BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Tingkat dan arah perkembangan kawasan wilayah di Kabupaten Temanggung beberapa tahun terakhir ini begitu pesat pertumbuhan dan perkembangan kawasannya, terutama menyangkut kawasan perdesaan dan perkotaan. Hal ini disebabkan antara lain adanya perubahan kebijakan dasar pemerintahan yang memunculkan paradigma baru perkembangan kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan di daerah Otonomi Daerah dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, bahwa penataan kawasan perdesaan dan perkotaan diselenggarakan untuk mencapai dan meningkatkan fungsi kawasan perdesaan dan perkotaan secara serasi, selaras, dan seimbang antara perkembangan lingkungan dengan tata kehidupan masyarakat. Perkembangan perdesaan secara keseluruhan telah dilaksanakan melalui berbagai sektor secara terpadu, perumahan pemukiman di perdesaan menjadi sangat penting sebagai entry point pembangunan perdesaan secara keseluruhan. Dalam upaya merumuskan kebijakan pembangunan perdesaan, desa dikelompokkan dalam 3 kelompok yaitu: 1.
Desa cepat berkembang
2.
Desa yang berpotensi untuk berkembang dan atau desa yang sedang berkembang.
3.
Desa yang belum berkembang.
Untuk
mempercepat
pertumbuhan
dan
pengembangan
pemukiman,
pemerintah daerah telah merencanakan Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) di beberapa lokasi. Pembangunan Kawasan Terpilih Pusat Pertumbuhan Desa (KTP2D) merupakan pendekatan pembangunan kawasan perdesaan dengan cara mengembangkan potensi unggulannya, yaitu suatu sumber daya alam, sumber daya buatan ataupun sumber daya manusia yang difokuskan pada
Laporan Akhir
I-1
kemandirian masyarakat sesuai dengan azas Tridaya yang intinya adalah pemberdayaan masyarakat, ekonomi dan pendayagunaan prasarana dan sarana permukiman. Harapan keberadaan DPP-KTP2D dapat meningkatkan pelayanan dan menjadi pusat pertumbuhan bagi kawasan sekitarnya dengan saling menunjang antara potensi-potensi desa dengan konsep KTP2D guna mempercepat dan mempermudah pembangunan dan pengembangan desa. Keberadaan KTP2D diharapkan mampu melayani desa-desa yang berada di kawasan tersebut sehingga kawasan menjadi lebih mandiri dan saling melengkapi kebutuhan prasarana dan sarananya. Perkembangan dinamika pembangunan selalu berubah dengan cepat, dan sering kali berada diluar kendali atau diluar rencana tata ruang yang telah digariskan dalam RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah). Oleh sebab itu Pemerintah daerah sudah seharusnya mengawal pembangunan kawasan dengan ketat, dengan berpedoman pada pengembangan kawasan yang berwawasan lingkungan serta berdasarkan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) yang dirancang secara terpadu dan terintegrasi. Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D) yang terdiri atas desa pusat dan desa hinterland, sebenarnya secara keseluruhan dapat mengait keseluruhan kelompok tersebut yaitu bahwasanya Desa Pusatnya merupakan desa cepat berkembang sedangkan hinterlandnya dari kelompok desa sedang berkembang dan desa belum berkembang. Diharapkan Kecamatan Tembarak sudah memiliki peta potensi wilayahnya, baik yang sudah dikembangkan, yang sedang dikembangkan dan yang akan dikembangkan, data-data perkembangan ekonomi, prasarana dan sarana yang tersedia sehingga dapat merencanakan desa yang akan dijadikan DPP-KTP2D dan kaitannya dengan desa disekitarnya, sehingga dapat saling mempengaruhi perkembangan kemajuan dengan desa lainnya. Dengan adanya KTP2D Kawasan Menggoro Kecamatan Tembarak, dapat dijadikan referensi guna perencanaan pengembangan Kawasan Menggoro.
Laporan Akhir
I-2
1.2.
Maksud dan Tujuan 1.2.1.
Maksud Maksud dari kegiatan untuk menyiapkan dokumen perencanaan berupa Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) Pembangunan Kawasan Terpilih Pusat Pertumbuhan Desa (KTP2D) dengan melakukan pengenalan kawasan pusat pengembangan pedesaan yang dilanjutkan dengan identifikasi lokasi untuk membantu terlaksananya pembangunan yang lebih sistematis, dimana: Desa yang berfungsi sebagai
DPP
perlu
diberikan
perhatian
khusus.
Dengan
mengintegrasikan penanganan desa pusat (DPP) dengan hinterland (desa pendukung) kedalam suatu sistem pembangunan Kabupaten, maka desa pusat akan berperan sebagai pendorong terbentuknya satu kesatuan sistem pusat-pusat perkotaan dan perdesaan. 1.2.2.
Tujuan Tujuan dari kegiatan ini adalah : Mendapatkan
kawasan
perdesaan
yang
diiindikasikan
dapat
dikembangkan menjadi KTP2D dalam suatu kecamatan, lengkap dengan urutan/rangking lokasi yang disusun berdasarkan kajian dan kesepakatan bersama di kecamatan, mengetahui karakteristik kawasan
sesuai
dengan
potensi
dominan
yang
dapat/akan
dikembangkan, termasuk untuk mengetahui jenis sumber dan pembangunan yang mendukung pengembangan potensi dominan kawasan serta perkiraan kebutuhan prasarana dan sarana dasar perdesaan yang dapat mendorong pengembangan potensi tersebut.
1.3.
Sasaran Sasarannya dari kegiatan ini adalah penyusunan dokumen perencanaan Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) Kawasan Terpilih Pusat Pertumbuhan Desa (KTP2D) melalui pendekatan pembangunan kawasan perdesaan dengan cara mengembangkan potensi unggulannya.
Laporan Akhir
I-3
1.4.
Ruang Lingkup 1.4.1.
Lingkup Kegiatan Lingkup kegiatan “Penyusunan Studi Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D)” meliputi beberapa tahapan : a. Persiapan b. Identifikasi dan Observasi c. Rembug Desa I dan II d. Survey dan Pengumpulan Data e. Pengolahan dan Analisis Data Penyusunan laporan sesuai tahapan, yaitu : a. Laporan Pendahuluan b. Laporan Antara c. Laporan Akhir Rembug Desa di Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) yang dipilih sebagai bentuk aplikasi Peran Serta Masyarakat dalam penyusunan Rencana Tata Ruang dan Program Pembangunan Jangka Menengah.
1.4.2.
Lingkup Lokasi Lokasi kegiatan KTP2D berada di Desa Menggoro Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung.
1.4.3.
Jangka Waktu Pelaksanaan Waktu pelaksanaan kegiatan KTP2D di Desa Menggoro Kecamatan Tembarak selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender.
1.5.
Metode Pengumpulan Data Metode Pengumpulan data yang digunakan pada pelaksanaan survey terdiri dari survey data primer dan survey data sekunder. 1.5.1. Data Primer Data primer diperoleh secara langsung dilapangan dengan menagamati objek yang menjadi sasaran survey dan dengan melakukan pengukuran variable-variabel fisik, sosial, ekonomi. Adapun teknik yang digunakan dalam memperoleh data primer adalah :
Laporan Akhir
I-4
1.
Observasi lingkungan a. Karakter umum masyarakat, adat istiadat terutama kebiasaan dalam mengambil keputusan, personil yang ditokohkan, dll b. Kebiasaan masyarakat dalam berpenghasilan berkaitan dengan potensi desa baik alam maupun yang sudah disentuh secara artificial. c. Pemahaman masyarakat tentang kebutuhan infrastruktur pedesaan
terutama
dalam
menunjang
pengembangan
perekonomian. d. Potensi desa dan orientasi pasar yang dipahami oleh masyarakat. e. Sikap dan persepsi masyarakat terhadap upaya pemerintah termasuk pembangunan fisik dalam pengembangan desanya. 2.
Wawancara atau Tanya jawab Wawancara atau Tanya jawab dilakukan terhadap responden yang dianggap berkaitan dengan materi interaksi wilayah dalam konstelasi lokal dan regional, misalnya responden yang bekerja pada instansi pemerintah daerah, dinas PU dan Bappeda ataupun masyarakat umum yang berkompeten terhadap kelancaran survey ini.
3.
Foto Foto merupakan data visual yang dapat menampilkan kondisi eksisting wilayah kajian dan objek-objek yang menarik dalam bentuk gambar.
1.5.2. Data Sekunder Data sekunder dapat berupa buku-buku di perpustakaan, instansiinstansi ataupun literatur lainnya. Data ini umumnya sudah terpola sesuai dengan aturan masing-masing instansi, dan untuk memperoleh data yang benar-benar akurat. Adapun instansi – instansi yang akan di datangi yaitu BAPPEDA Pemerintah Kabupaten Temanggung, aparat desa dan dusun, dll.
Laporan Akhir
I-5
1.6. Analisis Data 1.6.1. Metode Analisis kependudukan
Analisis Regresi Linier
Metode analisis yang digunakan untuk memprediksi jumlah penduduk dimasa yang akan datang. Metode ini cocok untuk wilayah studi, karena perkembangan penduduk menunjukkan perkembangan yang terus menerus meningkat secara linier. Rumus : P (t+x) = a + b (x)
dimana : P (t+x)
: Jumlah penduduk pada tahun t
X
: Tambahan tahun terhitung dari tahun dasar
a, b : Konstanta-konstanta yang diperoleh dari pemahaman dibawah ini.
Kepadatan Penduduk
Dimana: Kp p A
= Kepadatan penduduk = Jumlah penduduk awal atau tahun ke -0 (jiwa) = Luas daerah permukiman (Ha)
1.6.2. Metode analisis skoring Hasil skoring terhadap Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) dan Desa-desa Hinterland dilakukan untuk Penentuan Prioritas Penanganan KTP2D. Untuk lebih jelasnya mengenai analisis skoring penentuan prioritas KTP2D dapat dilihat pada table berikut :
Laporan Akhir
I-6
Laporan Akhir
I-7
Laporan Akhir
I-8
Laporan Akhir
I-9
1.6.3. Metode Analisis SWOT Teori Analisis SWOT adalah sebuah teori yang digunakan untuk merencanakan sesuatu hal yang dilakukan dengan SWOT. SWOT adalah sebuah singkatan dari, S adalah STRENGHT atau Kekuatan, W adalah WEAKNESS atau Kelemahan, O adalah OPPORTUNITY atau Kesempatan, dan T adalah THREAT atau Ancaman. SWOT ini biasa digunakan untuk menganalisis suatu kondisi dimana akan dibuat sebuah rencana untuk melakukan sesuatu, sebagai contoh, program kerja. KTP2D dilakukan dengan mengidentifikasi kondisi wilayah dan karakteristik sosial budaya masyarakat yang ada serta penentuan prioritas penanganan KTP2D untuk merumuskan strategi KTP2D di lokasi penelitian juga digunakan analisis SWOT. Analisis ini akan mengelompokkan faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan) serta faktor – faktor eksternal (peluang dan ancaman) yang merupakan dasar pemikiran alternatif KTP2D Menggoro. 1.7. Tahapan Kegiatan Dalam melaksanakan kegiatan diatas Konsultan akan memperoleh data dan informasi namun harus diadakan pemeriksaan data tersebut di lapangan. Tahapan kegiatan dalam perencanaan penyusunan KTP2D Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung sebagai berikut : 1.
Persiapan penyusunan KTP2D a. Observasi Masyarakat b. Pencermatan Potensi Unggulan c. Penyusunan Profil Kawasan
2. Penyusunan Laporan Pendahuluan 3. Penyusunan RPJM-KTP2D a. Pendekatan dan Misi Penyusunan RPJM-KTP2D b. Persiapan Rembug Desa/Sarasehan Kawasan (Rembug Desa I) c. Tahapan Kegiatan Rembug Desa d. Keluaran Rembug Desa 4. Penyusunan Laporan Antara 5. Rembug Desa II
Laporan Akhir
I - 10
6. Penyusunan Laporan Akhir 7. Lampiran a. Matriks Program b. Penyusunan RPJM 1.8. Keluaran / Produk Teknis (Output) Keluaran yang diharapkan dapat dihasilkan dalam pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Penyusunan KTP2D Desa Menggoro Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung ini berupa : 1. Dokumen Perencanaan Penyusunan KTP2D Desa Menggoro di Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung. 2. Usulan Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) KTP2D yang dirinci dalam program tahunan. 3. Seluruh dokumen berupa Hard Copy dan Soft Copy dalam bentuk CD (Compact Disk).
Laporan Akhir
I - 11
BAB II KONSEP KTP2D
2.1. Pendekatan 2.1.1. Pengertian KTP2D 1.
Kawasan Terpilih Pusat pengembangan Desa (KTP2D) adalah satu kesatuan kawasan perdesaan yang terdiri dari desa pusat dan desadesa lain sebagai desa pendukungnya, yang memiliki keunggulan stategi berupa: a.
Peran kawasan ini bagi pertumbuhan dan pengembangan potensi kawasan perdesaan lain di sekitarnya.
b.
Keuntungan ekonomis (economic scale) guna mengembangkan potensi andalannya.
c.
Memiliki fasilitas pelayanan sosial ekonomi serta tingkat aksesibilitas yang relatif lebih baik dibandingkan dengan kawasan perdesaan disekitarnya.
2.
Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D) adalah suatu pendekatan pembangunan kawasan perdesaan melalui penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman termasuk sentuhan terhadap
rumah
tinggal
yang
mendukung
dan
memacu
pertumbuhan ekonomi kawasan perdesaan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan. 3.
Penanganan KTP2D merupakan salah satu pendekatan penanganan perumahan permukiman yang dimaksudkan dapat mengatasi permasalahan terjadinya kawasan kumuh legal perkotaan (slums) dan illegal (squatters) yang disebabkan karena urbanisasi.
4.
Penanganan KTP2D akan menyentuh berbagai bidang yang intinya meningkatkan kehidupan dan penghidupan masyarakat setempat tanpa harus meninggalkan desanya.
Laporan Akhir
I I- 1
5.
Penanganan KTP2D berarti menggarap potensi yang ada baik pada desa pusat maupun desa hinterlandnya. Untuk itu penetapan KTP2D harus benar-benar selektif.
6.
Penanganan KTP2D juga akan menangani peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman perdesaan, baik bagi desa pusat maupun hinterland-nya.
Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D) adalah suatu pendekatan pembangunan kawasan perdesaan melalui penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman termasuk sentuhan terhadap rumah tinggal yang mendukung dan memacu pertumbuhan ekonomi kawasan perdesaan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan. 2.1.2. Misi dari KTP2D adalah : 1.
Mengembangkan Potensi Desa di suatu kawasan perdesaan yang telah diindikasikan dapat berkembang, baik pada desa pusat maupun desa hinterlandnya yang menyentuh berbagai bidang, dan pada gilirannya mampu meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan masyarakat perdesaan.
2.
Pengejawantahan asas Tridaya yang difokuskan pada pemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam upaya mengatasi permasalahan di bidang perumahan, permukiman, ekonomi dan sosial.
3.
Mendorong dan memperkuat kelembagaan di tingkat masyarakat dalam menjaga keberlanjutan program dan efektifnya koordinasi lintas sektor.
4.
Mendorong terjadinya koordinasi dan integrasi program kebijakan pembangunan daerah, dimana keberadaan program KTP2D menjadi bagian dalam mendukung dan merealisasikan kebijakan pembangunan daerah secara lebih konkrit.
5.
