3,432,275,000.00 3,432,275,000.00

BEBAN - L0

17,806,196,846.00

BEBAN OPERASI

17,806,196,846.00

Beban Pegawai - LO Beban Barang dan Jasa SURPLUS/DEFISIT-LO


10,722,976,631.00 7,083,220,215.00 (14,373,921,846.00)

64

Berdasarkan

tabel

5.10

diatas

dapat

diketahui

bahwa

Pendapatan-LO sebesar Rp. 3.432.275.000,00 merupakan pendapatan

hibah

APBN

tahun

2012

berupa

alat-alat

kesehatan berdasarkan : 1) Surat

Keputusan

Indonesia

Nomor

Kementerian

Kesehatan

Republik

HK.03.01/III/SK/328/2015

tentang

Penghapusan Barang Milik Negara pada RS Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung Provinsi Jawa Barat Satuan Kerja Tugas Pembantuan (TP-04) Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan. 2) Naskah Perjanjian Hibah Nomor KN. 02.03/I/1033/2015 tanggal 15 April 2015 tentang Berita Acara Serah Terima Barang Nomor KN.02.03/I/1034/2015. Beban-LO sebesar Rp. 17.806.196.846,00 terdiri dari : 1) Beban

pegawai

BTL

pada

LRA

sebesar

Rp.

10.722.976.631,00. 2) Beban barang dan jasa sebsesar Rp. 7.083.220.215,00 terdiri dari : (1)

Belanja

pegawai

BL

pada

LRA

sebesar

Rp.

74.500.000,00 (2)

Belanja barang dan jasa pada LRA sebesar Rp. 8.696.854.801,00

(3)

Utang tahun berjalan sebesar Rp. 194.051.000,00

(4)

Jumlah

persediaan

835.413.323,00,00

tahun dikurangi

2014

sebesar

jumlah

Rp.

persediaan

tahun 2015 sebesar Rp. 2.717.598.909,00 sehingga penambahan

sebesar

Rp.

1.882.185.586,00

mengurangi persediaan Beban –LO. Dari Pendapatan-LO terhadap Beban-LO mengalami defisit sebesar Rp. 14.373.921.846,00.


65

5.3

Penjelasan Pos – Pos Laporan Perubahan Ekuitas 5.3.1. Dasar Penyusunan Laporan Perubahan Ekuitas Dasar Penyusunan Laporan Operasional adalah: 1) Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

khususnya

Pernyataan

Standar

Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas yang diterbitkan

oleh

Komite

Standar

Akuntansi

Pemerintahan (KSAP); 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007

tentang

Pedoman

Teknis

Pengelolaan


tentang

Penerapan

Standar

Akuntansi

Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 5) Peraturan Walikota Bandung No 528 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi. 5.3.2. Tujuan Laporan Perubahan Ekuitas Laporan

Perubahan

Ekuitas

bertujuan

bertujuan

menyajikan laba/rugi koperasi untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam

ekuitas

untuk

periode

tersebut,

pengaruh

kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut.


66

5.3.3 Definisi 1) Ekuitas Awal adalah saldo awal modal pada neraca saldo setelah disesuaikan di tambah laba bersih selama satu periode. 2) Surplus/defisit-LO adalah selisih antara PendapatanLO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasionan dan pos luar biasa 3) Ekuitas akhir adalah saldo akhir atas penarikan dari ekuitas awal terhadap surplus/defisit yang telah disesuaikan selama satu periode. 5.3.4. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas Penjelasan

laporan

perubahan

ekuitas

sekurang-

kurangnya menyajikan pos-pos Ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, Surplus/defisit-LO pada periode

bersangkutan

dan

koreksi-koreksi

yang

langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh

perubahan

kebijakan

akuntansi

dan

koreksi

kesalahan mendasar. Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2015 sebesar Rp. 47.358.015.530.10,00 merupakan akumulasi penarikan dari ekuitas awal sebesar Rp. 61.119.815.911.10,00 setelah adanya deficit sebesar Rp. 13.761.800.381,00.


67

Laporan Perubahan Ekuitas bersumber dari APBD dan BLUD, seperti yang diuraikan pada tabel di bawah ini : Tabel 5.11 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2015

URAIAN

BLUD

EKUITAS AWAL SURPLUS/DEFISIT-LO EKUITAS AKHIR

APBD

JUMLAH

17,257,057,147.00

43,862,758,764.10

61,119,815,911.10

612,121,465.00

(14,373,921,846.00)

(13,761,800,381.00)

17,869,178,612.00 29,488,836,918.10

47,358,015,530.10

Dari tabel 5.11 diatas menunjukan bahwa ekuitas akhir sebesar Rp. 47.358.015.530.10,00 merupakan ekuitas akhir dari BLUD sebesar Rp. 17.869.178.612,00 dan dari APBD

sebesar

Rp.29.488.836.918.10,00.

