BAGIAN I PENDAHULUAN
1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
Dalam aspek pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Implementasi dari UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004,
Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005. Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa setiap unit pemerintahan yang mengelola anggaran adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan proses akuntansi. Entitas tersebut secara periodik menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan standar. Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas. Penyelenggaraan akuntansi sebagaimana dimaksud di atas, merupakan pencatatan atas transaksi keuangan di lingkungan SKPD dan penyiapan laporan keuangan
sehubungan
dengan
pelaksanaan
anggaran
yang
dikelolanya. Laporan Keuangan tersebut meliputi : 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2. Laporan Operasional (LO) 3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 4. Neraca 5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Laporan dimaksud disusun sesuai dengan
Perwal Kota
Bandung Nomor 1137 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perwal Kota Bandung Nomor 529 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntasi Pemerintah Daerah dan Perwal Nomor 1136 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perwal Kota Bandung Nomor 528 Tahun 2014 tentang 1
Kebijakan Akuntansi sebagai implementasi Peraturan permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Pelaporan
Keuangan
SKPD
menyajikan
informasi
yang
bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, dengan: a.
Menyediakan Informasi yang relevan mengenai posisi Keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan ( SKPD Kecamatan Andir Kota Bandung ) selama satu periode pelaporan.
b.
Menyajikan
pertanggungjawaban
pelaksanaan
APBD
dalam
rangka meningkatkan Keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran antar periode, maupun antar entitas. c.
Menyajikan
informasi
mengenai
posisi
keuangan,
Realisasi
Anggaran, dan kinerja keuangan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan SKPD Kecamatan Andir menyediakan informasi mengenai belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas dana. 1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Landasan
Hukum
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Kecamatan Andir Kota Bandung atas Pelaksanaan APBD Tahun 2015. Adalah : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 8.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; 11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung; 12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 13. Peraturan Walikota Bandung Nomor 193 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2015; 14. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1137 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 529 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntasi Pemerintah Daerah ; 15. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1136 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 528 Tahun 2014 tetang Kebijakan Akuntansi. 1.3. SISTEMATIKA KEUANGAN BAB I
PENULISAN
CATATAN
ATAS
LAPORAN
Pendahuluan 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD 3
BAB II
Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD 2.1. 2.2.
BAB III
Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD 3.1.
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 3.1.1.
3.2.
Laporan Operasional 3.2.1.
3.3.
Beban
Laporan Perubahan Ekuitas 3.3.1.
3.4.
Belanja
Perubahan Ekuitas
Neraca 3.4.1.
Aset
3.4.2.
Kewajiban
3.4.3.
Ekuitas
BAB IV
Penjelasan atas Informasi Non-Keuangan Pemerintah Daerah
BAB V
Penutup
4
BAGIAN II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD
2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD Sebagaimana dikemukakan pada bab terdahulu. Bahwa struktur APBD telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan ikhitisar pencapaian kinerja APBD yang berisi gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan selama pelaksanaan APBD Tahun 2015. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan dapat diuraikan melalui program dan kegiatan dari masing-masing urusan tersebut disajikan sebagai berikut : NO
PROGRAM / KEGIATAN
I
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor
4
ANGGARAN
185.899.000 37.900.000
184.200.000
Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan kerja
54.500.000
6
Penyediaan alat tulis kantor
42.559.650
7
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
34.600.000
8
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
24.000.000 342.435.000
10
Penyediaan peralatan rumah tangga
23.400.000
11
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman
27.499.999
12 13
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
II
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
%
1.298.082.649
5
9
REALISASI
141.289.000 199.800.000 4.945.304.000
5
Aparatur 1
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
411.000.000
2
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
565.000.000
3
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
162.000.000
4
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
280.000.000
5
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
527.304.000
6
3.000.000.000
III
Program peningkatan disiplin aparatur
1
Pengadaan mesin/kartu absensi
57.200.000
2
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
60.600.000
3
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
44.800.000
IV
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
80.000.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
63.400.000
1 V
1 2
162.600.000
80.000.000
32.400.000 8.000.000
3
Penyusunan Prognosis Realisasi Anggaran
8.000.000
4
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
15.000.000
VI
Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW
7.200.000.000
2
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK
600.000.000
3
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
600.000.000
4
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM
600.000.000
V.