Mengurangi beban perkotaan yang disebabkan oleh dampak urbanisasi, seperti kawasan kumuh, perumahan, dan permukiman illegal
(squatters),
pembangunan
pengangguran,
perekonomian
dan
kawasan
lain-lain. perdesaan,
Melalui sehingga
tercipta lapangan kerja yang memberikan penghasilan memadai.
Laporan Akhir
I I- 2
2.1.3. Tujuan KTP2D Program KTP2D ini dimaksudkan sebagai penyeimbang pembangunan perdesaan dan perkotaan secara umum melalui penanganan perumahan dan permukiman sebagai salah satu entry point. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai melalui KTP2D ini adalah : 1.
Mendorong perkembangan kawasan-kawasan strategi dan potensi perdesaan melalui penanganan simpul-simpul pusat kegiatan primer perdesaan secara terarah, intensif, terintegrasi dan menyeluruh.
2.
Mengurangi
beban
permasalahan
perumahan
permukiman
perkotaan akibat urbanisasi masyarakat perdesaan. Untuk bisa mencapai tujuan tersebut diatas ditetapkan 2 (dua) sasaran sebagai berikut : 1.
Pertama,
terkonsentrasinya
penanganan
perumahan
dan
permukiman perdesaan sesuai dengan spesifikasi potensi yang dimiliki oleh suatu kawasan di perdesaan yang telah ditetapkan sebagai pusat pengembangan. 2.
Kedua, tersusunnya perencanaan yang visioner, integrative dan menyeluruh pada suatu kawasan di perdesaan yang telah ditetapkan sebagai pusat pengembangan.
Dilihat dari misi, maksud, tujuan dan sasarannya, pada dasarnya KTP2D adalah pendekatan pembangunan kawasan perdesaan dengan cara mengembangkan potensi unggulannya, yaitu suatu sumber daya dominan baik yang belum diolah (eksplor) maupun sumber daya yang tersembunyi berupa sumber daya alam, sumber daya buatan ataupun sumber daya manusia yang difokuskan pada kemandirian masyarakat sesuai dengan azas TRIDAYA yang intinya adalah pemberdayaan masyarakat, ekonomi dan pendayagunaan prasaranan dan sarana permukiman. Hal tersebut mencerminkan lokalitas dari program KTP2D ini. Dengan demikian, dalam tahapan penyususnan KTP2D khususnya pada langkah persiapan yaitu penetapan lokasi KTP2D dan perkiraan awal potensi unggulan kawasan, pendekatan yang digunakan adalah
Laporan Akhir
I I- 3
pendekatan Pengembangan Ekonomi Lokal yang berbasis pada konsep “Good Village”. “Good Village diindikasikan memiliki kemampuan, terutama untuk mengembangkan perekonomian lokal berbasis pada potensi unggulan. Kemampuan lokal tersebut adalah : 1.
Kemampuan Berproduksi a.
Adanya perubahan teknologi, misalnya dalam pengolahan sawah, dulu masih menggunakan tenaga hewan sekarang sudah menggunakan traktor. Pemanfaatan SDA tergantung pada tingkat teknologi yang digunakan dalam masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan perubahan teknologi yang dapat meningkatkan produksi.
b.
Adanya basis SDA dan terciptanya multiplier effect sehingga dapat menyediakan tenaga kerja. Tenaga Kerja adalah elemen dari
penduduk
keberlangsungan
yang suatu
membantu perekonomian
mempertahankan dengan
jalan
menyediakan suatu kombinasi energi dan intelegensi manusia kepada proses produksi. c.
Adanya pengembangan produk (inovasi) sehingga dapat meningkatkan produksi, misalnya dalam bidang tambak tidak hanya tambak udang tetapi dikembangkan menjadi tambak jenis-jenis ikan. Adapun inovasi dapat dibagi menjadi dua yaitu inovasi yang berupa turunnya biaya termasuk mengenalkan metode baru dalam pengolahan dan inovasi yang berupa peningkatan produk dengan kualitas baik.
2.
Kemampuan Mengembangkan Kegiatan a.
Adanya peningkatan akses pada pasar;
b.
Penyediaan sarana dan prasarana; 1) Jaringan transportasi; 2) Jaringan irigasi; 3) Air bersih; 4) Listrik; 5) Pasar;
Laporan Akhir
I I- 4
c. 3.
Peningkatan pelayanan kesehatan;
Kemampuan Meningkatkan Sumber Daya Manusia a.
Adanya
peningkatan
kemampuan
dalam
pengetahuan, suatu
ketrampilan
masyarakat.
Hal
ini
dan untuk
menciptakan kesempatan kerja agar angkatan kerja dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. b.
Adanya pengembangan kualitas sumber daya manusia dengan melalui kemampuan berfikir masyarakat melalui materi dasar hitung-menghitung, membuat perbandingan, mengeluarkan ide, membuat keputusan dengan kendala tertentu.
c.
Meningkatkan
fungsi
kesehatan.
Fasilitas
intelektual
dan
fasilitas
pendidikan
pendidikan
fasilitas
untuk
atau
dan
fasilitas
mengembangkan
mengembangkan
fisik
masyarakat.
2.2. Landasan Teori 2.2.1 Pengembangan Wilayah Pengembangan wilayah merupakan strategi memanfaatkan dan mengkombinasikan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan tantangan) yang ada sebagai potensi dan peluang yang dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi wilayah akan barang dan jasa yang merupakan fungsi dari kebutuhan baik secara internal maupun eksternal wilayah. Faktor internal ini berupa sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya teknologi, sedangkan faktor eksternal dapat berupa peluang dan ancaman yang muncul
seiring
dengan
interaksinya
dengan
wilayah
lain.
Pengembangan wilayah sebagai hubungan yang harmonis antara sumber daya alam, manusia dan teknologi dengan memperhitungkan daya tampung lingkungan dalam memberdayakan masyarakat, seperti terlihat pada gambar 2.1.
Laporan Akhir
I I- 5
Gambar 2.1. Hubungan antar elemen pembangunan
Teknologi
Pengembangan
wilayah
SDA
SDM
Pengembangan wilayah mengacu pada perubahan produktivitas wilayah, yang diukur dengan peningkatan populasi penduduk, kesempatan kerja, tingkat pendapatan, dan nilai tambah industri pengolahan. Selain definisi ekonomi, pengembangan wilayah mengacu pada pengembangan sosial, berupa aktivitas kesehatan, pendidikan, kualitas lingkungan, kesejahteraan dan lainnya. 2.2.2 Pembangunan Ekonomi Lokal (Local Economic Development) Konsep pengembangan Local Economic Development (LED), merupakan konsep pengembangan wilayah yaitu pembuatan Networking (jaringan) antara aktor (Stakeholder) yang ada di pusat (Centre) dengan aktor yang ada di pinggiran atau pedesaan (Hinterland). Definisi Pembangunan Ekonomi Lokal (Local Economic Development).
World Bank
Pembangunan Ekonomi Lokal adalah proses dimana pemerintah Lokal dan organisasi masyarakat terlibat untuk mendorong, merangsang, memelihara aktivitas usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan.
International Labour Organization (ILO)
Pembangunan
Ekonomi
Lokal
adalah
proses
pertisipatif
yang
mendorong kemitraan antara dunia usaha dan pemerintah dan masyarakat pada wilayah tertentu, yang memungkinkan kerjasama
Laporan Akhir
I I- 6
dalam perencanaan dan pelaksanaan strategis pembangunan secara umum, dengan menggunakan sumber daya Lokal dan keuntungan kompetitif dalam konteks global, dengan tujuan akhir menciptakan lapangan pekerjaan yang layak dan merangsang kegiatan ekonomi.
A. H. J. Helming
Pembangunan Ekonomi Lokal adalah suatu proses dimana kemitraan yang mapan antara pemerintah daerah, kelompok berbasis masyarakat, dan dunia usaha mengelola sumber daya yang ada untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan merangsang (pertumbuhan) ekonomi pada suatu wilayah tertentu. Menekankan pada kontrol lokal, dan penggunaan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber daya fisik.
Bank Dunia, ILO, Blakery dan Bradshow
Pembangunan Ekonomi Lokal adalah usaha mengoptimalkan sumber daya lokal yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal dan organisasi masyarakat untuk mengembangkan ekonomi pada suatu wilayah. Dengan demikian Pembangunan Ekonomi Lokal merupakan upaya pemberdayaan masyarakat ekonomi dalam suatu wilayah dengan bertumpuan kepada kekuatan lokal, baik itu kekuatan nilai lokasi, sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, kemampuan managemen kelembagaan (capacity of institutions)
maupun aset
pengalaman. Adapun definisi Pembangunan Ekonomi Lokal tersebut memfokuskan pada : 1.
Peningkatan kandungan lokal.
2.
Melibatan stakeholder secara substansial dalam suatu kemitraan strategis.
3.
Peningkatan ketahanan dan kemandirian ekonomi.
4.
Pembanguanan keberlanjutan.
5.
Pemanfaatan hasil pembangunan oleh sebagian besar masyarakat lokal.
6.
Pengembangan usaha kecil dan menengah.
Laporan Akhir
I I- 7
7.
Pertumbuhan ekonomi yang dicapai secara inklusif.
8.
Penguatan kapasitas dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
9.
Pengurangan kesenjangan antar golongan masyarakat, antar sektor dan antar daerah.
10. Pengurangan dampak negative dari kegiatan ekonomi terhadap lingkungan. Inti dari teori pembangunan ekonomi lokal adalah bagaimana cara menumbuhkan wiraswasta lokal, menumbuhkan /pendayagunaan lembaga-lembaga pada tingkat lokal dan institusi lokal, yang harus diberdayakan adalah : 1.
Lembaga keuangan (dapat memberikan kredit/pinjaman pada masyarakat lokal).
2.
Lembaga pelatihan/balai pelatihan (memberikan keterampilanketerampilan yang potensial untuk membangun daerah tersebut).
3.
Penelitian (hasil dari penelitian harus dikoordinasikan dengan lembaga lainnya).
4.
Lembaga pemasaran.
2.2.3 Agropolitan Agropolitan adalah suatu konsep pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat bawah yang tujuannya tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi juga mengembangkan segala aspek kehidupan sosial. Konsep agropolitan adalah sebuah kebijakan pemerintah pusat yang merupakan pendekatan terpadu dari beberapa departemen bidang ekonomi untuk pembangunan di pedesaan khususnya pertanian dengan melengkapi infrastruktur, memperluas akses terhadap kredit usaha untuk meningkatkan pendapatan petani dan mendorong pertumbuhan industri guna meningkatkan nilai tambah sektor pertanian.
Laporan Akhir
I I- 8
Konsep agropolitan memandang bahwa pembangunan wilayah ditujukan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang mendorong pertumbuhan pembangunan perdesaan dan desa-desa hinterland atau wilayah sekitarnya melalui pengembangan ekonomi, yang tidak terbatas sebagai pusat pelayanan sektor pertanian, tetapi juga pembangunan sektor secara luas usaha pertanian (on farm dan off farm), industri kecil, pariwisata, jasa pelayanan, dan lain-lain. Dalam hal ini dukungan infrastruktur sangat diperlukan untuk mendorong terjadinya peningkatan produktivitas bagi faktor-faktor produksi pertanian (Dep.Kimpraswil, 2003). Kebijakan-kebijakan yang perlu diperhatikan dalam pengembangan wilayah dengan pendekatan agropolitan sehingga dapat meningkatkan kinerja pembangunan ekonomi daerah. 1. Meningkatkan produktifitas sektor pertanian di wilayahnya sendiri melalui : a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia: peningkatan menejemen pelayanan pendidikan, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan dll. b. Pembangunan infrastruktur transportasi darat dalam rangka memperkuat aksesbilitas masyarakat. 2. Kerjasama antar kecamatan melalui interaksi sosial 3. Kebijakan dalam meningkatkan pertumbuhan sektor keuangan. 4. Kebijakan dalam meningkatkan pertumbuhan sektor industri melalui upaya kerja sama antar wilayah kecamatan. 5. Kebijakan dalam menekan laju angkatan kerja atau angka pengangguran. 2.3. Konsep Lokasi KTP2D Kawasan Terpilih Puat Pengembangan Desa (KTP2D) pada dasarnya merupakan program pengembangan kawasan perdesaan untuk dapat menciptakan keseimbangan wilayah antara kawasan perdesaan dan perkotaan. Program Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D) dalam penanganannya menyentuh dan manggarap potensi lokal dalam
Laporan Akhir
I I- 9
berbagai bidang, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kehidupan dan penghidupan masyarakat setempat tanpa harus meninggalkan desanya, mengoptimalkan fungsi kawasan perdesaaan dalam menampung kegiatan masyarakat serta meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman. Dalam menentukan lokasi KTP2D perlu memperhatikan keterkaitannya dengan Sistem Perwilayahan Pembangunan yang ada. Sistem Perwilayahan Pembangunan diidentikkan dengan struktur tata ruang wilayah, yang bertujuan untuk mengenali perwujudan ruang yang ada sekarang, kecenderungan
perkembangannya
wilayah
memiliki
yang
serta
dimensi
permasalahan
keruangan.
pengembangan
Sistem
perwilayahan
pengembangan berisikan unsur-unsur atau komponen-komponen pembentuk ruang yang meliputi: sistem pusat-pusat permukiman, sistem sarana dan prasarana
utama
secara
menyeluruh
tentang
keadaan
pusat-pusat
pertumbuhan wilayah serta jangkauan pelayanannya serta hubungannya antara pusat-pusat pertumbuhan wilayah (growth pole models). Pertimbangan tersebut untuk lebih menfokuskan program KTP2D pada wilayah-wilayah prioritas perlu penanganan melalui program KTP2D sehingga tujuan dan sasaran dari program ini dapat dicapai secara maksimal. Beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam penetapan lokasi KTP2D terkait dengan Sistem Perwilayahan adalah sebagai berikut: 1. KTP2D tidak memiliki Ciri Perkotaan Kawasan perdesaan adalah sasaran dari program KTP2D ini, dengan demikian wilayah-wilayah yang mencirikan kawasan perkotaan bukan merupakan alternative lokasi KTP2D. berdasarkan Undang-undang Penataan Ruang No. 4 Tahun 1992, ciri kawasan perdesaan adalah kawasan
yang
mempunyai
kegiatan
utama
pertanian
termasuk
pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Selain itu, perlu memperhatikan pula perkembangan wilayah-wilayah tersebut, hal ini mengingat bahwa pada umumnya wilayah-wilayah yang diindikasikan
Laporan Akhir
I I- 10
mengalami perkembangan yang sangat cepat adalah merupakan ciri suatu perkotaan. 2. KTP2D bukan merupakan Pusat Pemerintahan dan Daerah hinterland-nya. Terkait dengan batasan dan ruang lingkup KTP2D, khususnya pada tahapan identifikasi, maka penetapan lokasi KTP2D perlu memperhatikan pusat-pusat pemerintahan dan daerah hinterland-nya, seperti ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan. Hal tersebut mengingat biasanya pada pusat-pusat
pemerintahan
telah
memiliki
program-program
pembangunan, sehingga dapat menimbulkan tumpang tindihnya program yang pada akhirnya tujuan dan sasaran program KTP2D ini tidak tercapai secara maksimal. Pada umumnya di daerah-daerah sekitar pusat-pusat pemerintah perkembangannya cenderung mengikuti bahkan tergantung pada pusat pemerintahan,
sehingga
daerah-daerah
yang
terpengaruh
oleh
perkembangan pusat pemerintahan tersebut daerah hinterland pusat pemerintahan yang biasanya memiliki jarak relative dekat dan eksesibilitas yang tinggi dengan pusatnya. 3. Lokasi KTP2D belum memiliki Program Penanganan Perdesaan Pemerintahan baik pusat maupun daerah telah memiliki program penanganan khusus bagi kawasan perdesaan. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka KTP2D yang dijalankan tidak terjadi tumpang tindih kepentingan dari tiap-tiap program. Program tersebut diantaranya IDT, Agropolitan dan KTP2D yang sudah ada. Dengan demikian wilayah yang diindikasikan telah memiliki program penanganan perdesaan bukan merupakan alternative lokasi KTP2D. 4. KTP2D merupakan Satu Kesatuan Kawasan Perdesaan Lokasi KTP2D adalah satu kesatuan kawasan perdesaan, yang terdiri dari Desa Pusat Pertumbuhan dan desa hinterlandnya. Pada umumnya desadesa tersebut memiliki ikatan, baik secara ekonomi, sosial dan budaya. Sehingga batasan wilayah bagi lokasi KTP2D dapat merupakan suatu batasan fisik dan fungsional.