Untuk

mengetahui lebih jelas lagi, dapat dilihat pada tabel Laporan Perubahan Ekuitas per sumber dana sebagai berikut : Tabel 5.12 Laporan Perubahan Ekuitas BLUD Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2015

URAIAN

TAHUN 2015

EKUITAS AWAL SURPLUS/DEFISIT-LO EKUITAS AKHIR

TAHUN 2014

17,257,057,147.00

0.00

612,121,465.00

0.00

17,869,178,612.00

0.00

Berdasarkan tabel 5.12 tersebut di atas, memperlihatkan adanya penambahan pada ekuitas awal sebesar Rp. 17.257.057.147,00 yang merupakan saldo awal pada neraca

dan

adanya

penambahan

sebesar

Rp.

612.121.465,00 yang merupakan surplus dari Laporan Operasional dalam satu periode.


68

Laporan Perubahan Ekuitas APBD dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 5.13 Laporan Perubahan Ekuitas APBD Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2015 URAIAN

TAHUN 2015

TAHUN 2014

EKUITAS AWAL

43,862,758,764.10

0.00

SURPLUS/DEFISIT-LO

(14,373,921,846.00)

0.00

EKUITAS AKHIR

29,488,836,918.10

0.00

Berdasarkan tabel 5.13 tersebut di atas, memperlihatkan adanya penguarangan daari ekuitas awal sebesar Rp. 43.862.758.764.10,00 yang merupakan saldo awal pada neraca

dan

adanya

pengurangnan

sebesar

Rp.

14.373.921.846,00 yang merupakan defisit dari Laporan Operasional dalam satu periode. Laporan

Perubahan

Ekuitas

tahun

2015

tidak

bisa

dibandingkan karena tidak disusunnya LPE 2014. Karena ini tahun pertama dibuatnya LPE.

5.4.

Penjelasan Pos – Pos Neraca 5.4.1. Dasar Penyusunan Neraca Dasar Penyusunan Neraca adalah: 1) Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

khususnya

Pernyataan

Standar

Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas yang diterbitkan

oleh

Komite

Standar

Akuntansi

Pemerintahan (KSAP);


69

2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007

tentang

Pedoman

Teknis

Pengelolaan


tentang

Penerapan

Standar

Akuntansi

Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 5) Peraturan Walikota Bandung No 528 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi. 5.4.2. Tujuan Laporan Neraca Merupakan

bagian

dari

laporan

keuangan

yang

bertujuan melaporkan mengenai aktiva, kewajiban, dan ekuitas

pemegang

saham

suatu

perusahaan

pada

tanggal tertentu. Informasi yang terkandung dalam neraca adalah informasi mengenai sifat dan jumlah kekayaan (aktiva), kewajiban (hutang), dan ekuitas pemilik dari perusahaan tertentu.

Yang dimaksud

dengan aktiva adalah manfaat ekonomi yang mungkin diperoleh di masa depan, atau dikendalikan oleh entitas tertentu sebagai hasil dari transaksi atau kejadian masa lampau. 5.4.3 Definisi 1) Aset adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh Pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015

70

daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. 2) Kas adalah komponen aktiva yang paling aktif dan sangat mempengaruhi setiap transaksi yang terjadi. 3) Piutang adalah hak atau klaim kepada pihak ke tiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam suatu periode akuntansi. 4) Beban dibayar dimuka adalah semua biaya yang telah dibayarkan

pengeluaran

yang

dibayarkan

untuk

keperluan dalam tahun buku mendatang 5) Persediaan adalah barang yang diperoleh dengan maksud

untuk

mendukung

kegiatan

operasional

Pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 6) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi atau 1 (satu) tahun untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah

Daerah

atau

dimanfaatkan

oleh

masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan atau dari sitaan atau rampasan. Kebijakan penilaian aset tetap telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa penyusunan neraca awal menggunakan nilai wajar pada saat penyusunan. Dalam

hal

akuntansi

penyusutan penyusutan

aset

belum

tetap

penerapan

dilakukan

karena

kebijakan akuntansi mengenai masa manfaat aset dan metode penyusutan belum ditetapkan. 7) Aset lain-lain adalah aktiva yang dari berbagai hal tidak dapat digolongkan ke dalam kategori-kategori Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015