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
337.500.000
1
2.335.580.600
5.400.000.000
6
Informasi 1 VII 1 2
3
4
5 6 7
Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi Peningkatan Peran Pemerintah Kota Dalam Pembangunan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat JUMLAH
Realisasi
337.500.000 2.914.697.690 101.600.000 462.520.000
254.915.000
406.422.690
118.700.000 1.280.640.000 289.900.000 17.001.684.339
pelaksanaan
program-program
dan
kegiatan
seluruhnya telah terpenuhi, realisasi yang berada dibawah 90 % karena adanya efisiensi anggaran Tahun 2015. 2.2.
Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan Berdasarkan
evaluasi
secara
umum
pelaksanaan
dan
pencapaian target tidak menghadapi permasalahan.
7
BAGIAN III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 3.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran sampai dengan 31
Desember
2015,
diketahui
Realisasi
Belanja
sebesar
Rp. 22.544.800.194,- atau 91.94 %, dari anggaran Tahun 2015 sebesar Rp. 24.520.778.521,- sehingga terdapat defisit sebesar Rp 10.581.582.743,Adapun Realisasi tersebut terdiri dari : a. Belanja Operasi sebesar
: Rp. 17.564.318.087,00
yaitu : -
Belanja Pegawai
: Rp
10.845.918.708,00
-
Belanja Barang dan Jasa
: Rp
6.718.399.379,00
Jumlah
: Rp. 17.564.318.087,00
b. Belanja Modal sebesar
: Rp. 4.980.482.107,00
yaitu : -
Belanja peralatan dan mesin
-
Belanja Gedung dan Bangunan : Rp. 1.928.346.000,00 Jumlah
: Rp. 3.052.136.107,00 : Rp. 4.980.482.107,00
Realisasi Anggaran berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di kurangi dengan pengembalian ke Kas Daerah sebagai berikut : 1. SP2D yang diterima ( register terlampir ) : - Uang Persediaan
: Rp.
495.000.000,00
- Ganti Uang Persediaan (GU)
: Rp.
6.268.315.923,00
- Tambah Uang Persediaan (TU)
: Rp.
2.509.166.800,00
- Langsung (LS)
: RP. 13.290.167.125,00
JUMLAH
: Rp. 22.562.649.848,00
8
2. Pengembalian Ke Kas Daerah (rekapitulasi / bukti bayar terlampir) : - Pengembalian Sisa Uang Persediaan
: Rp. 5.922.664,00
- Pengambalian sisa Gu.Kel Dc
: Rp.
849.651,00
- Pengambalian sisa Gu.kel. Garuda
: Rp.
3.339,00
- Pengembalian Sisa TU SPPD Keg.30.04 : Rp.
3.090.000,00
- Pengambalian sisa TU Keg. 30.02
: Rp.
4.830.000,00
- Pengembalian sisa TU keg. 30.05
: Rp.
3.136.000,00
- Pengambalian sisa TU keg. 30.02
: Rp.
18.000,00
JUMLAH
: Rp. 17.849.654,00
JUMLAH REALISASI ANGGARAN : Rp. 22.544.800.194,00
3.2. Laporan Operasional (LO) Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam Pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiaannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar
Akuntansi
Pemerintahan
Berbasis
Akrual
pada
Pemerintah Daerah, dikenal istilah beban dan belanja. Perlakuan akuntansi yang berbeda atas beban dan belanja merupakan implikasi berlakunya basis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Berdasarkan Laporan Operasional sampai dengan 31 Desember
2015,
terdapat
Beban
Operasi
sebesar
Rp. 17.781.405.621,-. Beban Operasi ini terdiri dari : -
Beban Pegawai – LO
Rp. 6.480.585.088,9
Beban barang dan Jasa
-
Rp. 11.300.820.533,-
Terdapat selisih antara Belanja Pegawai dan Belanja Barang / Jasa pada LRA dan Beban Pegawai – LO dan Beban Barang/Jasa pada LO senilai Rp. 217.087.534,00 Hal ini dikarenakan adanya
Kewajiban yang harus dibayarkan karena manfaatnya telah diterima pada Tahun Anggaran 2015 yaitu terdiri dari : I.
Beban Pegawai LO 1. Tambahan Penghasilan PNSD Bulan Desember 2015 : Rp. (217.351.380,00)
II. Beban Barang dan Jasa 1. Beban Listrik Kecamatan Andir
: Rp.