Laporan Akhir
I I- 11
Setelah memperhatikan sistem perwilayahan dan aspek-aspek lainnya yang terkait, kegiatan identifikasi lokasi KTP2D selanjutnya perlu memperhatikan struktur dan Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D). Struktur KTP2D terdiri atas desa pusat pertumbuhan dan desa hinterland. 1. Penetapan Desa Pusat Pertumbuhan Desa Pusat Pertumbuhan merupakan urat nadi ekonomi bagi masyarakat di kawasan pedesaan dan sebagai bagian integral dalam konstelasi pembangunan daerah terutama dalam siklus aliran barang dan jasa serta pemasaran hasil produksi, dalam rangka menciptakan pemerataan pembangunan terutama bagi masyarakat kawasan pedesaan untuk meningkatkan kualitas hidup dan lingkungannya. Dari perkembangannya Desa Pusat Pertumbuhan merupakan desa yang sangat berkembang yaitu desa-desa yang pertumbuhan ekonominya lebih maju dibanding desa-desa sekitarnya. Umumnya desa-desa ini melayani desa-desa hinterland-nya dan mempunyai tingkat aksesibilitas yang relative mudah ke kawasan yang lebih tinggi ordenya. Kegiatan ekonomi di desa ini biasanya beragam dan tidak terlalu tergantung pada sektor primer serta mempunyai kelengkapan sarana dan prasarana permukiman yang lebih lengkap. 2. Penentuan Desa Hinterland Desa hinterland terdiri dari beberapa desa sekitar desa pusat dan mempunyai ikatan sosial, ekonomi, dan budaya. Pada dasarnya desa yang berbatasan langsung dengan desa pusat merupakan hinterland. Desa hinterland dapat berupa desa yang sedang berkembang yaitu desa yang tergantung dan mengandalkan sektor primer saja, yaitu pertanian, namun mempunyai potensi untuk berkembang lebih maju. Umumnya desa sedang berkembang ini mempunyai akses yang lebih tinggi dengan kawasan perkotaan ataupun dengan desa-desa lainnya. Biasanya kegiatan ekonomi masyarakatnya sudah menunjukkan diversifikasi dan tidak semata-mata bergantung pada sektor primer atau agraris saja. Hinterland efektif diukur dari tingkat atau intensitas terjadinya interaksi baik sosial, ekonomi maupun ikatan budaya. Secara mudah dapat dilihat
Laporan Akhir
I I- 12
dari arah orientasi pelayanan pemenuhan primer desa pusat kepada desa pendukungnya.
2.4. Kriteria Lokasi KTP2D Berdasarkan konsep lokasi KTP2D di atas, maka selanjutnya perlu ditetapkan kriteria-kriteria lokasi KTP2D. Kriteria lokasi KTP2D terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu : 1. Kriteria Umum Kriteria umum adalah kriteria lokasi KTP2D yang akan menghasilkan alternatif-alternatif lokasi KTP2D. Kriteria-kriteria tersebut adalah : a. Lokasi KTP2D merupakan bagian dari sistem perwilayahan pada suatu kabupaten. b. Merupakan kawasan yang mencirikan kawasan perdesaan. c. Lokasi KTP2D merupakan kawasan perdesaan diluar pusat-pusat pemerintahan dan daerah hinterlandnya. d. Lokasi KTP2D merupakan satu kasatuan kawasan perdesaan, sehingga terbentuk suatu sinergi dari faktor sosial, ekonomi, budaya yang saling mendukung. 2. Kriteria Khusus Kriteria khusus adalah kriteria yang akan digunakan didalam menetapkan Desa Pusat Pertumbuhan dari sektor alternative lokasi KTP2D yang sudah terpilih berdasarkan kriteria umum, sebagai berikut: a. Kemampuan berproduksi 1) Produksi Produktivitas komoditi Nilai tambah komoditas Sistem pengelolaan komoditas/jasa 2) Pasar Jangkauan pemasaran Keberadaan jaringan pemasaran komoditas/jasa Aglomerasi antar sektor 3) Tenaga Kerja Penyerapan asal tenaga kerja yang terlibat
Laporan Akhir
I I- 13
Spesifikasi tenaga kerja (keberagaman keterampilan yang terlibat dalam sistem produksi komoditas/jasa) Sistem pengelolaan komoditas/jasa Prosentase penduduk desa bekerja di sektor utama b. Kemampuan mengembangkan kegiatan 1) Prasarana Air Bersih Pelayanan air bersih 2) Prasarana Persampahan Pola pembuangan sampah 3) Prasarana Jalan Jarak antar desa dengan ibukota kabupaten Moda angkutan desa dengan ibukota kabupaten Jarak antar desa dengan ibukota kecamatan Moda angkutan desa dengan ibukota kecamatan Jarak antar desa dengan ibukota kabupaten terdekat Moda angkutan desa dengan ibukota kabupaten terdekat Kualitas jalan 4) Sarana Kesehatan Jenis sarana kesehatan Akses ke puskesmas terdekat 5) Sarana Pendidikan Jenis sarana pendidikan Lembaga keterampilan 6) Sarana Perekonomian Jenis sarana perdagangan Lembaga perkreditan/koperasi Lembaga keuangan informal 7) Sarana transportasi Keberadaan angkutan umum c. Kemampuan meningkatkan SDM 1) Pendidikan Tingkat pendidikan
Laporan Akhir
I I- 14
2) Keterampilan Keterampilan tenaga kerja 3) Karakteristik penduduk Jumlah penduduk dan Kepadatan penduduk Aspek yang harus diperhatikan dalam penetapan lokasi KTP2D terkait dengan sistem perwilayahan adalah sebagai berikut : 1.
KTP2D merupakan satu kesatuan kawasan perdesaan Lokasi KTP2D adalah satu kesatuan kawasan perdesaan yang terdiri dari desa pusat pertumbuhan dan desa-desa hinterlandnya. Pada umumnya desa-desa tersebut memiliki ikatan, baik secara ekonomi, sosial dan budaya.
2.
KTP2D tidak memiliki ciri perkotaan Kawasan perdesaan adalah sasaran dari program KTP2D, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005). Ciri kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
3.
KTP2D bukan merupakan pusat pemerintahan. Terkait dengan batasan dan ruang lingkup KTP2D, khususnya pada tahapan identifikasi, maka penetapan lokasi KTP2D perlu memperhatikan pusat-pusat pemerintahan dan daerah hinterland-nya, seperti ibukota Kabupaten dan ibukota Kecamatan.
4. Desa tertinggal tidak dapat menjadi bagian dari KTP2D Sesuai dengan konsep dasar pembentukan KTP2D, maka desa yang dikategorikan tertinggal tidak dianjurkan menjadi salah satu hinterland, karena hampir dipastikan bahwa pemenuhan kebutuhan pada desa tersebut akan menyedot sumber dana dan perhatian yang diperuntukkan
Laporan Akhir
I I- 15
bagi kawasan garapan, sehingga dapat diperkirakan akan menarik turun klasifikasi kawasan.
2.5. Penentuan DPP (Desa Pusat Pertumbuhan) dan Hinterland Setelah memperhatikan sistem perwilayahan dan aspek-aspek lainnya yang terkait, kegiatan identifikasi lokasi KTP2D selanjutnya perlu memperhatikan struktur dari Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D). Struktur KTP2D terdiri atas pusat pertumbuhan dan desa hinterland. 1. Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) Desa pusat pertumbuhan merupakan urat nadi ekonomi bagi masyarakat di kawasan pedesaan dan sebagai bagian integral dalam konstelasi pembangunan daerah terutama dalam siklus aliran barang dan jasa serta pemasaran hasil produksi, dalam rangka menciptakan pemerataan pembangunan terutama bagi masyarakat kawasan pedesaan untuk meningkatkan kualitas hidup dan lingkungannya. Dari perkembangannya Desa Pusat Pertumbuhan merupakan desa yang sangat berkembang yaitu desa-desa yang pertumbuhan ekonominya lebih maju dibanding desa-desa sekitarnya. 2. Penentuan Desa Hinterland Desa hinterland terdiri dari beberapa desa sekitar desa pusat dan mempunyai ikatan sosial, ekonomi, dan budaya. Pada dasarnya desa yang berbatasan langsung dengan desa pusat merupakan desa hinterland. Desa hinterland dapat berupa desa yang sedang berkembang yaitu desa yang tergantung dan mengandalkan sektor primer saja, yaitu pertanian namun mempunyai potensi untuk berkembang lebih maju. Umumnya desa sedang berkembang mempunyai akses yang tidak terlalu tinggi dengan kawasan perkotaan ataupun dengan desa-desa lainnya. Hinterland efektif diukur dari intensitas terjadinya interaksi untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan dan ikatan budaya.
Laporan Akhir
I I- 16
2.6. Struktur Ruang KTP2D 2.6.1. Desa Pusat Pertumbuhan Guna mempercepat pertumbuhan dan pengembangan permukiman, Pemerintah Kabupaten Temanggung telah merencanakan Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) di beberapa lokasi. Penetapan DPP dengan memperhatikan banyak faktor, antara lain potensi ekonomi kawasan, jumlah penduduk, sarana dan prasarana dasar serta potensi ekonomi lain yang belum tergali yang diperkirakan akan mampu meningkatkan kawasan menjadi lebih mandiri dan berkembang. Salah satu Desa yang direncanakan menjadi DPP adalah Desa Menggoro Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung. 2.6.2. Desa Hinterlands Desa hinterlands adalah desa yang berada di sekitar DPP Desa Menggoro dan memiliki interaksi relatif intens dengan DPP Desa Menggoro. Berdasarkan kajian, desa hinterlands meliputi 5 Desa yang berbatasan dengan Desa Menggoro yaitu Desa Greges (Sebelah Utara), Desa Tawangsari dan Desa Purwodadi ( Sebelah Barat), Desa Wonokerso (Sebelah Timur), Desa Botoputih (Sebelah Selatan).
Gambar 2.2. Model Interaksi DPP dengan hinterlands
Batas KTP2D Desa Pusat/DPP Desa Hinterland
Laporan Akhir
I I- 17
BAB III PENGENALAN WILAYAH PERENCANAAN KTP2D 3.1. Kecamatan Tembarak 3.1.1. Kondisi Fisik Kecamatan Tembarak 1. Letak Geografis Kec. Tembarak adalah salah satu dari 20 kecamatan di wilayah Kabupaten Temanggung, Jarak dari Kota Temanggung 8 Km dengan luas 2.684,10 Ha. Dengan rincian lahan sawah 752,68 Ha dan bukan lahan sawah 1.931,42 Ha. Dalam pembagian wilayah administratif, Kec. Tembarak terbagi menjadi 13 desa, 75 dusun, 223 rukun tetangga, 65 rukun warga dengan jumlah kepala desa sebanyak 13 orang, perangkat desa 183 orang. Tabel 3.1. Banyaknya Dusun, Rukun Warga dan Rukun Tetangga Dirinci Per Desa di Kecamatan Tembarak Tahun 2010 No
1 2 3 S 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Desa
Wonokerso Tembarak Menggoro Purwodadi Kemloko Tawangsari Greges Botoputih Gandu Banaran Drono Krajan Jragan Jumlah
Dusun
Rukun Warga (RW)
11 3 10 11 9 7 3 8 2 2 1 2 5 75
11 3 9 5 9 5 3 8 2 2 3 2 4 65
S Sumber : Kecamatan Tembarak Dalam Angka, Tahun 2011
Laporan Akhir
Rukun Tetangga (RT) 21 8 25 22 33 17 9 26 18 9 12 7 16 223
III - 1
Batas-batas wilayah administrasi Kecamatan Tembarak sebagai berikut :
2.
Sebelah Utara
: Kecamatan Tlogomulyo dan Temanggung
Sebelah Selatan
: Kecamatan Selopampang
Sebelah Barat
: Kecamatan Tlogomulyo
Sebelah Timur
: Kecamatan Kranggan
Demografi Kecamatan Tembarak dengan jumlah penduduk pada Tahun 2012 sebanyak 29.731 jiwa yang terdiri dari 14.987 Laki-laki, 14.026 perempuan, kepadatan penduduk pada Tahun 2011 sebanyak 1.055 per Km2. Angka Kelahiran Kasar (CBR) pada Tahun 2011 sebesar 49,00 jiwa, sedangkan Angka Kematian Kasar (CDR) 32,00 jiwa, Jumlah KK pada Tahun 2012 sebanyak 7.837 KK dengan ratarata penduduk per rumah tangga sebanyak 3-4 orang per rumah tangga. Jumlah penduduk berusia 5 tahun keatas yang menamatkan perguruan tinggi hanya 311 jiwa, Tamat Akademi / Sarjana Muda sebesar 309 jiwa, Tamat SLTA sederajat sebesar 2.727 jiwa, Tamat SLTP sederajat 4.645 jiwa, Tamat SD sederajat sebesar 5.683 jiwa, tidak/belum Tamat SD sebesar 5.683 jiwa.Jumlah penduduk menurut mata pencaharian masih didominasi oleh sektor pertanian yaitu 11.295 jiwa, yang bekerja pada sektor industri hanya 222 jiwa, sektor bangunan 456 jiwa, pedagang 1.422 jiwa, yang bekerja pada sektor angkutan sebesar 237 jiwa, Jasa dan sektor lainnya 1.388 jiwa.
3.
Penggunaan Lahan Kawasan Tembarak Wilayah Kecamatan Tembarak ditinjau dari penggunaan lahan terbagi menjadi 2 yaitu sawah dan lahan bukan sawah. Lahan sawah meliputi sawah dengan irigasi teknis, setengah teknis, sederhana, irigasi non PU, dan tadah hujan. Sedangkan lahan bukan sawah meliputi ladang, perkebunan, permukiman, industri, dan hutan.
Laporan Akhir
III - 2
Tabel 3.2. Luas Penggunaan Lahan Menurut Jenisnya Dirinci Per Desa di Kecamatan Tembarak Tahun 2010
1.
Wonokerso
Lahan Sawah (Ha) 148,19
2.
Tembarak
71,57
49,23
120,80
4,64
3.
Menggoro
143,59
41,45
185,04
7,11
4.
Purwodadi
118,51
87,13
205,64
7,91
5.
Kemloko
-
807,71
807,71
27,86
6.
Tawangsari
26,82
135,42
162,23
6,24
7.