71

aktiva investasi dalam neraca, aktiva tetap danaktiva tak berwujud. 8) Kewajiban jangka pendek merupakan utang lancar yang harus dibayar kembali atau akan jatuh tempo dalam satu periode akuntansi atau 12 (dua belas) bulan sejak tanggal neraca. Dibukukan sebesar nilai nominal, utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah

berdasarkan

nilai

tukar

pada

tanggal

transaksi. 9) Utang beban adalah beban yang sudah menjadi kewajiban dilihat dari segi waktu tetapi belum dicatat atau dilakukan pembayaran. 10) Kewajiban untuk dikonsolidasikan adalah beban yang harus dibayar dan

diperkuat dalam akun realisasi

anggaran. 5.4.4. Penjelasan Pos-pos Neraca 5.4.4.1 Kas di BLUD Kas di BLUD

Per 31 Desember 2015


(Rp)

(Rp) 14.623.842.275,00

13.084.077.621,00

Saldo Kas di Kas BLUD per 31 Desember 2015 sebesar Rp 14.623.842.275,00 merupakan saldo rekening kas RSKIA Kota Bandung yang disimpan di Bank Jabar Banten Kantor Cabang Pertama Kopo dengan nomor Rek. 0017044291001 atas nama Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSKIA Kota Bandung. Saldo kas BLUD pada tahun 2014 sebesar Rp. 13.084.077.621,00

mengalami

peningkatan

sebesar

Rp.

1.539.764.654,00 atau mencapai 12%.


72

5.4.4.2 Piutang Pendapatan Piutang



(Rp)

(Rp)

2.084.033.300,00

2.763.876.700,00

Pendapatan

Piutang pendapatan per 31 Desember 2015 pada BLUD RSKIA Kota

Bandung

sebesar

Rp

3.186.364.800,00

merupakan

piutang pasien JKN dan Jamkesda Kota Bandung pelayanan bulan November dan Desember 2015 dibandingkan tahun 2014 mengalami pengurangan sebesar Rp. 679.843.400,00 atau mencapai 0,25%. Perincian piutang tahun 2015 terdiri dari : 1) Jamkesda sebesar Rp. 1.102.331.500,00 2) Jaminan Kesehatan Nasional sebesar Rp. 2.084.033.300,00 Berdasarkan data tersebut, piutang yang diakui pada neraca adalah piutang yang bersumber dari pasien JKN. 5.4.4.3 Beban dibayar dimuka Beban



(Rp)

(Rp)

59.687.500,00

198.437.500,00

dibayar dimuka

Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2015 pada BLUD RSKIA Kota Bandung sebesar Rp 59.687.500,00 mengalami pengurangan sebesar Rp. 138.750.000,00 atau mencapai 70% dari beban dibayar dimuka pada tahun 2014 sebesar Rp. 198.437.500,00.


73

5.4.4.4 Persediaan Persediaan



(Rp)

(Rp)

2.962.064.543,00

1.201.032.748,00

Persediaan per 31 Desember 2015 pada RSKIA Kota Bandung dapat diuraikan sebagai berikut : Per 31 Desember 2015


(Rp)

(Rp)

Persediaan

APBD

2.717.598.909,00

835.413.323,00

BLUD

244.465.634,00

365.619.425,00

1) Persediaan

pada

2.717.598.909,00

APBD

Tahun

mengalami

2015

penambahan

sebesar sebesar

Rp. Rp

1.882.185.586,00 atau mencapai 225% dibanding tahun 2014 sebesar Rp. 835.413.323,00. 2) Persediaan

pada

244.465.634,00

BLUD

mengalami

tahun

2015

pengurangan

sebesar

Rp.

sebesar

Rp.

121.153.791,00 atau mencapai 33% dibandingkan tahun 24 sebesar Rp. 365.619.425,00. 5.4.4.5 Tanah Tanah



(Rp)

(Rp)

6.515.000.000,00

6.515.000.000,00

Aset tetap berupa tanah per 31 Desember 2015 pada RSKIA Kota Bandung setiap tahunnya tidak mengalami perubahan.