(1.584.697,-)
2. Beban selisih Alat Tulis Kantor
: Rp.
821.700,-
3. Beban selisih Cetakan Dinas
: Rp.
7.237.500,-
4. Beban selisih alat kebersihaan
: Rp.
127.500,-
5. Beban Pengurangan stock APAR
: Rp.
(5.371.500,-)
Jumlah Beban Barang dan Jasa : Rp.
1.230.503,00
3.3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan ekuitas pada Kecamatan ANDIR Tahun Anggaran 2015 menunjukan bahwa Ekuitas Awal sebesar Rp. 11.651.063.025,00. Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos Laporan. 1.1.
Belanja Struktur Belanja dalam APBD Kota Bandung Tahun 2014 pada Kecamatan andir Kota Bandung sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Belanja Daerah terdiri dari dua bagian yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.
10
Realisasi Belanja periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp. 11.449.682.043,00 atau mencapai 70.14 % dari anggaran Tahun 2014 adalah sebesar Rp. 16.323.315.900,00 terdiri dari : c.
Belanja Operasi sebesar
: Rp. 10.581.582.743,00
yaitu : -
Belanja Pegawai
: Rp
7.354.865.717,00
-
Belanja Barang dan Jasa
: Rp
3.226.717.026,00
Jumlah
: Rp. 10.581.582.743,00
d. Belanja Modal sebesar
: Rp.
868.099.300,00
yaitu :
1.2.
-
Belanja peralatan dan mesin
: Rp.
-
Belanja Gedung dan Bangunan :Rp.
158.795.000,00
Jumlah
868.099.300,00
: Rp.
709.304.300,00
Pembiayaan Kecamatan Andir Kota Bandung merupakan SKPD yang hanya mempunyai anggaran Belanja, khusus untuk Pembiayaan ada di SKPD
1.3.
Aset 31 2015 1.4.2 Kas di Pengeluaran
Bendahara
Desember 31 Desember 2014 0,00
0,00
Nilai saldo Kas per 31 Desember 2015 tersebut telah sesuai dengan Berita Acara Opname kas dan register penutupan kas 31 Desember 2015. Adapun sisa UP yang disetorkan ke Kas Daerah dari bendahara pengeluaran sebesar Rp. 17.849.654,00 telah disetorkan ke Kas Daerah
tanggal 31 Desember 2015 dengan
pengembalian sisa uang persediaan (UP) dari : 1. Kecamatan Andir
Rp. 16.996.664,00
2. Kelurahan Dunguscariang Rp. 3. Kelurahan Garuda Jumlah
RP.
849.651,00 3.339,00
Rp. 17.849.654,00 11
1.4.2 Persediaan Saldo
24.414.800,00
persediaan
per
31
Desember
17.301.350,00 2015
sebesar
Rp.24.414.800,00 dan saldo persediaan per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 17.301.350,00. Saldo persediaan per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 24.414.800,00 terdiri dari : -
Persediaan Habis Pakai
:Rp. 24.414.800,00
-
Persediaan untukdijual/diserahkan
: Rp.
Jumlah
:Rp. 24.414.800,00
0,00
Saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 24.414.800,00 telah sesuai
dengan
Berita
Acara
Opname
Persediaan
tanggal
31 Desember 2015 dimana persediaan berasal dari : 1. Kecamatan
Rp 17.828.606,00
2. Kelurahan Maleber
Rp.
276.500,00
3. Kelurahan Dunguscariang Rp.
188.000,00
4. Kelurahan Ciroyom
Rp.
438.500,00
5. Kelurahan Kebon Jeruk
Rp.
688.000,00
6. Kelurahan garuda
Rp.
7. Kelurahan Campaka
Rp.
Jumlah
160.000,00
Rp. 19.579.606,00
Perincian lihat lampiran Berita Acara Opname Persediaan. 4.5 Aset Tetap Saldo
Aset
14.830.437.305,00 11.651.063.025,00 Tetap
per
31
Desember
2015
sebesar
Rp.
14.801.135.599,00 dan Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 11.628.874.769,00 Adapun Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 11.801.135.599,00 berasal dari : Saldo per 31 Desember 2014
: Rp. 11.628.874.769,00
Mutasi Penambahan aset tahun 2014: Rp Saldo per 31 Desember 2015
3.172.260.830,00
: Rp 14.801.135.599,00
Penambahan Aset Tetap selama tahun 2015 APBD sebesar Rp . 4.980.482.1074,00 diperoleh sebagai berikut : 12
1. Peralatan dan Mesin - Belanja Modal (rincian belanja Rp.
3.052.136.107,00
terlampir) - Mutasi Aset Motor
Roda
Tiga
Rp.