Greges
126,00
28,32
154,32
5,93
8.
Botoputih
56,00
172,95
228,95
8,80
9.
Gandu
-
113,85
113,85
4,38
10. Banaran
-
66,43
66,43
2,55
11. Drono
-
100,60
100,60
3,87
12. Krajan
15,00
111,08
126,08
4,85
13. Jragan
47,00
161,10
208,10
8,00
Jumlah
752,68
1931,42
2684,10
100,00
Desa
Lahan Bukan Sawah 56,17
Jumlah (Ha) 204,36
Prosentase (%) 7,86
Sumber : Kecamatan Tembarak Dalam Angka, Tahun 2011 3.1.2. Potensi Kecamatan Tembarak Potensi yang dimiliki Kecamatan Tembarak terkait dengan upaya masyarakatnya demi peningkatkan ekonomi masyarakat, sector pertanian dan sector peternakan sebagai sector andalan atau motor penggerak pembangunan.
Laporan Akhir
III - 3
1.
Dari pertumbuhan kawasan komoditas tanaman pangan, beberapa jenis komoditas yang menjadi andalan adalah: Padi, Jagung, Ketela Pohon, Ketela Rambat, Kacang Tanah. Untuk Tanaman sayuran antara lain: Kacang Panjang, Bawang Putih, Bawang Merah, Kentang, Kobis, Lombok, Sawi, Kacang Merah. Untuk Buah-buahan antara lain: Rambutan, Jambu Biji, Pepaya, Pisang.
2.
Tanaman Perkebunan antara lain: Kopi Arabika, Kopi Robusta, Cengkeh, Kelapa, Jahe, Kapulogo, Kunyit, Tebu, Melinjo, Tembakau, Panili.
3.
Peternakan antara lain: Sapi Potong, Kambing, Domba, Kelinci, Ayam Buras, Ayam Ras Itik, Entok, Angsa.
4.
Perikanan antara lain: Karper, Nila, Lele, Tawes, Gabus, Udang, Kodok.
3.1.3. Profil dan Karakteristik Masyarakat Kecamatan Tembarak 1.
Karakteristik Masyarakat Menurut Mata Pencaharian Mayoritas mata pencaharian penduduk di Kecamatan Tembarak bergerak dibidang pertanian. Dari jumlah penduduk sebesar 28.185 jiwa sebanyak 19.595 jiwa atau 69% yang bekerja sebagai petani, 527 jiwa peternak atau sebesar 2%, bangunan 456 jiwa atau 2%, perdagangan 1422 jiwa atau 5%, lain-lain 6185 jiwa atau 22%. Gambar 3.1. Mata pencaharian masyarakat kecamatan Tembarak
MATA PENCAHARIAN MASYARAKAT KECAMATAN TEMBARAK TAHUN 2012 Petani
Peternak 2% 2%
Bangunan
Perdagangan
7%
89%
Laporan Akhir
III - 4
2.
Karakteristik Masyarakat Menurut Pendidikan Sebagian besar penduduk Kecamatan Tembarak memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah. Rata-rata pendidikan masyarakat adalah Tamatan SD, dan sebagian kecil lulusan SMA dan Perguruan Tinggi. banyak masyarakat yang berpendapatan rendah sehingga tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.
3.
Karakteristik Masyarakat Menurut Sosial Budaya Mayoritas masyarakat memeluk agama Islam atau 99% dan fasilitas sarana ibadahnya tersedia di semua desa. Sedangkan sisanya atau 1% memeluk agama lain, yaitu memeluk agama kristen katholik, kristen protestan dan hindu tetapi untuk fasilitas sarana ibadah tersebut tidak tersedia di kecamatan tembarak.
3.1.4. Kondisi Sarana dan Prasarana Wilayah Kecamatan Tembarak
1.
Sarana dan Prasarana Transportasi Kecamatan Tembarak Dalam menunjang aktifitas menuju dan keluar dari Kecamatan Tembarak, maka sarana dan prasarana transportasi menjadi penting kaitannya dengan kemudahan mobilitas yang dilakukan masyarakat. Sebagai Kecamatan yang memiliki lingkup daerah yang begitu luas, beberapa jenis prasarana transportasi seperti jalan desa maupun jalan antar desa sudah tersedia dengan kondisi yang cukup memadai bagi masyarakat. Sarana transportasi yang tersedia masih berupa transportasi antar desa yang sudah tersedia di Kecamatan Tembarak. Berikut ini merupakan sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Tembarak. Keberadaan moda transportasi umum seperi angkutan desa, maupun truk digunakan masyarakat sebagai sarana mobilitas dan untuk perpindahan barang. Keberadaan jalan desa ataupun jalan antar desa yang sudah ada, namun beberapa diantaranya masih terkondisi belum dapat diakses secara nyaman. Pembangunan jalan antar desa kebanyakan terkondisi lebih baik dari pada jalan desa dikarenakan lebih bersifat operasional bagi para pengguna.
Laporan Akhir
III - 5
2.
Sarana Permukiman/Perumahan Kecamatan Tembarak Dalam perkembangannya, permukiman dan perumahan yang berada di Kecamatan Tembarak mengikuti keberadaan pusat kegiatan baik itu berupa pusat kegiatan wilayah maupun lokal. Pola permukiman dan perumahan yang telah ada saat ini, berusaha untuk berada pada lokasi yang mampu menjangkau kebutuhan masing-masing individu maupun keluarga. Sarana permukiman dan perumahan yang sudah ada saat ini berupa pembangunan rumah masyarakat Kecamatan Tembarak yang 40% sudah menggunakan tembok/batu bata. Masih
dapat
ditemukan
juga
beberapa
rumah
yang
pembangunannya menggunakan bahan semi permanen/campuran. Kepadatan permukiman maupun perumahan yang ada di Kecamatan Tembarak cukup merata, karena sebagian besar desadesa
yang
ada
sedang
mengalami
pertumbuhan
untuk
pengembangan masing-masing desa. Listrik telah masuk ke seluruh desa di Kecamatan Tembarak dan sepenuhnya berasal dari PLN. Termasuk penerangan jalan utama desa maupun antar desa sebagian didukung listrik PLN dan sebagian lagi diusahakan sendiri oleh masyarakat. Sebagian besar masyarakat Kecamatan Tembarak masih menggunakan kayu bakar untuk aktivitas masak memasaknya. Kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan relatif tinggi. Hal ini terbukti dari pengelolaan sampah yang umumnya dimasukkan ke dalam lubang atau dibakar. Sedangkan pengelolaan MCK, masyarakat umumnya memiliki jamban sendiri atau jamban bersama ataupun jamban umum. Demikian pula halnya dengan pemanfaatan sungai yang melintasi hampir seluruh desa di Kecamatan Tembarak ini. Air sungai tidak digunakan untuk keperluan
masak-memasak
ataupun
MCK.
Sebagian
desa
memanfaatkan air sungai untuk mengairi sawah.
Laporan Akhir
III - 6
3.
Sarana Perdagangan, Jasa dan Industri Kecamatan Tembarak Sarana perdagangan yang ada di Kecamatan Tembarak adalah Pasar Gondang , sebagai sarana transaksi dari sektor perdagangan yang
sangat
menunjang
kegiatan
perekonomian
untuk
meningkatkan serta menambah tingkat pendapatan/kesejahteraan masyarakat.
4. Perdagangan dan Jasa Perdagangan dan jasa merupakan sektor perekonomian yang penting di Kecamatan Tembarak. Arus barang dan jasa di Kecamatan Tembarak menunjukkan adanya aktivitas yang tinggi dan mencakup daerah yang cukup luas. Komoditas perdagangan meliputi berbagai kebutuhan barang kebutuhan konsumsi seharihari, hasil produksi pertanian seperti tanaman pangan, sayuran, palawija, buah-buahan serta hasil ternak dan perikanan. Pusat kegiatan perdagangan pada Kecamatan Tembarak sebagian besar berpusat pada sekitar kawasan pusat perekonomian seperti pasar dan pertokoan. Pasar Gondang adalah pusat kegiatan perdagangan dan jasa di Kecamatan Tembarak. Aktivitas jasa di Kecamatan Tembarak antara lain pelayanan perbankan dan koperasi. Lokasi bank yang beroperasi sebagian besar di Desa Menggoro yang merupakan pusat kawasan perdagangan
dan
jasa
di
Kecamatan
Tembarak.
Sarana
perdagangan dan jasa merupakan potensi untuk pengembangan sektor perdagangan dan jasa di wilayah Kecamatan Tembarak dengan
lebih
mengoptimalkan
jangkauan
pelayanan
dan
pemanfaatan sarana pendukung. Industri yang dikembangkan di Kecamatan Tembarak berupa industri makanan. Keberadaan industri ini mampu meningkatkan potensi warga Kecamatan Tembarak untuk menjual produk asli Kecamatan Tembarak dan meningkatkan pendapatan daerah.
Laporan Akhir
III - 7
5.
Sarana Kesehatan Kecamatan Tembarak Sarana kesehatan yang berada di Kecamatan Bulu-Kledung, sebagian besar berupa Posyandu. Kecamatan Tembarak hanya memiliki 1 Puskesmas. Keberadaan puskesmas, puskesmas pembantu, poliklinik, dan balai pengobatan sangat jarang ditemukan di Kecamatan Tembarak. Tabel 3.3. Sarana Kesehatan di Kecamatan Tembarak Jenis Sarana Kesehatan
Kecamatan Tembarak Jumlah (Unit) Puskesmas 1 Puskesmas Pembantu Poliklinik/Balai Pengobatan Poskesdes 6 Posyandu 69 Sumber: Kecamatan Tembarak Dalam Angka, Tahun 2011 Posyandu hampir dapat ditemukan di setiap desa, dengan jumlah yang cukup menjangkau kebutuhan pengobatan dan kesehatan masyarakat. Keberadaan posyandu ini merupakan indikator pemerataan
sarana
kesehatan
bagi
masyarakat
Kecamatan
Tembarak.
6.
Sarana Pendidikan Kecamatan Tembarak Sarana pendidikan yang terdapat di Kecamatan Tembarak sebagian besar berupa SD dan TK. Keberadaan SLTA dan SLTP sangat jarang ditemukan di masing-masing desa di Kecamatan Tembarak. Tabel 3.4. Sarana Pendidikan di Kecamatan Tembarak Jenis Sarana Pendidikan
Kecamatan Tembarak Jumlah (Unit) SLTA 4 SLTP 6 SD 22 TK 17 TPA Lembaga Pendidikan Agama Sumber: Kecamatan Tembarak Dalam Angka, Tahun 2011
Laporan Akhir
III - 8
7.
Sarana Air Bersih Kecamatan Tembarak Sarana air bersih yang ada di Kecamatan Tembarak sebagian besar dimanfaatkan oleh masyarakat Kecamatan Tembarak untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari seperti sumber air minum, mencuci, maupun MCK. Sarana air bersih yang banyak ditemukan di Kecamatan Tembarak sebagian besar berupa mata air dan sistem PDAM . Tabel 3.5. Sarana Air Bersih di Kecamatan Tembarak Jenis Sarana Air Bersih Kecamatan Tembarak Jumlah (Unit) Sumur Pompa Sumur Gali 748 Mata Air 5.185 Hidran Umum Sistem PDAM 914 Embung Perpipaan Sumber: Kecamatan Tembarak Dalam Angka, Tahun 2011 Masyarakat Kecamatan Tembarak merasa kebutuhan air bersihnya sudah tercukupi, Kabupaten Temanggung sebagai wilayah yang kaya akan ketersediaan sumber daya air tentunya kebutuhan air bersih di setiap bagian wilayahnya telah tercukupi.
3.1.5. Sektor Produksi Sektor produksi di Kecamatan Tembarak didominasi dua sub sektor yaitu sub sektor tanaman pangan dan sub sektor perkebunan. Produk unggulan sektor di produksi di Kecamatan Tembarak didominasi oleh padi dan jagung. Produksi pangan menurut jenisnya dirinci Per Desa di Kecamatan Tembarak dapat dilihat pada tabel berikut :
Laporan Akhir
III - 9
Tabel 3.6. Produksi Panen Menurut Jenisnya dirinci Per Desa di Kecamatan Tembarak Tahun 2010 Padi Jagung Ketela Desa
Pohon Produksi (ton)
1
Wonokerso
1.554,00
26,00
-
2
Tembarak
460,00
75,00
6,00
3
Menggono
300,00
-
-
4
Purwodadi
640,00
-
-
5
Kemloko
-
1.680,00
-
6
Tawangsari
105,00
-
-
7
Greges
756,00
-
-
8
Botoputih
230,00
64,00
-
9
Gandu
-
98,00
3,10
10
Banaran
-
123,00
-
11
Drono
-
97,00
-
12
Krajan
8,00
-
-
13
Jragan
-
2,20
-
4.053,00
2.165,20
16,30
Jumlah
Sumber : Kecamatan Tembarak Dalam Angka, Tahun 2011 Sedangkan untuk produksi sayuran yaitu cabai dan kubis, untuk buahbuahan yaitu kelengkeng, rambutan dll. Hasil tanaman perkebunan dominan adalah tembakau. Di Kecamatan Tembarak juga terdapat usaha peternakan besar, peternakan kecil, antara lain peternakan sapi dan kambing terdapat di semua desa di Kecamatan Tembarak, ayam buras, itik. Pada semua desa di Kecamatan Tembarak juga mempunyai industri kecil dan industri rumah tangga seperti watung/toko/kios dan terdapat 17 restoran/rumah makan/warung makan.
Laporan Akhir
III - 10
3.2. Desa Menggoro 3.2.1. Kondisi fisik Desa Menggoro 1.
Kondisi Geografis Desa Menggoro merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung, jarak dari Kota Temanggung 8,50 Km, sedangkan dari Kecamatan Tembarak 0,20 Km. Dengan Ketinggian 590 m dari permukaan Laut. Secara administrasi, Desa Menggoro dibatasi oleh : Sebelah Utara
: Desa Greges Kecamatan Tembarak
Sebelah Selatan
:Desa Kacepit Kecamatan Selopampang
Sebelah Timur
: Desa Tembarak Kecamatan Tembarak
Sebelah Barat
: Desa Tawangsari Kecamatan Tembarak
Desa Menggoro terdapat 10 Dusun yaitu :
2.
a.
Dusun Kauman terdiri dari 3 RT
b.
Dusun Ngabean terdiri dari 3 RT
c.
Dusun Nolobangsan Timur terdiri dari 3 RT
d.
Dusun Nolobangsan Barat terdiri dari 3 RT
e.
Dusun Kamal Barat terdiri dari 2 RT
f.
Dusun Sragan terdiri dari 2 RT
g.
Dusun Jlamprang terdiri dari 3 RT
h.
Dusun Jetis terdiri dari 3 RT
i.
Dusun Ngenden terdiri dari 1 RT
j.
Kamal Timur terdiri dari 3 RT
Penggunaan Lahan Luas lahan Desa Menggoro yaitu 185,04 Ha, dengan rincian 143,59 Ha Lahan sawah dan 41,45 Ha lahan bukan sawah. Luas lahan sawah pengairan (Irigasi) yang secara Teknis 130,00 sedangkan setengah teknis 13,59. Sedangkan untuk penggunaan lahan bukan sawah dirinci menurut jenisnya lahan untuk bangunan/pekarangan 25,54 Ha, 0,60 Ha merupakan kolam/empang, 12,00 Ha perkebunan Negara/rakyat sedangkan untuk lahan lainnya 3,31 Ha.