74

5.4.4.6 Peralatan dan Mesin Peralatan



(Rp)

(Rp)

37.167.092.673,00

23.254.688.044

dan Mesin

Peralatan dan mesin per 31 Desember 2015 pada RSKIA Kota Bandung dapat diuraikan sebagai berikut : Peralatan



dan Mesin

(Rp)

(Rp)

APBD

35.744.284.690,00

22.038.873.661,00

BLUD

1.422.807.983,00

1.215.814.383,00

1) Peralatan dan mesin pada APBD Tahun 2015 sebesar Rp. 35.744.284.690,00 lebih besar dibanding peralatan dan mesin

tahun

2014

yang

hanya

sebesar

Rp

22.038.873.661,00 mengalami penambahan sekitar 61% yaitu sebesar Rp 13.705.411.029,00 yang terdiri dari: (1) Hibah peralatan dan mesin sebesar Rp. 3.432.275.000,00 (2) Penambahan dari pengadaan barang jasa tahun 2015 sebesar Rp. 10.273.136.029,00 dengan uraian sebagai berikut : a. Peralatan dan mesin yang diakui sebagai aset tetap sebesar Rp. 10.055.751.033,00 b. Perlatan

dan

mesin

yang

dikapitalisasi

menjadi

persediaan pada BMD dengan nilai < 300.000 yaitu sebesar Rp. 217.384.996,00. 2) Peralatan dan mesin pada BLUD Tahun 2015 sebesar Rp. 1.422.807.983,00 lebih besar dibanding peralatan dan mesin tahun 2014 yang hanya sebesar Rp 1.215.814.383,00 mengalami penambahan sekitar 17% yaitu sebesar Rp. 206.993.600,00.


75

5.4.4.7 Jalan, Irigasi dan Jaringan Jalan, Irigasi dan Jaringan



(Rp)

(Rp)

555.736.150,00

354.741.750,00

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2015 pada RSKIA Kota Bandung dapat diuraikan sebagai berikut : Jalan, Irigasi



(Rp)

(Rp)

dan

Jaringan APBD

456.436.400,00

255.442.000,00

BLUD

99.299.750,00

99.299.750,00

1) Jalan, Irigasi dan Jaringan pada APBD Tahun 2015 sebesar Rp. 456.436.400,00 mengalami penambahan sebesar Rp 200.994.400,00 atau mencapai 79% dibandingkan tahun 2014 yang hany sebesar Rp 255.442.000,00 2) Jalan, Irigasi dan Jaringan pada BLUD Tahun 2015 sebesar Rp. 99.299.750,00

masih tetap sama dengan tahun 2014

tidak mengalami penambahan atau pengurangan. 5.4.4.8 Aset Lain-lain Aset Lain-lain



(Rp)

(Rp)

1.504.744.418,10

1.504.744.418,10

Aset Lain-lain per 31 Desember 2015 pada RSKIA Kota Bandung sebesar Rp. 1.504.744.418,10 . Aset lain-lain merupakan aset rusak berat yang sampai saat ini belum ada proses penghapusan. Aset lain-lain tersebut tidak ada penambahan dari tahun 2014 masih tetap sebesar Rp. 1.504.744.418,10 Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015

76

5.4.4.9 Utang Beban Per 31 Desember 2015


(Rp)

(Rp)

1.466.873.135,00

1.077.932.537,00

Utang Beban

Utang beban pada RSKIA Kota

Bandung per 31 Desember

2015 sebesar Rp. 1.466.873.135,00. Mengalami penambahan sebesar Rp. 194.889.598,00 atau mencapai 18% dari jumlah utang

pada

tahun

1.077.932.537,00.

2014

Utang

yang

hanya

beban

sebesar

sebesar

Rp.

Rp.

1.466.873.135,00 terdiri dari : Utang beban sebesar Rp. 1.466.873.135,00 terdiri dari 1) Utang beban APBD per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 194.051.000,00 merupakan hutang kepada pihak ketiga atas pekerjaan yang telah mereka selesaikan namun sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2015 belum dilakukan pembayaran. 2) Utang beban BLUD

per 31 Desember 2015 sebesar Rp.

1.272.822.135,00 merupakan utang pegawai BLUD atas pekerjaan yang telah mereka selesaikan namun sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2015 belum dilakukan pembayaran. 5.4.4.10 Kewajiban untuk dikonsolidasikan

Kewajiban untuk dikonsolidas ikan



(Rp)

(Rp)

32.070.128.996,00

Kewajiban untuk dikonsolidasikan pada RSKIA Kota Bandung per

31

Desember

2015

sebesar


Rp.