0,00
Triseda Rp.
0,00
(Bantuan Provinsi) Motor Vario (Bantuan Provinsi) Rp.
3.052.136.107,00
2. Gedung dan Bangunan - Belanja Modal Rehab Berat Kantor Kec. Andir
Rp. 1.928.346.000,00
Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2015 terdiri dari : 1. Tanah
: Rp. 5.114.185.000,00
2. Peralatan dan Mesin
: Rp. 6.736.461.876,00
3. Gedung dan Bangunan
: Rp. 4.545.675.500,00
4. Jalam Irigasi dan Jaringan
: Rp.
197.241.000,00
5. Aset Tetap lainnya
: Rp.
15.793.500,00
6. Akumulasi Penyusutan
: Rp. (1.808.221.277,00)
Saldo per 31 Desember 2015 1.4.6 Aset Lainnya Saldo Aset
Lainnya
: Rp. 14.801.135.599,00
4.886.906,00 per
31
4.886.906,00
Desember 2015
sebesar
Rp.
4.886.906,00 dan Saldo Aset lainnya Tetap per 31 Desember 2014 sebesar Rp.4.886.906,00. 1.4.
EKUITAS DANA
Saldo
ekuitas
awal
31Desember 2015 per
31
Desember
31 2014 2015
Desember
sebesar
Rp.
11.651.063.025 terdapat surplus/deficit – LO sebesar Rp.
13
(18.011.618.117,00) dan Saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2015 sebesar Rp. (6.360.555.092,00) 1.5.1Cadangan Persediaan
24.414.800,00
17.301.350,00
Saldo Cadangan persediaan per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 24.414.800,00 merupakan saldo persediaan berdasarkan opname persediaan per 31 Desember 2015 dengan rincian sebagai berikut : - Persediaan Habis Pakai 1.5.3
Ekuitas diinvestasikan Aset Tetap
: Rp. 24.414.800,00
Dana 9.842.841.748,00 11.651.063.025,00 Dalam
Saldo Ekuitas dana diinvestasikan dalam aset tetap per 31 Desember 2015
sebesar Rp. 9.842.841.748,00 dan saldo per 31
Desember 2014 sebesar Rp. 11.651.063.025,00 Adapun Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2015
sebesar Rp. 9.842.841.748,00
berasal dari : Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2015: Rp. 14.830.437.305,00 Mutasi Penambahan Aset Tahun 2015 : Rp. 4.987.595.557,00 Saldo per 31 Desember 2015 1.5.4 Ekuitas Dana Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (Tidak termasuk Dana Cadangan)
Rp. 9.842.841.748,00 4.886.906,00
4.886.906,00
Saldo Ekuitas dana diinvestasikan dalam asset lainnya (Tidak termasuk dana cadangan) per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 4.886.906,00 dan saldo per 31 Desember 20 14 sebesar Rp. 4.886.906,00.