Laporan Akhir
III - 11
3.
Demografi Jumlah Penduduk Desa Menggoro tahun 2011 sebesar 3.176 jiwa, dengan 863 KK, jumlah penduduk laki-laki 1.555 jiwa sedangkan perempuan 1.621 jiwa.
3.2.2. Ketersediaan Prasarana dan Sarana Permukiman Desa Menggoro 1.
Sarana dan Prasarana Transportasi Sarana dan prasarana transportasi sangat penting
untuk
kemudahan mobilitas yang dilakukan masyarakat. Berikut ini merupakan sarana dan prasarana yang ada di Desa Menggoro: Tabel 3.7. Jenis Sarana dan Prasarana Transportasi Desa Menggoro Jenis Sarana dan Prasarana Transportasi 1. Jalan Desa/Kelurahan Panjang jalan macadam Panjang jalan tanah 2. Jalan Antar Desa/Kelurahan/Kecamatan Panjang jalan macadam 3. Jalan Kabupaten yang melewati Desa/Kelurahan Panjang jalan aspal 4. Jembatan Desa / Kelurahan Jumlah Jembatan besi
Baik km(unit)
Rusak km (unit)
1 km -
1 km 1 km
0,5 km
-
1 km
-
2 unit
-
1 unit
1 unit
Jumlah jembatan kayu Sumber: Potensi Desa Menggoro, Tahun 2011
Desa Menggoro terdiri dari 10 Dusun, jalan penghubung antar dusun tersebut menggunakan jalan aspal dan jalan trasah. Kondisi jalan antar dusun dan jalan utama Desa Menggoro dalam kondisi relatif baik. Akses jalan dari lahan pertanian ke pasar sebagian menggunakan jalan trasah dalam kondisi kurang terawat (di lahan pertanian) dan
Laporan Akhir
III - 12
relatif baik didalam dusun atau antar dusun, hal ini dapat menghambat pergerakan distribusi penjualan hasil pertanian ke pasar dari sisi waktu tempuh dan biaya operasional kendaraan meningkat. Sedangkan pergerakan di jalan utama menuju pasar dalam kondisi aspal baik. 2.
Sarana Pendidikan Desa Menggoro Sarana pendidikan yang terdapat di Desa Menggoro sebagian berupa TK, SD, SLTP (MTs), dan SLTA. Tabel 3.8. Sarana Pendidikan di Desa Menggoro Kecamatan Tembarak Jenis Sarana Pendidikan SMU ISLAM SUDIRMAN MTs MENGGORO SDN 1 MENGGORO SDN 2 MENGGORO TK DHARMA WANITA
Jumlah Murid 133 28 102 143 61
Jumlah Guru 20 9 11 13 3
Sumber: RPJM Desa Menggoro, Tahun 2011 Permasalahan yang dihadapi untuk sarana pendidikan di Desa Menggoro adalah gedung TK yang tidak layak serta kurangnya fasilitas yang memadai. 3.
Sarana Kesehatan Desa Menggoro Dalam rangka memenuhi kebutuhan dibidang kesehatan telah ada posyandu sejumlah Sembilan tempat namun peran aktif kader masih perlu ditingkatkan dan sarana pendukung yang ada seperti puskesmas yang ada di desa sangat membantu masyarakat ekonomi menengah dalam pengobatan. Dalam pemberian kartu Askes Gaskin telah diadakan pendataan secara selektif sehingga bantuan tersebut dapat disalurkan bagi warga yang benar-benar tidak mampu.
Laporan Akhir
III - 13
Tabel 3.9. Sarana Kesehatan di Desa Menggoro Jenis Sarana Kesehatan Desa Menggoro Puskesmas Rumah Bersalin Apotik Posyandu Sumber : Profil Desa Menggoro, Tahun 2011
Jumlah (Unit) 1 2 1 9
Permasalahan yang dihadapi untuk sarana kesehatan belum mempunyai gedung Posyandu (masih menumpang) dan peralatan belum lengkap. 4.
Sarana Air Bersih Desa Menggoro merupakan dataran pada ketinggian 590 meter dari ketinggian permukaan laut. Dengan kondisi geografis daerah pegunungan ini sangat mendukung ketersediaan air baik berupa aliran sungai maupun mata air. Pemanfaatan sumber potensi ketersediaan air tersebut khususnya untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga, secara umum dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sarana penyediaan air bersih secara individual dan secara komunal. Beberapa jenis sarana penyediaan air bersih individual misalnya sumur gali, sumur pantek maupun pemanfaatan mata air yang lain. Sarana air bersih yang ada di Desa Menggoro sebagian besar dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari seperti sumber air minum, mencuci, maupun MCK. Sarana air bersih yang banyak ditemukan di Desa Menggoro sebagian besar berupa PAH dan sumur gali.
Laporan Akhir
III - 14
Tabel 3.10. Sarana Air Bersih di Desa Menggoro No.
Jenis
Jumlah Pengguna
Jumlah (Unit)
(KK) 1.
Sumur Gali
150 Keluarga
115
2.
Pelanggan PAM
196 Keluarga
1
3.
Sumur Pompa
82 Keluarga
-
4.
Perpipaan Air
199 Keluarga
1
235 Keluarga
20
Kran 5.
Mata Air
Sumber : Tingkat Perkembangan Desa, 2011 Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Desa Menggoro dalam ketersediaan atau pemenuhan air bersih di musim kemarau mengalami kekurangan air bersih. 5.
Sarana Perdagangan dan Jasa Sarana perdagangan yang ada di Desa Menggoro adalah Pasar Gondang dan Pasar Jumat Pahing, sebagai sarana transaksi dari sektor
perdagangan
yang
sangat
menunjang
kegiatan
perekonomian untuk meningkatkan serta menambah tingkat pendapatan/kesejahteraan masyarakat. Berikut ini adalah pasar yang berada di wilayah Desa Menggoro : Tabel 3.11. Pasar Desa Menggoro No 1. 2.
Nama Pasar Pasar Gondang
Jumlah Kios 35
Pasar Jumat 5 Pahing Sumber : RPJM Desa Menggoro, Tahun 2011
Jumlah Los 100
Jumlah Toko 7
30
0
Laporan Akhir
III - 15
Gambar 3.2. Kondisi Pasar Gondang Desa Menggoro
Gambar 3.3. Akses Jalan Utama Pasar Gondang Desa Menggoro
Persoalan yang dihadapi terkait dengan letak Pasar Gondang yang letaknya kurang strategis yang terlalu dekat dengan jalan raya mengakibatkan kurangnya lahan parkir sehingga menyulitkan pedagang dan pembeli yang akan melakukan aktifitas jual beli dan kondisi pasar yang terlalu sempit sehingga sulit untuk ditata dan kondisi kebersihannyapun terabaikan. Di Desa Menggoro juga terdapat pasar Jumat Pahing yang banyak dikeluhkan oleh
Laporan Akhir
III - 16
masyarakat masalah kondisi bangunan fisiknya. Persoalan yang dihadapi antara lain : a.
Kondisi pasar kurang layak sehingga kenyamanan berkurang bagi pedagang maupun pembeli di pasar.
b.
Kurangnya lahan parkir untuk menampung kendaraan sehingga parkir di badan jalan menyebabkan kemacetan lalu lintas.
c.
Kondisi jalan yang kurang baik terutama pada musim hujan sehingga perlu perbaikan jalan dan pemasangan rabat beton.
6.
Sarana Drainase Drainase di daerah pedesaan berupa saluran air untuk menampung dan mengalirkan air hujan yang diletakkan di pinggir kanan kiri jalan. Di Desa Menggoro jalan utama desa dalam kondisi yang cukup baik akan tetapi perlunya peningkatan saluran drainase pada semua ruas jaringan jalan ditiap dusun yang tidak memiliki saluran drainase. Drainase yang sudah ada ditiap dusun di Desa Menggoro masih perlu pembenahan karena sarana drainase yang seharusnya untuk mengalirkan air hujan digunakan warga untuk mengalirkan air limbah rumah tangga sehingga terkesan kumuh dan bau.
7.
Sarana Irigasi Lahan pertanian Desa Menggoro seluas 141,199 Ha/m² memiliki kondisi lahan yang cukup baik, akan tetapi saluran irigasi banyak yang perlu pembenahan/perbaikan karena banyak yang kurang berfungsi dengan baik. Pendangkalan sungai mengakibatkan terhambatnya aliran air irigasi bila musim kemarau. Panjang saluran sekunder yang ada 2.580 m dengan kondisi saluran sekunder yang rusak ± 25 m. Saluran irigasi tersier yang rusak sepanjang 7 m dari panjang keseluruhan 5.000 m.
3.2.3. Profil dan Karakteristik Masyarakat Desa Menggoro Berdasarkan data jumlah penduduk tahun 2012, jumlah penduduk Desa Menggoro sebanyak 3.176 jiwa yang terdiri jumlah laki-laki 1.555 jiwa dan jumlah perempuan 1.621 jiwa.
Laporan Akhir
III - 17
1.
Karakteristik Masyarakat Menurut Mata Pencaharian Berdasarkan data dari buku Potensi Desa Menggoro mayoritas mata pencaharian penduduk desa bergerak dibidang pertanian. Dari jumlah penduduk sebesar 3.176 jiwa sebanyak 1.767 jiwa yang bekerja sebagai petani. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 5.6. berikut : Tabel 3.12. Struktur Penduduk Menurut Mata Pencaharian No.
Jenis Pekerjaan
Jumlah
Prosentase
2.123
91%
1.
Petani
2.
PNS
60
3%
3.
Pedagang dan
59
2%
pengrajin 4.
Buruh
22
1%
5.
lain-lain
78
3%
Sumber : Profil Desa Menggoro, Tahun 2012 Gambar 3.4. Struktur Penduduk Menurut Mata Pencaharian
MATA PENCAHARIAN MASYARAKAT KECAMATAN TEMBARAK TAHUN 2012 Petani
Peternak
Bangunan
Perdagangan
2% 2% 7%
89%
Sumber : Profil Desa Menggoro, Tahun 2012
Laporan Akhir
III - 18
2.
Karakteristik Masyarakat Menurut Pendidikan Sebagian besar penduduk Desa Menggoro memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah. Rata-rata pendidikan masyarakat adalah Tamatan SD, dan sebagian kecil lulusan SMA dan Perguruan Tinggi. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat karena banyak masyarakat yang berpendapatan rendah sehingga tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Karena tingkat pendidikan yang rendah maka banyak masyarakat yang bekerja sebagai buruh.
3.
Karakteristik Masyarakat Menurut Sosial Budaya Mayoritas masyarakat Desa Menggoro memeluk agama Islam dan fasilitas sarana ibadahnya tersedia di semua dusun. Ada juga masyarakat menggoro yang memeluk agama kristen dan katholik, tetapi untuk fasilitas sarana ibadah tersebut tidak tersedia di Desa Menggoro.
3.2.4. Kondisi Perekonomian dan Potensi Desa Menggoro 1.
Komoditas pertanian, perkebunan dan perikanan a.
Eksisting Komoditas pertanian di Desa Menggoro meliputi padi, cabai, kubis, brokoli, terong. Komoditas unggulan Desa Menggoro adalah padi dengan produksi 8 ton/Ha dengan luasan lahan 30 Ha. Tabel 3.13. Komoditas Pertanian di Desa Menggoro No
Komoditas
Luas (Ha)
Produksi (ton/Ha)
1.
Padi
30
8
2.
Cabai
5
6
3.
Kubis
1
20
4.
Brokoli
2
15
5.
Terong
1
8
Sumber : Potensi Desa Menggoro, Tahun 2011
Laporan Akhir
III - 19
Komoditas perkebunan di Desa Menggoro adalah tembakau dengan luas lahan 55 Ha dan produksi 50 kw/Ha. Sedangkan untuk komoditi perikanan meliputi ikan Mujair dan ikan Lele, untuk ikan Mujair jumlah produksi mencapai 1,5 ton/th sedangkan ikan lele produksinya 10 ton/th. b.
Persoalan Persoalan pertanian yang dihadapi Desa Menggoro adalah sebagai berikut :
Rendahnya
komoditas
pertanian
disebabkan
oleh
kurangnya pasokan air pada musim kemarau ke sawah karena saluran irigasi banyak yang rusak.
Komoditi unggulan di Desa Menggoro yaitu padi juga menjadi komoditas unggulan desa hinterlandnya sehingga perlu
spesialisasi
produk
unggulan
agar
saling
melengkapi.
Kondisi transportasi hasil pertanian dari sawah/ladang kondisinya masih jalan tanah dan trasah sehingga pada saat musim hujan jalan becek karena saluran drainase tidak ada. Hal tersebut cukup menghambat pergerakan hasil pertanian ke pasar.
Tingkat pertumbuhan perekonomian Desa Menggoro masih relatif rendah, itu disebabkan karena mayoritas penduduk Desa Menggoro bermata pencaharian sebagai petani tradisional, belum menerapkan sistem pertanian modern.
Pada
usaha
pertanian
tanpa
melakukan
diversifikasi usaha, sehingga pendapatan ekonomi rumah tangga sangat bergantung pada hasil panennya. Hal ini akan berakibat fatal apabila terjadi kegagalan produksi (gagal panen) yang secara langsung akan menurunkan pendapatan ekonomi keluarga. Indikator yang lain adalah karena masih minimnya sarana dasar sektor pertanian, seperti kelompok tani yang belum optimal, peralatan
Laporan Akhir
III - 20
pertanian yang masih sederhana, serta pengetahuan yang masih kurang. Hanya sebagian golongan kecil petani yang melakukan diversifikasi usaha rumah tangganya selain bertani, yaitu dengan menjadi pedagang atau usaha dibidang perikanan di desanya, sehingga apabila terjadi kegagalan panen golongan ini relatif aman dengan pendapatan cadangan (reserve income) yang dimiliki dari diversifikasi usahanya. Berdasarkan dari hasil survey dan wawancara dengan, bahwa rata-rata pendapatan masyarakat >Rp.50.000/hari. Untuk itu perlu dilakukan perencanaan sektor ekonomi yang diarahkan pada peningkatan pendapatan masyarakat. Gambar 3.5. Pertanian Tembakau di Desa Menggoro
Gambar 3.6. Perikanan Lele di Desa Menggoro
Laporan Akhir
III - 21
Namun demikian apabila dibandingkan dengan keadaan ekonomi pada lima tahun terakhir ini rata-rata ada kenaikan meskipun tidak signifikan, itu didukung mulai berkembangnya KUB (Industri kecil)/Industri rumah tangga dengan contoh pembuatan ceriping dan kue/makanan ringan yang biasa diberdayakan dan dipasarkan meskipun masih bertaraf lokal, setidaknya
kegiatan
tersebut
banyak
dapat
menopang
kebutuhan keluarga sehari-hari. Persoalan
yang
dihadapi
karena
tingkat
pertumbuhan
perekonomian Desa Menggoro masih relatif rendah, itu disebabkan karena mayoritas penduduk Desa Menggoro bermata pencaharian sebagai petani tradisional, belum menerapkan sistem pertanian modern. Indikator yang lain adalah karena masih minimnya sarana dasar sektor pertanian, seperti jalan usaha tani yang rusak, kelompok tani yang masih kurang, selain itu dalam pembentukan kelompok tani tersebut juga dikembangkan dalam bidang perikanan dan peternakan karena mempunyai potensi untuk dikembangkan. Tabel 3.14. Tingkat Kesejahteraan Sosial Desa Menggoro No
Data Penduduk
Jumlah
1.