32.070.128.996,00. 77

merupakan realisasi belanja pada APBD yang diakui sebagai kewajiban yang akan dikonsolidasikan dari beban menjadi kewajiban. 5.4.4.11 Ekuitas

Ekuitas



(Rp)

(Rp)

47.358.015.530.10,00

61.119.815.911,00

Ekuitas merupakan selisih aset terhadap kewajiban, yaitu Per 31 Desember 2015


(Rp)

(Rp)

Uraian

Aset

79.428.144.526,10

62.197.748.448,10

Kewajiban

32.070.128.996,00

1.077.932.537,00

47.358.015.530.10,00

61.119.815.911,00

Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2015 pada RSKIA Kota Bandung sebesar Rp 47.358.015.530.10,00 lebih kecil dari tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 61.119.815.911,00 . Ekuitas tahun 2015 terdiri dari : 1) Ekuitas pada APBD sebesar Rp. 29.488.836.918,10 2) Ekuitas pada BLUD sebesar Rp. 17.869.178.162,00 Per 31 Desember 2015


(Rp)

(Rp)

APBD

Aset

60.286.143.779,10

43.862.758.764,10

Kewajiban

30.797.306.861,00

0,00

29.488.836.918,10

43.862.758.764,10

Ekuitas

Selain ekuitas pada APBD berikut ini menunjukan ekuitas pada BLUD, sebagai berikut:


78



(Rp)

(Rp)

BLUD Aset Kewajiban Ekuitas

Ekuitas BLUD

19.142.000.747,00

18.334.989.684,00

1.272.822.135,00

1.077.932.537,00

17.869.178.612,00

17.257.057.147,00

tersebut di atas,menunjukan bahwa ekuitas

tahun 2015 bertambah, dibandingkan dengan ekuitas tahun 2014


79

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN

Peraturan Pemerintah Nomor

41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah membawa dampak terhadap perubahan struktur organisasi pada RSKIA Kota Bandung, sebagai berikut: 1) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung; 2) Peraturan Walikota Bandung Nomor 076 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Cara Kerja RS Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung; 3) Keputusan Walikota Bandung Nomor 900/Kep.066-DPKAD/2011 tentang Penetapan RS

Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung

Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). 6.1 Susunan Organisasi RSKIA Kota Bandung Susunan

organisasi

RSKIA

Kota

Bandung

sesuai

dengan

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2009 adalah sebagai berikut : 1) Direktur 2) Sub Bagian Tata Usaha 3) Seksi Pelayanan dan Penunjang Medik 4) Seksi Keperawatan 5) Seksi Sarana dan Prasarana 6) Kelompok Jabatan Fungsional.


80


81

6.2 Pengelolaan Kepegawaian Berikut rekapitulasi ketenagaan di RSKIA Kota Bandung tahun 2015 : Tabel 6.1 Rekapitulasi Ketenagaan RSKIA Tahun 2015 NO

JENIS TENAGA

1

2

1 TENAGA DOKTER a. Dokter Umum - S1 - S2 b. Dokter Spesialis - Obgyn - Anak - Anestesi - Patologi Klinik - Radiologi c. Dokter Gigi TENAGA PERAWAT + 2 BIDAN a. Perawatan - SPK - D3 - Anesthesi - S1 - S2 b. Bidan - D3 3 TENAGA FARMASI a. S1 Apoteker b. D3 Farmasi d. SMF

JUMLAH TENAGA PNS

CPNSD

PTT

3

4

5

BLUD

7

13 3 4 4 2 1 1

4 27 3 2 1

1 1

34 3 2 5

26 2 8

3

JUMLAH

41

9

13 3 0 5 5 2 1 1 0

0 4 53 5 13 1 0 75

1 2 1

4 5 6

1

5

2

1 2

1 3

1

0 1 4

6

5

1

KET

4 TENAGA KESMAS a. S1 Kesmas 5 TENAGA KESLING a. S1 Kesling b. D3 Kesling

4 1

6 TENAGA GIZI a. Nutrisionis - SPAG - D3 Nutrisionis TENAGA KETEKNISAN 7 MEDIS a. Teknis Laboratorium - D3 Analis c. Perekam Medik - D3 d. Elektro Medik - D3 d. Radiologi - D3

2

1

13

2 1

0 11 0 16 0 2 0 1

Dilanjutkan….