14
BAGIAN VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD Peraturan
Pemerintah
Nomor
41
Tahun
2007
tentang
Organisasi Perangkat Daerah membawa dampak terhadap perubahan Struktur Organisasi pada Kecamatan Kecamatan Andir Kota Bandung yaitu dengan lahirnya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun
2007
tentang
Pembentukan
dan
Susunan
Organisasi
Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. 6.1. Susunan Organisasi Kecamatan Andir Kota Bandung Struktur Organisasi
Kecamatan Andir Kota Bandung adalah
sebagai berikut : CAMAT
SEKRETARIS KECAMATAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Seksi Pemerintahan
SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN
Seksi Ketentraman & Ketertiban
Seksi Pendidikan & Kemasyarakatan
Seksi Ekonomi, Pembangunan & Lingkungan Hidup
SUB BAGIAN
PROGRAM & KEUANGAN
Seksi Pelayanan
KELURAHAN
Berdasarkan struktur orgaisasi tersebut di atas Kecamatan dipimpin oleh Camat dengan eselon III-A, dengan membawahi : 1. Sekretariat Kecamatan (Eselon III-B), membawahi 2 sub Bagian dengan eselon IV-B yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Program dan Keuangan. 15
2. 5 (lima) orang kepala seksi dengan eselon IV-A yaitu : Kasi Pemerintahan, Ekonomi,
Kasi
Ketentraman
Pembangunan
dan
dan
Ketertiban,
Lingkungan
Kasi
Hidup,
Kasi
Pendidikan dan Kemasyarakattan dan Kasi Pelayanan. 3. 5 (lima) Kelurahan dengan masing-masing 1 orang lurah eselon IV-A dan 1(satu) orang Sekretaris serta 4 (empat) orang kepala seksi eselon IV-B. Kecamatan Tugas Pokok dan fungsi sebagai berikut : a. Tugas Pokok : Melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. b. Fungsi : 1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 3. Mengkoordinasika
penerapan
dan
penegakan
peraturan
perundang-undangan; 4. Mengkordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegian pemerintahan di tingkat Kecamatan; 6. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi lingkup ruang
lingkup
tugasnya
dan/atau
yang
belum
dapat
dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan Adapun rincian tugas – pokok dan fungsi dari masing – masing Pejabat Struktural yang ada di Kecamatan Andir adalah sebagai berikut : 1. Camat 1) Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian wewenang pemerintah yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah; 2) Untuk
melaksanakan
tugas
pokok
dimaksud
Camat
mempunyai fungsi : a) Mengkoordiasikan pemberdayaan masyarakat; 16
b) Mengkoordinasikan ketentraman dan ketertiban umum; c) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perunfang-undangan; d) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan e) Membina pemerintahan kelurahan di wilayah kerjanya. 2. Sekretariat Kecamatan 1) Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang kesekretariatan; 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai funsi : a) Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja kegiatan kecamatan; b) Pelaksanaan
pelayanan
administrasi
kesekretariatan
kecamatan dan kelurahan; c) Pelaksanaan
pengkoordinasian
penyusunan
rencana,
program, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan; d) Pengkoordiasian penyelenggaraan tugas seksi; e) Fasilitasi
dan
pengkoordinasian
kegiatan
Kecamatan
dengan Instansi terkait dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan; f) Pelaksanaan
monitoring,
evaluasi,
pelaporan
dan
pengendalian administratif kegiatan kesekretariatan dan kecamatan; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok
melaksanakan
sebagian
tugas
Kesekretariat
Kecamatan di cidang umum dan kepegawaian; 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : a) Penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum dan kepegawaian; 17
b) Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian anh mmeliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan kecamatan,
penyelenggaraan
kerumah
tanggaan
kecamatan, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan
dinas,
serta
pelaksanaan
administrasi
kepegaian; dan pelaporan kegiatan lingkup administrasi umu dan kepegawaian. 4. Sub Bagian Keuangan dan Program 1) Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kecamatan di bidang Keuangan dan Program; 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaiman dimaksud , Sub Bagian Keuangan dan Program kmempunyai fungsi : a) Penyusunan
rencana
dan
program
pengelolaan