Jumlah KK Prasejahtera
136
2.
Jumlah KK Sejahtera I
68
3.
Jumlah KK Sejahtera II
47
4.
Jumlah KK Sejahtera III
554
5.
Jumlah KK Sejahtera III+
16
Jumlah
861
Sumber: RPJM-Desa Menggoro, Tahun 2009-2013
2.
Komoditas wisata Desa Menggoro merupakan salah satu desa yang memiliki situs sejarah yang masih belum dikaji secara lengkap. Di Desa Menggoro
Laporan Akhir
III - 22
ada sebuah Masjid yang menurut cerita para ulama merupakan masjid tertua dan dibangun oleh Sunan Kalijaga, dimasjid ini ada tradisi sudah terjadi sejak jaman dahulu sampai sekarang masih tetap dilaksanakan yaitu setiap malam jumat pahing diadakan mujahadah. Masjid ini selalu dikunjungi oleh masyarakat/ pengunjung
yang
berasal
dari
daerah
setempat
maupun
masyarakat luar daerah untuk melaksanakan mujahadah (Doa bersama) dan yang lebih unik bagi adanya Pasar Jumat Pahing dimana banyak pedagang yang menjajakan barang dagangannya baik dari jenis makanan tradisional, mainan anak-anak, souvenir dll. Gambar 3.8. Masjid Desa Menggoro
3.
Potensi Usaha Kecil Potensi usaha kecil yang ada di Desa Menggoro meliputi koperasi unit desa, koperasi simpan pinjam, Bumdes, industri makanan, industri material bahan bangunan, industri kerajinan, warung kelontong, pasar, usaha perikanan, usaha peternakan.
3.2.5. Struktur stakeholder internal desa Tata pemerintahan desa menggoro dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dibantu oleh seorang sekretaris desa, tiga orang kepala seksi, dua orang kepala urusan dan satu orang pembantu kepala seksi kesra serta
Laporan Akhir
III - 23
sepuluh orang kepala dusun yang masing-masing mempunyai tugas pada bidangnya masing-masing. Dalam pemerintahan Desa Menggoro telah terbentuk Kepala Desa dan Perangkat Desa yang pembentukannya secara terpilih langsung oleh masyarakat bahkan ada yang melalui seleksi langsung. Struktur Desa Menggoro : Kepala Desa Menggoro
: Musafak
Kepala Dusun Kauman
: Urip
Kepala Dusun Ngabean
: Triyono
Kepala Dusun Nolobangsan Timur
: Muh. Ikhsan
Kepala Dusun Nolobangsan Barat
: Ahmad Amin
Kepala Dusun Kamal Barat
: Slamet Taqwanto
Kepala Dusun Sragan
: Isrofi
Kepala Dusun Jlamprangan
: Muh. Salim
Kepala Dusun Jetis
: Nurohman
Kepala Dusun Ngenden
: Mahrusin
Kepala Dusun Kamal Timur
: Mulyadi
Pemerintah Desa Menggoro dibantu oleh beberapa lembaga desa yang masing-masing mempunyai fungsi dan peran sendiri-sendiri. Adapun lembaga kemasyarakatan desa yang ada di Desa Menggoro antara lian: 1.
Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Desa
2.
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
3.
Lonmas/Polmas
4.
Pengurus RT, Karangtaruna dan Gapoktan
Laporan Akhir
III - 24
BAB IV ANALISIS WILAYAH PERENCANAAN KTP2D 4.1. Analisa Sarana Prasarana 4.1.1. Transportasi Kondisi jalan utama desa Menggoro (DPP) relatif baik dengan perkerasan
aspal,
jalan
penghubung
antar
dusun
tersebut
menggunakan jalan aspal dan jalan trasah ada beberapa yang dalam kondisi baik dan ada beberapa juga yang dalam kondisi rusak. Kondisi akses jalan menuju pasar Desa Menggoro atau Pasar Gondang relatif baik dengan perkerasan aspal. Kepadatan di jalan utama antar desa terjadi di beberapa titik antara lain di sepanjang jalan utama menuju Pasar Gondang. Hal ini diakibatkan ruas jalan pasar yang digunakan sebagai lahan parkir dan banyak kendaraan yang menaik turunkan penumpang maupun menaik turunkan barang dagangan di badan jalan karena tidak adanya area parkir khusus untuk kendaraan para pedagang dan pembeli, ditambah dengan aktivitas pejalan kaki yang berjalan di badan jalan sehingga berdampak pada membesarnya hambatan samping jalan yang mengakibatkan kemacetan dan mengganggu pergerakan jalan utama. Pengaturan pasar dengan mengatur areal parkir diperlukan untuk menampung kendaraan yang parkir di badan jalan di sepanjang Pasar Gondang agar tidak mengganggu pergerakan jalan utama desa. Kepadatan juga terjadi di saat pagi dan siang hari saat keluar masuk sekolah (SLTP sampai setingkat SMU), maupun aktivitas perkantoran yang berlokasi di sepanjang jalan utama. Akses jalan dari lahan pertanian ke pasar sebagian menggunakan jalan trasah dalam kondisi kurang terawat (di lahan pertanian) hal ini dapat menghambat pergerakan distribusi penjualan hasil
Laporan Akhir
IV - 1
pertanian ke pasar dari sisi waktu tempuh dan biaya operasional kendaraan meningkat. Jalan penghubung antar DPP Desa Menggoro dengan jalan desa Hinterlands atau jalan di sekitar Desa Menggoro sebagian dalam keadaan rusak berat dan jalan trasah. Jalan utama penghubung Desa Menggoro dengan Desa Purwodadi sudah cukup baik beraspal, jalan masuk ke Desa Purwodadi masih jalan trasah. Jalan utama penghubung Desa Menggoro dengan Desa Wonokerso dalam kondisi yang baik yaitu jalan aspal. Jalan utama penghubung Desa Menggoro dengan Desa Greges sampai Desa Botoputih dalam kondisi jalan aspal rusak berat. Jalan utama penghubung Desa Menggoro dan Desa Tawangsari jalan aspal dalam kondisi rusak berat. Jalan utama penghubung Desa Menggoro dengan Desa Botoputih yaitu jalan trasah. Sebagian kondisi jalan penghubung desa dengan dusun masih menggunakan jalan trasah, dan jalan utama pertanian masih menggunakan jalan trasah. Perlunya dilakukan perbaikan jalan khususnya pengaspalan jalan penghubung antar desa, perbaikan jalan penghubung antar dusun dan jalan usaha tani sehingga mobilitas dan pergerakan masyarakat tidak terhambat dan diharapkan akan melancarkan perekonomian warga sehingga meningkatnya produktivitas ekonomi warga. 4.1.2. Saluran Drainase/Selokan Jalan Saluran drainase sebagian besar belum ada, sebagian kecil berada di jalan utama desa perbatasan antar desa. Ketiadaan saluran drainase mengakibatkan pada waktu hujan terjadi genangan yang membuat jalan menjadi becek sehingga mengakibatkan jalan menjadi rusak. Hal ini juga akan menghambat proses distribusi barang produksi pertanian dan usaha kecil yang berdampak menurunnya tingkat produktivitas ekonomi rakyat. Oleh karena itu diperlukan perbaikan dan pembuatan saluran drainase di jalan utama desa dan jalan penghubung antar desa serta jalan penghubung antar dusun. Agar kondisi drainase semakin lancar dan
Laporan Akhir
IV - 2
kondisi jalan pun menjadi baik dan dapat dilalui kapan saja sehingga tidak menghambat distribusi barang dan jasa. 4.1.3. Air Bersih Pemenuhan kebutuhan air bersih pada tiap desa relatif terpenuhi, hanya sebagian desa yang mengalami kekurangan air pada saat musim kemarau yaitu di Desa Menggoro, sebagian dusun di Desa Botoputih dan sebagian dusun di Desa Tawangsari. Pemenuhan air bersih di beberapa desa terkait dengan menurunnya debit pada sumber mata air di musim kemarau hal ini dikarenakan juga karena sumber air yang berada di penampungan air bersih hanya dikuasai oleh kelompok tertentu hal ini mengakibatkan ketidak merataan distribusi air bersih dari sumber ke seluruh dusun, perlunya dilakukan koordinasi antar warga masyarakat terkait dengan pembagian air dari sumber yang ada sehingga masyarakat tidak akan mengalami kesulitan air bersih pada musim kemarau. 4.1.4. Irigasi Saluran irigasi pada umumnya belum memenuhi seluruh pertanian pada Desa Wonokerso diakibatkan karena DAM dan gorong-gorong belum permanen sehingga saluran irigasi tidak berfungsi secara maksimal, Desa Tawangsari sistem pembagian air untuk saluran irigasi dilakukan secara bergantian antar dusun, dan sebagian permasalahan irigasi yaitu saluran irigasi yang tidak berfungsi secara maksimal karena air banyak yang bocor dan merembes keluar saluran irigasi, begitu juga dengan saluran irigasi di Desa Menggoro dari DAM Sebabung saluran irigasi banyak yang merembes keluar saluran sehingga pengairan untuk pertanian kurang maksimal. Saluran irigasi Segumuk di Desa Purwodadi ditemukan berbagai kendala, antara lain sayap bendung Segumuk longsor karena banjir, dan saluran irigasi belum permanen sehingga banyak mengalami kebocoran sehingga berakibat berkurangnya air irigasi. Perbaikan saluran irigasi merupakan salah satu cara untuk memaksimalkan saluran irigasi sehingga dapat memenuhi seluruh pertanian yang berada di tiap desa. Pembangunan saluran irigasi akan
Laporan Akhir
IV - 3
mempunyai dampak yang luas bagi peningkatan penghasilan dan taraf hidup para petani melalui aneka usaha pertanian. 4.1.5. Persampahan Belum ada pengolahan sampah yang dilakukan di desa baik sampah dari sisa rumah tangga, perkantoran maupun sampah dari pasar. Pembuangan sampah masih dibuang sembarangan sehingga dapat menjadi vector bibit penyakit dan secara estetika tidak enak dipandang. Hal ini sebenarnya dapat dilakukan pengelolaan sampah sederhana sehingga sampah yang dihasilkan dapat bernilai guna bagi masyarakat. Berdasarkan wacana di Desa Tawangsari dan Desa Botoputih sebenarnya telah mempunyai ide pengelolaan dan pemanfaatan sampah organik dan an organik yang akan mengelola sampah baik dari rumah tangga, perkantoran maupun pasar. Sampah organik akan dijadikan kompos sedangkan sampah an organik bisa dikumpulkan kemudian dilakukan penyortiran dan sampah an organik dapat dijual, akan tetapi terkendala oleh sarana dan prasarana pendukungnya.
4.2. Analisa Keruangan 4.2.1. Interaksi antara DPP dan Hinterlands Interaksi yang terjadi antara DPP dengan Hinterlands didasarkan atas prinsip saling membutuhkan dan melengkapi. DPP Desa Menggoro yang memiliki lokasi strategis di jalur perlintasan antar desa dan kecamatan serta ditunjang dengan keberadaan pasar, sekolah dan fasilitas kesehatan yang menjadi pusat pergerakan Desa Menggoro. Aktivitas pasar Gondang menjadi penunjang perekonomian bagi masyarakat Desa Menggoro dan masyarakat sekitar Desa Menggoro. 4.2.2. Kebutuhan Ruang Diperkirakan dengan berkembangnya Desa Menggoro sebagai DPP Jumlah penduduk Desa Menggoro mengalami peningkatan dari tahun ke tahun berkisar 1,2% per tahun. Jumlah penduduk tahun 2015 sebesar 3334 atau terjadi penambahan sebesar 158 jiwa. Pertumbuhan penduduk berdampak pada meningkatnya kebutuhan terhadap ruang
Laporan Akhir
IV - 4
untuk melakukan berbagai aktivitas seperti permukiman, pendidikan, perdagangan, jasa dll. Tabel 4.1. Proyeksi Penduduk Desa Menggoro Tahun
Jumlah penduduk
2010
3139
2011
3176
2012
3215
2013
3254
2014
3294
2015
3334
1. Kebutuhan ruang permukiman Dengan pertambahan jumlah penduduk sebesar 158 jiwa (asumsi 1 KK terdiri dari 4 jiwa) sehingga kebutuhan rumah sebesar 40 rumah, dengan asumsi tiap rumah memiliki luasan tapak 100 m2 maka dibutuhkan lahan seluas 4000 m2 di per desa, untuk menampung pertambahan penduduk pada tahun 2015. 2. Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Dengan asumsi 1 kelas berisi 40 siswa maka diperlukan 4 kelas tambahan yang terdistriibusi nebgerucut dari tingkatan yang terendah TK, SD, SMP atau sederajat. Dibutuhkan penambahan 1 kelas SMP/sederajat, 2 kelas SD/sederajat, 2 kelas TK/sederajat. Bila luasan 1 kelas sebesar 80 m2 maka dibutuhkan 320 m2 lahan. 3. Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Saat ini sudah ada fasilitas kesehatan yaitu puskesmas di desa menggoro. Dengan pertambahan jumlah penduduk serta peningkatan akses pelayanan kesehatan, maka diperlukan polindes atau poliklinik desa yang memiliki standar polindes serta mempunyai sarana dan prasarana yang lengkap, sehingga pemerataan pelayanan kesehatan dapat diperoleh oleh masyarakat secara maksimal dan merata.
Laporan Akhir
IV - 5
4. Kebutuhan lahan untuk saluran drainase/selokan Kebutuhan lahan untuk drainase di kiri dan kanan jalan baik jalan antar desa sepanjang 1,5 km dengan lebar 80 cm dengan kedalaman 100 cm, memerlukan lahan seluas 1600 m2. Sedangkan saluran drainase disepanjang jalan antar dusun sepanjang 10 km dengan lebar 50 cm dengan kedalaman 50 cm, memerlukan lahan seluas 10.000 m2.
4.3. Analisa Dampak Sosial Ekonomi Dengan berkembangnya Desa Menggoro menjadi DPP maka diharapkan akan berdampak pada perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Peran dari DPP merupakan sentra dari daerah hinterland yang dapat berarti bahwa selain Desa Menggoro memiliki karakteristik potensi ekonomi unggulan, Desa Menggoro juga memiliki tempat terjadinya jual beli barang komoditas dari hinterland dipasar Gondang sehingga menyebabkan pemenuhan kebutuhan para pelaku ekonomi seperti tempat makan, toko pakaian, jasa dll. Hal ini akan menyebabkan pola perekonomian Desa Menggoro bergeser dari orientasi pertanian menjadi ke arah non pertanian dan jasa. Desa Menggoro sebagai DPP memiliki fungsi sebagai pusat jual beli komoditas pertanian dan non pertanian desa hinterlands yang dikonsentrasikan di pasar Gondang, akan membuat pola distribusi penjualan komoditas pertanian menjadi lebih terstruktur dan berjenjang dengan mekanisme pasar sehingga berpeluang para tengkulak yang mematok harga rendah terhadap pembelian komoditas pertanian tidak ada lagi karena minimnya akses petani pada informasi harga dan pembeli, sehingga diharapkan tingkat kesejahteraan petani dapat lebih baik. 4.4. Analisis SWOT Untuk mengetahui strategi-strategi dalam KTP2D DPP Desa Menggoro dapat dilakukan dengan menggunakan analisis situasi saat ini pada lokasi DPP dan Desa
Hinterland,
yang
salah
satunya
menggunakan
SWOT.