82

Lanjutan Tabel 6.1 8 TENAGA ADMINISTRASI - S2 Psikologi - S2 Kebijakan Publik - S1 Administrasi Negara - S1 Sosial - S1 Ekonomi - S1 Akuntansi - S1 Komputer - S1 Teknik - S1 Komunikasi - D3 Komputer - D3 Tataboga - D3 Sastra - D3 Akuntansi - D1 Komputer - D1 Pariwisata - SLTA/Sederajat - SLTP - SD

1 1 1 1 2 1 1 1

17 1 2

JUMLAH

159

1 1 18 3 3

1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 35 4 5

99

305

2 3

1 1 1 1

1 1

5

42

Berdasarkan Tabel 6.1 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah pegawai yang bekerja di Lingkungan RS Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung Tahun 2015 yaitu sebanyak 305 orang dengan uraian sebagai berikut : Tabel 6.2 Rekapitulasi Ketenagaan Berdasarkan Profesi Kepegawaian Tahun 2015

NO

URAIAN

PNS

CPNSD

PTT

BLUD

JUMLAH

1 Tenaga Dokter

28

0

1

1

30

2 Tenaga Perawat dan Bidan

71

3

41

36

151

3 Tenaga Farmasi

10

1

0

4

15

4 Tenaga Kesehatan Masyarakat

4

0

0

1

5

5 Tenaga Kesehatan Lingkungan

1

0

0

2

3

6 Tenaga Gizi

4

0

0

1

5

7 Tenaga Kesehatan Medis

10

1

0

19

30

8 Tenaga Administrasi

31

0

0

35

66

159

5

42

99

305


83

6.3 Pengelolaan Pelayanan Dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan pada RS Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung, jumlah kunjungan pasien selama tahun 2015 adalah sebagai berikut : Tabel 6.3 Kunjungan Pasien Tahun 2013-2015 JENIS PASIEN DALAM KOTA BANDUNG LUAR KOTA BANDUNG TOTAL PENGUNJUNG

2013

2014

2015

Baru

14.429

11.106

10.160

Lama

20.115

19.503

20.031

Baru

4.766

2.573

2.461

Lama

3.637

3.184

3.184

Baru

19.195

13.679

12.621

Lama

23.752

22.687

23.215

42.947

36.366

35.836

TOTAL

Grafik 1.1 Kunjungan Pasien Tahun 2013-2015

GRAFIK PENGUNJUNG RSKIA KOTA BANDUNG TAHUN 2013 - 2015 25000

20000

23752

23215

22687

19195

15000

13679

12621

PENGUNJUNG BARU PENGUNJUNG LAMA

10000

5000

0 2013

2014

2015

Berdasarkan pada tabel 6.3 dan grafik 1.1 di atas dapat diketahui bahwa terjadi penurunan pengunjung pasien baru dari tahun 2014 ke tahun 2015. Sedangkan pasien lama meningkat dari tahun 2014 sebanyak 22.087 pengunjung menjadi 23.215 pengunjung di tahun 2015. Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015

84

Pengunjung RSKIA adalah pasien yang mendaftar untuk berobat ke bagian Rawat Jalan, IGD, dan Bayi Baru Lahir. pada tahun 2015 sistem rujukan sudah berjalan lebih baik sehingga pasien yang datang ke RSKIA merupakan pasien rujukan dari PKK 1.


85

BAB VII PENUTUP Laporan Keuangan RSKIA Kota Bandung menggambarkan posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan Rumah Sakit Khusus Ibu dan

Anak

Kota

Bandung

pertanggungjawaban

selama

pelaksanaan

tahun

APBD

2015,

dan

serta

BLUD

menyajikan

dalam

rangka

meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Disamping itu juga menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran dan kinerja keuangan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya. Keberhasilan pelaksanaan suatu rencana kerja akan sangat bergantung pada beberapa aspek yang mempengaruhi, baik internal maupun eksternal. Demikian pula optimalisasi pelaksanaan program Rs Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung akan lebih optimal apabila sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai yang menunjang terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Upaya untuk melakukan perbaikan terhadap pengelolaan keuangan harus senantiasa dikomitmenkan bersama terutama oleh para pimpinan selaku pengguna anggaran dan harus tetap konsisten dalam upaya perbaikan dalam rangka menuju perolehan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Demikian Laporan Keuangan RS Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung dapat diselesaikan dan disusun sesuai prosedur /

kebijakan

yang berlaku umum. Bandung, 31 Desember 2015 DIREKTUR RS KHUSUS IBU DAN ANAK KOTA BANDUNG

dr. NINA MANAROSANA R, M. Kes Pembina Tk.I NIP. 19660319 199703 2 001 Catatan Atas Laporan Keuangan RSKIA Tahun 2015

86


87


88

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Recommend Documents