administrasi keuangan dan program kerja kecamatan; b) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan
penyiapan
penyusunan
rencana
anggaran,
koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelola dan pengendalian keuangan dan penyusunan laporan kecamatan; c) Pelaksanaan pengendalian program meliputo kegiatan penyiapan
bahan
penyusunan
rencana
kegiatan
kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program seta koorsinasi pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja kecamatan; dan d) Pengkoordinasian pelaporan lingkup kerja pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja kecamatan. 5. Seksi Pemerintahan 1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kecamatan di bidang pemerintahan; 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Seksi Pemerintahan memoounyai funsi : 18
a) Penyusunan
Data
dan
materi
bahan
lingkup
pemerintahan; b) Pembinaan Rukun Warga dan Rukun Tetangga; c) Pelayanan administrasi pertanahan; d) Pembinaan administrasi pemerintahan kelurahan; e) Fasilitasi dan koordinasi kegiatan pemerintah dengan instansi terkait; dan f) Pelaporan pelaksanaan lingkup pemerintahan. 6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban 1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian
tugas
kecamatan
di
bidang
ketentraman dan ketertiban; 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaiman dimaksud, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi : a) Penyusunan data dan bahan materi lingkup ketentraman dan kketertiban; b) Pembinaan ketentraman dan ketertiban; c) Pembinaan potensi perlindungan masyarakat; d) Pemberdayaan
masyarakat
dalam
pencegahan
dan
penanggulangan bencana; e) Fasilitasi dan pengkoordinasia kegiatan ketentraman dan ketertiban dengan instansi terkait; f) Pelaporan
pelaksanaan
lingkup
ketentraman
dan
ketertiban. 7. Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan 1) Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kecamatan di bidang pendidikan dan kemasyarakatan; 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi : a) Penyusunan data dan bahan materi lingkup pendidikan dan kemasyarakatan; 19
b) Inventarisasi
dan
fasilitasi
masalah
sosial
kemasyarakatan;
c) Inventarisasi
potensi
bidang
pendidikan
formal
dan
informal; d) Pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan; e) Fasilitasi
pembinaan
bidang
keagamaan,
ketahanan
keuarga, partisipasi dan pemberdayaan perempuan serta generasi muda; f) Fasilitasi
dan
pengkoordinasian
kegiatan
bidang
pendidikan dan kemasyarakatan dengan instansi terkait; dan g) Pelaporan pelaksanaan lingkup bidang pendidikan dan kemasyarakatan. 8. Seksi Ekonomi, Pembagunan dan Lingkungan Hidup 1) Seksi
Ekonomi,
Pembangunan
dan
Lingkungan
Hidup
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan
di
bidang
ekonomi,
pembangunan
dan
lingkungan hidup; 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi
Ekonomi,
Pembangunan
dan
Lingkungan
Hidup
mempunyai fungsi : a) Menyusun data dan bahan materi lingkup ekonomi, pembangunan dna lingkungan hidup; b) Fasilitasi pembinaan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah; c) Inventarisasi
potensi
ekonomi
masyarakat
dan
pembangunan; d) Fasiltasi pembangunan sarana dan prasarana fisik fasiltas umum dan fasilitas sosial; e) Fasilitasi
pemberndayaan
masyarakat
dalam
upaya
pelestarian lingkungan hidup;
20
f) Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan ekonomi dan ketahanan
pangan,
pembangunan,
serta
lingkungan
hidup dengan instansi terkait; dan
g) Pelaporan pelaksanaan lingkup ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup. 9. Seksi Pelayanan 1) Seksi Pelayanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang peyanan; 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Pelayanan mempunyai fungsi : a) Penyusunan data dan bahan materi lingkup pelayanan; b) Pelayanan data dan informasi kecamatan; c) Pelayanan administrasi kependudukan; d) Pelayanan administrasi umum lainnya; e) Fasilitasi
dan
pengkoordinasian
kegiatan
pelayanann
dengan instansi terkait; dan f) Pelaporan pelaksanaan lingkup pelayanan. 6.2. Keadaan Pegawai Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Andir Kota Bandung,
keadaan
sampai
dengan
Bulan
Desember
2015
sebanyak : 67 (Enam Puluh Tujuh ) Orang , adapun rinciannya sebagai berikut : Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan : No
Golongan
Pria
Wanita