Dalam
menggunakan metode SWOT, Perlu diketahui faktor-faktor yang diduga akan mempengaruhi terhadap pencapaian tujuan KTP2D di kawasan Desa Menggoro. Untuk mengetahui faktor-faktor
tersebut, maka dilakukan
Laporan Akhir
IV - 6
identifikasi faktor yang akan menghambat maupun yang akan memperlancar KTP2D Menggoro yang akan dikaji dan dianalisis dengan melihat potensi biofisik dan sosial ekonomi masyarakat pada DPP dan Desa Hinterland. a. Aspek Internal Dari hasil pengamatan di lapangan dan masukan dari berbagai sumber, dapat diseskripsikan beberapa kekuatan (strength) dan kelemahan (Weakness) yang dimiliki oleh kawasan KTP2D antara lain seperti tersaji dalam tabel 4.2. Tabel 4.2. Faktor-faktor Kekuatan (Strenght) Kode S1
Definisi Kekuatan Kondisi biofisik wilayah KTP2D yang menunjang kegiatan S2 Keanekaragaman jenis potensi wilayah (desa) seperti SDM, Pertanian, perkebunan merupakan aset berharga S3 Keberadaan kelompok – kelompok tani dan kelompok kegiatan S4 Keberadaan kelembagaan masyarakat S5 Keberadaan program-program desa S6 Keberadaan instansi terkait Sumber : Observasi dan hasil wawancara, Tahun 2012 Tabel tersebut menyajikan beberapa aspek di KTP2D yang dapat dikatakan sebagai faktor kekuatan, sementara aspek-aspek yang merupakan faktor kelemahan dapat dilihat pada tabel 4.3. Tabel 4.3. Faktor-faktor Kelemahan (Weakness) Kode WI
Definisi Kelemahan Kurangnya pemahaman /pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan lingkungan W2 Masih kurangnya sarana prasarana di beberapa wilayah DPP dan Desa Hinterland W3 Fasilitas biaya oprasional yang terbatas Sumber : Observasi dan hasil wawancara, Tahun 2012 b. Aspek Eksternal KTP2D Dari hasil pengamatan di lapangan dan masukan dari berbagai sumber, dapat dideskripsikan beberapa peluang (Opportunity) dan ancaman
Laporan Akhir
IV - 7
(Threats) yang dimiliki oleh kawasan antara lain seperti yang tersaji pada tabel 4.4. berikut :
Tabel 4.4. Faktor-faktor Peluang (Opportunity) Kode O1 O2
Definisi Peluang Dukungan masyarakat yang tinggi Tingginya motivasi masyarakat untuk meningkatkan sarana prasarana yang kurang memadai O3 Permintaan masyarakat akan pembangunan sarana prasarana cukup besar yang dapat melancarkan perekonomian warga sehingga meningkatnya produktivitas ekonomi warga dan kesejahtraan masyarakat Sumber : Observasi dan Hasil wawancara, Tahun 2012 Aspek-aspek yang merupakan faktor ancaman dapat dilihat pada tabel 4.5. Tabel 4.5. Faktor-faktor Ancaman (Threats) Kode T1
Definisi Ancaman Terbatasnya sarana prasarana pendukung (moda angkutan, kondisi jalan, kegiatan penyuluhan, dll) T2 Sebagian besar masyarakat masih memiliki pemikiran yang sederhana dalam mengembangkan potensi desa T3 Masyarakat sebagian besar hanya mengandalkan komoditas pertanian mentah yang akan dijual ke pasaran sehingga hal ini menyebabkan nilai tambah dan penghasilan tetap kecil Sumber : Observasi dan Hasil wawancara, Tahun 2012 Dari hasil identifikasi faktor-faktor (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman) diatas, selanjutnya dapat dirancang strategi-strategi dalam matrik SWOT seperti pada tabel 4.6.
Laporan Akhir
IV - 8
Tabel 4.6. Matrik SWOT Dalam KTP2D INTERNAL
Strenght (S)
Weakness (W)
- Kondisi biofisik wilayah KTP2D yang menunjang kegiatan - Keanekaragaman jenis potensi wilayah (desa) seperti SDM, Pertanian, perkebunan merupakan aset berharga - Keberadaan kelompok – kelompok tani dan kelompok kegiatan - Keberadaan kelembagaan masyarakat - Keberadaan program-program desa - Keberadaan instansi terkait
- Kurangnya pemahaman /pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan lingkungan - Masih kurangnya sarana prasarana di beberapa wilayah DPP dan Desa Hinterland - Fasilitas biaya oprasional yang terbatas
Opportunity (O)
Strategi (SO)
Strategi (WO)
- Dukungan masyarakat yang tinggi - Tingginya motivasi masyarakat untuk meningkatkan sarana prasarana yang kurang memadai - Permintaan masyarakat akan pembangunan sarana prasarana cukup besar yang dapat melancarkan perekonomian warga sehingga meningkatnya produktivitas ekonomi warga dan kesejahtraan masyarakat
1.Meningkatkan intensifikasi komoditi yang memiliki nilai jual tinggi 2.Meningkatkan produktivitas komoditas potensial 3.Mengembangkan kegiatan pengolahan komoditas pertanian dan kegiatan perekonomian lainnya melalui pengaktifan kelompok tersebut. 4.Mengembangkan kegiatankegiatan melalui programprogram desa 5.Meningkatkan kerjasama antar instansi terkait dengan program desa
1. Melakukan pembinaan kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian 2. Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait dalam pengadaan sarana prasarana yang kurang memadai 3. Meningkatkan dan menumbuhkembangkan semua komponen kelembagaan untuk memudahkan dan memperlancar pembangunan sarana dan prasarana
Threats (T) - Terbatasnya sarana prasarana pendukung (moda angkutan, kondisi jalan, kegiatan penyuluhan, dll) - Sebagian besar masyarakat masih memiliki pemikiran yang sederhana dalam mengembangkan potensi desa - Masyarakat sebagian besar hanya mengandalkan komoditas pertanian mentah yang akan dijual ke pasaran sehingga hal ini menyebabkan nilai tambah dan penghasilan tetap kecil
Strategi (ST) 1.Membangun sarana dan prasarana serta meningkatkan kondisi biofisik 2.Membuka cara berfikir masyarakat untuk mengembangkan potensi desa 3.Melakukan kegiatan pengolahan komoditas untuk memperoleh nilai tambah
Strategi (WT) 1. Percepatan ekonomi daerah, sangat perlu adanya kemitraan. Kemitraan yang dimaksud adalah dalam bentuk partisipasi dari semua unsur yang terkait untuk pengembangan potensi 2. Peningkatan kemampuan SDM, karena dengan meningkatnya kemampuan SDM yaitu peningkatan jenjang pendidikan penduduk akan berpengaruh pada kecepatan penyerapan adopsi teknologi, kemampuan untuk menggali informasi dan daya kreatifitas dan inovasi. Dengan
EKSTERNAL
Laporan Akhir
IV - 9
peningkatan kemampuan tersebut akan lebih meningkatkan pendapatan masyarakat, yang ada pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraannya
Berdasarkan matrik SWOT diatas, dapat dilihat adanya 13 strategi yang dapat diambil sebagai alternatif strategi untuk pencapaian tujuan
KTP2D di
kawasan DPP Menggoro dan hinterlandnya. Dari pembentukan beberapa strategi tersebut, maka diharapkan menjadi strategi yang dapat diterapkan dalam pencapaian tujuan pengembangan pedesaan di kawasan DPP Menggoro dan Hinterlandnya. Secara ringkas dapat dijelaskan mengenai strategi-strategi yang telah terbentuk tersebut, yaitu: 1.
Meningkatkan intensifikasi komoditi yang memiliki nilai jual yang tinggi dan
meningkatkan
produktivitas
komoditas
potensial
serta
mengembangkan kegiatan pengolahan komoditas pertanian dan kegiatan perekonomian lainnya melalui pengaktifan kelompok tersebut. Langkah ini dapat dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok, yaitu dengan senantiasa memelihara kerjasama dengan pihak-pihak yang dapat memberikan sarana bagi pemasaran hasil komoditi dengan harga yang sesuai dengan standar baku yang berlaku. Dalam hal ini, pemerintah dapat mengupayakan agar pelaku usaha untuk mau dan mampu melakukan perubahan baik sikap dan perilakunya dalam menguatkan kelembagaan, memperluas jaringan kerja, mengembangkan akses pasar dan permodalan serta meningkatkan produksi dalam ikut membangun dan mengelola komoditi untuk mewujudkan kesejahtraan masyarakat. 2.
Meningkatkan kerjasama antar instansi terkait dengan program desa Dalam usaha meningkatkan keeratan hubungan masyarakat dengan pihak pemerintah yang menangani masalah sarana prasarana wilayah, maka sebaiknya dilakukan peningkatan kerjasama dengan masyarakat untuk lebih mengoptimalkan tujuan dari sarana dan prasarana itu sendiri, masyarakat dalam hal ini memiliki motivasi dan dukungan yang besar bagi tercapainya peningkatan sarana prasarana wilayah.
Laporan Akhir
IV - 10
3.
Melakukan
pembinaan
kepada
masyarakat
untuk
meningkatkan
pengetahuan dan keahlian. Pembinaan kepada masyarakat di bidang pembangunan sarana prasarana dapat dilakukan oleh instansi terkait melaui penyuluhan-penyuluhan kepada kelompok-kelompok tani yang diadakan pada waktu-waktu tertentu. Dalam hal ini pihak instansi tentunya diharapkan lebih meningkatkan metode, materi, alat bantu dan teknologi serta sistem penyelenggaraan
penyuluhan
mengembangkan
penyuluhan
yang
partisipatif melalui pendampingan untuk mengajak masyarakat. 4.
Meningkatkan
dan
menumbuhkembangkan
semua
komponen
kelembagaan untuk memudahkan dan memperlancar pembangunan sarana dan prasarana. Pada saat ini terdapat Badan Perwakilan Desa (BPD) yang dianggap sebagai pengganti LKMD pada masa lalu yang berperan sebagai perantara yang menampung keluhan masyarakat mengenai sarana prasarana yang kurang memadai. Lembaga ekonomi terutama lembaga keuangan yang ada adalah koperasi Unit desa (KUD), namun kegiatan dan keberadaanya hingga saat ini relative tidak berperan bagi masyarakat. Dalam usaha untuk mengembangkan potensi masyarakat desa, diperlukan bantuan teknis dan financial yang relatif lebih longgar dan luwes dalam prosedur mendapatkannya, sehingga masyarakat memiliki kesempatan luas untuk mengembangkan usahanya. Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat dari strategi-strategi yang diperoleh dapat dijabarkan ke dalam kegiatan yang diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ada. Namun demikian, hal ini dapat diwujudkan jika seluruh stakeholder,
baik pemerintah maupun
masyarakat dapat menjalankan perannya dengan baik. KTP2D dapat berjalan dengan baik jika didukung oleh komitmen yang kuat dari stakeholder.
Laporan Akhir
IV - 11
4.5. Ukuran Keberhasilan KTP2D Menggoro Sebuah perubahan yang dihasilkan dari strategi-strategi yang dijalankan, tentunya dapat diketahui melalui parameter-parameter yang menjadi ukuran keberhasilan strategi tersebut. Sebuah ukuran yang dapat digunakan untuk mengetahui keberhasilan pembangunan sarana prasarana di DPP Menggoro, yang paling utama adalah tingkat kesejahtraan masyarakat. Apabila kesejahtraan
masyarakat
mengalami
peningkatan,
maka
program
pembangunan sarana prasarana tersebut dapat dikatakan memperoleh keberhasilan. Bertitik
tolak
pada
Undang-undang
Penata
Ruangaan
tahun
1992
menyebutkan bahwa penataan ruang kawasan pedesaan diselenggarakan sebagai bagian dari penataan ruang wilayah nasional atau wilayah propinsi dan kabupaten atau kota. Penataan kawasan pedesaan harus disesuaikan dengan
kegiatan-kegiatan
perekonomian
yang
ada
dikawasan
yang
bersangkutan. Kawasan pedesaan merupakan kawasan yang memiliki kegiatan utama di sektor pertanian, termasuk didalamnya pengolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa membangun pertanian pada hakekatnya adalah membangun perekonomian desa Selain itu, parameter yang dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan pembangunan pedesaan dapat dilihat dari beberapa faktor penting antara lain 1)Pengetahuan mengenai kondisi biofisik lapangan, 2) Pengetahuan mengenai jenis sarana prasarana yang sesuai dengan kondisi lapangan dan tujuan usaha pembangunan, 3) Keahlian dan kesungguhan para pelaksana untuk mengelola potensi pedesaan.
4.6. Peran Serta Masyarakat dalam KTP2D Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tampaknya diperlukan pengembangan dan pengelolaan kawasan untuk memberikan hasil yang lebih bermanfaat dan berdaya guna secara berkesinambungan. Keberhasilan suatu kegiatan pembangunan tidak terlepas dari partisipatif masyarakat.
Laporan Akhir
IV - 12
“Mengelola potensi pedesaan” merupakan rangkaian kegiatan atau perbuatan yang disengaja untuk mengatur, menggunakan, mempertahankan atau meningkatkan kondisi lingkungan dan potensi-potensinya. Perbuatan mengelola
mencakup
pengaturan
penggunaan,
pemeliharaan,
serta
penambahan sarana prasarana.
Laporan Akhir
IV - 13
Laporan Akhir
III - 1
BAB V PENYUSUNAN RPJM DPP KTP2D MENGGORO 5.1. Proses dan Hasil Rembug Desa Kegiatan rembug desa merupakan kegiatan yang wajib dilakukan didalam proses Penyususnan RPJM Pengembangan Kawasan Perdesaan. Rembug desa merupakan implementasi dari pembangunan yang bertumpu pada partisipasi masyarakat, yang merupakan cerminan dari kebutuhan sarana prasarana secara nyata di lapangan yang dibutuhkan masyarakat luas. Kecamatan Tembarak merupakan salah satu lokasi KTP2D dengan Desa Menggoro sebagai DPP dan Desa disekitar desa menggoro sebagai Desa Hinterlands (purwodadi, tawangsari, wonokerso, botoputih, greges). Kegiatan rembug desa dilakukan di Desa Menggoro pada hari sabtu tanggal 15 September 2012 yang dimulai pada pukul 10.00 WIB dan dihadiri oleh :
Bappeda
DPU
Kecamatan Tembarak
Sekdes Menggoro dan perwakilan masyarakat
Kades Tawangsari
Kades Purwodadi
Kades Botoputih
Sekdes dan aparat desa Wonokerso
Konsultan perencana CV. Dwi Pertiwi
Kegiatan ini diawali dengan pembukaan oleh Bappeda bidang perencana wilayah, sambutan dari sekdes Menggoro sebagai tuan rumah, paparan sosialisasi RPJM DPP-KTP2D oleh konsultan, diskusi dan tanya jawab dari peserta rembug desa dengan instansi Bappeda dan DPU. Didalam kegiatan rembug desa banyak masukan yang bersifat pertanyaan dan usulan berkaitan
Laporan Akhir
V-1
dengan program-program fisik dalam rangka menigkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Hasil kegiatan rembug desa berupa usulan-usulan program secara tertulis yang telah direkap di dalam table usulan program yang dilampirkan di dalam laporan ini. Hasil rembug desa yang telah dilaksanakan sebagai berikut : 1.