Jumlah
1
IV/b
1
-
1
2
IV/a
-
-
-
3
III/d
9
8
17
4
III/c
4
7
11
5
III/b
6
2
8
6
III/a
4
3
7
7
II/d
2
-
2 21
8
II/c
2
-
2
9
II/b
7
2
9
10
II/a
6
2
8
11
I/d
-
-
-
12
I/c
-
-
-
13
I/b
1
1
2
14
I/a
-
1
-
38
25
63
Jumlah
Berdasarkan Pendidikan Pendidikan Pendidikan No
1
Unit Kerja
Kecamatan
SD SMP SLTA
D-
D-
S-
S-
1
2
3
1
2
Jumlah
D-
3
-
11
-
-
1
14
1
30
-
-
2
-
-
1
3
-
6
-
-
-
-
-
1
6
-
7
-
-
1
-
-
-
4
1
6
-
-
6
-
-
-
2
-
8
-
-
2
-
-
-
4
-
6
-
-
1
-
-
-
4
1
6
3
0
23
0
0
3
37
3
67
Andir 2
Kelurahan Maleber
3
Kelurahan Dunguscariang
4
Kelurahan Ciroyom
5
Kelurahan Kebon Jeruk
6
Kelurahan garuda
7
Kelurahan Campaka Jumlah
Berdasarkan eselonering No
Unit Kerja
Eselonering III/a III/b IV/a IV/b
Jumlah
22
1
Kecamatan Andir
1
1
5
2
9
2
Kelurahan Maleber
-
-
1
5
6
3
Kelurahan Dunguscariang
-
-
1
5
6
4
Kelurahan Ciroyom
-
-
1
3
4
5
Kelurahan Kebon Jeruk
-
-
1
5
6
6
Kelurahan Garuda
-
-
1
5
6
7
Kelurahan Campaka
-
-
1
5
6
Jumlah
1
1
11
30
43
23
BAB VII PENUTUP Catatan atas laporan Kuangan ( CALK ) yang merupakan salah satu bagian dari Laporan Keuangan APBD Kota Bandung Tahun 2014 disusun dengan mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ( SAP ). Namun demikian. Catatan Atas laporan Keuangan ini tetap disusun dengan
mengungkapkan beberapa penjelasan terhadap
laporan keuangan secara keseluruhan sehingga diharapkan dapat dengan mudah dibaca dan dipahami oleh pembaca tertentu ataupun hanya manajemen entitas pelaporan, Semoga dengan tersusunnya Catatan atas laporan Keuangan ini dapat memberikan penjelasan dan informasi yang berguna berbagai media pertanggungjawaban serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan Kinerja Keuangan Lingkup Pemerintah kota Bandung.
Bandung, Februari 2015 CAMAT ANDIR
NOFIDI H. EKAPUTERA Pembina TK. I NIP. 19611117 198703 1 002
24
KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Andir Kota Bandung pada akhir Tahun Anggaran 2014 (per 31 Desember 2015) telah selesai disusun, Laporan Keuangan Ini disusun dalam rangka memenuhi peraturan perundangan bidang pengelolaan keuangan Negara/Daerah khususnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008 tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampainnya. Berdasarkan peraturan perundangan tersebut, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pada akhir tahun anggaran Kecamatan Andir Kota Bandung menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan dengan dilampiri oleh Laporan Ikhtisar Realisasi KInerja. Dalam hal pelaksanaan dan pelaporan APBD Tahun 2014 tata cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun uraian ringkas dari Laporan Keuangan per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut, berdasarkan Laporan Realisasi APBD sampai dengan 31 Desember 2015, diketahui realisasi pendapatan Rp. 00,00 atau mencapai 0,00 % dari Anggaran 2015 sebesar Rp. 0,00 (Karena Kecamatan Andir Bukan SKPD penghasil), Realisasi belanja sebesar Rp. 22.544.800.194,00 atau 91.94 % dari anggaran Tahun 2015 sebesar Rp. 24.520.778.521,00 sehingga terdapat deficit sebesar Rp. 10.581.582.743,00 Selanjutnya berdasarkan Neraca, Kecamatan Andir Kota Bandung menyajikan informasi mengenai posisi Asset, Kewajiban dan Ekuitas dana per 31 Desember 2015. Neraca Kecamatan Andir Kota Bandung per 31 Desember 2015 sebesar 9.842.841.748,00 (78.56%) dibandingkan dengan posisi per 25
31 Desember 2014 sebesar Rp. 11.651.063.025.,- Nilai Asset sebesar Rp. 14.830.437.305,- asset tersebut, terdiri dari asset lancar sebesar Rp. 24.414.800,- dan asset tetap Rp. 14.801.135.599 dan asset lainnya, Rp. 4.886.906,- sedangkan dari sisi Kewajiban dan Ekuitas Dana, yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek Rp. 00,- ekuitas dana lancar Rp. 24.414.800 dan ekuitas dana yang investasikan sebesar Rp. 9.842.841.748 dan di investasikan dalam asset tetap Rp. 14.801.135.599,diinvestasikan dalam asset lainnya Rp. 4.886.906,- adapun uraian secara lengkap dan terinci disajikan lebih lanjut dalam laporan ini. Demikian kami sampaikan, semoga dengan tersusunnya Laporan Keuangan ini dapat memberikan penjelasan dan informasi yang berguna sebagai media pertanggungjawaban serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kinerja Keuangan SKPD Kecamatan Andir Kota Bandung.
Bandung, Februari 2015 CAMAT ANDIR
NOFIDI H. EKAPUTERA Pembina TK. I NIP. 19611117 198703 1 002
26
LAPORAN KEUANGAN KECAMATAN ANDIR
27
28