Secara umum hasil rembug desa sebagai berikut :
Secara umum masyarakat mempertanyakan tindak lanjut dari penyususnan RPJM KTP2D ini.
Mengenai mekanisme dan tahapan pelaksanaan kegiatan.
Kegiatan/program yang diinginkan oleh pihak pemberi/pelaksana kegiatan.
2.
Proses dan Survey Survey merupakan tindak lanjut dari hasil rembug Desa I, dengan maksud untuk mempertajam usulan program yang sempat mengemuka di dalam pertemuan dan survey awal tersebut. Mekanisme pembahasan dan penyususnan urutan ptioritas program diserahkan kepada masyarakat, dala penajaman usulan program ini, proses peninjauan lokasi sangat diperlukan untuk mengetahui keadaan secara nyata yang kemudian dilakukan perencanaan dan perhitungan rencana anggaran biaya yang dibutuhkan.
5.2. Pemetaan Persoalan Berdasarkan hasil Rembug Desa Menggoro, hasil yang dicapai adalah berupa pemetaan
persoalan
yang
dihadapi,
penyebab,
potensi
desa
untuk
menyelesaikan masalah, alternatif tindakan, lokasi, volume pekerjaan dan sumber pembiayaan. Berdasarkan pemetaan masalah yang telah dilakukan, secara umum persoalan yang dihadapi adalah jalan becek dan rusak, kondisi jembatan yang rusak, kurangnya drainase, saluran irigasi banyak yang rusak, kurangnya air bersih pada saat musim kemarau, kurangnya gedung sekolah dan perlengkapannya, kondisi pasar tradisional dan pasar hewan yang belum dikelola secara optimal, kurangnya lahan parkir.
Laporan Akhir
V-2
Tabel 5.1. Pemetaan Persoalan tiap Desa NoNo
DeN
1.1
No. 1.
Desa
Persoalan
Desa
- Jalan rusak dan air menggenang ke jalan jika hujan
Menggoro
- DAM Sayap Irigasi Sebabung retak - Kurangnya lahan parkir dan pembuatan kios di Pasar Gondang. - Pavingisasi dan Perbaikan Kios di Pasar Jum’at Pahing.
2.
2.
Desa
- Jalan Usaha Tani Rusak.
Purwodadi
- Belum adanya pasar hewan. - Perairan/irigasi Segumuk jebol. - Pembenahan jembatan Kali Langit penghubung antar
Kecamatan
Tembarak
dan
Kecamatan
Selopampang. 3.
Desa Greges3.
Desa
- Pembutan Lumbung Pangan.
Wonokersa
- Jalan rusak dan perkerasan jalan. - Talud jalan desa. - DAM dan gorong-gorong belum permanen.
4.
4.
Desa Greges
- Jalan Desa rusak parah. - Drainase rusak. - Pembuatan POLINDES - Pembuatan pasar ikan
5.
5.
Desa
- Drainase jalan.
Tawangsari
- Kurangnya air bersih di RW 4 dan RW 5. - Sistem irigasi Wirongimbrang kurang berfungsi dengan baik. - Pembangunan Polindes
6.
6.
Desa Botoputih
- Rehab perpipaan dari Mata Air Pereng. - Belum ada drainase. - Jalan Desa rusak. - Perbaiakn jalan penghubung Dusun Tlodas-Gajog Laporan Akhir
V-3
5.3. Potensi Desa Menggoro dan Desa Hinterlands NoNo
No.
1.1
1.
Desa Desa Menggoro
Potensi - Potensi
sumber
daya
manusia
yang
dapat
yang
dapat
diberdayakan. - Potensi
sumber
daya
alam
dimanfaatkan seperti material dan hasil pertanian. - Potensi swadaya dan gotong royong masyarakat yaitu tenaga kerja dan iuran pembangunan. - Sarana
prasarana
pemerintahan,
fasilitas
umum
perekonomian,
bidang
pendidikan,
kesehatan dan sarana sosial yang sudah ada. - Potensi budaya yang berkembang dimasyarakat seperti kegiatan-kegiatan kemasyarakatan baik yang bersifat kesenian maupun keagamaan. - Potensi Lembaga Kemasyarakatan Desa yang merupakan mitra kerja pemerintahan desa. - Potensi Lembaga Ekonomi Desa. - Partisipasi Masyarakat Menggoro. 2.
2.
Desa Purwodadi
- Potensi
sumber
daya
manusia
yang
dapat
diberdayakan. - Pengembangan
agrowisata
(Kelompok
tani
domba). - Potensi swadaya dan gotong royong masyarakat yaitu tenaga kerja dan iuran pembangunan. - Potensi sumber daya alam pertanian. 3.
Desa Greges3.
Desa Wonokersa
- Potensi
sumber
daya
manusia
yang
dapat
diberdayakan. - Potensi budaya yang berkembang dimasyarakat seperti kegiatan-kegiatan kemasyarakatan baik yang bersifat kesenian maupun keagamaan. - Potensi swadaya dan gotong royong masyarakat Laporan Akhir
V-4
yaitu tenaga kerja dan iuran pembangunan. - Potensi industri rumah tangga (ceriping). - Potensi sumber daya alam pertanian. 4.
4.
Desa Greges
- Potensi
sumber
daya
manusia
yang
dapat
diberdayakan. - Potensi Lembaga Kemasyarakatan Desa yang merupakan mitra kerja pemerintahan desa. - Potensi swadaya dan gotong royong masyarakat yaitu tenaga kerja dan iuran pembangunan. - Potensi sumber daya alam pertanian.
5.
5.
Desa Tawangsari
- Potensi
sumber
daya
manusia
yang
dapat
diberdayakan. - Potensi Lembaga Kemasyarakatan Desa yang merupakan mitra kerja pemerintahan desa. - Potensi swadaya dan gotong royong masyarakat yaitu tenaga kerja dan iuran pembangunan. - Adanya BUMDes dan BMT (Kopersi simpan pinjam). - Adanya Taruna,
organisasi
kemasyarakatan
Kelompok
bengkel,
(Karang Kelompok
Pertukangan, Pedagang Hasil bumi, dll). - Potensi perikanan (pembesaran ikan Lele dan ikan Nila). - Adanya ide pengelolaan dan pemanfaatan sampah organik dan an organik akan tetapi terkendala oleh sarana dan prasarana pendukungnya. - Potensi sumber daya alam pertanian. 6.
6.
Desa Botoputih
- Potensi
sumber
daya
manusia
yang
dapat
diberdayakan. - Potensi Lembaga Kemasyarakatan Desa yang merupakan mitra kerja pemerintahan desa.
Laporan Akhir
V-5
- Potensi swadaya dan gotong royong masyarakat yaitu tenaga kerja dan iuran pembangunan. - Potensi sumber daya alam pertanian.
5.4. Prioritas Penanganan KTP2D 5.4.1. Prioritas Penanganan dengan Metode Skoring 1. Kemampuan berproduksi Kriteria kemampuan berproduksi meliputi kemampuan produksi baik produktivitas komoditi maupun sistem pengelolaan komoditas atau jasa. Keberadaan pasar untuk menjangkau pemasaran komoditas atau jasa serta keterkaitan dengan sektor lain (aglomerasi antar sektor). Penyerapan tenaga kerja dan spesifikasi ketrampilan tenaga kerja yang terlibat dalam sistem produksi komoditas atau jasa. 2. Kemampuan Mengembangkan Kegiatan Kriteria kemampuan mengembangkan kegiatan terdiri dari sarana dan prasarana umum seperti prasarana listrik, air bersih, pembuangan sampah, pelayanan telpon, dan prasarana jalan. Sarana umum meliputi sarana kesehatan, sarana pendidikan, sarana olahraga, perekonomian dan transportasi. 3. Kemampuan Mengembangkan Kelembagaan Kriteria kemampuan mengembangkan kelembagaan dinilai dari kemandirian desa, kelembagaan masyarakat yang ada dan berjalan serta keberadaan program peningkatan kualitas desa. 4. Kemampuan Meningkatkan SDM Kriteria kemampuan meningkatkan SDM Mencakup pada tingkat pendidikan masyarakat, ketrampilan tenaga kerja, dan karakteristik penduduk. Kriteria-kriteria
tersebut
menjadi
variable
analisis
prioritas
penanganan KTP2D berdasarkan rentang nilai dari kemampuan masing-masing desa.
Laporan Akhir
V-6
Tabel 5.2. Prioritas Penanganan KTP2D ASPEK PENILAIAN
DESA Menggoro
Prioritas Penanganan
Kemampuan berproduksi
8,91
Wono kerso 10,47
Purwod adi 11,73
Tawang sari 11,81
Greges
Botoputih
9,19
9,19
Desa Menggoro
Kemampuan Mengembangkan Kegiatan
13,74
12,38
12,38
10,18
10,18
10,81
Desa Greges dan Desa Tawangsari
Kemampuan Mengembangkan Kelembagaan
4,88
4,88
4,88
4,88
4,53
4,53
Desa Botoputih
Kemampuan Meningkatkan SDM
6,91
6,91
6,91
6,91
6,91
6,91
Desa Wonokerso
Sumber : Analisis data, Tahun 2012 Penilaian dapat dilakukan terhadap tiap program rencana pembangunan kawasan, melalui perhitungan antara nilai tiap variable. Prioritas penanganan KTPD ditunjukan oleh nilai terkecil pada setiap aspek penilaian. 1.
Kemampuan Berproduksi Dari hasil penilaian pada kriteria kemampuan berproduksi Desa Menggoro produktivitas komoditinya masih rendah dibandingkan dengan desa hinterland, hal ini dapat dilihat dari komoditas potensi SDA nya yang masih rendah. Desa Menggoro yang berfungsi sebagai Desa Pusat Pertumbuhan ekonomi yang mendorong pertumbuhan pembangunan perdesaan dan desadesa hinterland atau wilayah sekitarnya melalui pengembangan ekonomi. Desa Menggoro merupakan wilayah pendukung mobilitas perekonomian karena berfungsi sebagai pusat perdagangan komoditi dari daerah hinterland, sehingga keberadaan pasar Gondang sangat diperlukan dan dibenahi supaya berfungsi secara maksimal karena merupakan pusat perekonomian dan sebagai pemenuhan kebutuhan DPP dan Hinterland.
2.
Kemampuan Mengembangkan Kegiatan Dari hasil kriteria kemampuan mengembangkan kegiatan, Desa Botoputih dan Desa Tawangsari berkaitan dengan sarana dan prasarana umum masih kurang memadai, antara lain prasarana jalan karena kondisi jalan akan mempengaruhi moda angkutan perekonomian, maka dari itu perlu Laporan Akhir
V-7
perbaikan jalan agar
moda angkutan semakin lancar
dan pergerakan
distribusi penjualan hasil pertanian ke pasar dari sisi waktu tempuh dan biaya operasional menurun. 3.
Kemampuan Mengembangkan Kelembagaan Dari hasil kriteria kemampuan mengembangkan kelembagaan, Desa Greges masih kurang berkembang antara lain berkaitan dengan mengoptimalkan keaktifan lembaga masyarakat desa.
4.
Kemampuan Meningkatkan SDM Kriteria kemampuan meningkatkan SDM Desa Wonokerso masih perlu ditingkatkan karena Desa Wonokerso merupakan daerah yang mempunyai banyak potensi baik itu potensi biofisik seperti SDA nya akan tetapi juga potensi ketrampilan dan kesenian di Desa Wonokerso yang terkendala oleh tempat pelatihan, untuk itu pembangunan lumbung pangan sekaligus ruang serba guna sangat diperlukan, lumbung pangan yang berfungsi untuk menampung hasil panen pada saat musim paceklik sehingga pada saat musim paceklik bisa digunakan untuk ketersediaan pangan masyarakat.
5.4.2. Prioritas Penanganan Permasalahan dari Hasil Rembug Desa II Berdasarkan Hasil Rembug Desa II yang dilakukan di Desa Menggoro yang dihadiri oleh :
Perwakilan Bappeda Bidang Prasarana Wilayah
DPU Bidang Cipta Karya
Camat Tembarak
Perwakilan Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat Desa Menggoro
Perwakilan Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat Desa Tawangsari
Perwakilan Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat Desa Purwodadi
Perwakilan Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat Desa Botoputih
Perwakilan Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat Desa Wonokerso
Perwakilan Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat Desa Greges
Konsultan CV.DWI PERTIWI
Hasil kegiatan Rembug Desa berupa prioritas penanganan persoalan KTP2D yang disepakati oleh masyarakat seperti pada tabel berikut : Laporan Akhir
V-8
1. Desa Menggoro No
1
2
3
4
Masalah
Jalan rusak sehingga air menggenang ke jalan jika hujan Pasar Jum’at pahingtidak optimal Pasar Gondang belum ada tempat parkir yang mewadai dan pembuatan kios los DAM dan Saluran Irigasi
Dirasakan oleh orang banyak 4
Sangat parah
Menghambat peningkatan pendapatan
Potensi untuk memecahkan masalah
Jumlah nilai
Urutan peringkat
4
3
4
15
1
2
3
4
3
12
2
3
2
1
2
8
3
1
1
2
1
5
4
2. Desa Tawangsari No
Masalah
1 2
Drainase Air bersih
3
Irigasi Wirongimbr ang Pembangun an Polindes
4
Dirasakan oleh orang banyak 4 3
Sangat parah
Potensi untuk memecahkan masalah 4 3
Jumlah nilai
Urutan peringkat
4 3
Menghambat peningkatan pendapatan 3 2
15 11
1 2
2
2
4
1
9
3
1
1
1
2
5
4
3. Desa Wonokerso No
1
Masalah
2
Lumbung pangan (lumbung paceklik) Jalan rusak
3
Talud jalan
Dirasakan oleh orang banyak 4
Sangat parah
Menghambat peningkatan pendapatan
Potensi untuk memecahkan masalah
Jumlah nilai
Urutan peringkat
4
4
4
16
1
3
3
3
3
12
2
1
2
2
1
6
3
2
1
1
2
6
4
desa 4
DAM
Laporan Akhir
V-9
4. Desa Purwodadi No
1
2
3
4
Masalah
Jembatan rawan kecelakaan Saluran Irigasi/Iriga si jebol Pasar Hewan Domba Talud JUT
Dirasakan oleh orang banyak 4
Sangat parah
Menghambat peningkatan pendapatan
Jumlah nilai
Urutan peringkat
3
Potensi untuk memecahkan masalah 4
3
14
1
3
4
4
3
14
2
2
2
2
2
8
3
1
1
1
1
4
4
5. Desa Botoputih No
1 2 3
4
6. No
Masalah
Rehap perpipaan Drainase
Dirasakan oleh orang banyak 4
Sangat parah
Menghambat peningkatan pendapatan
3
3
Jalan desa Jalan penghubung antar desa (BotoputihTawangsari) Jalan Tembus Dusun TlogasGajog)
Jumlah nilai
Urutan peringkat
3
Potensi untuk memecahkan masalah 4
14
1
4
2
3
12
2
2
2
4
2
10
3
1
1
1
1
4
4
Desa Greges Masalah
Dirasakan oleh orang banyak
Sangat parah
Menghambat peningkatan pendapatan
Potensi untuk memecahkan masalah
Jumlah nilai
Urutan peringkat
1 2
Drainase Jalan Rusak
4 3
3 4
3 4
4 2
14 13
1 2
3
Pembangunan
2
2
1
3
8
3
1
1
2
1
5
4
POLINDES 4
Pembuatan Pasar ikan
Laporan Akhir
V - 10
